Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008/Penjelasan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA
NOMOR 
17 
TAHUN 
2008
TENTANG
P E L A Y A R A 
N

I. UMUM 
Berkat 
rahmat 
Tuhan 
Yang 
Maha 
Esa, Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
telah 
dianugerahi sebagai negara 
kepulauan 
yang 
terdiri atas 
beribu 
pulau, 
sepanjang 
garis 
khatulistiwa, di antara 
dua 
benua 
dan 
dua 
samudera 
sehingga 
mempunyai posisi dan 
peranan 
penting 
dan 
strategis 
dalam 
hubungan antarbangsa. 

Posisi strategis 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
harus 
dimanfaatkan 
secara 
maksimal sebagai modal dasar 
pembangunan 
nasional berdasarkan 
Pancasila 
dan 
Undang-Undang 
Dasar 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
194
5 
untuk 
mewujudkan 
Indonesia 
yang 
aman, damai, adil, dan 
demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dalam 
rangka 
pelaksanaan 
pembangunan 
nasional dan 
perwujudan 
Wawasan 
Nusantara, perlu 
disusun 
sistem 
transportasi nasional yang 
efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika 
pembangunan, meningkatkan 
mobilitas 
manusia, barang, dan 
jasa, 
membantu 
terciptanya 
pola 
distribusi nasional yang 
mantap 
dan 
dinamis, 
serta 
mendukung 
pengembangan 
wilayah 
dan 
lebih 
memantapkan 
perkembangan 
kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa 
dan 
bernegara, turut 
mendukung 
pertahanan 
dan 
keamanan, serta 
peningkatan 
hubungan 
internasional. 

Transportasi merupakan 
sarana 
untuk 
memperlancar 
roda 
perekonomian, 
memperkukuh 
persatuan 
dan 
kesatuan 
bangsa, dalam 
rangka 
memantapkan 
perwujudan 
Wawasan 
Nusantara, 
meningkatkan 
serta 
mendukung 
pertahanan 
dan 
keamanan 
negara, yang 
selanjutnya 
dapat 
mempererat hubungan antarbangsa. 

Pentingnya 
transportasi tersebut 
tercermin 
pada 
penyelenggaraannya 
yang 
mempengaruhi semua 
aspek 
kehidupan 
bangsa 
dan 
negara 
serta 
semakin 
meningkatnya 
kebutuhan 
jasa 
angkutan 
bagi mobilitas 
orang 
dan 
barang 
dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. 

Di samping 
itu, transportasi juga 
berperan 
sebagai penunjang, pendorong, 
dan 
penggerak 
bagi 
pertumbuhan 
daerah 
yang 
memiliki potensi 
sumber 
daya 
alam 
yang 
besar 
tetapi belum 
berkembang, dalam 
upaya 
peningkatan 
dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. 

Menyadari pentingnya 
peran 
transportasi tersebut, angkutan 
laut 
sebagai 
salah 
satu 
moda 
transportasi harus 
ditata 
dalam 
satu 
kesatuan 
sistem 
transportasi nasional yang 
terpadu 
dan 
mampu 
mewujudkan 
penyediaan 
jasa 
transportasi yang 
seimbang 
sesuai dengan 
tingkat 
kebutuhan 
dan 
tersedianya 
pelayanan 
angkutan 
yang 
selamat, aksesibilitas 
tinggi, terpadu, 
kapasitas 
mencukupi, teratur, lancar 
dan 
cepat, mudah 
dicapai, tepat 
waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien. 

Angkutan 
laut 
yang 
mempunyai karakteristik 
pengangkutan 
secara 
nasional dan 
menjangkau 
seluruh 
wilayah 
melalui 
perairan 
perlu 
dikembangkan 
potensi dan 
ditingkatkan 
peranannya 
sebagai penghubung 
antarwilayah, baik 
nasional maupun 
internasional termasuk 
lintas 
batas, 
karena 
digunakan 
sebagai sarana 
untuk 
menunjang, mendorong, dan 
menggerakkan 
pembangunan 
nasional dalam 
upaya 
meningkatkan 
kesejahteraan 
rakyat 
serta 
menjadi perekat 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia. 

Mengingat 
penting 
dan 
strategisnya 
peranan 
angkutan 
laut 
yang 
menguasai 
hajat 
hidup 
orang 
banyak 
maka 
keberadaannya 
dikuasai oleh 
negara 
yang 
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. 

Dalam 
perjalanan 
waktu, Undang-Undang 
Nomor 
21 
Tahun 
1992 
tentang 
Pelayaran 
perlu 
dilakukan 
penyesuaian 
karena 
telah 
terjadi berbagai 
perubahan 
paradigma 
dan 
lingkungan 
strategis, baik 
dalam 
sistem 
ketatanegaraan 
Indonesia 
seperti penerapan 
otonomi daerah 
atau 
adanya 
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Selain 
itu, pengertian 
istilah 
“pelayaran” 
sebagai sebuah 
sistem 
pun 
telah 
berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran, serta 
perlindungan 
lingkungan 
maritim, yang 
selanjutnya 
memerlukan 
penyesuaian 
dengan 
kebutuhan 
dan 
perkembangan 
zaman 
serta 
ilmu 
pengetahuan 
dan 
teknologi agar 
dunia 
pelayaran dapat berperan di dunia internasional. 

Atas 
dasar 
hal 
tersebut 
di atas, maka 
disusunlah 
Undang-Undang 
tentang 
Pelayaran 
yang 
merupakan 
penyempurnan 
dari Undang-Undang 
Nomor 
21 
Tahun 
1992, sehingga 
penyelenggaraan 
pelayaran 
sebagai sebuah 
sistem 
dapat 
memberikan 
manfaat 
yang 
sebesar-besarnya 
kepada 
seluruh 
rakyat, 
bangsa 
dan 
negara, memupuk 
dan 
mengembangkan 
jiwa 
kebaharian, 
dengan 
mengutamakan 
kepentingan 
umum, dan 
kelestarian 
lingkungan, 
koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara. 

Undang-Undang 
tentang 
Pelayaran 
yang 
memuat 
empat 
unsur 
utama 
yakni 
angkutan 
di perairan, kepelabuhanan, keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran, serta 
perlindungan 
lingkungan 
maritim 
dapat 
diuraikan 
sebagai 
berikut: 

a. 
pengaturan 
untuk 
bidang 
angkutan 
di perairan 
memuat 
prinsip 
pelaksanaan 
asas 
cabotage 
dengan 
cara 
pemberdayaan 
angkutan 
laut 
nasional yang 
memberikan 
iklim 
kondusif guna 
memajukan 
industri 
angkutan 
di perairan, antara 
lain 
adanya 
kemudahan 
di bidang 
perpajakan, dan 
permodalan 
dalam 
pengadaan 
kapal serta 
adanya 
kontrak 
jangka panjang untuk angkutan; 
Dalam 
rangka 
pemberdayaan 
industri angkutan 
laut 
nasional, dalam 
Undang 
Undang 
ini diatur 
pula 
mengenai hipotek 
kapal. Pengaturan 
ini 
merupakan 
salah 
satu 
upaya 
untuk 
meyakinkan 
kreditor 
bahwa 
kapal 
Indonesia 
dapat 
dijadikan 
agunan 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan, sehingga 
diharapkan 
perusahaan 
angkutan 
laut 
nasional 
akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya; 

b. 
pengaturan 
untuk 
bidang 
kepelabuhanan 
memuat 
ketentuan 
mengenai 
penghapusan 
monopoli dalam 
penyelenggaraan 
pelabuhan, pemisahan 
antara 
fungsi regulator 
dan 
operator 
serta 
memberikan 
peran 
serta 
pemerintah 
daerah 
dan 
swasta 
secara 
proposional 
di dalam 
penyelenggaraan kepelabuhanan; 
c. 
pengaturan 
untuk 
bidang 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran 
memuat 
ketentuan 
yang 
mengantisipasi kemajuan 
teknologi dengan 
mengacu 
pada 
konvensi internasional yang 
cenderung 
menggunakan 
peralatan 
mutakhir 
pada 
sarana 
dan 
prasarana 
keselamatan 
pelayaran, 
di samping 
mengakomodasi ketentuan 
mengenai sistem 
keamanan 
pelayaran 
yang 
termuat 
dalam 
“International Ship and 
Port 
Facility 
Security Code”; dan 
d. 
pengaturan 
untuk 
bidang 
perlindungan 
lingkungan 
maritim 
memuat 
ketentuan 
mengenai pencegahan 
dan 
penanggulangan 
pencemaran 
lingkungan 
laut 
yang 
bersumber 
dari pengoperasian 
kapal dan 
sarana 
sejenisnya 
dengan 
mengakomodasikan 
ketentuan 
internasional terkait 
seperti “International Convention 
for 
the 
Prevention 
of 
Pollution 
from 
Ships”. 

