Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

PERATURAN 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. 
bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong 
peningkatan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan 
mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; 

b. 
bahwa untuk itu perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan 
pendaftaran perusahaan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima 
kepada dunia usaha; 
c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 
Mengingat : 1. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3214); 

2. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
3. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

4. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 
5. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756); 
6. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku 
Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4303); 
7. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
8. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang 
Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan; 
9. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005; 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan 
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 101/KP/I/95 
tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan; 
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/MDAG/PER/5/2007; 
2 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN. 

BAB 
I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 
1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. 
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut 
atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP 
dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib 
didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang 
berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. 
2. 
Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat 
tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan 
kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 
3. 
Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data 
perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau 
penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. 
4. 
Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan 
atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang 
pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal 
yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 
5. 
Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit 
atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di 
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas 
untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 
6. 
Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang 
diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 
7. 
Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili 
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau 
kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 
8. 
Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani 
sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 
9. 
Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 
perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk 
mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri 
perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau 
suatu persekutuan. 
3 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

10.Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan 
itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada 
pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 

11.Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah 
unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai 
penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri. 

12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya 
disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan KPP, yang 
diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 
penyidikan tindak pidana di bidang wajib daftar perusahaan berdasarkan 
Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
peraturan perundang-undangan. 

13.Daerah Terpencil adalah wilayah Kecamatan yang secara geografis 
letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara 
atau angkutan laut atau sungai. 

14.Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau 
pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

15.Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, 
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen 
Perdagangan. 

16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 
Departemen Perdagangan. 

17.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
Perdagangan. 

BAB II
KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu 
Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran 
Pasal 
2 

(1) 
Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, 
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk 
Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status 
Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak 
Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang 
berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. 
4 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(2) 
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan 
pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan 
usahanya. 
Pasal 3 

(1) 
Pendaftaran perusahaan dilakukan pada KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang 
bersangkutan. 
(2) 
Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Kantor Dinas/Suku Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat yang bertugas 
dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. 
Bagian Kedua
Pengecualian Pendaftaran 
Pasal 
4 

(1) 
Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban 
pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
terdiri dari : 
a. 
perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); 
b. perusahaan kecil perorangan;atau 
c. 
usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian 
yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan 
dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Menteri ini. 
(2) 
Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari : 
a. 
perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi 
pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota 
keluarganya sendiri; 
b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha 
atau surat 
keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang;atau 
c. 
perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi 
keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. 
(3) 
Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban 
pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar 
pertimbangan dari Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang 
bersangkutan. 
5 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(4) 
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan 
dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila 
dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan 
tertentu. 
BAB III
KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu 
Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab
Pasal 
5 

(1) 
Menteri memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan wajib daftar 
perusahaan dan penetapan tempat-tempat kedudukan serta susunan 
KPP. 
(2) 
Menteri melimpahkan wewenang kepada : 
a. 
Direktur Jenderal, untuk membina penyelenggaraan dan 
pelaksanaan wajib daftar perusahaan di seluruh wilayah 
Indonesia;dan 
b. Direktur 
selaku Kepala KPP Pusat, untuk mengkoordinasikan 
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan secara nasional dan 
sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Pusat. 
(3) 
Menteri menyerahkan wewenang kepada : 
a. 
Gubernur untuk bertindak selaku Kepala KPP Provinsi dalam 
mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di 
daerah Provinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan 
di Tingkat Provinsi; 
b. Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan 
tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara 
dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah Kabupaten/Kota 
sesuai wilayah kerjanya;dan 
c. 
Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan 
dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana wajib 
daftar perusahaan di daerah Provinsi DKI Jakarta. 
(4) 
Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas yang tugas 
dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan selaku Kepala KPP 
Provinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar 
perusahaan di daerah Provinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar 
perusahaan di Tingkat Provinsi. 
(5) 
Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta melimpahkan wewenang 
penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas 
dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu setempat. 
(6) 
Khusus untuk daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan 
wewenang penerbitan TDP kepada Camat setempat. 
6 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

Pasal 6 

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam penerbitan TDP harus 
berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
perdagangan. 

Pasal 7 

(1) KPP Pusat mempunyai tugas : 
a. 
menetapkan pedoman, pembinaan sumber daya manusia, 
koordinasi, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan 
pendaftaran perusahaan dalam skala nasional; 
b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari 
KPP Provinsi dan/atau KPP Kabupaten/Kota, dan memberikan 
pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia 
usaha; 
c. 
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala nasional; 
d. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;dan 
e. 
melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan 
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 
(2) KPP Provinsi mempunyai tugas : 
a. 
mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi 
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Provinsi; 
b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari 
KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dan memberikan pelayanan 
informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala 
Provinsi; 
c. 
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Provinsi; 
d. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;dan 
e. 
melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan 
termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada 
Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat. 
(3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mempunyai tugas : 
a. 
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala 
Kabupaten/Kota/Kotamadya; 
b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam 
buku agenda pendaftaran; 
c. 
meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan 
kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; 
d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang 
tidak memenuhi persyaratan; 
e. 
mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah 
memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP; 
f. 
menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang 
telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi; 
g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data 
dari wajib daftar; 
7 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran 
ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi 
terkait; 
i. 
melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan; 
j. 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 
rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah 
Kabupaten/Kota/Kotamadya sesuai dengan wilayah kerjanya;dan 
k. melaporkan 
kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan 
pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai 
wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada 
KPP Provinsi dan KPP Pusat. 
(4) 
Dalam hal pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelaksanaan kegiatan pendaftaran 
perusahaan wajib dilaporkan kepada Dinas yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang perdagangan. 
Bagian Kedua 
Pelaporan
Pasal 
8 

(1) 
Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan Tingkat Pusat 
disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal per tahun, 
Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan 
kepada KPP Pusat per semester, dan Tingkat 
Kabupaten/Kota/Kotamadya menyampaikan laporan penyelenggaraan 
dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati/Walikota 
dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat per bulan. 
(2) 
Penyelenggara pendaftaran perusahaan Tingkat 
Kabupaten/Kota/Kotamadya harus menyampaikan laporan 
penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada 
KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa : 
a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan;dan 
b. tembusan pengesahan formulir. 
(3) 
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dapat dilakukan secara manual atau elektronik. 
BAB IV 
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu 
Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan 
Pasal 
9 

(1) 
Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, 
penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan. 
8 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(2) 
Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran 
perusahaan. 
(3) 
Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran 
perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai 
dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini yang disampaikan langsung 
kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan 
dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Menteri ini. 
(4) 
Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
bentuk perusahaannya. 
(5) 
Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) 
ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan. 
(6) 
Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan 
Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya 
(BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab 
perusahaan. 
(7) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran 
perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan 
lengkap. 
(8) 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya 
administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). 
(9) 
TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan 
blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sampai 
dengan Lampiran IV.F Peraturan Menteri ini. 
(10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat 
yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus 
dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan 
yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. 
(11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 
diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
masa berlakunya berakhir. 
(12) Penolakan 
Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir 
pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum 
lengkap. 
(13) Penolakan 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis 
kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan 
penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. 
(14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam 
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi 
9

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan 
mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini. 

(15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan 
dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini 
dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa 
melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu 
pendaftaran sebelumnya. 
(16) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya 
menerbitkan TDP paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 
pembaharuan secara benar dan lengkap. 
(17) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenakan 
biaya administrasi. 
Bagian Kedua
Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan 
Pasal 10 

(1) 
Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang 
didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengisi formulir 
pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai 
dengan II.F Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. 
(2) 
Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh : 
a. 
PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan 
perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari 
Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan 
perundang-undangan;atau 
b. 
Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak tanggal perubahan. 
Pasal 11 

(1) 
Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai 
berikut : 
a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan; 
b. perubahan nama perusahaan; 
c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan; 
d. perubahan alamat perusahaan; 
e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau 
f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar. 
(2) 
Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai 
dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. 
10 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(3) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat menerbitkan TDP 
pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan 
perubahan diterima secara benar dan lengkap. 
(4) 
Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya 
setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP. 
(5) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota mensahkan perubahan dan mencatat 
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk 
Perusahaan. 
(6) 
Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak 
berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam UU-WDP. 
Pasal 12 

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang 
bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar 
dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang 
dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan 
dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Menteri ini. 

Pasal 13 

(1) 
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan 
pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) 
sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah 
dibatalkan. 
(2) 
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan 
keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP 
Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala 
KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat. 
(3) 
Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala KPP Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau 
penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan menggunakan format 
keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran 
IX Peraturan Menteri ini. 
(4) 
Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan 
pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib 
melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(5) 
Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan 
pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar 
11

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar. 

(6) 
Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala KPP 
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang 
bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan 
setempat. 
Pasal 14 

(1) 
Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal 
sebagai berikut : 
a. perubahan bentuk perusahaan; 
b. pembubaran perusahaan; 
c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; 
d. perusahaan 
berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau 
berakhir;atau 
e. perusahaan 
menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan 
Putusan Pengadilan Negeri. 
(2) 
Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang 
dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan 
wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya. 
(3) 
Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, 
likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan 
kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan 
perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut : 
a. 
bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;dan 
b. TDP asli. 
(4) 
Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk 
Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang 
bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau 
penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 
a. 
salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;dan 
b. TDP asli. 
(5) 
Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat memberikan peringatan paling 
banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 
1 (satu) bulan. 
(6) 
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan 
ketiga Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan 
penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan 
12 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam 
Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Menteri ini. 

(7) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan 
pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6). 
Pasal 15 

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, 
perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan 
kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah 
diperiksa sesuai dengan aslinya. 

Pasal 16 

(1) 
TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat 
terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP penerbit. 
(2) 
Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan 
melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk 
permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP 
asli. 
(3) 
Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang 
diganti. 
(4) 
Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima. 
BAB 
V 
PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN
Pasal 17 

(1) 
KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi 
bagi semua pihak yang berkepentingan. 
(2) 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan 
kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta 
informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi. 
(3) 
Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan 
resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya 
administrasi. 
Pasal 18 

(1) 
Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan 
dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP 
Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala KPP 
Provinsi dan Kepala KPP Pusat. 
13 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(2) 
Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya 
melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang 
bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai 
keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan 
menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XII Peraturan Menteri ini. 
(3) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat menunjuk pejabat yang 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk 
meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) 
Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan 
format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII 
Peraturan Menteri ini. 
(5) 
Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan 
keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan 
kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV 
Peraturan Menteri ini. 
Pasal 19 

(1) 
Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) 
memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan 
yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. 
(2) 
Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) 
memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama 
perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus 
perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang 
dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan 
diterima. 
(3) 
Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas 
keputusan KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya, dapat mengajukan 
keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima. 
Pasal 20 

(1) 
Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan 
oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus melaksanakan 
Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. 
(2) 
Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan 
penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan 
perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar 
perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh 
14 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

perusahaan yang bersangkutan. 

(3) 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mengumumkan 
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan 
pengumuman KPP setempat, media cetak, atau media visual. 
BAB VI 

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 

Pasal 21 

(1) 
Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP 
dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk 
melakukan pengawasan. 
(2) 
Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh 
PPNS-WDP. 
(3) 
Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP 
kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan 
perundang-undangan. 
(4) 
Gubernur atau Bupati/Walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah 
diangkat oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang 
peraturan perundang-undangan pada unit yang melaksanakan 
pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. 
Pasal 22 

Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dengan 
berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RepubIik 
Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 
32/INS/M/VIII/90 dan Nomor INS/O4/VIII/90 tentang Petunjuk Kerjasama 
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan. 

BAB VII 
BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN INFORMASI PERUSAHAAN
Pasal 23 

(1) 
Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan 
biaya administrasi paling tinggi sebesar : 
a. Perseroan Terbatas 
Rp. 500.000,- ; 
b. 
Koperasi 
Rp. 100.000,- ; 
c. Persekutuan Komanditer (CV) 
Rp. 250.000,- ; 
d. Persekutuan Firma (Fa) 
Rp. 250.000,- ; 
e. Perusahaan Perorangan 
Rp. 100.000,- ; 
f. Bentuk Usaha Lainnya 
Rp. 250.000,- ; dan 
g. Perusahaan Asing 
Rp. 1.000.000,-. 
15 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(2) 
Besaran biaya administrasi pembaharuan TDP bagi perusahaan milik 
negara dan/atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan bentuk 
perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) 
Biaya administrasi pembaharuan TDP pada KPP Kabupaten/Kota/ 
Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/ 
Keputusan Walikota setempat dengan mengacu pada besaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(4) 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota/Kotamadya harus 
mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap kantor Dinas 
yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Pasal 24 

(1) 
Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai 
berikut : 
a. 
Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) per perusahaan; 
b. 
Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
per perusahaan;dan 
c. 
Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah) per buku. 
(2) 
Pengenaan biaya informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pada KPP Pusat ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
(3) 
Biaya administrasi setiap permintaan informasi berupa salinan resmi, 
petikan resmi daftar perusahaan, atau buku informasi hasil olahan pada 
KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota setempat dengan 
mengacu pada besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25 

(1) 
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Provinsi dan/atau 
Kabupaten/Kota, Kantor Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di 
bidang perdagangan yang sudah terbentuk di Provinsi dan/atau 
Kabupaten/Kota, segera menyampaikan informasi pemekaran wilayah 
kepada KPP Pusat untuk mendapatkan kode wilayah guna penomoran 
dalam penerbitan TDP. 
(2) 
Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum terjadi pemekaran 
wilayah, harus melakukan perubahan dan/atau pembaharuan TDP yang 
dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat kedudukan 
perusahaan. 
16 

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

(3) 
Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan 
informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem 
jaringan komputerisasi harus disesuaikan dengan program aplikasi 
WDP yang digunakan oleh KPP Pusat. 
(4) 
Penerimaan dan pengelolaan biaya administrasi WDP dan biaya 
informasi daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 26 

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis penerbitan TDP ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 

BAB IX 
SANKSI 
Pasal 27 

(1) 
Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (14), Pasal 13 ayat (1) atau 
ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan. 
(2) 
Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan. 
(3) 
Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (11) atau ayat (14), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), ayat 
(3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan. 
BAB 
X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 

(1) 
Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan 
Peraturan Menteri ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai 
berakhir masa berlakunya. 
(2) 
Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah ditetapkannya Peraturan 
Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
17

�
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : 

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib 
Daftar Perusahaan;dan 
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor : 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib 
Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan. 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2007 

 MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

 ttd 

 MARI ELKA PANGESTU 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan 
Kepala Biro Hukum,

Widodo

 18

�
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2007 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. 
Lampiran I : Daftar Usaha Atau Kegiatan Yang Bergerak Di Luar Bidang Perekonomian 
2. 
Lampiran II.A : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) 
Lampiran II.B : Formulir Pendaftaran Perusahaan Koperasi 
Lampiran II.C : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 
Lampiran II.D : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Firma (Fa) 
Lampiran II.E : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perorangan (Po) 
Lampiran II.F : Formulir Pendaftaran Bentuk Usaha Lainnya (BUL) 
3. 
Lampiran III : Dokumen Persyaratan Pendaftaran Perusahaan 
4. 
Lampiran IV.A : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT), Berwarna 
Merah Muda 
Lampiran IV.B : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi, Berwarna Krem 
Lampiran IV.C : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV), Berwarna 
Biru Muda 
Lampiran IV.D : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma (Fa), Berwarna Hijau 
Muda 
Lampiran IV.E : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (Po), Berwarna 
Putih 
Lampiran IV.
F 
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL), Berwarna 
Ungu Muda 

5. 
Lampiran V : Surat Penolakan Pendaftaran Perusahaan 
6. 
Lampiran VI : Dokumen Persyaratan Perubahan Daftar Perusahaan 
7. 
Lampiran VII : Keputusan Tentang Pembatalan Daftar Perusahaan 
8. 
Lampiran VIII : Keputusan tentang Penolakan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan 
dan Tanda Daftar Perusahaan 
9. 
Lampiran IX : Keputusan tentang Penerimaan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan 
dan Tanda Daftar Perusahaan 
10. 
Lampiran X : Keputusan tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan 
11. 
Lampiran XI : Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan 
Penghapusan Perseroan Terbatas dari Daftar Perusahaan 
12. 
Lampiran XII : Surat Panggilan 
13. 
Lampiran XIII : Berita Acara Pemeriksaan 
14. 
Lampiran XIV : Keputusan tentang Penolakan Pengajuan Keberatan 
15. 
Lampiran XV : Keputusan tentang Penerimaan Pengajuan Keberatan 
MENTERI PERDAGANGAN R.I., 

ttd 

MARI ELKA PANGESTU 

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 

Widodo 

�
Lampiran 
I 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK 
DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN 

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya 
tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa : 

1. 
Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan 
oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan 
usaha yang terdiri dari : 
a. 
Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah; 
b. 
Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar; 
c. 
Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 
d. 
Jasa Sekolah Menengah; 
e. 
Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, 
Politeknik);atau 
f. 
Jasa Pendidikan Lainnya. 
2. Pendidikan 
non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan 
diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak 
dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari : 
a. 
Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan; 
b. 
Jasa Kursus Rumpun Jasa; . 
c. 
Jasa Kursus Rumpun Kesehatan; 
d. 
Jasa Kursus Rumpun Bahasa; 
e. 
Jasa Kursus Rumpun Kesenian; 
f. 
Jasa Kursus Rumpun Kerajinan; 
g. 
Jasa Kursus Rumpun Khusus; 
h. 
Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan; 
i. 
Jasa Kursus Rumpun Pertanian; 
j. 
Jasa Kursus Rumpun Tehnik;atau 
k. 
Jasa Kursus Rumpun Lainnya. 
3. 
Jasa Notaris. 
4. 
Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum. 
5. 
Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh 
badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari : 
a. 
Jasa Kesehatan Manusia; 
b. Jasa Perawatan/Bidan; 
c. Jasa Para Medis;atau 
d. 
Jasa Kesehatan Hewan. 
6. 
Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan 
usaha yang terdiri dari : 
a. 
Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau 
b. 
Jasa Rumah Sakit Hewan. 
7. 
Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk 
badan usaha, yang terdiri dari : 
a. 
Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;atau 
b. 
Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan. 
�
Lampiran II.
A 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
PERSEROAN TERBATAS (PT) 

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
BAGIAN I : DATA PEMILIK 
Diisi dengan huruf cetak 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. 
Alamat rumah 
Propinsi Kab/Kota/Kodya 
4. 
5. 
Kecamatan 
Nomor Telp./HP **) 
Nomor KTP/Paspor **) 
Kelurahan 
6. Kewarganegaraan 

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
Propinsi 
Kecamatan 
Kabupaten 
Kelurahan 
Kode Pos 
E-mail 
No.Telp Fax 

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. 
2. 
Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan *) 
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data : 
1) Nama Perusahaan Induk 
2) Nomor TDP 
Alamat Perusahaan 

Propinsi Kab/Kota/Kodya **) 
Kecamatan Kelurahan 
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
Propinsi Kab/Kota/Kodya**) 
4. a. Nasabah Utama Bank : 1. 2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
5. NPWP 

)

6. 
Bentuk Penanaman Modal PMA 
PMDN 

Lainnya 

7. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan 
tahun 

8. 
Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
JaringanNasional 
)

Waralaba Internasional 

Waralaba Nasional 

KSO 

Mandiri 

9. 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
No. 

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
No. 

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
No. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (PERSEROAN TERBATAS) 
�
BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN 
A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 
1. Akta Pendirian 
Nomor Tanggal Pengesahan --
Nama Notaris 
Alamat Perusahaan 
No. Telp 
2. Akta Perubahan Terakhir 
Nomor Tanggal Pengesahan --
Nama Notaris 
3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

4. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

6. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 
No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 
Jumlah Pimpinan Perusahaan : Dirut/Dir.Cabang/PenanggugJawab Direktur Komisaris 
No 
(1) 
Kedudukan dalam perusahaan 
(2) 
Nama Lengkap 
(3) 
Tempat/Tanggal Lahir 
(4) 

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon Kewarganegaraan 
(5) (6) (9) (10) 

Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
Bila sebagai Pemegang Saham 
(Khusus Komisaris/Direktur) 
Kedudukan dalam 
perusahaan lain 
Nama Perusahaan 
Jumlah saham yang 
dimiliki (lembar) 
Jumlah modal disetor 
(Rp) 
(11) (12) (13) (14) (15) 

Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(16) (17) (18) (19) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM 
JUMLAH PEMEGANG SAHAM(Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur) : 
No Nama Lengkap Alamat Lengkap Kode Pos No. Telp 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kewarganegaraan NPWP Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar) 
Jumlah modal yang disetor (Rp.) 
(6) (7) (8) (9) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

�
BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 
A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal dan Saham 
1. Modal Dasar Rp. 
4. Banyaknya saham (Lembar) 
2. Modal ditempatkan Rp. 
5. Nilai Nominal per Saham Rp. 
3. Modal disetor Rp. 
D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
E. Jumlah Karyawan : WNI 
WNA 

Total Jumlah 

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : 
)

Produsen 

Sub Distributor 

Eksportir 

Distributor/Wholesaler/Grosir 

Importir 

Pengecer 

Agen 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 

a. Kapasitas terpasang : 
Satuan 

b. Kapasitas produksi per tahun : 
Satuan 

c. Kandungan Komponen produk : Lokal 
% Impor 

% 
)

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket 

Toserba/Department Store 

Toko/Kios 

Lainnya 

BAGIAN VIII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN 
)

Jenis Perusahaan : Swasta 

Swasta Tbk/Go Publik 

Persero 

Persero Tbk/Go Publik 

Persh Daerah 

Persh Daerah Tbk/Go Publik 

BAGIAN IX : KATEGORI PERUSAHAAN 
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) 

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan 

No. Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan 
(1) (2) (3) (4) 

Kab/Kota/Kodya Propinsi Kode Pos 
(5) (6) (7) 

No. Telp Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha 
(8) (9) (10) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN X : PENGESAHAN 
Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 
maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanda tangan 

Keterangan : 
) Beri tanda 
9 
) Coret yang tidak perlu 
Cap/Stempel Perusahaan & 
Materai 
Pengurus/Penanggung Jawab 
Nama : ......................................... 
Jabatan : ......................................... 

