Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab VI
<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
1

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pengeluaran
Dan Bentuk Surat Wesel

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
100

<p class=MsoNormal>Surat wesel memuat:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pemberian nama "surat Wesel", yang dimuat
dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam surat
itu; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah
uang tertentu; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama orang yang harus membayar (tertarik); 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penunjukan hari jatuh tempo pembayaran; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama orang kepada siapa pembayaran harus 
dilakukan, atau orang lain yang ditunjuk kepada siapa pembayaran itu harus
dilakukan; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>7.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pernyataan hari ditandatangani beserta tempat
penarikan surat Wesel itu; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>8.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tanda tangan orang yang mengeluarkan surat Wesel
itu (penarik). 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
101

<p class=MsoNormal>Suatu surat demikian, di mana satu dari
pernyataan-pernyataan yang termaktub dalam pasal yang lalu tidak tercantum,
tidak berlaku sebagai surat Wesel, dengan pengecualian-pengecualian seperti
tersebut di bawah ini:

<p class=MsoNormal>Surat Wesel yang tidak ditetapkan hari jatuh
tempo pembayarannya, dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya.

<p class=MsoNormal>Bila tidak terdapat penunjukan tempat khusus,
maka tempat yang tersebut di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat
pembayaran dan juga sebagai tempat domisili tertarik.

<p class=MsoNormal>Surat Wesel yang tidak menunjukkan tempat
penarikannya, dianggap telah ditandatangani di tempat yang tercantum di samping
nama penarik.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
102

<p class=MsoNormal>Surat Wesel dapat dibuat kepada orang yang
ditunjuk oleh penarik.

<p class=MsoNormal>Dapat ditarik atas diri penarik sendiri.

<p class=MsoNormal>Dan yang dapat ditarik atas beban pihak
ketiga.

<p class=MsoNormal>Penarik dianggap menarik atas beban diri
sendiri, bila dari surat Wesel itu atau dari surat pemberitahuannya tidak
ternyata atas beban siapa hal itu terjadi. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
102a

<p class=MsoNormal>Bila penarik mencantumkan pada surat Wesel
pernyataan "nilai untuk diinkaso", "untuk inkaso",

"diamanatkan", atau pernyataan lain yang membawa arti amanat belaka
untuk memungut, maka penerimanya dapat menggunakan semua hak yang timbul dari
surat Wesel, akan tetapi Ia tidak dapat mengendosemenkan secara lain daripada
secara mengamanatkannya.

<p class=MsoNormal>Pada surat Wesel demikian para debitur Wesel
hanya dapat menggunakan alat-alat pembantah terhadap pemegang, yang semestinya
dapat mereka gunakan terhadap penarik.

<p class=MsoNormal>Amanat yang termuat dalam surat Wesel inkaso
tidak berakhir karena meningkatnya pemberi amanat atau karena kemudian pemberi
amanat menjadi tidak cakap menurut hukum. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
103

<p class=MsoNormal>Surat Wesel dapat dibayar di tempat kediaman
pihak ketiga, baik di tempat domisili tertarik, maupun di tempat lain.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
104

<p class=MsoNormal>Dalam surat Wesel yang harus dibayar atas
pengunjukan atau dalam suatu jangka waktu tertentu setelah pengunjukan, penarik
dapat menentukan, bahwa jumlah uang itu membawa bunga.

<p class=MsoNormal>Dalam tiap-tiap surat Wesel lain, Klausula
bunga ini dianggap tidak ditulis. Bunga itu berjalan terhitung dari hari
penandatanganan surat Wesel itu, kecuali bila ditunjuk hari lain.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
105

<p class=MsoNormal>Surat Wesel yang jumlah uangnya dengan lengkap
ditulis dengan huruf dan juga dengan angka, maka bila terdapat perbedaan,
berlaku menurut jumlah uang yang ditulis lengkap dengan huruf.

<p class=MsoNormal>Surat Wesel yang jumlahnya berkali-kali
ditulis dengan lengkap baik dengan huruf maupun dengan angka, maka bila
terdapat perbedaan, hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
106

<p class=MsoNormal>Bila surat Wesel memuat tanda tangan
orang-orang yang menurut hukum tidak cakap untuk mengikatkan diri dengan
menggunakan surat Wesel, memuat tanda tangan palsu, tanda tangan dari orang
rekaan, atau tanda tangan orang-orang yang karena alasan-alasan lain apa pun
juga tidak dapat mengikat orang-orang yang telah membubuhkan tanda tangan atau
orang yang atas nama siapa telah dilakukan hal itu, namun perikatan-perikatan
orang-orang lain yang tanda tangannya terdapat dalam surat Wesel itu, berlaku
sah. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
107

<p class=MsoNormal>Setiap orang yang membubuhkan tanda tangannya
di atas surat Wesel sebagai wakil dari seseorang untuk siapa Ia tidak mempunyai
wewenang untuk bertindak, Ia sendiri terikat berdasarkan surat Wesel itu, dan
setelah membayar, mempunyai hak yang sama seperti yang semestinya ada pada
orang yang katanya diwakilinya itu. Hal itu berlaku juga terhadap seorang wakil
yang melampaui batas wewenangnya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
108

<p class=MsoNormal>Penarik menjamin akseptasinya dan
pembayarannya. 

<p class=MsoNormal>Ia dapat menyatakan dirinya bebas dari
-penjaminan akseptasi; tiap-tiap Klausulaa yang membebaskannya dari kewajiban
penjaminan pembayaran, dianggap tidak ditulis.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
109</b>

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel yang pada waktu pengeluarannya
tidak lengkap, telah dibuat lengkap, bertentangan dengan perjanjian-perjanjian
yang telah dibuat, maka kepada pemegang tidak dapat diajukan tentang tidak
memenuhi perjanjian-perjanjian itu, kecuali pemegang telah memperoleh surat
wesel itu dengan itikad buruk atau disebabkan oleh kesalahan yang besar.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
109a

<p class=MsoNormal>Penarik berkewajiban untuk menetapkan atas
pilihan penerima, apakah harus dibayarkan kepada penerima surat wesel itu,
ataukah kepada orang lain; dalam hal kedua-duanya itu kepada tertunjuk atau
tanpa tambahan kata "kepada tertunjuk ", ataupun dengan penambahan
suatu istilah seperti dimaksud dalam pasal 110 alinea kedua. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
109b

<p class=MsoNormal>Penarik atau seseorang atas tanggungan siapa
surat wesel ditarik, berkewajiban untuk berusaha agar tertarik mempunyai dana
yang cukup guna membayar, sekalipun jika surat wesel itu harus dibayar pada
pihak ketiga, tapi dengan pengertian, bahwa penarik sendiri secara pribadi
bagaimanapun bertanggung jawab pada pemegang dan para endosan sebelumnya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
109c

<p class=MsoNormal>Tertarik dianggap telah mempunyai dana yang
diperlukan itu, bila pada waktu jatuh tempo pembayaran surat wesel itu, atau
pada saat di mana berdasarkan pasal 142 alinea ketiga pemegang dapat
menggunakan hak regresnya, tertarik berutang kepada penarik atau kepada orang
yang atas bebannya telah ditarik wesel, suatu jumlah uang yang sudah dapat
ditagih, paling sedikit sama dengan jumlah pada surat wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
2

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Endosemen

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
110

<p class=MsoNormal>Setiap surat wesel, juga yang tidak dengan
tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat dipindahkan ke tangan orang lain dengan
jalan endosemen.

<p class=MsoNormal>Bila penarik mencantumkan dalam surat wesel
itu: "tidak kepada tertunjuk" atau pernyataan lain semacam itu, maka
surat wesel itu hanya dapat dipindahkan ke tangan orang lain dalam bentuk sesi
biasa beserta akibat-akibatnya. Endosemen yang ditempatkan pada surat wesel
yang demikian berlaku sebagai sesi biasa. 

<p class=MsoNormal>Endosemen itu bahkan dapat dilakukan untuk
keuntungan tertarik, baik sebagai akseptan ataupun bukan, untuk keuntungan
penarik atau setiap debitur wesel. Orang-orang ini dapat mengendosemenkan lagi
surat wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
111

<p class=MsoNormal>Endosemen itu harus tidak bersyarat. Setiap
syarat yang dimuat padanya dianggap tidak ditulis. 

<p class=MsoNormal>Endosemen untuk sebagian adalah batal.

<p class=MsoNormal>Endosemen atas-tunjuk berlaku sebagai
endosemen dalam blangko.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
112

<p class=MsoNormal>Endosemen itu harus diadakan di atas surat
wesel itu atau pada lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Hal
itu harus ditandatangani oleh endosan.

<p class=MsoNormal>Endosemen itu dapat membiarkan pihak yang
diendosemenkan tidak disebut, atau endosemen itu terdiri dari tanda tangan
belaka dari endosan (endosemen blangko).

<p class=MsoNormal>Dalam hal yang terakhir, agar dapat berlaku
sah, endosemen itu harus dibuat di halaman belakang surat wesel itu atau pada
lembaran sambungannya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
113

<p class=MsoNormal>Dengan endosemen itu semua hak-hak yang
bersumber pada surat wesel itu dipindahkan ke tangan pihak lain. 

<p class=MsoNormal>Bila endosemen itu dalam blangko, maka
pemegangnya dapat: 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>mengisi blangko itu baik dengan namanya sendiri
ataupun nama orang lain;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>mengendosemenkan lebih lanjut surat wesel itu dalam
blangko atau kepada orang lain;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>menyerahkan surat wesel itu kepada pihak ketiga
tanpa mengisi blangko itu dan tanpa mengendosemenkannya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
114

<p class=MsoNormal>Kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan
menjamin akseptasi dan pembayarannya.

<p class=MsoNormal>Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal
itu Ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa
surat wesel itu diendosemenkan kemudian.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
115

<p class=MsoNormal>Barangsiapa memegang surat wesel, dianggap
sebagai pemegang yang sah, bila Ia menunjukkan haknya dengan memperlihatkan
deretan endosemen yang tak terputus, bahkan bila endosemen terakhir dibuat
sebagai endosemen blangko. Endosemen-endosemen yang dicoret dianggap dalam hal
itu tidak ditulis. Bila endosemen blangko diikuti oleh endosemen lain, maka
penanda tangan endosemen terakhir ini dianggap telah memperoleh surat wesel itu
karena endosemen dalam blangko.

<p class=MsoNormal>Bila seseorang dengan jalan apa pun juga telah
kehilangan surat wesel yang dikuasainya, maka pemegangnya yang menunjukkan
haknya dengan cara seperti yang diatur dalam alinea di atas, tidak diwajibkan
untuk melepaskan surat wesel itu, kecuali bila Ia telah memperolehnya dengan
itikad buruk, atau karena suatu kesalahan yang besar.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
116

<p class=MsoNormal>Mereka yang ditagih berdasarkan surat wesel
terhadap pemegangnya tidak dapat menggunakan alat-alat pembantah yang
berdasarkan hubungan pribadinya dengan penarik atau para pemegang yang
terdahulu, kecuali bila pemegang tersebut pada waktu memperoleh surat wesel itu
dengan sengaja telah bertindak dengan merugikan debitur. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
117

<p class=MsoNormal>Bila endosemen itu memuat pernyataan:
"nilai untuk inkaso", "diamanatkan", atau pernyataan lain
yang membawa arti amanat belaka untuk memungut, maka pemegangnya dapat
menggunakan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi Ia tidak
dapat mengendosemenkannya secara lain daripada secara mengamanatkannya.

<p class=MsoNormal>Dalam hal itu para debitur wesel hanya dapat
menggunakan alat-alat pembantah terhadap pemegangnya, seperti yang semestinya
dapat digunakan terhadap endosan.

<p class=MsoNormal>Amanat yang termuat dalam endosemen inkaso
tidak berakhir karena meninggalnya pemberi amanat atau karena kemudian pemberi
amanat menjadi tak cakap menurut hukum.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
118

<p class=MsoNormal>Bila suatu endosemen memuat pernyataan:
"nilai untuk jaminan", “nilai untuk gadai" atau pernyataan lain
yang membawa arti pemberian jaminan gadai, maka pemegangnya dapat mempergunakan
segala hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi endosemen yang
dilakukan olehnya hanya berlaku sebagai endosemen dengan cara pemberian amanat.

<p class=MsoNormal>Para debitur wesel terhadap pemegangnya tidak
dapat menggunakan alat-alat pembantah yang berdasarkan hubungan pribadi mereka
terhadap endosan, kecuali bila pada waktu memperoleh surat wesel itu pemegang
dengan sengaja telah bertindak dengan merugikan debitur.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
119

<p class=MsoNormal>Endosemen yang dilakukan setelah jatuh tempo
pembayaran, mempunyai akibat-akibat yang sama seperti endosemen yang dibuat
sebelum jatuh tempo itu. Akan tetapi endosemen yang dilakukan setelah protes
non-pembayaran atau setelah lewat jangka waktu yang ditentukan untuk membuat
protes itu, hanya mempunyai akibat-akibat sebagai sesi biasa. 

<p class=MsoNormal>Dengan kemungkinan untuk membuktikan
kebalikannya, maka endosemen tanpa tanggal dianggap dibuat sebelum lewatnya
jangka waktu yang ditentukan untuk membuat protes tersebut. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
3

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Akseptasi

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
120

<p class=MsoNormal>Sampai hari jatuh tempo pembayaran, surat
wesel dapat diajukan oleh pemegang yang sah atau oleh orang yang semata-mata
hanya memegangnya belaka, kepada tertarik di tempat tinggalnya untuk akseptasi.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
121

<p class=MsoNormal>Dalam setiap surat wesel dapat ditentukan oleh
penarik, dengan atau tanpa penetapan suatu jangka waktu, bahwa surat wesel itu
harus diajukan untuk akseptasi.

<p class=MsoNormal>Ia dapat melarang dalam surat wesel itu
diajukan untuk akseptasi, kecuali dalam surat-surat wesel yang harus dibayar
oleh pihak ketiga, atau harus dibayar di tempat lain dari tempat domisili
tertarik atau yang harus dibayar pada waktu tertentu setelah pengunjukan. 

<p class=MsoNormal>Ia dapat juga menentukan, bahwa mengajukannya
untuk akseptasi tidak dapat dilakukan sebelum suatu hari tertentu. 

<p class=MsoNormal>Setiap endosan dapat menentukan, dengan atau
tanpa penetapan jangka waktu, bahwa surat wesel itu harus diajukan untuk
akseptasi, kecuali bila penarik telah menerangkan, bahwa surat wesel itu tidak
dapat dimintakan akseptasi. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
122</b>

<p class=MsoNormal>Surat wesel yang harus dibayar suatu waktu
setelah ditunjukkan harus diajukan untuk akseptasi dalam satu tahun setelah
hari ditandatangani. 

<p class=MsoNormal>Penarik dapat memperpendek atau memperpanjang
hal itu.

<p class=MsoNormal>Para endosan dapat memperpendek jangka-jangka
waktu tersebut.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
123

<p class=MsoNormal>Tertarik dapat meminta untuk mengadakan
pengajuan kedua pada keesokan harinya setelah pengajuan hari pertama. Mereka
yang berkepentingan tidak akan diperkenankan untuk menggunakan sebagai dalih,
bahwa oleh mereka permintaan itu telah tidak dikabulkan, kecuali bila
permintaan itu tercantum dalam protesnya.

<p class=MsoNormal>Pemegang tidak berkewajiban untuk melepaskan
kepada tertarik surat wesel yang diajukan olehnya untuk akseptasi. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
124

<p class=MsoNormal>Akseptasi dibuat di atas surat wesel. Hal itu
dinyatakan dengan perkataan: "diakseptasi", atau dengan kata semacam
itu; Ia ditandatangani oleh tertarik. Sebuah tanda tangan saja dari tertarik
yang dibubuhkan di halaman depan surat wesel itu, berlaku sebagai akseptasi. 

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu harus dibayar suatu waktu
tertentu setelah ditunjukkan, atau bila ia berdasarkan persyaratan tegas harus
diajukan untuk akseptasi dalam jangka waktu tertentu, maka dalam akseptasi
harus termuat tanggal hari penyelenggaraannya, kecuali pemegangnya minta hari
pengajuannya. Bila tanggal itu tidak tercantum, pemegangnya harus menyuruh
menetapkan kelalaian itu dengan jalan protes pada saatnya, dengan ancaman
hukuman kehilangan hak regres terhadap para endosan dan terhadap penariknya
yang telah menyediakan dananya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
125

<p class=MsoNormal>Akseptasi itu tidak bersyarat, akan tetapi
tertarik dapat membatasinya sampai sebagian dari jumlahnya. 

