Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Menimbang :   
a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk  
mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak 
mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi 
setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan 
masyarakat; 
b.  bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi 
manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya 
penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui 
gerakan pramuka; 
c. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara 
pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar 
dalam pembentukan kepribadian generasi muda 
sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan 
hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global; 
d.  bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku 
saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan 
pramuka; 
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka; 
 
Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, 
dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.    Gerakan Pramuka  adalah organisasi yang dibentuk  
oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan 
kepramukaan. 

2.    Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif 
dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan 
Satya Pramuka dan Darma Pramuka. 

3.    Kepramukaan  adalah segala aspek yang berkaitan 
dengan pramuka. 

4.    Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan 
kepribadian, kecakapan hidup,  dan akhlak mulia 
pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-
nilai kepramukaan.  

5.    Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan 
organisasi terdepan penyelenggara pendidikan 
kepramukaan. 

6.    Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah 
satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan 
memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga 
pendidik kepramukaan.  

7.    Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi 
penyelenggara pendidikan kepramukaan yang 
berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 

8.    Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi 
penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta 
didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang 
tertentu. 

9.    Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi 
anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan 
pramuka. 

10. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan 
pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap 
tingkatan wilayah. 

11. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan 
bimbingan kepada satuan organisasi gerakan 
pramuka. 

12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan 
pemuda.

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3
Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk 
mencapai tujuan pramuka melalui: 
a.   pendidikan dan pelatihan pramuka; 
b.   pengembangan pramuka; 
c.   pengabdian masyarakat dan orang tua; dan 
d.   permainan yang berorientasi pada pendidikan. 
 
Pasal 4 
Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap 
pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 
bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 
disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan 
memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 
menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan 
lingkungan hidup.

BAB III
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN 
Bagian Kesatu 
Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan,  
Nilai-Nilai, dan Sistem Among

Pasal 5
Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada 
nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian 
dan kecakapan hidup pramuka.

Pasal 6
(1)  Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan 
komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam 
pendidikan kepramukaan. 

(2)  Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya 
Pramuka dan Darma Pramuka. 

(3)  Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan 
pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan 
ditaati demi kehormatan diri. 

(4)  Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berbunyi: 
“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-
sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama 
hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta 
menepati Darma Pramuka.” 

(5)  Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berbunyi: 
Pramuka itu: 
a.  takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b.  cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; 
c.  patriot yang sopan dan kesatria; 
d.  patuh dan suka bermusyawarah; 
e.  rela menolong dan tabah; 
f.  rajin, terampil, dan gembira; 
g.  hemat, cermat, dan bersahaja; 
h.  disiplin, berani, dan setia; 
i.  bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan 
j.  suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7 
(1)  Kegiatan pendidikan kepramukaan  dilaksanakan 
dengan berlandaskan pada kode kehormatan 
pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2). 

(2)  Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan 
untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan 
intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang 
dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan 
progresif. 

(3)  Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:  
a.  pengamalan kode kehormatan pramuka; 
b.  kegiatan belajar sambil melakukan; 
c.  kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan      berkompetisi; 
d.  kegiatan yang menantang; 
e.  kegiatan di alam terbuka; 
f.  kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; 
g.  penghargaan berupa tanda kecakapan; dan  
h.  satuan terpisah antara putra dan putri. 

(4)  Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik 
dan mental pramuka.  
 
(5)  Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan 
kecakapan umum dan kecakapan khusus serta 
pencapaian nilai-nilai kepramukaan.  

(6)  Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan 
dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum 
dan kecakapan khusus.

Pasal 8 
(1)    Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 mencakup:   
a.  keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b.  kecintaan pada alam dan sesama manusia;  
c.  kecintaan pada tanah air dan bangsa;   
d.  kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; 
e.  tolong-menolong;  
f.  bertanggung jawab dan dapat dipercaya; 
g.  jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;  
h.  hemat, cermat, dan bersahaja; dan  
i.  rajin dan terampil. 

(2)    Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan inti kurikulum pendidikan 
kepramukaan.

Pasal 9  
Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri 
atas: 
a.   kecakapan umum; dan 
b.   kecakapan khusus.

