Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;

b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan
penyelenggara jaminan sosial.

3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan
dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan
perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya.

4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib
bagi peserta program jaminan sosial.

5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh
Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta
program jaminan sosial.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh
peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya
yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran
manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
program jaminan sosial.

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah
membayar iuran.

9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak
peserta dan/atau anggota keluarganya.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur
oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada
pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.

14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam
hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari
rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi
tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak
langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja
untuk menjalankan pekerjaannya.

16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan
ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta
dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada
prinsip

a. kegotong-royongan;

b. nirlaba;

c. keterbukaan;

d. d, kehati-hatian;

e. akuntabilitas;

f. portabilitas;

g. kepesertaan bersifat wajib;

h. dana amanat; dan

i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.

BAB III 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk
dengan Undang-Undang.

(2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara
jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial menurut Undang-Undang ini.

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK);

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia (ASKES).

(4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan
Undang-Undang.

BAB IV 

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pasal 6

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan
Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 7

(1) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada
Presiden.

(2) Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan
kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

(3) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas:

a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jaminan sosial;

b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial
Nasional; dan

c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima
bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

(4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pasal 8

(1) Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima
belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli
yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan
organisasi pekerja.

(2) Dewan jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang
Ketua merangkap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari
unsur Pemerintah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial
Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang
sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan
Sosial Nasional.

(5) Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berkelakuan baik;

e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;

f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata I
(satu);

g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;

h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial;
dan

i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat
meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat berhenti atau
diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap;

c. mengundurkan diri;

d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (6).

Pasal 12

(1) Untuk pertama kali, Ketua dan anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi
kesejahteraan sosial.

(2) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden.

BAB V 

KEPESERTAAN DAN IURAN

Pasal 13

(1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14

(1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima
bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan
sosial.

(2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan
nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan
informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti
ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang
pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.

Pasal 17

(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya
ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal
tertentu.

(2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari
pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan
membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
secara berkala.

(3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai
dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang
layak.

(4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan
orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.

(5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI 

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 19

(1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 20

(1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

(2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat
jaminan kesehatan.

(3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga
yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 21

(1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama
6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan
kerja.

(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu,
iurannya dibayar oleh Pemerintah.

(3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak
mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden..

Pasal 22

(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan
bahan medis habis pakai yang diperlukan.

(2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

(3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden.

Pasal 23

(1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau
swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

(2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak
menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas
kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah
peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan
kompensasi.

(4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah
sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas
standar.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 24

(1) Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk
setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di
wilayah tersebut.

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar
fasilitas kesehatan alas pelayanan yang diberikan kepada peserta
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran
diterima.

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem
pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan; dan sistem
pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas jaminan kesehatan.

Pasal 25

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai
yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 27

(1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima
upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas
tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan
pemberi kerja.

(2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang
tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau
secara berkala.

(3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan
iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.

(4) Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau
secara berkala.

(5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden,

Pasal 28

(1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5
(lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
wajib membayar tambahan iuran.

(2) Tambahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

(1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

(2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan
santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja
atau menderita penyakit akibat kerja.

Pasal 30

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar
iuran.

Pasal 31

(1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak
mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi
cacat total tetap atau meninggal dunia.

(2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai
diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia
atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

(3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan
tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

Pasal 32

(1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik
Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak
menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(3) Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang
belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna
memenuhi;kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial wajib memberikan kompensasi.

(4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah
sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli
waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar
persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung
seluruhnya oleh pemberi kerja.

(2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta
yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara
berkala oleh Pemerintah.

(3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko
lingkungan kerja.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Jaminan Hari Tua

Pasal 35

(1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

(2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk
menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 36

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.

Pasal 37

(1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan
sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia,
atau mengalami cacat total tetap.

(2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan
berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah
hasil pengembangannya.

(3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan
sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10
(sepuluh) tahun.

(4) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah
berhak menerima manfaat jaminan hari tua.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima
upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu Bari upah atau
penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan
pekerja.

(2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang
tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang
ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Jaminan Pensiun

Pasal 39

(1) Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

(2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau
berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami
cacat total tetap.

(3) Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat
pasti.