<p class=MsoNormal>Setiap perubahan lain yang diadakan oleh
akseptan berkenaan dengan hal yang dinyatakan dalam surat wesel itu, berlaku
sebagai penolakan akseptasi. Akan tetapi akseptan terikat sesuai dengan isi
akseptasinya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
126

<p class=MsoNormal>Bila penarik menetapkan pada surat wesel itu,
bahwa pembayarannya harus dilakukan di tempat lain dari tempat domisili
tertarik, tanpa menunjuk orang ketiga di mana pembayaran harus dilakukan, maka
tertarik dapat menunjuknya pada akseptasinya. Dalam hal kelalaian penunjukan
demikian, akseptan dianggap mengikatkan diri untuk membayar pada tempat
pembayaran. 

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu harus dibayar di tempat
domisili tertarik, maka ia dalam akseptasinya dapat menunjuk alamat di tempat
itu juga di mana pembayarannya harus dilakukan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
127

<p class=MsoNormal>Dengan akseptasi itu tertarik mengikat diri
untuk membayar surat weselnya pada hari jatuh tempo pembayarannya. 

<p class=MsoNormal>Dalam kelalaian pembayaran, pemegang sekalipun
Ia penarik, mempunyai tagihan langsung yang timbul dari surat wesel itu
terhadap akseptan, untuk segala sesuatu yang dapat ditagih berdasarkan
pasal-pasal 147 dan 148. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
127a

<p class=MsoNormal>Barangsiapa memegang dana secukupnya yang
khusus disediakan untuk pembayaran surat wesel yang telah ditarik, diwajibkan
melaksanakan akseptasinya, dengan ancaman hukuman penggantian biaya, kerugian
dan bunga terhadap penarik. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
127b

<p class=MsoNormal>Penyanggupan untuk mengakseptasi suatu surat
wesel, tidak berlaku sebagai akseptasi, akan tetapi memberi hak kepada penarik
untuk menggugat penggantian kerugian terhadap penyanggup, yang menolak memenuhi
kesanggupannya.

<p class=MsoNormal>Kerugian terdiri dari biaya protes dan
penarikan surat wesel baru, bila surat wesel itu telah ditarik atas beban
penarik sendiri.

<p class=MsoNormal>Bila penarikan telah dilakukan atas beban
pihak ketiga, kerugian dan bunga itu terdiri dari biaya protes dan penarikan
surat wesel baru, dan dari jumlah yang atas kredit surat wesel itu telah
dibayar lebih dulu oleh penarik, berdasarkan penyanggupan yang diperoleh dari
penyanggup, kepada pihak ketiga itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
127c

<p class=MsoNormal>Penarik berkewajiban untuk memberikan advis
pada saatnya kepada tertarik tentang surat wesel yang ditarik olehnya, dan bila
melalaikan hal itu, Ia berkewajiban mengganti biaya akibat penolakan akseptasi
atau pembayaran yang terjadi karena itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
127d

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu ditarik atas beban orang
ketiga, maka hanya orang inilah yang terikat pada akseptan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
128</b>

<p class=MsoNormal>Bila tertarik mencoret akseptasi yang telah
dilakukan atas surat wesel sebelum penyerahan kembali surat tersebut, dianggap
akseptasinya telah ditolak. Dengan kemungkinan pembuktian sebaliknya maka
pencoretan itu dianggap telah terjadi sebelum penyerahan kembali surat wesel
itu. 

<p class=MsoNormal>Akan tetapi bila tertarik telah menyatakan
secara tertulis tentang akseptasinya kepada pemegangnya atau kepada seseorang
yang tanda tangannya terdapat dalam surat wesel itu, maka Ia terikat terhadap
orang ini sesuai dengan isi akseptasinya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
4

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Aval
(Perjanjian Jaminan)

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
129

<p class=MsoNormal>Pembayaran suatu surat wesel dapat dijamin
dengan perjanjian jaminan (aval) untuk seluruhnya atau sebagian dari uang wesel
itu.

<p class=MsoNormal>Pesan tersebut dapat diberikan oleh pihak
ketiga, atau bahkan oleh orang yang tanda tangannya terdapat dalam surat wesel
itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
130

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Aval ditulis dalam surat wesel itu atau pada
lembaran sambungan.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Hal itu dinyatakan dengan kata-kata "baik
untuk aval" atau dengan pernyataan semacam itu; hal itu ditandatangani
oleh pemberi aval.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Tanda tangan saja dari pemberi aval pada halaman
depan surat wesel itu, berlaku sebagai aval, kecuali bila tanda tangan itu dari
tertarik atau penarik. 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(4)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Hal itu juga dapat dilakukan dengan naskah
tersendiri atau dengan sepucuk surat yang menyebutkan tempat di mana hal itu
diberikan.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(5)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Dalam aval itu harus dicantumkan untuk siapa hal
itu diberikan. Bila hal itu tidak ada, dianggap diberikan untuk penarik. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
131

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pemberi aval terikat dengan cara yang sama seperti
orang yang diberi aval. 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Perikatannya berlaku sah, sekalipun perikatan yang
dijamin olehnya batal oleh sebab lain daripada cacat dalam bentuk.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Dengan membayar, pemberi aval memperoleh hak-hak
yang berdasarkan surat wesel itu dapat digunakan terhadap orang yang diberi
aval, dan terhadap mereka yang berdasarkan surat wesel itu terikat padanya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
5

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Hari
jatuh Tempo

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
132

<p class=MsoNormal>Surat wesel dapat ditarik:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>a.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Pada waktu ditunjukkan;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>b.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Pada waktu tertentu setelah pengunjukan;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>c.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Pada waktu tertentu setelah hari tanggalnya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>d.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Pada hari tertentu;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>e.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Surat-surat wesel dengan hari jatuh tempo yang
ditentukan lain atau dapat dibayar dengan angsuran adalah batal.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
133

<p class=MsoNormal>Surat wesel yang ditarik sebagai wesel
atas-tunjuk harus dibayar pada waktu ditunjukkan. Surat wesel tersebut harus
diajukan untuk dibayar dalam jangka satu tahun setelah hari tanggalnya. Penarik
dapat memperpendek atau memperpanjang jangka waktu itu. para endosan dapat
memperpendek jangka waktu itu.

<p class=MsoNormal>Penarik dapat menetapkan, bahwa suatu surat
wesel tidak boleh diajukan untuk dibayar sebelum hari tertentu. Dalam hal demikian
jangka waktu itu berjalan mulai hari itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
134

<p class=MsoNormal>Hari jatuh tempo pembayaran suatu surat wesel
yang ditarik untuk dibayar pada suatu waktu tertentu setelah pengunjukan,
ditentukan oleh hari tanggal akseptasi, atau hari tanggal protesnya.

<p class=MsoNormal>Bila tidak ada protes maka akseptasi yang
tidak bertanggal, terhadap akseptan dianggap telah dilakukan pada hari terakhir
dari jangka waktu yang ditetapkan untuk mengajukannya untuk akseptasi. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
135

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Surat wesel yang ditarik untuk dibayar satu atau
beberapa bulan setelah hari tanggalnya atau setelah pengunjukan, jatuh temponya
ialah pada hari dari bulan seperti yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran
itu. Bila tidak terdapat hari seperti yang dimaksud maka surat wesel demikian
mencapai jatuh tempo pembayarannya pada hari terakhir bulan itu.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pada surat wesel yang ditarik dengan jatuh tempo
pembayaran pada satu atau beberapa bulan ditambah setengah bulan setelah hari
tanggalnya atau setelah pengunjukan, dihitung lebih dahulu bulan-bulannya yang
penuh.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Bila hari jatuh tempo itu ditentukan pada awal,
pertengahan (pertengahan Januari, pertengahan Februari dsb.) atau pada akhir
suatu bulan, maka pernyataan-pernyataan demikian harus diartikan: tanggal satu,
tanggal lima belas, hari terakhir bulan itu.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(4)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pernyataan-pernyataan: "delapan hari",
"lima belas hari", harus diartikan bukan satu atau dua minggu,
melainkan suatu jangka waktu dari delapan atau lima belas hari.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(5)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pernyataan: "setengah bulan" berarti
jangka waktu lima belas hari. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
136

<p class=MsoNormal>Hari jatuh tempo suatu surat wesel yang harus
dibayar pada suatu hari tertentu, pada suatu tempat, di mana tarikhnya
berlainan dengan tarikh tempat pengeluarannya, dianggap telah ditetapkan
menurut tarikh tempat pembayaran.

<p class=MsoNormal>Hari pengeluaran suatu surat wesel yang
ditarik antara dua tempat dengan tarikh yang berbeda dan harus dibayar pada
waktu tertentu setelah pengunjukan, dijatuhkan pada hari yang sama dari tarikh
tempat pembayaran, dan hari jatuh tempo pembayarannya ditetapkan sesuai dengan
itu.

<p class=MsoNormal>Jangka waktu pengajuan surat wesel dihitung
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam alinea yang lalu.