Pasal 10 
(1)  Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan 
dengan menggunakan sistem among. 

(2)  Sistem among merupakan proses pendidikan 
kepramukaan yang membentuk peserta didik agar 
berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam 
hubungan timbal balik antarmanusia. 

(3)  Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan 
prinsip kepemimpinan: 

a.  di depan menjadi teladan; 
b.  di tengah membangun kemauan; dan 
c.  di belakang mendorong dan memberikan  motivasi kemandirian.

Bagian Kedua: Jalur dan Jenjang

Pasal 11 
Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan 
Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang 
diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka 
dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, 
berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 12 
Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang 
pendidikan: 
a.   siaga; 
b.   penggalang;  
c.   penegak; dan  
d.   pandega.

Bagian Ketiga:      Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

Pasal 13 
(1)  Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 
dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta 
didik dalam pendidikan kepramukaan. 

(2)  Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a.  pramuka siaga; 
b.  pramuka penggalang;  
c.  pramuka penegak; dan  
d.  pramuka pandega. 

(3)  Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai 
anggota muda.

Pasal 14 
(1)    Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan  
terdiri atas:  
a.  pembina;  
b.  pelatih;  
c.  pamong; dan  
d.  instruktur. 

(2)    Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 

(3)    Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai 
anggota dewasa.

Pasal 15 
Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup 
aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan 
dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang 
ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat: Satuan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 16 
Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:  
a.  gugus depan; dan 
b.  pusat pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima: Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pasal 17 
(1)   Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 
pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada 
pihak yang berkepentingan. 

(2)   Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga 
pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan 
satuan pendidikan kepramukaan. 

(3)   Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh 
pembina. 

(4)   Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh 
pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang 
dibentuk oleh kwartir nasional. 

(5)   Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan 
dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan 
nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 18 
(1)   Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 
kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada 
setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 

(2)   Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat 
terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 
(1)    Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat   
kompetensi. 

(2)    Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik 
sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik 
melalui penilaian terhadap perilaku dalam 
pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji 
kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan 
kepramukaan.  

(3)    Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan 
oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan 
pada tingkat nasional.

BAB IV
KELEMBAGAAN 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 20 
(1)     Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan 
nonpolitis. 
(2)     Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas: 
a.  gugus depan; dan 
b.  kwartir. 
 
Pasal 21 
Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan 
pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. 
Pasal 22 
(1)  Gugus depan berbasis satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi 
gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 
(2)  Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan 
komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi 
kemasyarakatan, dan komunitas lain. 
 
Pasal 23 
Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
huruf b terdiri atas: 
a.   kwartir ranting; 
b.  kwartir cabang; 
c.   kwartir daerah; dan 
d.  kwartir nasional. 
 
Bagian Kedua . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 13 - 
 
 
 
Bagian Kedua 
Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi  
 
Pasal 24 
Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 20 ayat 
(2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota 
pramuka.  
 
Pasal 25 
(1)  Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
dapat membentuk kwartir ranting. 
(2)  Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat 
membentuk kwartir cabang. 
Pasal 26 
(1)  Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah. 
(2)  Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat membentuk kwartir nasional. 
Pasal 27 
(1)  Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan 
pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis 
melalui musyawarah kwartir. 
(2)  Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak terikat dengan jabatan publik. 
 
Bagian Ketiga 
    Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional 
 
Pasal 28 
(1)  Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan 
pramuka di kecamatan. 
(2) Kwartir . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 14 - 
 
 
 
(2)  Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan 
mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 
kepramukaan di kecamatan. 
(3)  Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan 
melalui musyawarah ranting. 
(4)  Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui 
musyawarah ranting.  
(5)  Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif. 
(6)  Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan forum untuk: 
a.  pertanggungjawaban organisasi;  
b.   pemilihan dan penetapan kepengurusan     
organisasi kwartir ranting; dan 
c.  penetapan rencana kerja organisasi. 
  
