Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Kerangka Teori/Sistem Akuntabilitas Pejabat Publik
3. Sistem Akuntabilitas Pejabat Publik
Sistem akuntabilitas pejabat publik mengharuskan adanya 
suatu kondisi di mana segala tindakan-tindakan pejabat publik harus 
memenuhi dua kriteria, yaitu (1) sesuai atau tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) sesuai dengan standar 
efisiensi dan ekonomis. Oleh karena itu, apabila tindakan-tindakan 
pejabat publik tidak memenuhi kriteria tersebut, harus ada 
mekanisme hukum, baik hukum administrasi negara maupun hukum 
pidana yang dapat diberlakukan terhadap pejabat tersebut.

Pemerintah, sebagai pejabat publik, mempunyai wewenang 
publik yang luar biasa yang mencakup dua hal, yaitu (1) wewenang 
prealabel, yang merupakan wewenang untuk melaksanakan 
keputusan-keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan 
terlebih dahulu dari instansi atau seorang perorangan yang mana 
pun; dan (2) wewenang ex officio, yang berarti semua keputusan 
yang diambil karena jabatan (apalagi berdasarkan sumpah jabatan) 
tidak dapat dilawan oleh siapa pun dan yang berani melawan 
dikenakan sanksi pidana (misalnya Pasal 160, 161, 211, 212, 216 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).

Dengan demikian, pejabat-pejabat publik memang 
mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam mengambil keputusan-keputusan pemerintah yang menjadi tugasnya sehari-hari 
dan oleh karena itu tindakan-tindakan pejabat pemerintah harus 
selalu diawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Pengawasan ini menjadi aspek yang sangat penting bagi berjalannya 
pemerintahan. Pemerintahan yang baik hanya bisa tercipta dengan 
jajaran pejabat pemerintah yang baik pula. Jabatan yang lebih luar 
biasa lagi tentau saja dimiliki oleh kepala pemerintahan, yaitu 
Presiden. Sesuatu yang menjadi idealisasi dari hukum administrasi 
negara adalah terciptanya pemerintahan yang memegang teguh pada 
asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gagasan mengenai 
pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) dapat 
diwujudkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Dimungkinkannya Presiden 
dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya 
merupakan bentuk mekanisme kontrol hukum atas akuntabilitas 
publik dari pejabat publik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia