Datasets:

biznetgio

/

indonesia-law-qa-embeddings

like 0

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2019.KLINIK TERKAITPasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang01 Des 2023Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Pemutusan Akses Internet oleh Pemerintah, Bagaimana Hukumnya?12 Jun 2020Jika Buruh Ikut Demo pada Jam Kerja29 Apr 2015Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindakan Anarkis saat DemonstrasiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh ketentuan pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut secara spesifik diatur dalam UU 9/1998. Demo yang Anda maksud kami asumsikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.[1]Selanjutnya Pasal 23 huruf e Perkapolri 7/2012 menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.[2]Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat DemonstrasiPerlu diketahui bahwa pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum.[3] Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:[4]menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif;menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; danmelakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan.[5]Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual.[6] Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:[7]tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; danmelakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:[8]penindakan tilang;tindak pidana ringan;penyidikan perkara cepat; danpenyidikan perkara biasa.Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]  Sanksi PidanaPelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]Adapun salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 262 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[11] yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut:Pasal 170 KUHPPasal 262 UU 1/2023Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 89 tidak diterapkan.Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[12]Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[13]Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.Tentang pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 147), kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.Lebih lanjut, dari bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP di atas, terdapat beberapa unsur pasal tersebut:[14]Unsur subjektif: barang siapaUnsur objektif:Dengan terang-terangan/secara terbuka;Dengan tenaga bersama;Menggunakan kekerasan;Terhadap orang/manusia atau barang.Penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.Sebagai informasi tambahan, di samping pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan KUHP, perbuatan tersebut juga dilarang di dalam peraturan daerah. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam Pasal 54 Perda DKI Jakarta 8/2007 dengan bunyi sebagai berikut:Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada, waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007 di atas, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan.[15]Contoh KasusSebagai contoh, kita dapat melihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman 305/Pid.B/2018/PN Smn. Para terdakwa dalam putusan tersebut diajukan ke pengadilan karena telah membakar ban bekas, membakar pos polisi dengan bom molotov, dan merusak rambu-rambu lalu lintas serta payung pos polisi saat berunjuk rasa (hal. 25). Hakim kemudian memutus bahwa para terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 262 ayat (2) UU 1/2023. Masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama lima bulan dan 15 hari (hal. 32).Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka UmumUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka UmumPeraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban UmumPUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Sleman 305/Pid.B/2018/PN Smn.REFERENSIAziza Istiqomah (et.al). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang dilakukan Secara Bersama-sama. Jurnal Recidive, Vol. 11, No. 2, 2022;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1]Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”)[2] Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”)[3] Pasal 20 ayat (1) huruf f Perkapolri 7/2012[4] Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012[5] Pasal 25 Perkapolri 7/2012[6] Pasal 27 ayat (1) Perkapolri 7/2012[7] Pasal 28 Perkapolri 7/2012[8] Pasal 29 ayat (1) Perkapolri 7/2012[9] Pasal 29 ayat (2) dan (3) Perkapolri 7/2012[10] Pasal 16 UU 9/1998[11] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[12] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[13] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[14] Aziza Istiqomah (et.al). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang dilakukan Secara Bersama-sama. Jurnal Recidive, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 110-111[15] Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)  Tagsdemotindak pidanapidanademonstrasi

Beberapa media memberitakan adanya kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi di sejumlah daerah, misalnya ribuan warga gelar aksi bela Palestina di Bandung, kemudian demo buruh soal iuran Tapera potong gaji di Jakarta. Sebenarnya kerusakan fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab siapa? Apa jerat pidana pelaku demo anarkis? Apakah ada sanksi pidana bagi pelaku demo anarkis?

Pada dasarnya demonstrasi sebagai salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi. Namun, demonstrasi dapat disebut sebagai pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Lantas, apa jerat pidana pelaku demo yang anarkis? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang01 Des 2023Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Pemutusan Akses Internet oleh Pemerintah, Bagaimana Hukumnya?12 Jun 2020Jika Buruh Ikut Demo pada Jam Kerja29 Apr 2015Pasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang01 Des 2023Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya06 Des 2022Pemutusan Akses Internet oleh Pemerintah, Bagaimana Hukumnya?12 Jun 2020Jika Buruh Ikut Demo pada Jam Kerja29 Apr 2015Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-demo-anarkis-lt5d8c96cdaae46/

Jerat Pidana Pelaku Demo Anarkis

pages/11/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan sama yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal Kebebasan Berpendapat dan Sejumlah Demo yang Dilarang ](/klinik/a/pasal-kebebasan-berpendapat-lt5837954be4c7a/)  01 Des 2023 [ #### Syarat Mogok Kerja, Prosedur, dan Konsekuensi Hukumnya ](/klinik/a/syarat-mogok-kerja-prosedur-dan-konsekuensi-hukumnya-lt5b83a83b1df29/)  06 Des 2022 [ #### Pemutusan Akses Internet oleh Pemerintah, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/pemutusan-akses-internet-oleh-pemerintah--bagaimana-hukumnya-lt5d71e57288806/)  12 Jun 2020 [ #### Jika Buruh Ikut Demo pada Jam Kerja ](/klinik/a/jika-buruh-ikut-demo-pada-jam-kerja-lt51008f3020c38/)  29 Apr 2015 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindakan Anarkis saat Demonstrasi** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh ketentuan pada **Pasal 28 [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** yang berbunyi: _Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang._ Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut secara spesifik diatur dalam **[UU 9/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/node/21/uu-no-9-tahun-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_9_1998)**. Demo yang Anda maksud kami asumsikan sebagai **unjuk rasa atau demonstrasi**, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.[\[1\]](#_ftn1) Selanjutnya **Pasal 23 huruf e [Perkapolri 7/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/node/606/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkapolri_7_2012)** menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk **pelanggaran** apabila berlangsung **anarkis**, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Sedangkan **anarkis** yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.[\[2\]](#_ftn2) ### **Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi** Perlu diketahui bahwa pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum.[\[3\]](#_ftn3) Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:[\[4\]](#_ftn4) 1. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif; 2. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; 3. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; 4. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan 5. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan.[\[5\]](#_ftn5) Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual.[\[6\]](#_ftn6) Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus **menghindari** terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:[\[7\]](#_ftn7) 1. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; 2. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; 3. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; 4. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; 5. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan 6. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  Lebih lanjut, penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:[\[8\]](#_ftn8) 1. penindakan tilang; 2. tindak pidana ringan; 3. penyidikan perkara cepat; dan 4. penyidikan perkara biasa. Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[9\]](#_ftn9)   ### **Sanksi Pidana** Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[10\]](#_ftn10) Adapun salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah **Pasal 170 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau **Pasal 262 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[11\]](#_ftn11) yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut: **Pasal 170 KUHP** **Pasal 262 UU 1/2023** 1. Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 3. Pasal 89 tidak diterapkan. 1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[12\]](#_ftn12) 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[13\]](#_ftn13) 3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Tentang pasal ini, menurut **R.** **Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 147), kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan **kejahatan ketertiban umum**. Lebih lanjut, dari bunyi **Pasal 170 ayat (1) KUHP** di atas, terdapat beberapa unsur pasal tersebut:[\[14\]](#_ftn14) 1. **Unsur subjektif**: barang siapa 2. **Unsur objektif**: * Dengan terang-terangan/secara terbuka; * Dengan tenaga bersama; * Menggunakan kekerasan; * Terhadap orang/manusia atau barang. Penjelasan selengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023 dapat Anda baca dalam artikel **[Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_170_kuhp)**. Sebagai informasi tambahan, di samping pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan KUHP, perbuatan tersebut juga dilarang di dalam peraturan daerah. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam **Pasal 54 [Perda DKI Jakarta 8/2007](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_8_2017)** dengan bunyi sebagai berikut: 1. _Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa._ 2. _Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada, waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya._ Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam **Pasal 54 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007** di atas, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan.[\[15\]](#_ftn15) **Contoh Kasus** Sebagai contoh, kita dapat melihat **[Putusan Pengadilan Negeri Sleman 305/Pid.B/2018/PN Smn](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/880d2738ed3ceeaf362f99dad2d6b110)**. Para terdakwa dalam putusan tersebut diajukan ke pengadilan karena telah membakar ban bekas, membakar pos polisi dengan bom molotov, dan merusak rambu-rambu lalu lintas serta payung pos polisi saat berunjuk rasa (hal. 25). Hakim kemudian memutus bahwa para terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 262 ayat (2) UU 1/2023. Masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama lima bulan dan 15 hari (hal. 32). Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/node/21/uu-no-9-tahun-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_9_1998) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkepol_7_2012) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum [](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_8_2017) PUTUSAN ------- [Putusan Pengadilan Negeri Sleman 305/Pid.B/2018/PN Smn](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/880d2738ed3ceeaf362f99dad2d6b110). REFERENSI --------- 1. Aziza Istiqomah _(et.al). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang dilakukan Secara Bersama-sama_. Jurnal Recidive, Vol. 11, No. 2, 2022; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1)Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/node/21/uu-no-9-tahun-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_9_1998) (“UU 9/1998”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 8 [Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkepol_7_2012) (“Perkapolri 7/2012”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 20 ayat (1) huruf f Perkapolri 7/2012 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 25 Perkapolri 7/2012 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 27 ayat (1) Perkapolri 7/2012 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 28 Perkapolri 7/2012 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 29 ayat (1) Perkapolri 7/2012 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 29 ayat (2) dan (3) Perkapolri 7/2012 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 16 UU 9/1998 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Aziza Istiqomah _(et.al). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang dilakukan Secara Bersama-sama_. Jurnal Recidive, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 110-111 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 63 [Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_8_2017) (“Perda DKI Jakarta 8/2007”) Tags ---- [demo](/tag/demo) [tindak pidana](/tag/tindak-pidana) [pidana](/tag/pidana) [demonstrasi](/tag/demonstrasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Pemberian Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit28 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 20243 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial20 Okt 2022Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial23 Nov 2021Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[1] Mediasi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur mediasi. Syarat mediasi adalah sebagai berikut:[2]Sudah pernah dilaksanakan perundingan bipartit antara perusahaan dan karyawan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun gagal; danSalah satu atau kedua belah pihak yang akan menempuh penyelesaian melalui mediasi harus melampirkan hasil perundingan bipartit yang dituangkan dalam risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit.Adapun prosedur mediasi adalah sebagai berikut:Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih guna melakukan klarifikasi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial yang dihadapi para pihak oleh Dinas Ketenagakerjaan (“Disnaker”);Penunjukan mediator oleh Disnaker;Pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator;Setelah mediasi selesai, mediator akan membuat risalah penyelesaian melalui mediasi (“risalah”) dan anjuran secara tertulis apabila mediasi gagal atau perjanjian bersama apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berselisih setelah mediasi selesai.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), risalah harus dilampirkan karena merupakan syarat formil pengajuan gugatan di PHI  sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004. Namun dalam pertimbangan hakim melalui Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015, anjuran tertulis bukanlah syarat formil pengajuan gugatan di PHI (hal. 23). Anjuran tertulis ini pun dibuat dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi. Anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi (hal. 20-21).Dengan demikian, apabila karyawan telah memperoleh risalah, maka karyawan dapat mengajukan gugatan ke PHI meskipun perusahaan belum menerima anjuran dari mediator. Apabila gugatan karyawan tidak dilampiri dengan risalah, maka pengadilan akan menolak dan hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada karyawan selaku penggugat.[3]Perlu diketahui, bahwa penyampaian surat anjuran mediator kepada para pihak merupakan kewajiban seorang mediator.[4] Apabila mediator tidak menyampaikan anjuran tertulis kepada perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah hukum terhadap mediator yang bersangkutan dengan cara melaporkannya kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota guna mendapatkan sanksi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.   DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015.[1] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”)[2] Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit[3] Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004[4] Pasal 13 ayat (2) huruf b UU 2/2004Tagsmediasihubungan industrialperselisihan hubungan industrialuu pphi

Perusahaan dan karyawan telah melangsungkan mediasi. Berdasarkan ketentuan, seharusnya mediator memberikan anjuran kepada kedua belah pihak. Namun, tiba-tiba karyawan mengajukan gugatan ke PHI. Padahal, perusahaan belum menerima anjuran dari mediator. Lantas, karena anjuran belum diterima oleh perusahaan, apakah mediasi dianggap sah, dan karyawan bisa mengajukan gugatan PHI?

Mediasi pada dasarnya dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur mediasi. Lalu, bagaimana jika karyawan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi perusahaan belum menerima anjuran tertulis dari proses mediasi hubungan industrial?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Pemberian Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit28 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 20243 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial20 Okt 2022Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial23 Nov 2021Aturan Pemberian Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit28 Mei 2024Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 20243 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial20 Okt 2022Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial23 Nov 2021Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-mediasi-jika-anjuran-tertulis-belum-diberikan-ke-pengusaha-lt6665d40217a4f/

Sahkah Mediasi Jika Anjuran Tertulis Belum Diberikan ke Pengusaha?

pages/11/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Pemberian Hak Karyawan saat Perusahaan Pailit ](/klinik/a/hak-karyawan-saat-perusahaan-pailit-lt5fda07ab63cd0/)  28 Mei 2024 [ #### Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan ](/klinik/a/hukumnya-jika-karyawan-di-phk-dalam-masa-percobaan-lt5b07956e50b91/)  16 Mei 2024 [ #### 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ](/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/)  20 Okt 2022 [ #### Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ](/klinik/a/perbedaan-konsiliasi-dengan-arbitrase-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt596c19fed3ca7/)  23 Nov 2021 [](#!) Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[\[1\]](#_ftn1) Mediasi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosedur mediasi. Syarat mediasi adalah sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. Sudah pernah dilaksanakan perundingan bipartit antara perusahaan dan karyawan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun gagal; dan 2. Salah satu atau kedua belah pihak yang akan menempuh penyelesaian melalui mediasi harus melampirkan hasil perundingan bipartit yang dituangkan dalam risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit. Adapun prosedur mediasi adalah sebagai berikut: 1. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih guna melakukan klarifikasi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial yang dihadapi para pihak oleh Dinas Ketenagakerjaan (“Disnaker”); 2. Penunjukan mediator oleh Disnaker; 3. Pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator; 4. Setelah mediasi selesai, mediator akan membuat risalah penyelesaian melalui mediasi (“risalah”) dan anjuran secara tertulis apabila mediasi gagal atau perjanjian bersama apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berselisih setelah mediasi selesai. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”), risalah harus dilampirkan karena merupakan syarat formil pengajuan gugatan di PHI  sebagaimana diatur pada **Pasal 83 ayat (1)** **[UU 2/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Namun dalam pertimbangan hakim melalui [**Putusan MK** **No.** **68/PUU-XIII/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt579ad5ca1a97f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xiii-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_68_2015), anjuran tertulis bukanlah syarat formil pengajuan gugatan di PHI (hal. 23). Anjuran tertulis ini pun dibuat dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi. Anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi (hal. 20-21). Dengan demikian, apabila karyawan telah memperoleh risalah, maka karyawan dapat mengajukan gugatan ke PHI meskipun perusahaan belum menerima anjuran dari mediator. Apabila gugatan karyawan tidak dilampiri dengan risalah, maka pengadilan akan menolak dan hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada karyawan selaku penggugat.[\[3\]](#_ftn3) Perlu diketahui, bahwa penyampaian surat anjuran mediator kepada para pihak merupakan kewajiban seorang mediator.[\[4\]](#_ftn4) Apabila mediator tidak menyampaikan anjuran tertulis kepada perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah hukum terhadap mediator yang bersangkutan dengan cara melaporkannya kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota guna mendapatkan sanksi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.   DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_31_2008) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt579ad5ca1a97f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xiii-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mk_68_2015). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) (“UU 2/2004”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_31_2008) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 13 ayat (2) huruf b UU 2/2004 Tags ---- [mediasi](/tag/mediasi) [hubungan industrial](/tag/hubungan-industrial) [perselisihan hubungan industrial](/tag/perselisihan-hubungan-industrial) [uu pphi](/tag/uu-pphi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITDaluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan29 Mar 2019Status Hukum Anak Korban Perkosaan25 Des 2018Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan01 Okt 2018Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Isi Pasal 286 KUHPBerdasarkan pertanyaan Anda, tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang pingsan/tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 286 KUHP:Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur Pasal 286 KUHPDari bunyi Pasal 286 KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur:barang siapa;bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;diketahui bahwa wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam Memaknai Keadaan Pingsan dan Keadaan Tidak Berdaya dalam Hukum Pidana, Lamintang berpendapat bahwa walaupun dalam rumusan Pasal 286 KUHP tidak tegas mensyaratkan kesengajaan, jelas bahwa perbuatan yang diatur merupakan opzettelijk delict atau suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja. Konsekuensinya, untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka elemen kesengajaan harus dibuktikan ada pada diri terdakwa.Menurut Lamintang, ada dua hal yang harus dibuktikan agar dapat menyatakan terbuktinya perbuatan. Pertama, tentang adanya kehendak, maksud, atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang perempuan. Kedua, tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.Lantas, apa yang dimaksud “dalam keadaan pingsan” atau “tidak berdaya”? Berkaitan dengan pengertian “pingsan” atau “tidak berdaya”, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal merujuk pada Pasal 89 KUHP atau Pasal 156 UU 1/2023.“Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212).Sedangkan, “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (hal. 98). Bunyi Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c UU 1/2023Selain diatur dalam KUHP lama, pasal perkosaan terhadap wanita tidak berdaya diatur dalam Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;Sebagai informasi, jika tindak pidana perkosaan tersebut mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023.[2] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 473 ayat (8) UU 1/2023Tagsperkosaankuhphukum pidanapotd

Akhir-akhir ini, viral kembali kasus pembunuhan sadis remaja di Cirebon yang terjadi tahun 2016. Berdasarkan berita yang beredar, sebelum diperkosa geng motor secara bergiliran, korban dianiaya terlebih dahulu hingga pingsan, setelah itu korban dibunuh geng motor. Saya, ingin bertanya soal tindak pidana perkosaan yang terjadi di kasus tersebut. Apakah benar Pasal 286 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang pingsan/tidak berdaya? Jika benar, apa bunyi Pasal 286 KUHP?

Pada dasarnya, tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang pingsan/tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP lama, dan Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Lantas, apa sanksi pidana bagi pelaku yang memperkosa wanita yang pingsan/tidak berdaya? Apa yang dimaksud dengan pingsan dan tidak berdaya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan29 Mar 2019Status Hukum Anak Korban Perkosaan25 Des 2018Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan01 Okt 2018Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan17 Mei 2024Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan29 Mar 2019Status Hukum Anak Korban Perkosaan25 Des 2018Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan01 Okt 2018Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-286-kuhp-tentang-perkosaan-terhadap-wanita-tidak-berdaya-lt6666c5a81ed1e/

Bunyi Pasal 286 KUHP tentang Perkosaan terhadap Wanita Tidak Berdaya

pages/11/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Daluwarsa Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan ](/klinik/a/daluwarsa-tindak-pidana-perkosaan-dan-penganiayaan-lt5c0492ada18fc/)  17 Mei 2024 [ #### Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan ](/klinik/a/sanksi-jika-anggota-kepolisian-melakukan-perkosaan-lt5c73f79875d5f/)  29 Mar 2019 [ #### Status Hukum Anak Korban Perkosaan ](/klinik/a/status-hukum-anak-korban-perkosaan-lt5bc87ec2220f7/)  25 Des 2018 [ #### Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan ](/klinik/a/delik-aduan-lt4f9bb33933005/)  01 Okt 2018 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 286 KUHP** Berdasarkan pertanyaan Anda, tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang pingsan/tidak berdaya diatur dalam **Pasal 286** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 286 KUHP: _Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun._ ### **Unsur Pasal 286 KUHP** Dari bunyi Pasal 286 KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur: 1. barang siapa; 2. bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan; 3. diketahui bahwa wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam [**Memaknai Keadaan Pingsan dan Keadaan Tidak Berdaya dalam Hukum Pidana**](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt664052dc486a1/memaknai-keadaan-pingsan-dan-keadaan-tidak-berdaya-dalam-hukum-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=memaknai_keadaan_pingsan), **Lamintang** berpendapat bahwa walaupun dalam rumusan Pasal 286 KUHP tidak tegas mensyaratkan kesengajaan, jelas bahwa perbuatan yang diatur merupakan _opzettelijk delict_ atau suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja. Konsekuensinya, untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka elemen kesengajaan harus dibuktikan ada pada diri terdakwa. Menurut Lamintang, ada dua hal yang harus dibuktikan agar dapat menyatakan terbuktinya perbuatan. _Pertama_, tentang adanya kehendak, maksud, atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang perempuan. _Kedua_, tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Lantas, apa yang dimaksud “dalam keadaan pingsan” atau “tidak berdaya”? Berkaitan dengan pengertian “pingsan” atau “tidak berdaya”, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ merujuk pada Pasal 89 KUHP atau Pasal 156 UU 1/2023. “Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212). Sedangkan, “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (hal. 98). ### **Bunyi Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c UU 1/2023** Selain diatur dalam KUHP lama, pasal perkosaan terhadap wanita tidak berdaya diatur dalam **Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: 1. _Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;_ 2. _Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:_ _c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;_ Sebagai informasi, jika tindak pidana perkosaan tersebut mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023.[\[2\]](#_ftn2) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 473 ayat (8) UU 1/2023 Tags ---- [perkosaan](/tag/perkosaan) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Orang di Bawah Pengampuan Menurut Pasal 433 KUH Perdata KLINIK TERKAITBisakah Minta Pengampuan atas Orang yang Sering Utang?22 Mei 2023Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan08 Jun 2020Pengampuan adalah suatu keadaan seorang yang telah dewasa dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga diampu oleh orang yang berhak untuk mengampu. Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa, dimana ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.[1]Siapa saja yang termasuk dalam pengampuan diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata ini, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena:[2]Keborosan (verkwisting);Lemah akal budinya (zwakheid van vermogen);Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu (onnozelheid) dan dungu disertai sering mengamuk (razemij).Lebih lanjut, dalam Pasal 434 KUH Perdata ditegaskan bahwa:Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau gelap mata. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.Berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata, yang berwenang menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan diajukan pengampuan.Aturan Orang di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MKPasal 433 KUH Perdata telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan telah diputus dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan tersebut menyatakan bahwa kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat” (hal. 478). Sehingga ketentuan Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya menjadi (hal. 478):Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.MK berpendapat bahwa berkenaan dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” mempunyai kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, MKi menimbang penting dan relevan untuk mengaitkan isu “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dengan pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang secara substansial saat ini telah diatur di dalam UU 8/2016, sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas (hal. 462).Adapun Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan penjelasannya menerangkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi: Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; danDisabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.Norma Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan penjelasannya tersebut memiliki kaitan, bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang ada di dalam KUH Perdata bertalian erat bukan hanya dengan pengertian disabilitas mental, namun juga dengan pengertian disabilitas intelektual. Keterkaitan dimaksud tidak lain disebabkan antara lain karena disabilitas mental maupun disabilitas intelektual keduanya bermuara pada suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan analisis dan membuat keputusan, atau dengan kata lain seseorang tidak mampu untuk secara layak mempertimbangkan akibat/risiko dari suatu tindakan yang dilakukannya (hal. 463).Sebagai informasi, dalam Pasal 32 UU 8/2016 dan penjelasannya diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap (orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan) berdasarkan penetapan pengadilan negeri.Lebih lanjut, dalam pertimbangan putusan MK tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan UU 8/2016, orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, yang bersangkutan kadang-kadang berada dalam keadaan baik atau cakap. Artinya, ada saatnya orang dalam ketiga kategori demikian dipandang cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mempunyai hak keperdataan dengan cara memilih atau mewakilkan kepentingan keperdataannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, yang bersangkutan dapat bertindak sendiri untuk memilih maupun mewakilkan hak-hak keperdataannya (hal. 468).Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa pemaknaan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata merujuk pada kata “dapat” dalam Pasal 32 UU 8/2016. Artinya, setelah ada Pasal 32 UU 8/2016, maka Pasal 433 KUH Perdata dimaknai bahwa bagi/terhadap setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, baik permanen atau pun sementara, pengadilan negeri memiliki pilihan apakah akan menetapkan yang bersangkutan berada di bawah pengampuan atau tidak, sepanjang pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada fakta hukum di persidangan khususnya yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ahli serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 jo. Pasal 436 sampai dengan 446 KUH Perdata (hal. 468 – 469).Pengadilan negeri dapat berkesimpulan bahwa orang yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan terbukti dalam keadaan baik atau cakap, dan mampu bertindak serta bertanggung jawab secara hukum, maka permohonan pengampuan tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan jika fakta hukum membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu pemohon terbukti dalam keadaan tidak baik atau tidak cakap, pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut (hal. 469).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DisabilitasPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.REFERENSISoetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht). Cetakan kedua. Surabaya; Airlangga University Press, 1995;Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan empat belas. Jakarta: Intermasa, 1979.[1] Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan Empat Belas. Jakarta Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 47-48.[2] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht, Cetakan Kedua. Surabaya: Airlangga University Press, 1995, hal. 237.Tagskuhperdatapengampuanpenyandang disabilitas

Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa orang dungu, sakit otak, atau mata gelap dan orang yang boros berada di bawah pengampuan. Apa saja kriteria orang dungu sakit otak atau mata gelap itu? Lalu apa ukuran seseorang dianggap berada di bawah ampuan?

Ketentuan mengenai orang di bawah pengampuan diatur di dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang dungu, sakit otak, atau mata gelap dan orang yang boros harus berada di bawah pengampuan. Namun demikian, Pasal 433 KUH Perdata telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menurut Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022. Lantas, bagaimana kriteria orang di bawah pengampuan menurut KUH Perdata pasca putusan MK tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Minta Pengampuan atas Orang yang Sering Utang?22 Mei 2023Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan08 Jun 2020Bisakah Minta Pengampuan atas Orang yang Sering Utang?22 Mei 2023Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan08 Jun 2020Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/

Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata

pages/12/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Orang di Bawah Pengampuan Menurut Pasal 433 KUH Perdata** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Minta Pengampuan atas Orang yang Sering Utang? ](/klinik/a/bisakah-minta-pengampuan-atas-orang-yang-sering-utang-cl276/)  22 Mei 2023 [ #### Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan ](/klinik/a/tak-setiap-lansia-diletakkan-dalam-pengampuan-lt5eb677417f9ed/)  08 Jun 2020 [](#!) Pengampuan adalah suatu keadaan **seorang yang telah dewasa dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, sehingga diampu oleh orang yang berhak untuk mengampu. Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa, dimana ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.[\[1\]](#_ftn1) Siapa saja yang termasuk dalam pengampuan diatur di dalam **Pasal 433 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya._ Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata ini, menurut **R. Soetojo Prawirohamidjojo** dan **Marthalena Pohan**, ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena:[\[2\]](#_ftn2) 1. Keborosan (_verkwisting_); 2. Lemah akal budinya (_zwakheid van vermogen_); 3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu (_onnozelheid_) dan dungu disertai sering mengamuk (_razemij_). Lebih lanjut, dalam **Pasal 434 KUH Perdata** ditegaskan bahwa: _Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau gelap mata. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri._ Berdasarkan **Pasal 436 KUH Perdata**, yang berwenang menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan diajukan pengampuan. ### **Aturan Orang di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MK** Pasal 433 KUH Perdata telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan telah diputus dalam **[Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022](https://www.google.com/search?q=Putusan+Nomor+93%2FPUU-XX%2F2022&rlz=1C1UEAD_enID1007ID1007&oq=Putusan+Nomor+93%2FPUU-XX%2F2022&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgoIAhAAGIAEGKIEMgoIAxAAGIAEGKIEMgoIBBAAGIAEGKIEMgoIBRAAGIAEGKIEMgYIBhBFGDwyBggHEEUYPNIBBzQ4MmowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)**. Putusan tersebut menyatakan bahwa kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat” (hal. 478). Sehingga ketentuan Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya menjadi (hal. 478): _Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap,_ **_adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual,_** _dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya_. MK berpendapat bahwa berkenaan dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” mempunyai kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, MKi menimbang penting dan relevan untuk mengaitkan isu “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata dengan pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang secara substansial saat ini telah diatur di dalam **[UU 8/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2016)**, sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas (hal. 462). Adapun **Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan penjelasannya** menerangkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:  1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, _cerebral palsy_ (CP), akibat _stroke,_ akibat kusta, dan orang kecil. 2. **Penyandang disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan _down syndrome._ 3. **Penyandang disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: * Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan * Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Norma Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan penjelasannya tersebut memiliki kaitan, bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang ada di dalam KUH Perdata bertalian erat bukan hanya dengan pengertian disabilitas mental, namun juga dengan pengertian disabilitas intelektual. Keterkaitan dimaksud tidak lain disebabkan antara lain karena disabilitas mental maupun disabilitas intelektual keduanya bermuara pada suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan analisis dan membuat keputusan, atau dengan kata lain seseorang tidak mampu untuk secara layak mempertimbangkan akibat/risiko dari suatu tindakan yang dilakukannya (hal. 463). Sebagai informasi, dalam **Pasal 32 UU 8/2016 dan penjelasannya** diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap (orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan) **berdasarkan penetapan pengadilan negeri**. Lebih lanjut, dalam pertimbangan putusan MK tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan UU 8/2016, orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, yang bersangkutan kadang-kadang berada dalam keadaan baik atau cakap. Artinya, ada saatnya orang dalam ketiga kategori demikian dipandang cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mempunyai hak keperdataan dengan cara memilih atau mewakilkan kepentingan keperdataannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, yang bersangkutan dapat bertindak sendiri untuk memilih maupun mewakilkan hak-hak keperdataannya (hal. 468). Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa pemaknaan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata merujuk pada kata “dapat” dalam Pasal 32 UU 8/2016. Artinya, setelah ada Pasal 32 UU 8/2016, maka Pasal 433 KUH Perdata dimaknai bahwa bagi/terhadap setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, baik permanen atau pun sementara, pengadilan negeri memiliki pilihan apakah akan menetapkan yang bersangkutan berada di bawah pengampuan atau tidak, sepanjang pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada fakta hukum di persidangan khususnya yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ahli serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam **Pasal 33 UU 8/2016** _jo._ **Pasal 436 sampai dengan 446 KUH Perdata** (hal. 468 – 469). Pengadilan negeri dapat berkesimpulan bahwa orang yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan terbukti dalam keadaan baik atau cakap, dan mampu bertindak serta bertanggung jawab secara hukum, maka permohonan pengampuan tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan jika fakta hukum membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu pemohon terbukti dalam keadaan tidak baik atau tidak cakap, pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut (hal. 469). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2016) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9136_1690788668.pdf). REFERENSI --------- 1. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. _Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht)_. Cetakan kedua. Surabaya; Airlangga University Press, 1995; 2. _Pokok-Pokok Hukum Perdata_. Cetakan empat belas. Jakarta: Intermasa, 1979. [\[1\]](#_ftnref1) Subekti. _Pokok-Pokok Hukum Perdata_. Cetakan Empat Belas. Jakarta Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 47-48. [\[2\]](#_ftnref2) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. _Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht_, Cetakan Kedua. Surabaya: Airlangga University Press, 1995, hal. 237. Tags ---- [kuhperdata](/tag/kuhperdata) [pengampuan](/tag/pengampuan) [penyandang disabilitas](/tag/penyandang-disabilitas)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITMacam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021PHK Sepihak pada Perwakilan Negara Asing di Indonesia18 Jan 2011Structured Product17 Jun 2010Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H. dari Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI) yang dipublikasikan pada 23 Mei 2011.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kontrak dalam Hukum PerdataBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai kontrak secara mendasar dalam kajian teoritis. Kontrak merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang berupa perjanjian dan berasaskan timbal balik, diakui berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan didalamnya yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sejalan dengan definisi dari Black’s Law Dictionary yang mengemukakan:[1]An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law.Dalam mendefinisikan kontrak itu sendiri, Pasal 1313 KUH Perdata juga mengatur sebagai berikut:Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penting dari suatu kontrak/perjanjian yaitu adanya persetujuan dan hak serta kewajiban dari para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan isi dari akta perjanjian.Dalam penyusunan suatu kontrak, secara prinsip wajib memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang.Adapun syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.Penjelasan selengkapnya mengenai syarat sah perjanjian dapat Anda baca pada artikel Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.Dengan demikian, agar suatu kontrak dapat dikatakan sah secara hukum, unsur-unsur dalam perjanjian harus memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketidakabsahan suatu perjanjian disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sah subjektif dapat berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan[2] yang pembatalannya dapat diajukan kepada Majelis Hakim atau melalui Pengadilan.Sementara, apabila kontrak tidak dibuat dengan pemenuhan syarat-syarat sah objektif berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void), dimana perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak DipenuhiWajibkah Membuat Kontrak dalam Dua Bahasa Jika Melibatkan Pihak Asing?Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi, dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 26 ayat (1) Perpres 63/2019 yang menyatakan poin yang sama bahwa:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.Sebagai informasi, yang dimaksud dengan perjanjian di atas adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa- bahasa organisasi internasional.[3]Kemudian, untuk mengakomodir perjanjian yang dibuat dengan melibatkan salah satu atau sebagian pihak asing, Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 dan Pasal 26 ayat (2) Perpres 63/2019 menyebutkan bahwa:Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Adapun dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.[4]Lebih lanjut, bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.[5] Lalu, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres 63/2019.Kemudian, berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, Pasal 4 Perpres 63/2019 mengatur:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perjanjian internasional.Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlaku secara internasional dapat disertai Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan tanpa mengurangi keautentikan dokumen resmi negara.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap dokumen yang disertai Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen yang berbahasa Indonesia menjadi rujukan utama.Dari penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa dalam hal kontrak/perjanjian melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Namun dalam hal ini, sepanjang penelusuran kami, UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019 sama sekali tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggarannya.Akan tetapi perlu diingat, penggunaan bahasa Indonesia menjadi wajib dalam hal perjanjian melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.Kemudian, berdasarkan praktik kami, penyusunan kontrak bilingual juga merupakan salah satu langkah preventif dalam menghindari munculnya sengketa dimana terdapat resiko perjanjian batal demi hukum meskipun dalam UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019 tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggarannya. Meskipun tidak ada sanksi yang diatur secara tegas, terdapat risiko adanya klaim agar kontrak yang melanggar ketentuan ini dapat diajukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam kontrak atau pihak ketiga yang dirugikan. Dalam upaya menghindari risiko terhadap klaim tersebut, perlu juga diperhatikan terkait tafsir yang akan dipegang oleh para pihak yang bersangkutan.Sehingga menurut hemat kami, para pihak perlu menyepakati bahasa yang akan digunakan saat proses awal pembuatan perjanjian untuk menafsirkan perbedaan maksud yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan unsur perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Perpres 63/2019, isi pasal tersebut merujuk pada resolusi konflik, dimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu KebangsaanPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa IndonesiaREFERENSIBryan A. Garner. Black's Law Dictionary, Tenth Edition. West Publishing Company, 2008;Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata). Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012.[1] Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary, Tenth Edition. West Publishing Company, 2008, hal. 389[2] Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012, hal. 4[3] Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”)[4] Penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009[5] Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres 63/2019”)Tagsperjanjiankontrakbahasa indonesia

Apakah wajib membuat kontrak dalam dua bahasa jika ada pihak asing yang terlibat? Lalu, adakah kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi negara?

Dalam UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019, jika kontrak/perjanjian melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Namun, UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019 tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggarannya. Lantas, bagaimana dengan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi negara? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021PHK Sepihak pada Perwakilan Negara Asing di Indonesia18 Jan 2011Structured Product17 Jun 2010Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya23 Jun 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021PHK Sepihak pada Perwakilan Negara Asing di Indonesia18 Jan 2011Structured Product17 Jun 2010Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-membuat-kontrak-dalam-dua-bahasa-jika-melibatkan-pihak-asing--lt4dd480ffe6cb1/

Wajibkah Membuat Kontrak dalam Dua Bahasa Jika Melibatkan Pihak Asing?

pages/12/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya ](/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/)  23 Jun 2023 [ #### Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian ](/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/)  04 Okt 2021 [ #### PHK Sepihak pada Perwakilan Negara Asing di Indonesia ](/klinik/a/phk-sepihak-pada-perwakilan-negara-asing-di-indonesia-lt4d2e56023fa00/)  18 Jan 2011 [ #### Structured Product ](/klinik/a/structured-product-lt4beb445bd9a4d/)  17 Jun 2010 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/tb-a-adhi-r-faiz-sh-mh-lt4dc7daacc780e/) dari [Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/) yang dipublikasikan pada 23 Mei 2011.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Kontrak dalam Hukum Perdata** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai kontrak secara mendasar dalam kajian teoritis. **Kontrak** merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang berupa perjanjian dan berasaskan timbal balik, diakui berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan didalamnya yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sejalan dengan definisi dari _**Black’s Law Dictionary**_ yang mengemukakan:[\[1\]](#_ftn1) _An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law._ Dalam mendefinisikan kontrak itu sendiri, **Pasal 1313 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** juga mengatur sebagai berikut: _Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih._ Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penting dari suatu kontrak/perjanjian yaitu adanya **persetujuan dan hak serta kewajiban dari para pihak** untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan isi dari akta perjanjian. Dalam penyusunan suatu kontrak, secara prinsip wajib memenuhi **syarat perjanjian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat **subjektif** karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat **objektif** karena menyangkut objek perjanjian. Penjelasan selengkapnya mengenai syarat sah perjanjian dapat Anda baca pada artikel **[Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-lt656f1d2fff0d7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_1320_kuh_per)**. Dengan demikian, agar suatu kontrak dapat dikatakan sah secara hukum, unsur-unsur dalam perjanjian harus memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketidakabsahan suatu perjanjian disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sah subjektif dapat berakibat perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**[\[2\]](#_ftn2) yang pembatalannya dapat diajukan kepada Majelis Hakim atau melalui Pengadilan. Sementara, apabila kontrak tidak dibuat dengan pemenuhan syarat-syarat sah objektif berakibat perjanjian tersebut **[batal demi hukum](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt618a248d5254c/penjelasan-batal-demi-hukum-dalam-hukum-perjanjian/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penjelasan_batal_demi_hukum) _(null and void)_**, dimana perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Baca juga: **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)** ### **Wajibkah Membuat Kontrak dalam Dua Bahasa Jika Melibatkan Pihak Asing?** Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi, dapat dilihat dalam **Pasal 31 ayat (1) [UU 24/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/undangundang-nomor-24-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2009)** dan **Pasal 26 ayat (1) [Perpres 63/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9d82875b475/peraturan-presiden-nomor-63-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_63_2019)** yang menyatakan poin yang sama bahwa: _**Bahasa Indonesia wajib digunakan** dalam nota kesepahaman atau **perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia**._ Sebagai informasi, yang dimaksud dengan perjanjian di atas adalah **termasuk perjanjian internasional**, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa- bahasa organisasi internasional.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, untuk mengakomodir perjanjian yang dibuat dengan melibatkan salah satu atau sebagian pihak asing, **Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009** dan **Pasal 26 ayat (2) Perpres 63/2019** menyebutkan bahwa: _Nota kesepahaman atau **perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris**._ Adapun dalam **perjanjian bilateral**, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.[\[4\]](#_ftn4) Lebih lanjut, bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.[\[5\]](#_ftn5) Lalu, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres 63/2019. Kemudian, berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, **Pasal 4 Perpres 63/2019** mengatur: 1. **Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara**. 2. Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. 3. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan perjanjian internasional. 4. **Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlaku secara internasional dapat disertai Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. 5. **Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan tanpa mengurangi keautentikan dokumen resmi negara**. 6. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap dokumen yang disertai Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen yang berbahasa Indonesia menjadi rujukan utama. Dari penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa dalam hal kontrak/perjanjian melibatkan pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Namun dalam hal ini, sepanjang penelusuran kami, UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019 sama sekali tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggarannya. Akan tetapi perlu diingat, penggunaan bahasa Indonesia menjadi wajib dalam hal perjanjian melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Kemudian, berdasarkan praktik kami, penyusunan **kontrak bilingual** juga merupakan salah satu langkah preventif dalam menghindari munculnya sengketa dimana terdapat resiko perjanjian batal demi hukum meskipun dalam UU 24/2009 maupun Perpres 63/2019 tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggarannya. Meskipun tidak ada sanksi yang diatur secara tegas, terdapat risiko adanya klaim agar kontrak yang melanggar ketentuan ini dapat diajukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam kontrak atau pihak ketiga yang dirugikan. Dalam upaya menghindari risiko terhadap klaim tersebut, perlu juga diperhatikan terkait tafsir yang akan dipegang oleh para pihak yang bersangkutan. Sehingga menurut hemat kami, para pihak perlu menyepakati bahasa yang akan digunakan saat proses awal pembuatan perjanjian untuk menafsirkan perbedaan maksud yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan unsur perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Perpres 63/2019, isi pasal tersebut merujuk pada resolusi konflik, dimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/undangundang-nomor-24-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2009) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9d82875b475/peraturan-presiden-nomor-63-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_63_2019) REFERENSI --------- 1. Bryan A. Garner. _Black's Law Dictionary, Tenth Edition. West Publishing Company_, 2008; 2. Retna Gumanti. _Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)._ Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Bryan A. Garner. _Black’s Law Dictionary, Tenth Edition. West Publishing Company_, 2008, hal. 389 [\[2\]](#_ftnref2) Retna Gumanti. _Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)_. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012, hal. 4 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 31 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/undangundang-nomor-24-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2009) (“UU 24/2009”) [\[4\]](#_ftnref4) Penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 26 ayat (3) [Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d9d82875b475/peraturan-presiden-nomor-63-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_63_2019) (“Perpres 63/2019”) Tags ---- [perjanjian](/tag/perjanjian) [kontrak](/tag/kontrak) [bahasa indonesia](/tag/bahasa-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dari PBH Peradi yang dipublikasikan pada 31 Oktober 2019.KLINIK TERKAITDemosi Karyawan karena Target Tidak Tercapai27 Feb 2023Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana 10 Jun 2015Apakah Atasan Bertanggung Jawab Atas Penggelapan yang Dilakukan Bawahannya?05 Mei 2015Proses PHK Masih Berjalan, Wajibkah Pekerja Mengembalikan Barang Perusahaan?25 Agt 2014Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Penggelapan yang Tidak DilaporkanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam dunia ketenagakerjaan, hal seperti ini lazim terjadi. Pekerja ketahuan melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan, alasannya bisa macam-macam.Menurut hemat kami, tindak pidana penggelapan tersebut mungkin tidak dilaporkan kepada polisi dengan pertimbangan rekam jejak pekerja: sudah lama bekerja, pernah berjasa kepada perusahaan atau pemilik perusahaan, dan alasan-alasan lain.Melakukan tindak pidana penggelapan dalam dunia ketenagakerjaan adalah perbuatan yang tabu karena telah mengingkari hubungan baik antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja telah mendapatkan haknya dalam bentuk upah sehingga sangat tercela jika masih menggelapkan uang perusahaan untuk keperluan pribadi.Di dalam filosofi ketenagakerjaan, kejujuran mutlak harus tercipta antara perusahaan dengan pekerja. Penggelapan adalah pengkhianatan terhadap harmonisasi hubungan kerja dan tidak bisa diterima dengan alasan apapun.Baca juga: Mengembalikan Uang yang Digelapkan, Apakah Tetap Dipidana?Pasal Penggelapan dengan PemberatanDalam kasus ini, si pekerja bernasib baik dan tentu sangat diuntungkan. Jika perusahaan melapor kepada polisi, pekerja berpotensi diancam dengan Pasal 374 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 488 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[1] sebagai berikut:Pasal 374 KUHPPasal 488 UU 1/2023Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta.[2]Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal (hal. 259), ketentuan dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 biasa dinamakan sebagai “penggelapan dengan pemberatan”. Adapun hal yang termasuk dalam pemberatan-pemberatan itu adalah:terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking);terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep);karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang). Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penggelapan dengan pemberatan dapat Anda baca dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan.Baca juga: Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?Selain itu, sebagai informasi, Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (7) UU Ketenagakerjaan juga mengatur hal terkait yaitu:Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.Upah yang DitahanMenjawab pertanyaan Anda mengenai upah yang ditahan, gaji karyawan atau upah memang merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan. Pada dasarnya, setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak tersebut berkaitan dengan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh.[3]Adapun pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[4]Status Pekerjaan Pelaku PenggelapanMengenai status pekerjaan, PP 35/2021 mengatur tentang pekerja yang melakukan “pelanggaran bersifat mendesak”. Adapun pengusaha dapat mem-PHK pekerja karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”),[5] misalnya dalam hal:[6]melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; ataumelakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.Perlu diperhatikan, jika pelanggaran tersebut terjadi, pengusaha dapat langsung mem-PHK pekerja,[7] dengan kata lain tidak perlu adanya putusan pengadilan. Baca juga: Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini HukumnyaDemikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaREFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1994.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023[3] Pasal 81 angka 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Cipta Kerja”)  yang mengubah Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[4] Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[6] Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021[7] Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021Tagsketenagakerjaanburuhtindak pidanagajipenggelapan

Saya telah melakukan penggelapan pada perusahaan tempat saya bekerja. Selama proses pengembalian dana tersebut, gaji saya ditahan. Bahkan, setelah proses pengembalian dana yang saya gelapkan tersebut, gaji saya masih ditahan. Apakah pihak perusahaan yang menahan gaji saya bisa dipidana/kena denda? Lalu, sampai sekarang status kepegawaian saya masih tidak jelas, apakah saya bisa di-PHK? Sebagai informasi tambahan, perusahaan tidak melaporkan saya ke polisi.

Pada dasarnya, tindak pidana penggelapan yang dilakukan di dalam hubungan kerja dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023. Adapun dengan dilakukannya penggelapan dalam hubungan kerja juga dapat berakibat pekerja dikenakan denda. Mengenai status pekerjaan, PP 35/2021 mengatur tentang pengusaha dapat mem-PHK pekerja karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), misalnya dalam hal pekerja melakukan penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Demosi Karyawan karena Target Tidak Tercapai27 Feb 2023Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana 10 Jun 2015Apakah Atasan Bertanggung Jawab Atas Penggelapan yang Dilakukan Bawahannya?05 Mei 2015Proses PHK Masih Berjalan, Wajibkah Pekerja Mengembalikan Barang Perusahaan?25 Agt 2014Demosi Karyawan karena Target Tidak Tercapai27 Feb 2023Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana 10 Jun 2015Apakah Atasan Bertanggung Jawab Atas Penggelapan yang Dilakukan Bawahannya?05 Mei 2015Proses PHK Masih Berjalan, Wajibkah Pekerja Mengembalikan Barang Perusahaan?25 Agt 2014Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketika-gaji-karyawan-ditahan-karena-melakukan-penggelapan-lt5d9e5040516cc/

Ketika Gaji Karyawan Ditahan Karena Melakukan Penggelapan

pages/12/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/) dari [PBH Peradi](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/) yang dipublikasikan pada 31 Oktober 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Demosi Karyawan karena Target Tidak Tercapai ](/klinik/a/demosi-karyawan-karena-target-tidak-tercapai-lt529853a50c6be/)  27 Feb 2023 [ #### Prosedur Pemanggilan Karyawan yang Diduga Melakukan Tindak Pidana ](/klinik/a/prosedur-pemanggilan-karyawan-yang-diduga-melakukan-tindak-pidana-lt55763f84a03d5/)  10 Jun 2015 [ #### Apakah Atasan Bertanggung Jawab Atas Penggelapan yang Dilakukan Bawahannya? ](/klinik/a/apakah-atasan-bertanggung-jawab-atas-penggelapan-yang-dilakukan-bawahannya-lt553e0cba2070a/)  05 Mei 2015 [ #### Proses PHK Masih Berjalan, Wajibkah Pekerja Mengembalikan Barang Perusahaan? ](/klinik/a/proses-phk-masih-berjalan--wajibkah-pekerja-mengembalikan-barang-perusahaan-lt53f639663de37/)  25 Agt 2014 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Penggelapan yang Tidak Dilaporkan** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam dunia ketenagakerjaan, hal seperti ini lazim terjadi. Pekerja ketahuan melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan, alasannya bisa macam-macam. Menurut hemat kami, tindak pidana penggelapan tersebut mungkin tidak dilaporkan kepada polisi dengan pertimbangan rekam jejak pekerja: sudah lama bekerja, pernah berjasa kepada perusahaan atau pemilik perusahaan, dan alasan-alasan lain. Melakukan tindak pidana penggelapan dalam dunia ketenagakerjaan adalah perbuatan yang tabu karena telah mengingkari hubungan baik antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja telah mendapatkan haknya dalam bentuk upah sehingga sangat tercela jika masih menggelapkan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Di dalam filosofi ketenagakerjaan, kejujuran mutlak harus tercipta antara perusahaan dengan pekerja. Penggelapan adalah pengkhianatan terhadap harmonisasi hubungan kerja dan tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Baca juga: **[Mengembalikan Uang yang Digelapkan, Apakah Tetap Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengembalikan-uang-yang-digelapkan-apakah-tetap-dipidana-lt4decf2f68461d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mengembalikan_uang_digelapkan)** ### **Pasal Penggelapan dengan Pemberatan** Dalam kasus ini, si pekerja bernasib baik dan tentu sangat diuntungkan. Jika perusahaan melapor kepada polisi, pekerja berpotensi diancam dengan **Pasal 374 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 488 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[\[1\]](#_ftn1) sebagai berikut: Pasal 374 KUHP Pasal 488 UU 1/2023 **Penggelapan** yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena **ada hubungan kerja atau karena pencarian** atau **karena mendapat upah untuk itu**, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena **ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500 juta.[\[2\]](#_ftn2) Selanjutnya menurut **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal_ (hal. 259), ketentuan dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 biasa dinamakan sebagai “**penggelapan dengan pemberatan**”. Adapun hal yang termasuk dalam pemberatan-pemberatan itu adalah: 1. terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (_persoonlijke dienstbetrekking_); 2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (_beroep_); 3. karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).  Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penggelapan dengan pemberatan dapat Anda baca dalam **[Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dengan-pemberatan-lt662621e66dae0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_374_kuhp)**. Baca juga: **[Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggelapan_dalam_jabatan_pidana_perdata)** Selain itu, sebagai informasi, **Pasal 81 angka 28 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru Pasal 88A ayat (7) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** juga mengatur hal terkait yaitu: _Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan **denda**._ ### **Upah yang Ditahan** Menjawab pertanyaan Anda mengenai upah yang ditahan, gaji karyawan atau upah memang merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan. Pada dasarnya, setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak tersebut berkaitan dengan kebijakan **pengupahan** sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh.[\[3\]](#_ftn3) Adapun pengusaha yang karena **kesengajaan** atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan **denda** sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[\[4\]](#_ftn4) ### **Status Pekerjaan Pelaku Penggelapan** Mengenai status pekerjaan, **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** mengatur tentang pekerja yang melakukan “**pelanggaran bersifat mendesak**”. Adapun pengusaha dapat mem-PHK pekerja karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”),[\[5\]](#_ftn5) misalnya dalam hal:[\[6\]](#_ftn6) 1. melakukan penipuan, pencurian, atau **penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan**; 2. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; 3. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 4. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 5. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 6. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 7. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 8. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 9. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau 10. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perlu diperhatikan, jika pelanggaran tersebut terjadi, pengusaha dapat langsung mem-PHK pekerja,[\[7\]](#_ftn7) dengan kata lain tidak perlu adanya putusan pengadilan.  Baca juga: **[Di-PHK karena Kesalahan Berat, Ini Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-phk-karena-kesalahan-berat--ini-hukumnya-lt4e8e67959c64c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=di_phk_kesalahan_berat)** Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) REFERENSI --------- R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1994. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 27 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”)  yang mengubah Pasal 88 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 52 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [buruh](/tag/buruh) [tindak pidana](/tag/tindak-pidana) [gaji](/tag/gaji) [penggelapan](/tag/penggelapan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Maret 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 4 Mei 2023.KLINIK TERKAITTugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai siapa yang mengemukakan teori trias politica, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan trias politica.Apa Itu Trias Politica?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Trias politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, trias politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun tujuannya dari konsep trias politica ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut.[1]Konsep trias politica ditemukan oleh John Locke, seorang filsuf inggris yang kemudian trias politica dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “L’Esprit des Lois”.[2]Adapun inti dari konsep pemisahan trias politica atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia, sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini.Penerapan Trias Politica di IndonesiaTerkait penerapannya di Indonesia, berikut ini kami jelaskan satu per satu penerapannya berdasarkan setiap pembagian kekuasaan:[3]Kekuasaan LegislatifKekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[4]Kekuasaan EksekutifKekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.[5]Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yakni para menteri.Kekuasaan YudikatifKekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya[6] atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).[7] Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.[8] Sementara salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.[9]Perlu diketahui, selain ketiga pembagian kekuasaan tersebut di atas, di Indonesia juga terdapat kekuasan eksaminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Demikian jawaban dari kami terkait trias politica dan penerapannya di Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.REFERENSIEfi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016;Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005;E. Nugroho. Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014;Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, yang diakses pada 7 Juni 2024, pukul 13.00 WIB;Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan, yang diakses pada 7 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.[1] Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 152[2] W. E. Nugroho. Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 66[3] Efi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 335-337[4] Efi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336 [5] Efi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336 [6] Efi Yulistyowati, dkk. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336 [7] Pasal 24 ayat (2) UUD 1945[8] Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, yang diakses pada 4 Mei 2023, pukul 13.00 WIB[9] Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan, yang diakses pada 4 Mei 2023, pukul 13.30 WIBTagsanggota dprlegislatifmahkamah agungmahkamah konstitusipresidenuud 1945

Tolong jelaskan konsep trias politica. Lalu, bagaimana konsep trias politica itu diterapkan di Indonesia.

Trias politica adalah suatu konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Konsep trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu, tujuan trias politica adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan trias politica dan penerapannya di Indonesia? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Tugas dan Wewenang MPR20 Jun 2023Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia16 Jun 2023Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia16 Mar 2022Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim01 Mar 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/

Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia

pages/12/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Valerie Augustine Budianto, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc) **dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Maret 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 4 Mei 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Tugas dan Wewenang MPR ](/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454/)  20 Jun 2023 [ #### Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia ](/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/)  16 Jun 2023 [ #### Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di Indonesia ](/klinik/a/pengertian-konvensi-ketatanegaraan-dan-contohnya-di-indonesia-lt62318561ee3f8/)  16 Mar 2022 [ #### Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim ](/klinik/a/beda-wewenang-ky-dan-ma-dalam-pengawasan-hakim-lt580fd463233f4/)  01 Mar 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai siapa yang mengemukakan teori _t__rias politica_, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan _trias politica_. ### **Apa Itu _Trias Politica_?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Trias politica_ berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, _trias politica_ adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun tujuannya dari konsep _trias politica_ ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut.[\[1\]](#_ftn1) Konsep _trias politica_ ditemukan oleh **John Locke**, seorang filsuf inggris yang kemudian _trias politica_ dikembangkan oleh **Montesquieu** dalam bukunya yang berjudul “_L’Esprit des Lois”.[**\[2\]**](#_ftn2)_ Adapun inti dari konsep pemisahan _trias politica_ atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia, sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini. ### **Penerapan _Trias Politica_ di Indonesia** Terkait penerapannya di Indonesia, berikut ini kami jelaskan satu per satu penerapannya berdasarkan setiap pembagian kekuasaan:[\[3\]](#_ftn3) 1. **Kekuasaan Legislatif** Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[\[4\]](#_ftn4) 2. **Kekuasaan Eksekutif** Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.[\[5\]](#_ftn5) Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yakni para menteri. 3. **Kekuasaan Yudikatif** Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya[\[6\]](#_ftn6) atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).[\[7\]](#_ftn7) Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali.[\[8\]](#_ftn8) Sementara salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.[\[9\]](#_ftn9) Perlu diketahui, selain ketiga pembagian kekuasaan tersebut di atas, di Indonesia juga terdapat kekuasan eksaminatif sebagaimana diamanatkan **Pasal 23E ayat (1) UUD 1945**, yaitu sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian jawaban dari kami terkait _trias politica_ dan penerapannya di Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945). REFERENSI --------- 1. Efi Yulistyowati, dkk. _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen_. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016; 2. Miriam Budiardjo. _Dasar-dasar Ilmu Politik._ Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005; 3. E. Nugroho. _Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia_. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014; 4. Mahkamah Agung, [Tugas Pokok dan Fungsi](https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi), yang diakses pada 7 Juni 2024, pukul 13.00 WIB; 5. Mahkamah Konstitusi, [Kedudukan dan Kewenangan](https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2), yang diakses pada 7 Juni 2024, pukul 13.30 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Miriam Budiardjo. _Dasar-dasar Ilmu Politik_. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 152 [\[2\]](#_ftnref2) W. E. Nugroho. _Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia_. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 66 [\[3\]](#_ftnref3) Efi Yulistyowati, dkk. _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen._ Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 335-337 [\[4\]](#_ftnref4) Efi Yulistyowati, dkk. _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen_. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336  [\[5\]](#_ftnref5) Efi Yulistyowati, dkk. _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen_. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336  [\[6\]](#_ftnref6) Efi Yulistyowati, dkk. _Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen_. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336  [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 [\[8\]](#_ftnref8) Mahkamah Agung, [Tugas Pokok dan Fungsi](https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi), yang diakses pada 4 Mei 2023, pukul 13.00 WIB [\[9\]](#_ftnref9) Mahkamah Konstitusi, [Kedudukan dan Kewenangan](https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2), yang diakses pada 4 Mei 2023, pukul 13.30 WIB Tags ---- [anggota dpr](/tag/anggota-dpr) [legislatif](/tag/legislatif) [mahkamah agung](/tag/mahkamah-agung) [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [presiden](/tag/presiden) [uud 1945](/tag/uud-1945)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Jika Pemegang KKPR Belum Memperoleh TanahPerlu Anda ketahui dulu sebelumnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki izin lokasi atau yang sekarang diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”).[1] KKPR sendiri merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas KKPR sendiri terdiri dari:[3]KKPR untuk kegiatan berusaha;KKPR untuk kegiatan nonberusaha; danKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasionalMengenai KKPR untuk kegiatan berusaha diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya.[4] Dalam berkegiatan usaha, KKPR menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.[5]Berkaitan dengan pemohon yang belum memperoleh tanah, pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Terhadap tanah yang belum dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada orang lain.[7]Meninjau dari penjelasan di atas, pemegang KKPR pada dasarnya tidak memiliki hak atas tanah terhadap tanah yang belum dibebaskan dan pemilik hak atas tanah masih memiliki sepenuhnya hak-hak atas tanah yang bersangkutan.KKPR hanya merupakan suatu izin bagi pengusaha untuk berkegiatan usaha dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.Pemegang KKPR dalam melakukan pembebasan tanah, harus berdasarkan kesepakatan. Artinya antara pemegang KKPR dan pemilik hak atas tanah harus dibuat perikatan mengenai pembebasan tanah tersebut. Baik dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Terdapatnya kesepakatan antara pemegang KKPR dan pemilik hak atas tanah tidak serta merta mengalihkan hak atas tanah ke pemegang KKPR. Kami berpendapat, diperlukan adanya penyerahan (levering) agar hak atas tanah itu beralih.Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Perdata Indonesia (hal. 156), memberikan definisi penyerahan sebagai pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atas namanya kepada orang lain sehingga orang tersebut mendapatkan hak kebendaan atas benda tersebut. Masih bersumber dari buku yang sama (hal. 158) menjelaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam UU PA dan peraturan pelaksanaannya. Penyerahan tanah ini dilakukan dengan akta autentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[8] Tanggung Jawab Pemegang KKPR Atas Tanah yang Belum DibebaskanMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya kepemilikan terhadap hak atas tanah masih terletak pada pemilik aslinya bukan pada pemegang KKPR. Hal ini karena pemegang KKPR belum melakukan pembebasan tanah terhadap hak dan kepentingan pemilik tanah berdasarkan kesepakatan.Mengenai pertanggungjawaban atas kebakaran lahan atau areal yang belum diganti rugi itu, kami berpendapat masih menjadi tanggung jawab si pemilik tanah, karena pemegang KKPR secara hukum belum mempunyai hak atas tanah tersebut.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok AgrariaPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang REFERENSIAbdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.[1] Pasal 2 Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (“Permen ATR/BPN 13/2021”)[2] Pasal 1 angka 19 Permen ATR/BPN 13/2021[3] Pasal 3 Permen ATR/BPN 13/2021[4] Pasal 17 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2021[5] Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2021[6] Pasal 21 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2021[7] Pasal 21 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2021[8] Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 158Tagspembebasan lahanizin usahakebakaran hutan

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan, penanaman dan kegiatan lainnya terkait dengan usaha perkebunan, perusahaan kami sebelumnya telah memperoleh izin lokasi/KKPR dari pemerintah terkait. Sehubungan ini, kami telah melaksanakan ganti rugi/pembebasan lahan terhadap sebagian areal yang letaknya berada di dalam izin lokasi/KKPR yang diberikan. Namun kemudian terjadi kebakaran di sebagian areal yang belum kami ganti rugi/bebaskan yang berada di dalam izin lokasi/KKPR yang sebabnya tidak diketahui dan dari mana asal api tersebut. Pertanyaannya: Terhadap areal yang belum kami ganti rugi/bebaskan, apakah perusahaan kami wajib untuk menjaganya? Sementara secara hukum kami tidak/belum memiliki hak untuk masuk apalagi mengelola areal yang belum kami ganti rugi/bebaskan? Apakah terdapat tanggung jawab hukum terhadap perusahaan kami sebagai pemegang izin lokasi KKPR bilamana terjadi kebakaran hutan sementara lahan tersebut bukanlah milik kami?

Pada dasarnya, menurut Permen ATR/BPN 13/2021 terhadap tanah yang belum dibebaskan oleh pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya. Lantas, apakah pemegang KKPR memiliki tanggung jawab atas tanah yang belum dibebaskan tersebut?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 2024Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara?31 Mei 2024Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik27 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah29 Apr 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemegang-kkpr-atas-lahan-yang-belum-dibebaskan-lt6662b5b517a4f/

Tanggung Jawab Pemegang KKPR Atas Lahan yang Belum Dibebaskan

pages/12/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara? ](/klinik/a/apakah-tanah-terlantar-menjadi-milik-negara-lt60543ed4e6b17/)  31 Mei 2024 [ #### Perhitungan Kompensasi untuk Tanah yang Didirikan Tiang Listrik ](/klinik/a/perhitungan-kompensasi-untuk-tanah-yang-didirikan-tiang-listrik-lt65ca32ed4bef8/)  27 Mei 2024 [ #### Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama ](/klinik/a/langkah-jika-jual-beli-tanah-hgb-yang-belum-balik-nama-cl6547/)  15 Mei 2024 [ #### Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah ](/klinik/a/pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-jual-beli-tanah-lt4c68025b4b085/)  29 Apr 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jika Pemegang KKPR Belum Memperoleh Tanah** Perlu Anda ketahui dulu sebelumnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki izin lokasi atau yang sekarang diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”).[\[1\]](#_ftn1) KKPR sendiri merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) KKPR sendiri terdiri dari:[\[3\]](#_ftn3) 1. **KKPR untuk kegiatan berusaha**; 2. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan 3. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional Mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha diterbitkan untuk **pemohon yang belum memperoleh tanah** atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya.[\[4\]](#_ftn4) Dalam berkegiatan usaha, KKPR menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.[\[5\]](#_ftn5) Berkaitan dengan **pemohon yang belum memperoleh tanah**, **pemegang KKPR harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain** berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, **pemberian ganti kerugian**, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[6\]](#_ftn6) Terhadap tanah yang belum dibebaskan oleh pemegang KKPR semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada orang lain.[\[7\]](#_ftn7) Meninjau dari penjelasan di atas, pemegang KKPR pada dasarnya tidak memiliki hak atas tanah terhadap tanah yang belum dibebaskan dan pemilik hak atas tanah masih memiliki sepenuhnya hak-hak atas tanah yang bersangkutan. KKPR hanya merupakan suatu izin bagi pengusaha untuk berkegiatan usaha dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Pemegang KKPR dalam melakukan pembebasan tanah, harus berdasarkan kesepakatan. Artinya antara pemegang KKPR dan pemilik hak atas tanah harus dibuat perikatan mengenai pembebasan tanah tersebut. Baik dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapatnya kesepakatan antara pemegang KKPR dan pemilik hak atas tanah tidak serta merta mengalihkan hak atas tanah ke pemegang KKPR. Kami berpendapat, diperlukan adanya penyerahan (_levering_) agar hak atas tanah itu beralih. **Abdulkadir Muhammad** dalam buku _Hukum Perdata Indonesia_ (hal. 156), memberikan definisi penyerahan sebagai pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atas namanya kepada orang lain sehingga orang tersebut mendapatkan hak kebendaan atas benda tersebut. Masih bersumber dari buku yang sama (hal. 158) menjelaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam [**UU PA**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria) dan peraturan pelaksanaannya. Penyerahan tanah ini dilakukan dengan akta autentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[\[8\]](#_ftn8) ### **Tanggung Jawab Pemegang KKPR Atas Tanah yang Belum Dibebaskan** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya kepemilikan terhadap hak atas tanah masih terletak pada pemilik aslinya bukan pada pemegang KKPR. Hal ini karena pemegang KKPR belum melakukan pembebasan tanah terhadap hak dan kepentingan pemilik tanah berdasarkan kesepakatan. Mengenai pertanggungjawaban atas kebakaran lahan atau areal yang belum diganti rugi itu, kami berpendapat masih menjadi tanggung jawab si pemilik tanah, karena pemegang KKPR secara hukum belum mempunyai hak atas tanah tersebut. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_pokok_agraria) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6103fc1d89ed8/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atrbpn_13_2021) REFERENSI --------- Abdulkadir Muhammad. _Hukum Perdata Indonesia_. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 [Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6103fc1d89ed8/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atrbpn_13_2021) (“Permen ATR/BPN 13/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 19 Permen ATR/BPN 13/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 Permen ATR/BPN 13/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 17 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 17 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 21 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 21 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Abdulkadir Muhammad. _Hukum Perdata Indonesia_. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal. 158 Tags ---- [pembebasan lahan](/tag/pembebasan-lahan) [izin usaha](/tag/izin-usaha) [kebakaran hutan](/tag/kebakaran-hutan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 1 Agustus 2013, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada Rabu, 27 Oktober 2021, yang dimutakhirkan kedua kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 27 Juli 2023.KLINIK TERKAITBarang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?14 Okt 2021Pengawasan Jual Beli Online, Ini Pihak yang Terlibat11 Okt 2021Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Menjawab pertanyaan Anda, dapat dikatakan bahwa penerapan SNI wajib dan sukarela. Sebab, pada dasarnya penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.[1] Namun, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.[2] Kemudian, untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).[3] Penerapan SNI SukarelaSeperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SNI dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”).[4]Sertifikasi tersebut adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia.[5]Selanjutnya, sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia akan diberikan oleh LPK dengan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI.[6]Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan wajib membubuhkan:[7]Tanda SNI; dan/atauTanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label.Pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian untuk jasa, sistem, proses, dan/atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.[8] Lebih lanjut, pembubuhan dilakukan setelah pelaku usaha mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dari BSN.[9]Apakah SNI Wajib Dicantumkan?Pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:[10]keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;kesiapan infrastruktur LPK;budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/ataukepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, pemberlakuan SNI secara wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[11]Apabila SNI telah diwajibkan terhadap barang, jasa, sistem, atau proses, maka pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat untuk barang, jasa, sistem, atau proses tersebut.[12] Sertifikat ini diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.[13]Pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia.[14] Namun, kewajiban ini dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.[15]Sebagaimana yang berlaku dalam pemberlakuan SNI secara sukarela, pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada SNI yang diberlakukan secara wajib juga dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian yang diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.[16]Perlu digarisbawahi pula, dalam hal SNI telah diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan:[17]Barang yang telah dibubuhi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label; dan/atauJasa yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia.Jika kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[18] Selain itu, apabila pelaku usaha tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian, maka pelaku usaha wajib menarik barang dari peredaran.[19] Contoh Barang Wajib SNISebagai contoh, berikut adalah barang yang wajib memiliki sertifikat SNI:Ban, yang diberlakukan melalui Permenperin 76/9/2015.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Ban adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (“LSPro”) kepada produsen yang mampu memproduksi ban sesuai dengan persyaratan SNI ban.[20]Adapun jenis produk ban yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[21]Ban mobil penumpang;Ban truk ringan;Ban truk dan bus;Ban sepeda motor;Ban dalam kendaraan bermotor;Ban yang telah terpasang pada pelek.Helm, yang diberlakukan melalui Permenperin 79/9/2015.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan persyaratan SNI helm.[22]Semen, yang diberlakukan melalui Permenperin 82/9/2015.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi semen sesuai dengan persyaratan SNI.[23]Adapun jenis produk semen yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[24]Semen Portland Putih;Semen Portland Pozoland;Semen Portland (selain Portland putih, Portland pozoland, Portland campur, dan semen masonry);Semen Portland Campur (mixed cement);Semen Masonry;Semen Portland Komposit.Air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun yang diberlakukan melalui Permenperin 78/11/2016 dan aturan perubahannya.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun sesuai persyaratan SNI.[25]Adapun jenis produk air yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[26]Air mineralAir demineralAir mineral alamiAir minum embun.Daftar SNI wajib di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.Sebagai informasi tambahan, khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) yang kegiatan usahanya berisiko rendah, UMK tersebut hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (“NIB”) tanpa perlu mengurus SNI lagi. Hal ini dikarenakan NIB bagi kegiatan usaha berisiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan berlaku juga sebagai SNI serta pernyataan jaminan halal.[27] Demikian jawaban dari kami terkait barang wajib SNI sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib. Referensi:Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.[1] Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (“PP 34/2018”)[2] Pasal 20 ayat (4) PP 34/2018[3] Pasal 20 ayat (5) PP 34/2018[4] Pasal 21 ayat (2) PP 34/2018[5] Pasal 1 angka 9 PP 34/2018[6] Pasal 21 ayat (3) PP 34/2018[7] Pasal 22 ayat (1) PP 34/2018[8] Pasal 22 ayat (2) PP 34/2018[9] Pasal 22 ayat (3) dan (4) PP 34/2018[10] Pasal 25 ayat (1) PP 34/2018[11] Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018[12] Pasal 26 ayat (1) PP 34/2018[13] Pasal 26 ayat (3) PP 34/2018[14] Pasal 27 ayat (1) PP 34/2018[15] Pasal 27 ayat (2) PP 34/2018[16] Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 34/2018[17] Pasal 32 PP 34/2018[18] Pasal 34 ayat (1) PP 34/2018[19] Pasal 34 ayat (2) PP 34/2018[20] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (“Permenperin 76/9/2015”)[21] Pasal 2 Permenperin 76/9/2015[22] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib[23] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib (“Permenperin 82/9/2015”)[24] Pasal 2 Permenperin 82/9/2015[25] Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib (“Permenperin 78/11/2016”)[26] Pasal 4 ayat (1) Permenperin 78/11/2016[27] Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTagssertifikatsnistandar nasional indonesia

Apakah SNI wajib untuk semua produk? Barang apa saja yang wajib SNI?

Berdasarkan PP 34/2018, SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Indonesia. Kemudian, penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun, dengan pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI. Bagaimana bunyi ketentuan ini?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?14 Okt 2021Pengawasan Jual Beli Online, Ini Pihak yang Terlibat11 Okt 2021Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 18 Okt 2021Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?14 Okt 2021Pengawasan Jual Beli Online, Ini Pihak yang Terlibat11 Okt 2021Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?07 Okt 2021Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-sni-wajib-untuk-semua-produk-cl3855/

Apakah SNI Wajib untuk Semua Produk?

pages/12/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?_ yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn/) **pada 1 Agustus 2013, dan dimutakhirkan pertama kali oleh** [**Saufa Ata Taqiyya, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e) **pada Rabu, 27 Oktober 2021, yang dimutakhirkan kedua kali oleh** **[Renata Christha Auli, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732/) pada 27 Juli 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? ](/klinik/a/barang-dari-olshop-tak-sesuai-foto--bisakah-minta-uang-kembali-lt616453200fd3c/)  18 Okt 2021 [ #### Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali? ](/klinik/a/terima-barang-dengan-kondisi-buruk-dari-distributor--bisakah-minta-uang-kembali-cl7033/)  14 Okt 2021 [ #### Pengawasan Jual Beli _Online_, Ini Pihak yang Terlibat ](/klinik/a/pengawasan-jual-beli-ionline-i--ini-pihak-yang-terlibat-lt6154104e1a744/)  11 Okt 2021 [ #### Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah? ](/klinik/a/batalkan-ppjb--bolehkah-pembeli-minta-developer-kembalikan-dp-rumah-cl1456/)  07 Okt 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Menjawab pertanyaan Anda, dapat dikatakan bahwa penerapan SNI wajib dan sukarela. Sebab, pada dasarnya **penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan**.[\[1\]](#_ftn1) Namun, **SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian**.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (_data sharing_) dan terintegrasi secara elektronik (_online_).[\[3\]](#_ftn3) ### **Penerapan SNI Sukarela** Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SNI dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”).[\[4\]](#_ftn4) Sertifikasi tersebut adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia.[\[5\]](#_ftn5) Selanjutnya, sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia akan diberikan oleh LPK dengan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI.[\[6\]](#_ftn6) Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan wajib membubuhkan:[\[7\]](#_ftn7) 1. Tanda SNI; dan/atau 2. Tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label. Pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian untuk jasa, sistem, proses, dan/atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.[\[8\]](#_ftn8) Lebih lanjut, pembubuhan dilakukan setelah pelaku usaha mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dari BSN.[\[9\]](#_ftn9) ### **Apakah SNI Wajib Dicantumkan?** Pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:[\[10\]](#_ftn10) 1. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; 3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; 4. kesiapan infrastruktur LPK; 5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau 6. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemberlakuan SNI secara wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[\[11\]](#_ftn11) Apabila SNI telah diwajibkan terhadap barang, jasa, sistem, atau proses, maka pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat untuk barang, jasa, sistem, atau proses tersebut.[\[12\]](#_ftn12) Sertifikat ini diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.[\[13\]](#_ftn13) Pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, **wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian** **pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia**.[\[14\]](#_ftn14) Namun, kewajiban ini dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.[\[15\]](#_ftn15) Sebagaimana yang berlaku dalam pemberlakuan SNI secara sukarela, pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada SNI yang diberlakukan secara wajib juga dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian yang diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.[\[16\]](#_ftn16) Perlu digarisbawahi pula, dalam hal SNI telah diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan:[\[17\]](#_ftn17) 1. Barang yang telah dibubuhi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label; dan/atau 2. Jasa yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia. Jika kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha **wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa**.[\[18\]](#_ftn18) Selain itu, apabila pelaku usaha tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian, maka pelaku usaha **wajib menarik barang dari peredaran**.[\[19\]](#_ftn19) ### **Contoh Barang Wajib SNI** Sebagai contoh, berikut adalah barang yang wajib memiliki sertifikat SNI: 1. Ban, yang diberlakukan melalui [**Permenperin 76/9/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt562862cce9e3c/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-76-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenperin%2076_9_2015). Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Ban adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (“LSPro”) kepada produsen yang mampu memproduksi ban sesuai dengan persyaratan SNI ban.[\[20\]](#_ftn20) Adapun jenis produk ban yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[\[21\]](#_ftn21) * Ban mobil penumpang; * Ban truk ringan; * Ban truk dan bus; * Ban sepeda motor; * Ban dalam kendaraan bermotor; * Ban yang telah terpasang pada pelek. 2. Helm, yang diberlakukan melalui [**Permenperin 79/9/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e07f298d2/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-79-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_79_9_2015). Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan persyaratan SNI helm.[\[22\]](#_ftn22) 3. Semen, yang diberlakukan melalui [**Permenperin 82/9/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e7732bd88/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-82-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_82_9_2015). Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi semen sesuai dengan persyaratan SNI.[\[23\]](#_ftn23) Adapun jenis produk semen yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[\[24\]](#_ftn24) * Semen Portland Putih; * Semen Portland Pozoland; * Semen Portland (selain Portland putih, Portland pozoland, Portland campur, dan semen masonry); * Semen Portland Campur (_mixed cement);_ * Semen Masonry; * Semen Portland Komposit. 4. Air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun yang diberlakukan melalui [**Permenperin 78/11/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt584f7bd4a1bf9/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-78-m-ind-per-11-2016-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_78_11_2016) dan aturan perubahannya. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun sesuai persyaratan SNI.[\[25\]](#_ftn25) Adapun jenis produk air yang wajib dicantumkan SNI antara lain:[\[26\]](#_ftn26) * Air mineral * Air demineral * Air mineral alami * Air minum embun. Daftar SNI wajib di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada laman [**Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**](http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib). Sebagai informasi tambahan, khusus untuk [Usaha Mikro](https://www.hukumonline.com/kamus/u/usaha-mikro) dan [Kecil](https://www.hukumonline.com/kamus/u/usaha-kecil) (“UMK”) yang kegiatan usahanya berisiko rendah, UMK tersebut hanya perlu mengurus [Nomor Induk Berusaha](https://www.hukumonline.com/kamus/n/nomor-induk-berusaha) (“NIB”) tanpa perlu mengurus SNI lagi. Hal ini dikarenakan NIB bagi kegiatan usaha berisiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan berlaku juga sebagai SNI serta pernyataan jaminan halal.[\[27\]](#_ftn27) Demikian jawaban dari kami terkait barang wajib SNI sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5b8e0a35a9de8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2018); 2. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021); 3. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt562862cce9e3c/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-76-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenperin%2076_9_2015); 4. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e07f298d2/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-79-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_79_9_2015); 5. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e7732bd88/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-82-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_82_9_2015); 6. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt584f7bd4a1bf9/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-78-m-ind-per-11-2016-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_78_11_2016) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5d525f0150795?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_26_2019). Referensi: [Kementerian Perindustrian Republik Indonesia](http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib), yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 20 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5b8e0a35a9de8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2018) (“PP 34/2018”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 20 ayat (4) PP 34/2018 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 20 ayat (5) PP 34/2018 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 21 ayat (2) PP 34/2018 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 9 PP 34/2018 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 21 ayat (3) PP 34/2018 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 22 ayat (1) PP 34/2018 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 22 ayat (2) PP 34/2018 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 22 ayat (3) dan (4) PP 34/2018 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 25 ayat (1) PP 34/2018 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 26 ayat (1) PP 34/2018 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 26 ayat (3) PP 34/2018 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 27 ayat (1) PP 34/2018 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 27 ayat (2) PP 34/2018 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 34/2018 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 32 PP 34/2018 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 34 ayat (1) PP 34/2018 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 34 ayat (2) PP 34/2018 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt562862cce9e3c/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-76-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenperin%2076_9_2015) (“Permenperin 76/9/2015”) [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 2 Permenperin 76/9/2015 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e07f298d2/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-79-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_79_9_2015) [\[23\]](#_ftnref23) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5629e7732bd88/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-82-m-ind-per-9-2015-tahun-2015?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_82_9_2015) (“Permenperin 82/9/2015”) [\[24\]](#_ftnref24) Pasal 2 Permenperin 82/9/2015 [\[25\]](#_ftnref25) Pasal 1 angka 8 [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt584f7bd4a1bf9/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-78-m-ind-per-11-2016-tahun-2016/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenperin_78_11_2016) (“Permenperin 78/11/2016”) [\[26\]](#_ftnref26) Pasal 4 ayat (1) Permenperin 78/11/2016 [\[27\]](#_ftnref27) Pasal 12 [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Tags ---- [sertifikat](/tag/sertifikat) [sni](/tag/sni) [standar nasional indonesia](/tag/standar-nasional-indonesia)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perizinan Berusaha Event Organizer Konser MusikKLINIK TERKAITIzin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta07 Mei 2024Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida18 Apr 2024 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Untuk mendapatkan perizinan berusaha, Anda dapat melakukannya melalui sistem Online Single Submission (“OSS”). OSS menurut Pasal 1 angka 21 PP 5/2021 adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.Salah satu sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS RBA adalah sektor pariwisata.[1] Perizinan berusaha event organizer untuk konser musik sebagaimana Anda tanyakan, termasuk ke dalam usaha pada sektor pariwisata.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 683) pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha event organizer (“EO”) pertunjukan musik dapat menggunakan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 82302.KBLI 82302 adalah KBLI untuk usaha jasa penyelenggara event khusus (special event). Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.Menurut Lampiran II – Sektor Pariwisata PP 5/2021 (hal. II.12.A.20), KBLI 82302 termasuk jenis usaha dengan risiko rendah. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah adalah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.[2]NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[3]Selain itu, pada kegiatan usaha jasa EO konser musik juga perlu memenuhi kewajiban perizinan berusaha yaitu sertifikat standar K3L.[4] Perlu diketahui pula bahwa kegiatan usaha ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar saja.[5]Oleh karena itu, untuk menjadi EO konser musik, Anda dapat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA. Mengingat tingkat risiko kegiatan usaha ini adalah rendah, maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB.Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha IndonesiaREFERENSIKBLI 82302 yang diakses pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 14.01 WIB.[1] Pasal 6 ayat (2) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)[2] Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) jo. Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021[3] Pasal 8 ayat (2) Perppu Cipta Kerja jo. Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021[4] Lampiran II – Sektor Pariwisata PP 5/2021 hal. II.12.A.20[5]KBLI 82302 yang diakses pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 14.01 WIBTagsperizinan berusahaoss rbaoss berbasis risikomusik

Saya butuh dokumen legalitas sebagai EO konser musik, apa yang harus saya miliki?

Usaha event organizer (“EO”) konser musik termasuk ke dalam KBLI 82302 dan termasuk jenis usaha dengan risiko rendah. Untuk dapat memperoleh perizinan berusaha EO konser musik, Anda dapat mengajukannya melalui sistem OSS RBA. Lantas, apa bentuk perizinan berusaha untuk EO konser musik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta07 Mei 2024Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida18 Apr 2024 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta07 Mei 2024Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida18 Apr 2024 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-untuk-eo-konser-musik-lt6662ba661c5b4/

Perizinan Berusaha untuk EO Konser Musik

pages/12/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)****.** ### **Perizinan Berusaha _Event Organizer_ Konser Musik** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ](/klinik/a/izin-usaha-lembaga-pelatihan-kerja-swasta-lt663a21093bbba/)  07 Mei 2024 [ #### Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida ](/klinik/a/cara-mendapatkan-izin-usaha-produksi-pestisida-lt6620e05a59939/)  18 Apr 2024 [ #### Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum ](/klinik/a/izin-usaha-angkutan-bermotor-untuk-barang-umum-lt660d59af6dadf/)  12 Apr 2024 [ #### Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan ](/klinik/a/izin-usaha-perdagangan-besar-hasil-perikanan-lt65e969bc36f6d/)  07 Mar 2024 [](#!) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, Anda dapat melakukannya melalui sistem _Online Single Submission_ (“OSS”). OSS menurut **Pasal 1 angka 21** [**PP 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Salah satu sektor usaha yang termasuk dalam sistem **[OSS RBA](https://oss.go.id/)** adalah sektor pariwisata.[\[1\]](#_ftn1) Perizinan berusaha _event organizer_ untuk konser musik sebagaimana Anda tanyakan, termasuk ke dalam usaha pada sektor pariwisata. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, berdasarkan **Lampiran** [**Peraturan BPS 2/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7aa1e49c8ba/peraturan-badan-pusat-statistik-nomor-2-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bps_2_2020) (hal. 683) pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha _event organizer_ (“EO”) pertunjukan musik dapat menggunakan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau **KBLI 82302**. **[KBLI 82302](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/ce4c7d3b-b0b0-41d2-8b66-83d41f5f6bdc)** adalah KBLI untuk usaha jasa penyelenggara _event_ khusus (_special event_). Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara _event_ khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan _event_ khusus, baik atas dasar permintaan _client_ mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun _event_ khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan _event_ khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, _event_ olahraga, **_event_** **musik**, _event_ budaya, _event_ personal dan acara sejenisnya. Menurut **Lampiran II – Sektor Pariwisata** [**PP 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (hal. II.12.A.20), KBLI 82302 termasuk jenis usaha dengan **risiko rendah**. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah adalah berupa pemberian **Nomor Induk Berusaha** (“NIB”) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.[\[2\]](#_ftn2)**NIB** merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha **dan sebagai identitas bagi pelaku usaha** dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, pada kegiatan usaha jasa EO konser musik juga perlu memenuhi kewajiban perizinan berusaha yaitu sertifikat standar K3L.[\[4\]](#_ftn4) Perlu diketahui pula bahwa kegiatan usaha ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar saja.[\[5\]](#_ftn5) Oleh karena itu, untuk menjadi EO konser musik, Anda dapat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA. Mengingat tingkat risiko kegiatan usaha ini adalah rendah, maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB. Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak [**Easybiz**](mailto:Easybiz) di [**[email protected]**](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7aa1e49c8ba/peraturan-badan-pusat-statistik-nomor-2-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bps_2_2020) REFERENSI --------- [KBLI 82302](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/ce4c7d3b-b0b0-41d2-8b66-83d41f5f6bdc) yang diakses pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 14.01 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 ayat (2) huruf l [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (“PP 5/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) _jo._ Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (2) Perppu Cipta Kerja _jo._ Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Lampiran II – Sektor Pariwisata PP 5/2021 hal. II.12.A.20 [\[5\]](#_ftnref5)[KBLI 82302](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/ce4c7d3b-b0b0-41d2-8b66-83d41f5f6bdc) yang diakses pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 14.01 WIB Tags ---- [perizinan berusaha](/tag/perizinan-berusaha) [oss rba](/tag/oss-rba) [oss berbasis risiko](/tag/oss-berbasis-risiko) [musik](/tag/musik)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITHukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)29 Sep 2021Bolehkah Korban Menerapkan Denda 10 Kali Harga Barang Kepada Pencuri?11 Apr 2012Bentuk-bentuk Surat Dakwaan29 Mar 2012Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Status Pembeli yang Baru Mengetahui Barang yang Dibeli Hasil Kejahatan yang dibuat oleh Puguh Waluyo Anam dari DPC Peradi Jakarta Selatan dan dipublikasikan pada 23 Agustus 2012.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Asas Bona FidesPerlu diketahui bahwa pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beriktikad baik (doktrin/asas bona fides) akan dilindungi oleh undang-undang.[1] Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut jika ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka unsur dari “beriktikad baik” tersebut haruslah diuji, yaitu apakah proses-jual beli itu terjadi secara wajar seperti pembeli benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan? Lalu, apakah dengan membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak?Tindak Pidana PenadahanBerkaitan dengan pertanyaan Anda, penadahan merupakan tindak pidana pemudahan, sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang/barang tersebut berasal dari tindak pidana. Selain itu, penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.[2]Adapun terkait tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 591 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Pasal 480 KUHPPasal 591 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu[4]: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta,[5] setiap orang yang:a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; ataub. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.Adapun perlu diperhatikan agar suatu pelaku dapat dijerat pasal di atas perlu dilihat apakah perbuatan pembeli memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan? R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan sebagai berikut (hal.118):Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya  diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP.Jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.Elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 591 UU 1/2023, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana proparte dolus proparte culpa.Dengan demikian, apabila pembeli mengetahui sejak awal saat membeli barang itu memang diperoleh karena tindak pidana atau patut merupakan hasil tindak pidana, karena pihak penjual tidak mampu menjelaskan secara gamblang, misalnya, mengapa ia menjual barang tersebut dengan harga sangat murah, kemudian pembeli membelinya, maka pembeli dapat dijerat sesuai Pasal 480 angka 1 KUHP. Karena sebagaimana kami jelaskan, elemen penting pasal ini adalah terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu adalah hasil dari tindak pidana.Sebaliknya, apabila pembeli membeli barang dengan keadaan, cara, dan harga yang wajar, kemudian diketahui atau patut diduga bahwa barang yang dibeli adalah barang “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan/barang gelap, dan pembeli tidak menarik keuntungan dari pembelian itu, menurut hemat kami pembeli dapat terhindar dari ancaman pidana penadahan.Baca juga: Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIDamario Tanoto dan Aad Nurdin Rusyad. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak atas Tanah. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.Januri (et.al). Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 03, No. 01, 2024;[1] Damario Tanoto dan Aad Nurdin Rusyad. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak atas Tanah. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022, hal. 1659[2] Januri (et.al). Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 03, No. 01, 2024, hal. 49[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP denda dilipatgandakan menjadi 1000 kali[5] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tagspenadahankejahatanpembelikuhp

Jika kita membeli barang dengan harga wajar dan baru tahu di kemudian hari setelah ada laporan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan/pencurian, apakah kita bisa dikenakan pasal penadahan? Bagaimana status pembeli yang baru mengetahui barang yang dibeli hasil kejahatan?

Pada dasarnya, pembeli yang beriktikad baik akan dilindungi oleh undang-undang. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut jika ternyata barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka unsur dari “beriktikad baik” tersebut haruslah diuji, yaitu apakah proses-jual beli itu terjadi secara wajar seperti pembeli benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan? Lalu, apakah dengan membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak? Jika pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, maka pembeli melakukan kejahatan penadahan dan berpotensi dijerat pasal 480 KUHP atau Pasal 591 UU 1/2023. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Hukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)29 Sep 2021Bolehkah Korban Menerapkan Denda 10 Kali Harga Barang Kepada Pencuri?11 Apr 2012Bentuk-bentuk Surat Dakwaan29 Mar 2012Hukumnya Jual Beli Barang KW12 Jul 2024Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)29 Sep 2021Bolehkah Korban Menerapkan Denda 10 Kali Harga Barang Kepada Pencuri?11 Apr 2012Bentuk-bentuk Surat Dakwaan29 Mar 20124 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-kejahatan--termasuk-penadahan-lt5029eb052472e/

Baru Tahu Barang yang Dibeli Hasil Kejahatan, Termasuk Penadahan?

pages/12/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jual Beli Barang KW ](/klinik/a/hukumnya-jual-beli-barang-kw-lt4f98f0a42a785/)  12 Jul 2024 [ #### Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (_Black Market_) ](/klinik/a/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i-cl2937/)  29 Sep 2021 [ #### Bolehkah Korban Menerapkan Denda 10 Kali Harga Barang Kepada Pencuri? ](/klinik/a/memberikan-sanksi-denda-10-kali-lipat-dari-harga-barang-yang-dicuri-kepada-pelaku-lt4f7d5262c17b0/)  11 Apr 2012 [ #### Bentuk-bentuk Surat Dakwaan ](/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/)  29 Mar 2012 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Status Pembeli yang Baru Mengetahui Barang yang Dibeli Hasil Kejahatan_ yang dibuat oleh [Puguh Waluyo Anam](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/dpc-peradi-jakarta-selatan-lt4b04c610daad3/puguh-waluyo-anam-lt5035c499901e2/) dari [DPC Peradi Jakarta Selatan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/dpc-peradi-jakarta-selatan-lt4b04c610daad3/) dan dipublikasikan pada 23 Agustus 2012.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Asas _Bona Fides_** Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang **beriktikad baik (doktrin/asas _bona fides_)** akan dilindungi oleh undang-undang.[\[1\]](#_ftn1) Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut jika ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka unsur dari “beriktikad baik” tersebut haruslah diuji, yaitu apakah proses-jual beli itu terjadi secara wajar seperti pembeli benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan? Lalu, apakah dengan membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak? ### **Tindak Pidana Penadahan** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, **penadahan** merupakan **tindak pidana pemudahan**, sedangkan **penadah** adalah **orang yang** **menerima barang gelap atau barang curian**. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang/barang tersebut berasal dari tindak pidana. Selain itu, penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.[\[2\]](#_ftn2) Adapun terkait tindak pidana penadahan diatur dalam **Pasal 480 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau **Pasal 591 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: **Pasal 480 KUHP** **Pasal 591 UU 1/2023** Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu[\[4\]](#_ftn4): 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari **kejahatan penadahan**; 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dipidana karena **penadahan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta,[\[5\]](#_ftn5) setiap orang yang: a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Adapun perlu diperhatikan agar suatu pelaku dapat dijerat pasal di atas perlu dilihat apakah perbuatan pembeli memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan? **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan sebagai berikut (hal.118): 1. Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya  diartikan sebagai hanya **perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP**. 2. Jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: * membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; * menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 3. Elemen penting dari pasal ini adalah **terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan**. Melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. 4. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. 5. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan **Penjelasan Pasal 591 UU 1/2023**, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan **tindak pidana _proparte dolus proparte culpa_**. Dengan demikian, apabila pembeli mengetahui sejak awal saat membeli barang itu memang diperoleh karena tindak pidana atau patut merupakan hasil tindak pidana, karena pihak penjual tidak mampu menjelaskan secara gamblang, misalnya, mengapa ia menjual barang tersebut dengan harga sangat murah, kemudian pembeli membelinya, maka pembeli dapat dijerat sesuai **Pasal 480 angka 1 KUHP**. Karena sebagaimana kami jelaskan, elemen penting pasal ini adalah terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu adalah hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, apabila pembeli membeli barang dengan keadaan, cara, dan harga yang wajar, kemudian diketahui atau patut diduga bahwa barang yang dibeli adalah barang “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan/barang gelap, dan pembeli tidak menarik keuntungan dari pembelian itu, menurut hemat kami pembeli dapat terhindar dari ancaman pidana penadahan. Baca juga: **[Tidak Tahu Barang yang Dibeli Hasil Curian, Bisakah Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tidak_tahu_barang_curian)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Damario Tanoto dan Aad Nurdin Rusyad. _Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak atas Tanah._ Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991. 3. Januri _(et.al). Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern_. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 03, No. 01, 2024; * * * [\[1\]](#_ftnref1) Damario Tanoto dan Aad Nurdin Rusyad. _Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak atas Tanah_. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022, hal. 1659 [\[2\]](#_ftnref2) Januri _(et.al). Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern_. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 03, No. 01, 2024, hal. 49 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) denda dilipatgandakan menjadi 1000 kali [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [penadahan](/tag/penadahan) [kejahatan](/tag/kejahatan) [pembeli](/tag/pembeli) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSanksi Bagi Penerbit Game yang Bermuatan Pornografi16 Feb 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pornografi Anak di IndonesiaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perlu Anda ketahui terlebih dahulu, bahwa aturan mengenai pornografi secara umum di Indonesia merujuk pada UU Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar normal kesusilaan dalam masyarakat.Pada dasarnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornorgrafi mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;Kekerasan seksual;Masturbasi atau onani;Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;Alat kelamin; atauPornografi anak.Pasal tersebut mengatur mengenai larangan segala jenis tindakan yang berhubungan dengan pornografi anak. Yang dimaksud dengan pornografi anak sendiri adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.[1] Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.[2] Adapun sanksi pidana yang jika melanggarnya, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[3]Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang:Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atauMenawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.Sanksi pidana jika melanggar Pasal 4 ayat (2) di atas adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar.[4]Selain itu, terdapat juga pasal lain yang melarang beberapa tindakan yang melibatkan pornografi antara lain seperti:Pasal 5 yang melarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.[5]Pasal 6 yang melarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[6]Pasal 8 yang melarang untuk menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi baik dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[7]Pasal 9 melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[8]Pasal 10 melarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan ponografi lainnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[9]Lebih lanjut lagi pada Pasal 11 UU Pornografi mengatur bahwa:Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10.Jika melanggar Pasal 11 UU Pornografi, pelaku dipidana sebagaimana Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.[10]Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak. Hal ini sebagai cerminan terhadap tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[11]Anak yang menjadi korban pornografi pun harus diberikan perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.[12]       Hukumnya Menyebarluaskan Pornografi AnakSelain jerat pasal UU Pornografi, hukum menyebarluaskan pornografi anak dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang mengatur bahwa:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mernyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Baca juga: Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang KesusilaanDalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.[13] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi[1] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”)[2] Pasal 1 angka 4 UU Pornografi[3] Pasal 29 UU Pornografi[4] Pasal 30 UU Pornografi[5] Pasal 31 UU Pornografi[6] Pasal 32 UU Pornografi[7] Pasal 34 UU Pornografi[8] Pasal 35 UU Pornografi[9] Pasal 36 UU Pornografi[10] Pasal 37 UU Pornografi[11] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[12] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[13] Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikTagspornografivideo pornouu iteuu perlindungan anak

Akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan tindakan asusila yang dilakukan oleh ibu kepada seorang anak yang videonya tersebar luas di berbagai media sosial. Di Indonesia sendiri, adakah aturan khusus mengenai pornografi anak? Apakah penyebar pornografi anak dapat dipidana?

Pada dasarnya aturan mengenai pornografi secara umum diatur dalam UU Pornografi. Salah satunya terdapat pornografi anak, yaitu segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Lantas, bagaimanakah jerat hukum pelaku pornografi anak?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Sanksi Bagi Penerbit Game yang Bermuatan Pornografi16 Feb 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Sanksi Bagi Penerbit Game yang Bermuatan Pornografi16 Feb 2024Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya18 Des 2023Website Pasang Link Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya15 Mar 2023Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?12 Jul 2021Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pornografi-anak-di-indonesia-lt6661af8b31904/

Jerat Hukum Pornografi Anak di Indonesia

pages/12/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Sanksi Bagi Penerbit _Game_ yang Bermuatan Pornografi ](/klinik/a/sanksi-bagi-penerbit-igame-i-yang-bermuatan-pornografi-lt65cc8f90364d3/)  16 Feb 2024 [ #### Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya ](/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/)  18 Des 2023 [ #### _Website_ Pasang _Link_ Konten Pornografi, Ini Jerat Pidananya ](/klinik/a/website-pasang-link-konten-pornografi-lt64118c4c2b10b/)  15 Mar 2023 [ #### Mengirim _Voice Note_ Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi? ](/klinik/a/mengirim-ivoice-note-i-mesum--bisakah-dijerat-uu-pornografi-lt5d6381715efc3/)  12 Jul 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pornografi Anak di Indonesia** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perlu Anda ketahui terlebih dahulu, bahwa aturan mengenai pornografi secara umum di Indonesia merujuk pada **[UU Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008)**. **Pasal 1 angka 1 UU Pornografi** mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan, **yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar normal kesusilaan dalam masyarakat**. Pada dasarnya **Pasal 4 ayat (1) UU Pornorgrafi** mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 2. Kekerasan seksual; 3. Masturbasi atau onani; 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 5. Alat kelamin; atau 6. **Pornografi anak**. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan segala jenis tindakan yang berhubungan dengan pornografi anak. Yang dimaksud dengan pornografi anak sendiri adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.[\[1\]](#_ftn1) Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.[\[2\]](#_ftn2) Adapun sanksi pidana yang jika melanggarnya, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, **Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi** melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang: 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sanksi pidana jika melanggar Pasal 4 ayat (2) di atas adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar.[\[4\]](#_ftn4) Selain itu, terdapat juga pasal lain yang melarang beberapa tindakan yang melibatkan pornografi antara lain seperti: 1. **Pasal 5** yang melarang **meminjamkan atau mengunduh pornografi**, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.[\[5\]](#_ftn5) 2. **Pasal 6** yang melarang **memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi**, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[\[6\]](#_ftn6) 3. **Pasal 8** yang melarang untuk **menjadi** **objek atau model yang mengandung muatan pornografi** baik dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[\[7\]](#_ftn7) 4. **Pasal 9** melarang **menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi** dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[\[8\]](#_ftn8) 5. **Pasal 10** melarang **mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan ponografi** lainnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.[\[9\]](#_ftn9) Lebih lanjut lagi pada **Pasal 11 UU Pornografi** mengatur bahwa: _Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4**, **Pasal 5**, **Pasal 6**, **Pasal 8**, **Pasal 9 atau Pasal 10**._ Jika melanggar Pasal 11 UU Pornografi, pelaku dipidana sebagaimana Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.[\[10\]](#_ftn10) Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak. Hal ini sebagai cerminan terhadap tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[\[11\]](#_ftn11) Anak yang menjadi korban pornografi pun harus diberikan perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.[\[12\]](#_ftn12) ### **Hukumnya Menyebarluaskan Pornografi Anak** Selain jerat pasal UU Pornografi, hukum menyebarluaskan pornografi anak dapat merujuk pada **Pasal** **27 ayat (1) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** yang mengatur bahwa: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mernyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum._ Baca juga: [**Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-\(1\)-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=27_ayat_1_uu_ite) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok.[\[13\]](#_ftn13) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_44_2008) (“UU Pornografi”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 4 UU Pornografi [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 29 UU Pornografi [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 30 UU Pornografi [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 31 UU Pornografi [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 32 UU Pornografi [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 34 UU Pornografi [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 35 UU Pornografi [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 36 UU Pornografi [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 37 UU Pornografi [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 59 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 52 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Tags ---- [pornografi](/tag/pornografi) [video porno](/tag/video-porno) [uu ite](/tag/uu-ite) [uu perlindungan anak](/tag/uu-perlindungan-anak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Struktur dan Jenjang Karier di Kepolisian yang dibuat oleh I Gede Nyoman Bratasena dan pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 9 Juni 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada 28 Juni 2022.KLINIK TERKAITProsedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran03 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Keadilan Restoratif dalam Kasus Jual Beli yang Dilaporkan ke Polisi05 Jul 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Menjawab pertanyaan Anda tentang urutan pangkat polisi dan lambangnya, perlu kami sampaikan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.[1]Kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2] Sedangkan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam kepolisian sendiri terdapat pangkat polisi. Pengertian pangkat polisi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Perkapolri 11/2018, yaitu:Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan.Urutan Pangkat Polisi dan LambangnyaGolongan pangkat polisi pada intinya terdiri dari 3 tingkatan, yaitu:[4]Perwira;Bintara;Pangkat Perwira polisi dibagi menjadi 3 tingkatan, sebagai berikut:[5]Perwira Tinggi (Pati) Polri:Jenderal Polisi, dengan lambang 4 bintang.Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), dengan lambang 3 bintang.Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dengan lambang 2 bintang.Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), dengan lambang 1 bintang.Perwira Menengah (Pamen) Polri:Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), dengan lambang 3 bunga melati emas.Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dengan lambang 2 bunga melati emas.Komisaris Polisi (Kompol), dengan lambang 1 melati emas.      3. Perwira Pertama (Pama) Polri:Ajun Komisaris Polisi (AKP), dengan lambang 3 balok emas.Inspektur Polisi Satu (Iptu), dengan lambang 2 balok emas.Inspektur Polisi Dua (Ipda), dengan lambang 1 balok emas.Berikutnya, golongan kepangkatan Bintara dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu:[6]Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), dengan lambang 2 balok perak bergelombang.Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda), dengan lambang 1 balok perak bergelombang.Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dengan lambang 4 balok panah perak.Brigadir Polisi (Brigpol), dengan lambang 3 balok panah perak.Brigadir Polisi Satu (Briptu), dengan lambang 2 balok panah perak.Brigadir Polisi Dua (Bripda), dengan lambang 1 balok panah perak.Tingkatan pangkat polisi yang terakhir adalah Tamtama, yang juga dibagi menjadi 6 tingkatan, yakni:[7]Ajun Brigadir Polisi (Abrip), dengan lambang 3 balok panah merah.Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu), dengan lambang 2 balok panah merah.Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda), dengan lambang 1 balok panah merah.Bhayangkara Kepala (Bharaka), dengan lambang 3 balok miring merah.Bhayangkara Satu (Bharatu), dengan lambang 2 balok miring merah.Bhayangkara Dua (Bharada), dengan lambang 1 balok miring merah.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami terkait urutan pangkat polisi dan lambangnya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016REFERENSIJenjang Karier Kepolisian Bag.1, yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 3/2016”)[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”)[3] Pasal 1 angka 3 UU 2/2002[4] Pasal 3 Perkapolri 3/2016[5] Pasal 4 Perkapolri 3/2016, Jenjang Karier Kepolisian Bag.1, yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.[6] Pasal 5 Perkapolri 3/2016, Jenjang Karier Kepolisian Bag.1, yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.[7] Pasal 6 Perkapolri 3/2016, Jenjang Karier Kepolisian Bag.1, yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.Tagsanggota polrikepolisianpolisiprofesi hukum

Tolong sebutkan urutan pangkat polisi dari yang tertinggi sampai terendah, beserta lambangnya. Terima kasih.

Keseluruhan tingkatan pangkat polisi di Indonesia berjumlah 22 pangkat polisi. Namun, secara ringkas, pangkat polisi terdiri dari pangkat Perwira, pangkat Bintara, dan pangkat Tamtama. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran03 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Keadilan Restoratif dalam Kasus Jual Beli yang Dilaporkan ke Polisi05 Jul 2023Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran03 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi05 Sep 2023Keadilan Restoratif dalam Kasus Jual Beli yang Dilaporkan ke Polisi05 Jul 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-pangkat-polisi-lt4d75f773eddb9/

Urutan Pangkat Polisi dari Tertinggi hingga Terendah

pages/13/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** _**Struktur dan Jenjang Karier di Kepolisian**_ **yang dibuat oleh [I Gede Nyoman Bratasena](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/blog-pelayan-masyarakat-lt52aadb1048895/i-gede-nyoman-bratasena-lt52aae0c432171/) dan pertama kali dipublikasikan pada hari Senin, 9 Juni 2014, dan dimutakhirkan pertama kali pada 28 Juni 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran ](/klinik/a/pelanggaran-polisi-cl4445/)  03 Jun 2024 [ #### Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini ](/klinik/a/polisi-menolak-laporan-lt616d1299c0246/)  15 Jan 2024 [ #### Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi ](/klinik/a/stnk-mati-lt4f9cdef36680d/)  05 Sep 2023 [ #### Keadilan Restoratif dalam Kasus Jual Beli yang Dilaporkan ke Polisi ](/klinik/a/keadilan-restoratif-dalam-kasus-jual-beli-yang-dilaporkan-ke-polisi-lt64a54d7030877/)  05 Jul 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Menjawab pertanyaan Anda tentang urutan pangkat polisi dan lambangnya, perlu kami sampaikan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.[\[1\]](#_ftn1)[**Kepolisian**](https://www.hukumonline.com/kamus/k/kepolisian) merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Sedangkan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam kepolisian sendiri terdapat pangkat polisi. Pengertian pangkat polisi diatur dalam **Pasal 1 angka 2** [**Perkapolri 11/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60eff398bc9cd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kapolri_11_2018), yaitu: _Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan._ ### **Urutan Pangkat Polisi dan Lambangnya** Golongan pangkat polisi pada intinya terdiri dari 3 tingkatan, yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Perwira; 2. Bintara; Pangkat **Perwira** polisi dibagi menjadi 3 tingkatan, sebagai berikut:[\[5\]](#_ftn5) 1. Perwira Tinggi (Pati) Polri: * Jenderal Polisi, dengan lambang 4 bintang. * Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), dengan lambang 3 bintang. * Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dengan lambang 2 bintang. * Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol), dengan lambang 1 bintang. 2. Perwira Menengah (Pamen) Polri: * Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), dengan lambang 3 bunga melati emas. * Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dengan lambang 2 bunga melati emas. * Komisaris Polisi (Kompol), dengan lambang 1 melati emas.       3. Perwira Pertama (Pama) Polri: * Ajun Komisaris Polisi (AKP), dengan lambang 3 balok emas. * Inspektur Polisi Satu (Iptu), dengan lambang 2 balok emas. * Inspektur Polisi Dua (Ipda), dengan lambang 1 balok emas. Berikutnya, golongan kepangkatan **Bintara** dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu:[\[6\]](#_ftn6) 1. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), dengan lambang 2 balok perak bergelombang. 2. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda), dengan lambang 1 balok perak bergelombang. 3. Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dengan lambang 4 balok panah perak. 4. Brigadir Polisi (Brigpol), dengan lambang 3 balok panah perak. 5. Brigadir Polisi Satu (Briptu), dengan lambang 2 balok panah perak. 6. Brigadir Polisi Dua (Bripda), dengan lambang 1 balok panah perak. Tingkatan pangkat polisi yang terakhir adalah **Tamtama**, yang juga dibagi menjadi 6 tingkatan, yakni:[\[7\]](#_ftn7) 1. Ajun Brigadir Polisi (Abrip), dengan lambang 3 balok panah merah. 2. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu), dengan lambang 2 balok panah merah. 3. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda), dengan lambang 1 balok panah merah. 4. Bhayangkara Kepala (Bharaka), dengan lambang 3 balok miring merah. 5. Bhayangkara Satu (Bharatu), dengan lambang 2 balok miring merah. 6. Bhayangkara Dua (Bharada), dengan lambang 1 balok miring merah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban kami terkait urutan pangkat polisi dan lambangnya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bab4bc62f6c0/peraturan-kapolri-nomor-3-tahun-2016?r=0&p=1&q=Peraturan%20Kapolri%20Nomor%203%20Tahun%202016%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kapolri_3_2016) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6abddcee51?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_5_2017) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60eff398bc9cd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kapolri_11_2018) REFERENSI --------- [Jenjang Karier Kepolisian Bag.1](https://pid.kepri.polri.go.id/jenjang-karier-kepolisian-bag-1/), yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bab4bc62f6c0/peraturan-kapolri-nomor-3-tahun-2016?r=0&p=1&q=Peraturan%20Kapolri%20Nomor%203%20Tahun%202016%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kapolri_3_2016) (“Perkapolri 3/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/undangundang-nomor-2-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2002) (“UU 2/2002”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 3 UU 2/2002 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 Perkapolri 3/2016 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 Perkapolri 3/2016, [Jenjang Karier Kepolisian Bag.1](https://pid.kepri.polri.go.id/jenjang-karier-kepolisian-bag-1/), yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB. [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 Perkapolri 3/2016, [Jenjang Karier Kepolisian Bag.1](https://pid.kepri.polri.go.id/jenjang-karier-kepolisian-bag-1/), yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 6 Perkapolri 3/2016, [Jenjang Karier Kepolisian Bag.1](https://pid.kepri.polri.go.id/jenjang-karier-kepolisian-bag-1/), yang diakses pada 6 Juni 2024, pukul 15.00 WIB. Tags ---- [anggota polri](/tag/anggota-polri) [kepolisian](/tag/kepolisian) [polisi](/tag/polisi) [profesi hukum](/tag/profesi-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAITCara Menagih Piutang atas Obligasi yang Tak Kunjung Dibayarkan28 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa saja perbedaan RUPS dan RUPO? Kami perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing dari RUPS dan RUPO.Apa itu RUPS?Merujuk Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kegiatan RUPS merupakan kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemegang saham, di mana pemegang saham juga dapat memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk menghadiri RUPS.Lantas apa saja tugas RUPS? Disarikan dari artikel Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru, RUPS pada dasarnya berada dalam strata yang lebih tinggi dibandingkan direksi dan komisaris. Hal ini karena seluruh keputusan penting diputuskan melalui RUPS beserta segenap kewenangannya. Adapun, kewenangan RUPS yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, yaitu:Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit;Mengubah anggaran dasar;Mengangkat dan memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris;Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas;Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisah;Membubarkan perseroan.Selain kewenangan di atas, RUPS juga memiliki wewenang untuk:Memeriksa, menyetujui laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan direksi dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris;[1]Mengubah anggaran dasar;[2]Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan;[3]Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris;[4]Memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;[5] sertaMembahas dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan dan kepentingan pemegang saham, di luar kewenangan direksi dan komisaris.RUPS dapat diselenggarakan jika dalam RUPS lebih dari 50% atau ½ bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.[6]Apa itu RUPO?Lantas, apa itu Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)? Sebelum menjawab apa itu RUPO, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti obligasi. Obligasi adalah surat utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.[7]Definisi lain dari obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga, dibandingkan dengan saham.[8] Dengan demikian, obligasi merupakan salah satu bentuk dari efek (surat berharga).[9]Terkait dengan RUPO, sepanjang penelusuran kami, tidak ada definisi yuridis yang eksplisit. Akan tetapi, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk (RUPO) dapat dipahami sebagai forum atau rapat antara pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh emiten.[10]RUPO dilakukan dengan agenda tertentu saja seperti antara pembayaran kupon tertunda, pergantian wali amanat, perubahan jadwal pelunasan utang obligasi, dan juga emiten yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas hal-hal yang bersifat material.[11]Adapun, tujuan diadakannya RUPO adalah:[12]mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk mengenai perubahan jangka waktu, jumlah pokok atau nilai pokok, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, imbal jasa, jaminan atau penyisihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam kontrak perwaliamanatan;menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan;mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan dalam POJK 20/2020; danmengambil tindakan lain yang diusulkan oleh wali amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;Walaupun RUPO tidak termasuk struktur organ perusahaan, namun merupakan forum penting yang sama pentingnya dengan RUPS. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan oleh seorang atau lebih pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk mewakili sedikitnya 20% dari jumlah pokok efek bersifat utang dan/atau sukuk yang belum dilunasi, tidak termasuk efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dimiliki oleh emiten dan/atau afiliasinya kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Selain itu, RUPO juga dapat diselenggarakan atas permintaan wali amanat, emiten, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[13]Perbedaan RUPS dengan RUPOPembedaanRUPSRUPODasar HukumUU PT sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta KerjaUU Pasar Modal dan POJK 20/2020ObjekSahamObligasiTujuan/fungsi1. Memeriksa, menyetujui laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan direksi dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris;2. Mengubah anggaran dasar;3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan;4. Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris;5. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;6. Membahas dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan dan kepentingan pemegang saham, di luar kewenangan direksi dan komisaris.1. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang obligasi;2. Menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;3. Memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan;4. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian; dan5. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh wali amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.PesertaPemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.Pemegang obligasi, wali amanat, eminten.Tempat penyelenggaraanDi tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.[14]Untuk perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan.[15]RUPS harus dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia.[16]RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.[17]Di tempat kedudukan hukum emiten atau ditempat lain dengan kesepakatan antara emiten dan wali amanat.[18]PemrakarsaRUPS diadakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris.[19]RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:[20]1. pemegang obligasi;2. eminten;3. wali amanat;4. Otoritas Jasa Keuangan.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak PerwaliamanatanREFERENSIDepartemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. Buku Saku Pasar Modal. Jakarta: Otorita Jasa Keuangan, 2023;Definisi dan Jenis Obligasi, yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 14.01 WIB.[1] Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 88 ayat (1) UU PT[3] Pasal 89 ayat (1) UU PT[4] Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU PT[5] Pasal 102 ayat (1) UU PT[6] Pasal 86 ayat (1) UU PT[7] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. Buku Saku Pasar Modal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 40[8]Definisi dan Jenis Obligasi, yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 14.01 WIB[9] Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK 20/2020”)[10] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. Buku Saku Pasar Modal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 107.[11] Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. Buku Saku Pasar Modal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 107[12] Pasal 22 huruf a POJK 20/2020[13] Pasal 22 huruf b POJK 20/2020[14] Pasal 76 ayat (1) UU PT[15] Pasal 76 ayat (2) UU PT[16] Pasal 76 ayat (3) UU PT[17] Pasal 77 ayat (1) UU PT[18] Pasal 22 huruf f angka 4 POJK 20/2020[19] Pasal 79 ayat (2) UU PT[20] Pasal 22 huruf b POJK 20/2020Tagsrupsptobligasiefek

Apa saja perbedaan antara RUPS dengan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)? Mohon penjelasannya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) merupakan dua forum penting dalam struktur perusahaan. Keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal pengertian, objek, tujuan, peserta, tempat penyelenggaraan, dan permintaan diadakannya rapat. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Menagih Piutang atas Obligasi yang Tak Kunjung Dibayarkan28 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Cara Menagih Piutang atas Obligasi yang Tak Kunjung Dibayarkan28 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya25 Jan 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rups-dan-rapat-umum-pemegang-obligasi-lt6661f3ca17a4f/

Perbedaan RUPS dan Rapat Umum Pemegang Obligasi

pages/13/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Menagih Piutang atas Obligasi yang Tak Kunjung Dibayarkan ](/klinik/a/cara-menagih-piutang-atas-obligasi-yang-tak-kunjung-dibayarkan-lt65defbd8459c6/)  28 Feb 2024 [ #### Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS? ](/klinik/a/wajibkah-membuat-berita-acara-rups-cl6643/)  10 Okt 2023 [ #### Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak? ](/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/)  03 Agt 2023 [ #### Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya ](/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/)  25 Jan 2023 [](#!) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa saja perbedaan RUPS dan RUPO? Kami perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian masing-masing dari RUPS dan RUPO. ### **Apa itu RUPS?** Merujuk **Pasal 109 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 1 angka 4 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kegiatan RUPS merupakan kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemegang saham, di mana pemegang saham juga dapat memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk menghadiri RUPS. Lantas apa saja tugas RUPS? Disarikan dari artikel **[Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru](https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=fungsi_rups)**, RUPS pada dasarnya berada dalam strata yang lebih tinggi dibandingkan direksi dan komisaris. Hal ini karena seluruh keputusan penting diputuskan melalui RUPS beserta segenap kewenangannya. Adapun, kewenangan RUPS yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, yaitu: 1. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit; 2. Mengubah anggaran dasar; 3. Mengangkat dan memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris; 4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas; 5. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisah; 6. Membubarkan perseroan. Selain kewenangan di atas, RUPS juga memiliki wewenang untuk: 1. Memeriksa, menyetujui laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan direksi dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris;[\[1\]](#_ftn1) 2. Mengubah anggaran dasar;[\[2\]](#_ftn2) 3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan;[\[3\]](#_ftn3) 4. Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris;[\[4\]](#_ftn4) 5. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;[\[5\]](#_ftn5) serta 6. Membahas dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan dan kepentingan pemegang saham, di luar kewenangan direksi dan komisaris. RUPS dapat diselenggarakan jika dalam RUPS lebih dari 50% atau ½ bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.[\[6\]](#_ftn6) ### **Apa itu RUPO?** Lantas, apa itu Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)? Sebelum menjawab apa itu RUPO, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti obligasi. Obligasi adalah surat utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.[\[7\]](#_ftn7) Definisi lain dari obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga, dibandingkan dengan saham.[\[8\]](#_ftn8) Dengan demikian, obligasi merupakan salah satu bentuk dari efek (surat berharga).[\[9\]](#_ftn9) Terkait dengan RUPO, sepanjang penelusuran kami, tidak ada definisi yuridis yang eksplisit. Akan tetapi, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk (RUPO) dapat dipahami sebagai forum atau rapat antara pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh emiten.[\[10\]](#_ftn10) RUPO dilakukan dengan agenda tertentu saja seperti antara pembayaran kupon tertunda, pergantian wali amanat, perubahan jadwal pelunasan utang obligasi, dan juga emiten yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas hal-hal yang bersifat material.[\[11\]](#_ftn11) Adapun, tujuan diadakannya RUPO adalah:[\[12\]](#_ftn12) 1. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk mengenai perubahan jangka waktu, jumlah pokok atau nilai pokok, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, imbal jasa, jaminan atau penyisihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam kontrak perwaliamanatan; 2. menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 3. memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan; 4. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan dalam **[POJK 20/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20/POJK.04/2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan/atau%20Sukuk&rs=1847&re=2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020)**; dan 5. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh wali amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Walaupun RUPO tidak termasuk struktur organ perusahaan, namun merupakan forum penting yang sama pentingnya dengan RUPS. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan oleh seorang atau lebih pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk mewakili sedikitnya 20% dari jumlah pokok efek bersifat utang dan/atau sukuk yang belum dilunasi, tidak termasuk efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dimiliki oleh emiten dan/atau afiliasinya kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Selain itu, RUPO juga dapat diselenggarakan atas permintaan wali amanat, emiten, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[\[13\]](#_ftn13) ### **Perbedaan RUPS dengan RUPO** **Pembedaan** **RUPS** **RUPO** Dasar Hukum UU PT sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja **[UU Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995)** dan POJK 20/2020 Objek Saham Obligasi Tujuan/fungsi 1\. Memeriksa, menyetujui laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan direksi dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris; 2\. Mengubah anggaran dasar; 3\. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan; 4\. Mengangkat anggota direksi dan dewan komisaris; 5\. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; 6\. Membahas dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan dan kepentingan pemegang saham, di luar kewenangan direksi dan komisaris. 1\. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang obligasi; 2\. Menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; 3\. Memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan; 4\. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian; dan 5\. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh wali amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang obligasi, wali amanat, eminten. Tempat penyelenggaraan Di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.[\[14\]](#_ftn14) Untuk perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan.[\[15\]](#_ftn15) RUPS harus dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia.[\[16\]](#_ftn16) RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.[\[17\]](#_ftn17) Di tempat kedudukan hukum emiten atau ditempat lain dengan kesepakatan antara emiten dan wali amanat.[\[18\]](#_ftn18) Pemrakarsa RUPS diadakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris.[\[19\]](#_ftn19) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:[\[20\]](#_ftn20) 1\. pemegang obligasi; 2\. eminten; 3\. wali amanat; 4\. Otoritas Jasa Keuangan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20/POJK.04/2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan/atau%20Sukuk&rs=1847&re=2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020) REFERENSI --------- 1. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. _Buku Saku Pasar Modal._ Jakarta: Otorita Jasa Keuangan, 2023; 2. [Definisi dan Jenis Obligasi](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364), yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 14.01 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2[) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 88 ayat (1) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 89 ayat (1) UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU PT [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 102 ayat (1) UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 86 ayat (1) UU PT [\[7\]](#_ftnref7) Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. _Buku Saku Pasar Modal._ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 40 [\[8\]](#_ftnref8)[Definisi dan Jenis Obligasi](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364), yang diakses pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 14.01 WIB [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 3 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5eb91c6857576/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-20-pojk04-2020-tahun-2020/?r=0&q=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%20%2020%20%2FPOJK.04%2F2020%20tentang%20Kontrak%20Perwaliamanatan%20Efek%20Bersifat%20Utang%20dan%2Fatau%20Sukuk&rs=1847&re=2020%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_20_2020) (“POJK 20/2020”) [\[10\]](#_ftnref10) Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. _Buku Saku Pasar Modal._ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 107. [\[11\]](#_ftnref11) Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. _Buku Saku Pasar Modal._ Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. hal. 107 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 22 huruf a POJK 20/2020 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 22 huruf b POJK 20/2020 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 76 ayat (1) UU PT [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 76 ayat (2) UU PT [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 76 ayat (3) UU PT [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 77 ayat (1) UU PT [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 22 huruf f angka 4 POJK 20/2020 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 79 ayat (2) UU PT [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 22 huruf b POJK 20/2020 Tags ---- [rups](/tag/rups) [pt](/tag/pt) [obligasi](/tag/obligasi) [efek](/tag/efek)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?21 Feb 2023Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS10 Feb 2023Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?12 Jan 2023Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya? yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Maret 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Larangan PNS Hidup MewahAparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.[1] PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[2]Belakangan ini banyak diberitakan PNS hidup mewah dan keluarganya pamer sejumlah harta di jejaring media sosial. Sepanjang penelusuran kami, aturan PNS dilarang pamer harta di media sosial ataupun yang berkaitan dengan gaya hidup PNS diatur dalam SE Menteri PANRB 13/2014 tentang gerakan hidup sederhana.Dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.[3]Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan.Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.Meneruskan SE Menteri PANRB 13/2014 ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.Menurut hemat kami, larangan pamer hidup mewah bagi PNS tersirat dalam poin kedua yang mana PNS selaku bagian dari penyelenggara negara tidak diperkenankan memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati ke masyarakat.Namun demikian, sepanjang penelusuran kami baik berdasarkan UU ASN maupun PP 94/2021 tidak mengatur sanksi yang dapat dikenakan bagi PNS hidup mewah dan memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Kode Etik Gaya Hidup PNS SederhanaSelanjutnya, apabila merujuk PP 42/2004 tentang kode etik PNS dapat diketahui bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi salah satunya adalah mewujudkan pola hidup sederhana.[4] Kemudian terdapat pula etika terhadap diri sendiri yaitu salah satunya berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf h PP 42/2004.PNS yang melanggar kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka, dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.[5]Selain sanksi moral, PNS yang melanggar kode etik bisa dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang dibentuk pada setiap instansi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.[6] Kewajiban Lapor Harta KekayaanNamun demikian, masih berkaitan dengan isu larangan PNS hidup mewah, pada dasarnya PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Jika harta kekayaan yang dimiliki PNS itu tidak dilaporkan, ia dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, asal-usul harta kekayaan PNS yang bersangkutan pun turut dipertanyakan.Baca juga: LHKPN dan Sanksi Jika Pelaporan Harta Tidak LengkapAdapun PNS yang merupakan pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang dikenakan hukuman disiplin sedang, berupa:[8]pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; ataupemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.Sedangkan bagi PNS yang merupakan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang dikenakan hukuman disiplin berat, berupa:[9]penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; danpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Sebagai tambahan informasi, pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap ASN selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).[10]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang larangan PNS hidup mewah sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilSurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup SederhanaSurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)[1] Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[2] Pasal 1 angka 3 UU ASN[3] Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana[4] Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (“PP 42/2004”)[5] Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 42/2004[6] Pasal 16 dan Pasal 17 PP 42/2004[7] Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 94/2021”)[8] Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 8 ayat (3) PP 94/2021[9] Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (4) PP 94/2021[10] Huruf E angka 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)Tagsasndisiplin pnslhkpnpnsuu asn

Baru-baru ini diberitakan sejumlah PNS yang ketahuan memiliki gaya hidup mewah dan bergelimang harta. Hal ini tentu mengundang kecemburuan sosial hingga dugaan penyimpangan. Lantas benarkah ada larangan PNS hidup mewah atau PNS dilarang pamer harta di media sosial?