<p class=MsoNormal>Pasal ini tidak berlaku bila dari Klausula
yang termuat dalam surat wesel itu atau dari kata-katanya dapat ditarik
kesimpulan tentang adanya maksud lain.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
6

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pembayaran

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
137

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pemegang suatu surat wesel, yang harus dibayar pada
hari tertentu atau pada waktu tertentu setelah pengunjukan, harus mengajukannya
untuk pembayaran, pada hari surat itu harus dibayar, atau satu dari antara dua
hari kerja berikutnya.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pengajuan suatu surat wesel kepada suatu badan
pemberesan berlaku sebagai pengajuan untuk pembayaran. Oleh Gubernur Jenderal
(dalam hal ini Presiden) akan ditunjuk badan-badan yang akan dipandang sebagai
badan pemberesan dalam arti bab ini. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
138

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Di luar hal seperti yang tercantum dalam pasal
167b, tertarik sambil membayar surat wesel itu, dapat menuntut penyerahan surat
wesel itu kepadanya lengkap dengan tanda pelunasan yang sah dari pemegangnya.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pemegang tidak boleh menolak pembayaran sebagian.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Dalam hal pembayaran sebagian, tertarik dapat
menuntut, bahwa tentang pembayaran itu dinyatakan di atas surat wesel itu dan
bahwa untuk itu Ia mendapat tanda pembayaran. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
139

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Pemegang surat wesel tidak dapat dipaksa untuk
menerima pembayaran sebelum hari jatuh temponya.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Tertarik yang membayar sebelum hari jatuh temponya,
melakukan hal itu atas tanggung jawabnya sendiri. 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Barangsiapa membayar surat wesel pada hari jatuh
temponya, telah terbebas dengan sempurna, asalkan dari pihaknya tidak ada
penipuan atau kesalahan yang besar. ia berkewajiban memeriksa tertibnya deretan
endosemen-endosemen, tetapi tidak terhadap tanda tangannya. 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(4)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Bila ia, setelah melakukan pembayaran tanpa
dibebaskan, diwajibkan membayar untuk kedua kalinya, maka Ia mempunyai
hak-menagih kepada mereka yang telah memperoleh surat wesel itu dengan itikad
buruk, atau mereka yang telah memperoleh karena kesalahannya yang besar.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
140

<p class=MsoNormal>Surat wesel yang pembayarannya dipersyaratkan
untuk dilakukan dengan uang lain dari yang berlaku di tempat pembayarannya,
dapat dibayar dengan uang dari negerinya menurut nilai pada hari jatuh
temponya. Bila debitur lalai, pemegang dapat menuntut menurut pilihannya, bahwa
jumlah pada surat wesel itu dibayar dalam uang negerinya menurut kursnya, baik
dari hari jatuh temponya ataupun dari hari pembayarannya.

<p class=MsoNormal>Nilai uang asing itu, ditetapkan menurut
kebiasaan di tempat pembayarannya. Akan tetapi penarik dapat menetapkan, bahwa
jumlah uang yang harus dibayar harus dihitung menurut kurs yang ditetapkan
dalam surat wesel tersebut.

<p class=MsoNormal>Hal yang tercantum di atas tidak berlaku bila
penarik menetapkan, bahwa pembayarannya harus dilakukan dalam uang tertentu
yang ditunjuknya (klausula pembayaran sungguh dalam uang asing).

<p class=MsoNormal>Bila jumlah dalam wesel itu dinyatakan dalam
uang yang mempunyai nama sama, akan tetapi mempunyai nilai yang berbeda dalam
negeri pengeluarannya dan negeri tempat pembayarannya, maka dianggap bahwa yang
dimaksud adalah uang dari tempat pembayarannya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
141

<p class=MsoNormal>Bila tidak terjadi pengunjukan surat wesel
untuk pembayaran, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 137, maka tiap-tiap
debitur mempunyai wewenang untuk menyerahkan jumlah itu kepada yang berwajib
untuk disimpan atas biaya dan tanggung jawab pemegangnya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
7

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Hak
Regres Dalam Hal Nonakseptasi Atau Nonpembayaran

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
142

<p class=MsoNormal>Pemegang surat wesel dapat melakukan hak
regresnya terhadap para endosan, terhadap penarik dan para debitur wesel
lainnya: 

<p class=MsoNormal>Pada hari jatuh temponya: 

<p class=MsoNormal>Bila pembayarannya tidak terjadi. 

<p class=MsoNormal>Bahkan sebelum hari jatuh temponya:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila akseptasi ditolak seluruhnya atau sebagian; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>dalam hal pailitnya tertarik, baik sebagai akseptan
ataupun bukan dan sejak saat berlakunya penundaan pembayaran; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>dalam hal pailitnya penarik dari surat wesel yang
tidak dapat dimintakan akseptasinya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
143

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(1)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Penolakan akseptasi atau pembayaran harus
ditetapkan dengan akta otentik (protes nonakseptasi atau nonpembayaran).

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(2)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Protes nonakseptasi harus diselenggarakan dalam
jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan untuk akseptasi. Bila dalam hal
seperti yang diatur dalam pasal 123 alinea pertama, pengajuan pertama dilakukan
pada hari terakhir dari jangka waktu itu, maka protes itu masih dapat dilakukan
pada hari berikutnya.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(3)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Protes nonpembayaran suatu surat wesel yang harus
dibayar pada hari tertentu, atau pada waktu tertentu setelah hari tanggalnya
atau setelah pengunjukan, harus dilakukan pada salah satu dari dua hari kerja
yang berikut dari hari surat wesel itu harus dibayar. Bila ini mengenai surat
wesel yang harus dibayar atas-tunjuk, maka protesnya harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam alinea di atas untuk membuat
protes nonakseptasi.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(4)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Protes nonakseptasi menjadikan Pengajuan untuk
pembayaran dan protes nonpembayaran tidak perlu lagi.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(5)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Dalam pengangkatan para pengurus atas permintaan
tertarik, akseptasi atau bukan akseptan, untuk penundaan pembayaran, maka
pemegangnya tidak dapat melakukan hak regresnya, sebelum surat wesel itu diajukan
kepada tertarik untuk pembayaran dan dibuat protes.

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>(6)<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>           </span>Bila tertarik, akseptan atau bukan akseptan, telah
dinyatakan pailit, atau bila penarik surat wesel yang tidak dapat dimintakan
akseptasi, dinyatakan pailit, maka untuk melakukan hak regresnya, pemegangnya
cukup dengan memperlihatkan keputusan hakim, di mana dinyatakan kepailitan itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
143a

<p class=MsoNormal>Permintaan pembayaran surat wesel dan protes
yang menyusulnya kemudian, harus dilakukan di tempat tinggal tertarik.

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu ditarik untuk dibayar di
tempat tinggal lain yang ditunjuk, atau oleh orang yang ditunjuk, baik di dalam
afdeling (kini dapat disamakan dengan kabupaten) yang sama maupun dalam kabupaten
lain, maka permintaan pembayaran dan pembuatan protes harus dilakukan di tempat
tinggal yang ditunjuk atau kepada orang yang ditunjuk itu.

<p class=MsoNormal>Bila orang yang harus membayar surat wesel itu
tidak dikenal sama sekali atau tidak dapat ditemukan, maka protes itu harus
dilakukan pada kantor pos di tempat tinggal yang ditunjuk untuk pembayaran, dan
bila di sana tidak ada kantor pos, di daerah Gubernemen di Jawa dan Madura
kepada asisten-residen dan di luar itu kepada Kepala Pemerintahan Daerah
setempat. Demikianlah juga harus dilakukan seperti itu, bila surat wesel
ditarik untuk dibayar di luar kabupaten yang bukan tempat tinggal tertarik, dan
tidak ditunjuk tempat tinggal untuk melakukan pembayarannya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
143b

<p class=MsoNormal>Semua protes, baik protes nonakseptasi maupun
protes nonpembayaran harus dibuat oleh notaris atau oleh juru sita. Hal itu
harus disertai dua saksi.

<p class=MsoNormal>Protes-protes itu memuat:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>salinan kata demi kata dari surat weselnya, dari
akseptasinya, dari endosemen-endosemen, dari avalnya dan dari alamat-alamat
yang dibuat di atasnya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pernyataan, bahwa mereka telah memintakan akseptasi
itu atau pembayarannya kepada orang-orang atau di tempat yang disebut dalam
pasal yang lalu dan tidak memperolehnya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pernyataan tentang alasan yang telah dikemukakan
tentang nonakseptasi atau nonpembayaran;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>peringatan untuk menandatangani protes itu, dan
alasan-alasan penolakannya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pernyataan, bahwa ia, notaris atau juru sita,
karena nonakseptasi atau nonpembayaran itu telah memprotes.

