Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB II TINJAUAN UMUM IMPEACHMENT/PENERAPAN PROSES IMPEACHMENT DI AMERIKA SERIKAT
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

B. PENERAPAN PROSES IMPEACHMENT DI AMERIKA SERIKAT

Sementara Amerika Serikat pertama kali melakukan 
impeachment terhadap seorang Presiden sejak hampir 150 tahun yang 
lalu.Tepatnya dalam kasus yang menimpa Presiden Andrew Johnson, 
yang terjadi setelah masa Civil War Reconstruction, yaitu pada tahun 
1868. 

Secara substantif, lembaga ‘impeachment’ itu merupakan 
lembaga pendakwaan yang berisi permintaan pertanggungjawaban 
terhadap pejabat publik di tengah masa jabatannya yang apabila 
terbukti bersalahan dapat menyebabkan yang bersangkutan 
dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan 
pendiskwalifikasiannya untuk menduduki semua jabatan publik 
tertentu. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, ketentuan dan 
prosedur mengenai soal ini diatur dalam 6 (enam) butir ketentuan, 
yaitu: Pertama, Artikel I ayat 2 butir 5 menentukan bahwa DPR 
mempunyai kekuasaan (sole power) untuk mendakwa (to impeach). 
Proses ‘impeachment’ ini seperti suatu pendakwaan atau penuntutan. 
Agar seseorang pejabat dapat diberhentikan dari jabatannya, maka 
‘pendakwaan’ (impeachment) itu haruslah dilakukan melalui 
persidangan dengan membuktikan terjadinya pelanggaran dan 
adanya kesalahan seperti umumnya terjadi dalam proses peradilan. 
Kedua, proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh Senat yang 
menurut ketentuan Artikel I ayat 3 butir 6, ditentukan mempunyai 
kekuasaan (sole power) untuk mengajukan penuntutan untuk semua 
kasus pelanggaran dengan dukungan minimum dua pertiga jumlah 
anggotanya. Dalam proses peradilan pidana, peran Senat ini dapat 
diidentikkan dengan lembaga penuntut umum (jaksa), sedangkan 
DPR merupakan lembaga pemutusnya atau majelis hakimnya. 

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, sesungguhnya 
DPR atau House of Representatives-lah yang memiliki kewenangan 
penuh untuk melakukan proses pendakwaan (impeachment)  atas 
setiap pejabat negara yang melakukan tindakan pengkhianatan, 
penyuapan atau tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya, 
sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.

Alasan yang dibenarkan konstitusi Amerika Serikat untuk 
proses impeachment sesuai Pasal 2 ayat 4 adalah apabila seorang 
pejabat negara telah melakukan pengkhianatan, penyuapan, tindak 
pidana berat maupun perbuatan tercela lainnya. 

Proses pendakwaan diawali dengan usulan impeachment atas 
perilaku pejabat sipil tertentu oleh beberapa anggota House of 
Representatives yang kemudian dibahas pada sidang pleno House of 
Representatives untuk dapat disepakati bersama. Bila usulan tersebut 
ditolak, maka secara otomatis tentunya usulan tersebut tidak dapat 
dilanjutkan. 

Sementara untuk meloloskannya, usulan tersebut harus 
mendapatkan persetujuan dari 2/3 suara dari anggota yang hadir, 
agar proses impeachment dapat dilanjutkan ke sidang Senate. Namun 
sebelum ke tahapan tersebut, House terlebih dahulu membentuk 
sebuah komite yang bertugas menyusun articles of impeachment, yang 
berisi alasan-alasan yang memungkinkan House melakukan 
impeachment, dan berperan mewakili House dalam persidangan di 
tingkat Senate. Pada tahap terakhir proses ini, yaitu persidangan 
Senate, dipimpin oleh Chief Justice of the Supreme Court, dan seluruh 
anggota Senate berperan sebagai juri sebagaimana layaknya yang 
berlaku pada pengadilan umum di Amerika Serikat, sementara 
komite yang dibentuk oleh House berperan sebagai jaksa penuntut 
umum. 

Penuntutan (impeachment) atas pejabat publik sesungguhnya 
tidak hanya ditimpakan pada Presiden semata, melainkan juga 
pejabat lain seperti Senator William Blount (1797), Supreme Court 
Justice Samuel Chase (1804), bahkan juga seorang hakim pengadilan distrik, sebagaimana yang diberlakukan kepada John 
Pickering (1804), James H. Peck (1830) dan sebagainya. Namun berikut ini hanya akan diuraikan kasus-kasus impeachment yang 
menimpa seorang presiden saja.