Mengenai PNS dilarang pamer harta di media sosial, hal ini berkaitan dengan aturan gaya hidup sederhana dan kewajiban melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang. Lantas adakah sanksi atas larangan pamer hidup mewah bagi PNS?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?21 Feb 2023Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS10 Feb 2023Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?12 Jan 2023Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?21 Feb 2023Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS10 Feb 2023Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?12 Jan 2023Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima12 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-pns-hidup-mewah-dan-sanksinya-lt6419864c64d98/

Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?

pages/13/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia? ](/klinik/a/bolehkah-orang-asing-menjadi-pns-di-indonesia-lt5597ad4184add/)  21 Feb 2023 [ #### Pembagian Gaji setelah Perceraian PNS ](/klinik/a/perceraian-pns-lt565bb4b997550/)  10 Feb 2023 [ #### Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan? ](/klinik/a/bolehkah-pns-punya-usaha-sampingan-lt4f59ecd4a53fb/)  12 Jan 2023 [ #### Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima ](/klinik/a/aturan-usia-pensiun-pekerja-dan-pns-serta-manfaat-yang-diterima-lt576b5bea8bb19/)  12 Sep 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?_ yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Maret 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Larangan PNS Hidup Mewah** Aparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.[\[1\]](#_ftn1) PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[\[2\]](#_ftn2) Belakangan ini banyak diberitakan PNS hidup mewah dan keluarganya pamer sejumlah harta di jejaring media sosial. Sepanjang penelusuran kami, aturan PNS dilarang pamer harta di media sosial ataupun yang berkaitan dengan gaya hidup PNS diatur dalam [**SE Menteri PANRB 13/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54913d068a703/node/lt52c238d2aac6e/se-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-no-13-tahun-2014-gerakan-hidup-sederhana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menpanrb_13_2014) tentang gerakan hidup sederhana. Dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (_good governance_), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.[\[3\]](#_ftn3) 1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. 2. **Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat**. 3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan. 4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. 5. **Meneruskan SE Menteri PANRB 13/2014 ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam ini secara konsisten dan sungguh-sungguh**. Menurut hemat kami, larangan pamer hidup mewah bagi PNS tersirat dalam poin kedua yang mana PNS selaku bagian dari penyelenggara negara tidak diperkenankan memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati ke masyarakat. Namun demikian, sepanjang penelusuran kami baik berdasarkan **[UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_asn)** maupun [**PP** **94/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_94_2021) tidak mengatur sanksi yang dapat dikenakan bagi PNS hidup mewah dan memamerkan harta kekayaannya di media sosial. ### **Kode Etik Gaya Hidup PNS Sederhana** Selanjutnya, apabila merujuk [**PP 42/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21563/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_42_2004) tentang kode etik PNS dapat diketahui bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi salah satunya adalah mewujudkan pola hidup sederhana.[\[4\]](#_ftn4) Kemudian terdapat pula etika terhadap diri sendiri yaitu salah satunya berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 11 huruf h PP 42/2004**. PNS yang melanggar kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka, dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.[\[5\]](#_ftn5) Selain sanksi moral, PNS yang melanggar kode etik bisa dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang dibentuk pada setiap instansi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.[\[6\]](#_ftn6) ### **Kewajiban Lapor Harta Kekayaan** Namun demikian, masih berkaitan dengan isu larangan PNS hidup mewah, pada dasarnya PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[7\]](#_ftn7) Jika harta kekayaan yang dimiliki PNS itu tidak dilaporkan, ia dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, asal-usul harta kekayaan PNS yang bersangkutan pun turut dipertanyakan. Baca juga: [**LHKPN dan Sanksi Jika Pelaporan Harta Tidak Lengkap**](https://www.hukumonline.com/berita/a/lhkpn-lt63fc119b9f1fe/?page=1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lhkpn) Adapun PNS yang merupakan pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang dikenakan hukuman disiplin sedang, berupa:[\[8\]](#_ftn8) 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Sedangkan bagi PNS yang merupakan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang dikenakan hukuman disiplin berat, berupa:[\[9\]](#_ftn9) 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sebagai tambahan informasi, pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap ASN selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).[\[10\]](#_ftn10) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami tentang larangan PNS hidup mewah sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_asn) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21563/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_42_2004) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_94_2021) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54913d068a703/node/lt52c238d2aac6e/se-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-no-13-tahun-2014-gerakan-hidup-sederhana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menpanrb_13_2014) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63e22f7dd7bf1/surat-edaran-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-02-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menpanrb_2_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1  [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_asn) (“UU ASN”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 3 UU ASN [\[3\]](#_ftnref3) [Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54913d068a703/node/lt52c238d2aac6e/se-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-no-13-tahun-2014-gerakan-hidup-sederhana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menpanrb_13_2014) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 10 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21563/peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_42_2004) (“PP 42/2004”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 42/2004 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 16 dan Pasal 17 PP 42/2004 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 huruf e [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_94_2021) (“PP 94/2021”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 8 ayat (3) PP 94/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (4) PP 94/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Huruf E angka 1 [Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63e22f7dd7bf1/surat-edaran-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-02-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menpanrb_2_2023) Tags ---- [asn](/tag/asn) [disiplin pns](/tag/disiplin-pns) [lhkpn](/tag/lhkpn) [pns](/tag/pns) [uu asn](/tag/uu-asn)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Ahli Waris Jika Pekerja Meninggal Dunia yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 September 2013.KLINIK TERKAITPengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agt 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak Ahli Waris Karyawan yang Meninggal DuniaAhli waris dari karyawan (pekerja) yang meninggal dunia pada dasarnya mendapatkan beberapa hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dasar hukumnya adalah Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.Lantas, apa saja hak-hak pekerja yang meninggal? Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pekerja yang meninggal dianggap sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Hal ini diatur di dalam Pasal 36 huruf o PP 35/2021 yang menyatakan bahwa PHK dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh meninggal dunia.Mengacu pada ketentuan tersebut, maka peristiwa meninggalnya pekerja menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai PHK, sehingga menimbulkan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha.Terhadap pekerja yang meninggal dunia, maka menurut Pasal 57 PP 35/2021ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)PP 35/2021; danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)PP 35/2021.Anda dapat menyimak artikel Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja untuk mengetahui cara menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.Hak Ahli Waris atas Jaminan KematianSelain berhak atas sejumlah uang sebagaimana disebutkan sebelumnya, Anda selaku ahli waris juga berhak atas manfaat jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta (pekerja) meninggal dunia.[1]Perlu diketahui bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja (“JKK”) dan jaminan kematian (“JKM”) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015.Lebih lanjut, ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) PP 44/2015 bahwa apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44/2015 dan perubahannya.Adapun, manfaat JKM yang diterima ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam masa aktif, yaitu peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar iuran, adalah:[2]santunan sekaligus Rp20 juta diberikan kepada ahli waris peserta;santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta diberikan kepada ahli waris peserta;biaya pemakaman sebesar Rp10 juta diberikan kepada ahli waris peserta; danbeasiswa pendidikan bagi maksimal 2 anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak Anda selaku ahli waris istri Anda adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas berhak atas jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian[2] Pasal 34 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.Tagsjaminan kematianphkhak pekerja

Saya mau tanya, apa saja klaim yang harus diajukan ke perusahaan tempat istri saya bekerja? Kompensasi apa yang diberikan perusahaan swasta dalam menerima klaim tenaga kerja tersebut? Istri saya telah meninggal pada 3 Mei 2023 lalu tapi hanya mendapatkan santunan kematian dari BPJS saja. Apakah hanya itu penghargaan yang didapat untuk mendiang istri saya tersebut? Atau ada hak lain yang bisa didapat oleh ahli waris?

Dalam hal karyawan meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Adapun hak-hak dari ahli waris karyawan yang meninggal dunia adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Selain itu, ahli waris juga berhak mendapatkan manfaat jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Lantas, berapa besarannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agt 2023Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?20 Mei 2024Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agt 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/karyawan-meninggal-dunia--apa-saja-hak-ahli-warisnya-lt51e0a0ae08070/

Karyawan Meninggal Dunia, Apa Saja Hak Ahli Warisnya?

pages/13/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hak Ahli Waris Jika Pekerja Meninggal Dunia_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 13 September 2013.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya? ](/klinik/a/pengusaha-tak-mendaftarkan-pekerja-ke-bpjs--adakah-sanksinya-cl5324/)  20 Mei 2024 [ #### Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji? ](/klinik/a/belum-diputus-pesangon--apakah-pekerja-yang-meninggal-tetap-digaji-lt557e8c899d149/)  13 Mar 2024 [ #### Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja ](/klinik/a/hak-pekerja-yang-meninggal-dunia-akibat-kecelakaan-kerja-lt52f9b0728ea48/)  07 Nov 2023 [ #### Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja ](/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c/)  18 Agt 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak Ahli Waris Karyawan yang Meninggal Dunia** Ahli waris dari karyawan (pekerja) yang meninggal dunia pada dasarnya mendapatkan beberapa hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dasar hukumnya adalah **Pasal 81 angka 16 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang mengubah **Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan** yang berbunyi sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, **ahli waris** Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama._ Lantas, apa saja hak-hak pekerja yang meninggal? Terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pekerja yang meninggal dianggap sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Hal ini diatur di dalam **Pasal 36 huruf o PP 35/2021** yang menyatakan bahwa PHK dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh meninggal dunia. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka peristiwa meninggalnya pekerja menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai PHK, sehingga menimbulkan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Terhadap pekerja yang meninggal dunia, maka menurut **Pasal 57 PP 35/2021**ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan: 1. uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan **Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021**; 2. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan **Pasal 40 ayat (3)****PP 35/2021**; dan 3. uang penggantian hak sesuai ketentuan **Pasal 40 ayat (4)****PP 35/2021**. Anda dapat menyimak artikel **[Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon)** untuk mengetahui cara menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. ### **Hak Ahli Waris atas Jaminan Kematian** Selain berhak atas sejumlah uang sebagaimana disebutkan sebelumnya, Anda selaku ahli waris juga berhak atas manfaat jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ketika peserta (pekerja) meninggal dunia.[\[1\]](#_ftn1) Perlu diketahui bahwa setiap **pemberi kerja** selain penyelenggara negara **wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya** sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja (“JKK”) dan jaminan kematian (“JKM”) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diatur di dalam **Pasal 4 ayat (1) PP [44/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015)**. Lebih lanjut, ditegaskan dalam **Pasal 35 ayat (1) PP 44/2015** bahwa apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44/2015 dan perubahannya. Adapun, manfaat JKM yang diterima ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam masa aktif, yaitu peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar iuran, adalah:[\[2\]](#_ftn2) 1. santunan sekaligus Rp20 juta diberikan kepada ahli waris peserta; 2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta diberikan kepada ahli waris peserta; 3. biaya pemakaman sebesar Rp10 juta diberikan kepada ahli waris peserta; dan 4. beasiswa pendidikan bagi maksimal 2 anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak Anda selaku ahli waris istri Anda adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas berhak atas jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](http://C:\Users\LBH Mawar Saron\Desktop\hukumonline.com\pusatdata\detail\13146\undangundang-nomor-13-tahun-2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 34 ayat (1) dan (3) [Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019). Tags ---- [jaminan kematian](/tag/jaminan-kematian) [phk](/tag/phk) [hak pekerja](/tag/hak-pekerja)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITMengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?22 Nov 2022Tips Agar Anak Aman dari Kejahatan di Internet27 Apr 2021Bolehkah Pemerintah Memblokir Twitter di Indonesia?08 Okt 2014Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Lia Alizia/Brinanda Lidwina Kaliska dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2015.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian dan Dasar Hukum Internet BankingInternet Banking merupakan layanan yang diberikan oleh suatu bank pada nasabahnya. Layanan internet banking termasuk sebagai layanan digital sebagaimana diatur dalam POJK 21/2023. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK 21/2023, layanan digital adalah produk bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh bank dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.Pihak yang dapat menyelenggarakan layanan digital adalah bank atau bank dengan mitra bank yang didasari dengan perjanjian kerja sama.[1] Bank yang menyelenggarakan layanan digital tersebut juga harus memenuhi infrastruktur teknologi informasi (“TI”) dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yaitu mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal.[2]Kemudian, menurut POJK 11/2022, bank yang memberikan layanan internet banking wajib memenuhi praktik atau standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional,[3] terutama dengan banyaknya keterlibatan digitalisasi yang mengharuskan bank untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi yang baik. Salah satu cara dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik adalah dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan menjaga ketahanan siber.[4]Apabila bank yang tidak menerapkan pengelolaan yang memadai terhadap ketahanan siber, menurut hemat kami, tentu hal tersebut akan berdampak kepada nasabah.Kemudian, dalam hal adanya pelanggaran oleh bank terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya yang mengatur mengenai rahasia bank dan/atau pribadi nasabah, bank wajib melakukan tindakan tertentu.[5] Tindakan tertentu tersebut paling sedikit:[6]melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lama 3 hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh bank;memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam hal diperlukan; danmelaporkan kepada OJK paling lama 3 hari kerja setelah bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dalam hal bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI.Serangan terhadap Layanan Internet BankingAdapun beberapa jenis serangan terhadap layanan internet banking antara lain phishing, man/malware in the browser (“MIB”), typosite, dan keylogger.[7]Lebih lanjut, dalam Bab IV angka 4 SE OJK 29/2022, bank harus melakukan antisipasi terhadap seluruh insiden siber yang menggunakan mekanisme deteksi berupa antivirus, anti-malware alerts, log event alerts, dan perangkat pengaman. Oleh karena itu, bank yang melaksanakan deteksi insiden siber harus:memastikan ketersediaan dokumentasi kinerja dasar (baseline performance);memantau aktivitas yang dianggap mencurigakan, serta melaksanakan pengelolaan dan pengujian terhadap pada tahap deteksi;melaksanakan pemantauan atau deteksi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas upaya pelindungan;memastikan bahwa adanya proses deteksi insiden siber yang memadai; danmelakukan analisis dari suatu insiden siber untuk memastikan adanya penanganan yang efektif apabila adanya gangguan di kemudian hari.Pada intinya, bank yang belum menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Lalu, dalam hal bank telah diberikan teguran tertulis namun belum melakukan perbaikan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif lainnya berupa:[8]larangan untuk menerbitkan produk bank baru;pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/ataupenurunan nilai faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.Perlindungan KonsumenSelanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Seluruh bentuk kewajiban perbankan atas pelindungan konsumen diatur lebih lanjut melalui POJK 22/2023, termasuk kewajiban perbankan dalam menerapkan prinsip pelindungan konsumen pada sistem informasi dan ketahanan siber.[9]Kemudian, bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, diantaranya:[10]a. edukasi yang memadai,b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;d. pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;f. penegakan kepatuhan; dang. persaingan yang sehat.Dalam hal bank melakukan pelanggaran atas kewajiban penyediaan informasi produk dan/atau layanan yang diberikan serta kewajiban memastikan keamanan sistem informasi (termasuk pelindungan aset konsumen) yang diselenggarakan, bank berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa:[11]peringatan tertulis;pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;pemberhentian pengurus;denda administratif;pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/ataupencabutan izin usaha.Adapun sanksi denda dikenakan maksimal Rp15 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) POJK 22/2023.Penyelesaian PengaduanKemudian berkaitan dengan pengaduan, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) POJK 22/2023, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank, khususnya melalui Layanan Pengaduan yang memiliki ruang lingkup terdiri atas:penerimaan pengaduan;penanganan pengaduan; danpenyelesaian pengaduan.Kemudian, penerimaan pengaduan diatur dalam Pasal 70 POJK 22/2023 dimana bank wajib untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh nasabah, baik secara tertulis maupun lisan.[12] Pengajuan pengaduan yang dilakukan secara tertulis harus memenuhi dokumen yang dipersyaratkan termasuk:[13]identitas nasabah;jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;permasalahan yang diadukan; dandokumen lain, jika dibutuhkan.Terlebih lagi, pengajuan pengaduan yang dilaksanakan secara lisan harus disertai dengan konfirmasi penerimaan pengaduan dari bank, yang paling sedikit harus memberikan informasi mengenai nomor registrasi pengaduan dan tanggal penerimaan pengaduan.[14]Sebagai informasi, bank memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dalam jangka waktu masing-masing 5 hari sejak pengaduan tersebut diterima oleh bank untuk pengaduan lisan,[15] dan 10 hari kerja sejak dokumen tersebut diterima untuk pengaduan tertulis.[16]Jika terbukti adanya kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau menurut perjanjian yang dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen, maka bank wajib memberikan tanggapan dalam bentuk penawaran penyelesaian.[17] Contoh dari penawaran penyelesaian adalah penyampaian pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (redress/remedy).[18]Namun, apabila setelah pelaksanaan penanganan pengaduan tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh bank, lebih lanjut konsumen dapat:[19]menyampaikan  pengaduan  kepada  OJK  untuk  penanganan  pengaduan  sesuai dengan kewenangan OJK; ataumengajukan  sengketa  kepada  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) yang mendapat persetujuan dari OJK atau kepada pengadilan.Dari pembahasan di atas, dapat kami simpulkan nasabah yang mengalami kerugian uang akibat virus saat menggunakan internet banking dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada bank. Hal ini mengacu pada kewajiban bank untuk melindungi nasabah dari risiko keamanan seperti insiden siber. Jika bank tidak memberitahu nasabah tentang risiko penggunaan internet banking sesuai aturan transparansi informasi, bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga denda. Lebih lanjut, perlindungan konsumen dalam hal ini juga menjadi penting, dimana bank memiliki tanggung jawab untuk menanggapi pengaduan nasabah secara efektif dan memberikan penyelesaian jika terbukti terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Jika penanganan pengaduan oleh bank tidak memuaskan, nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada LAPS atau pengaduan kepada OJK sesuai dengan kewenangannya.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank UmumPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank UmumPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganSurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank UmumREFERENSIOtoritas Jasa Keuangan. Bijak Ber-Electronic Banking. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum (“POJK 21/2023”)[2] Pasal 3 POJK 21/2023[3] Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (“POJK 11/2022”)[4] Pasal 5 huruf c angka 3 POJK 11/2022[5] Pasal 32 ayat (1) huruf d POJK 11/2022[6] Pasal 32 ayat (2) POJK 11/2022[7] Otoritas Jasa Keuangan. Bijak Ber-Electronic Banking. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hal. 47-56[8] Pasal 9 POJK 11/2022[9] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”)[10] Pasal 3 ayat (2) POJK 22/2023[11] Pasal 3 ayat (3) POJK 22/2023[12] Pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK 22/2023[13] Pasal 71 ayat (2) POJK 22/2023[14] Pasal 72 ayat (2) POJK 22/2023[15] Pasal 74 ayat (1) POJK 22/2023[16] Pasal 75 ayat (1) POJK 22/2023[17] Pasal 78 ayat (1) huruf b POJK 22/2023[18] Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf b POJK 22/2023[19] Pasal 82 ayat (1) POJK 22/2023Tagsvirusbankganti rugiinternetuang

Apa dasar hukum penerapan internet banking di sebuah bank? Apakah saya dapat menuntut ganti rugi atas kehilangan uang karena menggunakan internet banking akibat virus? Apa dasar hukumnya? Bagaimana apabila bank tidak pernah memberitahu kepada saya tentang risiko penggunaan internet banking sesuai peraturan transparansi informasi, apa sanksi bagi bank tersebut?

Pada dasarnya, nasabah yang mengalami kerugian uang akibat virus saat menggunakan internet banking dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada bank. Hal ini mengacu pada kewajiban bank untuk melindungi nasabah dari risiko keamanan seperti insiden siber. Lalu, jika bank tidak memberitahu nasabah tentang risiko penggunaan internet banking sesuai aturan transparansi informasi, bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga denda. Lebih lanjut, perlindungan konsumen dalam hal ini menjadi penting, dimana bank memiliki tanggung jawab untuk menanggapi pengaduan nasabah dan memberikan penyelesaian jika terbukti terjadi kesalahan/kelalaian yang menyebabkan kerugian. Namun, jika penanganan pengaduan oleh bank tidak memuaskan, apa yang dapat nasabah lakukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini   Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?22 Nov 2022Tips Agar Anak Aman dari Kejahatan di Internet27 Apr 2021Bolehkah Pemerintah Memblokir Twitter di Indonesia?08 Okt 2014Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia05 Jul 2024Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?22 Nov 2022Tips Agar Anak Aman dari Kejahatan di Internet27 Apr 2021Bolehkah Pemerintah Memblokir Twitter di Indonesia?08 Okt 2014Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menuntut-ganti-rugi-akibat-iinternet-banking-i-lt5580295c5b86e/

Menuntut Ganti Rugi Akibat Internet Banking

pages/13/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Mengenal Macam-Macam Kejahatan Siber di Indonesia ](/klinik/a/kejahatan-siber-cl294/)  05 Jul 2024 [ #### Bolehkah Perusahaan Mengakses _E-mail_ Karyawannya? ](/klinik/a/bolehkah-perusahaan-mengakses-e-mail-karyawannya-lt52cd056c6a907/)  22 Nov 2022 [ #### Tips Agar Anak Aman dari Kejahatan di Internet ](/klinik/a/tips-agar-anak-aman-dari-kejahatan-di-internet-lt4e0094306a8c4/)  27 Apr 2021 [ #### Bolehkah Pemerintah Memblokir Twitter di Indonesia? ](/klinik/a/bolehkah-pemerintah-memblokir-twitter-di-indonesia-lt542bcf571c9a1/)  08 Okt 2014 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Lia Alizia/Brinanda Lidwina Kaliska](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/lia-alizia-brinanda-lidwina-kaliska-lt561fdd13064f3/) dari [Indonesia Cyber Law Community (ICLC)](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesia-cyber-law-community-iclc-lt4f9e2ec7ea443/) dan dipublikasikan pada 15 Oktober 2015.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian dan Dasar Hukum _Internet Banking_** _**Internet Banking**_ merupakan layanan yang diberikan oleh suatu bank pada nasabahnya. Layanan _internet banking_ termasuk sebagai **layanan digital** sebagaimana diatur dalam **[POJK 21/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6593906f2c947/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_21_2023)**. Berdasarkan **Pasal 1 angka 4 POJK 21/2023**, layanan digital adalah produk bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh bank dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah. Pihak yang dapat menyelenggarakan layanan digital adalah bank atau bank dengan mitra bank yang didasari dengan perjanjian kerja sama.[\[1\]](#_ftn1) Bank yang menyelenggarakan layanan digital tersebut juga harus memenuhi infrastruktur teknologi informasi (“TI”) dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yaitu mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, menurut **[POJK 11/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb67c32c7a8/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk03-2022-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_11_03_2022)**, bank yang memberikan layanan _internet banking_ wajib memenuhi praktik atau standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional,[\[3\]](#_ftn3) terutama dengan banyaknya keterlibatan digitalisasi yang mengharuskan bank untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi yang baik. Salah satu cara dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik adalah dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan menjaga ketahanan siber.[\[4\]](#_ftn4) Apabila bank yang tidak menerapkan pengelolaan yang memadai terhadap ketahanan siber, menurut hemat kami, tentu hal tersebut akan berdampak kepada nasabah. Kemudian, dalam hal adanya pelanggaran oleh bank terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya yang mengatur mengenai rahasia bank dan/atau pribadi nasabah, bank wajib melakukan tindakan tertentu.[\[5\]](#_ftn5) Tindakan tertentu tersebut paling sedikit:[\[6\]](#_ftn6) 1. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lama 3 hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh bank; 2. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam hal diperlukan; dan 3. melaporkan kepada OJK paling lama 3 hari kerja setelah bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dalam hal bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI. ### **Serangan terhadap Layanan _Internet Banking_** Adapun beberapa jenis serangan terhadap layanan _internet banking_ antara lain _phishing_, _man/malware in the browser_ (“MIB”), _typosite_, dan _keylogger_.[\[7\]](#_ftn7) Lebih lanjut, dalam **Bab IV angka 4 [SE OJK 29/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3b741dcd5f/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-seojk03-2022-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_29_2022)**, bank harus melakukan antisipasi terhadap seluruh insiden siber yang menggunakan mekanisme deteksi berupa antivirus, _anti-malware alerts_, _log event alerts_, dan perangkat pengaman. Oleh karena itu, bank yang melaksanakan deteksi insiden siber harus: 1. memastikan ketersediaan dokumentasi kinerja dasar (_baseline performance_); 2. memantau aktivitas yang dianggap mencurigakan, serta melaksanakan pengelolaan dan pengujian terhadap pada tahap deteksi; 3. melaksanakan pemantauan atau deteksi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas upaya pelindungan; 4. memastikan bahwa adanya proses deteksi insiden siber yang memadai; dan 5. melakukan analisis dari suatu insiden siber untuk memastikan adanya penanganan yang efektif apabila adanya gangguan di kemudian hari. Pada intinya, bank yang belum menerapkan tata kelola TI yang baik dalam penyelenggaraan TI berpotensi dikenakan **sanksi administratif** berupa teguran tertulis. Lalu, dalam hal bank telah diberikan teguran tertulis namun belum melakukan perbaikan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif lainnya berupa:[\[8\]](#_ftn8) 1. larangan untuk menerbitkan produk bank baru; 2. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau 3. penurunan nilai faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank. ### **Perlindungan Konsumen** Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_konsumen)**, **perlindungan konsumen** adalah segala upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Seluruh bentuk kewajiban perbankan atas pelindungan konsumen diatur lebih lanjut melalui **[POJK 22/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023)**, termasuk kewajiban perbankan dalam menerapkan prinsip pelindungan konsumen pada sistem informasi dan ketahanan siber.[\[9\]](#_ftn9) Kemudian, bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, diantaranya:[\[10\]](#_ftn10) a. edukasi yang memadai, b. **keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan**; c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; d. **pelindungan aset, privasi, dan data konsumen**; e. **penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien**; f. penegakan kepatuhan; dan g. persaingan yang sehat. Dalam hal bank melakukan pelanggaran atas kewajiban penyediaan informasi produk dan/atau layanan yang diberikan serta kewajiban memastikan keamanan sistem informasi (termasuk pelindungan aset konsumen) yang diselenggarakan, bank berpotensi dikenakan **sanksi administratif** berupa:[\[11\]](#_ftn11) 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; 3. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; 4. pemberhentian pengurus; 5. **denda administratif**; 6. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau 7. pencabutan izin usaha. Adapun sanksi denda dikenakan maksimal Rp15 miliar sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (5) POJK 22/2023**. ### **Penyelesaian Pengaduan** Kemudian berkaitan dengan pengaduan, berdasarkan **Pasal 69 ayat (2) POJK 22/2023**, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank, khususnya melalui **Layanan Pengaduan** yang memiliki ruang lingkup terdiri atas: 1. penerimaan pengaduan; 2. penanganan pengaduan; dan 3. penyelesaian pengaduan. Kemudian, penerimaan pengaduan diatur dalam **Pasal 70 POJK 22/2023** dimana bank wajib untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh nasabah, baik secara tertulis maupun lisan.[\[12\]](#_ftn12) Pengajuan pengaduan yang dilakukan secara tertulis harus memenuhi dokumen yang dipersyaratkan termasuk:[\[13\]](#_ftn13) 1. identitas nasabah; 2. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan; 3. permasalahan yang diadukan; dan 4. dokumen lain, jika dibutuhkan. Terlebih lagi, pengajuan pengaduan yang dilaksanakan secara lisan harus disertai dengan konfirmasi penerimaan pengaduan dari bank, yang paling sedikit harus memberikan informasi mengenai nomor registrasi pengaduan dan tanggal penerimaan pengaduan.[\[14\]](#_ftn14) Sebagai informasi, bank memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dalam jangka waktu masing-masing 5 hari sejak pengaduan tersebut diterima oleh bank untuk pengaduan lisan,[\[15\]](#_ftn15) dan 10 hari kerja sejak dokumen tersebut diterima untuk pengaduan tertulis.[\[16\]](#_ftn16) Jika terbukti adanya kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau menurut perjanjian yang dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen, maka **bank wajib memberikan tanggapan dalam bentuk penawaran penyelesaian**.[\[17\]](#_ftn17) Contoh dari penawaran penyelesaian adalah penyampaian **pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (_redress/remedy_)**.[\[18\]](#_ftn18) Namun, apabila setelah pelaksanaan penanganan pengaduan tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh bank, lebih lanjut konsumen dapat:[\[19\]](#_ftn19) 1. menyampaikan  pengaduan  kepada  OJK  untuk  penanganan  pengaduan  sesuai dengan kewenangan OJK; atau 2. mengajukan  sengketa  kepada  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) yang mendapat persetujuan dari OJK atau kepada pengadilan. Dari pembahasan di atas, dapat kami simpulkan nasabah yang mengalami kerugian uang akibat virus saat menggunakan _internet banking_ dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada bank. Hal ini mengacu pada kewajiban bank untuk melindungi nasabah dari risiko keamanan seperti insiden siber. Jika bank tidak memberitahu nasabah tentang risiko penggunaan _internet banking_ sesuai aturan transparansi informasi, bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga denda. Lebih lanjut, perlindungan konsumen dalam hal ini juga menjadi penting, dimana bank memiliki tanggung jawab untuk menanggapi pengaduan nasabah secara efektif dan memberikan penyelesaian jika terbukti terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Jika penanganan pengaduan oleh bank tidak memuaskan, nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada LAPS atau pengaduan kepada OJK sesuai dengan kewenangannya. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_konsumen) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb67c32c7a8/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk03-2022-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_11_03_2022) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6593906f2c947/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_21_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3b741dcd5f/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-seojk03-2022-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_ojk_29_2022) REFERENSI --------- Otoritas Jasa Keuangan. _[Bijak Ber-Electronic Banking](https://www.ojk.go.id/Files/201509/BukuBijakBereBanking_1441890913.pdf)_. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6593906f2c947/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_21_2023) (“POJK 21/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 POJK 21/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (2) huruf f [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62eb67c32c7a8/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-11-pojk03-2022-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_11_03_2022) (“POJK 11/2022”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 huruf c angka 3 POJK 11/2022 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 32 ayat (1) huruf d POJK 11/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 32 ayat (2) POJK 11/2022 [\[7\]](#_ftnref7) Otoritas Jasa Keuangan. _[Bijak Ber-Electronic Banking](https://www.ojk.go.id/Files/201509/BukuBijakBereBanking_1441890913.pdf)_. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hal. 47-56 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 9 POJK 11/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023) (“POJK 22/2023”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (2) POJK 22/2023 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3 ayat (3) POJK 22/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK 22/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 71 ayat (2) POJK 22/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 72 ayat (2) POJK 22/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 74 ayat (1) POJK 22/2023 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 75 ayat (1) POJK 22/2023 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 78 ayat (1) huruf b POJK 22/2023 [\[18\]](#_ftnref18) Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf b POJK 22/2023 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 82 ayat (1) POJK 22/2023 Tags ---- [virus](/tag/virus) [bank](/tag/bank) [ganti rugi](/tag/ganti-rugi) [internet](/tag/internet) [uang](/tag/uang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pembuatan Organisasi Suporter Olahraga dalam UU Keolahragaan Pada dasarnya, UU Keolahragaan memberikan suatu terobosan baru bagi hukum keolahragaan, yakni dengan adanya suporter sebagai salah satu subjek yang diatur dalam UU Keolahragaan. Suporter menurut UU Keolahragaan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.[1] Suporter juga merupakan pihak yang berperan aktif dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan olahraga, baik di dalam maupun di luar pertandingan.[2] Dalam hal ini, UU Keolahragaan mewajibkan suporter olahraga untuk membentuk organisasi atau badan hukum suporter olahraga agar dapat menjadi subjek yang dilindungi oleh undang-undang.[3]Tata Cara Pembuatan Organisasi Suporter OlahragaMenjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana tata cara membuat organisasi suporter olahraga? Organisasi atau badan hukum suporter olahraga dapat didirikan dalam bentuk perkumpulan berbadan hukum yang berlandaskan Staatsblad 64/1870 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum. Sehingga dalam pendiriannya, pendirian suporter olahraga akan tunduk pada prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selain tunduk pada prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum, pendiri organisasi suporter olahraga perlu mendapatkan rekomendasi dari klub atau induk organisasi cabang olahraga untuk pendiriannya.[4] Misalnya, untuk cabang olahraga esports maka dalam mendirikan organisasi atau badan hukum suporter olahraga, pendiri perlu mendapatkan rekomendasi dari klub esports atau Pengurus Besar Esports Indonesia (“PB ESI”) selaku induk organisasi cabang olahraga esports di Indonesia.Sebagai informasi, dalam pendiriannya, organisasi suporter olahraga juga diwajibkan memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, serta memiliki anggota yang terdaftar.[5]Keuntungan Membuat atau Menjadi Anggota dari Organisasi Suporter OlahragaSelanjutnya, apakah ada keuntungan yang didapat jika membuat atau menjadi anggota organisasi suporter olahraga?Agar dapat diberikan hak yang dijamin oleh UU Keolahragaan, suporter olahraga perlu membuat atau menjadi anggota suatu organisasi suporter olahraga. Suporter olahraga yang demikian memiliki hak sebagai berikut:[6]mendapatkan perlindungan hukum di dalam dan di luar pertandingan olahraga;mendapatkan pembinaan dari organisasi suporter olahraga yang menaunginya;mendapatkan kesempatan prioritas untuk memiliki klub olahraga yang disupport melalui kepemilikan saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danmemberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.Selain hak-hak tersebut, suporter olahraga juga diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mendukung pengembangan industri olahraga dengan menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan bersama pelaku industri olahraga lain.[7]Sanksi Tidak dibuatnya Organisasi Suporter OlahragaBerkaitan dengan sanksi, sepanjang penelusuran kami, meskipun UU Keolahragaan tidak menetapkan sanksi atas tidak dibuatnya organisasi suporter olahraga, namun hal tersebut berpotensi merugikan para suporter olahraga itu sendiri.Dengan adanya organisasi suporter olahraga, para suporter olahraga yang menjadi anggota dapat menerima perlindungan hukum baik di dalam dan di luar pertandingan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a UU Keolahragaan.Sebagai contoh, dalam artikel Proses Hukum Lamban, Suporter Desak Tragedi Kanjuruhan Harus Diselesaikan, pada kasus tragedi Kanjuruhan, ketua The Jakmania turut mendesak dituntaskannya kasus tragedi kemanusiaan yang terjadi usai laga Arema FC dan Persebaya Surabaya pada stadion tersebut. Dalam hal ini maupun dalam kasus-kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap suporter olahraga, menurut hemat kami anggota dari organisasi suporter olahraga dapat meminta bantuan dari organisasi suporter olahraga dalam mengusut permasalahan hukum yang mereka hadapi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang KeolahragaanStaatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan HukumREFERENSIPengurus Besar Esports Indonesia, diakses pada 4 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.[1] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)[2] Pasal 55 ayat (1) UU Keolahragaan[3] Pasal 55 ayat (2) UU Keolahragaan[4] Pasal 55 ayat (2) UU Keolahragaan[5] Pasal 55 ayat (3) UU Keolahragaan[6] Pasal 55 ayat (5) UU Keolahragaan[7] Pasal 55 ayat (7) UU KeolahragaanTagsolahragasuporter

Seringkali muncul pemberitaan bahwa terjadi penganiayaan antar suporter dalam suatu pertandingan olahraga. Ketika hal tersebut terjadi, bagaimana UU Keolahragaan melindungi suporter? Apakah organisasi suporter olahraga wajib dibuat? Bagaimana cara pembuatannya? Lalu, apakah ada keuntungan yang didapat jika membuat atau menjadi anggota dari organisasi suporter olahraga menurut UU Keolahragaan? Apakah ada sanksi jika tidak membuat organisasi suporter olahraga?

Agar menjadi subjek yang dilindungi oleh UU Keolahragaan, suporter olahraga wajib membuat organisasi dalam bentuk badan hukum, atau apabila organisasi olahraga telah didirikan maka diwajibkan untuk menjadi anggota dari organisasi suporter olahraga tersebut. Organisasi olahraga dapat didirikan dalam bentuk perkumpulan berbadan hukum berdasarkan ketentuan Staatsblad 64/1870. Lantas, apakah ada keuntungan yang didapat jika membuat atau menjadi anggota dari organisasi suporter olahraga menurut UU Keolahragaan? Apakah ada sanksi jika tidak membuat organisasi suporter olahraga? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendirian-suporter-olahraga-berdasarkan-uu-keolahragaan-lt66601e8b17a4f/

Pendirian Suporter Olahraga berdasarkan UU Keolahragaan

pages/13/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pembuatan Organisasi Suporter Olahraga dalam UU Keolahragaan** Pada dasarnya, **[UU Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022)** memberikan suatu terobosan baru bagi hukum keolahragaan, yakni dengan adanya suporter sebagai salah satu subjek yang diatur dalam UU Keolahragaan. **Suporter** menurut UU Keolahragaan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.[\[1\]](#_ftn1) Suporter juga merupakan pihak yang berperan aktif dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan olahraga, baik di dalam maupun di luar pertandingan.[\[2\]](#_ftn2) Dalam hal ini, UU Keolahragaan mewajibkan suporter olahraga untuk membentuk organisasi atau badan hukum suporter olahraga agar dapat menjadi subjek yang dilindungi oleh undang-undang.[\[3\]](#_ftn3) ### **Tata Cara Pembuatan Organisasi Suporter Olahraga** Menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana tata cara membuat organisasi suporter olahraga? Organisasi atau badan hukum suporter olahraga dapat didirikan dalam bentuk **perkumpulan berbadan hukum** yang berlandaskan **[_Staatsblad_ 64/1870](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt521c20fee28c4/staatsblad-no-64-tahun-1870-perkumpulan-perkumpulan-berbadan-hukum/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=stb_64_1870)** tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum. Sehingga dalam pendiriannya, pendirian suporter olahraga akan tunduk pada prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selain tunduk pada prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum, pendiri organisasi suporter olahraga perlu mendapatkan rekomendasi dari klub atau induk organisasi cabang olahraga untuk pendiriannya.[\[4\]](#_ftn4) Misalnya, untuk cabang olahraga _**esports**_ maka dalam mendirikan organisasi atau badan hukum suporter olahraga, pendiri perlu mendapatkan rekomendasi dari klub _esports_ atau **[Pengurus Besar _Esports_ Indonesia](https://pbesi.org/en) (“PB ESI”)** selaku induk organisasi cabang olahraga esports di Indonesia. Sebagai informasi, dalam pendiriannya, organisasi suporter olahraga juga diwajibkan memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, serta memiliki anggota yang terdaftar.[\[5\]](#_ftn5) ### **Keuntungan Membuat atau Menjadi Anggota dari Organisasi Suporter Olahraga** Selanjutnya, apakah ada keuntungan yang didapat jika membuat atau menjadi anggota organisasi suporter olahraga? Agar dapat diberikan hak yang dijamin oleh UU Keolahragaan, suporter olahraga perlu membuat atau menjadi anggota suatu organisasi suporter olahraga. Suporter olahraga yang demikian memiliki hak sebagai berikut:[\[6\]](#_ftn6) 1. mendapatkan perlindungan hukum di dalam dan di luar pertandingan olahraga; 2. mendapatkan pembinaan dari organisasi suporter olahraga yang menaunginya; 3. mendapatkan kesempatan prioritas untuk memiliki klub olahraga yang disupport melalui kepemilikan saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Selain hak-hak tersebut, suporter olahraga juga diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mendukung pengembangan industri olahraga dengan menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan bersama pelaku industri olahraga lain.[\[7\]](#_ftn7) ### **Sanksi Tidak dibuatnya Organisasi Suporter Olahraga** Berkaitan dengan sanksi, sepanjang penelusuran kami, meskipun UU Keolahragaan tidak menetapkan sanksi atas tidak dibuatnya organisasi suporter olahraga, namun hal tersebut berpotensi merugikan para suporter olahraga itu sendiri. Dengan adanya organisasi suporter olahraga, para **suporter olahraga yang menjadi anggota dapat menerima perlindungan hukum baik di dalam dan di luar pertandingan olahraga**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 ayat (5) huruf a UU Keolahragaan**. Sebagai contoh, dalam artikel **[Proses Hukum Lamban, Suporter Desak Tragedi Kanjuruhan Harus Diselesaikan](https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-lamban--suporter-desak-tragedi-kanjuruhan-harus-diselesaikan-lt6371c2fa4cbcd?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=proses_hukum_lamban_kanjuruhan)**, pada **kasus tragedi Kanjuruhan**, ketua _The Jakmania_ turut mendesak dituntaskannya kasus tragedi kemanusiaan yang terjadi usai laga _Arema FC_ dan _Persebaya Surabaya_ pada stadion tersebut. Dalam hal ini maupun dalam kasus-kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap suporter olahraga, menurut hemat kami anggota dari organisasi suporter olahraga dapat meminta bantuan dari organisasi suporter olahraga dalam mengusut permasalahan hukum yang mereka hadapi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt521c20fee28c4/staatsblad-no-64-tahun-1870-perkumpulan-perkumpulan-berbadan-hukum/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=stb_64_1870) REFERENSI --------- [Pengurus Besar _Esports_ Indonesia](https://pbesi.org/en), diakses pada 4 Juni 2024, pukul 12.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 10 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2022) (“UU Keolahragaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 55 ayat (1) UU Keolahragaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 55 ayat (2) UU Keolahragaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 55 ayat (2) UU Keolahragaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 55 ayat (3) UU Keolahragaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 55 ayat (5) UU Keolahragaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 55 ayat (7) UU Keolahragaan Tags ---- [olahraga](/tag/olahraga) [suporter](/tag/suporter)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Hukum Pemberian Acquit et de Charge kepada DireksiKLINIK TERKAITJumlah Direksi dalam Anggaran Dasar Tak Sesuai Fakta, Ini Hukumnya24 Nov 2023Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri?11 Okt 2023Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?03 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar[1] maupun rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).Salah satu kewajiban dari direksi adalah membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.[2] Laporan tahunan yang telah memenuhi ketentuan akan disahkan oleh RUPS, sehingga direksi dapat memperoleh pelunasan dan pelepasan tanggung jawab atau dikenal dengan istilah acquit et de charge.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Acquit et de charge adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi pada tahun ia diberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) itu.[4]Acquit et de charge diberikan melalui RUPS kepada direksi maupun dewan komisaris[5] dalam suatu perseroan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 UU PT, serta Pasal 66 s.d. Pasal 69 UU PT.Laporan tahunan kepada RUPS sebagai salah satu kewajiban direksi untuk memperoleh acquit et de charge sekurang-kurangnya memuat:[6]laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;laporan mengenai kegiatan perseroan;laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan (termasuk perkara atau sengketa yang melibatkan perseroan);laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.Laporan keuangan dalam laporan tahunan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, serta memuat neraca dan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.[7]Selain ketentuan pelaporan berdasarkan UU PT di atas, laporan tahunan yang wajib disampaikan direksi harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan melalui RUPS. Umumnya, hal-hal yang wajib dilaporkan tersebut bersifat keperdataan dan administratif.Laporan tahunan oleh direksi, nantinya akan disetujui dan disahkan oleh RUPS.[8] Hal ini mencerminkan bahwa direksi telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan disahkannya laporan tahunan tersebut, direksi dapat diberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) oleh RUPS.[9] Pemberian acquit et de charge kepada direksi membuatnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada perseroan.[10]Apakah dengan Acquit et de Charge, Direksi Bebas dari Tanggung Jawab Hukum?Penting diketahui bahwa acquit et de charge hanya berlaku pada hal-hal yang telah dilaporkan direksi dan terhadap pelaporan tersebut telah disetujui atau disahkan oleh RUPS.Perbuatan hukum yang tidak tercermin dalam laporan tahunan dan apabila laporan tahunan tidak disetujui atau disahkan RUPS, maka tidak berlaku acquit et de charge. Hal ini memungkinkan direksi untuk tetap bertanggung jawab[11] jika dituntut atau dimintai pertanggungjawaban, baik pada masa kini maupun di masa mendatang.Selanjutnya, acquit et de charge hanya memberikan pembebasan dan pelunasan yang bersifat perdata oleh para pemegang saham, sementara perbuatan hukum direksi yang bersifat pidana sama sekali di luar kewenangannya dan tidak pernah diberikan acquit et de charge.[12] Artinya, seorang direksi tetap harus bertanggung jawab secara pribadi apabila ia terbukti melakukan tindakan pidana seperti korupsi, penggelapan, maupun tindak pidana lainnya yang merugikan perseroan.Seorang direksi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi kepailitan terhadap perseroan, terutama jika terbukti kepailitan tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap perseroan. Maka demi hukum, seorang direksi akan dijatuhkan beban tanggung jawab secara pribadi.[13]Sehingga, kami berpendapat bahwa meskipun direksi telah mendapatkan acquit et de charge, apabila terjadi kepailitan pada perseroan akibat kelalaian atau kesalahan direksi, maka dalam beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.Terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaian tersebut, seorang direksi dapat diajukan gugatan keperdataan oleh pemegang saham melalui pengadilan negeri. Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT.Tidak hanya itu, direksi dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila direksi terbukti telah melakukan perbuatan pidana misalnya melakukan penggelapan dalam jabatan. Anda dapat menyimak artikel Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dikenakan.Dengan demikian, berdasarkan pertanyaan Anda, dapat kami simpulkan bahwa pemberian acquit et de charge secara sah dari RUPS, tidak sepenuhnya memberikan pembebasan dari tanggung jawab kepada direksi. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab direksi hanya berlaku pada hal-hal yang sudah dilaporkan dan diberikan acquit et de charge oleh RUPS maupun RUPS luar biasa. Di luar itu, perbuatan pidana maupun perbuatan yang terbukti karena kelalaian dan kesalahan direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada direksi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023REFERENSIDesak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan. Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019;Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2012;Verina Yuwono Setianto. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, Desember 2017.[1] Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) jo. Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT[2] Pasal 66 ayat (1) UU PT.[3] Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan. Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 4[4] Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan. Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 9[5] Pasal 69 ayat (4) UU PT[6] Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT dan penjelasannya[7] Pasal 66 ayat (3) dan (4) UU PT[8] Pasal 69 ayat (1) UU PT[9] Pasal 69 ayat (4) UU PT[10] Pasal 69 ayat (4) UU PT[11] Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan. Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 10[12] Kurniawan. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2012, hal. 222[13] Verina Yuwono Setianto. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, hal. 202, 215, lihat Pasal 104 ayat (2) UU PTTagsdireksiperseroan terbatasperseroan

Saya seorang direksi perusahaan swasta, pada 20 Desember 2023 saya telah melakukan pelaporan tahunan kepada RUPS. Terhadap pelaporan tersebut RUPS telah memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab kepada saya (acquit et de charge). Pertanyaannya, apakah setelah diberikan acquit et de charge maka saya otomatis terbebas dari segala tuntutan atau pertanggungjawaban hukum?

Acquit et de charge adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi pada tahun ia diberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) itu. Acquit et de charge hanya dapat diperoleh ketika direksi atau dewan komisaris apabila telah memenuhi ketentuan dalam UU PT dan anggaran dasar perseroan. Selain itu, acquit et de charge juga diberikan apabila direksi telah menyampaikan laporan tahunan dan telah disahkan oleh RUPS. Lantas, apakah dengan diberikannya acquit et de charge direksi otomatis bebas dari tanggung jawab hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jumlah Direksi dalam Anggaran Dasar Tak Sesuai Fakta, Ini Hukumnya24 Nov 2023Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri?11 Okt 2023Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?03 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Jumlah Direksi dalam Anggaran Dasar Tak Sesuai Fakta, Ini Hukumnya24 Nov 2023Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri?11 Okt 2023Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?03 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapat-acquit-et-de-charge-apakah-direksi-bebas-dari-tanggung-jawab-hukum-lt666012d43fb54/

Dapat Acquit et de Charge, Apakah Direksi Bebas dari Tanggung Jawab Hukum?

pages/13/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Hukum Pemberian _Acquit et de Charge_ kepada Direksi** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jumlah Direksi dalam Anggaran Dasar Tak Sesuai Fakta, Ini Hukumnya ](/klinik/a/jumlah-direksi-dalam-anggaran-dasar-tak-sesuai-fakta-cl6854/)  24 Nov 2023 [ #### Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri? ](/klinik/a/bolehkah-pekerja-menjadi-direksi-di-perusahaannya-sendiri-lt550f8b66550e1/)  11 Okt 2023 [ #### Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA? ](/klinik/a/sejauh-mana-wewenang-direksi-asing-dalam-pt-pma--lt4dc38c3b76998/)  03 Okt 2023 [ #### Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak? ](/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/)  03 Agt 2023 [](#!) Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar[\[1\]](#_ftn1) maupun rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Salah satu kewajiban dari direksi adalah membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.[\[2\]](#_ftn2) Laporan tahunan yang telah memenuhi ketentuan akan disahkan oleh RUPS, sehingga direksi dapat memperoleh pelunasan dan pelepasan tanggung jawab atau dikenal dengan istilah _acquit et de charge._[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Acquit et de charge_ adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi pada tahun ia diberikan pembebasan tanggung jawab (_acquit et de charge_) itu.[\[4\]](#_ftn4) _Acquit et de charge_ diberikan melalui RUPS kepada direksi maupun dewan komisaris[\[5\]](#_ftn5) dalam suatu perseroan yang telah memenuhi ketentuan **Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**, serta **Pasal 66 s.d. Pasal 69 UU PT**. Laporan tahunan kepada RUPS sebagai salah satu kewajiban direksi untuk memperoleh _acquit et de charge_ sekurang-kurangnya memuat:[\[6\]](#_ftn6) 1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; 2. laporan mengenai kegiatan perseroan; 3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan (termasuk perkara atau sengketa yang melibatkan perseroan); 5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau; 6. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris; 7. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan dalam laporan tahunan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, serta memuat neraca dan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.[\[7\]](#_ftn7) Selain ketentuan pelaporan berdasarkan UU PT di atas, laporan tahunan yang wajib disampaikan direksi harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan melalui RUPS. Umumnya, hal-hal yang wajib dilaporkan tersebut bersifat keperdataan dan administratif. Laporan tahunan oleh direksi, nantinya akan disetujui dan disahkan oleh RUPS.[\[8\]](#_ftn8) Hal ini mencerminkan bahwa direksi telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan disahkannya laporan tahunan tersebut, direksi dapat diberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (_acquit et de charge_) oleh RUPS.[\[9\]](#_ftn9) Pemberian _acquit et de charge_ kepada direksi membuatnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada perseroan.[\[10\]](#_ftn10) ### **Apakah dengan _Acquit et de Charge,_ Direksi Bebas dari Tanggung Jawab Hukum?** Penting diketahui bahwa _acquit et de charge_ hanya berlaku pada hal-hal yang telah dilaporkan direksi dan terhadap pelaporan tersebut telah disetujui atau disahkan oleh RUPS. Perbuatan hukum yang tidak tercermin dalam laporan tahunan dan apabila laporan tahunan tidak disetujui atau disahkan RUPS, maka tidak berlaku _acquit et de charge_. Hal ini memungkinkan direksi untuk tetap bertanggung jawab[\[11\]](#_ftn11) jika dituntut atau dimintai pertanggungjawaban, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Selanjutnya, _acquit et de charge_ hanya memberikan pembebasan dan pelunasan yang bersifat perdata oleh para pemegang saham, sementara perbuatan hukum direksi yang bersifat pidana sama sekali di luar kewenangannya dan tidak pernah diberikan _acquit et de charge_.[\[12\]](#_ftn12) Artinya, seorang direksi tetap harus bertanggung jawab secara pribadi apabila ia terbukti melakukan tindakan pidana seperti korupsi, penggelapan, maupun tindak pidana lainnya yang merugikan perseroan. Seorang direksi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi kepailitan terhadap perseroan, terutama jika terbukti kepailitan tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap perseroan. Maka demi hukum, seorang direksi akan dijatuhkan beban tanggung jawab secara pribadi.[\[13\]](#_ftn13) Sehingga, kami berpendapat bahwa meskipun direksi telah mendapatkan _acquit et de charge,_ apabila terjadi kepailitan pada perseroan akibat kelalaian atau kesalahan direksi, maka dalam beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaian tersebut, seorang direksi dapat diajukan gugatan keperdataan oleh pemegang saham melalui pengadilan negeri. Hal ini diatur di dalam **Pasal 97 ayat (6) UU PT**. Tidak hanya itu, direksi dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila direksi terbukti telah melakukan perbuatan pidana misalnya melakukan penggelapan dalam jabatan. Anda dapat menyimak artikel **[Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggelapan_dalam_jabatan_pidana_perdata)** untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dikenakan. Dengan demikian, berdasarkan pertanyaan Anda, dapat kami simpulkan bahwa pemberian _acquit et de charge_ secara sah dari RUPS, tidak sepenuhnya memberikan pembebasan dari tanggung jawab kepada direksi. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab direksi hanya berlaku pada hal-hal yang sudah dilaporkan dan diberikan _acquit et de charge_ oleh RUPS maupun RUPS luar biasa. Di luar itu, perbuatan pidana maupun perbuatan yang terbukti karena kelalaian dan kesalahan direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada direksi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) REFERENSI --------- 1. Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. _Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan._ Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019; 2. _Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas._ Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2012; 3. Verina Yuwono Setianto. _Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit_. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, Desember 2017. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 92 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) _jo._ Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 66 ayat (1) UU PT. [\[3\]](#_ftnref3) Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. _Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan._ Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 4 [\[4\]](#_ftnref4) Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. _Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan._ Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 9 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 69 ayat (4) UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT dan penjelasannya [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 66 ayat (3) dan (4) UU PT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 69 ayat (1) UU PT [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 69 ayat (4) UU PT [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 69 ayat (4) UU PT [\[11\]](#_ftnref11) Desak Nyiman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. _Akibat Hukum Pengaturan Acquit et de Charge terhadap Direksi Perseroan._ Kertha Semaya. Vo. 7, No. 3, 2019, hal. 10 [\[12\]](#_ftnref12) Kurniawan. _Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas._ Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2012, hal. 222 [\[13\]](#_ftnref13) Verina Yuwono Setianto. _Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit_. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, hal. 202, 215, lihat Pasal 104 ayat (2) UU PT Tags ---- [direksi](/tag/direksi) [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [perseroan](/tag/perseroan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Bolehkah Saksi Meminta Dokumen Penghentian Penyidikan atau Penuntutan?29 Jul 2020Pemanggilan Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana ITE07 Sep 2018Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sanksi Jika Merekayasa Kronologi Tindak Pidana yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Agustus 2014. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Laporan atau Pengaduan PalsuPerlu diketahui bahwa tindakan merekayasa kronologi tindak pidana kepada pihak kepolisian pada dasarnya dapat dihukum pidana karena melanggar ketentuan dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut:Pasal 220 KUHPPasal 361 UU 1/2023Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[2] Adapun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 173) mengatakan bahwa sengaja mengajukan pemberitahuan palsu misalnya seorang istri karena takut kalah main, sehingga ia menggadaikan perhiasannya sendiri, kemudian mengatakan pada suaminya bahwa ia telah kecurian serta untuk menguatkan itu ia mengajukan juga pemberitahuan pada polisi, bahwa ia kecurian.Lebih lanjut Soesilo mengatakan bahwa isi pemberitahuan itu harus suatu peristiwa pidana, misalnya kecurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Jika bukan peristiwa pidana tidak dapat dikenakan Pasal 220 KUHP atau Pasal 361 UU 1/2023.Hal serupa juga dijelaskan oleh S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 132) mengenai unsur kesengajaan yang dirumuskan dengan “padahal diketahuinya”. Adapun yang termasuk dalam cakupan unsur kesengajaan hanyalah bahwa hal itu tidak dilakukan. Dalam hal ini pelaku menyadari bahwa tindakan itu tidak pernah terjadi, selain itu petindak tidak disyaratkan harus mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana.Masih dalam bukunya, Sianturi juga menjelaskan bahwa laporan/pengaduan itu harus diberikan kepada penguasa yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan.[3]Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 361 UU 1/2023, ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dikenal sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Perlu diketahui bahwa yang dilaporkan atau diadukan adalah terjadinya tindak pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana.Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, jika korban penganiayaan tersebut melaporkan peristiwa yang dialaminya, akan tetapi kronologi kejadian tersebut ia rekayasa, maka ia dapat dihukum karena pengaduan atau pelaporan palsu yang diatur dalam Pasal 220 KUHP atau Pasal 361 UU 1/2023.Selanjutnya jika tindakan memberikan keterangan palsu dilakukan di atas sumpah, yang bersangkutan dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHP atau Pasal 291 jo. Pasal 373 UU 1/2023.Baca juga: Pasal 242 KUHP tentang Pernyataan Sumpah Palsu Contoh PutusanMengenai tindakan merekayasa kronologi tindak pidana, kami akan mencontohkan dalam Putusan PT Pontianak No. 37/PID/2019/PT PTK. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang diperintahkan oleh ayahnya melakukan penipuan terkait laporan palsu atas hilangnya motor milik sepupu terdakwa seolah-olah menjadi korban begal. Padahal sebenarnya motor tersebut masih aman berada pada kediaman teman sepupu terdakwa (hal. 3).Atas tindakannya, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat laporan palsu” berdasarkan Pasal 220 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa divonis pidana penjara selama tiga bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir (hal. 7).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991.S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[3] S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 134Tagstindak pidanaketerangan palsulaporan polisipengaduan

Seorang korban penganiayaan telah mengadukan tindak pidana yang menimpa dirinya. Namun dalam menyampaikan kronologi kejadian kepada pihak kepolisian, korban tersebut merekayasa kronologi tindak pidana yang sama sekali tidak pernah terjadi. Apakah korban tersebut dapat dikenakan sanksi hukum karena memberikan keterangan palsu? Mohon jawabannya.

Pada dasarnya tindakan merekayasa kronologi tindak pidana kepada pihak kepolisian merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru. Lantas, bagaimana jeratan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang merekayasa kronologi tindak pidana?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Bolehkah Saksi Meminta Dokumen Penghentian Penyidikan atau Penuntutan?29 Jul 2020Pemanggilan Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana ITE07 Sep 2018Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana12 Jan 2024Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan27 Jan 2022Bolehkah Saksi Meminta Dokumen Penghentian Penyidikan atau Penuntutan?29 Jul 2020Pemanggilan Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana ITE07 Sep 2018Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-jika-merekayasa-kronologi-tindak-pidana-lt53e5568e92f83/

Jerat Pasal Jika Merekayasa Kronologi Tindak Pidana

pages/13/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ](/klinik/a/beda-penyelidikan-dan-penyidikan-lt51a4a954b6d2d/)  12 Jan 2024 [ #### Mengenal Pra Rekonstruksi, Rekonstruksi, dan Konfrontasi dalam Penyidikan ](/klinik/a/mengenal-pra-rekonstruksi--rekonstruksi--dan-konfrontasi-dalam-penyidikan-lt61bb42348fb82/)  27 Jan 2022 [ #### Bolehkah Saksi Meminta Dokumen Penghentian Penyidikan atau Penuntutan? ](/klinik/a/bolehkah-saksi-meminta-dokumen-penghentian-penyidikan-atau-penuntutan-lt58eefa254862a/)  29 Jul 2020 [ #### Pemanggilan Ahli dalam Penyidikan Tindak Pidana ITE ](/klinik/a/pemanggilan-ahli-dalam-penyidikan-tindak-pidana-ite-lt5b710e836c4ff/)  07 Sep 2018 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Sanksi Jika Merekayasa Kronologi Tindak Pidana_ yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Agustus 2014.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Laporan atau Pengaduan Palsu** Perlu diketahui bahwa tindakan merekayasa kronologi tindak pidana kepada pihak kepolisian pada dasarnya dapat dihukum pidana karena melanggar ketentuan dalam [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut: **Pasal 220 KUHP** **Pasal 361 UU 1/2023** Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, **padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, **padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[2\]](#_ftn2) Adapun **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 173) mengatakan bahwa sengaja mengajukan pemberitahuan palsu misalnya seorang istri karena takut kalah main, sehingga ia menggadaikan perhiasannya sendiri, kemudian mengatakan pada suaminya bahwa ia telah kecurian serta untuk menguatkan itu ia mengajukan juga pemberitahuan pada polisi, bahwa ia kecurian. Lebih lanjut Soesilo mengatakan bahwa isi pemberitahuan itu harus suatu peristiwa pidana, misalnya kecurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Jika bukan peristiwa pidana tidak dapat dikenakan Pasal 220 KUHP atau Pasal 361 UU 1/2023. Hal serupa juga dijelaskan oleh **S.R. Sianturi**, dalam bukunya _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_ (hal. 132) mengenai unsur kesengajaan yang dirumuskan dengan “padahal diketahuinya”. Adapun yang termasuk dalam cakupan unsur kesengajaan hanyalah bahwa hal itu tidak dilakukan. Dalam hal ini pelaku menyadari bahwa tindakan itu tidak pernah terjadi, selain itu petindak tidak disyaratkan harus mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Masih dalam bukunya, Sianturi juga menjelaskan bahwa laporan/pengaduan itu harus diberikan kepada penguasa yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan.[\[3\]](#_ftn3) Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 361 UU 1/2023, ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dikenal sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Perlu diketahui bahwa yang dilaporkan atau diadukan adalah terjadinya tindak pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, jika korban penganiayaan tersebut melaporkan peristiwa yang dialaminya, akan tetapi kronologi kejadian tersebut ia rekayasa, maka ia dapat dihukum karena pengaduan atau pelaporan palsu yang diatur dalam Pasal 220 KUHP atau Pasal 361 UU 1/2023. Selanjutnya jika tindakan memberikan keterangan palsu dilakukan di atas sumpah, yang bersangkutan dapat dijerat dengan **Pasal 242 KUHP atau Pasal 291 _jo_. Pasal 373 UU 1/2023**. Baca juga: **[Pasal 242 KUHP tentang Pernyataan Sumpah Palsu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-242-kuhp-tentang-pernyataan-sumpah-palsu-lt665998103dad1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pernyataan_sumpah_palsu)** ### **Contoh Putusan** Mengenai tindakan merekayasa kronologi tindak pidana, kami akan mencontohkan dalam **[Putusan PT Pontianak No. 37/PID/2019/PT PTK](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/16e6786d24a4a971c5fbf33f1b690450.html)**. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang diperintahkan oleh ayahnya melakukan penipuan terkait laporan palsu atas hilangnya motor milik sepupu terdakwa seolah-olah menjadi korban begal. Padahal sebenarnya motor tersebut masih aman berada pada kediaman teman sepupu terdakwa (hal. 3). Atas tindakannya, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuat laporan palsu” berdasarkan **Pasal 220 _jo._ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Terdakwa divonis pidana penjara selama tiga bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir (hal. 7). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, Bogor: Politeia, 1991. 2. S.R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya._ Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) S.R. Sianturi. _Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya_. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 134 Tags ---- [tindak pidana](/tag/tindak-pidana) [keterangan palsu](/tag/keterangan-palsu) [laporan polisi](/tag/laporan-polisi) [pengaduan](/tag/pengaduan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi08 Mei 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Bolehkah Melakukan Aborsi karena Incest?29 Nov 2023Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Isi Pasal 347 dan 348 KUHPMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi kedua pasal tersebut:          Pasal 347Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 348Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Unsur Pasal 347 dan 348 KUHPDari bunyi Pasal 347 ayat (1) KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur:barang siapa;dengan sengaja;menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP, perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri dan tanpa persetujuannya.Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 346 KUHP, di mana pelakunya dapat wanita yang mengandung itu sendiri maupun wanita yang mengandung menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya.Pada tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam Pasal 347 KUHP, wanita yang mengandung itu tidak dapat dipidana, karena wanita yang sedang mengandung itu tidak berperan sebagai pelaku.[1]Sedangkan dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP, tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita adalah dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut. Artinya, dalam pasal ini yang harus dibuktikan adalah apakah gugurnya atau matinya kandungan wanita itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak?Jadi dalam hal ini, wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP.[2]Baca juga: Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi Bunyi Pasal 464 UU 1/2023Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, tindak pidana tentang orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan diatur dalam Pasal 464 sebagai berikut:Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atautanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.Untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai hukum aborsi di Indonesia, Anda dapat membaca Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini Hukumnya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIMarlisa Frisilia Saada. Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. Lex Crimen, Vol. VI/No. 6/Ags/2017;Tongat. Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 2003.[1] Marlisa Frisilia Saada. Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. Lex Crimen, Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hal. 49[2] Tongat. Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 62[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tagsaborsikuhppotd

Pasal 347 KUHP mengatur tentang apa? Apakah benar Pasal 347 KUHP mengatur tentang orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 347 KUHP? Selain itu, dalam KUHP baru, orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan diatur dalam pasal berapa?

Dalam KUHP lama, tindak pidana menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 464. Apa sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi08 Mei 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Bolehkah Melakukan Aborsi karena Incest?29 Nov 2023Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023 Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi08 Mei 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Bolehkah Melakukan Aborsi karena Incest?29 Nov 2023Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-347-kuhp-orang-yang-melakukan-aborsi-terhadap-perempuan-lt66515e8f1c5b4/

Jerat Pasal 347 KUHP: Orang yang Melakukan Aborsi terhadap Perempuan

pages/13/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi ](/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pasangan-yang-mencoba-aborsi-lt5085e5fbe5e81/)  08 Mei 2024 [ #### Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi ](/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/)  31 Jan 2024 [ #### Bolehkah Melakukan Aborsi karena _Incest_? ](/klinik/a/bolehkah-melakukan-aborsi-karena-iincest-i-lt5183077cb15cf/)  29 Nov 2023 [ #### Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan ](/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan-lt5a152c3faed27/)  02 Okt 2023 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 347 dan 348 KUHP** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tindak pidana menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita diatur dalam **Pasal 347 dan Pasal 348** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi kedua pasal tersebut:           **Pasal 347** 1. _Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita **tanpa persetujuannya**, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun._ 2. _Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun._ **Pasal 348** 1. _Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita **dengan persetujuannya**, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan._ 2. _Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun._ ### **Unsur Pasal 347 dan 348 KUHP** Dari bunyi **Pasal 347 ayat (1) KUHP** di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur: 1. barang siapa; 2. dengan sengaja; 3. menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita **tanpa persetujuannya**. Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP, perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri dan tanpa persetujuannya. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam [**Pasal 346 KUHP**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_346_kuhp_aborsi), di mana pelakunya dapat wanita yang mengandung itu sendiri maupun wanita yang mengandung menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya. Pada tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam Pasal 347 KUHP, wanita yang mengandung itu tidak dapat dipidana, karena wanita yang sedang mengandung itu tidak berperan sebagai pelaku.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan dalam **Pasal 348 ayat (1) KUHP**, tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita adalah **dengan persetujuan** wanita yang mengandung tersebut. Artinya, dalam pasal ini yang harus dibuktikan adalah apakah gugurnya atau matinya kandungan wanita itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak? Jadi dalam hal ini, wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP.[\[2\]](#_ftn2) Baca juga: [**Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pasangan-yang-mencoba-aborsi-lt5085e5fbe5e81/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasangan_aborsi) ### **Bunyi Pasal 464 UU 1/2023** Sedangkan dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[3\]](#_ftn3) yaitu tahun 2026, tindak pidana tentang orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan diatur dalam **Pasal 464** sebagai berikut: 1. _Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:_ 1. **_dengan persetujuan perempuan_** _tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau_ 2. **_tanpa persetujuan perempuan_** _tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun._ 2. _Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun._ 3. _Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun._ Untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai hukum aborsi di Indonesia, Anda dapat membaca [**Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/disuruh-aborsi-oleh-calon-mertua-lt63ed3af8475c9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=disuruh_aborsi). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- 1. Marlisa Frisilia Saada. _Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP_. Lex Crimen, Vol. VI/No. 6/Ags/2017; 2. Tongat. _Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana_. Jakarta: Djambatan, 2003. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Marlisa Frisilia Saada. _Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP_. Lex Crimen, Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hal. 49 [\[2\]](#_ftnref2) Tongat. _Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana_. Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 62 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  Tags ---- [aborsi](/tag/aborsi) [kuhp](/tag/kuhp) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITHukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Hukumnya Spill Nama Orang Pakai Inisial di Media Sosial01 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pencemaran Nama Baik (Pengaduan Fitnah) yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Agustus 2010.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Jerat Pasal Pencemaran Nama BaikMenurut The Law Dictionary, pencemaran nama baik (defamation) adalah perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Di Indonesia, seseorang bisa dituntut karena pencemaran nama baik jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal KUHP atau UU 1/2023 yang disebutkan dalam artikel Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik.Selain itu, pelaku pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dijerat dengan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.Disamping tuntutan pidana, perbuatan pencemaran nama baik/penghinaan juga bisa digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1372-1380 KUH Perdata. Gugatan perdata bisa ditempuh jika korban penghinaan menghendaki ganti kerugian atau permintaan maaf oleh pelaku.Dalam praktik bisa saja pelaku perbuatan pencemaran nama baik atau pengihaan diperkarakan secara bersamaan antara pidana dengan gugatan perdata. Hal ini pernah terjadi dalam kasus pencemaran nama baik dalam perkara pidana, Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan sanksi 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Sedangkan dalam perkara perdatanya, Putusan MA No. 300.K/Pdt/2010 membebaskan terdakwa dari tuntutan ganti kerugian.[1] Terkait dengan dua putusan yang bertentangan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dan ahkirnya Putusan MA No. 225 PK/PID.SUS/2011 membatalkan Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010.Pengajuan tuntutan pencemaran nama baik harus disertai kebijakan berdasarkan pertimbangan yang utuh. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia tampak fenomena delik pencemaran nama baik bisa dimanfaatkan oleh pihak yang powerful untuk menekan pihak yang lebih lemah posisi tawarnya. Di kalangan aktivis HAM sering mempertentangkan keberadaan delik pencemaran nama baik dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang demokratis.[2] Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.Dengan demikian melaporkan peristiwa pidana merupakan:Hak bagi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 108 ayat (1) KUHAP).Kewajiban, bagi:Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (Pasal 108 ayat (2) KUHAP);Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 108 ayat (3) KUHAP).Setelah laporan diterima oleh penyelidik atau penyidik dan apabila selanjutnya proses pemeriksaan berlanjut pada tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusan. Ada tiga kemungkinan putusan hakim:[3]Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);Jika perbuatan terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).Jika perbuatan yang didakwakan pada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).Jadi bisa saja terjadi bahwa apa yang dilaporkan oleh seseorang ternyata tidak terbukti, dan berakibat diterbitkannya putusan bebas. Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat pada prinsipnya tindakan melaporkan seseorang atas dugaan terlibat pada peristiwa tindak pidana, adalah hak yang dilindungi undang-undang. Bahkan untuk tindak pidana tertentu dan bagi pegawai negeri melaporkan tindak pidana yang diketahui merupakan kewajiban. Dengan demikian, sebuah laporan yang dilandasi oleh iktikad baik, sekalipun dalam persidangan ternyata tidak terbukti, bukanlah merupakan pencemaran nama baik karena dalam hal ini tidak terdapat unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (terlapor).Pengecualian dari prinsip tersebut adalah apabila dalam membuat laporan, seseorang (pelapor) memiliki niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik terlapor dengan sengaja mengajukan laporan palsu. Jika terjadi demikian, pelapor harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur pasal pencemaran nama baik.Pelapor dalam penyelesaian perkara pidana juga dilindungi oleh undang-undang. Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014, mengatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.Pasal 310 ayat (3) KUHP mengatur bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Peran pelapor dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dan bekerjanya sistem peradilan sangatlah penting. Laporan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan untuk kepentingan umum berkaitan dengan penanggulangan kejahatan.Jadi, pada prinsipnya laporan merupakan hak atau kewajiban seseorang (pelapor) yang dilindungi hukum, sehingga tidak dapat dituntut balik baik secara pidana maupun perdata sekalipun laporannya tidak terbukti. Dikecualikan dari prinsip tersebut jika laporan diajukan tidak dengan iktikad baik. Misalnya pelapor sengaja membuat laporan palsu untuk merusak reputasi orang lain (terlapor). Jika benar demikian, seseorang yang dirugikan (terlapor) bisa menuntut si pelaku pembuat laporan palsu, dengan harus mempersiapkan bukti yang kuat guna pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 300.K/Pdt/2010;Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pid.Sus/2010;Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011. REFERENSIAl. Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Yogyakarta: UAJY, 2011;Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik, Yogyakarta: Suluh Media, 2022;Yesuneh Aweke Kabtiyemer, Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression, Beijing Law Review Vol. 09 No. 03, 2018;The Law Dictionary, yang diakses pada 21 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.[1] Al. Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Yogyakarta: UAJY, 2011, hal. 333-334[2] Yesuneh Aweke Kabtiyemer, Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression, Beijing Law Review Vol. 09 No. 03, 2018[3] Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik, Yogyakarta: Suluh Media, 2022, hal 264-266Tagsterdakwapencemaran nama baikpenghinaankuhp

Seseorang melaporkan terjadinya suatu peristiwa kemudian perkaranya ditindaklanjuti oleh kepolisian sampai kemudian disidangkan akan tetapi dalam putusan menyatakan terdakwa tersebut bebas. Pertanyaan saya apakah kemudian terdakwa yang dinyatakan bebas tersebut dapat menuntut kembali kepada si pelapor dalam perkara pencemaran nama baik?

Pada prinsipnya tindakan melaporkan seseorang atas dugaan terlibat pada peristiwa tindak pidana, adalah hak yang dilindungi undang-undang. Sehingga, sebuah laporan yang dilandasi oleh iktikad baik, sekalipun dalam persidangan ternyata tidak terbukti, bukanlah merupakan pencemaran nama baik karena dalam hal ini tidak terdapat unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (terlapor). Apa dasar hukumnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Hukumnya Spill Nama Orang Pakai Inisial di Media Sosial01 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum16 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Hukumnya Spill Nama Orang Pakai Inisial di Media Sosial01 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-terdakwa-yang-dibebaskan-menuntut-balik-pelapor-lt4c3e60a54d915/

Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?

pages/19/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum ](/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-terhadap-badan-hukum-lt634d2c840ebf5/)  16 Apr 2024 [ #### Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik? ](/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/)  02 Apr 2024 [ #### Hukumnya _Spill_ Nama Orang Pakai Inisial di Media Sosial ](/klinik/a/hukumnya-spill-nama-orang-pakai-inisial-di-media-sosial-lt4fb7a3a402ebc/)  01 Apr 2024 [ #### Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 ](/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/)  28 Mar 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** _**Pencemaran Nama Baik (Pengaduan Fitnah)**_ **yang dibuat oleh [Shanti Rachmadsyah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/shanti-rachmadsyah--sh-lt4b9a1eb24a495/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Agustus 2010.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Jerat Pasal Pencemaran Nama Baik** Menurut _[The Law Dictionary](https://thelawdictionary.org/defamation/)_, pencemaran nama baik (_defamation_) adalah perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Di Indonesia, seseorang bisa dituntut karena pencemaran nama baik jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal KUHP atau UU 1/2023 yang disebutkan dalam artikel **[Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbuatan_pencemaran_nama_baik)**. Selain itu, pelaku pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dijerat dengan **Pasal 27A _jo._ Pasal 45 ayat (4) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Disamping tuntutan pidana, perbuatan pencemaran nama baik/penghinaan juga bisa digugat secara perdata berdasarkan **Pasal 1372-1380 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Gugatan perdata bisa ditempuh jika korban penghinaan menghendaki ganti kerugian atau permintaan maaf oleh pelaku. Dalam praktik bisa saja pelaku perbuatan pencemaran nama baik atau pengihaan diperkarakan secara bersamaan antara pidana dengan gugatan perdata. Hal ini pernah terjadi dalam kasus pencemaran nama baik dalam perkara pidana, **Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010** menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan sanksi 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Sedangkan dalam perkara perdatanya, **Putusan MA No. 300.K/Pdt/2010** membebaskan terdakwa dari tuntutan ganti kerugian.[\[1\]](#_ftn1) Terkait dengan dua putusan yang bertentangan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dan ahkirnya **Putusan MA No. 225 PK/PID.SUS/2011** membatalkan Putusan MA No. 882.K/Pid.Sus/2010. Pengajuan tuntutan pencemaran nama baik harus disertai kebijakan berdasarkan pertimbangan yang utuh. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia tampak fenomena delik pencemaran nama baik bisa dimanfaatkan oleh pihak yang _powerful_ untuk menekan pihak yang lebih lemah posisi tawarnya. Di kalangan aktivis HAM sering mempertentangkan keberadaan delik pencemaran nama baik dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat yang demokratis.[\[2\]](#_ftn2) ### **Bisakah Terdakwa yang Dibebaskan Menuntut Balik Pelapor?** Menurut **Pasal 1 butir 24 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian melaporkan peristiwa pidana merupakan: 1. **Hak** bagi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (**Pasal 108 ayat (1) KUHAP**). 2. **Kewajiban**, bagi: 1. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (**Pasal 108 ayat (2) KUHAP**); 2. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (**Pasal 108 ayat (3) KUHAP**). Setelah laporan diterima oleh penyelidik atau penyidik dan apabila selanjutnya proses pemeriksaan berlanjut pada tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusan. Ada tiga kemungkinan putusan hakim:[\[3\]](#_ftn3) 1. Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka hakim akan menjatuhkan **putusan berupa pemidanaan** (**Pasal 193 ayat (1) KUHAP**); 2. Jika perbuatan terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan **putusan lepas dari segala tuntutan hukum** (**Pasal 191 ayat (2) KUHAP**). 3. Jika perbuatan yang didakwakan pada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim akan menjatuhkan **putusan bebas** (**Pasal 191 ayat (1) KUHAP**). Jadi bisa saja terjadi bahwa apa yang dilaporkan oleh seseorang ternyata tidak terbukti, dan berakibat diterbitkannya putusan bebas. Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat pada prinsipnya tindakan melaporkan seseorang atas dugaan terlibat pada peristiwa tindak pidana, adalah hak yang dilindungi undang-undang. Bahkan untuk tindak pidana tertentu dan bagi pegawai negeri melaporkan tindak pidana yang diketahui merupakan kewajiban. Dengan demikian, sebuah laporan yang dilandasi oleh iktikad baik, sekalipun dalam persidangan ternyata tidak terbukti, bukanlah merupakan pencemaran nama baik karena dalam hal ini tidak terdapat unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (terlapor). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah apabila dalam membuat laporan, seseorang (pelapor) memiliki niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik terlapor dengan sengaja mengajukan laporan palsu. Jika terjadi demikian, pelapor harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur pasal pencemaran nama baik. Pelapor dalam penyelesaian perkara pidana juga dilindungi oleh undang-undang. **Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014**, mengatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. **Pasal 310 ayat (3) [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** mengatur bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Peran pelapor dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dan bekerjanya sistem peradilan sangatlah penting. Laporan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan untuk kepentingan umum berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Jadi, pada prinsipnya laporan merupakan hak atau kewajiban seseorang (pelapor) yang dilindungi hukum, sehingga tidak dapat dituntut balik baik secara pidana maupun perdata sekalipun laporannya tidak terbukti. Dikecualikan dari prinsip tersebut jika laporan diajukan tidak dengan iktikad baik. Misalnya pelapor sengaja membuat laporan palsu untuk merusak reputasi orang lain (terlapor). Jika benar demikian, seseorang yang dirugikan (terlapor) bisa menuntut si pelaku pembuat laporan palsu, dengan harus mempersiapkan bukti yang kuat guna pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25992/node/650/uu-no-13-tahun-2006-perlindungan-saksi-dan-korban?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2006) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54535a1cedd5c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_2014) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2008) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) PUTUSAN ------- 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 300.K/Pdt/2010; 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pid.Sus/2010; 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011. REFERENSI --------- 1. Al. Wisnubroto, _Konsep Hukum Pidana Telematika_, Yogyakarta: UAJY, 2011; 2. Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, _Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik,_ Yogyakarta: Suluh Media, 2022; 3. Yesuneh Aweke Kabtiyemer, _[Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression](https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=87232)_, _Beijing Law Review_ Vol. 09 No. 03, 2018; 4. _[The Law Dictionary](https://thelawdictionary.org/defamation/)_, yang diakses pada 21 Mei 2024, pukul 15.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Al. Wisnubroto, _Konsep Hukum Pidana Telematika_, Yogyakarta: UAJY, 2011, hal. 333-334 [\[2\]](#_ftnref2) Yesuneh Aweke Kabtiyemer, _[Defamation Law in Ethiopia: The Interplay between the Right to Reputation and Freedom of Expression](https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=87232)_, _Beijing Law Review_ Vol. 09 No. 03, 2018 [\[3\]](#_ftnref3) Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, _Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi & Praktik_, Yogyakarta: Suluh Media, 2022, hal 264-266 Tags ---- [terdakwa](/tag/terdakwa) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [penghinaan](/tag/penghinaan) [kuhp](/tag/kuhp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pada 14 Agustus 2019.KLINIK TERKAITDapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah?02 Agt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri23 Apr 2019Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis?10 Jan 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Hukum Penerapan UKTDalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”) di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  telah diatur mengenai penerapan Uang Kuliah Tunggal (“UKT”) berdasarkan Permendikbusristek 2/2024.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek 2/2024, UKT artinya biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.Terkait penghitungan besarnya penetapan UKT, wajib memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal (“BKT”), yaitu keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di PTN.[1] Lalu, merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024, BKT digunakan sebagai dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap program studi pada setiap program pendidikan tinggi.Kemudian, menurut Pasal 10 Permendikbudristek 2/2024, tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN.Peninjauan Kembali UKT MahasiswaAdapun pemimpin PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi mahasiswa. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan jika terdapat:[2]perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; dan/atauketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.Perubahan kemampuan ekonomi yang dimaksud ditindaklanjuti dengan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Lalu, pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT. Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.[3]Kemudian, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:[4]tarif dan kelompok UKT tetap;penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; ataupemberian keringanan UKT, berupa pembayaran UKT secara mengangsur atau pembebasan sementara UKT.Kewajiban Pembayaran UKT MahasiswaMenjawab pertanyaan Anda yang pertama, pemberlakuan sistem UKT bagi mahasiswa PTN ini tidak sekaligus menutup keseluruhan biaya mahasiswa selama menjalankan studi, karena terdapat biaya mahasiswa yang tidak ditanggung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024, pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk:biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;biaya asrama mahasiswa; dankegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.Kemudian, mengenai pembayaran UKT bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (“SKS”) dan hanya tinggal menempuh ujian sidang skripsi, tetap diwajibkan untuk membayar UKT namun dengan pengurangan pembayaran. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Permendikbudristek 2/2024 yang berbunyi:PTN memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.Adapun menurut Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024, mahasiswa yang memenuhi persyaratan meliputi mahasiswa yang:paling rendah semester 9 pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 SKS; ataupaling rendah semester 7 pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 SKS.Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 SKS, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024 dapat menggenapi sampai dengan 6 SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.[5]Adapun pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% dari besaran UKT.[6]Dengan demikian, jika memenuhi persyaratan tertentu, terhadap mahasiswa yang tinggal menempuh ujian sidang skripsi tetap diwajibkan untuk membayar UKT hingga selesai masa studi atau dinyatakan lulus. Namun, mahasiswa yang bersangkutan diberikan pengurangan pembayaran UKT sebesar maksimal 50%.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.[1] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Permendikbudristek 2/2024”)[2] Pasal 17 Permendikbudristek 2/2024[3] Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Permendikbudristek 2/2024[4] Pasal 18 ayat (4) dan (5) Permendikbudristek 2/2024[5] Pasal 13 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024[6] Pasal 13 ayat (4) Permendikbudristek 2/2024Tagsperguruan tinggimahasiswapembayaranbiayakuliahuktuang kuliah tunggal

Saya ingin bertanya mengenai UKT. Pertama, UKT artinya apa, dan UKT yang dibayarkan selama masa studi pada jenjang pendidikan Strata-1 diperuntukkan untuk apa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kedua, apakah mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (SKS) namun belum melaksanakan ujian sidang skripsi tetap wajib membayar UKT per semesternya?

Uang Kuliah Tunggal atau UKT artinya biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lantas, pengenaan tarif UKT diperuntukkan untuk apa? Apakah mahasiswa yang tinggal melaksanakan ujian skripsi tetap diwajibkan membayar UKT? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah?02 Agt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri23 Apr 2019Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis?10 Jan 2019Dapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah?02 Agt 2023Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor22 Jul 2019Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri23 Apr 2019Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis?10 Jan 2019Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-pembayaran-uang-kuliah-tunggal-lt5d4da895c7599/

Kewajiban Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

pages/19/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan dipublikasikan pada 14 Agustus 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah? ](/klinik/a/dapatkah-wna-menjadi-penerjemah-tersumpah-lt5c8a04d162c86/)  02 Agt 2023 [ #### Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor ](/klinik/a/jika-mahasiswa-diberhentikan-studi-tanpa-sk-rektor-lt5c32d731f34a3/)  22 Jul 2019 [ #### Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri ](/klinik/a/sanksi-membeli-gelar-akademik-pada-perguruan-tinggi-negeri-lt5cb3ff4dc72f5/)  23 Apr 2019 [ #### Bolehkah Gaji Dosen Dipotong karena Acara Dies Natalis? ](/klinik/a/bolehkah-gaji-dosen-dipotong-karena-acara-dies-natalis-lt5c2c21150ed2f/)  10 Jan 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Hukum Penerapan UKT** Dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (“PTN”) di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  telah diatur mengenai penerapan **Uang Kuliah Tunggal (“UKT”)** berdasarkan **[Permendikbusristek 2/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66449214b1b6f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_2_2024)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam **Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek 2/2024**, UKT artinya biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Terkait penghitungan besarnya penetapan UKT, wajib memperhatikan **Biaya Kuliah Tunggal (“BKT”)**, yaitu keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di PTN.[\[1\]](#_ftn1) Lalu, merujuk pada **Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024**, BKT digunakan sebagai dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap program studi pada setiap program pendidikan tinggi. Kemudian, menurut **Pasal 10 Permendikbudristek 2/2024**, tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN. ### **Peninjauan Kembali UKT Mahasiswa** Adapun pemimpin PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi mahasiswa. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan jika terdapat:[\[2\]](#_ftn2) 1. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; dan/atau 2. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Perubahan kemampuan ekonomi yang dimaksud ditindaklanjuti dengan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Lalu, pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT. Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:[\[4\]](#_ftn4) 1. tarif dan kelompok UKT tetap; 2. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau 3. pemberian keringanan UKT, berupa pembayaran UKT secara mengangsur atau pembebasan sementara UKT. ### **Kewajiban Pembayaran UKT Mahasiswa** Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, pemberlakuan sistem UKT bagi mahasiswa PTN ini tidak sekaligus menutup keseluruhan biaya mahasiswa selama menjalankan studi, karena terdapat biaya mahasiswa yang tidak ditanggung. Berdasarkan **Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024**, pengenaan tarif UKT tidak termasuk untuk: 1. biaya mahasiswa yang bersifat pribadi; 2. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa; 3. biaya asrama mahasiswa; dan 4. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Kemudian, mengenai pembayaran UKT bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sesuai capaian Satuan Kredit Semester (“SKS”) dan hanya tinggal menempuh ujian sidang skripsi, tetap diwajibkan untuk membayar UKT namun dengan pengurangan pembayaran. Hal ini dinyatakan dalam **Pasal 13 ayat (1) Permendikbudristek 2/2024** yang berbunyi: _PTN memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan._ Adapun menurut **Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024**, mahasiswa yang memenuhi persyaratan meliputi mahasiswa yang: 1. paling rendah semester 9 pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 SKS; atau 2. paling rendah semester 7 pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 SKS. Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 SKS, mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024 dapat menggenapi sampai dengan 6 SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.[\[5\]](#_ftn5) Adapun pengurangan pembayaran UKT diberikan paling banyak 50% dari besaran UKT.[\[6\]](#_ftn6) Dengan demikian, jika memenuhi persyaratan tertentu, terhadap mahasiswa yang tinggal menempuh ujian sidang skripsi tetap diwajibkan untuk membayar UKT hingga selesai masa studi atau dinyatakan lulus. Namun, mahasiswa yang bersangkutan diberikan pengurangan pembayaran UKT sebesar maksimal 50%. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66449214b1b6f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_2_2024). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 4 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66449214b1b6f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_2_2024)[Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66449214b1b6f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendikbudristek_2_2024) (“Permendikbudristek 2/2024”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 17 Permendikbudristek 2/2024 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Permendikbudristek 2/2024 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 18 ayat (4) dan (5) Permendikbudristek 2/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 13 ayat (3) Permendikbudristek 2/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 13 ayat (4) Permendikbudristek 2/2024 Tags ---- [perguruan tinggi](/tag/perguruan-tinggi) [mahasiswa](/tag/mahasiswa) [pembayaran](/tag/pembayaran) [biaya](/tag/biaya) [kuliah](/tag/kuliah) [ukt](/tag/ukt) [uang kuliah tunggal](/tag/uang-kuliah-tunggal)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 6 Mei 2021 dan dimutakhirkan pertama kali pada 27 Desember 2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.PHK karena SakitPada dasarnya, peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.[1]Berdasarkan ketentuan larangan PHK karena sakit tersebut, larangan PHK karyawan yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus) terbatas hanya dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Dengan kata lain, pada bulan ke-13, pengusaha dapat melakukan PHK.Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf m UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan.Hak Pekerja yang Di-PHKApa saja hak-hak pekerja yang di-PHK karena sakit? Ketentuan Pasal 55 PP 35/2021 menerangkan bahwa jika terjadi PHK, pekerja yang bersangkutan berhak atas 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya dapat Anda simak dalam artikel Begini Cara Menghitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja.Di sisi lain, jika dikaitkan dengan pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh (karyawan) tidak melakukan pekerjaan atau yang dikenal dengan prinsip no work no pay.Namun, dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya jo. Pasal 40 ayat (3) huruf a PP Pengupahan, pekerja dikecualikan dari prinsip no work no pay tersebut jika ia sakit menurut keterangan dokter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.Artinya, jika sakit, pekerja harus tetap dibayar upahnya sepanjang sakitnya disertai dengan surat keterangan dokter. Jika tidak disertai surat keterangan dokter, maka tetap diperlakukan no work no pay dan bahkan dapat dilakukan tindakan indisipliner.Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ialah sebagai berikut:[2]4 bulan pertama, 100% dari upah;4 bulan kedua, 75% dari upah;4 bulan ketiga, 50% dari upah;bulan selanjutnya sebelum PHK dilakukan, 25% dari upah.Menjawab pertanyaan Anda, kami tegaskan bahwa jika yang bersangkutan tidak dapat masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter yang berwenang, maka ia tidak dapat di-PHK sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.Namun, jika yang bersangkutan sakit dan tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Jika ia mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis,[3] dapat dilakukan PHK sebagaimana yang telah dijelaskan.Demikian jawaban dari kami terkait PHK karena sakit sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.[1] Pasal 81 angka 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan[3] Lihat Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf j UU KetenagakerjaanTagspesangonuu cipta kerjauu ketenagakerjaanphksakit

Saya minta penjelasan mengenai karyawan yang tidak masuk kerja oleh karena sakit namun tidak mengirimkan surat dokter. Apakah karyawan tersebut bisa di-PHK karena sakit atau tidak? Mohon petunjuk dan penjelasannya. Terima kasih.

Jika pekerja tidak masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter, maka ia tidak dapat diputus hubungan kerjanya sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Tapi, jika tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Pekerja yang mangkir bisa diputus hubungan kerjanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/phk-karena-sakit-lt51aebde18c8d0/

Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter

pages/20/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter_ yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 6 Mei 2021 dan dimutakhirkan pertama kali pada 27 Desember 2022.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **PHK karena Sakit** Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.[\[1\]](#_ftn1) Berdasarkan ketentuan larangan PHK karena sakit tersebut, larangan PHK karyawan yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus) terbatas hanya dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Dengan kata lain, pada bulan ke-13, pengusaha dapat melakukan PHK. Hal ini juga ditegaskan dalam **Pasal 81 angka 45** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru **Pasal 154A ayat (1) huruf m** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. ### **Hak Pekerja yang Di-PHK** Apa saja hak-hak pekerja yang di-PHK karena sakit? Ketentuan **Pasal 55** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** menerangkan bahwa jika terjadi PHK, pekerja yang bersangkutan berhak atas 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Adapun besarannya dapat Anda simak dalam artikel **[Begini Cara Menghitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pesangon-lt515b7ec90fe0c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_hitung_pesangon)**. Di sisi lain, jika dikaitkan dengan pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, **Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh (karyawan) tidak melakukan pekerjaan atau yang dikenal dengan prinsip _no work no pay_. Namun, dalam **Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan** beserta penjelasannya _jo_. **Pasal 40 ayat (3) huruf a** [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021), pekerja dikecualikan dari prinsip _no work no pay_ tersebut jika ia sakit menurut keterangan dokter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Artinya, jika sakit, pekerja harus tetap dibayar upahnya sepanjang sakitnya disertai dengan surat keterangan dokter. Jika tidak disertai surat keterangan dokter, maka tetap diperlakukan _no work no pay_ dan bahkan dapat dilakukan tindakan indisipliner. Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ialah sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. 4 bulan pertama, 100% dari upah; 2. 4 bulan kedua, 75% dari upah; 3. 4 bulan ketiga, 50% dari upah; 4. bulan selanjutnya sebelum PHK dilakukan, 25% dari upah. Menjawab pertanyaan Anda, kami tegaskan bahwa jika yang bersangkutan tidak dapat masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter yang berwenang, maka ia tidak dapat di-PHK sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Namun, jika yang bersangkutan sakit dan tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Jika ia mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis,[\[3\]](#_ftn3) dapat dilakukan PHK sebagaimana yang telah dijelaskan. Demikian jawaban dari kami terkait PHK karena sakit sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023). [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 43 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Lihat Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf j UU Ketenagakerjaan Tags ---- [pesangon](/tag/pesangon) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan) [phk](/tag/phk) [sakit](/tag/sakit)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian CessieCessie berasal dari kata “credere” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya kepada orang lain.[1] Cessie juga dikenal sebagai cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud Pasal 613 KUH Perdata.[2] Namun, kata cessie sendiri tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan istilah cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi.Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata adalah sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.Kemudian, menurut Subekti, cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan ke kreditur baru.[3]Lebih lanjut, untuk mengalihkan tagihan atas nama dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. Pada cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie maka levering (perolehan hak milik) telah selesai.[4]Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 613 KUH Perdata, agar perjanjian pengalihan piutang ini mempunyai akibat hukum kepada si berutang, maka pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur lama dengan kreditur baru harus diberitahukan atau disetujui oleh debitur.Baca juga: Dasar Hukum Cessie dan PenjelasannyaCessie Terhadap Hak Tanggungan dalam KepailitanMenjawab pertanyaan Anda mengenai akibat cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan, pada dasarnya terdapat beberapa pasal dalam UU KPKPU yang perlu diperhatikan, antara lain:Pasal 1 angka (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.Pasal 1 angka (5)Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.Pasal 26 ayat (1)Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dari bunyi pasal-pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai peran penting kurator dalam proses kepailitan, sehingga kurator dituntut untuk bersikap independen dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanganan proses kepailitan tersebut.Kemudian, berdasarkan praktik kami, dalam perkara kepailitan sering dijumpai kreditur yang telah mengalihkan piutangnya melalui cessie, sehingga kurator dalam kepailitan harus secara cermat melihat proses peralihan piutang (cessie) tersebut, yaitu apakah telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.Adapun dalam Pasal 102 UU KPKPU ditegaskan bahwa:Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.Bila kita cermati, pasal di atas mengharuskan kurator menentukan sifat tagihan dari masing-masing kreditur sehingga terhadap kreditur yang melakukan pengalihan piutang melalui cessie, kurator juga harus cermat dalam menentukan sifat tagihan bagi penerima cessie tersebut. Dalam praktiknya sering terjadi bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga (cessionaris) dimana dalam perjanjian kredit yang dialihkan tersebut terdapat juga perjanjian pemberian jaminan.Lebih lanjut, Pasal 16 UU 4/1996 telah mengatur mengenai peralihan piutang melalui cessie yang dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian pemberian jaminan berupa hak tanggungan yaitu:Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.Beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan.Pendaftaran beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kantor pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.Beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Dari Pasal 16 ayat (1) UU 4/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa UU 4/1996 telah mengakomodir dan mengakui pengalihan piutang secara cessie yang di dalamnya terdapat perjanjian pemberian jaminan berupa hak tanggungan. Namun, mengenai beralihnya Hak Tanggungan dalam pengalihan piutang secara cessie, harus mengikuti beberapa prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU 4/1996.Kemudian menurut hemat kami, hal ini harus dicermati oleh para pihak dalam proses kepailitan, apakah pemegang cessie (cessionaris) telah mendaftarkan hak tanggungan tersebut kepada kantor pertanahan setempat atau belum. Akibat hukum apabila ternyata didapati hak tanggungan belum didaftarkan oleh penerima cessie, maka kreditur tersebut secara otomatis menjadi kreditur konkuren. Namun, apabila penerima cessie tersebut telah mendaftarkan hak tanggungannya kepada Badan Pertanahan Nasional, maka sifat tagihannya menjadi kreditur yang diutamakan yaitu kreditur separatis atau kreditor pemegang jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU.Lalu, ketika proses penjualan baik melalui pelelangan dimuka umum ataupun penjualan dibawah tangan telah selesai, kurator kemudian wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU KPKPU.Kemudian, karena sifat tagihan kreditur menjadi hal yang penting dalam kepailitan, maka kurator dapat menentukan mana kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan dan mana yang tidak, sehingga asas keadilan sebagaimana yang dianut UU KPKPU dapat diterapkan. Berkaitan dengan asas keadilan, dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.[5]Disamping itu, menentukan sifat tagihan kreditur juga penting dalam proses kepailitan yaitu untuk menentukan suara dalam pemungutan suara guna menentukan rencana perdamaian yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 152 UU KPKPU.Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa akibat cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan adalah cessie belum menyebabkan hak tanggungan beralih dari pemberi cessie kepada penerima cessie sebelum penerima cessie mendaftarkan hak tanggungan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional.Baca juga: Perbedaan Cessie dan SubrogasiDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan TanahUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangREFERENSIAkhmad Budi Cahyono. Cessie sebagai Bentuk Pengalihan Piutang atas Nama. Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 1, 2004;J. Satrio. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. ke-2. Bandung: Alumni, 1999;Soeharnoko dan Endah Hartati. Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008;Subekti. Hukum Perjanjian, cet. ke-17. Jakarta: Intermasa, 1998. [1] Akhmad Budi Cahyono. Cessie sebagai Bentuk Pengalihan Piutang atas Nama. Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 1, 2004, hal. 14[2] Soeharnoko dan Endah Hartati. Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008, hal. 101[3] Subekti. Hukum Perjanjian, cet. ke-17. Jakarta: Intermasa, 1998, hal. 71[4] J Satrio. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. ke-2. Bandung: Alumni, 1999, hal. 47[5] Penjelasan Umum Bagian I angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tagscessiekepailitankrediturdebiturperdata

Apa itu cessie dan bagaimana akibat hukum cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan?

Pada intinya, kata cessie tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, cessie dikenal sebagai cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud Pasal 613 KUH Perdata. Dalam praktiknya, cessie banyak ditemukan dalam proses kepailitan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana akibat cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan? Apakah secara otomatis hak tanggungan beralih ke penerima cessie? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-cessie-terhadap-hak-tanggungan-dalam-kepailitan-lt66461fbc3fdee/

Akibat Cessie terhadap Hak Tanggungan dalam Kepailitan

pages/20/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Cessie** Cessie berasal dari kata “**credere**” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya kepada orang lain.[\[1\]](#_ftn1) Cessie juga dikenal sebagai cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud **Pasal 613 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**.[\[2\]](#_ftn2) Namun, kata cessie sendiri tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan istilah cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata adalah sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu._ Kemudian, menurut **Subekti**, cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan ke kreditur baru.[\[3\]](#_ftn3) Lebih lanjut, untuk mengalihkan tagihan atas nama dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. Pada cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie maka levering (perolehan hak milik) telah selesai.[\[4\]](#_ftn4) Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 613 KUH Perdata, agar perjanjian pengalihan piutang ini mempunyai akibat hukum kepada si berutang, maka pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur lama dengan kreditur baru harus diberitahukan atau disetujui oleh debitur. Baca juga: **[Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjelasannya-cl311/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dasar_hukum_cessie)** ### **Cessie Terhadap Hak Tanggungan dalam Kepailitan** Menjawab pertanyaan Anda mengenai akibat cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan, pada dasarnya terdapat beberapa pasal dalam **[UU KPKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** yang perlu diperhatikan, antara lain: **Pasal 1 angka (1)** _Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini._ **Pasal 1 angka (5)** _Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini._ **Pasal 26 ayat (1)** _Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator._ Dari bunyi pasal-pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai peran penting kurator dalam proses kepailitan, sehingga kurator dituntut untuk bersikap independen dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanganan proses kepailitan tersebut. Kemudian, berdasarkan praktik kami, dalam perkara kepailitan sering dijumpai kreditur yang telah mengalihkan piutangnya melalui cessie, sehingga kurator dalam kepailitan harus secara cermat melihat proses peralihan piutang (cessie) tersebut, yaitu apakah telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Adapun dalam **Pasal 102 UU KPKPU** ditegaskan bahwa: _Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor._ Bila kita cermati, pasal di atas mengharuskan kurator menentukan sifat tagihan dari masing-masing kreditur sehingga terhadap kreditur yang melakukan pengalihan piutang melalui cessie, kurator juga harus cermat dalam menentukan sifat tagihan bagi penerima cessie tersebut. Dalam praktiknya sering terjadi bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga (cessionaris) dimana dalam perjanjian kredit yang dialihkan tersebut terdapat juga perjanjian pemberian jaminan. Lebih lanjut, **Pasal 16 [UU 4/1996](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996)** telah mengatur mengenai peralihan piutang melalui cessie yang dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian pemberian jaminan berupa hak tanggungan yaitu: 1. Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. 2. Beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan. 3. Pendaftaran beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kantor pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 4. Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 5. Beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Dari **Pasal 16 ayat (1) UU 4/1996** tersebut dapat disimpulkan bahwa UU 4/1996 telah mengakomodir dan mengakui pengalihan piutang secara cessie yang di dalamnya terdapat perjanjian pemberian jaminan berupa hak tanggungan. Namun, mengenai beralihnya Hak Tanggungan dalam pengalihan piutang secara cessie, harus mengikuti beberapa prosedur sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU 4/1996**. Kemudian menurut hemat kami, hal ini harus dicermati oleh para pihak dalam proses kepailitan, apakah pemegang cessie (cessionaris) telah mendaftarkan hak tanggungan tersebut kepada kantor pertanahan setempat atau belum. Akibat hukum apabila ternyata didapati hak tanggungan belum didaftarkan oleh penerima cessie, maka kreditur tersebut secara otomatis menjadi kreditur konkuren. Namun, apabila penerima cessie tersebut telah mendaftarkan hak tanggungannya kepada Badan Pertanahan Nasional, maka sifat tagihannya menjadi kreditur yang diutamakan yaitu kreditur separatis atau kreditor pemegang jaminan sebagaimana dimaksud **Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU**. Lalu, ketika proses penjualan baik melalui pelelangan dimuka umum ataupun penjualan dibawah tangan telah selesai, kurator kemudian wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam **Pasal 189 ayat (1) UU KPKPU**. Kemudian, karena sifat tagihan kreditur menjadi hal yang penting dalam kepailitan, maka kurator dapat menentukan mana kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan dan mana yang tidak, sehingga asas keadilan sebagaimana yang dianut UU KPKPU dapat diterapkan. Berkaitan dengan asas keadilan, dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.[\[5\]](#_ftn5) Disamping itu, menentukan sifat tagihan kreditur juga penting dalam proses kepailitan yaitu untuk menentukan suara dalam pemungutan suara guna menentukan rencana perdamaian yang diatur dalam **Pasal 151 dan Pasal 152 UU KPKPU**. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa akibat cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan adalah cessie belum menyebabkan hak tanggungan beralih dari pemberi cessie kepada penerima cessie sebelum penerima cessie mendaftarkan hak tanggungan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional. Baca juga: **[Perbedaan Cessie dan Subrogasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cessie-dan-subrogasi-cl3400/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaa_cessie_subrogasi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/undangundang-nomor-4-tahun-1996/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_1996) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) REFERENSI --------- 1. Akhmad Budi Cahyono. _Cessie sebagai Bentuk Pengalihan Piutang atas Nama_. Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 1, 2004; 2. J. Satrio. _Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. ke-2_. Bandung: Alumni, 1999; 3. Soeharnoko dan Endah Hartati. _Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet. ke-3_. Jakarta: Kencana, 2008; 4. Subekti. _Hukum Perjanjian, cet. ke-17_. Jakarta: Intermasa, 1998. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Akhmad Budi Cahyono. _Cessie sebagai Bentuk Pengalihan Piutang atas Nama_. Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 1, 2004, hal. 14 [\[2\]](#_ftnref2) Soeharnoko dan Endah Hartati. _Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet. ke-3._ Jakarta: Kencana, 2008, hal. 101 [\[3\]](#_ftnref3) Subekti. _Hukum Perjanjian, cet. ke-17._ Jakarta: Intermasa, 1998, hal. 71 [\[4\]](#_ftnref4) J Satrio. _Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. ke-2._ Bandung: Alumni, 1999, hal. 47 [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Umum Bagian I angka 3 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) Tags ---- [cessie](/tag/cessie) [kepailitan](/tag/kepailitan) [kreditur](/tag/kreditur) [debitur](/tag/debitur) [perdata](/tag/perdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Status Jakarta Pasca Diundangkannya UU DKJPasca diundangkannya UU DKJ serta UU IKN dan perubahannya, ibu kota negara atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) ditentukan untuk pindah ke pulau Kalimantan. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2023 yang menyatakan bahwa IKN meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 hektare, dengan batas wilayah:[1]sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dansebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.Lantas, apakah Ibu Kota Negara otomatis pindah ke IKN? Apakah Jakarta masih berstatus ibu kota untuk saat ini?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Untuk menjawab hal tersebut, perlu dicermati kembali ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU IKN jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembentukan IKN tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke IKN. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap di Provinsi DKI Jakarta sampai dikeluarkannya keputusan presiden (“keppres”) tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN.Begitu pula Pasal 73 DKJ menegaskan bahwa UU DKJ mulai berlaku pada saat ditetapkannya keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN. Selain itu, Pasal 63 UU DKJ juga menegaskan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, yaitu pada tanggal 25 April 2024, Provinsi DKI Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan penetapan keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.Sepanjang penelusuran kami, sampai pada saat artikel ini diterbitkan, keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan. Dengan demikian, status Jakarta sekarang, yakni saat artikel ini diterbitkan, masih sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan adanya penetapan keppres pemindahan Ibu Kota Negara.[2]Status dan Wewenang Jakarta Pasca Diberlakukannya UU DKJSebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila keppres tentang pemindahan Ibu Kota Negara telah ditetapkan, maka UU DKJ mulai berlaku. Ketika UU DKJ berlaku, maka Jakarta tidak lagi menjadi Provinsi DKI Jakarta lagi, melainkan menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.[3]Menurut Pasal 1 angka 1 UU DKJ, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (“DKJ”) adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adapun, kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi DJK adalah terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.[4]Lalu, yang dimaksud dengan pusat perekonomian nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.[5]Sementara, arti dari kota global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.[6]Lebih lanjut, kewenangan khusus urusan pemerintahan Provinsi DJK mencakup:[7]pekerjaan umum dan penataan ruang;perumahan dan kawasan permukiman;penanaman modal;perhubungan;lingkungan hidup;perindustrian;pariwisata dan ekonomi kreatif;perdagangan;pendidikan;kesehatan;kebudayaan;pengendalian penduduk dan keluarga berencana;administrasi kependudukan dan pencatatan sipilkelautan dan perikanan; danketenagakerjaan.Kami akan memberikan contoh kewenangan khusus Provinsi DJK bidang penanaman modal yaitu meliputi:[8]Pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan UMKM serta koperasi yang bekerja sama dengan usaha besar, baik berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal asing dan dalam negeri.Data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan penanaman modal secara terintegrasi.Contoh kedua yaitu kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan. Kewenangan ini berkaitan dengan penetapan besaran upah minimum tenaga kerja dan perizinan tenaga kerja asing.[9]Sementara, kawasan sekitar Jakarta, yang mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi akan menjadi kawasan aglomerasi.[10]Adapun, yang dimaksud dengan kawasan aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berkala global.[11]Kawasan aglomerasi ini ditujukan untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi DKJ dengan daerah sekitar yaitu melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan kawasan aglomerasi.[12]Baca juga: Haruskah Jual Beli Tanah di IKN Dapat Izin Kepala Otorita IKN?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota NegaraUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota NegaraUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta[1] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara[2] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (“UU DKJ”)[3] Pasal 2 ayat (1) UU DKJ[4] Pasal 1 angka 2 UU DKJ[5] Pasal 1 angka 15 UU DKJ[6] Pasal 1 angka 16 UU DKJ[7] Pasal 19 ayat (3) UU DKJ[8] Pasal 23 UU DKJ[9] Pasal 36 UU DKJ[10] Pasal 51 ayat (2) UU DKJ[11] Pasal 1 angka 17 UU DKJ[12] Pasal 51 ayat (1) dan (3) UU DKJTagsiknibu kotaibu kota nusantarakalimantanjakarta

Saya dengar-dengar undang-undang tentang Jakarta terbaru sudah disahkan. Lalu, apa nama Jakarta sekarang dan bagaimana statusnya? Kapan status DKI dicabut?

Pasca diundangkannya UU DKJ serta UU IKN dan perubahannya, ibu kota negara atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) ditentukan untuk pindah ke pulau Kalimantan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2023. Lantas, apakah dengan diundangkannya UU DKJ dan UU IKN, Ibu Kota Negara secara otomatis pindah ke IKN? Bagaimana dengan status Jakarta saat ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-jakarta-sekarang-sudah-tak-jadi-ibu-kota-negara-benarkah-lt6646166e1c5b3/

Status Jakarta Sekarang Sudah Tak Jadi Ibu Kota Negara, Benarkah?

pages/20/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Status Jakarta Pasca Diundangkannya UU DKJ** Pasca diundangkannya **[UU DKJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef08a0ca6b/undang-undang-nomor-2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2024)** serta **[UU IKN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt621229af94d76/undang-undang-nomor-3-tahun-2022/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_3_2022)** dan perubahannya, ibu kota negara atau disebut dengan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) ditentukan untuk pindah ke pulau Kalimantan. Hal ini diatur di dalam **Pasal 6 ayat (2)** [**UU 21/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434e13d6965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_21_2023) yang menyatakan bahwa IKN meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 hektare, dengan batas wilayah:[\[1\]](#_ftn1) 1. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; 2. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; 3. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan 4. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Lantas, apakah Ibu Kota Negara otomatis pindah ke IKN? Apakah Jakarta masih berstatus ibu kota untuk saat ini? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Untuk menjawab hal tersebut, perlu dicermati kembali ketentuan dalam **Pasal 4 ayat (2) UU IKN _jo._ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN**. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembentukan IKN tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke IKN. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap di Provinsi DKI Jakarta sampai dikeluarkannya keputusan presiden (“keppres”) tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Begitu pula **Pasal 73 DKJ** menegaskan bahwa UU DKJ mulai berlaku pada saat ditetapkannya keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN. Selain itu, **Pasal 63 UU DKJ** juga menegaskan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, yaitu pada tanggal 25 April 2024, Provinsi DKI Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan penetapan keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Sepanjang penelusuran kami, sampai pada saat artikel ini diterbitkan, keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan. Dengan demikian, status Jakarta sekarang, yakni saat artikel ini diterbitkan, masih sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan adanya penetapan keppres pemindahan Ibu Kota Negara.[\[2\]](#_ftn2) ### **Status dan Wewenang Jakarta Pasca Diberlakukannya UU DKJ** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila keppres tentang pemindahan Ibu Kota Negara telah ditetapkan, maka UU DKJ mulai berlaku. Ketika UU DKJ berlaku, maka Jakarta tidak lagi menjadi Provinsi DKI Jakarta lagi, melainkan menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.[\[3\]](#_ftn3) Menurut **Pasal 1 angka 1 UU DKJ**, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (“DKJ”) adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun, kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi DJK adalah terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.[\[4\]](#_ftn4) Lalu, yang dimaksud dengan pusat perekonomian nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.[\[5\]](#_ftn5) Sementara, arti dari kota global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.[\[6\]](#_ftn6) Lebih lanjut, kewenangan khusus urusan pemerintahan Provinsi DJK mencakup:[\[7\]](#_ftn7) 1. pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. perumahan dan kawasan permukiman; 3. penanaman modal; 4. perhubungan; 5. lingkungan hidup; 6. perindustrian; 7. pariwisata dan ekonomi kreatif; 8. perdagangan; 9. pendidikan; 10. kesehatan; 11. kebudayaan; 12. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 13. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 14. kelautan dan perikanan; dan 15. ketenagakerjaan. Kami akan memberikan contoh kewenangan khusus Provinsi DJK bidang penanaman modal yaitu meliputi:[\[8\]](#_ftn8) 1. Pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi kegiatan pengembangan kemitraan UMKM serta koperasi yang bekerja sama dengan usaha besar, baik berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri. 2. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal asing dan dalam negeri. 3. Data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan penanaman modal secara terintegrasi. Contoh kedua yaitu kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan. Kewenangan ini berkaitan dengan penetapan besaran upah minimum tenaga kerja dan perizinan tenaga kerja asing.[\[9\]](#_ftn9) Sementara, kawasan sekitar Jakarta, yang mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi akan menjadi kawasan aglomerasi.[\[10\]](#_ftn10) Adapun, yang dimaksud dengan kawasan aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berkala global.[\[11\]](#_ftn11) Kawasan aglomerasi ini ditujukan untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi DKJ dengan daerah sekitar yaitu melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan kawasan aglomerasi.[\[12\]](#_ftn12) Baca juga: **[Haruskah Jual Beli Tanah di IKN Dapat Izin Kepala Otorita IKN?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jual-beli-tanah-di-ikn-lt65ae2dc471ccc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jual_beli_tanah_ikn_izin)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt621229af94d76/undang-undang-nomor-3-tahun-2022/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_3_2022) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434e13d6965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_21_2023) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef08a0ca6b/undang-undang-nomor-2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 6 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434e13d6965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_21_2023) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 39 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt621229af94d76/undang-undang-nomor-3-tahun-2022/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_3_2022) _jo._ Pasal 63 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef08a0ca6b/undang-undang-nomor-2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2024) (“UU DKJ”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (1) UU DKJ [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 UU DKJ [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 15 UU DKJ [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 16 UU DKJ [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 19 ayat (3) UU DKJ [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 23 UU DKJ [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 36 UU DKJ [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 51 ayat (2) UU DKJ [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 17 UU DKJ [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 51 ayat (1) dan (3) UU DKJ Tags ---- [ikn](/tag/ikn) [ibu kota](/tag/ibu-kota) [ibu kota nusantara](/tag/ibu-kota-nusantara) [kalimantan](/tag/kalimantan) [jakarta](/tag/jakarta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Maret 2015.KLINIK TERKAITSimpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?18 Sep 2012Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken24 Jul 2012Bolehkah Menjual BBM di Luar SPBU?21 Mei 2012Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan mengenai LPGLiquified Petroleum Gas (“LPG”) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permen ESDM 21/2007, Pasal 1 angka 5 Permen ESDM 13/2018, dan Pasal 1 angka 3 Permen ESDM 28/2021.LPG tabung 3 kilogram (“LPG 3 kg”) adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kg.[1] Kemudian, LPG 3 kg termasuk dalam golongan “LPG tertentu”, yaitu LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.[2]Adapun wilayah distribusi LPG tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG.[3]Kemudian, Anda benar bahwa pengguna LPG 3 kg itu hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 104/2007 yang berbunyi:Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Terkait sasaran pengguna LPG 3 kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro, dalam artikel Penggunaan LPG Bersubsidi Banyak Tak Sesuai Aturan, dijelaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kg juga sudah diatur dalam Permen ESDM 26/2009 yang saat ini diperbaharui oleh Permen ESDM 28/2021.Dalam perkembangannya, pemerintah telah membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji 3 kg sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Permen ESDM 28/2021 sebagai berikut:Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A. Adapun Pasal 24A Permen ESDM 28/2021 mengatur bahwa:Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.Harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas harga jual eceran LPG Tertentu, tambahan ongkos angkut Penyalur LPG Tertentu sampai dengan titik serah sub Penyalur LPG Tertentu, dan margin sub Penyalur LPG Tertentu, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Penggunaan LPG 3 Kilogram untuk Usaha Mikro Selanjutnya, kami akan menjawab apakah LPG 3 kg ini dapat digunakan untuk usaha peternakan? Mengacu pada Permen ESDM 28/2021, penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 kg, diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.[4]Sehingga menurut kami, pengusaha peternakan dengan skala usaha mikro pun dapat menggunakan LPG 3 kg.Berkaitan dengan kriteria usaha mikro, kami merujuk pada kriteria usaha mikro yang dikenal dalam Pasal 87 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU UMKM sebagai berikutKriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP 7/2021 yang mengatur sebagai berikut:Kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[5]Kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar.[6]Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pengusaha ternak dapat menggunakan LPG 3 kg jika pengusaha tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai pengusaha usaha mikro yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja dan PP 7/2021 di atas. Dengan kata lain, kami tidak dapat menjadikan jumlah hewan ternak sebagai patokan kriteria usaha mikro.Sebagai informasi mengenai jumlah hewan ternak dalam skala tertentu, sebenarnya telah diatur dalam dalam Permentan 14/2020. Pasal 6 dan 7 Permentan 14/2020 mengatur bahwa jenis usaha peternakan dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu yang terdiri atas:jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu; danjenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu dibagi menjadi:skala usaha mikro; danskala usaha kecil.Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu dibagi menjadi:skala usaha menengah; danskala usaha besar.Pada Lampiran 1 Permentan 14/2020 disebutkan bahwa untuk skala usaha mikro dalam usaha peternakan ayam adalah sebagai berikut:Pembibitan ayam ras petelur (GPS) ≤ 155 ekorPembibitan ayam ras pedaging (GPS) ≤ 75 ekorPembibitan ayam ras petelur (PS) ≤ 1250 ekorPembibitan ayam ras pedaging (PS) ≤ 1100 ekorPembibitan ayam lokal ≤ 500 ekorBudi daya ayam ras petelur ≤ 1000 ekorBudi daya ayam ras pedaging ≤ 5000 ekorBudi daya ayam local ≤ 882.Baca juga: Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG SuntikanPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahPeraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KilogramPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KilogramPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 KilogramPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum GasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum GasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum GasPeraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram[2] Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (“Permen ESDM 28/2021”)[3] Pasal 1 angka 11 Permen ESDM 28/2021[4] Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM 28/2021[5] Pasal 35 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)[6] Pasal 35 ayat 5 huruf a PP 7/2021Tagslpggassubsidiusaha mikro

Beberapa minggu lalu, salah satu influencer di Indonesia terciduk pakai LPG 3 kg. Influencer tersebut akhirnya ditegur netizen karena pakai tabung gas LPG 3 kg. Lalu, dalam kasus yang saya alami, apakah LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah yang berdasarkan informasi hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro, boleh dipergunakan dalam usaha peternakan kandang ayam? Siapa saja yang boleh menggunakan LPG 3 kg? Berapakah jumlah ayam maksimal yang boleh mempergunakan LPG 3 kg tersebut?

LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Kemudian, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Apa dasar hukumnya? Lalu, apa saja kriteria usaha mikro? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?18 Sep 2012Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken24 Jul 2012Bolehkah Menjual BBM di Luar SPBU?21 Mei 2012Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin?03 Des 2013Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?18 Sep 2012Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken24 Jul 2012Bolehkah Menjual BBM di Luar SPBU?21 Mei 2012Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-saja-yang-boleh-menggunakan-lpg-3-kg-lt5510e77bb491e/

Siapa Saja yang Boleh Menggunakan LPG 3 Kg?

pages/20/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/), dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Maret 2015.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin? ](/klinik/a/simpan-bbm-untuk-kebutuhan-perusahaan--perlu-izin-lt527d9e692cbc3/)  03 Des 2013 [ #### Simpan BBM Untuk Kebutuhan Perusahaan, Perlu Izin? ](/klinik/a/simpan-bbm-untuk-kebutuhan-perusahaan--perlu-izin-lt527d9e692cbc3/)  03 Des 2013 [ #### Siapa yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak? ](/klinik/a/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi-lt5044aa275b43d/)  18 Sep 2012 [ #### Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken ](/klinik/a/dipersulit-oleh-pengelola-spbu-untuk-mendapatkan-bbm-bersubsidi-lt4fd8046c010a0/)  24 Jul 2012 [ #### Bolehkah Menjual BBM di Luar SPBU? ](/klinik/a/uu-migas-lt4f8d8822ba2cf/)  21 Mei 2012 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan mengenai LPG** **_Liquified Petroleum_ Gas (“LPG”)** adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1 [Permen ESDM 21/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27395/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-21-tahun-2007/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_21_2007)**, **Pasal 1 angka 5 [Permen ESDM 13/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa22704bbb3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_13_2018)**, dan **Pasal 1 angka 3 [Permen ESDM 28/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61b969f82dd67/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_28_2021)**. LPG tabung 3 kilogram (“LPG 3 kg”) adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kg.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, LPG 3 kg termasuk dalam golongan “LPG tertentu”, yaitu LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.[\[2\]](#_ftn2) Adapun wilayah distribusi LPG tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga LPG.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, Anda benar bahwa pengguna LPG 3 kg itu hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) [Perpres 104/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27412/peraturan-presiden-nomor-104-tahun-2007/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_104_2007)** yang berbunyi: _Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Terkait sasaran pengguna LPG 3 kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro, dalam artikel **[Penggunaan LPG Bersubsidi Banyak Tak Sesuai Aturan](https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-lpg-bersubsidi-banyak-tak-sesuai-aturan-lt547473a27c9a5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggunaan_lpg_bersubsidi)**, dijelaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kg juga sudah diatur dalam **[Permen ESDM 26/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4aeeaed52f518/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-no-26-tahun-2009-penyediaan-dan-pendistribusian-liquefied-petroleum-gas/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_26_2009)** yang saat ini diperbaharui oleh Permen ESDM 28/2021. Dalam perkembangannya, pemerintah telah membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji 3 kg sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 33 Permen ESDM 28/2021** sebagai berikut: _Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A._ Adapun **Pasal 24A Permen ESDM 28/2021** mengatur bahwa: 1. _Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu._ 2. _Harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas harga jual eceran LPG Tertentu, tambahan ongkos angkut Penyalur LPG Tertentu sampai dengan titik serah sub Penyalur LPG Tertentu, dan margin sub Penyalur LPG Tertentu, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ 3. _Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal._ ### **Penggunaan LPG 3 Kilogram untuk Usaha Mikro** Selanjutnya, kami akan menjawab apakah LPG 3 kg ini dapat digunakan untuk usaha peternakan? Mengacu pada Permen ESDM 28/2021, penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 kg, diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.[\[4\]](#_ftn4) Sehingga menurut kami, pengusaha peternakan dengan skala usaha mikro pun dapat menggunakan LPG 3 kg. Berkaitan dengan kriteria usaha mikro, kami merujuk pada kriteria usaha mikro yang dikenal dalam **Pasal 87 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 6 [UU UMKM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/undangundang-nomor-20-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_umkm)** sebagai berikut 1. _Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha._ 2. _Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah._ Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud adalah **[PP 7/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021)** yang mengatur sebagai berikut: 1. Kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[\[5\]](#_ftn5) 2. Kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar.[\[6\]](#_ftn6) Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pengusaha ternak dapat menggunakan LPG 3 kg jika pengusaha tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai pengusaha usaha mikro yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja dan PP 7/2021 di atas. Dengan kata lain, kami tidak dapat menjadikan jumlah hewan ternak sebagai patokan kriteria usaha mikro. Sebagai informasi mengenai jumlah hewan ternak dalam skala tertentu, sebenarnya telah diatur dalam dalam **[Permentan 14/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee87f7f173f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_14_2020)**. **Pasal 6 dan 7 Permentan 14/2020** mengatur bahwa jenis usaha peternakan dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu yang terdiri atas: 1. jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu; dan 2. jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu. Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu dibagi menjadi: 1. skala usaha mikro; dan 2. skala usaha kecil. Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu dibagi menjadi: 1. skala usaha menengah; dan 2. skala usaha besar. Pada **Lampiran 1 Permentan 14/2020** disebutkan bahwa untuk skala usaha mikro dalam usaha peternakan ayam adalah sebagai berikut: * Pembibitan ayam ras petelur (GPS) ≤ 155 ekor * Pembibitan ayam ras pedaging (GPS) ≤ 75 ekor * Pembibitan ayam ras petelur (PS) ≤ 1250 ekor * Pembibitan ayam ras pedaging (PS) ≤ 1100 ekor * Pembibitan ayam lokal ≤ 500 ekor * Budi daya ayam ras petelur ≤ 1000 ekor * Budi daya ayam ras pedaging ≤ 5000 ekor * Budi daya ayam local ≤ 882. Baca juga: **[Jerat Pidana bagi Penjual Gas LPG Suntikan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penjual-gas-lpg-suntikan-lt6569d83a60c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lpg_suntikan)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/undangundang-nomor-20-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_umkm) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27412/peraturan-presiden-nomor-104-tahun-2007/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_104_2007) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6114eed81971a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_70_2021) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27395/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-21-tahun-2007/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_21_2007) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4aeeaed52f518/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-no-26-tahun-2009-penyediaan-dan-pendistribusian-liquefied-petroleum-gas/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_26_2009) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61b969f82dd67/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_28_2021) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefled Petroleum Gas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa22704bbb3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_13_2018) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee87f7f173f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_14_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27395/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-21-tahun-2007/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_21_2007) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 9 [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61b969f82dd67/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_esdm_28_2021) (“Permen ESDM 28/2021”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 11 Permen ESDM 28/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM 28/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 35 ayat 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) (“PP 7/2021”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 35 ayat 5 huruf a PP 7/2021 Tags ---- [lpg](/tag/lpg) [gas](/tag/gas) [subsidi](/tag/subsidi) [usaha mikro](/tag/usaha-mikro)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITSyarat Mengubah HGB Rumah Tinggal Menjadi Hak Milik 18 Des 2023Jangka Waktu HGB Berakhir, Bagaimana Nasib Kepemilikan Apartemen?04 Jul 2023Mengapa Tanah Hak Milik yang Dibeli PT Statusnya Menjadi HGB?23 Mar 2021Wewenang Kantor Pertanahan Menolak Perpanjangan HGB15 Apr 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jual beli properti yang dibuat oleh Alfi Renata, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2010. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Situasi yang Anda hadapi merupakan dilema yang kerap terjadi dalam proses jual beli tanah dan bangunan dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) di Indonesia. Di satu sisi, Anda ingin segera menjual aset dan mendapatkan pembayaran penuh. Sementara di sisi lain, calon pembeli menginginkan kepastian hukum dengan kepemilikan yang tertera di sertifikat. Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik NamaSebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 40 UU PA, HGB merupakan hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.Maka, tanah berstatus HGB hanya berupa hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau milik orang lain dalam kurun waktu tertentu. Kedudukannya juga tidak sekuat Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang menjadi hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, Akta Jual Beli (“AJB”) juga bukanlah tanda bukti yang sah atas tanah menurut undang-undang. Pasalnya, sertifikat lah yang memiliki kedudukan terkuat atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 PP 24/1997, yang menyatakan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.Selanjutnya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, menjelaskan sebagai berikut:Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tersebut di atas, AJB bisa dinyatakan sebagai bukti peralihan hak dari penjual kepada pembeli, tapi tidak sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.Kemudian, konsultan hukum, Jundri R. Berutu saat dihubungi Rumah123, mengatakan pada prinsipnya, aset (tanah dan bangunan) yang telah dibeli berdasarkan bukti AJB belum sepenuhnya menjadi milik pembeli sebelum adanya proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Konsekuensi bagi Penjual dan PembeliBerdasarkan kondisi yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, berikut kami uraikan konsekuensi bagi penjual dan pembeli, adalah sebagai berikut.Konsekuensi bagi pihak penjual:Jika pembeli bersikeras menunggu balik nama sebelum melunasi pembayaran, Anda akan mengalami penundaan penerimaan dana.Bila proses balik nama memakan waktu lama, pembeli dapat membatalkan transaksi sewaktu-waktu dan menuntut Anda atas wanprestasi.Sementara itu, konsekuensi bagi pembeli:Tanpa balik nama, pembeli tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan.Jika pembeli ingin menjual kembali tanah dan bangunan, ia akan dihadapkan pada situasi yang sama seperti Anda. Langkah yang Dapat DilakukanKomunikasi Terbuka dan Jelas dengan PembeliLangkah pertama adalah menjalin komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pembeli. Jelaskan secara rinci situasi dan status kepemilikan tanah HGB dengan AJB, serta konsekuensi yang mungkin timbul bagi kedua belah pihak. Lalu, berikan pengertian kepada pembeli bahwa penyelesaian balik nama dari penjual sebelumnya ke pembeli bisa memakan waktu yang cukup lama karena melalui dua peralihan.Menurut Jundri, estimasi penyelesaian balik nama di BPN per peralihan bisa memakan 2–3 minggu, bahkan lebih cepat. Namun fakta di lapangan, ada juga yang berbulan-bulan tidak kunjung selesai karena setelah dilakukan AJB, kerap terjadi permasalahan lain seperti adanya sengketa dengan pihak lain dan sebagainya.Sedangkan, menurut konsultan hukum, Nia Sita Mahesa, mengemukakan bahwa pada umumnya setiap peralihan balik nama akan memakan waktu sekitar 60—90 hari kerja. Namun untuk lebih detailnya, Anda dapat berkonsultasi dengan BPN setempat. Kemudian, menurut konsultan properti, Aleviery Akbar, Anda perlu segera membuat surat perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”) dengan melibatkan notaris. Dengan adanya PPJB ini pun bisa memberikan rasa aman karena memuat penjelasan tentang dampak hukum bila terjadi wanprestasi yang dilakukan penjual maupun pembeli.Lalu, sambung Aleviery, notaris yang menangani PPJB haruslah kompeten. Notaris harus memeriksa keabsahan sertifikat HGB, seperti memastikan keasliannya, ada atau tidaknya blokir BPN, dan adanya sengketa hukum terkait properti.Adapun di dalam pasal PPJB ini, sekurang-kurangnya dicantumkan: jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PPJB tidak lunas; cara atau termin pembayaran;kapan pelunasan; dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi.Desak Penjual Sebelumnya untuk Menyelesaikan Balik NamaSebagai pembeli pertama yang telah melunasi pembayaran, Anda berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Ketidakmampuan penjual sebelumnya untuk menyerahkan tanah dan sertifikat karena belum balik nama merupakan wanprestasi. Hal ini berarti ia telah melanggar janjinya untuk menyerahkan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Anda setelah pembayaran lunas. Oleh karena itu, Anda berhak mendesak penjual untuk segera menyelesaikan kewajibannya.Setelah proses balik nama dari penjual sebelumnya selesai dilakukan, notaris akan mengecek tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika ditemukan adanya tunggakan pajak, penjual wajib melunasi tunggakan tersebut sebelum pembuatan AJB. Lalu, apabila tidak ada tunggakan, penjual harus membayar pajak penghasilan (“PPh”), sedangkan pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).Pelunasan dan Pembuatan AJBLalu di tahap ini, pembeli sudah bisa melakukan pelunasan pembayaran. Tak lupa, pembeli perlu pula membuat PPJB lunas agar bisa segera memproses AJB di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun cara membuat AJB adalah antara lain seperti berikut:[1]Pemohon menyerahkan berkas permohonan pembuatan AJB ke loket atau meja pelayanan.Petugas melakukan verifikasi dan validasi data.Petugas mengecek atau survei lokasi tanah yang akan dibuatkan akta dan pendokumentasian oleh petugas.Petugas memproses pembuatan surat AJB.Penandatanganan AJB oleh pemohon disaksikan oleh camat dan petugas PPAT dan didokumentasikan.Pemohon membayar pajak tanah ke bank.Camat melakukan penandatanganan AJB tanah setelah pemohon membayar pajak dengan membawa bukti pembayaran.Proses Balik NamaSetelah AJB terbit, proses balik nama HGB sudah bisa dilakukan. Berdasarkan PP 24/1997, Anda bisa memprosesnya di BPN lewat PPAT. Berkas yang diserahkan meliputi sebagai berikut:surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli;akta jual beli;sertifikat hak atas tanah yang asli;surat kuasa apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa;KTP penjual dan pembeli;bukti PPh;bukti BPHTB;surat pernyataan pemilikan tanah;akta pendirian dan akta perubahan untuk badan hukum.Kemudian, proses balik nama akan melalui beberapa tahapan berikut:pembeli atau PPAT yang dikuasakan oleh pembeli menyerahkan berkas permohonan balik nama ke kantor pertanahan;kantor pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan;petugas pelaksana meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas;petugas melakukan pembukuan dan pencatatan;petugas memberikan kode atau paraf pada berkas sebagai tanda proses peralihan hak;nama pemegang hak lama dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;nama pemegang hak baru ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia di buku tanah;pembeli dapat mengambil sertifikat baru atas nama penerima hak di kantor pertanahan dalam waktu 14 hari kerja.Setelah balik nama selesai, Anda bisa merekomendasikan peningkatan hak dari HGB ke SHM kepada pembeli. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok AgrariaPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah REFERENSICatat, Begini Proses Jual Beli Rumah melalui Notaris yang Benar!, yang diakses pada 22 April 2024, pukul 16.50 WIB;Pembuatan Surat Akta Jual Beli (AJB)/Hibah, yang diakses pada 15 Mei 2024, pukul 11.00 WIB. [1] Pembuatan Surat Akta Jual Beli (AJB)/Hibah, yang diakses pada 15 Mei 2024, pukul 11.00 WIBTagshgbsertifikat tanahtanah

Saya berencana menjual tanah dan bangunan yang masih berstatus HGB (masih nama pemilik sebelumnya/belum balik nama tapi sudah ada AJB). Calon pembeli ingin sertifikat tersebut balik nama baru akan melunasi, padahal yang saya tahu proses ini akan berlangsung sekitar 2 bulanan, padahal surat-surat asli juga pasti saya serahkan. Apa yang harus saya lakukan? Mohon sarannya.

Sebaiknya, Anda berkomunikasi terbuka dan jelas dengan pembeli mengenai jangka waktu penyelesaian dan dampak hukum bila ada wanprestasi. Lalu, Anda juga dapat mendesak penjual sebelumnya untuk menyelesaikan balik namanya ke nama Anda terlebih dahulu. Setelah balik nama sudah dilakukan, selanjutnya langkah apa yang perlu ditempuh?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat Mengubah HGB Rumah Tinggal Menjadi Hak Milik 18 Des 2023Jangka Waktu HGB Berakhir, Bagaimana Nasib Kepemilikan Apartemen?04 Jul 2023Mengapa Tanah Hak Milik yang Dibeli PT Statusnya Menjadi HGB?23 Mar 2021Wewenang Kantor Pertanahan Menolak Perpanjangan HGB15 Apr 2020Syarat Mengubah HGB Rumah Tinggal Menjadi Hak Milik 18 Des 2023Jangka Waktu HGB Berakhir, Bagaimana Nasib Kepemilikan Apartemen?04 Jul 2023Mengapa Tanah Hak Milik yang Dibeli PT Statusnya Menjadi HGB?23 Mar 2021Wewenang Kantor Pertanahan Menolak Perpanjangan HGB15 Apr 2020Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-jual-beli-tanah-hgb-yang-belum-balik-nama-cl6547/

Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama

pages/21/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat Mengubah HGB Rumah Tinggal Menjadi Hak Milik ](/klinik/a/syarat-mengubah-hgb-rumah-tinggal-menjadi-hak-milik-cl1322/)  18 Des 2023 [ #### Jangka Waktu HGB Berakhir, Bagaimana Nasib Kepemilikan Apartemen? ](/klinik/a/jangka-waktu-hgb-berakhir--bagaimana-nasib-kepemilikan-apartemen-lt4c67f00aedacd/)  04 Jul 2023 [ #### Mengapa Tanah Hak Milik yang Dibeli PT Statusnya Menjadi HGB? ](/klinik/a/mengapa-tanah-hak-milik-yang-dibeli-pt-statusnya-menjadi-hgb-cl6446/)  23 Mar 2021 [ #### Wewenang Kantor Pertanahan Menolak Perpanjangan HGB ](/klinik/a/wewenang-kantor-pertanahan-menolak-perpanjangan-hgb-lt5e60683c3e5ee/)  15 Apr 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Jual beli properti_ yang dibuat oleh** **[Alfi Renata, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/alfi-renata--sh-lt4b4d71a0a0657/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2010.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Situasi yang Anda hadapi merupakan dilema yang kerap terjadi dalam proses [jual beli tanah](https://www.rumah123.com/jual/tanah/?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel) dan bangunan dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) di Indonesia. Di satu sisi, Anda ingin segera menjual aset dan mendapatkan pembayaran penuh. Sementara di sisi lain, calon pembeli menginginkan kepastian hukum dengan kepemilikan yang tertera di sertifikat. ### **Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama** Sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 35 s.d. Pasal 40 [UU PA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960)**, HGB merupakan hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Maka, tanah berstatus HGB hanya berupa hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau milik orang lain dalam kurun waktu tertentu. Kedudukannya juga tidak sekuat Sertifikat Hak Milik (“SHM”) yang menjadi hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, Akta Jual Beli (“AJB”) juga bukanlah tanda bukti yang sah atas tanah menurut undang-undang. Pasalnya, sertifikat lah yang memiliki kedudukan terkuat atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 20 [PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997)**, yang menyatakan: _Sertifikat adalah **surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan_. Selanjutnya, ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997**, menjelaskan sebagai berikut: _Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku_. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tersebut di atas, AJB bisa dinyatakan sebagai bukti peralihan hak dari penjual kepada pembeli, tapi tidak sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, konsultan hukum, **Jundri R. Berutu** saat dihubungi [Rumah123](https://www.rumah123.com/?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel), mengatakan pada prinsipnya, aset (tanah dan bangunan) yang telah dibeli berdasarkan bukti AJB belum sepenuhnya menjadi milik pembeli sebelum adanya proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).  ### **Konsekuensi bagi Penjual dan Pembeli** Berdasarkan kondisi yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, berikut kami uraikan konsekuensi bagi penjual dan pembeli, adalah sebagai berikut. Konsekuensi bagi pihak penjual: * Jika pembeli bersikeras menunggu balik nama sebelum melunasi pembayaran, Anda akan mengalami penundaan penerimaan dana. * Bila proses balik nama memakan waktu lama, pembeli dapat membatalkan transaksi sewaktu-waktu dan menuntut Anda atas wanprestasi. Sementara itu, konsekuensi bagi pembeli: * Tanpa balik nama, pembeli tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan. * Jika pembeli ingin menjual kembali tanah dan bangunan, ia akan dihadapkan pada situasi yang sama seperti Anda. ### **Langkah yang Dapat Dilakukan** 1. #### **Komunikasi Terbuka dan Jelas dengan Pembeli** Langkah pertama adalah menjalin komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pembeli. Jelaskan secara rinci situasi dan status kepemilikan tanah HGB dengan AJB, serta konsekuensi yang mungkin timbul bagi kedua belah pihak. Lalu, berikan pengertian kepada pembeli bahwa penyelesaian balik nama dari penjual sebelumnya ke pembeli bisa memakan waktu yang cukup lama karena melalui dua peralihan. Menurut Jundri, estimasi penyelesaian balik nama di BPN per peralihan bisa memakan 2–3 minggu, bahkan lebih cepat. Namun fakta di lapangan, ada juga yang berbulan-bulan tidak kunjung selesai karena setelah dilakukan AJB, kerap terjadi permasalahan lain seperti adanya sengketa dengan pihak lain dan sebagainya. Sedangkan, menurut konsultan hukum, **Nia Sita Mahesa**, mengemukakan bahwa pada umumnya setiap peralihan balik nama akan memakan waktu sekitar 60—90 hari kerja. Namun untuk lebih detailnya, Anda dapat berkonsultasi dengan BPN setempat. Kemudian, menurut konsultan properti, **Aleviery Akbar**, Anda perlu segera membuat surat perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”) dengan melibatkan notaris. Dengan adanya PPJB ini pun bisa memberikan rasa aman karena memuat penjelasan tentang dampak hukum bila terjadi wanprestasi yang dilakukan penjual maupun pembeli. Lalu, sambung Aleviery, notaris yang menangani PPJB haruslah kompeten. Notaris harus memeriksa keabsahan sertifikat HGB, seperti memastikan keasliannya, ada atau tidaknya blokir BPN, dan adanya sengketa hukum terkait properti. Adapun di dalam pasal PPJB ini, sekurang-kurangnya dicantumkan:  * jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PPJB tidak lunas;  * cara atau termin pembayaran; * kapan pelunasan; dan  * sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi. 2. #### **Desak Penjual Sebelumnya untuk Menyelesaikan Balik Nama** Sebagai pembeli pertama yang telah melunasi pembayaran, Anda berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Ketidakmampuan penjual sebelumnya untuk menyerahkan tanah dan sertifikat karena belum balik nama merupakan wanprestasi. Hal ini berarti ia telah melanggar janjinya untuk menyerahkan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Anda setelah pembayaran lunas. Oleh karena itu, Anda berhak mendesak penjual untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Setelah proses balik nama dari penjual sebelumnya selesai dilakukan, notaris akan mengecek tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika ditemukan adanya tunggakan pajak, penjual wajib melunasi tunggakan tersebut sebelum pembuatan AJB. Lalu, apabila tidak ada tunggakan, penjual harus membayar pajak penghasilan (“PPh”), sedangkan pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”). 3. #### **Pelunasan dan Pembuatan AJB** Lalu di tahap ini, pembeli sudah bisa melakukan pelunasan pembayaran. Tak lupa, pembeli perlu pula membuat PPJB lunas agar bisa segera memproses AJB di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun cara membuat AJB adalah antara lain seperti berikut:[\[1\]](#_ftn1) * Pemohon menyerahkan berkas permohonan pembuatan AJB ke loket atau meja pelayanan. * Petugas melakukan verifikasi dan validasi data. * Petugas mengecek atau survei lokasi tanah yang akan dibuatkan akta dan pendokumentasian oleh petugas. * Petugas memproses pembuatan surat AJB. * Penandatanganan AJB oleh pemohon disaksikan oleh camat dan petugas PPAT dan didokumentasikan. * Pemohon membayar pajak tanah ke bank. * Camat melakukan penandatanganan AJB tanah setelah pemohon membayar pajak dengan membawa bukti pembayaran. 4. #### **Proses Balik Nama** Setelah AJB terbit, proses balik nama HGB sudah bisa dilakukan. Berdasarkan PP 24/1997, Anda bisa memprosesnya di BPN lewat PPAT. Berkas yang diserahkan meliputi sebagai berikut: * surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli; * akta jual beli; * sertifikat hak atas tanah yang asli; * surat kuasa apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa; * KTP penjual dan pembeli; * bukti PPh; * bukti BPHTB; * surat pernyataan pemilikan tanah; * akta pendirian dan akta perubahan untuk badan hukum. Kemudian, proses balik nama akan melalui beberapa tahapan berikut: * pembeli atau PPAT yang dikuasakan oleh pembeli menyerahkan berkas permohonan balik nama ke kantor pertanahan; * kantor pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan; * petugas pelaksana meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas; * petugas melakukan pembukuan dan pencatatan; * petugas memberikan kode atau paraf pada berkas sebagai tanda proses peralihan hak; * nama pemegang hak lama dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; * nama pemegang hak baru ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia di buku tanah; * pembeli dapat mengambil sertifikat baru atas nama penerima hak di kantor pertanahan dalam waktu 14 hari kerja. Setelah balik nama selesai, Anda bisa merekomendasikan peningkatan hak dari HGB ke SHM kepada pembeli. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/nprt/6/uu-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) REFERENSI --------- 1. [Catat, Begini Proses Jual Beli Rumah melalui Notaris yang Benar!](https://www.rumah123.com/panduan-properti/membeli-properti-129575-aturan-jual-beli-rumah-id.html/?utm_source=consumer-marketing&utm_medium=partnership&utm_campaign=hukumonline&utm_term=artikel), yang diakses pada 22 April 2024, pukul 16.50 WIB; 2. [Pembuatan Surat Akta Jual Beli (AJB)/Hibah](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8216871/pemerintah-kab-garut/pembuatan-surat-akta-jual-beli-ajbhibah), yang diakses pada 15 Mei 2024, pukul 11.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) [Pembuatan Surat Akta Jual Beli (AJB)/Hibah](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8216871/pemerintah-kab-garut/pembuatan-surat-akta-jual-beli-ajbhibah), yang diakses pada 15 Mei 2024, pukul 11.00 WIB Tags ---- [hgb](/tag/hgb) [sertifikat tanah](/tag/sertifikat-tanah) [tanah](/tag/tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Ketentuan Pembayaran Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja yang Resign yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 13 November 2017, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H.pada 6 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan kedua kaliny oleh Justika.com pada 10 Februari 2022.KLINIK TERKAITPeserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 2021Masih Haruskah Perusahaan Mendaftar BPJS Jika Sudah Ikut Asuransi Lain? 01 Feb 2021Pemotongan THR dan Penonaktifan BPJS bagi Karyawan yang Unpaid Leave19 Agt 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Program BPJS KetenagakerjaanPada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Oleh karenanya, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.Kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan.Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas:Jaminan berupa uang yang meliputi:Jaminan Kecelakaan Kerja;Jaminan Kematian; danJaminan Hari Tua.Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.Berdasarkan ketentuan di atas, maka memang benar bahwa Anda selaku pekerja berhak didaftarkan sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya yakni program Jaminan Hari Tua (“JHT”).JHT BPJS KetenagakerjaanJHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, manfaat JHT dibayarkan ke peserta apabila:Peserta mencapai usia pensiun;Peserta mengalami cacat total tetap; atauPeserta meninggal dunia.Lalu, bagaimana dengan pekerja yang resign? Apakah pekerja yang resign tidak berhak menerima manfaat JHT?Penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP 60/2015 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk peserta yang berhenti bekerja, meliputi:Peserta mengundurkan diri;Peserta terkena pemutusan hubungan kerja (“PHK”);Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.Sehingga, pekerja yang mengundurkan diri atau resign tetap berhak menerima manfaat JHT.Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama resign, pada dasarnya pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.Ketentuan Pencairan BPJS KetenagakerjaanUntuk pencairan JHT Ketenagakerjaan, ada beberapa ketentuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang perlu Anda perhatikan:Pencairan JHT ketenagakerjaan sebesar 10% dan 30% bisa dilakukan untuk pekerja yang masih bekerja dengan syarat kepesertaan BPJS sudah 10 tahun. Pencairan tersebut hanya boleh dipilih salah satu saja yaitu antara 10% atau 30%. Besaran 10% tersebut digunakan untuk dana persiapan pensiun dan 30% untuk biaya kepemilikan rumah.Sedangkan untuk mencairkan saldo JHT bagi peserta yang sudah resign atau di-PHK, jangka waktu pencairan saldo tersebut bisa dilakukan selama 1 bulan sejak waktu keluar dari perusahaan.Jika berdasarkan peraturan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, maka Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu ketentuan di atas.Syarat Pencairan BPJS KetenagakerjaanSetiap cairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran 10%, 30% hingga sekaligus 100% memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan 10% yang bisa Anda lengkapi:Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 10%Kartu Peserta BPJAMSOSTEK;E-KTP;Kartu Keluarga;Buku tabungan;Surat keterangan masih aktif pekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja.Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 30% Kartu Peserta BPJAMSOSTEK;E-KTP;Kartu keluarga;Surat keterangan masih aktif pekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja;Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerja sama);Buku tabungan bank kerja sama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah;NPWP (jika punya).Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 100%Kartu peserta BPJAMSOSTEK;E-KTP;Buku tabungan;Kartu keluarga;NPWP (jika ada)Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan PHI untuk yang mengundurkan diri atau PHK;Surat keterangan pensiun untuk pekerja yang telah memasuki usia pensiun;Surat keterangan berhenti bekerja, surat keterangan cacat total tetap dari dokter yang merawat atau dokter penasihat bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap.Bagaimana Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?Secara garis besar, terdapat 4 cara yang bisa Anda tempuh untuk mencairkan manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan, yakni dengan melakukan klaim JHT di kantor cabang, klaim di bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, via aplikasi JMO, atau ikuti cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor CabangBegini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang:Pastikan kamu membawa dokumen asli;Mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT);Ambil antrian;Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara;Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, kamu akan menerima tanda terima;Proses selesai! Jangan lupa berikan penilaian kepuasan di e-survey;Tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening.Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di BankPastikan bahwa bank yang Anda datangi telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jika akan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di bank, pada dasarnya cara yang dilakukan hampir sama dengan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang. Berikut prosedurnya:[13]Datang ke kantor cabang bank sesuai jam operasional layanan.Bawa dokumen fotokopi persyaratan klaim dan berkas asli untuk verifikasi.Petugas akan melakukan proses verifikasi berkas dan wawancara.Setelah proses selesai, manfaat JHT akan dikirim ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan OnlineBegini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online:Kunjungi laman Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.Isi data diri Anda, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan ukuran file maksimal sebesar 6MB.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.Selanjutnya, Anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email Anda.Setelah itu, Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Secara Online via JMOSelain mencairkan melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, kamu juga bisa melakukannya melalui JMO atau Jamsostek Mobile. Cara mencairkan BPJS ketenagakerjaan online lewat handphone ini harus dengan melakukan pembaharuan data pada aplikasi JMO.Berikut cara pencairan BPJS ketenagakerjaan online:Download terlebih dulu aplikasi JMO dan login menggunakan e-mail dan kata sandi yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Pilih menu “Pengkinian Data”.Selanjutnya akan muncul data mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Periksa data tersebut dan pilih “Sudah” jika semua datanya benar.Anda akan diminta melakukan verifikasi data meliputi biometrik wajah.Isi data berupa nomor handphone dan alamat email.Masukkan data mengenai NPWP dan rekening bank Anda.Selanjutnya, tampil data yang sudah dimasukkan ketika proses pengkinian data.Pilih “konfirmasi” jika semua data yang ditampilkan sudah benar dan proses pembaharuan data sudah selesai.Selanjutnya pilih “Jaminan Hari Tua” dan “Klaim JHT”Pilih alasan pengajuan klaim bila semua syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi.Setelah itu akan ada tampilan data kepesertaan. Pilih “selanjutnya” jika sudah selesai.Anda akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah.Kemudian akan muncul saldo JHT dan pilih “selanjutnya”.Terakhir akan muncul tampilan konfirmasi untuk klaim JHTJika sudah sesuai pilih “konfirmasi” dan cara pencairan bpjs ketenagakerjaan online telah selesai.Sebagai informasi tambahan, Anda dapat melakukan pengecekan status klaim di Lacak Klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan memasukkan nomor kepesertaan atau NIK dan klik ‘Lacak Klaim Saya’.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari TuaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari TuaPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.REFERENSICara Klaim BPJS Ketenagakerjaan, yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB;Jamsostek Mobile, yang diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 15.51 WIB;Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB;Mencairkan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT), yang diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 15.51 WIB;Lacak Klaim BPJS Ketenagakerjaan, yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB.Tagsketenagakerjaanjhtbpjs ketenagakerjaanjaminan hari tuabpjs kesehatanjaminan sosial

Saya sudah resign di sebuah perusahaan, bisakah uang JHT program BPJS Ketenagakerjaan saya cairkan? Mengingat saya belum berusia 56 tahun pensiun dan masa kerja saya masih 2 tahun. Jika bisa, BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama resign? Dan bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?

Secara hukum, pekerja yang mengundurkan diri atau resign berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua (“JHT”). Mengenai JHT atau BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama resign, pada dasarnya pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini? Apa saja dokumen yang diperlukan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 2021Masih Haruskah Perusahaan Mendaftar BPJS Jika Sudah Ikut Asuransi Lain? 01 Feb 2021Pemotongan THR dan Penonaktifan BPJS bagi Karyawan yang Unpaid Leave19 Agt 2020Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS13 Des 2021Masih Haruskah Perusahaan Mendaftar BPJS Jika Sudah Ikut Asuransi Lain? 01 Feb 2021Pemotongan THR dan Penonaktifan BPJS bagi Karyawan yang Unpaid Leave19 Agt 2020Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lt5a0110e7d6b2a/

4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

pages/21/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul** **_Ketentuan Pembayaran Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja yang Resign_** **yang dibuat oleh** **[Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/)** **yang pertama kali dipublikasikan pada 13 November 2017, dan pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72)****pada 6 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan kedua kaliny oleh [Justika.com](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/justikacom-lt598bd6250c908/justikacom-lt598bd73d39ff9/) pada 10 Februari 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya ](/klinik/a/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-kpr-simak-syaratnya-lt5ab31638bde4f/)  27 Mei 2024 [ #### Sanksi Jika Nominal Upah Tak Sesuai yang Didaftarkan ke BPJS ](/klinik/a/sanksi-jika-nominal-upah-tak-sesuai-yang-didaftarkan-ke-bpjs-lt5c9f926ac4b2b/)  13 Des 2021 [ #### Masih Haruskah Perusahaan Mendaftar BPJS Jika Sudah Ikut Asuransi Lain? ](/klinik/a/masih-haruskah-perusahaan-mendaftar-bpjs-jika-sudah-ikut-asuransi-lain-cl1521/)  01 Feb 2021 [ #### Pemotongan THR dan Penonaktifan BPJS bagi Karyawan yang _Unpaid Leave_ ](/klinik/a/pemotongan-thr-dan-penonaktifan-bpjs-bagi-karyawan-yang-iunpaid-leave-i-lt5f0d312a718b5/)  19 Agt 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Program BPJS Ketenagakerjaan** Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Oleh karenanya, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan. Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas: 1. Jaminan berupa uang yang meliputi: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja; 2. Jaminan Kematian; dan 3. Jaminan Hari Tua. 2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka memang benar bahwa Anda selaku pekerja berhak didaftarkan sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya yakni program Jaminan Hari Tua (“JHT”). ### **JHT BPJS Ketenagakerjaan** JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, manfaat JHT dibayarkan ke peserta apabila: 1. Peserta mencapai usia pensiun; 2. Peserta mengalami cacat total tetap; atau 3. Peserta meninggal dunia. Lalu, bagaimana dengan pekerja yang _resign_? Apakah pekerja yang _resign_ tidak berhak menerima manfaat JHT? Penjelasan **Pasal 26 ayat (1)** **[PP 60/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015)** menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk peserta yang berhenti bekerja, meliputi: 1. Peserta mengundurkan diri; 2. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja (“PHK”); 3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sehingga, pekerja yang mengundurkan diri atau _resign_ tetap berhak menerima manfaat JHT. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan setelah berapa lama _resign_, pada dasarnya pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. ### **Ketentuan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan** Untuk pencairan JHT Ketenagakerjaan, ada beberapa ketentuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang perlu Anda perhatikan: 1. Pencairan JHT ketenagakerjaan sebesar 10% dan 30% bisa dilakukan untuk pekerja yang masih bekerja dengan syarat kepesertaan BPJS sudah 10 tahun. Pencairan tersebut hanya boleh dipilih salah satu saja yaitu antara 10% atau 30%. Besaran 10% tersebut digunakan untuk dana persiapan pensiun dan 30% untuk biaya kepemilikan rumah. 2. Sedangkan untuk mencairkan saldo JHT bagi peserta yang sudah resign atau di-PHK, jangka waktu pencairan saldo tersebut bisa dilakukan selama 1 bulan sejak waktu keluar dari perusahaan. Jika berdasarkan peraturan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, maka Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu ketentuan di atas. ### **Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan** Setiap cairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran 10%, 30% hingga sekaligus 100% memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan 10% yang bisa Anda lengkapi: 1. **Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 10%** 1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK; 2. E-KTP; 3. Kartu Keluarga; 4. Buku tabungan; 5. Surat keterangan masih aktif pekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja. 2. **Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 30%** 1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK; 2. E-KTP; 3. Kartu keluarga; 4. Surat keterangan masih aktif pekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja; 5. Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerja sama); 6. Buku tabungan bank kerja sama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah; 7. NPWP (jika punya). 3. **Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 100%** 1. Kartu peserta BPJAMSOSTEK; 2. E-KTP; 3. Buku tabungan; 4. Kartu keluarga; 5. NPWP (jika ada) 6. Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan PHI untuk yang mengundurkan diri atau PHK; 7. Surat keterangan pensiun untuk pekerja yang telah memasuki usia pensiun; 8. Surat keterangan berhenti bekerja, surat keterangan cacat total tetap dari dokter yang merawat atau dokter penasihat bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap. ### **Bagaimana Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?** Secara garis besar, terdapat 4 cara yang bisa Anda tempuh untuk mencairkan manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan, yakni dengan melakukan klaim JHT di kantor cabang, klaim di bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, via aplikasi JMO, atau ikuti cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan _online_ melalui [L**apak Asik BPJS Ketenagakerjaan**](https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/). ### **Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang** Begini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang: 1. Pastikan kamu membawa dokumen asli; 2. Mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT); 3. Ambil antrian; 4. Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara; 5. Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, kamu akan menerima tanda terima; 6. Proses selesai! Jangan lupa berikan penilaian kepuasan di _e-survey;_ 7. Tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening. ### **Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di Bank** Pastikan bahwa bank yang Anda datangi telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jika akan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di bank, pada dasarnya cara yang dilakukan hampir sama dengan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang. Berikut prosedurnya:[\[13\]](#_ftn13) 1. Datang ke kantor cabang bank sesuai jam operasional layanan. 2. Bawa dokumen fotokopi persyaratan klaim dan berkas asli untuk verifikasi. 3. Petugas akan melakukan proses verifikasi berkas dan wawancara. 4. Setelah proses selesai, manfaat JHT akan dikirim ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir. ### **Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan _Online_** Begini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online: 1. Kunjungi laman **[Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan](https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/)****.** 2. Isi data diri Anda, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan. 3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan ukuran _file_ maksimal sebesar 6MB. 4. Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan. 5. Selanjutnya, Anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara _online_ yang dikirimkan melalui _emai_l Anda. 6. Setelah itu, Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via _video call._ 7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir. ### **Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Secara _Online_ via JMO** Selain mencairkan melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, kamu juga bisa melakukannya melalui **JMO** atau **[Jamsostek Mobile](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jmo/)**. Cara mencairkan BPJS ketenagakerjaan _online_ lewat _handphone_ ini harus dengan melakukan pembaharuan data pada aplikasi JMO. Berikut cara pencairan BPJS ketenagakerjaan _online_: 1. _Download_ terlebih dulu aplikasi JMO dan _login_ menggunakan _e-mail_ dan kata sandi yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 2. Pilih menu “Pengkinian Data”. 3. Selanjutnya akan muncul data mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Periksa data tersebut dan pilih “Sudah” jika semua datanya benar. 4. Anda akan diminta melakukan verifikasi data meliputi biometrik wajah. 5. Isi data berupa nomor _handphone_ dan alamat _email_. 6. Masukkan data mengenai NPWP dan rekening bank Anda. 7. Selanjutnya, tampil data yang sudah dimasukkan ketika proses pengkinian data. 8. Pilih “konfirmasi” jika semua data yang ditampilkan sudah benar dan proses pembaharuan data sudah selesai. 9. Selanjutnya pilih “Jaminan Hari Tua” dan “Klaim JHT” 10. Pilih alasan pengajuan klaim bila semua syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi. 11. Setelah itu akan ada tampilan data kepesertaan. Pilih “selanjutnya” jika sudah selesai. 12. Anda akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. 13. Kemudian akan muncul saldo JHT dan pilih “selanjutnya”. 14. Terakhir akan muncul tampilan konfirmasi untuk klaim JHT 15. Jika sudah sesuai pilih “konfirmasi” dan cara pencairan bpjs ketenagakerjaan _online_ telah selesai. Sebagai informasi tambahan, Anda dapat melakukan pengecekan status klaim di **[Lacak Klaim BPJS Ketenagakerjaan](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking)** dengan memasukkan nomor kepesertaan atau NIK dan klik ‘Lacak Klaim Saya’. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini.](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/114/peraturan-pemerintah-nomor-14-tahun-1993/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_14_1993) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52c5404ecab27?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_84_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b653d0d770/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2015/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_46_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55d55325449f7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_60_2015) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6268e38dc8689/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_4_2022) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6268e38dc8689/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_4_2022) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cadcdb0c781?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_82_2012). REFERENSI --------- 1. [Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html), yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB; 2. [Jamsostek _Mobile_](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jmo/), yang diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 15.51 WIB; 3. [Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan](https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/), yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB; 4. [Mencairkan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT)](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mencairkan-saldo-jht.html), yang diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 15.51 WIB; 5. [Lacak Klaim BPJS Ketenagakerjaan](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking), yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024, pukul 12.18 WIB. Tags ---- [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan) [jht](/tag/jht) [bpjs ketenagakerjaan](/tag/bpjs-ketenagakerjaan) [jaminan hari tua](/tag/jaminan-hari-tua) [bpjs kesehatan](/tag/bpjs-kesehatan) [jaminan sosial](/tag/jaminan-sosial)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.AJB sebagai Syarat Peralihan Hak atas Tanah karena Jual BeliKLINIK TERKAITPajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar?05 Agt 2020Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya29 Jan 2020Dasar Pengenaan PBB Terhadap Lapangan Golf17 Jul 2018Berdasarkan kronologi yang Anda sampaikan, dapat diketahui bahwa Anda telah membayar lunas satu unit rumah kepada developer, namun Akta Jual Beli (“AJB”) belum dibuat dengan alasan belum dilakukan pemecahan sertifikat tanah. Dengan demikian, jika mengacu ketentuan dalam PP 24/1997, maka secara normatif peralihan hak atas rumah tersebut dianggap belum pernah terjadi.Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, yang menyatakan:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun, yang dimaksud PPAT dalam ketentuan tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.[1]Dengan demikian, meskipun faktanya cicilan rumah Anda telah dibayar lunas, namun secara hukum (normatif) hak kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut belum beralih kepada Anda. Sehingga, hak dan kewajiban yang timbul atasnya masih menjadi hak dan kewajiban pemiliknya. Dengan kata lain, baik itu hak dan kewajiban yang timbul atas tanah dan rumah tersebut belum dapat dibebankan kepada Anda.Pihak yang Wajib Membayar PBB-P2Untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan (“PBB”), Anda perlu menyimak ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.(2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa PBB untuk perumahan, tergolong sebagai PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.[2] PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[3]Baca juga: Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2Adapun yang menjadi wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.[4]Adapun, subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.[5]Menurut Pasal 11 ayat (1) UU PBB, apabila wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (“SPPT”) maka pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.Berdasarkan ketentuan di atas dan keterangan yang Anda sampaikan bahwa belum terjadi AJB serta SPPT PBB-P2 tahun 2023 masih tercatat atas nama developer, maka pihak yang wajib membayar pajak (wajib pajak) PBB-P2 tersebut adalah nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut. Kecuali, jika diperjanjikan lain antara Anda dengan pihak developer perihal pembayaran PBB-P2 selama proses peralihan hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek jual beli.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. terima kasih.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan BangunanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan BangunanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah[2] Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“Permenkeu 208/2018”)[3] Pasal 1 angka 1 Permenkeu 208/2018[4] Pasal 1 angka 8 Permenkeu 208/2018[5] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahTagsajbpbbpajakppat

Saya telah melunasi pembayaran cicilan rumah ke developer dan semua biayanya. Tapi penandatanganan AJB-nya selalu molor dengan alasan belum pecah sertifikat. Lalu kami dikirimkan SPPT PBB 2023 yang harus kami bayarkan, sedangkan dalam SPPT nama wajib pajak  masih atas nama developer. Apakah kami harus membayar tagihan PBB-nya atau kami kembalikan ke depelover dan membayar setelah proses balik nama selesai?

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah kecuali melalui lelang, hanya dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli (“AJB”) yang dibuat oleh PPAT. Namun, bagaimana jika cicilan rumah telah lunas namun belum AJB, siapakah yang harus membayar pajak PBB-P2? Pihak developer atau pembeli? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar?05 Agt 2020Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya29 Jan 2020Dasar Pengenaan PBB Terhadap Lapangan Golf17 Jul 2018Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P215 Jun 2022Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar?05 Agt 2020Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya29 Jan 2020Dasar Pengenaan PBB Terhadap Lapangan Golf17 Jul 2018Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cicilan-rumah-lunas-sebelum-ajb-siapa-yang-wajib-bayar-pbb-p2-lt653340411ec52/

Cicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?

pages/21/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **AJB sebagai Syarat Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2 ](/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2-lt62a9ce4867bf6/)  15 Jun 2022 [ #### Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar? ](/klinik/a/pemilik-tanah-lama-tak-pernah-bayar-pbb--apakah-pemilik-baru-yang-bayar-cl3820/)  05 Agt 2020 [ #### Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya ](/klinik/a/pengenaan-pbb-dan-retribusi-terhadap-surat-ijo-di-surabaya-lt5e2b55adecbd5/)  29 Jan 2020 [ #### Dasar Pengenaan PBB Terhadap Lapangan Golf ](/klinik/a/dasar-pengenaan-pbb-terhadap-lapangan-golf-lt5b4c036b665d7/)  17 Jul 2018 [](#!) Berdasarkan kronologi yang Anda sampaikan, dapat diketahui bahwa Anda telah membayar lunas satu unit rumah kepada developer, namun Akta Jual Beli (“AJB”) belum dibuat dengan alasan belum dilakukan pemecahan sertifikat tanah. Dengan demikian, jika mengacu ketentuan dalam **[PP 24/1997](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997)**, maka secara normatif peralihan hak atas rumah tersebut dianggap belum pernah terjadi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan **Pasal 37 ayat (1)** **PP 24/1997**, yang menyatakan: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Peralihan hak atas tanah_ _dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku._ Adapun, yang dimaksud PPAT dalam ketentuan tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.[\[1\]](#_ftn1) Dengan demikian, meskipun faktanya cicilan rumah Anda telah dibayar lunas, namun secara hukum (normatif) hak kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut belum beralih kepada Anda. Sehingga, hak dan kewajiban yang timbul atasnya masih menjadi hak dan kewajiban pemiliknya. Dengan kata lain, baik itu hak dan kewajiban yang timbul atas tanah dan rumah tersebut belum dapat dibebankan kepada Anda. ### **Pihak yang Wajib Membayar PBB-P2** Untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan (“PBB”), Anda perlu menyimak ketentuan **Pasal 4 ayat (1) dan (2)** **[UU PBB](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11824/undangundang-nomor-12-tahun-1985?r=0&p=1&q=Undang-Undang%20No.%2012%20Tahun%201985%20tentang%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_1985)**, yang berbunyi sebagai berikut: _(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan._ _(2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini._ Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa PBB untuk perumahan, tergolong sebagai PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.[\[2\]](#_ftn2) PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2-lt62a9ce4867bf6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pajak_tanah_milik_pribadi)** Adapun yang menjadi wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.[\[4\]](#_ftn4) Adapun, subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.[\[5\]](#_ftn5) Menurut **Pasal 11 ayat (1) UU PBB**, apabila wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (“SPPT”) maka pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan di atas dan keterangan yang Anda sampaikan bahwa belum terjadi AJB serta SPPT PBB-P2 tahun 2023 masih tercatat atas nama developer, maka pihak yang wajib membayar pajak (wajib pajak) PBB-P2 tersebut adalah nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut. Kecuali, jika diperjanjikan lain antara Anda dengan pihak developer perihal pembayaran PBB-P2 selama proses peralihan hak atas tanah dan rumah yang menjadi objek jual beli. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. terima kasih. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11824/undangundang-nomor-12-tahun-1985?r=0&p=1&q=Undang-Undang%20No.%2012%20Tahun%201985%20tentang%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_1985) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11825/undangundang-nomor-12-tahun-1994?r=1&p=1&q=UU%2012%2F1994%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_1994) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/11693/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_1997) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11812?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_37_1998) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57849233a96ea/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2016) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c3d63d0cb33f/peraturan-menteri-keuangan-nomor-208-pmk07-2018-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_208_2018) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57849233a96ea/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_24_2016) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7 ayat (2) huruf a [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c3d63d0cb33f/peraturan-menteri-keuangan-nomor-208-pmk07-2018-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_208_2018) (“Permenkeu 208/2018”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 1 Permenkeu 208/2018 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 8 Permenkeu 208/2018 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 39 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) Tags ---- [ajb](/tag/ajb) [pbb](/tag/pbb) [pajak](/tag/pajak) [ppat](/tag/ppat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah yang Dilakukan Jika Komisaris PT Lalaikan Tugasnya yang dibuat oleh Haris Satiadi, S.H. dari Haris Satiadi & Partners dan dipublikasikan pada 14 Desember 2021.KLINIK TERKAITSyarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja 28 Okt 2021Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan?01 Okt 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021Tak Lagi Jabat Direksi di Perusahaan Induk, Masih Bisakah Jabat Komisaris di Anak Perusahaan?02 Sep 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian Dewan Komisaris dan Tanggung JawabnyaPada dasarnya, dalam membentuk usaha bersama, para pihak, salah satunya pihak dewan komisaris sebaiknya mengedepankan iktikad baik agar usaha ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU PT, setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.Berkaitan dengan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.[2]Lalu, setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.[3]Selain itu, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UU PT.Lebih lanjut, disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, apabila anggota dewan komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu Perseroan Terbatas (”PT”) mengalami kerugian, maka setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dimaksud (hal. 460).Jika PT PailitSedangkan dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.[4]Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.[5]Namun, anggota dewan komisaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kepailitan dari PT sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan:[6]kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila terjadi peristiwa kepailitan);telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan; dantelah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.Pemberhentian Dewan KomisarisMenyambung pertanyaan Anda, apa sanksi hukum jika komisaris melalaikan tugasnya?Pada dasarnya, anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[7] Lalu, sanksi yang dapat diberikan kepada anggota dewan komisaris yaitu dengan pemberhentian anggota dewan komisaris yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian ini dilaksanakan setelah anggota dewan komisaris diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.[8] Namun, pembelaan diri ini tidak diperlukan jika anggota dewan komisaris yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.[9]Dalam hal kelalaian tersebut menimbulkan kerugian pada PT, menurut hemat kami, pemberhentian anggota dewan komisaris ini sebaiknya tidak diberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). Tujuannya adalah agar anggota dewan komisaris yang diberhentikan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaiannya yang telah terjadi.Kemudian, setelah dilakukan pemberhentian komisaris, direksi lalu wajib memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.[10]Hak Dividen bagi Anggota Dewan KomisarisLebih lanjut, sehubungan dengan hak anggota dewan komisaris, setelah diberhentikan maka ia sudah tidak berhak atas honorarium anggota dewan komisaris. Sedangkan terkait dengan dividen, dividen merupakan salah satu hak dari pemegang saham[11] yang mana secara prinsip dividen hanya boleh dibagikan apabila PT mempunyai saldo laba yang positif , dengan ketentuan dan mekanisme teknis pembagian sebagaimana diatur dalam UU PT.[12]Adapun yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” berdasarkan Penjelasan Pasal 70 (2) UU PT adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.Oleh karena itu, dividen bukan menjadi hak dari anggota dewan komisaris. Kecuali anggota dewan komisaris tersebut juga merupakan pemegang saham dari PT tersebut, maka jika nantinya yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris, yang bersangkutan tetap berhak atas dividen sepanjang pihak tersebut masih menjadi pemegang saham dari PT.Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila anggota dewan komisaris sebuah PT melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian perusahaan, UU PT memungkinkan pemecatan anggota dewan komisaris tersebut melalui RUPS tanpa pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). Selanjutnya, pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari total saham juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Lebih lanjut, pasca pemecatan, anggota dewan komisaris kehilangan hak atas honorarium sejak tanggal efektif pemecatan, dan jika tidak lagi menjadi pemegang saham, mereka tidak berhak atas dividen. Namun, jika masih menjadi pemegang saham, mereka tetap memiliki hak atas dividen meskipun tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris.Baca juga: Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan KomisarisDinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023REFERENSIMunir Fuady. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018;Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 108 ayat (1) UU PT[3] Pasal 114 ayat (3) UU PT[4] Pasal 115 ayat (1) UU PT[5] Pasal 115 ayat (2) UU PT[6] Pasal 115 ayat (3) UU PT[7] Pasal 111 ayat (1) UU PT[8] Pasal 105 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 119 UU PT[9] Pasal 105 ayat (4) UU PT[10] Pasal 111 ayat (7) UU PT[11] Lihat Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT[12] Munir Fuady. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 252Tagsperusahaanrupskomisarisperseroankelalaian

Adakah sanksi yang bisa diberikan kepada komisaris PT yang lalaikan tugasnya? Apakah hak komisaris PT yang bersangkutan harus dijaga (dividen) sementara kewajiban sebagai fungsi komisaris tidak pernah ditunaikan? Bagaimana jika PT pailit karena kelalaian komisaris? Pada kasus ini, komisaris tidak peduli lagi dengan bisnis yang dibangun, ia tidak pernah hadir saat rapat, tidak pernah balas WA/telepon, dan menjadi pesaing dengan mendirikan bisnis sejenis sendiri.

Pada dasarnya apabila anggota dewan komisaris Perseroan Terbatas (“PT”) lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan PT mengalami kerugian, ia dapat diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tanpa pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). Setelah pemecatan, anggota dewan komisaris kehilangan hak atas honorarium sejak tanggal efektif pemecatan, dan jika tidak lagi menjadi pemegang saham, mereka tidak berhak atas dividen. Namun, jika masih menjadi pemegang saham, mereka tetap memiliki hak atas dividen meskipun tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja 28 Okt 2021Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan?01 Okt 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021Tak Lagi Jabat Direksi di Perusahaan Induk, Masih Bisakah Jabat Komisaris di Anak Perusahaan?02 Sep 2021Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja 28 Okt 2021Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan?01 Okt 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya23 Sep 2021Tak Lagi Jabat Direksi di Perusahaan Induk, Masih Bisakah Jabat Komisaris di Anak Perusahaan?02 Sep 2021Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/komisaris-pt-lalai-jalankan-tugas--ini-sanksinya-lt618c942e17f6b/

Komisaris PT Lalai Jalankan Tugas, Ini Sanksinya

pages/21/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah yang Dilakukan Jika Komisaris PT Lalaikan Tugasnya yang dibuat oleh [Haris Satiadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/haris-satiadi--sh-lt61b87b47b24a1/) dari [Haris Satiadi & Partners](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/) dan dipublikasikan pada 14 Desember 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja ](/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/)  28 Okt 2021 [ #### Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan? ](/klinik/a/bolehkah-gaji-direksi-dipotong-karena-performa-perusahaan-tak-memuaskan-lt6157053f22b9d/)  01 Okt 2021 [ #### PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya ](/klinik/a/pt-tak-punya-daftar-pemegang-saham--ini-konsekuensi-hukumnya-lt60f2f27faf407/)  23 Sep 2021 [ #### PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya ](/klinik/a/pt-tak-punya-daftar-pemegang-saham--ini-konsekuensi-hukumnya-lt60f2f27faf407/)  23 Sep 2021 [ #### Tak Lagi Jabat Direksi di Perusahaan Induk, Masih Bisakah Jabat Komisaris di Anak Perusahaan? ](/klinik/a/tak-lagi-jabat-direksi-di-perusahaan-induk--masih-bisakah-jabat-komisaris-di-anak-perusahaan-lt612cadfbe84d0/)  02 Sep 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Dewan Komisaris dan Tanggung Jawabnya** Pada dasarnya, dalam membentuk usaha bersama, para pihak, salah satunya pihak dewan komisaris sebaiknya mengedepankan iktikad baik agar usaha ke depannya dapat berjalan dengan lancar. **Dewan komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian, berdasarkan **Pasal 114 ayat (2) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**, setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berkaitan dengan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.[\[2\]](#_ftn2) Lalu, setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.[\[3\]](#_ftn3) Selain itu, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (6) UU PT**. Lebih lanjut, disampaikan oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya _Hukum Perseroan Terbatas_, apabila anggota dewan komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu Perseroan Terbatas (”PT”) mengalami kerugian, maka setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dimaksud (hal. 460). ### **Jika PT Pailit** Sedangkan dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.[\[4\]](#_ftn4) Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.[\[5\]](#_ftn5) Namun, anggota dewan komisaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kepailitan dari PT sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan:[\[6\]](#_ftn6) 1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila terjadi peristiwa kepailitan); 2. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan; dan 4. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. ### **Pemberhentian Dewan Komisaris** Menyambung pertanyaan Anda, apa sanksi hukum jika komisaris melalaikan tugasnya? Pada dasarnya, anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[\[7\]](#_ftn7) Lalu, sanksi yang dapat diberikan kepada anggota dewan komisaris yaitu dengan pemberhentian anggota dewan komisaris yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian ini dilaksanakan setelah anggota dewan komisaris diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.[\[8\]](#_ftn8) Namun, pembelaan diri ini tidak diperlukan jika anggota dewan komisaris yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.[\[9\]](#_ftn9) Dalam hal kelalaian tersebut menimbulkan kerugian pada PT, menurut hemat kami, pemberhentian anggota dewan komisaris ini sebaiknya tidak diberikan pembebasan tanggung jawab _(acquit et de charge)_. Tujuannya adalah agar anggota dewan komisaris yang diberhentikan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaiannya yang telah terjadi. Kemudian, setelah dilakukan pemberhentian komisaris, direksi lalu wajib memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.[\[10\]](#_ftn10) ### **Hak Dividen bagi Anggota Dewan Komisaris** Lebih lanjut, sehubungan dengan hak anggota dewan komisaris, setelah diberhentikan maka ia sudah tidak berhak atas honorarium anggota dewan komisaris. Sedangkan terkait dengan dividen, dividen merupakan salah satu hak dari pemegang saham[\[11\]](#_ftn11) yang mana secara prinsip dividen hanya boleh dibagikan apabila PT mempunyai saldo laba yang positif , dengan ketentuan dan mekanisme teknis pembagian sebagaimana diatur dalam UU PT.[\[12\]](#_ftn12) Adapun yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” berdasarkan Penjelasan Pasal 70 (2) UU PT adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Oleh karena itu, dividen bukan menjadi hak dari anggota dewan komisaris. Kecuali anggota dewan komisaris tersebut juga merupakan pemegang saham dari PT tersebut, maka jika nantinya yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris, yang bersangkutan tetap berhak atas dividen sepanjang pihak tersebut masih menjadi pemegang saham dari PT. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila anggota dewan komisaris sebuah PT melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian perusahaan, UU PT memungkinkan pemecatan anggota dewan komisaris tersebut melalui RUPS tanpa pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). Selanjutnya, pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari total saham juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Lebih lanjut, pasca pemecatan, anggota dewan komisaris kehilangan hak atas honorarium sejak tanggal efektif pemecatan, dan jika tidak lagi menjadi pemegang saham, mereka tidak berhak atas dividen. Namun, jika masih menjadi pemegang saham, mereka tetap memiliki hak atas dividen meskipun tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris. Baca juga: **[Prinsip _Fiduciary Duty_ Direksi dan Dewan Komisaris](https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prinsip_fiduciary_duty)** Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik **[di sini](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage)** untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) REFERENSI --------- 1. Munir Fuady. _Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis_. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018; 2. Yahya Harahap. _Hukum Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)  (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 108 ayat (1) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 114 ayat (3) UU PT [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 115 ayat (1) UU PT [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 115 ayat (2) UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 115 ayat (3) UU PT [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 111 ayat (1) UU PT [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 105 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 119 UU PT [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 105 ayat (4) UU PT [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 111 ayat (7) UU PT [\[11\]](#_ftnref11) Lihat Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT [\[12\]](#_ftnref12) Munir Fuady. _Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis_. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 252 Tags ---- [perusahaan](/tag/perusahaan) [rups](/tag/rups) [komisaris](/tag/komisaris) [perseroan](/tag/perseroan) [kelalaian](/tag/kelalaian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kewajiban Memublikasikan Putusan PengadilanSemua putusan pengadilan pada prinsipnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini berkaitan dengan asas fair trial, yang bertujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan.[1]Kewajiban putusan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut diatur di dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lantas, haruskah semua putusan pengadilan dipublikasikan? Kami mengasumsikan bahwa publikasi yang Anda maksud adalah pengumuman, penerbitan.Selain pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA dan perubahannya, serta UU MK dan perubahannya, diatur bahwa pengadilan juga wajib memberikan akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan dan memberikan salinan putusan pengadilan kepada masing-masing pihak.Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Selain itu, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, dalam Pasal 32B UU 3/2009 dan Penjelasannya juga mengatur bahwa Mahkamah Agung (“MA”) harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan MA. Akses kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan putusan MA diberikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI).Begitu pula Pasal 14 UU MK mengatur bahwa masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”).Selain itu, pengadilan sebagai badan publik juga tunduk terhadap ketentuan dalam UU KIP. Dalam Bab IV UU KIP, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dikategorikan menjadi tiga, yaitu:informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; daninformasi yang wajib tersedia setiap saat.Berdasarkan kategori informasi publik tersebut, putusan dan penetapan pengadilan tergolong sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.[2] Sehingga, menurut Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, salah satunya adalah hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Lampiran I SK KMA 1-144/2011 bahwa pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat, salah satunya adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi (hal. 3 – 4).Dalam konteks putusan MA dan peradilan di bawahnya, berlaku pula ketentuan di dalam Perma 1/2019 dan perubahannya yaitu Perma 7/2022. Berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Perma 7/2022, pada hari yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan memublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.SIP adalah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh MA untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.[3]Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya semua putusan pengadilan wajib dipublikasikan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Publikasi tersebut berupa pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta pemberian akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan, baik secara daring (melalui SIP) maupun secara luring.Informasi yang DikecualikanAkan tetapi, terdapat jenis informasi publik (salah satunya putusan pengadilan) yang dikecualikan untuk dipublikasikan apabila memenuhi kriteria Pasal 17 UU KIP, yaitu jika informasi publik tersebut:Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.Apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.Apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan terakhir ataupun wasiat seseorang.Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu berupa riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.Berupa memorandum atau surat-surat antara badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.Lantas, haruskah putusan pengadilan yang dipublikasikan memuat data pribadi para pihak yang berperkara?Aturan Pelindungan Data Pribadi Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa dalam setiap putusan pengadilan dicantumkan data pribadi para pihak, misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Akan tetapi, pasca diundangkannya UU PDP, maka perlu diperhatikan kembali ketentuan mengenai publikasi data pribadi yang dilakukan oleh badan publik.Selengkapnya mengenai pengertian dan jenis-jenis data pribadi dapat Anda simak dalam artikel UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi.Lantas, apakah lembaga yudikatif seperti MA dan MK tunduk pada UU PDP? Badan publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, sepanjang melakukan kendali pemrosesan data pribadi tergolong sebagai pengendali data pribadi.[4]Adapun bentuk-bentuk pemrosesan data pribadi adalah:[5]pemerolehan dan pengumpulan;pengolahan dan penganalisisan;penyimpanan;perbaikan dan pembaruan;penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ataupenghapusan atau pemusnahan.Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya pengadilan sebagai suatu badan publik, dalam memublikasikan putusan yang berisi data pribadi para pihak tergolong sebagai pemrosesan data pribadi dalam bentuk penampilan yaitu memperlihatkan data pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak pihak tertentu serta pengumuman yaitu pemberitahuan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang banyak yang bersifat umum.[6]Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang meliputi:[7]persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/ataupemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.Lantas, apakah lembaga yudikatif yaitu MA dan peradilan di bawahnya serta MK boleh memublikasikan putusannya yang memuat data pribadi para pihak?Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?Menurut Danny Kobrata, S.H. praktisi pelindungan data pribadi dari K&K Advocates sekaligus co-founder APPDI menjelaskan bahwa dalam konteks lembaga peradilan dalam melakukan pemrosesan data pribadi yaitu untuk melakukan penampilan dan pengumuman harus memiliki dasar pemrosesan. Terkait dengan pengumuman putusan ke publik, pengendali yang merupakan lembaga yudikatif dapat menggunakan dasar pemrosesan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan terdapat kewajiban dan juga kewenangan bagi pengadilan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap putusan pengadilan. Apalagi di dalam peradilan di lingkungan MA, terdapat amanat peraturan perundang-undangan untuk memublikasikan putusan melalui sistem informasi pengadilan, dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik.Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian dalam publikasi putusan yang mencantumkan data pribadi para pihak. Menurut SK KMA 1-144/2011 (hal. 14 – 15) dijelaskan bahwa sebelum memberikan salinan informasi atau memasukkannya ke dalam situs, petugas informasi wajib:Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:Tindak pidana kesusilaan;Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, identitas saksi dan korbannya harus dilindungi;Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;Pengangkatan anak;Wasiat; danPerdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak. Adapun informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud di atas, meliputi (hal. 15)Nama dan nama alias;Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; sertaSekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.Adapun identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan (hal. 15).Pengaburan dilakukan dengan cara (hal. 15):Menghitamkan informasi yang dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy); atauMengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy).Kami berpendapat bahwa SK KMA 1-144/2011 tersebut bersifat mengatur, sehingga dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU 12/2011. Hal ini karena SK KMA 1-144/2011 mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011, sebelum UU 12/2011 diundangkan dan berlaku pada 12 Agustus 2011.[8]Oleh karena itu, menurut hemat kami, selain dalam kondisi-kondisi yang disebutkan dalam SK KMA di atas, putusan harus dapat diakses oleh masyarakat dan tetap mencantumkan data pribadi para pihak sesuai dengan ketentuan format putusan pengadilan. Hal ini untuk pemenuhan tugas publik pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Contohnya dalam perkara perdata umum kasasi MA, data pribadi para pihak yang dimasukkan ke dalam putusan adalah nama perorangan/badan hukum, nama kuasa, kantor advokat dan alamatnya.[9] Sementara dalam kasus pidana, putusan kasasi MA memuat data pribadi terdakwa berupa nama, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.[10]Akan tetapi, menurut Danny, publikasi putusan pengadilan memiliki dampak yang cukup besar bagi privasi seseorang, sehingga memang perlu dilakukan penilaian dampak oleh lembaga peradilan selaku pengendali data pribadi. Apa dampaknya terhadap subjek data pribadi, apakah harus semua dipublikasikan, dan apa yang bisa untuk tidak ditampilkan dalam putusan. Tujuannya supaya terjadi keseimbangan antara perlindungan atas privasi dari pihak-pihak yang identitasnya disebut di dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan pelayanan publik serta pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiPeraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah AgungPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara ElektronikPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara ElektronikKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di PengadilanREFERENSIM. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika;Publikasi, yang diakses pada Rabu, 8 Mei 2024 pukul 20.01 WIB.Catatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Danny Kobrata, S.H. praktisi pelindungan data pribadi dari K&K Advocates sekaligus co-founder APPDI melalui WhatsApp pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 14.44 WIB dan Senin 13 Mei 2024 pukul 10.19 WIB.[1] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 894[2] Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan hal. 3 – 4[3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik[4] Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)[5] Pasal 16 ayat (1) UU PDP[6] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP[7] Pasal 20 UU PDP[8] Lihat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[9] Lampiran II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung (“Perma 9/2017”) hal. 4[10] Lampiran I Perma 9/2017 hal. 1Tagsputusangugatan perdataperceraianceraiputusan pengadilanpelindungan data pribadi

Saya penasaran, karena kasus baru-baru ini putusan cerai salah satu influencer banyak ditampilkan isinya. Sehingga publik mengetahui penyebab perceraian mereka, yang notabene cukup privasi. Meskipun nama sudah disensor (jadi tergugat dan penggugat saja, termasuk nama anak juga tidak dipublikasikan), apakah memang semua putusan pengadilan wajib dipublikasikan di web MA yang bisa diakses oleh masyarakat umum secara mudah? Selain putusan cerai, saya juga sering lihat ada putusan pengadilan yang menunjukkan data pribadi para pihak, misalnya nama lengkap dan alamat lengkap di dalam putusan. Pasca UU PDP disahkan, apakah lembaga peradilan boleh menampilkan data pribadi secara lengkap dalam putusan?

Pada prinsipnya, semua putusan pengadilan wajib dipublikasikan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Publikasi tersebut berupa pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta pemberian akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan, baik secara daring maupun secara luring. Lantas, haruskah putusan pengadilan dipublikasikan beserta data pribadi para pihak yang berperkara? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-putusan-pengadilan-dipublikasikan-beserta-data-pribadinya-lt66435804558ae/

Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?

pages/21/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Kewajiban Memublikasikan Putusan Pengadilan** Semua putusan pengadilan pada prinsipnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini berkaitan dengan asas _fair trial_, yang bertujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) Kewajiban putusan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut diatur di dalam **Pasal 13 [UU Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman)** yang berbunyi: 1. _Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain._ 2. _Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum._ 3. _Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum._ Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lantas, haruskah semua putusan pengadilan dipublikasikan? Kami mengasumsikan bahwa [publikasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publikasi) yang Anda maksud adalah pengumuman, penerbitan. Selain pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, **[UU MA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985)** dan perubahannya, serta **[UU MK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003)** dan perubahannya, diatur bahwa pengadilan juga wajib memberikan akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan dan memberikan salinan putusan pengadilan kepada masing-masing pihak. **Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman** menegaskan bahwa pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Selain itu, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam **Pasal 32B [UU 3/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) dan Penjelasannya** juga mengatur bahwa Mahkamah Agung (“MA”) harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan MA. Akses kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan putusan MA diberikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI). Begitu pula **Pasal 14 UU MK** mengatur bahwa masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Selain itu, pengadilan sebagai badan publik juga tunduk terhadap ketentuan dalam **[UU KIP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28065/undangundang-nomor-14-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_14_2008)**. Dalam **Bab IV UU KIP**, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat. Berdasarkan kategori informasi publik tersebut, putusan dan penetapan pengadilan tergolong sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.[\[2\]](#_ftn2) Sehingga, menurut **Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP** badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, salah satunya adalah hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam **Lampiran I [SK KMA 1-144/2011](https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/SK_KMA_1-144+\(TERBARU+2011\).pdf)** bahwa pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat, salah satunya adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi (hal. 3 – 4). Dalam konteks putusan MA dan peradilan di bawahnya, berlaku pula ketentuan di dalam **[Perma 1/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2019)** dan perubahannya yaitu **[Perma 7/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6364afc2cd99c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_7_2022)**. Berdasarkan **Pasal 26 ayat (7) Perma 7/2022**, pada hari yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan memublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP. SIP adalah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh MA untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.[\[3\]](#_ftn3) Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya semua putusan pengadilan wajib dipublikasikan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Publikasi tersebut berupa pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta pemberian akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan, baik secara daring (melalui SIP) maupun secara luring. ### **Informasi yang Dikecualikan** Akan tetapi, terdapat jenis informasi publik (salah satunya putusan pengadilan) yang dikecualikan untuk dipublikasikan apabila memenuhi kriteria **Pasal 17 UU KIP**, yaitu jika informasi publik tersebut: 1. Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat. 3. Apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 4. Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 5. Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 6. Apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. 7. Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan terakhir ataupun wasiat seseorang. 8. Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu berupa riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. 9. Berupa memorandum atau surat-surat antara badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan. 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Lantas, haruskah putusan pengadilan yang dipublikasikan memuat data pribadi para pihak yang berperkara? ### **Aturan Pelindungan Data Pribadi** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa dalam setiap putusan pengadilan dicantumkan data pribadi para pihak, misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Akan tetapi, pasca diundangkannya **[UU PDP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022)**, maka perlu diperhatikan kembali ketentuan mengenai publikasi data pribadi yang dilakukan oleh badan publik. Selengkapnya mengenai pengertian dan jenis-jenis data pribadi dapat Anda simak dalam artikel **[UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pdp_landasan_hukum)**. Lantas, apakah lembaga yudikatif seperti MA dan MK tunduk pada UU PDP? Badan publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, sepanjang melakukan kendali pemrosesan data pribadi tergolong sebagai pengendali data pribadi.[\[4\]](#_ftn4) Adapun bentuk-bentuk pemrosesan data pribadi adalah:[\[5\]](#_ftn5) 1. pemerolehan dan pengumpulan; 2. pengolahan dan penganalisisan; 3. penyimpanan; 4. perbaikan dan pembaruan; 5. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau 6. penghapusan atau pemusnahan. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya pengadilan sebagai suatu badan publik, dalam memublikasikan putusan yang berisi data pribadi para pihak tergolong sebagai pemrosesan data pribadi dalam bentuk penampilan yaitu memperlihatkan data pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak pihak tertentu serta pengumuman yaitu pemberitahuan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang banyak yang bersifat umum.[\[6\]](#_ftn6) Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang meliputi:[\[7\]](#_ftn7) 1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi; 2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; 3. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi; 5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Lantas, apakah lembaga yudikatif yaitu MA dan peradilan di bawahnya serta MK boleh memublikasikan putusannya yang memuat data pribadi para pihak? ### **Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya?** Menurut **[Danny Kobrata, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/asosiasi-praktisi-pelindungan-data-indonesia-appdi-lt6371c6a90e09a/danny-kobrata--sh--llm-lt637368426f0dc/)** praktisi pelindungan data pribadi dari _K&K Advocates_ sekaligus _co-founder_ **[APPDI](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/asosiasi-praktisi-pelindungan-data-indonesia-appdi-lt6371c6a90e09a/)** menjelaskan bahwa dalam konteks lembaga peradilan dalam melakukan pemrosesan data pribadi yaitu untuk melakukan penampilan dan pengumuman harus memiliki dasar pemrosesan. Terkait dengan pengumuman putusan ke publik, pengendali yang merupakan lembaga yudikatif dapat menggunakan dasar pemrosesan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan terdapat kewajiban dan juga kewenangan bagi pengadilan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap putusan pengadilan. Apalagi di dalam peradilan di lingkungan MA, terdapat amanat peraturan perundang-undangan untuk memublikasikan putusan melalui sistem informasi pengadilan, dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian dalam publikasi putusan yang mencantumkan data pribadi para pihak. Menurut SK KMA 1-144/2011 (hal. 14 – 15) dijelaskan bahwa sebelum memberikan salinan informasi atau memasukkannya ke dalam situs, petugas informasi wajib: 1. **Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:** * Tindak pidana kesusilaan; * Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; * Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; * Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 2. **Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:** * Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; * Pengangkatan anak; * Wasiat; dan * Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 3. **Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.** Adapun informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud di atas, meliputi (hal. 15) 1. Nama dan nama alias; 2. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; serta 3. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Adapun identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan (hal. 15). Pengaburan dilakukan dengan cara (hal. 15): 1. Menghitamkan informasi yang dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (_hardcopy_); atau 2. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (_softcopy_). Kami berpendapat bahwa SK KMA 1-144/2011 tersebut bersifat mengatur, sehingga dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 100 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)**. Hal ini karena SK KMA 1-144/2011 mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011, sebelum UU 12/2011 diundangkan dan berlaku pada 12 Agustus 2011.[\[8\]](#_ftn8) Oleh karena itu, menurut hemat kami, selain dalam kondisi-kondisi yang disebutkan dalam SK KMA di atas, putusan harus dapat diakses oleh masyarakat dan tetap mencantumkan data pribadi para pihak sesuai dengan ketentuan format putusan pengadilan. Hal ini untuk pemenuhan tugas publik pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya dalam perkara perdata umum kasasi MA, data pribadi para pihak yang dimasukkan ke dalam putusan adalah nama perorangan/badan hukum, nama kuasa, kantor advokat dan alamatnya.[\[9\]](#_ftn9) Sementara dalam kasus pidana, putusan kasasi MA memuat data pribadi terdakwa berupa nama, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.[\[10\]](#_ftn10) Akan tetapi, menurut Danny, publikasi putusan pengadilan memiliki dampak yang cukup besar bagi privasi seseorang, sehingga memang perlu dilakukan penilaian dampak oleh lembaga peradilan selaku pengendali data pribadi. Apa dampaknya terhadap subjek data pribadi, apakah harus semua dipublikasikan, dan apa yang bisa untuk tidak ditampilkan dalam putusan. Tujuannya supaya terjadi keseimbangan antara perlindungan atas privasi dari pihak-pihak yang identitasnya disebut di dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan pelayanan publik serta pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan.  Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/uu-no-14-tahun-1985-mahkamah-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28065/undangundang-nomor-14-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_14_2008) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_15_2019) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a5720218d63a/peraturan-mahkamah-agung-nomor-9-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_9_2017) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d550b3812ebd/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_1_2019) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6364afc2cd99c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_7_2022) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan [](https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/SK_KMA_1-144+\(TERBARU+2011\).pdf) REFERENSI --------- 1. M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua_. Jakarta: Sinar Grafika; 2. [Publikasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publikasi), yang diakses pada Rabu, 8 Mei 2024 pukul 20.01 WIB. Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Danny Kobrata, S.H. praktisi pelindungan data pribadi dari K&K Advocates sekaligus co-founder [APPDI](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/asosiasi-praktisi-pelindungan-data-indonesia-appdi-lt6371c6a90e09a/danny-kobrata--sh--llm-lt637368426f0dc/) melalui WhatsApp pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 14.44 WIB dan Senin 13 Mei 2024 pukul 10.19 WIB._ * * * [\[1\]](#_ftnref1) M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua_. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 894 [\[2\]](#_ftnref2) Lampiran I [Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan](https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/SK_KMA_1-144+\(TERBARU+2011\).pdf) hal. 3 – 4 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6364afc2cd99c?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_7_2022) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 4 dan angka 9 [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) (“UU PDP”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 16 ayat (1) UU PDP [\[6\]](#_ftnref6) Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 20 UU PDP [\[8\]](#_ftnref8) Lihat Pasal 104 [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) [\[9\]](#_ftnref9) Lampiran II [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a5720218d63a/peraturan-mahkamah-agung-nomor-9-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_9_2017) (“Perma 9/2017”) hal. 4 [\[10\]](#_ftnref10) Lampiran I Perma 9/2017 hal. 1 Tags ---- [putusan](/tag/putusan) [gugatan perdata](/tag/gugatan-perdata) [perceraian](/tag/perceraian) [cerai](/tag/cerai) [putusan pengadilan](/tag/putusan-pengadilan) [pelindungan data pribadi](/tag/pelindungan-data-pribadi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pertanggungjawaban Pemilik Mobil Travel Jika Terjadi Kecelakaan yang dibuat pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 27 Februari 2014.KLINIK TERKAITKecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Diperas Saat Ganti Rugi Kecelakaan, Begini Hukumnya01 Feb 2024Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Batas Waktu Melaporkan Kasus Tabrak Lari12 Mei 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Kecelakaan Lalu Lintas BeratSebelumnya, kami turut berduka cita atas kecelakaan bus di Subang yang mengakibatkan 11 orang menjadi korban jiwa dan 13 orang luka berat. Kecelakaan bus dalam pertanyaan Anda merupakan jenis kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:[1]jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;kehilangan salah satu pancaindra;menderita cacat berat atau lumpuh;terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih;gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atauluka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.Standar Pelayanan MinimalSelanjutnya, kami berasumsi bahwa pemilik bus/pengelola travel dalam cerita Anda adalah orang yang menyediakan jasa angkutan orang. Selain itu, pengemudi bus tersebut merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik bus/pengelola travel.Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik bus/pengelola travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:[2]keamanan;keselamatan;kenyamanan;keterjangkauan;kesetaraan; danketeraturan.Yang dimaksud dengan perusahaan angkutan umum itu sendiri menurut Pasal 1 angka 21 UU LLAJ adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.Dari sini, dapat kita ketahui bahwa pemilik bus/pengelola travel sebagai perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Adapun yang dimaksud dengan pengguna jasa yakni perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.[3]Lalu, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik bus/pengelola travel jika terjadi kecelakaan berat terkait penggunaan jasa penyediaan bus?Pertanggungjawaban Pemilik BusBerdasarkan Pasal 191 UU LLAJ, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.Masih berkaitan dengan penggantian kerugian oleh penyedia jasa angkutan umum, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) dan (4) UU LLAJ.Mengacu pada kedua pasal di atas, apabila pengemudi bus (sebagai orang yang dipekerjakan oleh pemilik bus/pengelola travel) dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik bus/pengelola travel tersebut ikut bertanggung jawab. Lebih daripada itu, jika penumpang bus meninggal dunia atau luka berat, pemilik bus/pengelola travel juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali disebabkan karena kesalahan penumpang.Sebagai informasi, kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.[4] Lalu, besaran kerugian tersebut ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.[5]Selain itu, pengemudi dan/atau pemilik bus/pengelola travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.[6] Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika:[7]ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/ataudisebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.Jadi, apabila kecelakaan bus yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pengemudi, perilaku penumpang sendiri, dan/atau gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan, maka si pengemudi dan/atau pemilik bus/pengelola travel tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.Lebih lanjut, jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi bus, pemilik bus dan/atau pengelola travel wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.[8]Lalu apa sanksi pidana bagi pemilik bus/pengelola travel jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa?Sanksi PidanaPada dasarnya, jika pengemudi bus terbukti melakukan kelalaian dan menyebabkan kecelakaan, ia dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, berpotensi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.Sedangkan jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.Namun, perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana, yakni setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya. Prinsip tersebut diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[9] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Pasal 55 KUHPPasal 20 UU 1/2023Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:melakukan sendiri tindak pidana;melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;turut serta melakukan tindak pidana; ataumenggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 UU 1/2023 dapat Anda baca di Jerat Hukum Membujuk Orang Lain Melakukan Tindak Pidana dan Bisakah Dipidana Jika Tak Sengaja Membantu Tindak Pidana?Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemilik bus/pengelola travel tidak bisa turut dikenakan sanksi pidana oleh karena prinsip pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tanggung jawab lain yang bisa dimintakan kepada pemilik bus/pengelola travel adalah tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia dan luka berat.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[1] Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[2] Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ[3] Pasal 1 angka 22 UU LLAJ[4] Pasal 192 ayat (2) UU LLAJ[5] Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ[6] Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ[7] Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ[8] Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ[9] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagskecelakaan lalu lintaskecelakaantransportasi

Belakangan ini viral kecelakaan bus di Subang. Menurut berita yang beredar, bus yang mengangkut siswa SMK beroperasi dengan keadaan tidak layak. Sebelum kecelakaan bus terjadi, supir bus mengaku sudah merasakan ada kondisi yang bermasalah pada rem bus. Ketika bus memasuki jalan menurun di daerah Ciater, supir bus merasakan rem bus blong. Akhirnya, bus rombongan pelajar mengalami kecelakaan dan mengakibatkan 11 orang meninggal dan 13 orang luka berat. Pertanyaan saya, apakah pemilik bus/pengelola travel dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan bus di Subang?

Pada dasarnya, jika pengemudi bus terbukti melakukan kelalaian dan menyebabkan kecelakaan, ia dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat, ia berpotensi dipenjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Sedangkan jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipenjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 juta. Namun, pemilik bus/pengelola travel tidak bisa turut dikenakan sanksi pidana oleh karena prinsip pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tanggung jawab lain yang bisa dimintakan kepada pemilik bus/pengelola travel adalah tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia dan luka berat. Apa dasar hukum selengkapnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Diperas Saat Ganti Rugi Kecelakaan, Begini Hukumnya01 Feb 2024Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Batas Waktu Melaporkan Kasus Tabrak Lari12 Mei 2023Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?23 Apr 2024Diperas Saat Ganti Rugi Kecelakaan, Begini Hukumnya01 Feb 2024Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor 23 Okt 2023Batas Waktu Melaporkan Kasus Tabrak Lari12 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-maut-bus--siapa-yang-bertanggung-jawab-secara-pidana-lt530b7e620e1f9/

Kecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana?

pages/21/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Pertanggungjawaban Pemilik Mobil Travel Jika Terjadi Kecelakaan_ yang dibuat pertama kali oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pada 27 Februari 2014.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat? ](/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/)  23 Apr 2024 [ #### Diperas Saat Ganti Rugi Kecelakaan, Begini Hukumnya ](/klinik/a/diperas-saat-ganti-rugi-kecelakaan--begini-hukumnya-lt65b8e0d664499/)  01 Feb 2024 [ #### Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor ](/klinik/a/pelaku-tabrak-lari-lt513572222e0f5/)  23 Okt 2023 [ #### Batas Waktu Melaporkan Kasus Tabrak Lari ](/klinik/a/batas-waktu-melaporkan-kasus-tabrak-lari-lt63ebfde5ef654/)  12 Mei 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Kecelakaan Lalu Lintas Berat** Sebelumnya, kami turut berduka cita atas kecelakaan bus di Subang yang mengakibatkan 11 orang menjadi korban jiwa dan 13 orang luka berat. Kecelakaan bus dalam pertanyaan Anda merupakan jenis **kecelakaan lalu lintas berat** sebagaimana yang disebut dalam **Pasal 229 ayat (1) huruf c _jo._ Pasal 229 ayat (4) [UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj)**. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:[\[1\]](#_ftn1) 1. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; 2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; 3. kehilangan salah satu pancaindra; 4. menderita cacat berat atau lumpuh; 5. terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; 6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau 7. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. ### **Standar Pelayanan Minimal** Selanjutnya, kami berasumsi bahwa pemilik bus/pengelola travel dalam cerita Anda adalah orang yang menyediakan jasa angkutan orang. Selain itu, pengemudi bus tersebut merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik bus/pengelola travel. Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik bus/pengelola travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:[\[2\]](#_ftn2) 1. keamanan; 2. keselamatan; 3. kenyamanan; 4. keterjangkauan; 5. kesetaraan; dan 6. keteraturan. Yang dimaksud dengan **perusahaan angkutan umum** itu sendiri menurut **Pasal 1 angka 21 UU LLAJ** adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa pemilik bus/pengelola travel sebagai perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Adapun yang dimaksud dengan **pengguna jasa** yakni perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik bus/pengelola travel jika terjadi kecelakaan berat terkait penggunaan jasa penyediaan bus? ### **Pertanggungjawaban Pemilik Bus** Berdasarkan **Pasal 191 UU LLAJ**, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Masih berkaitan dengan penggantian kerugian oleh penyedia jasa angkutan umum, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang, sebagaimana diatur dalam **Pasal 192 ayat (1) dan (4) UU LLAJ**. Mengacu pada kedua pasal di atas, apabila pengemudi bus (sebagai orang yang dipekerjakan oleh pemilik bus/pengelola travel) dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik bus/pengelola travel tersebut ikut bertanggung jawab. Lebih daripada itu, jika penumpang bus meninggal dunia atau luka berat, pemilik bus/pengelola travel juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali disebabkan karena kesalahan penumpang. Sebagai informasi, kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.[\[4\]](#_ftn4) Lalu, besaran kerugian tersebut ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.[\[5\]](#_ftn5) Selain itu, pengemudi dan/atau pemilik bus/pengelola travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.[\[6\]](#_ftn6) Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika:[\[7\]](#_ftn7) 1. ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi; 2. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau 3. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Jadi, apabila kecelakaan bus yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pengemudi, perilaku penumpang sendiri, dan/atau gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan, maka si pengemudi dan/atau pemilik bus/pengelola travel tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi bus, pemilik bus dan/atau pengelola travel wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.[\[8\]](#_ftn8) Lalu apa sanksi pidana bagi pemilik bus/pengelola travel jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa? ### **Sanksi Pidana** Pada dasarnya, jika pengemudi bus terbukti melakukan kelalaian dan menyebabkan kecelakaan, ia dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut **Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ**, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, berpotensi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Sedangkan jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ**. Namun, perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal **prinsip pertanggungjawaban pidana**, yakni setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya. Prinsip tersebut diatur dalam [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[9\]](#_ftn9) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: **Pasal 55 KUHP** **Pasal 20 UU 1/2023** 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: 1. melakukan sendiri tindak pidana; 2. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 3. turut serta melakukan tindak pidana; atau 4. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 UU 1/2023 dapat Anda baca di **[Jerat Hukum Membujuk Orang Lain Melakukan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-membujuk-orang-lain-melakukan-tindak-pidana-lt50d01096a64ed/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_hukum_membujuk_orang_lain_melakukan_tindak_pidana)** dan **[Bisakah Dipidana Jika Tak Sengaja Membantu Tindak Pidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-jika-tak-sengaja-membantu-tindak-pidana-lt57d124bbcc643/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tidak_sengaja_membantu_tindak_pidana)** Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemilik bus/pengelola travel tidak bisa turut dikenakan sanksi pidana oleh karena prinsip pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tanggung jawab lain yang bisa dimintakan kepada pemilik bus/pengelola travel adalah tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia dan luka berat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 229 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_llaj) (“UU LLAJ”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 22 UU LLAJ [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 192 ayat (2) UU LLAJ [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Tags ---- [kecelakaan lalu lintas](/tag/kecelakaan-lalu-lintas) [kecelakaan](/tag/kecelakaan) [transportasi](/tag/transportasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Larangan Menggunakan Lagu Asal Luar Negeri Tanpa IzinKLINIK TERKAITBayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik05 Mar 2024Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Penjiplakan Karya Musik Oleh Pihak dari Negara Lain24 Des 2014Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa penggunaan lagu milik girl group Korea untuk kepentingan kampanye pasangan calon (“paslon”) dalam pemilu atau pilkada tersebut belum mendapatkan izin dan tidak mencantumkan lagu asli atau sumbernya. Sehingga patut diduga merupakan bentuk plagiarisme atau penjiplakan ide atas suatu ciptaan lagu/musik.Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan suatu lagu untuk jingle atau lagu pemenangan paslon dalam pemilu ataupun pilkada yang diduga merupakan plagiarisme, maka perlu dipahami beberapa ketentuan dalam UU Hak Cipta.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengutip M. Hawin dan Budi Agus Riswandi dalam buku Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dijelaskan bahwa mekanisme pelindungan hak cipta didasarkan melalui sistem deklaratif, yakni ketika suatu ciptaan diwujudkan secara nyata, maka ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan secara otomatis (hal. 167).Atas suatu ciptaan, menurut Pasal 5 UU Hak Cipta terdapat hak moral pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan atau pengubahan atas ciptaan.[1]Pasal 5 UU Hak Cipta di atas menurut M. Hawin dan Budi Agus Riswandi memberikan hak atribusi dan hak integritas secara pasif, yakni pencipta hanya mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum kepada seseorang yang tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan yang digunakan dan kepada seseorang yang mengubah ciptaannya, judul dan anak judul ciptaannya, tanpa persetujuan pencipta (hal. 21).Dalam konteks ciptaan berupa lagu, maka yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.[2] Artinya, suatu lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.[3]Dengan demikian, karena suatu lagu atau musik merupakan suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.[4]Adapun bentuk hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu untuk melakukan:penerbitan ciptaan;penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;penerjemahan ciptaan;pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;pendistribusian ciptaan atau salinannya;pertunjukan ciptaan;pengumuman ciptaan;komunikasi ciptaan; danpenyewaan ciptaan.Akibat Hukum Plagiarisme Lagu atau MusikDengan demikian, menggunakan dan memodifikasi lagu tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu hal yang dilarang. Atas tindakan tersebut, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah. Adapun tindak pidana yang diatur di dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 120 UU Hak Cipta.Baca juga: Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta ContohnyaSelain sanksi pidana, menurut Pasal 105 UU Hak Cipta pencipta berhak mengajukan gugatan perdata, tanpa mengurangi haknya menuntut secara pidana. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.Atas pelanggaran hak cipta tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan terhadap girl group Indonesia, paslon, atau tim pemenangan yang melakukan plagiarisme.Selain itu, Pasal 106 UU Hak Cipta mengatur mengenai penetapan sementara pengadilan untuk menghentikan pelanggaran, berbunyi sebagai berikut:Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Penetapan sementara menurut Pasal 1 angka 1 Perma 5/2012 yang berbunyi sebagai adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas desain industri, paten, merek, dan hak cipta, untuk:Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.Baca juga: Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik Bisakah Fan Indonesia Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Idolanya?Menjawab pertanyaan Anda, apakah warga negara Indonesia (“WNI”) selaku fan dapat melaporkan pelanggaran hak cipta lagu idolanya dari luar negeri, maka perlu dicermati terlebih dahulu kedudukan WNI dalam perkara ini sebagai apa. Hal ini dikarenakan delik dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, dimana yang berhak mengadukan adalah orang yang menjadi korban tindak pidana.Pada dasarnya, yang berhak melakukan laporan kepada polisi apabila terdapat pelanggaran atas suatu karya cipta adalah pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi. Apabila WNI yang dimaksud merupakan pihak pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi, maka WNI tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib.Apabila WNI yang berhak melakukan laporan tersebut berdomisili di Korea atau di luar Indonesia, maka harus menggunakan kuasa hukum yang berdomisili di Indonesia. Sementara itu, apabila pemegang lisensi berdomisili di Indonesia, maka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib sepanjang mendapatkan kuasa dari pemegang hak cipta.Dengan demikian, perlu dipastikan terlebih dahulu posisi WNI yang dimaksud dalam pertanyaan Anda posisinya sebagai apa. Apakah WNI tersebut merupakan pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentan Penetapan SementaraREFERENSIM. Hawin dan Budi Agus Riswandi. Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.[1] Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) dan penjelasannya[2] Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta[3] Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta[4] Pasal 9 ayat (2) UU Hak CiptaTagshak ciptaplagiatkekayaan intelektual

Dapatkah WNI melaporkan pelanggaran hak cipta oleh girl group Indonesia atas lagu girl group Korea dalam kasus lagu pemenangan salah satu paslon dalam pemilu atau pilkada? Apa akibat hukum dari girl group/paslon/tim pemenangan yang melakukan plagiarisme lagu asal luar negeri?

Terhadap suatu ciptaan berupa lagu/musik, pencipta memiliki hak moral salah satunya adalah mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan atau pengubahan atas ciptaan. Sehingga, pencipta berhak mengambil tindakan hukum apabila seseorang mengubah ciptaannya, tanpa persetujuan pencipta. Selain itu, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lantas, apa akibat hukum dari plagiarisme lagu/musik? Dan bisakah fan dari Indonesia melaporkan plagiarisme atau penggunaan lagu/musik idolanya yang berasal dari luar negeri tanpa izin? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik05 Mar 2024Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Penjiplakan Karya Musik Oleh Pihak dari Negara Lain24 Des 2014Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?22 Apr 2024Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik05 Mar 2024Meski Streaming Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti22 Sep 2021Penjiplakan Karya Musik Oleh Pihak dari Negara Lain24 Des 2014Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-fan-indonesia-melaporkan-plagiarisme-lagu-asal-luar-negeri-lt65d5fd0363d2e/

Bisakah Fan Indonesia Melaporkan Plagiarisme Lagu Asal Luar Negeri?

pages/21/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Larangan Menggunakan Lagu Asal Luar Negeri Tanpa Izin** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN? ](/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/)  22 Apr 2024 [ #### Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik ](/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiarisme-musik-lt533af41a41909/)  05 Mar 2024 [ #### Meski _Streaming_ Berbayar, Putar Musik di Kafe Tetap Bayar Royalti ](/klinik/a/meski-istreaming-i-berbayar--putar-musik-di-kafe-tetap-bayar-royalti-lt614acd9479171/)  22 Sep 2021 [ #### Penjiplakan Karya Musik Oleh Pihak dari Negara Lain ](/klinik/a/penjiplakan-karya-musik-oleh-pihak-dari-negara-lain-lt548656d8ebe4b/)  24 Des 2014 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa penggunaan lagu milik _girl group_ Korea untuk kepentingan kampanye pasangan calon (“paslon”) dalam pemilu atau pilkada tersebut belum mendapatkan izin dan tidak mencantumkan lagu asli atau sumbernya. Sehingga patut diduga merupakan bentuk plagiarisme atau penjiplakan ide atas suatu ciptaan lagu/musik. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan suatu lagu untuk _jingle_ atau lagu pemenangan paslon dalam pemilu ataupun pilkada yang diduga merupakan plagiarisme, maka perlu dipahami beberapa ketentuan dalam **[UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Mengutip **M. Hawin dan Budi Agus Riswandi** dalam buku _Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia_ dijelaskan bahwa mekanisme pelindungan hak cipta didasarkan melalui sistem deklaratif, yakni ketika suatu ciptaan diwujudkan secara nyata, maka ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan secara otomatis (hal. 167). Atas suatu ciptaan, menurut **Pasal 5 UU Hak Cipta** terdapat hak moral pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan atau pengubahan atas ciptaan.[\[1\]](#_ftn1) Pasal 5 UU Hak Cipta di atas menurut M. Hawin dan Budi Agus Riswandi memberikan hak atribusi dan hak integritas secara pasif, yakni pencipta hanya mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum kepada seseorang yang tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan yang digunakan dan kepada seseorang yang mengubah ciptaannya, judul dan anak judul ciptaannya, tanpa persetujuan pencipta (hal. 21). Dalam konteks ciptaan berupa lagu, maka yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.[\[2\]](#_ftn2) Artinya, suatu lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.[\[3\]](#_ftn3) Dengan demikian, karena suatu lagu atau musik merupakan suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.[\[4\]](#_ftn4) Adapun bentuk hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut **Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta** yaitu untuk melakukan: 1. penerbitan ciptaan; 2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 3. penerjemahan ciptaan; 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5. pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6. pertunjukan ciptaan; 7. pengumuman ciptaan; 8. komunikasi ciptaan; dan 9. penyewaan ciptaan. ### **Akibat Hukum Plagiarisme Lagu atau Musik** Dengan demikian, menggunakan dan memodifikasi lagu tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu hal yang dilarang. Atas tindakan tersebut, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam **Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta** yang berbunyi sebagai berikut: 2. _Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)._ 3. _Setiap Orang yang_ dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta _melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah._ Adapun tindak pidana yang diatur di dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sebagaimana diatur di **dalam Pasal 120 UU Hak Cipta**. Baca juga: **[Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya](https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/)** Selain sanksi pidana, menurut **Pasal 105 UU Hak Cipta** pencipta berhak mengajukan gugatan perdata, tanpa mengurangi haknya menuntut secara pidana. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: _Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana._ Atas pelanggaran hak cipta tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini berdasarkan **Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta** yang berbunyi sebagai berikut: _Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait._ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan terhadap _girl group_ Indonesia_,_ paslon, atau tim pemenangan yang melakukan plagiarisme. Selain itu, **Pasal 106 UU Hak Cipta** mengatur mengenai penetapan sementara pengadilan untuk menghentikan pelanggaran, berbunyi sebagai berikut: _Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:_ 1. _mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;_ 2. _menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;_ 3. _mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau_ 4. _menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar._ Penetapan sementara menurut **Pasal 1 angka 1 [Perma 5/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5017959214502/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2012)** yang berbunyi sebagai adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas desain industri, paten, merek, dan hak cipta, untuk: 1. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan. 2. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar. 3. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Baca juga: **[Jerat Hukum Pelaku Plagiarisme Musik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiarisme-musik-lt533af41a41909/)** ### **Bisakah Fan Indonesia Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Idolanya?** Menjawab pertanyaan Anda, apakah warga negara Indonesia (“WNI”) selaku fan dapat melaporkan pelanggaran hak cipta lagu idolanya dari luar negeri, maka perlu dicermati terlebih dahulu kedudukan WNI dalam perkara ini sebagai apa. Hal ini dikarenakan delik dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, dimana yang berhak mengadukan adalah orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada dasarnya, yang berhak melakukan laporan kepada polisi apabila terdapat pelanggaran atas suatu karya cipta adalah pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi. Apabila WNI yang dimaksud merupakan pihak pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi, maka WNI tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Apabila WNI yang berhak melakukan laporan tersebut berdomisili di Korea atau di luar Indonesia, maka harus menggunakan kuasa hukum yang berdomisili di Indonesia. Sementara itu, apabila pemegang lisensi berdomisili di Indonesia, maka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib sepanjang mendapatkan kuasa dari pemegang hak cipta. Dengan demikian, perlu dipastikan terlebih dahulu posisi WNI yang dimaksud dalam pertanyaan Anda posisinya sebagai apa. Apakah WNI tersebut merupakan pencipta, pemegang hak cipta, kuasa hukum, atau pemegang lisensi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentan Penetapan Sementara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5017959214502/peraturan-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_5_2012) REFERENSI --------- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. _Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia._ Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 5 ayat (1) huruf e [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) dan penjelasannya [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta Tags ---- [hak cipta](/tag/hak-cipta) [plagiat](/tag/plagiat) [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pelecehan Seksual Non FisikPada dasarnya, menurut Pasal 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.Kemudian, Pasal 4 UU TPKS mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:pelecehan seksual nonfisik;pelecehan seksual fisik;pemaksaan kontrasepsi;pemaksaan sterilisasi;pemaksaan perkawinan;penyiksaan seksual;eksploitasi seksual;perbudakan seksual; dankekerasan seksual berbasis elektronik.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami asumsikan terdapat dugaan pelecehan seksual nonfisik. Namun, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu pelecehan seksual nonfisik?Menurut Penjelasan Pasal 5 UU TPKS, yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.Sedangkan menurut Komnas Perempuan, tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (hal. 6).Sanksi PidanaBerdasarkan Pasal 5 UU TPKS, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, ia berpotensi dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.Namun, penting untuk diketahui bahwa pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan,[1] artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang atau polisi apabila telah terjadi suatu perdamaian. Penjelasan selengkapnya mengenai delik aduan dapat Anda baca pada Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?Sebagai informasi, ketentuan mengenai pelecehan seksual nonfisik sebagai delik aduan tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.[2]Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa jika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 5 UU TPKS dan Penjelasannya, ia berpotensi dipidana karena melakukan perbuatan seksual secara nonfisik atau pelecehan seksual nonfisik.Namun, karena pelecehan seksual nonfisik adalah delik aduan, maka yang mengadukan adalah korban yang bersangkutan. Artinya, jika korban merasa keberatan dengan perkataan yang dilontarkan kepadanya mengenai ajakan ke hotel, korban berhak mengadukan perbuatan ke polisi.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.        REFERENSIKomisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, yang diakses pada Selasa, 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.[1] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual[2] Pasal 7 ayat (2) UU TPKSTagshotelpelecehan seksualpelecehandelik aduan

Belakangan ini viral video PNS salah satu Kementerian di Indonesia yang mengajak YouTuber asal Korea Selatan ke hotel. Menurut berita yang beredar, ASN diduga lecehkan YouTuber Korsel dengan mengatakan "Mampir ke hotel aku boleh." Pertanyaan saya, apakah mengajak orang asing ke hotel merupakan pelecehan seksual? Mengingat banyaknya komentar netizen yang menilai bahwa menawarkan mampir ke hotel diasumsikan atau dinilai sebagai perbuatan yang tidak sopan dan melecehkan perempuan.

Kalimat ajakan ke hotel yang diucapkan kepada seseorang tidak dapat serta merta dianggap sebagai pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam UU TPKS. Jika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam ketentuan tersebut, ia dapat dipidana karena melakukan perbuatan seksual secara nonfisik atau pelecehan seksual nonfisik. Namun, karena pelecehan seksual nonfisik adalah delik aduan, maka yang mengadukan adalah korban yang bersangkutan. Artinya, jika korban merasa keberatan dengan perkataan yang dilontarkan kepadanya mengenai ajakan ke hotel, korban berhak mengadukan perbuatan ke polisi. Apa dasar hukum selengkapnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengajak-orang-asing-ke-hotel-termasuk-pelecehan-lt66432de1604e0/

Mengajak Orang Asing ke Hotel, Termasuk Pelecehan?

pages/21/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pelecehan Seksual Non Fisik** Pada dasarnya, menurut **Pasal 1 [UU TPKS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022)**, **tindak pidana kekerasan seksual** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian, **Pasal 4 UU TPKS** mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: 1. **pelecehan seksual nonfisik**; 2. pelecehan seksual fisik; 3. pemaksaan kontrasepsi; 4. pemaksaan sterilisasi; 5. pemaksaan perkawinan; 6. penyiksaan seksual; 7. eksploitasi seksual; 8. perbudakan seksual; dan 9. kekerasan seksual berbasis elektronik. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami asumsikan terdapat dugaan pelecehan seksual nonfisik. Namun, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu pelecehan seksual nonfisik? Menurut **Penjelasan Pasal 5 UU TPKS**, yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Sedangkan menurut **[Komnas Perempuan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view)**, tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (hal. 6). ### **Sanksi Pidana** Berdasarkan **Pasal 5 UU TPKS**, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, ia berpotensi dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. Namun, penting untuk diketahui bahwa pelecehan seksual nonfisik merupakan **delik aduan**,[\[1\]](#_ftn1) artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang atau polisi apabila telah terjadi suatu perdamaian. Penjelasan selengkapnya mengenai delik aduan dapat Anda baca pada **[Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_delik_aduan_bisa_dicabut)** Sebagai informasi, ketentuan mengenai pelecehan seksual nonfisik sebagai delik aduan tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa jika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 5 UU TPKS dan Penjelasannya, ia berpotensi dipidana karena melakukan perbuatan seksual secara nonfisik atau pelecehan seksual nonfisik. Namun, karena pelecehan seksual nonfisik adalah delik aduan, maka yang mengadukan adalah korban yang bersangkutan. Artinya, jika korban merasa keberatan dengan perkataan yang dilontarkan kepadanya mengenai ajakan ke hotel, korban berhak mengadukan perbuatan ke polisi. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_melaporkan_tindak_pidana_ke_polisi)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022).         REFERENSI --------- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), yang diakses pada Selasa, 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7 ayat (2) UU TPKS Tags ---- [hotel](/tag/hotel) [pelecehan seksual](/tag/pelecehan-seksual) [pelecehan](/tag/pelecehan) [delik aduan](/tag/delik-aduan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITBisakah Pasangan Abusive Dilaporkan atas Dasar KDRT?17 Nov 2023KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Dapatkah Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT?11 Mei 2020Penghentian Proses Hukum karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT02 Agt 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka terlebih dahulu perlu mengurai definisi dari KDRT dan pembunuhan itu sendiri.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  KDRTUU PKDRT mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[1]Pasal 5 UU PKDRT mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:kekerasan fisik;kekerasan psikis;kekerasan seksual; ataupenelantaran rumah tangga.Mengenai kekerasan fisik KDRT dalam ketentuan Pasal 44 UU PKDRT diatur jerat pidana sebagai berikut:Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta. Pembunuhan dalam KUHPTerkait pidana pembunuhan, KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026 mengatur secara khusus adanya sanksi hukum pidana pembunuhan dengan bunyi sebagai berikut.Pasal 338 KUHPPasal 458 UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3.Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan. Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. KDRT atau Pembunuhan?Melihat rumusan pasal-pasal dalam UU PKDRT, KUHP, serta UU 1/2023 di atas, menurut hemat kami tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia tergantung pada kesengajaan pelaku.Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsc–Indische Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:opzet als oogmerk, yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud;opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn,yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan; danopzet bij mogelijkheidsbewustzijnatau voorwardelijk opzet, yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat.Ia dapat dikatakan KDRT yang berakibat mati karena terdapat kesengajaan (opzet) untuk melakukan KDRT dari pelakunya dan bukan melakukan kesengajaan (opzet) maupun kelalaian (culpa) untuk membunuh korban.Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada UU PKDRT karena didasarkan pada asas lex specialis derogate legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) di mana KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum, sedangkan UU PKDRT merupakan undang-undang yang bersifat khusus.Dengan demikian, merujuk pada uraian di atas, maka kasus suami tusuk istri yang Anda paparkan termasuk dalam perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta.Disarikan dari KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?, dalam beberapa kasus terdapat juga hakim yang tidak menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT atas tindak pidana KDRT yang mengakibatkan matinya korban, melainkan melihat kepada konsepsi pidana pembunuhan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengandung unsur delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan dibanding dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dibanding dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Atau bisa saja hakim mengabulkan dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif, yakni adanya dakwaan primair dan subsidair dari Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun); Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan mati dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun); dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, sehingga pasal mana yang digunakan adalah bergantung pada kasusnya dan persangkaan/keyakinan hakim.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. REFERENSIJ.E. Jonkers. Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht. Leiden: E.J. Brill, 1946.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagskdrtpembunuhanpenganiayaankekerasan dalam rumah tangga

Belakangan viral kasus seorang suami tusuk istri dengan menggunakan sikat gigi hingga tewas. Apakah kasus suami tusuk istri tersebut termasuk KDRT atau pembunuhan?

Suami tusuk istri dengan sikat gigi hingga tewas termasuk KDRT yang berakibat mati karena terdapat kesengajaan (opzet) untuk melakukan KDRT dari pelakunya dan bukan melakukan kesengajaan (opzet) maupun kelalaian (culpa) untuk membunuh korban. Apa bunyi pasalnya dan mengapa? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Pasangan Abusive Dilaporkan atas Dasar KDRT?17 Nov 2023KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Dapatkah Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT?11 Mei 2020Penghentian Proses Hukum karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT02 Agt 2019Bisakah Pasangan Abusive Dilaporkan atas Dasar KDRT?17 Nov 2023KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?01 Jul 2021Dapatkah Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT?11 Mei 2020Penghentian Proses Hukum karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT02 Agt 2019Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-tusuk-istri-dengan-sikat-gigi-hingga-tewas-kdrt-atau-pembunuhan-lt6641f4741509b/

Suami Tusuk Istri dengan Sikat Gigi Hingga Tewas, KDRT atau Pembunuhan?

pages/21/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan** [**KUHP lama**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) **dan** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) **tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Pasangan _Abusive_ Dilaporkan atas Dasar KDRT? ](/klinik/a/bisakah-pasangan-iabusive-i-dilaporkan-atas-dasar-kdrt-cl6253/)  17 Nov 2023 [ #### KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan? ](/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-atau-pembunuhan-lt602efcc14f6c0/)  01 Jul 2021 [ #### Dapatkah Hakim Melakukan Mediasi Kasus KDRT? ](/klinik/a/dapatkah-hakim-melakukan-mediasi-kasus-kdrt-lt5e9561d6c8d80/)  11 Mei 2020 [ #### Penghentian Proses Hukum karena Korban Memaafkan Pelaku KDRT ](/klinik/a/penghentian-proses-hukum-karena-korban-memaafkan-pelaku-kdrt-lt5d40fd05ed9e6/)  02 Agt 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka terlebih dahulu perlu mengurai definisi dari KDRT dan pembunuhan itu sendiri. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **KDRT** **[UU PKDRT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004)** mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[\[1\]](#_ftn1) **Pasal 5 UU PKDRT** mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1. **kekerasan fisik**; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga. Mengenai kekerasan fisik KDRT dalam ketentuan **Pasal 44 UU PKDRT** diatur jerat pidana sebagai berikut: 1. _Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta._ 2. _Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta._ 3. _Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **mengakibatkan matinya korban**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta._ 4. _Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta._ ### **Pembunuhan dalam KUHP** Terkait pidana pembunuhan, **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yaitu tahun 2026 mengatur secara khusus adanya sanksi hukum pidana pembunuhan dengan bunyi sebagai berikut. **Pasal 338 KUHP** **Pasal 458 UU 1/2023** Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 1. Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, **istri**, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3. 3. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan. Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. ### **KDRT atau Pembunuhan?** Melihat rumusan pasal-pasal dalam UU PKDRT, KUHP, serta UU 1/2023 di atas, menurut hemat kami tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia tergantung pada kesengajaan pelaku. Teori kesengajaan (_opzet_) yang dikemukakan oleh **J.E.** **Jonkers** dalam _Handboek van het Nederlandsc–Indische Strafrecht_ menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu: 1. _opzet als oogmerk,_ yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud; 2. _opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn,_yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan; dan 3. _opzet bij mogelijkheidsbewustzijn_atau _voorwardelijk opzet,_ yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat. Ia dapat dikatakan KDRT yang berakibat mati karena terdapat kesengajaan (_opzet_) untuk melakukan KDRT dari pelakunya dan bukan melakukan kesengajaan (_opzet_) maupun kelalaian (_culpa_) untuk membunuh korban. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada UU PKDRT karena didasarkan pada asas _[lex specialis derogate legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-genralis-lt509fb7e13bd25?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lex_specialis)_ (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) di mana KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum, sedangkan UU PKDRT merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, merujuk pada uraian di atas, maka kasus suami tusuk istri yang Anda paparkan termasuk dalam perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta. Disarikan dari **[KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-atau-pembunuhan-lt602efcc14f6c0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kdrt_aniaya_meninggal)**, dalam beberapa kasus terdapat juga hakim yang tidak menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT atas tindak pidana KDRT yang mengakibatkan matinya korban, melainkan melihat kepada konsepsi pidana pembunuhan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP mengandung unsur delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan dibanding dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dibanding dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Atau bisa saja hakim mengabulkan dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif, yakni adanya dakwaan primair dan subsidair dari Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun); Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan mati dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun); dan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, sehingga pasal mana yang digunakan adalah bergantung pada kasusnya dan persangkaan/keyakinan hakim. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023); 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004). REFERENSI --------- J.E. Jonkers. _Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht_. Leiden: E.J. Brill, 1946. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Tags ---- [kdrt](/tag/kdrt) [pembunuhan](/tag/pembunuhan) [penganiayaan](/tag/penganiayaan) [kekerasan dalam rumah tangga](/tag/kekerasan-dalam-rumah-tangga)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Jangka Waktu Pelindungan Merek dan PerpanjangannyaSebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai dasar hukum tentang masa pelindungan merek dan alasan mengapa ada pembatasan masa pelindungan dan masa perpanjangan pelindungan merek.KLINIK TERKAITNama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan?25 Apr 2024Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia04 Agt 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 2023Kepastian hukum atas perlindungan merek haruslah diatur, termasuk masa berlaku merek yang sudah terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan merek barang dan/atau jasa tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi merek yakni secara garis besar melindungi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”). Selain itu, keberadaan UU MIG seharusnya menumbuhkembangkan UMKM dalam lingkup perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan,[1] sementara tanggal penerimaan adalah sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.[2] Sementara persyaratan minimum yang dimaksud adalah formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.[3]Kemudian terkait perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi kesempatan untuk melakukan perpanjangan pelindungan mereknya sampai 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya.[4]Namun demikian, perpanjangan masih dapat dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.[5]Merujuk dari F.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual, syarat perpanjangan pelindungan merek yang pemohon perlu persiapkan adalah:Etiket/label merek;Sertifikat merek;Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual bermeterai (jika menggunakan Konsultan);Surat pernyataan penggunaan merek;Surat pernyataan tidak menggunakan kelas barang/jasa (untuk multi kelas);Surat rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli).Adapun biaya perpanjangan pelindungan merek untuk umum Rp2,25 juta/kelas dan untuk UMKM sebesar Rp1 juta/kelas.Selanjutnya, permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:[6]merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; danbarang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Bisakah Orang Lain Menggunakan Merek Terdaftar yang Tak Diperpanjang?Menjawab pertanyaan Anda, bisakah orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya apabila sudah habis masa perpanjangan perlindungan dan yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan? Kami berpendapat, karena masa perlindungan telah berakhir maka orang lain dapat mendaftarkan tanpa harus ada izin atau persetujuan dari pemilik merek sebelumnya.Sebagai tambahan informasi, merek terdaftar juga dapat diajukan penghapusan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) UU MIG terdaftar tersebut dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.Terkait dengan Pasal 74 ayat (1) UU MIG sampai artikel ini diterbitkan sementara diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 144/PUU-XXI/2023.Untuk lebih lanjut agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, saudara dapat menghubungi Konsultan Kekayaan Intelektual.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. REFERENSIF.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual, yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.00 WIB;Judicial Review Nomor Perkara 144/PUU-XXI/2023, yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.30 WIB.[1] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”)[2] Pasal 1 angka 16 UU MIG[3] Pasal 13 UU MIG[4] Pasal 35 ayat (3) UU MIG[5] Pasal 35 ayat (4) UU MIG[6] Pasal 36 UU MIGTagshak merekmerekhak atas kekayaan intelektual

Jangka waktu pelindungan merek terdaftar adalah 10 tahun. Jika sudah melebihi itu dan merek tidak digunakan lagi, bisakah orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya? Jika bisa, apakah perlu izin pemegang merek sebelumnya?