<p class=MsoNormal>Bila protes itu mengenai surat wesel yang
hilang, cukuplah dengan uraian yang seteliti-telitinya dari isi surat wesel
itu, untuk mengganti apa yang ditentukan dalam 10 dari alinea yang lalu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
143c

<p class=MsoNormal>Para notaris atau juru sita dengan ancaman
untuk mengganti biaya-biaya, kerugian dan bunga, wajib untuk membuat salinan
protes tersebut dan memberitahukan hal itu dalam, dan membukukannya dalam
register khusus, menurut urutan waktu, yang diberi nomor dan tanda pengesahan
oleh Ketua raad van justitie, bila tempat tinggal mereka dalam kabupaten di
mana raad van justitie itu berada, dan di luar itu, oleh hakim pengadilan
karesidenan; bila ini tidak ada, terhalang atau tak mungkin bertindak, di
daerah Gubernemen di Jawa dan Madura oleh asisten-residen dan di luar itu oleh
Kepala Pemerintahan Daerah setempat. Mereka juga berkewajiban, bila
dikehendaki, untuk menyerahkan selembar atau lebih dari salinan-salinan protes
itu kepada mereka yang berkepentingan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
143d

<p class=MsoNormal>Sebagai protes nonakseptasi, dan
berturut-turut juga sebagai protes nonpembayaran, berlakulah keterangan yang
dibuat di atas surat wesel dengan izin pemegangnya, ditanggali dan
ditandatangani oleh orang yang diminta akseptasinya atau pembayarannya, yang
berisi bahwa ia menolak, kecuali bila penarik telah mencatat, bahwa ia
menghendaki protes otentik. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
144

<p class=MsoNormal>Pemegangnya harus memberitahu kepada
endosannya dan kepada penariknya tentang nonakseptasi atau nonpembayaran itu
dalam empat hari kerja berikut dari hari protes, atau bila surat wesel itu
telah ditarik dengan klausula tanpa biaya, berikut pada hari pengajuan. Setiap
endosan harus memberitahukan tentang pemberitahuan yang diterimanya dalam dua
hari kerja berikut pada hari penerimaan pemberitahuan tersebut, dengan
menunjukkan nama dan alamat mereka yang telah melakukan pemberitahuan yang
terdahulu, dan demikian selanjutnya kembali pada penariknya. Jangka-jangka
waktu ini berjalan mulai hari penerimaan pemberitahuan-pemberitahuan yang lebih
dahulu.

<p class=MsoNormal>Bila sesuai dengan alinea yang lalu
disampaikan pemberitahuan kepada seseorang yang tanda tangannya terdapat pada
surat wesel itu, harus disampaikan pemberitahuan yang sama dalam jangka waktu
itu juga kepada pemberi avalnya.

<p class=MsoNormal>Bila seorang endosan tidak menyatakan
alamatnya atau menyatakannya dengan cara yang sukar dibaca, sudah cukuplah
dengan pemberitahuan kepada endosan yang lebih dahulu.

<p class=MsoNormal>Barangsiapa harus mengadakan pemberitahuan,
dapat melakukan hal itu dalam bentuk apa pun, bahkan dapat dengan hanya
mengirimkan kembali surat weselnya.

<p class=MsoNormal>Ia harus membuktikan, bahwa ia telah melakukan
pemberitahuan itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu
tersebut dianggap telah diindahkan, bila surat yang memuat pemberitahuan itu
dalam jangka waktu tersebut telah disampaikan dengan pos. 

<p class=MsoNormal>Barangsiapa melakukan pemberitahuan itu tidak
dalam jangka waktu tersebut di atas, tidak menyebabkan dirinya kehilangan hak;
bila ada alasannya, ia bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan
oleh kelalaiannya, akan tetapi biaya, kerugian dan bunga itu tidak mungkin
melampaui jumlah pada wesel tersebut. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
145

<p class=MsoNormal>Penarik, seorang endosan atau seorang pemberi
aval, dapat membebaskan pemegangnya dari pembuatan protes nonakseptasi atau
nonpembayaran, untuk melaksanakan hak regresnya, dengan jalan klausula
"tanpa biaya", "tanpa protes" atau Klausula lain semacam
itu yang ditulis dan ditandatangani di atas surat wesel itu.

<p class=MsoNormal>Klausula ini tidak membebaskan pemegang dari
pengajuan surat wesel itu dalam jangka-jangka waktu yang ditetapkan ataupun
dari penyelenggaraan pemberitahuannya. Bukti tentang tidak diindahkannya jangka
waktu itu harus diberikan oleh mereka yang mendasarkan haknya atas hal itu
terhadap pemegang.

<p class=MsoNormal>Bila Klausula itu dibuat oleh penarik, maka
hal itu berakibat terhadap mereka semua yang tanda tangannya terdapat pada
surat wesel itu; bila hal itu dibuat oleh endosan atau pemberi aval, maka hal
ini hanya berakibat terhadap endosan atau pemberi aval saja. Bila pemegang
mengadakan juga protes, meskipun ada Klausula itu yang dibuat oleh penarik,
maka biaya-biayanya untuk itu adalah atas bebannya. Bila Klausula itu berasal
dari seorang endosan atau seorang pemberi aval, maka bila diadakan protes,
biayanya dapat ditagih pada mereka semua yang tanda tangannya terdapat pada
surat wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
146

<p class=MsoNormal>Semua orang yang menarik, mengakseptasi,
mengendosemen, atau menandatangani surat wesel untuk aval, terikat pada
pemegangnya secara tanggung-renteng. Di samping itu juga pihak ketiga yang atas
bebannya telah ditarik surat wesel itu dan telah menikmati nilainya,
bertanggungjawab pula terhadap pemegang.

<p class=MsoNormal>Pemegang dapat menggugat orang-orang ini, baik
masing-masing tersendiri, maupun bersama-sama, tanpa berkewajiban untuk
mengindahkan urutan waktu mereka mengikatkan diri.

<p class=MsoNormal>Hak itu pun diberikan juga kepada setiap orang
yang tanda tangannya terdapat pada surat wesel itu dan telah membayarnya untuk
memenuhi kewajiban regresnya.

<p class=MsoNormal>Gugatan yang dilakukan terhadap salah seorang
debitur wesel, tidak menghalangi gugatan kepada debitur lainnya, meskipun
mereka mengikatkan diri lebih belakangan daripada yang digugat paling Pertama. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
146a

<p class=MsoNormal>Pemegang surat wesel yang diprotes tidak
mempunyai hak apa pun atas uang cadangan penarik yang ada pada tertarik.

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu tidak diakseptasi, maka
dalam hal kepailitan penarik, uang wesel termasuk harta bendanya. 

<p class=MsoNormal>Dalam hal akseptasi, tetaplah dana itu pada
tertarik sampai jumlah dalam surat wesel itu, dengan tidak mengurangi
kewajibannya terhadap pemegang untuk memenuhi akseptasinya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
147

<p class=MsoNormal>Pemegang melakukan gugatan kepada mereka,
terhadap siapa Ia melaksanakan hak regresnya:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>jumlah surat wesel yang tidak diakseptasi atau
tidak dibayar dengan bunganya bila hal ini dipersyaratkan;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bunga sebesar enam persen, terhitung dari hari
jatuh tempo pembayarannya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>biaya-biaya protes, pemberitahuan-pemberitahuan
yang telah dilakukan beserta biaya-biaya lainnya. 

<p class=MsoNormal>Bila penggunaan hak regres dilaksanakan
sebelum hari jatuh tempo, maka dilakukan pemotongan terhadap jumlah uang wesel
itu. Potongan ini dihitung menurut diskonto resmi (diskonto bank) yang berlaku di
tempat tinggal pemegang, pada hari pelaksanaan hak regres.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
148

<p class=MsoNormal>Barangsiapa telah membayar surat wesel untuk
memenuhi kewajiban regresnya, dapat menagih kepada orang yang mempunyai
kewajiban regres terhadapnya:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>seluruh jumlah uang yang telah dibayarnya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bunga sebesar enam persen terhitung dari hari
pembayarannya;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
149

<p class=MsoNormal>Setiap debitur wesel, terhadap siapa dilakukan
atau dapat dilakukan hak regres, dapat menuntut dengan pembayaran sebagai
pemenuhan kewajiban regresnya, untuk penyerahan surat wesel itu dengan
protesnya beserta perhitungan yang ditandatangani sebagai tanda pelunasan.

