Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup
perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang
mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan
perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari
sistem Hak Kekayaan Intelektual;
b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan
mengenai Rahasia Dagang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul
berdasarkan Undang-undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh
Menteri.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

BAB II 

LINGKUP RAHASIA DAGANG

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak
diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut
hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara
umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat
kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan
kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan
keuntungan secara ekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau
para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang
layak dan patut.

BAB III 

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu
kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

BAB IV 

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 5

(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-se== bab lain yang dibenarkan oleh peraturan ==
perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal
dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan
lain.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika
diperjanjikan lain.

Pasal 8

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal
dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak
ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pasal 9

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.

BAB V 

B I A Y A

Pasal 10

(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi
Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri
Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI 

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat
menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke
Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VII 

PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan
sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga
Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap
pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia
Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan,
kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari
penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan
semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk
yang bersangkutan.

BAB VIII 

PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Rahasia Dagang.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana
di bidang Rahasia Dagang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia
Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
delik aduan.

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara
perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara
tertutup.

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242

P E N J E L A S A N
A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya
persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan
dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya
saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan
Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak
eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan
temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan
pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu.
Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka.
Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa
aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan
terpadu.
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai
pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang
merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau
invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap
mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan,
penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.
Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini
Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan
pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup
luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup
kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang
membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu
badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah,
termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)

"Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat
ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.
Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku
berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain
dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu
sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat
ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang
bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada
pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain
dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk
pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan
perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu
penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.
Yang dimaksud dengan "sebab-se== bab lain yang dibenarkan oleh ==
peraturan perundang-undangan" misalnya putusan pengadilan yang
menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen
yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun,
Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.

Ayat (3)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai
data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan
tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya
mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup
subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia
Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan
waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan
untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu
tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang
tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan
mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang
dapat menjaga Rahasia Dagang itu.

Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang
biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian
mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka
bantuan teknik.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi
bersifat non-eksklusif.

Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik
Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan
secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai
data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak
mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya
mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup
subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian
Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan
kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut
mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima
Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh
para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rekayasa Ulang" (reverse engineering) adalah
suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi
tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044