Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 

NOMOR 14 TAHUN 2008

 

TENTANG

 

PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

Menimbang 

 

a. bahwa salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan 

umum; 

 

b. bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat
(2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

dimaksud pemilihan umum adalah
termasuk pemilihan 

umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

c. bahwa Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 

04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum perlu disempurnakan 

dan disesuaikan dengan perubahan
undang-undang yang 

mengatur tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
huruf a, b, dan c 

tersebut di atas perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah 

Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

 

 

Mengingat 

 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia
Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 

 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 

 

 

 

 

 

Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Mei 2008. 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'><span class=GramE><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>Menetapkan :</b></span> PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG</p>

PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Pemilu adalah Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Presiden adalah Presiden
Republik Indonesia.

3. Mahkamah adalah Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.

4. DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

5. DPD adalah Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia.

6. DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. 

7. DPRA adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh. 

8. DPRK adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh. 

9. KPU adalah Komisi Pemilihan
Umum sebagai Penyelenggara Pemilu. 

10. KIP adalah Komisi Independen
Pemilihan sebagai Penyelenggara Pemilu 

DPRA dan DPRK
di Aceh. 

11. Panwaslu adalah Panitia
Pengawas Pemilihan Umum. 

12. Bawaslu adalah Badan Pengawas
Pemilihan Umum. 

13. TPS adalah Tempat Pemungutan
Suara. 

14. PPK adalah Panitia Pemilihan
Kecamatan. 

15. PPS adalah Panitia Pemungutan
Suara. 

16. Peserta Pemilu adalah: 

a. peserta
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

b. peserta
Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh. 

17. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah: 

a. perselisihan
antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara 

Pemilu mengenai penetapan secara
nasional perolehan suara hasil 

Pemilu oleh KPU; 

b.
perselisihan antara peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh dan KIP. 

 

 

18. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

 

 

Pasal 2

 

(1) Perselisihan Hasil Pemilu diperiksa dan diputus secara
cepat dan sederhana; 

 

(2) Putusan perselisihan sebagaimana diatur pada ayat (1)
merupakan putusan 

pada tingkat pertama dan terakhir
yang bersifat final dan mengikat. 

 

 

 

 

 

BAB II

 

PEMOHON, TERMOHON, DAN MATERI PERMOHONAN

 

Pasal 3

 

Pemohon adalah: 

 

a. Perseorangan calon Anggota DPD
Peserta Pemilu; 

b. Partai
Politik Peserta Pemilu; atau 

c. Partai
Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan 

DPRK di Aceh. 

 

 

Pasal 4

 

(1) Termohon adalah KPU; 

(2) Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon
anggota DPRD 

provinsi dan/atau DPRA, KPU
provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut 

Termohon; 

(3) Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon
anggota DPRD 

kabupaten/kota dan/atau DPRK di
Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP 

kabupaten/kota di Aceh menjadi
Turut Termohon. 

 

Pasal 5

 

Yang menjadi materi permohonan adalah penetapan perolehan
suara hasil Pemilu 

yang telah diumumkan secara
nasional oleh KPU yang mempengaruhi: 

 

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'>a.
terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma <st1:City w:st="on">
 w:st="on">lima</st1:City> perseratus) </p>

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

b.
perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah 

pemilihan;

c.
terpilihnya calon anggota DPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

 

Pasal 6

 

(1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara 

nasional oleh KPU hanya dapat
diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka 

waktu paling lambat 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak KPU 

mengumumkan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional; 

 

(2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon 

atau kuasanya kepada Mahkamah dalam
12 (dua belas) rangkap setelah 

ditandatangani oleh: 

 

 

a. Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau 

nama yang
sejenisnya dari Partai Politik Peserta Pemilu atau kuasanya; 

b. Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau nama 

yang
sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya; atau 

c. calon
anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya. 