Pasal 29 
(1)  Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di 
kabupaten/kota. 
(2)  Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan 
mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 
kepramukaan di kabupaten/kota. 
(3)  Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk melalui musyawarah cabang. 
(4)  Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui 
musyawarah cabang.  
(5)  Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif. 
(6)  Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan forum untuk: 
a.  pertanggungjawaban organisasi;  
b.  pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 
kwartir cabang; dan 
Pasal 30 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 15 - 
 
 
 
c.  penetapan rencana kerja organisasi. 
Pasal 30 
(1)  Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di 
provinsi. 
(2)  Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan 
mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan 
kepramukaan di provinsi. 
(3)  Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk melalui musyawarah daerah. 
(4)  Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui 
musyawarah daerah.  
(5)  Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif. 
(6)  Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan forum untuk: 
a.  pertanggungjawaban organisasi;  
b.  pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 
kwartir daerah; dan 
c.  penetapan rencana kerja organisasi. 
 
Pasal 31 
(1)  Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka 
lingkup nasional. 
(2)  Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan 
mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan 
kepramukaan lingkup nasional. 
(3)  Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk melalui musyawarah nasional. 
(4)  Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui 
musyawarah nasional.  
(5)  Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. 
(6) Musyawarah . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 16 - 
 
 
 
(6)  Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi 
untuk: 
a.  pertanggungjawaban organisasi;  
b.  pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi 
kwartir nasional; 
c.  perubahan dan penetapan anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga; dan 
d.  penetapan rencana kerja strategis organisasi. 
 
 
Bagian Keempat 
Organisasi Pendukung 
 
Pasal 32 
(1)  Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf 
d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: 
a.  satuan karya pramuka; 
b.  gugus darma pramuka; 
c.  satuan komunitas pramuka; 
d.  pusat penelitian dan pengembangan; 
e.  pusat informasi; dan/atau  
f.  badan usaha. 
(2)  Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan 
pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga. 
 
 
 
 
 
Bagian Kelima . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 17 - 
 
 
 
Bagian Kelima 
Majelis Pembimbing 
Pasal 33 
(1)  Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk 
majelis pembimbing. 
(2)  Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertugas memberikan bimbingan moral dan 
keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan 
pendidikan kepramukaan.  
(3)  Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas unsur:  
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; dan 
c.  tokoh masyarakat.  
(4)  Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus 
memiliki komitmen yang tinggi terhadap  gerakan 
pramuka.  
Pasal 34 
(1)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, 
tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja 
gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing 
ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga gerakan pramuka. 
(2)  Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan 
pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh musyawarah nasional.  
 
 
 
Bagian Keenam . . .  
 
 
 
 
 

Bagian Keenam 
Atribut 
 
Pasal 35 
(1)  Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (2) memiliki atribut berupa: 
a.  lambang; 
b.  bendera; 
c.  panji; 
d.  himne; dan 
e.  pakaian seragam. 
(2)  Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG 
 
Pasal  36 
Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: 
a.  menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam 
pendidikan kepramukaan;  
b.  membimbing, mendukung, dan memfasilitasi 
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara 
berkelanjutan dan berkesinambungan; dan 
c.  membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas 
yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. 
 
Pasal  37 
(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
(2)  Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan 
pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, dan gubernur, 
serta bupati/walikota.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN 
 
Pasal 38 
Setiap peserta didik berhak:  
a.   mengikuti pendidikan kepramukaan;  
b.   menggunakan atribut pramuka;  
c.  mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan 
kepramukaan; dan 
d.  mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan 
kepramukaan. 
 
Pasal 39 
 
Setiap peserta didik berkewajiban: 
a.   melaksanakan kode kehormatan pramuka; 
b.   menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan 
c.  mematuhi semua persyaratan dan ketentuan 
pendidikan kepramukaan. 
 
Pasal  40 
 
Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan 
kepramukaan dan memperoleh informasi tentang 
perkembangan anaknya. 
 
Pasal 41 . . .  
 
 
 
 

 
Pasal 41 
 
Orang tua berkewajiban untuk:  
a.  membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam 
mengikuti pendidikan kepramukaan; dan 
b.  membimbing, mendukung, dan membantu satuan 
pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. 
 
Pasal 42 
 
Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan 
dukungan sumber daya  dalam kegiatan pendidikan 
kepramukaan.

