Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK /Proses beracara di MK/Putusan
c. Putusan

Yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah pendapat 
DPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau diduga telah tidak 
lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil 
Presiden. Kewajiban MK adalah untuk memberi putusan atas 
pendapat DPR ini. Oleh karena itu ada 3 (tiga) kemungkinan 
putusan yang dijatuhkan MK atas perkara ini. Kemungkinan 
pertama adalah amar putusan MK menyatakan permohonan tidak 
dapat diterima bilamana permohonan tidak memenuhi persyaratan 
formil sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya atau sebagaimana 
mengacu pada pasal 80 UU MK. Kemungkinan kedua adalah 
apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak 
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka 
amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak.

Kemungkinan ketiga adalah apabila MK memutuskan 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 
pelanggaran hukum dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden maka amar putusan MK menyatakan membenarkan 
pendapat DPR.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia