Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 1950 
TENTANG 
PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA SERIKAT 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Menimbang: 
a.
bahwa untuk mencukupi kebutuhan akan alat-alat pemb
ayaran yang sah di Republik 
Indonesia Serikat perlu dikeluarkan uang kertas yan
g baru; 
b.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pengelu
aran uang kertas itu perlu segera 
diselenggarakan. 
Mengingat: 
Pasal-pasal 117, 139, 164, 172 dan 192 Konstitusi S
ementara Republik Indonesia Serikat. 
Mendengar: 
Senat. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERT
AS 
ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. 
Pasal 1 
Menteri Keuangan diberi kuasa, menurut adanya kebut
uhan, untuk mengeluarkan uang kertas 
atas nama pembawa, yang memberi hak piutang terhada
p Republik Indonesia Serikat kepada 
pembawanya sampai jumlah yang tertulis di atasnya d
alam rupiah Republik Indonesia Serikat. 
Pasal 2 
Uang-uang kertas termaktub dalam Pasal 1 dikeluarka
n dalam pecahan (coupure) dari lima 
rupiah dan sepuluh rupiah sampai jumlah semua setin
ggi-tingginya f. 230.000.000,- (dua ratus 
tiga puluh juta rupiah). 
Pasal 3 
Uang-uang kertas itu merupakan alat-alat pembayaran
 yang sah sampai setiap jumlah. 
Pasal 4 
Peraturan-peraturan lanjut tentang pengeluaran uang
-uang kertas yang dimaksud dalam Pasal 1 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan,yang diserahi pula
 pelaksanaan Undang-undang ini. 
Pasal 5 
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tangga
l 31 Mei 1950.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengumuman Undang-
undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia Serikat. 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 2 Juni 1950 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Ttd. 
SOEKARNO. 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. 
Diumumkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 3 Juni 1950 
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
SOEPOMO. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1
950