Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2004
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PARKIR
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK
{| width=100%
|- valign="top"
|width=10%|Menimbang :
|	
<li>bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten;
<li>bahwa untuk memanfaatkan sumber pendapatan Daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah dari kegiatan perparkiran tersebut, dipandang perlu menetapkan Pajak Parikir dengan Peraturan Daerah.
|- valign="top"
|Mengingat :
|<ol type="1">
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang, Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah  Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 21 Seri D).
|}
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

M E M U T U S K A N

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III
KETENTUAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV
RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 7

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 27

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

Pasal 32

BAB XV
KADALUARSA

Pasal 33

Pasal 35

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 36

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

