Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Ketujuh
BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Ketujuh

Pelbagai Ketentuan

Pasal 217

(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.

(2)Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di 
persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 218

(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

(2)Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan 
tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas 
perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang.

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu 
tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 219

(1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun 
benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib 
menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat 
mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang 
sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk 
menitipkannya.

(3). Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib 
menyerahkan kembali benda titipannya.

(4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan 
bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 220

(1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri 
berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib 
mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, 
terdakwa atau penasihat hukumnya.

(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi 
penuntut umum.

Pasal 221

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan 
terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 222

(l) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.

(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari 
pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya 
perkara dibebankan pada negara.

Pasal 223

(1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar 
sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

(2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim 
menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat 
berita acaranya.

Pasal 224

Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu 
pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali undang-undang nienentukan lain.

Pasal 225

(1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.

(2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, 
tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, 
tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding

atau kasasi, tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan 
lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 226

(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya 
segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, 
sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin 
ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Pasal 227

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua 
tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga 
hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman 
mereka terakhir.

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara 
langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima 
oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas 
maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas 
harus mencatat alasannya.

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu termpat sebagaimana 
dirnaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan 
jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang 
dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat 
panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan 
tersebut.

Pasal 228

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari 
berikutnya.

Pasal 229

(1) Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan 
keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli 
tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 230

(1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

(2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan 
pakaian sidang dan atribut masing-masing.

(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai 
berikut:

a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, 
penasihat hukum dan pengunjung;

b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;

c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;

d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan 
tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;

e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;

f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;

g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman 
ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding 
bagian atas di belakang meja hakim;

i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;

j tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;

k. tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang 
dianggap perlu.

(4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan diluar gedung pengadilan, maka tata tempat 
sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut diatas.

(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera 
nasional harus ada.

Pasal 231

(1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut yang berhubungan dengan perangkat 
kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
peraturan pemerintah.

(2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 232

(1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang 
sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri 
untuk menghormat.

(3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan 
memberi hormat.

 16-07