�
LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 
1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : Tanggal -Paraf Petugas 
b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal --Nama Paraf Petugas 
c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal --
d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : Tanggal --Nama Pencatat Paraf Petugas 
e. Agenda PT 
Nomor : / . . / / Tanggal --
II. PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1) 
Kode KBLI 
IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. CATATAN 
1. Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 

KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran II.
B 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
KOPERASI

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
BAGIAN I : DATA PEMILIK 
Diisi dengan huruf cetak 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. Alamat rumah 
Propinsi 

Kab/Kota/Kodya 

Kecamatan 

Kelurahan 

4. Nomor Telp./HP **) 
5. Nomor KTP/Paspor **) 
6. Kewarganegaraan 
BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
Propinsi 
Kecamatan 
Kabupaten 
Kelurahan 
Kode Pos No.Telp Fax 

E-mail 

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
2. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
Propinsi 

Kab/Kota/Kodya**) 

3. 
a. Nasabah Utama Bank : 1. 
2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
4. NPWP 
5. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

6. 
Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
JaringanNasional 

)

Waralaba Internasional 

Waralaba Nasional 

KSO 

Mandiri 

7. 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
No. 

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
No. 

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
No. 

BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN 
A. 
AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 
1. Akta Pendirian 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 

Alamat Perusahaan 

No. Telp 

2. 
Akta Perubahan Terakhir 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 

3. 
Pengesahan Menteri Koperasi dan UKM 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

4. 
Persetujuan Menteri Koperasi dan UKM Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KOPERASI) 

�
B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 
No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 
BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 
Jumlah Pimpinan Perusahaan : Pengurus/PenanggugJawab 

Pengawas 

No Kedudukan dalam perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir 
(1) (2) (3) (4) 

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon 
(5) (6) (7) 

Kewarganegaraan Tanggal Mulai Kedudukan dalam Nama Perusahaan 
Menduduki Jabatan perusahaan lain 
(8) (9) (10) (11) 

Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(12) (13) (14) (15) 

A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 
BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal 

Jenis Modal Nilai 
(1) (2) 
1. Modal Sendiri 
a.
b.
c.
d. 
Simpanan Pokok 
Simpanan Wajib 
Dana Cadangan 
Hibah 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Jenis Modal Nilai 
(3) (4) 
2. Modal Pinjaman 
a. Anggota 
b. Koperasi Lain 
c. Bank 
d. Lainnya 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…….…………………………………… 

D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
E. Jumlah Karyawan : WNI 
WNA 

Total Jumlah 
)

Pengecer 

F. 
Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : Produsen 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 
a. Kapasitas terpasang : 
Satuan 

b. Kapasitas produksi per tahun : 
Satuan 

c. Kandungan Komponen produk : Lokal 
% Impor 

% 
)

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket 

Toserba/Department Store 

Toko/Kios 

Lainnya 

�
BAGIAN VII : DATA KHUSUS PERUSAHAAN 
)

1. 
Bentuk Koperasi : Primer 
Sekunder 

2. 
Jenis Koperasi : Simpan pinjam 
Konsumen 

3. 
Jumlah Anggota 
BAGIAN VIII : PENGESAHAN 
)

Produsen 

Pemasaran 

Jasa 

Lainnya 

orang/Koperasi **) 

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 
maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keterangan : 

) Beri tanda 
9 
) Coret yang tidak perlu 

1. Nama Perusahaan 
Tanda tangan 
Pengurus/Penanggung Jawab 
Cap/Stempel Perusahaan & 
Materai 

Nama : ........................................
. 

Jabatan : ........................................
. 

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. 
KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : 

Tanggal 

-

Paraf Petugas 

b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal 

-

-

Nama 

Paraf Petugas 

c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal 

-

-

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : 

Tanggal 

-

-

Nama Pencatat 

Paraf Petugas 

II. 
PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VI. A.1) 
Kode KBLI 
IV. 
NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. 
CATATAN 
1. 
Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran II.
C 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
BAGIAN I : DATA PEMILIK 
Diisi dengan huruf cetak 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (PERSEKUTUAN KOMANDITER)
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. 
Alamat rumah 
Propinsi Kab/Kota/Kodya 
Kecamatan Kelurahan 
4. Nomor Telp./HP **) 
5. Nomor KTP/Paspor **) 
6. Kewarganegaraan 
1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
Propinsi Kabupaten 
Kecamatan Kelurahan 
Kode Pos No.Telp Fax 
E-mail 

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. 
Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
)

2. 
Status Perusahaan : Kantor Tunggal 
Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan 
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data 
 
1) Nama Perusahaan Induk 
2) Nomor TDP 
Alamat Perusahaan 

Propinsi 

Kab/Kota/Kodya **) 
Kecamatan 

Kelurahan 

3. 
Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
) 
Propinsi 

Kab/Kota/Kodya

4. 
a. Nasabah Utama Bank : 1. 
2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
5. 
NPWP 
)
6. 
Bentuk Penanaman Modal PMA 
PMDN 

Lainnya 

7. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

8. JaringanNasional 

Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
Waralaba Internasional Waralaba Nasional 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN
)

KSO 

Mandiri 

9. No. 
No. 
No. 

A. 
AKTA PENDIRIAN (Apabila ada) 
Nomor 
Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 
Alamat Perusahaan 

No. Telp 

�
B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 
No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 
BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 
Jumlah Pimpinan Perusahaan : Penanggungjawab 

Sekutu Aktif 

Sekutu Pasif 

Sekutu Aktif Baru 

Sekutu Pasif Baru 

No Kedudukan dalam perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir 
(1) (2) (3) (4) 
Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon 
(5) (6) (7) 
Kewarganegaraan Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
Kedudukan dalam perusahaan 
lain 
Nama Perusahaan 
(8) (9) (10) (11) 
Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(12) (13) (14) (15) 
Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VI : DATA PEMEGANG SAHAM 
JUMLAH PEMEGANG SAHAM(Selain yang menjabat sebagai Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) : 

No 
(1) 
Nama Lengkap 
(2) 
No. Telp Alamat Lengkap Kode Pos 
(3) (4) (5) 
Kewarganegaraan 
(6) 
NPWP 
(7) 
Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar) Jumlah modal yang disetor (Rp.) 
(8) (9) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VII : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 
A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal dan Saham 
1. Modal Dasar Rp. 
5. Nilai Nominal per Saham Rp. 
2. Modal ditempatkan Rp. 
6. Modal disetor Sekutu Aktif 
3. Modal disetor Rp. 
7. Modal disetor Sekutu Paktif 
4. Banyaknya saham (Lembar) 
D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
�
E. 
Jumlah Karyawan : WNI 
WNA 

Total Jumlah 

F. 
Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : 
)

Produsen 

Sub Distributor 

Eksportir 

Distributor/Wholesaler/Grosir 

Importir 

Pengecer 

Agen 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 

a. 
Kapasitas terpasang : 
Satuan 

b. 
Kapasitas produksi per tahun : 
Satuan 

c. 
Kandungan Komponen produk : Lokal 
% Impor 

% 
)

Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket 

Toserba/Department Store 

Toko/Kios 

Lainnya 

BAGIAN VIII : KATEGORI PERUSAHAAN 
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) 

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan 

No. Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan 
(1) (2) (3) (4) 

Kab/Kota/Kodya Propinsi Kode Pos 
(5) (6) (7) 

No. Telp Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha 
(8) (9) (10) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN IX : PENGESAHAN 
Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 
maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanda tangan 
Keterangan : 
) Beri tanda 
9 
) Coret yang tidak perlu 
Cap/Stempel Perusahaan & Materai 
Nama :
Pengurus/Penanggung Jawab 
......................................... 
Jabatan : ......................................... 

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 
1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. 
KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : 

Tanggal 

-

Paraf Petugas 

b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal 

-

-

Nama 

Paraf Petugas 

c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal 

-

-

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : 

Tanggal 

-

-

Nama Pencatat 

Paraf Petugas 

II. 
PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1) 
Kode KBLI 
IV. 
NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. 
CATATAN 
1. 
Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran II.
D 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa) 

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
BAGIAN I : DATA PEMILIK 
Diisi dengan huruf cetak 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. 
Alamat rumah 
Propinsi Kab/Kota/Kodya 
4. 
5. 
Kecamatan 
Nomor Telp./HP **) 
Nomor KTP/Paspor **) 
Kelurahan 
6. Kewarganegaraan 

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
Propinsi 
Kecamatan 
Kabupaten 
Kelurahan 
Kode Pos 
E-mail 
No.Telp Fax 

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. 
2. 
Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan *) 
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data : 
1) Nama Perusahaan Induk 
2) Nomor TDP 
Alamat Perusahaan 

Propinsi Kab/Kota/Kodya **) 
Kecamatan Kelurahan 
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
Propinsi Kab/Kota/Kodya**) 
4. a. Nasabah Utama Bank : 1. 2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
5. NPWP 

)

6. 
Bentuk Penanaman Modal PMA 
PMDN 

Lainnya 

7. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

8. 
Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
JaringanNasional 

)

Waralaba Internasional 

Waralaba Nasional 

KSO 

Mandiri 

9. 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
No. 

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
No. 

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
No. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (PERSEKUTUAN FIRMA) 
�
BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN 
A. AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 
1. 
Akta Pendirian (Apabila ada) 
Nomor
Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 

Alamat Perusahaan 

No. Telp 

2. Akta Perubahan Terakhir 
Nomor 

Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 

3. 
Pengesahan 
..... ........... 
Nomor
Tanggal Pengesahan 

-

-

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 
No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 
Jumlah Pimpinan Perusahaan : Dirut/PenanggugJawab 

Sekutu 

No Kedudukan dalam perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir 
(1) (2) (3) (4) 

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon 
(5) (6) (9) 

Kewarganegaraan Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
Kedudukan dalam 
perusahaan lain 
Nama Perusahaan 
(10) (11) (12) (13) 

Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(14) (15) (16) (17) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 
A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal dan Saham 
1. 
Modal Dasar Rp. 
4. Banyaknya saham (Lembar) 
2. 
Modal ditempatkan Rp. 
5. Nilai Nominal per Saham Rp. 
3. 
Modal disetor Rp. 
D. 
Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
E. 
Jumlah Karyawan : WNI 
WNA 

Total Jumlah 

�
F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : 
Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen *) 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 
a. Kapasitas terpasang : Satuan 
b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan 
c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor % 
Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko/Kios Lainnya *) 

BAGIAN VII : KATEGORI PERUSAHAAN 
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) 

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan 

No. Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan 
(1) (2) (3) (4) 

Kab/Kota/Kodya Propinsi Kode Pos 
(5) (6) (7) 

No. Telp Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha 
(8) (9) (10) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VIII : PENGESAHAN 
Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 

maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tanda tangan 
Pengurus/Penanggung Jawab 
Keterangan : Cap/Stempel Perusahaan & Materai 
) Beri tanda 
9 
Nama : ......................................... 
)Coret yangtidak perlu 

Jabatan : ........................................
. 

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 
1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. 
KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : 

Tanggal 

-

Paraf Petugas 

b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal 

-

-

Nama 

Paraf Petugas 

c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal 

-

-

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : 

Tanggal 

-

-

Nama Pencatat 

Paraf Petugas 

II. 
PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VI. A.1) 
Kode KBLI 
IV. 
NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. 
CATATAN 
1. 
Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran II.
E 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
Diisi dengan huruf cetak 

BAGIAN I : DATA PEMILIK 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. 
Alamat rumah 
Propinsi Kab/Kota/Kodya 
4. 
5. 
Kecamatan 
Nomor Telp./HP **) 
Nomor KTP/Paspor **) 
Kelurahan 
6. Kewarganegaraan 

1. Nama Perusahaan 
BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
2. Alamat Perusahaan 
Propinsi Kabupaten 
Kecamatan Kelurahan 
Kode Pos No.Telp Fax 
E-mail 
BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
2. Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan *) 
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data : 
1) Nama Perusahaan Induk 
2) Nomor TDP 
Alamat Perusahaan 

Propinsi Kab/Kota/Kodya **) 
Kecamatan Kelurahan 
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
Propinsi Kab/Kota/Kodya**) 
4. a. Nasabah Utama Bank : 1. 2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
5. NPWP 

)

6. 
Bentuk Penanaman Modal PMA 
PMDN 

Lainnya 

7. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

8. 
Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
JaringanNasional 

)

Waralaba Internasional 

Waralaba Nasional 

KSO 

Mandiri 

9. 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
No. 

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
No. 

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
No. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (PERUSAHAAN PERORANGAN) 

�
BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN 

IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 

No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 

Jumlah Pimpinan Perusahaan : Pemilik/PenanggugJawab 

No Kedudukan dalam perusahaan Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir 
(1) (2) (3) (4) 

Alamat Tetap 

Kode Pos 

Nomor Telepon 

(5) 
(6) 
(9) 
Kewarganegaraan Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
Kedudukan dalam 
perusahaan lain 
Nama Perusahaan 
(10) (11) (12) (13) 

Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(14) (15) (16) (17) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 

A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal dan Saham 
1. Modal Dasar Rp. 
4. Banyaknya saham (Lembar) 
2. Modal ditempatkan Rp. 
5. Nilai Nominal per Saham Rp. 
3. Modal disetor Rp. 
D. Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
E. Jumlah Karyawan : WNI WNA Total Jumlah 
F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : 
Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen *) 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 
a. Kapasitas terpasang : Satuan 
b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan 
c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor % 
Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko/Kios Lainnya *) 

�
BAGIAN VII : KATEGORI 

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) 

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan 

No. Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan 
(1) (2) (3) (4) 

Kab/Kota/Kodya Propinsi Kode Pos 
(5) (6) (7) 

No. Telp Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha 
(8) (9) (10) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VIII : PENGESAHAN 

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 
maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanda tangan 

Keterangan : Cap/Stempel Perusahaan & Materai 
Pengurus/Penanggung Jawab 
) Beri tanda 
9 
) Coret yang tidak perlu 
Nama : ......................................... 
Jabatan : ......................................... 

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 

1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. 
KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : 

Tanggal 

-

Paraf Petugas 

b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal 

-

-

Nama 

Paraf Petugas 

c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal 

-

-

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : 

Tanggal 

-

-

Nama Pencatat 

Paraf Petugas 

II. 
PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VII. A.1) 
Kode KBLI 
IV. 
NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. 
CATATAN 
1. 
Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 
Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran II.
F 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS………………..
. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Kepada Yth. 