<p class=MsoNormal>Setiap endosan yang telah membayar surat wesel
untuk memenuhi kewajiban regresnya, dapat mencoret endosemennya sendiri dan
endosemen-endosemen berikutnya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
150

<p class=MsoNormal>Dalam hal akseptasi sebagian dapatlah orang
yang telah membayar bagian nilai wesel yang tidak diakseptasi untuk memenuhi
kewajiban regresnya, menuntut, bahwa pembayaran itu disebutkan dalam surat
wesel itu dan padanya diberi tanda pelunasan. Di samping itu pemegang harus
menyerahkan kepadanya salinan surat wesel itu yang sama bunyinya beserta
protesnya, untuk memungkinkannya melaksanakan hak-hak regres selanjutnya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
151

<p class=MsoNormal>Setiap orang yang dapat melakukan hak regres,
kecuali dipersyaratkan kebalikannya, dapat mendapatkan bagi dirinya penggantian
kerugian-kerugian itu dengan jalan surat wesel baru (surat wesel ulangan) yang
ditarik sebagai surat wesel untuk salah seorang dari mereka yang berkewajiban
regres terhadapnya, dan harus dibayar di tempat tinggalnya.

<p class=MsoNormal>Wesel ulangan itu meliputi kecuali
jumlah-jumlah uang yang disebut dalam pasal-pasal 147 dan 148, juga
jumlah-jumlah uang provisi dan meterai dari wesel ulangan.

<p class=MsoNormal>Bila wesel ulangan itu ditarik oleh pemegang,
maka jumlah uangnya ditentukan menurut kurs sebuah wesel atas-tunjuk, yang
ditarik dari tempat surat wesel asli harus dibayar, di tempat tinggal wajib
regres. Bila wesel ulangan itu ditarik oleh seorang endosan, maka jumlah
uangnya ditentukan menurut kurs sebuah wesel atas-tunjuk yang ditarik dari tempat
tinggal penarik wesel ulangan itu di tempat tinggal wajib regres.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
152

<p class=MsoNormal>Setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan: 

<p class=MsoNormal>untuk pengajuan sebuah surat wesel yang
ditarik atas-tunjuk atau untuk waktu tertentu setelah pengunjukan; 

<p class=MsoNormal>untuk membuat protes nonakseptasi atau
nonpembayaran; 

<p class=MsoNormal>untuk pengajuan buat pembayaran dalam hal ada
persyaratan tanpa biaya, 

<p class=MsoNormal>gugurlah hak pemegang terhadap endosan,
terhadap tertarik dan terhadap para debitur wesel lainnya, dengan pengecualian
terhadap akseptan. 

<p class=MsoNormal>Bila terjadi kelalaian mengajukan untuk
akseptasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh penarik, gugurlah hak regres
Pemegang, baik karena nonpembayaran maupun nonakseptasi, kecuali bila dari
kata-kata surat wesel itu ternyata, bahwa penarik hanya menghendaki untuk
membebaskan diri dari kewajiban untuk menjamin akseptasinya. 

<p class=MsoNormal>Bila ketentuan jangka waktu untuk mengajukan
dimuat dalam endosemen, maka hanya endosan itu saja yang dapat menggunakannya
sebagai landasan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
152a

<p class=MsoNormal>Surat wesel nonakseptasi atau nonpembayaran
yang diprotes, namun penarik berkewajiban untuk membebaskan, walaupun protes
itu dilakukan tidak pada saatnya, kecuali bila penarik membuktikan, bahwa pada
hari jatuh tempo pembayarannya pada tertarik ada tersedia dana untuk pembayaran
surat wesel itu. Bila dana yang harus disediakan hanya ada sebagian, maka
penarik bertanggung jawab untuk kekurangannya. 

<p class=MsoNormal>Bila surat wesel itu tidak diakseptasi, maka
jikalau protes dilakukan tidak pada saatnya, penarik yang dengan ancaman wajib
membebaskan, berkewajiban untuk melepaskan dan menyerahkan kepada pemegangnya
tagihan terhadap dana itu, yang telah diterima dari padanya oleh tertarik pada
hari jatuh tempo pembayaran, dan meliputi jumlah wesel itu; dan ia harus
memberikan kepada pemegang atas biayanya, bukti-bukti secukupnya untuk
memungkinkan berlakunya tagihan itu. Bila penarik dinyatakan pailit, maka para
pengawas hartanya mempunyai kewajiban yang sama, kecuali bila mereka menganggap
lebih baik untuk mengizinkan pemegang itu sebagai penagih utang untuk jumlah
surat wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
153

<p class=MsoNormal>Bila pengajuan surat wesel atau
penyelenggaraan protesnya dalam jangka waktu yang ditentukan terhalang oleh
rintangan yang tidak dapat diatasi (peraturan undang-undang dari suatu negara
atau lain hal di luar kekuasaannya), maka jangka waktu itu diperpanjang.

<p class=MsoNormal>Pemegangnya berkewajiban untuk segera
memberitahukan kepada endosannya tentang keadaan yang di luar kekuasaannya itu,
dan mencantumkan pemberitahuannya pada surat wesel itu atau halaman
sambungannya dengan tanggal dan tanda tangannya; untuk selebihnya berlaku
ketentuan pasal 144.

<p class=MsoNormal>Setelah berakhirnya keadaan yang di luar
kekuasaannya, pemegangnya harus segera terus mengajukan surat wesel itu untuk
akseptasi atau pembayaran, dan mengajukan protes bila ada alasannya.

<p class=MsoNormal>Bila keadaan di luar kekuasaannya itu
berlangsung lebih dari tiga puluh hari terhitung dari hari jatuh tempo
pembayarannya, maka dapatlah dilakukan hak regresnya tanpa memerlukan pengajuan
atau pembuatan protes.

<p class=MsoNormal>Untuk surat-surat wesel yang ditarik sebagai
wesel atas-tunjuk atau dengan jatuh tempo pembayaran pada waktu tertentu
setelah penunjukan, berjalannya jangka waktu tiga puluh hari itu mulai hari
ketika pemegang memberitahukan tentang keadaan di luar kekuasaannya itu kepada
endosannya, meskipun belum berakhir jangka waktu pengajuan; untuk surat-surat
wesel yang ditarik dengan jatuh tempo pembayaran pada waktu tertentu setelah
pengajuan, maka jangka waktu tiga puluh hari diperpanjang dengan jangka waktu
pengunjukannya yang dinyatakan dalam surat wesel itu.

<p class=MsoNormal>Fakta-fakta yang bersifat pribadi bagi
pemegangnya, atau untuk orang yang ditugaskan olehnya untuk mengajukan surat
wesel itu atau untuk mengadakan protes, tidak dianggap sebagai hal-hal yang ada
di luar kekuasaannya. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
8

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Perantaraan

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Sub
1</b>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Ketentuan
Umum

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
154

<p class=MsoNormal>Penarik, seorang endosan, atau seorang pemberi
aval dapat menunjuk seseorang yang dalam keadaan darurat untuk mengakseptasi
atau membayar. 

<p class=MsoNormal>Surat Wesel itu dapat diakseptasi atau dibayar
dengan syarat-syarat yang ditetapkan di bawah ini oleh seseorang yang memberi
perantaraan untuk seorang debitur yang terhadapnya dapat dilakukan hak regres.

<p class=MsoNormal>Perantara itu bisa seorang ketiga, bahkan
tertarik, atau orang yang telah terikat berdasarkan surat Wesel itu, kecuali
akseptan. 

<p class=MsoNormal>Perantara itu memberitahukan dalam jangka
waktu dua hari tentang perantaraannya kepada orang yang diberi perantaraan
olehnya. Bila ia tidak Memperhatikan jangka waktu itu, maka bila ada alasan
untuk itu, ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh
kelalaiannya, akan tetapi biaya, kerugian dan bunga tidak dapat melebihi jumlah
uang dalam surat Wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Sub
2

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Akseptasi
Dengan Perantaraan

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
155

<p class=MsoNormal>Akseptasi dengan perantaraan dapat terjadi
dalam segala keadaan, di mana Pemegang surat Wesel yang dapat diakseptasi, sebelum
hari jatuh tempo pembayaran dapat melakukan hak regres, 

<p class=MsoNormal>Bila pada surat Wesel ditunjuk seseorang untuk
mengakseptasinya atau membayar di tempat pembayarannya, dalam keadaan darurat,
maka pemegang tidak dapat melakukan haknya terhadap orang yang telah melakukan
penunjukan dan terhadap mereka yang sesudah itu telah membubuhkan tanda
tangannya pada surat Wesel itu, sebelum hari jatuh tempo pembayarannya, kecuali
bila ia telah mengajukan surat Wesel tersebut kepada orang yang ditunjuk itu
dan telah dibuat protes tentang penolakannya untuk mengakseptasi.