BAB VII 
KEUANGAN 
 
Pasal 43 
 
(1)    Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari:  
a.  iuran anggota sesuai dengan kemampuan; 
b.  sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan 
c.  sumber lain yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.  
(2)    Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah 
dapat memberikan dukungan dana dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
(3)  Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa 
barang atau jasa. 
 
Pasal 44 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 21 - 
 
 
 
Pasal 44 
Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan 
secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 45 
Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang: 
a.  menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan 
Pemerintah; atau 
b.  memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan 
kepentingan bangsa dan negara. 
 
Pasal 46 
(1)  Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah 
daerah. 
(2)  Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah 
dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan 
putusan pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 47 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a.  organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang 
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada 
sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui 
keberadaannya; 

 
 
b.  satuan atau badan kelengkapan dari organisasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap 
menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab 
organisasi yang bersangkutan; 
c.  aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a tetap menjadi aset organisasi 
yang bersangkutan; dan 
d.  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib 
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini 
dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 48 
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan 
Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 49 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
Agar . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 23 - 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 November 2010  
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
         
                       ttd.                    
 
  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 November 2010 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
 
 
 
Wisnu Setiawan PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  12  TAHUN  2010 
TENTANG 
GERAKAN PRAMUKA 
 
 
I.  UMUM 
Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. 
Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu  pendidikan 
nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta 
memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk 
melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping 
itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi 
gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara 
untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Gerakan pramuka yang pada masa  pemerintahan Hindia Belanda 
tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika 
politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun 
kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama 
yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan 
berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa  
gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang 
pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda               
28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 1945.   
Setelah . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 - 
 
 
Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno 
mengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untuk 
dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk 
itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238              
Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan 
menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan 
yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan 
di Indonesia. 
Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada 
kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh  kaum muda. 
Akibatnya, pewarisan  nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah 
Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang 
merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada 
waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara 
membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta  tanah air, 
kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, 
kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung 
jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. 
Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada 
peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 
dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum  revitalisasi 
gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya 
pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. 
Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud 
untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat 
perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini 
menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam 
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, 
sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk 
mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam  wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3 - 
 
 
Undang-Undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan 
pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk 
mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu 
pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian  masyarakat 
dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. 
Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap 
pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, 
berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai 
kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan 
lingkungan hidup. 
Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Undang-Undang ini mengatur  
aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang 
Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para 
pemangku kepentingan, serta aspek keuangan  gerakan pramuka. 
 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1   
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2   
     Cukup jelas.    
 
Pasal 3   
     Cukup jelas. 
 
Pasal 4   
     Cukup jelas. 
 
Pasal 5   
     Cukup jelas.   
 
 
 
 
Pasal 6 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 - 
 
 
Pasal 6   
     Cukup jelas. 
 
Pasal 7   
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3) 
  Huruf a 
   Cukup jelas. 
  Huruf b 
Yang dimaksud “belajar sambil melakukan” adalah 
berusaha mengetahui sesuatu dan memperoleh ilmu 
pengetahuan yang dikerjakan dalam waktu bersamaan 
dengan mempraktikan hasil yang diperoleh. 
  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 
Yang dimaksud “kegiatan yang menantang” adalah 
aktivitas yang menggugah tekad untuk mengatasi 
masalah. 
    Huruf e 
Cukup jelas. 
  Huruf f 
Cukup jelas. 
  Huruf g 
Cukup jelas. 
  Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 8 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 - 
 
 
Pasal 8   
Cukup jelas. 
 
Pasal 9   
Cukup jelas. 
   
Pasal 10   
   
Ayat (1) 
Sistem Among yang diterapkan dalam pendidikan gerakan 
pramuka diangkat dari prinsip kepemimpinan yang berakar 
dari nilai luhur budaya bangsa.  
   
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
   
 Ayat (3) 
  Huruf a 
Prinsip kepemimpinan “di depan menjadi teladan” 
dikenal juga dengan istilah ing ngarsa sung tuladha. 
  Huruf b 
Prinsip kepemimpinan “di tengah membangun 
kemauan” dikenal juga dengan istilah  ing madya 
mangun karsa. 
Huruf c 
Prinsip kepemimpinan “di belakang mendorong dan 
memberikan motivasi kemandirian” dikenal juga 
dengan istilah tut wuri handayani.   
 