Selain 
hal tersebut 
di atas, yang 
juga 
diatur 
secara 
tegas 
dan 
jelas 
dalam 
Undang-Undang 
ini adalah 
pembentukan 
institusi di bidang 
penjagaan 
laut 
dan 
pantai (Sea 
and 
Coast 
Guard) 
yang 
dibentuk 
dan 
bertanggung 
jawab 
kepada 
Presiden 
dan 
secara 
teknis 
operasional dilaksanakan 
oleh 
Menteri. 
Penjaga 
laut 
dan 
pantai memiliki fungsi 
komando 
dalam 
penegakan 
aturan 
di bidang 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran, dan 
fungsi koordinasi di 
bidang 
penegakan 
hukum 
di luar 
keselamatan 
pelayaran. Penjagaan 
laut 
dan 
pantai tersebut 
merupakan 
pemberdayaan 
Badan 
Koordinasi 
Keamanan 
Laut 
dan 
perkuatan 
Kesatuan 
Penjagaan 
Laut 
dan 
Pantai. 
Diharapkan 
dengan 
pengaturan 
ini 
penegakan 
aturan 
di bidang 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran 
dapat 
dilaksanakan 
secara 
terpadu 
dan 
terkoordinasi dengan 
baik 
sehingga 
tidak 
terjadi tumpang 
tindih 
kewenangan 
penegakan 
hukum 
di laut 
yang 
dapat 
mengurangi citra 
Indonesia dalam pergaulan antarbangsa. 

Terhadap 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara 
yang 
selama 
ini telah 
menyelenggarakan 
kegiatan 
pengusahaan 
pelabuhan 
tetap 
dapat 
menyelenggarakan 
kegiatan 
yang 
sama 
dengan 
mendapatkan 
pelimpahan 
kewenangan 
Pemerintah, dalam 
upaya 
meningkatkan 
peran 
Badan 
Usaha 
Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Dengan 
diundangkannya 
Undang-Undang 
tentang 
Pelayaran 
ini, berbagai 
ketentuan 
yang 
terdapat 
dalam 
peraturan 
perundang-undangan 
lain 
yang 
berkaitan 
dengan 
pelayaran, antara 
lain 
Kitab 
Undang-Undang 
Hukum 
Dagang 
(Wet 
Borepublikek 
Van 
Koophandel), Ordonansi Laut 
Teritorial dan 
Lingkungan 
Maritim 
Tahun 
1939, Undang-Undang 
Nomor 1 
Tahun 
1973 
tentang 
Landas 
Kontinen 
Indonesia, 
Undang-Undang 
Nomor 5 
Tahun 
1983 
tentang 
Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang 
Nomor 
17 
Tahun 
1985 
tentang 
Pengesahan 
Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 
tentang 
Hukum 
Laut 
1982 
(United 
Nations 
Convention 
on 
the 
Law 
of 
the 
Sea, 
1982), Undang-Undang 
Nomor 6 
Tahun 
1996 
tentang 
Perairan 
Indonesia, 
Undang-Undang 
Nomor 
23 
Tahun 
1997 
tentang 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, Undang-Undang 
Nomor 
31 
Tahun 
2004 
tentang 
Perikanan, dan 
sepanjang 
menyangkut 
aspek 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran 
tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini. 

Dalam 
Undang-Undang 
ini diatur 
hal-hal yang 
bersifat 
pokok, sedangkan 
yang 
bersifat 
teknis 
dan 
operasional akan 
diatur 
dalam 
Peraturan 
Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 
1
Cukup 
jelas.
      

Pasal 2 . . 
. 

-5-

Pasal 
2 
Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
”asas 
manfaat” 
adalah 
pelayaran 
harus 
dapat 
memberikan 
manfaat 
yang 
sebesar-besarnya 
bagi kemanusiaan, 
peningkatan 
kesejahteraan 
rakyat 
dan 
pengembangan 
bagi 
warga 
negara, serta 
upaya 
peningkatan 
pertahanan 
dan 
keamanan 
negara. 

Huruf 
b 
Yang 
dimaksud 
”asas 
usaha 
bersama 
dan 
kekeluargaan” 
adalah 
penyelenggaraan 
usaha 
di bidang 
pelayaran 
dilaksanakan 
untuk 
mencapai tujuan 
nasional yang 
dalam 
kegiatannya 
dapat 
dilakukan 
oleh 
seluruh 
lapisan 
masyarakat 
dan 
dijiwai oleh 
semangat kekeluargaan. 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
”asas 
persaingan 
sehat” 
adalah 
penyelenggaraan 
angkutan 
perairan 
di dalam 
negeri 
harus 
mampu 
mengembangkan 
usahanya 
secara 
mandiri, kompetitif, 
dan profesional. 

Huruf 
d 
Yang 
dimaksud 
dengan 
”asas 
adil dan 
merata 
tanpa 
diskriminasi” 
adalah 
penyelenggaraan 
pelayaran 
harus 
dapat 
memberikan 
pelayanan 
yang 
adil dan 
merata 
kepada 
segenap 
lapisan 
masyarakat 
dengan 
biaya 
yang 
terjangkau 
oleh 
masyarakat 
tanpa 
membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. 

Huruf 
e 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan” 
adalah 
pelayaran 
harus 
diselenggarakan 
sedemikian 
rupa 
sehingga 
terdapat 
keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan 
antara 
sarana 
dan 
prasarana, antara 
kepentingan 
pengguna 
dan 
penyedia 
jasa, antara 
kepentingan 
individu 
dan 
masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan international. 

Huruf 
f 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
kepentingan 
umum” 
adalah 
penyelenggaraan 
pelayaran 
harus 
mengutamakan 
kepentingan 
masyarakat luas. 

Huruf g . . 
. 

-6-

Huruf 
g 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
keterpaduan” 
adalah 
pelayaran 
harus 
merupakan 
kesatuan 
yang 
bulat 
dan 
utuh, terpadu, saling 
menunjang, dan 
saling 
mengisi baik 
intra-maupun 
antarmoda 
transportasi. 

Huruf 
h 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
tegaknya 
hukum” 
adalah 
Undang-
Undang 
ini mewajibkan 
kepada 
Pemerintah 
untuk 
menegakkan 
dan 
menjamin 
kepastian 
hukum 
serta 
mewajibkan 
kepada 
setiap 
warga 
negara 
Indonesia 
untuk 
selalu 
sadar 
dan 
taat 
kepada 
hukum dalam penyelenggaraan pelayaran. 

Huruf 
i 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
kemandirian” 
adalah 
pelayaran 
harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada 
kepercayaan 
akan 
kemampuan 
dan 
kekuatan 
sendiri, 
mengutamakan 
kepentingan 
nasional dalam 
pelayaran 
dan 
memperhatikan 
pangsa 
muatan 
yang 
wajar 
dalam 
angkutan 
di 
perairan dari dan ke luar negeri. 

Huruf 
j 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
berwawasan 
lingkungan 
hidup” 
adalah 
penyelenggaraan 
pelayaran 
harus 
dilakukan 
berwawasan 
lingkungan. 

Huruf 
k 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
kedaulatan 
negara” 
adalah 
penyelenggaraan 
pelayaran 
harus 
dapat 
menjaga 
keutuhan 
wilayah Negara Republik Indonesia. 

Huruf 
l 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asas 
kebangsaan” 
adalah 
penyelenggaraan 
pelayaran 
harus 
dapat 
mencerminkan 
sifat 
dan 
watak 
bangsa 
Indonesia 
yang 
pluralistik 
(kebhinekaan) dengan 
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 
4 
Termasuk 
dalam 
perairan 
Indonesia 
adalah 
perairan 
daratan 
antara 
lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan. 

Yang . . 
. 

-7-

Yang dimaksud dengan “kapal” pada huruf b dan huruf c adalah: 

a. 
kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar; 
b. 
kapal yang 
digerakkan 
dengan 
tenaga 
mekanik 
adalah 
kapal yang 
mempunyai alat 
penggerak 
mesin, misalnya 
kapal motor, kapal uap, 
kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir; 
c. 
kapal yang 
ditunda 
atau 
ditarik 
adalah 
kapal 
yang 
bergerak 
dengan 
menggunakan alat penggerak kapal lain; 
d. 
kendaraan 
berdaya 
dukung 
dinamis 
adalah 
jenis 
kapal yang 
dapat 
dioperasikan 
di permukaan 
air 
atau 
di 
atas 
permukaan 
air 
dengan 
menggunakan 
daya 
dukung 
dinamis 
yang 
diakibatkan 
oleh 
kecepatan 
dan/atau 
rancang 
bangun 
kapal itu 
sendiri, misalnya 
jet 
foil, hidro 
foil, hovercraft, dan 
kapal-kapal cepat 
lainnya 
yang 
memenuhi kriteria tertentu; 
e. 
kendaraan 
di 
bawah 
permukaan 
air 
adalah 
jenis 
kapal yang 
mampu 
bergerak di bawah permukaan air; dan 
f. 
  
alat 
apung 
dan 
bangunan 
terapung 
yang 
tidak 
berpindah-pindah 
adalah 
alat 
apung 
dan 
bangunan 
terapung 
yang 
tidak 
mempunyai 
alat 
penggerak 
sendiri, serta 
ditempatkan 
di suatu 
lokasi perairan 
tertentu 
dan 
tidak 
berpindah-pindah 
untuk 
waktu 
yang 
sama, 
misalnya 
hotel terapung, tongkang 
akomodasi (acomodation 
barge) 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
lepas 
pantai 
dan 
tongkang 
penampung 
minyak 
(oil storage 
barge), serta 
unit 
pengeboran 
lepas 
pantai 
berpindah (mobile offshore drilling units/modu)
. 
Pasal 
5 

Ayat (1) 

Pengertian 
dikuasai oleh 
negara 
adalah 
bahwa 
negara 
mempunyai 

hak 
penguasaan 
atas 
penyelenggaraan 
pelayaran 
yang 

perwujudannya 
meliputi aspek 
pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.

Ayat (6) . . 
. 

-8-

Ayat (6)
Cukup 
jelas.

Ayat (7)
Cukup 
jelas.

Pasal 
6 
Cukup 
jelas. 

Pasal 
7 
Cukup 
jelas. 

Pasal 
8 

Ayat (1) 
Penggunaan 
kapal 
berbendera 
Indonesia 
oleh 
perusahaan 
angkutan 
laut 
nasional dimaksudkan 
dalam 
rangka 
pelaksanaan 
asas 
cabotage 
guna 
melindungi kedaulatan 
negara 
(sovereignity) 
dan 
mendukung 
perwujudan 
Wawasan 
Nusantara 
serta 
memberikan 
kesempatan 
berusaha 
yang 
seluas-luasnya 
bagi 
perusahaan 
angkutan 
laut 
nasional dalam 
memperoleh 
pangsa 
muatan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 
9 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“intramoda” 
meliputi angkutan 
laut 
dalam 
negeri, angkutan 
laut 
luar 
negeri, angkutan 
laut 
khusus, dan 
angkutan pelayaran-rakyat. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“antarmoda” 
adalah 
keterpaduan 
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. 

Intra 
dan 
antarmoda 
tersebut 
merupakan 
satu 
kesatuan 
transportasi nasional. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“trayek 
tetap 
dan 
teratur 
(liner)
” 
adalah 
pelayanan 
angkutan 
laut 
yang 
dilakukan 
secara 
tetap 
dan 
teratur 
dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“trayek 
tidak 
tetap 
dan 
tidak 
teratur 
(tramper)
” 
adalah 
pelayanan 
angkutan 
laut 
yang 
dilakukan 
secara 
tidak tetap dan tidak teratur. 

Ayat (3) . . 
. 

-9-

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“jaringan 
trayek” 
adalah 
kumpulan 
dari 
trayek 
yang 
menjadi satu 
kesatuan 
pelayanan 
angkutan 
penumpang 
dan/atau 
barang 
dari satu 
pelabuhan 
ke 
pelabuhan 
lainnya. 

Ayat (4
) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (5
) 
Penyusunan 
jaringan 
trayek 
tetap 
dan 
teratur 
dimaksudkan 
untuk 
memberikan 
kepastian 
hukum 
dan 
usaha 
kepada 
pengguna 
jasa 
dan penyedia 
jasa angkutan laut. 

Ayat (6) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (7) 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“keseimbangan 
permintaan 
dan 
tersedianya 
ruangan 
kapal (supply 
and 
demand)
” 
adalah 
terwujudnya 
pelayanan 
pada 
suatu 
trayek 
yang 
dapat 
diukur 
dengan tingkat faktor muat 
(load 
factor) tertentu. 

Penyelenggaraan 
angkutan 
laut 
yang 
telah 
melakukan 
keperintisan 
dengan 
menempatkan 
kapalnya 
pada 
jaringan 
trayek 
tetap 
dan 
teratur 
perlu 
diberikan 
proteksi sampai batas 
waktu tertentu. 

Huruf 
d
Cukup 
jelas.

Huruf 
e
Cukup 
jelas.

Ayat (8) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 10 . . 
. 

-10 
-

Pasal 10 
Cukup 
jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pangsa 
muatan 
yang 
wajar” 
adalah 
bahwa 
wajar 
tidak 
selalu 
dalam 
arti memperoleh 
bagian 
yang 
sama 
(equal 
share), tetapi memperoleh 
pangsa 
sebagaimana 
ditetapkan 
dalam 
peraturan 
perundang-undangan, misalnya 
dalam 
perjanjian 
bilateral, konvensi internasional yang 
diratifikasi oleh 
Pemerintah 
Indonesia 
dan 
peraturan 
lainnya. Khusus 
untuk 
barang 
milik 
Pemerintah 
perlu 
diupayakan 
agar 
pengangkutannya 
dilaksanakan 
oleh perusahaan angkutan laut nasional. 

Perusahaan 
angkutan 
laut 
nasional dapat 
melakukan 
kerja 
sama 
dengan 
perusahaan 
angkutan 
laut 
asing 
untuk 
menetapkan 
perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share 
agreement). 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“perusahaan 
nasional” 
adalah 
perusahaan 
angkutan 
laut 
nasional dan 
badan 
usaha 
yang 
khusus 
didirikan 
untuk 
kegiatan 
keagenan 
yang 
memenuhi persyaratan 
yang 
telah 
ditentukan. 

Ayat (5
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“secara 
berkesinambungan” 
adalah 
bahwa 
kegiatan 
angkutan 
laut 
ke 
atau 
dari pelabuhan 
Indonesia 
yang 
terbuka 
untuk 
perdagangan 
luar 
negeri yang 
dilakukan 
oleh 
perusahaan 
angkutan 
laut 
asing 
secara 
terus 
menerus 
dan 
tidak 
terputus. 

Pasal 12 
Cukup 
jelas. 

Pasal 13 . . 
. 

-11 
-

Pasal 13 

Ayat (1) 
Termasuk 
dalam 
kegiatan 
angkutan 
laut 
khusus 
antara 
lain 
kegiatan 
angkutan 
yang 
dilakukan 
oleh 
usaha 
bidang 
industri, 
pariwisata, pertambangan, pertanian 
serta 
kegiatan 
khusus 
seperti 
penelitian, pengerukan, kegiatan 
sosial, dan 
sebagainya, serta 
tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut barang 
umum. 

Angkutan 
laut 
khusus 
baik 
dalam 
negeri maupun 
luar 
negeri 
dapat 
diselenggarakan 
dalam 
rangka 
memenuhi kebutuhan 
yang 
karena 
sifat 
muatannya 
belum 
dapat 
diselenggarakan 
oleh 
penyedia 
jasa angkutan laut umum. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
izin 
operasi adalah 
izin 
yang 
diberikan 
kepada 
pelaksana 
kegiatan 
angkutan 
laut 
khusus 
berkaitan 
dengan 
pengoperasian 
kapalnya 
guna 
menunjang 
usaha 
pokoknya. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (6)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (7)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 14 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
“usaha 
masyarakat” 
adalah 
usaha 
yang 
dilakukan 
oleh 
warga 
negara 
Indonesia 
dan/atau 
badan 
hukum 
Indonesia 
dengan mendorong usaha-usaha 
yang bersifat kooperatif. 