Kepastian hukum atas perlindungan merek haruslah diatur, termasuk masa berlaku merek yang sudah terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan merek barang dan/atau jasa tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi merek yakni secara garis besar melindungi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lalu, apabila jangka waktu pelindungan merek terdaftar sudah habis, bisakah orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Nama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan?25 Apr 2024Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia04 Agt 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 2023Nama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan?25 Apr 2024Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?13 Nov 2023Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia04 Agt 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-lain-menggunakan-merek-terdaftar-jika-tak-diperpanjang-lt664070153fded/

Bisakah Orang Lain Menggunakan Merek Terdaftar Jika Tak Diperpanjang?

pages/22/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### **Jangka Waktu Pelindungan Merek dan Perpanjangannya** Sebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai dasar hukum tentang masa pelindungan merek dan alasan mengapa ada pembatasan masa pelindungan dan masa perpanjangan pelindungan merek. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Nama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan? ](/klinik/a/nama-merek-mirip-nama-pt--bisakah-didaftarkan-lt5106b12f5f181/)  25 Apr 2024 [ #### Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip? ](/klinik/a/bolehkah-memiliki-dua-merek-dagang-yang-mirip-lt55c56540807ff/)  13 Nov 2023 [ #### Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia ](/klinik/a/aturan-pendaftaran-merek-internasional-di-indonesia-cl2460/)  04 Agt 2023 [ #### Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali? ](/klinik/a/tampilan-merek-berubah--perlukah-didaftarkan-kembali-lt4f8d40ca94dcd/)  10 Apr 2023 [](#!) Kepastian hukum atas perlindungan merek haruslah diatur, termasuk masa berlaku merek yang sudah terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan merek barang dan/atau jasa tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi merek yakni secara garis besar melindungi pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”). Selain itu, keberadaan **[UU MIG](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016)** seharusnya menumbuhkembangkan UMKM dalam lingkup perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan,[\[1\]](#_ftn1) sementara tanggal penerimaan adalah sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.[\[2\]](#_ftn2) Sementara persyaratan minimum yang dimaksud adalah formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian terkait perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi kesempatan untuk melakukan perpanjangan pelindungan mereknya sampai 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya.[\[4\]](#_ftn4) Namun demikian, perpanjangan masih dapat dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.[\[5\]](#_ftn5) Merujuk dari **[F.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual](https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/merek/Merek%20-%20Perpanjangan)**, syarat perpanjangan pelindungan merek yang pemohon perlu persiapkan adalah: 1. Etiket/label merek; 2. Sertifikat merek; 3. Surat kuasa konsultan kekayaan intelektual bermeterai (jika menggunakan Konsultan); 4. Surat pernyataan penggunaan merek; 5. Surat pernyataan tidak menggunakan kelas barang/jasa (untuk multi kelas); 6. Surat rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli). Adapun biaya perpanjangan pelindungan merek untuk umum Rp2,25 juta/kelas dan untuk UMKM sebesar Rp1 juta/kelas. Selanjutnya, permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:[\[6\]](#_ftn6) 1. merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan 2. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. ### **Bisakah Orang Lain Menggunakan Merek Terdaftar yang Tak Diperpanjang?** Menjawab pertanyaan Anda, bisakah orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya apabila sudah habis masa perpanjangan perlindungan dan yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan? Kami berpendapat, karena masa perlindungan telah berakhir maka orang lain dapat mendaftarkan tanpa harus ada izin atau persetujuan dari pemilik merek sebelumnya. Sebagai tambahan informasi, merek terdaftar juga dapat diajukan penghapusan sebagaimana **Pasal 74 ayat (1) UU MIG** terdaftar tersebut dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Terkait dengan Pasal 74 ayat (1) UU MIG sampai artikel ini diterbitkan sementara diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan [nomor perkara: 144/PUU-XXI/2023](https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=144%2FPUU-XXI%2F2023). Untuk lebih lanjut agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, saudara dapat menghubungi Konsultan Kekayaan Intelektual. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016). REFERENSI --------- 1. [F.A.Q Ditjen Kekayaan Intelektual](https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/merek/Merek%20-%20Perpanjangan), yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.00 WIB; 2. [Judicial Review Nomor Perkara 144/PUU-XXI/2023](https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=144%2FPUU-XXI%2F2023), yang diakses pada 13 Mei 2024, pukul 13.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 35 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016) (“UU MIG”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 16 UU MIG [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 13 UU MIG [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 35 ayat (3) UU MIG [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 35 ayat (4) UU MIG [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 36 UU MIG Tags ---- [hak merek](/tag/hak-merek) [merek](/tag/merek) [hak atas kekayaan intelektual](/tag/hak-atas-kekayaan-intelektual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Januari 2019.KLINIK TERKAITBunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 20233 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pelanggaran HAM dalam Situasi KonflikSebelumnya, kita perlu pahami terlebih dahulu mengenai pengertian hak asasi manusia (“HAM”). Menurut Pasal 1 angka 1 UU HAM dan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan HAM hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 UU HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Selanjutnya, perlu dipahami juga mengenai eksistensi dari Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) dan karakter konflik antara TNI dengan OPM. Disarikan dari artikel Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua memiliki sebutan yang berbeda-beda. Polri menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (“KKB”) dan TNI menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (“KSB”) atau OPM yang intinya merupakan kelompok pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.Sementara itu, konflik antara TNI dengan OPM tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional[1] atau NIAC (non-international armed conflict). Disarikan dari artikel Konflik Israel-Hamas, Termasuk IAC atau NIAC?, NIAC adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara, misalnya terjadi antara negara dengan pemberontak atau antar pemberontak itu sendiri.Istilah lain dari konflik ini adalah perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri.[2]Dengan demikian, menurut hemat kami adanya perlawanan dari pihak negara melalui TNI adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat sipil yang telah terancam jiwanya. Hanya saja, TNI dalam melakukan perlawanan tersebut seyogianya tidak boleh menimbulkan collateral damage (kerusakan tambahan) atau unnecessary damage (kerusakan yang tidak diperlukan), serta dilarang menyerang penduduk sipil.Jika merujuk UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun, tindakan TNI baru dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika serangan ditujukan kepada masyarakat sipil atau ditujukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, sesuai dengan kriteria genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selengkapnya mengenai pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat dapat Anda simak dalam artikel Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?Tindakan TNI tersebut juga sebagai wujud pelaksanaan fungsi TNI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU TNIyaitu:penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; danpemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah HAM masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik, jawabannya tentu saja masih berlaku.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik antara TNI dengan KKB atau OPM tergolong sebagai NIAC atau konflik bersenjata non internasional, sehingga perlu mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.Dalam ketentuan Protokol Tambahan II 1977, dalam keadaan perang dilarang melakukan penyerangan terhadap warga sipil, rumah ibadah, rumah sipil dan secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan, dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.Namun, berdasarkan artikel Penyelesaian Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Indonesia saat ini belum menjadi pihak dalam Protokol Tambahan II 1977. Akan tetapi, Indonesia tetap terikat ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi melalui UU 59/1958.Adapun, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 secara garis besar memberikan ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional terikat untuk menerapkan ketentuan pasal ini. Salah satunya adalah orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam konflik, termasuk anggota bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan mereka yang sakit, luka, yang ditahan, atau sebab lain apapun harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa adanya diskriminasi. Terhadap pihak-pihak tersebut dilarang kapan pun dan di manapun untuk dilakukan kekerasan, segala jenis pembunuhan tertentu, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan, perlakuan yang merendahkan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan.Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah dalam keadaan konflik bersenjata atau perang, terdapat non-derogable rights yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.[3] Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 meliputi:Hak untuk hidup;Hak untuk tidak disiksa;Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;Hak beragama;Hak untuk tidak diperbudak;Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 UU HAM dan Pasal 4 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan Indonesia melalui UU 12/2005. Non-derogable rights ini menurut pendapat kami berlaku terhadap warga sipil dan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana dijelaskan sebelumnya.Dengan demikian, tindakan TNI dapat tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila dalam baku tembak atau konflik bersenjata tersebut tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang perang atau konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dijelaskan di atas.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)REFERENSIProtokol Tambahan II 1977 yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 14.03 WIB;Joshua Victor Hendriko Simaela al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka. Vol. 1 No. 1 Agustus 2023.[1] Joshua Victor Hendriko Simaela et. al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka. Vol. 1 No. 1 Agustus 2023, hal. 28[2] Joshua Victor Hendriko Simaela et. al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka. Vol. 1 No. 1 Agustus 2023, hal. 26[3] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaTagskonflikhamhak asasi manusiaperang

Apakah dalam perang/konflik HAM masih berlaku? Contohnya konflik antara TNI dengan OPM di Papua, dimana TNI melakukan serangan kepada OPM dalam rangka menyelamatkan warga sipil, apakah ini pelanggaran HAM?

Konflik antara TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (“KKB”) atau Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional atau non-international armed conflict (“NIAC”). Istilah lain dari konflik ini adalah perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri. Lantas, apakah serangan atau penembakan yang dilakukan TNI terhadap KKB atau OPM termasuk pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”)? Dan apakah dalam situasi konflik atau perang, masih berlaku HAM? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 20233 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama03 Jan 2024Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM 20 Des 2023Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat14 Des 20233 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional21 Apr 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ham-masih-berlaku-dalam-keadaan-perang-konflik-lt5c0e18913af7c/

Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?

pages/22/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel** **dengan judul sama** **yang dibuat oleh** [**Riska Rina Rohiana Kaloko, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/riska-rina-rohiana-kaloko--sh-lt5bb597663bc38/)**, dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Januari 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama ](/klinik/a/bunyi-pasal-22-uu-ham-tentang-kebebasan-beragama-lt65954e8064499/)  03 Jan 2024 [ #### Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM ](/klinik/a/pelanggaran-ham-berat-dalam-pasal-104-uu-ham-lt6582aab55574e/)  20 Des 2023 [ #### Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat ](/klinik/a/proses-hukum-untuk-mengadili-kasus-pelanggaran-ham-berat-lt50d6aab16b611/)  14 Des 2023 [ #### 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional ](/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/)  21 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Pelanggaran HAM dalam Situasi Konflik** Sebelumnya, kita perlu pahami terlebih dahulu mengenai pengertian hak asasi manusia (“HAM”). Menurut **Pasal 1 angka 1 [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** dan **Pasal 1 angka 1 [UU Pengadilan HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000)** hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM menurut **Pasal 1 angka 6 UU HAM** adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, perlu dipahami juga mengenai eksistensi dari Organisasi Papua Merdeka (“OPM”) dan karakter konflik antara TNI dengan OPM. Disarikan dari artikel [**Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KKB_papua) kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua memiliki sebutan yang berbeda-beda. Polri menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (“KKB”) dan TNI menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (“KSB”) atau OPM yang intinya merupakan kelompok pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sementara itu, konflik antara TNI dengan OPM tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional[\[1\]](#_ftn1) atau NIAC (_non-international armed conflict_). Disarikan dari artikel [**Konflik Israel-Hamas, Termasuk IAC atau NIAC?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-israel-hamas-termasuk-iac-atau-niac-lt6551e78d44d4a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hamas_israel), NIAC adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara, misalnya terjadi antara negara dengan pemberontak atau antar pemberontak itu sendiri. Istilah lain dari konflik ini adalah perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri.[\[2\]](#_ftn2) Dengan demikian, menurut hemat kami adanya perlawanan dari pihak negara melalui TNI adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat sipil yang telah terancam jiwanya. Hanya saja, TNI dalam melakukan perlawanan tersebut seyogianya tidak boleh menimbulkan _collateral damage_ (kerusakan tambahan) atau _unnecessary damage_ (kerusakan yang tidak diperlukan), serta dilarang menyerang penduduk sipil. Jika merujuk UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun, tindakan TNI baru dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika serangan ditujukan kepada masyarakat sipil atau ditujukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, sesuai dengan kriteria genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selengkapnya mengenai pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat dapat Anda simak dalam artikel [**Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pelanggaran_HAM_berat) Tindakan TNI tersebut juga sebagai wujud pelaksanaan fungsi TNI berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) [UU TNI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004)**yaitu: 1. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; 2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan 3. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. ### **Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?** Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah HAM masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik, jawabannya tentu saja masih berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik antara TNI dengan KKB atau OPM tergolong sebagai NIAC atau konflik bersenjata non internasional, sehingga perlu mengacu pada ketentuan dalam [**Konvensi Jenewa 1949**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef02536c82ac/undangundang-nomor-59-tahun-1958/appendices/) dan [**Protokol Tambahan II 1977**](https://drive.google.com/file/d/1CrGieDtRDD5qh6QgQZynEklnoHmZan5b/view). Dalam ketentuan Protokol Tambahan II 1977, dalam keadaan perang dilarang melakukan penyerangan terhadap warga sipil, rumah ibadah, rumah sipil dan secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan, dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang. Namun, berdasarkan artikel [**Penyelesaian Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter**](https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-konflik-papua-dalam-perspektif-hukum-humaniter-lt607e8ea4374ec?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konflik_papua) Indonesia saat ini belum menjadi pihak dalam Protokol Tambahan II 1977. Akan tetapi, Indonesia tetap terikat ketentuan **Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949** yang telah diratifikasi melalui [**UU 59/1958**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef02536c82ac/undangundang-nomor-59-tahun-1958?r=0&p=1&q=UU%2059%2F1958&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_59_1958). Adapun, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 secara garis besar memberikan ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional terikat untuk menerapkan ketentuan pasal ini. Salah satunya adalah orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam konflik, termasuk anggota bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan mereka yang sakit, luka, yang ditahan, atau sebab lain apapun harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa adanya diskriminasi. Terhadap pihak-pihak tersebut dilarang kapan pun dan di manapun untuk dilakukan kekerasan, segala jenis pembunuhan tertentu, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan, perlakuan yang merendahkan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah dalam keadaan konflik bersenjata atau perang, terdapat _non-derogable rights_ yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.[\[3\]](#_ftn3) Hak-hak yang termasuk dalam _non-derogable rights_ menurut **Pasal 28I ayat (1) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** meliputi: 1. Hak untuk hidup; 2. Hak untuk tidak disiksa; 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 4. Hak beragama; 5. Hak untuk tidak diperbudak; 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal yang sama juga diatur dalam **Pasal 4 UU HAM** dan **Pasal 4 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik** yang disahkan Indonesia melalui **[UU 12/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005)**. _Non-derogable rights_ ini menurut pendapat kami berlaku terhadap warga sipil dan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, tindakan TNI dapat tergolong sebagai pelanggaran HAM apabila dalam baku tembak atau konflik bersenjata tersebut tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum humaniter yang mengatur tentang perang atau konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dijelaskan di atas. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ef02536c82ac/undangundang-nomor-59-tahun-1958?r=0&p=1&q=UU%2059%2F1958&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_59_1958) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999?r=1&p=1&q=UU%20HAM%20&rs=1847&re=2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_39_1999) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_26_2000) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24213/undangundang-nomor-12-tahun-2005/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2005) REFERENSI --------- 1. [Protokol Tambahan II 1977](https://drive.google.com/file/d/1CrGieDtRDD5qh6QgQZynEklnoHmZan5b/view) yang diakses pada Senin, 13 Mei 2024 pukul 14.03 WIB; 2. Joshua Victor Hendriko Simaela _al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka._ Vol. 1 No. 1 Agustus 2023. [\[1\]](#_ftnref1) Joshua Victor Hendriko Simaela _et. al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka._ Vol. 1 No. 1 Agustus 2023, hal. 28 [\[2\]](#_ftnref2) Joshua Victor Hendriko Simaela _et. al. Konflik Tentara Nasional Indonesia Dengan Organisasi Papua Merdeka._ Vol. 1 No. 1 Agustus 2023, hal. 26 [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) Tags ---- [konflik](/tag/konflik) [ham](/tag/ham) [hak asasi manusia](/tag/hak-asasi-manusia) [perang](/tag/perang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat pertama kali oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 6 September 2011.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian menjelek-jelekkan nama baik dan fitnah. Menurut KBBI, “menjelek-jelekkan” adalah tindakan berkali-kali menyebut berbagai kejelekkan tentang (dari); memburuk-memburukkan. Adapun pengertian kata “fitnah” adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).Berdasarkan penelusuran kami, istilah “menjelek-jelekkan” tidak dikenal dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, ataupun dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Istilah yang digunakan adalah “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagai berikut:Pasal 310 KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Pasal 433 UU 1/2023Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[3]Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[4]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[5]Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencemaran nama baik dapat Anda lihat dalam Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.Pasal Fitnah dalam KUHPKemudian, pasal tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP dan Pasal 434 UU 1/2023, yaitu:Pasal 311 KUHPPasal 434 UU 1/2023Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[6]Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atauPejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukanAnda dapat membaca unsur-unsur Pasal 311 KUHP dan Pasal 434 UU 1/2023 dalam Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah.Surat Perintah Penghentian PenyidikanBerkaitan dengan pertanyaan Anda, dalam hal ini Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”) merupakan suatu produk hukum akibat dihentikannya penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;Sebagai informasi, penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dan pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).[7]Kemudian, Anda dapat meminta ganti kerugian atas SP3 tersebut, sebagaimana diatur di dalam KUHAP atau menggugat secara keperdataan. Berikut penjelasannya.Ganti Kerugian Berdasarkan Hukum Acara PidanaPasal 77 huruf b KUHAP mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang pengadilan negeri seperti ini dinamakan “praperadilan” yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.[8]Selanjutnya, besaran ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015, bahwa besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta.Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 tersebut telah diterapkan dalam Putusan PN Mataram No. 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr (putusan praperadilan). Dalam putusan tersebut, pemohon praperadilan telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang (hal. 49). Setelah itu, Pemohon memohonkan ganti kerugian materiil serta kerugian immateriil, dengan total kerugian berjumlah Rp330 juta. Namun, Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut, khususnya mengenai kerugian materiil dan tidak sesuai dengan besaran maksimal ganti kerugian dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 (hal. 47).Namun, mulai dari tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, sampai pada tahap putusan, terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Polisi Daerah dan Kejaksaan Tinggi (Termohon I dan II), sehingga mengakibatkan Pemohon yang berusia produktif tidak dapat beraktivitas dengan mendapatkan nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaannya. Kemudian, Hakim yang memeriksa perkara memberikan pertimbangan hukum bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang nyata bagi Pemohon (hal. 47).Berdasarkan penjelasan di atas, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian secara pidana karena hal tersebut diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, serta besaran ganti kerugiannya telah ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015. Terlebih ketentuan pasal tersebut telah diterapkan sebagai dasar hukum besaran maksimal ganti kerugian pada Putusan PN Mataram No. 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr.Ganti Kerugian Berdasarkan Hukum PerdataKemudian, Anda juga dapat meminta ganti kerugian secara keperdataan. Pasal 101 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.Dasar hukum ganti kerugian dalam hukum perdata adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), sebagai berikut:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul Hukum Perdata dalam Perspektif BW menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (hal. 189):Ada perbuatan melawan hukum;Ada kesalahan;Ada kerugian; danAda hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI merupakan suatu putusan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata atas Laporan Polisi (“LP”) yang diikuti dengan penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya (hal. 5). Akan tetapi LP tersebut ditetapkan SP3 berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum (“Ditreskrimum”) Polda Metro Jaya Nomor: B/17190/IX/RES.1.9/2019/Datro (hal. 6).Terbitnya SP3 tersebut didasari oleh Amar Putusan PN Jakarta Selatan No. 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidikan atas dasar LP tersebut dinyatakan tidak sah (hal. 5). Adapun Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI ini sudah berkekuatan hukum tetap, karena upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut telah ditolak berdasarkan Putusan MA No. 1980 K/Pdt/2022.Majelis Hakim dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti di muka persidangan yaitu Putusan PN Jakarta Selatan No. 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon dalam hal ini Pembanding sebagai tersangka belum berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penetapan tersebut menjadi tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon/Pembanding berdasarkan LP dari Terbanding. Hal ini membuktikan bahwa LP yang dibuat oleh Terbanding sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah merekayasa LP yang tidak bisa dibuktikan (hal. 83).Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menimbang bahwa akibat dari LP tersebut Pembanding telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama 4 hari dan berakibat kepada tercemarnya nama baik Pembanding serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan tekanan batin karena penahanan tersebut, dengan demikian telah terpenuhi unsur menimbulkan kerugian (hal. 83).Majelis Hakim dalam perkara tersebut menimbang bahwa perbuatan Terbanding yang dengan sengaja menuduh Pembanding telah melakukan tindak pidana dengan membuat LP sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan adanya kesalahan Terbanding karena tidak didukung alat bukti yang kuat dan telah memberikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kemudian, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan masa penahanan, Pembanding telah kehilangan penghasilan selama waktu tersebut sebagai pengusaha (hal. 84).Berdasarkan penjelasan hukum di atas, maka Anda dapat mengajukan gugatan PMH dan menuntut ganti kerugian dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata kepada orang yang telah melaporkan Anda ke Polisi yang terhadap laporan tersebut sudah ditetapkan penghentian penyidikannya dalam bentuk SP3.  Merujuk pada Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI, tercermin bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan PMH tersebut dengan pertimbangan sudah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatugedaads) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata (hal. 84).Selain Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum, menurut hemat kami, Anda juga dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan dasar penghinaan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik dengan menggunakan Pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi:Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.J. Satrio dalam bukunya Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum menjelaskan bahwa Pasal 1372 KUH Perdata mengatur ganti rugi atas penghinaan sebagai tindakan melawan hukum yang khusus, berbeda dengan tindakan melawan hukum umum pada Pasal 1365 KUH Perdata (hal. 8-9).Sehingga berdasarkan prinsip hukum lex specialis derogat legi generali, seseorang tidak dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan (kumulatif) untuk menuntut ganti rugi. Sebab, ketentuan umum (Pasal 1365 KUH Perdata) harus dikalahkan oleh ketentuan khusus (Pasal 1372 KUH Perdata).[9] Singkatnya, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.Oleh karena itu, selain menggugat perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Anda juga dapat menggugat perbuatan melawan hukum orang yang membuat laporan polisi terhadap Anda dengan Pasal 1372 KUH Perdata. Namun, perlu diingat bahwa Anda sebaiknya tidak menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan dalam 1 gugatan.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Putusan:Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1980 K/Pdt/2022;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023;Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 60/PDT/2021/PT DKI;Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr.Referensi:Djaja S. Meliala. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012;J. Satrio. Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005;M. Karjadi dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997;KBBI, fitnah, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 12.21 WIB;KBBI, menjelek-jelekkan, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 12.25 WIB.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali[3] Pasal 3 Perma 2/2012[4] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[7] Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana[8] M. Karjadi dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997, hal. 72[9] J. Satrio. Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 8-9.Tagspmhperbuatan melawan hukumkuhaplaporan polisi

Bisakah seseorang menggugat menggunakan Pasal 1365 BW (perbuatan melawan hukum), dengan dasar menjelek-jelekkan nama baik atau fitnah karena ia membuat laporan di Kepolisian dan terhadap laporan tersebut telah di-SP3?

Pada prinsipnya, sesuai dengan hukum perdata, Anda dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti kerugian atas laporan polisi yang sudah ditetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”). Selain itu, Anda juga dapat menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan melalui prosedur hukum acara pidana yang secara umum dikenal dengan praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP. Lantas, bagaimana bunyi dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-pmh-orang-yang-membuat-laporan-ke-polisi--lt4e30a31ace10c/

Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi?

pages/22/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat pertama kali oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) dan dipublikasikan pada 6 September 2011.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian menjelek-jelekkan nama baik dan fitnah. Menurut **KBBI**, “**[menjelek-jelekkan](https://kbbi.web.id/jelek)**” adalah tindakan berkali-kali menyebut berbagai kejelekkan tentang (dari); memburuk-memburukkan. Adapun pengertian kata “**[fitnah](https://kbbi.web.id/fitnah)**” adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Berdasarkan penelusuran kami, istilah “menjelek-jelekkan” tidak dikenal dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, ataupun dalam **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026. Istilah yang digunakan adalah “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagai berikut: **Pasal 310 KUHP _jo_. [Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023)** **Pasal 433 UU 1/2023** 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[3\]](#_ftn3) 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[4\]](#_ftn4) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[5\]](#_ftn5) 3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencemaran nama baik dapat Anda lihat dalam **[Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_310_kuhp)** dan **[Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_pencemaran_nama_baik_pasca_putusan_mk)**. ### **Pasal Fitnah dalam KUHP** Kemudian, pasal tindak pidana fitnah diatur dalam **Pasal 311 KUHP** dan **Pasal 434 UU 1/2023**, yaitu: **Pasal 311 KUHP** **Pasal 434 UU 1/2023** 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. 1. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[\[6\]](#_ftn6) 2. Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: 1. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau 2. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. 3. Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan Anda dapat membaca unsur-unsur Pasal 311 KUHP dan Pasal 434 UU 1/2023 dalam **[Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-311-kuhp-tentang-fitnah-lt65c346ba1d1a0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_311_kuhp)**. ### **Surat Perintah Penghentian Penyidikan** Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dalam hal ini **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”)** merupakan suatu produk hukum akibat dihentikannya penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik berdasarkan **Pasal 109 ayat (2) [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** yang mengatur sebagai berikut: _Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;_ Sebagai informasi, penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dan pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).[\[7\]](#_ftn7) Kemudian, Anda dapat meminta ganti kerugian atas SP3 tersebut, sebagaimana diatur di dalam KUHAP atau menggugat secara keperdataan. Berikut penjelasannya. ### **Ganti Kerugian Berdasarkan Hukum Acara Pidana** **Pasal 77 huruf b KUHAP** mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang pengadilan negeri seperti ini dinamakan “praperadilan” yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.[\[8\]](#_ftn8) Selanjutnya, besaran ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP tersebut diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) [PP 92/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5672586e72654/peraturan-pemerintah-nomor-92-tahun-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_92_2015)**, bahwa besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta. Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 tersebut telah diterapkan dalam **[Putusan PN Mataram No. 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed5bd1b7d9b8c69b45303634363230.html) (putusan praperadilan)**. Dalam putusan tersebut, pemohon praperadilan telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang (hal. 49). Setelah itu, Pemohon memohonkan ganti kerugian materiil serta kerugian immateriil, dengan total kerugian berjumlah Rp330 juta. Namun, Hakim yang memeriksa perkara _a quo_ dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut, khususnya mengenai kerugian materiil dan tidak sesuai dengan besaran maksimal ganti kerugian dalam Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 (hal. 47). Namun, mulai dari tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, sampai pada tahap putusan, terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Polisi Daerah dan Kejaksaan Tinggi (Termohon I dan II), sehingga mengakibatkan Pemohon yang berusia produktif tidak dapat beraktivitas dengan mendapatkan nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaannya. Kemudian, Hakim yang memeriksa perkara memberikan pertimbangan hukum bahwa hal tersebut merupakan kerugian yang nyata bagi Pemohon (hal. 47). Berdasarkan penjelasan di atas, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian secara pidana karena hal tersebut diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, serta besaran ganti kerugiannya telah ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015. Terlebih ketentuan pasal tersebut telah diterapkan sebagai dasar hukum besaran maksimal ganti kerugian pada Putusan PN Mataram No. 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr. ### **Ganti Kerugian Berdasarkan Hukum Perdata** Kemudian, Anda juga dapat meminta ganti kerugian secara keperdataan. **Pasal 101 KUHAP** menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Dasar hukum ganti kerugian dalam hukum perdata adalah **Pasal 1365 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** tentang **Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”)**, sebagai berikut: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, **Djaja S. Meliala** dalam bukunya berjudul _Hukum Perdata dalam Perspektif BW_ menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (hal. 189): 1. Ada perbuatan melawan hukum; 2. Ada kesalahan; 3. Ada kerugian; dan 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. Baca juga: **[Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_pmh_pasal_1365_kuhper)** **[Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb992f6170283c97af313933303334.html)** merupakan suatu putusan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata atas Laporan Polisi (“LP”) yang diikuti dengan penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya (hal. 5). Akan tetapi LP tersebut ditetapkan SP3 berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum (“Ditreskrimum”) Polda Metro Jaya Nomor: B/17190/IX/RES.1.9/2019/Datro (hal. 6). Terbitnya SP3 tersebut didasari oleh Amar Putusan PN Jakarta Selatan No. 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidikan atas dasar LP tersebut dinyatakan tidak sah (hal. 5). Adapun Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI ini sudah berkekuatan hukum tetap, karena upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut telah ditolak berdasarkan **[Putusan MA No. 1980 K/Pdt/2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed48916c395c3aae68313834383134.html)**. Majelis Hakim dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti di muka persidangan yaitu Putusan PN Jakarta Selatan No. 57/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon dalam hal ini Pembanding sebagai tersangka belum berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penetapan tersebut menjadi tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon/Pembanding berdasarkan LP dari Terbanding. Hal ini membuktikan bahwa LP yang dibuat oleh Terbanding sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah merekayasa LP yang tidak bisa dibuktikan (hal. 83). Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menimbang bahwa akibat dari LP tersebut Pembanding telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama 4 hari dan berakibat kepada tercemarnya nama baik Pembanding serta hilangnya kepercayaan dari relasi dan tekanan batin karena penahanan tersebut, dengan demikian telah terpenuhi unsur menimbulkan kerugian (hal. 83). Majelis Hakim dalam perkara tersebut menimbang bahwa perbuatan Terbanding yang dengan sengaja menuduh Pembanding telah melakukan tindak pidana dengan membuat LP sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan adanya kesalahan Terbanding karena tidak didukung alat bukti yang kuat dan telah memberikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kemudian, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan masa penahanan, Pembanding telah kehilangan penghasilan selama waktu tersebut sebagai pengusaha (hal. 84). Berdasarkan penjelasan hukum di atas, maka Anda dapat mengajukan gugatan PMH dan menuntut ganti kerugian dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata kepada orang yang telah melaporkan Anda ke Polisi yang terhadap laporan tersebut sudah ditetapkan penghentian penyidikannya dalam bentuk SP3.  Merujuk pada Putusan PT DKI Jakarta No. 60/PDT/2021/PT DKI, tercermin bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan PMH tersebut dengan pertimbangan sudah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (_onrechtmatugedaads_) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata (hal. 84). Selain Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum, menurut hemat kami, Anda juga dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan dasar penghinaan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik dengan menggunakan **Pasal 1372 KUH Perdata** yang berbunyi: _Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan._ **J. Satrio** dalam bukunya _Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum_ menjelaskan bahwa Pasal 1372 KUH Perdata mengatur ganti rugi atas penghinaan sebagai tindakan melawan hukum yang khusus, berbeda dengan tindakan melawan hukum umum pada Pasal 1365 KUH Perdata (hal. 8-9). Sehingga berdasarkan prinsip hukum _[lex specialis derogat legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penjelasan_lex_superior_derogat)_, _s_eseorang tidak dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan (kumulatif) untuk menuntut ganti rugi. Sebab, ketentuan umum (Pasal 1365 KUH Perdata) harus dikalahkan oleh ketentuan khusus (Pasal 1372 KUH Perdata).[\[9\]](#_ftn9) Singkatnya, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Oleh karena itu, selain menggugat perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Anda juga dapat menggugat perbuatan melawan hukum orang yang membuat laporan polisi terhadap Anda dengan Pasal 1372 KUH Perdata. Namun, perlu diingat bahwa Anda sebaiknya tidak menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan dalam 1 gugatan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata); 3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5672586e72654/peraturan-pemerintah-nomor-92-tahun-2015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_92_2015); 6. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012); 7. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_6_2019). Putusan: 1. [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1980 K/Pdt/2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed48916c395c3aae68313834383134.html); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023); 3. [Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 60/PDT/2021/PT DKI](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb992f6170283c97af313933303334.html); 4. [Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Mtr](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed5bd1b7d9b8c69b45303634363230.html). Referensi: 1. Djaja S. Meliala. _Hukum Perdata dalam Perspektif BW_. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012; 2. J. Satrio. _Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005; 3. M. Karjadi dan R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar_. Bogor: Politeia, 1997; 4. KBBI, [fitnah](https://kbbi.web.id/fitnah), diakses pada 13 Mei 2024, pukul 12.21 WIB; 5. KBBI, [menjelek-jelekkan](https://kbbi.web.id/jelek), diakses pada 13 Mei 2024, pukul 12.25 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_6_2019) [\[8\]](#_ftnref8) M. Karjadi dan R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar_. Bogor: Politeia, 1997, hal. 72 [\[9\]](#_ftnref9) J. Satrio. _Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 8-9 . Tags ---- [pmh](/tag/pmh) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum) [kuhap](/tag/kuhap) [laporan polisi](/tag/laporan-polisi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Multi-Track Diplomacy IndonesiaMenjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya isu perang Palestina v. Israel telah dibawa ke International Court of Justice (“ICJ”)[1] di Den Haag dan Indonesia turut serta secara aktif membela Palestina di ranah hukum di ICJ. Selain membela Palestina secara formal di ICJ, Indonesia juga turut andil dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa/ ”PBB” (United Nations/ “UN”).Baca juga: Konflik Palestina – Israel dalam Perspektif Hukum InternasionalBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, aksi nyata Indonesia untuk menyelesaikan perang Palestina-Israel ditinjau dari perspektif hukum diplomasi adalah melalui Multi-Track Diplomacy.[2] Berkaitan dengan Multi-Track Diplomacy yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi, ada banyak upaya dan diskusi dengan pakar hukum maupun akademisi mengenai konteks legal isu perang Palestina-Israel. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak di forum UN[3], ICJ, serta pakar-pakar hukum, dan diskusi ini menjadi praktik yang akan terus dilanjutkan.Baca juga: Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-PalestinaSelain itu, Indonesia juga konsisten memberikan masukan hukum untuk advisory opinion[4] yang sedang diproses ICJ. Sebagaimana dijelaskan dalam Dirjen HPI Kemlu: Indonesia Aktif Bela Palestina di Ranah ICJ, proses dalam advisory opinion terdiri dari penyampaian written statement yang kemudian dilanjutkan dengan written comment dan terakhir oral statement. Indonesia berpartisipasi aktif dalam keseluruhan proses tersebut.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memberikan masukan hukum untuk advisory opinion juga berdiskusi terlebih dahulu dengan pakar hukum dalam negeri maupun luar negeri terkait hukum internasional.Kemudian, berkaitan dengan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza, pada dasarnya, Pemerintah Indonesia menyuarakan tentang pentingnya implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB.[5] Namun, karena terdapat beberapa faktor yang bersifat confidential, diplomat Indonesia tidak dapat mengeluarkan semua laporan kepada publik terkait aksi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina-Israel.Kesimpulannya, dengan Multi-Track Diplomacy, Indonesia telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak di forum UN, ICJ, serta pakar-pakar hukum terkait konteks legal isu perang Palestina-Israel. Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas dalam pernyataan tulisan dan lisan kepada ICJ untuk menyusun advisory opinion atau fatwa hukum soal pelanggaran hukum internasional oleh Israel.Untuk menggali lebih dalam peranan Indonesia dalam mendorong kemerdekaan Palestina di kancah internasional, Anda dapat membaca Indonesia Desak 4 Poin Ini Terkait Konflik Israel-Palestina.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMCharter of the United NationsStatute of the International Court of JusticeREFERENSIBoer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni, 2018;Dadang Ilham K. Mujiono dan Frisca Alexandra. Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus. Samarinda, Kalimantan Timur: Mulawarman University PRESS, 2019;Ratu Sheeva Amadea et.al. Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 6, No. 1, 2022;Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010;United Nations Main Bodies, diakses pada 25 April 2024, pukul 15.23 WIB.[1] International Court of Justice atau Mahkamah Internasional adalah salah satu main bodies/ organ utama PBB yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa pada tahun 1945. Organ ini diatur oleh Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PBB. Setiap anggota PBB otomatis menjadi anggota ICJ Statute. ICJ sendiri dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antar negara. Namun, yurisdiksi ICJ sangat tergantung pada kesediaan para pihak membawa kasusnya ke mahkamah. (Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 343)Kemudian, prosedur penyelesaian melalui ICJ menghasilkan keputusan hukum, sehingga keputusan hukum tersebut akan mengikat negara-negara yang bersengketa. (Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni, 2018, hal. 247)[2] Istilah Multi-Track Diplomacy merupakan kerangka konseptual yang didesain sedemikian rupa untuk merefleksikan aktivitas yang bertujuan mewujudkan perdamaian. Multi-Track Diplomacy juga dikenal dengan istilah track two diplomacy, yang dicetuskan oleh Joseph Montville untuk menjelaskan metode diplomasi selain aktor formal negara (track one diplomacy). Track two diplomacy dikenal dengan sebutan non-governmental organization yang memiliki peran penting yakni menjalin hubungan antara para pihak yang dilakukan oleh kalangan professional, yang memiliki misi-misi tertentu. Para pihak ini meliputi kalangan profesional, individu, atau kelompok yang bisa juga disebut sebagai citizen diplomat atau non-state actor. (Dadang Ilham K. Mujiono dan Frisca Alexandra. Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus. Samarinda, Kalimantan Timur: Mulawarman University PRESS, 2019, hal. 1-2)[3] Forum UN dikenal dengan “the main bodies of the United Nations” yang terdiri dari General Assembly (Majelis Umum), Security Council (Dewan Keamanan), Economic and Social Council (Dewan Sosial dan Ekonomi), Trusteeship Council (Dewan Perwalian yang sudah menghentikan operasinya pada tanggal 1 November 1994), ICJ, dan UN Secretariat (Sekretariat). (United Nations Main Bodies)[4] Disarikan dari Argumentasi Hukum Internasional dari Indonesia untuk Pembebasan Palestina, advisory opinion adalah sebuah non-contentious proceeding yang diatur oleh Article 96 UN Charter dan Article 65 ICJ Statute. Majelis Umum PBB dapat meminta Mahkamah Internasional memberikan “fatwa hukum” tentang suatu persoalan hukum berdasarkan dua pasal itu. Sifat advisory opinion ini tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Namun, advisory opinion tetap merupakan suatu pandangan otoritatif yang memiliki arti dan pengaruh signifikan baik secara politik maupun hukum internasional.[5] Dewan Keamanan PBB dalam tugas dan fungsinya memiliki hak dan wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan mengeluarkan suatu keputusan yang lalu dibentuk untuk dijadikan sebuah resolusi. Dasar hukum yang mengatur pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB diatur dalam Article 27 UN Charter. (Ratu Sheeva Amadea et.al. Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 26)Tagsisraelpalestinadiplomatkonflikperang

Berdasarkan berita yang beredar, pada tanggal 25 Maret 2024, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah meningkat menjadi lebih dari 30.000 orang. Sementara korban luka dalam serangan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebanyak lebih dari 70.000 orang. Kemudian di hari yang sama, Dewan Keamanan PBB meloloskan sebuah rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Amerika Serikat tidak memveto draft resolusi tersebut. Sebelumnya, AS berulang kali memveto resolusi gencatan senjata terkait operasi militer Israel di Gaza. Namun, veto dari Rusia dan China menghentikan pengesahan resolusi tersebut. Lantas, sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, bagaimana multi-track diplomacy Indonesia dalam upaya perdamaian Konflik Palestina v. Israel? Apa aksi nyata Indonesia selesaikan perang Israel-Palestina ditinjau dari perspektif hukum diplomasi?

Dalam upaya perdamaian konflik Palestina-Israel ditinjau dari perspektif hukum diplomasi, aksi nyata Indonesia terwujud dalam Multi-Track Diplomacy. Berkaitan dengan Multi-Track Diplomacy, ada banyak upaya dan diskusi dengan pakar hukum maupun akademisi mengenai konteks legal isu perang Palestina-Israel. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak di forum United Nations, International Court of Justice, serta pakar-pakar hukum dalam negeri maupun luar negeri. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/imulti-track-diplomacy-i-indonesia-dalam-upaya-perdamaian-konflik-palestina-v-israel-lt663df1353fded/

Multi-Track Diplomacy Indonesia dalam Upaya Perdamaian Konflik Palestina v. Israel

pages/22/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **_Multi-Track Diplomacy_ Indonesia** Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya isu perang Palestina v. Israel telah dibawa ke _International Court of Justice_ (“ICJ”)[\[1\]](#_ftn1) di Den Haag dan Indonesia turut serta secara aktif membela Palestina di ranah hukum di ICJ. Selain membela Palestina secara formal di ICJ, Indonesia juga turut andil dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa/ ”PBB” (_United Nations_/ “UN”). Baca juga: **[Konflik Palestina – Israel dalam Perspektif Hukum Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konflik_palestina_israel_hukum_internasional)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, aksi nyata Indonesia untuk menyelesaikan perang Palestina-Israel ditinjau dari perspektif hukum diplomasi adalah melalui _Multi-Track Diplomacy_.[\[2\]](#_ftn2) Berkaitan dengan _Multi-Track Diplomacy_ yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks diplomasi, ada banyak upaya dan diskusi dengan pakar hukum maupun akademisi mengenai konteks legal isu perang Palestina-Israel. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak di forum UN[\[3\]](#_ftn3), ICJ, serta pakar-pakar hukum, dan diskusi ini menjadi praktik yang akan terus dilanjutkan. Baca juga: **[Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina](https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/#_ftnref5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peran_pbb_konflik_israel_palestina)** Selain itu, Indonesia juga konsisten memberikan masukan hukum untuk _advisory opinion_[\[4\]](#_ftn4) yang sedang diproses ICJ. Sebagaimana dijelaskan dalam **[Dirjen HPI Kemlu: Indonesia Aktif Bela Palestina di Ranah ICJ](https://www.hukumonline.com/berita/a/dirjen-hpi-kemlu--indonesia-aktif-bela-palestina-di-ranah-icj-lt65f31a1f6f2e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dirjen_hpi_kemlu_indonesia_aktif_bela_palestina)**, proses dalam _advisory opinion_ terdiri dari penyampaian _written statement_ yang kemudian dilanjutkan dengan _written comment_ dan terakhir _oral statement_. Indonesia berpartisipasi aktif dalam keseluruhan proses tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memberikan masukan hukum untuk _advisory opinion_ juga berdiskusi terlebih dahulu dengan pakar hukum dalam negeri maupun luar negeri terkait hukum internasional. Kemudian, berkaitan dengan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza, pada dasarnya, Pemerintah Indonesia menyuarakan tentang pentingnya implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB.[\[5\]](#_ftn5) Namun, karena terdapat beberapa faktor yang bersifat _confidential_, diplomat Indonesia tidak dapat mengeluarkan semua laporan kepada publik terkait aksi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina-Israel. Kesimpulannya, dengan _Multi-Track Diplomacy_, Indonesia telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak di forum UN, ICJ, serta pakar-pakar hukum terkait konteks legal isu perang Palestina-Israel. Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas dalam pernyataan tulisan dan lisan kepada ICJ untuk menyusun advisory opinion atau fatwa hukum soal pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Untuk menggali lebih dalam peranan Indonesia dalam mendorong kemerdekaan Palestina di kancah internasional, Anda dapat membaca **[Indonesia Desak 4 Poin Ini Terkait Konflik Israel-Palestina](https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-desak-4-poin-ini-terkait-konflik-israel-palestina-lt660f6b0cb4361/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=indonesia_desak_4_poin_konflik_israel_palestina)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Charter of the United Nations [](https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf) Statute of the International Court of Justice [](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf) REFERENSI --------- 1. Boer Mauna. _Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global_. Bandung: PT Alumni, 2018; 2. Dadang Ilham K. Mujiono dan Frisca Alexandra. _Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus_. Samarinda, Kalimantan Timur: Mulawarman University PRESS, 2019; 3. Ratu Sheeva Amadea _et.al._ _Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia_. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 6, No. 1, 2022; 4. Sefriani. _Hukum Internasional: Suatu Pengantar_. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010; 5. _[United Nations Main Bodies](https://www.un.org/en/about-us/main-bodies#:~:text=The%20main%20bodies%20of%20the,Organization%20was%20founded%20in%201945.)_, diakses pada 25 April 2024, pukul 15.23 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) _International Court of Justice_ atau Mahkamah Internasional adalah salah satu main bodies/ organ utama PBB yang dibentuk oleh masyarakat bangsa-bangsa pada tahun 1945. Organ ini diatur oleh Statuta Mahkamah Internasional atau **_[ICJ Statute](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)_** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PBB. Setiap anggota PBB otomatis menjadi anggota _ICJ Statute_. ICJ sendiri dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antar negara. Namun, yurisdiksi ICJ sangat tergantung pada kesediaan para pihak membawa kasusnya ke mahkamah. (Sefriani. _Hukum Internasional: Suatu Pengantar_. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 343) Kemudian, prosedur penyelesaian melalui ICJ menghasilkan keputusan hukum, sehingga keputusan hukum tersebut akan mengikat negara-negara yang bersengketa. (Boer Mauna. _Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global_. Bandung: PT Alumni, 2018, hal. 247) [\[2\]](#_ftnref2) Istilah _Multi-Track Diplomacy_ merupakan kerangka konseptual yang didesain sedemikian rupa untuk merefleksikan aktivitas yang bertujuan mewujudkan perdamaian. _Multi-Track Diplomacy_ juga dikenal dengan istilah _track two diplomacy_, yang dicetuskan oleh **Joseph Montville** untuk menjelaskan metode diplomasi selain aktor formal negara (_track one diplomacy_). _Track two diplomacy_ dikenal dengan sebutan _non-governmental organization_ yang memiliki peran penting yakni menjalin hubungan antara para pihak yang dilakukan oleh kalangan professional, yang memiliki misi-misi tertentu. Para pihak ini meliputi kalangan profesional, individu, atau kelompok yang bisa juga disebut sebagai _citizen diplomat_ atau _non-state actor_. (Dadang Ilham K. Mujiono dan Frisca Alexandra. _Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus_. Samarinda, Kalimantan Timur: Mulawarman University PRESS, 2019, hal. 1-2) [\[3\]](#_ftnref3) Forum UN dikenal dengan “the main bodies of the United Nations” yang terdiri dari _General Assembly_ (Majelis Umum), _Security Council_ (Dewan Keamanan), _Economic and Social Council_ (Dewan Sosial dan Ekonomi), _Trusteeship Council_ (Dewan Perwalian yang sudah menghentikan operasinya pada tanggal 1 November 1994), ICJ, dan UN _Secretariat_ (Sekretariat). (_[United Nations Main Bodies](https://www.un.org/en/about-us/main-bodies#:~:text=The%20main%20bodies%20of%20the,Organization%20was%20founded%20in%201945.)_) [\[4\]](#_ftnref4) Disarikan dari **[Argumentasi Hukum Internasional dari Indonesia untuk Pembebasan Palestina](https://www.hukumonline.com/berita/a/argumentasi-hukum-internasional-dari-indonesia-untuk-pembebasan-palestina-lt65de4047cd17b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=argumentasi_hukum_internasional_pembebasan_palestina)**, _advisory opinion_ adalah sebuah _non-contentious proceeding_ yang diatur oleh _**Article 96 [UN Charter](https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf)**_ dan _**Article 65 ICJ Statute**_. Majelis Umum PBB dapat meminta Mahkamah Internasional memberikan “fatwa hukum” tentang suatu persoalan hukum berdasarkan dua pasal itu. Sifat _advisory opinion_ ini tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Namun, _advisory opinion_ tetap merupakan suatu pandangan otoritatif yang memiliki arti dan pengaruh signifikan baik secara politik maupun hukum internasional. [\[5\]](#_ftnref5) Dewan Keamanan PBB dalam tugas dan fungsinya memiliki hak dan wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan mengeluarkan suatu keputusan yang lalu dibentuk untuk dijadikan sebuah resolusi. Dasar hukum yang mengatur pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB diatur dalam _**Article 27 UN Charter**_. (Ratu Sheeva Amadea _et.al._ _Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia_. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 26) Tags ---- [israel](/tag/israel) [palestina](/tag/palestina) [diplomat](/tag/diplomat) [konflik](/tag/konflik) [perang](/tag/perang)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITAdakah Batas Waktu Pembayaran Nafkah Iddah dan Mutah?30 Nov 2023Pemalsuan Dokumen Cerai, Begini Hukumnya15 Des 2022Kedudukan Harta Istri yang Dijaminkan dalam Pembagian Gono-Gini12 Agt 2020Tanggung Jawab atas Utang Bersama dalam Proses Perceraian04 Agt 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Gugat Cerai karena Suami Tak Mampu Menafkahi yang dibuat oleh Sigar Aji Poerana, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 September 2020, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 24 Juni 2022, dan kedua kalinya pada 17 Februari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Gugat cerai karena suami tidak memberi nafkah adalah salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Perlu kami jelaskan bahwa gugat cerai suami adalah langkah mengakhiri perkawinan yang dapat dilakukan oleh pihak istri.Kami mengasumsikan bahwa perkawinan Anda tunduk pada hukum Islam. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada UU Perkawinan dan perubahannya serta Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).Bicara soal perceraian, penting untuk diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[1]Kemudian, dalam perkawinan secara Islam putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak, yang dimohonkan oleh suami,[2] atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri,[3] sebagaimana yang terjadi dalam kasus Anda. Kapan Istri Bisa Gugat Cerai Suami? Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan semua orang. Namun, berdasarkan KHI, ada sejumlah alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, salah satunya jika di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,[4] berikut ini sejumlah alasan yang dimaksud:salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;suami melanggar taklik talak;peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah yang LayakAlasan yang dicetak tebal atau poin f tersebut mungkin bisa menggambarkan kondisi Anda saat ini. Kemudian, selain sejumlah alasan yang diterangkan, penting pula diketahui bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan istrinya nafkah yang layak.Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[5] Salah satu kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[6]Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan:sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;biaya pendidikan bagi anak.Nyatanya, suatu perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika Suami Tidak Mampu MenafkahiApa hukumnya jika suami tidak memberi nafkah lahir? Kami asumsikan nafkah lahir yang menjadi alasan gugat cerai suami adalah nafkah secara finansial. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.[7]Maka, mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Langkah ini dapat ditempuh dalam proses mediasi di pengadilan sebelum putusan perceraian dilakukan.Meskipun dalam alasan perceraian yang kami jelaskan di awal artikel ini ketidakmampuan memberi nafkah bukan merupakan salah satu alasan perceraian, namun dalam praktiknya, tidak adanya nafkah lahir/finansial kepada istri dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara keduanya. Hal ini kemudian dapat dijadikan alasan perceraian. Jika Istri Menggugat Cerai Apakah Dapat Harta Gono-gini?Menjawab pertanyaan Anda tentang harta gono-gini, harta gana-gini atau yang umumnya dikenal sebagai harta gono-gini diatur dalam Pasal 97 KHI. Pasal tersebut menerangkan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.Jadi, sepanjang tidak ada harta bersama yang ditentukan dalam sebuah perjanjian perkawinan, istri yang menggugat cerai suami tetap berhak atas separuh atau setengah harta bersama.Namun, sekali lagi kami tekankan bahwa Anda dapat mengupayakan gugatan menuntut nafkah tanpa perceraian sebagaimana diterangkan. Demikian jawaban dari kami terkait gugat cerai suami sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam[1] Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[3] Pasal 132 KHI[4] Pasal 116 huruf f KHI[5] Pasal 30 UU Perkawinan[6] Pasal 34 ayat (1) UU perkawinan[7] Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) KHITagsceraicerai gugatistrinafkahperceraiansuami

Saya dan suami sudah memiliki 3 anak. Suami saya tidak pernah main kasar atau selingkuh, tapi masalahnya ia tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk saya dan anak-anak. Apakah saya bisa gugat cerai suami saya karena alasan itu? Kemudian, jika saya yang menggugat, apakah saya tetap dapat harta gono-gini?

Ketidakmampuan suami memberikan nafkah yang layak pada istrinya dapat menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian, jika perselisihan terus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, gugat cerai suami dapat diajukan. Namun, selain gugat cerai suami, ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk menuntut nafkah dari suami selain bercerai. Apakah itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Adakah Batas Waktu Pembayaran Nafkah Iddah dan Mutah?30 Nov 2023Pemalsuan Dokumen Cerai, Begini Hukumnya15 Des 2022Kedudukan Harta Istri yang Dijaminkan dalam Pembagian Gono-Gini12 Agt 2020Tanggung Jawab atas Utang Bersama dalam Proses Perceraian04 Agt 2020Adakah Batas Waktu Pembayaran Nafkah Iddah dan Mutah?30 Nov 2023Pemalsuan Dokumen Cerai, Begini Hukumnya15 Des 2022Kedudukan Harta Istri yang Dijaminkan dalam Pembagian Gono-Gini12 Agt 2020Tanggung Jawab atas Utang Bersama dalam Proses Perceraian04 Agt 2020Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-gugat-cerai-karena-suami-tidak-memberikan-nafkah-lt5f699cfa9d99d/

Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah?

pages/22/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Adakah Batas Waktu Pembayaran Nafkah _Iddah_ dan Mutah? ](/klinik/a/nafkah-iddah-dan-mutah-lt5dcbdbb6a4a87/)  30 Nov 2023 [ #### Pemalsuan Dokumen Cerai, Begini Hukumnya ](/klinik/a/pemalsuan-dokumen-cerai--begini-hukumnya-lt5c22f083d1a4b/)  15 Des 2022 [ #### Kedudukan Harta Istri yang Dijaminkan dalam Pembagian Gono-Gini ](/klinik/a/kedudukan-harta-istri-yang-dijaminkan-dalam-pembagian-gono-gini-lt5b7f89c9aef0a/)  12 Agt 2020 [ #### Tanggung Jawab atas Utang Bersama dalam Proses Perceraian ](/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-bersama-dalam-proses-perceraian-lt5176e07d64be9/)  04 Agt 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Gugat Cerai karena Suami Tak Mampu Menafkahi_ yang dibuat oleh [Sigar Aji Poerana, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sigar-aji-poerana--sh-lt5d8093edb7dc1) dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 September 2020, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 24 Juni 2022, dan kedua kalinya pada 17 Februari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Gugat cerai karena suami tidak memberi nafkah adalah salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Perlu kami jelaskan bahwa gugat cerai suami adalah langkah mengakhiri perkawinan yang dapat dilakukan oleh pihak istri. Kami mengasumsikan bahwa perkawinan Anda tunduk pada hukum Islam. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada **[UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)** dan perubahannya serta **[Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_1_1991)** (“KHI”). Bicara soal perceraian, penting untuk diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian, dalam perkawinan secara Islam putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak, yang dimohonkan oleh suami,[\[2\]](#_ftn2) atau gugatan perceraian, yang diajukan oleh istri,[\[3\]](#_ftn3) sebagaimana yang terjadi dalam kasus Anda. ### **Kapan Istri Bisa Gugat Cerai Suami?** Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan semua orang. Namun, berdasarkan KHI, ada sejumlah alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, salah satunya jika di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,[\[4\]](#_ftn4) berikut ini sejumlah alasan yang dimaksud: 1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6. **antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;** 7. suami melanggar taklik talak; 8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. ### **Kewajiban Suami Memberikan Nafkah yang Layak** Alasan yang dicetak tebal atau poin f tersebut mungkin bisa menggambarkan kondisi Anda saat ini. Kemudian, selain sejumlah alasan yang diterangkan, penting pula diketahui bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan istrinya nafkah yang layak. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[\[5\]](#_ftn5) Salah satu kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[\[6\]](#_ftn6) Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam **Pasal 80 ayat (4) KHI** yang menerangkan: _sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:_ 1. **_nafkah_**_, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;_ 2. **_biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;_** 3. _biaya pendidikan bagi anak._ Nyatanya, suatu perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. ### **Jika Suami Tidak Mampu Menafkahi** Apa hukumnya jika suami tidak memberi nafkah lahir? Kami asumsikan nafkah lahir yang menjadi alasan gugat cerai suami adalah nafkah secara finansial. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.[\[7\]](#_ftn7) Maka, mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Langkah ini dapat ditempuh dalam proses mediasi di pengadilan sebelum putusan perceraian dilakukan. Meskipun dalam alasan perceraian yang kami jelaskan di awal artikel ini ketidakmampuan memberi nafkah bukan merupakan salah satu alasan perceraian, namun dalam praktiknya, tidak adanya nafkah lahir/finansial kepada istri dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara keduanya. Hal ini kemudian dapat dijadikan alasan perceraian. ### **Jika Istri Menggugat Cerai Apakah Dapat Harta Gono-gini?** Menjawab pertanyaan Anda tentang harta gono-gini, harta gana-gini atau yang umumnya dikenal sebagai harta gono-gini diatur dalam **Pasal 97 KHI**. Pasal tersebut menerangkan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Jadi, sepanjang tidak ada harta bersama yang ditentukan dalam sebuah perjanjian perkawinan, istri yang menggugat cerai suami tetap berhak atas separuh atau setengah harta bersama. Namun, sekali lagi kami tekankan bahwa Anda dapat mengupayakan gugatan menuntut nafkah tanpa perceraian sebagaimana diterangkan. Demikian jawaban dari kami terkait gugat cerai suami sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_1_1991) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 39 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 129 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/node/18/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=instruksi_presiden_1_1991) (“KHI”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 132 KHI [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 116 huruf f KHI [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 30 UU Perkawinan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 34 ayat (1) UU perkawinan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan _jo._ Pasal 77 ayat (5) KHI Tags ---- [cerai](/tag/cerai) [cerai gugat](/tag/cerai-gugat) [istri](/tag/istri) [nafkah](/tag/nafkah) [perceraian](/tag/perceraian) [suami](/tag/suami)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Mochammad Ridwan, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2022.KLINIK TERKAITApakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Hukumnya Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran04 Apr 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Karyawan Yayasan Berhak Terima GajiBerdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.Adapun, organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.[1] Dalam tindakan kepengurusan serta kegiatan operasional sehari-hari yayasan diemban oleh pengurus, di mana pengurus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan yayasan. Pengurus yayasan juga tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[2]Berjalannya kegiatan yayasan tentu tidak terlepas dari peran para karyawan yayasan. Pengurus tidak mungkin melaksanakan kegiatan sosial yayasan tanpa bantuan dari perangkat di bawahnya. Konsep ini sama dengan organ direksi PT yang tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan usaha PT tanpa dibantu karyawan.Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji KaryawanKetentuan masalah gaji karyawan yayasan secara eksplisit telah dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 28/2004 yang selengkapnya berbunyi:Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Namun ada pengecualian yang dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:[3]bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi (hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik horizontal maupun vertikal) dengan pendiri, pembina, dan pengawas; danmelaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh (melaksanakan tugas kepengurusan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja paruh waktu/part time).Adapun penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.[4]Dengan demikian, tidak ada larangan jika pengurus atau karyawan diberikan gaji, upah atau honorarium dengan kriteria tertentu.Lebih lanjut, jika melihat ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[5]Adapun, yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[6]Dengan demikian, menurut hemat kami, yayasan termasuk sebagai pemberi kerja, sehingga tunduk pada UU Ketenagakerjaan, dan wajib membayar upah kepada karyawan.Selain itu, pengurus yayasan juga dapat dikategorikan sebagai pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya.[7] Adapun, arti perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[8]Perihal yayasan yang telat membayar gaji karyawan, merujuk Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, yaitu:[9]mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dansesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.Pada prinsipnya, tidak ada alasan bahwa gaji boleh tidak dibayarkan karena yayasan tidak punya uang. Justru hal ini dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, dan karyawan berhak menuntut pembayaran gajinya.Demikian jawaban dari kami terkait jika yayasan telat bayar gaji karyawan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)[2] Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Yayasan[3] Pasal 5 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan[4] Pasal 5 ayat (3) UU 28/2004[5] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[6] Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan[7] Pasal 1 angka 5 huruf a UU Ketenagakerjaan[8] Pasal 1 angka 6 huruf b UU Ketenagakerjaan[9] Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanTagsgajipengupahanuu ketenagakerjaanyayasan

Bisakah yayasan didenda kalau telat bayar gaji karyawan?

Yayasan termasuk sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak karyawan yayasan termasuk pembayaran gaji karyawan tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Berikut hukumnya jika yayasan telat bayar gaji karyawan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Apakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Hukumnya Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran04 Apr 2024Apakah Gaji Pokok Adalah UMK?02 Mei 2024Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?25 Apr 2024Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak 16 Apr 2024Hukumnya Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran04 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/telat-bayar-gaji-karyawan-lt62b96dd39e107/

Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan

pages/22/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Mochammad Ridwan, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/klinik-hukum-universitas-pancasila-lt61c315f16327d/mochammad-ridwan--sh--mh-lt62b9703b53699/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Gaji Pokok Adalah UMK? ](/klinik/a/gaji-pokok-adalah-umk-lt4b8e67c77887f/)  02 Mei 2024 [ #### Gaji Ditahan karena _Resign_, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/gaji-ditahan-karena-resign-lt5982c35d4fd38/)  25 Apr 2024 [ #### Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak ](/klinik/a/hukumnya-bayar-gaji-telat-dan-diturunkan-sepihak-lt51d11730e5df3/)  16 Apr 2024 [ #### Hukumnya Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran ](/klinik/a/hukumnya-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/)  04 Apr 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Karyawan Yayasan Berhak Terima Gaji** Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 1** [**UU Yayasan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001), yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Adapun, organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.[\[1\]](#_ftn1) Dalam tindakan kepengurusan serta kegiatan operasional sehari-hari yayasan diemban oleh pengurus, di mana pengurus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan yayasan. Pengurus yayasan juga tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[\[2\]](#_ftn2) Berjalannya kegiatan yayasan tentu tidak terlepas dari peran para karyawan yayasan. Pengurus tidak mungkin melaksanakan kegiatan sosial yayasan tanpa bantuan dari perangkat di bawahnya. Konsep ini sama dengan organ direksi PT yang tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan usaha PT tanpa dibantu karyawan. ### **Hukumnya Jika Yayasan Telat Bayar Gaji Karyawan** Ketentuan masalah gaji karyawan yayasan secara eksplisit telah dituangkan dalam **Pasal 5 ayat (1)** [**UU 28/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785/) yang selengkapnya berbunyi: _Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas._ Namun ada pengecualian yang dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:[\[3\]](#_ftn3) 1. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi (hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik horizontal maupun vertikal) dengan pendiri, pembina, dan pengawas; dan 2. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh (melaksanakan tugas kepengurusan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja paruh waktu/_part time_). Adapun penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.[\[4\]](#_ftn4) Dengan demikian, tidak ada larangan jika pengurus atau karyawan diberikan gaji, upah atau honorarium dengan kriteria tertentu. Lebih lanjut, jika melihat ketentuan dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)**, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[\[5\]](#_ftn5) Adapun, yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[\[6\]](#_ftn6) Dengan demikian, menurut hemat kami, yayasan termasuk sebagai pemberi kerja, sehingga tunduk pada UU Ketenagakerjaan, dan wajib membayar upah kepada karyawan. Selain itu, pengurus yayasan juga dapat dikategorikan sebagai pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya.[\[7\]](#_ftn7) Adapun, arti perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[\[8\]](#_ftn8) Perihal yayasan yang telat membayar gaji karyawan, merujuk **Pasal 81 angka 28 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang memuat baru **Pasal 88A ayat (6)** **UU Ketenagakerjaan** menegaskan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, yaitu:[\[9\]](#_ftn9) 1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan; 2. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan 3. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Pada prinsipnya, tidak ada alasan bahwa gaji boleh tidak dibayarkan karena yayasan tidak punya uang. Justru hal ini dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, dan karyawan berhak menuntut pembayaran gajinya. Demikian jawaban dari kami terkait jika yayasan telat bayar gaji karyawan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004); 2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) (“UU Yayasan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Yayasan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 ayat (2) dan penjelasannya [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (3) UU 28/2004 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 30 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 5 huruf a UU Ketenagakerjaan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 6 huruf b UU Ketenagakerjaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 61 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Tags ---- [gaji](/tag/gaji) [pengupahan](/tag/pengupahan) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan) [yayasan](/tag/yayasan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam13 Apr 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi yang dibuat pertama kali oleh Lezetia Tobing., S.H., M.Kn., pada 30 Oktober 2012. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hukum Percobaan Aborsi di IndonesiaSebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu aborsi. Aborsi menurut KBBI adalah pengguguran kandungan. Selanjutnya sebagaimana disarikan dari Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi, aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan abortus provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.Berdasarkan cerita Anda, dapat diketahui bahwa aborsi yang dilakukan oleh adik Anda dan pacarnya atas dasar persetujuan adik Anda karena bujukan dari pacarnya tidaklah terjadi karena hal-hal di luar kehendak mereka. Walaupun aborsi tidak terjadi, adik Anda dan pacarnya tetap dapat dipidana atas tindakan percobaan melakukan aborsi.Lantas, apa risiko hukum jika melakukan tindak percobaan aborsi? Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan secara jelas melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Adapun pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan untuk pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat:[1]oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dandengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.Selanjutnya berdasarkan Pasal 428 UU Kesehatan, sanksi yang bisa dijerat bagi Adik Anda sebagai pelaku yang melakukan aborsi dengan “persetujuan perempuan”, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun.Selain dalam UU Kesehatan, pada dasarnya  aturan mengenai percobaan aborsi menggunakan jamu penggugur kandungan juga diatur di dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.[2] Adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:KUHPUU 1/2023Pasal 53 ayat (1)Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3.Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.  Pasal 17 ayat (1)Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; danperbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Pasal 463 Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.Pasal 348 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.Pasal 464 Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun; atautanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.  Adik Anda dapat dikenakan pidana terkait Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 428 UU Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 dalam hal aborsi yang adik Anda lakukan termasuk ke dalam aborsi yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan sebagai aborsi ilegal. Apabila aborsi tersebut terjadi, maka berdasarkan Pasal 428 UU Kesehatan, adik Anda diancam dengan pidana pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023, perbuatan aborsi tersebut apabila terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.Sedangkan, pacar adik Anda dapat dipidana dengan Pasal 348 ayat (1) atau Pasal 464 ayat (1) UU 1/2023. Namun perlu diperhatikan, tindakan aborsi dengan minum jamu penggugur kandungan yang Anda lakukan tidak sampai pada tujuannya yaitu menggugurkan kandungan adik Anda, maka adik Anda dan pacarnya hanya dapat dipidana dengan percobaan aborsi.R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyinggung secara jelas mengenai unsur-unsur percobaan yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 yang diantaranya:Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; danPerbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.Dalam hal ini, niat untuk menggugurkan kandungan tersebut sudah dari adik Anda dan pacarnya, tetapi tidak terlaksana karena hal yang di luar kehendak mereka.Sedangkan, mengenai apakah adik Anda dapat menuntut pacarnya karena telah menghamili dan enggan menikahi, Anda dapat membaca ulasan berjudul Bisakah Menuntut Pacar Anak yang Enggan Menikahinya? Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan REFERENSIAborsi, yang diakses pada 7 Mei 2024, pukul 08.21 WIB.[1] Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTagsaborsipidanauu kesehatan

Adik saya menjalin hubungan suami istri dengan seorang pria. Si pria bilang kalau nanti tidak direstui oleh orang tuanya maka akan menghamili adik saya dulu biar dapat restu. Saat ini memang status adik saya sudah janda dan pria tersebut masih bujang. Setelah adik saya hamil, ternyata pria tersebut tidak mau menikahi, bahkan adik saya dipaksa minum jamu penggugur kandungan dengan iming-iming “kalau sudah minum jamu tersebut, tapi janin tidak gugur, si pria tersebut akan bilang ke orang tua untuk menikahi adik saya.” Tapi setelah diminum, janin tidak gugur. Namun si pria itu tetap mengelak untuk tanggung jawab. Apa yang bisa dilakukan oleh adik saya agar bisa menuntut pria tersebut? Terima kasih.

Pada dasarnya aturan mengenai aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU Kesehatan maupun KUHP atau UU 1/2023 kecuali dengan alasan yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Lantas, apakah hukumnya bagi orang yang melakukan percobaan tindakan aborsi?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam13 Apr 2023Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi27 Feb 2024Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi31 Jan 2024Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan02 Okt 2023Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam13 Apr 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pasangan-yang-mencoba-aborsi-lt5085e5fbe5e81/

Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi

pages/22/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi ](/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penjual-obat-aborsi-lt588ab88330a47/)  27 Feb 2024 [ #### Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi ](/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/)  31 Jan 2024 [ #### Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan ](/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan-lt5a152c3faed27/)  02 Okt 2023 [ #### Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ](/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5f0839117647b/)  13 Apr 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Jerat Hukum Bagi Pasangan yang Mencoba Aborsi_** **yang dibuat pertama kali oleh** **[Lezetia Tobing., S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/)****,** **pada 30 Oktober 2012****.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hukum Percobaan Aborsi di Indonesia** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu aborsi. [Aborsi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aborsi) menurut KBBI adalah pengguguran kandungan. Selanjutnya sebagaimana disarikan dari **[Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_346_kuhp)**, aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan _abortus provocatus_ yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan cerita Anda, dapat diketahui bahwa aborsi yang dilakukan oleh adik Anda dan pacarnya atas dasar persetujuan adik Anda karena bujukan dari pacarnya tidaklah terjadi karena hal-hal di luar kehendak mereka. Walaupun aborsi tidak terjadi, adik Anda dan pacarnya tetap dapat dipidana atas tindakan percobaan melakukan aborsi. Lantas, apa risiko hukum jika melakukan tindak percobaan aborsi? Berdasarkan **Pasal 60 ayat (1) [UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023)** secara jelas melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Adapun pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan untuk pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat:[\[1\]](#_ftn1) 1. oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; 2. pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri; dan 3. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Selanjutnya berdasarkan **Pasal 428 UU Kesehatan**, sanksi yang bisa dijerat bagi Adik Anda sebagai pelaku yang melakukan aborsi dengan “persetujuan perempuan”, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain dalam UU Kesehatan, pada dasarnya  aturan mengenai percobaan aborsi menggunakan jamu penggugur kandungan juga diatur di dalam **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.[\[2\]](#_ftn2) Adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut: **KUHP** **UU 1/2023** **Pasal 53 ayat (1)** 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. **Pasal 17 ayat (1)** 1. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. 2. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: 1. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; dan 2. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. 3. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. 4. Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 5. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. **Pasal 346** Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. **Pasal 463** 1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. **Pasal 348** 1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. **Pasal 464** 1. Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: 1. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun; atau 2. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adik Anda dapat dikenakan pidana terkait **Pasal 60 ayat (1) _jo._ Pasal 428 UU Kesehatan** **_jo._** **Pasal 53 ayat (1) KUHP** atau **Pasal 17 ayat (1)** **UU 1/2023** dalam hal aborsi yang adik Anda lakukan termasuk ke dalam aborsi yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan sebagai aborsi ilegal. Apabila aborsi tersebut terjadi, maka berdasarkan **Pasal 428 UU Kesehatan**, adik Anda diancam dengan pidana pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan berdasarkan **Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023**, perbuatan aborsi tersebut apabila terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan, pacar adik Anda dapat dipidana dengan **Pasal 348 ayat (1)** atau **Pasal 464 ayat (1) UU 1/2023**. Namun perlu diperhatikan, tindakan aborsi dengan minum jamu penggugur kandungan yang Anda lakukan tidak sampai pada tujuannya yaitu menggugurkan kandungan adik Anda, maka adik Anda dan pacarnya hanya dapat dipidana dengan percobaan aborsi. **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menyinggung secara jelas mengenai unsur-unsur percobaan yang termuat dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP** atau **Pasal 17 ayat (1)** **UU 1/2023** yang diantaranya: 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; 2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Dalam hal ini, niat untuk menggugurkan kandungan tersebut sudah dari adik Anda dan pacarnya, tetapi tidak terlaksana karena hal yang di luar kehendak mereka. Sedangkan, mengenai apakah adik Anda dapat menuntut pacarnya karena telah menghamili dan enggan menikahi, Anda dapat membaca ulasan berjudul **[Bisakah Menuntut Pacar Anak yang Enggan Menikahinya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menuntut-pacar-anak-lt4f0735b61533e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tuntut_pacar)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) REFERENSI --------- [Aborsi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aborsi), yang diakses pada 7 Mei 2024, pukul 08.21 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 60 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Tags ---- [aborsi](/tag/aborsi) [pidana](/tag/pidana) [uu kesehatan](/tag/uu-kesehatan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITPasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya01 Des 2023Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP21 Jul 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pasal Pencurian dengan KekerasanBerdasarkan informasi yang Anda berikan, pada kasus penemuan mayat dalam koper di Cikarang, ada seseorang yang diduga mengambil/mencuri uang milik korban, yang mana perbuatan mencuri tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut hemat kami, pelaku dapat dijerat Pasal 365 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Pasal 479 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.Pasal 365 KUHPPasal 479 UU 1/2023(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atausecara bersama-sama dan bersekutu. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Namun, untuk dapat dijerat Pasal 365 ayat (3) KUHP atau Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023, penting untuk diketahui apakah kematian seseorang (korban) disengaja oleh pelaku atau tidak. Menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, isi Pasal 339 KUHP dan Pasal 458 ayat (3) UU 1/2023 hampir sama dengan isi Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan matinya orang lain.Akan tetapi perbedaannya, dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 458 ayat (3) UU 1/2023 kematian orang lain itu memang disengaja oleh si penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023 kematian orang itu tidak disengaja oleh si penjahat, hanya sebagai akibat bahkan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh si penjahat (hal. 358).Berkaitan dengan kasus dalam pertanyaan Anda, jika kematian orang itu tidak disengaja oleh pelaku, melainkan hanya sebagai akibat bahkan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku, maka pelaku dapat dijerat Pasal 365 ayat (3) KUHP atau Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain, dapat Anda baca dalam Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP.Pasal PerkosaanSelanjutnya, pada kasus mayat wanita dalam koper di Cikarang, tersangka diduga menyetubuhi korban. Maka, kami asumsikan telah terjadi perkosaan terhadap seorang wanita tersebut.Menurut Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.Sedangkan dalam Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu, persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya juga termasuk tindak pidana perkosaan dan pelaku dapat dipenjara paling lama 12 tahun.[2] Kemudian, jika tindak pidana perkosaan tersebut mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023.[3]Sebagai informasi, mengenai pengertian “pingsan” atau “tidak berdaya”, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal merujuk pada Pasal 89 KUHP atau Pasal 156 UU 1/2023.“Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212).Sedangkan, “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (hal. 98).Pasal Pembunuhan Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah perbuatan dalam kasus pertama merupakan pembunuhan berencana? Menurut hemat kami, jika pelaku sudah menyiapkan koper sebelum membunuh korban dengan tujuan untuk membawa mayat korban, ia bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023.Namun, dalam kasus ini pelaku baru mencari koper setelah membunuh korban, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan pasal pembunuhan sebagai berikut:Pasal 338 KUHPPasal 458 ayat (1) UU 1/2023Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah:[4]barang siapa atau setiap orang;dengan sengaja;merampas (menghilangkan);nyawa;orang lain.Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023, pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini. Unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal pembunuhan dapat Anda baca pada Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya.Pasal Penganiayaan yang Menyebabkan KematianPada kasus kedua, yaitu penemuan mayat wanita dalam koper di Bali, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagai berikut:Pasal 351 KUHPPasal 466 UU 1/2023Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[5]Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[6]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam buku yang sama, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu (hal. 245).Walau demikian, menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:[7]sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;menyebabkan rasa sakit;menyebabkan luka.Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.Baca juga: Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang PenganiayaanPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIMunajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019;P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991;R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 2007.[1]  Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 473 ayat (2) huruf c UU 1/2023[3] Pasal 473 ayat (8) UU 1/2023[4] P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 202[5] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali[6] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[7] Munajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 664Tagspembunuhanpencurianperkosaanpidana

Akhir-akhir ini viral beberapa kasus mayat dalam koper. Kasus pertama, ditemukan mayat wanita dalam koper di Cikarang. Menurut berita yang beredar, tersangka diduga menyetubuhi korban lalu membunuhnya. Tidak hanya itu, tersangka dikabarkan mengambil uang Rp43 juta milik korban. Setelah membunuh korban, tersangka membeli koper yang akan digunakan untuk menyimpan jasad korban. Apakah ini pembunuhan berencana? Kasus kedua, ditemukan mayat wanita dalam koper di Bali. Menurut berita yang beredar, tersangka melakukan penganiayaan dengan cara menggorok leher korban menggunakan pisau dapur. Pelaku menikam tubuh korban berulang-ulang hingga tewas. Namun, karena tubuh korban tidak muat, dengan sadis pelaku mematahkan leher korban terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam koper. Pertanyaan saya, apa saja pasal dalam KUHP dan UU 1/2023 yang bisa menjerat pelaku pembunuhan mayat dalam koper di Cikarang maupun Bali?

Pada kasus mayat dalam koper tersebut, terdapat beberapa pasal dalam KUHP dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang dapat menjerat pelaku pembunuhan, antara lain pasal pencurian dengan kekerasan, pasal perkosaan, pasal pembunuhan, dan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Apa saja bunyi pasal-pasal tersebut, dan apa sanksi pidana pelaku pembunuhan mayat dalam koper? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya01 Des 2023Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP21 Jul 2023Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan18 Apr 2024Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan02 Jan 2024Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya01 Des 2023Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP21 Jul 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-pelaku-pembunuhan-mayat-dalam-koper-lt663b41433fded/

Ini Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper

pages/22/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan ](/klinik/a/pasal-336-kuhp-tentang-pengancaman-pembunuhan-lt6620f96d45c71/)  18 Apr 2024 [ #### Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan ](/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/)  02 Jan 2024 [ #### Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya ](/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/)  01 Des 2023 [ #### Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP ](/klinik/a/pasal-pembunuhan-mutilasi-cl6874/)  21 Jul 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pasal Pencurian dengan Kekerasan** Berdasarkan informasi yang Anda berikan, pada kasus penemuan mayat dalam koper di Cikarang, ada seseorang yang diduga mengambil/mencuri uang milik korban, yang mana perbuatan mencuri tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut hemat kami, pelaku dapat dijerat **Pasal 365** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan **Pasal 479** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026. **Pasal 365 KUHP** **Pasal 479 UU 1/2023** (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu; 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 1. pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; 2. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; 3. yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau 4. secara bersama-sama dan bersekutu. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Namun, untuk dapat dijerat **Pasal 365 ayat (3) KUHP** atau **Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023**, penting untuk diketahui apakah kematian seseorang (korban) disengaja oleh pelaku atau tidak. Menurut **R. Sugandhi** dalam bukunya _KUHP dan Penjelasannya_, isi **Pasal 339 KUHP** dan **Pasal 458 ayat (3) UU 1/2023** hampir sama dengan isi Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi perbedaannya, dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 458 ayat (3) UU 1/2023 kematian orang lain itu memang disengaja oleh si penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023 kematian orang itu tidak disengaja oleh si penjahat, hanya sebagai akibat bahkan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh si penjahat (hal. 358). Berkaitan dengan kasus dalam pertanyaan Anda, jika kematian orang itu tidak disengaja oleh pelaku, melainkan hanya sebagai akibat bahkan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku, maka pelaku dapat dijerat Pasal 365 ayat (3) KUHP atau Pasal 479 ayat (3) UU 1/2023. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain, dapat Anda baca dalam [**Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=simak_begini_bunyi_pasal_365_kuhp). ### **Pasal Perkosaan** Selanjutnya, pada kasus mayat wanita dalam koper di Cikarang, tersangka diduga menyetubuhi korban. Maka, kami asumsikan telah terjadi perkosaan terhadap seorang wanita tersebut. Menurut **Pasal 285 KUHP**, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, sebagaimana diatur dalam **Pasal 286 KUHP**. Sedangkan dalam **Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023**, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu, persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya juga termasuk tindak pidana perkosaan dan pelaku dapat dipenjara paling lama 12 tahun.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, jika tindak pidana perkosaan tersebut mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023.[\[3\]](#_ftn3) Sebagai informasi, mengenai pengertian “pingsan” atau “tidak berdaya”, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ merujuk pada **Pasal 89 KUHP** atau **Pasal 156 UU 1/2023**. “Pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212). Sedangkan, “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (hal. 98). ### **Pasal Pembunuhan** Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah perbuatan dalam kasus pertama merupakan pembunuhan berencana? Menurut hemat kami, jika pelaku sudah menyiapkan koper sebelum membunuh korban dengan tujuan untuk membawa mayat korban, ia bisa dikenakan [**pasal pembunuhan berencana**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_340_kuhp) dalam **Pasal 340 KUHP** atau **Pasal 459 UU 1/2023**. Namun, dalam kasus ini pelaku baru mencari koper setelah membunuh korban, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan pasal pembunuhan sebagai berikut: **Pasal 338 KUHP** **Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023** Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah:[\[4\]](#_ftn4) 1. barang siapa atau setiap orang; 2. dengan sengaja; 3. merampas (menghilangkan); 4. nyawa; 5. orang lain. Lebih lanjut, berdasarkan **Penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023**, pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini. Unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai pasal pembunuhan dapat Anda baca pada [**Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_338_kuhp). ### **Pasal Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian** Pada kasus kedua, yaitu penemuan mayat wanita dalam koper di Bali, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagai berikut: **Pasal 351 KUHP** **Pasal 466 UU 1/2023** 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[5\]](#_ftn5) 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[6\]](#_ftn6) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_pasal_penganiayaan_ringan_berat), mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam buku yang sama, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu (hal. 245). Walau demikian, menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:[\[7\]](#_ftn7) 1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; 2. menyebabkan rasa sakit; 3. menyebabkan luka. Sedangkan menurut **Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023**, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Baca juga: [**Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_351_kuhp) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Munajat dan Kartono. _Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)._ Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019; 2. P.A.F Lamintang. _Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997; 3. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, Bogor: Politeia, 1991; 4. R. Sugandhi. _KUHP dan Penjelasannya_. Surabaya: Usaha Nasional, 2007. * * * [\[1\]](#_ftnref1)  Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 473 ayat (2) huruf c UU 1/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 473 ayat (8) UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) P.A.F Lamintang. _Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 202 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Munajat dan Kartono. _Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)._ Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 664 Tags ---- [pembunuhan](/tag/pembunuhan) [pencurian](/tag/pencurian) [perkosaan](/tag/perkosaan) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Juni 2019, dan dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 8 Desember 2022.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran. Dalam undang-undang, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peraturan mengenai hal tersebut dimuat dalam Penjelasan Umum UU 23/2006 sebagaimana diubah dengan UU 24/2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Pencatatan Ganti NamaSelanjutnya, diterangkan dalam Pasal 52 UU 23/2006, bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian, perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Lalu, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.Jika melewati batas waktu pelaporan perubahan nama, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1 juta.[1]Syarat-Syarat Ganti NamaLantas, apa saja syarat untuk ganti nama? Terkait syarat ganti nama, Pasal 53 Perpres 96/2018 menerangkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:salinan penetapan pengadilan negeri;kutipan akta pencatatan sipil;Kartu Keluarga (“KK”);Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dandokumen perjalanan bagi orang asing.Kemudian, disarikan dari beberapa laman Pengadilan Negeri (dalam hal ini PN Koba dan PN Malang) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk berkas sebelum mengajukan penggantian nama, yaitu:surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai;fotokopi KTP pemohon;fotokopi KK;fotokopi akta kelahiran;fotokopi akta perkawinan;fotokopi surat-surat penting lainnya yang berhubungan, misalnya ijazah, paspor, sertifikat, polis asuransi, dan lain-lain.Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama, berkas-berkas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dan diregistrasi untuk selanjutnya menunggu jadwal persidangan. Setelah mendapatkan jadwal persidangan, pemohon akan menjalani sidang yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan bila dikabulkan maka keputusan hakim dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Menjawab pertanyaan Anda tentang akta kelahiran setelah ganti nama, kami sampaikan bahwa akta kelahiran Anda nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut.Dengan akta kelahiran tersebut, Anda dapat mengurus perubahan nama Anda pada surat-surat, seperti KTP, sertifikat tanah, surat-surat sehubungan perbankan, dan lain sebagainya.Baca juga: Cara Mengurus Perbaikan Akta KelahiranPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami terkait syarat ganti nama dan prosedurnya, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Referensi:Pengadilan Negeri Koba Kelas II, diakses pada 8 Mei 2024, pukul 13.24 WIB;Pengadilan Negeri Malang, diakses pada 8 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.[1] Pasal 90 ayat (1) huruf j dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanTagsaktaakta kelahirandukcapilganti namanamaprosedur

Saya mau tanya, apa saja syarat untuk ganti nama? Soalnya saya begitu tersiksa dan malu dengan nama saya. Saya seorang pria tetapi nama saya mirip dan lazim dipakai oleh wanita dan kerap jadi bahan tertawaan teman-teman. Atas usul seorang teman, saya disarankan untuk ganti nama dan menghubungi Pengadilan Negeri. Namun, saya bingung karena tidak tahu prosedurnya dan bagaimana akibatnya nanti setelah saya berganti nama terhadap ijazah saya dan surat-surat yang saya miliki seperti surat akta lahir, surat bukti penyimpanan uang di bank, sertifikat tanah dan lain-lain? Atas bantuan dan kerjasama saya ucapkan banyak terima kasih

Perubahan nama atau ganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-nama-cl732/

Prosedur dan Syarat Ganti Nama

pages/22/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh **[Sovia Hasanah, S.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/)** dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Juni 2019, dan dimutakhirkan oleh **[Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/)** pada 8 Desember 2022. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran. Dalam undang-undang, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peraturan mengenai hal tersebut dimuat dalam **Penjelasan Umum [UU 23/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006)** sebagaimana diubah dengan **[UU 24/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013)** yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013**, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. ### **Pencatatan Ganti Nama** Selanjutnya, diterangkan dalam **Pasal 52 UU 23/2006**, bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian, perubahan nama atau penggantian nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Lalu, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika melewati batas waktu pelaporan perubahan nama, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1 juta.[\[1\]](#_ftn1) ### **Syarat-Syarat Ganti Nama** Lantas, apa saja syarat untuk ganti nama? Terkait syarat ganti nama, **Pasal 53 [Perpres 96/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018)** menerangkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: 1. salinan penetapan pengadilan negeri; 2. kutipan akta pencatatan sipil; 3. Kartu Keluarga (“KK”); 4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan 5. dokumen perjalanan bagi orang asing. Kemudian, disarikan dari beberapa laman Pengadilan Negeri (dalam hal ini **[PN Koba](https://pn-koba.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama-perbaikan-akte-kelahiran/)** dan **[PN Malang](https://pn-malang.go.id/kemudahan-bagi-masyarakat-untuk-mengajukan-permohonan-perubahan-nama-dan-permohonan-pembetulan-akta-pencatatan-sipil-dan-mendapatkan-salinan-penetapan/)**) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk berkas sebelum mengajukan penggantian nama, yaitu: 1. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai; 2. fotokopi KTP pemohon; 3. fotokopi KK; 4. fotokopi akta kelahiran; 5. fotokopi akta perkawinan; 6. fotokopi surat-surat penting lainnya yang berhubungan, misalnya ijazah, paspor, sertifikat, polis asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam **[Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama](https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prosedur_hukum_mengganti_identitas_nama)**, berkas-berkas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dan diregistrasi untuk selanjutnya menunggu jadwal persidangan. Setelah mendapatkan jadwal persidangan, pemohon akan menjalani sidang yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan bila dikabulkan maka keputusan hakim dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menjawab pertanyaan Anda tentang akta kelahiran setelah ganti nama, kami sampaikan bahwa akta kelahiran Anda nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut. Dengan akta kelahiran tersebut, Anda dapat mengurus perubahan nama Anda pada surat-surat, seperti KTP, sertifikat tanah, surat-surat sehubungan perbankan, dan lain sebagainya. Baca juga: **[Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbaikan-akta-kelahiran-lt5535d59eb189f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbaikan_akta_kelahiran)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban kami terkait syarat ganti nama dan prosedurnya, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013); 2. [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018). Referensi: 1. [Pengadilan Negeri Koba Kelas II](https://pn-koba.go.id/syarat-permohonan-ganti-nama-perbaikan-akte-kelahiran/), diakses pada 8 Mei 2024, pukul 13.24 WIB; 2. [Pengadilan Negeri Malang](https://pn-malang.go.id/kemudahan-bagi-masyarakat-untuk-mengajukan-permohonan-perubahan-nama-dan-permohonan-pembetulan-akta-pencatatan-sipil-dan-mendapatkan-salinan-penetapan/), diakses pada 8 Mei 2024, pukul 16.30 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 90 ayat (1) huruf j dan ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/undangundang-nomor-23-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2006) Tags ---- [akta](/tag/akta) [akta kelahiran](/tag/akta-kelahiran) [dukcapil](/tag/dukcapil) [ganti nama](/tag/ganti-nama) [nama](/tag/nama) [prosedur](/tag/prosedur)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPemegang Saham Merangkap Pengurus PT Tbk, Bagaimana Haknya dalam RUPS?27 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Hak Pemegang SahamBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Mengutip M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 263), mengenai hak pemegang saham, diatur dalam Pasal 52 UU PT. Akan tetapi perlu diingat, hak yang disebutkan pada pasal ini, dapat dikatakan merupakan hak yang paling pokok, karena ada lagi berbagai hak yang diatur pada pasal lain, yakni saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:[1]Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.Inilah hak utama pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam anggaran dasar. Hak tersebut baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham, setelah saham itu dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.[2] Pemegang Saham PengendaliPengertian pemegang saham pengendali dapat Anda temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 1 angka 29 POJK 10/2022 yang menyebutkan badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal penyelenggara sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal penyelenggara kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.Sedangkan Pasal 1 angka 6 POJK 9/2021 menyebutkan pemegang saham pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25%  atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.Kemudian menjawab pertanyaan Anda, apakah pemegang saham pengendali berwenang menginstruksikan kepada perusahaan untuk dapat memberikan dana untuk kepentingan SBLC perusahaan A atau harus ada persetujuan seluruh pemegang saham?Perlu Anda ketahui, standby letter of credit (“SBLC”) adalah salah satu kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai transaksi rekening administratif.[3] SBLC merupakan kontrak yang berdiri sendiri (terlepas dari kontrak dasarnya) dan pencairannya pun tergantung pada ketentuan yang dimuat dalam SBLC itu sendiri dan biasanya dilakukan atas pengajuan dokumen tertentu. Pembuktian fakta wanprestasi pada umumnya tidak diperlukan dalam pencairan SBLC. Landasan pencairan dalam hal terjadi wanprestasi pada SBLC didasarkan statement of default. Sehingga pencairan dana langsung dilaksanakan oleh bank berdasarkan klaim yang diterima.[4]Adapun dalam suatu perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi.[5] Akan tetapi, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.[6]Sehingga, kami berpendapat alih-alih pemegang saham pengendali yang menginstruksikan, perbuatan yang Anda tanyakan termasuk dalam wewenang direksi selaku pengurus perseroan yang kemudian ia wajib meminta persetujuan RUPS, dengan tetap memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS dalam Pasal 89 UU PT. Hubungan Hukum antara Perusahaan A dan CPada dasarnya perusahaan A merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan C. Dengan demikian dasar hubungan dapat dibuktikan dengan tercantumnya perusahaan A dalam daftar pemegang saham.Selain itu, perlu diperhatikan pula terkait pelaporan pemegang saham pengendali di bidang usaha masing-masing. Misalnya dalam POJK 10/2022, wajib ditetapkan paling sedikit satu pemegang saham pengendali serta wajib melaporkan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya kepada OJK.[7] Hubungan Hukum antara Perusahaan C dan DKemudian hubungan hukum antara perusahaan C dan D, selain perusahaan D sebagai pemegang saham perusahaan C, diketahui perusahaan C akan memberikan pinjaman kepada perusahaan D.Oleh karena itu, dapat dikatakan timbul hubungan hukum utang piutang antara perusahaan C dan D berdasarkan perjanjian utang piutang. Selain itu, biasanya utang piutang dilengkapi dengan pemberian jaminan, yang mana tunduk pada ketentuan hukum jaminan. Misalnya hak tanggungan sebagai jaminan hak atas tanah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonbankPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank UmumREFERENSIM. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;Padi Kumara, dkk. Tinjauan Perbandingan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam Transaksi Perbankan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.[1] Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)[2] Pasal 52 ayat (2) UU PT[3] Pasal 1 angka 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum[4] Padi Kumara, dkk. Tinjauan Perbandingan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam Transaksi Perbankan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 97[5] Pasal 92 ayat (1) UU PT[6] Pasal 102 ayat (1) UU PT[7] Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiTagspemegang sahamrupshukum perusahaan

Perusahaan A: induk holding perusahaan B dan D. Perusahaan B: anak usaha (tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan C). Perusahaan C: kondisi perusahaan A merupakan salah satu pemegang saham (terkecil) namun sebagai pemegang saham pengendali dan perusahaan D sebagai pemegang saham terbanyak. Perusahaan D: anak usaha sekaligus pemegang saham perusahaan C. Saat ini perusahaan C menjadikan perusahaan A sebagai penjamin dan terdapat 1 dokumen SBLC yang harus dipenuhi oleh perusahaan A kepada bank. Namun karena keterbatasan keuangan, perusahaan C menginstruksikan kepada perusahaan B untuk dapat mendanai SBLC dalam arti akan ada dana perusahaan B yg akan di-lock selama masa perjanjian pinjaman perusahaan C. Selain itu, perusahaan C juga akan memberikan pinjaman kepada perusahaan D. Pertanyaan: Apakah pemegang saham pengendali berwenang menginstruksikan kepada perusahaan untuk dapat memberikan dana untuk kepentingan SBLC perusahaan A atau harus ada persetujuan seluruh pemegang saham? Dokumen apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan A dan C serta perusahaan C dan D?

Pengertian pemegang saham pengendali dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tergantung pada bidang usaha masing-masing. Lantas menyambung pertanyaan Anda mengenai standby letter of credit (SBLC), apakah ini merupakan kewenangan pemegang saham pengendali? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT Tbk, Bagaimana Haknya dalam RUPS?27 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT Tbk, Bagaimana Haknya dalam RUPS?27 Feb 2024Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS?10 Okt 2023RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?04 Okt 2023Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak?03 Agt 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-pemegang-saham-pengendali-dalam-perusahaan-lt663365e14f5ba/

Kedudukan Pemegang Saham Pengendali dalam Perusahaan

pages/24/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemegang Saham Merangkap Pengurus PT Tbk, Bagaimana Haknya dalam RUPS? ](/klinik/a/pemegang-saham-merangkap-pengurus-pt-tbk-bagaimana-haknya-dalam-rups-lt65ddabf46ec29/)  27 Feb 2024 [ #### Wajibkah Membuat Berita Acara RUPS? ](/klinik/a/wajibkah-membuat-berita-acara-rups-cl6643/)  10 Okt 2023 [ #### RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya? ](/klinik/a/rups-tahunan-terlambat-diselenggarakan--adakah-sanksinya-lt4dec839ed3911/)  04 Okt 2023 [ #### Bolehkah RUPS Mengangkat Direksi Secara Sepihak? ](/klinik/a/bolehkah-rups-mengangkat-direksi-secara-sepihak-lt6484ad1632bc4/)  03 Agt 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hak Pemegang Saham** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Mengutip **M. Yahya Harahap** dalam bukunya berjudul _Hukum Perseroan Terbatas_ (hal. 263), mengenai hak pemegang saham, diatur dalam **Pasal 52** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007). Akan tetapi perlu diingat, hak yang disebutkan pada pasal ini, dapat dikatakan merupakan hak yang paling pokok, karena ada lagi berbagai hak yang diatur pada pasal lain, yakni saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:[\[1\]](#_ftn1) 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Inilah hak utama pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam anggaran dasar. Hak tersebut baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham, setelah saham itu dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.[\[2\]](#_ftn2) ### **Pemegang Saham Pengendali** Pengertian pemegang saham pengendali dapat Anda temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya **Pasal 1 angka 29** [**POJK 10/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_5_2022) yang menyebutkan badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal penyelenggara sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal penyelenggara kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan **Pasal 1 angka 6 [POJK 9/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e3ebfd7cabb/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-9-pojk05-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_9_2021)** menyebutkan pemegang saham pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25%  atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menjawab pertanyaan Anda, apakah pemegang saham pengendali berwenang menginstruksikan kepada perusahaan untuk dapat memberikan dana untuk kepentingan SBLC perusahaan A atau harus ada persetujuan seluruh pemegang saham? Perlu Anda ketahui, _standby letter of credit_ (“SBLC”) adalah salah satu kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai transaksi rekening administratif.[\[3\]](#_ftn3) SBLC merupakan kontrak yang berdiri sendiri (terlepas dari kontrak dasarnya) dan pencairannya pun tergantung pada ketentuan yang dimuat dalam SBLC itu sendiri dan biasanya dilakukan atas pengajuan dokumen tertentu. Pembuktian fakta wanprestasi pada umumnya tidak diperlukan dalam pencairan SBLC. Landasan pencairan dalam hal terjadi wanprestasi pada SBLC didasarkan _statement of default_. Sehingga pencairan dana langsung dilaksanakan oleh bank berdasarkan klaim yang diterima.[\[4\]](#_ftn4) Adapun dalam suatu perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi.[\[5\]](#_ftn5) Akan tetapi, **direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan** yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.[\[6\]](#_ftn6) Sehingga, kami berpendapat alih-alih pemegang saham pengendali yang menginstruksikan, perbuatan yang Anda tanyakan termasuk dalam wewenang direksi selaku pengurus perseroan yang kemudian ia wajib meminta persetujuan RUPS, dengan tetap memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS dalam **Pasal 89** **UU PT**. ### **Hubungan Hukum antara Perusahaan A dan C** Pada dasarnya perusahaan A merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan C. Dengan demikian dasar hubungan dapat dibuktikan dengan tercantumnya perusahaan A dalam daftar pemegang saham. Selain itu, perlu diperhatikan pula terkait pelaporan pemegang saham pengendali di bidang usaha masing-masing. Misalnya dalam POJK 10/2022, wajib ditetapkan paling sedikit satu pemegang saham pengendali serta wajib melaporkan penetapan pemegang saham pengendali dan perubahannya kepada OJK.[\[7\]](#_ftn7) ### **Hubungan Hukum antara Perusahaan C dan D** Kemudian hubungan hukum antara perusahaan C dan D, selain perusahaan D sebagai pemegang saham perusahaan C, diketahui perusahaan C akan memberikan pinjaman kepada perusahaan D. Oleh karena itu, dapat dikatakan timbul hubungan hukum utang piutang antara perusahaan C dan D berdasarkan perjanjian utang piutang. Selain itu, biasanya utang piutang dilengkapi dengan pemberian jaminan, yang mana tunduk pada ketentuan hukum jaminan. Misalnya [hak tanggungan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_tanggungan) sebagai jaminan hak atas tanah. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60e3ebfd7cabb/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-9-pojk05-2021-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_9_2021) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_5_2022) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c386f66ae8ef/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-32-pojk03-2018-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_32_3_2018) REFERENSI --------- 1. M. Yahya Harahap. _Hukum Perseroan Terbatas_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016; 2. Padi Kumara, dkk. _[Tinjauan Perbandingan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam Transaksi Perbankan](https://lib.ui.ac.id/detail?id=128859)_. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 52 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 52 ayat (2) UU PT [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 21 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c386f66ae8ef/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-32-pojk03-2018-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_32_3_2018) [\[4\]](#_ftnref4) Padi Kumara, dkk. _[Tinjauan Perbandingan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam Transaksi Perbankan](https://lib.ui.ac.id/detail?id=128859)_. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 97 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 92 ayat (1) UU PT [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 102 ayat (1) UU PT [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 5 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_5_2022) Tags ---- [pemegang saham](/tag/pemegang-saham) [rups](/tag/rups) [hukum perusahaan](/tag/hukum-perusahaan)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITBisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?04 Mar 2022Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya?28 Jan 2016Butuhkah Kartu Izin Penduduk Sementara Jika Pindah Domisili?22 Apr 2015Persyaratan Mengubah Nama di Akta Kelahiran25 Nov 2014Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 3 Agustus 2016.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Surat Keterangan Catatan KepolisianUntuk menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”). Menurut Pasal 1 angka 1 Perpolri 6/2023, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) terkait ada atau tidaknya catatan kepolisian.Pada dasarnya, penerbitan SKCK dilakukan minimal untuk keperluan:[1]melamar pekerjaan;melanjutkan pendidikan;pencalonan pejabat publik;pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara;pengangkatan anggota organisasi profesi;penerbitan visa; ataupindah kewarganegaraan.Lalu sebagai informasi, penerbitan SKCK digunakan untuk satu jenis keperluan.[2]Cara Memperoleh SKCKPerlu diketahui bahwa penerbitan SKCK dapat diajukan oleh pemohon, baik Warga Negara Indonesia (“WNI”) maupun Warga Negara Asing (“WNA”) yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[3] Lalu, untuk mempersingkat jawaban, kami asumsikan Anda adalah WNI. Adapun persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI yang wajib dipenuhi yaitu:[4]fotokopi Kartu Tanda Penduduk;fotokopi Kartu Keluarga;fotokopi akta lahir/kenal lahir;pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri;fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, seperti kartu pelajar dan kartu identitas anak[5]; dantanda bukti status kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”), dalam bentuk hasil tangkapan layar/screenshot kepesertaan aktif pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.[6]Sebagai informasi, apabila status kepesertaan aktif dalam program JKN masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan tanda bukti berupa:[7]dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran belum terdaftar dalam program JKN;dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dengan status nonaktif; ataudokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran program JKN.Sementara jika tanda bukti masih belum terpenuhi, maka pemohon WNI diharuskan untuk segera memproses kepesertaan JKN sebelum SKCK diserahkan.[8] Adapun perlu diperhatikan bahwa persyaratan kepesertaan aktif dalam program JKN tidak berlaku bagi WNI yang telah berdomisili/tinggal di luar negeri.[9]Prosedur Penerbitan SKCKSelanjutnya, prosedur penerbitan SKCK adalah dengan tahapan berikut:[10]PendaftaranTahapan pendaftaran dapat diajukan oleh pemohon dengan cara elektronik melalui laman resmi Polri dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi yang dibutuhkan[11], atau langsung pada loket pelayanan SKCK dengan mengisi formulir daftar pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan SKCK beserta dokumen persyaratan administrasi.[12] Setelah melakukan pendaftaran, pemohon dapat melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK.[13]Pencatatan Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual oleh petugas loket pelayanan SKCK yang minimal memuat informasi berupa:[14]nomor urut registrasi;nomor dan tanggal surat permohonan dari penjamin bagi pemohon WNA;nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan;nama;tempat dan tanggal lahir;jenis kelamin;alamat lengkap;pekerjaan; dankeperluan permohonan.IdentifikasiTahapan identifikasi dilakukan dengan kegiatan pengisian formulir sidik jari dan pengambilan sidik jari oleh petugas loket pelayanan SKCK atau petugas identifikasi, kemudian pengisian kartu Tanda Identifikasi Khusus (“TIK”) oleh petugas loket pelayanan SKCK.[15]PenelitianPenelitian dilakukan oleh petugas loket layanan SKCK terhadap:[16]keperluan dari SKCK yang dimohonkan;keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan administrasi;daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;identitas pemohon; dandata menyangkut pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana dan/atau sedang menjalani proses pidana.Dalam hal penelitian di atas tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak sesuai, maka pemohon diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi beserta dokumennya.[17]KoordinasiTahapan koordinasi dilakukan apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi dan/atau catatan kepolisian pemohon.[18]PencetakanPencetakan SKCK dibuat dalam rangkap 2 dengan ketentuan 1 lembar asli untuk pemohon dan 1 lembar untuk arsip.[19] Pencetakan tersebut dilakukan dengan ketentuan salah satunya pada kolom catatan kepolisian mencantumkan:[20]apabila pemohon tidak ditemukan catatan kepolisian dituliskan “bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kasus kriminal apapun”; danapabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan.PenyerahanPenyerahan dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti pembayaran biaya penerbitan SKCK.[21]Perlu diketahui bahwa SKCK berlaku selama 6 bulan mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis berlakunya dengan melampirkan fotokopi SKCK sebelumnya dan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.[22]Ketentuan mengenai prosedur penerbitan SKCK selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 8 s.d. Pasal 17 Perpolri 6/2023.Penerbitan SKCK bagi Mantan TerpidanaMengenai Anda yang pernah melakukan tindak pidana dan dipidana hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur penelitian, koordinasi, dan pencetakan.Sebagaimana telah dijelaskan, pada tahapan penelitian, salah satunya akan dilakukan penelitian terhadap data tentang pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana. Terkait data ini, jika ada keragu-raguan terhadap catatan kepolisian pemohon, maka dapat dilakukan koordinasi internal dan eksternal, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perpolri 6/2023. Kemudian, dalam pencetakan SKCK, pada kolom catatan kepolisian akan dicantumkan informasi apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan.Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan kami di atas dapat diketahui bahwa pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat ada atau tidaknya catatan kepolisian tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.Oleh karena itu, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“Perpolri 6/2023”)[2] Pasal 2 ayat (2) Perpolri 6/2023[3] Pasal 3 Perpolri 6/2023[4] Pasal 4 ayat (1) Perpolri 6/2023[5] Pasal 4 ayat (2) Perpolri 6/2023[6] Pasal 4 ayat (3) Perpolri 6/2023[7] Pasal 4 ayat (4) Perpolri 6/2023[8] Pasal 4 ayat (5) Perpolri 6/2023[9] Pasal 5 Perpolri 6/2023[10] Pasal 8 Perpolri 6/2023[11] Pasal 9 huruf a jo. Pasal 10 ayat (1) Perpolri 6/2023[12] Pasal 9 huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) Perpolri 6/2023[13] Pasal 10 ayat (3) Perpolri 6/2023[14] Pasal 11 Perpolri 6/2023[15] Pasal 12 ayat (1), (2), (3) Perpolri 6/2023[16] Pasal 13 ayat (1) Perpolri 6/2023[17] Pasal 13 ayat (2) Perpolri 6/2023[18] Pasal 14 ayat (1) Perpolri 6/2023[19] Pasal 15 ayat (1) Perpolri 6/2023[20] Pasal 15 ayat (2) huruf b Perpolri 6/2023[21] Pasal 16 ayat (1) Perpolri 6/2023[22] Pasal 17 ayat (1) Perpolri 6/2023Tagsskckpidanatindak pidana

Saya ingin menanyakan kasus yang saya alami. Saya pernah terlibat kasus tawuran dan didakwa menggunakan pasal pengrusakan di tahun 2022. Adapun atas tindakan saya, saya menerima hukuman berupa hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota. Saat ini saya ingin mengajukan permohonan SKCK untuk keperluan melanjutkan pendidikan S2. Pertanyaan saya, apakah seseorang bisa mendapatkan SKCK jika pernah melakukan tindak pidana?  

Pada intinya, pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat ada atau tidaknya catatan kepolisian tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Apa dasar hukumnya? Apa saja persyaratan untuk mendapatkan SKCK? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?04 Mar 2022Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya?28 Jan 2016Butuhkah Kartu Izin Penduduk Sementara Jika Pindah Domisili?22 Apr 2015Persyaratan Mengubah Nama di Akta Kelahiran25 Nov 2014Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?04 Mar 2022Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya?28 Jan 2016Butuhkah Kartu Izin Penduduk Sementara Jika Pindah Domisili?22 Apr 2015Persyaratan Mengubah Nama di Akta Kelahiran25 Nov 2014Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mendapatkan-skck-jika-pernah-melakukan-tindak-pidana-lt568cf64062bb8/

Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana?

pages/24/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah? ](/klinik/a/bisakah-membuat-kk-tanpa-surat-nikah-lt54f6951e9d3c7/)  04 Mar 2022 [ #### Apakah Pembuatan Surat Keterangan Hilang Dikenakan Biaya? ](/klinik/a/apakah-pembuatan-surat-keterangan-hilang-dikenakan-biaya--lt56a84576d9822/)  28 Jan 2016 [ #### Butuhkah Kartu Izin Penduduk Sementara Jika Pindah Domisili? ](/klinik/a/butuhkah-kartu-izin-penduduk-sementara-jika-pindah-domisili-lt53d08265514fe/)  22 Apr 2015 [ #### Persyaratan Mengubah Nama di Akta Kelahiran ](/klinik/a/persyaratan-mengubah-nama-di-akta-kelahiran-lt540c08f141938/)  25 Nov 2014 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pada 3 Agustus 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** Untuk menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”)**. Menurut **Pasal 1 angka 1 [Perpolri 6/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4a1d927143/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_6_2023)**, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) terkait ada atau tidaknya catatan kepolisian. Pada dasarnya, penerbitan SKCK dilakukan minimal untuk keperluan:[\[1\]](#_ftn1) 1. melamar pekerjaan; 2. melanjutkan pendidikan; 3. pencalonan pejabat publik; 4. pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara; 5. pengangkatan anggota organisasi profesi; 6. penerbitan visa; atau 7. pindah kewarganegaraan. Lalu sebagai informasi, penerbitan SKCK digunakan untuk satu jenis keperluan.[\[2\]](#_ftn2) ### **Cara Memperoleh SKCK** Perlu diketahui bahwa penerbitan SKCK dapat diajukan oleh pemohon, baik Warga Negara Indonesia (“WNI”) maupun Warga Negara Asing (“WNA”) yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, untuk mempersingkat jawaban, kami asumsikan Anda adalah WNI. Adapun persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI yang wajib dipenuhi yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. fotokopi Kartu Keluarga; 3. fotokopi akta lahir/kenal lahir; 4. pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar; 5. fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri; 6. fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, seperti kartu pelajar dan kartu identitas anak[\[5\]](#_ftn5); dan 7. tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”), dalam bentuk hasil tangkapan layar/_screenshot_ kepesertaan aktif pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.[\[6\]](#_ftn6) Sebagai informasi, apabila status kepesertaan aktif dalam program JKN masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan tanda bukti berupa:[\[7\]](#_ftn7) 1. dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran belum terdaftar dalam program JKN; 2. dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dengan status nonaktif; atau 3. dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran program JKN. Sementara jika tanda bukti masih belum terpenuhi, maka pemohon WNI diharuskan untuk segera memproses kepesertaan JKN sebelum SKCK diserahkan.[\[8\]](#_ftn8) Adapun perlu diperhatikan bahwa persyaratan kepesertaan aktif dalam program JKN tidak berlaku bagi WNI yang telah berdomisili/tinggal di luar negeri.[\[9\]](#_ftn9) ### **Prosedur Penerbitan SKCK** Selanjutnya, prosedur penerbitan SKCK adalah dengan tahapan berikut:[\[10\]](#_ftn10) 1. **Pendaftaran** Tahapan pendaftaran dapat diajukan oleh pemohon dengan cara elektronik melalui laman resmi Polri dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi yang dibutuhkan[\[11\]](#_ftn11), atau langsung pada loket pelayanan SKCK dengan mengisi formulir daftar pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan SKCK beserta dokumen persyaratan administrasi.[\[12\]](#_ftn12) Setelah melakukan pendaftaran, pemohon dapat melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK.[\[13\]](#_ftn13) 2. **Pencatatan** Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual oleh petugas loket pelayanan SKCK yang minimal memuat informasi berupa:[\[14\]](#_ftn14) * nomor urut registrasi; * nomor dan tanggal surat permohonan dari penjamin bagi pemohon WNA; * nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan; * nama; * tempat dan tanggal lahir; * jenis kelamin; * alamat lengkap; * pekerjaan; dan * keperluan permohonan. 3. **Identifikasi** Tahapan identifikasi dilakukan dengan kegiatan pengisian formulir sidik jari dan pengambilan sidik jari oleh petugas loket pelayanan SKCK atau petugas identifikasi, kemudian pengisian kartu Tanda Identifikasi Khusus (“TIK”) oleh petugas loket pelayanan SKCK.[\[15\]](#_ftn15) 4. **Penelitian** Penelitian dilakukan oleh petugas loket layanan SKCK terhadap:[\[16\]](#_ftn16) * keperluan dari SKCK yang dimohonkan; * keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan administrasi; * daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon; * identitas pemohon; dan * data menyangkut pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana dan/atau sedang menjalani proses pidana. Dalam hal penelitian di atas tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak sesuai, maka pemohon diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi beserta dokumennya.[\[17\]](#_ftn17) 5. **Koordinasi** Tahapan koordinasi dilakukan apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi dan/atau catatan kepolisian pemohon.[\[18\]](#_ftn18) 6. **Pencetakan** Pencetakan SKCK dibuat dalam rangkap 2 dengan ketentuan 1 lembar asli untuk pemohon dan 1 lembar untuk arsip.[\[19\]](#_ftn19) Pencetakan tersebut dilakukan dengan ketentuan salah satunya pada kolom catatan kepolisian mencantumkan:[\[20\]](#_ftn20) * apabila pemohon tidak ditemukan catatan kepolisian dituliskan “bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kasus kriminal apapun”; dan * apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan. 7. **Penyerahan** Penyerahan dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti pembayaran biaya penerbitan SKCK.[\[21\]](#_ftn21) Perlu diketahui bahwa SKCK berlaku selama 6 bulan mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis berlakunya dengan melampirkan fotokopi SKCK sebelumnya dan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.[\[22\]](#_ftn22) Ketentuan mengenai prosedur penerbitan SKCK selengkapnya dapat Anda temukan dalam **Pasal 8 s.d. Pasal 17 Perpolri 6/2023**. ### **Penerbitan SKCK bagi Mantan Terpidana** Mengenai Anda yang pernah melakukan tindak pidana dan dipidana hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur penelitian, koordinasi, dan pencetakan. Sebagaimana telah dijelaskan, pada tahapan penelitian, salah satunya akan dilakukan penelitian terhadap data tentang pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana. Terkait data ini, jika ada keragu-raguan terhadap catatan kepolisian pemohon, maka dapat dilakukan koordinasi internal dan eksternal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 Perpolri 6/2023**. Kemudian, dalam pencetakan SKCK, pada kolom catatan kepolisian akan dicantumkan informasi apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan. Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan kami di atas dapat diketahui bahwa pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat ada atau tidaknya catatan kepolisian tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK.  Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4a1d927143/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_6_2023). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4a1d927143/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_6_2023) (“Perpolri 6/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (2) Perpolri 6/2023 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 3 Perpolri 6/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (2) Perpolri 6/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (3) Perpolri 6/2023 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 4 ayat (4) Perpolri 6/2023 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 4 ayat (5) Perpolri 6/2023 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 5 Perpolri 6/2023 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 8 Perpolri 6/2023 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 9 huruf a jo. Pasal 10 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 9 huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) Perpolri 6/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 10 ayat (3) Perpolri 6/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 11 Perpolri 6/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 12 ayat (1), (2), (3) Perpolri 6/2023 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 13 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 13 ayat (2) Perpolri 6/2023 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 14 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 15 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 15 ayat (2) huruf b Perpolri 6/2023 [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 16 ayat (1) Perpolri 6/2023 [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 17 ayat (1) Perpolri 6/2023 Tags ---- [skck](/tag/skck) [pidana](/tag/pidana) [tindak pidana](/tag/tindak-pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keabsahan Perjanjian yang Mengandung Klausula Eksonerasi yang dibuat oleh M. Naufal Fileindi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Maret 2014.KLINIK TERKAITPembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Klausula Eksonerasi?Klausula eksonerasi atau eksemsi, merupakan salah satu jenis klausula baku dan istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu exoneration atau exemption. Dari kata tersebut, dapat diambil pengertian yaitu isi dari klausul terkait yang memuat pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun, yang dimaksud dengan perjanjian baku menurut Drooglever Fotujin pengertian perjanjian baku adalah contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contracst bedingen yang artinya perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.[2]Ciri-ciri dari perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman sebagaimana dikutip Salim HS dalam buku Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (hal. 107) adalah:Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.Bentuk tertentu (tertulis)Dipersiapkan secara massal dan kolektif.Menurut Paulus J. Soepratignja, suatu kontrak baku sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab. Syarat semacam itu disebut dengan syarat eksonerasi.[3]Lalu, apa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi? Klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh regelend recht[4] (peraturan perundang-undangan).Adapun menurut Munir Fuady klausul eksemsi yang disebut dengan klausula eksonerasi adalah klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.[5]Dapat pula dikatakan bahwa klausula eksonerasi adalah pembebasan atau pembatasan dari suatu tanggung jawab tertentu dalam perjanjian.[6]Secara normatif, pengertian klausula eksonerasi dapat ditemukan di dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023 yaitu klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen.Keabsahan Perjanjian yang Memuat Klausula EksonerasiLantas, apa akibat hukumnya jika di dalam perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;menyatakan pemberian kasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.Dengan demikian, apakah klausula eksonerasi dilarang? Benar, klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian (kontrak) baku adalah dilarang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi.Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa apabila suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku memuat klausula eksonerasi, meski telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah dan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian yang memuat klausula baku tidak memenuhi syarat sah perjanjian.Disarikan dari artikel Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata salah satunya adalah suatu sebab yang halal. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Namun, diatur mengenai suatu sebab yang terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pada Pasal 1337 KUH Perdata.Lebih lanjut diterangkan dalam artikel yang sama, bahwa suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif suatu perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum.Selain itu, pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Selengkapnya mengenai prinsip atau asas kebebasan berkontrak dapat Anda simak dalam artikel Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganREFERENSIAhmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014;Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan keempat belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.[1] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 24[2] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 16[3] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 28[4] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 28[5] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 29[6] Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 30Tagshukumpersetujuanperlindungan konsumenklausula baku

Apakah suatu perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi menjadi perjanjian yang sah jika disetujui oleh para pihak sebelumnya? Mohon juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi?

Secara sederhana, klausula eksonerasi adalah pembebasan atau pembatasan dari suatu tanggung jawab tertentu dalam perjanjian. Klausula eksonerasi ini merupakan salah satu jenis klausula baku dalam suatu perjanjian atau kontrak baku. Lantas, apakah klausula eksonerasi ini sah di mata hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis23 Apr 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian 04 Okt 2021Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/

Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian

pages/24/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Keabsahan Perjanjian yang Mengandung Klausula Eksonerasi_ yang dibuat oleh** **[M. Naufal Fileindi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/mitra-klinik-hukum-lt4f750cc51c755/m-naufal-fileindi--sh-lt4fc4aa0ad0367/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Maret 2014.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pembaruan Otomatis (_Automatic Renewal_) Perjanjian Bisnis ](/klinik/a/pembaruan-otomatis-iautomatic-renewal-i-perjanjian-bisnis-lt5d2c0739eb2d0/)  23 Apr 2024 [ #### Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian ](/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-lt656f1d2fff0d7/)  05 Des 2023 [ #### Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak ](/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/)  13 Okt 2023 [ #### Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian ](/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/)  04 Okt 2021 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Klausula Eksonerasi?** Klausula eksonerasi atau eksemsi, merupakan salah satu jenis klausula baku dan istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu _exoneration_ atau _exemption_. Dari kata tersebut, dapat diambil pengertian yaitu isi dari klausul terkait yang memuat pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun, yang dimaksud dengan perjanjian baku menurut **Drooglever Fotujin** pengertian perjanjian baku adalah _contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contracst bedingen_ yang artinya perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.[\[2\]](#_ftn2) Ciri-ciri dari perjanjian baku menurut **Mariam Darus Badrulzaman** sebagaimana dikutip **Salim HS** dalam buku _Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak_ (hal. 107) adalah: 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat. 2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. 3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu. 4. Bentuk tertentu (tertulis) 5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif. Menurut **Paulus J. Soepratignja**, suatu kontrak baku sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggung jawab. Syarat semacam itu disebut dengan syarat eksonerasi.[\[3\]](#_ftn3) Lalu, apa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi? Klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh _regelend recht[**\[4\]**](#_ftn4)_ (peraturan perundang-undangan). Adapun menurut **Munir Fuady** klausul eksemsi yang disebut dengan klausula eksonerasi adalah klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.[\[5\]](#_ftn5) Dapat pula dikatakan bahwa klausula eksonerasi adalah pembebasan atau pembatasan dari suatu tanggung jawab tertentu dalam perjanjian.[\[6\]](#_ftn6) Secara normatif, pengertian klausula eksonerasi dapat ditemukan di dalam **Penjelasan Pasal 46 ayat (2) [POJK 22/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023)** yaitu klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen. ### **Keabsahan Perjanjian yang Memuat Klausula Eksonerasi** Lantas, apa akibat hukumnya jika di dalam perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi? Jika merujuk pada ketentuan **Pasal 18 ayat (1) [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 4. menyatakan pemberian kasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian, apakah klausula eksonerasi dilarang? Benar, klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian (kontrak) baku adalah dilarang. Hal ini juga ditegaskan dalam **Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023** yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa apabila suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku memuat klausula eksonerasi, meski telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah dan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian yang memuat klausula baku tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Disarikan dari artikel **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)** dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian menurut **Pasal 1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** salah satunya adalah suatu sebab yang halal. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Namun, diatur mengenai suatu sebab yang terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pada **Pasal 1337 KUH Perdata**. Lebih lanjut diterangkan dalam artikel yang sama, bahwa suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif suatu perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum. Selain itu, pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Selengkapnya mengenai prinsip atau asas kebebasan berkontrak dapat Anda simak dalam artikel **[Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_pasal_1338_kuhper)**. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023) REFERENSI --------- 1. Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014; 2. Salim HS. _Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak._ Cetakan keempat belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. [\[1\]](#_ftnref1) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 24 [\[2\]](#_ftnref2) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 16 [\[3\]](#_ftnref3) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 28 [\[4\]](#_ftnref4) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 28 [\[5\]](#_ftnref5) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 29 [\[6\]](#_ftnref6) Ahmad Fikri Assegaf. _Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku._ Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hal. 30 Tags ---- [hukum](/tag/hukum) [persetujuan](/tag/persetujuan) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [klausula baku](/tag/klausula-baku)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPeserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Apakah Dana Pensiun Termasuk Hitungan Kompensasi PHK? 19 Jul 2021Pensiunan PNS, TNI, Polri Ikut Politik Praktis, Berhak Terima Hak Pensiun?30 Des 2020Apakah Pensiunan PNS Bisa Menjadi Advokat?13 Jul 2018Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun, sepanjang pekerja yang bersangkutan masih mampu melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sebaliknya, pengusaha justru diberikan hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun dengan diikuti pembayaran hak-hak pekerja.[1] Sehingga, bisa saja perusahaan mempekerjakan kembali pekerja yang telah pensiun.Selanjutnya, mengingat pekerja telah memasuki usia pensiun, maka menurut hemat kami hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan lebih tepat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dengan memperhatikan jangka waktu dan selesainya pekerjaan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 35/2021, sebagai berikut:PKWT berdasarkan jangka waktu, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut: pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;pekerjaan yang bersifat musiman; ataupekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut: pekerjaan yang sekali selesai; ataupekerjaan yang sementara sifatnya.Selain pekerjaan tertentu yang dimaksud di atas, PKWT juga dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.[2]PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas, dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[3]Sedangkan untuk PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, perpanjangannya dapat dilakukan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.[4]Dalam hal pekerja pensiunan yang dimaksud tidak lagi mampu untuk mengikuti pola waktu kerja yang diatur dalam Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021 sebagai berikut:7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.maka kami menyarankan agar PKWT dilaksanakan dengan perjanjian kerja harian berdasarkan Pasal 10 PP 35/2021, dengan ketentuan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan[5] dan upah dihitung berdasarkan kehadiran pekerja.[6]Hal ini perlu diperhatikan mengingat pada umumnya yang memasuki usia pensiun mengalami keterbatasan fisik dan penurunan produktivitas kerja, sehingga penentuan jenis PKWT tersebut dapat menjadi win-win solution bagi kepentingan kedua belah pihak. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.[1] Pasal 81 angka 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021[3] Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 35/2021[4] Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021[5] Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021[6] Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021Tagspensiunuu ketenagakerjaanuu cipta kerjaketenagakerjaan

Saya ingin bertanya, tempat kerja saya ingin mempekerjakan kembali pensiunan. Bagaimana hukumnya? Dan apa bentuk perjanjian kerja yang bisa dibuat untuk pensiunan tersebut? Apakah PKWT atau perjanjian kerja yang lain? Terima kasih.

