Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG 

SURAT UTANG NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur
sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan
ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan
masyarakat;

b. bahwa mobilisasi dana melalui pasar
keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara
optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui
mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada
publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban
dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang;

d. bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada
pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk
memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat
Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang
tentang Surat Utang Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan
Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
(Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan :

1. Surat Utang Negara adalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2. Pasar Perdana adalah kegiatan
penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.

3. Pasar Sekunder adalah kegiatan
perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
Negara Republik Indonesia.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan
Republik Indonesia.

BAB II 

BENTUK DAN JENIS
SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

(1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam
bentuk warkat atau tanpa warkat.

(2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam
bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3

(1) Surat Utang Negara terdiri atas :

a. Surat Perbendaharaan Negara;

b. Obligasi Negara.

(2) Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12
(dua[INS: :INS] belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

(3) Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b berjangka waktu lebih dari 12 (dua[INS: :INS] belas)
bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

BAB III 

TUJUAN PENERBITAN

SURAT UTANG NEGARA

Pasal 4

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat
ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari
Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;

c. mengelola portofolio utang negara.

BAB IV 

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara
untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada
Pemerintah.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu
berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 7

(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang
akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.

(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada saat pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat
menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang
telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan
Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok
yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.

(2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok
setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.

(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya
kewajiban tersebut.

(4) Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan
pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi
pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V 
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9

(1) Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penetapan strategi dan kebijakan
pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko;

b. perencanaan dan penetapan struktur
portofolio utang negara;

c. penerbitan Surat Utang Negara;

d. penjualan Surat Utang Negara melalui
lelang dan/atau tanpa lelang;

e. pembelian kembali Surat Utang Negara
sebelum jatuh tempo;

f. pelunasan;

g. aktivitas lain dalam rangka
pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas
Negara.

(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan
rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya:

a. nilai nominal,

b. tanggal jatuh tempo,

c. tanggal pembayaran bunga,

d. tingkat bunga (kupon),

e. frekuensi pembayaran bunga,

f. cara perhitungan pembayaran bunga,

g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara
sebelum jatuh tempo,

h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penatausahaan yang mencakup
pencatatan kepemilik-an, kliring dan setelmen, serta agen pembayar
bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan
penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia
wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Pasal 13

(1) Menteri menunjuk Bank Indonesia
sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara di
Pasar Perdana.

(2) Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia
sebagai agen untuk melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar
Perdana.

(3) Ketentuan mengenai metode lelang,
jadwal pelaksanaan lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir
lelang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan/atau pihak lain sebagai agen
untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar
Sekunder.

Pasal 15

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang
Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan
dan pengawasan di bidang pasar modal.

BAB VI 
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 16

(1) Menteri wajib menyelenggarakan
penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat
Utang Negara dan dana yang dikelola.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban
pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17

Menteri wajib secara berkala mem[DEL: p :DEL]
ublikasikan informasi tentang:

a. kebijakan pengelolaan utang dan
rencana penerbitan Surat Utang Negara yang meliputi perkiraan jumlah
dan jadwal waktu penerbitan;

b. jumlah Surat Utang Negara yang beredar
beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo dan
tingkat bunga.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap orang yang meniru Surat Utang
Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud
memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara
tiruan atau Surat Utang Negara palsu, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja
menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh
Pemerintah dalam rangka:

a. program rekapitalisasi bank umum;

b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;

c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;

d. pembiayaan kredit program;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur penerbitan Surat Utang dan/atau
Obligasi Negara sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
_

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA

UMUM

Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, antara lain,
oleh adanya (1) kemandirian bangsa untuk melaksanakan pembangunan
ekonomi nasional secara berkesinam-bungan dengan bertumpu pada
kekuatan masyarakat; (2) partisipasi masyarakat secara optimal dalam
program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat
dipertang-gungjawabkan; (3) kepastian hukum kepada pemodal dan
komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan,
profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kemandirian bangsa, potensi yang tersedia di dalam
negeri harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan
membiayai kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah perlu diberikan peluang untuk meningkatkan akses yang dapat
menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis
pemodal domestik. Pembiayaan tersebut akan terjamin keamanannya
apabila mobilisasi dana masyarakat disertai dengan bekerjanya sistem
keuangan, meliputi sistem perbankan, pasar uang dan pasar modal, yang
efisien. Terciptanya keragaman dalam mobilisasi dana dapat
menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi
para pemodal.

Dalam kegiatan di pasar keuangan, peranan pasar surat utang negara
sangat strategis. Artinya, tingkat keuntungan (yield) dari surat utang
negara, sebagai instrumen keuangan yang bebas risiko, dipergunakan
oleh para pelaku pasar sebagai acuan atau referensi dalam menentukan
tingkat keuntungan suatu investasi atau aset keuangan lain. Dengan
demikian, penerbitan surat utang negara secara teratur dan
terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolok ukur yang dapat
dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau
surat berharga. Adanya pasar keuangan yang efisien akan memberikan
beberapa manfaat, antara lain, (1) memberikan peluang dan partisipasi
yang lebih besar kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi
portofolio investasinya, (2) membantu terciptanya suatu tata kelola
yang baik (good governance) dikarenakan adanya tingkat transparansi
informasi keuangan yang tinggi dalam pasar modal, dan (3) membantu
terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya
risiko sistemik (systemic risk) akibat menurunnya ketergantungan pada
modal yang berasal dari sistem perbankan.