…………………………………………….…...... 

………………………………………………..…
… 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kabupaten/Kota/Kotamadya…………….
. 
di 
– 

 --------------------------------- 

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : 

)

1. 
Pendaftaran : Baru 
Pembaharuan/Perpanjangan 

Perubahan 

2. 
Pembaharuan/Perpanjangan ke 
BAGIAN I : DATA PEMILIK 
Diisi dengan huruf cetak 

1. 
Nama Pengurus/ 
Penanggungjawab **) 
2. 
Tempat Lahir 
Tgl. Lahir 

-

-

3. 
Alamat rumah 
Propinsi Kab/Kota/Kodya 
4. 
5. 
Kecamatan 
Nomor Telp./HP **) 
Nomor KTP/Paspor **) 
Kelurahan 
6. Kewarganegaraan 

BAGIAN II : LOKASI PERUSAHAAN 
1. 
2. 
Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 
Propinsi 
Kecamatan 
Kode Pos 
E-mail 
No.Telp 
Kabupaten 
Kelurahan 
Fax 

BAGIAN III : DATA UMUM PERUSAHAAN 
1. 
2. 
Nama Kelompok Perusahaan/Group (bila ada) 
Status Perusahaan : Kantor Tunggal Kantor Pusat Kantor Cabang Kantor Pembantu Perwakilan *) 
Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data : 
1) Nama Perusahaan Induk 
2) Nomor TDP 
Alamat Perusahaan 

Propinsi Kab/Kota/Kodya **) 
Kecamatan Kelurahan 
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada) 
Propinsi Kab/Kota/Kodya**) 
4. a. Nasabah Utama Bank : 1. 2. 
b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah 
5. NPWP 

)

6. 
Bentuk Penanaman Modal PMA 
PMDN 

Lainnya 

7. 
a. Tanggal Pendirian 
-

-

b. Tanggal mulai kegiatan 
-

-

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan 
tahun 

8. 
Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada ) : Jaringan Internasional 
JaringanNasional 
)

Waralaba Internasional 

Waralaba Nasional 

KSO 

Mandiri 

9. 
a. Merek Dagang (apabila ada) 
No. 

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) 
No. 

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) 
No. 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (BENTUK USAHA LAINNYA) 
�
BAGIAN IV : LEGALITAS PERUSAHAAN 
A. 
AKTA PENDIRIAN (Apabila ada) 
Nomor 
Tanggal Pengesahan 

-

-
Nama Notaris 
Alamat Perusahaan 

No. Telp 

B. IZIN-IZIN DAN LEGALITAS LAINNYA YANG DIMILIKI (SIUP, SII, SIUJK, HO, SITU,... dst) 
No. Jenis Izin Nomor Dikeluarkan Oleh Tanggal Dikeluarkan Masa Laku (Th) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN V : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 
Jumlah Pimpinan Perusahaan : Dirut/Dir.Cabang/PenanggugJawab Direktur Komisaris 
No 
(1) 
Kedudukan dalam perusahaan 
(2) 
Nama Lengkap 
(3) 
Tempat/Tanggal Lahir 
(4) 

Alamat Tetap Kode Pos Nomor Telepon Kewarganegaraan 
(5) (6) (9) (10) 

Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
Bila sebagai Pemegang Saham 
(Khusus Komisaris/Direktur) 
Kedudukan dalam 
perusahaan lain 
Nama Perusahaan 
Jumlah saham yang 
dimiliki (lembar) 
Jumlah modal disetor 
(Rp) 
(11) (12) (13) (14) (15) 

Alamat Perusahaan Kode 
Pos 
Nomor Telepon Tanggal Mulai 
Menduduki Jabatan 
(16) (17) (18) (19) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VI : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN 
A. JENIS KEGIATAN USAHA 
1. Kegiatan Usaha Pokok 
2. Kegiatan Usaha Lain : a. 
b. 
3. Komoditi/Produk Utama 
4. Komoditi/Produk Lain : a. 
b. 
B. Omset perusahaan ini per tahun (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
Terbilang 
C. Modal dan Saham 
1. 
Modal Dasar Rp. 
4. Banyaknya saham (Lembar) 
2. 
Modal ditempatkan Rp. 
5. Nilai Nominal per Saham Rp. 
3. 
Modal disetor Rp. 
D. 
Total Asset (setelah perusahaan beroperasi) Rp. 
E. 
Jumlah Karyawan : WNI 
WNA 

Total Jumlah 

�
F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha : 
Produsen Sub Distributor Eksportir Distributor/Wholesaler/Grosir Importir Pengecer Agen *) 
Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data : 
a. Kapasitas terpasang : Satuan 
b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan 
c. Kandungan Komponen produk : Lokal % Impor % 
Jika Pengecer, sebutkan jenis usaha : Swalayan/Supermarket Toserba/Department Store Toko/Kios Lainnya *) 

BAGIAN VII : KATEGORI PERUSAHAAN 
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) 

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan 

No. Nama Perusahaan No. TDP Alamat Perusahaan 
(1) (2) (3) (4) 

Kab/Kota/Kodya Propinsi Kode Pos 
(5) (6) (7) 

No. Telp Status Perusahaan Jenis Kegiatan Usaha 
(8) (9) (10) 

Ket: Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan 

BAGIAN VIII : PENGESAHAN 
Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, 
maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan -undangan yang berlaku. 

Tanda tangan 
Keterangan : 
) Beri tanda 
9 
) Coret yang tidak perlu 
Cap/Stempel Perusahaan & Materai 
Nama :
Pengurus/Penanggung Jawab 
......................................... 
Jabatan : ......................................... 

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN 
(DIISI OLEH PETUGAS KPP) 
1. Nama Perusahaan 
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan 
Berlaku s/d tgl 

-

-

I. 
KETERANGAN PENDAFTARAN 
a. Penyerahan Pertama / Ulangan 
Nomor Agenda : 

Tanggal 

-

Paraf Petugas 

b. Pengawasan/Penelitian Formulir 
Tanggal 

-

-

Nama 

Paraf Petugas 

c. Pengesahan/Penolakan 
Tanggal 

-

-

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan 
Nomor : 

Tanggal 

-

-

Nama Pencatat 

Paraf Petugas 

II. 
PENGENALAN TEMPAT (Lihat BAGIAN II. 2) 
Kode Kecamatan 
III. GOLONGAN POKOK (Lihat BAGIAN VI. A.1) 
Kode KBLI 
IV. 
NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN (Lihat Kolom 2 Buku Agenda Penyerahan dan Pengembalian Formulir) 
Nomor 
V. 
CATATAN 
1. 
Alasan Penolakan 
2. Lain-lain 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS .....
. 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA .....
. 
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

.................................... 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Propinsi; 
3. Perusahaan yang bersangkutan. 
�
Lampiran III 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah 
sebagai berikut : 