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun. Namun, mengingat usia pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jenis perjanjian kerja harian, dengan memperhatikan kemampuan produktivitas dan kondisi fisik pekerja.   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Apakah Dana Pensiun Termasuk Hitungan Kompensasi PHK? 19 Jul 2021Pensiunan PNS, TNI, Polri Ikut Politik Praktis, Berhak Terima Hak Pensiun?30 Des 2020Apakah Pensiunan PNS Bisa Menjadi Advokat?13 Jul 2018Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya27 Mei 2024Apakah Dana Pensiun Termasuk Hitungan Kompensasi PHK? 19 Jul 2021Pensiunan PNS, TNI, Polri Ikut Politik Praktis, Berhak Terima Hak Pensiun?30 Des 2020Apakah Pensiunan PNS Bisa Menjadi Advokat?13 Jul 2018Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mempekerjakan-kembali-pensiunan-lt616e7af890a0c/

Bolehkah Mempekerjakan Kembali Pensiunan?

pages/24/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya ](/klinik/a/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-kpr-simak-syaratnya-lt5ab31638bde4f/)  27 Mei 2024 [ #### Apakah Dana Pensiun Termasuk Hitungan Kompensasi PHK? ](/klinik/a/apakah-dana-pensiun-termasuk-hitungan-kompensasi-phk-cl5432/)  19 Jul 2021 [ #### Pensiunan PNS, TNI, Polri Ikut Politik Praktis, Berhak Terima Hak Pensiun? ](/klinik/a/pensiunan-pns--tni--polri-ikut-politik-praktis--berhak-terima-hak-pensiun-lt5fc99a6c00d01/)  30 Des 2020 [ #### Apakah Pensiunan PNS Bisa Menjadi Advokat? ](/klinik/a/apakah-seorang-pensiunan-pns-bisa-menjadi-advokat-lt50a0d79e1e8e6/)  13 Jul 2018 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** **[Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/dr-cn-maju-posko-simbolon--sh--mh-lt6047544a653b0/)****, dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun, sepanjang pekerja yang bersangkutan masih mampu melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sebaliknya, pengusaha justru diberikan hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun dengan diikuti pembayaran hak-hak pekerja.[\[1\]](#_ftn1) Sehingga, bisa saja perusahaan mempekerjakan kembali pekerja yang telah pensiun. Selanjutnya, mengingat pekerja telah memasuki usia pensiun, maka menurut hemat kami hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan lebih tepat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dengan memperhatikan jangka waktu dan selesainya pekerjaan yang diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) _jo._ Pasal 5 ayat (1) dan (2)** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021), sebagai berikut: 1. PKWT berdasarkan jangka waktu, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut: 1. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 2. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, untuk pekerjaan tertentu sebagai berikut: 1. pekerjaan yang sekali selesai; atau 2. pekerjaan yang sementara sifatnya. Selain pekerjaan tertentu yang dimaksud di atas, PKWT juga dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.[\[2\]](#_ftn2) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas, dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[\[3\]](#_ftn3) Sedangkan untuk PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, perpanjangannya dapat dilakukan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.[\[4\]](#_ftn4) Dalam hal pekerja pensiunan yang dimaksud tidak lagi mampu untuk mengikuti pola waktu kerja yang diatur dalam **Pasal 81 angka 23** **[Perppu](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) [Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang mengubah Pasal 77 ayat (2)** **[UU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003) [Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** **dan Pasal 21 ayat (2)** **PP 35/2021** sebagai berikut: 1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. maka kami menyarankan agar PKWT dilaksanakan dengan perjanjian kerja harian berdasarkan **Pasal 10** **PP 35/2021**, dengan ketentuan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan[\[5\]](#_ftn5) dan upah dihitung berdasarkan kehadiran pekerja.[\[6\]](#_ftn6) Hal ini perlu diperhatikan mengingat pada umumnya yang memasuki usia pensiun mengalami keterbatasan fisik dan penurunan produktivitas kerja, sehingga penentuan jenis PKWT tersebut dapat menjadi _win-win solution_ bagi kepentingan kedua belah pihak. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 45 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 35/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021 Tags ---- [pensiun](/tag/pensiun) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja) [ketenagakerjaan](/tag/ketenagakerjaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Apakah Anak Nakal Dapat Dijatuhi Hukuman Mati? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 03 April 2012, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 29 Februari 2016, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 15 Maret 2023.KLINIK TERKAITJerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua14 Mar 2023Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak09 Mar 2023Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma27 Feb 2023Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak13 Des 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hukuman Pidana untuk Anak Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang hukuman pidana untuk anak di bawah umur, perlu diketahui, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kemudian menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana? Hal ini berkaitan dengan persoalan hukum pidana untuk anak apa saja? Dalam UU SPPA, dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut.Pidana pokok bagi anak terdiri atas:[2]pidana peringatan;pidana dengan syarat:pembinaan di luar lembaga;pelayanan masyarakat; ataupengawasan.pelatihan kerja;pembinaan dalam lembaga; danpenjara.Sedangkan pidana tambahan bagi anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.[3]Patut Anda catat, tindak pidana anak apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.[4] Sebab, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.[5]Berdasarkan penjelasan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang lain, apakah anak yang melakukan tindak pidana boleh dipenjara? Jawabannya ya, hukuman pidana untuk anak berupa penjara dapat dijatuhkan kepada anak sebagai salah satu pidana pokok.Selanjutnya timbul pula pertanyaan berapa tahun anak bisa dipenjara? Hukuman pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dapat dijatuhkan paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagai informasi, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.[6]Adapun anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.[7] Mengingat pidana penjara anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.[8]Baca juga: Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan DiversiLalu bagaimana dengan pertanyaan apakah anak bisa dikenakan hukuman mati? Jika tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.[9]TindakanSelain pidana pokok atau pidana tambahan sebagai hukuman pidana anak di bawah umur, anak juga bisa dikenai tindakan, khususnya anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU Pidana Anak.[10] Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[11]Apa saja tindakan yang dapat dikenakan kepada anak? Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:[12]pengembalian kepada orang tua/wali;penyerahan kepada seseorang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;perawatan di rumah sakit jiwa jika anak pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”);kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;pencabutan surat izin mengemudi; dan/atauperbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.Ketentuan selengkapnya mengenai sanksi/hukuman pidana untuk anak dan tindakan dapat Anda temukan dalam Pasal 71 s.d. Pasal 83 UU Pidana Anak.Baca juga: Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak SipilContoh PutusanKami mencontohkan putusan atas tindak pidana anak yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kasus ini telah diputus dalam Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn (hal. 48).Selanjutnya pada tingkat banding dan kasasi kembali menguatkan isi Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana anak kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun di LPKA Medan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 48).Sebagai informasi, pada tingkat kasasi melalui Putusan MA No. 844K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung telah memperhatikan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRTjo. Pasal 55 ayat (1) KUHPjo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU Pidana Anak dan Pasal 44 ayat (1) PKDRT jo. Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU Pidana Anak (hal. 72).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 844K/Pid.Sus/2015.[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Pidana Anak”)[2] Pasal 71 ayat (1) UU Pidana Anak[3] Pasal 71 ayat (2) UU Pidana Anak dan penjelasannya[4] Pasal 71 ayat (3) UU Pidana Anak[5] Pasal 71 ayat (4) UU Pidana Anak[6] Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Pidana Anak[7] Pasal 81 ayat (4) UU Pidana Anak[8] Pasal 81 ayat (5) UU Pidana Anak[9] Pasal 81 ayat (6) UU Pidana Anak[10] Pasal 69 UU Pidana Anak[11] Pasal 70 UU Pidana Anak[12] Pasal 82 ayat (1) UU Pidana Anak dan penjelasannyaTagsanakanak berhadapan dengan hukumhukumhukumonlineklinik hukumonlinepidanasistem peradilan pidana anakuu sppa

Belakangan ini banyak diberitakan kasus tindak pidana anak seperti penganiayaan hingga mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, bullying, dan sebagainya. Sebenarnya, bagaimana jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana? Akankah anak dipenjara? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan. Lalu, apa hukuman pidana untuk anak dibawah umur? Apakah bisa anak dipenjara? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Jerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua14 Mar 2023Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak09 Mar 2023Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma27 Feb 2023Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak13 Des 2022Jerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua14 Mar 2023Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak09 Mar 2023Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma27 Feb 2023Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak13 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-lt4f768a60341d9/

Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak

pages/24/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Apakah Anak Nakal Dapat Dijatuhi Hukuman Mati?_ yang dibuat oleh** [**Diana Kusumasari, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b) **dan pertama kali dipublikasikan pada 03 April 2012, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) pada 29 Februari 2016, dan dimutakhirkan kedua kali oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 15 Maret 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua ](/klinik/a/pemerkosaan-anak-kandung-lt5611bd4d29799/)  14 Mar 2023 [ #### Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak ](/klinik/a/jerat-hukum-pengguna-jasa-prostitusi-anak-lt60b1ceb54a8cd/)  09 Mar 2023 [ #### Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma ](/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1/)  27 Feb 2023 [ #### Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak ](/klinik/a/hukumnya-orang-tua-langgar-privasi-anak-lt5ce97312bcfae/)  13 Des 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Hukuman Pidana untuk Anak** Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda tentang hukuman pidana untuk anak di bawah umur, perlu diketahui, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan **anak yang berkonflik dengan hukum**, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kemudian menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana? Hal ini berkaitan dengan persoalan hukum pidana untuk anak apa saja? Dalam [**UU SPPA**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012), dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut. **Pidana pokok** bagi anak terdiri atas:[\[2\]](#_ftn2) 1. pidana peringatan; 2. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. 3. pelatihan kerja; 4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara. Sedangkan **pidana tambahan** bagi anak terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.[\[3\]](#_ftn3) Patut Anda catat, tindak pidana anak apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.[\[4\]](#_ftn4) Sebab, pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan penjelasan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang lain, apakah anak yang melakukan tindak pidana boleh dipenjara? Jawabannya ya, hukuman pidana untuk anak berupa penjara dapat dijatuhkan kepada anak sebagai salah satu pidana pokok. Selanjutnya timbul pula pertanyaan berapa tahun anak bisa dipenjara? Hukuman pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dapat dijatuhkan paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagai informasi, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.[\[6\]](#_ftn6) Adapun anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.[\[7\]](#_ftn7) Mengingat pidana penjara anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.[\[8\]](#_ftn8) Baca juga: **[Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sistem_peradilan_pidana_anak)** Lalu bagaimana dengan pertanyaan apakah anak bisa dikenakan hukuman mati? Jika tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.[\[9\]](#_ftn9) ### **Tindakan** Selain pidana pokok atau pidana tambahan sebagai hukuman pidana anak di bawah umur, anak juga bisa dikenai **tindakan**, khususnya anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU Pidana Anak.[\[10\]](#_ftn10) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[\[11\]](#_ftn11) Apa saja tindakan yang dapat dikenakan kepada anak? Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:[\[12\]](#_ftn12) 1. pengembalian kepada orang tua/wali; 2. penyerahan kepada seseorang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak; 3. perawatan di rumah sakit jiwa jika anak pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa; 4. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”); 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7. perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana. Ketentuan selengkapnya mengenai sanksi/hukuman pidana untuk anak dan tindakan dapat Anda temukan dalam **Pasal 71 s.d. Pasal 83 UU Pidana Anak**. Baca juga: **[Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil](https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-pidana-negara-dan-sipil-lt5b5e86f3e466d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ketentuan_anak_pidana)** ### **Contoh Putusan** Kami mencontohkan putusan atas tindak pidana anak yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kasus ini telah diputus dalam **Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn** (hal. 48). Selanjutnya pada tingkat banding dan kasasi kembali menguatkan isi Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana anak kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun di LPKA Medan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 48). Sebagai informasi, pada tingkat kasasi melalui [**Putusan MA No. 844K/Pid.Sus/2015**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3afdfc5cf28e7d39573283b78c2f54e1.html), Mahkamah Agung telah memperhatikan **Pasal 44 ayat (3)** [**UU PKDRT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_23_2004)**_jo._ Pasal 55 ayat (1)** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)**_jo._ Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU Pidana Anak** dan **Pasal 44 ayat (1) PKDRT _jo._ Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU Pidana Anak** (hal. 72). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012). PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Agung Nomor 844K/Pid.Sus/2015](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3afdfc5cf28e7d39573283b78c2f54e1.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/undang-undang-nomor-11-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_2012) (“UU Pidana Anak”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 71 ayat (1) UU Pidana Anak [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 71 ayat (2) UU Pidana Anak dan penjelasannya [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 71 ayat (3) UU Pidana Anak [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 71 ayat (4) UU Pidana Anak [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Pidana Anak [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 ayat (4) UU Pidana Anak [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 81 ayat (5) UU Pidana Anak [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 81 ayat (6) UU Pidana Anak [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 69 UU Pidana Anak [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 70 UU Pidana Anak [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 82 ayat (1) UU Pidana Anak dan penjelasannya Tags ---- [anak](/tag/anak) [anak berhadapan dengan hukum](/tag/anak-berhadapan-dengan-hukum) [hukum](/tag/hukum) [hukumonline](/tag/hukumonline) [klinik hukumonline](/tag/klinik-hukumonline) [pidana](/tag/pidana) [sistem peradilan pidana anak](/tag/sistem-peradilan-pidana-anak) [uu sppa](/tag/uu-sppa)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajibkah Perusahaan Memberikan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja? yang dibuat oleh Try Indriadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Mei 2012.KLINIK TERKAITSyarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh15 Feb 2024Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja, Ini Jerat Pidananya03 Feb 2023Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?02 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh?Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa itu serikat pekerja. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2000, serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lebih lanjut, menurut Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) UU 21/2000, setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.Baca juga: Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat BuruhWajibkah Perusahaan Menyediakan Kantor Serikat Pekerja/Serikat Buruh?Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang wajibkah perusahaan menyediakan kantor atau fasilitas bagi serikat pekerja/buruh, maka perlu kita simak hak dan kewajiban serikat pekerja berdasarkan Pasal 29 UU 21/2000 yang berbunyi:Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai:a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;b. tata cara pemberian kesempatan;c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 29 UU 21/2000 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberian kesempatan” dalam Pasal 29 UU 21/2000 adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat/serikat buruh.Dengan demikian, hak serikat pekerja harus dipenuhi oleh pengusaha dengan memberikan kesempatan bagi serikat pekerja untuk menjalankan kegiatannya. Adapun, mengenai tata cara pemberian kesempatan itu disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau diatur dalam perjanjian kerja bersama.Sebagai informasi, yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama menurut Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.Kesimpulannya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan di atas, memang tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas atau kantor bagi serikat pekerja. Umumnya, ketentuan mengenai penyediaan kantor atau fasilitas bagi serikat pekerja ditentukan dalam perjanjian kerja bersama, namun dalam ketentuan undang-undang tidak diatur adanya kewajiban perusahaan memberikan fasilitas atau kantor bagi serikat pekerja/serikat buruh.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Tagsserikat buruhserikat pekerjaperjanjian kerja bersama

Saya ingin menanyakan apakah ada aturan hukum yang mewajibkan perusahaan memfasilitasi/menyediakan kantor untuk kegiatan serikat pekerja. Terima kasih sebelumnya.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Adapun, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah hak bagi setiap pekerja. Oleh karena itu, apakah secara otomatis perusahaan wajib menyediakan fasilitas seperti kantor bagi serikat pekerja/serikat buruh? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh15 Feb 2024Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja, Ini Jerat Pidananya03 Feb 2023Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?02 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh15 Feb 2024Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja, Ini Jerat Pidananya03 Feb 2023Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja?02 Jan 2023Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja?20 Apr 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-perusahaan-menyediakan-kantor-serikat-pekerja-serikat-buruh-lt4fa0b5a1c46ff/

Wajibkah Perusahaan Menyediakan Kantor Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

pages/24/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Wajibkah Perusahaan Memberikan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja?_ yang dibuat oleh [Try Indriadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/try-indriadi--sh-lt4f7aa4193d20a/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Mei 2012.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ](/klinik/a/syarat-dan-prosedur-pembentukan-serikat-pekerja-serikat-buruh-lt4f9ff4a843a11/)  15 Feb 2024 [ #### Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja, Ini Jerat Pidananya ](/klinik/a/menghalangi-pembentukan-serikat-pekerja--ini-jerat-pidananya-cl7032/)  03 Feb 2023 [ #### Siapa Saja yang Bisa Jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/siapa-saja-yang-bisa-jadi-anggota-serikat-pekerja-cl2792/)  02 Jan 2023 [ #### Bolehkah TKA jadi Anggota Serikat Pekerja? ](/klinik/a/bolehkah-tka-jadi-anggota-serikat-pekerja-lt620b2f1589090/)  20 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh?** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa itu serikat pekerja. Menurut **Pasal 1 angka 1** **[UU 21/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000)**, serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lebih lanjut, menurut **Pasal 104 ayat (1)** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** dan **Pasal 5 ayat (1) UU 21/2000**, setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Baca juga: **[Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-pembentukan-serikat-pekerja-serikat-buruh-lt4f9ff4a843a11/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=buat_serikat_buruh)** ### **Wajibkah Perusahaan Menyediakan Kantor Serikat Pekerja/Serikat Buruh?** Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang wajibkah perusahaan menyediakan kantor atau fasilitas bagi serikat pekerja/buruh, maka perlu kita simak hak dan kewajiban serikat pekerja berdasarkan **Pasal 29 UU 21/2000** yang berbunyi: 1. _Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama._ 2. _Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai:_ _a._ _jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;_ _b. tata cara pemberian kesempatan;_ _c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah._ Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Pasal 29 UU 21/2000** diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberian kesempatan” dalam Pasal 29 UU 21/2000 adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat/serikat buruh. Dengan demikian, hak serikat pekerja harus dipenuhi oleh pengusaha dengan memberikan kesempatan bagi serikat pekerja untuk menjalankan kegiatannya. Adapun, mengenai tata cara pemberian kesempatan itu disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau diatur dalam perjanjian kerja bersama. Sebagai informasi, yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama menurut **Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan** adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesimpulannya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan di atas, memang tidak mengatur secara khusus mengenai kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas atau kantor bagi serikat pekerja. Umumnya, ketentuan mengenai penyediaan kantor atau fasilitas bagi serikat pekerja ditentukan dalam perjanjian kerja bersama, namun dalam ketentuan undang-undang tidak diatur adanya kewajiban perusahaan memberikan fasilitas atau kantor bagi serikat pekerja/serikat buruh. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Tags ---- [serikat buruh](/tag/serikat-buruh) [serikat pekerja](/tag/serikat-pekerja) [perjanjian kerja bersama](/tag/perjanjian-kerja-bersama)

ULASAN LENGKAPKLINIK TERKAITApakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?04 Feb 2016Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan29 Okt 2015Membuat Desain Kaos Bertuliskan Kutipan Lirik Lagu11 Feb 2015Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan?19 Nov 2014Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. dari IPAS Institute dan dipublikasikan pada 16 Mei 2016.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak CiptaBerdasarkan pertanyaan Anda, perbuatan mengunduh gambar dari situs penyedia gambar gratis di internet, lalu mencetaknya dalam beberapa produk seperti kaus yang kemudian dijual, erat kaitannya dengan ketentuan hak cipta. Untuk itu, kami akan berpedoman pada UU Hak Cipta.Pada dasarnya, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.[1]Pengertian dari hak cipta juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang berbunyi:Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sementara yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[2]Hak Eksklusif, Hak Moral, dan Hak EkonomiDalam hukum hak cipta, gambar termasuk dalam ciptaan yang dilindungi[3] dan karenanya merupakan hak pencipta/pemegang hak cipta untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat secara eksklusif, yang terdiri atas hak moral dan ekonomi atas ciptaannya tersebut.[4]Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[5]Lalu, hak moral sebagaimana dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:[6]tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;menggunakan nama aliasnya atau samarannya;mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;mengubah judul dan anak judul ciptaan; danmempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[7] Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:[8]penerbitan ciptaan;penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;penerjemahan ciptaan;pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;pendistribusian ciptaan atau salinannya;pertunjukan ciptaan;pengumuman ciptaan;komunikasi ciptaan; danpenyewaan ciptaan.Sebagai informasi, pendistribusian meliputi penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[9] Ketentuan selengkapnya mengenai hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi dapat Anda temukan pada Pasal 4 s.d. Pasal 11 UU Hak Cipta jo. Putusan MK No. 84/PUU-XXI-2023.Baca juga: Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak CiptaLantas, jika ciptaan berasal dari situs penyedia gambar gratis di internet, bolehkah menggunakan gambar tersebut untuk dijual?Terms of UseSepanjang penelusuran kami, pada situs-situs yang menawarkan atau menyediakan gambar gratis di internet biasanya selalu dicantumkan ‘terms of use’ atau syarat-syarat penggunaan yang berupa perjanjian lisensi. Dengan mengunduh konten dari situs tersebut, pengunduh dianggap menerima persyaratan yang ada pada perjanjian lisensi.Luasnya izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta biasanya dituangkan dalam terms of use tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan gambar yang diunduh untuk dieksploitasi seluas-luasnya termasuk untuk dicetak dan dipergunakan secara komersial.Berikut adalah contoh terms of use dari salah satu situs penyedia gambar gratis yang kami sarikan dari FreeImages: Content License Agreement:How can I use licensed content?You may use the content worldwide, in perpetuity, in any and all media in any way that is not restricted (see “Restricted Uses,” below, as well as any restrictions notified to you at the time of licensing). This includes the right to copy, display, reproduce, crop, modify, publish or otherwise make use of the content.Jika diterjemahkan secara bebas, pengguna gambar (pengunduh) dapat menggunakan konten di semua media dengan cara apa pun yang tidak dibatasi oleh ketentuan “Penggunaan Terbatas/Restricted Uses”. Hal ini termasuk hak untuk menyalin, menampilkan, mereproduksi, memotong, memodifikasi, mempublikasikan, atau menggunakan konten.Sebagaimana disebutkan di atas, situs penyedia gambar gratis juga biasanya memberikan larangan penggunaan pada terms of use, seperti larangan untuk:[10]menggunakan konten dengan cara yang bersifat pornografi, cabul, memfitnah, atau melanggar hukum lainnya, atau dengan cara apa pun yang dapat dianggap menyinggung atau menyanjung orang yang digambarkan dalam konten.Menjual, mensublisensikan, mendistribusikan, atau menggunakan konten dengan cara apa pun yang memungkinkan pihak ketiga mengunduh, mengekstrak, menggunakan, atau mendistribusikan ulang file konten itu sendiri (yaitu, terpisah dari penggunaan akhir Anda).Menggunakan konten sebagai bagian dari merek dagang, merek desain, nama dagang, nama bisnis, merek layanan, atau logo, dan lain-lain.Menjawab pertanyaan Anda, maka pemberian izin untuk mempergunakan suatu gambar yang diunduh dari situs penyedia gambar gratis bergantung pada syarat-syarat yang disepakati antara Anda dengan situs tersebut pada saat Anda akan mengunduh gambar. Apabila ada pembatasan atau larangan mengenai pencetakan dan penggunaan gambar secara komersial, tentunya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun, jika tidak ada larangan mengenai pencetakan dan penggunaan gambar secara komersial, dan jika telah memenuhi syarat yang dimaksud, maka Anda boleh saja mengunduh gambar dari situs penyedia gambar gratis kemudian mencetaknya dalam beberapa produk seperti kaus kemudian dijual.Baca juga: Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik UmumPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.PUTUSANPutusan MK No. 84/PUU-XXI-2023.REFERENSIFreeImages: Content License Agreement, diakses pada 29 April 2024, pukul 14.58 WIB.[1] Penjelasan Umum Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta[3] Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta[4] Pasal 4 UU Hak Cipta[5] Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta[6] Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta[7] Pasal 8 UU Hak Cipta[8] Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta[9] Pasal 1 angka 17 UU Hak Cipta[10] FreeImages: Content License Agreement, diakses pada 29 April 2024, pukul 14.58 WIBTagsinternethak ciptapenciptahak eksklusifhak ekonomiuu hak cipta

Bolehkah saya mengunduh (download) gambar dari situs penyedia gambar gratis di internet kemudian mencetaknya dalam beberapa produk seperti kaus kemudian dijual?

Pemberian izin untuk mempergunakan suatu gambar yang diunduh dari situs penyedia gambar gratis bergantung kepada syarat-syarat yang disepakati antara Anda dengan situs tersebut pada saat Anda akan mengunduh gambar. Apabila ada pembatasan atau larangan mengenai pencetakan dan penggunaan gambar secara komersial, tentunya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?04 Feb 2016Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan29 Okt 2015Membuat Desain Kaos Bertuliskan Kutipan Lirik Lagu11 Feb 2015Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan?19 Nov 2014Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?04 Feb 2016Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan29 Okt 2015Membuat Desain Kaos Bertuliskan Kutipan Lirik Lagu11 Feb 2015Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan?19 Nov 2014Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menggunakan-desain-gambar-gratis-dari-internet-untuk-dijual-kembali-lt5547fcf8519c8/

Bolehkah Menggunakan Desain Gambar Gratis dari Internet untuk Dijual Kembali?

pages/24/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta? ](/klinik/a/apakah-kesamaan-judul-merupakan-pelanggaran-hak-cipta-cl1405/)  04 Feb 2016 [ #### Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan ](/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan-lt561be135c587a/)  29 Okt 2015 [ #### Membuat Desain Kaos Bertuliskan Kutipan Lirik Lagu ](/klinik/a/membuat-desain-kaos-bertuliskan-kutipan-lirik-lagu-lt54d8a0326bdb3/)  11 Feb 2015 [ #### Apakah Ciptaan yang Melanggar Suatu Undang-Undang Bisa Dicatatkan? ](/klinik/a/apakah-ciptaan-yang-melanggar-suatu-undang-undang-bisa-dicatatkan-cl5839/)  19 Nov 2014 [](#!) Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ipas-institute-lt53959f3e4a120/risa-amrikasari-ss--sh--mh-lt4dfee5c0cd296/) dari [IPAS Institute](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ipas-institute-lt53959f3e4a120/) dan dipublikasikan pada 16 Mei 2016.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak Cipta** Berdasarkan pertanyaan Anda, perbuatan mengunduh gambar dari situs penyedia gambar gratis di internet, lalu mencetaknya dalam beberapa produk seperti kaus yang kemudian dijual, erat kaitannya dengan ketentuan hak cipta. Untuk itu, kami akan berpedoman pada **[UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)**. Pada dasarnya, **hak cipta** merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (_art and literary_) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.[\[1\]](#_ftn1) Pengertian dari hak cipta juga diatur dalam **Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta** yang berbunyi: _Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Sementara yang dimaksud dengan **ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[\[2\]](#_ftn2) ### **Hak Eksklusif, Hak Moral, dan Hak Ekonomi** Dalam hukum hak cipta, gambar termasuk dalam ciptaan yang dilindungi[\[3\]](#_ftn3) dan karenanya merupakan hak pencipta/pemegang hak cipta untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat secara eksklusif, yang terdiri atas hak moral dan ekonomi atas ciptaannya tersebut.[\[4\]](#_ftn4) Adapun yang dimaksud dengan **hak eksklusif** adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[\[5\]](#_ftn5) Lalu, **hak moral** sebagaimana dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:[\[6\]](#_ftn6) 1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan **hak ekonomi** adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[\[7\]](#_ftn7) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:[\[8\]](#_ftn8) 1. penerbitan ciptaan; 2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 3. penerjemahan ciptaan; 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5. pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6. pertunjukan ciptaan; 7. pengumuman ciptaan; 8. komunikasi ciptaan; dan 9. penyewaan ciptaan. Sebagai informasi, pendistribusian meliputi penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.[\[9\]](#_ftn9) Ketentuan selengkapnya mengenai hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi dapat Anda temukan pada **Pasal 4 s.d. Pasal 11 UU Hak Cipta _jo._ [Putusan MK No. 84/PUU-XXI-2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65e92b0fdb2e0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_84_puu_xxi_2023)**. Baca juga: **[Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencipta-dan-pemegang-hak-cipta-cl655/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=memahami_perbedaan_pencipta_pemegang_hak_cipta)** Lantas, jika ciptaan berasal dari situs penyedia gambar gratis di internet, bolehkah menggunakan gambar tersebut untuk dijual? ### _**Terms of Use**_ Sepanjang penelusuran kami, pada situs-situs yang menawarkan atau menyediakan gambar gratis di internet biasanya selalu dicantumkan ‘_terms of use_’ atau syarat-syarat penggunaan yang berupa perjanjian lisensi. Dengan mengunduh konten dari situs tersebut, pengunduh dianggap menerima persyaratan yang ada pada perjanjian lisensi. Luasnya izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta biasanya dituangkan dalam _terms of use_ tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan gambar yang diunduh untuk dieksploitasi seluas-luasnya termasuk untuk dicetak dan dipergunakan secara komersial. Berikut adalah contoh _terms of use_ dari salah satu situs penyedia gambar gratis yang kami sarikan dari _**[FreeImages: Content License Agreement](https://www.freeimages.com/license)**_: _How can I use licensed content?_ _You may use the content worldwide, in perpetuity, in any and all media in any way that is not restricted (see “Restricted Uses,” below, as well as any restrictions notified to you at the time of licensing). This includes the right to copy, display, reproduce, crop, modify, publish or otherwise make use of the content._ Jika diterjemahkan secara bebas, pengguna gambar (pengunduh) dapat menggunakan konten di semua media dengan cara apa pun yang tidak dibatasi oleh ketentuan “Penggunaan Terbatas/_Restricted Uses_”. Hal ini termasuk hak untuk menyalin, menampilkan, mereproduksi, memotong, memodifikasi, mempublikasikan, atau menggunakan konten. Sebagaimana disebutkan di atas, situs penyedia gambar gratis juga biasanya memberikan larangan penggunaan pada _terms of use,_ seperti larangan untuk:[\[10\]](#_ftn10) 1. menggunakan konten dengan cara yang bersifat pornografi, cabul, memfitnah, atau melanggar hukum lainnya, atau dengan cara apa pun yang dapat dianggap menyinggung atau menyanjung orang yang digambarkan dalam konten. 2. Menjual, mensublisensikan, mendistribusikan, atau menggunakan konten dengan cara apa pun yang memungkinkan pihak ketiga mengunduh, mengekstrak, menggunakan, atau mendistribusikan ulang file konten itu sendiri (yaitu, terpisah dari penggunaan akhir Anda). 3. Menggunakan konten sebagai bagian dari merek dagang, merek desain, nama dagang, nama bisnis, merek layanan, atau logo, dan lain-lain. Menjawab pertanyaan Anda, maka pemberian izin untuk mempergunakan suatu gambar yang diunduh dari situs penyedia gambar gratis bergantung pada syarat-syarat yang disepakati antara Anda dengan situs tersebut pada saat Anda akan mengunduh gambar. Apabila ada pembatasan atau larangan mengenai pencetakan dan penggunaan gambar secara komersial, tentunya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun, jika tidak ada larangan mengenai pencetakan dan penggunaan gambar secara komersial, dan jika telah memenuhi syarat yang dimaksud, maka Anda boleh saja mengunduh gambar dari situs penyedia gambar gratis kemudian mencetaknya dalam beberapa produk seperti kaus kemudian dijual. Baca juga: **[Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/baca-tips-ini-sebelum-menggunakan-karya-cipta-milik-umum-cl4405/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=baca_tips_ini_karya_cipta_milik_umum)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta). PUTUSAN ------- [Putusan MK No. 84/PUU-XXI-2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65e92b0fdb2e0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_84_puu_xxi_2023). REFERENSI --------- _[FreeImages: Content License Agreement](https://www.freeimages.com/license)_, diakses pada 29 April 2024, pukul 14.58 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Umum [Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 UU Hak Cipta [\[5\]](#_ftnref5) Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 8 UU Hak Cipta [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 17 UU Hak Cipta [\[10\]](#_ftnref10) _[FreeImages: Content License Agreement](https://www.freeimages.com/license)_, diakses pada 29 April 2024, pukul 14.58 WIB Tags ---- [internet](/tag/internet) [hak cipta](/tag/hak-cipta) [pencipta](/tag/pencipta) [hak eksklusif](/tag/hak-eksklusif) [hak ekonomi](/tag/hak-ekonomi) [uu hak cipta](/tag/uu-hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Selingkuh via Telepon dan E-mail, Apa Bisa Dituntut? yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juni 2013. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Definisi SelingkuhDefinisi “selingkuh” berdasarkan KBBI adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; serong; menggelapkan uang; korup; menyeleweng.Disarikan dari Bisakah Selingkuhan Suami yang Mengirim Foto Bugil Dipidana?, perselingkuhan dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga, jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri yang melakukan zina serta selingkuhannya dapat dilaporkan oleh pasangan sahnya ke polisi atas dasar perbuatan perzinaan. Pidana Selingkuh dalam KUHPTerkait pidana selingkuh, KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 mengatur secara khusus adanya sanksi hukum pidana suami selingkuh yang melakukan perzinaan dengan bunyi sebagai berikut.Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHPPasal 411 ayat (1) dan (2) UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[2]Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.Menurut hemat kami, untuk dapat dijerat dengan pidana selingkuh sebagaimana diatur dalam pasal ini, pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin).Baca juga: Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?  Pembuktian Pidana PerselingkuhanMenjawab pertanyaan Anda, bukti beberapa chat ke beberapa wanita dan mengajak bertemu dan mengarah ke hotel dan diskotik atau club malam bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai tindakan perselingkuhan dan perzinahan.  Akan tetapi, jika penerapan unsur pasal perselingkuhan yakni Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 411 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 tidak terpenuhi, maka belum dapat dibuktikan sebagai tindak pidana perzinaan. Contoh PutusanGuna mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan kasus serupa dalam Putusan PN Klaten No. 15/PID.B/2013/PN.KLT, bahwa perzinaan bisa dimulai dengan komunikasi via alat komunikasi. Dalam putusan ini, sebelum terdakwa dan saksi melakukan perzinaan, mereka terlebih dahulu berkomunikasi via telepon hingga akhirnya melakukan perzinaan.Dengan begitu dapat kami simpulkan bahwa bukti beberapa chat ke beberapa wanita dan mengajak bertemu dan mengarah ke hotel dan diskotik atau club malam bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai bukti awal tindakan perselingkuhan dan perzinaan, karena komunikasi tersebut bisa mengarahkan kepada perzinaan. Akan tetapi untuk membuktikan terjadinya perzinaan, maka dibutuhkan bukti lain yang benar menyatakan telah terjadi persetubuhan sebagaimana unsur pasal yang dimuat di Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Putusan:Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 15/PID.B/2013/PN.KLT. REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;KBBI, yang diakses pada 24 April 2024, pukul 13.43 WITA.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023Tagskuhpzinaselingkuhperzinaan

Kakak saya menemukan beberapa chat mencurigakan di WhatsApp ada beberapa bukti screen capture telah dihapus suaminya. Setelah bertengkar, kakak saya keluar dari rumah. Tidak lama ada notifikasi bahwa suami install tinder dan ada beberapa chat ke beberapa wanita dan mengajak bertemu. Linimasa pun mengarah ke hotel dan diskotik atau club malam. Apakah bukti-bukti tersebut bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai tindakan perselingkuhan dan perzinahan?

Bukti beberapa chat ke beberapa wanita dan mengajak bertemu dan mengarah ke hotel dan diskotik atau club malam bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai tindakan perselingkuhan dan perzinaan. Lantas apakah chat tinder bisa dijadikan bukti terjadinya perzinaan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?13 Mar 2024Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya16 Jan 2024Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?04 Jan 2024Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?22 Jun 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ichat-tinder-i-bisa-jadi-bukti-perselingkuhan-lt4f222a6407a2a/

Apakah Chat Tinder Bisa Jadi Bukti Perselingkuhan?

pages/24/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh? ](/klinik/a/bisakah-pns-dipecat-karena-selingkuh--lt5f6c38fd99d65/)  13 Mar 2024 [ #### Suami Kepergok Istri Selingkuh di Gunung, Ini Jerat Hukumnya ](/klinik/a/suami-kepergok-istri-selingkuh-di-gunung--ini-jerat-hukumnya-cl6584/)  16 Jan 2024 [ #### Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat? ](/klinik/a/sesama-rekan-kerja-kepergok-selingkuh--bolehkah-dipecat-lt60fe63b9aea16/)  04 Jan 2024 [ #### Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah? ](/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-lt5e935c41d3bd3/)  22 Jun 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Selingkuh via Telepon dan E-mail, Apa Bisa Dituntut?_ yang dibuat oleh** **[Liza Elfitri, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/mitra-klinik-hukum-lt4f82a0fb58603/liza-elfitri--sh--mh-lt4fbf4d7fbf4ee/),** **dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juni 2013.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Artikel ini dibuat berdasarkan** [**KUHP lama**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) **dan** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) **tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Definisi Selingkuh** Definisi “selingkuh” berdasarkan [KBBI](https://kbbi.web.id/selingkuh) adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; serong; menggelapkan uang; korup; menyeleweng. Disarikan dari **[Bisakah Selingkuhan Suami yang Mengirim Foto Bugil Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-selingkuhan-suami-yang-mengirim-foto-bugil-dipidana-lt4f4a3d749dc72/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=foto_bugil)**, perselingkuhan dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga, jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri yang melakukan zina serta selingkuhannya dapat dilaporkan oleh pasangan sahnya ke polisi atas dasar perbuatan perzinaan. ### **Pidana Selingkuh dalam KUHP** Terkait pidana selingkuh, [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026 mengatur secara khusus adanya sanksi hukum pidana suami selingkuh yang melakukan perzinaan dengan bunyi sebagai berikut. **Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP** **Pasal 411 ayat (1) dan (2) UU 1/2023** 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1\. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 2\. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: 1. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. 2. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ (hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Menurut hemat kami, untuk dapat dijerat dengan pidana selingkuh sebagaimana diatur dalam pasal ini, pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin). Baca juga: **[Pidana Selingkuh Tanpa Bersetubuh bagi Pasangan, Adakah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-selingkuh-tanpa-bersetubuh-lt5e935c41d3bd3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_berselingkuh_tanpa_setubuh)** ### **Pembuktian Pidana Perselingkuhan** Menjawab pertanyaan Anda, bukti beberapa _chat_ ke beberapa wanita dan mengajak bertemu dan mengarah ke hotel dan diskotik atau _club_ malam bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai tindakan perselingkuhan dan perzinahan.  Akan tetapi, jika penerapan unsur pasal perselingkuhan yakni **Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 411 ayat (1) dan (2) UU 1/2023** tidak terpenuhi, maka belum dapat dibuktikan sebagai tindak pidana perzinaan. ### **Contoh Putusan** Guna mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan kasus serupa dalam **[Putusan PN Klaten No. 15/PID.B/2013/PN.KLT](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/24c4ffadcd755ac599a30c7e997dd2a6.html)**, bahwa perzinaan bisa dimulai dengan komunikasi via alat komunikasi. Dalam putusan ini, sebelum terdakwa dan saksi melakukan perzinaan, mereka terlebih dahulu berkomunikasi via telepon hingga akhirnya melakukan perzinaan. Dengan begitu dapat kami simpulkan bahwa bukti beberapa _chat_ ke beberapa wanita dan mengajak bertemu dan mengarah ke hotel dan diskotik atau _club_ malam bisa digunakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai bukti awal tindakan perselingkuhan dan perzinaan, karena komunikasi tersebut bisa mengarahkan kepada perzinaan. Akan tetapi untuk membuktikan terjadinya perzinaan, maka dibutuhkan bukti lain yang benar menyatakan telah terjadi persetubuhan sebagaimana unsur pasal yang dimuat di Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Putusan: [Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 15/PID.B/2013/PN.KLT](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/24c4ffadcd755ac599a30c7e997dd2a6.html). REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 2. [KBBI](https://kbbi.web.id/selingkuh), yang diakses pada 24 April 2024, pukul 13.43 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [zina](/tag/zina) [selingkuh](/tag/selingkuh) [perzinaan](/tag/perzinaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 20 Juli 2023.KLINIK TERKAITPemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa?07 Jul 2020Jika Dosen PTS Menjalani Pidana Percobaan, Masih Bolehkah Mengajar?08 Jun 2020Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan?07 Jan 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengajuan Usulan Guru BesarPerlu diketahui sebelumnya, guru besar atau profesor termasuk dalam jenjang jabatan fungsional tertinggi bagi dosen atau jabatan akademik dosen.[1] Pangkat/golongan guru besar adalah pembina utama madya (IV-D) atau pembina utama (IV-E).[2]Disarikan dari Jabatan Akademik Dosen yang dibuat oleh Imam Aschuri, syarat naik jabatan regular ke guru besar adalah antara lain sebagai berikut:Ijazah harus S3/Doktor/setara;Telah 3 tahun sejak S3/Doktor;Minimal telah 2 tahun dalam jabatan terakhir (lektor kepala);Minimal 10 tahun pengalaman kerja sejak dosen tetap;Menjadi penulis pertama dalam karya ilmiah pada jurnal internasional;Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;Persetujuan senat universitas;Mempunyai sertifikat pendidik.Sebagai informasi tambahan, gelar profesor atau guru besar ini diperoleh dari pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana paling lambat diajukan dalam kurun waktu 1 tahun sebelum dosen pengusul mencapai batas usia pensiun. Hal ini tertuang dalam SE Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 166/E.E4/K8/2020. Setelahnya, akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kenaikan jabatan akademik dosen.Hukuman Disiplin Berat PNS dan Pencopotan Guru BesarKemudian untuk menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan dosen yang Anda sebut dalam pertanyaan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Sehingga dosen PNS tersebut tunduk pada PP Disiplin PNS.Selanjutnya kami mengasumsikan pencopotan gelar profesor tersebut merupakan akibat dari jenis hukuman disiplin berat, yang mana terdiri atas:[3]penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; danpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Sebagai informasi, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:menyalahgunakan wewenang;menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin; dan lain-lain.Selengkapnya mengenai ketentuan larangan tersebut dapat Anda temukan pada Pasal 14 PP Disiplin PNS.Adapun pejabat yang berwenang menghukum antara lain adalah presiden, pejabat pembina kepegawaian, kepala perwakilan Republik Indonesia, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat lain yang setara, pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara, pejabat administrator atau pejabat lain yang setara, dan pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.[4]Oleh karena itu, kami mengasumsikan pejabat pembina kepegawaian instansi pusat yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya,[5] yang dalam hal ini guru besar dengan golongan pembina utama madya (IV-D) atau pembina utama (IV-E).Dikarenakan guru besar atau profesor telah dikenakan hukuman disiplin berat, yang mana kami asumsikan dikenai pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hal ini berakibat pada pencopotan gelar guru besar atau profesor yang merupakan kewenangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Dengan demikian, yang bersangkutan tidak lagi merupakan guru besar dan tidak menduduki jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen. Sehingga, menurut hemat kami, yang bersangkutan kini menduduki jabatan manajerial khususnya jabatan administrator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d UU ASN, atau menduduki jabatan nonmanajerial khususnya jabatan pelaksana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU ASN.Jabatan administrator sebagaimana dimaksud adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.[6] Sedangkan jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.[7]Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait batas usia pensiun. Untuk batas usia pensiun bagi pejabat administrator maupun pejabat pelaksana adalah 58 tahun.[8] Ini berbeda dengan batas usia pensiun dosen yaitu 65 tahun, sedangkan bagi profesor yang berprestasi dapat diperpanjang hingga batas usia pensiun 70 tahun.[9] Maka apabila yang bersangkutan telah melebihi usia 58 tahun, otomatis ia telah memasuki usia pensiun.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020. Referensi:Jabatan Akademik Dosen, yang diakses pada 26 April 2024, pukul 10.57 WITA.[1] Pasal 1 angka 3 dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”)[2] Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya[3] Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”)[4] Pasal 16 PP Disiplin PNS[5] Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Disiplin PNS[6] Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[7] Pasal 18 ayat (3) UU ASN[8] Pasal 55 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 UU ASN[9] Pasal 67 ayat (4) dan (5) UU 14/2005Tagsguru besarmendikbuduu guru dan dosendosen

Seorang dosen bergelar guru besar atau profesor dicabut gelarnya oleh Mendikbudristek. Apa dasar hukum kewenangan atau alasan tertentu bagi Mendikbudristek mencabut gelar profesor?

Guru besar atau profesor termasuk dalam jenjang jabatan fungsional tertinggi bagi dosen atau jabatan akademik dosen. Patut Anda catat, usulan kenaikan jabatan dosen menjadi guru besar ini diajukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk kemudian diterbitkan surat keputusan. Lalu, apa alasan yang bisa mendasari pencopotan guru besar atau profesor? Apa konsekuensi hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa?07 Jul 2020Jika Dosen PTS Menjalani Pidana Percobaan, Masih Bolehkah Mengajar?08 Jun 2020Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan?07 Jan 2020Pemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa?07 Jul 2020Jika Dosen PTS Menjalani Pidana Percobaan, Masih Bolehkah Mengajar?08 Jun 2020Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen04 Mei 2020Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan?07 Jan 2020Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-pencopotan-gelar-guru-besar-atau-profesor-lt64b8f7ff30877/

Akibat Hukum Pencopotan Gelar Guru Besar atau Profesor

pages/25/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan dipublikasikan pertama kali pada 20 Juli 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pemecatan Dosen Tetap PTS, Wewenang Siapa? ](/klinik/a/pemecatan-dosen-tetap-pts--wewenang-siapa-lt5efdc0797178c/)  07 Jul 2020 [ #### Jika Dosen PTS Menjalani Pidana Percobaan, Masih Bolehkah Mengajar? ](/klinik/a/jika-dosen-pts-menjalani-pidana-percobaan--masih-bolehkah-mengajar-lt5ede32187c5a5/)  08 Jun 2020 [ #### Pemanfaatan Tugas Kuliah Buatan Mahasiswa oleh Dosen ](/klinik/a/pemanfaatan-tugas-kuliah-buatan-mahasiswa-oleh-dosen-lt5ea4b32a85495/)  04 Mei 2020 [ #### Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan? ](/klinik/a/apakah-dosen-pns-berhak-atas-cuti-tahunan-lt5d8d8181d292b/)  07 Jan 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengajuan Usulan Guru Besar** Perlu diketahui sebelumnya, guru besar atau profesor termasuk dalam jenjang jabatan fungsional tertinggi bagi dosen atau jabatan akademik dosen.[\[1\]](#_ftn1) Pangkat/golongan guru besar adalah pembina utama madya (IV-D) atau pembina utama (IV-E).[\[2\]](#_ftn2) Disarikan dari **[Jabatan Akademik Dosen](https://www.lldikti4.id/wp-content/uploads/2022/07/paparan-pak-Imam-1.pdf)** yang dibuat oleh **Imam Aschuri**, syarat naik jabatan regular ke guru besar adalah antara lain sebagai berikut: 1. Ijazah harus S3/Doktor/setara; 2. Telah 3 tahun sejak S3/Doktor; 3. Minimal telah 2 tahun dalam jabatan terakhir (lektor kepala); 4. Minimal 10 tahun pengalaman kerja sejak dosen tetap; 5. Menjadi penulis pertama dalam karya ilmiah pada jurnal internasional; 6. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan; 7. Persetujuan senat universitas; 8. Mempunyai sertifikat pendidik. Sebagai informasi tambahan, gelar profesor atau guru besar ini diperoleh dari pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana paling lambat diajukan dalam kurun waktu 1 tahun sebelum dosen pengusul mencapai batas usia pensiun. Hal ini tertuang dalam **[SE Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 166/E.E4/K8/2020](https://pak.kemdikbud.go.id/portalv2/usul-kenaikan-jabatan-akademik-dosen-ke-guru-besar-profesor-2/)**. Setelahnya, akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kenaikan jabatan akademik dosen. ### **Hukuman Disiplin Berat PNS dan Pencopotan Guru Besar** Kemudian untuk menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan dosen yang Anda sebut dalam pertanyaan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Sehingga dosen PNS tersebut tunduk pada **[PP Disiplin PNS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021)**. Selanjutnya kami mengasumsikan pencopotan gelar profesor tersebut merupakan akibat dari jenis hukuman disiplin berat, yang mana terdiri atas:[\[3\]](#_ftn3) 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sebagai informasi, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin; dan lain-lain. Selengkapnya mengenai ketentuan larangan tersebut dapat Anda temukan pada **Pasal 14 PP Disiplin PNS**. Adapun pejabat yang berwenang menghukum antara lain adalah presiden, pejabat pembina kepegawaian, kepala perwakilan Republik Indonesia, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat lain yang setara, pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara, pejabat administrator atau pejabat lain yang setara, dan pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.[\[4\]](#_ftn4) Oleh karena itu, kami mengasumsikan pejabat pembina kepegawaian instansi pusat yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya,[\[5\]](#_ftn5) yang dalam hal ini guru besar dengan golongan pembina utama madya (IV-D) atau pembina utama (IV-E). Dikarenakan guru besar atau profesor telah dikenakan hukuman disiplin berat, yang mana kami asumsikan dikenai pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hal ini berakibat pada pencopotan gelar guru besar atau profesor yang merupakan kewenangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak lagi merupakan guru besar dan tidak menduduki jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen. Sehingga, menurut hemat kami, yang bersangkutan kini menduduki jabatan manajerial khususnya jabatan administrator sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 14 huruf d [UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023)**, atau menduduki jabatan nonmanajerial khususnya jabatan pelaksana sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 18 ayat (1) huruf b UU ASN**. Jabatan administrator sebagaimana dimaksud adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.[\[6\]](#_ftn6) Sedangkan jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.[\[7\]](#_ftn7) Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait batas usia pensiun. Untuk batas usia pensiun bagi pejabat administrator maupun pejabat pelaksana adalah 58 tahun.[\[8\]](#_ftn8) Ini berbeda dengan batas usia pensiun dosen yaitu 65 tahun, sedangkan bagi profesor yang berprestasi dapat diperpanjang hingga batas usia pensiun 70 tahun.[\[9\]](#_ftn9) Maka apabila yang bersangkutan telah melebihi usia 58 tahun, otomatis ia telah memasuki usia pensiun. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005); 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2014); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021); 4. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt522d8bc9beb11/peraturan-menteri-pan-dan-reformasi-birokrasi-nomor-17-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenpanrb_17_2013) sebagaimana diubah dengan telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya](https://peraturan.bpk.go.id/Details/132809/permen-pan-rb-no-46-tahun-2013); 5. [Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020](https://pak.kemdikbud.go.id/portalv2/usul-kenaikan-jabatan-akademik-dosen-ke-guru-besar-profesor-2/). Referensi: [Jabatan Akademik Dosen](https://www.lldikti4.id/wp-content/uploads/2022/07/paparan-pak-Imam-1.pdf), yang diakses pada 26 April 2024, pukul 10.57 WITA. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 dan Pasal 48 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/25759/undangundang-nomor-14-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_2005) (“UU 14/2005”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 6 ayat (3) huruf d [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt522d8bc9beb11/peraturan-menteri-pan-dan-reformasi-birokrasi-nomor-17-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenpanrb_17_2013) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (4) [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021) (“PP Disiplin PNS”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 16 PP Disiplin PNS [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Disiplin PNS [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 15 ayat 2 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2014) (“UU ASN”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 18 ayat (3) UU ASN [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 55 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 UU ASN [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 67 ayat (4) dan (5) UU 14/2005 Tags ---- [guru besar](/tag/guru-besar) [mendikbud](/tag/mendikbud) [uu guru dan dosen](/tag/uu-guru-dan-dosen) [dosen](/tag/dosen)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Wicaksana Dramanda, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Maret 2014, dan dimutakhirkan oleh Aditya Wahyu Saputro, S.H. dari Indonesian Center for Legislative Drafting pada 4 Mei 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Arti Pejabat Negara dan Pejabat PemerintahanSebelum menjawab inti pertanyaan Anda terkait apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah? Perlu Anda ketahui dulu pengertian pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan dapat Anda temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan arti yang berbeda-beda, sebab setiap definisi disesuaikan dengan muatan yang diatur dalam peraturan yang bersangkutan.Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan keduanya, sepanjang penelusuran kami pada UU Keprotokolan secara bersamaan mendefinisikan sebagai berikut.Pasal 1 angka 7Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.Pasal 1 angka 8 Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.Walaupun UU Keprotokolan telah mendefinisikannya, tetapi definisi tersebut tidak menjelaskan batasan arti terhadap penggunaan frasa “pejabat negara” dan “pejabat pemerintahan".Secara teori, bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah menurut C.F. Strong dibagi menjadi dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.Pemerintahan dalam arti luas berarti secara menyeluruh yang di dalamnya terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut berbeda dengan pemerintahan dalam arti sempit yang terbatas pada kekuasaan eksekutif saja.[1]Berdasarkan pengertian pemerintahan tersebut di atas, dapat dipahami apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah? Pejabat negara meliputi pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif.Contoh Pejabat Negara dan Pejabat PemerintahanNamun, pengertian yang demikian juga masih memunculkan pertanyaan mengenai apakah semua pimpinan atau anggota yang bekerja dalam kekuasaan eksekutif, yudisial, dan legislatif termasuk pejabat negara. Sebab, dilihat dari tugas melaksanakan fungsi administrasi negara, terdapat pejabat pemerintahan di lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Terkait ini, Bagir Manan berpendapat pembagian tiga jenis lembaga negara, sebagai berikut.[2]Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, yang biasanya disebut sebagai kelengkapan negara.Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan juga tidak bertindak atas nama negara.Lembaga negara penunjang yang menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini dikenal dengan state auxiliary organ/agency/bodies.[3]Dari pendapat Bagir Manan tersebut, pejabat negara merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang merupakan kelengkapan negara beserta pendukungnya. Sementara pejabat pemerintahan merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara.Berdasarkan pendapat dari C.F. Strong dan Bagir Manan, contoh pejabat negara dalam lingkungan eksekutif merupakan pejabat yang secara langsung menjalankan fungsi negara seperti Presiden. Selain itu, dalam lingkungan eksekutif juga terdapat pejabat pemerintahan, yaitu pejabat yang ada pada lembaga negara tetapi hanya menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak atas nama negara.Kemudian, contoh pejabat negara di lembaga legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), serta contoh pejabat negara di lingkungan kekuasaan yudisial adalah hakim. Meskipun berada di lingkungan kekuasaan legislatif atau yudisial, pegawai di DPR, DPD, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintahan karena fungsinya menjalankan administrasi lembaga, mendukung fungsi kedewanan.Meskipun tidak sepenuhnya otoritatif secara konteks, Pasal 58 UU ASN memberikan gambaran tentang contoh pejabat negara yaitu:Presiden dan Wakil PresidenKetua, wakil ketua, dan anggota MPR;Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD;Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;Menteri dan jabatan setingkat menteri;Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;Gubernur dan wakil gubernur;Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; danPejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami tentang apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang KeprotokolanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraReferensi:Bagir Manan. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2004;C.F. Strong. Modern Political Constitution. London: Sidgwick & Jackson, 1963;Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020.[1] C.F. Strong. Modern Political Constitution. London: Sidgwick & Jackson, 1963[2] Bagir Manan. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2004[3] Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020, hal.147Tagsaparatur sipil negaraasnpejabat negarapejabat pemerintahanpns

Apa yang membedakan antara pejabat pemerintahan dan pejabat negara? Bolehkah sekalian diberikan masing-masing contohnya siapa yang termasuk pejabat pemerintahan dan pejabat negara? Terima kasih.

Pejabat negara merupakan pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman (yudisial). Sementara itu, pejabat pemerintah merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif. Namun demikian, pengertian ini juga harus melihat fungsi dari lembaga negara tersebut apakah merupakan alat kelengkapan negara atau menjalankan fungsi administrasi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/

Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya

pages/25/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Wicaksana Dramanda, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-studi-kebijakan-negara-pskn-fh-unpad-lt52f23b748b170/wicaksana-dramanda--sh-lt5322a767e2d81) dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Maret 2014, dan dimutakhirkan oleh [Aditya Wahyu Saputro, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesian-center-for-legislative-drafting-lt61fbba8c7fec9/aditya-wahyu-saputro--sh-lt6317188e0fec5/) dari _[Indonesian Center for Legislative Drafting](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/indonesian-center-for-legislative-drafting-lt61fbba8c7fec9/)_ pada 4 Mei 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Arti Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan** Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda terkait apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah? Perlu Anda ketahui dulu pengertian pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan dapat Anda temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan arti yang berbeda-beda, sebab setiap definisi disesuaikan dengan muatan yang diatur dalam peraturan yang bersangkutan. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan keduanya, sepanjang penelusuran kami pada **[UU Keprotokolan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d26ce1fc1a78/undangundang-nomor-9-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2010)** secara bersamaan mendefinisikan sebagai berikut. **Pasal 1 angka 7** _**Pejabat Negara** adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang._ **Pasal 1 angka 8** _**Pejabat Pemerintahan** adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah._ Walaupun UU Keprotokolan telah mendefinisikannya, tetapi definisi tersebut tidak menjelaskan batasan arti terhadap penggunaan frasa “pejabat negara” dan “pejabat pemerintahan". Secara teori, bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah menurut **C.F. Strong** dibagi menjadi dua pengertian yaitu **pemerintahan dalam arti luas** dan **pemerintahan dalam arti sempit**. Pemerintahan dalam arti luas berarti secara menyeluruh yang di dalamnya terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut berbeda dengan pemerintahan dalam arti sempit yang terbatas pada kekuasaan eksekutif saja.[\[1\]](#_ftn1) Berdasarkan pengertian pemerintahan tersebut di atas, dapat dipahami apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah? Pejabat negara meliputi pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif. ### **Contoh Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan** Namun, pengertian yang demikian juga masih memunculkan pertanyaan mengenai apakah semua pimpinan atau anggota yang bekerja dalam kekuasaan eksekutif, yudisial, dan legislatif termasuk pejabat negara. Sebab, dilihat dari tugas melaksanakan fungsi administrasi negara, terdapat pejabat pemerintahan di lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Terkait ini, **Bagir Manan** berpendapat pembagian tiga jenis lembaga negara, sebagai berikut.[\[2\]](#_ftn2) 1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, yang biasanya disebut sebagai kelengkapan negara. 2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan juga tidak bertindak atas nama negara. 3. Lembaga negara penunjang yang menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini dikenal dengan _state auxiliary organ/agency/bodies_.[\[3\]](#_ftn3) Dari pendapat Bagir Manan tersebut, pejabat negara merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang merupakan kelengkapan negara beserta pendukungnya. Sementara pejabat pemerintahan merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara. Berdasarkan pendapat dari C.F. Strong dan Bagir Manan, contoh pejabat negara dalam lingkungan eksekutif merupakan pejabat yang secara langsung menjalankan fungsi negara seperti Presiden. Selain itu, dalam lingkungan eksekutif juga terdapat pejabat pemerintahan, yaitu pejabat yang ada pada lembaga negara tetapi hanya menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak atas nama negara. Kemudian, contoh pejabat negara di lembaga legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), serta contoh pejabat negara di lingkungan kekuasaan yudisial adalah hakim. Meskipun berada di lingkungan kekuasaan legislatif atau yudisial, pegawai di DPR, DPD, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintahan karena fungsinya menjalankan administrasi lembaga, mendukung fungsi kedewanan. Meskipun tidak sepenuhnya otoritatif secara konteks, **Pasal 58 [UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023)** memberikan gambaran tentang contoh pejabat negara yaitu: 1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; 3. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; 4. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; 5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim _ad hoc_; 6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; 7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; 9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 12. Gubernur dan wakil gubernur; 13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan 14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami tentang apa bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d26ce1fc1a78/undangundang-nomor-9-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2010) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023) Referensi: 1. Bagir Manan. _Teori dan Politik Konstitusi_. Yogyakarta: FH UII Press, 2004; 2. C.F. Strong. _Modern Political Constitution_. London: Sidgwick & Jackson, 1963; 3. Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. _Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia_. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) C.F. Strong. _Modern Political Constitution_. London: Sidgwick & Jackson, 1963 [\[2\]](#_ftnref2) Bagir Manan. _Teori dan Politik Konstitusi_. Yogyakarta: FH UII Press, 2004 [\[3\]](#_ftnref3) Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. _Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia_. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020, hal.147 Tags ---- [aparatur sipil negara](/tag/aparatur-sipil-negara) [asn](/tag/asn) [pejabat negara](/tag/pejabat-negara) [pejabat pemerintahan](/tag/pejabat-pemerintahan) [pns](/tag/pns)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITHukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Pengaturan Upah Bagi Karyawan yang Masuk di Tengah Bulan31 Jan 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tak Ada Probation untuk Pekerja Kontrak, Ini Hukumnya yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Juni 2022, dan pertama kali dimutakhirkan oleh Haris Satiadi, S.H. pada 31 Agustus 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Masa Percobaan (Probation)Mengenai probation atau masa percobaan sebagaimana Anda sebutkan, perlu Anda ketahui bahwa Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan mengatur:Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.Kemudian Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga menyebutkan:Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.Merujuk pada pasal di atas, menjawab pertanyaan apakah karyawan kontrak ada masa percobaan, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada probation atau masa percobaan untuk karyawan kontrak. Masa percobaan (probation) hanya dapat diterapkan untuk pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau pekerja tetap, dengan ketentuan paling lama 3 bulan.Adapun syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[1]Lebih lanjut, dalam kasus Anda, disampaikan bahwa Anda telah menandatangani kontrak probation selama 6 bulan. Di sini, kami mengasumsikan “kontrak” yang Anda sampaikan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau pekerja kontrak. Sehingga, kami berpendapat hal ini telah melanggar hukum.Sebagaimana telah kami sebutkan di atas, PKWT atau pekerja kontrak tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Jika tetap disyaratkan, masa percobaan kerja menjadi batal demi hukum. Perpanjangan Kontrak KerjaBahwa kontrak atau PKWT esensi utamanya adalah perjanjian antara para pihak, yaitu antara pengusaha dengan pekerja, sehingga secara umum pengaturannya tetap merujuk ketentuan keperdataan. Terkait ini, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, menerangkan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.Suatu pokok persoalan tertentu.Suatu sebab yang tidak terlarang.Sehubungan dengan itu, kontrak atau PKWT harus didasari atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya. Dengan demikian, jika merujuk pada pernyataan atasan Anda yang menyatakan “jika HRD tidak memberi kabar tentang kontrak, artinya kontrak otomatis diperpanjang”, hal ini tidak benar, dan cenderung mengarah ke pemaksaan kehendak, bahkan penipuan.Adapun persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian kerja tidak boleh diberikan dengan paksaan atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan:Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.Dengan demikian, sepanjang Anda belum membaca dan menyetujui kontrak yang baru (perpanjangan), maka tidak ada hubungan hukum lanjutan antara Anda dengan perusahaan. Sebab, hubungan kerja merujuk kontrak sebelumnya sudah habis jangka waktunya. Kemudian, kami tekankan sekali lagi, istilah probation PKWT atau PKWT probation tidaklah ada dalam aturan hukum, pasalnya masa percobaan atau probation hanya boleh diterapkan untuk pekerja tetap (PKWTT). Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan tentang masa percobaan untuk karyawan kontrak sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[1] Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanTagskontrak kerjapkwtpkwttperjanjian kerja

Saya sudah tanda tangan kontrak probation selama 6 bulan dan kontrak tersebut sudah berakhir. Saya sudah follow-up ke HRD, tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Akhirnya, saya melamar di tempat kerja lain dan diterima. Saya follow-up lagi ke HRD bahwa saya tidak akan perpanjang kontrak dan H-3 saya sudah tidak bekerja di kantor tersebut. Tapi, HRD tetap tidak merespon pesan. Saya lalu menghubungi atasan tapi saya disalahkan karena harus one month notice terlebih dahulu, sedangkan posisi saya sendiri tidak jelas karena tidak ada kabar perpanjangan kontrak dari HRD.  Atasan saya bilang dalam UU, jika HRD tidak memberi kabar tentang kontrak, artinya kontrak otomatis diperpanjang. Apa benar? Lalu, apakah karyawan PKWT ada masa percobaan seperti yang saya alami?

Kami asumsikan kontrak probation yang Anda maksud berarti Anda merupakan pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Perlu Anda ketahui, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Jika tetap mensyaratkannya, maka masa percobaan untuk PKWT menjadi batal demi hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Pengaturan Upah Bagi Karyawan yang Masuk di Tengah Bulan31 Jan 2020Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan16 Mei 2024Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji25 Jan 2024Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena Resign13 Jun 2022Pengaturan Upah Bagi Karyawan yang Masuk di Tengah Bulan31 Jan 2020Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-percobaan-karyawan-kontrak-lt62a8cadf0ce0d/

Apakah Karyawan Kontrak Ada Masa Percobaan?

pages/25/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukumnya Jika Karyawan Di-PHK dalam Masa Percobaan ](/klinik/a/hukumnya-jika-karyawan-di-phk-dalam-masa-percobaan-lt5b07956e50b91/)  16 Mei 2024 [ #### Langkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gaji ](/klinik/a/janji-kenaikan-gaji-lt5e2a8fe85c5ca/)  25 Jan 2024 [ #### Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena _Resign_ ](/klinik/a/hukumnya-meminta-karyawan-kembalikan-thr-karena-iresign-i-lt62a6c32e10d83/)  13 Jun 2022 [ #### Hukumnya Meminta Karyawan Kembalikan THR karena _Resign_ ](/klinik/a/hukumnya-meminta-karyawan-kembalikan-thr-karena-iresign-i-lt62a6c32e10d83/)  13 Jun 2022 [ #### Pengaturan Upah Bagi Karyawan yang Masuk di Tengah Bulan ](/klinik/a/pengaturan-upah-bagi-karyawan-yang-masuk-di-tengah-bulan-lt5dbec013186ad/)  31 Jan 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Tak Ada Probation untuk Pekerja Kontrak, Ini Hukumnya_ yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Juni 2022, dan pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Haris Satiadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/haris-satiadi--sh-lt61b87b47b24a1/)** **pada 31 Agustus 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Masa Percobaan (_Probation_)** Mengenai _probation_ atau masa percobaan sebagaimana Anda sebutkan, perlu Anda ketahui bahwa **Pasal 81 angka 14** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) **yang mengubah** **Pasal 58** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) mengatur: 1. **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja**. 2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Kemudian **Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** juga menyebutkan: _Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan._ Merujuk pada pasal di atas, menjawab pertanyaan apakah karyawan kontrak ada masa percobaan, dapat kami sampaikan bahwa **tidak ada _probation_ atau masa percobaan untuk karyawan kontrak**. Masa percobaan (_probation_) hanya dapat diterapkan untuk pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau pekerja tetap, dengan ketentuan paling lama 3 bulan. Adapun syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, dalam kasus Anda, disampaikan bahwa Anda telah menandatangani kontrak _probation_ selama 6 bulan. Di sini, kami mengasumsikan “kontrak” yang Anda sampaikan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau pekerja kontrak. Sehingga, kami berpendapat hal ini telah melanggar hukum. Sebagaimana telah kami sebutkan di atas, PKWT atau pekerja kontrak tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Jika tetap disyaratkan, masa percobaan kerja menjadi batal demi hukum. ### **Perpanjangan Kontrak Kerja** Bahwa kontrak atau PKWT esensi utamanya adalah perjanjian antara para pihak, yaitu antara pengusaha dengan pekerja, sehingga secara umum pengaturannya tetap merujuk ketentuan keperdataan. Terkait ini, ketentuan **Pasal 1320** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata), menerangkan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Sehubungan dengan itu, kontrak atau PKWT harus didasari atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya. Dengan demikian, jika merujuk pada pernyataan atasan Anda yang menyatakan “_jika HRD tidak memberi kabar tentang kontrak, artinya kontrak otomatis diperpanjang_”, hal ini tidak benar, dan cenderung mengarah ke pemaksaan kehendak, bahkan penipuan. Adapun persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian kerja tidak boleh diberikan dengan paksaan atau penipuan sebagaimana dimaksud **Pasal 1321 KUH Perdata** yang menerangkan: _Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan._ Dengan demikian, sepanjang Anda belum membaca dan menyetujui kontrak yang baru (perpanjangan), maka tidak ada hubungan hukum lanjutan antara Anda dengan perusahaan. Sebab, hubungan kerja merujuk kontrak sebelumnya sudah habis jangka waktunya. Kemudian, kami tekankan sekali lagi, istilah _probation_ PKWT atau PKWT _probation_ tidaklah ada dalam aturan hukum, pasalnya masa percobaan atau _probation_ hanya boleh diterapkan untuk pekerja tetap (PKWTT). Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan tentang masa percobaan untuk karyawan kontrak sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 60 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Tags ---- [kontrak kerja](/tag/kontrak-kerja) [pkwt](/tag/pkwt) [pkwtt](/tag/pkwtt) [perjanjian kerja](/tag/perjanjian-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITDapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?19 Apr 2024Perbedaan Peraturan dan Keputusan06 Jan 2023Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 2022Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Keputusan KPU Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara? yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Desember 2012.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Keputusan Tata Usaha NegaraBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Apa yang dimaksud dengan keputusan TUN? Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara (“KTUN”) merujuk Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 adalah sebagai berikut:Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan pun turut memaknai KTUN sebagai berikut:penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;keputusan badan dan/atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);bersifat final dalam arti lebih luas;keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ataukeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keputusan TUN bukan hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat, tetapi juga oleh badan. Badan atau pejabat TUN sendiri adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]Kemudian tindakan hukum tata usaha negara yang disebutkan di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[2]dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan negara;dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara;dilakukan dalam rangka kepentingan umum; danbedasarkan norma dan wewenang pemerintahan.Lebih lanjut, Pasal 2 UU 9/2004 menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN, yaitu:KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;KTUN yang masih memerlukan persetujuan;KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.Apakah Keputusan KPU Termasuk KTUN?Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami khusus untuk keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum bukanlah termasuk KTUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi.Baca juga: Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil PemiluNamun, untuk keputusan KPU selain mengenai hasil pemilihan umum dapat digugat ke PTUN. Apa dasar hukumnya? Hal ini didasarkan pada SEMA 7/2010 yang membedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan pilkada dan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum (hal. 1).Dalam praktik penyelenggaraan pilkada, sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan, misalnya pendaftaran pemilih, pencalonan peserta, masa kampanye, dan sebagainya yang mana telah diterbitkan berbagai keputusan KPU (beschikking) sebagai pejabat TUN (hal. 1).Sehingga, keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan itu memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan keputusan tersebut tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g UU 9/2004 (hal. 1)Oleh karena itu, bisakah keputusan KPU digugat ke PTUN? Bisa, keputusan KPU yang merupakan objek TUN adalah sepanjang bukan mengenai hasil pemilihan umum, dan memenuhi kriteria KTUN.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).REFERENSIDola Riza. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018.[1] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara[2] Dola Riza. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018, hal. 93Tagsptunkeputusankpuktun

Apakah keputusan KPU merupakan objek TUN? Karena sepengetahuan saya bahwa yang menjadi objek TUN itu adalah surat (ketetapan, keputusan) yang dikeluarkan oleh pejabat. Namun, yang kita ketahui bahwa KPU adalah lembaga independen, bukan pejabat negara. Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Patut digarisbawahi keputusan tata usaha negara (“KTUN”) bukan hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat, tetapi juga oleh badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, bisakah keputusan KPU digugat ke PTUN? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?19 Apr 2024Perbedaan Peraturan dan Keputusan06 Jan 2023Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 2022Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?19 Apr 2024Perbedaan Peraturan dan Keputusan06 Jan 2023Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN18 Apr 2022Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-keputusan-kpu-digugat-ke-ptun-lt50da5ecd8526e/

Bisakah Keputusan KPU Digugat ke PTUN?

pages/25/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR? ](/klinik/a/dapatkah-kpu-menjadi-objek-hak-angket-dpr-lt662237e759939/)  19 Apr 2024 [ #### Perbedaan Peraturan dan Keputusan ](/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-lt4f0281130c750/)  06 Jan 2023 [ #### Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN ](/klinik/a/subjek-hukum-yang-dapat-menggugat-ke-ptun-lt57183550b88c2/)  18 Apr 2022 [ #### Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU ](/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu-lt552a59833c9f1/)  12 Mei 2015 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Apakah Keputusan KPU Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara?_ yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/)** **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 28 Desember 2012.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Keputusan Tata Usaha Negara** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Apa yang dimaksud dengan keputusan TUN? Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara (“KTUN”) merujuk **Pasal 1 angka 9 [UU 51/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009)** adalah sebagai berikut: _Keputusan Tata Usaha negara adalah **suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata._ **Pasal 87 [UU Administrasi Pemerintahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014)** pun turut memaknai KTUN sebagai berikut: 1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2. keputusan badan dan/atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); 4. bersifat final dalam arti lebih luas; 5. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keputusan TUN bukan hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat, tetapi juga oleh badan. Badan atau pejabat TUN sendiri adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[1\]](#_ftn1) Kemudian tindakan hukum tata usaha negara yang disebutkan di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan negara; 2. dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3. dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara; 4. dilakukan dalam rangka kepentingan umum; dan 5. bedasarkan norma dan wewenang pemerintahan. Lebih lanjut, **Pasal 2 [UU 9/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18360/nprt/537/undangundang-nomor-9-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2004)** menyebutkan keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN, yaitu: 1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan; 4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** dan **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. ### **Apakah Keputusan KPU Termasuk KTUN?** Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami khusus untuk keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum bukanlah termasuk KTUN, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Baca juga: **[Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sengketa_proses_sengketa_hasil_pemilu)** Namun, untuk keputusan KPU selain mengenai hasil pemilihan umum dapat digugat ke PTUN. Apa dasar hukumnya? Hal ini didasarkan pada **[SEMA 7/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cf4c886601c2/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2010/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_7_2010)** yang membedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan pilkada dan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum (hal. 1). Dalam praktik penyelenggaraan pilkada, sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan, misalnya pendaftaran pemilih, pencalonan peserta, masa kampanye, dan sebagainya yang mana telah diterbitkan berbagai keputusan KPU (_beschikking_) sebagai pejabat TUN (hal. 1). Sehingga, keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan itu memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan keputusan tersebut tidak termasuk yang disebutkan dalam **Pasal 2 huruf g UU 9/2004** (hal. 1) Oleh karena itu, bisakah keputusan KPU digugat ke PTUN? Bisa, keputusan KPU yang merupakan objek TUN adalah sepanjang bukan mengenai hasil pemilihan umum, dan memenuhi kriteria KTUN. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2625/undangundang-nomor-5-tahun-1986/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ptun) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18360/nprt/537/undangundang-nomor-9-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2004) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/undang-undang-nomor-30-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cf4c886601c2/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2010/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_7_2010) REFERENSI --------- Dola Riza. _Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan_, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 8 [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012b9eee9fb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_51_2009) [\[2\]](#_ftnref2) Dola Riza. _Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan_, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018, hal. 93 Tags ---- [ptun](/tag/ptun) [keputusan](/tag/keputusan) [kpu](/tag/kpu) [ktun](/tag/ktun)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Definisi ASN, Pegawai ASN dan PNSSebelum menjawab pertanyaan Anda, mari kita ketahui terlebih dahulu definisi dari Aparatur Sipil Negara (“ASN”), Pegawai ASN, dan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”).Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Lalu, Pegawai ASN menurut Pasal 1 angka 2 UU ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.Kemudian, PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN.Kewajiban dan Larangan bagi PNSPada dasarnya, berdasarkan Pasal 2 PP 94/2021, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Beberapa kewajiban yang harus ditaati PNS adalah:[1]a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan lain-lain.Selengkapnya mengenai kewajiban PNS dalam Anda temukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP 94/2021.Sedangkan larangan bagi PNS diatur dalam Pasal 5 PP 94/2021, di antaranya:a. menyalahgunakan wewenang;b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan lain-lain.Sebagai informasi, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 s.d. Pasal 5 PP 94/2021 dijatuhi hukuman disiplin[2] berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.[3] Ketentuan selengkapnya mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin dapat Anda baca pada BAB III tentang Hukuman Disiplin PP 94/2021.Jika PNS Terlibat Kasus PidanaLantas, bagaimana jika PNS melakukan tindak pidana? Bagaimana hukumnya gaji PNS yang terlibat kasus pidana? Apakah PNS yang ditahan tetap dapat gaji?Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, PP 11/2017 mengatur bahwa PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.[4] Hal serupa juga diatur dalam UU ASN, yaitu Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.[5]Kemudian, PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan dan menjadi tersangka tindak pidana tidak diberikan penghasilan. PNS yang diberhentikan sementara tersebut diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Lalu, uang pemberhentian sementara diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.[7] Adapun pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan.[8]Lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila salah satunya Pegawai ASN dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun.[9]Sedangkan pemberhentian Pegawai ASN dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat adalah jika Pegawai ASN dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.[10]Kesimpulannya, PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS dan tidak diberikan penghasilan, melainkan diberikan uang pemberhentian sementara yang diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara/ sejak PNS ditahan.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil[1] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 94/2021”)[2] Pasal 7 PP 94/2021[3] Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021[4] Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”)[5] Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[6] Pasal 281 ayat (1), (2), dan (3) PP 11/2017[7] Pasal 285 ayat (4) PP 11/2017[8] Pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil[9] Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN[10] Pasal 52 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (3) huruf i UU ASNTagspnsasngajipenghasilanpidana

Beberapa waktu lalu viral video seorang PNS Daerah yang mengaku tidak menerima gaji selama delapan bulan. Menurut berita yang beredar, ia sempat menjalani masa tahanan karena kasus pelanggaran UU ITE. Lantas, bagaimana jika PNS melakukan tindak pidana? Bagaimana hukumnya gaji PNS yang terlibat kasus pidana? Apakah PNS yang dipenjara tetap dapat gaji?

Untuk mendukung proses hukum, PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS dan tidak diberikan penghasilan, melainkan diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa dasar hukumnya?  Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pns-ditahan-karena-jadi-tersangka-bagaimana-aturan-gajinya-lt662b76e545277/

PNS Ditahan karena Jadi Tersangka, Bagaimana Aturan Gajinya?

pages/25/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).** ### **Definisi ASN, Pegawai ASN dan PNS** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, mari kita ketahui terlebih dahulu definisi dari Aparatur Sipil Negara (“ASN”), [Pegawai ASN](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-asn), dan [Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-negeri-sipil) (“PNS”). Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023)**, **[ASN](https://www.hukumonline.com/kamus/a/asn)** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Lalu, **Pegawai ASN** menurut **Pasal 1 angka 2 UU ASN** adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, **PNS** adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU ASN**. ### **Kewajiban dan Larangan bagi PNS** Pada dasarnya, berdasarkan **Pasal 2 [PP 94/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021)**, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Beberapa **kewajiban** yang harus ditaati PNS adalah:[\[1\]](#_ftn1) a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan lain-lain. Selengkapnya mengenai kewajiban PNS dalam Anda temukan dalam **Pasal 3 dan Pasal 4 PP 94/2021**. Sedangkan **larangan** bagi PNS diatur dalam **Pasal 5 PP 94/2021**, di antaranya: a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan lain-lain. Sebagai informasi, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 s.d. Pasal 5 PP 94/2021** dijatuhi hukuman disiplin[\[2\]](#_ftn2) berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.[\[3\]](#_ftn3) Ketentuan selengkapnya mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin dapat Anda baca pada **BAB III tentang Hukuman Disiplin PP 94/2021**. ### **Jika PNS Terlibat Kasus Pidana** Lantas, bagaimana jika PNS melakukan tindak pidana? Bagaimana hukumnya gaji PNS yang terlibat kasus pidana? Apakah PNS yang ditahan tetap dapat gaji? Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, **[PP 11/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017)** mengatur bahwa PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.[\[4\]](#_ftn4) Hal serupa juga diatur dalam UU ASN, yaitu Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.[\[5\]](#_ftn5) Kemudian, PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan dan menjadi tersangka tindak pidana tidak diberikan penghasilan. PNS yang diberhentikan sementara tersebut diberikan **uang pemberhentian sementara** sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[6\]](#_ftn6) Lalu, uang pemberhentian sementara diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.[\[7\]](#_ftn7) Adapun pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan.[\[8\]](#_ftn8) Lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila salah satunya Pegawai ASN dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun.[\[9\]](#_ftn9) Sedangkan pemberhentian Pegawai ASN dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat adalah jika Pegawai ASN dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.[\[10\]](#_ftn10) Kesimpulannya, PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS dan tidak diberikan penghasilan, melainkan diberikan uang pemberhentian sementara yang diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara/ sejak PNS ditahan. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614026bbc3945/peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_94_2021) (“PP 94/2021”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 7 PP 94/2021 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 276 huruf c [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_11_2017) (“PP 11/2017”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 53 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023) (“UU ASN”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 281 ayat (1), (2), dan (3) PP 11/2017 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 285 ayat (4) PP 11/2017 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 280 [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2020/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_17_2020) [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 52 ayat (4) _jo._ Pasal 52 ayat (3) huruf i UU ASN Tags ---- [pns](/tag/pns) [asn](/tag/asn) [gaji](/tag/gaji) [penghasilan](/tag/penghasilan) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITJangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023 Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM06 Okt 2023Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya 11 Sep 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Merek Dagang Sama dengan Nama PT Orang Lain, Bisakah Didaftarkan? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 01 Februari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 20 Maret 2018. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Terlebih dahulu, kami menguraikan definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU MIG yaitu:Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.  Sedangkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[1]Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.[2]Kemudian berdasarkan pertanyaan di atas, kami berasumsi bahwa Anda bermaksud untuk mengajukan merek dalam bentuk kata “coffita”, sementara nama pemohon dalam bentuk badan hukum yaitu PT Coffita, sehingga antara nama badan hukum dan nama merek yang akan dimohonkan persis sama.Perlu kami sampaikan bahwa hal yang penting harus diperhatikan adalah merek barang dan/atau jasa perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa, sehingga selain nama merek selanjutnya dikaitkan dengan kelas barang dan/atau jasa yang akan dimohonkan.  Mengenai syarat dan tata cara permohonan dapat dilihat Pasal 4 UU MIG.Adapun berdasarkan Pasal 20 UU MIG, merek tidak dapat didaftar jika:bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan, barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;tidak memiliki daya pembeda;merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/ataumengandung bentuk yang bersifat fungsional.Sementara Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atauIndikasi geografis terdaftar.Selain itu, permohonan ditolak jika merek tersebut:[3]merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; ataumerupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar.Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat, yang paling mendekati adalah perihal Pasal 20 huruf b dan f, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG.  Namun apabila mencermati lebih lanjut, permohonan merek kata “coffita” yang sama dengan badan hukum pemohon (PT Coffita) secara normatif tetap dapat diberikan perlindungan asalkan nama PT tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar.Namun, untuk memastikan agar permohonan merek diterima, kami menyarankan agar selain kata sebaiknya menambahkan lukisan atau gambar.  Selain itu, PT Coffita perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa yang memang sesuai dengan aktivitas usaha dari perusahaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”)[2] Pasal 1 angka 3 UU MIG[3] Pasal 21 ayat (2) UU MIGTagsperseroan terbatasmerekkekayaan intelektual

Boleh tidak jika nama merek suatu produk mirip dengan nama PT? Misalnya PT Coffita dan merek kopi 'Coffita'. Apakah merek kopi tersebut berhak mendapat perlindungan hak merek?

Perlu Anda ketahui terdapat alasan-alasan mengapa merek ditolak atau tidak dapat didaftarkan menurut UU MIG. Lantas, apakah nama merek yang punya kesamaan dengan nama badan hukum (PT) jadi alasan permohonan merek ditolak atau tidak dapat diterima?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023 Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM06 Okt 2023Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya 11 Sep 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 2023Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya20 Des 2023 Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM06 Okt 2023Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya 11 Sep 2023Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?10 Apr 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/nama-merek-mirip-nama-pt--bisakah-didaftarkan-lt5106b12f5f181/

Nama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan?

pages/25/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya ](/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99/)  20 Des 2023 [ #### Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM ](/klinik/a/pentingnya-mendaftarkan-merek-dagang-bagi-ukm-lt52e3be162b031/)  06 Okt 2023 [ #### Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya ](/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/)  11 Sep 2023 [ #### Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali? ](/klinik/a/tampilan-merek-berubah--perlukah-didaftarkan-kembali-lt4f8d40ca94dcd/)  10 Apr 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Merek Dagang Sama dengan Nama PT Orang Lain, Bisakah Didaftarkan?_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 01 Februari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 20 Maret 2018.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Terlebih dahulu, kami menguraikan definisi merek berdasarkan **Pasal 1 angka 1** **[UU MIG](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016)** yaitu: _Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa._  Sedangkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[\[1\]](#_ftn1) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian berdasarkan pertanyaan di atas, kami berasumsi bahwa Anda bermaksud untuk mengajukan merek dalam bentuk kata “coffita”, sementara nama pemohon dalam bentuk badan hukum yaitu PT Coffita, sehingga antara nama badan hukum dan nama merek yang akan dimohonkan persis sama. Perlu kami sampaikan bahwa hal yang penting harus diperhatikan adalah merek barang dan/atau jasa perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa, sehingga selain nama merek selanjutnya dikaitkan dengan kelas barang dan/atau jasa yang akan dimohonkan.  Mengenai syarat dan tata cara permohonan dapat dilihat **Pasal 4 UU MIG**. Adapun berdasarkan **Pasal 20 UU MIG**, merek tidak dapat didaftar jika: 1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 2. **sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;** 3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan, barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 5. tidak memiliki daya pembeda; 6. **merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;** dan/atau 7. mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Sementara **Pasal 21 ayat (1) UU MIG** menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 1. **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis**; 2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 3. Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 4. Indikasi geografis terdaftar. Selain itu, permohonan ditolak jika merek tersebut:[\[3\]](#_ftn3) 1. **merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak**; 2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 4. permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar. Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat, yang paling mendekati adalah perihal **Pasal 20 huruf b dan f, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG**.  Namun apabila mencermati lebih lanjut, permohonan merek kata “coffita” yang sama dengan badan hukum pemohon (PT Coffita) secara normatif tetap dapat diberikan perlindungan asalkan nama PT tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar. Namun, untuk memastikan agar permohonan merek diterima, kami menyarankan agar selain kata sebaiknya menambahkan lukisan atau gambar.  Selain itu, PT Coffita perlu menegaskan kelas barang dan/atau jasa yang memang sesuai dengan aktivitas usaha dari perusahaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2016) (“UU MIG”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 3 UU MIG [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 21 ayat (2) UU MIG Tags ---- [perseroan terbatas](/tag/perseroan-terbatas) [merek](/tag/merek) [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITBerikut Ini Perbedaan Advokat dan Pengacara26 Okt 2023Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Bisakah Terdakwa Mewakili Dirinya Sendiri sebagai Advokat?23 Des 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bagaimana Mengurus Perceraian Tanpa Advokat? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 10 Februari 2011, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Senin, 11 Januari 2021, dan kedua kalinya pada 24 Februari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Mengurus Perceraian Tanpa PengacaraBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pada dasarnya, Anda dapat mengurus sendiri proses perceraian tanpa pengacara atau advokat. Namun, biasanya para pihak yang hendak bercerai merasa perlu didampingi pengacara atau advokat karena awam soal hukum. Tidak hanya itu, banyak pihak yang belum mengetahui prosedur persidangan terutama dalam hal pembuatan berkas-berkas persidangan, seperti surat gugatan dan lain sebagainya.Di sisi lain, peran advokat sebenarnya tidak hanya untuk mewakili para pihak saat beracara di pengadilan. Advokat juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala kesepakatan yang ingin dicapai, seperti tunjangan hidup, hak asuh anak dan hal-hal penting lainnya. Biaya PerceraianPada dasarnya, tidak ada standar baku mengenai biaya perceraian. Jika proses perceraian dilakukan tanpa pengacara, biaya perceraian tanpa pengacara yang perlu dikeluarkan hanyalah biaya panjar perkara saja. Namun, penting untuk diketahui bahwa biaya panjar perkara untuk perceraian ini berbeda-beda, bergantung pada pengadilan tempat Anda akan mengajukan perceraian.  Kemudian, jika Anda memutuskan menggunakan jasa pengacara atau advokat, biaya pengacara perceraian yang harus dikeluarkan bergantung pada kesepakatan antara Anda dengan pengacara atau advokat. Umumnya, advokat menawarkan jasa hukum dengan dua macam skema pembayaran yaitu secara lump sum (pembayaran tunai) atau hourly-basis (dihitung per-jam). Dalam hal ini, dapat ditentukan skema mana yang cocok dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Kemudian, menjawab pertanyaan Anda tentang berapa biaya yang cerai tanpa pengacara, mengacu pada artikel Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan, kisaran biaya cerai tanpa pengacara adalah sebesar Rp1,19 juta di Pengadilan Agama dan sebesar Rp1,28 juta di Pengadilan Negeri. Pengajuan PerceraianDalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.Pada umumnya, proses perceraian akan memakan waktu maksimal 6 bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri (“PN”) maupun di Pengadilan Agama (“PA”). Prosedur Perceraian di PNBerikut ini adalah prosedur perceraian di PN:Penggugat mengajukan gugatan ke PN dengan ketentuan:Gugatan diajukan ke PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat;Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak;Jika perdamaian tidak berhasil, hakim akan melakukan pemeriksaan gugatan dalam sidang tertutup;Setelah pemeriksaan perkara berakhir, hakim membacakan putusan perceraian dalam sidang terbuka;Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Prosedur Perceraian di PAUntuk perceraian yang diajukan ke PA, terdapat perbedaan prosedur antara pengajuan gugatan cerai oleh istri dan permohonan ikrar talak oleh suami.Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya ke PA (Cerai Gugat) dengan ketentuan:Gugatan diajukan ke PA di daerah hukum yang meliputi tempat kediaman istri selaku penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami);Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat.Suami dapat mengajukan permohonan sidang untuk menyaksikan ikrar talak (Cerai Talak) dengan ketentuan:Permohonan diajukan ke PA tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada PA yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat adalah:Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus datang secara pribadi. Namun, jika salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir secara pribadi, ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, penggugat wajib hadir di siding perdamaian tersebut secara pribadi.Bila kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka permohonan ikrar talak dikabulkan atau perceraian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum;Pada Cerai Talak, hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Terhadap penetapan tersebut dan terhadap putusan perceraian pada Cerai Gugat dilakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat; danPanitera memberikan akta cerai kepada kedua pihak.Demikian jawaban dari kami perihal cara mengurus perceraian tanpa pengacara atau advokat sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanTagsacara peradilancerai gugatcerai talakkeluarga dan perkawinanperdata

Saya WNI keturunan Cina, umur saya 27, mau bertanya. Bagaimana caranya mengurus perceraian tanpa pengacara? Apakah kita bisa mengurus sendiri perceraian tanpa pengacara? Berapa biaya gugat cerai tanpa pengacara ini?

Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan. Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut? Berapa biayanya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Berikut Ini Perbedaan Advokat dan Pengacara26 Okt 2023Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Bisakah Terdakwa Mewakili Dirinya Sendiri sebagai Advokat?23 Des 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 2022Berikut Ini Perbedaan Advokat dan Pengacara26 Okt 2023Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya20 Jul 2023Bisakah Terdakwa Mewakili Dirinya Sendiri sebagai Advokat?23 Des 2022Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?14 Feb 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-dan-biaya-mengurus-perceraian-tanpa-pengacara-cl5021/

Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara

pages/26/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Berikut Ini Perbedaan Advokat dan Pengacara ](/klinik/a/perbedaan-advokat-dan-pengacara-cl2793/)  26 Okt 2023 [ #### Gaji Pengacara dan Acuan Hukum dalam Menentukan Nominalnya ](/klinik/a/gaji-pengacara-dan-acuan-hukum-dalam-menentukan-nominalnya-lt5ce66718518de/)  20 Jul 2023 [ #### Bisakah Terdakwa Mewakili Dirinya Sendiri sebagai Advokat? ](/klinik/a/bisakah-terdakwa-mewakili-dirinya-sendiri-sebagai-advokat-cl4905/)  23 Des 2022 [ #### Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara? ](/klinik/a/haruskah-kreditur-pkpu-pakai-jasa-pengacara-lt5fd20bad29180/)  14 Feb 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Bagaimana Mengurus Perceraian Tanpa Advokat?_ yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh) dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 10 Februari 2011, yang pertama kali dimutakhirkan oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Senin, 11 Januari 2021, dan kedua kalinya pada 24 Februari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Pada dasarnya, Anda dapat mengurus sendiri proses perceraian tanpa pengacara atau advokat. Namun, biasanya para pihak yang hendak bercerai merasa perlu didampingi pengacara atau advokat karena awam soal hukum. Tidak hanya itu, banyak pihak yang belum mengetahui prosedur persidangan terutama dalam hal pembuatan berkas-berkas persidangan, seperti surat gugatan dan lain sebagainya. Di sisi lain, peran advokat sebenarnya tidak hanya untuk mewakili para pihak saat beracara di pengadilan. Advokat juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala kesepakatan yang ingin dicapai, seperti tunjangan hidup, hak asuh anak dan hal-hal penting lainnya. ### **Biaya Perceraian** Pada dasarnya, tidak ada standar baku mengenai biaya perceraian. Jika proses perceraian dilakukan tanpa pengacara, biaya perceraian tanpa pengacara yang perlu dikeluarkan hanyalah biaya panjar perkara saja. Namun, penting untuk diketahui bahwa biaya panjar perkara untuk perceraian ini berbeda-beda, bergantung pada pengadilan tempat Anda akan mengajukan perceraian.  Kemudian, jika Anda memutuskan menggunakan jasa pengacara atau advokat, biaya pengacara perceraian yang harus dikeluarkan bergantung pada kesepakatan antara Anda dengan pengacara atau advokat. Umumnya, advokat menawarkan jasa hukum dengan dua macam skema pembayaran yaitu secara _lump sum_ (pembayaran tunai) atau _hourly-basis_ (dihitung per-jam). Dalam hal ini, dapat ditentukan skema mana yang cocok dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Kemudian, menjawab pertanyaan Anda tentang berapa biaya yang cerai tanpa pengacara, mengacu pada artikel **[Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri yang Perlu Dikeluarkan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/biaya-gugat-cerai-dari-pihak-istri-yang-perlu-dikeluarkan-lt4bd48a9773006/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=gugat_cerai_istri)**_,_ kisaran biaya cerai tanpa pengacara adalah sebesar Rp1,19 juta di Pengadilan Agama dan sebesar Rp1,28 juta di Pengadilan Negeri. ### **Pengajuan Perceraian** Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya, proses perceraian akan memakan waktu maksimal 6 bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri (“PN”) maupun di Pengadilan Agama (“PA”). ### **Prosedur Perceraian di PN** Berikut ini adalah prosedur perceraian di PN: 1. Penggugat mengajukan gugatan ke PN dengan ketentuan: 1. Gugatan diajukan ke PN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; 2. Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat; 2. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; 3. Jika perdamaian tidak berhasil, hakim akan melakukan pemeriksaan gugatan dalam sidang tertutup; 4. Setelah pemeriksaan perkara berakhir, hakim membacakan putusan perceraian dalam sidang terbuka; 5. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. ### **Prosedur Perceraian di PA** Untuk perceraian yang diajukan ke PA, terdapat perbedaan prosedur antara pengajuan gugatan cerai oleh istri dan permohonan ikrar talak oleh suami. 1. Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya ke PA (Cerai Gugat) dengan ketentuan: 1. Gugatan diajukan ke PA di daerah hukum yang meliputi tempat kediaman istri selaku penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat; 2. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami); 3. Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. 2. Suami dapat mengajukan permohonan sidang untuk menyaksikan ikrar talak (Cerai Talak) dengan ketentuan: 1. Permohonan diajukan ke PA tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon; 2. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon; 3. Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada PA yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat.  Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat adalah: 1. Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus datang secara pribadi. Namun, jika salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir secara pribadi, ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, penggugat wajib hadir di siding perdamaian tersebut secara pribadi. 2. Bila kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka permohonan ikrar talak dikabulkan atau perceraian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum; 3. Pada Cerai Talak, hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Terhadap penetapan tersebut dan terhadap putusan perceraian pada Cerai Gugat dilakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat; dan 4. Panitera memberikan akta cerai kepada kedua pihak. Demikian jawaban dari kami perihal cara mengurus perceraian tanpa pengacara atau advokat sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) Tags ---- [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [cerai gugat](/tag/cerai-gugat) [cerai talak](/tag/cerai-talak) [keluarga dan perkawinan](/tag/keluarga-dan-perkawinan) [perdata](/tag/perdata)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Pengusaha Menahan Gaji Karyawan yang Resign yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 16 Agustus 2017 dan dimutakhirkan pertama kali pada 5 April 2021.KLINIK TERKAITApakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign19 Mar 2024Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Hukumnya Dipaksa Sepakati Non-Competition Clause Saat Resign06 Des 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Ketentuan Pengunduran Diri Menurut Undang-UndangPekerja yang mengundurkan diri (resign) atas kemauannya sendiri dan memenuhi syarat merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun syarat pengunduran diri yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah:Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.Tidak terikat dalam ikatan dinas.Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.Lebih lanjut, Pasal 50 PP 35/2021 mengatur bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat berhak atas:Uang penggantian hak (“UPH”).Uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).Dengan demikian, apabila seorang pekerja mengundurkan diri, maka ia memang harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, mengingat hanya pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syaratlah yang berhak atas UPH dan uang pisah.Namun, dalam praktiknya, ketentuan pengunduran diri dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, dengan catatan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Sanksi Bila Resign Tidak Sesuai Prosedur Dikutip dari artikel Resign Tanpa One Month Notice, Ini Hukumnya? tidak ada sanksi hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan resign tanpa one month notice atau dalam hal ini adalah resign yang tidak sesuai prosedur. Untuk itu, Anda harus melihat apakah ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Jika ada, maka Anda harus mematuhi ketentuan perjanjian kerja, PP, atau PKB mengenai hal itu.Selanjutnya, dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa akibat dari pengunduran diri yang tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perjanjian kerja adalah uang jaminan hangus.Dengan demikian, berdasarkan ketentuan perjanjian kerja tersebut, jika Anda mengundurkan diri tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB, maka konsekuensinya adalah uang jaminan Anda hangus.Patut diperhatikan, meskipun uang jaminan hangus, bukan berarti perusahaan berhak menahan gaji Anda. Pasalnya, keduanya adalah hal yang berbeda.Jika Pengusaha Menahan Gaji Pekerja yang ResignTerkait gaji yang ditahan, kami sampaikan bahwa dalam PP Pengupahan diatur ketentuan bahwa upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang bersangkutan pada waktu yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kerja, PP, atau PKB.[1]Selanjutnya, Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, yaitu:[2]mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dansesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.Perlu digarisbawahi, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja.[3]Langkah Hukum yang Dapat DiambilJika Anda ingin memperkarakan persoalan gaji Anda yang ditahan oleh perusahaan, Anda dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam UU PPHI.Selengkapnya mengenai gaji ditahan lapor ke mana, Anda dapat menyimak pembahasan mengenai proses penyelesaian perselisihan hak dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Demikian jawaban dari kami terkait gaji ditahan saat resign sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan KerjaPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[1] Pasal 53 ayat (1) dan (3) serta Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[2] Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan[3] Pasal 61 ayat (2) PP PengupahanTagsupahkaryawan resignperselisihan hubungan industrialmengundurkan diri

Saya ingin menanyakan apakah diperbolehkan perusahaan menahan gaji karyawan dikarenakan staf tersebut resign tidak sesuai prosedur? Saat ini, kasus saya adalah satu bulan gaji ditahan perusahaan karena resign. Saya menjadi bingung karena seingat saya, saat pertama kali saya interview dan menandatangani perjanjian kerja, di perjanjian tersebut tidak ada soal penahanan gaji, yang ada hanya uang jaminan hangus bila resign tanpa pamit atau tidak sesuai prosedur. Soal gaji ditahan ini, ke manakah saya harus melapor? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Pekerja yang mengundurkan diri (resign) harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri maksimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Dalam praktiknya, ketentuan pengunduran diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau perjanjian kerja yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja). Berdasarkan keterangan Anda, dalam perjanjian kerja telah diatur jelas bahwa konsekuensi bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak sesuai prosedur hanyalah uang jaminan yang hangus, bukan penahanan gaji. Lalu, jika pengusaha menahan gaji pekerja yang bersangkutan, apa konsekuensi hukumnya dan langkah apa yang dapat diambil oleh pekerja? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign19 Mar 2024Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Hukumnya Dipaksa Sepakati Non-Competition Clause Saat Resign06 Des 2023Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign19 Mar 2024Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan04 Jan 2024Hukumnya Dipaksa Sepakati Non-Competition Clause Saat Resign06 Des 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-ditahan-karena-resign-lt5982c35d4fd38/

Gaji Ditahan karena Resign, Bagaimana Hukumnya?

pages/26/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Hukumnya Jika Pengusaha Menahan Gaji Karyawan yang Resign_ yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 16 Agustus 2017 dan dimutakhirkan pertama kali pada 5 April 2021.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-yang-resign-berhak-mendapatkan-thr-lt51dd09c59209b/)  28 Mar 2024 [ #### Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Bagi Pekerja yang Resign ](/klinik/a/uang-penggantian-hak-dan-uang-pisah-bagi-pekerja-yang-resign-lt5b2b1f01d478e/)  19 Mar 2024 [ #### Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan ](/klinik/a/hukumnya-dipaksa-resign-dari-perusahaan-lt4fb5f2ed4434c/)  04 Jan 2024 [ #### Hukumnya Dipaksa Sepakati _Non-Competition Clause_ Saat _Resign_ ](/klinik/a/hukumnya-dipaksa-sepakati-inon-competition-clause-i-saat-iresign-i-lt5327f77c4c646/)  06 Des 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Ketentuan Pengunduran Diri Menurut Undang-Undang** Pekerja yang mengundurkan diri (_resign_) atas kemauannya sendiri dan memenuhi syarat merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 45** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang memuat baru **Pasal 154A ayat (1) huruf i** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun syarat pengunduran diri yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah: 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas. 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Lebih lanjut, **Pasal 50** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) mengatur bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat berhak atas: 1. Uang penggantian hak (“UPH”). 2. Uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”). Dengan demikian, apabila seorang pekerja mengundurkan diri, maka ia memang harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, mengingat hanya pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syaratlah yang berhak atas UPH dan uang pisah. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pengunduran diri dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, dengan catatan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ### **Sanksi Bila _Resign_ Tidak Sesuai Prosedur** Dikutip dari artikel **[Resign Tanpa One Month Notice, Ini Hukumnya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/resign-tanpa-one-month-notice-lt578bbcfdb7b8e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=resign_tanpa_one_month_notice)** tidak ada sanksi hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan _resign_ tanpa _one month notice_ atau dalam hal ini adalah _resign_ yang tidak sesuai prosedur. Untuk itu, Anda harus melihat apakah ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Jika ada, maka Anda harus mematuhi ketentuan perjanjian kerja, PP, atau PKB mengenai hal itu. Selanjutnya, dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa akibat dari pengunduran diri yang tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perjanjian kerja adalah uang jaminan hangus. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan perjanjian kerja tersebut, jika Anda mengundurkan diri tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB, maka konsekuensinya adalah uang jaminan Anda hangus. Patut diperhatikan, meskipun uang jaminan hangus, bukan berarti perusahaan berhak menahan gaji Anda. Pasalnya, keduanya adalah hal yang berbeda. **Jika Pengusaha Menahan Gaji Pekerja yang _Resign_** Terkait gaji yang ditahan, kami sampaikan bahwa dalam [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) diatur ketentuan bahwa upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang bersangkutan pada waktu yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kerja, PP, atau PKB.[\[1\]](#_ftn1) Selanjutnya, **Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan** menegaskan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan; 2. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan 3. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Perlu digarisbawahi, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja.[\[3\]](#_ftn3) **Langkah Hukum yang Dapat Diambil** Jika Anda ingin memperkarakan persoalan gaji Anda yang ditahan oleh perusahaan, Anda dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam [**UU PPHI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004). Selengkapnya mengenai gaji ditahan lapor ke mana, Anda dapat menyimak pembahasan mengenai proses penyelesaian perselisihan hak dalam artikel **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)**. Demikian jawaban dari kami terkait gaji ditahan saat _resign_ sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 53 ayat (1) dan (3) serta Pasal 55 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 61 ayat (2) PP Pengupahan Tags ---- [upah](/tag/upah) [karyawan resign](/tag/karyawan-resign) [perselisihan hubungan industrial](/tag/perselisihan-hubungan-industrial) [mengundurkan diri](/tag/mengundurkan-diri)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITRagam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK05 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK19 Okt 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Dissenting Opinion yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Mei 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Arti Dissenting OpinionApa yang dimaksud dengan dissenting opinion? Menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian dissenting opinion adalah:An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion.Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas.Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Hangga Prajatama dalam jurnal berjudul Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia, dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan (hal. 43).Adapun menurut Pontang Moerad yang dikutip jurnal yang sama, dissenting opinion adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (hal. 43).Dalam arti lain, dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Adapun, dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan.[1]Baca juga: Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim AgungJadi menjawab pertanyaan Anda, dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan.Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) dissenting opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK. Adanya dissenting opinion ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK.[2]Begitu pula di peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (“MA”), dissenting opinion tidak memengaruhi putusan pengadilan. Hal ini karena putusan diambil berdasarkan musyawarah, dan jika tidak mencapai mufakat bulat, maka pendapat yang berbeda dimuat dalam putusan.[3] Dengan kata lain, putusan ditentukan oleh suara mayoritas/terbanyak.[4]Sebagai informasi, selain dissenting opinion, terdapat jenis lain dari pendapat berbeda hakim, yaitu concurring opinion atau disebut juga concurent opinion atau consenting opinion.[5] Lantas, apa perbedaan antara concurring opinion dan dissenting opinion? Concurring opinion adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi perbedaan amar putusan, hanya berbeda pada pertimbangan hukum yang mendasari putusan, namun amar putusannya tetap sama. Sedangkan dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan.[6] Dasar Hukum Dissenting OpinionDissenting opinion diatur dimana? Dissenting opinion diatur di dalam Pasal 14 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Kemudian, mengenai dissenting opinion dalam pemeriksaan tingkat kasasi di MA, diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) UU 5/2004 sebagai berikut:Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Adapun, dasar hukum dissenting opinion dalam putusan MK diatur di dalam Pasal 45 ayat (6) dan (10) UU MK yang menyatakan bahwa jika musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Adapun, jika putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Contoh Putusan Dissenting OpinionSebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan PN Bulukumba No. 150/ Pid.B/2013/PN.BLK. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai perbuatan berlanjut”. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan (hal. 32).Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang masih mempunyai hubungan dengan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut bukan merupakan pengulangan atau pelanggaran asas ne bis in idem (hal. 28).Dalam putusan tersebut, Hakim Anggota II Bambang Supriyono, S.H. melakukan dissenting opinion dengan menyatakan bahwa penuntutan dan pemeriksaan pidana atas terdakwa gugur demi hukum karena nebis in idem, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak (hal. 29 – 30).Pertimbangan hakim anggota II dalam dissenting opinion­ yakni terkait dengan penafsiran asas nebis in idem yang berbeda dengan mayoritas hakim lainnya (hal. 29).Adapun contoh dissenting opinion dalam putusan MK dapat dijumpai dalam putusan sengketa hasil pilpres 2024 yaitu Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam putusan ini, mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (hal. 1010).Baca juga: Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil PemiluNamun, terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat (hal. 1011). Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan mengambil contoh dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.Dalam dissenting opinion-nya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan pertimbangan bahwa MK memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, MK tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata (hal. 1016).Hakim Konstitusi Saldi Isra pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum (hal. 1023).Perihal penyaluran bansos tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara, Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas bansos menyampaikan keterangan bahwa ia tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, selama periode kampanye diperoleh fakta bahwa sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat (hal. 1022).Adapun, dalil pemohon tentang keterlibatan atau ketidaknetralan aparat atau penyelenggara negara, terutama penjabat (Pj) kepala daerah sehingga tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas, beralasan menurut hukum (hal. 1025).Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki dissenting opinion dalam hal putusan yaitu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah (hal. 1025). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 150/ Pid.B/2013/PN.BLK;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.REFERENSIBlacks’s Law Dictionary 9th Edition;Hangga Prajatama. Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014;Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.[1] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58[2] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58[3] Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4] Hangga Prajatama. Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 46[5] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58[6] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58Tagsdissenting opinionacara peradilanistilah hukummahkamah konstitusi

Apa yang dimaksud dengan dissenting opinion? Lalu apa dasar hukum dan contoh putusan dissenting opinion?

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Lalu, apa dasar hukum dissenting opinion dan apa saja contoh putusannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK05 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK19 Okt 2023Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK05 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK19 Okt 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/

Apa itu Dissenting Opinion?

pages/26/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/)  28 Mar 2024 [ #### Ketentuan _Parliamentary Threshold_ Setelah Putusan MK ](/klinik/a/ketentuan-iparliamentary-threshold-i-setelah-putusan-mk-lt65d8827563d2e/)  05 Mar 2024 [ #### Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK ](/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/)  23 Feb 2024 [ #### Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK ](/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/)  19 Okt 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Dissenting Opinion yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Mei 2018.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Arti _Dissenting Opinion_** Apa yang dimaksud dengan _dissenting opinion_? Menurut **Black Law Dictionary 9th Edition** pengertian _dissenting opinion_ adalah: _An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion._ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas. Menurut **Bagir Manan** yang dikutip oleh **Hangga Prajatama** dalam jurnal berjudul _Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia, dissenting opinion_ adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan (hal. 43). Adapun menurut **Pontang Moerad** yang dikutip jurnal yang sama, _dissenting opinion_ adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (hal. 43). Dalam arti lain, _dissenting opinion_ adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Adapun, _dissenting opinion_ sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan.[\[1\]](#_ftn1) Baca juga: **[_Dissenting Opinion_ di Mata Mantan Hakim Agung](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dissenting_opinion)** Jadi menjawab pertanyaan Anda, _dissenting opinion_ adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) _dissenting_ opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK. Adanya _dissenting opinion_ ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK.[\[2\]](#_ftn2) Begitu pula di peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (“MA”), _dissenting opinion_ tidak memengaruhi putusan pengadilan. Hal ini karena putusan diambil berdasarkan musyawarah, dan jika tidak mencapai mufakat bulat, maka pendapat yang berbeda dimuat dalam putusan.[\[3\]](#_ftn3) Dengan kata lain, putusan ditentukan oleh suara mayoritas/terbanyak.[\[4\]](#_ftn4) Sebagai informasi, selain _dissenting opinion,_ terdapat jenis lain dari pendapat berbeda hakim, yaitu _concurring opinion_ atau disebut juga _concurent opinion_ atau _consenting opinion._[\[5\]](#_ftn5) Lantas, apa perbedaan antara _concurring opinion_ dan _dissenting opinion_? _Concurring opinion_ adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi perbedaan amar putusan, hanya berbeda pada pertimbangan hukum yang mendasari putusan, namun amar putusannya tetap sama. Sedangkan _dissenting opinion_ adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan.[\[6\]](#_ftn6) ### **Dasar Hukum _Dissenting Opinion_** _Dissenting opinion_ diatur dimana? _D_issenting opinion__ diatur di dalam **Pasal 14 [UU Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman)** yang menyatakan bahwa: 1. _Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia._ 2. _Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan._ 3. _**Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan**__**.**_ Kemudian, mengenai _dissenting opinion_ dalam pemeriksaan tingkat kasasi di MA, diatur di dalam **Pasal 30 ayat (2) dan (3) [UU 5/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004)** sebagai berikut: 1. _Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan._ 2. _**Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan**__._ Adapun, dasar hukum _dissenting opinion_ dalam putusan MK diatur di dalam **Pasal 45 ayat (6) dan (10) [UU MK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/undangundang-nomor-24-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003)** yang menyatakan bahwa jika musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Adapun, jika putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. ### **Contoh** _**Putusan**_ _**Dissenting Opinion**_ Sebagai contoh dapat kita lihat dalam **[Putusan PN Bulukumba No. 150/ Pid.B/2013/PN.BLK](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/17b63b61024f6442e86cb17050af37b2)**. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai perbuatan berlanjut”. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan (hal. 32). Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang masih mempunyai hubungan dengan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut bukan merupakan pengulangan atau pelanggaran asas _ne bis in idem (hal. 28)_. Dalam putusan tersebut, Hakim Anggota II Bambang Supriyono, S.H. melakukan _dissenting opinion_ dengan menyatakan bahwa penuntutan dan pemeriksaan pidana atas terdakwa gugur demi hukum karena _nebis in idem,_ memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak (hal. 29 – 30). Pertimbangan hakim anggota II dalam _dissenting opinion­_ yakni terkait dengan penafsiran asas _nebis in idem_ yang berbeda dengan mayoritas hakim lainnya (hal. 29). Adapun contoh _dissenting opinion_ dalam putusan MK dapat dijumpai dalam putusan sengketa hasil pilpres 2024 yaitu [**Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024**](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf). Dalam putusan ini, mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (hal. 1010). Baca juga: [**Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ragam_putusan_PHPU) Namun, terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (_dissenting opinion_) yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat (hal. 1011). Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan mengambil contoh _dissenting opinion_ yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam _dissenting opinion-_nya_,_ Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan pertimbangan bahwa MK memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, MK tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata (hal. 1016). Hakim Konstitusi Saldi Isra pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum (hal. 1023). Perihal penyaluran bansos tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara, Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas bansos menyampaikan keterangan bahwa ia tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, selama periode kampanye diperoleh fakta bahwa sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat (hal. 1022). Adapun, dalil pemohon tentang keterlibatan atau ketidaknetralan aparat atau penyelenggara negara, terutama penjabat (Pj) kepala daerah sehingga tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas, beralasan menurut hukum (hal. 1025). Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki _dissenting opinion_ dalam hal putusan yaitu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah (hal. 1025). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3781/nprt/2/undangundang-nomor-14-tahun-1985?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_14_1985) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17917?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_2004) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28864?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2009) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/undangundang-nomor-24-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 150/ Pid.B/2013/PN.BLK](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/17b63b61024f6442e86cb17050af37b2); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf). REFERENSI --------- 1. Blacks’s Law Dictionary 9th Edition; 2. Hangga Prajatama. _Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia._ Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014; 3. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi._ Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi._ Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58 [\[2\]](#_ftnref2) Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi._ Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 14 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman) [\[4\]](#_ftnref4) Hangga Prajatama. _Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia._ Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 46 [\[5\]](#_ftnref5) Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi._ Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58 [\[6\]](#_ftnref6) Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. _Hukum Acara Mahkamah Konstitusi._ Cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hal. 58 Tags ---- [dissenting opinion](/tag/dissenting-opinion) [acara peradilan](/tag/acara-peradilan) [istilah hukum](/tag/istilah-hukum) [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITBisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Agustus 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Haris Satiadi, S.H. dari Haris Satiadi & Partners pada 3 April 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Alasan PerceraianPada dasarnya, Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Suami melanggar taklik-talak;Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam PP 9/1975 maupun KHI, aturan hukum tidak mengkategorikan pisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) sebagai alasan perceraian.Baca juga: Pembuktian Zina sebagai Alasan PerceraianPisah Ranjang = Cerai?Adapun istilah pisah meja dan tempat tidur atau scheiding van tafel en bed[1] sebenarnya merujuk pada Pasal 233 s.d. Pasal 249 KUH Perdata. Namun, aturan mengenai pisah ranjang yang diatur menurut KUH Perdata, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 66 UU Perkawinan.Walaupun istilah pisah meja dan tempat tidur sudah dinyatakan tidak berlaku, namun dalam praktik persidangan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, istilah pisah ranjang digunakan oleh hakim sebagai indikator kondisi rumah tangga. Hal ini nampak dalam SEMA 4/2014 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut.Berdasarkan Lampiran SEMA 4/2014 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama nomor 4, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (hal. 15-16):Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Kekerasan dalam Rumah Tangga/”KDRT”, main judi, dll).Kemudian sebagai informasi, ketentuan dalam SEMA 4/2014 tersebut disempurnakan dengan SEMA 3/2018 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama nomor 4 sehingga berbunyi:Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.Sehingga menjawab pertanyaan Anda, pisah meja dan tempat tidur/ scheiding van tafel en bed antara suami dan istri yang telah terjadi selama 1 tahun atau lebih bukanlah alasan perceraian. Namun, pisah ranjang dapat dijadikan indikator bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage). Apabila Anda pada akhirnya memang ingin mengakhiri perkawinan, kami menyarankan agar Anda terlebih dahulu harus menentukan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam PP 9/1975 maupun KHI.Baca juga: Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHIBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.Referensi:Butje Tampi. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013. [1] Butje Tampi. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013, hal. 80Tagskhikompilasi hukum islamperceraianuu perkawinan

Bagaimana jika seorang suami istri pisah ranjang selama lebih dari satu tahun? Apakah pisah ranjang bisa dinyatakan sah cerai menurut undang-undang?

