Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rahasia Negara
RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 
RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 
Presiden Republik Indonesia 

Menimbang: 
a. bahwa untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk 
mewujudkan secara hukum adanya kerahasiaan negara sebagai sarana 
untuk memantapkan terciptanya kehidupan bangsa dan negara Indonesia 
yang aman dan tentram dalam mencapai tujuannya; 
b. bahwa belum adanya aturan yang mengatur kerahasiaan negara maka 
perlu diadakan aturan yang mengatur secara hukum tentang kerahasiaan 
negara; c. bahwa aturan hukum tentang kerahasiaan negara perlu 
diwujudkan dalam bentuk undang-undang; 

Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 (1), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
Undang-undang Tentang Rahasia Negara Republik Indonesia. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Bagian Pertama Pengertian 

Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
a. Rahasia Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rahasia 
Negara adalah bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan 
keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. 
b. Keselamatan Negara adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan 
Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan 
kesinambungan nasional serta keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. 
c. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh 
seseorang yang berupa barang yang dapat berpindah atau dipindahkan yang 
disebut kebendaan bergerak dan berupa barang yang tidak dapat berpindah 
atau dipindahkan yaitu disebut kebendaan tak bergerak. 
d. Telekomunikasi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik 
penerimaan maupun pengiriman pesan atau berita antara dua pihak atau 
lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan ata berita dapat dipahami 
sebagai hubungan atau kontak; 

�
e. Mesin sandi adalah mesin yang dibuat sebagai sarana pengaman 
komunikasi Rahasia dengan perhitungan secara matematis dengan 
mempergunakan alogaritma. 

Bagian Kedua 
Fungsi dan Tujuan 

Pasal 2 

 
Rahasia Negara berfungsi melancarkan pelaksanaan tugas bagi setiap 
instansi dalam rangka keselamatan negara. 

Pasal 3 
Penetapan Rahasia Negara bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap 
kebocoran Rahasia Negara dalam rangka menjamin keselamatan negara. 

Bagian Ketiga 
Kedudukan 

Pasal 4 

 
Rahasia Negara adalah milik dan tanggung jawab bangsa Indonesia. 

Pasal 5 

 
Rahasia Negara ditentukan dan diselenggarakan oleh Aparat Negara dan 
Pemerintahan Rebublik Indonesia yang bertugas di Lembaga-lembaga 
Negara, Lembaga Pemerintah baik Departemen, Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang 
tunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Pasal 6 

 
Rahasia Negara bertempat dan berkedudukan di wilayah hukum dan wilayah kekuasaan 
Negara Republik Indonesia. 

 

BAB II 
BENTUK DAN KLARIFIKASI RAHASIA NEGARA 
Bagian Pertama 
Bentuk Rahasia Negara 

Pasal 7 

 
Bahan keterangan yang merupakan Rahasia Negara terdapat dalam bentuk 
dan wujud yang berupa kebendaaan ataupun yang bukan kebendaan. 

 

�
Pasal 8 

 
Rahasia Negara mempunyai klarifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia. 

Pasal 9 

 
Rahasia Negara yang berklarifikasi Sangat Rahasia adalah Rahasia Negara 
yang sangat Peka terhadap bahaya kebocoran yang dapat mengancam 
keselamatan Negara. 

Pasal 10 

 
Rahasia Negara yang berklarifikasi Rahasia adalah Rahasai Negara yang peka terhadap 
bahaya kebocoran yang mengganggu keselamatan negara. 

 

BAB III 
LEWAT WAKTU, KEWENANGAN, DAN PENGAMANAN RAHASIA 
NEGARA 
Bagian Pertama 
Lewat Waktu Rahasia Negara 

Pasal 11 

 
Lewat waktu Rahasia Negara ditentukan atas kepentingan Negara: 
a. Bahan keterangan yang berbentuk dan berwujud benda sebagaimana 
yang tercantum dalam peraturan kearsipan, penetapan lewat waktunya 
sesuai dengan Undang-undang Kearsipan; 
b. Bahan keterangan yang berupa benda diluar yang tersebut butir a, masa 
berlakunya ditentukan oleh pejabat yang berwenang; 
c. Rahasia Negara yang belum habis lewat waktunya tetapi sudah diketahui 
oleh pihak yang berhak dapat dinyatakan bukan sebagai Rahasia Negara 
oleh Pejabat yang berwenang. 

Bagian Kedua 
Kewenangan Menetapakan Rahasia Negara 

Pasal 12 

 
(1) Kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia 
Negara berada pada Pimpinan Lembaga-lembaga Negara. Pimpinan 
Lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non Departemen, Pimpinan 
Badan Usaha Milik Negara dan Pimpinan Badan-badan lain yang ditunjuk 
oleh Pemerintah Republik Indonesia, rincian kewenangannya diatur dalam 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Rahasia Negara. 
(2) Semua pimpinan lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mendelegasikan kewenangan kepada eselon dibawahnya sesuai 
dengan ketentuan yang disebut lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 

 

�
Pasal 13 

 
Kriteria penetapan Rahasia Negara adalah bahan keterangan dan benda-
benda tertentu yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak akan 
menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap : 
a. tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 
b. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. kesinambungan pembangunan nasional; dan 
d. keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 14 

 
(1) Tata cara penetapan Rahasia Negara dilakukan secara tertulis. 
(2) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Pengamanan Rahasia Negara 

Pasal 15 

 
(1) Semua warga negara Indonesia wajib menjaga Rahasia Negara. 
(2) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan oleh aparat negara yang 
berkepentingan langsung dengan Rahasia Negara. 

Pasal 16 

 
(1) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan dengan mempergunakan 
sistem pengamanan dengan sarana fisik, elektronik dan sandi serta 
TEMPAST 
(2) Tata cara pengamanan Rahasia Negara dilakukan pada saat pengiriman, 
penerimaan, pemeliharaan dan pemusnahan. 
(3) Tata cara pengamanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 17 

 
(1) Semua Rahasia Negara yang dikomunikasikan sarana pengamanannya dilakukan dengan 
menggunakan sandi. 
(2) Sarana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

�
BAB IV 
KETENTUAN PIDANA DAN ACARA PIDANA 
Bagian Pertama 
Ketentuan Pidana 

Pasal 18 

 
(1) Barang siapa kerena kewajibannya tidak melaksanakan pengamanan 
Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan 
hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
(2) Hukuman pidana penjara dapat ditambah sepertiga barang siapa karena 
kewajibannya melaksanakan pengamanan Rahasia Negara dengan sengaja 
mengumumkan atau memberitahukan atau menyerahkan kepada pihak yang 
tidak berhak 

Pasal 19 

 
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau 
keterangan-keterangan Rahasia Negara yang diketahui bahwa harus 
dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja 
memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam 
dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Pasal 20 

 
Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian 
mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada pihak 
yang tidak berhak mengetahui Rahasia Negara berupa surat-surat, peta-
peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda dan yang 
bersangkutan dengan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, 
yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-
benda itu diketahui olehnya, diancam dengan hukuman pidana penjara 
paling lama enam tahun. 

Pasal 21 

 
Barang siapa melakukan tindak pidana kegiatan mata-mata yaitu kegiatan 
melawan hukum untuk memiliki, menguasai, meneruskannya atau 
memberikannya langsung maupun tidak langsung kepada negara atau 
organisasi asing ataupun kepada organisasi yang melawan pemerintah 
sesuatu Rahasia Negara dalam bidang keamanan, pertahanan, politik, 
ekonomi, dan diplomasi diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana 
penjara paling lama dua puluh tahun 

Pasal 22 

 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengubah jaringan 
telekomunikasi dan atau memanipulasi penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi yang merupakan Rahasia Negara diancam dengan hukuman 
pidana penjara lama sepuluh tahun. 

�
Bagian Kedua 
Ketentuan Acara Pidana 

Pasal 23 

 
(1) Tindakan penegakan hukuman dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(2) Sidang pengadilan pidana untuk memeriksa dan mengadili perkara kejahatan tentang 
Rahasia Negara dilaksanakan dengan cara tertutup. 
(3) Dalam hal kejahatan Rahasia Negara yang sistem pengamanannya menggunakan sandi, 
penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil fungsional sandi. 

 

 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 24 

 
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang 
berhubungan dengan Rahasia Negara yang sudah ada pada saat mulai 
berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan 
dengan atau belum diganti dengan Undang-undang ini. 

Pasal 25 

 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 

MENTERI NEGARA SEKERTARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... 

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia