Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Praktek Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia/Kasus Soekarno
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Kasus Soekarno
Sejak awal berlakunya demokrasi terpimpin, Soekarno sudah 
menunjukkan tanda-tanda otoritariannya. Di antaranya yang paling 
menonjol diawali dengan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, 
yang kemudian atas dasar Penetapan Presiden No. 4/1960, dibentuk 
DPR-GR. 

Kemudian pada tanggal 13 November 1963, Soekarno sebagai 
presiden merombak Kabinet Kerja III menjadi Kabinet Kerja IV 
yang juga menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPRGR, Ketua 
dan Wakil Ketua MPRS, Ketua dan Wakil Ketua DPA, dan Ketua 
Dewan Perancang Nasional sebagai Menteri. Dengan demikian 
kedudukan keempat badan negara tersebut berada di bawah 
posisinya.

Di tengah krisis ekonomi saat itu, muncul pula pemberontakan G 30S/PKI yang semakin mengharu-birukan konstelasi 
politik saat itu. Mahasiswa pun ramai menggelar aksi demostrasi, 
mengusung Tritura, disusul dengan reshuffle kabinet Soekarno yang 
terjadi berkali-kali. Terakhir, upaya reshuffle Soekarno dengan 
merombak kabinet Dwikora yang disempurnakan yang terdiri dari 
100 menteri dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. 

Setelah itu, akhirnya Soekarno melakukan upaya terakhir pada 
tanggal 22 Juni 1966 bersamaan dengan pelantikan pimpinan 
MPRS, dengan melakukan yang disebutnya sebagai pidato 
pertanggungjawaban sukarela.  DPR-GR tidak puas dengan pidato 
pertanggungjawaban presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara 
pada Sidang Umum MPRS 1966 itu, khususnya hal-hal yang 
berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya G 30S/PKI. Karenanya 
DPRGR saat itu mengajukan pernyataan pendapat kepada presiden 
dan memorandum kepada MPRS yang menghendaki dilengkapinya 
pidato Nawaksara oleh presiden. 

Atas dasar memorandum ini, maka diadakanlah Sidang 
Istimewa MPRS untuk meminta pertanggungjawaban Presiden 
Soekarno. Karena pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden 
Soekarno tidak dapat diterima, maka melalui Tap No. XXXIII/ 
MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintahan dari 
Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pasal 
8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Wakil Presiden 
menggantikan posisi Presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, 
tidak berlaku. Karena saat itu tidak ada Wakil Presiden. 

Ketika itu MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno 
sebagai mandataris, telah tidak dapat memenuhi pertanggungan 
jawab konstitusionalnya serta dinilai telah tidak dapat menjalankan 
haluan dan putusan MPRS.  Suksesi kepemimpinan negara dari 
Soekarno ke Soeharto ini, dengan demikian bukan karena alasan 
mangkat atau berhentinya Soekarno, melainkan karena kondisi yang 
dinilai sebagai tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Memang 
tidak ada definisi yang jelas mengenai hal ini. Namun penulis 
berkesimpulan bahwa dalam ketentuan maupun praktek 
ketatanegaraan, kondisi ini pada akhirnya digunakan sebagai alasan pemberhentian presiden pada masa jabatannya.Walaupun tidak ada 
ukuran yang jelas mengenai alasan pemberhentian presiden, tetapi 
pada prakteknya proses impeachment telah terjadi pada presiden RI. 

Pada Ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan 
Presiden Soekarno itu, ditegaskan pula bahwa penetapan 
penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. 
Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam 
rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini semakin 
menegaskan bahwa forum previlegiatum sebagai proses penegakan 
hukum seorang Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan 
melalui peradilan pidana biasa pada saat yang bersangkutan masih 
menjabat, tidak diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun 
pada praktek ketatanegaraannya. Di sisi lain, hal ini bertentangan 
dengan prinsip equality before the law, yang juga dianut oleh Undang-
Undang Dasar 1945 melalui Pasal 27 ayat 1.