Istilah pisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) sebenarnya merujuk pada KUH Perdata. Namun, aturan mengenai pisah ranjang yang diatur menurut KUH Perdata, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 66 UU Perkawinan. Lalu, benarkah jika pisah ranjang sudah dianggap sah bercerai? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? 10 Mei 2024Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai 23 Feb 2023Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama20 Feb 2023Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah16 Feb 2023Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-dengan-alasan-sudah-pisah-ranjang-lt51de432a96b65/

Bisakah Bercerai dengan Alasan Sudah Pisah Ranjang?

pages/26/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Gugat Cerai karena Suami Tidak Memberikan Nafkah? ](/klinik/a/bisakah-gugat-cerai-karena-suami-tidak-memberikan-nafkah-lt5f699cfa9d99d/)  10 Mei 2024 [ #### Hukumnya Jika Mertua atau Orang Tua Menyuruh Cerai ](/klinik/a/hukumnya-jika-mertua-atau-orang-tua-menyuruh-cerai-lt502b5c0bd8c14/)  23 Feb 2023 [ #### Hak Asuh Anak Jika Cerai karena Pindah Agama ](/klinik/a/cerai-karena-pindah-agama-lt553a3f8e7d51d/)  20 Feb 2023 [ #### Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah ](/klinik/a/cerai-tanpa-buku-nikah-lt5d0c41eb3bc40/)  16 Feb 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Agustus 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Haris Satiadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/haris-satiadi--sh-lt61b87b47b24a1/) dari [Haris Satiadi & Partners](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/haris-satiadi-partners-lt61b879c7a8d61/) pada 3 April 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Alasan Perceraian** Pada dasarnya, **Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) _jo._ Pasal 116 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7. Suami melanggar taklik-talak; 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam PP 9/1975 maupun KHI, aturan hukum tidak mengkategorikan pisah meja dan tempat tidur (_scheiding van tafel en bed_) sebagai alasan perceraian. Baca juga: **[Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pembuktian_zina_cerai)** ### **Pisah Ranjang = Cerai?** Adapun istilah **pisah meja dan tempat tidur** atau _**scheiding van tafel en bed**_[\[1\]](#_ftn1) sebenarnya merujuk pada **Pasal 233 s.d. Pasal 249 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Namun, aturan mengenai pisah ranjang yang diatur menurut KUH Perdata, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan **Pasal 66 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)**. Walaupun istilah pisah meja dan tempat tidur sudah dinyatakan tidak berlaku, namun dalam praktik persidangan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, istilah pisah ranjang digunakan oleh hakim sebagai indikator kondisi rumah tangga. Hal ini nampak dalam [S**EMA 4/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt535f86411160f/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_4_2014) yang selengkapnya mengatur sebagai berikut. Berdasarkan **Lampiran SEMA 4/2014** dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama nomor 4, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (_broken marriage_) dengan indikator antara lain (hal. 15-16): 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. **Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;** 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Kekerasan dalam Rumah Tangga/”KDRT”, main judi, dll). Kemudian sebagai informasi, ketentuan dalam SEMA 4/2014 tersebut disempurnakan dengan **[SEMA 3/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_3_2018)** yang menyempurnakan Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama nomor 4 sehingga berbunyi: * _Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti._ Sehingga menjawab pertanyaan Anda, pisah meja dan tempat tidur/ _scheiding van tafel en bed_ antara suami dan istri yang telah terjadi selama 1 tahun atau lebih bukanlah alasan perceraian. Namun, pisah ranjang dapat dijadikan indikator bahwa rumah tangga sudah pecah (_broken marriage_). Apabila Anda pada akhirnya memang ingin mengakhiri perkawinan, kami menyarankan agar Anda terlebih dahulu harus menentukan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam PP 9/1975 maupun KHI. Baca juga: **[Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=alasan_perceraian_uu_perkawinan_khi)** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975); 4. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI); 5. [Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt535f86411160f/surat-edaran-ketua-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sema_4_2014); 6. [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/nprt/647/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SEMA_3_2018). Referensi: Butje Tampi. _Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana_. Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Butje Tampi. _Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana_. Lex Crimen, Vol. 2, No. 3, 2013, hal. 80 Tags ---- [khi](/tag/khi) [kompilasi hukum islam](/tag/kompilasi-hukum-islam) [perceraian](/tag/perceraian) [uu perkawinan](/tag/uu-perkawinan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Delik Penghinaan Terhadap Agama yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Maret 2011, dan dimutakhirkan oleh Donny P. Manullang, S.H. pada 20 November 2023.KLINIK TERKAITPasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Hukum Menyebarluaskan Lagu yang Bermuatan Penghinaan26 Feb 2019Penghinaan Terhadap Mantan Narapidana02 Mar 2015Pembuktian Penghinaan Lewat Facebook, Perlukah Keterangan Ahli?09 Apr 2013Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Agama yang Diakui di IndonesiaBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Penghinaan, yang juga biasa disebut dengan penodaan atau penistaan terhadap agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia.Penodaan agama juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan (blasphemy atau godslastering) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.[1]Sebagai contoh, berikut adalah beberapa perbuatan yang termasuk penistaan agama:[2]Penistaan agama secara verbal, misalnya mengolok-olok, menyindir, menuduh, mengejek, menghina, dan candaan yang tidak pantas terhadap agama tertentu.Penistaan agama secara non-verbal, yaitu penistaaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang-terangan, memasukan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya. Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan body language atau bahasa tubuh yang bertujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu.Adapun, agama yang diakui berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Penpres 1/1965 atau lazim disebut dengan UU 1/PNPS/1965 sebagaimana dikuatkan dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confucius).Namun demikian, lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 bahwa tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama lain tersebut mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Delik Penistaan Agama dalam UU 1/PNPS/1965Menjawab pertanyaan Anda mengenai menghina agama kena pasal berapa? Perlu diketahui bahwa aturan penghinaan atau penistaan agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 yang berbunyi sebagai berikut:Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri.[3]Jika pelanggaran Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi/aliran kepercayaan tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri.[4]Namun, apabila telah dilakukan tindakan oleh 3 menteri atau oleh presiden, organisasi/aliran kepercayaan masih terus melanggar ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.[5]Delik Penistaan Agama dalam KUHPSelanjutnya dari ketentuan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, lahirlah penambahan pasal pada Pasal 156a KUHP yang berbunyi:Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.Hingga saat ini, penghinaan terhadap agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 156a KUHP di atas. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur pasal-pasal yang masih berkaitan tentang delik terhadap kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 503 KUHP.Sementara itu, dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[6] yaitu tahun 2026, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku penistaan agama, salah satunya diatur dalam Pasal 304 UU 1/2023 sebagaimana berikut:Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.Sebagai informasi, pidana denda paling banyak kategori III adalah maksimal Rp50 juta.[7]Selain itu delik-delik yang berhubungan dengan kehidupan beragama juga diatur dalam Pasal 302, Pasal 303, dan Pasal 305 UU 1/2023.Delik Penistaan Agama dalam UU ITE 2024Selain dalam KUHP, delik penghinaan terhadap agama juga diatur dalam UU 1/2024 sebagai perubahan kedua UU ITE. Berdasarkan pertanyaan Anda, kami kurang memiliki informasi mengenai bagaimana bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta maupun influencer TikTok tersebut. Namun, kami asumsikan perbuatannya berkaitan dengan menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik.Pada dasarnya, perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.Kemudian, orang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024.Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dapat Anda baca pada artikel Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA.Lebih lanjut, perlu diperhatikan dalam Lampiran SKB UU ITE yang menerangkan perihal Pasal 28 ayat (2) UU ITEsebelum diubah dengan Pasal 28 ayat (2)UU 1/2024, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan (hal. 17 – 19).Adapun penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA (hal. 19).Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan AgamaKeputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.REFERENSIMuhammad Hatta (et.al). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. Al’ Adl: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Vol. 13, No. 2, 2021;Yaya Mulya Mantri. Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. 3, 2022.[1] Muhammad Hatta (et.al). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. Al’ Adl: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Vol. 13, No. 2, 2021, hal. 354[2] Yaya Mulya Mantri. Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. 3, 2022, hal. 125[3] Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”)[4] Pasal 2 ayat (2) UU 1/PNPS/1965[5] Pasal 3 UU 1/PNPS/1965[6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[7] Pasal 79 ayat (1) huruf 3 UU 1/2023Tagspidanaagamapenghinaan

Belakangan ini viral seorang pendeta kembali dipolisikan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan ketika khotbah melalui video. Viralnya video khotbah tersebut membuat pendeta kembali menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya. Selain itu di Indonesia, ada juga kasus TikToker yang jadi tersangka penistaan agama. Konten penistaan agama tersebut juga diunggah TikToker dalam akun media sosialnya.   Mohon dijelaskan apa hukum orang yang menghina agama? Delik-delik apa saja yang berkaitan dengan penghinaan atau penistaan agama dan di mana pasal-pasalnya? Terima kasih.

Penghinaan, yang juga biasa disebut dengan penodaan atau penistaan terhadap agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Adapun delik penghinaan atau penistaan agama diatur sedemikian rupa di dalam UU 1/PNPS/1965, KUHP, UU 1/2023, dan UU 1/2024. Bagaimana bunyi pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.   Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Hukum Menyebarluaskan Lagu yang Bermuatan Penghinaan26 Feb 2019Penghinaan Terhadap Mantan Narapidana02 Mar 2015Pembuktian Penghinaan Lewat Facebook, Perlukah Keterangan Ahli?09 Apr 2013Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia21 Feb 2024Hukum Menyebarluaskan Lagu yang Bermuatan Penghinaan26 Feb 2019Penghinaan Terhadap Mantan Narapidana02 Mar 2015Pembuktian Penghinaan Lewat Facebook, Perlukah Keterangan Ahli?09 Apr 2013Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-delik-penistaan-agama-cl4464/

Perbuatan yang Termasuk Delik Penistaan Agama

pages/26/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Delik Penghinaan Terhadap Agama_ yang dibuat oleh [Ali Salmande, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ali-salmande--sh-lt4b710bde88c68), dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Maret 2011, dan dimutakhirkan oleh [Donny P. Manullang, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/donny-p-manullang--sh-lt625d65248f0a0/) pada 20 November 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Pasal-Pasal Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia ](/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/)  21 Feb 2024 [ #### Hukum Menyebarluaskan Lagu yang Bermuatan Penghinaan ](/klinik/a/hukum-menyebarluaskan-lagu-yang-bermuatan-penghinaan-lt52a70bdbbd01b/)  26 Feb 2019 [ #### Penghinaan Terhadap Mantan Narapidana ](/klinik/a/penghinaan-terhadap-mantan-narapidana-lt54e6ba1714e00/)  02 Mar 2015 [ #### Pembuktian Penghinaan Lewat Facebook, Perlukah Keterangan Ahli? ](/klinik/a/pembuktian-penghinaan-lewat-facebook--perlukah-keterangan-ahli-lt512daa708351f/)  09 Apr 2013 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Agama yang Diakui di Indonesia** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Penghinaan**, yang juga biasa disebut dengan **penodaan** atau **penistaan terhadap agama** adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan (_blasphemy_ atau _godslastering_) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.[\[1\]](#_ftn1) Sebagai contoh, berikut adalah beberapa perbuatan yang termasuk penistaan agama:[\[2\]](#_ftn2) 1. **Penistaan agama secara verbal**, misalnya mengolok-olok, menyindir, menuduh, mengejek, menghina, dan candaan yang tidak pantas terhadap agama tertentu. 2. **Penistaan agama secara non-verbal**, yaitu penistaaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang-terangan, memasukan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya. Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan _body language_ atau bahasa tubuh yang bertujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu. Adapun, agama yang diakui berdasarkan **Penjelasan Pasal 1** [**Penpres 1/1965**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/26390/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PNPS_1_1965) atau lazim disebut dengan **UU 1/PNPS/1965** sebagaimana dikuatkan dalam [**Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bac807a2c267?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_140_2009) yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (_Confucius_). Namun demikian, lebih lanjut dijelaskan dalam **Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965** bahwa tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama lain tersebut mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh **Pasal 29 ayat 2 [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. ### **Delik Penistaan Agama dalam UU 1/PNPS/1965** Menjawab pertanyaan Anda mengenai menghina agama kena pasal berapa? Perlu diketahui bahwa aturan penghinaan atau penistaan agama di Indonesia masih mengacu pada **Pasal 1 UU 1/PNPS/1965** yang berbunyi sebagai berikut: _Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu._ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri.[\[3\]](#_ftn3) Jika pelanggaran Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi/aliran kepercayaan tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri.[\[4\]](#_ftn4) Namun, apabila telah dilakukan tindakan oleh 3 menteri atau oleh presiden, organisasi/aliran kepercayaan masih terus melanggar ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.[\[5\]](#_ftn5) ### **Delik Penistaan Agama dalam KUHP** Selanjutnya dari ketentuan **Pasal 4 UU 1/PNPS/1965**, lahirlah penambahan pasal pada **Pasal 156a** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) yang berbunyi: _Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:_ 1. _yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;_ 2. _dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa._ Hingga saat ini, penghinaan terhadap agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 156a KUHP di atas. Tidak hanya itu, **KUHP** juga mengatur pasal-pasal yang masih berkaitan tentang delik terhadap kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam **Pasal 175**, **Pasal 176**, **Pasal 177**, dan **Pasal 503 KUHP**. Sementara itu, dalam [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[6\]](#_ftn6) yaitu tahun 2026, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku penistaan agama, salah satunya diatur dalam **Pasal 304 UU 1/2023** sebagaimana berikut: _Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III._ Sebagai informasi, pidana denda paling banyak kategori III adalah maksimal Rp50 juta.[\[7\]](#_ftn7) Selain itu delik-delik yang berhubungan dengan kehidupan beragama juga diatur dalam **Pasal 302**, **Pasal 303**, dan **Pasal 305 UU 1/2023**. ### **Delik Penistaan Agama dalam UU ITE 2024** Selain dalam KUHP, delik penghinaan terhadap agama juga diatur dalam **[UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** sebagai perubahan kedua [**UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite). Berdasarkan pertanyaan Anda, kami kurang memiliki informasi mengenai bagaimana bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta maupun _influencer_ TikTok tersebut. Namun, kami asumsikan perbuatannya berkaitan dengan menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik. Pada dasarnya, perbuatan tersebut dilarang dalam **Pasal 28 ayat (2)** UU 1/2024 yang berbunyi sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik._ Kemudian, orang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024**. Penjelasan selengkapnya mengenai Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dapat Anda baca pada artikel **[Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_28_ayat_2_uu_1_2024_sara)**. Lebih lanjut, perlu diperhatikan dalam **Lampiran** [**SKB UU ITE**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) yang menerangkan perihal **Pasal 28 ayat (2) UU ITE**sebelum diubah dengan Pasal 28 ayat (2)UU 1/2024, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan (hal. 17 – 19). Adapun penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan SARA (hal. 19). Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/26390/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PNPS_1_1965) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60d3fe3554116/keputusan-bersama-menteri-komunikasi-dan-informatika--jaksa-agung--dan-kapolri-nomor-229--154--kb-2-vi-2021-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_uu_ite) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bac807a2c267?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_140_2009). REFERENSI --------- 1. Muhammad Hatta _(et.al)._ _Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya._ Al’ Adl: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Vol. 13, No. 2, 2021; 2. Yaya Mulya Mantri. _Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia._ Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. 3, 2022. [\[1\]](#_ftnref1) Muhammad Hatta _(et.al)._ _Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya._ Al’ Adl: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Vol. 13, No. 2, 2021, hal. 354 [\[2\]](#_ftnref2) Yaya Mulya Mantri. _Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia._ Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. 3, 2022, hal. 125 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 2 ayat (1) [Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/26390/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PNPS_1_1965) (“UU 1/PNPS/1965”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 2 ayat (2) UU 1/PNPS/1965 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf 3 UU 1/2023 Tags ---- [pidana](/tag/pidana) [agama](/tag/agama) [penghinaan](/tag/penghinaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBelum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Bolehkah Pekerja Outsourcing Di-PHK Tanpa Kesalahan?15 Des 2023Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Mem-PHK Karyawan yang Tidak Mempunyai Ijazah? yang dibuat pertama kali oleh Dimas Hotomo, S.H. pada 6 Desember 2018.  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Alasan PHK yang DilarangPada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) dengan alasan karyawan:berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus;berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;menikah;hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan karyawan lainnya di dalam satu perusahaan;mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dandalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.Apabila PHK dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan alasan yang dilarang tersebut di atas, maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan.[1] Jika Di-PHK karena Tidak Memiliki IjazahMenyambung pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan apabila PHK dilaksanakan dengan alasan seorang karyawan tidak memiliki ijazah, hal tersebut tidak termasuk alasan dilarangnya PHK. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa  perusahaan boleh melakukan PHK atas dasar karyawan tidak memiliki ijazah.Namun demikian, Anda menyatakan pada saat karyawan mulai memasuki masa kerjanya, pengusaha tidak mempermasalahkan ijazah tersebut yang dapat diartikan bahwa secara tidak langsung pengusaha telah sepakat atas kualifikasi tersebut (dibuktikan dengan telah berlangsung hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kontrak atau perjanjian kerja menjadi sebuah dasar hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha.[2] Terkait hal ini, Elly Erawati dan Herlien Boediono dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 68) menjelaskan bahwa sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Ada beberapa teori mengenai terbentuknya sepakat yang melahirkan perjanjian. Salah satunya teorinya adalah teori pernyataan, di mana kekuatan mengikat perjanjian dikaitkan pada fakta bahwa pihak yang bersangkutan telah memilih melakukan tindakan tertentu dan tindakan tersebut mengarah atau memunculkan keterikatan. Tindakan menjadi dasar keterikatan karena “kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu sebagaimana terejawantahkan dalam pernyataan”.Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak mempermasalahkan kepemilikan ijazah sedari awal teman Anda bekerja dan ‘membiarkan’ hubungan kerja terjadi (yang kami asumsikan tertuang juga di perjanjian kerja), hal ini dapat diartikan bahwa pengusaha sudah berkehendak untuk mengikatkan diri dengan karyawan dalam sebuah hubungan kerja.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dasar pembuatan kontrak atau perjanjian kerja merujuk pada Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dibuat atas dasar:kesepakatan kedua belah pihak;kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;adanya pekerjaan yang diperjanjikan; danpekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penting untuk diperhatikan apakah unsur-unsur ini telah dipenuhi pada saat Anda membuat perjanjian. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian kerja tersebut adalah sah menurut hukum. Adapun syarat dari perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan termasuk perjanjian kerja berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan apabila persetujuan telah dibuat maka tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa perjanjian kerja pun menurut Pasal 55 UU Ketenagakerjaan, tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.Jadi, kami berpendapat pengusaha tidak diperbolehkan secara hukum mem-PHK teman Anda hanya karena ia tidak mempunyai ijazah, padahal sedari awal bekerja sudah disepakati bersama melalui perjanjian kerja mengenai kualifikasi tidak adanya ijazah. Atas hal ini, dapat timbul perselisihan PHK yang mekanisme penyelesaiannya dapat Anda baca dalam 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karyawan Kontrak Di-PHK Dapatkah Pesangon?Selanjutnya, kami akan menjawab mengenai pertanyaan Anda terkait apakah masa kerja 4 tahun sebagai karyawan kontrak dapat diangkat sebagai karyawan tetap?  Namun, sebelumnya perlu dipahami bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021 menegaskan bahwa  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dapat diadakan untuk paling lama 5 tahun. Apabila jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[3] Menyambung pernyataan Anda, dengan masa kerja teman Anda 4 tahun dan diasumsikan tidak ada perpanjangan PKWT sebelumnya, maka status teman Anda dapat dikatakan masih sebagai karyawan kontrak (PKWT) saat di-PHK.Selanjutnya, mengingat status teman Anda pada saat di-PHK sebagai PKWT (karyawan kontrak) maka teman Anda tidak berhak atas pesangon. Meskipun demikian, karena perusahaan melakukan PHK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya PKWT, perusahaan wajib membayar uang ganti rugi sebesar gaji teman Anda sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja serta uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan.[4] Baca juga: Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja REFERENSIElly Erawati dan Herlien Budiono. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta: PT Gramedia, 2010.[1] Pasal 81 angka 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 50 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[4] Pasal 62 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 17 PP 35/2021Tagspesangonganti rugipkwtijazah

Teman saya sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun dengan status sebagai karyawan kontrak dan terkena PHK. Sisa kontraknya masih ada 2 bulan lagi. Alasan teman saya di-PHK karena ia tidak memiliki ijazah, tapi pada saat dulu teman saya masuk kerja di perusahaan tersebut tidak mempermasalahkan dia tidak punya ijazah. Pertayaan saya adalah: Bolehkah perusahaan mempermasalahkan ijazah sedangkan pada saat masuk kerja ijazah tersebut tidak dipermasalahkan? Kalau dilihat dari masa kerja teman saya, bisakah diangkat menjadi karyawan tetap? Berhakkah teman saya mendapatkan uang pesangon?

Perlu diketahui bahwa dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) karena tidak memiliki ijazah tidak termasuk alasan dilarangnya PHK. Namun menurut hemat kami, pengusaha tidak seharusnya mem-PHK teman Anda karena alasan tidak mempunyai ijazah yang sebelumnya sudah disepakati bersama melalui perjanjian kerja. Lantas, apakah seorang karyawan kontrak yang sudah bekerja selama 4 tahun akan mendapatkan pesangon setelah di-PHK?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Bolehkah Pekerja Outsourcing Di-PHK Tanpa Kesalahan?15 Des 2023Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji?13 Mar 2024Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Bolehkah Pekerja Outsourcing Di-PHK Tanpa Kesalahan?15 Des 2023Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?01 Des 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-karyawan-di-phk-karena-tidak-mempunyai-ijazah-lt50fcd33b6bc71/

Bolehkah Karyawan Di-PHK karena Tidak Mempunyai Ijazah?

pages/26/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Belum Diputus Pesangon, Apakah Pekerja yang Meninggal Tetap Digaji? ](/klinik/a/belum-diputus-pesangon--apakah-pekerja-yang-meninggal-tetap-digaji-lt557e8c899d149/)  13 Mar 2024 [ #### Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target? ](/klinik/a/di-phk-karena-gagal-penuhi-target-lt5e1a86312905c/)  10 Jan 2024 [ #### Bolehkah Pekerja _Outsourcing_ Di-PHK Tanpa Kesalahan? ](/klinik/a/bolehkah-pekerja-outsourcing-di-phk-tanpa-kesalahan-lt5c6cab3ea3d70/)  15 Des 2023 [ #### Apakah Karyawan Kontrak _Resign_ Dapat Pesangon? ](/klinik/a/apakah-karyawan-kontrak-resign-dapat-pesangon-cl4519/)  01 Des 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **Bolehkah _Mem-PHK Karyawan yang Tidak Mempunyai Ijazah?_** **yang dibuat pertama kali oleh [Dimas Hotomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)** **pada 6 Desember 2018.**  Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Alasan PHK yang Dilarang** Pada dasarnya berdasarkan ketentuan **Pasal 81 angka 43** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** **yang mengubah Pasal 153 ayat (1) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** menegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) dengan alasan karyawan: 1. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus; 2. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 4. menikah; 5. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; 6. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan karyawan lainnya di dalam satu perusahaan; 7. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 8. mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 9. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan 10. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Apabila PHK dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan alasan yang dilarang tersebut di atas, maka PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan.[\[1\]](#_ftn1) ### **Jika Di-PHK karena Tidak Memiliki Ijazah** Menyambung pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan apabila PHK dilaksanakan dengan alasan seorang karyawan tidak memiliki ijazah, hal tersebut tidak termasuk alasan dilarangnya PHK. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa  perusahaan boleh melakukan PHK atas dasar karyawan tidak memiliki ijazah. Namun demikian, Anda menyatakan pada saat karyawan mulai memasuki masa kerjanya, pengusaha tidak mempermasalahkan ijazah tersebut yang dapat diartikan bahwa secara tidak langsung pengusaha telah sepakat atas kualifikasi tersebut (dibuktikan dengan telah berlangsung hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kontrak atau perjanjian kerja menjadi sebuah dasar hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha.[\[2\]](#_ftn2) Terkait hal ini, **Elly Erawati dan Herlien Boediono** dalam bukunya _Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian_ (hal. 68) menjelaskan bahwa sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Ada beberapa teori mengenai terbentuknya sepakat yang melahirkan perjanjian. Salah satunya teorinya adalah **teori pernyataan**, di mana kekuatan mengikat perjanjian dikaitkan pada fakta bahwa pihak yang bersangkutan telah memilih melakukan tindakan tertentu dan tindakan tersebut mengarah atau memunculkan keterikatan. Tindakan menjadi dasar keterikatan karena “kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu sebagaimana terejawantahkan dalam pernyataan”. Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak mempermasalahkan kepemilikan ijazah sedari awal teman Anda bekerja dan ‘membiarkan’ hubungan kerja terjadi (yang kami asumsikan tertuang juga di perjanjian kerja), hal ini dapat diartikan bahwa pengusaha sudah berkehendak untuk mengikatkan diri dengan karyawan dalam sebuah hubungan kerja. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dasar pembuatan kontrak atau perjanjian kerja merujuk pada **Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** dibuat atas dasar: 1. kesepakatan kedua belah pihak; 2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk diperhatikan apakah unsur-unsur ini telah dipenuhi pada saat Anda membuat perjanjian. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian kerja tersebut adalah sah menurut hukum. Adapun syarat dari perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan syarat sah perjanjian yang terdapat pada **Pasal 1320** **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Selain itu, berdasarkan **Pasal 1338 KUH Perdata** ditegaskan bahwa semua persetujuan termasuk perjanjian kerja berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan apabila persetujuan telah dibuat maka tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa perjanjian kerja pun menurut **Pasal 55 UU Ketenagakerjaan**, tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi, kami berpendapat pengusaha tidak diperbolehkan secara hukum mem-PHK teman Anda hanya karena ia tidak mempunyai ijazah, padahal sedari awal bekerja sudah disepakati bersama melalui perjanjian kerja mengenai kualifikasi tidak adanya ijazah. Atas hal ini, dapat timbul perselisihan PHK yang mekanisme penyelesaiannya dapat Anda baca dalam **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)**. ### **Karyawan Kontrak Di-PHK Dapatkah Pesangon?** Selanjutnya, kami akan menjawab mengenai pertanyaan Anda terkait apakah masa kerja 4 tahun sebagai karyawan kontrak dapat diangkat sebagai karyawan tetap?  Namun, sebelumnya perlu dipahami bahwa menurut **Pasal 8 ayat (1) [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** menegaskan bahwa  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dapat diadakan untuk paling lama 5 tahun. Apabila jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[\[3\]](#_ftn3) Menyambung pernyataan Anda, dengan masa kerja teman Anda 4 tahun dan diasumsikan tidak ada perpanjangan PKWT sebelumnya, maka status teman Anda dapat dikatakan masih sebagai karyawan kontrak (PKWT) saat di-PHK. Selanjutnya, mengingat status teman Anda pada saat di-PHK sebagai PKWT (karyawan kontrak) maka teman Anda tidak berhak atas pesangon. Meskipun demikian, karena perusahaan melakukan PHK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya PKWT, perusahaan wajib membayar uang ganti rugi sebesar gaji teman Anda sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja serta uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan.[\[4\]](#_ftn4) Baca juga: **[Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-yang-di-phk-di-tengah-masa-kontrak-cl5660/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=phk_kontrak)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) REFERENSI --------- Elly Erawati dan Herlien Budiono. _Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian._ Jakarta: PT Gramedia, 2010. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 43 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 50 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 62 UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 17 PP 35/2021 Tags ---- [pesangon](/tag/pesangon) [ganti rugi](/tag/ganti-rugi) [pkwt](/tag/pkwt) [ijazah](/tag/ijazah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kemana Menggugat jika ‘Celaka’ karena Jalan Rusak? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 21 Desember 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 26 April 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Penyelenggaraan JalanKLINIK TERKAITCara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan21 Jun 2023Hukuman Percobaan bagi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas18 Nov 2019Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas?17 Okt 2019Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas02 Sep 2019Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jalan dan pihak yang terkait di dalamnya. Menurut Pasal 1 angka 5 PP 34/2006:Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.Sementara, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, Pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.[1] Dapat dipahami bahwa penyelenggara jalan melaksanakan fungsi dari penyelenggaraan jalan.Lalu apakah definisi dari jalan? Pasal 1 angka 12 UU LLAJ menjelaskan:Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[2] Selanjutnya gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”).[3]LLAJ berdasarkan Pasal 3 UU LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; danterwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi, di antaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:[4]urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ. Wewenang Penyelenggaraan JalanPerlu dipahami bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada:[5]Pemerintah pusat, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, meliputi jalan secara umum dan jalan nasional.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.[6]Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.[7]Diperinci lagi bahwa pemerintah dalam wewenangnya untuk penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[8]Adapun yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“PUPR”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Perpres 27/2020. Sanksi Pidana Jika Terjadi Kecelakaan karena Jalan RusakTerkait dengan jalan rusak tanggung jawab siapa? Terdapat 2 hal yang harus dilakukan penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ, yakni:Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;Penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak, jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ, apabila penyelenggara jalan yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12 juta.Jika karena kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[9] Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.[10]Sedangkan bagi penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta.[11]Sanksi pidana di atas merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara jalan yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atas kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan yang rusak. Menggugat Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu LintasSebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki jalan atau memberikan tanda terhadap jalan rusak apabila belum dapat dilakukan perbaikan jalan. Jika tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut, menurut pandangan kami, pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (“PMH”).Adapun dasar hukum mengenai PMH dapat ditemukan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Kemudian, perlu diperhatikan pula di mana kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak itu terjadi. Jalan umum pada dasarnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[12] Pada setiap kategori jalan tersebut wajib diberikan identitas setiap ruas jalan seperti kode, marka, dan angka.[13]Adapun terkait dengan wewenang pemerintah pada setiap kategori jalan adalah sebagai berikut.Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional;[14]Pemerintah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi;[15]Pemerintah kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa;[16]Pemerintah kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota;[17]Pemerintah desa berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa.[18]Dengan demikian, menjawab pertanyaan ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Ini tergantung pada kategori jalan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menggugat jalan rusak dengan PMH, maka ditujukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan.Baca juga: Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang JalanUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang JalanPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPeraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (“PP 34/2006”)[2] Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)[3] Pasal 1 angka 1 dan 2 UU LLAJ[4] Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU LLAJ[5] Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP 34/2006[6] Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 14 PP 34/2006[7] Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 34/2006[8] Pasal 57 ayat (4) dan (5) PP 34/2006[9] Pasal 273 ayat (2) UU LLAJ[10] Pasal 273 ayat (3) UU LLAJ[11] Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ[12] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (“UU 2/2022”)[13] Pasal 9 ayat (5) UU 2/2022 dan penjelasannya[14] Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 2/2022[15] Pasal 15 ayat (1) UU 2/2022[16] Pasal 16 ayat (1) UU 2/2022[17] Pasal 16 ayat (2) UU 2/2022[18] Pasal 16A ayat (1) UU 2/2022Tagsjalanlalu lintaspemerintah daerahperbuatan melawan hukum

Apakah ada hukumnya untuk jalan yang rusak dan jika kita jatuh, apakah kita bisa menuntut ke dinas terkait? Jalan rusak tanggung jawab siapa? Ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak?

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan atau memberikan tanda jika ada jalan rusak apabila belum dapat dilakukan perbaikan jalan. Berdasarkan ketentuan UU LLAJ terdapat ancaman pidana bagi setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu, ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan21 Jun 2023Hukuman Percobaan bagi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas18 Nov 2019Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas?17 Okt 2019Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas02 Sep 2019Cara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan21 Jun 2023Hukuman Percobaan bagi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas18 Nov 2019Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas?17 Okt 2019Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas02 Sep 2019Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/

Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?

pages/26/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Kemana Menggugat jika ‘Celaka’ karena Jalan Rusak?_ yang dibuat oleh** **[Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992)** **dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 21 Desember 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh** **[Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/)** **pada 26 April 2023**. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Penyelenggaraan Jalan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Klaim Jasa Raharja dan Buat Laporan Kecelakaan ](/klinik/a/cara-klaim-jasa-raharja-dan-buat-laporan-kecelakaan-lt5f8d6c9f67a57/)  21 Jun 2023 [ #### Hukuman Percobaan bagi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas ](/klinik/a/hukuman-percobaan-bagi-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-lt5d998c94f06e7/)  18 Nov 2019 [ #### Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas? ](/klinik/a/apakah-kepolisian-berhak-menerima-ganti-rugi-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-lt5d9ea7d2146c4/)  17 Okt 2019 [ #### Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas ](/klinik/a/tanggung-jawab-polantas-jika-terjadi-kecelakaan-lalu-lintas-lt5d229c5de35f6/)  02 Sep 2019 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jalan dan pihak yang terkait di dalamnya. Menurut **Pasal 1 angka 5** [**PP 34/2006**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25773/nprt/821/pp-no-34-tahun-2006-jalann?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2006): _Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan._ Sementara, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, Pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.[\[1\]](#_ftn1) Dapat dipahami bahwa penyelenggara jalan melaksanakan fungsi dari penyelenggaraan jalan. Lalu apakah definisi dari jalan? **Pasal 1 angka 12** [**UU LLAJ**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) menjelaskan: J_alan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel._ Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[\[2\]](#_ftn2) Selanjutnya gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”).[\[3\]](#_ftn3) LLAJ berdasarkan **Pasal 3 UU LLAJ** diselenggarakan dengan tujuan: 1. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi, di antaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:[\[4\]](#_ftn4) 1. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; 2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ. ### **Wewenang Penyelenggaraan Jalan** Perlu dipahami bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada:[\[5\]](#_ftn5) 1. Pemerintah pusat, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945), meliputi jalan secara umum dan jalan nasional. 2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.[\[6\]](#_ftn6) Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.[\[7\]](#_ftn7) Diperinci lagi bahwa pemerintah dalam wewenangnya untuk penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[\[8\]](#_ftn8) Adapun yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“PUPR”) sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 5 huruf a [Perpres 27/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44e98d7e35b?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_27_2020)**. ### **Sanksi Pidana Jika Terjadi Kecelakaan karena Jalan Rusak** Terkait dengan jalan rusak tanggung jawab siapa? Terdapat 2 hal yang harus dilakukan penyelenggara jalan berdasarkan **Pasal 24** **UU LLAJ**, yakni: 1. Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; 2. Penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak, jika belum dapat dilakukan perbaikan jalan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa menurut **Pasal 273 ayat (1)** **UU LLAJ**, apabila penyelenggara jalan yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12 juta. Jika karena kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[\[9\]](#_ftn9) Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.[\[10\]](#_ftn10) Sedangkan bagi penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta.[\[11\]](#_ftn11) Sanksi pidana di atas merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara jalan yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atas kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan yang rusak. ### **Menggugat Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki jalan atau memberikan tanda terhadap jalan rusak apabila belum dapat dilakukan perbaikan jalan. Jika tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut, menurut pandangan kami, pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (“PMH”). Adapun dasar hukum mengenai PMH dapat ditemukan di dalam **Pasal 1365** [**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) yang berbunyi: _Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut._ Kemudian, perlu diperhatikan pula di mana kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak itu terjadi. Jalan umum pada dasarnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[\[12\]](#_ftn12) Pada setiap kategori jalan tersebut wajib diberikan identitas setiap ruas jalan seperti kode, marka, dan angka.[\[13\]](#_ftn13) Adapun terkait dengan wewenang pemerintah pada setiap kategori jalan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional;[\[14\]](#_ftn14) 2. Pemerintah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi;[\[15\]](#_ftn15) 3. Pemerintah kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa;[\[16\]](#_ftn16) 4. Pemerintah kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota;[\[17\]](#_ftn17) 5. Pemerintah desa berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa.[\[18\]](#_ftn18) Dengan demikian, menjawab pertanyaan ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Ini tergantung pada kategori jalan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menggugat jalan rusak dengan PMH, maka ditujukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan. Baca juga: **[Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (_Onrechtmatige Overheidsdaad_)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMH_penguasa_OOD)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19810/undangundang-nomor-38-tahun-2004?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_38_2004) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e7aa8919e91?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2022) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25773/nprt/821/pp-no-34-tahun-2006-jalann?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2006) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44e98d7e35b?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_27_2020) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65cf188e73f2d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_24_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25773/nprt/821/pp-no-34-tahun-2006-jalann?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2006) (“PP 34/2006”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 11 [Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 1 dan 2 UU LLAJ [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 13 ayat (1) _jo._ Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU LLAJ [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) _jo._ Pasal 1 angka 1 dan 2 PP 34/2006 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 58 ayat (1) _jo._ Pasal 1 angka 14 PP 34/2006 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 34/2006 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 57 ayat (4) dan (5) PP 34/2006 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 273 ayat (2) UU LLAJ [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 273 ayat (3) UU LLAJ [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61e7aa8919e91?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2022) (“UU 2/2022”) [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 9 ayat (5) UU 2/2022 dan penjelasannya [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 2/2022 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 15 ayat (1) UU 2/2022 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 16 ayat (1) UU 2/2022 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 16 ayat (2) UU 2/2022 [\[18\]](#_ftnref18) Pasal 16A ayat (1) UU 2/2022 Tags ---- [jalan](/tag/jalan) [lalu lintas](/tag/lalu-lintas) [pemerintah daerah](/tag/pemerintah-daerah) [perbuatan melawan hukum](/tag/perbuatan-melawan-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Putusan yang Final dan Mengikat yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2016.KLINIK TERKAITMenjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya19 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Putusan MKBersifatFinal dan MengikatMenjawab pertanyaan Anda, apa yang dimaksud keputusan MK bersifat final dan mengikat? Perlu kami luruskan, yang tepat adalah putusan MK bersifat final dan mengikat atau yang juga sering disebut dengan final and binding. Apa artinya final and binding?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Pasal 10 ayat (1) UU MK mengatur kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:menguji undang-undang terhadap UUD 1945;memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;memutus pembubaran partai politik; danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Adapun sifat putusan MK final and binding artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).[1] Jadi, final and binding artinya adalah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.Sementara itu, disarikan dari Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.Lebih lanjut, Malik dalam jurnal berjudul Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikatmenerangkan frase final dan frase mengikat saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi (hal. 81-82).Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (verbindende kracht). Putusan MK yang final dan mengikat tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa (hal. 82).Akibat Hukum dari Putusan MK Bersifat Final dan MengikatMasih bersumber dari jurnal yang sama, akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah sebagai berikut (hal. 91-92):Mendorong terjadinya proses politikPutusan MK bersifat final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik menyangkut:Amendemen atau mengubah undang-undang atau membuat undang-undang baru, akibat hukum dari putusan MK yang memutuskan tentang sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD;Proses politik akan terjadi akibat dari putusan MK tentang hasil pemilihan umum;Putusan MK yang menyatakan adanya pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 akibat dari adanya putusan MK.Akibat hukum dari putusan tersebut adalah mendorong terjadinya proses politik di MPR untuk memberhentikan atau menolak memberhentikan presiden atau wakil presiden yang dinyatakan bersalah oleh putusan MK tersebut. Oleh karena itu, putusan MK dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak dan kewajiban tertentu.Mengakhiri sebuah sengketa hukumKetentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan dUU MK menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Sedangkan akibat hukum dalam makna negatif adalah sebagai berikut (hal. 92-95):Membatalkan sebuah keputusan politik dan/atau sebuah undang-undang hasil produk politikPutusan MK bersifat final dan mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR) bersama dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah).Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan MK yang final dan mengikatPutusan MK bersifat final and binding tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain.Dalam perspektif ke depan dapat membawa pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiriPembusukan hukum terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan memaksa (eksekutorial) sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (law in book). Tatkala penegakan hukum terhadap putusan MK justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (chaos), merupakan normless society dalam kenyataan (in het werkelijkheid).Sifat Final dan Mengikat Pada Putusan ArbitraseDi samping itu, sifat putusan final dan mengikat ini dapat juga kita temukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diatur dalam UU 30/1999.Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.[2]Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri di mana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.[3]Sifat Final dan Mengikat Pada Putusan BPSKTak hanya putusan MK yang mempunyai sifat final dan mengikat, apakah putusan BPSK mengikat? Benar, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) juga bersifat final dan mengikat.Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini final dan mengikat. Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.[4]Namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.[5]Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima putusan BPSK.[6]Demikian jawaban dari kami tentang arti putusan bersifat final dan mengikat sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiREFERENSIMalik. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.[1] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi[2] Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”)[3] Penjelasan Umum UU 30/1999[4] Pasal 54 ayat (1) dan (3) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”)[5] Pasal 56 ayat (2) UU 8/1999[6] Pasal 56 ayat (3) UU 8/1999Tagsmahkamah konstitusimengikatklinikfinal

Kemarin baru saja dikeluarkan putusan MK tentang sengketa pilpres 2024. Saya dengar putusan MK bersifat final dan mengikat. Apa yang dimaksud keputusan MK bersifat final dan mengikat? Lalu putusan yang seperti apa bisa dikatakan final and binding?

Singkatnya putusan bersifat final dan mengikat atau final and binding artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Lalu, apa maksud dari putusan MK bersifat final dan mengikat? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Menjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya19 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Menjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya19 Apr 2024Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK23 Feb 2024Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK10 Nov 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/

Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat?

pages/27/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Arti Putusan yang Final dan Mengikat_ yang dibuat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) **dan** **pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2016.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Menjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya ](/klinik/a/menjadi-amicus-curiae-di-mk-ini-fungsi-dan-dasar-hukumnya-lt662231ae4f5ba/)  19 Apr 2024 [ #### Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/)  28 Mar 2024 [ #### Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK ](/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/)  23 Feb 2024 [ #### Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK ](/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-lt628b76075befa/)  10 Nov 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Putusan MK****Bersifat****Final dan Mengikat** Menjawab pertanyaan Anda, apa yang dimaksud keputusan MK bersifat final dan mengikat? Perlu kami luruskan, yang tepat adalah putusan MK bersifat final dan mengikat atau yang juga sering disebut dengan _final and binding_. Apa artinya _final and binding_? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Pasal 10 ayat (1)** **[UU MK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003)** mengatur kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji undang-undang terhadap **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. memutus pembubaran partai politik; dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun sifat putusan MK _final and binding_ artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (_final and binding_).[\[1\]](#_ftn1) Jadi, _final and binding_ artinya adalah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara itu, disarikan dari **[Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529ad534522f0/menguji-sifat-final-dan-mengikat-dengan-hukum-progresif?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=final_mengikat)**, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, **Malik** dalam jurnal berjudul [**Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat**](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf)menerangkan _frase final_ dan _frase mengikat_ saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi (hal. 81-82). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat _(verbindende kracht)._ Putusan MK yang final dan mengikat tidak dapat dilepaskan dengan asas _erga omnes_ yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa (hal_._ 82). ### **Akibat Hukum dari Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat** Masih bersumber dari jurnal yang sama, akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dalam makna positif adalah sebagai berikut (hal. 91-92): 1. **Mendorong terjadinya proses politik** Putusan MK bersifat final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik menyangkut: 1. Amendemen atau mengubah undang-undang atau membuat undang-undang baru, akibat hukum dari putusan MK yang memutuskan tentang sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD; 2. Proses politik akan terjadi akibat dari putusan MK tentang hasil pemilihan umum; 3. Putusan MK yang menyatakan adanya pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 akibat dari adanya putusan MK. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah mendorong terjadinya proses politik di MPR untuk memberhentikan atau menolak memberhentikan presiden atau wakil presiden yang dinyatakan bersalah oleh putusan MK tersebut. Oleh karena itu, putusan MK dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak dan kewajiban tertentu. 2. **Mengakhiri sebuah sengketa hukum** Ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, dan d****UU MK** menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan akibat hukum dalam makna negatif adalah sebagai berikut (hal. 92-95): 1. **Membatalkan sebuah keputusan politik dan/atau sebuah undang-undang hasil produk politik** Putusan MK bersifat final dan mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR) bersama dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah). 2. **Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan MK yang final dan mengikat** Putusan MK bersifat _final and binding_ tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain. 3. **Dalam perspektif ke depan dapat membawa pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri** Pembusukan hukum terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan memaksa _(eksekutorial)_ sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (_law in book)._  Tatkala penegakan hukum terhadap putusan MK justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau _(chaos),_ merupakan _normless society_ dalam kenyataan (_in het werkelijkheid)_. ### **Sifat Final dan Mengikat Pada Putusan Arbitrase** Di samping itu, sifat putusan final dan mengikat ini dapat juga kita temukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diatur dalam **[UU 30/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999)**. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak_._ Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.[\[2\]](#_ftn2) Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri di mana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.[\[3\]](#_ftn3) ### **Sifat Final dan Mengikat Pada Putusan BPSK** Tak hanya putusan MK yang mempunyai sifat final dan mengikat, apakah putusan BPSK mengikat? Benar, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) juga bersifat final dan mengikat. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini final dan mengikat. Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.[\[4\]](#_ftn4) Namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.[\[5\]](#_ftn5) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima putusan BPSK.[\[6\]](#_ftn6) Demikian jawaban dari kami tentang arti putusan bersifat final dan mengikat sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2003) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e63b5c46dc0/nprt/lt51ee17b11ad42/undang-undang-nomor-4-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2014) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f76abc40155f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2020) REFERENSI --------- Malik. _[Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf)_. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009. [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e3118f0c4f79/nprt/lt51ee17b11ad42/undangundang-nomor-8-tahun-2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_2011) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 60 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999-/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_30_1999) (“UU 30/1999”) [\[3\]](#_ftnref3) Penjelasan Umum UU 30/1999 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 54 ayat (1) dan (3) serta penjelasannya [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) (“UU 8/1999”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 56 ayat (2) UU 8/1999 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 56 ayat (3) UU 8/1999 Tags ---- [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [mengikat](/tag/mengikat) [klinik](/tag/klinik) [final](/tag/final)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Rano William Stefano Tewu, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron dan dipublikasikan pada 8 Juli 2019.KLINIK TERKAITNarapidana Kabur Saat Gempa Bumi, Bagaimana Hukumnya?28 Agt 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana03 Agt 2022Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika24 Jun 2019Ketentuan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor11 Apr 2018Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Larangan Penggunaan Handphone oleh NapiSebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sedangkan lembaga pemasyarakatan (“lapas”) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.[2]Dari pengertian narapidana dan lapas di atas, artinya, setiap orang yang ditempatkan di lapas telah selesai menjalani proses hukum melalui persidangan di pengadilan dan kini sedang menjalani masa hukumannya berupa pidana hilang kemerdekaan. Pidana hilang kemerdekaan tersebut berarti para narapidana di dalam lapas tidak mempunyai kehidupan bebas selayaknya setiap orang yang berada di luar lapas.Untuk menjamin terselenggaranya kehidupan di lapas, terdapat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh narapidana dalam menjalani masa pemidanaan, termasuk pula mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi yang melanggar tata tertib tersebut sebagaimana diatur dalam Permenkumham 8/2024.Sesuai dengan pertanyaan yang Anda ajukan, larangan menggunakan alat elektronik berupa handphone diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b jo. Pasal 26 huruf i Permenkumham 8/2024 yang melarang narapidana dan tahanan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.Dengan pengaturan di atas, jelas bahwa setiap narapidana tidak diperkenankan untuk memiliki, membawa, dan menggunakan telepon genggam (handphone). Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap narapidana yang diketahui memiliki, membawa, dan/atau menggunakan handphone diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f Permenkumham 8/2024, yaitu penjatuhan sanksi tingkat berat.Sanksi tingkat berat tersebut meliputi:[3]penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; ataupenundaan atau pembatasan hak bersyarat.Namun, perlu dicatat bahwa penjatuhan sanksi tingkat berat tidak diberikan kepada tahanan dan narapidana dalam fungsi reproduksi.[4]Apabila Anda mengetahui adanya Narapidana yang menggunakan handphone di dalam lapas, Anda dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan. Karena pada dasarnya, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan.[5] Selain itu, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan memiliki ruang lingkup salah satunya pengamanan pada rumah tahanan (“rutan”) dan lapas.[6]Selanjutnya, setelah laporan atas dugaan pelanggaran diselidiki dan apabila laporan tersebut terbukti, maka narapidana yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Permenkumham 8/2024.Menyambung pertanyaan Anda terkait teror yang dilakukan narapidana melalui media sosial, apabila Anda mengetahui adanya narapidana yang melakukan teror atau mengirimkan/menyebarkan gambar yang tidak pantas melalui handphone, maka Anda dapat membuat laporan polisi ke Kantor Kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan membawa bukti permulaan yang cukup.Mengenai cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak pada artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Baca juga: Perlindungan Terhadap Napi Korban Bullying di LapasPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang PemasyarakatanPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan[1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”)[2] Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan[3] Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (“Permenkumham 8/2024”)[4] Pasal 45 ayat (6) Permenkumham 8/2024[5] Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 8/2024[6] Pasal 4 ayat (4) huruf a Permenkumham 8/2024 Tagspenjaranarapidanarutantahananhandphonelapaslembaga pemasyarakatan

Apakah narapidana bawa handphone ke lapas melanggar hukum? Adakah aturan yang mengatur penggunaan handphone dalam lapas? Dalam kasus yang saya alami, ada narapidana yang meneror saya di media sosial dan menyebar foto yang tidak pantas dan tidak layak.

Pada dasarnya, setiap narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan (“lapas”) dilarang memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik berupa telepon genggam (handphone). Lantas, apa sanksi bagi narapidana yang memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Narapidana Kabur Saat Gempa Bumi, Bagaimana Hukumnya?28 Agt 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana03 Agt 2022Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika24 Jun 2019Ketentuan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor11 Apr 2018Narapidana Kabur Saat Gempa Bumi, Bagaimana Hukumnya?28 Agt 2023Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana03 Agt 2022Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika24 Jun 2019Ketentuan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor11 Apr 2018Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta20 Okt 2022Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-narapidana-menggunakan-ihandphone-i-di-lapas-lt5cff4643eb22a/

Jika Narapidana Menggunakan Handphone di Lapas

pages/27/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Rano William Stefano Tewu, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/rano-william-stefano-tewu-s-h--lt59a78ba0e0886/) dari [Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/) dan dipublikasikan pada 8 Juli 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Narapidana Kabur Saat Gempa Bumi, Bagaimana Hukumnya? ](/klinik/a/narapidana-kabur-saat-gempa-bumi--bagaimana-hukumnya-lt5bc3fea7b4b01/)  28 Agt 2023 [ #### Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana ](/klinik/a/cara-menghitung-pembebasan-bersyarat-bagi-narapidana-lt5069319ec3a45/)  03 Agt 2022 [ #### Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika ](/klinik/a/syarat-pemberian-remisi-untuk-narapidana-narkotika-lt5d0a55c58343b/)  24 Jun 2019 [ #### Ketentuan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tipikor ](/klinik/a/ketentuan-pemberian-cuti-bersyarat-bagi-narapidana-tipikor-lt5a9223847baad/)  11 Apr 2018 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Larangan Penggunaan _Handphone_ oleh Napi** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa **narapidana** adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sedangkan **lembaga pemasyarakatan (“lapas”)** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.[\[2\]](#_ftn2) Dari pengertian narapidana dan lapas di atas, artinya, setiap orang yang ditempatkan di lapas telah selesai menjalani proses hukum melalui persidangan di pengadilan dan kini sedang menjalani masa hukumannya berupa pidana hilang kemerdekaan. Pidana hilang kemerdekaan tersebut berarti para narapidana di dalam lapas tidak mempunyai kehidupan bebas selayaknya setiap orang yang berada di luar lapas. Untuk menjamin terselenggaranya kehidupan di lapas, terdapat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh narapidana dalam menjalani masa pemidanaan, termasuk pula mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi yang melanggar tata tertib tersebut sebagaimana diatur dalam **[Permenkumham 8/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_8_2024)**. Sesuai dengan pertanyaan yang Anda ajukan, larangan menggunakan alat elektronik berupa _handphone_ diatur dalam **Pasal 24 ayat (2) huruf b _jo._ Pasal 26 huruf i Permenkumham 8/2024** yang melarang narapidana dan tahanan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Dengan pengaturan di atas, jelas bahwa setiap narapidana tidak diperkenankan untuk memiliki, membawa, dan menggunakan telepon genggam (_handphone_).  Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap narapidana yang diketahui memiliki, membawa, dan/atau menggunakan _handphone_ diatur dalam **Pasal 46 ayat (3) huruf f Permenkumham 8/2024**, yaitu **penjatuhan sanksi tingkat berat**. Sanksi tingkat berat tersebut meliputi:[\[3\]](#_ftn3) 1. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; atau 2. penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Namun, perlu dicatat bahwa penjatuhan sanksi tingkat berat tidak diberikan kepada tahanan dan narapidana dalam fungsi reproduksi.[\[4\]](#_ftn4) Apabila Anda mengetahui adanya Narapidana yang menggunakan _handphone_ di dalam lapas, Anda dapat membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan. Karena pada dasarnya, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan melalui Petugas Pemasyarakatan.[\[5\]](#_ftn5) Selain itu, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan oleh Kepala Satker Pemasyarakatan memiliki ruang lingkup salah satunya pengamanan pada rumah tahanan (“rutan”) dan lapas.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya, setelah laporan atas dugaan pelanggaran diselidiki dan apabila laporan tersebut terbukti, maka narapidana yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Permenkumham 8/2024. Menyambung pertanyaan Anda terkait teror yang dilakukan narapidana melalui media sosial, apabila Anda mengetahui adanya narapidana yang melakukan teror atau mengirimkan/menyebarkan gambar yang tidak pantas melalui _handphone_, maka Anda dapat membuat laporan polisi ke Kantor Kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan membawa bukti permulaan yang cukup. Mengenai cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak pada artikel [**Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_lapor_tindak_pidana_ke_polisi). Baca juga: **[Perlindungan Terhadap Napi Korban _Bullying_ di Lapas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-napi-korban-i-bullying-i-di-lapas-lt5fae47bb830e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perlindungan_napi_bullying)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022) (“UU Pemasyarakatan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 45 ayat (5) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024) (“Permenkumham 8/2024”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 45 ayat (6) Permenkumham 8/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 8/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 4 ayat (4) huruf a Permenkumham 8/2024 Tags ---- [penjara](/tag/penjara) [narapidana](/tag/narapidana) [rutan](/tag/rutan) [tahanan](/tag/tahanan) [handphone](/tag/handphone) [lapas](/tag/lapas) [lembaga pemasyarakatan](/tag/lembaga-pemasyarakatan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H. dari LKBH Fakultas Hukum UPH dan dipublikasikan pada 17 Oktober 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Hukum PerjanjianSebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perjanjian atau persetujuan tunduk pada KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.Kemudian, dalam KUH Perdata terdapat prinsip/asas kebebasan berkontrak sebagaimana secara tersirat diatur dalam Pasal 1338 sebagai berikut:Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.Menurut Agus Yudha Hernoko dalam bukunya Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4), asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk (hal. 111):menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;menentukan objek perjanjian;menentukan bentuk perjanjian;menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).Lebih lanjut, selain asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat dua asas hukum perjanjian lainnya:Asas Pacta Sunt Servanda; danAsas iktikad baik.Penjelasan selengkapnya mengenai asas-asas tersebut dapat Anda baca pada artikel Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata.Kemudian, sepanjang penelusuran kami, KUH Perdata tidak mengatur perihal jangka waktu berlakunya suatu perjanjian. Sesuai ketentuan tersebut, maka menurut hemat kami, para pihak perjanjian/persetujuan memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian termasuk dalam menetapkan jangka waktunya, sesuai kebutuhan bisnis sepanjang isi dari perjanjian tersebut disetujui oleh para pihak.Oleh karenanya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, maka dalam hal ini para pihak dapat menyepakati berlakunya perjanjian bisnis selama lima tahun, termasuk apabila hendak ditambahkan ketentuan pembaruan otomatis atau automatic renewal.Hanya saja timbul pertanyaan, apakah perlu dibuat perjanjian baru yang isinya mengatur secara lengkap dan jelas tanggal berlakunya perpanjangan perjanjian secara otomatis? Tentunya akan lebih baik jika dibuat perjanjian yang baru. Bisa saja seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian isi perjanjian, dan dengan demikian mengubah isi (pasal) dalam perjanjian. Adapun jika tidak terdapat perubahan kondisi sehingga para pihak tidak membuat perjanjian yang baru, maka hal tersebut sah-sah saja.Kemudian, penting untuk diketahui bahwa berlakunya suatu perjanjian tetap akan tunduk pada syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Berikut ulasannya.Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH PerdataPasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak terlarang.Sebagai informasi, syarat pertama dan kedua dikenal sebagai syarat subjektif, yaitu berkaitan dengan individu atau entitas hukum yang terlibat dalam perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan aspek perjanjian atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan, yang dikenal sebagai syarat objektif.Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian dan perikatan tidak pernah terbentuk. Selain itu, tujuan awal para pihak untuk membentuk perikatan hukum pun gagal.Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut.Selengkapnya mengenai syarat sah perjanjian dapat Anda temukan pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.Lebih lanjut, berdasarkan praktik kami, klausul mengenai kapan dan/atau dalam kondisi seperti apa para pihak dapat mengakhiri berlakunya perjanjian, perlu dicantumkan secara jelas pada perjanjian bisnis tersebut. Hal ini diperlukan supaya memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak sehubungan dengan berakhirnya perjanjian bisnis tersebut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Referensi:Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4). Jakarta: Prenada Media Group, 2014.Tagsbisnishukumonlineperdataperjanjiankebebasan berkontrak

Apakah ada peraturan yang menentukan jangka waktu sebuah perjanjian bisnis? Bolehkah perjanjian bisnis berlaku lima tahun dengan automatic renewal?

Ketentuan dalam KUH Perdata tidak mengatur jangka waktu berlakunya suatu perjanjian, termasuk perjanjian bisnis. Oleh karena itu, dengan merujuk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian bisnis dapat disepakati untuk berlaku lima tahun dengan pembaruan otomatis (automatic renewal), sepanjang perjanjian bisnis tersebut memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembaruan-otomatis-iautomatic-renewal-i-perjanjian-bisnis-lt5d2c0739eb2d0/

Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) Perjanjian Bisnis

pages/27/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/hosiana-da-gultom--sh--mh-lt5d8b3e83f211d/) dari [LKBH Fakultas Hukum UPH](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/) dan dipublikasikan pada 17 Oktober 2019.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Hukum Perjanjian** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perjanjian atau persetujuan tunduk pada **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Berdasarkan **Pasal 1313 KUH Perdata**, persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian, dalam **KUH Perdata** terdapat **prinsip/asas kebebasan berkontrak** sebagaimana secara tersirat diatur dalam **Pasal 1338** sebagai berikut: _Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik._ Menurut **Agus Yudha Hernoko** dalam bukunya _Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)_, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk (hal. 111): 1. menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya; 2. menentukan objek perjanjian; 3. menentukan bentuk perjanjian; 4. menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (_aanvullend_, _optional_). Lebih lanjut, selain asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat dua asas hukum perjanjian lainnya: 1. Asas _Pacta Sunt Servanda_; dan 2. Asas iktikad baik. Penjelasan selengkapnya mengenai asas-asas tersebut dapat Anda baca pada artikel **[Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_pasal_1338_kuhper)**. Kemudian, sepanjang penelusuran kami, KUH Perdata tidak mengatur perihal jangka waktu berlakunya suatu perjanjian. Sesuai ketentuan tersebut, maka menurut hemat kami, para pihak perjanjian/persetujuan memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian termasuk dalam menetapkan jangka waktunya, sesuai kebutuhan bisnis sepanjang isi dari perjanjian tersebut disetujui oleh para pihak. Oleh karenanya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, maka dalam hal ini para pihak dapat menyepakati berlakunya perjanjian bisnis selama lima tahun, termasuk apabila hendak ditambahkan ketentuan pembaruan otomatis atau _automatic renewal_. Hanya saja timbul pertanyaan, apakah perlu dibuat perjanjian baru yang isinya mengatur secara lengkap dan jelas tanggal berlakunya perpanjangan perjanjian secara otomatis? Tentunya akan lebih baik jika dibuat perjanjian yang baru. Bisa saja seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian isi perjanjian, dan dengan demikian mengubah isi (pasal) dalam perjanjian. Adapun jika tidak terdapat perubahan kondisi sehingga para pihak tidak membuat perjanjian yang baru, maka hal tersebut sah-sah saja. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa berlakunya suatu perjanjian tetap akan tunduk pada **syarat-syarat sah perjanjian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHP**. Berikut ulasannya. ### **Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata** Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut: _Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:_ 1. _kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;_ 2. _kecakapan untuk membuat suatu perikatan;_ 3. _suatu pokok persoalan tertentu;_ 4. _suatu sebab yang tidak terlarang._ Sebagai informasi, syarat pertama dan kedua dikenal sebagai **syarat subjektif**, yaitu berkaitan dengan individu atau entitas hukum yang terlibat dalam perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan aspek perjanjian atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan, yang dikenal sebagai **syarat objektif**. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian dan perikatan tidak pernah terbentuk. Selain itu, tujuan awal para pihak untuk membentuk perikatan hukum pun gagal. Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Selengkapnya mengenai syarat sah perjanjian dapat Anda temukan pada **[Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_1320_kuh_per)**. Lebih lanjut, berdasarkan praktik kami, klausul mengenai kapan dan/atau dalam kondisi seperti apa para pihak dapat mengakhiri berlakunya perjanjian, perlu dicantumkan secara jelas pada perjanjian bisnis tersebut. Hal ini diperlukan supaya memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak sehubungan dengan berakhirnya perjanjian bisnis tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata). Referensi: Agus Yudha Hernoko. _Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)_. Jakarta: Prenada Media Group, 2014. Tags ---- [bisnis](/tag/bisnis) [hukumonline](/tag/hukumonline) [perdata](/tag/perdata) [perjanjian](/tag/perjanjian) [kebebasan berkontrak](/tag/kebebasan-berkontrak)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak Pencipta atas RoyaltiKLINIK TERKAITBisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pencipta dan haknya atas royalti. Dalam UU Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[1]Secara hukum, pencipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup.[2] Sementara, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[3]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak moral melekat pada pencipta untuk:[4]tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;menggunakan nama aliasnya atau samarannya;mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;mengubah judul dan anak judul ciptaan; danmempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.Adapun, hak ekonomi yang didapat oleh pencipta dilakukan melalui:[5]penerbitan ciptaan;penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;penerjemahan ciptaan;pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;pendistribusian ciptaan atau salinannya;pertunjukan ciptaan;pengumuman ciptaan;komunikasi ciptaan; danpenyewaan ciptaan.Mengenai royalti yang Anda maksud, dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.Dengan demikian, pada dasarnya pencipta lagu memang memiliki hak atas royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi, yaitu jika karyanya dimanfaatkan misalnya untuk pertunjukan.Siapa yang Berwenang Menarik Royalti: Pencipta atau LMKN?Mengenai pertanyaan Anda, kemanakah royalti atas pemanfaatan suatu lagu dibayarkan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu, bahwa saat ini, telah dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yaitu lembaga yang diberi kewenangan atribusi untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti musik dan/atau lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (public performance rights).[6]Dalam Pasal 1 angka 11 PP 56/2021 LMKN didefinisikan sebagai lembaga pembantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.Setiap orang pada dasarnya dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.[7]“Penggunaan secara komersial” yang dimaksud di atas adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[8]Adapun, “layanan publik” yang dimaksud tersebut adalah meliputi:[9]seminar dan konferensi komersial;restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;konser musikpesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;pameran dan bazar;bioskop;nada tunggu telepon;bank dan kantor;pertokoan;pusat rekreasi;lembaga penyiaran televisi;lembaga penyiaran radio;hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; danusaha karaoke.Lebih lanjut, LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMKN.[10] Selain itu, LMKN juga menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMKN.[11]Pasal 10 PP 56/2021 juga menjelaskan bahwa setiap orang (perseorangan atau badan hukum) yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi atau tidak, membayarkan royalti melalui LMKN dan dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda dapat kami sampaikan bahwa pembayaran royalti lagu seharusnya dibayarkan kepada LMKN sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengelola royalti lagu dan/atau musik.Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dilakukan secara profesional dan adil.Kemudian, pihak mana yang harus membayar antara penyanyi langsung atau pihak EO yang mengadakan acara, berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami pihak yang harus membayar royalti adalah pihak yang mengadakan acara.Adapun ketentuan mengenai tarif pembayaran royalti, besarannya berbeda-beda dengan menyesuaikan tempat di mana lagu dan/atau musik dikomersialisasikan berdasarkan ketentuan pada Kepmenkumham HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016.Baca juga: Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau MusikKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan LaguREFERENSILMKN, yang diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.15 WIB.[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)[2] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta[3] Pasal 8 UU Hak Cipta[4] Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta[5] Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta[6]LMKN, yang diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.15 WIB.[7] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”)[8] Pasal 1 angka 12 PP 56/2021[9] Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021[10] Pasal 12 ayat (1) PP 56/2021[11] Pasal 12 ayat (2) PP 56/2021Tagskekayaan intelektualroyaltipenciptahak cipta

Belum lama ini salah seorang penyanyi upload bukti transfer royalti lagu sebesar Rp15 juta kepada pencipta lagunya secara langsung. Setahu saya saat ini ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berwenang mengelola royalti. Pertanyaan saya, kemanakah seharusnya royalti lagu dibayarkan, ke LMKN atau kepada penciptanya langsung? Dan siapakah yang harus membayarnya, penyanyi langsung atau pihak EO yang mengadakan acara? Terima kasih.

Untuk menjamin bahwa proses pengumpulan dan pembagian royalti dilakukan secara adil kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, penyelenggara acara bertanggung jawab membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku, yang disesuaikan dengan tempat dan cara komersialisasi lagu dan/atau musik. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini?01 Apr 2024Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual?28 Mar 2023Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?24 Okt 2022Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?03 Agt 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/

Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?

pages/27/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak Pencipta atas Royalti** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bisakah Kekayaan Intelektual Menjadi Harta Gono-Gini? ](/klinik/a/bisakah-kekayaan-intelektual-menjadi-harta-gono-gini-lt5371e6d69a222/)  01 Apr 2024 [ #### Bisakah Ide Bisnis Diberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual? ](/klinik/a/bisakah-ide-bisnis-diberikan-perlindungan-kekayaan-intelektual-lt564aaaf1284cd/)  28 Mar 2023 [ #### Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit? ](/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/)  24 Okt 2022 [ #### Fenomena _iPhone_ HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa? ](/klinik/a/fenomena-iiphone-i-hdc-pelanggaran-kekayaan-intelektual-apa-lt62ea1d9aac8fe/)  03 Agt 2022 [](#!) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pencipta dan haknya atas royalti. Dalam **[UU Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta)**, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[\[1\]](#_ftn1) Secara hukum, pencipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup.[\[2\]](#_ftn2) Sementara, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[\[3\]](#_ftn3) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hak moral melekat pada pencipta untuk:[\[4\]](#_ftn4) 1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adapun, hak ekonomi yang didapat oleh pencipta dilakukan melalui:[\[5\]](#_ftn5) 1. penerbitan ciptaan; 2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 3. penerjemahan ciptaan; 4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5. pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6. pertunjukan ciptaan; 7. pengumuman ciptaan; 8. komunikasi ciptaan; dan 9. penyewaan ciptaan. Mengenai royalti yang Anda maksud, dalam **Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta** dijelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dengan demikian, pada dasarnya pencipta lagu memang memiliki hak atas royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi, yaitu jika karyanya dimanfaatkan misalnya untuk pertunjukan. ### **Siapa yang Berwenang Menarik Royalti: Pencipta atau LMKN?** Mengenai pertanyaan Anda, kemanakah royalti atas pemanfaatan suatu lagu dibayarkan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu, bahwa saat ini, telah dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yaitu lembaga yang diberi kewenangan atribusi untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti musik dan/atau lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (_public performance rights_).[\[6\]](#_ftn6) Dalam **Pasal 1 angka 11 [PP 56/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_56_2021)** LMKN didefinisikan sebagai lembaga pembantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Setiap orang pada dasarnya dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.[\[7\]](#_ftn7) “Penggunaan secara komersial” yang dimaksud di atas adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[\[8\]](#_ftn8) Adapun, “layanan publik” yang dimaksud tersebut adalah meliputi:[\[9\]](#_ftn9) 1. seminar dan konferensi komersial; 2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; 3. konser musik 4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; 5. pameran dan bazar; 6. bioskop; 7. nada tunggu telepon; 8. bank dan kantor; 9. pertokoan; 10. pusat rekreasi; 11. lembaga penyiaran televisi; 12. lembaga penyiaran radio; 13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan 14. usaha karaoke. Lebih lanjut, LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMKN.[\[10\]](#_ftn10) Selain itu, LMKN juga menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMKN.[\[11\]](#_ftn11) **Pasal 10 PP 56/2021** juga menjelaskan bahwa setiap orang (perseorangan atau badan hukum) yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi atau tidak, membayarkan royalti melalui LMKN dan dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda dapat kami sampaikan bahwa pembayaran royalti lagu seharusnya dibayarkan kepada LMKN sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengelola royalti lagu dan/atau musik. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dilakukan secara profesional dan adil. Kemudian, pihak mana yang harus membayar antara penyanyi langsung atau pihak EO yang mengadakan acara, berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat kami pihak yang harus membayar royalti adalah pihak yang mengadakan acara. Adapun ketentuan mengenai tarif pembayaran royalti, besarannya berbeda-beda dengan menyesuaikan tempat di mana lagu dan/atau musik dikomersialisasikan berdasarkan ketentuan pada **[Kepmenkumham HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016](https://www.lmkn.id/wp-content/uploads/2021/04/SK-Menteri-Tarif-Royalti-Musik-Lagu-untuk-Pengguna-1.pdf).** Baca juga: **[Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lmk_lmkn)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_56_2021) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu [](https://www.lmkn.id/wp-content/uploads/2021/04/SK-Menteri-Tarif-Royalti-Musik-Lagu-untuk-Pengguna-1.pdf) REFERENSI --------- [LMKN](https://www.lmkn.id/faq/#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20\(LMKN,Cipta%20Lagu%20dan%2Fatau%20Musik.), yang diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.15 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_hak_cipta) (“UU Hak Cipta”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 8 UU Hak Cipta [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta [\[6\]](#_ftnref6)[LMKN](https://www.lmkn.id/faq/#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20\(LMKN,Cipta%20Lagu%20dan%2Fatau%20Musik.), yang diakses pada Senin, 25 Maret 2024, pukul 14.15 WIB. [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_56_2021) (“PP 56/2021”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 12 PP 56/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 12 ayat (1) PP 56/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 12 ayat (2) PP 56/2021 Tags ---- [kekayaan intelektual](/tag/kekayaan-intelektual) [royalti](/tag/royalti) [pencipta](/tag/pencipta) [hak cipta](/tag/hak-cipta)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan dari BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan dipublikasikan pada 13 November 2020.KLINIK TERKAITPerbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi16 Sep 2020Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-1929 Jun 2020Hak Narapidana Menyusui di Lapas23 Jun 2020Aturan Penempatan Transgender di Penjara11 Mar 2020Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Perlindungan Narapidana atas Tindakan KekerasanBullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.[1]Sepanjang penelusuran kami, perlindungan terhadap narapidana wanita yang menjadi korban bullying selama di dalam lembaga pemasyarakatan (“lapas”) tidak diatur secara spesifik. Pada dasarnya, beberapa ketentuan dan hak antara narapidana wanita dan pria adalah sama sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf b dan c UU Pemasyarakatan yang menyatakan:Penjelasan Pasal 3 huruf b:Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.Penjelasan Pasal 3 huruf c:Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada pelindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.Kemudian, setiap narapidana yang berada di lingkungan lapas memiliki kewajiban dan larangan.[2] Berkaitan dengan tindakan bullying, salah satu kewajibannya adalah narapidana wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.[3] Kemudian, beberapa larangan sebagaimana dimaksud meliputi:[4]mengancam, menyerang, atau melakukan penyerangan terhadap petugas pemasyarakatan atau sesama tahanan dan narapidana;mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; danmelakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan dan narapidana maupun petugas pemasyarakatan.Jika tindakan di atas dilanggar, narapidana dapat dikenai sanksi tingkat berat, berupa:[5]penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; ataupenundaan atau pembatasan hak bersyarat.Namun sebagai catatan, penjatuhan sanksi berat tidak diberikan kepada narapidana dalam fungsi reproduksi.[6]Adapun mengenai prosedur pengaduan apabila ada narapidana yang menjadi korban bullying selama berada di dalam LAPAS diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP 32/1999 yang berbunyi:Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.Keluhan ini bisa disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lapas, dan disampaikan jika perlakuan itu benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan atau lainnya.[7]Baca juga: Penjaga Rutan Siksa Tahanan, Ini Sanksi HukumnyaHak-hak Narapidana Wanita yang Hamil, Melahirkan, dan MenyusuiKemudian, menjawab pertanyaan Anda terkait hak narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui pada dasarnya telah tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) dan (3) PP 32/1999 yaitu:Pasal 20 ayat (1)Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.Pasal 20 ayat (3)Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.Kemudian, dalam hal anak itu telah mencapai umur 2 tahun, anak harus diserahkan ke bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.[8]Sementara yang dimaksud makanan tambahan yakni penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari serta bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari.[9]Selain itu, makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak, dan Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan lain untuk kepentingan kesehatan anak, namun tetap berdasarkan pertimbangan dokter.[10]Lebih lanjut, khusus mengenai hak narapidana untuk menyusui di lapas, dalam Lampiran Permenkumham 40/2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 (“Cetak Biru”), kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh lapas perempuan, seperti ketersediaan pembalut yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 32/1999.Selain itu, kebutuhan khusus perempuan juga meliputi lokasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berdekatan dengan tempat tinggal agar memudahkan anak atau keluarga narapidana ketika melakukan kunjungan, adanya pemisahan kamar/blok ibu hamil, ibu menyusui, ibu membawa anak, kemudian adanya toilet khusus ibu hamil, penyediaan susu bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, fasilitas imunisasi secara cuma-cuma, suplemen dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, penyediaan makanan bagi anak bawaan serta untuk ibu hamil/menyusui/membawa anak tidak boleh dikenakan sanksi atas pelanggaran (hal. 144).Semua itu merupakan kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh lapas perempuan yang telah diatur dalam regulasi. Akan tetapi, pada realisasinya semua kebutuhan khusus perempuan tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang ada. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan stakeholder lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap narapidana perempuan agar kebutuhan khusus perempuan tersebut dapat dipenuhi secara optimal (hal. 145).Menurut hemat kami, Cetak Biru tersebut menjadi pedoman untuk memperbaiki kualitas layanan di lapas perempuan, termasuk pengadaan akomodasi dan fasilitas bagi warga binaan yang memiliki bayi yang harus tinggal bersamanya.Sekadar tambahan informasi untuk Anda, secara umum Menteri Kesehatan telah menerbitkan Permenkes 15/2013 yang mewajibkan pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatan bagi ibu di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu (“ASI”).Persyaratan kesehatan ruang ASI paling sedikit meliputi:[11]tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;lantai keramik/semen/karpet;memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dantersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.Kemudian, pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lapas, seperti:[12]memberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan olah raga;memberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; danmemberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.Oleh karenanya, narapidana wanita perlu mendapatkan perhatian khusus terkait hak-haknya terutama ketika berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang merupakan kodrat dari seorang wanita yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui.Baca juga: Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di IndonesiaPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang PemasyarakatanPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan PemasyarakatanPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan PemasyarakatanPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan PemasyarakatanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu IbuPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja PemasyarakatanReferensi:Ela Zain Zakiyah (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017;Tirsa D.G Ticoalu. Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 2, 2013.[1] Ela Zain Zakiyah (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 325[2] Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (“Permenkumham 8/2024”)[3] Pasal 25 huruf h Permenkumham 8/2024[4] Pasal 26 huruf c, h, dan n Permenkumham 8/2024[5] Pasal 45 ayat (5) jo. Pasal 46 ayat (3) Permenkumham 8/2024[6] Pasal 45 ayat (6) Permenkumham 8/2024[7] Pasal 26 ayat (2) dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”)[8] Pasal 20 ayat (4) PP 32/1999[9] Penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP 32/1999[10] Pasal 20 ayat (5) dan penjelasan Pasal 20 ayat (3) PP 32/1999[11] Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu[12] Tirsa D.G Ticoalu. Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 2, 2013, hal. 131.Tagsnarapidananapipemasyarakatanlapaspidana

Bagaimana perlindungan narapidana perempuan dalam sel lapas apabila ia di-bully oleh sesama narapidana? Bagaimana pula jika ada narapidana perempuan yang hamil dan menyusui saat ia di lapas? Apa hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di lapas?

Pada dasarnya, hak-hak narapidana wanita dan pria adalah sama. Meski demikian, bagi narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui, serta anaknya yang lahir di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan tambahan. Terkait bullying, setiap narapidana dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, ancaman, dan mengeluarkan perkataan provokatif yang menimbulkan gangguan keamanan. Jika dilanggar, narapidana atau tahanan dapat dikenai sanksi tingkat berat. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi16 Sep 2020Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-1929 Jun 2020Hak Narapidana Menyusui di Lapas23 Jun 2020Aturan Penempatan Transgender di Penjara11 Mar 2020Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi16 Sep 2020Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-1929 Jun 2020Hak Narapidana Menyusui di Lapas23 Jun 2020Aturan Penempatan Transgender di Penjara11 Mar 2020Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya22 Jun 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-napi-korban-i-bullying-i-di-lapas-lt5fae47bb830e4/

Perlindungan Terhadap Napi Korban Bullying di Lapas

pages/27/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffaf7c7d4e/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffcfd769b3/) dari [BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/bbkh-fakultas-hukum-universitas-pasundan-lt5e9ffaf7c7d4e/) dan dipublikasikan pada 13 November 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi ](/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748/)  16 Sep 2020 [ #### Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19 ](/klinik/a/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19-lt5ef9af3f9bfde/)  29 Jun 2020 [ #### Hak Narapidana Menyusui di Lapas ](/klinik/a/hak-narapidana-menyusui-di-lapas-lt5ef1d5028bba4/)  23 Jun 2020 [ #### Aturan Penempatan Transgender di Penjara ](/klinik/a/aturan-penempatan-transgender-di-penjara-lt5e687dc643ad4/)  11 Mar 2020 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Perlindungan Narapidana atas Tindakan Kekerasan** _**Bullying**_ adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.[\[1\]](#_ftn1) Sepanjang penelusuran kami, perlindungan terhadap narapidana wanita yang menjadi korban _bullying_ selama di dalam lembaga pemasyarakatan (“lapas”) tidak diatur secara spesifik. Pada dasarnya, beberapa ketentuan dan hak antara narapidana wanita dan pria adalah sama sebagaimana ditegaskan dalam **Penjelasan Pasal 3 huruf b dan c [UU Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022)** yang menyatakan: Penjelasan Pasal 3 huruf b: _Yang dimaksud dengan "**asas nondiskriminasi**" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin._ Penjelasan Pasal 3 huruf c: _Yang dimaksud dengan "**asas kemanusiaan**" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada pelindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan._ Kemudian, setiap narapidana yang berada di lingkungan lapas memiliki **kewajiban dan larangan**.[\[2\]](#_ftn2) Berkaitan dengan tindakan bullying, salah satu kewajibannya adalah narapidana wajib menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, beberapa larangan sebagaimana dimaksud meliputi:[\[4\]](#_ftn4) 1. mengancam, menyerang, atau melakukan penyerangan terhadap petugas pemasyarakatan atau sesama tahanan dan narapidana; 2. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; dan 3. melakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan dan narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Jika tindakan di atas dilanggar, narapidana dapat dikenai **sanksi tingkat berat**, berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; atau 2. penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Namun sebagai catatan, penjatuhan sanksi berat tidak diberikan kepada narapidana dalam fungsi reproduksi.[\[6\]](#_ftn6) Adapun mengenai prosedur pengaduan apabila ada narapidana yang menjadi korban _bullying_ selama berada di dalam LAPAS diatur dalam **Pasal 26 ayat (1) [PP 32/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999)** yang berbunyi: _Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya._ Keluhan ini bisa disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lapas, dan disampaikan jika perlakuan itu benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan atau lainnya.[\[7\]](#_ftn7) Baca juga: [P**enjaga Rutan Siksa Tahanan, Ini Sanksi Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjaga-rutan-siksa-tahanan--ini-sanksi-hukumnya-lt61b8a347bbde1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penjaga_rutan_siksa_tahanan) ### **Hak-hak Narapidana Wanita yang Hamil, Melahirkan, dan Menyusui** Kemudian, menjawab pertanyaan Anda terkait hak narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui pada dasarnya telah tertuang dalam **Pasal 20 ayat (1) dan (3) PP 32/1999** yaitu: Pasal 20 ayat (1) _Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter._ Pasal 20 ayat (3) _Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun._ Kemudian, dalam hal anak itu telah mencapai umur 2 tahun, anak harus diserahkan ke bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.[\[8\]](#_ftn8) Sementara yang dimaksud makanan tambahan yakni penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari serta bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari.[\[9\]](#_ftn9) Selain itu, makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak, dan Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan lain untuk kepentingan kesehatan anak, namun tetap berdasarkan pertimbangan dokter.[\[10\]](#_ftn10) Lebih lanjut, khusus mengenai hak narapidana untuk menyusui di lapas, dalam **Lampiran [Permenkumham 40/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6284ab3dccc89/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_40_2018)** tentang **Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 (“Cetak Biru”)**, kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh lapas perempuan, seperti ketersediaan pembalut yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 32/1999. Selain itu, kebutuhan khusus perempuan juga meliputi lokasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berdekatan dengan tempat tinggal agar memudahkan anak atau keluarga narapidana ketika melakukan kunjungan, adanya pemisahan kamar/blok ibu hamil, ibu menyusui, ibu membawa anak, kemudian adanya toilet khusus ibu hamil, penyediaan susu bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, fasilitas imunisasi secara cuma-cuma, suplemen dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, penyediaan makanan bagi anak bawaan serta untuk ibu hamil/menyusui/membawa anak tidak boleh dikenakan sanksi atas pelanggaran (hal. 144). Semua itu merupakan kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh lapas perempuan yang telah diatur dalam regulasi. Akan tetapi, pada realisasinya semua kebutuhan khusus perempuan tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang ada. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan _stakeholder_ lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap narapidana perempuan agar kebutuhan khusus perempuan tersebut dapat dipenuhi secara optimal (hal. 145). Menurut hemat kami, Cetak Biru tersebut menjadi pedoman untuk memperbaiki kualitas layanan di lapas perempuan, termasuk pengadaan akomodasi dan fasilitas bagi warga binaan yang memiliki bayi yang harus tinggal bersamanya. Sekadar tambahan informasi untuk Anda, secara umum Menteri Kesehatan telah menerbitkan **[Permenkes 15/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt51b6eda1f3947/peraturan-menteri-kesehatan-no-15-tahun-2013-tata-cara-penyediaan-fasilitas-khusus-menyusui-dan_atau-memerah-air-susu-ibu/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_15_2013)** yang mewajibkan pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatan bagi ibu di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu (“ASI”). Persyaratan kesehatan ruang ASI paling sedikit meliputi:[\[11\]](#_ftn11) 1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; 2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup; 3. lantai keramik/semen/karpet; 4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; 6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; 8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan 9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. Kemudian, pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lapas, seperti:[\[12\]](#_ftn12) 1. memberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan olah raga; 2. memberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan 3. memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya. Oleh karenanya, narapidana wanita perlu mendapatkan perhatian khusus terkait hak-haknya terutama ketika berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang merupakan kodrat dari seorang wanita yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Baca juga: **[Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-dalam-sistem-pemidanaan-di-indonesia-lt4b22ef6f96658/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_rutan_lapas)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25706?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_28_2006) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/peraturan-pemerintah-nomor-99-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20No.%2099%20tahun%202012%20tentang%20Perubahan%20Kedua%20Atas%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2032%20tahun%201999%20Tentang%20Syarat%20Dan%20Tata%20Cara%20Pelaksanaan%20Hak%20Warga%20Binaan%20Pemasyarakatan%20\(%E2%80%9CPP%2099%2F2012%E2%80%9D\)%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_99_2012) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt51b6eda1f3947/peraturan-menteri-kesehatan-no-15-tahun-2013-tata-cara-penyediaan-fasilitas-khusus-menyusui-dan_atau-memerah-air-susu-ibu/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_15_2013) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6284ab3dccc89/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_40_2018) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024) Referensi: 1. Ela Zain Zakiyah _(et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017; 2. Tirsa D.G Ticoalu. _Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan_. Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 2, 2013. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Ela Zain Zakiyah _(et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying_. Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 325 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 24 ayat 2 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024) (“Permenkumham 8/2024”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 25 huruf h Permenkumham 8/2024 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 26 huruf c, h, dan n Permenkumham 8/2024 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 45 ayat (5) jo. Pasal 46 ayat (3) Permenkumham 8/2024 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 45 ayat (6) Permenkumham 8/2024 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 26 ayat (2) dan 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999) (“PP 32/1999”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 20 ayat (4) PP 32/1999 [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP 32/1999 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 20 ayat (5) dan penjelasan Pasal 20 ayat (3) PP 32/1999 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu [\[12\]](#_ftnref12) Tirsa D.G Ticoalu. _Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan_. Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 2, 2013, hal. 131. Tags ---- [narapidana](/tag/narapidana) [napi](/tag/napi) [pemasyarakatan](/tag/pemasyarakatan) [lapas](/tag/lapas) [pidana](/tag/pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini14 Des 2023Jika Alamat Penyelenggara Pinjol Tak Diketahui, ke Mana Gugatan Diajukan?05 Des 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bisakah Membayar Tunggakan Utang di Aplikasi Online dengan Cara Mencicil? yang dibuat pertama kali oleh Dimas Hutomo, S.H. pada 16 Januari 2019.   Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Dasar Hukum Aplikasi Pinjaman OnlinePerlu diketahui terlebih dahulu bahwa secara historis sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengakomodasi ketentuan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara spesifik dalam POJK 77/2016, akan tetapi saat ini pengaturan Layanan Pinjam Meminjam mengacu pada POJK 10/2022 yang disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”). Istilah ini dinilai lebih tepat dan lebih universal serta karena POJK 77/2016 dianggap tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat, ada banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan, dan belum mampu memberikan pengaturan optimal pada perlindungan konsumen.[1] Adapun LPBBTI sendiri diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.[2]  Pengguna LPBBTI terdiri dari pemberi dana dan penerima dana.[3]Selanjutnya secara jelas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 10/2022 bahwa penyelenggara LPBBTI dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yaitu pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.[4] Perlu diperhatikan pula bentuk dari badan hukum penyelenggara LPBBTI adalah perseroan terbatas.[5] Bisakah Bayar Utang dengan Cara Mencicil?Kemudian pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang melalui LPBBTI paling sedikit terdiri atas:[6] perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana; danperjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.Adapun bentuk dari perjanjian pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik,[7] yang paling sedikit memuat:[8] nomor perjanjian;tanggal perjanjian;identitas para pihak;hak dan kewajiban para pihak;jumlah pendanaan;manfaat ekonomi pendanaan;nilai angsuran;jangka waktu;objek jaminan (jika ada);biaya terkait;ketentuan mengenai denda (jika ada);penggunaan data pribadi;mekanisme penyelesaian sengketa; danmekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.Menjawab pertanyaan Anda, perlu diperhatikan kembali ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi tersebut mengenai “nilai angsuran”. Hal ini dapat diartikan jika Anda meminjam sejumlah uang (Rp12 juta) pada aplikasi pinjaman online, maka dapat dibayarkan dengan cara cicilan dan skema cicilan (besaran cicilan) yang dapat dicantumkan dalam perjanjian. Akan tetapi jika yang Anda maksud utang Rp12 juta tersebut adalah akumulasi cicilan yang belum Anda lunasi dalam jangka waktu tertentu, dan Anda meminta untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara mencicil, maka sepanjang penelusuran kami tidak ada aturan mengenai hal ini. Namun bukan berarti hal itu dilarang, Anda bisa mencicilnya sepanjang disepakati para pihak. Langkah yang Dapat DilakukanMenurut hemat kami, solusi yang tepat atas permasalahan ini adalah Anda harus mengusahakan penyelesaian utang tersebut baik dengan melunasi secara cash atau tunai atau mencicil. Cobalah menghubungi bagian pihak penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk membicarakan mengenai penyelesaian utang tersebut.Ada baiknya Anda berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara aplikasi pinjaman online sebagai perantara Anda dengan pemberi dana untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah sebelum menempuh upaya hukum ke pengadilan.Sebelum membawa perkara kredit (utang) yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu sebagaimana merujuk pada pendapat Muhamad Djumhana dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia (hal. 553-573) yang mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).Adapun masih dalam bukunya menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:[9]Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.Menyambung pertanyaan Anda,  pada prinsipnya seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Selanjutnya telah kami ulas dalam artikel berjudul Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?Lebih lanjut, dari sisi hukum perdata, jika Anda menunggak pembayaran pinjaman, hal ini mengakibatkan telah terjadinya wanprestasi dan terhadapnya dapat diajukan gugatan wanprestasi. Ulasan selengkapnya dapat Anda baca dalam Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. REFERENSIMuhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.[1] Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”)[2] Pasal 1 angka 1 POJK 10/2022[3] Pasal 1 angka 11 POJK 10/2022[4] Pasal 1 angka 2 POJK 10/2022[5] Pasal 2 ayat (2) POJK 10/2022[6] Pasal 30 POJK 10/2022[7] Pasal 32 ayat (1) POJK 10/2022[8] Pasal 32 ayat (2) POJK 10/2022[9] Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 553-573Tagspinjolrestrukturisasi utangpinjaman onlinewanprestasi

Saya saat ini terlilit utang terhadap beberapa aplikasi pinjaman online, dengan total tagihan sekitar Rp12 juta. Bisakah saya mengajukan permohonan kepada pihak yang bersangkutan untuk melunasi utang saya itu dengan cara mencicil sesuai kemampuan saya? Jika tidak, bagaimana langkah yang benar yang harus saya ambil? Apakah saya bisa dijerat hukum karena telah berutang? Saya mohon pencerahannya.

Pada dasarnya pada perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi tersebut telah tercantum ketentuan mengenai nilai angsuran. Sehingga, Anda perlu melihat kembali skema pembayaran pinjaman yang dapat dicantumkan dalam perjanjian. Lalu, langkah apa yang dapat diambil?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini14 Des 2023Jika Alamat Penyelenggara Pinjol Tak Diketahui, ke Mana Gugatan Diajukan?05 Des 20233 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb 2024Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak13 Feb 2024Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini14 Des 2023Jika Alamat Penyelenggara Pinjol Tak Diketahui, ke Mana Gugatan Diajukan?05 Des 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mencicil-utang-di-aplikasi-pinjaman-online-lt5c0deb46424f1/

Bisakah Mencicil Utang di Aplikasi Pinjaman Online?

pages/27/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) ](/klinik/a/3-risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-bayar-pinjol-lt641d6e0f2f2c8/)  19 Feb 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Dijadikan _Emergency Contact_ Pinjol secara Sepihak ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/)  13 Feb 2024 [ #### Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini ](/klinik/a/penipu-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-pinjol-lakukan-ini-lt634ecf40680b7/)  14 Des 2023 [ #### Jika Alamat Penyelenggara Pinjol Tak Diketahui, ke Mana Gugatan Diajukan? ](/klinik/a/jika-alamat-penyelenggara-pinjol-tak-diketahui-ke-mana-gugatan-diajukan-lt656ee65aff0d7/)  05 Des 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Bisakah Membayar Tunggakan Utang di Aplikasi Online dengan Cara Mencicil?_** **yang dibuat pertama kali oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)** **pada 16 Januari 2019.**   Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Dasar Hukum Aplikasi Pinjaman _Online_** Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa secara historis sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengakomodasi ketentuan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara spesifik dalam **[POJK 77/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-77-pojk01-2016-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_77_2016)**, akan tetapi saat ini pengaturan Layanan Pinjam Meminjam mengacu pada **[POJK 10/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_05_2022)** yang disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”). Istilah ini dinilai lebih tepat dan lebih universal serta karena POJK 77/2016 dianggap tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat, ada banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan, dan belum mampu memberikan pengaturan optimal pada perlindungan konsumen.[\[1\]](#_ftn1) Adapun LPBBTI sendiri diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.[\[2\]](#_ftn2)  Pengguna LPBBTI terdiri dari pemberi dana dan penerima dana.[\[3\]](#_ftn3) Selanjutnya secara jelas berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) POJK 10/2022** bahwa penyelenggara LPBBTI dinyatakan sebagai **lembaga jasa keuangan lainnya** yaitu pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.[\[4\]](#_ftn4) Perlu diperhatikan pula bentuk dari badan hukum penyelenggara LPBBTI adalah perseroan terbatas.[\[5\]](#_ftn5) ### **Bisakah Bayar Utang dengan Cara Mencicil?** Kemudian pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang melalui LPBBTI paling sedikit terdiri atas:[\[6\]](#_ftn6) 1. perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana; dan 2. perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Adapun bentuk dari perjanjian pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik,[\[7\]](#_ftn7) yang paling sedikit memuat:[\[8\]](#_ftn8) 1. nomor perjanjian; 2. tanggal perjanjian; 3. identitas para pihak; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jumlah pendanaan; 6. manfaat ekonomi pendanaan; 7. **nilai angsuran**; 8. jangka waktu; 9. objek jaminan (jika ada); 10. biaya terkait; 11. ketentuan mengenai denda (jika ada); 12. penggunaan data pribadi; 13. mekanisme penyelesaian sengketa; dan 14. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Menjawab pertanyaan Anda, perlu diperhatikan kembali ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi tersebut mengenai “nilai angsuran”. Hal ini dapat diartikan jika Anda meminjam sejumlah uang (Rp12 juta) pada aplikasi pinjaman _online_, maka dapat dibayarkan dengan cara cicilan dan skema cicilan (besaran cicilan) yang dapat dicantumkan dalam perjanjian. Akan tetapi jika yang Anda maksud utang Rp12 juta tersebut adalah akumulasi cicilan yang belum Anda lunasi dalam jangka waktu tertentu, dan Anda meminta untuk membayar tunggakan tersebut dengan cara mencicil, maka sepanjang penelusuran kami tidak ada aturan mengenai hal ini. Namun bukan berarti hal itu dilarang, Anda bisa mencicilnya sepanjang disepakati para pihak. ### **Langkah yang Dapat Dilakukan** Menurut hemat kami, solusi yang tepat atas permasalahan ini adalah Anda harus mengusahakan penyelesaian utang tersebut baik dengan melunasi secara _cash_ atau tunai atau mencicil. Cobalah menghubungi bagian pihak penyelenggara aplikasi pinjaman _online_ untuk membicarakan mengenai penyelesaian utang tersebut. Ada baiknya Anda berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara aplikasi pinjaman online sebagai perantara Anda dengan pemberi dana untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah sebelum menempuh upaya hukum ke pengadilan. Sebelum membawa perkara kredit (utang) yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu sebagaimana merujuk pada pendapat **Muhamad Djumhana** dalam bukunya yang berjudul _Hukum Perbankan di Indonesia_ (hal. 553-573) yang mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum). Adapun masih dalam bukunya menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:[\[9\]](#_ftn9) 1. Penjadwalan kembali (_rescheduling_), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak; 2. Persyaratan kembali (_reconditioning_), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank; 3. Penataan kembali (_restructuring_), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Menyambung pertanyaan Anda,  pada prinsipnya seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Selanjutnya telah kami ulas dalam artikel berjudul **[Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pidana_orang_tidak_bayar_utang)** Lebih lanjut, dari sisi hukum perdata, jika Anda menunggak pembayaran pinjaman, hal ini mengakibatkan telah terjadinya wanprestasi dan terhadapnya dapat diajukan gugatan wanprestasi. Ulasan selengkapnya dapat Anda baca dalam **[Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=1243_kuhperdata)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_05_2022). REFERENSI --------- Muhamad Djumhana. _Hukum Perbankan di Indonesia._ Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Umum [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_10_05_2022) (“POJK 10/2022”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 POJK 10/2022 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 11 POJK 10/2022 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 POJK 10/2022 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 2 ayat (2) POJK 10/2022 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 30 POJK 10/2022 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 32 ayat (1) POJK 10/2022 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 32 ayat (2) POJK 10/2022 [\[9\]](#_ftnref9) Muhamad Djumhana. _Hukum Perbankan di Indonesia_. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 553-573 Tags ---- [pinjol](/tag/pinjol) [restrukturisasi utang](/tag/restrukturisasi-utang) [pinjaman online](/tag/pinjaman-online) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApakah Laporan Penggelapan Dapat Dicabut Kembali?28 Feb 2024Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pasal Penggelapan dalam KUHPSebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui bahwa tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dikenal dengan penggelapan dalam bentuk pokok. Menurut Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp900 ribu.[2] Kemudian, menurut Pasal 486 UU 1/2023, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.[3] Selengkapnya, Anda dapat membaca Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya. Isi Pasal 374 KUHPSetelah mengetahui rumusan pasal penggelapan dalam bentuk pokok, barulah membahas unsur diperberatnya yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu:Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan, unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:karena adanya hubungan kerja;karena mata pencaharian/profesi; dankarena mendapatkan upah untuk itu.Menjawab pertanyaan Anda, apa itu penggelapan dengan pemberatan? Berdasarkan pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda (hal. 86), penggelapan dengan pemberatan adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal di atas. Hal ini menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. Bunyi Pasal 488 UU 1/2023Kemudian, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan juga diatur dalam Pasal 488 UU 1/2023 yang berbunyi:Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[4]Baca juga: Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata? Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP REFERENSIAdami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Media Nusa Creative, 2016.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[4] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagspenggelapankuhphukum pidanapotd

Apa bunyi Pasal 374 KUHP? Apakah Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan? Jika benar, apa unsur-unsur Pasal 374 KUHP? Apa itu penggelapan dengan pemberatan?

Pada dasarnya, penting untuk diketahui bahwa tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dikenal dengan penggelapan dalam bentuk pokok. Adapun tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 488 UU 1/2023. Apa ancaman pidananya dan apa yang dimaksud dengan penggelapan dengan pemberatan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Laporan Penggelapan Dapat Dicabut Kembali?28 Feb 2024Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Apakah Laporan Penggelapan Dapat Dicabut Kembali?28 Feb 2024Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya08 Feb 2024Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya08 Jan 2024Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan12 Des 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dengan-pemberatan-lt662621e66dae0/

Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan

pages/27/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Laporan Penggelapan Dapat Dicabut Kembali? ](/klinik/a/apakah-laporan-dapat-dicabut-kembali-lt4e4a1ff607e98/)  28 Feb 2024 [ #### Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga, Ini Sanksi Pidananya ](/klinik/a/penggelapan-dalam-lingkungan-keluarga--ini-sanksi-pidananya-lt54b9f157a27d0/)  08 Feb 2024 [ #### Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya ](/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-lt659be4526e0f9/)  08 Jan 2024 [ #### Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan ](/klinik/a/pasal-penipuan-dan-penggelapan-lt4ceb3048897ea/)  12 Des 2023 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Pasal Penggelapan dalam KUHP** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui bahwa **tindak pidana penggelapan** telah diatur dalam **Pasal 372** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 486** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026. Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dikenal dengan **penggelapan dalam bentuk pokok**. Menurut Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp900 ribu.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, menurut Pasal 486 UU 1/2023, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.[\[3\]](#_ftn3) Selengkapnya, Anda dapat membaca [**Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-lt659be4526e0f9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_372_kuhp). ### **Isi Pasal 374 KUHP** Setelah mengetahui rumusan pasal penggelapan dalam bentuk pokok, barulah membahas unsur diperberatnya yang diatur dalam **Pasal 374 KUHP** yaitu: _Penggelapan yang **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** atau **karena pencarian** atau **karena mendapat upah untuk itu**, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun._ Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam artikel [**Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_penggelapan), unsur-unsur yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh: 1. karena adanya hubungan kerja; 2. karena mata pencaharian/profesi; dan 3. karena mendapatkan upah untuk itu. Menjawab pertanyaan Anda, apa itu penggelapan dengan pemberatan? Berdasarkan pendapat **Adami Chazawi** dalam bukunya _Kejahatan Terhadap Harta Benda_ (hal. 86), **penggelapan dengan pemberatan** adalah beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal di atas. Hal ini menunjukan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu. ### **Bunyi Pasal 488 UU 1/2023** Kemudian, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan juga diatur dalam **Pasal 488 UU 1/2023** yang berbunyi: _Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[**\[4\]**](#_ftn4)_ Baca juga: [**Penggelapan dalam Jabatan, Ranah Pidana atau Perdata?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dalam-jabatan--ranah-pidana-atau-perdata-cl5886/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penggelapan_dalam_jabatan_pidana_perdata) Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- Adami Chazawi. _Kejahatan Terhadap Harta Benda_. Malang: Media Nusa Creative, 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [penggelapan](/tag/penggelapan) [kuhp](/tag/kuhp) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sanksi Penjaga Rutan yang Menyiksa Tahanan yang dibuat oleh Theo Evander, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron dan dipublikasikan pada 31 Januari 2022.KLINIK TERKAITJika Narapidana Menggunakan Handphone di Lapas23 Apr 2024Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum karena Masa Penahanan Habis21 Sep 2021Cara Ketahui Kabar Anggota Keluarga di Lapas Selama Pandemi COVID-1916 Agt 2021Syarat Tersangka Dapat Memohon Pengalihan Jenis Penahanan13 Okt 2020Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pelanggaran Kode Etik Pegawai PemasyarakatanPenjaga rumah tahanan negara (“rutan”) atau biasa disebut sebagai petugas rutan, memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP 58/1999 sebagai berikut:Petugas RUTAN/Cabang Rutan adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan terhadap tahanan di RUTAN/Cabang Rutan.Pegawai pemasyarakatan atau penjaga rutan sesungguhnya melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelayananan, pembinaan terhadap warga binaan rutan/pemasyarakatan sehingga tidak ada ketentuan hukum yang memperbolehkan oknum tersebut melakukan hal di luar dari pedoman dalam menjalankan profesinya, khususnya melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 4 Permenkumham 16/2011 yang berbunyi:1. Setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:a. Berorganisasi;b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat;c. Melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; danf. Kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.2. Setiap Pegawai Pemasyarakatan wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana diatur pada ayat (1).Lebih lanjut, dijelaskan juga dalam Pasal 7 huruf a Permenkumham 16/2011, bahwa yang dimaksud dengan etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu:Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan; danselalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.Sedangkan sanksi etik bagi oknum pegawai pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 25 Permenkumham 16/2011, yaitu:1. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. pernyataan secara tertutup; ataub. pernyataan secara terbuka.4. Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasyarakatan tersebut.5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Karena telah kami sebutkan di awal bahwa penjaga rutan juga merupakan petugas pemasyarakatan, maka menurut hemat kami sanksi di atas dapat dikenakan kepada penjaga rutan yang melakukan kekerasan terhadap tahanan.Baca juga: Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di IndonesiaSanksi Pidana Penjaga Rutan yang Melakukan Penyiksaan FisikSelain sanksi etik, pada dasarnya, seseorang yang melakukan kekerasan dapat dijerat pasal penganiayaan. Jika penganiayaan menyebabkan luka berat dan mati, maka pelaku dapat dijerat Pasal 351 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.Pasal 351 KUHPPasal 466 UU 1/2023Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[3]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai tindak pidana penganiayaan berat dapat Anda baca dalam artikel Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.Sebagai informasi, jika tindak pidana merupakan penganiayaan ringan, maka pelaku dapat dijerat Pasal 352 KUHP atau Pasal 471 UU 1/2023. Pada intinya, tindak pidana disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.Pasal 352 KUHPPasal 471 UU 1/2023Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.[4]Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[5]Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.Penjelasan mengenai pasal penganiayaan ringan beserta unsur-unsurnya, dapat Anda temukan di Begini Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan.Dengan demikian, apabila abang Anda telah mengalami penganiayaan oleh petugas rutan, kami menyarankan agar abang Anda segera membuat pengaduan kepada pejabat rutan yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Anda dapat segera melaporkan ke Kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum petugas rutan. Selanjutnya mengenai cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda baca di Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.Larangan Tahanan Membawa HandphoneMenjawab pertanyaan Anda berikutnya, pada dasarnya, setiap tahanan yang berada di lingkungan rutan memiliki kewajiban dan larangan.[6] Salah satu larangannya adalah tahanan dilarang memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.[7] Sehingga, tahanan dilarang untuk memiliki dan menggunakan handphone.Kemudian, tahanan yang memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik berpotensi dijatuhi sanksi tingkat berat,[8] berupa:[9]penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; ataupenundaan atau pembatasan hak bersyarat.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1.000 kali[3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[6] Pasal 24 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (“Permenkumham 8/2024”)[7] Pasal 26 huruf i Permenkumham 8/2024[8] Pasal 46 ayat (3) huruf f Permenkumham 8/2024[9] Pasal 45 ayat (5) Permenkumham 8/2024Tagskuhppemasyarakatanpidanapenganiayaantahananrumah tahanan

Apakah ada dasar hukum penjaga rutan bisa melakukan tindak penyiksaan terhadap tahanan? Kasusnya abang saya dituduh melakukan pencurian uang di m-banking tahanan lainnya yang satu sel dengan abang saya, sedangkan dalam satu sel itu terdapat beberapa tahanan, dan abang saya disiksa oleh penjaga tahanan untuk mengakui bahwa dia yang melakukan pencurian itu. Dan yang membuat saya makin bingung kenapa tahanan yang menuduh abang saya ini bisa menggunakan handphone di dalam penjara? Mohon penjelasannya apakah yang dilakukan penjaga tahanan ini tidak bertentangan dengan undang-undang? Dan apakah diperbolehkan seorang narapidana menggunakan handphone di dalam penjara?

Mengenai penganiayaan fisik yang dilakukan oknum penjaga rumah tahanan negara (rutan), hal ini tidak dibenarkan oleh hukum. Penjaga rutan melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelayananan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan, sehingga tidak ada ketentuan hukum memperbolehkan oknum tersebut melakukan tindak pidana kekerasan. Penganiayaan terhadap tahanan merupakan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan yang diatur dalam Permenkumham 16/2011. Selain itu, penjaga rutan yang melakukan kekerasan/menyiksa tahanan juga dapat dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP lama yang masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku pada tahun 2026. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jika Narapidana Menggunakan Handphone di Lapas23 Apr 2024Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum karena Masa Penahanan Habis21 Sep 2021Cara Ketahui Kabar Anggota Keluarga di Lapas Selama Pandemi COVID-1916 Agt 2021Syarat Tersangka Dapat Memohon Pengalihan Jenis Penahanan13 Okt 2020Jika Narapidana Menggunakan Handphone di Lapas23 Apr 2024Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum karena Masa Penahanan Habis21 Sep 2021Cara Ketahui Kabar Anggota Keluarga di Lapas Selama Pandemi COVID-1916 Agt 2021Syarat Tersangka Dapat Memohon Pengalihan Jenis Penahanan13 Okt 2020Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjaga-rutan-siksa-tahanan--ini-sanksi-hukumnya-lt61b8a347bbde1/

Penjaga Rutan Siksa Tahanan, Ini Sanksi Hukumnya

pages/27/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Sanksi Penjaga Rutan yang Menyiksa Tahanan_ yang dibuat oleh [Theo Evander, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/theo-evander--sh-lt60d196540c947/) dari [Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/) dan dipublikasikan pada 31 Januari 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jika Narapidana Menggunakan _Handphone_ di Lapas ](/klinik/a/jika-narapidana-menggunakan-ihandphone-i-di-lapas-lt5cff4643eb22a/)  23 Apr 2024 [ #### Pengeluaran Terdakwa Demi Hukum karena Masa Penahanan Habis ](/klinik/a/pengeluaran-terdakwa-demi-hukum-karena-masa-penahanan-habis-lt612328abf1ec4/)  21 Sep 2021 [ #### Cara Ketahui Kabar Anggota Keluarga di Lapas Selama Pandemi COVID-19 ](/klinik/a/cara-ketahui-kabar-anggota-keluarga-di-lapas-selama-pandemi-covid-19-lt60ca0a098d6f3/)  16 Agt 2021 [ #### Syarat Tersangka Dapat Memohon Pengalihan Jenis Penahanan ](/klinik/a/syarat-tersangka-dapat-memohon-pengalihan-jenis-penahanan-lt5f85033c657ef/)  13 Okt 2020 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan [KUHP lama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Cipta_Kerja) dan [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan** Penjaga rumah tahanan negara (“rutan”) atau biasa disebut sebagai petugas rutan, memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam **Pasal 1 angka 3 [PP 58/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21850/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_1999)** sebagai berikut: _Petugas RUTAN/Cabang Rutan adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan terhadap tahanan di RUTAN/Cabang Rutan._ Pegawai pemasyarakatan atau penjaga rutan sesungguhnya melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelayananan, pembinaan terhadap warga binaan rutan/pemasyarakatan sehingga tidak ada ketentuan hukum yang memperbolehkan oknum tersebut melakukan hal di luar dari pedoman dalam menjalankan profesinya, khususnya melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik. Hal ini diatur secara khusus dalam **Pasal 4 [Permenkumham 16/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee8595d8c4df/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-mhh16kp0502-tahun-2011/?r=1&p=1&q=Peraturan%20Menteri%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20Nomor%20M.HH-16.05.02%20Tahun%202011%20tentang%20K?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_16_2011)** yang berbunyi: _1\. Setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:_ a. Berorganisasi; b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat; c. Melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan; d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan; e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan f. Kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. _2\. Setiap Pegawai Pemasyarakatan wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana diatur pada ayat (1)._ Lebih lanjut, dijelaskan juga dalam **Pasal 7 huruf a Permenkumham 16/2011**, bahwa yang dimaksud dengan **etika pegawai pemasyarakatan** dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu: _Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:_ 1. _menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;_ 2. _menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;_ 3. _menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan_ 4. _selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan._ Sedangkan **sanksi etik** bagi oknum pegawai pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam **Pasal 25 Permenkumham 16/2011**, yaitu: _1\. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral._ _2\. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian._ _3\. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:_ _a. pernyataan secara tertutup; atau_ _b. pernyataan secara terbuka._ _4\. Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasyarakatan tersebut._ _5\. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan._ Karena telah kami sebutkan di awal bahwa penjaga rutan juga merupakan petugas pemasyarakatan, maka menurut hemat kami sanksi di atas dapat dikenakan kepada penjaga rutan yang melakukan kekerasan terhadap tahanan. Baca juga: **[Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-dalam-sistem-pemidanaan-di-indonesia-lt4b22ef6f96658/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_rutan_lapas)** ### **Sanksi Pidana Penjaga Rutan yang Melakukan Penyiksaan Fisik** Selain sanksi etik, pada dasarnya, seseorang yang melakukan kekerasan dapat dijerat **pasal penganiayaan**. Jika penganiayaan **menyebabkan luka berat dan mati**, maka pelaku dapat dijerat **Pasal 351 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 466 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[1\]](#_ftn1) yaitu tahun 2026. **Pasal 351 KUHP** **Pasal 466 UU 1/2023** 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[2\]](#_ftn2) 2. Jika perbuatan **mengakibatkan luka-luka berat**, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika **mengakibatkan mati**, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[3\]](#_ftn3) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan luka berat**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan matinya orang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya mengenai tindak pidana penganiayaan berat dapat Anda baca dalam artikel **[Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_351_kuhp)**. Sebagai informasi, jika tindak pidana merupakan **penganiayaan ringan**, maka pelaku dapat dijerat **Pasal 352 KUHP** atau **Pasal 471 UU 1/2023**. Pada intinya, tindak pidana disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. **Pasal 352 KUHP** **Pasal 471 UU 1/2023** 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang **tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan**, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.[\[4\]](#_ftn4) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. 2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang **tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan**, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[\[5\]](#_ftn5) 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3. 3. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Penjelasan mengenai pasal penganiayaan ringan beserta unsur-unsurnya, dapat Anda temukan di **[Begini Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-lt656eed671ec52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_352_kuhp)**. Dengan demikian, apabila abang Anda telah mengalami penganiayaan oleh petugas rutan, kami menyarankan agar abang Anda segera membuat pengaduan kepada pejabat rutan yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Anda dapat segera melaporkan ke Kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum petugas rutan. Selanjutnya mengenai cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda baca di **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_melaporkan_tindak_pidana_ke_polisi)**. ### **Larangan Tahanan Membawa _Handphone_** Menjawab pertanyaan Anda berikutnya, pada dasarnya, setiap tahanan yang berada di lingkungan rutan memiliki **kewajiban** dan **larangan**.[\[6\]](#_ftn6) Salah satu larangannya adalah tahanan dilarang memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.[\[7\]](#_ftn7) Sehingga, tahanan dilarang untuk memiliki dan menggunakan _handphone_. Kemudian, tahanan yang memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik berpotensi dijatuhi **sanksi tingkat berat**,[\[8\]](#_ftn8) berupa:[\[9\]](#_ftn9) 1. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari; atau 2. penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP); 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21850/peraturan-pemerintah-nomor-58-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_58_1999); 4. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee8595d8c4df/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-mhh16kp0502-tahun-2011/?r=1&p=1&q=Peraturan%20Menteri%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20Nomor%20M.HH-16.05.02%20Tahun%202011%20tentang%20K?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_16_2011); 5. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024); 6. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 Perma 2/2012, denda dilipatgandakan 1.000 kali [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 24 ayat 2 huruf b [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66028e1c6fb43/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permenkumham_8_2024) (“Permenkumham 8/2024”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 26 huruf i Permenkumham 8/2024 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 46 ayat (3) huruf f Permenkumham 8/2024 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 45 ayat (5) Permenkumham 8/2024 Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [pemasyarakatan](/tag/pemasyarakatan) [pidana](/tag/pidana) [penganiayaan](/tag/penganiayaan) [tahanan](/tag/tahanan) [rumah tahanan](/tag/rumah-tahanan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian dan Fungsi Hak AngketKLINIK TERKAITRagam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?22 Feb 2024Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya03 Mar 2021Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak atau kewajibannya.[1]Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR dalam melaksanakan fungsinya tersebut mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak angket menurut Pasal 79 ayat (3)UU MD3 adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undangdan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Hak angket DPR merupakan bentuk atau implementasi fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai dengan asas check and balances dalam rangka mewujudkan kekuasaan yang proporsional atau berimbang. Hak angket DPR tersebut dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[2]Penggunaan hak angket oleh DPR tersebut berkaitan dengan proses penyelidikan ketatanegaraan,bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada hukum acara pidana, meskipun menggunakan nomenklatur yang sama.[3]Hak angket merupakan bentuk pengawasan secara insentif dan investigatif terhadap kebijakan pemerintah. Adanya peran DPR melalui hak angket menghasilkan langkah konkret dibandingkan dengan menggunakan hak meminta keterangan karena di dalam mekanisme hak angket terdapat unsur di mana DPR juga ikut andil dalam memulai proses penyelesaian suatu kasus dengan langsung menjadi investigator dalam kasus tersebut.[4]Selengkapnya mengenai mekanisme hak angket, dapat Anda simak dalam artikel Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?Sejarah Pengaturan Hak Angket di IndonesiaHak angket di Indonesia pertama kali diatur dalam UU RIS 7/1950 tentang perubahan sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pasal 70 UU RIS 7/1950 mengatur bahwa DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.Kemudian, saat ini, dalam UUD 1945, hak angket DPR diatur di dalam Pasal 20A sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain itu, hak angket DPR diatur lebih rinci di dalam UU MD3 dan perubahannya.Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hak angket dilakukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undangdan/ataukebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 diterangkan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.Menurut pendapat kami, inti dari Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut mengandung dua makna; pertama, hak angket ditujukan kepada pihak pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan pihak yang menetapkan kebijakan, serta kedua hak angket ditujukan kepada siapa saja yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan undang-undang dan tindakannya dianggap sebagai hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Salah satu indikator penggunaan hak angket adalah adanya tindakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut hemat kami, penggunaan hak angket fokus pada, pertamapelaksana undang-undang dan yang keduaadanya tindakan pelaksana undang-undang yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Kami berpendapat bahwa hal ini juga karena dalam UU MD3 tidak ada batasan mengenai siapa yang dilarang atau tidak dapat diselidiki melalui hak angket. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hanya menggunakan frasa “dapat berupa” untuk menjelaskan siapa saja yang menjadi objek hak angket.Artinya, frasa “dapat berupa” dalam penjelasan pasal tersebut tidak hanya terbatas pada kebijakan yang dikeluarkan Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, namun juga membuka kemungkinan objek lain, selama berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Selain itu, menurut hemat kami, ketentuan mengenai objek hak angket dalam peraturan tersebut ditujukan kepada pejabat saja, dan tidak melingkupi di dalamnya berupa badan/lembaga.Lantas, apakah KPU selaku komisi negara independen yang menyelenggarakan pemilihan umum dapat menjadi objek hak angket DPR? Secara kedudukan, KPU termasuk ke dalam kategori lembaga negara independen yang nama lembaganya disebut dalam UUD 1945 tanpa menggunakan huruf kapital, disebut fungsinya, namun kewenangannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[5]Meskipun KPU ini diamanatkan sebagai lembaga independen, tetapi faktanya KPU tidak benar-benar independen secara penuh. Terdapat batasan terhadap independensi KPU yaitu KPU bersifat independen terbatas sebagai pelaksana dari pemilu. KPU diturunkan dari kekuasaan eksekutif dan diidealkan independen dengan alasan khusus yaitu berangkat dari gagasan bahwa presiden selaku lembaga eksekutif tidak mungkin memilih dan mencalonkan diri sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.[6]Komisi negara independen seperti KPU, Komisi Yudisial, Komnas HAM, tidak lepas dari fungsi organ-organ ini yang bersifat campur sari; terkadang memainkan peran sebagai kuasi eksekutif, kuasi legislatif, ataupun kuasi yudisial.[7] Dalam konteks KPU, KPU merupakan organ negara yang melaksanakan langgam eksekutif yang menyelenggarakan pemilihan umum, juga fungsi kuasi legislatif dalam menetapkan peraturan KPU.[8]Selain itu, perlu diingat bahwa Pasal 12 huruf d UU Pemilu menyebutkan KPU memiliki tugas yaitu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Dengan demikian, KPU merupakan lembaga yang melaksanakan UU Pemilu berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu.Apabila merujuk pendapat Yusril Ihza Mahendra, setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang harus mendapat pengawasan dan DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut.[9]Lebih lanjut, temuan Idul Rishan dalam Jurnal Konstitusi berjudul Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (hal. 651) menyatakan bahwa pasca Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, berdampak pada hak angket yang tidak hanya ditujukan pada KPK, tetapi juga dapat ditujukan pada lembaga-lembaga lain termasuk komisi negara independen sepanjang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif.Sehingga menurut hemat kami, KPU dapat menjadi objek hak angket, yang terbatas pada penyelenggaraan pemilu saja sebagai tugas dari KPU, bukan kepada hasil pemilu.Terkait dengan apakah hak angket dapat membatalkan hasil pemilu 2024 atau tidak, perlu dipahami bahwa yang berwenang menyatakan batal hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU adalah Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya mengenai jenis-jenis putusan MK tentang PHPU dapat Anda baca dalam Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2023PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.REFERENSIUndang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950;Daniel Panggabean. Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Melakukan Kontrol atas Kebijakan Pemerintah. Nommensen Journal of Legal Opinion (BJLO), Vol. 03, No.1, 2022;Dinda Dechyntia Asmarani. Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 3 No. 1, Agustus 2019;Evi Purnamawati. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Solusi, Vol. 17 No. 3, September 2019;Idul Rishan. Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 1, 2018;Idul Rishan. Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019;May Lim Charity. Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017.[1] Daniel Panggabean. Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Melakukan Kontrol atas Kebijakan Pemerintah. Nommensen Journal of Legal Opinion (BJLO), Vol. 03, No.1, 2022, hal. 33.[2] May Lim Charity. Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017, hal. 246.[3] May Lim Charity. Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017, hal. 248.[4] Evi Purnamawati. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Solusi, Vol. 17 No. 3, September 2019, hal. 310.[5] Idul Rishan. Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 1, 2018, hal. 51.[6] Dinda Dechyntia Asmarani. Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 3 No. 1 Agustus 2019, hal. 23.[7] Idul Rishan. Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 640 – 641[8] Idul Rishan. Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 643[9] Idul Rishan. Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 642Tagshak angketdprkpu

Beberapa waktu ini ramai diperbincangkan soal gagasan beberapa tokoh untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan pemilu melalui DPR. Pihak penyelenggara pemilu salah satunya adalah KPU. Lantas, apakah KPU dapat dijadikan objek hak angket DPR? Jika merujuk UU MD3, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah, seperti kebijakan presiden, wakil presiden, menteri, panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Apakah KPU termasuk lembaga yang bisa menjadi objek hak angket?

