Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA 
NOMOR 10 TAHUN 2010 
TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
DI KABUPATEN TOJO UNA UNA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TOJO UNA-UNA,
Menimbang    :  a.   bahwa  untuk  melaksanakan  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur 
bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Tojo Una Una; 

                b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tojo Una Una; 

Mengingat     :   1.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999 
tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kor
upsi, Kolusi dan 
Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nom
or 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahu
n  2003 
Nomor   47,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia           
Nomor 4286); 
3.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2003  tentang 
Pembentukan  Kabupaten  Tojo  Una-Una  di  Provinsi  Sulawesi  Teng
ah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  147, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342); 
4.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Ta
hun 
2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia     
Nomor 4355); 
5.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 
6.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
un 2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan U
ndang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
8.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerin
tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TOJO UNA-UNA 
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor
  2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4801); 
10.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008  tentang 
Pemilihan   Umum   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan 
Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lemb
aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 
11.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2009  tentang 
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakya
t,  Dewan 
Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lemb
aran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  123,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tent
ang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indone
sia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tenta
ng 
Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Rep
ublik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); 
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Pedoman 
Pengajuan  Penyerahan  dan  Laporan  Penggunaan  Bantuan  Keuanga
n 
Kepada  Partai  Politik  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006; 
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA UNA 
dan 
BUPATI TOJO UNA UNA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan       :   PERATURAN   DAERAH   TENTANG   BANTUAN   KEUANGA
N 
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TOJO UNA UNA. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.
Daerah adalah Kabupaten Tojo Una Una. 
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintaha
n oleh Pemerintah Daerah 
dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  ot
onomi  seluas-
luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
3.
Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah  beserta  Perangkat 
Daerah  sebagai  unsure 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4.
Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una Una. 
5.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingka
t  DPRD  adalah  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
6.
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  KPU
D  adalah  Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
7.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disin
gkat  APBD  adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
8.
Badan  Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat  adala
h  Badan  Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tojo Una Una. 
9.
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
10.
Partai  Politik  adalah  organisasi  politik  yang  dibentuk  oleh  seke
lompok  Warga  Negara 
Republik  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  persamaan  k
ehendak  dan  cita-cita  untuk 
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Ne
gara melalui Pemilihan 
Umum. 
11.
Dewa Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau
 sebutan lain adalah pengurus 
Partai  Politik  di  Kabupaten  Tojo  Una  Una  yang  ditetapkan 
berdasarkan  hasil  keputusan 
Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Part
ai Politik. 
12.
Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Angg
aran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada P
artai Politik yang mendapatkan 
kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  penghitungannya  be
rdasarkan  perolehan 
suara. 
BAB II 
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 
Pasal 2 
(1)
Bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD diber
ikan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tojo Una Una setiap tahunnya. 
(2)
Partai  Politik  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  adal
ah  Partai  Politik  yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una
 Una. 
(3)
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan se
cara proporsional yang 
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 
Pasal 3 
Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik APBD
 Kabupaten Tojo Una Una 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut : 
a.
Besarnya  nilai  bantuan  persuara  untuk  partai  politik  yang  menda
patkan  kursi  di  DPRD 
Kabupaten  Tojo  Una  Una  yang  bersumber  dari  APBD  adalah  j
umlah  bantuan  APBD 
Kabupaten Tojo Una Una tahun anggaran sebelumnya dibagi denga
n jumlah perolehan suara 
hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tojo Una Una periode sebelumn
ya berdasarkan penghitungan 
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 
b.
Besarnya  jumlah  bantuan  keuangan  yang  dialokasikan  dalam  APBD  Ka
bupaten  Tojo  Una 
Una  setiap  tahun  untuk  partai  politik  adalah  jumlah  perolehan  suara
  hasil  pemilu  2009 
dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf (
a). 
c.
Jumlah  bantuan  keuangan  dari  APBD  setiap  tahun  kepada  partai  poli
tik  adalah  jumlah 
perolehan  suara  partai  politik  hasil  pemilu  2009  dikalikan  dengan
  nilai  bantuan  persuara 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a). 