Usaha . . 
. 

-12 
-

Usaha 
masyarakat 
tersebut 
memiliki ciri dan 
sifat 
tradisional yaitu 
mengandung 
nilai-nilai budaya 
bangsa 
yang 
tidak 
hanya 
terdapat 
pada 
cara 
pengelolaan 
usaha 
serta 
pengelolanya 
misalnya 
mengenai hubungan 
kerja 
antarpemilik 
kapal dengan 
awak 
kapal, 
tetapi juga 
pada 
jenis 
dan 
bentuk 
kapal 
yang 
digunakan. Hal-hal 
tersebut 
perlu 
dilestarikan 
dan 
dikembangkan 
dengan 
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“karakteristik 
tersendiri” 
yaitu 
antara 
lain 
sebagai berikut 
 

a. 
  
ukuran 
dan 
tipe 
kapal yang 
tertentu 
(pinisi, lambo, nade, dan 
lete)
 
b. 
  
tenaga 
penggerak 
angin 
dengan 
menggunakan 
layar 
atau 
mesin 
dengan 
tenaga 
kurang 
dari 535 
TK 
atau 
535 
TK X 
0,736 = 
393,76 KW; 
c. 
  
pengawakan 
yang 
mempunyai kualifikasi berbeda 
dengan 
kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal; 
d. 
  
lingkup 
operasinya 
dapat 
menjangkau 
daerah 
terpencil yang 
tidak 
memiliki fasilitas 
pelabuhan 
dan 
kedalaman 
air 
yang 
rendah serta negara 
yang berbatasan; dan 
e. 
  
Kegiatan 
bongkar 
muat 
dilakukan 
dengan 
tenaga 
manusia 
(padat karya)
. 
Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“orang 
perseorangan 
warga 
negara 
Indonesia” 
adalah 
orang 
perorangan 
(pribadi) yang 
memenuhi 
persyaratan 
untuk 
berusaha 
di bidang 
angkutan 
laut 
pelayaran-
rakyat. 

Persyaratan 
tersebut 
antara 
lain 
Kartu 
Tanda 
Penduduk, surat 
laik 
kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dll. 

Pasal 16 
Ayat (1) 
Ketentuan 
ini dimaksudkan 
sebagai salah 
satu 
upaya 
memberikan 
pelindungan 
terhadap 
kelangsungan 
usaha 
angkutan 
laut 
pelayaran-rakyat, dan 
diarahkan 
untuk 
memenuhi tuntutan 
pasar, di samping 
melakukan 
kegiatan 
angkutan, dapat 
pula 
melakukan 
kegiatan 
bongkar 
muat 
dan 
kegiatan 
ekspedisi 
muatan, tanpa 
mengurangi 
pembinaan 
terhadap 
unsur 
angkutan 
lainnya di perairan. 

Ayat (2) . . 
. 

-13 
-

Ayat (2) 
Pengembangan 
angkutan 
laut 
pelayaran-rakyat 
dapat 
dilakukan 
oleh 
Pemerintah 
dalam 
bentuk 
pengaturan, bimbingan, dan 
pelatihan dengan memanfaatkan karakteristiknya. 

Angkutan 
laut 
pelayaran-rakyat 
dapat 
melayari angkutan 
sungai 
dan 
danau 
sepanjang 
memenuhi persyaratan 
alur 
dan 
kedalaman 
sungai dan danau. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“meningkatkan 
kemampuannya 
sebagai 
lapangan 
usaha 
angkutan 
laut 
nasional dan 
lapangan 
kerja” 
adalah 
dengan 
memberikan 
kemudahan 
mendapatkan 
permodalan 
dari lembaga keuangan. 

Ayat (3) 
Kegiatan 
angkutan 
laut 
pelayaran-rakyat 
selain 
melakukan 
kegiatan 
angkutan 
pelayaran-rakyat 
di wilayah 
perairan 
Indonesia, 
juga 
dapat 
menyinggahi pelabuhan 
negara 
tetangga 
(lintas 
batas) 
yang 
berbatasan 
dalam 
rangka 
melakukan 
kegiatan 
perdagangan 
tradisional antarnegara. 

Pasal 17 
Cukup 
jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 
Penggunaan 
kapal 
berbendera 
Indonesia 
oleh 
perusahaan 
angkutan 
sungai dan 
danau 
di 
dalam 
negeri dimaksudkan 
dalam 
rangka 
pelaksanaan 
asas 
cabotage 
guna 
melindungi kedaulatan 
negara 
(sovereignity) dan 
mendukung 
perwujudan 
Wawasan 
Nusantara di negara kepulauan Indonesia. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“orang 
perseorangan 
warga 
negara 
Indonesia” 
adalah 
orang 
perorangan 
(pribadi) yang 
memenuhi 
persyaratan 
untuk 
berusaha 
di bidang 
angkutan 
sungai dan 
danau. 

Persyaratan 
antara 
lain 
Kartu 
Tanda 
Penduduk, surat 
laik 
kapal 
sungai dan danau, dan keterangan domisili. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“perjanjian 
antara 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia 
dan 
pemerintah 
negara 
tetangga“ 
adalah 
perjanjian 
yang 
telah 
disepakati antarnegara 
yang 
memuat 
antara 
lain 
persyaratan 
kapal, kuota kapal, dan persyaratan administrasi. 

Ayat (3) . . 
. 

-14 
-

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“intramoda” 
dalam 
kegiatan 
angkutan 
sungai dan danau adalah angkutan penyeberangan. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“antarmoda” 
adalah 
keterpaduan 
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. 

Intra 
maupun 
antarmoda 
tersebut 
merupakan 
satu 
kesatuan 
transportasi nasional. 

Ayat (5
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“trayek 
tetap” 
adalah 
pelayanan 
angkutan 
sungai dan 
danau 
yang 
dilakukan 
secara 
tetap 
dan 
teratur 
dengan 
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“trayek 
tidak 
tetap 
dan 
tidak 
teratur” 
adalah 
pelayanan 
angkutan 
sungai dan 
danau 
yang 
dilakukan 
secara tidak tetap dan tidak teratur. 

Ayat (6) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“izin 
dari Syahbandar” 
adalah 
persetujuan 
berlayar. 

Pasal 19 
Cukup 
jelas. 

Pasal 20 
Cukup 
jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 
Penggunaan 
kapal 
berbendera 
Indonesia 
oleh 
perusahaan 
angkutan 
penyeberangan 
di dalam 
negeri dimaksudkan 
dalam 
rangka 
pelaksanaan 
asas 
cabotage 
guna 
melindungi kedaulatan 
negara 
(sovereignity) dan 
mendukung 
perwujudan 
Wawasan 
Nusantara. 

Ayat (2) 
Kegiatan 
angkutan 
penyeberangan 
antara 
Negara 
Republik 
Indonesia 
dengan 
negara 
tetangga 
asing 
dilaksanakan 
menurut 
asas timbal balik (reciprocal)
. 

Ayat (3) . . 
. 

-15 
-

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Pasal 22 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
 
Huruf 
a
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“jarak 
tertentu” 
adalah 
bahwa 
tidak 
semua 
daratan 
yang 
dipisahkan 
oleh 
perairan 
dihubungkan 
oleh 
angkutan 
penyeberangan, tetapi daratan 
yang 
dihubungkan 
merupakan 
pengembangan 
jaringan 
jalan 
dan/atau 
jaringan 
jalur 
kereta 
api yang 
dipisahkan 
oleh 
perairan, dengan 
tetap 
memenuhi karakteristik 
angkutan 
penyeberangan. 

Huruf 
d
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
e
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
f
Cukup 
jelas.
 
Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 23 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Pelaksanaan 
angkutan 
ke 
dan 
dari 
wilayah 
terpencil 
biasanya 
secara 
komersial 
kurang 
menguntungkan 
sehingga 
pelaksana 
angkutan 
pada 
umumnya 
tidak 
tertarik 
untuk 
melayani 
rute 
demikian. 

Oleh . . 
. 

-16 
-

Oleh 
sebab 
itu, guna 
mengembangkan 
daerah 
tersebut 
dan 
menembus 
isolasi, angkutan 
ke 
dan 
dari daerah 
terpencil dan 
belum 
berkembang 
dengan 
daerah 
yang 
sudah 
berkembang 
atau 
maju 
diselenggarakan 
oleh 
Pemerintah 
dengan 
mengikutsertakan 
pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
)
Cukup 
Jelas.