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat kami, hak angket ditujukan kepada pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan serta yang menetapkan kebijakan dan dapat pula ditujukan kepada siapa saja yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan undang-undang dan tindakannya dianggap sebagai hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lantas, apakah hak angket dapat ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (“KPU”)? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?22 Feb 2024Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya03 Mar 2021Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?22 Feb 2024Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya03 Mar 2021Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU12 Mei 2015Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kpu-menjadi-objek-hak-angket-dpr-lt662237e759939/

Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?

pages/28/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian dan Fungsi Hak Angket** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/)  28 Mar 2024 [ #### Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat? ](/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953/)  22 Feb 2024 [ #### Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya ](/klinik/a/intip-gaji-dpr-dan-dprd-serta-dasar-hukumnya-lt603eed3d12f18/)  03 Mar 2021 [ #### Perbedaan Peraturan dan Keputusan KPU ](/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu-lt552a59833c9f1/)  12 Mei 2015 [](#!) Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan dalam **UUD 1945** yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak atau kewajibannya.[\[1\]](#_ftn1) Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 20A ayat (1) dan (2) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR dalam melaksanakan fungsinya tersebut mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Hak angket** menurut **Pasal 79 ayat (3)****[UU MD3](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014)** adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap **pelaksanaan suatu undang-undang****dan/atau kebijakan pemerintah** yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR merupakan bentuk atau implementasi fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai dengan asas _check and balances_ dalam rangka mewujudkan kekuasaan yang proporsional atau berimbang. Hak angket DPR tersebut dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Penggunaan hak angket oleh DPR tersebut berkaitan dengan proses penyelidikan ketatanegaraan,bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada hukum acara pidana, meskipun menggunakan nomenklatur yang sama.[\[3\]](#_ftn3) Hak angket merupakan bentuk pengawasan secara insentif dan investigatif terhadap kebijakan pemerintah. Adanya peran DPR melalui hak angket menghasilkan langkah konkret dibandingkan dengan menggunakan hak meminta keterangan karena di dalam mekanisme hak angket terdapat unsur di mana DPR juga ikut andil dalam memulai proses penyelesaian suatu kasus dengan langsung menjadi investigator dalam kasus tersebut.[\[4\]](#_ftn4) Selengkapnya mengenai **mekanisme hak angket**, dapat Anda simak dalam artikel **[Apa itu Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_angket)** ### **Sejarah Pengaturan Hak Angket di Indonesia** Hak angket di Indonesia pertama kali diatur dalam **[UU RIS 7/1950](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c1b664808cfc/undang-undang-ris-nomor-7-tahun-1950/document/)** tentang perubahan sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. **Pasal 70 UU RIS 7/1950** mengatur bahwa DPR mempunyai hak menyelidiki _(enquete_) menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, saat ini, dalam UUD 1945, hak angket DPR diatur di dalam Pasal 20A sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain itu, hak angket DPR diatur lebih rinci di dalam **UU MD3** dan perubahannya. ### **Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hak angket dilakukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undangdan/ataukebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam **Penjelasan** **Pasal 79 ayat (3)** **UU MD3** diterangkan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah **dapat berupa** kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Menurut pendapat kami, inti dari Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut mengandung dua makna; **_pertama_**, hak angket ditujukan kepada pihak pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan pihak yang menetapkan kebijakan, serta **_kedua_** hak angket ditujukan kepada siapa saja yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan undang-undang dan tindakannya dianggap sebagai hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator penggunaan hak angket adalah adanya tindakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut hemat kami, penggunaan hak angket fokus pada, _pertama_pelaksana undang-undang dan yang _kedua_adanya tindakan pelaksana undang-undang yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kami berpendapat bahwa hal ini juga karena dalam UU MD3 tidak ada batasan mengenai siapa yang dilarang atau tidak dapat diselidiki melalui hak angket. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hanya menggunakan frasa “dapat berupa” untuk menjelaskan siapa saja yang menjadi objek hak angket. Artinya, frasa “dapat berupa” dalam penjelasan pasal tersebut tidak hanya terbatas pada kebijakan yang dikeluarkan Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, namun juga membuka kemungkinan objek lain, selama berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Selain itu, menurut hemat kami, ketentuan mengenai objek hak angket dalam peraturan tersebut ditujukan kepada pejabat saja, dan tidak melingkupi di dalamnya berupa badan/lembaga. Lantas, apakah KPU selaku komisi negara independen yang menyelenggarakan pemilihan umum dapat menjadi objek hak angket DPR? Secara kedudukan, KPU termasuk ke dalam kategori lembaga negara independen yang nama lembaganya disebut dalam UUD 1945 tanpa menggunakan huruf kapital, disebut fungsinya, namun kewenangannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[\[5\]](#_ftn5) Meskipun KPU ini diamanatkan sebagai lembaga independen, tetapi faktanya KPU tidak benar-benar independen secara penuh. Terdapat batasan terhadap independensi KPU yaitu KPU bersifat independen terbatas sebagai pelaksana dari pemilu. KPU diturunkan dari kekuasaan eksekutif dan diidealkan independen dengan alasan khusus yaitu berangkat dari gagasan bahwa presiden selaku lembaga eksekutif tidak mungkin memilih dan mencalonkan diri sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.[\[6\]](#_ftn6) Komisi negara independen seperti KPU, Komisi Yudisial, Komnas HAM, tidak lepas dari fungsi organ-organ ini yang bersifat campur sari; terkadang memainkan peran sebagai kuasi eksekutif, kuasi legislatif, ataupun kuasi yudisial.[\[7\]](#_ftn7) Dalam konteks KPU, KPU merupakan organ negara yang melaksanakan langgam eksekutif yang menyelenggarakan pemilihan umum, juga fungsi kuasi legislatif dalam menetapkan peraturan KPU.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu, perlu diingat bahwa **Pasal 12 huruf d [UU Pemilu](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017)** menyebutkan KPU memiliki tugas yaitu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Dengan demikian, KPU merupakan lembaga yang melaksanakan UU Pemilu berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Apabila merujuk pendapat **Yusril Ihza Mahendra**, setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang harus mendapat pengawasan dan DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut.[\[9\]](#_ftn9) Lebih lanjut, temuan **Idul Rishan** dalam Jurnal Konstitusi berjudul _Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi_ (hal. 651) menyatakan bahwa pasca **[Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36%20PUU%202017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-%20wmActionWiz.pdf)**, berdampak pada hak angket yang tidak hanya ditujukan pada KPK, tetapi juga dapat ditujukan pada lembaga-lembaga lain termasuk komisi negara independen sepanjang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Sehingga menurut hemat kami, KPU dapat menjadi objek hak angket, yang terbatas pada penyelenggaraan pemilu saja sebagai tugas dari KPU, bukan kepada hasil pemilu. Terkait dengan apakah hak angket dapat membatalkan hasil pemilu 2024 atau tidak, perlu dipahami bahwa yang berwenang menyatakan batal hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU adalah Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya mengenai jenis-jenis putusan MK tentang PHPU dapat Anda baca dalam **[Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ragam_putusan_PHPU)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54dde4d7f0d20?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_42_2014) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa21760d9fd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2018) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d948ad30076f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2019) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2017) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6398217fef35f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2022) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt646ddfc0759f3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2023) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36%20PUU%202017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-%20wmActionWiz.pdf). REFERENSI --------- 1. [Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c1b664808cfc/undang-undang-ris-nomor-7-tahun-1950/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_RIS_1950); 2. Daniel Panggabean. _Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Melakukan Kontrol atas Kebijakan Pemerintah_. Nommensen Journal of Legal Opinion (BJLO), Vol. 03, No.1, 2022; 3. Dinda Dechyntia Asmarani. _Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia_. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 3 No. 1, Agustus 2019; 4. Evi Purnamawati. _Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945_. Solusi, Vol. 17 No. 3, September 2019; 5. Idul Rishan. _Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen_. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 1, 2018; 6. Idul Rishan. _Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi._ Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019; 7. May Lim Charity. _Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi_. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017. [\[1\]](#_ftnref1) Daniel Panggabean. _Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Melakukan Kontrol atas Kebijakan Pemerintah_. Nommensen Journal of Legal Opinion (BJLO), Vol. 03, No.1, 2022, hal. 33. [\[2\]](#_ftnref2) May Lim Charity. _Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi_. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017, hal. 246. [\[3\]](#_ftnref3) May Lim Charity. _Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi_. Jurnal Legislasi, Vol. 14, No. 3, 2017, hal. 248. [\[4\]](#_ftnref4) Evi Purnamawati. _Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945_. Solusi, Vol. 17 No. 3, September 2019, hal. 310. [\[5\]](#_ftnref5) Idul Rishan. _Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen_. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 1, 2018, hal. 51. [\[6\]](#_ftnref6) Dinda Dechyntia Asmarani. _Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia_. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 3 No. 1 Agustus 2019, hal. 23. [\[7\]](#_ftnref7) Idul Rishan. _Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi._ Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 640 – 641 [\[8\]](#_ftnref8) Idul Rishan. _Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi._ Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 643 [\[9\]](#_ftnref9) Idul Rishan. _Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi._ Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hal. 642 Tags ---- [hak angket](/tag/hak-angket) [dpr](/tag/dpr) [kpu](/tag/kpu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITRagam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu22 Mar 2024Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi23 Feb 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Apa itu Amicus Curiae?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Amicus curiae secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yang berarti friend of court atau sahabat pengadilan.[1] Amicus curiae ini dikenal pertama kali dalam praktik pengadilan sejak awal abad kesembilan dalam sistem hukum Romawi Kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi common law.[2] Lalu, apa yang dimaksud dengan amicus curiae? Amicus curiae adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya.[3]Amicus curiae dapat pula diartikan sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. Amicus curiae ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan.[4]Menurut Siti Aminah dalam buku Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief (hal. 11), untuk dapat disebut sebagai amicus curiae adalah:seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara;memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait dengan kasus tersebut ke pengadilan;untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);secara sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya;dalam bentuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) atau memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah;ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik;hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. Fungsi Amicus CuriaeFungsi utama dari amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.[5]Berdasarkan penjelasan pada bagian pengertian amicus curiae di atas, dapat pula disimpulkan bahwa fungsi amicus curiae adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam bentuk pendapat hukum atau melalui karya ilmiah. Pendapat tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.Namun, pendapat dari amicus curiae bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sah, sehingga peran dari amicus curiae sebatas sebagai bahan pertimbangan hakim.[6]   Dasar Hukum Amicus Curiae di IndonesiaSepanjang penelusuran kami, amicus curiae memang tidak secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan amicus curiae dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.Menurut Siti Aminah, amicus curiae ini dapat merujuk pada semangat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara. Lebih lanjut, Aminah menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang diperiksa. Sehingga, akan membantu hakim menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.[7]Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang menjadi amicus curiae dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi (“MK”), maka dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 tentang pengujian undang-undang. Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK 2/2021 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait.Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 menjelaskan bahwa pihak terkait tersebut merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan, yaitu:perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;badan hukum publik atau badan hukum privat; ataulembaga negara.Contoh amicus curiae dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK adalah dalam perkara pengujian UU No. 2/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di MK oleh The Becket Fund for Religious Liberty.[8] Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mengajukan diri menjadi amicus curiae dalam uji materi KUHP di MK dengan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.[9]Adapun, terkait dengan amicus curiae dalam perkara perselisihan hasil pemilu (“PHPU”) presiden dan wakil presiden yang mengacu pada Peraturan MK 4/2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK 2/2024, sepanjang penelusuran kami tidak diatur khusus dan spesifik.Menurut hemat kami, hal ini karena ketentuan mengenai pihak terkait dalam perkara PHPU berbeda dengan perkara pengujian undang-undang. Dalam perkara PHPU, pihak terkait ditujukan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.[10]Sementara itu, ketentuan mengenai keterangan “pihak lain” dalam perkara PHPU termasuk ke dalam alat bukti.[11] Sedangkan amicus curiae tidak tergolong sebagai suatu alat bukti.Baca juga: Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil PemiluNamun demikian, menurut hemat kami, dalam perkara PHPU, pihak ketiga yang berkepentingan namun bukan sebagai pihak dalam perkara PHPU dan bukan sebagai pihak terkait, tetap dapat mengajukan diri menjadi amicus curiae dengan bersandar pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.Selain itu, dalam artikel “Amicus Curiae” PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK, Fajar Laksono, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK menyatakan bahwa amicus curiae merupakan bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU presiden tahun 2024, sehingga MK tidak melarang amicus curiae menyerahkan aspirasinya. Adapun pengaruh dari amicus curiae dalam putusan, maka sepenuhnya kembali pada otoritas hakim konstitusi.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-UndangPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden REFERENSILinda Ayu Pralampita. Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020;Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022;Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014;“Amicus Curiae” PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK, yang diakses pada Jumat, 19 April 2024 pukul 09.16 WIB.[1] Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 7[2] Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 9[3] Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 9[4] Linda Ayu Pralampita. Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hal. 560[5] Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 12[6] Linda Ayu Pralampita. Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hal. 570 – 571[7] Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 13 – 14[8] Siti Aminah. Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 17[9] Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 10[10] Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“Peraturan MK 4/2023”)[11] Pasal 38 huruf e Peraturan MK 4/2023Tagsmahkamah konstitusihakim konstitusipemilihan umumuu pemilu

Dalam sengketa PHPU di MK tahun 2024 ini, Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pihak mengajukan diri menjadi amicus curiae ke MK. Dalam sistem hukum Indonesia, adakah pengaturan tentang amicus curiae dalam perkara yang tengah ditangani oleh MK?

Amicus curiae berasal dari Bahasa Latin yang berarti friend of court atau sahabat pengadilan.   Amicus curiae adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya. Lalu, apa dasar hukum dan fungsi dari amicus curiae dalam suatu perkara yang sedang ditangani pengadilan?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu22 Mar 2024Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi23 Feb 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu28 Mar 2024Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu22 Mar 2024Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi23 Feb 2024Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum10 Nov 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjadi-amicus-curiae-di-mk-ini-fungsi-dan-dasar-hukumnya-lt662231ae4f5ba/

Menjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya

pages/28/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu-lt66051b5b45c71/)  28 Mar 2024 [ #### Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu ](/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/)  22 Mar 2024 [ #### Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi ](/klinik/a/hubungan-presiden-dengan-mk-cl2689/)  23 Feb 2024 [ #### Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum ](/klinik/a/kedudukan-peraturan-mahkamah-konstitusi-cl7068/)  10 Nov 2023 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Apa itu _Amicus Curiae_?** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Amicus curiae_ secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yang berarti _friend of court_ atau sahabat pengadilan.[\[1\]](#_ftn1) _Amicus curiae_ ini dikenal pertama kali dalam praktik pengadilan sejak awal abad kesembilan dalam sistem hukum Romawi Kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi _common law.[**\[2\]**](#_ftn2)_ Lalu, apa yang dimaksud dengan _amicus curiae_? _Amicus curiae_ adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya.[\[3\]](#_ftn3) _Amicus curiae_ dapat pula diartikan sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. _Amicus curiae_ ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan.[\[4\]](#_ftn4) Menurut **Siti Aminah** dalam buku _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_ (hal. 11), untuk dapat disebut sebagai _amicus curiae_ adalah: 1. seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara; 2. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan; 3. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait dengan kasus tersebut ke pengadilan; 4. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat); 5. secara sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya; 6. dalam bentuk memberikan pendapat hukum (_legal opinion_) atau memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah; 7. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik; 8. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. ### **Fungsi _Amicus Curiae_** Fungsi utama dari _amicus curiae_ adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.[\[5\]](#_ftn5) Berdasarkan penjelasan pada bagian pengertian _amicus curiae_ di atas_,_ dapat pula disimpulkan bahwa fungsi _amicus curiae_ adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam bentuk pendapat hukum atau melalui karya ilmiah. Pendapat tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, pendapat dari _amicus curiae_ bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sah, sehingga peran dari _amicus curiae_ sebatas sebagai bahan pertimbangan hakim.[\[6\]](#_ftn6)   ### **Dasar Hukum _Amicus Curiae_ di Indonesia** Sepanjang penelusuran kami, _amicus curiae_ memang tidak secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan _amicus curiae_ dapat disandarkan pada **Pasal 5 ayat (1)** [**UU Kekuasaan Kehakiman**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman) yang berbunyi: _Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat._ Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman** dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Siti Aminah, _amicus curiae_ ini dapat merujuk pada semangat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara. Lebih lanjut, Aminah menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang diperiksa. Sehingga, akan membantu hakim menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.[\[7\]](#_ftn7) Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang menjadi _amicus curiae_ dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi (“MK”), maka dapat disandarkan pada **Pasal 5 ayat (2) _jo._ Pasal 6** [**Peraturan MK 2/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60b0b29d1724b/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_2_2021) tentang pengujian undang-undang. Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK 2/2021 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait. Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 menjelaskan bahwa pihak terkait tersebut merupakan **pihak yang** **berkepentingan** langsung dan/atau **tidak langsung dengan pokok permohonan**, yaitu: 1. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. lembaga negara. Contoh _amicus curiae_ dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK adalah dalam perkara pengujian UU No. 2/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di MK oleh _The Becket Fund for Religious Liberty_.[\[8\]](#_ftn8) Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mengajukan diri menjadi _amicus curiae_ dalam uji materi KUHP di MK dengan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.[\[9\]](#_ftn9) Adapun, terkait dengan _amicus curiae_ dalam perkara perselisihan hasil pemilu (“PHPU”) presiden dan wakil presiden yang mengacu pada [**Peraturan MK 4/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64019bc0084b8/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-4-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_4_2023) sebagaimana diubah dengan [**Peraturan MK 2/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6603c24050b08/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_2_2024), sepanjang penelusuran kami tidak diatur khusus dan spesifik. Menurut hemat kami, hal ini karena ketentuan mengenai pihak terkait dalam perkara PHPU berbeda dengan perkara pengujian undang-undang. Dalam perkara PHPU, pihak terkait ditujukan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.[\[10\]](#_ftn10) Sementara itu, ketentuan mengenai keterangan “pihak lain” dalam perkara PHPU termasuk ke dalam alat bukti.[\[11\]](#_ftn11) Sedangkan _amicus curiae_ tidak tergolong sebagai suatu alat bukti. Baca juga: [**Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sengketa_proses_sengketa_hasil_pemilu) Namun demikian, menurut hemat kami, dalam perkara PHPU, pihak ketiga yang berkepentingan namun bukan sebagai pihak dalam perkara PHPU dan bukan sebagai pihak terkait, tetap dapat mengajukan diri menjadi _amicus curiae_ dengan bersandar pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dalam artikel [**“Amicus Curiae” PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK**](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20210&menu=2), **Fajar Laksono**, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK menyatakan bahwa _amicus curiae_ merupakan bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU presiden tahun 2024, sehingga **MK tidak melarang _amicus curiae_ menyerahkan aspirasinya**. Adapun pengaruh dari _amicus curiae_ dalam putusan, maka sepenuhnya kembali pada otoritas hakim konstitusi. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kekuasaan_kehakiman) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60b0b29d1724b/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-tahun-2021/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_2_2021) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64019bc0084b8/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-4-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_4_2023) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6603c24050b08/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_2_2024) REFERENSI --------- 1. Linda Ayu Pralampita. _Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia._ Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020; 2. Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. _Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung._ Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022; 3. Siti Aminah. _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014; 4. [“Amicus Curiae” PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20210&menu=2), yang diakses pada Jumat, 19 April 2024 pukul 09.16 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Siti Aminah. _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 7 [\[2\]](#_ftnref2) Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. _Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung._ Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 9 [\[3\]](#_ftnref3) Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. _Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung._ Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 9 [\[4\]](#_ftnref4) Linda Ayu Pralampita. _Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia._ Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hal. 560 [\[5\]](#_ftnref5) Siti Aminah. _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 12 [\[6\]](#_ftnref6) Linda Ayu Pralampita. _Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia._ Lex Renaissance Vol. 5 No. 3, Juli 2020, hal. 570 – 571 [\[7\]](#_ftnref7) Siti Aminah. _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 13 – 14 [\[8\]](#_ftnref8) Siti Aminah. _Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief_. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 17 [\[9\]](#_ftnref9) Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. _Peranan Amicus Curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung._ Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 April 2022, hal. 10 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 ayat (3) [Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64019bc0084b8/peraturan-mahkamah-konstitusi-nomor-4-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PMK_4_2023) (“Peraturan MK 4/2023”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 38 huruf e Peraturan MK 4/2023 Tags ---- [mahkamah konstitusi](/tag/mahkamah-konstitusi) [hakim konstitusi](/tag/hakim-konstitusi) [pemilihan umum](/tag/pemilihan-umum) [uu pemilu](/tag/uu-pemilu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Pasal 5 KUHP Baru tentang Asas Pelindungan dan Nasionalitas Pasif 18 Mar 2024Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Isi Pasal 336 KUHPPada dasarnya, seseorang yang melakukan pengancaman pembunuhan dapat dihukum berdasarkan Pasal 336 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku.Berikut adalah bunyi Pasal 336 KUHP:Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsur Pasal 336 KUHPDari bunyi Pasal 336 ayat (1) KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur sebagai berikut:[1]barang siapa;mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang;dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang;dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan (perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan);dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang;dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.Dari unsur-unsur tersebut, dapat kami simpulkan bahwa selain tindakan pengancaman pembunuhan, ancaman juga dapat berupa kekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bunyi Pasal 449 UU 1/2023Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 449 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta[3], Setiap Orang yang mengancam dengan:Kekerasan secara terang terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;perkosaan atau dengan perbuatan cabul;suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;penganiayaan berat; ataupembakaran. Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[4] Adapun menurut Penjelasan Pasal 449 ayat (1) UU 1/2023, tindak pidana dalam ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana REFERENSIMuchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011.[1] Muchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011, hal. 113.[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023Tagspembunuhanancamankuhppotd

Apa bunyi Pasal 336 KUHP? Apakah Pasal 336 KUHP mengatur tentang pengancaman pembunuhan? Jika benar, apa unsur-unsur Pasal 336 KUHP?

Dalam KUHP lama, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 449. Lantas, apa ancaman pidana bagi pelaku pengancaman pembunuhan? Bagaimana bunyi Pasal 336 KUHP dan Pasal 449 UU 1/2023 selengkapnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Pasal 5 KUHP Baru tentang Asas Pelindungan dan Nasionalitas Pasif 18 Mar 2024Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Pasal 5 KUHP Baru tentang Asas Pelindungan dan Nasionalitas Pasif 18 Mar 2024Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang 13 Mar 2024Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice04 Mar 2024Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-336-kuhp-tentang-pengancaman-pembunuhan-lt6620f96d45c71/

Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan

pages/28/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 ](/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/)  28 Mar 2024 [ #### Pasal 5 KUHP Baru tentang Asas Pelindungan dan Nasionalitas Pasif ](/klinik/a/pasal-5-kuhp-baru-tentang-asas-pelindungan-dan-nasionalitas-pasif-lt65f803a9493db/)  18 Mar 2024 [ #### Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang ](/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/)  13 Mar 2024 [ #### Bunyi Pasal 221 KUHP tentang _Obstruction of Justice_ ](/klinik/a/bunyi-pasal-221-kuhp-tentang-iobstruction-of-justice-i-lt65e5c883364d3/)  04 Mar 2024 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Isi Pasal 336 KUHP** Pada dasarnya, seseorang yang melakukan **pengancaman pembunuhan** dapat dihukum berdasarkan **Pasal 336** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku. Berikut adalah bunyi Pasal 336 KUHP: 1. _Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa **mengancam** dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, **dengan sesuatu** **kejahatan terhadap nyawa**, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran._ 2. _Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun._ ### **Unsur-unsur Pasal 336 KUHP** Dari bunyi Pasal 336 ayat (1) KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) 1. barang siapa; 2. mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang; 3. dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; 4. dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan (perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan); 5. dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; 6. dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Dari unsur-unsur tersebut, dapat kami simpulkan bahwa selain tindakan pengancaman pembunuhan, ancaman juga dapat berupa kekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. ### **Bunyi Pasal 449 UU 1/2023** Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana **pengancaman pembunuhan** diatur dalam **Pasal 449** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[2\]](#_ftn2) yaitu tahun 2026, sebagai berikut: 1. _Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta[**\[3\]**](#_ftn3), Setiap Orang yang **mengancam** dengan:_ 1. _Kekerasan secara terang terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;_ 2. _suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;_ 3. _perkosaan atau dengan perbuatan cabul;_ 4. **_suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang_**_;_ 5. _penganiayaan berat; atau_ 6. _pembakaran._ 2. _Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[**\[4\]**](#_ftn4)_ Adapun menurut **Penjelasan Pasal 449 ayat (1) UU 1/2023**, tindak pidana dalam ketentuan ini diklasifikasikan sebagai **tindak pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan**. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) REFERENSI --------- Muchamad Iksan. _Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana._ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Muchamad Iksan. _Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana._ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011, hal. 113. [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 Tags ---- [pembunuhan](/tag/pembunuhan) [ancaman](/tag/ancaman) [kuhp](/tag/kuhp) [potd](/tag/potd)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Juli 2013, dan dimutakhirkan pertama kali pada 17 Februari 2017, kemudian dimutakhirkan kedua kalinya oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 16 Mei 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pengertian ASN, Pegawai ASN, dan PNSSebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dan perbedaan dari Aparatur Sipil Negara (“ASN”), Pegawai ASN, dan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”).Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU ASN, Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU ASN.Kemudian, pada dasarnya Pasal 37 UU ASN mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia (“WNI”) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi PNS adalah berkewarganegaraan Indonesia.Persyaratan Menjadi PNS Berdasarkan pertanyaan Anda, eks Warga Negara Asing (“WNA”) sudah menjadi WNI, maka kami asumsikan bahwa eks WNA yang bersangkutan sudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, yaitu perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[1] Di Indonesia, proses pewarganegaraan atau naturalisasi diatur dalam UU 12/2006.Lantas, jika eks WNA sudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PNS?Dalam Pasal 23 ayat (1) PP 11/2017,  setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; danpersyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”).Baca juga: Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?Sebagai informasi, hal penting yang juga harus dicermati, eks WNA yang menjadi PNS dan diangkat sebagai Pegawai ASN wajib:[2]setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;menjaga netralitas; danbersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.Lalu, bagi Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban di atas berpotensi dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.[3]Perlu dicatat juga, sebelum diangkat menjadi PNS, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:[4]lulus pendidikan dan pelatihan; dansehat jasmani dan rohani.Apabila calon PNS telah memenuhi persyaratan tersebut maka dapat diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5] PPK yang dimaksud adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Kesimpulannya, pada dasarnya apabila orang asing telah menjadi Warga Negara Indonesia dan memenuhi seluruh persyaratan menjadi PNS yang diatur dalam UU ASN dan PP 11/2017 beserta perubahannya, maka eks WNA tersebut dapat melamar sebagai calon PNS.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Referensi:Amey Yunita Luntungan. Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lex et Societatis, Vol. 1, No. 5, 2013.[1] Amey Yunita Luntungan. Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lex et Societatis, Vol. 1, No. 5, 2013, hal. 41[2] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)[3] Pasal 24 ayat (2) UU ASN[4] Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP 11/2017”)[5] Pasal 36 ayat (2) PP 11/2017[6] Pasal 1 angka 17 PP 11/2017Tagspegawai negeri sipilpnswarga negara asingwarga negara indonesiaasn

Apakah bisa jika orang luar negeri (asing) menjadi PNS di Indonesia jika dia sudah menjadi Warga Negara Indonesia?

Pada intinya, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lantas, apakah eks Warga Negara Asing bisa menjadi PNS di Indonesia? Apa syarat menjadi PNS? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-eks-wna-menjadi-pns-di-indonesia-lt519b799f43d25/

Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia?

pages/28/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b) dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Juli 2013, dan dimutakhirkan pertama kali pada 17 Februari 2017, kemudian dimutakhirkan kedua kalinya oleh [Dian Dwi Jayanti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/) pada 16 Mei 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian ASN, Pegawai ASN, dan PNS** Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dan perbedaan dari Aparatur Sipil Negara (“ASN”), [Pegawai ASN](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-asn), dan [Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/kamus/p/pegawai-negeri-sipil) (“PNS”). Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 [UU ASN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023)**, **[ASN](https://www.hukumonline.com/kamus/a/asn)** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan menurut **Pasal 1 angka 2 UU ASN**, **Pegawai ASN** adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, **PNS** adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU ASN**. Kemudian, pada dasarnya **Pasal 37 UU ASN** mengatur bahwa setiap [Warga Negara Indonesia](https://www.hukumonline.com/kamus/w/warga-negara-indonesia) (“WNI”) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi PNS adalah berkewarganegaraan Indonesia. ### **Persyaratan Menjadi PNS** Berdasarkan pertanyaan Anda, eks [Warga Negara Asing](https://www.hukumonline.com/kamus/w/warga-negara-asing) (“WNA”) sudah menjadi WNI, maka kami asumsikan bahwa eks WNA yang bersangkutan sudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui **naturalisasi**, yaitu perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[\[1\]](#_ftn1) Di Indonesia, proses pewarganegaraan atau naturalisasi diatur dalam **[UU 12/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006)**. Lantas, jika eks WNA sudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PNS? Dalam **Pasal 23 ayat (1) [PP 11/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_11_2017)**,  setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar; 2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih; 3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit [Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/kamus/t/tni), anggota [Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/kamus/k/kepolisian), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; 7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan 9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”). Baca juga: **[Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-orang-asing-menjadi-pns-di-indonesia-lt5597ad4184add/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bolehkah_orang_asing_jadi_pns)** Sebagai informasi, hal penting yang juga harus dicermati, eks WNA yang menjadi PNS dan diangkat sebagai Pegawai ASN wajib:[\[2\]](#_ftn2) 1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; 4. menjaga netralitas; dan 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Lalu, bagi Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban di atas berpotensi dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.[\[3\]](#_ftn3) Perlu dicatat juga, sebelum diangkat menjadi PNS, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:[\[4\]](#_ftn4) 1. lulus pendidikan dan pelatihan; dan 2. sehat jasmani dan rohani. Apabila calon PNS telah memenuhi persyaratan tersebut maka dapat diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[5\]](#_ftn5) PPK yang dimaksud adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[6\]](#_ftn6) Kesimpulannya, pada dasarnya apabila orang asing telah menjadi Warga Negara Indonesia dan memenuhi seluruh persyaratan menjadi PNS yang diatur dalam UU ASN dan PP 11/2017 beserta perubahannya, maka eks WNA tersebut dapat melamar sebagai calon PNS. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25702/node/5/uu-no-12-tahun-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2006); 2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_11_2017) yang diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e6b3c30cab53?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_17_2020). Referensi: Amey Yunita Luntungan. _Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lex et Societatis_, Vol. 1, No. 5, 2013. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Amey Yunita Luntungan. _Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lex et Societatis_, Vol. 1, No. 5, 2013, hal. 41 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 24 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65434c1b078b9/undang-undang-nomor-20-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2023) (“UU ASN”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 24 ayat (2) UU ASN [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 36 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_11_2017) (“PP 11/2017”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 36 ayat (2) PP 11/2017 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 17 PP 11/2017 Tags ---- [pegawai negeri sipil](/tag/pegawai-negeri-sipil) [pns](/tag/pns) [warga negara asing](/tag/warga-negara-asing) [warga negara indonesia](/tag/warga-negara-indonesia) [asn](/tag/asn)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.KLINIK TERKAIT Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Izin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Berdasarkan Lampiran Permentan 15/2021 (hal. 3602), pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;memberantas rerumputan;mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;memberantas atau mencegah hama-hama air;memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/ataumemberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.Pelaku usaha yang akan melakukan usaha produksi pestisida harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan karena pestisida merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.[1] Persyaratan tersebut adalah berupa pendaftaran pestisida, yaitu proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Sesuai Lampiran II Sektor Pertanian PP 5/2021 (hal. II.2.B.169 - 177), pendaftaran pestisida tergolong sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) sehingga pengajuannya dilakukan melalui sistem OSS RBA. PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.[3]Pendaftaran Pestisida (Percobaan)Pendaftaran pestisida (percobaan) adalah proses pendaftaran pestisida untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida.[4]Pendaftaran pestisida (percobaan) berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu masing-masing 1 tahun.[5]Namun, pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran (percobaan), maupun pestisida yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran (percobaan), dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.[6]Adapun, persyaratan umum pendaftaran pestisida (percobaan) adalah sebagai berikut:[7]Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi;Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran;Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek;Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (letter of authorization) bagi yang memproduksi sendiri;Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (letter of access);Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (manufacturing license);Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida.Sedangkan persyaratan teknis Pendaftaran Pestisida (Percobaan) adalah sebagai berikut:[8]Sertifikat analisis (certificate of analysis/CoA) dari laboratorium uji mutu;Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida;Sertifikat komposisi formulasi (certificate of composition/ CoC) dari pembuat formulasi;Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan;Mengikuti dosis, anjuran yang berada pada label kemasan pestisida.Pendaftaran Pestisida (Tetap)Pendaftaran pestisida (tetap) adalah pendaftaran pestisida dimana pemohon pendaftaran sudah diperbolehkan untuk memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan pestisida dan atau bahan teknis pestisida.[9]Nomor pendaftaran pestisida (tetap) berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat didaftar ulang. Namun, pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.[10]Adapun persyaratan pendaftaran pestisida (tetap) adalah sebagai berikut:[11]Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida;Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 lokasi sentra komoditi;Satu unit pengujian efikasi hanya untuk 1 komoditi dan 1 organisme sasaran;Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PertanianREFERENSIPendaftaran pestisida (percobaan), yang diakses pada Kamis, 18 April 2024, pukul 13.51 WIB;Pendaftaran pestisida (tetap), yang diakses pada Kamis, 18 April 2024, pukul 13.56 WIB.[1] Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (“Permentan 15/2021”) hal. 3601 dan 3622[2] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3602 dan 3623[3] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)[4] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3602[5] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3615[6] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3616[7] Lampiran II Sektor Pertanian PP 5/2021 hal. II.2.B.169 – 171[8] Lampiran II Sektor PP 5/2021 hal. II.2.B. 172 – 173[9] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3623[10] Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3636[11] Lampiran II Sektor Pertanian PP 5/2021 hal. II.2.B.174 – 177Tagsoss rbaperizinan berusahaizin usaha

Bagaimana cara agar pestisida yang saya produksi bisa diedarkan? Apakah ada syaratnya?

Pelaku usaha yang akan melakukan usaha produksi pestisida harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan, karena pestisida merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Persyaratan tersebut adalah berupa pendaftaran pestisida. Pendaftaran pestisida termasuk ke dalam Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha, sehingga pengajuannya dilakukan melalui OSS RBA. Lantas, apa saja persyaratan untuk melakukan pendaftaran pestisida? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Izin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023 Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum12 Apr 2024Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan07 Mar 2024Izin Pertambangan Pihak Asing19 Feb 2024Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik04 Des 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mendapatkan-izin-usaha-produksi-pestisida-lt6620e05a59939/

Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida

pages/28/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Izin Usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum ](/klinik/a/izin-usaha-angkutan-bermotor-untuk-barang-umum-lt660d59af6dadf/)  12 Apr 2024 [ #### Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan ](/klinik/a/izin-usaha-perdagangan-besar-hasil-perikanan-lt65e969bc36f6d/)  07 Mar 2024 [ #### Izin Pertambangan Pihak Asing ](/klinik/a/izin-pertambangan-pihak-asing-cl5486/)  19 Feb 2024 [ #### Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik ](/klinik/a/izin-usaha-pemeliharaan-instalasi-tenaga-listrik-lt656d721c1eea5/)  04 Des 2023 [](#!) Berdasarkan **Lampiran [Permentan 15/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6090d32c8ec2e/peraturan-menteri-pertanian-nomor-15-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_15_2021)** (hal. 3602), pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: 1. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; 2. memberantas rerumputan; 3. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; 4. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 5. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; 6. memberantas atau mencegah hama-hama air; 7. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau 8. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. Pelaku usaha yang akan melakukan usaha produksi pestisida harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan karena pestisida merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.[\[1\]](#_ftn1) Persyaratan tersebut adalah berupa **pendaftaran pestisida**, yaitu proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Sesuai **Lampiran II Sektor [Pertanian PP 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021)** (hal. II.2.B.169 - 177), pendaftaran pestisida tergolong sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) sehingga pengajuannya dilakukan melalui sistem **[OSS RBA](https://oss.go.id/)**. PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.[\[3\]](#_ftn3) ### **Pendaftaran Pestisida (Percobaan)** **[Pendaftaran pestisida (percobaan)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/7f7af99d-38b0-45a4-8d29-1f338ec787d4)** adalah proses pendaftaran pestisida untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida.[\[4\]](#_ftn4) Pendaftaran pestisida (percobaan) berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu masing-masing 1 tahun.[\[5\]](#_ftn5) Namun, pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran (percobaan), maupun pestisida yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran (percobaan), dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.[\[6\]](#_ftn6) Adapun, persyaratan umum pendaftaran pestisida (percobaan) adalah sebagai berikut:[\[7\]](#_ftn7) 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi; 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran; 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek; 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (_letter of authorization_) bagi yang memproduksi sendiri; 5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (_letter of access_); 6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (_manufacturing license_); 7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida. Sedangkan persyaratan teknis Pendaftaran Pestisida (Percobaan) adalah sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. Sertifikat analisis (_certificate of analysis_/CoA) dari laboratorium uji mutu; 2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; 3. Sertifikat komposisi formulasi _(certificate of composition_/ CoC) dari pembuat formulasi; 4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan; 5. Mengikuti dosis, anjuran yang berada pada label kemasan pestisida. ### **Pendaftaran Pestisida (Tetap)** **[Pendaftaran pestisida (tetap)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/9edf1865-792e-45bd-b72a-4f825dece143)** adalah pendaftaran pestisida dimana pemohon pendaftaran sudah diperbolehkan untuk memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan pestisida dan atau bahan teknis pestisida.[\[9\]](#_ftn9) Nomor pendaftaran pestisida (tetap) berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat didaftar ulang. Namun, pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.[\[10\]](#_ftn10) Adapun persyaratan pendaftaran pestisida (tetap) adalah sebagai berikut:[\[11\]](#_ftn11) 1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida; 2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan; 3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; 4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida; 5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 lokasi sentra komoditi; 6. Satu unit pengujian efikasi hanya untuk 1 komoditi dan 1 organisme sasaran; 7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida. Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak [**Easybiz**](mailto:Easybiz) di [**[email protected]**](mailto:[email protected]) untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6090d32c8ec2e/peraturan-menteri-pertanian-nomor-15-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_15_2021) REFERENSI --------- 1. [Pendaftaran pestisida (percobaan)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/7f7af99d-38b0-45a4-8d29-1f338ec787d4), yang diakses pada Kamis, 18 April 2024, pukul 13.51 WIB; 2. [Pendaftaran pestisida (tetap)](https://oss.go.id/informasi/pb-umku/9edf1865-792e-45bd-b72a-4f825dece143), yang diakses pada Kamis, 18 April 2024, pukul 13.56 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Lampiran [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6090d32c8ec2e/peraturan-menteri-pertanian-nomor-15-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permentan_15_2021) (“Permentan 15/2021”) hal. 3601 dan 3622 [\[2\]](#_ftnref2) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3602 dan 3623 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 4 [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (“PP 5/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3602 [\[5\]](#_ftnref5) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3615 [\[6\]](#_ftnref6) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3616 [\[7\]](#_ftnref7) Lampiran II Sektor Pertanian PP 5/2021 hal. II.2.B.169 – 171 [\[8\]](#_ftnref8) Lampiran II Sektor PP 5/2021 hal. II.2.B. 172 – 173 [\[9\]](#_ftnref9) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3623 [\[10\]](#_ftnref10) Lampiran Permentan 15/2021 hal. 3636 [\[11\]](#_ftnref11) Lampiran II Sektor Pertanian PP 5/2021 hal. II.2.B.174 – 177 Tags ---- [oss rba](/tag/oss-rba) [perizinan berusaha](/tag/perizinan-berusaha) [izin usaha](/tag/izin-usaha)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulSanksi bagi Pemberi Diskon Palsu yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juli 2014. KLINIK TERKAITLangkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Jerat Hukum bagi E-Commerce yang Mengadakan Flash Sale “Tipuan”07 Sep 2018Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jebakan Diskon PalsuApa itu diskon palsu? Sepanjang penelusuran kami, biasanya penjual menaikkan terlebih dahulu harga barang baru kemudian memberikan diskon. Sehingga, seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga. Ini merupakan trik penipuan diskon agar pembeli tertarik membeli barang dengan harapan mendapat harga yang lebih murah dari harga aslinya. Atau bisa juga diskon palsu ini terjadi ketika sebelumnya tertulis harga diskon, ternyata pada saat membayar barang yang dibeli tidak diskon.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Baca juga: Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?Tidak adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha disebabkan karena ketidaktahuan mengenai adanya aturan hukum yang secara spesifik telah melarang dilakukan pemberian diskon palsu bagi konsumen sehingga pelaku usaha menganggap bahwa menaikkan harga di awal dan kemudian memberikan diskon dengan harga yang sebenarnya sama dengan harga asli produk merupakan suatu hal yang lumrah sebagai suatu trik penjualan untuk memperoleh keuntungan yang besar.[1]Jerat Hukum Diskon Palsu dalam UU Perlindungan KonsumenTerkait jebakan diskon palsu ini berkaitan dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.Selain itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.[2]Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sebagaimana disebut dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.Jadi, jika memang penjual menawarkan barang dan/atau jasa dengan memiliki potongan harga namun secara tidak benar (diskon itu tidak benar-benar ada), ia dapat dipidana sesuai UU Perlindungan Konsumen.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.REFERENSISalwa Noviana Putri dan Heru Sugiyono. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, Desember 2023.[1] Salwa Noviana Putri dan Heru Sugiyono. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, Desember 2023, hal. 544[2] Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenTagsperlindungan konsumenjual belipalsu

Dalam praktik banyak ditemukan diskon palsu. Misalnya penjual menaikan harga barang terlebih dahulu kemudian diberikan diskon, sehingga seolah-olah barang tersebut harganya murah. Padahal itu merupakan jebakan diskon agar orang tertarik membeli. Adakah hukumnya penipuan diskon ini?

Tindakan penipuan diskon atau jebakan diskon palsu ini tentu merugikan konsumen yang dengan harap membeli barang harga murah daripada harga aslinya. Perbuatan ini dapat dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen. Bagaimana bunyi pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Langkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Jerat Hukum bagi E-Commerce yang Mengadakan Flash Sale “Tipuan”07 Sep 2018Langkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit29 Jan 2024Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui28 Jul 2022Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online25 Apr 2022Jerat Hukum bagi E-Commerce yang Mengadakan Flash Sale “Tipuan”07 Sep 2018Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja20 Mar 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja18 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jebakan-diskon-palsu-adakah-jerat-hukumnya-lt53c61d820fb19/

Jebakan Diskon Palsu, Adakah Jerat Hukumnya?

pages/28/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul****_Sanksi bagi Pemberi Diskon Palsu_** **yang dibuat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b) **dan pertama kali dipublikasikan** **pada** **21 Juli 2014.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Konsumen Jika Produk _Skincare_ Sebabkan Peradangan Kulit ](/klinik/a/langkah-konsumen-jika-produk-iskincare-i-sebabkan-peradangan-kulit-lt65b71f39666a3/)  29 Jan 2024 [ #### Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui ](/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/)  28 Jul 2022 [ #### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja _Online_ ](/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/)  25 Apr 2022 [ #### Jerat Hukum bagi _E-Commerce_ yang Mengadakan _Flash Sale_ “Tipuan” ](/klinik/a/jerat-hukum-bagi-ie-commerce-i-yang-mengadakan-iflash-sale-i-tipuan-lt5b85038426c40/)  07 Sep 2018 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jebakan Diskon Palsu** Apa itu diskon palsu? Sepanjang penelusuran kami, biasanya penjual menaikkan terlebih dahulu harga barang baru kemudian memberikan diskon. Sehingga, seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga. Ini merupakan trik penipuan diskon agar pembeli tertarik membeli barang dengan harapan mendapat harga yang lebih murah dari harga aslinya. Atau bisa juga diskon palsu ini terjadi ketika sebelumnya tertulis harga diskon, ternyata pada saat membayar barang yang dibeli tidak diskon. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Baca juga: **[Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/harga-barang-di-kasir-dan-di-rak-berbeda--mana-yang-dipakai-lt54ae3fd1da280/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=harga_beda)** Tidak adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha disebabkan karena ketidaktahuan mengenai adanya aturan hukum yang secara spesifik telah melarang dilakukan pemberian diskon palsu bagi konsumen sehingga pelaku usaha menganggap bahwa menaikkan harga di awal dan kemudian memberikan diskon dengan harga yang sebenarnya sama dengan harga asli produk merupakan suatu hal yang lumrah sebagai suatu trik penjualan untuk memperoleh keuntungan yang besar.[\[1\]](#_ftn1) ### **Jerat Hukum Diskon Palsu dalam UU Perlindungan Konsumen** Terkait jebakan diskon palsu ini berkaitan dengan bunyi **Pasal 9 ayat (1) huruf a [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999)** yang berbunyi: _(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:_ _a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus__, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu._ Selain itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.[\[2\]](#_ftn2) Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar sebagaimana disebut dalam **Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen**. Jadi, jika memang penjual menawarkan barang dan/atau jasa dengan memiliki potongan harga namun secara tidak benar (diskon itu tidak benar-benar ada), ia dapat dipidana sesuai UU Perlindungan Konsumen. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999). REFERENSI --------- Salwa Noviana Putri dan Heru Sugiyono. _Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce_. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, Desember 2023. [\[1\]](#_ftnref1) Salwa Noviana Putri dan Heru Sugiyono. _Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce_. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, Desember 2023, hal. 544 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 10 huruf d [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Tags ---- [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [jual beli](/tag/jual-beli) [palsu](/tag/palsu)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITPerlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Jerat Pidana Pengasuh yang Aniaya Anak Majikan 03 Apr 2024Diduga Pelakor Rebut Anak dari Ibu Kandung, Ini Hukumnya08 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak dan Kewajiban Anak angkat yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2009. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Anak AngkatMenurut Pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.Sementara, menurut Pasal 171 huruf h KHI anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.Mengenai keterangan bahwa Anda adalah anak angkat tanpa surat adopsi, maka Anda dapat memperhatikan dalam Putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988 yang memuat kaidah hukum apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai hak dan kewajiban anak angkat, kami akan berpatokan pada ketentuan dalam KUH Perdata dan hukum Islam yaitu KHI. Hak Anak Angkat atas Harta WarisBagaimana hak waris anak angkat? Sebagai anak angkat, Anda tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat Anda. Sebab, secara hukum hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.Selain itu, dalam Pasal 174 ayat (1) KHI ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan.Oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris.Meski demikian, anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.Terkait dengan hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut:Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris. Apakah Anak Angkat Wajib Membayar Utang Orang Tua Angkatnya?Merujuk artikel Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris? diterangkan  bahwa menurut KUH Perdata, jika pewaris meninggal dunia maka ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, baik itu utang maupun piutangnya.[1] Artinya, ahli waris wajib membayar utang pewaris kecuali jika ahli waris menolak warisan yang dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri.Sementara itu, jika merujuk pada hukum Islam, Pasal 175 KHI menjelaskan bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Adapun, tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.Sehingga, secara hukum Islam, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang sebatas jumlah harta warisan atau peninggalannya.Namun demikian, karena Anda berstatus sebagai anak angkat, maka Anda bukanlah ahli waris. Sehingga, secara hukum, anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang orang tua angkatnya (pewaris). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam PUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.[1] Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataTagsharta warisanhukum warissurat wasiatanak angkat

Saya adalah anak angkat (tanpa surat adopsi). Orang tua angkat perempuan sudah meninggal dunia. Ketika ibu meninggal, saya mendapat hibah sebuah rumah peninggalan dari orang tua ibu (nenek). Tak lama kemudian bapak angkat menikah lagi dengan janda beranak dua. Seminggu yang lalu, bapak angkat meninggal dunia. Semua harta warisan dikuasai oleh istri barunya dan saudara-saudara dari bapak angkat. Mereka berdalil kalau anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Tapi mereka meminta saya untuk menanggung utang-utang bapak angkat. Apakah sebagai anak angkat saya wajib untuk menanggungnya?

Anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, baik berdasarkan KUH Perdata maupun KHI. Sehingga, anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Lantas, apa saja hak anak adopsi berkenaan dengan harta waris? Anak angkat tetap bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah. Kemudian, apakah anak angkat memikul kewajiban untuk membayar utang-utang orang tua angkatnya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Jerat Pidana Pengasuh yang Aniaya Anak Majikan 03 Apr 2024Diduga Pelakor Rebut Anak dari Ibu Kandung, Ini Hukumnya08 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?09 Apr 2024Jerat Pidana Pengasuh yang Aniaya Anak Majikan 03 Apr 2024Diduga Pelakor Rebut Anak dari Ibu Kandung, Ini Hukumnya08 Mar 2024Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak 08 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-anak-angkat-berkenaan-dengan-warisan-cl6978/

Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan

pages/28/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan? ](/klinik/a/perlukah-persetujuan-anak-jika-ibu-ingin-jual-tanah-warisan-lt50d6af1d1bbcd/)  09 Apr 2024 [ #### Jerat Pidana Pengasuh yang Aniaya Anak Majikan ](/klinik/a/jerat-pidana-pengasuh-yang-aniaya-anak-majikan-lt660d320a4f5ba/)  03 Apr 2024 [ #### Diduga Pelakor Rebut Anak dari Ibu Kandung, Ini Hukumnya ](/klinik/a/diduga-pelakor-rebut-anak-dari-ibu-kandung-ini-hukumnya-lt65eafd03207be/)  08 Mar 2024 [ #### Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak ](/klinik/a/pasal-330-kuhp-tentang-pengambilan-paksa-anak-lt65eabdec59809/)  08 Mar 2024 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Hak dan Kewajiban Anak angkat_ yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2009.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Anak Angkat** Menurut **Pasal 1 angka 9 [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)**, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sementara, menurut **Pasal 171 huruf h [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)** anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai keterangan bahwa Anda adalah anak angkat tanpa surat adopsi, maka Anda dapat memperhatikan dalam **[Putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20872/putusan-mahkamah-agung-nomor-1413-k-pdt-1988/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1413_1988)** yang memuat kaidah hukum apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai hak dan kewajiban anak angkat, kami akan berpatokan pada ketentuan dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** dan hukum Islam yaitu KHI. ### **Hak Anak Angkat atas Harta Waris** Bagaimana hak waris anak angkat? Sebagai anak angkat, Anda tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat Anda. Sebab, secara hukum hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 832 KUH Perdata**, bahwa **yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah**, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, **dan suami atau istri yang hidup terlama**. Selain itu, dalam **Pasal 174 ayat (1) KHI** ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan **hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan**. Oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris. Meski demikian, **anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya**. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut **Pasal 209 ayat (2) KHI** anak angkat diberi **wasiat wajibah** sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. **Pasal 1676 KUH Perdata** juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau **menerima hibah** kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Terkait dengan hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam **[Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html)** dengan kaidah hukum sebagai berikut: **_Wasiat Wajibah_** _**dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat** sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam._ Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan **wasiat wajibah** jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris. ### **Apakah Anak Angkat Wajib Membayar Utang Orang Tua Angkatnya?** Merujuk artikel **[Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-utang-pewaris-cl7039/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ahli_waris_bayar_utang_pewaris)** diterangkan  bahwa menurut KUH Perdata, jika pewaris meninggal dunia maka ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, **baik itu utang maupun piutangnya**.[\[1\]](#_ftn1) Artinya, ahli waris wajib membayar utang pewaris kecuali jika ahli waris menolak warisan yang dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri. Sementara itu, jika merujuk pada hukum Islam, **Pasal 175 KHI** menjelaskan bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Adapun, tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Sehingga, secara hukum Islam, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang sebatas jumlah harta warisan atau peninggalannya. Namun demikian, karena Anda berstatus sebagai anak angkat, maka Anda bukanlah ahli waris. Sehingga, secara hukum, anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang orang tua angkatnya (pewaris). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/undangundang-nomor-23-tahun-2002?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2002) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20872/putusan-mahkamah-agung-nomor-1413-k-pdt-1988/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MA_1413_1988); 2. [Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f509ef9323230333034.html). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 833 dan Pasal 1100 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Tags ---- [harta warisan](/tag/harta-warisan) [hukum waris](/tag/hukum-waris) [surat wasiat](/tag/surat-wasiat) [anak angkat](/tag/anak-angkat)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Pesanan ‘Olshop’ Tak Kunjung Datang yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2020.KLINIK TERKAITKurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini16 Agt 2023Kamu Menerima Paket yang Tidak Dipesan? Lakukan Ini08 Agt 2023Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya29 Nov 2022Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jika Paket Tidak Kunjung DatangBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas UU Perlindungan Konsumen telah menjamin perlindungan atas hak setiap konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[1]Bagaimana jika paket tidak kunjung datang? Dalam hal setelah lacak paket ternyata paket tidak bergerak dan mengakibatkan paket tidak kunjung datang, maka ini berkaitan dengan tanggung jawab pihak ekspeditor. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menanyakan langsung pada pihak ekspeditor. Apa yang menyebabkan paket lama sampai? Biasanya karena ada penundaan pengiriman, jarak pengiriman yang jauh, masalah teknis, dan hal lainnya.Disarikan dari Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini, pengangkut harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali ia dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya.[2]Akan tetapi, jika masalah paket tak kunjung datang tersebut disebabkan oleh pihak penjual yang ternyata tidak mengirimkan paket, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak penjual.Adapun mengenai ganti kerugian, karena terdapat perjanjian jual beli ataupun perjanjian pengangkutan, maka dapat merujuk pada ketentuan tentang wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selengkapnya mengenai tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi.Penyelesaian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana si pelaku.[3]Jerat Pidana dalam UU Perlindungan KonsumenSelain pemberian ganti rugi atas paket tidak bergerak, UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang setiap pelaku usaha yang melanggar waktu penyelesaian pesanan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan, dalam hal ini terkait dengan waktu pengiriman barang. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menepati ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.[4] Selain itu, pelaku dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa:[5]perampasan barang tertentu;pengumuman keputusan hakim;pembayaran ganti rugi;perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;kewajiban penarikan barang dari peredaran; ataupencabutan izin usaha.Sehingga, kami berpendapat, selain Anda menanyakan langsung pada pihak ekspeditor tentang alasan mengapa paket tidak bergerak, Anda dapat meminta bantuan kepada pihak penjual untuk turut mengonfirmasi pengiriman barang.Dugaan PenipuanDi sisi lain, apabila penjual sengaja tidak mengirim barang yang sudah dibayar oleh pembeli dalam transaksi jual beli online, menurut hemat kami, juga dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[6] yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi:Pasal 378 KUHPPasal 492 UU 1/2023Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[7]Selain jerat pasal di atas, penjual juga berpotensi dijerat Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024:Setiap Orang yang dengan sengajamendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.Selanjutnya atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut, Anda dapat membuat laporan polisi di kantor kepolisian setempat dengan membawa bukti yang cukup.Concursus IdealisMenjawab pertanyaan terakhir Anda, dalam praktik memang sering terjadi perbuatan seseorang memenuhi beberapa rumusan delik sekaligus. Dalam kasus ini, perbuatan si pelaku usaha memenuhi rumusan delik dalam KUHP atau UU 1/2023, UU ITE dan perubahannya, dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pasal manakah yang paling tepat untuk menjerat si pelaku usaha?Pasal 63 KUHPPasal 125 UU 1/20231) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan itu; Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain.Pasal ini dikenal dengan istilah concursus idealis, eendaadse samenloop, atau perbarengan peraturan. Kriteria dari concursus idealis adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan. Dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.Dengan berpedoman sistem absorbsi, maka pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah ketentuan dengan ancaman terberat, yaitu Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum DagangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[1] Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)[2] Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang[3] Pasal 45 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen[4] Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen[5] Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen[6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“UU 1/2023”)[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023Tagspenipuan onlineperlindungan konsumenwanprestasi

Saya membeli barang secara online sebelum lebaran. Nah, waktu itu lagi ada sale, jadi barangnya yang seharusnya dikirim dari Malang, kata si owner dikirim dari Surabaya. Tapi setelah saya coba lacak paket dari resi yang dikirim penjual, ternyata paket tidak bergerak. Tertulis paket berhenti di tempat sortir. Pertanyaannya, bagaimana jika paket tidak kunjung datang? Bisakah saya minta ganti rugi berupa pengembalian uang dan ganti rugi kepada pihak penjual tanpa harus melapor ke polisi?

Konsumen yang dirugikan mendapat jaminan perlindungan hukum atas pembayaran ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelesaian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Di sisi lain, ada pula jerat hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan perubahannya, bahkan dugaan tindak pidana penipuan menurut KUHP atau UU 1/2023. Bagaimana bunyi pasalnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini16 Agt 2023Kamu Menerima Paket yang Tidak Dipesan? Lakukan Ini08 Agt 2023Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya29 Nov 2022Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini16 Agt 2023Kamu Menerima Paket yang Tidak Dipesan? Lakukan Ini08 Agt 2023Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya29 Nov 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-paket-tidak-kunjung-datang-lt5df44a1731828/

Langkah Hukum Jika Paket Tidak Kunjung Datang

pages/28/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Langkah Hukum Jika Pesanan ‘Olshop’ Tak Kunjung Datang_ yang dibuat oleh [Rusti Margareth Sibuea, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/rusti-margareth-sibuea--sh-lt599d3a437aed6/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2020.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini ](/klinik/a/kurir-salah-kirim-paket-lt54c863c3db7fc/)  16 Agt 2023 [ #### Kamu Menerima Paket yang Tidak Dipesan? Lakukan Ini ](/klinik/a/menerima-paket-yang-tidak-dipesan-cl1071/)  08 Agt 2023 [ #### Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya ](/klinik/a/terima-paket-cod-pakai-data-pribadi-yang-dicuri-lt62f4b91d4e40f/)  29 Nov 2022 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jika Paket Tidak Kunjung Datang** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999)** telah menjamin perlindungan atas hak setiap konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[\[1\]](#_ftn1) Bagaimana jika paket tidak kunjung datang? Dalam hal setelah lacak paket ternyata paket tidak bergerak dan mengakibatkan paket tidak kunjung datang, maka ini berkaitan dengan tanggung jawab pihak ekspeditor. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menanyakan langsung pada pihak ekspeditor. Apa yang menyebabkan paket lama sampai? Biasanya karena ada penundaan pengiriman, jarak pengiriman yang jauh, masalah teknis, dan hal lainnya. Disarikan dari **[Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kurir-salah-kirim-paket-lt54c863c3db7fc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kurir_salah_kirim)**, pengangkut harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali ia dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya.[\[2\]](#_ftn2) Akan tetapi, jika masalah paket tak kunjung datang tersebut disebabkan oleh pihak penjual yang ternyata tidak mengirimkan paket, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak penjual. Adapun mengenai ganti kerugian, karena terdapat perjanjian jual beli ataupun perjanjian pengangkutan, maka dapat merujuk pada ketentuan tentang wanprestasi **Pasal 1243 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** sebagai berikut: _Penggantian biaya, kerugian_ _dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan._ Selengkapnya mengenai tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel **[Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_wanprestasi)**. Penyelesaian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana si pelaku.[\[3\]](#_ftn3) ### **Jerat Pidana dalam UU Perlindungan Konsumen** Selain pemberian ganti rugi atas paket tidak bergerak, UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang setiap pelaku usaha yang melanggar waktu penyelesaian pesanan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan, dalam hal ini terkait dengan waktu pengiriman barang. Hal ini diatur dalam **Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen** sebagai berikut: _Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:_ 1. _tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;_ 2. _tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi_. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menepati ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.[\[4\]](#_ftn4) Selain itu, pelaku dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa:[\[5\]](#_ftn5) 1. perampasan barang tertentu; 2. pengumuman keputusan hakim; 3. pembayaran ganti rugi; 4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6. pencabutan izin usaha. Sehingga, kami berpendapat, selain Anda menanyakan langsung pada pihak ekspeditor tentang alasan mengapa paket tidak bergerak, Anda dapat meminta bantuan kepada pihak penjual untuk turut mengonfirmasi pengiriman barang. ### **Dugaan Penipuan** Di sisi lain, apabila penjual sengaja tidak mengirim barang yang sudah dibayar oleh pembeli dalam transaksi jual beli _online_, menurut hemat kami, juga dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[6\]](#_ftn6) yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi: **Pasal 378 KUHP** **Pasal 492 UU 1/2023** Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena **penipuan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[\[7\]](#_ftn7) Selain jerat pasal di atas, penjual juga berpotensi dijerat **Pasal 45A ayat (1) [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)**: _Setiap Orang yang dengan sengaja__mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar._ Selanjutnya atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut, Anda dapat membuat laporan polisi di kantor kepolisian setempat dengan membawa bukti yang cukup. ### _**Concursus Idealis**_ Menjawab pertanyaan terakhir Anda, dalam praktik memang sering terjadi perbuatan seseorang memenuhi beberapa rumusan delik sekaligus. Dalam kasus ini, perbuatan si pelaku usaha memenuhi rumusan delik dalam KUHP atau UU 1/2023, **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** dan perubahannya, dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pasal manakah yang paling tepat untuk menjerat si pelaku usaha? **Pasal 63 KUHP** **Pasal 125 UU 1/2023** 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan itu; Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat **ancaman pokok yang paling berat**. 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka **hanya yang khusus itulah yang diterapkan**. 1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda **dijatuhi pidana pokok yang paling berat**. 2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus **hanya dijatuhi aturan pidana khusus**, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal ini dikenal dengan istilah _concursus idealis_, _eendaadse samenloop,_ atau perbarengan peraturan. Kriteria dari _concursus idealis_ adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan. Dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat. Dengan berpedoman sistem absorbsi, maka pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah ketentuan dengan ancaman terberat, yaitu Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 huruf h [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999) (“UU Perlindungan Konsumen”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 477 [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 45 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)  (“UU 1/2023”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 Tags ---- [penipuan online](/tag/penipuan-online) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [wanprestasi](/tag/wanprestasi)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITAturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran11 Jul 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?18 Mar 2024Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan?14 Nov 2023Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Pekerja Tetap Dibayar Jika Izin Periksa Kehamilan? yang ditulis oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2013. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Prinsip No Work No PaySebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, upah tidak dibayar oleh perusahaan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Akan tetapi terdapat suatu pengecualian pengusaha tetap wajib membayar upah jika:[1]pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; danpekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.Selanjutnya pada Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja/buruh, yaitu:[2]istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jika Pekerja Izin Cek KehamilanBerdasarkan dari uraian di atas, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pemeriksaan kehamilan atau cek kehamilan ketika jam kerja dan disertai surat keterangan berobat termasuk izin yang masih dibayar.Oleh karena itu, apabila dilihat secara normatif, tidak ada keharusan bagi pengusaha untuk membayar jam kerja yang digunakan untuk cek kehamilan. Atas jam kerja tersebut, pengusaha dapat tidak membayar upah pekerja.Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pengusaha dapat memberikan izin bagi pekerja/buruh untuk memeriksa kehamilan pada jam kerja. Hal ini tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan juga dapat menetapkan sendiri kebijakan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[1] Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (2) UU KetenagakerjaanTags

Apakah menurut UU Ketenagakerjaan, cek kehamilan ketika jam kerja dan disertai surat keterangan berobat (bukan surat keterangan sakit) termasuk izin yang masih dibayar?

Perlu diketahui apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak perlu dibayar. Akan tetapi ada pengecualian pengusaha tetap membayar upah pekerja dalam kondisi tertentu. Lantas, apakah pekerja yang cek kehamilan ketika jam kerja termasuk izin kerja yang masih dibayar?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran11 Jul 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?18 Mar 2024Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan?14 Nov 2023Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran11 Jul 2024Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar 2024Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat?18 Mar 2024Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan?14 Nov 2023Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-pekerja-izin-cek-kehamilan-di-jam-kerja-lt5254e31604fb8/

Hukumnya Pekerja Izin Cek Kehamilan di Jam Kerja

pages/29/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Cuti Haid, Cuti Melahirkan, dan Cuti Keguguran ](/klinik/a/aturan-cuti-haid-cuti-melahirkan-dan-cuti-keguguran-cl3890/)  11 Jul 2024 [ #### Adakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time? ](/klinik/a/adakah-hak-cuti-tahunan-untuk-pekerja-part-time-lt4f698e0341f64/)  25 Mar 2024 [ #### Tidur di Tempat Kerja Saat Puasa, Bisakah Dipecat? ](/klinik/a/tidur-di-tempat-kerja-saat-puasa--bisakah-dipecat-cl3292/)  18 Mar 2024 [ #### Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan? ](/klinik/a/peraturan-cuti-melahirkan-lt5cfb1a4f1f5b1/)  14 Nov 2023 [](#!) **Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul** **_Apakah Pekerja Tetap Dibayar Jika Izin Periksa Kehamilan?_** **yang ditulis oleh** [**Lezetia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2013.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Prinsip _No Work No Pay_** Sebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan **Pasal 93 ayat (1)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003), upah tidak dibayar oleh perusahaan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Akan tetapi terdapat suatu pengecualian pengusaha tetap wajib membayar upah jika:[\[1\]](#_ftn1) 1. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 2. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 3. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 4. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 5. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 6. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 7. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 8. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan 9. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Selanjutnya pada **Pasal** **81 angka 25** **Perppu Cipta Kerja yang mengubah** **Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** disebutkan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja/buruh, yaitu:[\[2\]](#_ftn2) 1. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 2. istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. ### **Jika Pekerja Izin Cek Kehamilan** Berdasarkan dari uraian di atas, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pemeriksaan kehamilan atau cek kehamilan ketika jam kerja dan disertai surat keterangan berobat termasuk izin yang masih dibayar. Oleh karena itu, apabila dilihat secara normatif, tidak ada keharusan bagi pengusaha untuk membayar jam kerja yang digunakan untuk cek kehamilan. Atas jam kerja tersebut, pengusaha dapat tidak membayar upah pekerja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pengusaha dapat memberikan izin bagi pekerja/buruh untuk memeriksa kehamilan pada jam kerja. Hal ini tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan juga dapat menetapkan sendiri kebijakan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 93 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 25 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [](/tag/)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pada 18 Mei 2022.KLINIK TERKAITArti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Apa itu Sumber Hukum?Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum.[1] Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara (hal. 255).Berbeda dengan yang dijelaskan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, sumber hukum sebenarnya berasal dari “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum (hal. 121).Masih bersumber dari buku yang sama, perkataan sumber hukum adalah lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal (hal. 121).Pengertian Sumber Hukum Materiil dan FormilSebelumnya, dalam TAP MPR III/2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.[2] Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.[3] Adapun sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:[4]Ketuhanan yang Maha Esa;Kemanusiaan yang adil dan beradab;Persatuan Indonesia; danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; danBatang tubuh UUD 1945.Dalam Pasal 2 UU 12/2011 juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila.Selanjutnya, Peter dalam buku yang sama menerangkan dalam alam pikir Anglo-American dibedakan antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materiil adalah sumber berasal dari substansi hukum (hal. 257-158).Senada dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, Jimly membedakan sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Menurutnya, kebanyakan sarjana hukum biasanya lebih mengutamakan sumber hukum formil, baru setelah itu sumber hukum materiil apabila dipandang perlu (hal. 127).Kemudian, berdasarkan pendapat Algra yang dikutip Sudikno Mertokusumo, sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Hal-hal tersebut merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum.[5] Berkaitan dengan definisi sumber hukum materiil, Fais Yonas Bo’a dalam jurnalnya Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional menyebutkan bahwa sumber hukum materiil di Indonesia juga termasuk Pancasila (hal. 31).Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formil berlaku.[6]Faktor Riil dan Idiil Sumber Hukum MateriilSejalan dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah tempat dimana materiil hukum itu diambil, yaitu seluruh faktor yang membantu pembentukan isi hukum dan yang dapat menentukan isi hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor idiil dan faktor riil.[7]Faktor idiil adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum yang berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan masyarakat atau faktor yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti struktur ekonomi, kebiasaan, hukum yang berlaku, tata-hukum negara-negara lain, keyakinan agama, kesusilaan, dan kesadaran hukum.[8]5 Sumber Hukum FormilAdapun bentuk sumber hukum formil, Jimly membedakannya menjadi (hal. 127):bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu;bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak (contract, treaty);bentuk putusan hakim tertentu (vonis); ataubentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.Lebih lanjut, Theresia Ngutra dalam jurnalnya Hukum dan Sumber-sumber Hukum, mendefinisikan sumber hukum formil sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari (hal. 210):Undang-undangSuatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang bercirikan:bersifat umum dan komprehensif;bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkretnya;memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali.KebiasaanKebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum (hal. 204).Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan disebut sebagai istilah adat. Hukum adat adalah hukum tak tertulis yang sejak lama ada di masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib (hal. 205).TraktatTraktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bila diadakan dua negara saja dinamakan perjanjian bilateral, sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara dinamakan perjanjian multilateral (hal. 206). Traktat bisa jadi hukum formil jika memenuhi syarat formil seperti dengan ratifikasi (hal. 207).YurisprudensiYurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum (hal. 205).Mengapa hakim memakai putusan hakim lain sebelumnya atau yurisprudensi? Karena beberapa hal berikut ini (hal. 205):Pertimbangan PsikologisKarena keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum, terutama keputusan tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.Pertimbangan PraktisKarena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terlebih dahulu apabila putusan itu sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan dengan putusan yang sama.Sebaliknya, bila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberi keputusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan itu berpotensi akan dimintakan banding atau kasasi.Pendapat yang SamaKarena hakim yang bersangkutan sependapat dengan isi keputusan hakim lain yang terlebih dahulu.DoktrinDoktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa (hal. 208).Perlu diingat, doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, untuk dapat jadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin yang telah menjadi putusan hakim (hal. 208).Sumber Hukum Formil yang dapat digunakan HakimJadi, menjawab pertanyaan Anda, sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara adalah undang-undang, kebiasaan, traktrat, yurisprudensi, dan doktrin.Biasanya, hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ternyata tidak ada sumber tersebut yang bisa memberikan jawaban tentang hukumnya, maka dicari pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum (hal. 208).Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, tetapi ilmu hukum itu cukup berwibawa karena dapat dukungan para sarjana hukum (hal. 208).Dengan demikian, bisa saja dikatakan bahwa sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara disebut dengan undang-undang, perjanjian atau traktat, dan yurisprudensi.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Referensi:Fais Yonas Bo’a. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018;Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015;Ojak Nainggolan. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: UHN Press, 2010;Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2015;Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010;Theresia Ngutra. Hukum dan Sumber-sumber Hukum. Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.[1] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 107[2] Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (“TAP MPR III/2000”)[3] Pasal 1 ayat (2) TAP MPR III/2000[4] Pasal 1 ayat (3) TAP MPR III/2000[5] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 108[6] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 108[7] Ojak Nainggolan. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: UHN Press, 2010, hal. 30[8] Ojak Nainggolan. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: UHN Press, 2010, hal. 30Tagsilmu hukumdasar hukum

Apa itu sumber hukum materiil dan formil? Apa saja contoh sumber hukum materiil dan formil? Lalu, sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara disebut dengan apa saja?

Singkatnya, sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Sepanjang penelusuran kami, sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Apa pengertian dan apa saja yang termasuk kedua sumber hukum tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 2022Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis20 Jun 2024Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia29 Feb 2024Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata31 Mar 20233 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya26 Apr 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank6 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/

Sumber Hukum Materiil dan Formil

pages/29/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal_ yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan dipublikasikan pada 18 Mei 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis ](/klinik/a/arti-landasan-filosofis-lt59394de7562ff/)  20 Jun 2024 [ #### Pengertian _Rule of Law_ dan Penerapannya di Indonesia ](/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/)  29 Feb 2024 [ #### Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata ](/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/)  31 Mar 2023 [ #### 3 Asas Hukum: _Lex Superior_, _Lex Specialis_, dan _Lex Posterior_ Beserta Contohnya ](/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/)  26 Apr 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Apa itu Sumber Hukum?** Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum.[\[1\]](#_ftn1) **Peter Mahmud Marzuki** dalam bukunya berjudul _Pengantar Ilmu Hukum_ menjelaskan bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara (hal. 255). Berbeda dengan yang dijelaskan **Jimly Asshiddiqie** dalam bukunya _Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara_, sumber hukum sebenarnya berasal dari “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah _legal basis_ atau _legal ground_, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum (hal. 121). Masih bersumber dari buku yang sama, perkataan sumber hukum adalah lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal (hal. 121). ### **Pengertian Sumber Hukum Materiil dan Formil** Sebelumnya, dalam **[TAP MPR III/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ff4000c0a839/ketetapan-mpr-nomor-iii-mpr-2000-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_3_2000)** disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.[\[2\]](#_ftn2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.[\[3\]](#_ftn3) Adapun sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam **Pembukaan [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/uud-undang-undang-dasar-1945/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan 6. Batang tubuh UUD 1945. Dalam **Pasal 2 [UU 12/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011)** juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Selanjutnya, Peter dalam buku yang sama menerangkan dalam alam pikir _Anglo-American_ dibedakan antara **sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil**. Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materiil adalah sumber berasal dari substansi hukum (hal. 257-158). Senada dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, Jimly membedakan sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Menurutnya, kebanyakan sarjana hukum biasanya lebih mengutamakan sumber hukum formil, baru setelah itu sumber hukum materiil apabila dipandang perlu (hal. 127). Kemudian, berdasarkan pendapat **Algra** yang dikutip **Sudikno Mertokusumo**, sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Hal-hal tersebut merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum.[\[5\]](#_ftn5) Berkaitan dengan definisi sumber hukum materiil, **Fais Yonas Bo’a** dalam jurnalnya _Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional_ menyebutkan bahwa sumber hukum materiil di Indonesia juga termasuk Pancasila (hal. 31). Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formil berlaku.[\[6\]](#_ftn6) ### **Faktor Riil dan Idiil Sumber Hukum Materiil** Sejalan dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah tempat dimana materiil hukum itu diambil, yaitu seluruh **faktor** yang membantu pembentukan isi hukum dan yang dapat menentukan isi hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas **faktor idiil dan faktor riil**.[\[7\]](#_ftn7) Faktor idiil adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan faktor riil adalah faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum yang berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan masyarakat atau faktor yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti struktur ekonomi, kebiasaan, hukum yang berlaku, tata-hukum negara-negara lain, keyakinan agama, kesusilaan, dan kesadaran hukum.[\[8\]](#_ftn8) ### **5 Sumber Hukum Formil** Adapun bentuk sumber hukum formil, Jimly membedakannya menjadi (hal. 127): 1. bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu; 2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak (_contract, treaty_); 3. bentuk putusan hakim tertentu (vonis); atau 4. bentuk-bentuk keputusan administratif (_beschikking_) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara. Lebih lanjut, **Theresia Ngutra** dalam jurnalnya _Hukum dan Sumber-sumber Hukum_, mendefinisikan sumber hukum formil sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari (hal. 210): 1. **Undang-undang** Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang bercirikan: * bersifat umum dan komprehensif; * bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkretnya; * memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali. 2. **Kebiasaan** Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum (hal. 204). Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan disebut sebagai istilah adat. Hukum adat adalah hukum tak tertulis yang sejak lama ada di masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib (hal. 205). 3. **Traktat** Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bila diadakan dua negara saja dinamakan perjanjian bilateral, sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara dinamakan perjanjian multilateral (hal. 206). Traktat bisa jadi hukum formil jika memenuhi syarat formil seperti dengan ratifikasi (hal. 207). 4. **Yurisprudensi** Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum (hal. 205). Mengapa hakim memakai putusan hakim lain sebelumnya atau yurisprudensi? Karena beberapa hal berikut ini (hal. 205): * Pertimbangan Psikologis Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum, terutama keputusan tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. * Pertimbangan Praktis Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terlebih dahulu apabila putusan itu sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan dengan putusan yang sama. Sebaliknya, bila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberi keputusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan itu berpotensi akan dimintakan banding atau kasasi. * Pendapat yang Sama Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan isi keputusan hakim lain yang terlebih dahulu. 5. **Doktrin** Doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa (hal. 208). Perlu diingat, doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, untuk dapat jadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin yang telah menjadi putusan hakim (hal. 208). ### **Sumber Hukum Formil yang dapat digunakan Hakim** Jadi, menjawab pertanyaan Anda, sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara adalah undang-undang, kebiasaan, traktrat, yurisprudensi, dan doktrin. Biasanya, hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ternyata tidak ada sumber tersebut yang bisa memberikan jawaban tentang hukumnya, maka dicari pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum (hal. 208). Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, tetapi ilmu hukum itu cukup berwibawa karena dapat dukungan para sarjana hukum (hal. 208). Dengan demikian, bisa saja dikatakan bahwa sumber hukum formil yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan sebuah perkara disebut dengan undang-undang, perjanjian atau traktat, dan yurisprudensi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) DASAR HUKUM ----------- 1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945); 2. [Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ff4000c0a839/ketetapan-mpr-nomor-iii-mpr-2000-tahun-2000/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_3_2000); 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) dan diubah kedua kali dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022). Referensi: 1. Fais Yonas Bo’a. _Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional_. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018; 2. Jimly Asshiddiqie. _Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara_. Jakarta: Rajawali Pers, 2015; 3. Ojak Nainggolan. _Pengantar Ilmu Hukum_. Medan: UHN Press, 2010; 4. Peter Mahmud Marzuki. _Pengantar Ilmu Hukum_, _Edisi Revisi_. Jakarta: Prenada Media Group, 2015; 5. Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010; 6. Theresia Ngutra. _Hukum dan Sumber-sumber Hukum_. Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 107 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 ayat (1) [Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ff4000c0a839/ketetapan-mpr-nomor-iii-mpr-2000-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tap_mpr_3_2000) (“TAP MPR III/2000”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 ayat (2) TAP MPR III/2000 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 ayat (3) TAP MPR III/2000 [\[5\]](#_ftnref5) Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 108 [\[6\]](#_ftnref6) Sudikno Mertokusumo. _Mengenal Hukum: Suatu Pengantar_. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 108 [\[7\]](#_ftnref7) Ojak Nainggolan. _Pengantar Ilmu Hukum._ Medan: UHN Press, 2010, hal. 30 [\[8\]](#_ftnref8) Ojak Nainggolan. _Pengantar Ilmu Hukum_. Medan: UHN Press, 2010, hal. 30 Tags ---- [ilmu hukum](/tag/ilmu-hukum) [dasar hukum](/tag/dasar-hukum)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITJerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana?12 Jun 2023Mengintip Orang Mandi, Bisakah Dipidana?09 Feb 2023Bisakah Ditangkap Polisi Karena Berduaan dengan Pacar?24 Jan 2019Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul Sanksi Hukum Jika Meraba Kemaluan Orang yang Sedang Tidur yang ditulis oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada 12 Agustus 2013.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana PencabulanApa itu pencabulan? Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Tindak pidana pencabulan juga dapat diartikan sebagai suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.[1]Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ketentuan hukum pidana di Indonesia tidak mengatur mengenai pencabulan pada orang yang sedang tidur. Akan tetapi, mengenai pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 415 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[2] sebagai berikut:Pasal 290 ke-1 KUHPPasal 415 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; ataumelakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Penjelasan Pasal 415Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.Terkait Pasal 290 ke-1 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” dengan merujuk pada penjelasannya dalam Pasal 289 KUHP atau Pasal 414 UU 1/2023. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (hal. 216).Selain itu, mengenai pengertian “pingsan” atau “tidak berdaya”, R. Soesilo merujuk pada Pasal 89 KUHP atau Pasal 156 UU 1/2023. Adapun yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212). Sedangkan, yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.[3]Baca juga: Jerat Pidana Perbuatan Cabul di Lingkungan KerjaTindak Pidana KesusilaanSebagai informasi, berdasarkan penelusuran kami terdapat bunyi pasal KUHP atau UU 1/2023 lainnya yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang yang melakukan perbuatan meraba-raba kelamin korban saat korban sedang tidur, yaitu Pasal 281 KUHP atau Pasal 406 UU 1/2023 sebagai berikut:Pasal 281 KUHPPasal 406 UU 1/2023Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[4]: barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[5] setiap orang yang: Melanggar kesusilaan di muka umum; atauMelanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Penjelasan Pasal 406 huruf aYang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal tindak pidana asusila dapat Anda baca pada artikel Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya.Pelecehan Seksual dalam UU TPKSSelain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp50 juta.Kemudian, jika pelecehan seksual dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pidana dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS ditambah 1/3.[6]Baca juga: Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan PembuktiannyaContoh KasusUntuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh Putusan PN Sumber No. 434/Pid.B/2011/PN.Sbr.Dalam perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan, terdakwa bersama dengan korban dan 2 orang saksi (saksi I dan saksi II) bermaksud berbelanja bahan dagangan di Jakarta dengan menumpang di atas kendaraan truk yang dikemudikan oleh seorang saksi lainnya (saksi III). Pada saat korban, saksi I dan saksi II sedang tertidur, terdakwa dengan penerangan korek api, membuka kain yang dikenakan oleh korban, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan paha korban. Hal tersebut dilihat oleh saksi I dan saksi II, yang baru melaporkan kepada korban sesampainya di Jakarta. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPUTUSANPutusan Pengadilan Negeri Sumber No.434/Pid.B/2011/PN.Sbr.REFERENSIR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;Renna Prisdawati. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1, No. 2, 2020.[1] Renna Prisdawati. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 170[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[3] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 98.[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000 kali[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[6] Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualTagspencabulankesusilaantindak pidanahukum pidana

Apabila ada wanita yang tidur, lalu ada seorang pria yang meraba-raba kemaluannya, bagaimana sanksi hukum yang bisa diberikan kepada pria tersebut?

Pada dasarnya, ketentuan hukum pidana di Indonesia tidak mengatur mengenai pencabulan pada orang yang sedang tidur. Akan tetapi, mengenai pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHP lama dan Pasal 415 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Lantas, apa sanksi pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana?12 Jun 2023Mengintip Orang Mandi, Bisakah Dipidana?09 Feb 2023Bisakah Ditangkap Polisi Karena Berduaan dengan Pacar?24 Jan 2019Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya22 Feb 2024Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana?12 Jun 2023Mengintip Orang Mandi, Bisakah Dipidana?09 Feb 2023Bisakah Ditangkap Polisi Karena Berduaan dengan Pacar?24 Jan 2019Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA25 Mar 2024Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya 7 Jun 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/melakukan-pencabulan-terhadap-orang-tidur--ini-sanksi-hukumnya-lt51f62af796635/

Melakukan Pencabulan terhadap Orang Tidur, Ini Sanksi Hukumnya

pages/29/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya ](/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/)  22 Feb 2024 [ #### Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana? ](/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4/)  12 Jun 2023 [ #### Mengintip Orang Mandi, Bisakah Dipidana? ](/klinik/a/mengintip-orang-mandi--bisakah-dipidana-lt4c106651ae731/)  09 Feb 2023 [ #### Bisakah Ditangkap Polisi Karena Berduaan dengan Pacar? ](/klinik/a/bisakah-ditangkap-polisi-karena-berduaan-dengan-pacar--lt4c52e51c4b6f1/)  24 Jan 2019 [](#!) **Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul _Sanksi Hukum Jika Meraba Kemaluan Orang yang Sedang Tidur_ yang ditulis oleh [Lezetia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) dan dipublikasikan pertama kali pada 12 Agustus 2013.** **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Pencabulan** Apa itu pencabulan? Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Tindak pidana pencabulan juga dapat diartikan sebagai suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.[\[1\]](#_ftn1) Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ketentuan hukum pidana di Indonesia tidak mengatur mengenai pencabulan pada orang yang sedang tidur. Akan tetapi, mengenai pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya diatur dalam **Pasal 290 ke-1 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 415 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026,[\[2\]](#_ftn2) sebagai berikut: **Pasal 290 ke-1 KUHP** **Pasal 415 UU 1/2023** Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: 1\. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa **orang itu pingsan atau tidak berdaya**; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: 1. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui **orang tersebut pingsan atau tidak berdaya**; atau 2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. **Penjelasan Pasal 415** Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan. Terkait Pasal 290 ke-1 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_ menjelaskan apa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” dengan merujuk pada penjelasannya dalam **Pasal 289 KUHP** atau **Pasal 414 UU 1/2023**. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (hal. 216). Selain itu, mengenai pengertian “**pingsan**” atau “**tidak berdaya**”, R. Soesilo merujuk pada **Pasal 89 KUHP** atau **Pasal 156 UU 1/2023**. Adapun yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya (hal. 212). Sedangkan, yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Jerat Pidana Perbuatan Cabul di Lingkungan Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-cabul-di-lingkungan%20kerja-lt5bf556b2ba3e3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencabulan_dunia_kerja)** ### **Tindak Pidana Kesusilaan** Sebagai informasi, berdasarkan penelusuran kami terdapat bunyi pasal KUHP atau UU 1/2023 lainnya yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang yang melakukan perbuatan meraba-raba kelamin korban saat korban sedang tidur, yaitu **Pasal 281 KUHP** atau **Pasal 406 UU 1/2023** sebagai berikut: **Pasal 281 KUHP** **Pasal 406 UU 1/2023** Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[\[4\]](#_ftn4): 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta[\[5\]](#_ftn5) setiap orang yang: 1. 1. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau 2. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. **Penjelasan Pasal 406 huruf a** Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal tindak pidana asusila dapat Anda baca pada artikel **[Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tentang_tindak_pidana_asusila)**. ### **Pelecehan Seksual dalam UU TPKS** Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, berdasarkan **Pasal 6 huruf a [UU TPKS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tpks)**, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp50 juta. Kemudian, jika pelecehan seksual dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pidana dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS ditambah 1/3.[\[6\]](#_ftn6) Baca juga: **[Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jerat_pidana_pelecehan_seks_pembuktian)** ### **Contoh Kasus** Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh **Putusan PN Sumber No. 434/Pid.B/2011/PN.Sbr**. Dalam perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan, terdakwa bersama dengan korban dan 2 orang saksi (saksi I dan saksi II) bermaksud berbelanja bahan dagangan di Jakarta dengan menumpang di atas kendaraan truk yang dikemudikan oleh seorang saksi lainnya (saksi III). Pada saat korban, saksi I dan saksi II sedang tertidur, terdakwa dengan penerangan korek api, membuka kain yang dikenakan oleh korban, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan paha korban. Hal tersebut dilihat oleh saksi I dan saksi II, yang baru melaporkan kepada korban sesampainya di Jakarta. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tpks) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) PUTUSAN ------- Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.434/Pid.B/2011/PN.Sbr. REFERENSI --------- 1. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_. Bogor: Politeia, 1991; 2. Renna Prisdawati. _Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan_. _Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology_ (IJCLC), Vol. 1, No. 2, 2020. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Renna Prisdawati. _Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan_. _Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology_ (IJCLC), Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 170 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[3\]](#_ftnref3) R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal._ Bogor: Politeia, 1991, hal. 98. [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20Nomor%202%20Tahun%202012&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dikali 1000 kali [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 15 ayat (1) huruf j [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tpks) Tags ---- [pencabulan](/tag/pencabulan) [kesusilaan](/tag/kesusilaan) [tindak pidana](/tag/tindak-pidana) [hukum pidana](/tag/hukum-pidana)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Hukum Pencemaran Nama Baik pada Badan Hukum? yang dibuat oleh Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Oktober 2022.KLINIK TERKAITHukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202329 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Pasal Pencemaran Nama BaikBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang.[1] Penghinaan pada dasarnya diatur dalam Pasal 310 KUHP. Namun jika dilakukan di media sosial yaitu dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka diatur secara khusus dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.Dalam Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.Namun, patut diperhatikan bahwa Pasal 27A UU 1/2024 tersebut tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP, sehingga norma dasar penghinaan dalam UU 1/2024 mengikuti norma dalam KUHP.Informasi yang juga penting Anda ketahui adalah setelah adanya Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023 yang memuat uji materiel terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP, Mahkamah Konstitusi (“MK”) berkesimpulan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (hal. 358):Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.MK tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yaitu KUHP yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah 3 tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur “perbuatan dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP (hal. 356).Baca juga: Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Dalam norma penghinaan dirumuskan tentang siapa subjek hukum (addressaat norm) atau sasaran yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Addressaat norm Pasal 310 KUHP dapat diketahui dari bunyi pasal “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Barang siapa (hij die) dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan[2] dan yang diserang pun nama baik orang, sehingga baik Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A UU 1/2024 hanya bisa ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) dan tidak ditujukan kepada badan hukum (rechts persoon).Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan HukumTapi bukan berarti kekosongan norma tersebut mengakibatkan pelaku penghinaan terhadap badan hukum tidak bisa dipidana, karena ada asas curia novit jus atau ius curia novit berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.[3]Baca juga: Arti Asas Ius Curia NovitPrinsip ini terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 yakni pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Cara yang dilakukan hakim adalah dengan penemuan hukum, dalam wujud melakukan penafsiran bunyi undang-undang. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.Dengan demikian, agar objek penghinaan dapat ditujukan ke badan hukum, kami berpendapat, hakim perlu menggunakan penafsiran ekstentif, yaitu memperluas makna[4] dari objek kehormatan yang tidak hanya pada diri seseorang tetapi juga pada badan hukum (rechts persoon). Contoh PutusanSepanjang penelusuran kami, terdapat yurisprudensi kasus pencemaran nama baik terhadap badan hukum yaitu dalam Putusan MA No. 183 K/Pid/2010. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik (hal. 15).Putusan MA ini juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, yang wajib melaporkan tindak pidana tersebut adalah Direktur Utama yang dapat mewakili suatu PT (hal. 15-16).Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPUTUSANPutusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023.REFERENSIAdami Chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020;Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021;Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.[1] Adami Chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020, hal. 288[2] Adami Chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020, hal. 38[3] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 81[4] Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021, hal. 12Tagskuhppencemaran nama baikpenghinaanuu ite

Seseorang membuat tweet dan berkata-kata kasar terkait produk minuman yang dibelinya. Lalu, perusahaan produksi minuman tersebut tidak terima dan menyatakan merasa telah terjadi penghinaan/pencemaran nama baik. Dapatkah perusahaan melaporkan penghinaan/pencemaran nama baik terhadapnya?

Jika merujuk ketentuan Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A UU 1/2024, sebenarnya objek pencemaran nama baik hanya bisa ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum (natuurlijkz persoon) dan tidak ditujukan kepada badan hukum (rechts persoon). Namun demikian, kekosongan hukum tidak menjadikan pelaku penghinaan terhadap badan hukum tidak bisa dipidana, karena ada asas ius curia novit yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Bahkan ada suatu yurisprudensi yang menyatakan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada badan hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202329 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial27 Mei 2024Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202329 Apr 2024Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?02 Apr 2024Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/202328 Mar 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan15 Agu 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-terhadap-badan-hukum-lt634d2c840ebf5/

Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum

pages/29/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Adakah Hukum Pencemaran Nama Baik pada Badan Hukum?_ yang dibuat oleh [Ardi Ferdian, S.H., M.Kn](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/persada-ub-lt60a5dda2e7732/ardi-ferdian--sh--mkn-lt60d5910fa0f08/), dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Oktober 2022.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ](/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/)  27 Mei 2024 [ #### Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 ](/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/)  29 Apr 2024 [ #### Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik? ](/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/)  02 Apr 2024 [ #### Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 ](/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/)  28 Mar 2024 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) **lama dan** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2023) **tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.** ### **Pasal Pencemaran Nama Baik** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang.[\[1\]](#_ftn1) Penghinaan pada dasarnya diatur dalam **Pasal 310** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP). Namun jika dilakukan di media sosial yaitu dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka diatur secara khusus dalam **Pasal 27A [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** yang berbunyi sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik._ Dalam **Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024** ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Namun, patut diperhatikan bahwa Pasal 27A UU 1/2024 tersebut tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP, sehingga norma dasar penghinaan dalam UU 1/2024 mengikuti norma dalam KUHP. Informasi yang juga penting Anda ketahui adalah setelah adanya **[Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023)** yang memuat uji materiel terhadap **Pasal 310 ayat (1) KUHP,** Mahkamah Konstitusi (“MK”) berkesimpulan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan **[UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (hal. 358): _Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal **dengan cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah._ MK tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas **Pasal 433 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** yaitu KUHP yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah 3 tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur “perbuatan dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP (hal. 356). Baca juga: **[Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pencemaran)** Dalam norma penghinaan dirumuskan tentang siapa subjek hukum (_addressaat norm_) atau sasaran yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. _Addressaat norm_ Pasal 310 KUHP dapat diketahui dari bunyi pasal “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Barang siapa (_hij die_) dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan[\[2\]](#_ftn2) dan yang diserang pun nama baik orang, sehingga baik Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A UU 1/2024 hanya bisa ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (_natuurlijk persoon_) dan tidak ditujukan kepada badan hukum (_rechts persoon_). ### **Pencemaran Nama Baik Terhadap Badan Hukum** Tapi bukan berarti kekosongan norma tersebut mengakibatkan pelaku penghinaan terhadap badan hukum tidak bisa dipidana, karena ada asas _curia novit jus_ atau _ius curia novit_ berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.[\[3\]](#_ftn3) Baca juga: **[Arti Asas](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-iius-curia-novit-i-lt58dca7c78ab7d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ius_curia_novit) [_Ius Curia Novit_](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-iius-curia-novit-i-lt58dca7c78ab7d?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ius_curia_novit)** Prinsip ini terkandung dalam **Pasal 10 ayat (1)** [**UU 48/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) yakni pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Cara yang dilakukan hakim adalah dengan **[penemuan hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penemuan_hukum_konstruksi)**, dalam wujud melakukan penafsiran bunyi undang-undang. **[Interpretasi (penafsiran)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=11_intepretasi_hukum)** adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Dengan demikian, agar objek penghinaan dapat ditujukan ke badan hukum, kami berpendapat, hakim perlu menggunakan penafsiran ekstentif, yaitu memperluas makna[\[4\]](#_ftn4) dari objek kehormatan yang tidak hanya pada diri seseorang tetapi juga pada badan hukum (_rechts persoon_).  ### **Contoh Putusan** Sepanjang penelusuran kami, terdapat yurisprudensi kasus pencemaran nama baik terhadap badan hukum yaitu dalam **[Putusan MA No. 183 K/Pid/2010](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/726559c85b54fd1feb8b880d79626b21.html)**. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik (hal. 15). Putusan MA ini juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, yang wajib melaporkan tindak pidana tersebut adalah Direktur Utama yang dapat mewakili suatu PT (hal. 15-16). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-\(wvs\)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-\(kuhp\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/726559c85b54fd1feb8b880d79626b21.html); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023). REFERENSI --------- 1. Adami Chazawi. _Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi_. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020; 2. Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)._ Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021; 3. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. [\[1\]](#_ftnref1) Adami Chazawi. _Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi_. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020, hal. 288 [\[2\]](#_ftnref2) Adami Chazawi. _Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal) Edisi Revisi_. Malang: Media Nusa Creative, Malang, Cetakan ke-3, 2020, hal. 38 [\[3\]](#_ftnref3) M. Yahya Harahap. _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan_. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 81 [\[4\]](#_ftnref4) Adami Chazawi. _Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)._ Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021, hal. 12 Tags ---- [kuhp](/tag/kuhp) [pencemaran nama baik](/tag/pencemaran-nama-baik) [penghinaan](/tag/penghinaan) [uu ite](/tag/uu-ite)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pada 19 April 2010.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Dasar Hukum Pengobatan Tradisional Pengobatan tradisional seringkali dijadikan alternatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai solusi dari penyakit yang dialaminya. Menurut pendapat Slamet Susilo (dahulu Dirjen Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia) pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Dalam UU Kesehatan, pengobatan tradisional merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Namun, karena UU Kesehatan tidak memberikan pengertian mengenai pelayanan kesehatan tradisional, maka kami merujuk pada Permenkes 15/2018 yang memberikan definisi pelayanan kesehatan tradisional, yaitu pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.[2]Kemudian, menurut Pasal 160 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya terbagi menjadi dua jenis:pelayanan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan/ataupelayanan tradisional yang menggunakan ramuan.Pelayanan kesehatan tradisional tersebut dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.[3] Kemudian, pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya.[4]Lebih lanjut, pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan kepada masyarakat antara lain meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif,[5] yang dapat dilakukan di tempat praktik mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.[6]Dalam UU Kesehatan, pemerintah yang berada dalam tingkatan pusat maupun daerah turut bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan tradisional. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.[7]Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam peraturan pelaksana dari UU Kesehatan yang diatur dalam PP 103/2014, yang membagi 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:[8]Pelayanan kesehatan tradisional empiris, yaitu penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.[9] Aturan mengenai pelayanan Kesehatan tradisional empiris terdapat dalam Permenkes 61/2016.Pelayanan kesehatan tradisional komplementer, yaitu penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.[10] Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer dapat Anda temukan pengaturan selengkapnya di Permenkes 15/2018.Pelayanan kesehatan tradisional integrasi, yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.[11] Lalu, ketentuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional integrasi diatur dalam Permenkes 37/2017.Kemudian, penting untuk diketahui bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional menurut PP 103/2014 harus mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (“STPT”),[12] Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (“STRTKT”),[13] dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (“SIPTKT”)[14] yang disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan.Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menjawab pertanyaan mengenai pengaturan pengobatan tradisional di Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur, diantaranya:UU Kesehatan;PP 103/2014;Permenkes 61/2016;Permenkes 37/2017;Permenkes 15/2018.Lantas, bagaimana jika pengobat tradisional melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasiennya? Apakah terhadap pengobat tradisional dapat diberlakukan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen? Berikut ulasannya.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Kepada Konsumen Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan beberapa definisi terminologi dalam UU Perlindungan Konsumen.Pada dasarnya, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[15]Kemudian, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[16] Maka dari itu, menurut hemat kami, baik orang maupun badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengobatan tradisional termasuk sebagai pelaku usaha.Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[17]Lebih lanjut, penting untuk mengetahui definisi dari barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen.Dengan demikian, setiap barang (seperti jamu dan jenis obat herbal) maupun obat fitofarmaka (obat bahan alam)[18] dan/atau jasa pengobatan tradisional (seperti pijat, terapi bekam, terapi sengat lebah, akupuntur) yang selenggarakan oleh pelaku usaha pengobatan tradisional dan dimanfaatkan oleh konsumennya akan mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.Berdasarkan penelusuran kami, meskipun UU Perlindungan Konsumen belum mengatur secara gamblang mengenai perlindungan kepada hak-hak pasien yang melakukan pengobatan tradisional, hal ini tidak berarti UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan dalam kasus penggunaan jasa pengobatan tradisional, karena, hubungan hukum antara pelaku usaha pengobatan tradisional dengan pasien/klien (konsumen) tetap ada.Dalam hal pelaku usaha pengobatan tradisional melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasien/klien (konsumen), terdapat tanggung jawab pelaku usaha antara lain:Ditinjau dari PP 103/2014Berdasarkan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis kelalaian/kesalahan apa yang dilakukan pengobat/penyehat tradisional kepada konsumennya. Namun, sebagai contoh kami asumsikan penyehat tradisional tidak menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, atau penyehat tradisional memberikan klien obat tradisional yang belum berizin sehingga menyebabkan kerugian konsumen.Dengan demikian, penyehat tradisional dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pembatalan STPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) PP 103/2014.Ditinjau dari UU Perlindungan KonsumenMenurut Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]Selain itu, dengan adanya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan pengobatan tradisional, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.[20]Bagi pelaku usaha pengobatan tradisional yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[21]Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,[22] hal ini dikembalikan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanPeraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan TradisionalPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional EmpirisPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional IntegrasiPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional KomplementerREFERENSIH. Azwar Agoes. Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999;Rizky Resvita R. Bahi dan Alfiana P. Gonibala. Fitofarmaka. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.[1] H. Azwar Agoes. Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 1999, hal. 2[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (“Permenkes 15/2018”)[3] Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)[4] Pasal 160 ayat (3) UU Kesehatan[5] Pasal 161 ayat (1) UU Kesehatan[6] Pasal 161 ayat (2) UU Kesehatan[7] Pasal 163 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan[8] Pasal 7 PP 103/2014.[9] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (“PP 103/2014”)[10] Pasal 1 angka 2 PP 103/2014[11] Pasal 1 angka 3 PP 103/2014[12] Pasal 1 angka 5 PP 103/2014[13] Pasal 1 angka 6 PP 103/2014[14] Pasal 1 angka 7 PP 103/2014[15] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)[16] Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen[17] Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen[18] Rizky Resvita R. Bahi dan Alfiana P. Gonibala. Fitofarmaka. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023, hal. 9[19] Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen[20] Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen[21] Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen[22] Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan KonsumenTagspasienperlindungan konsumenuu kesehatan

Adakah pengaturan mengenai pengobatan tradisional, khususnya para tenaga pengobat tradisional yang menyelenggarakan upaya pengobatan terhadap pasiennya? Apakah terhadap pengobat tradisional dapat diberlakukan UU Perlindungan Konsumen? Sejauh mana tanggung jawab pengobat tradisional yang melakukan upaya pengobatan kepada pasiennya dan tuntutan apa saja yang dapat ditujukan kepada pengobat tradisional apabila pengobat tradisional tersebut melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasiennya?

Pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Lalu, menurut Permenkes 15/2018, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lantas, bagaimana jika pengobat tradisional melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasiennya? Apakah terhadap pengobat tradisional dapat diberlakukan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 20244 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-pasien-pada-praktik-pengobatan-tradisional-cl1663/

Perlindungan Pasien pada Praktik Pengobatan Tradisional

pages/29/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Shanti Rachmadsyah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/shanti-rachmadsyah--sh-lt4b9a1eb24a495/) dan dipublikasikan pada 19 April 2010.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Dasar Hukum Pengobatan Tradisional** Pengobatan tradisional seringkali dijadikan alternatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai solusi dari penyakit yang dialaminya. Menurut pendapat **Slamet Susilo** (dahulu Dirjen Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia) **pengobatan tradisional** adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Dalam **[UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023)**, pengobatan tradisional merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Namun, karena UU Kesehatan tidak memberikan pengertian mengenai pelayanan kesehatan tradisional, maka kami merujuk pada **[Permenkes 15/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a86d9112bd/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-15-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_15_2018)** yang memberikan definisi **pelayanan kesehatan tradisional**, yaitu pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.[\[2\]](#_ftn2) Kemudian, menurut **Pasal 160 ayat (1) UU Kesehatan**, pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya terbagi menjadi dua jenis: 1. pelayanan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan/atau 2. pelayanan tradisional yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional tersebut dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.[\[3\]](#_ftn3) Kemudian, pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya.[\[4\]](#_ftn4) Lebih lanjut, pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan kepada masyarakat antara lain meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif,[\[5\]](#_ftn5) yang dapat dilakukan di tempat praktik mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.[\[6\]](#_ftn6) Dalam UU Kesehatan, pemerintah yang berada dalam tingkatan pusat maupun daerah turut bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan tradisional. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.[\[7\]](#_ftn7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional diatur dalam peraturan pelaksana dari UU Kesehatan yang diatur dalam **[PP 103/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2598774348/peraturan-pemerintah-nomor-103-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_103_2014),** yang membagi 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:[\[8\]](#_ftn8) 1. **Pelayanan kesehatan tradisional empiris**, yaitu penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.[\[9\]](#_ftn9) Aturan mengenai pelayanan Kesehatan tradisional empiris terdapat dalam **[Permenkes 61/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58aac07c0af61/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-61-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_61_2016)**. 2. **Pelayanan kesehatan tradisional komplementer**, yaitu penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.[\[10\]](#_ftn10) Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer dapat Anda temukan pengaturan selengkapnya di **Permenkes 15/2018**. 3. **Pelayanan kesehatan tradisional integrasi**, yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.[\[11\]](#_ftn11) Lalu, ketentuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional integrasi diatur dalam **[Permenkes 37/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59b7650a3eddd/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-37-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_37_2017)**. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional menurut PP 103/2014 harus mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (“STPT”),[\[12\]](#_ftn12) Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (“STRTKT”),[\[13\]](#_ftn13) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (“SIPTKT”)[\[14\]](#_ftn14) yang disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menjawab pertanyaan mengenai pengaturan pengobatan tradisional di Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur, diantaranya: 1. UU Kesehatan; 2. PP 103/2014; 3. Permenkes 61/2016; 4. Permenkes 37/2017; 5. Permenkes 15/2018. Lantas, bagaimana jika pengobat tradisional melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasiennya? Apakah terhadap pengobat tradisional dapat diberlakukan sanksi berdasarkan **[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_konsumen)**? Berikut ulasannya. ### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Kepada Konsumen** Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan beberapa definisi terminologi dalam UU Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, **perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[\[15\]](#_ftn15) Kemudian, **pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[\[16\]](#_ftn16) Maka dari itu, menurut hemat kami, baik orang maupun badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengobatan tradisional termasuk sebagai pelaku usaha. Sedangkan **konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[\[17\]](#_ftn17) Lebih lanjut, penting untuk mengetahui definisi dari barang dan jasa. Berdasarkan **Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen**, **barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan **jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen**. Dengan demikian, setiap barang (seperti jamu dan jenis obat herbal) maupun obat fitofarmaka (obat bahan alam)[\[18\]](#_ftn18) dan/atau jasa pengobatan tradisional (seperti pijat, terapi bekam, terapi sengat lebah, akupuntur) yang selenggarakan oleh pelaku usaha pengobatan tradisional dan dimanfaatkan oleh konsumennya akan mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelusuran kami, meskipun UU Perlindungan Konsumen belum mengatur secara gamblang mengenai perlindungan kepada hak-hak pasien yang melakukan pengobatan tradisional, hal ini tidak berarti UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan dalam kasus penggunaan jasa pengobatan tradisional, karena, hubungan hukum antara pelaku usaha pengobatan tradisional dengan pasien/klien (konsumen) tetap ada. Dalam hal pelaku usaha pengobatan tradisional melakukan kelalaian/kesalahan yang merugikan pasien/klien (konsumen), terdapat tanggung jawab pelaku usaha antara lain: 1. **Ditinjau dari PP 103/2014** Berdasarkan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis kelalaian/kesalahan apa yang dilakukan pengobat/penyehat tradisional kepada konsumennya. Namun, sebagai contoh kami asumsikan penyehat tradisional tidak menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, atau penyehat tradisional memberikan klien obat tradisional yang belum berizin sehingga menyebabkan kerugian konsumen. Dengan demikian, penyehat tradisional dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pembatalan STPT, sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) _jo._ Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) PP 103/2014**. 2. **Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen** Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan **ganti rugi** atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[\[19\]](#_ftn19) Selain itu, dengan adanya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan pengobatan tradisional, tidak menghapuskan kemungkinan adanya **tuntutan pidana** berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.[\[20\]](#_ftn20) Bagi pelaku usaha pengobatan tradisional yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[\[21\]](#_ftn21) Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,[\[22\]](#_ftn22) hal ini dikembalikan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_konsumen) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2598774348/peraturan-pemerintah-nomor-103-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_103_2014) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58aac07c0af61/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-61-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_61_2016) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59b7650a3eddd/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-37-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_37_2017) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a86d9112bd/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-15-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_15_2018) REFERENSI --------- 1. H. Azwar Agoes. _Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I_. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999; 2. Rizky Resvita R. Bahi dan Alfiana P. Gonibala. _Fitofarmaka_. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023. * * * [\[1\]](#_ftnref1) H. Azwar Agoes. _Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I_. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 1999, hal. 2 [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b7a86d9112bd/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-15-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_15_2018) (“Permenkes 15/2018”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 160 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) (“UU Kesehatan”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 160 ayat (3) UU Kesehatan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 161 ayat (1) UU Kesehatan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 161 ayat (2) UU Kesehatan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 163 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 7 PP 103/2014. [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2598774348/peraturan-pemerintah-nomor-103-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_103_2014) (“PP 103/2014”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 1 angka 2 PP 103/2014 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 1 angka 3 PP 103/2014 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 1 angka 5 PP 103/2014 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 1 angka 6 PP 103/2014 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 1 angka 7 PP 103/2014 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perlindungan_konsumen) (“UU Perlindungan Konsumen”) [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen [\[18\]](#_ftnref18) Rizky Resvita R. Bahi dan Alfiana P. Gonibala. _Fitofarmaka_. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023, hal. 9 [\[19\]](#_ftnref19) Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen [\[20\]](#_ftnref20) Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen [\[21\]](#_ftnref21) Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen [\[22\]](#_ftnref22) Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen Tags ---- [pasien](/tag/pasien) [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [uu kesehatan](/tag/uu-kesehatan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pembayaran Gaji Ditunda, Apa yang Bisa Dilakukan Karyawan? yang dibuat oleh Ryan Muthiara Wasti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 30 September 2013, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 22 Maret 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Penundaan Gaji KaryawanKLINIK TERKAITUpaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign11 Jun 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Apakah Besarnya Take Home Pay Setara Upah Minimum?15 Mar 2021Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa hukum menunda gaji karyawan? Pada dasarnya, pengusaha wajib bayar upah ke pekerja sesuai kesepakatan[1] dengan mata uang rupiah[2] yang harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.[3]PP Pengupahan kemudian memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan pekerja dalam menyepakati cara pembayaran upah, yaitu dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. Tapi, jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari 1 bulan.[4]Lebih lanjut, terkait penundaan gaji karyawan, disarikan dari UU Cipta Kerja Terbit, Masih Adakah Penangguhan Pembayaran Upah Minimum?, sebelum UU Cipta Kerja terbit, terdapat ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penangguhan pembayaran upah minimum, namun kini ketentuan tersebut telah dihapus.Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara hukum pengusaha tidak dapat melakukan penundaan pembayaran upah.Akan tetapi terhadap pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah atau gaji telat, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.[5]Besaran denda bagi pengusaha yang membayar gaji telat dari waktu yang telah diperjanjikan dan/atau tidak membayar gaji adalah:[6]mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dansesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.Selain itu, perlu diperhatikan pengenaan denda gaji telat tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja.[7] Penurunan Gaji Karyawan secara SepihakPada dasarnya besaran upah ditetapkan dan disepakati bersama antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja dan tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan para pihak.[8]Lebih lanjut, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja dilarang mengurangi atau menurunkan upah.[9] Perusahaan juga dilarang bayar upah lebih rendah dari upah minimum.[10]Sehingga pada dasarnya perusahaan tidak dapat menurunkan upah pekerja secara sepihak, terlebih jika penurunan itu mengakibatkan upah yang diterima di bawah upah minimum.Bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan kesepakatan, besaran upah tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja atau membayar di bawah upah minimum, dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[11] Langkah HukumMenunda pembayaran upah dan menurunkan upah secara sepihak tentu melanggar hak pekerja dan termasuk perselisihan hak sebagaimana diatur penyelesaian perselisihan hak dalam UU PPHI.Langkah hukum apa yang bisa diupayakan pekerja? Mengenai prosedur untuk memperjuangkan hak Anda, selengkapnya telah kami ulas di Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya.Demikian jawaban dari kami tentang hukum pengusaha yang membayar gaji telat dan penurunan gaji karyawan secara sepihak, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan[1] Pasal 81 angka 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“Perppu Ciptaker”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)[3] Pasal 54 ayat (2) PP Pengupahan[4] Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Pengupahan[5] Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan[6] Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan[7] Pasal 61 ayat (2) PP Pengupahan[8] Pasal 53 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 55 ayat (1) PP Pengupahan[9] Pasal 81 angka 71 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 191A UU Ketenagakerjaan[10] Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan[11] Pasal 81 angka 66 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU KetenagakerjaanTagsupahgajiuu ketenagakerjaanuu cipta kerja

Bolehkah perusahaan menunda pembayaran gaji dengan sesuka hati, mendadak dan tanpa pemberitahuan? Bisakah perusahaan melakukan penurunan gaji karyawan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan kesepakatan bersama?

Pada dasarnya pengusaha tidak dapat melakukan penundaan pembayaran upah. Jika pengusaha karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, ia dikenakan denda dan terhadapnya tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah. Berapa dendanya dan bagaimana hukumnya jika Perusahaan menurunkan upah secara sepihak?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign11 Jun 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Apakah Besarnya Take Home Pay Setara Upah Minimum?15 Mar 2021Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign11 Jun 2024Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?02 Feb 2024Apakah Besarnya Take Home Pay Setara Upah Minimum?15 Mar 2021Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang Resign? 26 Feb 2021Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Syarat dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah karena Jual Beli25 Jun 2024Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-bayar-gaji-telat-dan-diturunkan-sepihak-lt51d11730e5df3/

Hukumnya Bayar Gaji Telat dan Diturunkan Sepihak

pages/29/page-6.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Pembayaran Gaji Ditunda, Apa yang Bisa Dilakukan Karyawan?_ yang dibuat oleh** **[Ryan Muthiara Wasti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt515c18273f39a/mitra/lt4f82a0fb58603/ryan-muthiara-wasti--sh)** **dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 30 September 2013, yang pertama kali dimutakhirkan oleh** **[Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72)** **pada 22 Maret 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Penundaan Gaji Karyawan** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan _Resign_ ](/klinik/a/upaya-hukum-jika-perusahaan-memaksa-karyawan-iresign-i-lt5d0f98e0c6584/)  11 Jun 2024 [ #### Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual? ](/klinik/a/merangkul-lawan-jenis-termasuk-pelecehan-seksual--lt5fd8aa48e98be/)  02 Feb 2024 [ #### Apakah Besarnya _Take Home Pay_ Setara Upah Minimum? ](/klinik/a/apakah-besarnya-itake-home-pay-i-setara-upah-minimum-lt4f1fe901b8298/)  15 Mar 2021 [ #### Wajibkah Perusahaan Membayar Ongkos Pulang Karyawan yang _Resign_? ](/klinik/a/wajibkah-perusahaan-membayar-ongkos-pulang-karyawan-yang-iresign-i-lt5d07a66bae501/)  26 Feb 2021 [](#!) Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apa hukum menunda gaji karyawan? Pada dasarnya, pengusaha wajib bayar upah ke pekerja sesuai kesepakatan[\[1\]](#_ftn1) dengan mata uang rupiah[\[2\]](#_ftn2) yang harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.[\[3\]](#_ftn3) **[PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)** kemudian memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan pekerja dalam menyepakati cara pembayaran upah, yaitu dengan cara harian, mingguan, atau bulanan. Tapi, jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari 1 bulan.[\[4\]](#_ftn4) Lebih lanjut, terkait penundaan gaji karyawan, disarikan dari **[UU Cipta Kerja Terbit, Masih Adakah Penangguhan Pembayaran Upah Minimum?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-cipta-kerja-terbit--masih-adakah-penangguhan-pembayaran-upah-minimum-lt50b81d32ad45d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=penangguhan)**, sebelum **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)** terbit, terdapat ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penangguhan pembayaran upah minimum, namun kini ketentuan tersebut telah dihapus. Jadi menjawab pertanyaan Anda, secara hukum pengusaha tidak dapat melakukan penundaan pembayaran upah. Akan tetapi terhadap pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah atau gaji telat, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.[\[5\]](#_ftn5) Besaran denda bagi pengusaha yang membayar gaji telat dari waktu yang telah diperjanjikan dan/atau tidak membayar gaji adalah:[\[6\]](#_ftn6) 1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan; 2. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan 3. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Selain itu, perlu diperhatikan pengenaan denda gaji telat tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja.[\[7\]](#_ftn7) ### **Penurunan Gaji Karyawan secara Sepihak** Pada dasarnya besaran upah ditetapkan dan disepakati bersama antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja dan tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan para pihak.[\[8\]](#_ftn8) Lebih lanjut, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja dilarang mengurangi atau menurunkan upah.[\[9\]](#_ftn9) Perusahaan juga dilarang bayar upah lebih rendah dari upah minimum.[\[10\]](#_ftn10) Sehingga pada dasarnya perusahaan tidak dapat menurunkan upah pekerja secara sepihak, terlebih jika penurunan itu mengakibatkan upah yang diterima di bawah upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan kesepakatan, besaran upah tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja atau membayar di bawah upah minimum, dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[\[11\]](#_ftn11) ### **Langkah Hukum** Menunda pembayaran upah dan menurunkan upah secara sepihak tentu melanggar hak pekerja dan termasuk perselisihan hak sebagaimana diatur penyelesaian perselisihan hak dalam **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Langkah hukum apa yang bisa diupayakan pekerja? Mengenai prosedur untuk memperjuangkan hak Anda, selengkapnya telah kami ulas di **[Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-di-bawah-standar-minimum--ini-langkah-hukumnya-lt4c85f88b626af/#_ftn4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=langkah_umum_upah_dibawah_standar)**. Demikian jawaban dari kami tentang hukum pengusaha yang membayar gaji telat dan penurunan gaji karyawan secara sepihak, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 28 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Ciptaker”) yang memuat baru Pasal 88A ayat (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 54 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) (“PP Pengupahan”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 54 ayat (2) PP Pengupahan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Pengupahan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 88A ayat (6) UU Ketenagakerjaan [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 61 ayat (1) PP Pengupahan [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 61 ayat (2) PP Pengupahan [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 53 ayat (1) dan (3) _jo._ Pasal 55 ayat (1) PP Pengupahan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 81 angka 71 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 191A UU Ketenagakerjaan [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 81 angka 66 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [upah](/tag/upah) [gaji](/tag/gaji) [uu ketenagakerjaan](/tag/uu-ketenagakerjaan) [uu cipta kerja](/tag/uu-cipta-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAIT4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Karyawan Kontrak yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 10 Juni 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 25 Januari 2018. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Jaminan Sosial Bagi PekerjaSebelumnya perlu diketahui dahulu mengenai jaminan sosial yang diatur dalam UU BPJS dan UU SJSN. Pada dasarnya UU BPJS mengatur secara jelas terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan.[1] Untuk BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (“JKK”), jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.[2]  Selanjutnya terkait pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial, perlu diperhatikan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[3] Adapun pada dasarnya baik dalam ketentuan UU BPJS dan UU SJSN tidak membedakan antara pekerja tetap yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pekerja kontrak yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Terkhusus mengenai terjadinya kecelakaan kerja, maka kejadian tersebut berhubungan dengan JKK. Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara maupun setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.[4] Adapun sanksi yang dapat dikenakan jika perusahaan selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dikenai sanksi administratif:[5]teguran tertulis;denda; dan/atautidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.[6] Selanjutnya berdasarkan uraian pertanyaan Anda, kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi ini merupakan suatu kondisi yang disebut dengan cacat.  Cacat diartikan sebagai keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.[7] Pada dasarnya cacat dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.[8] Adapun yang dimaksud dengan “cacat sebagian anatomis”, “cacat sebagian fungsi”, dan “cacat total tetap” adalah sebagai berikut:[9] Cacat sebagian anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.Cacat sebagian fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.Selanjutnya perlu diketahui bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat JKK.[10] Adapun jenis manfaat JKK yang dapat diberikan kepada Anda sebagai korban kecelakaan kehilangan jari antara lain:[11]pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang dapat ditemukan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) PP 82/2019;santunan berupa uang meliputi antara lain:santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.Adapun perlu diketahui bahwa kondisi di mana satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi termasuk ke dalam cacat sebagian anatomis. Atas cacat sebagian tersebut, pekerja berhak untuk mendapatkan santunan cacat dengan rumus hitung meliputi:[12] Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.Tabel persentase santunan cacat yang diberikan dapat dilihat dalam tabel Lampiran III PP 82/2019. Berdasarkan tabel persentase santunan tersebut, jika Anda kehilangan:Ruas pertama jari lain tangan kanan (selain telunjuk) = 2%Ruas pertama jari lain tangan kiri (selain telunjuk) = 1,5% Tata Cara Pelaporan Kecelakaan KerjaPemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (“PAK”) yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.[13] Adapun laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis PAK sebagai laporan tahap I.[14] Adapun dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:[15] keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir;cacat total tetap;cacat sebagian anatomis;cacat sebagian fungsi; ataumeninggal dunia.Dalam mengajukan laporan tahap II tersebut sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur selengkapnya dalam Pasal 19 ayat (3) Permenaker 5/2021. Apabila persyaratan di atas telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak.[16] Lantas, bagaimana jika pekerja belum diikutsertakan dalam program JKK? Dalam keadaan demikian, pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]  Berakhirnya Hubungan Kerja karena Selesainya Kontrak Selanjutnya, mengenai hubungan kerja antara Anda dengan perusahaan yang berakhir dengan selesainya kontrak kerja Anda perlu diperhatikan bahwa tidak adanya ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan dengan asumsi kami bahwa pekerjaan yang Anda lakukan bukanlah jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga kerja dengan kontrak. Hal ini dikarena padakan dasarnya kontrak atau perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan hanya dapat ditarik kembali jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga jika memang telah diperjanjikan jangka waktu tertentu tanpa adanya perubahan dalam kontrak kerja dan jangka waktu tersebut berakhir, maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan hukum.Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan SosialPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan KematianPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua PUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.[1] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”)[2] Pasal 6 ayat (2) UU BPJS[3] Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011[4] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (“PP 44/2015”)[5] Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“PP 86/2013”)[6] Pasal 1 angka 14 UU SJSN[7] Pasal 1 angka 15 UU SJSN, Pasal 1 angka 7 PP 44/2015, dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (“Permenaker 5/2021”)[8] Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Permenaker 5/2021[9] Penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 3 PP 44/2015 dan Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Permenaker 5/2021[10] Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (“PP 82/2019”)[11] Pasal 25 ayat (2) PP 82/2019 [12] Lampiran III huruf a angka (2) PP 82/2019[13] Pasal 8 ayat (1) Permenaker 5/2021[14] Pasal 8 ayat (2) Permenaker 5/2021[15] Pasal 19 ayat (2) Permenaker 5/2021[16] Pasal 19 ayat (6) Permenaker 5/2021[17] Pasal 26 Permenaker 5/2021Tagsbpjs ketenagakerjaancacatjaminan kecelakaan kerjakecelakaan kerja

Saya adalah mantan seorang karyawan kontrak salah satu pabrik di Karawang. Dua tahun lalu saya mendapat kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanan saya diamputasi. Namun, akhir tahun kemarin saya habis kontrak dan perusahaan seolah tak mau tahu dengan situasi dan kondisi saya saat itu dan memberhentikan saya sesuai dengan kontrak kerja. Bagaimana hukumnya perusahaan yang melakukan hal seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.

