Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
 
PENGHAPUSAN 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
    <p style="text-align: justify; text-indent: 0pt; margin-left: 0pt">
  bahwa setiap 
  warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 
  kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
  Republik Indonesia Tahun 1945;
    <p style="text-align: justify; text-indent: 0pt; margin-left: 0pt; margin-top: 3">
  bahwa segala 
  bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran 
  hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
  diskriminasi yang harus dihapus;
    <p style="text-align: justify; text-indent: 0pt; margin-left: 0pt; margin-top: 3">
  bahwa dalam 
  kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan 
  system hokum di Indonesia belum menjamin pelindungan terhadap korban kekerasan 
  dalam rumah tangga;

    <p style="text-align: justify; text-indent: 0pt; margin-left: 0pt; margin-top: 3">
  bahwa 
  berdasarkan pertimbangan seba¬gaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c 
  dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
  Rumah Tangga; 
Mengingat :   
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal  28I, Pasal 28J dan Pasal 29 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 
BAB I

KETENTUAN UMUM
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 1</span></b></p>
Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">
  Kekerasan dalam Rumah 
  Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
  hukum dalam Iingkup rumah tangga.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">
  Penghapusan Kekerasan 
  dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah 
  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah 
  tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">
  Korban adalah orang yang 
  mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam Iingkup rumah tangga.
    <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top: 2">
  Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan 
  untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 
  advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya 
  baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">
  Perlindungan Sementara 
  adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga 
  sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan 
  dari pengadilan.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">
  Perintah Perlindungan 
  adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan 
  perlindungan kepada korban.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none; margin-top: 2">

  Menteri adalah menteri 
  yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.
 Pasal 
2
(1) Lingkup rumah tangga 
dalam Undang-Undang ini meliputi:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  suami, isteri, dan anak;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  orang-orang yang mempunyai 
  hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  ada huruf a karena 
  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 
  dalam rumah tangga; dan/atau
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  orang yang bekerja 
  membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja 
sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka 
waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
 
BAB II
ASAS DAN TUJ UAN
Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  penghormatan hak asasi 
  manusia;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  keadilan dan kesetaraan 
  gender;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  nondiskriminasi; dan

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  perlindungan korban
Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga bertujuan:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mencegah segala bentuk 
  kekerasan dalam rumah tangga;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  melindungi korban 
  kekerasan dalam rumah tangga;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menindak pelaku kekerasan 
  dalam rumah tangga; dan

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memelihara keutuhan rumah 
  tangga yang harmonis dan sejahtera.
 
BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5

Setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam Iingkup rumah 
tangganya, dengan cara:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kekerasan fisik;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kekerasan psikis;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kekerasan seksual; atau
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  penelantaran rumah tangga
Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang  mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit, atau luka berat.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 7</span></b></p>
Kekerasan psikis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang  mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 8</span></b></p>
Kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0pt; text-autospace: none; margin-left: 0pt">
  pemaksaan hubungan seksual 
  yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0pt; text-autospace: none; margin-left: 0pt">
  pemaksaan hubungan seksual 
  terhadap salah seorang dalam Iingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk 
  tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 9</span></b></p>

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Setiap orang dilarang 
  menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 
  berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
    <p class="MsoBodyText">Penelantaran sebagaimana 
  dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang  mengakibatkan 
  ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
  yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 
  orang tersebut.
 
BAB IV
HAK-HAK KORBAN
Pasal 10
Korban berhak mendapatkan:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  perlindungan dari pihak 
  keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga  sosial, atau 
  pihak Iainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah  
  perlindungan dari pengadilan;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  pelayanan kesehatan sesuai 
  dengan kebutuhan medis;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  penanganan secara khusus 
  berkaitan dengan kerahasiaan korban;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  pendampingan oleh pekerja 
  sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses  pemeriksaan sesuai dengan 
  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  pelayanan bimbingan rohani.
 
BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab 
dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 12</span></b></p>
(1)     Untuk melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah ;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  merumuskan kebijakan 
  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menyelenggarakan 
  komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam  rumah tangga;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menyelenggarakan 
  sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah  tangga; dan
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menyelenggarakan 
  pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga 
  serta menetapkari standar dan akreditasi pelayanan yang  sensitif gender.
(2)     Ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakah oleh menteri.
(3)     Menteri dapat 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 13</span></b></p>
Untuk penyelenggaraan 
pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi 
dan tugas masing-masing dapat mei kukan upaya:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  penyediaan ruang pelayanan 
  khusus di kantor kepolisian;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  penyediaan aparat, tenaga 
  kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  pembuatan dan pengembangan 
  sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang 
  mudah diakses oleh korban; dan
    <p class="MsoBodyText">memberikan perlindungan 
  bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 14</span></b></p>
Untuk menyelenggarakan upaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan 
masyarakat atau lembaga sosial Iainnya.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 15</span></b></p>
Setiap orang yang mendengar, 
melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan 
upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mencegah berlangsungnya 
  tindak pidana;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memberikan perlindungan 
  kepada korban;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memberikan pertolongan 
  darurat; dan
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  membantu proses pengajuan 
  permohonan penetapan perlindungan.
 

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 16
    <p class="MsoBodyText">Dalam waktu 1 x 24 (satu 
  kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan 
  kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan 
  sementara pada korban.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  Perlindungan sementara 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
  korban diterima atau ditangani.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Dalam waktu 1 x 24 (satu 
  kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah 
  perlindungan dari pengadilan.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 17</span></b></p>
Dalam memberikan perlindungan 
sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, 
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 18</span></b></p>

Kepolisian wajib memberikan 
keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan 
pendampingan.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 19</span></b></p>
Kepolisian wajib segera 
melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 20</span></b></p>
Kepolisian segera 
menyampaikan kepada korban tentang:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  identitas petugas untuk 
  pengenalan kepada korban;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kekerasan dalam rumah 
  tangga adaiah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kewajiban kepolisian untuk 
  melindungi korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 21</span></b></p>
(1) Dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memeriksa kesehatan korban 
  sesuai dengan standar profesinya;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  membuat laporan tertulis 
  hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan 
  penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum 
  yang sama sebagai alat bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, 
atau masyarakat.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 22</span></b></p>
(1) Dalam memberikan 
pelayanan, pekerja sosial harus:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  melakukan konseling untuk 
  menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
    <p class="MsoBodyText">memberikan informasi 
  mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan 
  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mengantarkan korban ke 
  rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  melakukan koordinasi yang 
  terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas 
  sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
(2)     Pelayanan 
pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik 
pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 23</span></b></p>
Dalam memberikan pelayanan, 
relawan pendamping dapat:

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menginformasikan kepada 
  korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mendampingi korban di 
  tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan 
  membimbing korban untuk secara objektif dan Iengkap memaparkan kekerasan dalam 
  rumah tangga yang dialaminya;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mendengarkan secara empati 
  segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; 
  dan
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memberikan dengan aktif 
  penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
 
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 24</span></b></p>

Dalam memberikan pelayanan, 
pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan 
memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 25</span></b></p>
Dalam hal memberikan 
perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  memberikan konsultasi 
  hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  mendampingi korban di 
  tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan 
  membantu korban untuk secara Iengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga 
  yang dialaminya; atau
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  melakukan koordinasi 
  dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar 
  proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 26</span></b></p>
(1)     Korban 
berhak melaporkan secara Iangsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian 
balk di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2)     Korban 
dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan 
kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban 
berada maupun di tempat kejadian perkara.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 27</span></b></p>
Dalam 
hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, 
pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 28</span></b></p>
Ketua pengadilan dalam 
tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan 
surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban clan anggota 
keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 29</span></b></p>
Permohonan untuk memperoleh 
surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  korban atau keluarga 
  korban;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  teman korban;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  kepolisian;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  relawan pendamping; atau
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  pembimbing rohani
Pasal 30
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Permohonan perintah 
  perlindungai disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Dalam hal permohonan 
  diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat 
  permohorian tersebut.