<p class=MsoNormal>Dalam keadaan-keadaan lainnya tentang
perantaraan, pemegang dapat menolak akseptasi dengan perantaraan. Akan tetapi
bila ia menerimanya, ia kehilangan hak regresnya yang ia miliki sebelum hari
jatuh tempo terhadap orang untuk siapa telah dilakukan akseptasi itu, dan
terhadap mereka yang sesudah itu telah membubuhkan tanda tangannya pada surat
Wesel itu. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
156

<p class=MsoNormal>Akseptasi dengan perantaraan dicantumkan pada
surat Wesel; hal itu ditandatangani oleh perantara. Hal itu menunjuk orangnya
untuk siapa akseptasi itu telah diberikan; bila tidak ada penunjukan itu,
dianggap hal itu telah dilakukan untuk penarik. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
157

<p class=MsoNormal>Akseptan dengan perantaraan terhadap pemegang
dan terhadap para endosan yang telah mengendosemenkan surat Wesel itu setelah
orang untuk siapa perantaraan itu diberikan, terikat dengan cara yang sama
seperti mereka yang tersebut di atas ini.

<p class=MsoNormal>Meskipun ada akseptasi dengan perantaraan,
orang untuk siapa hal itu telah dilakukan dan mereka yang wajib regres terhadap
orang itu dapat menuntut dari pemegangnya penyerahan surat Wesel itu, protesnya
dan perhitungan yang ditandatangani sebagai pelunasan, dengan pembayaran
kembali jumlah uang yang dimaksud dalam pasal 147, bila ada alasan untuk itu. 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Sub
3

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pembayaran
Dengan Perantara

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
158

<p class=MsoNormal>Pembayaran dengan perantaraan dapat dilakukan
dalam semua keadaan, di mana pemegang mempunyai hak regres, baik pada hari
jatuh tempo, maupun sebelum hari jatuh tempo.

<p class=MsoNormal>Pembayaran itu harus meliputi seluruh jumlah
uang yang harus dilunasi oleh orang untuk siapa hal itu dilakukan.

<p class=MsoNormal>Hal itu harus berlangsung paling lambat pada
hari terakhir, di mana protes nonpembayaran dapat diselenggarakan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
159

<p class=MsoNormal>Bila Surat Wesel itu diakseptasi oleh
perantara, yang mempunyai domisili pada tempat pembayaran, atau bila disebut
orang dengan domisili di tempat itu juga yang dalam keadaan darurat akan
membayar, pemegang harus mengajukan surat Wesel itu kepada mereka semua, dan
bila ada alasan untuk itu, harus menyelenggarakan protes nonpembayaran paling
lambat pada hari yang berikut pada hari terakhir waktu hal ini dapat dilakukan.

<p class=MsoNormal>Bila tidak terjadi protes dalam jangka waktu
tersebut, maka orang yang telah memberikan alamat darurat atau untuk siapa
surat Wesel itu diakseptasi, dan endosan yang kemudian, terbebas dari segala
ikatan mereka.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
160

<p class=MsoNormal>Pemegang yang menolak pembayaran dengan
perantaraan, kehilangan hak regresnya terhadap mereka yang seharusnya akan
terbebas oleh itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
161</b>

<p class=MsoNormal>Pembayaran dengan perantaraan harus dinyatakan
dengan tanda pelunasan, dibubuhkan pada surat Wesel dengan menunjuk kepada
orang, untuk siapa hal itu dilakukan. Bila penunjukan itu tidak ada, maka
dianggap pembayaran itu dilakukan untuk penarik.

<p class=MsoNormal>Surat Wesel dan protesnya, bila ini diadakan,
harus diserahkan kepada orang yang membayarnya selaku perantara.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
162

<p class=MsoNormal>Barangsiapa membayar selaku perantara,
memperoleh hak yang bersumber dari surat Wesel itu terhadap orang untuk siapa
ia telah melakukan pembayaran, dan terhadap mereka yang berdasarkan surat Wesel
terikat pada orang yang tersebut terakhir ini. Akan tetapi dia tidak boleh
mengendosemenkannya kembali.

<p class=MsoNormal>Para endosan yang berikut untuk siapa telah
dilakukan pembayaran, terbebas dari segala ikatan.

<p class=MsoNormal>Bila ada beberapa orang yang mengajukan untuk
pembayaran dengan perantaraan, didahulukan pembayaran yang menyebabkan jumlah
pembebasan yang terbesar. Perantara yang dengan sadar melanggar ketentuan ini,
kehilangan hak regresnya terhadap mereka yang seharusnya sudah terbebas.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
9

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Lembaran
Wesel, Salinan Wesel Dan Surat Wesel yang Hilang

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Sub
1

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Lembaran
Wesel

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
163

<p class=MsoNormal>Surat Wesel dapat ditarik dalam beberapa
lembaran yang bunyinya sama.

<p class=MsoNormal>Lembaran itu harus dibubuhi nomor dalam teks
sendiri dari atas-hak, dan bila hal ini tidak ada, maka setiap lembar dianggap
sebagai surat Wesel tersendiri.

<p class=MsoNormal>Tiap pemegang suatu surat Wesel, di mana tidak
dicantumkan, bahwa hal itu ditarik dalam satu lembar saja, dapat menuntut atas
biayanya untuk menyerahkan beberapa lembar. Untuk hal itu ia harus menghubungi
endosan yang langsung mengendosemenkan padanya, yang wajib memberikan
bantuannya untuk meminta kepada endosannya sendiri, dan demikian seterusnya
sampai kembali pada penariknya. para endosan juga wajib menulis endosemen itu
pada lembaran yang baru.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
164

<p class=MsoNormal>Pembayaran yang dilakukan atas salah satu
lembar mengakibatkan pembebasan, meskipun tidak disyaratkan, bahwa pembayaran
tersebut menggugurkan kekuatan berlakunya lembaran-lembaran lainnya. Akan
tetapi tertarik tetap terikat oleh setiap lembaran yang diakseptasi dan tidak
diserahkan kepadanya. 

<p class=MsoNormal>Endosan yang telah menyerahkan lembaran itu
kepada berbagai orang, demikian pula endosan yang kemudian, terikat oleh
lembaran yang memuat tanda tangan mereka dan tidak diserahkan.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
165

<p class=MsoNormal>Barangsiapa telah mengirimkan salah satu
lembaran untuk akseptasi, harus menunjukkan pada lembaran yang lain, nama orang
pada siapa lembaran itu berada. Orang ini berkewajiban untuk menyerahkan
lembaran itu kepada pemegang yang sah dari lembaran lain.

<p class=MsoNormal>Bila ia menolak, maka pemegang baru dapat
melakukan hak regresnya, setelah dia dengan protes mengatakan:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bahwa lembaran yang dikirimkan untuk akseptasi
setelah diminta tidak diserahkan;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bahwa ia telah tidak berhasil memperoleh akseptasi
atau pembayaran atas lembaran lain.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Sub
2

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Salinan
Wesel

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
166

<p class=MsoNormal>Setiap pemegang surat wesel mempunyai hak
untuk membuat beberapa salinannya. Salinannya harus dengan saksama
menggambarkan aslinya dengan endosemennya dan semua penyebutan lainnya, yang
terdapat padanya. Salinan tersebut harus menunjukkan, di mana salinan itu
berakhir.

<p class=MsoNormal>Salinan dapat diendosemenkan dan di tanda
tangan untuk aval dengan cara dan dengan akibat yang sama seperti aslinya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
167

<p class=MsoNormal>Salinan harus menyebutkan orang pada siapa
lembaran aslinya berada.

<p class=MsoNormal>Orang ini wajib menyerahkan lembaran aslinya
kepada pemegang yang sah dari salinannya.

<p class=MsoNormal>Bila ia menolak hal ini, maka pemegang baru
hanya dapat melakukan hak regresnya terhadap mereka, yang telah
mengendosemenkan salinannya atau menandatanganinya untuk aval, setelah dengan
protes ia menyelenggarakan pernyataan, bahwa lembaran asli yang telah diminta
tidak diserahkan kepadanya.