BAB III 
PENGANGGARAN DALAM APBD 
Pasal 4 
(1)
Bantuan  keuangan  kepada  partai  politik  yang  dialokasikan  setia
p  tahunnya  dalam  APBD 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  (b)  dianggarkan  dalam  jen
is  belanja  bantuan 
keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politi
k. 
(2)
Penentuan  besarnya  anggaran  bantuan  keuangan  kepada  partai  polit
ik  memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah. 
BAB IV 
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
Pasal 5 
(1)
Pengajuan  surat  permohonan  bantuan  keuangan  partai  politik  disam
paikan  secara  tertulis 
oleh  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Politik  ditandatangani  Ketua
  dan  Sekretaris  atau 
sebutan lainnya kepada Bupati Tojo Una Una untuk menyalurkan 
dana bantuan keuangan ke 
rekening  kas  umum  partai  politik  dengan  menggunakan  kop  surat  da
n  cap  stempel  partai 
politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa : 
a.
Foto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan 
Susunan Kepengurusan 
DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Se
kretaris Jendral DPP Partai 
Politik atau sebutan lainnya ; 
b.
Foto copy Surat Keterangan NPWP ; 
c.
Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi da
n surat partai politik hasil 
pemilihan umum DPRD Kabupaten Tojo Una Una yang dilegaliri
s Ketua atau Sekretaris 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tojo         Una-Una ; 
d.
Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan perny
ataan pembukaan 
rekening dari bank yang bersangkutan ; 
e.
Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ; 
f.
Laporan  realisasi  penerimaan  dan  penggunaan  bantuan  keuangan 
tahun  anggaran 
sebelumnya ; 
g.
Surat  pernyataan  partai  politik  yang  menyatakan  bersedia  di
tuntut  sesuai  peraturan 
perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar y
ang ditandatangani Ketua 
dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya. 
(2)
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua
). 
(3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya di
sampaikan kepada 
Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Tojo  Una  Una
  dan  Kepala  Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tojo Una Una. 
BAB V 
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK 
Pasal 6 
(1)
Verifikasi  kelengkapan  administrasi  sebagaimana  dimaksud  da
lam  Pasal  5  dilakukan  oleh 
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan 
Bantuan Keuangan Partai 
Politik. 
(2)
Tim  Verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diketuai  K
epala  Badan  Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 
(3)
Keanggotaan  Tim  Verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
terdiri  dari  Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tojo Una Una dan unsur Sekretariat Da
erah. 
(4)
Pembentukan  Tim  Verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
ditetapkan  dengan 
Keputusan Bupati Tojo Una Una. 
(5)
Biaya  verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibebanka
n  pada  Anggarana 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
Pasal 7 
(1)
Hasil  verifikasi  kelengkapan  administrasi  permohonan  bantuan 
keuangan  partai  politik 
dibuat dalam berita acara. 
(2)
Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksu
d pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Daerah ini. 
Pasal 8 
Berita  acara  hasil  verifikasi  kelengkapan  administrasi  per
mohonan  bantuan  keuangan  partai 
politik  disampaikan  oleh  tim  verifikasi  kepada  Bupati  Tojo  Una
  Una  dengan  melampirkan 
kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan
 partai politik sebagai satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan. 
BAB VI 
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
Pasal 9 
(1)
Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksan
akan oleh pejabat 
pengelola keuangan daerah Kabupaten Tojo Una Una atas persetujuan Bupa
ti Tojo Una Una. 
(2)
Ketua atau sebutan lain partai politik Kabupaten Tojo Una Un
a menyampaikan tanda bukti 
penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada 
Bupati  Tojo  Una  Una  melalui  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Dae
rah  Kabupaten  Tojo  Una 
Una. 
BAB VII 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
Pasal 10 
Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang ke
giatan pendidikan politik 
dan operasional sekretariat partai politik. 
Pasal 11 
(1)
Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkait
an dengan : 
a.
Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupa
n bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara ; 
b.
Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dal
am kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara ; dan 
c.
Peningkatan  kemandirian,  kedewasaan,  dan  membangun  karakter  bangsa 
dalam 
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
(2)
Kegiatan  pendidikan  politik  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  keadila
n  dan  kesetaraan 
gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 
Pasal 12 
Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan 
dengan : 
a.
Administrasi umum ; 
b.
Berlangganan daya dan jasa ; 
c.
Pemeliharaan data dan arsip; dan 
d.
Pemeliharaan peralatan kantor. 
BAB VIII 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK 
Pasal 13 
Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti p
enerimaan dan pengeluaran atas 
dana bantuan keuangan. 
Pasal 14 
(1)
Partai  Politik  wajib  membuat  laporan  pertanggungjawaban  pener
imaan  dan  pengeluaran 
keuangan  yang  bersumber  dari  dana  bantuan  Anggaran  Pendapatan  d
an  Belanja  Daerah 
Kabupaten Tojo Una Una. 
(2)
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter
diri dari : 
a.
Rekapitulasi  Realisasi  Penerimaan  dan  Belanja  bantuan  keuang
an  partai  politik  dan 
rincian  Realisasi  Belanja  Dana  Bantuan  Keuangan  Partai  Po
litik  Perkegiatan  dengan 
melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap sesuai
 ketentuan;  
b.
Barang    Invertaris/Modal   (Fisik),    Barang   Persediaan   Pakai   H
abis   dan 
Pengadaan/Penggunaan Jasa. 
(3)
Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ay
at (2) tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Daerah ini. 
Pasal 15 
Partai  Politik  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaba
n  penerimaan  dan  pengeluaran 
keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala
 1 (satu) tahun sekali kepada 
Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Inspektorat Daerah dan Bada
n Pemeriksa Keuangan.  
Pasal 16 
(1)
Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15
  disampaikan  oleh 
Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bu
pati Tojo Una Una. 
(2)
Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
  disampaikan  paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuanga
n. 
Pasal 17 
Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 
15  terbuka  untuk  diketahui 
masyarakat. 
Pasal 18 
Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 dikenai sanksi 
administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD da
lam tahun anggaran berkenaan 
sampai laporan diterima oleh Bupati Tojo Una Una. 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 19 
(1)
Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
 di DPRD Kabupaten Tojo 
Una Una hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pem
erintah Nomor 29 
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai de
ngan diresmikannya 
keanggotaan DPRD hasil Pemilu  Tahun 2009. 
(2)
Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi 
di DPRD Kabupaten Tojo 
Una Una hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pem
erintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung 
sejak diresmikannya 
keanggotaan DPRD hasil Pemilu    Tahun 2009. 
(3)
Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebaga
imana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung  secara  proporsional  berdasarkan  rentang  waktu  sampai
  dengan  berakhirnya  masa 
keanggotaan DPRD Kabupaten Tojo Una Una hasil Pemilu Tahun 200
4 dalam 1 (satu) tahun 
anggaran 2009. 
(4)
Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik se
bagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keang
gotaan DPRD Kabupaten 
Tojo Una Una hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu anggaran 2009. 
Pasal 20 
Penghitungan,  penganggaran  dalam  APBD,  pengajuan,  penyaluran,  pengg
unaan  dan  laporan 
pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaiman
a dimaksud dalam pasal 19 ayat 
(2)  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang
  Bantuan  Keuangan 
Kepada  Partai  Politik  dan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Ne
geri  Nomor  24  Tahun  2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Peng
ajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Pol
itik. 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 21 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe
raturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una. 
Ditetapkan di Ampana 
pada tanggal  11 November 2010 
BUPATI TOJO UNA-UNA, 
TTD + CAP 
DAMSIK LADJALANI 
Diundangkan di Ampana 
pada tanggal 22 November  2010 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOJO UNA-UNA 
TTD + CAP 
Drs. BAHRUN LATJUBA 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19530218 197711 1 002 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 NOMOR 10