 

 

(3) Permohonan yang diajukan calon anggota DPD dan/atau partai
politik lokal 

peserta Pemilu DPRA dan DPRK di
Aceh dapat dilakukan melalui permohonan 

online, e-mail, atau faksimili,
dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sudah harus
diterima oleh Mahkamah dalam jangka 

waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak
habisnya tenggat; 

(4) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>a. nama dan
alamat pemohon, termasuk nomor telepon (kantor, rumah, hand </p>

phone),
nomor faksimili, dan/atau e-mail; 

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>b. uraian yang
jelas tentang: </p>

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>1. kesalahan
hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan </p>

hasil
penghitungan yang benar menurut pemohon; 

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>2. permintaan
untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang </p>

diumumkan
oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang 

benar
menurut pemohon. 

 

(5) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti
yang mendukung 

permohonan, seperti sertifikat
hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi 

hasil penghitungan dalam setiap
jenjang penghitungan suara, berita acara 

 

 

 

 

 

penghitungan suara beserta berkas
pernyataan keberatan peserta Pemilu 

pada setiap jenjang penghitungan
suara, serta dokumen-dokumen tertulis 

lainnya setelah dibubuhi materai
cukup dan dilegalisasi. 

 

BAB IV

 

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

 

Pasal 7

 

(1) Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan
kelengkapannya oleh 

Panitera; 

 

(2) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan
dicatat dalam 

Buku Registrasi Perkara Konstitusi, sedangkan permohonan
yang tidak 

lengkap dan tidak memenuhi syarat
diberitahukan kepada Pemohon untuk 

diperbaiki dalam tenggat 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam; 

 

(3) Apabila perbaikan kelengkapan dan syarat permohonan
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak
dilakukan oleh pemohon, Panitera menerbitkan 

akta yang menyatakan bahwa
permohonan tidak diregistrasi; 

 

(4) Panitera mengirimkan permohonan yang sudah dicatat dalam
Buku Registrasi 

Perkara Konstitusi kepada KPU dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari 

kerja sejak permohonan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

disertai permintaan keterangan
tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil 

penghitungan suara yang
diperselisihkan; 

 

(5) Keterangan tertulis KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus sudah 

diterima Mahkamah paling lambat
satu hari sebelum hari persidangan; 

 

(6) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka
waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi 

Perkara Konstitusi; 

 

(7) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada
pemohon dan KPU 

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari persidangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

 

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

 

Bagian Pertama

 

Pemeriksaan Pendahuluan

 

Pasal 8

 

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh 

<p class=MsoNormal>Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas <span
class=GramE>3 (tiga) orang hakim</span> </p>

konstitusi; 

 

(2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim memeriksa
kelengkapan dan 

kejelasan materi permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 

wajib memberi nasihat kepada
pemohon untuk melengkapi dan/atau 

memperbaiki permohonan apabila
terdapat kekurangan; 

 

(3) Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
permohonannya dalam 

jangka waktu paling lambat 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam; 

 

(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki
permohonannya 

dalam tenggat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kesempatan 

memperbaiki hanya dapat dilakukan
dalam sidang berikutnya. 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Pemeriksaan Persidangan

 

Pasal 9

 

(1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh 

Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim; 

 

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan 

segera setelah selesainya
pemeriksaan pendahuluan atau setelah perbaikan 

permohonan diterima oleh Mahkamah; 

 

(3) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi: 

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>a. Kewenangan
Mahkamah; </p>

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>b. Kedudukan hukum pemohon; </p>

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>c. Pokok permohonan; </p>

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>d. Keterangan
KPU; dan </p>

 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'><span
style='mso-spacerun:yes'> </span>e. Alat bukti. </p>

 

 

(4) Dalam Pemeriksaan Persidangan dapat didengar keterangan
pihak-pihak 

terkait, yaitu peserta Pemilu
selain pemohon yang berkepentingan terhadap 

permohonan yang diajukan oleh
pemohon; 

 

(5) Untuk kepentingan pembuktian, selain ketentuan
sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, Mahkamah dapat
memanggil KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, 

KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota tertentu
untuk hadir dan 

memberi keterangan dalam persidangan;

 

(6) Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan Pemeriksaan
Persidangan, 

Mahkamah dapat menetapkan putusan sela dan menunjuk petugas
guna 

menyaksikan hal-hal yang terkait
dengan penghitungan suara yang 

diperintahkan oleh Mahkamah. 