(4) Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Pasal 41

(1) Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang
diterima setiap bulan sebagai:

a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun
sampai meninggal dunia;

b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat
kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;

c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris
peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;

d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai
mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau

e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris
peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan
pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur
minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

(3) Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang
telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan.

(4) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia
pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli
warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.

(5) Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi
masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan
seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.

(6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir
apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23
(dua puluh tiga) tahun.

(7) Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang
mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki
usia pensiun.

(8) Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 42

(1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima
upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau
penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu . yang ditanggung
bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Jaminan Kematian

Pasal 43

(1) Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial.

(2) Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk
memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta
yang meninggal dunia.

Pasal 44

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar
iuran.

Pasal 45

(1) Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(2) Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan
berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

(3) Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

(1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.

(2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima
upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau
penghasilan.

(3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan
penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar
oleh peserta.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII 

PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL

Pasal 47

(1) Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan
oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial secara optimal dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian,
keamanan dana, dan hasil yang memadai.

(2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin
terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

Pasal 49

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

(2) Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat
suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan.

(3) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang
akumulasi iuran dan basil pengembangannya serta manfaat dari jenis
program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

(4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan
informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap
peserta jaminan hari tua sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 50

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membentuk
cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan
berlaku umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
Iebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198'1
Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2906), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200);

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada
Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATT SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150
_

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

UMUM

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan
pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya
telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus
dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau
seluruh rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan
berikut 1untutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.
Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh
rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak
terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin
dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia
Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang
menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada
setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001
menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional
dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan
terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara
yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan
pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan
beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus
mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ('ASPEN) yang dibentuk dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi
Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima
Pensiun/Perintis Kemerdekaan/ Veteran dan anggota keluarganya.

Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI
beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1991 yang merupakan perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.

Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil
masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang
memadai. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial
tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai
kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak
peserta.

Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai
bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara
agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan
manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut:

- Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan
dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta
yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat;
peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan
peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip
kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak
dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan
sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan
dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari
iuran peserta dan hasil pengembangannya.

- Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk
memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah
pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

- Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib
dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat
terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan
Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama
dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor
informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat
mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri,
sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup
seluruh rakyat.

- Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran
peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk
dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut
untuk kesejahteraan peserta.

- Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional
dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang
saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh
penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial
tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini
adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara
baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat
manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional
menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan
merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan
untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial
setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip
kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial,
yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai
dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha
yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah
akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan
dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan
program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau
tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang
mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang
dilaksanakan secara bertahap.

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil
pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan
sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan
ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan
untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut ketentuan ini
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan
sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang telah ada/atau yang baru, dalam mengembangkan
cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kajian dan penelitian yang dilakukan dalam ketentuan ini antara lain
penyesuaian masa transisi, standar operasional dan prosedur Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran iuran dan manfaat, pentahapan
kepesertaan dan perluasan program, pemenuhan hak peserta, dan
kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Huruf b

Kebijakan investasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
penempatan dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian,
optimalisasi hasil, keamanan dana, dan transparansi.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial,
termasuk tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

Pasal 8

Ayat (1)

Jumlah 15 (lima belas) orang anggota dalam ketentuan ini terdiri dari
unsur pemerintah 5 (lima) orang, unsur tokoh dan/atau ahli 6 (enam)
orang, unsur organisasi pemberi kerja 2 (dua) orang, dan unsur
organisasi pekerja 2 (dua) orang.

Unsur pemerintah dalam ketentuan ini berasal dari departemen yang
bertanggung jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan,
sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan
keamanan, masing-masing 1 (satu) orang.

Unsur ahli dalam ketentuan ini meliputi ahli di bidang asuransi,
keuangan, investasi, dan aktuaria.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Frasa "secara bertahap" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar
memperhatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan
program jaminan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban
sebagai peserta, akun pribadi secara berkala minimal satu tahun
sekali, dan perkembangan program yang diikutinya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pembayaran iuran secara berkala dalam ketentuan ini
adalah pembayaran setiap bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Fakir miskin dan orang yang tidak mampu dalam ketentuan ini adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Prinsip asuransi sosial meliputi:

a. kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang
sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan
rendah;

b. kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;

c. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;

d. bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai
dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran. iuran
yang telah dibayarkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota keluarga adalah istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri
dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang lain dalam ketentuan ini
adalah anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Untuk
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, pekerja memberikan surat
kuasa kepada pemberi kerja untuk menambahkan iurannya kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-undang ini.

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini memungkinkan seorang peserta yang mengalami pemutusan
hubungan kerja dan keluarganya tetap dapat menerima jaminan kesehatan
hingga 6 (enam) bulan berikutnya tanpa mengiur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan
dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana,
rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis
lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut
diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis
pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan
peserta.

Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang
dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian.

Ayat (2)

Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang
moral hazard (sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta),
misalnya pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan
tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik.

Urun biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian, terutama upaya
pengendalian dalam menerima pelayanan kesehatan. Penetapan urun biaya
dapat berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya
pelayanan, dan dibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta
memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik,
laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas
kesehatan memenuhi syarat tertentu apabila fasilitas kesehatan
tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai,
sesuai dengan hak peserta.

Ayat (4)

Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya
(kelas standar), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi
kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang
dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya yang
harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran tertentu kepada
suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau
membayar sejumlah tetap tertentu per kapita per bulan (kapitasi).
Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya
penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur
sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit
akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.

Ayat (3)

Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk
menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan
kesehatan.

Pasal 25

Penetapan daftar dan plafon harga dalam ketentuan ini dimaksudkan agar
mempertimbangkan perkembangan kebutuhan medik ketersediaan, serta
efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka waktu
tertentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan
perkembangan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kompensasi dalam ketentuan ini dapat berbentuk penggantian uang tunai,
pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan
tertentu.

Ayat (4)

Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya
(kelas standar), dapat meningkatkan kelasnya dengan mengikuti asuransi
kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang
dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya yang
harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Variasi besarnya iuran disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan
kerja dimaksudkan pula untuk mendorong pemberi kerja menurunkan
tingkat risiko lingkungan kerjanya dan terciptanya efisiensi usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada
mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi
kerja.

Prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada
pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi
iuran dan hasil pengembangannya.

Ayat (2)

Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum memasuki usia
pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi
bekerja dan iurannya berhenti.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan dana jaminan hari
tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku
bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga
peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Ayat (3)

Sebagian jaminan hari tua dapat dibayarkan untuk membantu peserta
mempersiapkan diri memasuki masa pensiun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang akan diatur oleh Pemerintah adalah besarnya persentase iuran yang
dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja.

Pasal 39

Ayat (1)

Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial,
namun ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki
usia pensiun tetapi masa iurannya tidak mencapai waktu yang
ditentukan, untuk diberlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan
pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja, ditambah hasil
pengembangannya.

Ayat (2)

Derajat kehidupan yang layak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
besaran jaminan pensiun mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan
keluarganya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan
maksimum manfaat yang akan diterima peserta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Manfaat pensiun anak adalah pemberian uang pensiun berkala kepada anak
sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) orang yang belum
bekerja, belum menikah, atau sampai berusia 23 (dua puluh tiga) tahun,
yang tidak mempunyai sumber penghasilan apabila seorang peserta
meninggal dunia.

Huruf e

Manfaat pensiun orang tua adalah pemberian uang pensiun berkala kepada
orang tua sebagai ahli waris peserta lajang apabila seorang peserta
meninggal dunia.

Ayat (2)

Ketentuan 15 (lima belas) tahun diperlukan agar ada kecukupan dan
akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai jangka waktu yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Formula jaminan pensiun ditetapkan berdasarkan masa kerja dan upah
terakhir.

Ayat (4)

Meskipun peserta belum memenuhi masa iur selama 15 (lima belas) tahun,
sesuai dengan prinsip asuransi sosial, ahli waris berhak menerima
jaminan pensiun sesuai dengan formula yang ditetapkan.

Ayat (5)

Karena belum memenuhi syarat masa iur, iuran jaminan pensiun
diberlakukan sebagai tabungan wajib.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan keuangan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi kewajibannya jangka
pendek.

Yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan keuangan l3adan
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi semua kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Subsidi silang yang tidak diperkenankan dalam ketentuan ini misalnya
dana pensiun tidak dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan
dan sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cadangan teknis menggambarkan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban di masa depan
kepada peserta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4456