Dari sisi mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN,
penggunaan surat utang negara secara potensial dapat mengurangi
ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap
fluktuasi nilai tukar. Di samping itu, pengelolaan surat utang negara
secara baik dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan oleh
berbagai risiko keuangan dalam portofolio utang negara. Melalui
mekanisme APBN, dengan sendirinya akan terselenggara pengawasan
langsung oleh publik.

Pelaku pasar keuangan sangat berkepentingan terhadap informasi tentang
arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dalam APBN,
mengingat implikasi kebijakan tersebut terhadap minat dan kesempatan
investasi di pasar keuangan domestik. Persepsi pasar akan sangat
tergantung pada konsistensi tindakan Pemerintah dalam menjalankan
kebijakan tersebut. Di samping itu, para pemodal membutuhkan adanya
kepastian hukum dan jaminan adanya pengelolaan pasar keuangan yang
profesional dan berstandar internasional.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, diperlukan pasar surat utang
negara yang aktif dan likuid baik di pasar perdana maupun pasar
sekunder. Dalam rangka mewujudkan pasar tersebut diperlukan
langkah-langkah strategis untuk membangun infrastruktur, antara lain,
sistem penerbitan di pasar perdana, sistem perdagangan di pasar
sekunder, sistem registrasi, kliring dan setelmen yang efisien, serta
kerangka regulasi yang transparan dan adil. Prasyarat terpenting bagi
terciptanya suatu pasar surat utang negara adalah adanya kepercayaan
pasar terhadap surat utang negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Untuk itu, Undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan surat utang negara dalam kerangka
kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar surat utang negara
dengan mengatur lebih lanjut tentang tujuan penerbitan surat utang
negara.

2. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara yang
didelegasikan kepada Menteri Keuangan, misalnya, dalam menentukan
persyaratan dan ketentuan (terms and conditions) surat utang negara.

3. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang
timbul dari penerbitan surat utang negara tersebut secara penuh dan
tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.

4. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan
mekanisme penerbitan surat utang negara di pasar perdana maupun
perdagangan surat utang negara di pasar sekunder agar pemodal
memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan surat utang
negara secara mudah dan aman.

Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
perjanjian pinjaman (loan agreement) bilateral maupun multilateral
yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak lain, baik dalam negeri
maupun luar negeri.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, perlu diperhatikan pula peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara
lain, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2860), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790),
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3608), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Surat Utang Negara dengan warkat adalah surat berharga
yang kepemilikan-nya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas
unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya
tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang
tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang
menguasainya adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat
atau scripless adalah surat berharga yang kepemilikan-nya dicatat
secara elektronis (book-entry system). Dalam hal Surat Utang Negara
tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan
kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis
dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan
penyelesaian transaksi perdagangan Surat Utang Negara di Pasar
Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Surat Utang Negara yang diperdagangkan adalah Surat
Utang Negara yang diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam
maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa
dan/atau di luar bursa yang biasa disebut over the counter (OTC).
Surat Utang Negara yang tidak diperdagangkan adalah Surat Utang
Negara yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya
diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik
domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Utang Negara
sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto
adalah pembayaran atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam
selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang
diterima pada saat jatuh tempo.

Ayat (3)

Obligasi Negara dengan kupon adalah Surat Utang Negara
yang pembayaran bunganya dihitung dengan persentase tertentu atas
nilai nominal dan dibayarkan secara berkala. Obligasi Negara dengan
pembayaran bunga secara diskonto adalah Surat Utang Negara yang
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran
bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada
saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

Pasal 4

Huruf a

Jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah
satu sumber pembiayaannya adalah penerbitan Surat Utang Negara.
Pilihan atas Surat Utang Negara sebagai sumber dari berbagai sumber
pembiayaan lainnya harus didasarkan atas perhitungan yang cermat yang
dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran negara.

Huruf b

Agar kegiatan-kegiatan dan/atau proyek yang telah
ditetapkan di dalam APBN tidak mengalami hambatan, penerbitan Surat
Utang Negara berjangka pendek (Surat Perbendaharaan Negara) digunakan
untuk menutup kekurangan kas tersebut. Apabila penerimaan yang
direncanakan tersebut terealisasi, dananya digunakan untuk menebus
kembali Surat Perbenda-haraan Negara tersebut.

Huruf c

Manajemen portofolio utang negara bertujuan untuk
meminimalkan biaya bunga utang pada tingkat risiko yang dapat
ditoleransi. Untuk itu, portofolio utang negara terutama portofolio
Surat Utang Negara harus dilakukan secara efisien berdasarkan
praktek-praktek yang berlaku umum di berbagai negara. Manajemen
portofolio dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum
jatuh tempo (buyback), dan pertukaran (bond swap) sebagian Surat Utang
Negara yang beredar.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada
saat merencana-kan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun
anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi
moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar keselarasan antara
kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter
dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di
dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat
Utang Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan
persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap
penerbitan Surat Utang Negara mencakup persetujuan atas pembayaran
semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan
Surat Utang Negara dimaksud.

