Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999


3 
BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
merintangi atau menggagalkan

secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan
disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana
dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan
atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta
rupiah)
dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal
28, Pasal 29, Pasal 35 atau
Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan
yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun
dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp
150.000.000.00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00
(enam ratus
juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 220, pasal 231, Pasal 421, pasal 442, pasal 429 atau pasal
430 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1
(satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling
sedikit
Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
300.000.000,00
(Tiga ratus juta rupiah)

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak

Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

4 
BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,

DAN PEMERIKSAAN Di SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang segera menyerahkan salinan
berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak
pidana korupsi

didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap
tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku,

kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang
sulit pembuktiannya, maka
dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib
memberikan beri keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,
dan harta
benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
tersangka.

Pasal
29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
sidang

pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang meminta keterangan
kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka
atau terdakwa.
(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)
diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia
melakukan tindak pidana korupsi,

maka keterangan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja,

terhitung sejak dokumen permintaan diterima
secara lengkap.
(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank
untuk
memblokir rekening simpanan milik tersangka
atau terdakwa yang diduga hasil
dari korupsi .

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa
tidak diperoleh
bukti yang cukup atas permintaan penyidik,
penuntut umum, atau hakim, bank
pada hari itu juga mencabut pernblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita
surat dan kiriman melalui
pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan
dengan
perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

(1) Dalam penyidikan den pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi
dan orang
lain yang bersangkutan dengan tindak pidana
korupsi dilarang menyebut nama
atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang
memberikan kemungkinan dapat

diketahuinya identitas pelapor.
(2) Sebelum perneriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat
(1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain
tersebut.

Pasal 32

(1) Dalam hal ponyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau
lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup
bukti, sedangkan secara nyata
telah ada kerugian keuangan negara, maka
penyidik segera menyerahkan berkas

perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk
dilakukan gugatan perdata atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan
untuk mengajukan gugatan.
(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak
menghapuskan hak

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan
negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat
dilakukan penyidikan,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik
segera
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara
Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan
gugatan
perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada
saat dilakukan pemeriksaan di
sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan
negara,
maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi
yang
dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli,
kecuali
ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri
atau suami, anak, dan

cucu dari terdakwa.
(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)
dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka
menghendaki dan disetujui
secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka
dapat
memberikan keterangan sebagai, saksi, tanpa
disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35
berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat

atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang
menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak
pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak

pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan
sebagai hal yang

menguntungkan baginya.
(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya
dan
harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda
setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara yang bersangkutan.
(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang
tidak

seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan
kekayaannya, maka
keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat
alat bukti yang
sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana korupsi.
(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3)
dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk
membuktikan

dakwaannya.

Pasal 38

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di
sidang
pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat
diperiksa dan diputus

tanpa kehadirannya.
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala
keterangan saksi
dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang
sebelumnya dlanggap sebagai
diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh
penuntut
umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor
Pemerintah Daerah, atau
diberitahukan kepada kuasanya.
(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan
terdapat
bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah
melakukan tindak
pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut
umum menetapkan
perampasan barang-barang yang telah disita.
(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat

dimohonkan upaya banding.
(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada
pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh
orang
yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk
mengajukan perkara korupsi di
lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

5 
BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan

dalam bentuk :
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana
korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam
mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;
C. hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani
perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak
hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum
dalam hal :
1) melaksanakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses
penyelidikan, penyidikan, dan di
sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,

sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan
tanggung
jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak
pidana
korupsi;
4) Hak dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan

ayat (3)
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau
ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan
dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
5) Ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan peran serta masyarakat
dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan
Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat
yang telah
berjasa membantu upaya pencegahan,
pemberantasan, atau pengungkapan
tindak pidana korupsi.
(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140

Lihat juga 
 /Penjelasan/