Ayat (5) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“secara 
terpadu 
dengan 
lintas 
sektoral 
berdasarkan 
pendekatan 
pembangunan 
wilayah” 
adalah 
bahwa 
penyusunan 
usulan 
trayek 
angkutan 
laut 
perintis 
dikoordinasikan 
oleh 
pemerintah 
daerah 
dengan 
mengikutsertakan 
instansi 
terkait 
serta 
memperhatikan 
keterpaduan 
dengan 
program 
sektor 
lain 
seperti antara 
lain 
perdagangan, perkebunan, transmigrasi, 
perikanan, pariwisata, pendidikan, dan 
pertanian 
dalam 
rangka 
pengembangan potensi daerah. 

Ayat (6)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 
25 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kontrak 
jangka 
panjang” 
adalah 
paling 
sedikit 
untuk 
jangka 
waktu 
lima 
tahun 
yang 
dimaksudkan 
untuk 
memberikan 
jaminan 
agar 
perusahaan 
angkutan 
laut 
yang 
menyelenggarakan 
pelayaran-perintis 
dapat 
melakukan 
peremajaan 
kapal. 

Pasal 26 
Cukup 
jelas. 

Pasal 27 
Kewajiban 
memiliki izin 
usaha 
dalam 
melakukan 
kegiatan 
angkutan 
di 
perairan 
dimaksudkan 
sebagai alat 
pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan 
angkutan 
di perairan 
untuk 
memberikan 
kepastian 
usaha 
dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna 
jasa. 

-17 
-

Pasal 28 . . 
. 
Pasal 28 
Cukup 
jelas. 

Pasal 29 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“GT” 
adalah 
singkatan 
dari Gross 
Tonnage 
yang 
berarti, isi kotor 
kapal secara 
keseluruhan 
yang 
dihitung 
sesuai dengan 
ketentuan 
konvensi internasional tentang 
pengukuran 
kapal (International Tonnage 
Measurement 
of 
Ships) 
tahun 1969. 

Ayat (2) 
Dalam 
rangka 
mengembangkan 
industri pelayaran 
nasional 
dimungkinkan 
adanya 
investasi dari asing, sedangkan 
mengenai 
kepemilikan 
tetap 
memperhatikan 
peraturan 
perundang-undangan 
di bidang penanaman modal. 

Pasal 30 
Cukup 
jelas. 

Pasal 31 
Cukup 
jelas. 

Pasal 32 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
“barang 
tertentu” 
adalah 
barang 
milik 
penumpang, 
barang 
curah 
cair 
yang 
dibongkar 
atau 
dimuat 
melalui pipa, 
barang 
curah 
kering 
yang 
dibongkar 
atau 
dimuat 
melalui conveyor 
atau 
sejenisnya, barang 
yang 
diangkut 
melalui kapal Ro-Ro, dan 
semua 
jenis 
barang 
di pelabuhan 
yang 
tidak 
terdapat 
perusahaan 
bongkar 
muat. Sementara 
itu, untuk 
bongkar 
muat 
barang 
selain 
yang 
disebutkan 
di atas 
harus 
dilakukan 
oleh 
perusahaan 
bongkar 
muat. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“cargodoring” 
adalah 
pekerjan 
melepaskan 
barang 
dari tali atau 
jala 
(ex 
tackle) di dermaga 
dan 
mengangkut 
dari dermaga 
ke 
gudang 
atau 
lapangan 
penumpukan 
selanjutnya 
menyusun di gudang atau 
lapangan penumpukan atau sebaliknya. 

-18 
-

Yang . . 
. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“receiving/delivery” 
adalah 
pekerjaan 
memindahkan 
barang 
dari 
timbunan 
atau 
tempat 
penumpukan 
di 
gudang 
atau 
lapangan 
penumpukan 
dan 
menyerahkan 
sampai 
tersusun 
di 
atas 
kendaraan 
di pintu 
gudang 
atau 
lapangan 
penumpukan atau sebaliknya. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“stuffing” 
adalah 
pekerjaan 
penumpukan 
ke 
dalam 
peti kemas 
yang 
dilakukan 
di gudang 
atau 
lapangan 
penumpukan. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“stripping” 
adalah 
pekerjaan 
pembongkaran 
dari dalam 
peti kemas 
yang 
dilakukan 
di gudang 
atau di lapangan penumpukan. 

Pasal 33 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34 
Cukup 
jelas. 

Pasal 35 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

 Ayat (4
) 
Jenis 
tarif merupakan 
suatu 
pungutan 
atas 
setiap 
pelayanan 
yang 
diberikan 
oleh 
penyelenggara 
angkutan 
laut 
kepada 
pengguna 
jasa 
angkutan laut. 

Struktur 
tarif merupakan 
kerangka 
tarif yang 
dikaitkan 
dengan 
tatanan 
waktu 
dan 
satuan 
ukuran 
dari setiap 
jenis 
pelayanan 
jasa 
angkutan dalam satu paket angkutan. 

Golongan 
tarif merupakan 
penggolongan 
tarif yang 
ditetapkan 
berdasarkan 
jenis 
pelayanan, klasifikasi, dan 
fasilitas 
yang 
disediakan oleh penyelenggara angkutan. 

Pasal 36 
Cukup 
jelas. 

-19 
-

Pasal 37 . . 
. 
Pasal 37 
Cukup 
jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 
Ketentuan 
ini dimaksudkan 
agar 
perusahaan 
angkutan 
tidak 

membedakan 
perlakuan 
terhadap 
pengguna 
jasa 
angkutan 
sepanjang 
yang 
bersangkutan 
telah 
memenuhi perjanjian 
pengangkutan 
yang disepakati. 
Perjanjian 
pengangkutan 
harus 
dilengkapi dengan 
dokumen 
pengangkutan 
sebagaimana 
ditetapkan 
dalam 
perjanjian 

internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
”dokumen 
muatan” 
adalah 
Bill of 
Lading 
atau 
Konosemen dan 
Manifest. 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dalam 
“keadaan 
tertentu” 
adalah 
seperti bencana 
alam, kecelakaan 
di laut, kerusuhan 
sosial yang 
berdampak 
nasional, dan 
negara 
dalam 
keadaan 
bahaya 
setelah 
dinyatakan 
resmi oleh Pemerintah. 

Pasal 39 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
1 
Ayat (1) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kematian 
atau 
lukanya 
penumpang 
yang 
diangkut” 
adalah 
matinya 
atau 
lukanya 
penumpang 
yang 
diakibatkan 
oleh 
kecelakaan 
selama 
dalam 
pengangkutan 
dan 
terjadi di dalam 
kapal, dan/atau 
kecelakan 
pada 
saat 
naik 
ke 
atau 
turun 
dari kapal, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf 
b 
Tanggung 
jawab 
tersebut 
sesuai 
dengan 
perjanjian 
pengangkutan dan peraturan perundang-undangan. 

-20 
-

Huruf c . . 
. 

Huruf 
c 
Tanggung 
jawab 
tersebut 
meliputi antara 
lain 
memberikan 
pelayanan 
kepada 
penumpang 
dalam 
batas 
kelayakan 
selama 
menunggu 
keberangkatan 
dalam 
hal terjadi keterlambatan 
pemberangkatan 
karena 
kelalaian 
perusahaan 
angkutan 
di 
perairan. 

Huruf 
d 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pihak 
ketiga” 
adalah 
orang 
perseorangan 
warga 
negara 
Indonesia 
atau 
badan 
hukum 
yang 
tidak 
ada 
kaitannya 
dengan 
pengoperasian 
kapal, tetapi 
meninggal atau 
luka 
atau 
menderita 
kerugian 
akibat 
pengoperasian kapal. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“asuransi perlindungan 
dasar” 
adalah 
asuransi sebagaimana 
diatur 
di dalam 
ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan di bidang perasuransian. 

Pasal 4
2 
Ayat (1) 
Pelayanan 
khusus 
bagi penumpang 
yang 
menyandang 
cacat, 
wanita 
hamil, anak 
di bawah 
usia 5 
(lima) tahun, orang 
sakit, dan 
orang 
lanjut 
usia 
dimaksudkan 
agar 
mereka 
juga 
dapat 
menikmati 
pelayanan angkutan dengan baik. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“fasilitas 
khusus” 
dapat 
berupa 
penyediaan 
jalan 
khusus 
di pelabuhan 
dan 
sarana 
khusus 
untuk 
naik 
ke 
atau 
turun 
dari kapal, atau 
penyediaan 
ruang 
yang 
disediakan 
khusus 
bagi penempatan 
kursi roda 
atau 
sarana 
bantu 
bagi orang 
sakit 
yang 
pengangkutannya 
mengharuskan 
dalam 
posisi tidur. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“cacat” 
misalnya 
penumpang 
yang 
menggunakan 
kursi roda 
karena 
lumpuh, cacat 
kaki, atau 
tuna 
netra dan sebagainya. 