Pada dasarnya setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi ini merupakan suatu kondisi yang disebut dengan cacat sebagian anatomis. Lantas, apakah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan kompensasi?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 20224 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja07 Nov 2023Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun26 Sep 2023Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya02 Des 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara25 Apr 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-kecelakaan-kerja-untuk-karyawan-kontrak-lt5121fb47d1208/

Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Karyawan Kontrak

pages/29/page-7.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan _Online_ ](/klinik/a/4-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lt5a0110e7d6b2a/)  15 Mei 2024 [ #### Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja ](/klinik/a/hak-pekerja-yang-meninggal-dunia-akibat-kecelakaan-kerja-lt52f9b0728ea48/)  07 Nov 2023 [ #### Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun ](/klinik/a/perbedaan-jht-dan-jp-lt5dbbc64cdb70e/)  26 Sep 2023 [ #### Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya ](/klinik/a/tanggung-jawab-bpjs-atas-kebocoran-data-pribadi-pesertanya-lt6389d13f91363/)  02 Des 2022 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Karyawan Kontrak_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 10 Juni 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 25 Januari 2018.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Jaminan Sosial Bagi Pekerja** Sebelumnya perlu diketahui dahulu mengenai jaminan sosial yang diatur dalam **[UU BPJS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011)** dan **[UU SJSN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/undangundang-nomor-40-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_40_2004)**. Pada dasarnya UU BPJS mengatur secara jelas terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan.[\[1\]](#_ftn1) Untuk BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya menyelenggarakan program **jaminan kecelakaan kerja (“JKK”)**, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.[\[2\]](#_ftn2)  Selanjutnya terkait pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial, perlu diperhatikan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[\[3\]](#_ftn3) Adapun pada dasarnya baik dalam ketentuan UU BPJS dan UU SJSN tidak membedakan antara pekerja tetap yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pekerja kontrak yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Terkhusus mengenai terjadinya kecelakaan kerja, maka kejadian tersebut berhubungan dengan JKK. Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara maupun setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.[\[4\]](#_ftn4) Adapun sanksi yang dapat dikenakan jika perusahaan selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dikenai sanksi administratif:[\[5\]](#_ftn5) 1. teguran tertulis; 2. denda; dan/atau 3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. ### **Jaminan** **Kecelakaan Kerja** Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.[\[6\]](#_ftn6) Selanjutnya berdasarkan uraian pertanyaan Anda, kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi ini merupakan suatu kondisi yang disebut dengan cacat.  Cacat diartikan sebagai keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.[\[7\]](#_ftn7) Pada dasarnya cacat dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.[\[8\]](#_ftn8) Adapun yang dimaksud dengan “cacat sebagian anatomis”, “cacat sebagian fungsi”, dan “cacat total tetap” adalah sebagai berikut:[\[9\]](#_ftn9) 1. Cacat sebagian anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 2. Cacat sebagian fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 3. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya perlu diketahui bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat JKK.[\[10\]](#_ftn10) Adapun jenis manfaat JKK yang dapat diberikan kepada Anda sebagai korban kecelakaan kehilangan jari antara lain:[\[11\]](#_ftn11) 1. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang dapat ditemukan lebih lanjut dalam **Pasal 25 ayat (2)** **[PP 82/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019)**; 2. santunan berupa uang meliputi antara lain: 1. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap; 2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Adapun perlu diketahui bahwa kondisi di mana satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi termasuk ke dalam cacat sebagian anatomis. Atas cacat sebagian tersebut, pekerja berhak untuk mendapatkan santunan cacat dengan rumus hitung meliputi:[\[12\]](#_ftn12) 1. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. 2. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. 3. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan. Tabel persentase santunan cacat yang diberikan dapat dilihat dalam tabel **Lampiran III PP 82/2019**. Berdasarkan tabel persentase santunan tersebut, jika Anda kehilangan: 1. Ruas pertama jari lain tangan kanan (selain telunjuk) = 2% 2. Ruas pertama jari lain tangan kiri (selain telunjuk) = 1,5% ### **Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja** Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (“PAK”) yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.[\[13\]](#_ftn13) Adapun laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis PAK sebagai laporan tahap I.[\[14\]](#_ftn14) Adapun dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:[\[15\]](#_ftn15) 1. keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir; 2. cacat total tetap; 3. cacat sebagian anatomis; 4. cacat sebagian fungsi; atau 5. meninggal dunia. Dalam mengajukan laporan tahap II tersebut sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur selengkapnya dalam **Pasal 19 ayat (3) [Permenaker 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021)**. Apabila persyaratan di atas telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak.[\[16\]](#_ftn16) Lantas, bagaimana jika pekerja belum diikutsertakan dalam program JKK? Dalam keadaan demikian, pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[17\]](#_ftn17) ### **Berakhirnya Hubungan Kerja karena Selesainya Kontrak** Selanjutnya, mengenai hubungan kerja antara Anda dengan perusahaan yang berakhir dengan selesainya kontrak kerja Anda perlu diperhatikan bahwa tidak adanya ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan dengan asumsi kami bahwa pekerjaan yang Anda lakukan bukanlah jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga kerja dengan kontrak. Hal ini dikarena padakan dasarnya kontrak atau perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang berdasarkan **Pasal 1338 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** dan hanya dapat ditarik kembali jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga jika memang telah diperjanjikan jangka waktu tertentu tanpa adanya perubahan dalam kontrak kerja dan jangka waktu tersebut berakhir, maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan hukum. Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis _Artificial Intelligence_, Regulatory Compliance System (RCS). Klik [di sini](https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=RCSKlinikHukum-LandingPage) untuk mempelajari lebih lanjut. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/undangundang-nomor-40-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_40_2004) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52c54261dae01/pp-no-86-tahun-2013-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-kepada-pemberi-kerja-selain-penyelenggara-negara-dan-setiap-orang,-selain-pemberi-kerja,-pekerja,-dan-penerima-bantuan-iuran-d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_86_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65239c41c0c75?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_49_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021) PUTUSAN ------- 1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5075190f4c07d/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-70-puu-ix-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_70_2011); 2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cadcdb0c781?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_82_2012). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_24_2011) (“UU BPJS”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 6 ayat (2) UU BPJS [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 15 ayat (1) UU BPJS _jo._ [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cadcdb0c781?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_82_2012) dan Pasal 13 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54606a95b1521/undang-undang-nomor-40-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_40_2014) (“UU SJSN”) _jo_. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5075190f4c07d/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-70-puu-ix-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_70_2011) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 4 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt559b62444ae74/node/pp-no-44-tahun-2015-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_44_2015) (“PP 44/2015”) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52c54261dae01/pp-no-86-tahun-2013-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-kepada-pemberi-kerja-selain-penyelenggara-negara-dan-setiap-orang,-selain-pemberi-kerja,-pekerja,-dan-penerima-bantuan-iuran-d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_86_2013) (“PP 86/2013”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 14 UU SJSN [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 1 angka 15 UU SJSN, Pasal 1 angka 7 PP 44/2015, dan Pasal 1 angka 7 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021) (“Permenaker 5/2021”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Permenaker 5/2021 [\[9\]](#_ftnref9) Penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 3 PP 44/2015 dan Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Permenaker 5/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 25 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df8592e01abf?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_82_2019) (“PP 82/2019”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 25 ayat (2) PP 82/2019 [\[12\]](#_ftnref12) Lampiran III huruf a angka (2) PP 82/2019 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 8 ayat (1) Permenaker 5/2021 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 8 ayat (2) Permenaker 5/2021 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 19 ayat (2) Permenaker 5/2021 [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 19 ayat (6) Permenaker 5/2021 [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 26 Permenaker 5/2021 Tags ---- [bpjs ketenagakerjaan](/tag/bpjs-ketenagakerjaan) [cacat](/tag/cacat) [jaminan kecelakaan kerja](/tag/jaminan-kecelakaan-kerja) [kecelakaan kerja](/tag/kecelakaan-kerja)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Sistem Pre OrderKLINIK TERKAIT Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Menyepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian, Bolehkah?21 Feb 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Menurut Cambridge Dictionary, pre order berarti to order (=request to buy) a product before it has become available; an act of ordering order (=request to buy) a product before it has become available.Berdasarkan pengertian di atas, sistem pre order (“PO”) merupakan bentuk pembelian atau transaksi produk atau barang yang belum diproduksi atau belum tersedia. Dalam model pembelian produk atau barang secara PO, lazimnya penjual melakukan penawaran (offerte) barang melalui toko (umumnya toko online) dengan memberikan contoh, gambar, dan spesifikasi barang serta harganya. Selanjutnya konsumen (pembeli) yang berminat terhadap barang yang ditawarkan penjual akan melakukan penerimaan (acceptatie/accoord) atas penawaran.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas PO juga dapat diartikan sebagai pemesanan suatu produk atau barang. Menurut hemat kami, secara umum PO juga mengandung makna sebagai transaksi jual beli yang umumnya dilakukan secara online, dimana pembeli melakukan pemesanan di awal penjualan.Melalui sistem PO, jual beli dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien karena memungkinkan pelaku usaha menawarkan berbagai produk atau barang sesuai dengan jumlah yang dipesan konsumen (pembeli). Pola ini dapat mengurangi jumlah produk yang tidak terjual karena pelaku usaha memproduksi barang sesuai pesanan konsumen, bahkan waktu penyerahan barang juga bisa diatur sesuai keadaan. Sebaliknya, konsumen juga dapat memesan produk sesuai kriteria yang dikehendaki.Sistem Pre Order sebagai Perjanjian Jual BeliUntuk mengetahui pengertian dan unsur dalam perjanjian jual beli, maka dapat Anda simak ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1457 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan (perjanjian) yang mengikat pihak penjual untuk menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain (pembeli) membayar harga. Berdasarkan pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka perjanjian jual beli yang telah disepakati akan melahirkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harganya.[1] Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian khusus (perjanjian bernama) yang diatur dalam KUH Perdata dan tergolong sebagai perjanjian yang bersifat dua pihak atau disebut dengan perjanjian timbal balik.Jual beli termasuk jenis perjanjian yang bersifat timbal balik karena para pihak (penjual dan pembeli) saling terikat secara timbal balik untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Penjual terikat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli terikat melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai harga atau imbalan (kontra prestasi) dari perolehan hak milik atas barang tersebut. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata itu juga dapat dipahami bahwa sebagai suatu perjanjian, jual beli harus mencakup empat unsur, yaitu penjual, pembeli, barang, dan harga.Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, lahirnya suatu perjanjian jual beli adalah cukup dengan adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Lebih lanjut, dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian jual beli itu telah lahir seketika sejak penjual dan pembeli saling sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.Ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut menjadi bukti bahwa perjanjian jual beli itu merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir, yaitu suatu perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi para pihak. Kesepakatan penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sudah cukup untuk menjadi dasar keterikatan mereka yang untuk selanjutnya menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.Baca juga: Macam-Macam Perjanjian dan Syarat SahnyaBerdasarkan penjelasan di atas, dapat kami sampaikan bahwa barang dan harga merupakan unsur pokok dan esensial dalam perjanjian jual beli. Terciptanya kesepakatan penjual dan pembeli terhadap barang dan harga merupakan titik tolak penentu lahirnya perjanjian jual beli. Hanya dengan kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sudah cukup untuk melahirkan suatu perjanjian jual beli. Begitu para pihak, yaitu penjual dan pembeli, menyepakati barang dan harga, maka perjanjian jual beli secara sah telah lahir.Dengan demikian, dalam perjanjian jual beli juga berlaku asas konsensualisme sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1320, 1338 jo. 1458 KUH Perdata.Konsensualisme berasal dari kata “consensus” yang bermakna kesepakatan. Syarat kesepakatan dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli dimaksudkan agar perjanjian itu didasarkan atas kesesuaian kehendak para pihak. Bahwa apa yang dikehendaki satu pihak juga merupakan kehendak pihak lainnya. Apa yang dikehendaki penjual juga merupakan kehendak pembeli, dan sebaliknya.Baca juga: Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum KontrakArtinya, perjanjian jual beli telah terjadi apabila penjual dan pembeli sudah menyepakati barang dan harganya sebagai wujud prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian jual beli. Kesepakatan penjual dan pembeli atas barang dan harga itu tidak dipersyaratkan atau disandarkan terhadap ada atau tidaknya penyerahan barang maupun pembayaran harga pada saat itu. Kehendak para pihak (penjual dan pembeli) tentang barang dan harga itulah yang menjadi penentu lahirnya kesepakatan sehingga lahir perjanjian jual beli.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa secara yuridis jual beli barang secara PO merupakan bentuk lain dari konstruksi perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa sejatinya esensi dan substansi dalam pembelian atau pemesanan barang dalam sistem PO adalah jual beli.Oleh karena itu, ketentuan jual beli sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata juga berlaku dalam transaksi atau perjanjian yang menggunakan sistem PO.Jika Penjual Barang PO Mengubah Harga secara SepihakKonsekuensi hukum yang seyogianya dipahami oleh para pihak dalam perjanjian jual beli adalah penjual terikat untuk menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai harga yang telah ditentukan dan diterima (diakseptasi) oleh pembeli. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban membayar harga itu sekaligus juga berhak atas barang yang telah dipesan.Apabila pembeli telah melakukan persetujuan (akseptasi) terhadap barang dan harga yang telah ditawarkan penjual, maka penjual tidak boleh melakukan perubahan atas barang yang dijual maupun harga yang telah ditentukan semula.Hal ini karena hukum yang berlaku adalah perubahan atas barang dan harga serta klausula yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, tak terkecuali dalam perjanjian jual beli, harus dilakukan atas dasar sepakat dan kehendak kedua belah pihak, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, semisal oleh penjual. Ketentuan demikian itu telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen.Mengenai isi dari Pasal 1338 KUH Perdata, dapat Anda simak dalam artikel Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Adapun, Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.Apabila pelaku usaha atau penjual melakukan perubahan harga sehingga merugikan pembeli atau konsumen, maka konsumen berhak untuk meminta pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sejak awal.Pembeli atau konsumen dapat menggugat pelaku usaha agar menyerahkan barang yang dipesan sesuai perjanjian dan harga semula yaitu harga barang yang telah disepakati sebelum diubah. Menurut hemat kami, perbuatan penjual yang melakukan perubahan harga tanpa pemberitahuan kepada pembeli atau konsumen dan persetujuannya, sehingga barang pesanan (PO) tidak diserahkan, merupakan suatu bentuk ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penjual yaitu bahwa pembeli memiliki beberapa hak gugat yang salah satunya adalah hak pemenuhan prestasi yaitu berupa penyerahan barang.Baca juga: Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenREFERENSIYahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni: Bandung, 1986;Cambridge Dictionary, pre order, yang diakses pada Selasa, 16 April 2024 pukul 10.10 WIB.[1] M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni: Bandung, 1986, hal. 181-182Tagsperlindungan konsumenjual belihukum perjanjian

Bagaimana jika saya membeli barang kemudian disetujui untuk pre order (dari luar negeri, penjual dari dalam negeri) pada bulan Juni 2023 kemudian terbit invoice langsung dilunasi invoice tersebut. Namun, pada bulan Agustus 2023 (janji barang dikirim dari Jakarta) diinformasikan bahwa ada kesalahan input harga jual barang yang dari Rp1,3 juta menjadi Rp15 juta. Akan tetapi pada rentang waktu dari Juni sampai Agustus tersebut tidak ada informasi apapun terkait harga yang berubah. Langkah apa yang dapat kami tempuh guna penyelesaian masalah tersebut? Aturan hukum apa yang sesuai dengan permasalahan kami? Terhadap harga yang berubah tersebut apakah kami meminta dikembalikan saja uangnya karena harga berubah tanpa pemberitahuan atau kami cukup meminta dikirimkan barangnya sesuai harga awal karena kesalahan bukan di pihak konsumen akan tetapi dipihak penjual?

Sistem pre order (“PO”) merupakan bentuk transaksi produk yang belum diproduksi atau belum tersedia. PO juga dapat diartikan sebagai pemesanan suatu produk atau barang. Sistem PO tergolong sebagai suatu bentuk perjanjian jual beli yang bersifat timbal balik dimana para pihak (penjual dan pembeli) saling terikat secara timbal balik untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian jual beli lahir berdasarkan kehendak para pihak tentang barang dan harga. Lantas, bagaimana hukumnya jika penjual mengubah harga barang PO secara sepihak? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Menyepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian, Bolehkah?21 Feb 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023 Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?04 Mar 2024Menyepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian, Bolehkah?21 Feb 2024Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian05 Des 2023Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak13 Okt 2023Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Tips Cicil Rumah dengan KPR Agar Terhindar Risiko Hukum2 Apr 2024Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-harga-barang-ipre-order-i-secara-sepihak-lt64d9fdfb454eb/

Bolehkah Mengubah Harga Barang Pre Order secara Sepihak?

pages/29/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Sistem** **_Pre Order_** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan? ](/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/)  04 Mar 2024 [ #### Menyepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian, Bolehkah? ](/klinik/a/menyepakati-dua-forum-arbitrase-dalam-satu-perjanjian--bolehkah-lt57959847279f2/)  21 Feb 2024 [ #### Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian ](/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-lt656f1d2fff0d7/)  05 Des 2023 [ #### Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak ](/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/)  13 Okt 2023 [](#!) Menurut **Cambridge Dictionary**, _[pre order](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pre-order)_ berarti _to order (=request to buy) a product before it has become available; an act of ordering order (=request to buy) a product before it has become available._ Berdasarkan pengertian di atas, sistem _pre order_ (“PO”) merupakan bentuk pembelian atau transaksi produk atau barang yang belum diproduksi atau belum tersedia. Dalam model pembelian produk atau barang secara PO, lazimnya penjual melakukan penawaran (_offerte_) barang melalui toko (umumnya toko _online_) dengan memberikan contoh, gambar, dan spesifikasi barang serta harganya. Selanjutnya konsumen (pembeli) yang berminat terhadap barang yang ditawarkan penjual akan melakukan penerimaan (_acceptatie/accoord_) atas penawaran. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) PO juga dapat diartikan sebagai pemesanan suatu produk atau barang. Menurut hemat kami, secara umum PO juga mengandung makna sebagai transaksi jual beli yang umumnya dilakukan secara _online,_ dimana pembeli melakukan pemesanan di awal penjualan. Melalui sistem PO, jual beli dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien karena memungkinkan pelaku usaha menawarkan berbagai produk atau barang sesuai dengan jumlah yang dipesan konsumen (pembeli). Pola ini dapat mengurangi jumlah produk yang tidak terjual karena pelaku usaha memproduksi barang sesuai pesanan konsumen, bahkan waktu penyerahan barang juga bisa diatur sesuai keadaan. Sebaliknya, konsumen juga dapat memesan produk sesuai kriteria yang dikehendaki. ### **Sistem _Pre Order_ sebagai Perjanjian Jual Beli** Untuk mengetahui pengertian dan unsur dalam perjanjian jual beli, maka dapat Anda simak ketentuan **Pasal 1457 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang berbunyi sebagai berikut: _Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan._ Pasal 1457 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan (perjanjian) yang mengikat pihak penjual untuk menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain (pembeli) membayar harga. Berdasarkan pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka perjanjian jual beli yang telah disepakati akan melahirkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harganya.[\[1\]](#_ftn1)  Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian khusus (perjanjian bernama) yang diatur dalam KUH Perdata dan tergolong sebagai perjanjian yang bersifat dua pihak atau disebut dengan perjanjian timbal balik. Jual beli termasuk jenis perjanjian yang bersifat timbal balik karena para pihak (penjual dan pembeli) saling terikat secara timbal balik untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Penjual terikat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli terikat melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai harga atau imbalan (kontra prestasi) dari perolehan hak milik atas barang tersebut. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata itu juga dapat dipahami bahwa sebagai suatu perjanjian, jual beli harus mencakup empat unsur, yaitu penjual, pembeli, barang, dan harga. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, lahirnya suatu perjanjian jual beli adalah cukup dengan adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Lebih lanjut, dalam **Pasal 1458 KUH Perdata** dijelaskan bahwa perjanjian jual beli itu telah lahir seketika sejak penjual dan pembeli saling sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut menjadi bukti bahwa perjanjian jual beli itu merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir, yaitu suatu perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi para pihak. Kesepakatan penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sudah cukup untuk menjadi dasar keterikatan mereka yang untuk selanjutnya menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Baca juga: **[Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=macam_macam_perjanjian)** Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami sampaikan bahwa barang dan harga merupakan unsur pokok dan esensial dalam perjanjian jual beli. Terciptanya kesepakatan penjual dan pembeli terhadap barang dan harga merupakan titik tolak penentu lahirnya perjanjian jual beli. Hanya dengan kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sudah cukup untuk melahirkan suatu perjanjian jual beli. Begitu para pihak, yaitu penjual dan pembeli, menyepakati barang dan harga, maka perjanjian jual beli secara sah telah lahir. Dengan demikian, dalam perjanjian jual beli juga berlaku asas konsensualisme sebagaimana terkandung dalam ketentuan **Pasal 1320, 1338** **_jo_.** **1458 KUH Perdata**. Konsensualisme berasal dari kata “_consensus_” yang bermakna kesepakatan. Syarat kesepakatan dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli dimaksudkan agar perjanjian itu didasarkan atas kesesuaian kehendak para pihak. Bahwa apa yang dikehendaki satu pihak juga merupakan kehendak pihak lainnya. Apa yang dikehendaki penjual juga merupakan kehendak pembeli, dan sebaliknya. Baca juga: **[Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_hukum_kontrak)** Artinya, perjanjian jual beli telah terjadi apabila penjual dan pembeli sudah menyepakati barang dan harganya sebagai wujud prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian jual beli. Kesepakatan penjual dan pembeli atas barang dan harga itu tidak dipersyaratkan atau disandarkan terhadap ada atau tidaknya penyerahan barang maupun pembayaran harga pada saat itu. Kehendak para pihak (penjual dan pembeli) tentang barang dan harga itulah yang menjadi penentu lahirnya kesepakatan sehingga lahir perjanjian jual beli. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa secara yuridis jual beli barang secara PO merupakan bentuk lain dari konstruksi perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa sejatinya esensi dan substansi dalam pembelian atau pemesanan barang dalam sistem PO adalah jual beli. Oleh karena itu, ketentuan jual beli sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata juga berlaku dalam transaksi atau perjanjian yang menggunakan sistem PO. ### **Jika Penjual Barang PO Mengubah Harga secara Sepihak** Konsekuensi hukum yang seyogianya dipahami oleh para pihak dalam perjanjian jual beli adalah penjual terikat untuk menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai harga yang telah ditentukan dan diterima (diakseptasi) oleh pembeli. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban membayar harga itu sekaligus juga berhak atas barang yang telah dipesan. Apabila pembeli telah melakukan persetujuan (akseptasi) terhadap barang dan harga yang telah ditawarkan penjual, maka penjual tidak boleh melakukan perubahan atas barang yang dijual maupun harga yang telah ditentukan semula. Hal ini karena hukum yang berlaku adalah perubahan atas barang dan harga serta klausula yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, tak terkecuali dalam perjanjian jual beli, harus dilakukan atas dasar sepakat dan kehendak kedua belah pihak, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, semisal oleh penjual. Ketentuan demikian itu telah ditegaskan dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** dan **Pasal 16 [UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen)**. Mengenai isi dari Pasal 1338 KUH Perdata, dapat Anda simak dalam artikel **[Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_pasal_1338_kuhper)**. Adapun, Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: 1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; 2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Apabila pelaku usaha atau penjual melakukan perubahan harga sehingga merugikan pembeli atau konsumen, maka konsumen berhak untuk meminta pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Pembeli atau konsumen dapat menggugat pelaku usaha agar menyerahkan barang yang dipesan sesuai perjanjian dan harga semula yaitu harga barang yang telah disepakati sebelum diubah. Menurut hemat kami, perbuatan penjual yang melakukan perubahan harga tanpa pemberitahuan kepada pembeli atau konsumen dan persetujuannya, sehingga barang pesanan (PO) tidak diserahkan, merupakan suatu bentuk ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penjual yaitu bahwa pembeli memiliki beberapa hak gugat yang salah satunya adalah hak pemenuhan prestasi yaitu berupa penyerahan barang. Baca juga: **[Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_wanprestasi)**   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) REFERENSI --------- 1. Yahya Harahap. _Segi-Segi Hukum Perjanjian_. Alumni: Bandung, 1986; 2. Cambridge Dictionary, _[pre order](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pre-order),_ yang diakses pada Selasa, 16 April 2024 pukul 10.10 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) M. Yahya Harahap. _Segi-Segi Hukum Perjanjian_. Alumni: Bandung, 1986, hal. 181-182 Tags ---- [perlindungan konsumen](/tag/perlindungan-konsumen) [jual beli](/tag/jual-beli) [hukum perjanjian](/tag/hukum-perjanjian)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITBolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Benarkah Pesangon Dibayar Sebagian oleh Pemerintah Menurut UU Cipta Kerja?04 Nov 2020Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Pemberian Surat Peringatan dalam Jangka Waktu Berdekatan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Maret 2015, yang pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 16 November 2020, dan kedua kalinya pada 1 Maret 2021.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas  Surat Peringatan (“SP”)SP adalah suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap karyawannya yaitu berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, demikian antara lain yang dikatakan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta, Maruli Tua dalam artikel Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja.Pemberian surat peringatan karyawan dan kriteria karyawan yang mendapatkan surat peringatan diatur dalam Pasal 81 angka 42 Perppu Cipta Kerja  yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ketentuan di atas, menjawab pertanyaan Anda, pemberian surat peringatan untuk karyawan dapat dilakukan secara berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 6 bulan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Dengan demikian, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat mengatur masa berlaku SP yang lebih singkat maupun lebih lama dari 6 bulan.Adapun yang dimaksud dengan masa berlaku 6 bulan adalah, jika seandainya seorang pekerja melakukan pelanggaran, lalu diberikan SP pertama, kemudian pekerja kembali melakukan pelanggaran dalam masa berlaku tersebut, pengusaha dapat memberikan SP kedua, yang juga berlaku selama 6 bulan.Selanjutnya jika pekerja tetap melakukan pelanggaran dalam masa berlaku SP kedua, pengusaha dapat menerbitkan SP ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu itu, pekerja kembali melakukan pelanggaran, maka ini dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya PHK. Akan tetapi, dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya SP pertama sudah terlampaui, pekerja melakukan kembali pelanggaran, maka surat peringatan yang diterbitkan pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. Menjawab pertanyaan Anda, ini artinya skenario yang Anda sebutkan dalam pertanyaan bisa saja terjadi jika pekerja terus melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama setiap kali diberi SP. Hal ini berarti, pekerja tersebut melakukan paling tidak 3 kali pelanggaran dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut.Lalu menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah surat peringatan harus ditandatangani karyawan? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan yang menyebutkan SP harus ditandatangani karyawan. Melainkan yang diatur adalah ketentuan pemberian SP pertama hingga ketiga. Prosedur PHKMengenai PHK, pekerja, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.[1] Kalaupun PHK tak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan pengusaha kepada pekerja dan/atau serikat pekerja[2] dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut maksimal 14 hari kerja sebelum PHK.[3] Jika pekerja telah diberitahu dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK tersebut kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.[4]Adapun apabila pekerja yang bersangkutan menolak PHK, maka ia harus membuat surat penolakan disertai alasan maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.[5]Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja.[6]Namun jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Hak Pekerja yang di-PHK akibat Melakukan Pelanggaran Setelah Diberi SPMengenai pekerja yang mengalami PHK karena telah diberikan SP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagai berikut:[8]uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan pesangon;uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) sebesar 1 kali ketentuan UPMK; danuang penggantian hak (“UPH”) sesuai ketentuan.Ketentuan besaran uang pesangon bergantung pada masa kerja pekerja yang bersangkutan, yaitu:[9]masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.Adapun ketentuan besaran UPMK ialah sebagai berikut:[10]masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; danmasa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Sedangkan UPH yang seharusnya diterima meliputi:[11]cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; danhal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.[1] Pasal 81 angka 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)[4] Pasal 38 PP 35/2021[5] Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021[6] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) PP 35/2021[7] Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (3) PP 35/2021[8] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[9] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021[10] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021[11] Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021Tagspecatphkpesangonperaturan perusahaan

Dalam hal pengusaha memberikan surat peringatan untuk karyawan, dapatkah surat peringatan 1, 2 dan 3 tersebut diberikan dalam rentang waktu 3 hari berturut-turut, sesuai dengan urutan peringatan yang diberikan? Surat peringatan karyawan itu pula yang dijadikan alasan oleh pengusaha melakukan PHK sepihak dan tanpa pesangon. Terima kasih.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama oleh pekerja setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dapat menjadi alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) berdasarkan UU Cipta Kerja. Namun, apakah surat peringatan pertama hingga ketiga tersebut dapat diberikan dalam rentang waktu 3 hari berturut-turut dan benarkah pekerja yang di-PHK setelah diberi SP tidak berhak atas pesangon? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Benarkah Pesangon Dibayar Sebagian oleh Pemerintah Menurut UU Cipta Kerja?04 Nov 2020Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target?10 Jan 2024Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan18 Sep 2023Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign24 Jul 2023Benarkah Pesangon Dibayar Sebagian oleh Pemerintah Menurut UU Cipta Kerja?04 Nov 2020Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 20234 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online 15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberian-surat-peringatan-karyawan-lt54f683eedcdf2/

Aturan Pemberian Surat Peringatan Karyawan

pages/30/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Bolehkah Di-PHK karena Gagal Penuhi Target? ](/klinik/a/di-phk-karena-gagal-penuhi-target-lt5e1a86312905c/)  10 Jan 2024 [ #### Langkah Hukum Jika Pesangon Tidak Sesuai Ketentuan ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pesangon-tidak-sesuai-ketentuan-lt53b11eb81cfa2/)  18 Sep 2023 [ #### Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang _Resign_ ](/klinik/a/hak-karyawan-phk-dan-resign-cl2066/)  24 Jul 2023 [ #### Benarkah Pesangon Dibayar Sebagian oleh Pemerintah Menurut UU Cipta Kerja? ](/klinik/a/benarkah-pesangon-dibayar-sebagian-oleh-pemerintah-menurut-uu-cipta-kerja--lt5fa242ac8f85c/)  04 Nov 2020 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul _Pemberian Surat Peringatan dalam Jangka Waktu Berdekatan_ yang dibuat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh) **dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Maret 2015, yang pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 16 November 2020, dan kedua kalinya pada 1 Maret 2021.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) ### **Surat Peringatan (“SP”)** SP adalah suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap karyawannya yaitu berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, demikian antara lain yang dikatakan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta, Maruli Tua dalam artikel **[Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef801a0b95ac/bank-bukopin-pecat-pengurus-serikat-pekerja?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bukopin_pecat)**. Pemberian surat peringatan karyawan dan kriteria karyawan yang mendapatkan surat peringatan diatur dalam **Pasal 81 angka 42** **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**  **yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf k** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) yang berbunyi: _1\. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:_ _k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama._ Berdasarkan ketentuan di atas, menjawab pertanyaan Anda, pemberian surat peringatan untuk karyawan dapat dilakukan secara berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 6 bulan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat mengatur masa berlaku SP yang lebih singkat maupun lebih lama dari 6 bulan. Adapun yang dimaksud dengan masa berlaku 6 bulan adalah, jika seandainya seorang pekerja melakukan pelanggaran, lalu diberikan SP pertama, kemudian pekerja kembali melakukan pelanggaran dalam masa berlaku tersebut, pengusaha dapat memberikan SP kedua, yang juga berlaku selama 6 bulan. Selanjutnya jika pekerja tetap melakukan pelanggaran dalam masa berlaku SP kedua, pengusaha dapat menerbitkan SP ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu itu, pekerja kembali melakukan pelanggaran, maka ini dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya PHK. Akan tetapi, dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya SP pertama sudah terlampaui, pekerja melakukan kembali pelanggaran, maka surat peringatan yang diterbitkan pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. Menjawab pertanyaan Anda, ini artinya skenario yang Anda sebutkan dalam pertanyaan bisa saja terjadi jika pekerja terus melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama setiap kali diberi SP. Hal ini berarti, **pekerja tersebut melakukan paling tidak 3 kali pelanggaran dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut**. Lalu menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah surat peringatan harus ditandatangani karyawan? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan yang menyebutkan SP harus ditandatangani karyawan. Melainkan yang diatur adalah ketentuan pemberian SP pertama hingga ketiga. ### **Prosedur PHK** Mengenai PHK, pekerja, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.[\[1\]](#_ftn1) Kalaupun PHK tak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan pengusaha kepada pekerja dan/atau serikat pekerja[\[2\]](#_ftn2) dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut maksimal 14 hari kerja sebelum PHK.[\[3\]](#_ftn3) Jika pekerja telah diberitahu dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK tersebut kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.[\[4\]](#_ftn4) Adapun apabila pekerja yang bersangkutan menolak PHK, maka ia harus membuat surat penolakan disertai alasan maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.[\[5\]](#_ftn5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja.[\[6\]](#_ftn6) Namun jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[7\]](#_ftn7) ### **Hak Pekerja yang di-PHK akibat Melakukan Pelanggaran Setelah Diberi SP** Mengenai pekerja yang mengalami PHK karena telah diberikan SP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan pesangon; 2. uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) sebesar 1 kali ketentuan UPMK; dan 3. uang penggantian hak (“UPH”) sesuai ketentuan. Ketentuan besaran uang pesangon bergantung pada masa kerja pekerja yang bersangkutan, yaitu:[\[9\]](#_ftn9) 1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah; 2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah; 3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah; 4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah; 5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah; 6. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah; 7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah; 8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah; 9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Adapun ketentuan besaran UPMK ialah sebagai berikut:[\[10\]](#_ftn10) 1. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah; 2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah; 3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah; 4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah; 5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah; 6. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah; 7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; dan 8. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.  Sedangkan UPH yang seharusnya diterima meliputi:[\[11\]](#_ftn11) 1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; dan 3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 81 angka 40 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 151 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 37 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 38 PP 35/2021 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 39 ayat (2) PP 35/2021 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 81 angka 40 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 151 ayat (4) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 39 ayat (3) PP 35/2021 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021 [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021 [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan _jo_. Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 Tags ---- [pecat](/tag/pecat) [phk](/tag/phk) [pesangon](/tag/pesangon) [peraturan perusahaan](/tag/peraturan-perusahaan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah di Kantor yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juni 2019.KLINIK TERKAITKetentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Apakah Pekerja PKWT yang Resign Wajib Mengembalikan THR?14 Jun 2019Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok09 Apr 2019Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah yang Tak Berizin07 Feb 2019Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Hak untuk Menjalankan Ibadah bagi KaryawanMenjalankan ibadah adalah kewajiban bagi individu yang memeluk agama atau keyakinan. Sehingga, menghormati dan memberikan hak orang lain untuk beragama dan beribadah merupakan hal dasar yang harus dilakukan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hak untuk beragama dan beribadah bagi setiap individu merupakan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyiSetiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.Selain itu, hak untuk beragama dan beribadah juga diatur di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.Baca juga: Hak Beragama dalam Pasal 29 UUD 1945Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin pula di dalam Pasal 22 UU HAM.Dalam konteks sebagai pekerja atau karyawan, Pasal 80 UU Ketenagakerjaan menjamin hak untuk beribadah bagi karyawannya yang berbunyi sebagai berikut:Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.Atas dasar ketentuan tersebut, lantas, apakah setiap kantor atau perusahaan wajib menyediakan tempat beribadah bagi karyawannya?Aturan untuk Menyediakan Tempat Ibadah di KantorBerdasarkan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan di atas, diatur bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada karyawan untuk beribadah yang diwajibkan agamanya.Dalam Penjelasan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga disinggung mengenai kewajiban pengusaha/perusahaan untuk menyediakan tempat ibadah, yaitu:Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.Fasilitas kesejahteraan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.[1]Jika diamati dengan seksama, pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa pengusaha harus memastikan tersedianya tempat ibadah. Terlebih lagi, dengan pendapatan perusahaan Anda yang tinggi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa secara finansial dan kapasitasnya, perusahaan seharusnya mampu menyediakan fasilitas tempat ibadah di kantor.Sanksi Jika Kantor Tidak Menyediakan Tempat IbadahApabila kantor Anda tidak menyediakan tempat ibadah seperti musala kepada para karyawannya, maka merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan.[2] Sanksi ini juga mencakup jika ada tindakan atasan atau pihak perusahaan yang melarang karyawannya untuk beribadah.Kantor atau pengusaha yang tidak menyediakan tempat ibadah bagi karyawan dan bahkan melarang karyawannya untuk beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[3]Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh KaryawanMeskipun secara hukum, tindakan perusahaan Anda yang tidak menyediakan fasilitas tempat ibadah merupakan suatu tindak pidana, namun untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah di kantor kami sarankan agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara musyawarah.Jika dengan cara musyawarah tidak menemukan titik terang, karyawan dapat melibatkan pihak ketiga, yaitu Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi. Hal ini karena dalam kasus Anda, tidak terpenuhinya hak-hak karyawan oleh perusahaan merupakan suatu perselisihan hak, yang dapat ditempuh dengan upaya mediasi.[4]Selengkapnya mengenai penyelesaian perselisihan hak dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat Anda simak dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Selain itu, Anda juga dapat mengadukan masalah ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”), karena larangan untuk beribadah dan tidak disediakannya fasilitas ibadah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) Anda sebagai individu untuk beribadah dengan bebas.Pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[5]Adapun, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM.[6]Lebih lanjut, jika benar terjadi pelanggaran HAM, maka salah satu fungsi Komnas HAM adalah untuk melakukan mediasi dengan tugas dan wewenang melakukan:[7]perdamaian kedua belah pihak;penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; danpenyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[1] Penjelasan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 81 angka 66 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (‘Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 185 ayat (2) UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 81 angka 66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 80 UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial[5] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)[6] Pasal 101 UU HAM[7] Pasal 89 ayat (4) UU HAMTagsibadahpekerjaburuhagama

Saya pegawai di salah satu perusahaan dan beragama Islam. Bersama teman-teman muslim yang lain ingin mengajukan agar kantor saya membangun musala. Karena untuk menjalankan salat lima waktu saja harus di wilayah tangga darurat, padahal kantor saya terkenal dan revenue atau pendapatana perusahaan juga selalu tinggi, tapi ibadah saja susah. Apakah karena perusahaan tempat kami bekerja mayoritas nonmuslim? Adakah dasar hukum yang mendasari agar kantor menyediakan musala? Apa yang harus dilakukan jika atasan tidak menyediakan fasilitas tersebut? Apakah ada langkah hukum yang dapat diambil jika atasan melarang beribadah?  

Hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara mendasar telah diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 serta Pasal 22 UU HAM. Adapun, dalam konteks Anda sebagai karyawan, hak untuk beribadah dan mendapatkan fasilitas beribadah di kantor diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Apabila kantor melarang karyawan untuk beribadah ataupun tidak menyediakan tempat ibadah, maka dapat dikenai sanksi pidana. Lantas, langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk mendapatkan haknya tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Apakah Pekerja PKWT yang Resign Wajib Mengembalikan THR?14 Jun 2019Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok09 Apr 2019Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah yang Tak Berizin07 Feb 2019Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 202414 Mar 2024Apakah Pekerja PKWT yang Resign Wajib Mengembalikan THR?14 Jun 2019Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok09 Apr 2019Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah yang Tak Berizin07 Feb 2019Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya1 Nov 2023Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-kantor-menyediakan-tempat-beribadah-untuk-karyawan-lt5d01df23dd8ab/

Wajibkah Kantor Menyediakan Tempat Beribadah untuk Karyawan?

pages/30/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang _Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah di Kantor_ yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/), dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juni 2019.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2024 ](/klinik/a/jam-kerja-selama-ramadan-cl2864/)  14 Mar 2024 [ #### Apakah Pekerja PKWT yang Resign Wajib Mengembalikan THR? ](/klinik/a/apakah-pekerja-pkwt-yang-resign-wajib-mengembalikan-thr-lt5cf6c9cb7e62a/)  14 Jun 2019 [ #### Dasar Hukum Pariwisata Halal di Lombok ](/klinik/a/dasar-hukum-pariwisata-halal-di-lombok-lt5caabc012e6ee/)  09 Apr 2019 [ #### Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah yang Tak Berizin ](/klinik/a/sanksi-jika-mendirikan-rumah-ibadah-yang-tak-berizin-lt5c5a970e472de/)  07 Feb 2019 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Hak untuk Menjalankan Ibadah bagi Karyawan** Menjalankan ibadah adalah kewajiban bagi individu yang memeluk agama atau keyakinan. Sehingga, menghormati dan memberikan hak orang lain untuk beragama dan beribadah merupakan hal dasar yang harus dilakukan. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Hak untuk beragama dan beribadah bagi setiap individu merupakan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam **Pasal 28E ayat (1)** [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) yang berbunyi _Setiap orang berhak **memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali._ Selain itu, hak untuk beragama dan beribadah juga diatur di dalam **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Baca juga: **[Hak Beragama dalam Pasal 29 UUD 1945](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-beragama-dalam-pasal-29-uud-1945-lt6576f1ff60c6a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_beragama_pasal_29_uud)** Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin pula di dalam **Pasal 22 [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)**. Dalam konteks sebagai pekerja atau karyawan, **Pasal 80 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** menjamin hak untuk beribadah bagi karyawannya yang berbunyi sebagai berikut: _Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya._ Atas dasar ketentuan tersebut, lantas, apakah setiap kantor atau perusahaan wajib menyediakan tempat beribadah bagi karyawannya? ### **Aturan untuk Menyediakan Tempat Ibadah di Kantor** Berdasarkan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan di atas, diatur bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada karyawan untuk beribadah yang diwajibkan agamanya. Dalam **Penjelasan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan**, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Lebih lanjut, dalam ketentuan **Pasal 100 ayat (1)** **UU Ketenagakerjaan** juga disinggung mengenai kewajiban pengusaha/perusahaan untuk menyediakan tempat ibadah, yaitu: _Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan._ Fasilitas kesejahteraan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.[\[1\]](#_ftn1) Jika diamati dengan seksama, pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa pengusaha harus memastikan tersedianya tempat ibadah. Terlebih lagi, dengan pendapatan perusahaan Anda yang tinggi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa secara finansial dan kapasitasnya, perusahaan seharusnya mampu menyediakan fasilitas tempat ibadah di kantor. ### **Sanksi Jika Kantor Tidak Menyediakan Tempat Ibadah** Apabila kantor Anda tidak menyediakan tempat ibadah seperti musala kepada para karyawannya, maka merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan.[\[2\]](#_ftn2) Sanksi ini juga mencakup jika ada tindakan atasan atau pihak perusahaan yang melarang karyawannya untuk beribadah. Kantor atau pengusaha yang tidak menyediakan tempat ibadah bagi karyawan dan bahkan melarang karyawannya untuk beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[\[3\]](#_ftn3) ### **Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Karyawan** 1. Meskipun secara hukum, tindakan perusahaan Anda yang tidak menyediakan fasilitas tempat ibadah merupakan suatu tindak pidana, namun untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah di kantor kami sarankan agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan cara musyawarah. 2. Jika dengan cara musyawarah tidak menemukan titik terang, karyawan dapat melibatkan pihak ketiga, yaitu Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi. Hal ini karena dalam kasus Anda, tidak terpenuhinya hak-hak karyawan oleh perusahaan merupakan suatu perselisihan hak, yang dapat ditempuh dengan upaya mediasi.[\[4\]](#_ftn4) Selengkapnya mengenai penyelesaian perselisihan hak dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat Anda simak dalam artikel **[3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial)**. 3. Selain itu, Anda juga dapat mengadukan masalah ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”), karena larangan untuk beribadah dan tidak disediakannya fasilitas ibadah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) Anda sebagai individu untuk beribadah dengan bebas. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[\[5\]](#_ftn5) Adapun, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM.[\[6\]](#_ftn6) Lebih lanjut, jika benar terjadi pelanggaran HAM, maka salah satu fungsi Komnas HAM adalah untuk melakukan mediasi dengan tugas dan wewenang melakukan:[\[7\]](#_ftn7) 1. perdamaian kedua belah pihak; 2. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; 3. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; 4. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan 5. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) [\[1\]](#_ftnref1) Penjelasan Pasal 100 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 81 angka 66 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (‘Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 185 ayat (2) UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 81 angka 66 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan _jo._ Pasal 80 UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 6 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham) (“UU HAM”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 101 UU HAM [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 89 ayat (4) UU HAM Tags ---- [ibadah](/tag/ibadah) [pekerja](/tag/pekerja) [buruh](/tag/buruh) [agama](/tag/agama)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yang Ungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di Medsos, Bolehkah? yang pertama kali dipublikasikan pada 25 Oktober 2022 dan dimutakhirkan pertama kali pada 25 Januari 2024.KLINIK TERKAITJerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain20 Okt 2022Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin18 Okt 2022Apakah KTP Merupakan Data Pribadi yang Dilindungi?18 Okt 2022Hukum Menggunakan Identitas Orang Lain untuk Bikin Akun Media Sosial14 Okt 2022Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Jerat Hukum Pelaku Pelecehan SeksualBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kami turut prihatin atas kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Pelecehan seksual tidaklah dibenarkan dan merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum yang dapat dijerat sanksi pidana.Lantas, apa itu pelecehan seksual? Dalam UU TPKS, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik.[1]Lalu, apa sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual? Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual fisik adalah sebagai berikut:[2]Pelecehan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp50 juta.Pelecehan seksual fisik dengan tujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300 juta.Pelecehan seksual fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan atau karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang untuk melakukan persetubuhan atau tindakan cabul dengan pelaku/orang lain diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300 juta.Adapun pelaku pelecehan seksual nonfisik seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,[3] dan lain-lain diancam pidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau pidana denda maksimal Rp10 juta.[4]Jika pelecehan seksual tersebut dilakukan melalui media sosial (“medsos”) atau internet yang merupakan delik aduan (kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas), maka pelaku dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.[5]Hukumnya Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di MedsosNamun demikian, mengungkap (spill) identitas terduga pelaku pelecehan seksual di medsos berpotensi melanggar hukum. Hal ini karena pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh terduga pelaku. Sehingga, kami mengasumsikan bahwa kasus tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dilakukan untuk proses penegakan hukum.[6]Disarikan dari artikel Fenomena Spill The Tea di X, Adakah Jerat Hukumnya?, pada dasarnya, fenomena spill the tea atau mengungkap rahasia orang lain yang bisa saja mengandung informasi terkait perbuatan jahat yang dituduhkan kepada orang lain yang belum tentu benar, dan melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.Selain itu, menurut hemat kami, mengungkap kejahatan orang lain melalui media sosial juga berpotensi dijerat Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024, yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.Namun, tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 adalah tindak pidana aduan, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[7] Patut pula dicatat bahwa perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.[8]Baca juga: Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal KaretPasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHPSebagai informasi, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 memuat unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang merujuk pada Pasal 310 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 (hal. 358) jo. Pasal 3 Perma 2/2012 dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[9] yaitu tahun 2026.Pasal 310 KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Pasal 433 UU 1/2023Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;[10]Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[11];Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta[12];Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta[13];Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[14]Baca juga: Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023Dengan demikian, menurut hemat kami, spill atau mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual di media sosial berpotensi dijerat dengan pasal pencemaran nama baik jika terdapat aduan dari terduga pelaku tersebut. Namun, mengungkapkan identitas terduga pelaku pelecehan seksual, tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.Hukumnya Mengungkap Identitas Orang Lain menurut UU PDPSelanjutnya, mengungkap pelecehan seksual di medsos dengan mengungkapkan identitas dari nama lengkap hingga alamat terduga pelaku, berpotensi melanggar ketentuan dalam UU PDP berkaitan dengan pelindungan data pribadi.Nama lengkap, alamat dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang termasuk data pribadi bersifat umum[15] yang termasuk objek pelindungan dalam UU PDP.Menurut UU PDP, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan pemilik data pribadi dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar. Sedangkan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp4 miliar.[16]Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Korban Pelecehan SeksualBerdasarkan uraian di atas, kami menyarankan apabila pelecehan seksual tersebut benar terjadi, korban dapat mengambil langkah-langkah hukum termasuk meminta bantuan, sebagaimana diuraikan dalam artikel Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Tanpa Bukti.Dalam artikel tersebut disebutkan tiga langkah yang dapat ditempuh korban yaitu:Melaporkan ke pimpinan yang tepat jika terjadi di tempat kerja.Meminta pendampingan korban dari mulai melaporkan ke Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, hingga mencari pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, dan lain-lain.Melaporkan tindak pidana pelecehan seksual ke kepolisian.Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaKami berharap setiap langkah yang ditempuh oleh korban dalam mencari keadilan atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, diproses oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan perspektif pada hak asasi manusia dan korban.[17]Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPPUTUSANPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.REFERENSIKomnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, yang diakses pada 2 Maret 2024 pukul 09.01 WIB.[1] Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)[2] Pasal 6 UU TPKS[3] Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, hal. 6[4] Pasal 5 UU TPKS[5] Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU TPKS[6] Pasal 50 ayat (1) huruf b jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)[7] Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)[8] Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024[9] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[10] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)[11] Pasal 3 Perma 2/2012[12] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023[13] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[14] Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 440 UU 1/2023[15] Pasal 4 ayat (3) UU PDP[16] Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU PDP[17] Pasal 21 ayat (1) huruf a UU TPKSTagskekerasan seksualmedia sosialpelecehan seksualpelindungan data pribadiuu pdp

Di media sosial seperti X (Twitter) saya sering menemui orang yang spill kasus pelecehan seksual dengan mengungkapkan identitas dari nama lengkap hingga alamat si terduga pelaku. Bagaimana sih hukumnya mengungkap data diri terduga pelaku pelecehan seksual di medsos? Apakah mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual di medsos termasuk perbuatan pencemaran nama baik? Mengingat biasanya mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual dilakukan dengan alasan agar orang lain waspada dan tidak terjadi kasus serupa.

Pelecehan seksual tidaklah dibenarkan dan merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum yang dapat dijerat sanksi pidana dalam UU TPKS. Namun demikian, mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual dengan tujuan agar orang lebih waspada dan tidak terjadi lagi kasus serupa adalah tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah dan bertentangan dengan spirit pelindungan data pribadi dalam UU PDP. Selain itu, perbuatan mengungkap identitas seseorang juga berpotensi melanggar ketentuan dalam UU 1/2024, KUHP, dan UU 1/2023 tentang pencemaran nama baik. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban pelecehan seksual? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain20 Okt 2022Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin18 Okt 2022Apakah KTP Merupakan Data Pribadi yang Dilindungi?18 Okt 2022Hukum Menggunakan Identitas Orang Lain untuk Bikin Akun Media Sosial14 Okt 2022Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain20 Okt 2022Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin18 Okt 2022Apakah KTP Merupakan Data Pribadi yang Dilindungi?18 Okt 2022Hukum Menggunakan Identitas Orang Lain untuk Bikin Akun Media Sosial14 Okt 2022Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Begini Cara Hitung Upah Lembur Pada Hari Raya Keagamaan12 Apr 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-ispill-i-identitas-terduga-pelecehan-seksual-di-medsos-lt6357babe51f3f/

Hukumnya Spill Identitas Terduga Pelecehan Seksual di Medsos

pages/30/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yang _Ungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di Medsos, Bolehkah?_ yang pertama kali dipublikasikan pada 25 Oktober 2022 dan dimutakhirkan pertama kali pada 25 Januari 2024.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain ](/klinik/a/jerat-hukum-menyebarluaskan-ktp-orang-lain-lt591a556ceaded/)  20 Okt 2022 [ #### Hukumnya Perusahaan Asuransi Transfer Data Pribadi Tanpa Izin ](/klinik/a/hukumnya-perusahaan-asuransi-transfer-data-pribadi-tanpa-izin-lt5b595402ed4a3/)  18 Okt 2022 [ #### Apakah KTP Merupakan Data Pribadi yang Dilindungi? ](/klinik/a/apakah-ktp-merupakan-data-pribadi-yang-dilindungi-lt5c8b573e224de/)  18 Okt 2022 [ #### Hukum Menggunakan Identitas Orang Lain untuk Bikin Akun Media Sosial ](/klinik/a/hukum-menggunakan-identitas-orang-lain-lt6349420471173/)  14 Okt 2022 [](#!) **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Jerat Hukum Pelaku Pelecehan Seksual** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Kami turut prihatin atas kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Pelecehan seksual tidaklah dibenarkan dan merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum yang dapat dijerat sanksi pidana. Lantas, apa itu pelecehan seksual? Dalam **[UU TPKS](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022)**, **pelecehan seksual** adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik.[\[1\]](#_ftn1) Lalu, apa sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual? Hukuman bagi **pelaku pelecehan seksual fisik** adalah sebagai berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. Pelecehan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang diancam **pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp50 juta**. 2. Pelecehan seksual fisik dengan tujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan diancam **pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300 juta**. 3. Pelecehan seksual fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan atau karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang untuk melakukan persetubuhan atau tindakan cabul dengan pelaku/orang lain diancam **pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300 juta**. Adapun **pelaku pelecehan seksual nonfisik** seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,[\[3\]](#_ftn3) dan lain-lain diancam **pidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau pidana denda maksimal Rp10 juta**.[\[4\]](#_ftn4) Jika pelecehan seksual tersebut dilakukan melalui media sosial (“medsos”) atau internet yang merupakan **delik aduan** (kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas), maka pelaku **dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta**.[\[5\]](#_ftn5) ### **Hukumnya Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di Medsos** Namun demikian, mengungkap (_spill_) identitas terduga pelaku pelecehan seksual di medsos berpotensi melanggar hukum. Hal ini karena pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh terduga pelaku. Sehingga, kami mengasumsikan bahwa kasus tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dilakukan untuk proses penegakan hukum.[\[6\]](#_ftn6) Disarikan dari artikel **[Fenomena _Spill The Tea_ di X, Adakah Jerat Hukumnya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/fenomena-ispill-the-tea-i-di-itwitter-i--adakah-jerat-hukumnya-lt612e26ae97d27?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=spill_the_tea)**, pada dasarnya, fenomena _spill the tea_ atau mengungkap rahasia orang lain yang bisa saja mengandung informasi terkait perbuatan jahat yang dituduhkan kepada orang lain yang belum tentu benar, dan melanggar **[asas praduga tak bersalah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_praduga_tak_bersalah)** sebagaimana diatur di dalam **Pasal 8 ayat (1) [UU Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009)**. Selain itu, menurut hemat kami, mengungkap kejahatan orang lain melalui media sosial juga berpotensi dijerat **Pasal 27A [UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)** tentang perubahan kedua **[UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite)** sebagai berikut: _Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik._ Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 dapat **dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**. Selanjutnya, menurut **Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024**, yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Namun, tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 adalah **tindak pidana aduan**, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[\[7\]](#_ftn7)  Patut pula dicatat bahwa perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 **tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum** atau **jika dilakukan karena terpaksa membela diri**.[\[8\]](#_ftn8) Baca juga: **[Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-27-ayat-3-uu-ite-lt656dae151ec52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_karet_pasal_27_uu_ite)** ### **Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP** Sebagai informasi, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 memuat unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang merujuk pada **Pasal 310 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku _jo._ **[Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023)** (hal. 358) _jo._ **Pasal 3 [Perma 2/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012)** dan **Pasal 433 [UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[9\]](#_ftn9) yaitu tahun 2026. **Pasal 310 KUHP _jo._ Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023** **Pasal 433 UU 1/2023** 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;[\[10\]](#_ftn10) 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta[\[11\]](#_ftn11); 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta[\[12\]](#_ftn12); 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta[\[13\]](#_ftn13); 3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 **tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana**.[\[14\]](#_ftn14) Baca juga: **[Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pencemaran_nama_baik_pasca_putusan_MK)** Dengan demikian, menurut hemat kami, _spill_ atau mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual di media sosial berpotensi dijerat dengan pasal pencemaran nama baik jika terdapat aduan dari terduga pelaku tersebut. Namun, mengungkapkan identitas terduga pelaku pelecehan seksual, tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri. ### **Hukumnya Mengungkap Identitas Orang Lain menurut UU PDP** Selanjutnya, mengungkap pelecehan seksual di medsos dengan mengungkapkan identitas dari nama lengkap hingga alamat terduga pelaku, berpotensi melanggar ketentuan dalam **[UU PDP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022)** berkaitan dengan **pelindungan data pribadi**. Nama lengkap, alamat dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang termasuk data pribadi bersifat umum[\[15\]](#_ftn15) yang termasuk objek pelindungan dalam UU PDP. Menurut UU PDP, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum **memperoleh** data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan pemilik data pribadi **dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar**. Sedangkan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum **mengungkapkan** data pribadi yang bukan miliknya **dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp4 miliar**.[\[16\]](#_ftn16) ### **Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Korban Pelecehan Seksual** Berdasarkan uraian di atas, kami menyarankan apabila pelecehan seksual tersebut benar terjadi, korban dapat mengambil langkah-langkah hukum termasuk meminta bantuan, sebagaimana diuraikan dalam artikel [**Cara Melaporkan Pelecehan Seksual Tanpa Bukti**.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-pelecehan-seksual-tanpa-bukti-lt4fb9ddf2c38d2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_pelecehan_seksual) Dalam artikel tersebut disebutkan tiga langkah yang dapat ditempuh korban yaitu: 1. Melaporkan ke pimpinan yang tepat jika terjadi di tempat kerja. 2. Meminta pendampingan korban dari mulai melaporkan ke Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, hingga mencari pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tenaga kesehatan, dan lain-lain. 3. Melaporkan tindak pidana pelecehan seksual ke kepolisian. Baca juga: **[Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mau_lapor_tindak_pidana_ke_polisi)** Kami berharap setiap langkah yang ditempuh oleh korban dalam mencari keadilan atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, diproses oleh pihak-pihak yang berwenang dengan menggunakan perspektif pada hak asasi manusia dan korban.[\[17\]](#_ftn17) Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) PUTUSAN ------- [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6604d70c8cc49/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-78puu-xxi2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_78_xxi_2023). REFERENSI --------- Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), yang diakses pada 2 Maret 2024 pukul 09.01 WIB. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022) (“UU TPKS”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 6 UU TPKS [\[3\]](#_ftnref3) Komnas Perempuan, Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view), hal. 6 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 5 UU TPKS [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 14 ayat (1) dan (3) UU TPKS [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 50 ayat (1) huruf b _jo._ Pasal 36 [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_27_2022) (“UU PDP”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 45 ayat (5) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”) [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) (“Perma 2/2012”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3 Perma 2/2012 [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[14\]](#_ftnref14) Pasal 319 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) dan Pasal 440 UU 1/2023 [\[15\]](#_ftnref15) Pasal 4 ayat (3) UU PDP [\[16\]](#_ftnref16) Pasal 65 ayat (1) dan (2) _jo._ Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU PDP [\[17\]](#_ftnref17) Pasal 21 ayat (1) huruf a UU TPKS Tags ---- [kekerasan seksual](/tag/kekerasan-seksual) [media sosial](/tag/media-sosial) [pelecehan seksual](/tag/pelecehan-seksual) [pelindungan data pribadi](/tag/pelindungan-data-pribadi) [uu pdp](/tag/uu-pdp)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda. KLINIK TERKAITApakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 09 Januari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 19 September 2017. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Dalam hal ini Anda tidak menyebutkan apa keyakinan yang dianut dari pihak ibu dan suaminya. Kami asumsikan bahwa pihak  dan suaminya bukan beragama Islam sehingga akan tunduk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Kemudian Anda juga tidak menyebutkan apakah tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu (diperoleh sebelum menikah dengan almarhum suaminya) atau tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa sertifikat tanah atas nama si ibu, tidak langsung menjadikan tanah tersebut milik si ibu sendiri. Bila Tanah Tersebut Merupakan Harta BawaanApabila tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu, maka si ibu berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya karena tanah tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal. Mengenai harta bersama dan harta bawaan dapat dilihat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan. Penjelasan lebih lanjut mengenai harta benda dalam perkawinan dapat Anda simak Apakah Utang Istri Juga Menjadi Tanggung Jawab Suami? Bila Tanah Tersebut Merupakan Harta BersamaSelanjutnya, dalam hal tanah yang ingin dijual tersebut merupakan harta bersama, maka pada saat suaminya meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama (sebagai warisan dari ayahnya).[1] Apabila tanah tersebut dijual, namun anak-anak dalam keadaan tidak setuju, maka penjualan tersebut tidak dapat dilakukan.Dalam melakukan jual beli tanah tepatnya pada melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan tanah karena jual beli maka diperlukan dokumen-dokumen berikut:[2]surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (dalam hal ini akta jual beli):bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;bukti identitas penerima hak;sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;izin pemindahan hak (dalam hal pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicatat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang atau pemindahan hak pakai atas tanah negara)[3];bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam UU 1/2022, dalam hal bea tersebut terutang;bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam PP 34/2016, dalam hal pajak tersebut terutang.Jika dalam hal ini pemilik tanah adalah si ibu dan anak-anak selaku para ahli waris, maka dapat disertakan bukti terlampir sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris yaitu:[4]Wasiat dari pewaris;Putusan pengadilan;Penetapan hakim/ketua pengadilan;Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atauSurat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.Adapun surat tanda bukti sebagai ahli waris dibutuhkan untuk membuktikan siapa saja yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut dan yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah warisan tersebut.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan[1] Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[2] Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[3] Pasal 98 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (“Permen ATR/Kepala BPN 16/2021”)[4] Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021Tagspendaftaran tanahwarisanharta bersamajual beli tanah

Seorang ibu berumur 70 tahun dalam keadaan sehat ingin menjual sebidang tanah yang sejak dibeli sudah bersertifikat atas namanya sendiri. Suaminya sudah meninggal dunia lama setelah pembelian tanah tersebut. Apakah diperlukan persetujuan dari anaknya? Bila diperlukan, dalam bentuk apa dan siapa yang harus mempersiapkannya? Terima kasih.

Sebelumnya perlu diperhatikan dahulu status dari kepemilikan tanah yang hendak dijual. Apabila tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu, maka si ibu berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya karena tanah tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal. Lantas, bagaimana pengaturan hukumnya apabila tanah tersebut termasuk dalam harta bersama dengan suaminya?   Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?07 Mar 2024Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? 06 Mar 2024Hak Waris Anak Luar Kawin26 Sep 2023Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam30 Agt 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang19 Mei 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum28 Feb 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-persetujuan-anak-jika-ibu-ingin-jual-tanah-warisan-lt50d6af1d1bbcd/

Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?

pages/30/page-3.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama? ](/klinik/a/hukum-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7/)  07 Mar 2024 [ #### Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja? ](/klinik/a/ahli-waris-lajang-lt5fb761096c447/)  06 Mar 2024 [ #### Hak Waris Anak Luar Kawin ](/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/)  26 Sep 2023 [ #### Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam ](/klinik/a/sebab-penghalang-waris-dalam-hukum-islam-lt50d46b1276aca/)  30 Agt 2023 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul** **_Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?_** **yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) **dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 09 Januari 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 19 September 2017.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). Dalam hal ini Anda tidak menyebutkan apa keyakinan yang dianut dari pihak ibu dan suaminya. Kami asumsikan bahwa pihak  dan suaminya bukan beragama Islam sehingga akan tunduk pada ketentuan dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)**. Kemudian Anda juga tidak menyebutkan apakah tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu (diperoleh sebelum menikah dengan almarhum suaminya) atau tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa sertifikat tanah atas nama si ibu, tidak langsung menjadikan tanah tersebut milik si ibu sendiri. ### **Bila Tanah Tersebut Merupakan Harta Bawaan** Apabila tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu, maka si ibu berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya karena tanah tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal. Mengenai harta bersama dan harta bawaan dapat dilihat dalam **Pasal 35 dan Pasal 36 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)**. Penjelasan lebih lanjut mengenai harta benda dalam perkawinan dapat Anda simak [**Apakah Utang Istri Juga Menjadi Tanggung Jawab Suami?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=utang_istri) ### **Bila Tanah Tersebut Merupakan Harta Bersama** Selanjutnya, dalam hal tanah yang ingin dijual tersebut merupakan harta bersama, maka pada saat suaminya meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama (sebagai warisan dari ayahnya).[\[1\]](#_ftn1) Apabila tanah tersebut dijual, namun anak-anak dalam keadaan tidak setuju, maka penjualan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam melakukan jual beli tanah tepatnya pada melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan tanah karena jual beli maka diperlukan dokumen-dokumen berikut:[\[2\]](#_ftn2) 1. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; 2. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 3. akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (dalam hal ini akta jual beli): 4. bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 5. bukti identitas penerima hak; 6. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan; 7. izin pemindahan hak (dalam hal pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicatat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang atau pemindahan hak pakai atas tanah negara)[\[3\]](#_ftn3); 8. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam **[UU 1/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022)**, dalam hal bea tersebut terutang; 9. bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam **[PP 34/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57ac4259d183a/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2016)**, dalam hal pajak tersebut terutang. Jika dalam hal ini pemilik tanah adalah si ibu dan anak-anak selaku para ahli waris, maka dapat disertakan bukti terlampir sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris yaitu:[\[4\]](#_ftn4) 1. Wasiat dari pewaris; 2. Putusan pengadilan; 3. Penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Adapun surat tanda bukti sebagai ahli waris dibutuhkan untuk membuktikan siapa saja yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut dan yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah warisan tersebut. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perkawinan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2019) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50ee8759ed89a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kepala_BPN_8_2012) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d525a4bda89f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_7_2019) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pertanahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 832 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 103 ayat (2) [Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28178/peraturan-menteri-negara-agrariakepala-bpn-nomor-3-tahun-1997/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_3/1997) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 98 [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61307ee93a3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_16_2021) (“Permen ATR/Kepala BPN 16/2021”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 Tags ---- [pendaftaran tanah](/tag/pendaftaran-tanah) [warisan](/tag/warisan) [harta bersama](/tag/harta-bersama) [jual beli tanah](/tag/jual-beli-tanah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Keabsahan Perkawinan Saat Istri Hamil di Luar Nikah yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 27 Maret 2023.KLINIK TERKAITApakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai?22 Sep 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA01 Feb 2023Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?02 Jun 2022Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Syarat Sah PerkawinanSebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai hukum menikah saat hamil, perlu kami sampaikan mengenai syarat sah suatu perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Selanjutnya, apabila perkawinan telah sah dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya, maka tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam) atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam).[2] Adapun, pencatatan perkawinan ini wajib dilakukan oleh mempelai.[3]Atas pencatatan perkawinan tersebut, maka diterbitkanlah Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.[4] Untuk yang beragama Islam, buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku.[5]Hukum Menikah saat Hamil DuluanUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa teman Anda dan istrinya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Lantas, bolehkah menikah saat hamil menurut hukum Islam?Untuk menjawab hukum nikah saat hamil duluan, kami akan mengacu pada ketentuan dalam KHI yang mengenal adanya kawin hamil. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[6]Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[7]Mengacu pada pasal tersebut, dapat ditekankan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi hamil, tidak memerlukan pernikahan ulang, sekalipun bayinya telah lahir.Dengan demikian, dalam kasus yang Anda sampaikan, perkawinan yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang pertama, karena dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Islam yaitu berdasarkan KHI dan dicatatkan dengan bukti adanya buku nikah.Kemudian, status pernikahan kedua yaitu perkawinan yang dilangsungkan setelah mempelai wanita melahirkan anaknya, adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak perlu dilakukan.Demikian jawaban dari kami tentang hukum menikah saat hamil duluan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 206 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamPeraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)[2] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[3] Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”)[4] Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU Adminduk[5] Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah[6] Pasal 51 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)[7] Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHITagshamilhukum perkawinanmenikahpernikahan

Teman saya menghamili pacarnya dan mereka sepakat menikah. Setelah menikah dan mendapatkan buku nikah, keluarga keduanya hendak menikahkan mereka lagi. Pertanyaannya, menikah saat hamil apakah sah? Kemudian, apakah pasangan yang menikah saat hamil di luar nikah perlu menikah lagi setelah bayinya lahir? Terima kasih.

Pada dasarnya suatu perkawinan adalah sah ketika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Terkait menikah saat hamil duluan dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 53 KHI. Bagaimana bunyi ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.  Apakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai?22 Sep 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA01 Feb 2023Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?02 Jun 2022Apakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai?22 Sep 2023Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam16 Mar 2023Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA01 Feb 2023Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?02 Jun 2022Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup9 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Langkah Jika Jual Beli Tanah HGB yang Belum Balik Nama15 Mei 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-saat-hamil-lt6421641e3a626/

Hukum Menikah saat Hamil Apakah Sah?

pages/30/page-4.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Keabsahan Perkawinan Saat Istri Hamil di Luar Nikah_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e)** **dan** **pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 27 Maret 2023.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Apakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai? ](/klinik/a/apakah-nikah-siri-bisa-digugat-cerai-cl6534/)  22 Sep 2023 [ #### Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam ](/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/)  16 Mar 2023 [ #### Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA ](/klinik/a/konsekuensi-perkawinan-campuran-terhadap-kewarganegaraan-dan-izin-tinggal-wna-lt5fbce9b439968/)  01 Feb 2023 [ #### Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah? ](/klinik/a/kedudukan-mahar-dalam-pernikahan-sebagai-harta-bersama--tepatkah-lt4f58613bf2a85/)  02 Jun 2022 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Syarat Sah Perkawinan** Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai hukum menikah saat hamil, perlu kami sampaikan mengenai syarat sah suatu perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[\[1\]](#_ftn1) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Selanjutnya, apabila perkawinan telah sah dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya, maka tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam) atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam).[\[2\]](#_ftn2) Adapun, pencatatan perkawinan ini wajib dilakukan oleh mempelai.[\[3\]](#_ftn3) Atas pencatatan perkawinan tersebut, maka diterbitkanlah Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.[\[4\]](#_ftn4) Untuk yang beragama Islam, buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku.[\[5\]](#_ftn5) ### **Hukum Menikah saat Hamil Duluan** Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa teman Anda dan istrinya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Lantas, bolehkah menikah saat hamil menurut hukum Islam? Untuk menjawab hukum nikah saat hamil duluan, kami akan mengacu pada ketentuan dalam **[KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi)** yang mengenal adanya kawin hamil. Hal tersebut diatur di dalam **Pasal 53 KHI** yang menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[\[6\]](#_ftn6) Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[\[7\]](#_ftn7) Mengacu pada pasal tersebut, dapat ditekankan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi hamil, tidak memerlukan pernikahan ulang, sekalipun bayinya telah lahir. Dengan demikian, dalam kasus yang Anda sampaikan, perkawinan yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang pertama, karena dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Islam yaitu berdasarkan KHI dan dicatatkan dengan bukti adanya buku nikah. Kemudian, status pernikahan kedua yaitu perkawinan yang dilangsungkan setelah mempelai wanita melahirkan anaknya, adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak perlu dilakukan. Demikian jawaban dari kami tentang hukum menikah saat hamil duluan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 206 tentang Administrasi Kependudukan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/node/18/pp-no-9-tahun-1975-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dba860d110ba/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_20_2019) [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan _jo._ Pasal 2 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/node/18/pp-no-9-tahun-1975-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 34 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006) (“UU Adminduk”) [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU Adminduk [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 10 [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dba860d110ba/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenag_20_2019) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 51 ayat (1) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi) (“KHI”) [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI Tags ---- [hamil](/tag/hamil) [hukum perkawinan](/tag/hukum-perkawinan) [menikah](/tag/menikah) [pernikahan](/tag/pernikahan)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.  KLINIK TERKAITPerbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan12 Okt 2023Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata?03 Agt 2023Perbedaan Mendasar Surat Gugatan dengan Surat Dakwaan12 Apr 2019Jika Ada Ketidaksesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan18 Nov 2016Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2012, yang pertama kali dimutakhirkan pada 19 Desember 2022. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Pengertian Replik dan DuplikApa itu replik dan duplik? Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan replik dan duplik, kami akan menjelaskan pengertian replik dan duplik sebagai berikut.Secara etimologis, istilah replik berasal dari kata re yang berarti ‘kembali’ dan pliek yang berarti ‘menjawab’. Dengan demikian, replik adalah sebagai jawaban atas jawaban. Sedangkan duplik sedikit berbeda dengan replik, secara etimologis berasal dari kata du yang berarti ‘dua’ dan pliek yang berarti ‘jawaban’. Jika diartikan, duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat.[1]Sementara itu, dalam Kamus Hukum Kontemporer, M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih memberikan definisi replik adalah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat setelah ia mendengarkan jawaban tergugat atas gugatannya (hal. 160).Sedangkan duplik adalah jawaban kedua sebagai penjelasan dalam proses sidang di pengadilan. Duplik disebut juga sebagai jawaban atas replik (terutama dalam acara peradilan yang uraian-uraian pihak yang berperkara baik yang tertulis maupun yang lisan, dilakukan menurut urutan gugatan, jawaban, replik, duplik) (hal. 40). Replik dan Duplik dalam Hukum Acara PidanaPada dasarnya, KUHAP secara implisit tidak memuat ketentuan mengenai pengertian replik ataupun duplik. Pengertian replik dan duplik sendiri dapat dilihat melalui doktrin hukum.Monang Siahaan berpendapat, bahwa replik adalah jawaban penuntut umum atas pledoi penasihat hukum. Sementara duplik adalah jawaban penasihat hukum atau pembelaan terdakwa atas replik penuntut umum.[2]Adapun pengaturan replik dan duplik dapat ditemukan di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan:Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.Senada dengan itu R. Soesilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum) mengatakan bahwa tertuduh dapat memberikan perlawanan atas tuntutan itu, setelah mana jaksa dan tertuduh satu sama lain masih dapat lagi masing-masing menerangkan tentang uraian tuntutan dan pembelaan (replik), tetapi ditegaskan oleh Pasal 290 ayat (1) HIR, bahwa tertuduh atau pembelanya senantiasa mendapat giliran berbicara yang terakhir maka selesailah pemeriksaan perkara dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya pada hari itu juga atau hari kemudian yang ditentukan (hal. 125).Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa replik dan duplik di dalam hukum acara pidana disampaikan setelah melewati proses pembuktian dan tuntutan di persidangan. Replik dan Duplik dalam Hukum Acara PerdataPada hakikatnya, HIR dan RBG tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai replik dan duplik di dalam hukum acara perdata. Kendati demikian, secara implisit pengertian replik dan duplik dapat dilihat di dalam Pasal 142 RV yang berbunyi:Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan ke panitera.Sehubungan dengan replik dan duplik dalam hukum acara perdata, Djamanat Samosir dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, berpendapat bahwa replik merupakan hak penggugat untuk membantah atau menyanggah jawaban tergugat. Bantahan atau sanggahan tersebut bertujuan untuk menyangkal dalil-dalil jawaban tergugat yang bermaksud mematahkan dalil-dalil gugatan penggugat.Kemudian, dalam sumber sayang sama, diterangkan bahwa duplik adalah tanggapan terhadap replik dari penggugat. Duplik diajukan oleh tergugat sebagai bantahan terhadap replik penggugat dan diajukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan bukti.Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan berpendapat bahwa replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat. Dalam sistem common law disebut dengan counter plea atau reply sebagai defense terhadap counterclaim. Sedangkan duplik dapat diartikan jawaban kedua, dalam common law disebut rejoinder berupa jawaban balik dari tergugat terhadap replik penggugat (hal. 201).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa replik dan duplik di dalam hukum acara perdata merupakan proses jawab-menjawab sebelum memasuki proses pembuktian di persidangan. Perbedaan Replik dan Duplik Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, berikut beberapa perbedaan antara replik dan duplik.Hukum AcaraReplikDuplikPidanaDiajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum/terdakwa.Diajukan oleh penasihat hukum/terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan (replik penuntut umum).PerdataDiajukan oleh penggugat terhadap jawaban tergugat.Diajukan oleh tergugat terhadap tanggapan penggugat.Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Herzien Inlandsch Reglement;Reglement op de Rechtsvordering.Referensi:Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaiain Perkara Perdata, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2011;M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi 2, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2021;Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Grasindo, 2017;R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum), Bogor: Politeia, 1982.[1] Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaiain Perkara Perdata, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 200-201[2] Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hal. 31Tagshukum acarahukum acara perdatahukum acara pidanareplik

Saya ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan replik dan duplik? Apa perbedaan antara replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata? Mohon penjelasannya.

Pada dasarnya replik dan duplik merupakan satu kesatuan dari tahapan proses beracara yaitu jawab-menjawab dalam persidangan, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Singkatnya, replik adalah sebagai jawaban atas jawaban. Sedangkan duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat (perdata) atau jawaban penasihat hukum atau pembelaan terdakwa atas replik penuntut umum (pidana). Lalu, apa saja perbedaan replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.  Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan12 Okt 2023Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata?03 Agt 2023Perbedaan Mendasar Surat Gugatan dengan Surat Dakwaan12 Apr 2019Jika Ada Ketidaksesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan18 Nov 2016Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan12 Okt 2023Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata?03 Agt 2023Perbedaan Mendasar Surat Gugatan dengan Surat Dakwaan12 Apr 2019Jika Ada Ketidaksesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan18 Nov 2016Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana3 Agu 2022Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan1 Sep 2023Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 30 Sep 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/replik-dan-duplik-dalam-acara-pidana-dan-perdata-lt50c454b656489/

Beda Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata

pages/30/page-5.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan ](/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan-lt4c71f536dd157/)  12 Okt 2023 [ #### Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata? ](/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/)  03 Agt 2023 [ #### Perbedaan Mendasar Surat Gugatan dengan Surat Dakwaan ](/klinik/a/perbedaan-mendasar-surat-gugatan-dengan-surat-dakwaan-lt5c9e445665ecd/)  12 Apr 2019 [ #### Jika Ada Ketidaksesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan ](/klinik/a/jika-ada-ketidaksesuaian-antara-dakwaan-dan-tuntutan-lt575709df72834/)  18 Nov 2016 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik_ yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741) dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2012, yang pertama kali dimutakhirkan pada 19 Desember 2022.** Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Pengertian Replik dan Duplik** Apa itu replik dan duplik? Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan replik dan duplik, kami akan menjelaskan pengertian replik dan duplik sebagai berikut. Secara etimologis, istilah replik berasal dari kata _re_ yang berarti ‘kembali’ dan _pliek_ yang berarti ‘menjawab’. Dengan demikian, replik adalah sebagai jawaban atas jawaban. Sedangkan duplik sedikit berbeda dengan replik, secara etimologis berasal dari kata _du_ yang berarti ‘dua’ dan _pliek_ yang berarti ‘jawaban’. Jika diartikan, duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat.[\[1\]](#_ftn1) Sementara itu, dalam _Kamus Hukum Kontemporer_, **M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih** memberikan definisi replik adalah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat setelah ia mendengarkan jawaban tergugat atas gugatannya (hal. 160). Sedangkan duplik adalah jawaban kedua sebagai penjelasan dalam proses sidang di pengadilan. Duplik disebut juga sebagai jawaban atas replik (terutama dalam acara peradilan yang uraian-uraian pihak yang berperkara baik yang tertulis maupun yang lisan, dilakukan menurut urutan gugatan, jawaban, replik, duplik) (hal. 40). ### **Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana** Pada dasarnya, **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** secara implisit tidak memuat ketentuan mengenai pengertian replik ataupun duplik. Pengertian replik dan duplik sendiri dapat dilihat melalui doktrin hukum. **Monang Siahaan** berpendapat, bahwa replik adalah jawaban penuntut umum atas pledoi penasihat hukum. Sementara duplik adalah jawaban penasihat hukum atau pembelaan terdakwa atas replik penuntut umum.[\[2\]](#_ftn2) Adapun pengaturan replik dan duplik dapat ditemukan di dalam **Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP** yang menyatakan: _Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir._ Senada dengan itu **R. Soesilo** dalam bukunya _Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)_ mengatakan bahwa tertuduh dapat memberikan perlawanan atas tuntutan itu, setelah mana jaksa dan tertuduh satu sama lain masih dapat lagi masing-masing menerangkan tentang uraian tuntutan dan pembelaan (replik), tetapi ditegaskan oleh **Pasal 290 ayat (1)** **[HIR](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir)**, bahwa tertuduh atau pembelanya senantiasa mendapat giliran berbicara yang terakhir maka selesailah pemeriksaan perkara dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya pada hari itu juga atau hari kemudian yang ditentukan (hal. 125). Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa replik dan duplik di dalam hukum acara pidana disampaikan setelah melewati proses pembuktian dan tuntutan di persidangan. ### **Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Perdata** Pada hakikatnya, HIR dan **[_RBG_](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fe18b5459?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rbg)** tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai replik dan duplik di dalam hukum acara perdata. Kendati demikian, secara implisit pengertian replik dan duplik dapat dilihat di dalam **Pasal 142** **[_RV_](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=RV)** yang berbunyi: _Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang sama bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan ke panitera._ Sehubungan dengan replik dan duplik dalam hukum acara perdata, **Djamanat Samosir** dalam bukunya _Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata_, berpendapat bahwa replik merupakan hak penggugat untuk membantah atau menyanggah jawaban tergugat. Bantahan atau sanggahan tersebut bertujuan untuk menyangkal dalil-dalil jawaban tergugat yang bermaksud mematahkan dalil-dalil gugatan penggugat. Kemudian, dalam sumber sayang sama, diterangkan bahwa duplik adalah tanggapan terhadap replik dari penggugat. Duplik diajukan oleh tergugat sebagai bantahan terhadap replik penggugat dan diajukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan bukti. Selanjutnya menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku _Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_ berpendapat bahwa replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat. Dalam sistem _common law_ disebut dengan _counter plea_ atau _reply_ sebagai _defense_ terhadap _counterclaim_. Sedangkan duplik dapat diartikan jawaban kedua, dalam _common law_ disebut _rejoinder_ berupa jawaban balik dari tergugat terhadap replik penggugat (hal. 201). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa replik dan duplik di dalam hukum acara perdata merupakan proses jawab-menjawab sebelum memasuki proses pembuktian di persidangan. ### **Perbedaan Replik dan Duplik** Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, berikut beberapa perbedaan antara replik dan duplik. **Hukum Acara** **Replik** **Duplik** Pidana Diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan (_pleidoi_) dari penasihat hukum/terdakwa. Diajukan oleh penasihat hukum/terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan (replik penuntut umum). Perdata Diajukan oleh penggugat terhadap jawaban tergugat. Diajukan oleh tergugat terhadap tanggapan penggugat. Demikian jawaban dari kami terkait perbedaan replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP); 2. [Herzien Inlandsch Reglement](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hir); 3. [Reglement op de Rechtsvordering](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6352a7a5e35ee/reglement-op-de-rechtsvordering-rv-s-1847-52?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=RV). Referensi: 1. Djamanat Samosir, _Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaiain Perkara Perdata_, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2011; 2. M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, _Kamus Hukum Kontemporer_, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015; 3. M. Yahya Harahap, _Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan_, Edisi 2, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2021; 4. Monang Siahaan, _Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana_, Jakarta: PT. Grasindo, 2017; 5. R. Soesilo, _Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)_, Bogor: Politeia, 1982. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Djamanat Samosir, _Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaiain Perkara Perdata_, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 200-201 [\[2\]](#_ftnref2) Monang Siahaan, _Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana_, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hal. 31 Tags ---- [hukum acara](/tag/hukum-acara) [hukum acara perdata](/tag/hukum-acara-perdata) [hukum acara pidana](/tag/hukum-acara-pidana) [replik](/tag/replik)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perhitungan THR Sopir Pribadi dan PRT yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2018.KLINIK TERKAITLangkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerja. Definisi dari hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Hubungan kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.Adapun, yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[1] Sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[2]Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[3]Dari penjelasan di atas, pada dasarnya dalam hubungan kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apabila dalam hubungan antara sopir pribadi atau asisten rumah tangga dengan pemberi kerja terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang didasarkan pada perjanjian kerja, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan kerja.[4]THR ART atau PRT (Pekerja Rumah Tangga)Dalam masyarakat dikenal istilah asisten rumah tangga, namun dalam peraturan yang berlaku, istilah yang dikenal adalah Pekerja Rumah Tangga (“PRT”).Aturan mengenai PRT diatur dalam Permenaker 2/2015. Peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada PRT.Definisi dari PRT berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenaker 2/2015 adalah sebagai berikut:Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerjaan kerumahtanggaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.[5]PRT menerima upah/imbalan dalam bentuk lain dari orang perseorangan yang mempekerjakan PRT, atau disebut juga Pengguna PRT. Pengguna PRT dalam hal ini dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui Lembaga Penyalur PRT.[6]PRT mempunyai hak:[7]memperoleh informasi mengenai pengguna;mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja;mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;mendapatkan waktu istirahat yang cukup;mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;mendapatkan tunjangan hari raya (“THR”); danberkomunikasi dengan keluarganya.Oleh karena itu, dalam Pasal 11 Permenaker 2/2015, disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari pengguna jasa ART atau PRT adalah memberikan THR untuk ART sekali dalam setahun.Upah dan THRPada dasarnya hubungan kerja dibentuk sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Namun, secara normatif unsur-unsur hubungan pekerjaan tetap merujuk kepada UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya.Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Pengupahan dan penjelasannya, kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.Lebih lanjut, menurut Pasal 8 ayat (1) PP Pengupahan, pendapatan nonupah berupa tunjangan hari raya keagamaan.Pasal 9 ayat (1) PP Pengupahan menyebutkan bahwa THR keagamaan wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Pengupahanjo.Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6 Tahun 2016, keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.Dalam Pasal 2 Permenaker 6/2016, diatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Selain itu, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.Cara Menghitung THR ART atau SopirKemudian, mengenai besaran perhitungan THR keagamaan tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur dalam Permenaker 6/2016. Menurut Juanda Pangaribuan, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), PRT dan sopir pribadi kadang dipandang berbeda sebagai pekerja di perusahaan, padahal dalam perspektif UU Ketenagakerjaan bisa diberikan kedudukan sama.Sopir pribadi merupakan pekerja layaknya driver di perusahaan sehingga ia berhak atas THR dan PRT pun demikian, mereka bisa disebut pekerja jika merujuk pada definisi pekerja/buruh, pemberi kerja, serta hubungan kerja sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 15 UU Ketenagakerjaan.Jika melihat dari ketentuan itu, maka PRT dan sopir pribadi sama-sama berhak atas THR, karena diwajibkan bagi pengusaha/pemberi kerja untuk memberikan THR kepada pekerja/buruh. Selanjutnya ia menegaskan bahwa meskipun judul Permenaker 6/2016 mengenai THR keagamaan untuk pekerja/buruh di perusahaan, namun pengusaha pada dasarnya boleh orang perseorangan sebagai orang yang memberikan pekerjaan.Beliau juga menambahkan bahwa penyebutan Permenaker 6/2016 tentang pemberian THR Keagamaan untuk pekerja/buruh di perusahaan bukan patokan bahwa permenaker tersebut hanya untuk pekerja yang bekerja di perusahaan, namun tetap melihat definisi dalam ketentuan umum pada Permenaker 6/2016 tersebut atau peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi, karena definisi pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, pada dasarnya adalah sama dalam UU Ketenagakerjaan.Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dari Juanda Pangaribuan tersebut, kami akan berpatokan pada Permenaker 6/2016 dalam penghitungan THR ART dan sopir.Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, kami asumsikan upah bulanan Anda (gaji pokok Rp2.000.000 + gaji harian Rp130.000 x 20 hari kerja + uang transport Rp400.000) adalah sebesar Rp5.000.000.Cara perhitungan besaran THR keagamaan berdasarkan Permenaker 6/2016, ditetapkan sebagai berikut:[8]Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upahAnda menyebutkan bahwa Anda telah bekerja selama 7 tahun, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a Permenaker 6/2016, Anda berhak mendapat THR penuh sebesar satu bulan upah yang diperjanjikan yaitu Rp5.000.000.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami terkait THR untuk ART dan sopir sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanCatatan:Kami telah melakukan wawancara dengan Juanda Pangaribuan via WhatsApp pada 3 September 2018 pukul 10.13 WIB.[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[2] Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (“Permenaker 2/2015”)[6] Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 Permenaker 2/2015[7] Pasal 7 Permenaker 2/2015[8] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)Tagstunjangan hari rayasopirpekerja rumah tanggaprtthr

Apa ART dan sopir pribadi juga berhak dapat THR? Bagaimana perhitungan THR ART dan sopir ini? Contoh penghasilan bulanan: gaji pokok wjt, gaji harian 130rb/hari, uang transport 400rb/bln. Berapa seharusnya THR yang saya terima jika sudah 7 tahun saya bekerja? Karena selama ini THR yang saya terima hanya 1 bulan gaji pokok/1jt. Apa ada pasal yang mengatur soal THR gaji harian? Terima kasih jawabannya.

Pada dasarnya dalam hubungan kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apabila dalam hubungan antara sopir pribadi atau asisten rumah tangga dengan pemberi kerja terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang didasarkan pada perjanjian kerja, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan kerja. Dalam Pasal 2 Permenaker 6/2016, diatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Selain itu, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Lalu, bagaimana perhitungan THR ART dan sopir ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini. Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan26 Mar 2024Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Simak! Ini 5 Langkah Merger PT 22 Mei 2023

https://www.hukumonline.com/klinik/a/thr-art-lt5937eee9e3618/

Cara Menghitung THR untuk ART dan Sopir

pages/30/page-8.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Perhitungan THR Sopir Pribadi dan PRT_ yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/)  03 Apr 2024 [ #### Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap ](/klinik/a/cara-menghitung-thr-untuk-karyawan-kontrak-yang-diangkat-jadi-tetap-cl5860/)  02 Apr 2024 [ #### Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-yang-resign-berhak-mendapatkan-thr-lt51dd09c59209b/)  28 Mar 2024 [ #### Langkah Hukum Jika THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan ](/klinik/a/thr-dipotong-sepihak-lt5a34e81e96868/)  26 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)****.** Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerja. Definisi dari hubungan kerja menurut **Pasal 1 angka 15** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) adalah sebagai berikut: Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) _Hubungan kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah._ Adapun, yang dimaksud dengan **pekerja/buruh** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[\[1\]](#_ftn1) Sedangkan **pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[\[2\]](#_ftn2) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[\[3\]](#_ftn3) Dari penjelasan di atas, pada dasarnya dalam hubungan kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Apabila dalam hubungan antara sopir pribadi atau asisten rumah tangga dengan pemberi kerja terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang didasarkan pada perjanjian kerja, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan kerja.[\[4\]](#_ftn4) ### **THR ART atau PRT (Pekerja Rumah Tangga)** Dalam masyarakat dikenal istilah asisten rumah tangga, namun dalam peraturan yang berlaku, istilah yang dikenal adalah Pekerja Rumah Tangga (“PRT”). Aturan mengenai PRT diatur dalam **[Permenaker 2/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bf6dfde1d4e/node/186/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-2-tahun-2015-perlindungan-pekerja-rumah-tangga?PHPSESSID=831til4c1rnhq926qpfbt3eqg0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_2_2015)**. Peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada PRT. Definisi dari PRT berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Permenaker 2/2015** adalah sebagai berikut: _Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain._ Pekerjaan kerumahtanggaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.[\[5\]](#_ftn5) PRT menerima upah/imbalan dalam bentuk lain dari orang perseorangan yang mempekerjakan PRT, atau disebut juga Pengguna PRT. Pengguna PRT dalam hal ini dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui Lembaga Penyalur PRT.[\[6\]](#_ftn6) PRT mempunyai hak:[\[7\]](#_ftn7) 1. memperoleh informasi mengenai pengguna; 2. mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya; 3. mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja; 4. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; 5. mendapatkan waktu istirahat yang cukup; 6. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; 7. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 8. mendapatkan tunjangan hari raya (“THR”); dan 9. berkomunikasi dengan keluarganya. Oleh karena itu, dalam **Pasal 11 Permenaker 2/2015**, disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari pengguna jasa ART atau PRT adalah memberikan THR untuk ART sekali dalam setahun. ### **Upah dan THR** Pada dasarnya hubungan kerja dibentuk sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Namun, secara normatif unsur-unsur hubungan pekerjaan tetap merujuk kepada UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Perlu diketahui bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) dan penjelasannya**, kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Lebih lanjut, menurut **Pasal 8 ayat (1) PP Pengupahan**, pendapatan nonupah berupa tunjangan hari raya keagamaan. **Pasal 9 ayat (1) PP Pengupahan** menyebutkan bahwa THR keagamaan wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Berdasarkan **Pasal 9 ayat (2) PP Pengupahan**_jo._**Pasal 5 ayat (4) [Permenaker 6 Tahun 2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**, keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Dalam **Pasal 2 Permenaker 6/2016**, diatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Selain itu, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. ### **Cara Menghitung THR ART atau Sopir** Kemudian, mengenai besaran perhitungan THR keagamaan tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur dalam Permenaker 6/2016.  Menurut **Juanda Pangaribuan**, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim _Ad Hoc_ pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), PRT dan sopir pribadi kadang dipandang berbeda sebagai pekerja di perusahaan, padahal dalam perspektif UU Ketenagakerjaan bisa diberikan kedudukan sama. Sopir pribadi merupakan pekerja layaknya _driver_ di perusahaan sehingga ia berhak atas THR dan PRT pun demikian, mereka bisa disebut pekerja jika merujuk pada definisi pekerja/buruh, pemberi kerja, serta hubungan kerja sebagaimana diatur di **Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 15 UU Ketenagakerjaan.** Jika melihat dari ketentuan itu, maka PRT dan sopir pribadi sama-sama berhak atas THR, karena diwajibkan bagi pengusaha/pemberi kerja untuk memberikan THR kepada pekerja/buruh. Selanjutnya ia menegaskan bahwa meskipun judul Permenaker 6/2016 mengenai THR keagamaan untuk pekerja/buruh di perusahaan, namun pengusaha pada dasarnya boleh orang perseorangan sebagai orang yang memberikan pekerjaan. Beliau juga menambahkan bahwa penyebutan Permenaker 6/2016 tentang pemberian THR Keagamaan untuk pekerja/buruh di perusahaan bukan patokan bahwa permenaker tersebut hanya untuk pekerja yang bekerja di perusahaan, namun tetap melihat definisi dalam ketentuan umum pada Permenaker 6/2016 tersebut atau peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi, karena definisi pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, pada dasarnya adalah sama dalam UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dari Juanda Pangaribuan tersebut, kami akan berpatokan pada Permenaker 6/2016 dalam penghitungan THR ART dan sopir. Berdasarkan keterangan yang Anda berikan, kami asumsikan upah bulanan Anda (gaji pokok Rp2.000.000 + gaji harian Rp130.000 x 20 hari kerja + uang transport Rp400.000) adalah sebesar Rp5.000.000. Cara perhitungan besaran THR keagamaan berdasarkan Permenaker 6/2016, ditetapkan sebagai berikut:[\[8\]](#_ftn8) 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah Anda menyebutkan bahwa Anda telah bekerja selama 7 tahun, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a Permenaker 6/2016, Anda berhak mendapat THR penuh sebesar satu bulan upah yang diperjanjikan yaitu Rp5.000.000. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami terkait THR untuk ART dan sopir sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bf6dfde1d4e/node/186/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-2-tahun-2015-perlindungan-pekerja-rumah-tangga?PHPSESSID=831til4c1rnhq926qpfbt3eqg0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_2_2015) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Catatan: _Kami telah melakukan wawancara dengan Juanda Pangaribuan via WhatsApp pada 3 September 2018 pukul 10.13 WIB._ [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bf6dfde1d4e/node/186/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-2-tahun-2015-perlindungan-pekerja-rumah-tangga?PHPSESSID=831til4c1rnhq926qpfbt3eqg0?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_2_2015) (“Permenaker 2/2015”) [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 1 angka 3 _jo._ Pasal 2 Permenaker 2/2015 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 7 Permenaker 2/2015 [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?PHPSESSID=a5c5mhpmqpr6jua098cefjndt6) (“Permenaker 6/2016”) Tags ---- [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [sopir](/tag/sopir) [pekerja rumah tangga](/tag/pekerja-rumah-tangga) [prt](/tag/prt) [thr](/tag/thr)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Tindak Pidana Kekerasan terhadap AnakAnak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1] Adapun anak wajib mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Kekerasan sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[3]Berdasarkan pertanyaan Anda, anak korban mendapatkan kekerasan dari pengasuhnya melalui pukulan, jambakan, dan siraman minyak yang menyebabkan anak terluka. Menurut hemat kami, perbuatan pengasuh anak tersebut sudah melanggar Pasal 76C UU 35/2014 sebagai berikut:Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.Selanjutnya, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C UU 35/2014 berpotensi dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014.Namun, apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.[4] Sedangkan jika anak mati, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar.[5] Adapun pidana ditambah 1/3 jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya sendiri.[6]Tindak Pidana Kekerasan dalam UU PKDRTSebagai informasi, dalam UU PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi anak dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, pengasuh anak termasuk dalam orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.[7]Pada dasarnya, menurut Pasal 5 huruf a UU PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Kekerasan fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[8] Adapun orang yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[9]Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHPSementara itu, apabila merujuk pada KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[10] yaitu tahun 2026, pelaku kekerasan/penganiayaan dapat dijerat menggunakan pasal berikut:Pasal 351 KUHPPasal 466 UU 1/2023Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[11]Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[12]Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.Disarikan dari artikel Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu (hal. 245).Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:[13]sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;menyebabkan rasa sakit;menyebabkan luka.Adapun menurut Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU 1/2023 dalam rangka pemberatan pidana.Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penganiayaan dapat Anda baca pada Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.Baca juga: Perbuatan-perbuatan yang Termasuk PenganiayaanKesimpulannya, karena korban kekerasan/penganiayaan masih berusia 3 tahun, kami akan mengacu pada ketentuan UU 35/2014. Hal ini karena UU 35/2014 merupakan lex specialis dari KUHP dan UU 1/2023 sebagai lex generali, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Dengan demikian, pelaku berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta. Namun, jika anak korban ternyata mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014.Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur kekerasan/penganiayaan sebagaimana diatur dalam UU 35/2014, UU PKDRT, KUHP atau UU 1/2023. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.Baca juga: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan SeksualDemikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMKitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah TanggaUndang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPREFERENSIMunajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019;R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)[2] Pasal 1 angka 2 UU 35/2014[3] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014[4] Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014[5] Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014[6] Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014[7] Pasal 2 ayat (1) huruf a dan c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”)[8] Pasal 6 UU PKDRT[9] Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT[10] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)[11] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP[12] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023[13] Munajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 664Tagspenganiayaankekerasankekerasan anakkdrt

Baru-baru ini saya dengar berita terkait seorang pengasuh yang aniaya anak selebgram Malang. Menurut berita yang beredar, anak selebgram yang dianiaya berusia 3 tahun. Pengasuh melakukan tindak kekerasan kepada anak majikannya dengan menjambak anak, pukul anak pakai buku, hingga siram minyak gosok kepada anak, sehingga anak mengalami luka lebam di salah satu mata dan telinganya. Pertanyaan saya, apa ancaman pidana pengasuh yang aniaya anak majikan?

Pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu, orang yang melakukan kekerasan terhadap anak berpotensi dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta. Namun, apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022Syarat dan Prosedur Hibah Saham11 Okt 2022Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya21 Des 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pengasuh-yang-aniaya-anak-majikan-lt660d320a4f5ba/

Jerat Pidana Pengasuh yang Aniaya Anak Majikan

pages/31/page-0.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://m.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. ### **Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak** **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun anak wajib mendapatkan **perlindungan**, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[\[2\]](#_ftn2) Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) **Kekerasan** sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[\[3\]](#_ftn3) Berdasarkan pertanyaan Anda, anak korban mendapatkan kekerasan dari pengasuhnya melalui pukulan, jambakan, dan siraman minyak yang menyebabkan anak terluka. Menurut hemat kami, perbuatan pengasuh anak tersebut sudah melanggar **Pasal 76C [UU 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014)** sebagai berikut: _Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak._ Selanjutnya, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C UU 35/2014 berpotensi dipidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014**. Namun, apabila anak mengalami **luka berat**, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.[\[4\]](#_ftn4) Sedangkan jika anak **mati**, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar.[\[5\]](#_ftn5) Adapun pidana ditambah 1/3 jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya sendiri.[\[6\]](#_ftn6) ### **Tindak Pidana Kekerasan dalam UU PKDRT** Sebagai informasi, dalam **[UU PKDRT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pkdrt)**, lingkup rumah tangga meliputi **anak** dan **orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga** tersebut. Sehingga, pengasuh anak termasuk dalam orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.[\[7\]](#_ftn7) Pada dasarnya, menurut **Pasal 5 huruf a UU PKDRT**, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Kekerasan fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[\[8\]](#_ftn8) Adapun orang yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.[\[9\]](#_ftn9) ### **Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP** Sementara itu, apabila merujuk pada **[KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **[UU 1/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru)** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[10\]](#_ftn10) yaitu tahun 2026, pelaku kekerasan/penganiayaan dapat dijerat menggunakan pasal berikut: **Pasal 351 KUHP** **Pasal 466 UU 1/2023** 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[\[11\]](#_ftn11) 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[\[12\]](#_ftn12) 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4.  Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana. Disarikan dari artikel **[Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbedaan_pasal_penganiayaan_ringan_berat)**, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal_, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu (hal. 245). Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:[\[13\]](#_ftn13) 1. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; 2. menyebabkan rasa sakit; 3. menyebabkan luka. Adapun menurut **Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023**, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU 1/2023 dalam rangka pemberatan pidana. Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penganiayaan dapat Anda baca pada **[Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_351_kuhp)**. Baca juga: **[Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perbuatan_termasuk_penganiayaan)** Kesimpulannya, karena korban kekerasan/penganiayaan masih berusia 3 tahun, kami akan mengacu pada ketentuan UU 35/2014. Hal ini karena UU 35/2014 merupakan _lex specialis_ dari KUHP dan UU 1/2023 sebagai _lex generali_, sehingga berlaku asas _**[lex specialis derogat legi generali](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_asas_hukum_lex)**_. Dengan demikian, pelaku berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 76C _jo._ Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta. Namun, jika anak korban ternyata mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur kekerasan/penganiayaan sebagaimana diatur dalam UU 35/2014, UU PKDRT, KUHP atau UU 1/2023. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut. Baca juga: **[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perlindungan_hukum_anak_korban_kekerasan_seks)** Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pkdrt) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80/nprt/lt51f1152a8fbb3/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2016?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2016) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2016) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) REFERENSI --------- 1. Munajat dan Kartono. _Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)_. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019; 2. R. Soesilo. _Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal._ Bogor: Politeia, 1991. * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014) (“UU 35/2014”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 1 angka 16 UU 35/2014 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 [\[5\]](#_ftnref5) Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014 [\[6\]](#_ftnref6) Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014 [\[7\]](#_ftnref7) Pasal 2 ayat (1) huruf a dan c dan ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pkdrt) (“UU PKDRT”) [\[8\]](#_ftnref8) Pasal 6 UU PKDRT [\[9\]](#_ftnref9) Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT [\[10\]](#_ftnref10) Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) (“UU 1/2023”) [\[11\]](#_ftnref11) Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012) [\[12\]](#_ftnref12) Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 [\[13\]](#_ftnref13) Munajat dan Kartono. _Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)_. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 664 Tags ---- [penganiayaan](/tag/penganiayaan) [kekerasan](/tag/kekerasan) [kekerasan anak](/tag/kekerasan-anak) [kdrt](/tag/kdrt)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITAturan Waktu Kerja Shift11 Des 2023Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021Ketentuan Waktu dan Upah Kerja Lembur di Sektor Tertentu20 Feb 2013Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Upah Kerja Lembur Pada Hari Lebaran yang dibuat Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 26 Juli 2013.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan maksud Anda adalah cara menghitung upah kerja lembur saat hari raya Lebaran, yakni hak yang diterima pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh di luar jam kerja yang seharusnya, yakni salah satunya di saat hari raya keagamaan.Jenis Pekerjaan yang Dijalankan di Hari Libur ResmiHari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri. Terkait lembur di hari libur resmi ini, ada ketentuan dalam Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang perlu dicermati:Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.Keputusan menteri yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) UU Ketenagakerjaan di atas adalah Kepmenakertrans 233/2003. Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (1) Kepenakertrans 233/2003, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus, seperti:pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;pekerjaan di bidang usaha pariwisata;pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;pekerjaan di bidang media masa;pekerjaan di bidang pengamanan;pekerjaan di lembaga konservasi:pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.Kemudian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengubah jenis pekerjaan di atas sesuai dengan perkembangan.[1] Adapun ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[2]Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai bidang pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pekerja/buruh. Namun, kami asumsikan pekerja/buruh tersebut bekerja pada bidang-bidang yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 di atas. Maka, pengusaha bisa mempekerjakan pekerja/buruh tersebut pada hari libur resmi, dalam hal ini hari raya Lebaran/Idulfitri.Akan tetapi, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003, ia tidak wajib bekerja pada hari libur resmi atau hari raya keagamaan.[3]Jadi, dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada saat hari raya keagamaan harus mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 yang kami sebutkan. Selain itu, dalam mempekerjakan pekerja/buruh tersebut harus ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur kepada pekerja/buruh.Baca juga: Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?Perhitungan Lembur dalam UU Cipta KerjaKemudian, sebelum menjawab mengenai upah kerja lembur, terlebih dahulu kami menyampaikan ketentuan lembur yang terdapat dalam Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:1. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; danb. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. 2. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur. 3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun “waktu kerja” yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah:[4]7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.Selain itu, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur. Menurut Pasal 1 angka 7 PP 35/2021, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.Untuk mengetahui besarnya upah kerja lembur di saat hari raya keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha, maka kita berpedoman pada Pasal 31 PP 35/2021. Dalam Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan:a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam; danb. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.Kemudian, menurut Pasal 31 ayat (2) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan:a. perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 kali upah sejam;jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam; danjam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 kali upah sejam;b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 kali upah sejam;jam keenam, dibayar 3 kali upah sejam; danjam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 kali upah sejam. Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan:a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;b. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; danc. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.Kami kurang mendapat informasi dari Anda mengenai waktu kerja buruh/pekerja mana yang Anda tanyakan, apakah waktu kerja tersebut 6 hari kerja dan 40 jam seminggu atau 5 hari kerja dan 40 jam seminggu? Namun, berpedoman dari Pasal 31 PP 35/2021 di atas, kami berharap Anda sudah memahami bagaimana cara perhitungan upah kerja lembur saat hari raya keagamaan seperti yang Anda tanyakan.Baca juga: Batas Waktu Kerja LemburContoh KasusContoh kasus terkait yang mana pekerja/buruh dipaksa oleh pengusaha untuk tetap bekerja saat hari raya keagamaan adalah kasus yang menimpa karyawan perusahaan Total Buah Segar sebagaimana dimuat dalam artikel Pemaksaan Pengunduran Diri Karyawan Berujung Gugatan. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, perusahaan Total Buah Segar menerapkan aturan yaitu bagi pekerja/buruh yang menolak untuk bekerja saat hari raya Lebaran, akan dilakukan pemotongan upah dan pekerja dipaksa untuk bekerja atau mengundurkan diri. Pengusaha dinilai telah melanggar Pasal 85 UU Ketenagakerjaan oleh tim kuasa hukum pekerja/buruh perusahaan Total Buah Segar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Baca juga: Hukumnya Dipaksa Resign dari PerusahaanPerkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus;Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. [1] Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus[2] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)[3] Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan[4] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU KetenagakerjaanTagslebaranidul fitrilemburupah

Bagaimana cara menghitung lembur saat lebaran? Apa dasar hukumnya?

Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri. Untuk mengetahui besarnya upah kerja lembur di hari raya keagamaan, perhitungannya diatur dalam Pasal 31 PP 35/2021 dan disesuaikan dengan waktu kerja selama 6 hari kerja dan 40 jam seminggu atau 5 hari kerja dan 40 jam seminggu. Bagaimana cara menghitung upah lembur saat Lebaran? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Aturan Waktu Kerja Shift11 Des 2023Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021Ketentuan Waktu dan Upah Kerja Lembur di Sektor Tertentu20 Feb 2013Aturan Waktu Kerja Shift11 Des 2023Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur22 Nov 2023Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif?27 Des 2021Ketentuan Waktu dan Upah Kerja Lembur di Sektor Tertentu20 Feb 2013Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku27 Des 2022Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara21 Mar 2023Jika Polisi Menolak Laporan Masyarakat, Lakukan Ini15 Jan 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/

Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya

pages/31/page-1.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Aturan Waktu Kerja _Shift_ ](/klinik/a/aturan-waktu-kerja-ishift-i-lt4e1e916f29201/)  11 Des 2023 [ #### Jika Uang Lembur Tidak Sesuai Jam Kerja Lembur ](/klinik/a/uang-lembur-lt4f2fafec55edc/)  22 Nov 2023 [ #### Bolehkah Uang Lembur Diganti Insentif? ](/klinik/a/bolehkah-uang-lembur-diganti-insentif-lt511e0b8dd5167/)  27 Des 2021 [ #### Ketentuan Waktu dan Upah Kerja Lembur di Sektor Tertentu ](/klinik/a/ketentuan-waktu-dan-upah-kerja-lembur-di-sektor-tertentu-lt51245c6706e57/)  20 Feb 2013 [](#!) **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul _Ketentuan Upah Kerja Lembur Pada Hari Lebaran_ yang dibuat [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pada 26 Juli 2013.** Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**. Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan maksud Anda adalah cara menghitung upah kerja lembur saat hari raya Lebaran, yakni hak yang diterima pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh di luar jam kerja yang seharusnya, yakni salah satunya di saat hari raya keagamaan. ### **Jenis Pekerjaan yang Dijalankan di Hari Libur Resmi** Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui **[SKB 3 Menteri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-855--3--4-tahun-2023/history/)**. Terkait lembur di hari libur resmi ini, ada ketentuan dalam **Pasal 85 [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang perlu dicermati: 1. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 2. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur. 4. Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Keputusan menteri yang dimaksud dalam **Pasal 85 ayat (4) UU Ketenagakerjaan** di atas adalah **[Kepmenakertrans 233/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenakertrans_233_2003)**. Berdasarkan **Pasal 2 _jo._ Pasal 3 ayat (1) Kepenakertrans 233/2003**, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus, seperti: 1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan; 2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi; 3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi; 4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata; 5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi; 6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi; 7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya; 8. pekerjaan di bidang media masa; 9. pekerjaan di bidang pengamanan; 10. pekerjaan di lembaga konservasi: 11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi. Kemudian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengubah jenis pekerjaan di atas sesuai dengan perkembangan.[\[1\]](#_ftn1) Adapun ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[\[2\]](#_ftn2) Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai bidang pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pekerja/buruh. Namun, kami asumsikan pekerja/buruh tersebut bekerja pada bidang-bidang yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 di atas. Maka, pengusaha bisa mempekerjakan pekerja/buruh tersebut pada hari libur resmi, dalam hal ini hari raya Lebaran/Idulfitri. Akan tetapi, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003, ia tidak wajib bekerja pada hari libur resmi atau hari raya keagamaan.[\[3\]](#_ftn3) Jadi, dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada saat hari raya keagamaan harus mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 yang kami sebutkan. Selain itu, dalam mempekerjakan pekerja/buruh tersebut harus ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur kepada pekerja/buruh. Baca juga: **[Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pengusaha-meminta-karyawan-bekerja-di-hari-libur-lebaran-lt53bb9345be1fd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bolehkah_pengusaha_meminta_karyawan_kerja_libur)** ### **Perhitungan Lembur dalam UU Cipta Kerja** Kemudian, sebelum menjawab mengenai upah kerja lembur, terlebih dahulu kami menyampaikan **ketentuan lembur** yang terdapat dalam **Pasal 81 angka 24 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan** yang berbunyi: _1\. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi **waktu kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:_ _a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; dan_ _b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu._ _2\. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur._ _3\. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu._ _4\. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah._ Adapun “waktu kerja” yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah:[\[4\]](#_ftn4) 1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur. Menurut **Pasal 1 angka 7 [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2035%20Tahun%202021%20tentang%20Perjanjian%20Kerja%20Waktu%20Tertentu%2C%20Alih%20Daya%2C%20Waktu%20Kerja%2C%20dan%20Waktu%20Istirahat%2C%20dan%20Pemutusan%20Hubungan%20Kerja&rs=1847&re=2023%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, **waktu kerja lembur** adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui besarnya upah kerja lembur di saat hari raya keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha, maka kita berpedoman pada **Pasal 31 PP 35/2021**. Dalam **Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021**, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan: a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam; dan b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam. Kemudian, menurut **Pasal 31 ayat (2) PP 35/2021**, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan: a. perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: 1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 kali upah sejam; 2. jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam; dan 3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 kali upah sejam; b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: 1. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 kali upah sejam; 2. jam keenam, dibayar 3 kali upah sejam; dan 3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 kali upah sejam. Sedangkan menurut **Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021**, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan: a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam; b. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam. Kami kurang mendapat informasi dari Anda mengenai waktu kerja buruh/pekerja mana yang Anda tanyakan, apakah waktu kerja tersebut 6 hari kerja dan 40 jam seminggu atau 5 hari kerja dan 40 jam seminggu? Namun, berpedoman dari Pasal 31 PP 35/2021 di atas, kami berharap Anda sudah memahami bagaimana cara perhitungan upah kerja lembur saat hari raya keagamaan seperti yang Anda tanyakan. Baca juga: **[Batas Waktu Kerja Lembur](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-waktu-kerja-lembur-cl4293/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=batas_waktu_kerja_lembur)** ### **Contoh Kasus** Contoh kasus terkait yang mana pekerja/buruh dipaksa oleh pengusaha untuk tetap bekerja saat hari raya keagamaan adalah kasus yang menimpa karyawan perusahaan Total Buah Segar sebagaimana dimuat dalam artikel **[Pemaksaan Pengunduran Diri Karyawan Berujung Gugatan](https://www.hukumonline.com/berita/a/pemaksaan-pengunduran-diri-karyawan-berujung-gugatan-lt4b0e6a990033b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemaksaan_pengunduran_diri_karyawan)**. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, perusahaan Total Buah Segar menerapkan aturan yaitu bagi pekerja/buruh yang menolak untuk bekerja saat hari raya Lebaran, akan dilakukan pemotongan upah dan pekerja dipaksa untuk bekerja atau mengundurkan diri. Pengusaha dinilai telah **melanggar Pasal 85 UU Ketenagakerjaan** oleh tim kuasa hukum pekerja/buruh perusahaan Total Buah Segar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Baca juga: **[Hukumnya Dipaksa _Resign_ dari Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-dipaksa-resign-dari-perusahaan-lt4fb5f2ed4434c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hukumnya_dipaksa_resign)** Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan); 2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023); 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021); 4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003); 5. [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024) sebagaimana diubah dengan [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65dff2fba8abe/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-236--1--2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024_2). * * * [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 3 ayat (2) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenakertrans_233_2003) [\[2\]](#_ftnref2) Penjelasan Pasal 85 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”) [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 81 angka 23 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Tags ---- [lebaran](/tag/lebaran) [idul fitri](/tag/idul-fitri) [lembur](/tag/lembur) [upah](/tag/upah)

ULASAN LENGKAPTerima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Masalah THR dan Pemotongan Gaji karena Cuti Bersama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 23 Januari 2018.KLINIK TERKAITCara Menghitung THR untuk ART dan Sopir03 Apr 2024Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.Cara Menghitung THR dan Aturan Pembayaran THRPerlu Anda catat, besaran Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) bergantung pada lamanya masa kerja dengan hitungan sebagai berikut:[1]Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upahBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas Adapun upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[2]upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atauupah pokok termasuk tunjangan tetap.Bahkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[3]Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pengusaha membayarkan THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Sehingga, jika Anda beragama Islam dan telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, Anda berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah pada saat hari raya Idulfitri.Gaji Dipotong karena Libur Lebaran dan Cuti Bersama IdulfitriPerihal pengumuman libur Lebaran 2024, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10-11 April 2024. Sedangkan kapan cuti bersama Idulfitri? Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2024.Selanjutnya disarikan dari Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, bolehkah memotong gaji karyawan? Mengenai aturan pemotongan gaji hanya dilakukan dengan alasan:Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau peraturan kerja bersama (PKB).Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.Di sisi lain, karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Jika pengusaha mempekerjakan karyawan pada hari libur resmi, ia wajib membayar upah kerja lembur.[4] Pelaksanaan cuti bersama pun mengurangi hak cuti tahunan karyawan serta diatur oleh pimpinan perusahaan masing-masing.[5]Oleh karena itu, perusahaan tidak berhak potong gaji karyawan dengan alasan libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri, karena karyawan tidak wajib bekerja pada hari libur resmi serta pelaksanaan cuti bersama pun pada dasarnya mengurangi hak cuti tahunan karyawan yang mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perusahaan.Langkah HukumMengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh, Anda dapat menempuh jalur atau cara-cara sebagaimana diatur dalam UU PPHI. Dasar perselisihan antara Anda dengan pengusaha adalah perselisihan hak baik mengenai permasalahan pemotongan THR maupun potong gaji karyawan.Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPHI adalah:Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Selengkapnya langkah demi langkah penyelesaian perselisihan hak sudah kami rangkum dalam Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh.Selain itu, Anda dapat membuat pengaduan THR melalui laman Posko Pengaduan THR 2024 dengan mengisi formulir terlebih dahulu.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.DASAR HUKUMUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024REFERENSIPosko Pengaduan THR 2024, yang diakses pada 4 April 2024, pukul 10.00 WIB.[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)[2] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016[3] Pasal 5 Permenaker 6/2016[4] Pasal 85 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan[5] Diktum keempat dan keenam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024Tagspemotongan gajitunjangan hari rayathr

Pada waktu lebaran, THR kami dipotong. Padahal saat hari raya lain, karyawan lain mendapatkan THR full 1 bulan gaji. Pada saat cuti bersama Idulfitri, perusahaan potong gaji karyawan sesuai lama libur cuti bersama. Langkah apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih.  

Permasalahan pemotongan THR dan potong gaji karyawan karena libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri termasuk perselisihan hak yang dapat diselesaikan dengan menempuh langkah-langkah dalam UU PPHI. Bagaimana langkah-langkah yang dapat Anda tempuh? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Cara Menghitung THR untuk ART dan Sopir03 Apr 2024Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Cara Menghitung THR untuk ART dan Sopir03 Apr 2024Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh03 Apr 2024Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap02 Apr 2024Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?28 Mar 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024Persyaratan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT PMA17 Mei 2023Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya14 Sep 2022Kiat-kiat Membeli Tanah Girik yang Aman4 Jun 2024

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/

Hukumnya Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran

pages/31/page-2.html

ULASAN LENGKAP -------------- Terima kasih atas pertanyaan Anda. **Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul _Masalah THR dan Pemotongan Gaji karena Cuti Bersama_ yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 23 Januari 2018.** ### KLINIK TERKAIT [](#!) [ #### Cara Menghitung THR untuk ART dan Sopir ](/klinik/a/thr-art-lt5937eee9e3618/)  03 Apr 2024 [ #### Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh ](/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/)  03 Apr 2024 [ #### Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap ](/klinik/a/cara-menghitung-thr-untuk-karyawan-kontrak-yang-diangkat-jadi-tetap-cl5860/)  02 Apr 2024 [ #### Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR? ](/klinik/a/apakah-karyawan-yang-resign-berhak-mendapatkan-thr-lt51dd09c59209b/)  28 Mar 2024 [](#!) Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika). ### **Cara Menghitung THR dan Aturan Pembayaran THR** Perlu Anda catat, besaran Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) bergantung pada lamanya masa kerja dengan hitungan sebagai berikut:[\[1\]](#_ftn1) 1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah; 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/) Adapun upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[\[2\]](#_ftn2) 1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (_clean wages_); atau 2. upah pokok termasuk tunjangan tetap. Bahkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[\[3\]](#_ftn3) Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pengusaha membayarkan THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Sehingga, jika Anda beragama Islam dan telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, Anda berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah pada saat hari raya Idulfitri. ### **Gaji Dipotong karena Libur Lebaran dan Cuti Bersama Idulfitri** Perihal pengumuman libur Lebaran 2024, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran **[SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024)** (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10-11 April 2024. Sedangkan kapan cuti bersama Idulfitri? Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2024. Selanjutnya disarikan dari **[Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-potong-gaji-karyawan-dalam-peraturan-ketenagakerjaan-lt51485bcf197d3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=potong_gaji)**, bolehkah memotong gaji karyawan? Mengenai aturan pemotongan gaji hanya dilakukan dengan alasan: 1. Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau peraturan kerja bersama (PKB). 2. Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. 3. Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh. Di sisi lain, karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Jika pengusaha mempekerjakan karyawan pada hari libur resmi, ia wajib membayar upah kerja lembur.[\[4\]](#_ftn4) Pelaksanaan cuti bersama pun mengurangi hak cuti tahunan karyawan serta diatur oleh pimpinan perusahaan masing-masing.[\[5\]](#_ftn5) Oleh karena itu, perusahaan tidak berhak potong gaji karyawan dengan alasan libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri, karena karyawan tidak wajib bekerja pada hari libur resmi serta pelaksanaan cuti bersama pun pada dasarnya mengurangi hak cuti tahunan karyawan yang mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perusahaan. ### **Langkah Hukum** Mengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh, Anda dapat menempuh jalur atau cara-cara sebagaimana diatur dalam **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Dasar perselisihan antara Anda dengan pengusaha adalah **perselisihan hak** baik mengenai permasalahan pemotongan THR maupun potong gaji karyawan. Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan **Pasal 1 angka 2 UU PPHI** adalah: _Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama._ Selengkapnya langkah demi langkah penyelesaian perselisihan hak sudah kami rangkum dalam **[Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh](https://www.hukumonline.com/klinik/a/thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=THR_tak_dibayar_penuh)**. Selain itu, Anda dapat membuat pengaduan THR melalui laman **[Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard)** dengan mengisi formulir terlebih dahulu. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).  Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. DASAR HUKUM ----------- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004) ; [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df69e60c13/node/157/pp-no-78-tahun-2015-pengupahan?PHPSESSID=605p5e8km2qru2uuh8t6vuvfr5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 [](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65dff2fba8abe/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-236--1--2-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024_2) REFERENSI --------- [Posko Pengaduan THR 2024](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard), yang diakses pada 4 April 2024, pukul 10.00 WIB. [\[1\]](#_ftnref1) Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”) [\[2\]](#_ftnref2) Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016 [\[3\]](#_ftnref3) Pasal 5 Permenaker 6/2016 [\[4\]](#_ftnref4) Pasal 85 ayat (1) dan (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) [\[5\]](#_ftnref5) Diktum keempat dan keenam [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt650016f646af5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skb_cuti_bersama_2024) Tags ---- [pemotongan gaji](/tag/pemotongan-gaji) [tunjangan hari raya](/tag/tunjangan-hari-raya) [thr](/tag/thr)