 

 

Bagian Ketiga

 

Alat Bukti

 

Pasal 10

 

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas: 

 

a.
keterangan para pihak; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:.5in'>b. <st1:City
w:st="on">surat</st1:City> atau tulisan; </p>

c.
keterangan saksi; 

d.
petunjuk; dan 

e. alat
bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik. 

 

 

 

 

 

Pasal 11

 

<p class=MsoNormal>(1) Alat bukti <st1:City w:st="on"><span
  class=GramE>surat</span></st1:City> atau tulisan terdiri atas: </p>

a. berita
acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik 

peserta
Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di TPS; 

b. berita
acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik 

peserta
Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari PPS; 

c. berita
acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta 

Pemilu dan calon anggota DPR, DPD,
dan DPRD dari PPK; 

d. berita
acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik 

peserta
Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU 

kabupaten/kota;

e. berita
acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota 

DPRD kabupaten/kota; 

f. berita
acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU 

provinsi; 

g. berita
acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota 

DPRD provinsi; 

h. berita
acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU; 

i. berita
acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara 

nasional
anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU; 

j. salinan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

yang
mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan 

calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 

k. dokumen
tertulis lainnya. 

 

<p class=MsoNormal>(2) Alat bukti <st1:City w:st="on"><span
  class=GramE>surat</span></st1:City> atau tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah yang </p>

memiliki keterkaitan langsung
dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang 

dimohonkan ke Mahkamah; 

<p class=MsoNormal>(3) Alat bukti <st1:City w:st="on"><span
  class=GramE>surat</span></st1:City> atau tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibubuhi </p>

materai secukupnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 12

 

(1) Saksi dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas: 

a. saksi resmi peserta Pemilu; dan 

b. saksi pemantau Pemilu yang
bersertifikat. 

 

 

(2) Mahkamah karena jabatannya dapat memanggil saksi lain
seperti Bawaslu/ 

Panwaslu dan Kepolisian; 

(3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah saksi yang 

melihat, mendengar, atau mengalami
sendiri proses penghitungan suara yang 

diperselisihkan. 

 

 

BAB VI

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

 

Pasal 13

 

(1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk
mengambil putusan 

setelah Pemeriksaan Persidangan
dipandang cukup; 

 

(2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup
oleh Pleno Hakim 

<p class=MsoNormal>Konstitusi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya <span
class=GramE>7 (tujuh) orang hakim</span> </p>

konstitusi setelah Rapat Panel
Hakim; 

 

(3) Rapat Permusyawaratan Hakim mendengarkan laporan Panel
Hakim disertai 

rancangan putusan; 

 

(4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
dilakukan 

secara musyawarah mufakat setelah
mendengarkan pendapat hukum para 

hakim konstitusi; 

 

(5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak tercapai 

mufakat bulat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara 

terbanyak; 

 

(6) Dalam hal musyawarah Rapat Pleno Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tidak dapat diambil
dengan suara terbanyak, suara terakhir 

Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi
menentukan. 

 

 

 

BAB VII

 

PUTUSAN

 

Pasal 14

 

(1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk
umum; 

 

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas
perselisihan hasil 

Pemilu diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak permohonan 

dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi; 

 

(3) Amar Putusan Mahkamah mengenai permohonan pembatalan
penghitungan 

suara hasil Pemilu dapat
menyatakan: 

 

 

a. Permohonan tidak dapat diterima
apabila pemohon dan/atau permohonan 

tidak memenuhi
syarat; 

 

b. Permohonan dikabulkan apabila
permohonan terbukti beralasan dan 

selanjutnya
Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU, 

serta
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; 

c. Permohonan ditolak apabila
permohonan terbukti tidak beralasan. 

 

 

(4) Putusan Mahkamah disampaikan kepada pemohon, KPU, dan
Presiden; 

(5) Salinan Putusan Mahkamah dapat disampaikan kepada Pihak
Terkait; 

 

(6) Putusan Mahkamah bersifat final; 

 

(7) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib
menindaklanjuti Putusan 

Mahkamah. 

 

 

BAB VIII

 

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 15

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan
lebih lanjut oleh Rapat 

Pleno Hakim Konstitusi. 

 

BAB VIII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 16

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 

04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan 

Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 

 

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juli 2008 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

Ketua, 

 

Jimly Asshiddiqie 
14-2008