Tidak 
termasuk 
dalam 
pengertian 
orang 
sakit 
dalam 
ketentuan 
ini 
adalah 
orang 
yang 
menderita 
penyakit 
menular 
sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“orang 
lanjut 
usia” 
adalah 
sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

-21 
-

Ayat (2) . . 
. 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
4 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
6 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kapal khusus 
yang 
mengangkut 
barang 
berbahaya” 
adalah 
kapal yang 
dirancang 
khusus 
untuk 
mengangkut 
barang 
berbahaya 
yang 
antara 
lain 
berupa 
gas, minyak 
bumi, bahan 
kimia (chemical), dan radioaktif. 

Pasal 4
7 
Cukup 
jelas 

Pasal 4
8 
Cukup 
jelas. 

Pasal 4
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
1 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
3 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

-22 
-

Ayat (3) . . 
. 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“tanggung 
jawab 
operator 
bersifat 
terbatas” 
adalah 
tanggung 
jawab 
operator 
transportasi 
multi-
moda 
terhadap 
kerugian 
yang 
disebabkan 
oleh 
keterlambatan 
penyerahan 
adalah 
terbatas 
pada 
suatu 
jumlah 
yang 
sebanding 
dengan 2 
(dua) 
setengah 
kali 
biaya 
angkut 
yang 
harus 
dibayar 
atas 
barang 
yang 
terlambat, 
tetapi 
tidak 
melebihi 
jumlah 
biaya 
angkut 
yang 
harus 
dibayar 
berdasarkan 
kontrak 
transportasi 
multimoda. 

Keseluruhan 
jumlah 
tanggung 
jawab 
yang 
menjadi 
beban 
operator 
transportasi 
multimoda 
tidak 
boleh 
melebihi 
batas 
tanggung 
jawab 
yang 
diakibatkan 
oleh 
kerugian 
total 
terhadap 
barang. 

Pasal 5
4 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
6 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
7 
Ayat (1) 
Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pemberian 
fasilitas 
di bidang 
pembiayaan dan perpajakan” adalah: 

a. 
mengembangkan 
lembaga 
keuangan 
nonbank 
khusus 
untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional; 
b. 
  
memfasilitasi tersedianya 
pembiayaan 
bagi pengembangan 
armada 
niaga 
nasional baik 
yang 
berasal dari perbankan 
dan 
lembaga 
keuangan 
nonbank 
dengan 
kondisi pinjaman 
yang menarik; dan 
c. 
  
memberikan 
insentif 
fiskal bagi pengembangan 
dan 
pengadaan armada angkutan perairan nasional. 
Huruf 
b
Cukup 
jelas.

-23 
-

Huruf c . . 
. 

Huruf 
c
Cukup 
jelas.

Ayat (2) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kawasan 
industri perkapalan 
terpadu” 
adalah 
pusat 
industri yang 
meliputi antara 
lain 
fasilitas 
pembangunan, perawatan, perbaikan, dan 
pemeliharaan, yang 
terintegrasi dengan 
industri 
penunjangnya, seperti 
material kapal, permesinan, dan 
perlengkapan kapal. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

Huruf 
c
Cukup 
jelas.

Huruf 
d 
Yang 
dimaksud 
“bahan 
baku 
dan 
komponen 
kapal” 
antara 
lain material, suku cadang, dan perlengkapan kapal. 

Huruf 
e
Cukup 
jelas.

Huruf 
f
Cukup 
jelas.

Huruf 
g
Cukup 
jelas.

Huruf 
h
Cukup 
jelas.

Pasal 5
8 
Cukup 
jelas. 

Pasal 5
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

-24 
-

Ayat (2) . . 
. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kekuatan 
eksekutorial” 
adalah 
pemegang 
hipotek 
dapat 
menggunakan 
grosse 
akta 
hipotek 
sebagai landasan 
hukum 
untuk 
melaksanakan 
eksekusi tanpa 
melalui proses 
gugatan 
di pengadilan. 

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 61 
Cukup 
jelas. 

Pasal 62 
Cukup 
jelas. 

Pasal 63 
Cukup 
jelas. 

Pasal 64 
Cukup 
jelas. 

Pasal 65 
Cukup 
jelas. 

Pasal 66 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Biaya 
salvage 
diprioritaskan 
dari piutang-pelayaran 
yang 
didahulukan 
lainnya 
agar 
tidak 
mengganggu 
alur-pelayaran 
dan 
kolam 
pelabuhan 
yang 
dapat 
menghambat 
kelancaran 
lalu 
lintas 
kapal. 

-25 
-

Pasal 67 . . 
. 
Pasal 67 
Cukup 
jelas. 

Pasal 68 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pintu 
gerbang 
kegiatan 
perekonomian” 

adalah 
sarana 
perkembangan 
perekonomian 
daerah, nasional, dan 

kegiatan perdagangan internasional. 

Huruf 
c
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
d
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
e
Cukup 
jelas.
 

Huruf 
f
Cukup 
jelas.
 

Pasal 69 
Cukup 
jelas. 

Pasal 70 

Ayat (1) 

Huruf 
a 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pelabuhan 
laut” 
adalah 
pelabuhan 

yang 
dapat 
digunakan 
untuk 
melayani angkutan 
laut 

dan/atau angkutan penyeberangan. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas
Ayat (2)
Huruf 
a
Pelabuhan utama berfungsi sebagai:

a. 
pelabuhan internasional; dan 
b. 
pelabuhan 
hub internasional. 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Pelabuhan 
internasional” 
adalah 
pelabuhan 
utama 
yang 
terbuka 
untuk 
perdagangan 
luar 
negeri. 

-26 
-

Yang . . 
. 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Pelabuhan 
hub 
internasional” 
adalah 

pelabuhan 
utama 
yang 
terbuka 
untuk 
perdagangan 
luar 
negeri dan 
berfungsi sebagai pelabuhan 
alih 
muat 
(transhipment) 
barang antarnegara. 

Huruf 
b 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
c 
Cukup 
jelas. 

Pasal 71 
Cukup 
jelas. 

Pasal 72 
Cukup 
jelas. 

Pasal 73 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kelayakan 
teknis” 
antara 
lain 
mengenai 
kondisi perairan 
(gelombang, arus, kedalaman, dan 
pasang 
surut) 
dan kondisi lahan (kontur permukaan tanah). 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“kelayakan 
lingkungan” 
adalah 
tempat 
yang 
akan 
digunakan 
untuk 
lokasi pelabuhan 
tidak 
menganggu 
lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 74 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“fasilitas 
pokok” 
antara 
lain 
dermaga, 
gudang, lapangan 
penumpukan, terminal penumpang, 
terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, 
fasilitas 
penampungan 
dan 
pengolahan 
limbah, fasilitas 
bunker, fasilitas 
pemadam 
kebakaran, fasilitas 
gudang 
untuk 
bahan 
atau 
barang 
berbahaya 
dan 
beracun, fasilitas 
pemeliharaan 
dan 
perbaikan 
peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. 

-27 
-

Huruf b . . 
. 

Huruf 
b 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“fasilitas 
penunjang” 
antara 
lain 
kawasan 
perkantoran, fasilitas 
pos 
dan 
telekomunikasi, 
fasilitas 
pariwisata 
dan 
perhotelan, instalasi air 
bersih, listrik 
dan 
telekomunikasi, jaringan 
jalan 
dan 
rel kereta 
api, jaringan 
air 
limbah, drainase 
dan 
sampah, tempat 
tunggu 
kendaraan 
bermotor, kawasan 
perdagangan, kawasan 
industri, dan 
fasilitas 
umum 
lainnya 
(peribadatan, taman, tempat 
rekreasi, 
olahraga, jalur hijau, dan kesehatan)
. 