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan; 
b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada); 
c. Asli dan 
fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan 
perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Perseroan Terbatas; 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab 
perusahaan; 
e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang 
diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan 
f. 
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
2. Perusahaan berbentuk Koperasi : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi; 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab; 
c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;dan 
d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang;dan 
e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
3. Perusahaan berbentuk CV : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan 
c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang;dan 
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
4. Perusahaan berbentuk Fa : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan 
c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang;dan 
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
5. Perusahaan berbentuk Perorangan : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada). 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;dan 
c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dangan itu yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang;dan 
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
6. Perusahaan lain: 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);dan 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan 
c. 
Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang 
diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan 
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan : 
a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat 
keterangan yang dipersamakan dangan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu 
dan Perwakilan; 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan 
c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;dan 
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
�
Lampiran IV.
A 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA ……… 
DINAS/SUKU DINAS…… KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEROAN TERBATAS (PT) 

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 

NAMA PERUSAHAAN : STATUS : 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
ALAMAT PERUSAHAAN : 
NPWP : 
NOMOR TELEPON : FAX : 
KEGIATAN USAHA POKOK : KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……… 
DINAS/SUKU…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEROAN TERBATAS (PT) 

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.1.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA PERUSAHAAN : PT. WIDYA PRATAMA 
NUSANTARA JAKARTA 
STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 
78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran IV.
B 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

KOPERASI 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 
NAMA KOPERASI : STATUS : 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
ALAMAT KOPERASI : 
NPWP : 
NOMOR TELEPON : FAX : 
KEGIATAN USAHA POKOK : KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

KOPERASI 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.2.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA KOPERASI : MANDIRI, KOPERASI STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT KOPERASI : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran IV.
C 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
ALAMAT PERUSAHAAN 
NPWP 
NOMOR TELEPON 
KEGIATAN USAHA POKOK 
 
 
 
 
 
 
STATUS : 
FAX : 
KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.3.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
 
PT. WIDYA PRATAMA 
NUSANTARA JAKARTA 
STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran IV.
D 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
ALAMAT PERUSAHAAN 
NPWP 
NOMOR TELEPON 
KEGIATAN USAHA POKOK 
 
 
 
 
 
 
STATUS : 
FAX : 
KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.4.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
 
PT. WIDYA PRATAMA 
NUSANTARA JAKARTA 
STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran IV.
E 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
ALAMAT PERUSAHAAN 
NPWP 
NOMOR TELEPON 
KEGIATAN USAHA POKOK 
 
 
 
 
 
 
STATUS : 
FAX : 
KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.5.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
 
PT. WIDYA PRATAMA 
NUSANTARA JAKARTA 
STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran IV.
F 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

BENTUK USAHA LAINNYA (BUL) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN 

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : 
PEMBAHARUAN KE : 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
ALAMAT PERUSAHAAN 
NPWP 
NOMOR TELEPON 
KEGIATAN USAHA POKOK 
 
 
 
 
 
 
STATUS : 
FAX : 
KBLI : 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 
DINAS/SUKU DINAS…………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA… 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL) 

BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TGL PENDAFTARAN : ULANG 
17.05.5.51.67889 20 MARET 2011 PEMBAHARUAN KE : 02 
NAMA PERUSAHAAN 
NAMA PENGURUS/ 
PENANGGUNG JAWAB 
 
 
PT. WIDYA PRATAMA 
NUSANTARA JAKARTA 
STATUS : 
KANTOR PEMBANTU 
HJ. ERNAWATI BINTI SAMSUDIN SIREGAR, SH, 
MSI 
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MT. HARYONO/KOMP. BUKIT DAMAI INDAH 
BLOK V RT. 034 RW. 10 NO. 66 KEL. GUNUNG 
BAHAGIA BALIKPAPAN SELATAN 
NOMOR TELEPON : 056 78345435 FAX : 056 78345436 
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA BIRO PERJALANAN 
WISATA NUSANTARA 
KBLI : 
51211 

………………………………………………… 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS … 
KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA... 
SELAKU 
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

(………………………………….) 
NIP 

�
Lampiran 
V 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

Nomor 
 
…………………,……..,…..……,…… 

Lampiran : 

Perihal : Penolakan Pendaftaran Kepada Yth. 
Perusahaan 
……………………………….…… 
…….……………………………… 
di -

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ……….. tanggal 
……………. perihal permintaan pendaftaran perusahaan atas nama 
perusahaan ………………… , dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian 
Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen yang 
dilampirkan belum lengkap*). Hal-hal yang mendasari penolakan 
pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut : 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………. 
7. ………………………………………………………………………. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan 

pendaftaran ulang/pembetulan*) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

 Kepala Dinas/Suku Dinas…Kabupaten/Kota/Kotamadya… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

( ……………………… ) 
NIP. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat 
2. Kepala KPP Provinsi 
) Coret yang tidak perlu. 

�
Lampiran VI 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN 

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha 
adalah sebagai berikut : 

1. 
Perseroan Terbatas (PT) : 
a. 
Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan 
perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;dan 
b. TDP asli. 
2. 
Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain : 
a. 
Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan 
terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;dan 
b. TDP asli. 
�
Lampiran VII 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………
.
DINAS/SUKU DINAS ……….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…………
… 
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS ………..KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
. 
NOMOR :……
… 
TENTANG 
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS……..KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………
. 

Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan……….ternyata perusahaan……………. 
masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, 
maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan; 

Mengingat : 1. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

2. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/.../2007 tanggal …… tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA 
 
Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama : 
Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 
Nomor TDP : 

KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 
Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atau dapat mengajukan 
keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada 
Kepala KPP Provinsi dengan tembusan Kepala KPP Pusat dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan 
Keputusan ini. 

KETIGA 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : 
pada tanggal : 

 Kepala Dinas/Suku Dinas…Kabupaten/Kota/Kotamadya.… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

(……………………….) 
NIP………………… 
Tembusan : 

1. 
Kepala KPP Pusat; 
2. 
Kepala KPP Provinsi; 
3. Yang bersangkutan. 
�
Lampiran VIII 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH PROVINSI………………
. 
DINAS ……….PROVINSI…………
… 
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS ………..PROVINSI……
. 
NOMOR :….
. 
TENTANG 
PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN 
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 
KEPALA DINAS…………PROVINSI………………
. 

Menimbang 
 
bahwa berdasarkan surat Saudara Nomor……tanggal……perihal 
keberatan pembatalan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, 
maka perlu dilakukan penolakan Keberatan Pembatalan Daftar 
Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan ………………….; 

Mengingat : 1. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

2. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/.../2007 tanggal……… tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 
Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas/Suku Dinas..................Kabupaten/ 
Kota/Kotamadya..........Nomor……....Tanggal……… tentang 
Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas 
nama perusahaan ……………… . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA : Menolak pengajuan keberatan terhadap pembatalan Daftar Perusahaan 
dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama : 
Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 
Nomor TDP : 

KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA 
Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkan Keputusan ini. 

KETIGA 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : 

pada tanggal : 

 Kepala Dinas………Provinsi…… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

(……………………….) 
NIP………………… 
Tembusan : 

1. 
Kepala KPP Pusat; 
2. 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat; 
3. Yang bersangkutan. 
�
Lampiran IX 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH PROVINSI……
… 
DINAS………PROVINSI…
… 

SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS…..PROVINSI…
. 
NOMOR :……
… 

TENTANG 
PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN 
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 

KEPALA DINAS ……..PROVINSI……….
. 