<p class=MsoNormal>Bila setelah endosemen yang terakhir diadakan
di atasnya, sebelum salinannya dibuat, lembaran aslinya memuat klausula; “mulai
dari sini endosemen hanya berlaku pada salinannya”, atau Klausula lain semacam
itu, maka endosemen yang kemudian diadakan pada lembaran aslinya adalah batal.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Sub
3

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Surat
Wesel yang Hilang

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
167a

<p class=MsoNormal>Barangsiapa kehilangan surat wesel yang
pemegangnya adalah ia, hanya dapat meminta Pembayaran dari tertarik dengan
mengadakan jaminan untuk waktu tiga puluh tahun.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
167b

<p class=MsoNormal>Barangsiapa kehilangan surat wesel yang
pemegangnya adalah ia, dan sudah jatuh tempo pembayarannya dan di mana perlu
telah diprotes, hanya dapat melakukan haknya terhadap akseptan dan terhadap
penarik dengan mengadakan jaminan untuk waktu tiga puluh tahun.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
10

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Perubahan

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
168

<p class=MsoNormal>Bila ada perubahan dalam teks suatu surat
wesel, maka mereka yang kemudian membubuhkan tanda tangannya pada surat wesel
itu, terikat menurut teks yang telah diubah; mereka yang telah membubuhkan
tanda tangannya sebelum itu terikat menurut teks yang asli.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
11

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Daluwarsa

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
168a

<p class=MsoNormal>Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal
berikut, maka utang wesel dihapus oleh segala ikhtiar pembebasan utang wesel
yang tercantum dalam Kitab Undang -undang Hukum Perdata. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
169

<p class=MsoNormal>Semua tuntutan hukum yang timbul dari surat
wesel terhadap akseptan, kedaluwarsa karena lampaunya waktu tiga tahun,
terhitung dari hari jatuh temponya.

<p class=MsoNormal>Tuntutan hukum pemegang terhadap para endosan
dan terhadap penariknya kedaluwarsa karena lampaunya waktu satu tahun,
terhitung dari tanggal protes yang dilakukan pada saatnya atau, dari hari jatuh
temponya bila ada Klausula tanpa biaya. 

<p class=MsoNormal>Tuntutan hukum endosan yang satu terhadap
endosan yang lain dan terhadap penarik kedaluwarsa karena lampaunya waktu enam
bulan terhitung dari hari pembayaran surat wesel itu oleh endosan untuk
memenuhi wajib regresnya, atau dan hari endosan sendiri digugat di depan
pengadilan.

<p class=MsoNormal>Daluwarsa yang dimaksud dalam alinea pertama
tidak dapat digunakan oleh akseptan, bila atau sejauh ia telah menerima dana
atau telah memperkaya diri secara tidak adil; demikian pula daluwarsa yang
dimaksud dalam alinea kedua dan ketiga tidak dapat digunakan oleh penarik, bila
dan sejauh ia selama tidak menyediakan dana, dan tidak dapat pula digunakan
oleh penarik atau para endosan, yang telah memperkaya diri secara tidak adil,
semuanya tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
170</b>

<p class=MsoNormal>Pencegahan daluwarsa hanya berlaku terhadap
orang yang terhadapnya dilakukan tindakan pencegahan daluwarsa itu. 

<p class=MsoNormal>Menyimpang dari pasal 1987 dan 1988 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata berlakulah daluwarsa yang dibicarakan dalam pasal
yang lalu terhadap mereka yang belum dewasa dan terhadap mereka yang berada
dalam pengampuan, demikian pula antara suami-istri, dengan tidak mengurangi
hak-tagih mereka yang belum dewasa dan yang dalam pengampuan terhadap wali atau
pengampu mereka.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
12

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Ketentuan-ketentuan
Umum

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
171

<p class=MsoNormal>Pembayaran suatu surat wesel yang hari jatuh
temponya pada hari raya resmi, baru dapat ditagih pada hari kerja berikutnya.
Demikian pula semua tindakan lain berkenaan dengan surat wesel, yaitu
pengajuannya untuk akseptasi dan protesnya, tidak dapat dilakukan selain pada
hari kerja.

<p class=MsoNormal>Bila salah satu tindakan itu harus dilakukan
dalam jangka waktu tertentu yang hari terakhirnya adalah hari raya resmi, maka
jangka waktu ini diperpanjang sampai hari kerja pertama berikut pada akhir
jangka waktu tersebut. Hari raya yang terdapat di antara itu dimasukkan dalam
perhitungan jangka waktu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
171a

<p class=MsoNormal>Yang dianggap hari raya resmi menurut bagian
ini ialah: Minggu, Tahun Baru, Paskah Kristen kedua dan Pantekosta, kedua hari
Natal, Kenaikan Isa Almasih, beserta hari-hari raya lainnya yang setiap tahun
kembali yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Penunjukan tanggal
semua hari raya dimaksud dalam pasal ini, kecuali hari Minggu, dilakukan setiap
tahun dengan surat ketetapan yang dimuat dalam dalam surat kabar resmi sebelum
permulaan tahun. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
172

<p class=MsoNormal>Dalam jangka waktu yang ditetapkan
undang-undang atau Perjanjian, tidak termasuk hari permulaan jangka waktu itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
173

<p class=MsoNormal>Tiada satu hari penangguhan pun diizinkan,
baik menurut undang-undang, maupun menurut keputusan hakim. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Bagian
13

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Surat
Sanggup (Order)

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
174

<p class=MsoNormal>Surat sanggup memuat:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>baik Klausula tertunjuk, maupun sebutan, “surat
sanggup“ atau promes kepada tertunjuk, yang dimasukkan dalam teksnya sendiri
dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam atas-hak itu;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penunjukan hari jatuh tempo;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus
dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran itu harus dilakukan; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penyebutan tanggal, serta tempat surat sanggup itu
ditandatangani;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>7.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tanda tangan orang yang mengeluarkan atas hak itu
(penandatanganan).

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
175

<p class=MsoNormal>Atas-hak yang tidak memuat salah satu
pernyataan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu, tidak berlaku sebagai Surat
sanggup, kecuali dalam hal tersebut di bawah ini.

<p class=MsoNormal>Surat sanggup yang hari jatuh tempo
pembayarannya tidak ditunjuk, dianggap harus dibayar atas-tunjuk.

<p class=MsoNormal>Bila tidak terdapat penunjukan khusus, tempat
penandatanganannya Surat itu dianggap sebagai tempat pembayarannya dan juga
sebagai domisili penandatangan.

<p class=MsoNormal>Surat sanggup yang tidak menyebutkan tempat
penandatangannya, dianggap ditandatangani di tempat yang disebut di samping
nama dari penandatangan.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
176

<p class=MsoNormal>Selama tidak menyalahi sifat Surat sanggup,
maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Surat Wesel tentang:

<p class=MsoNormal>endosemen;

<p class=MsoNormal>hari jatuh tempo;

<p class=MsoNormal>pembayaran;

<p class=MsoNormal>hak regres dalam hal nonpembayaran;

<p class=MsoNormal>pembayaran dengan perantaraan;

<p class=MsoNormal>salinan Surat Wesel;

<p class=MsoNormal>Surat Wesel yang hilang;

<p class=MsoNormal>perubahan;

<p class=MsoNormal>daluwarsa;

<p class=MsoNormal>hari-hari raya, perhitungan jangka waktu dan
larangan hari penangguhan.

<p class=MsoNormal>Demikian pula terhadap Surat sanggup berlaku
ketentuan tentang Surat Wesel yang harus dibayar oleh Pihak ketiga atau di
tempat lain dari domisili penarik, Klausula bunga, Perbedaan pernyataan
berkenaan dengan jumlah uang yang harus dibayar, akibat pembubuhan tanda tanpa
adanya keadaan dimaksud dalam pasal 106, akibat dari tanda tangan seseorang
yang bertindak tanpa wewenangnya dan Surat Wesel blangko.

<p class=MsoNormal>Demikian pula terhadap surat sanggup berlaku
ketentuan mengenai aval; bila sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 130
alinea terakhir, aval itu tidak menyebutkan kepada siapa aval itu diberikan,
dianggap diberikan atas tanggungan penandatangan surat sanggup itu.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
177

<p class=MsoNormal>Penandatangan Surat sanggup terikat dengan
cara yang sama seperti akseptan Surat Wesel.

<p class=MsoNormal>Surat sanggup yang harus dibayar pada waktu
tertentu setelah pengunjukan, harus diajukan kepada penandatangan untuk
ditandatangani sebagai tanda "telah dilihat " dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pasal 122. Jangka waktu pengunjukan berlangsung mulai pada
tanda itu, yang harus dibuat oleh penandatangan pada Surat sanggup itu.

<p class=MsoNormal>Penolakan untuk memberikan tanda tangan itu,
harus dinyatakannya dengan protes (pasal 124) yang tanggalnya merupakan
permulaan berlangsungnya jangka, waktu pengunjukan.

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>