Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab V-B
Sub
1

Ketentuan-ketentuan
Umum

 

Pasal
521

Pengangkut dalam pengertian bab usaha adalah
orang yang mengikat diri, baik dengan perjanjian pencarteran menurut waktu atau
menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan
pengangkutan orang (musafir, penumpang) seluruhnya atau sebagian lewat laut.

 

Pasal
522

perjanjian untuk mengangkut, mewajibkan
pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai saat turun
dari kapal.

Pengangkut wajib mengganti kerugian, yang
disebabkan oleh cedera yang menimpa
penumpang berkenaan dengan pengangkutan, kecuali ia dapat membuktikan, bahwa
cedera itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang layaknya tidak dapat dicegah
atau dihindari, atau akibat kesalahan penumpang sendiri.

Bila cedera itu mengakibatkan kematian, maka
pengangkut wajib mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh suami atau
istri yang ditinggalkan, anak-anak dan orang tua penumpang itu.

Bila penumpang itu diangkut berdasarkan
perjanjian dengan pihak ketiga, pengangkut bertanggung jawab baik terhadap
pihak ketiga maupun terhadap penumpang dan ahli warisnya, semuanya dengan
mengindahkan ketentuan dalam alinea-alinea yang lain.

 

Pasal
523

pengangkut bertanggung jawab atas perbuatan
orang-orang yang dipekerjakan olehnya, dan barang-barang yang digunakannya pada
pengangkutan itu.

 

Pasal
524

Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan,
bahwa ia tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab selain sampai
jumlah terbatas untuk kerugian yang disebabkan oleh kurang cukupnya usaha
pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutannya, atau
sesuainya alat itu untuk pengangkutan yang diperjanjikan, ataupun oleh kurang
cukupnya pengawasan di kapal.

 

Pasal
524a

Persyaratan-persyaratan untuk membatasi
pertanggungjawaban pengangkut sekali-kali tidak membebaskannya dari beban untuk
membuktikan, bahwa untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk
alat pengangkutannya dan untuk sesuainya alat itu untuk pengangkutan yang
diperjanjikan, telah diusahakan secukupnya, bila ternyata, bahwa kerugian
adalah akibat dari cacat alat pengangkutan atau tatanannya.

Dalam hal usaha tidak dapat diadakan
penyimpangan dengan perjanjian.

 

Pasal
525

Bila pengangkut adalah sekaligus pengusaha
kapal itu, tanggung jawabnya karena kerugian yang disebabkan oleh cedera yang
diderita oleh para penumpang yang diangkut dengan kapal itu, terbatas pada
jumlah f. 50, - tiap meter kubik isi bersih kapal itu, bila mengenai
kapal-kapal yang digerakkan secara mekanis, ditambah dengan apa yang untuk
menentukan isi itu, dikurangkan dari isi kotor untuk ruang yang ditempati oleh
alat penggeraknya. Bila baik barang-barang yang diangkut maupun para penumpang
atau ahli waris mereka menderita kerugian, maka tanggung jawab pengangkut
keseluruhannya terbatas pada jumlah yang disebut di sini, dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal 476 dan 527.

 

Pasal
526

Bila pengangkut bukan pengusaha kapal,
kewajiban mengganti kerugian karena cedera terbatas pada jumlah, yang dalam
soal mengenai cedera menurut ketentuan dalam pasal yang lalu dapat ditagih pada
pengusaha kapal.

Dalam hal adanya perselisihan, pengangkut
harus membuktikan sampai jumlah berapa batas tanggung jawabnya.

 

Pasal
526a

Tuntutan ganti rugi penumpang atau ahli
warisnya harus didahulukan terhadap segala ganti rugi lain dalam hal usaha.

 

Pasal
527

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 525 dan
pasal 526, dapat dituntut ganti rugi sepenuhnya, bila cedera itu disebabkan
oleh kesengajaan atau kesalahan besar dari pengangkut.

Persyaratan-persyaratan yang bertentangan
dengan usaha adalah batal.

 

Pasal
528

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian
yang timbul karena kelambatan pengangkutan, kecuali bila ia dapat membuktikan
bahwa kelambatan tersebut akibat dari suatu peristiwa, yang layaknya tidak
dapat dicegah atau dihindari olehnya.

 

Pasal
529

Bila kapal itu karena keadaan setempat tidak
atau tidak dapat mencapai tempat tujuan dalam waktu yang layak, pengangkut
wajib mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan dengan alat pengangkutan
lain atas biayanya.

Bila diperjanjikan, bahwa kapal tidak pergi
lebih jauh dari tempat yang dapat dicapai kapal itu dan berlabuh dengan aman
dan lancar, maka pengangkut berwenang untuk menurunkan penumpang-penumpang dari
kapal di tempat terdekat dari tempat tujuan yang memenuhi syarat, kecuali bila
halangan itu hanya bersifat sementara sekali, sehingga hal itu hanya
menyebabkan kelambatan sedikit sekali. 