Menimbang 
 
bahwa berdasarkan surat Saudara Nomor ………………............ 
tanggal…………. perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan 
bukti - bukti yang terkumpul , maka perlu dilakukan penerimaan atas 
keberatan pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar 
Perusahaan…………….. ; 

Mengingat : 1. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

2. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/.../2007 tanggal……… tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan; 
Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas/Suku Dinas..................Kabupaten/ 
Kota/Kotamadya..........Nomor……....Tanggal………tentang Pembatalan 
Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama 
perusahaan ……………… 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA : Menerima pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar 
Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama : 
Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 
Nomor TDP : 

KEDUA 
 
Kepala Dinas/Suku Dinas …………. Kabupaten/Kota/Kotamadya ………. 
mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda 
Daftar Perusahaan atas nama perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA. 

KETIGA 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di :………………………. 

pada tanggal :………………………. 

Kepala Dinas……Provinsi…
. 
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

 (…………………………..) 
NIP. 
Tembusan : 

1. 
Kepala KPP Pusat; 
2. 
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat; 
3. Yang bersangkutan. 
�
Lampiran 
X 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…………
… 
DINAS/SUKU DINAS…….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
…
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS/ SUKU DINAS ……..KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………
.
NOMOR : ………………………………
. 
TENTANG 
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN 
KEPALA DINAS/ SUKU DINAS ……..KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…
… 

Menimbang 
 
bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir 
dan Saudara sebagai pengurus/penanggung jawab perusahaan tidak 
melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu 
menghapus pendaftaran perusahaan.............................. dari Daftar 
Perusahaan; 

Mengingat : 1. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 

2. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/.../2007 tanggal……… tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA 
 
Menghapus dari Daftar Perusahaan : 
Nama Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 
Nomor TDP : 

KEDUA 
 
Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, 
disebabkan karena…….………………………...... 

KETIGA 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di : 
pada tanggal : 

 Kepala Dinas/Suku Dinas……Kabupaten/Kota/Kotamadya.… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

 ( ………………………. 
) 
NIP. ……………….
. 
Tembusan 

1. 
Kepala KPP Pusat; 
2. 
Kepala KPP Provinsi; 
3. 
Yang bersangkutan. 
�
Lampiran XI 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…………. 

DINAS/SUKU DINAS ………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………
.
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS …….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA….
. 
NOMOR :………
… 
TENTANG 
PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENGHAPUSAN 
PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN 
KEPALA DINAS/SUKU DINAS …….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA……
… 

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan …….1) Nomor : ……... tanggal ................. 
bertindak selaku Liquidator PT……..dalam rangka pendaftaran pembubaran 
karena…….2), perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebut; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3214); 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/..../2007 tanggal…… tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
PERTAMA : Menerima Pendaftaran Pembubaran Perseroan atas permohonan............3) 
alamat…………. bertindak selaku Liquidator : 
Perseroan Terbatas : 
Alamat Perusahaan : 
Nomor TDP : 
KEDUA : Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum 
PERTAMA dari Daftar Perusahaan. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : ……………………………. 
pada tanggal : ……………………………. 

 Kepala Dinas/Suku Dinas………Kabupaten/Kota/Kotamadya…… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

 (……………………..
) 
NIP………………
. 
Tembusan 

1. Menteri Hukum dan HAM; 
2. Kepala KPP Pusat; 
3. Kepala KPP Provinsi; 
4. Yang bersangkutan. 
Catatan 
 
1) & 3) : nama direksi/penanggungjawab perusahaan yang melakukan likuidasi (likuidator) 
2) : alasan yang menyebabkan likuidasi 

�
Lampiran XII 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

Nomor 
 
……………,………,…….,…………… 

Lampiran : 

Perihal : Panggilan Kepada Yth. 
……………………………….. 
……………………………….. 
di -

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat No. 
…………….tanggal ………………, dengan ini diharapkan kedatangan 
Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan 
keberatan tersebut, pada : 

Tanggal 

Jam 
 
Tempat 
 

Demikian untuk menjadi maklum. 

Kepala Dinas/Suku Dinas………Kabupaten/Kota/Kotamadya…… 

Selaku 

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

(…………………….. … ) 
NIP. 
Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat. 
�
Lampiran XIII 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
Nomor : 

Pada hari ini…..……tanggal…..…….…..(….………..…..) bulan………….tahun………… 

Nama : 
NIP : 
Pangkat/Gol : 
Jabatan : 

Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor………… 

2. 
Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan. 
3. 
Pasal .... Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
………/M-DAG/PER/..../2007 tanggal……tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Perusahaan. 
Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan ……………. 
Nomor TDP………………., yang diajukan oleh : 

Nama : 
Alamat : 
Perusahaan : 
Alamat : 

Dengan disaksikan oleh : 

1. Nama 
 
Jabatan : 
2. Nama 
 
Jabatan : 
Uraian Singkat Pemeriksaan : 

1. 
2. 
Hasil Pemeriksaan : 

1. 
2. 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 
…….………………,…….,……,…… 

Yang diperiksa, 
Petugas Pemeriksa, 

………………….. (…………………………..) 
NIP………………….. 

Saksi-saksi 

1. 
Nama (……….) ( TT) 
2. 
Nama (……….) ( TT) 
�
Lampiran XIV 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 
Tanggal : 

CONTOH 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…………
. 
DINAS/SUKU DINAS ………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………
.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/SUKU DINAS ….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA….
. 
NOMOR : ...........................................
. 

TENTANG 
PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN 

KEPALA DINAS/SUKU DINAS …….………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…........
. 

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. 
………………… tanggal…….dan hasil pemeriksaan para pihak yang 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..………… tanggal 
..….tahun ……, di ………. ……, maka perlu menyatakan penolakan atas 
pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar 
Perusahaan atas nama……….. …… ; 

Mengingat : 1. 
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3214); 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/...../2007 tanggal……… tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan; 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA 
 
Menolak keberatan yang diajukan oleh : 
Nama : 
Alamat : 
Nama Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 

KEDUA 
 
Daftar Perusahaan dan TDP nomor.............. atas nama…………dinyatakan 
tetap berlaku. 

KETIGA 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di : 

 pada tanggal : 

 Kepala Dinas/Suku Dinas……Kabupaten/Kota/Kotamadya.… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 

 (…………………………..) 
NIP. …………………. 

Tembusan : 

1. Kepala KPP Pusat; 
2. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat; 
3. Yang bersangkutan. 
�
Lampiran XV 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 
Tanggal : 4 September 2007 

CONTOH 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…………. 
DINAS/SUKU DINAS ………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA………. 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/SUKU DINAS ….KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA….. 
NOMOR : ............................................ 

TENTANG 
PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN 

KEPALA DINAS/SUKU DINAS …….………KABUPATEN/KOTA/KOTAMADYA…........
. 

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. ……………… 
tanggal…….dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita 
Acara Pemeriksaan Nomor : ..………… tanggal ..….tahun ……, di ………. 
……. , maka perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan 
terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas 
nama……….. …… 

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3214); 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor…./MDAG/PER/.../2007 tanggal……… tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
PERTAMA : Menerima keberatan yang diajukan oleh : 
Nama : 
Alamat : 
Nama Perusahaan : 
Alamat Perusahaan : 
KEDUA : Daftar Perusahaan atas nama……………………… dinyatakan tidak berlaku 
dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan yang 
bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran 
ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
Keputusan ini. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di 
pada tanggal 
 
 
Kepala Dinas/Suku Dinas………Kabupaten/Kota/Kotamadya…… 
Selaku 
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, 
(…………………………..) 
NIP. …………………. 
Tembusan : 

1) Kepala KPP Pusat; 
2) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat; 
3) Yang bersangkutan. 

�
Peraturan Menteri Perdagangan