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Dalam hal permohonan 
  perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, 
  relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan 
  persetujuannya.Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa 
  persetujuan korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 31</span></b></p>
(1) Atas permohonan korban 
atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  menetapkan suatu kondisi 
  khusus;
    <p class="MsoBodyText">mengubah atau membatalkan 
  suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pewpajuan 
perkara kekerasan dalam rumah tangga.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 32</span></b></p>
<ol>
  <li>

  
  Perintah perlindungan 
  dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.</span></b></p>
  </li>
  <li>
  
  Perintah perlindungan 
  dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.</span></b></p>
  </li>
  <li>

  
    Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum 
  berakhir masa berlakunya.</span></b></p>
  </li>
</ol>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">
Pasal 33</span></b></p>
    <p class="MsoBodyText2">  Pengadilan dapat menyatakan satu atau Iebih tambahan perintah perlindungan.
    <p class="MsoBodyText2">  Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib 
  mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, 
  relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 34</span></b></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">

  Berdasarkan pertimbangan 
  bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau Iebih 
  tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">
  Dalam pemberian tambahan 
  kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan 
  keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
  dan/atau pembimbing rohani.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 35</span></b></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">

  Kepolisian dapat menangkap 
  untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku 
  yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran 
  tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">
  Penangkapan dan penahanan 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan 
  dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">
  Penangguhan penahanan 
  tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 36</span></b></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Untuk memberikan 
  perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti 
  permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Penangkapan sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat 
  perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 37</span></b></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Korban, kepolisian atau 
  relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya 
  dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Dalam hal pengadilan 
  mendapatka: aporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku 
  diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
  guna dilakukan pemeriksaan.

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Pemeriksaan sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah 
  tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 38</span></b></p>
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Apabila pengadilan 
  mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan 
  melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku 
  untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk 
  mematuhi perintah perlindungan.

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Apabila pelaku tetap tidak 
  mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 
  (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  Penahanan sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.
 

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN
Pasal 39
Untuk 
kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  tenaga kesehatan;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  pekerja sosial;
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  relawan pendamping; dan/atau
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  pembimbing rohani.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 40</span></b></p>
    <p class="MsoBodyText2">  Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  Dalam hal korban 
  memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi 
  kesehatan korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 41</span></b></p>
Pekerja sosial, relawan 
pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban 
dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman 
bagi korban.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 42</span></b></p>
Dalam rangka pemulihan 
terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau 
pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 43</span></b></p>
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyeienggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
 
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
    <p class="MsoBodyTextIndent" align="left">Setiap 
  orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga 
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 
  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima 
  belas juta rupiah).

    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">
  Dalam hal perbuatan 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit 
  atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
  atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">
  Dalam hal perbuatan 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana 
  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
  banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-autospace: none">

  Dalam hal perbuatan 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 
  sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
  pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 45</span></b></p>
    <p class="MsoBodyText2">  Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah 
  tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana 
  penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan 
  juta rupiah).
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">

  Dalam hal perbuatan 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 
  sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
  pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 
  3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 46</span></b></p>
Setiap orang yang melakukan 
perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua betas) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 47</span></b></p>
Setiap orang yang memaksa 
orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
sedikit Rp 12.000.000,00 (dua betas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 48</span></b></p>
Dalam hat perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat 
luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya 
pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus 
atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam 
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 49</span></b></p>
Dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 
(lima betas juta rupiah), setiap orang yang:
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menelantarkan orang lain 
  dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  menelantarkan orang lain 
  sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 50</span></b></p>
Selain pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
    <p class="MsoBodyText3">  pembatasan gerak pelaku balk yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari 
  korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari 
  pelaku;

    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-autospace: none">
  penetapan pelaku mengikuti 
  program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 51</span></b></p>
Tindak pidana kekerasan 
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 52</span></b></p>
Tindak pidana kekerasan 
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 53</span></b></p>
Tindak pidana kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap 
isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.
 
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan 
menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-undang ini.

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-autospace: none">Pasal 55</span></b></p>
Sebagai salah satu alat 
bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti 
yang sah lainnya.
 
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Undang-Undang ini mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga 
Negara Republik Indonesia.

 
                    
Disahkan di Jakarta
                    
pada tanggal 22 September 2004
                    
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                      
ttd

                    
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 
2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA,
 ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95.