 

Pasal
530

Penumpang dapat diminta agar kepadanya oleh
pengangkut diberikan tiket perjalanan.

Nakhoda berwenang untuk mengeluarkan tiket
perjalanan untuk pengangkutan dengan kapal yang dipimpinnya, kecuali bila orang
lain ditugaskan untuk pengeluaran tiket itu.

 

Pasal
531

Tiket perjalanan dapat berbunyi atas nama
penumpang, kepada yang ditunjuk atau atas-tunjuk.

Bila berbunyi kepada yang ditunjuk, maka
berlakulah pasal 508.

Tiket perjalanan blanko, dianggap berbunyi
kepada atas-tunjuk.

 

Pasal
532

Penumpang tidak dapat memindah tangankan
haknya dari perjanjian pengangkutan tanpa izin pengangkut, kecuali bila ia
menerima tiket perjalanan kepada yang ditunjuk atau atas-tunjuk dan belum naik
di kapal.

 

Pasal
533

Mengenai bagasi milik para penumpang berlaku
ketentuan-ketentuan mengenai pengangkutan barang-barang.

Pengangkut tidak wajib mengganti kerugian yang
terjadi pada barang-barang yang disimpan sendiri oleh penumpang, kecuali bila
ternyata bahwa untuk penyelamatannya telah dilakukan usaha seperlunya.

Untuk kerugian yang disebabkan oleh sesama
penumpang, pengangkut tidak bertanggung jawab mengenai barang usaha.

 

Pasal
533a

Untuk penerapan pasal-pasal 493-497 dan 500,
maka yang diartikan dengan yang harus dibayar kepada pengangkut bukan saja
biaya angkutan bagasi, melainkan juga untuk pengangkutan penumpangnya sendiri.

 

Pasal
533b

Tiket-tiket perjalanan yang isinya
bertentangan dengan peraturan pasal 524 alinea pertama, tidak boleh dikeluarkan
untuk pengangkutan dari pelabuhan Indonesia.

 

Pasal
533c

Pasal-pasal 522-529 dan 533 berlaku terhadap
pengangkutan orang-orang dari pelabuhan Indonesia. Hal usaha juga berlaku untuk
pengangkutan ke pelabuhan Indonesia, dengan kekecualian bahwa pasal 524 dan
pasal 524a alinea kedua tidak diterapkan bila persyaratan perjanjian yang
dimaksud di situ berlaku menurut undang-undang negara di mana pemasukannya
dalam kapal dilakukan.

Ketentuan bab usaha, yang berlaku sebelum atau
pada waktu pemasukan dalam kapal, selalu berlaku sebagai pemasukan dalam kapal
yang terjadi di pelabuhan Indonesia -ketentuan bab usaha yang berlaku pada
waktu atau setelah penurunan dari kapal, selalu berlaku sebagai penurunan dari
kapal yang terjadi di pelabuhan Indonesia. 

 

Sub
2

Dinas
Pelayaran Tetap

 

Pasal
533d

Untuk pengangkutan penumpang oleh perusahaan
pelayaran yang menyelenggarakan dinas tetap antara dua tempat atau lebih (kapal
pelayaran tetap) berlaku ketentuan berikut.

 

Pasal
533e

Bila pengangkut telah memberitahukan
syarat-syarat pengangkutan dan tarif, ia wajib mengangkut orang yang menyatakan
diri untuk ikut diangkut sesuai dengan pemberitahuan itu, selama tempat
mengizinkan untuk jurusan yang diminta, kecuali bila ada alasan yang berdasar
untuk tidak mengizinkan seseorang tertentu masuk dalam kapal.

Pengangkut wajib memberi kesempatan kepada
umum untuk memperoleh syarat-syarat dan tarif yang telah diberitahukan. Usaha
berlaku terhadap pengangkutannya, kecuali bila oleh kedua belah pihak
ditetapkan ketentuan secara tertulis.

 

Pasal
533f

Kewajiban pengangkut tidak dihapus karena
kapal yang memuat penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak dapat
melanjutkannya dalam waktu yang layak. pengangkut harus mengurus pengangkutan
selanjutnya sampai ke tujuan atas biayanya.

 

Pasal
533g

Pihak lawan pada perjanjian pengangkutan
sebelum perjalanan dimulai dapat memutuskan perjanjian pengangkutan dengan
pemberitahuan tertulis kepada pengangkut.  Biaya angkutan yang telah dibayar
harus dibayarkan kembali, akan tetapi pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi
yang sekiranya dideritanya karena pemutusan itu.