Pasal 11   
 Cukup jelas. 
    
 
 
 
Pasal 12 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 6 - 
 
 
Pasal 12    
 Huruf a 
Jenjang pendidikan siaga menekankan pada terbentuknya 
kepribadian, dan keterampilan di lingkungan keluarga 
melalui kegiatan bermain sambil belajar. 
 Huruf b 
Jenjang pendidikan penggalang menekankan pada 
terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka 
mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan 
masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan. 
 Huruf c 
Jenjang pendidikan penegak menekankan pada 
terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut 
serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, 
melakukan, bekerja kelompok, dan berkompetisi. 
 Huruf d 
Jenjang pendidikan pandega menekankan pada 
terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut 
serta membangun masyarakat melalui kegiatan kepada 
masyarakat. 
Pasal 13   
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Huruf a 
Pramuka siaga berusia 7 sampai dengan 10 tahun. 
    Huruf b 
Pramuka penggalang berusia 11 sampai dengan                
15 tahun. 
  Huruf c 
Pramuka penegak berusia 16 sampai dengan 20 tahun. 
 
Huruf d . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 7 - 
 
 
  Huruf d 
    Pramuka pandega berusia 21 sampai dengan 25 tahun. 
   
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 14   
 Ayat (1) 
  Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pembina” adalah tenaga 
pendidik gerakan pramuka yang bertugas melatih 
peserta didik di gugus depan. 
 
    Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pelatih” adalah tenaga 
pendidik gerakan pramuka yang bertugas melatih 
pembina. 
 
    Huruf c 
 Yang dimaksud dengan “pamong” adalah tenaga 
pendidik gerakan pramuka yang bertugas mendidik 
peserta didik pada satuan karya pramuka (saka). 
 
    Huruf d 
  Yang dimaksud dengan “instruktur” adalah tenaga 
pendidik gerakan pramuka yang memiliki 
keahlian/keterampilan khusus kesakaan yang 
mendidik peserta didik dan pamong di satuan karya 
gerakan pramuka 
 
 Ayat (2) 
Standar tenaga pendidik disusun dan ditetapkan oleh pusat 
pendidikan dan pelatihan nasional gerakan pramuka. 
 
Ayat (3) . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 8 - 
 
 
 Ayat (3) 
Cukup jelas.   
 
Pasal 15   
 Cukup jelas.   
 
Pasal 16   
 Cukup jelas.   
 
Pasal 17   
 Cukup jelas. 
 
Pasal 18   
 Cukup jelas. 
     
Pasal 19   
 Cukup jelas. 
    
Pasal 20   
 Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah organisasi gerakan 
pramuka merupakan lembaga yang mengelola sendiri 
kelembagaannya. 
 
Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah organisasi yang 
keanggotaannya atas kemauan sendiri, tidak karena 
diwajibkan.  
 
Yang dimaksud dengan “nonpolitis” adalah organisasi 
gerakan pramuka bukan merupakan bagian dari salah satu 
organisasi sosial politik manapun. 
  
Ayat (2) . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9 - 
 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
    
Pasal 21   
 Cukup jelas.     
 
Pasal 22   
 Cukup jelas. 
  
Pasal 23   
  Dalam setiap kwartir dibentuk dewan kerja sebagai badan 
kelengkapan kwartir. 
  
Pasal 24   
 Cukup jelas.     
 
Pasal 25   
 Cukup jelas. 
 
Pasal 26   
 Cukup jelas.    
 
Pasal 27   
 Cukup jelas. 
 
Pasal 28   
 Cukup jelas. 
 
 
 
 
Pasal 29 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 10 - 
 
 
Pasal 29   
 Cukup jelas. 
  
Pasal 30   
 Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
 Cukup jelas. 
   
Pasal 36 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
 Cukup jelas. 
  
Pasal 38 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
 Cukup jelas. 
 
 
Pasal 41 . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 11 - 
 
 
Pasal 41 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
 Cukup jelas. 
     
Pasal 48 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
 Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5169