Ayat (2)

Nilai bersih adalah tambahan atas jumlah Surat Utang
Negara yang beredar. Jumlah ini merupakan selisih antara jumlah Surat
Utang Negara yang diterbitkan dengan yang ditarik kembali sebelum
jatuh tempo dan dilunasi selama satu tahun anggaran.

Ayat (3)

Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan
rencana penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang
disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah mencakup
hal-hal sebagai berikut[INS: : :INS] [INS: :INS]

1. penerbitan Surat Perbendaharaan Negara dalam
rangka menutup kekurangan kas jangka pendek menjelang akhir tahun
anggaran yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga jumlah
nilai bersih maksimal yang telah disetujui terlampaui. [INS: :INS]

2. penerbitan Obligasi Negara dalam rangka
pengelolaan portofolio Surat Negara adakalanya dilakukan menjelang
akhir tahun anggaran karena pertimbangan kondisi dan perkembangan
pasar surat utang, sedangkan realisasi pembelian kembali (buyback)
baru dilakukan pada tahun berikutnya (carry over) sehingga jumlah
nilai bersih maksimal yang disetujui terlampaui.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat
penerbitan Surat Utang Negara dialokasikan dalam APBN setiap tahun
sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang
perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun
anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
diperhitungkan dalam APBN tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)[INS: :INS]

Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban bunga dan
pokok dapat melebihi perkiraan anggaran disebabkan oleh perbedaan
perkiraan kurs (nilai tukar), tingkat bunga, dan tingkat inflasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Menteri membuka rekening yang diperlukan baik untuk
menampung hasil penjualan Surat Utang Negara maupun menampung
penyediaan dana bagi pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening yang
dimaksudkan dalam ayat ini mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara, sedangkan tata
cara pembukaan rekening di Bank Indonesia mengikuti ketentuan Bank
Indonesia.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tanggal pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat
Utang Negara dengan kupon.

Huruf d

Tingkat bunga hanya berlaku pada Surat Utang Negara
dengan kupon.

Huruf e

Frekuensi pembayaran bunga hanya berlaku pada Surat
Utang Negara dengan kupon.

Huruf f

Cara perhitungan pembayaran bunga hanya berlaku pada
Surat Utang Negara dengan kupon.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Bank Indonesia, sebagai pelaksana kegiatan
penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, menetapkan
ketentuan tentang prosedur dan tata cara penatausahaan dimaksud.

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13

Ayat (1)

Penunjukan Bank Indonesia sebagai agen lelang
dimungkinkan mengingat ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa Bank
Indonesia dapat membantu penerbitan Surat-surat Utang Negara yang
diterbitkan Pemerintah.

Ayat (2)

Lelang Obligasi Negara dilaksanakan oleh Bank
Indonesia sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu
secara teknis untuk melaksanakan lelang bersama Bank Indonesia atau
secara tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pengaturan (regulasi) dan pengawasan (supervisi) terhadap
kegiatan perdagangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar Surat Utang Negara.
Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan Surat Utang
Negara dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat. Pengaturan
dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain,
mengenai transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai
tata cara perdagangan Surat Utang Negara. Pengawasan merupakan upaya
untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap
ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan
pembukuan (akuntansi) semua transaksi yang berkaitan dengan
pengelolaan Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Aktivitas pasar Surat Utang Negara dapat ditingkatkan
bilamana informasi tentang rencana dan realisasi penerbitan yang
meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal penerbitan, jatuh
tempo, dan volume Surat Utang Negara, diumumkan secara luas dengan
jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka
penerbitan Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk pembentukan tolok
ukur harga aset keuangan. Adanya hal tersebut akan memberikan
kesempatan kepada para pemodal untuk menyusun strategi penawaran
(bidding), menentukan jumlah persediaan Surat Utang Negara dalam
portofolio, dan merencanakan penjualan/pelepasan Surat Utang Negara
yang saat ini berada dalam portofolio mereka. Bilamana pelaku pasar
sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud, gangguan potensial yang
terjadi di pasar dapat dihindari.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
perseorangan dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang
dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan Surat Utang Negara tiruan atau
Surat Utang Negara palsu adalah surat utang yang sengaja diterbitkan
dengan bentuk yang mirip atau sama dengan Surat Utang Negara yang sah,
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri
maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan Surat Utang Negara
tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Surat Utang atau Obligasi Negara yang dinyatakan sah dan
tetap berlaku adalah Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah
diterbitkan berdasarkan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitalisasi Bank Umum;

b. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman
Luar Negeri Dalam Bentuk Surat Hutang atau Obligasi;

c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang,
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan
Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan
Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan
Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;

d. Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan
Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program.

Surat Utang yang telah diterbitkan dalam rangka Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia dapat ditukar dengan surat utang lainnya dengan
ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang disepakati
Pemerintah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4236