 

Pasal
533h

Bila kapal yang dijanjikan untuk mengangkut
penumpang tidak dapat memulai perjalanan pada waktu yang ditentukan atau tidak
dapat memulainya dalam waktu yang layak setelah itu, maka pihak lawan berhak
untuk memutuskan perjanjian. Biaya angkutan yang telah dibayar harus dibayarkan
kembali.

Bila pihak lawan tidak menggunakan hak usaha,
maka pengangkut wajib mengangkut penumpang atas keinginannya dengan kapal
pertama berikutnya yang di dalamnya ada kesempatan untuk itu.

 

Pasal
533i

Biaya angkutan harus dibayar lebih dahulu.

 

Pasal
533j

Biaya-biaya pemeliharaan penumpang selama
pengangkutan termasuk dalam biaya angkutan.

Bila diperjanjikan bahwa pemeliharaan
penumpang tidak menjadi tanggungan pengangkut, maka dalam keadaan darurat ia
bagaimanapun juga wajib memberi makan dan minum kepada penumpang dengan harga
yang layak.

 

Pasal
533k

Bila pada permulaan perjalanan atau pada waktu
melanjutkannya setelah berhenti sebentar, penumpang tidak pada waktunya berada
di kapal dan karena itu tidak dapat ikut melanjutkan perjalanan seluruhnya atau
sebagian, maka ia harus membayar biaya angkutan sepenuhnya, dikurangi dengan
suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim untuk biaya pemeliharaan, bila ada
perselisihan. 

 

Pasal
533l

<p class=MsoNormal>Untuk penumpang yang meni<span
lang=IN>nggal di tengah perjalanan atau karena sakit dan terpaksa m</span><span
 lang=IN>eni</span>nggalkan kapal, harus dibayar sebagian biaya
angkutan yang ditentukan oleh hakim bila ada perselisihan. Apa yang telah
dilunasi di atas jumlah usaha, harus dibayarkan kembali.</p>

 

Pasal
533m

Bila perjalanan telah dimulai dan karena
tindakan penguasa atau karena pecahnya perang tidak dapat dilanjutkan atau
tidak dapat dilanjutkan dalam waktu yang layak, maka perjalanan berakhir di
pelabuhan tempat kapal berada atau di pelabuhan aman terdekat yang dapat
dicapainya.

Biaya angkutan tidak harus dibayar, kecuali
bila pihak lawan telah memperoleh manfaat dari pengangkutan itu. Maka atas tuntutan
pengangkut, hakim dapat memutuskan bahwa biaya angkutan harus dibayar dan
menetapkan jumlahnya menurut kepantasan dengan mengingat semua keadaan. Karena
pemeliharaan yang telah dinikmati selalu harus dibayar sebagian dari biaya
angkutan yang ditentukan oleh hakim menurut kepantasan bila ada perselisihan.

Apa yang telah dilunasi di atas jumlah yang
ditetapkan untuk pengangkutan, harus dibayarkan kembali.

 

Pasal
533m bis

Bila atas tindakan penguasa dicabut ruang
kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang dari penguasaan
pengangkut, maka kedua belah pihak berhak untuk memutuskan perjanjian.

Bila perjanjian telah dimulai, maka perjanjian
itu berakhir di pelabuhan tempat kapal itu berada atau di pelabuhan aman yang
terdekat yang dapat dicapainya. Alinea kedua dan ketiga pasal yang lalu di sini
berlaku juga.

 

Sub
3

Pencarteran
Menurut Waktu

 

Pasal
533n

Terhadap pencarteran menurut waktu untuk
pengangkutan orang diterapkan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
pasal-pasal 518, 518a, 518c, 518e, dan 518f.

Perawatan para penumpang menjadi beban
pencarter. 

Pencarter berwenang menerima orang-orang untuk
diangkut dengan biaya angkutan dan syarat-syarat yang dianggapnya baik.

Bila tiket perjalanan diberikan oleh atau atas
nama nakhoda atau ditandatangani olehnya atau atas namanya, baik pengusaha
kapal maupun pencarter bertanggung jawab.

Bila karena itu pengusaha kapal mendapat
kewajiban lebih banyak daripada yang diwajibkan oleh carter-partai, maka karena
itu ia mempunyai tagihan terhadap pencarter. 

 

Pasal
533o

Bila dalam carter-partai jumlah penumpang yang
dapat diangkut dengan kapal dinyatakan lebih besar daripada yang sebenarnya,
maka uang carter mendapat pengurangan yang sebanding dan di samping itu
pengusaha kapal wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena itu, kecuali
bila pencarter mengetahui berapa penumpang sebenarnya yang dapat diangkut
dengan kapal itu.

 

Pasal
533p

Bila pencarteran menurut waktu itu mengenai
kapal berbendera Indonesia, sekedar tidak diperjanjikan lain, berlaku
ketentuan-ketentuan paragraf usaha dengan tidak memandang di mana pencarteran
diadakan. 

 

Sub
4

Pencarteran
Menurut Perjalanan

 

Pasal
533q

Terhadap pencarteran menurut perjalanan untuk
pengangkutan orang diterapkan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
pasal-pasal 518h, 5181, 518m, 519b, 519c, 519c, 519g, 519h, dan 533i-533l.

Pencarter berwenang menerima orang-orang untuk
diangkut dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam carter-partai, dan dengan
biaya angkutan yang dianggapnya baik. Dalam hal itu berlaku alinea keempat dan
kelima pasal 533n.

 

Pasal
533r

Bila dalam carter-partai jumlah penumpang yang
dapat diangkut dalam kapal atau dalam ruang yang dicarterkan, ternyata
disebutkan lebih besar daripada yang sebenarnya, yang mencarterkan harus
mengganti kepada pencarter kerugian yang disebabkan karena itu, kecuali bila
pencarter mengetahui jumlah yang sebenarnya; di samping itu uang carternya
mendapat pengurangan yang sebanding, bila untuk itu ditetapkan jumlah yang
tetap.

 

Pasal
533s

Bila kapal karam atau sedemikian rusaknya,
sehingga dalam waktu yang layak tidak dapat diperbaiki atau perbaikan tidak ada
gunanya, batallah perjanjian carter, kecuali bila yang mencarterkan bersedia
untuk berusaha mengangkut penumpang-penumpang itu atas biayanya pada kesempatan
lain ke tempat tujuan mereka.

Ia wajib memberi keterangan mengenai hal itu
dalam waktu yang layak.

 

Pasal
533t

Bila berdasarkan ketentuan dalam pasal yang
lain perincian pencarteran batal, maka pencarter harus membayar sebagian uang
carter karena pemeliharaan yang dinikmati para penumpang yang jika ada
perselisihan tentang hal itu ditentukan oleh hakim menurut kelayakan. Apa yang
telah dilunasi di atas jumlah usaha harus dibayarkan kembali.

Bila yang mencarterkan menyuruh untuk
mengangkut para penumpang ke tempat tujuan mereka atas biayanya, maka semua
pengeluaran untuk pemeliharaan para penumpang sampai pada tempat tersebut
menjadi bebannya.

 

Pasal
533u

Bila karena tindakan penguasa atau karena
pecahnya perang, perjalanan tidak dapat dimulai atau tidak dapat dimulai dalam
waktu yang layak, atau setelah dimulai tidak dapat dilanjutkan, masing-masing
pihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak
lawannya. Hal yang sama berlaku, bila karena tindakan penguasa dicabut
penguasaan yang mencarterkan atas seluruh atau sebagian ruang kapal yang
dicarterkan.

Bila kapal itu tidak berada dalam suatu
pelabuhan, maka kapal itu harus pergi ke pelabuhan aman yang pelabuhan dapat
dicapai dan menurunkan para penumpang di sana.

Pasal 520e berlaku dalam hal ini.

 

Sub
5

Pengangkutan
Orang-orang Perseorangan

 

Pasal
533v

Terhadap pengangkutan orang-orang
perseorangan, sekedar hal itu tidak dilakukan dengan kapal-kapal pelayaran
tetap, berlaku ketentuan-ketentuan berikut.

 

Pasal
533w

Bila hari keberangkatan kapal tidak
ditentukan, pengangkut wajib memulai perjalanan dalam waktu yang layak setelah
penutupan perjanjian pengangkutan.

Bila ia tidak menaati kewajiban usaha, maka
pihak lawannya dapat memutuskan perjanjian itu. Biaya angkutan yang telah
dilunasi harus dibayarkan kembali. 

 

Pasal
533x

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519e, 533g,
533i-5331, 533m, 533s, dan 533t, berlaku juga di sini.

 

Pasal
533y

Bila perjalanan karena tindakan penguasa atau
karena pecahnya perang tidak dapat dimulai atau tidak dapat dimulai dalam waktu
yang layak, batallah perjanjian pengangkutan itu.

Bila perjalanan telah dimulai dan karena salah
satu sebab itu tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dalam waktu
yang layak, maka perjalanan itu berakhir di pelabuhan, tempat kapal itu berada
atau di pelabuhan aman terdekat yang dapat dicapainya.

Alinea kedua dan ketiga pasal 533m berlaku di
sini.

 

Pasal
533z

Bila penumpang-penumpang diangkut dengan kapal
untuk melaksanakan suatu perjanjian pencarteran dan tiket perjalanan diberikan atau
ditandatangani oleh atau atas nama pengusaha kapal atau nakhoda, atau
ditandatangani oleh salah seorang dari mereka, maka terhadap hubungan antara
pengusaha kapal atau pengusaha kapal dan pencarter di satu pihak dan pihak lain
dalam perjanjian pengangkutan dengan penumpang di lain pihak, berlaku
ketentuan-ketentuan paragraf usaha.