Ayat (3) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“fasilitas 
pokok” 
antara 
lain 
alur-
pelayaran, perairan 
tempat 
labuh, kolam 
pelabuhan 
untuk 
kebutuhan 
sandar 
dan 
olah 
gerak 
kapal, 
perairan 
tempat 
alih 
muat 
kapal, perairan 
untuk 
kapal yang 
mengangkut 
bahan 
atau 
barang 
berbahaya, perairan 
untuk 
kegiatan 
karantina, 
perairan 
alur 
penghubung 
intrapelabuhan, perairan 
pandu, 
dan perairan untuk kapal pemerintah. 

Huruf 
b 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“fasilitas 
penunjang” 
antara 
lain 
perairan 
untuk 
fasilitas 
pembangunan 
dan 
pemeliharaan 
kapal, perairan 
tempat 
uji coba 
kapal (percobaan 
berlayar), 
perairan 
tempat 
kapal mati, perairan 
untuk 
keperluan 
darurat, dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air)
. 

Pasal 75 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“koordinat 
geografis” 
adalah 
koordinat 
yang ditentukan dengan lintang dan bujur.

 Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.
 

-28 
-

Ayat (5) . . 
. 

Ayat (5
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dikuasai oleh 
negara” 
adalah 
bahwa 
negara 
mempunyai hak 
penguasaan 
atas 
penyelenggaraan 
daratan 
dan/atau 
perairan 
yang 
ditetapkan 
sebagai Daerah 
Lingkungan 
Kerja 
dan 
Daerah 
Lingkungan 
Kepentingan 
pelabuhan 
yang 
perwujudannya 
meliputi aspek 
pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan. 

Ayat (6)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 76 

Ayat (1) 
Penetapan 
Rencana 
Induk 
Pelabuhan 
serta 
Daerah 
Lingkungan 
Kerja 
dan 
Daerah 
Lingkungan 
Kepentingan 
untuk 
pelabuhan 
laut 
pengumpan 
regional ditetapkan 
oleh 
gubernur, sedangkan 
pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 77 
Cukup 
jelas. 

Pasal 78 
Cukup 
jelas. 

Pasal 79 
Cukup 
jelas. 

Pasal 80 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kegiatan 
pemerintahan 
lainnya” 
antara 
lain 
kegiatan 
kehutanan 
dan 
pertambangan 
yang 
diselenggarakan 
oleh 
instansi yang 
berwenang 
dalam 
rangka 
mencegah 
pembalakan 
liar 
(illegal logging) dan 
penambangan 
liar 
(illegal 
mining) yang ke luar masuk melalui pelabuhan. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

-29 
-

Ayat (4) . . 
. 
Ayat (4
) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 81 
Cukup 
jelas. 

Pasal 82 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 1 
(satu) Otoritas 
Pelabuhan 
dan 
Unit 
Penyelenggara 
Pelabuhan 
dapat membawahi beberapa pelabuhan 
(cluster)
. 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“bentuk 
lainnya” 
antara 
lain 
persewaan 
lahan, pergudangan, dan penumpukan. 

Dalam 
perjanjian 
paling 
sedikit 
memuat 
hak 
dan 
kewajiban 
para 
pihak, kinerja 
yang 
harus 
dicapai oleh 
Badan 
Usaha 
Pelabuhan, 
dan 
jangka 
waktu konsesi. 

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (6)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 83 
Cukup 
jelas. 

Pasal 84 
Cukup 
jelas. 

Pasal 85 
Cukup 
jelas. 

Pasal 86 
Cukup 
jelas. 

-30 
-

Pasal 87 . . 
. 

Pasal 87 
Cukup 
jelas. 

Pasal 88 
Cukup 
jelas. 

Pasal 89 
Cukup 
jelas. 

Pasal 90 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (3) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kegiatan 
yang 
menunjang 
kelancaran 
operasional dan 
memberikan 
nilai tambah 
bagi pelabuhan” 
antara 
lain 
perkantoran, fasilitas 
pariwisata 
dan 
perhotelan, instalasi air 

bersih, listrik 
dan 
telekomunikasi, jaringan 
air 
limbah 
dan 
sampah, pelayanan 
bunker, dan 
tempat 
tunggu 
kendaraan 
bermotor. 

Pasal 91 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (3) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (4) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dalam 
keadaan 
tertentu” 
adalah 
apabila 
ternyata 
terdapat 
Badan 
Usaha 
Pelabuhan 
yang 
mampu 
memanfaatkan 
terminal dan 
fasilitas 
pelabuhan 
lainnya 
untuk 
melayani kegiatan 
yang memberikan manfaat komersial. 

-31 
-

Ayat (5) . . 
. 
Ayat (5
) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 92 
Cukup 
jelas. 

Pasal 93 
Cukup 
jelas. 

Pasal 94 
Cukup 
jelas. 

Pasal 95 
Cukup 
jelas. 

Pasar 96 

Ayat (1) 
Pada 
pelabuhan 
pengumpan 
regional izin 
diberikan 
oleh 
gubernur, 
sedangkan 
pada 
pelabuhan 
pengumpan 
lokal izin 
diberikan 
oleh 
bupati. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 97 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“persyaratan 
operasional” 
adalah 
Standar 
Operasional Pelabuhan, sumber 
daya 
manusia 
yang 
mengoperasikan, kesiapan 
instansi lain 
seperti karantina, bea 
cukai, dan imigrasi sesuai kebutuhan. 

Ayat (2) 
Pada 
pelabuhan 
pengumpan 
regional izin 
diberikan 
oleh 
gubernur, 
sedangkan 
pada 
pelabuhan 
pengumpan 
lokal izin 
diberikan 
oleh 
bupati. 

Pasal 98 
Cukup 
jelas. 

Pasal 99 
Cukup 
jelas. 

Pasal 100 
Cukup 
jelas. 

-32 
-

Pasal 101 . . 
. 
Pasal 101 
Cukup 
jelas. 

Pasal 102 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kegiatan 
tertentu” 
adalah 
kegiatan 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
usaha 
pokok 
yang 
tidak 
terlayani oleh 
pelabuhan 
karena 
sifat 
barang 
atau 
kegiatannya 
memerlukan 
pelayanan khusus atau karena lokasinya 
jauh dari pelabuhan. 

Kegiatan usaha pokok 
yang dimaksud antara lain adalah: 

a. 
pertambangan; 
b. 
energi; 
c. 
kehutanan; 
d. 
pertanian; 
e. 
perikanan; 
f. 
industri; dan 
g. 
dok dan galangan kapal. 
Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 103 
Cukup 
jelas. 

Pasal 104 
Cukup 
jelas. 

Pasal 105 
Cukup 
jelas. 

Pasal 106 
Cukup 
jelas. 

Pasal 107 
Cukup 
jelas. 

Pasal 108 
Cukup 
jelas. 

Pasal 109 
Cukup 
jelas. 

-33 
-

Pasal 110 . . 
. 
Pasal 110 
Cukup 
jelas. 

Pasal 111 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“aspek 
administrasi” 
adalah 
rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan 
Syahbandar 
setempat. 

Huruf 
b 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“aspek 
ekonomi” 
adalah 
menunjang 
industri tertentu, dengan 
arus 
barang 
khusus 
bervolume 
besar. 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“aspek 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran” 
adalah 
dipenuhinya 
kedalaman 
perairan 
dan 
kolam 
pelabuhan, Sarana 
Bantu 
Navigasi-Pelayaran, stasiun 
radio 
pantai, termasuk 
sarana 
dan 
prasarana, serta 
sumber 
daya manusia. 

Huruf 
d 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“aspek 
teknis 
fasilitas 
kepelabuhanan” 
adalah 
fasilitas 
pokok, fasilitas 
penunjang, 
serta fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran. 

Huruf 
e
Cukup 
jelas.

Huruf 
f 
Cukup 
jelas.

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.
 

-34 
-

Pasal 112 . . 
. 
Pasal 112 
Cukup 
jelas. 

Pasal 113 
Cukup 
jelas. 

Pasal 114 
Cukup 
jelas. 

Pasal 115 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“peraturan 
perundang-undangan” 
adalah 
peraturan mengenai pemerintahan daerah. 

Pasal 116 
Cukup 
jelas. 

Pasal 117 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Huruf 
a
Cukup 
jelas.

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

Huruf 
c
Cukup 
jelas.

Huruf 
d
Cukup 
jelas.

Huruf 
e
Cukup 
jelas.

Huruf 
f
Cukup 
jelas.

-35 
-

Huruf g . . 
. 

Huruf 
g 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Manajemen 
Keselamatan 
dan 
Pencegahan 
Pencemaran 
dari kapal” 
adalah 
satu 
kesatuan 
sistem 
dan 
prosedur 
serta 
mekanisme 
yang 
tertulis 
dan 
terdokumentasi bagi perusahaan 
angkutan 
laut 
dan 
kapal 
niaga 
untuk 
pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan 
peninjauan 
ulang 
serta 
peningkatan 
terus 
menerus 
dalam 
rangka 
memastikan 
dan 
mempertahankan 
terpenuhinya 
seluruh 
kesesuaian 
terhadap 
standar 
keselamatan 
dan 
pencegahan 
pencemaran 
yang 
dipersyaratkan 
dalam 
ketentuan 
internasional yang 
terkait 
dengan 
manajemen 
keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran. 

Huruf 
h 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Manajemen 
Keamanan 
Kapal” 
adalah 
satu 
kesatuan 
sistem 
dan 
prosedur 
dan 
mekanisme 
yang 
tertulis 
dan 
terdokumentasi bagi perusahaan 
angkutan 
laut 
dan 
kapal niaga 
untuk 
pengaturan, pengelolaan, pengawasan, 
dan 
peninjauan 
ulang 
serta 
peningkatan 
terus 
menerus 
dalam 
rangka 
memastikan 
terpenuhinya 
seluruh 
kesesuaian 
terhadap 
kesiapan 
kapal menghadapi, mempertahankan, dan 
menjaga 
keamanan 
kapal dalam 
rangka 
meningkatkan 
keselamatan kapal. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 118 
Cukup 
jelas. 

Pasal 119 
Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“ketentuan 
internasional” 
adalah 
ketentuan 
yang 
diterbitkan 
oleh 
International Authority 
of 
Lighthouse 
Association 
(IALA)
, 
antara 
lain 
yang 
mengatur 
standardisasi serta 
kecukupan 
dan 
keandalan 
Sarana 
Bantu 
Navigasi-Pelayaran 
(SBNP) dan 
International Telecommunication 
Union (ITU) dan 
International Maritime Pilotage Association (IMPA)
. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 120 
Cukup 
jelas. 

-36 
-

Psal 121 . . 
. 

Pasal 121 
Yang 
dimksud 
dengan 
“Sistem 
pengamanan 
fasilitas 
pelabuhan” 
adalah 
prosedur 
pengamanan 
di fasilitas 
pelabuhan 
pada 
semua 
tingkatan 
keamanan (security level)
. 

Huruf 
a
Cukup 
jelas.

Huruf 
b 
Sarana 
dan 
prasarana 
pengamanan 
fasilitas 
pelabuhan 
meliputi 
pagar 
pengaman, pos 
penjagaan, peralatan 
monitor, peralatan 
detektor, peralatan komunikasi, dan penerangan. 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Sistem 
komunikasi” 
adalah 
tata 
cara 
berhubungan 
atau 
komunikasi internal fasilitas 
pelabuhan, 
komunikasi antara 
koordinator 
keamanan 
pelabuhan 
dengan 
fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait. 

Huruf 
d 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Personel pengaman” 
adalah 
personel yang 
memiliki pengetahuan 
dan 
kemampuan 
untuk 
melakukan 
pengamanan 
sesuai dengan 
manajemen 
pengamanan 
(International 
Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code). 

Pasal 122 
Cukup 
jelas. 

Pasal 123 
Cukup 
jelas. 

Pasal 124 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pengadaan 
kapal” 
adalah 
kegiatan 
memasukkan 
kapal 
dari luar 
negeri, 
baik 
kapal bekas 
maupun 
kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pembangunan 
kapal” 
adalah 
pembuatan 
kapal baru 
baik 
di 
dalam 
negeri maupun 
di luar 
negeri 
yang 
langsung berbendera Indonesia. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pengerjaan 
kapal” 
adalah 
tahapan 
pekerjaan 
dan 
kegiatan 
pada 
saat 
dilakukan 
perombakan, 
perbaikan, dan perawatan kapal. 

-37 
-

Yang . . 
. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“perlengkapan 
kapal” 
adalah 
bagian 
yang 
termasuk 
dalam 
perlengkapan 
navigasi, alat 
penolong, penemu 
(smoke 
detector) dan 
pemadam 
kebakaran, radio 
dan 
elektronika 
kapal, dan 
peta-peta 
serta 
publikasi nautika, serta 
perlengkapan 
pengamatan 
meteorologi untuk 
kapal dengan 
ukuran 
dan 
daerah 
pelayaran tertentu. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 125 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“perombakan” 
adalah 
perombakan 
konstruksi dan 
memerlukan 
pengesahan 
gambar 
dan 
perhitungan 
konstruksi karena 
mengubah 
fungsi, 
stabilitas, struktur, dan 
dimensi kapal. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 126 

Ayat (1) 
Sertifikat 
keselamatan 
diberikan 
kepada 
semua 
jenis 
kapal ukuran 
GT 
7 (tujuh 
Gross Tonnage) atau lebih kecuali: 

a. 
kapal perang; 
b. 
kapal negara; dan 
c. 
kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga. 
Ayat (2)
Huruf 
a
Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:

1. 
Sertifikat 
Keselamatan 
Kapal Penumpang 
(meliputi 
keselamatan 
konstruksi, perlengkapan, dan 
radio 
kapal)
 
dan 
2. 
Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat 
yang 
memperbolehkan 
bebas dari beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi)
. 

-38 
-

Huruf b . . 
. 

Huruf 
b 
Jenis-jenis 
sertifikat 
keselamatan 
kapal barang 
sesuai dengan 
SOLAS 
1974 antara lain: 

1. 
Sertifikat Keselamatan Kapal Barang; 
2. 
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang; 
3. 
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang; 
4
. 
Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan 
5
. 
Sertifikat 
Pembebasan 
(sertifikat 
yang 
memperbolehkan 
bebas dari beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi). 
Huruf 
c 
Sertifikat 
kelaikan 
dan 
pengawakan 
kapal penangkap 
ikan 
sebagai bukti terpenuhinya 
persyaratan 
keselamatan 
kapal 
dan pengawakan. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (5
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pejabat 
pemerintah” 
adalah 
pejabat 
pemeriksa 
keselamatan 
kapal yang 
mempunyai kualifikasi dan 
keahlian di bidang keselamatan 
yang diangkat oleh Menteri. 

Pasal 127 
Cukup 
jelas. 

Pasal 128 
Cukup 
jelas. 

Pasal 129 
Cukup 
jelas. 

Pasal 130 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“sewaktu 
waktu” 
adalah 
di luar 
jadwal 
yang 
ditentukan 
untuk 
perawatan 
berkala, karena 
adanya 
kebutuhan. 

-39 
-

Ayat (3) . . 
. 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“keadaan 
tertentu” 
adalah 
diberikannya 
keringanan 
terhadap 
persyaratan 
keselamatan 
kapal dalam 
kondisi sebagai berikut: 

a. 
kapal yang melakukan percobaan berlayar; 
b. 
kapal yang digunakan dalam penanggulangan bencana; 
c. 
kapal berlayar 
dalam 
cuaca 
buruk 
dan/atau 
mengalami 
musibah 
yang 
mengakibatkan 
rusak 
atau 
hilangnya 
perlengkapan kapal; 
d. 
kapal yang 
digunakan 
untuk 
melaksanakan 
kegiatan 
pencarian 
dan pertolongan; 
e. 
kapal berlayar 
menuju 
galangan 
untuk 
perbaikan 
(docking)
 
atau 
f. 
kapal dengan 
jenis, 
kategori, ukuran, konstruksi, atau 
bahan 
utamanya, dengan 
mempertimbangkan 
daerah-pelayarannya 
tidak 
efisien 
apabila 
harus 
memasang 
perlengkapan 
keselamatan tertentu atau alat komunikasi tertentu. 
Sebagai contoh 
kapal dengan 
jenis, kategori, ukuran, konstruksi, 
atau 
bahan 
utamanya, harus 
memenuhi persyaratan 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
internasional, 
tetapi karena 
daerah-
pelayarannya 
lokal dan 
dekat 
maka 
persyaratan 
peralatan 
keselamatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pasal 131 
Cukup 
jelas. 

Pasal 132 
Cukup 
jelas. 

Pasal 133 
Cukup 
jelas. 

Pasal 134 
Cukup 
jelas. 

Pasal 135 
Cukup 
jelas. 

Pasal 136 
Cukup 
jelas. 

Pasal 137 
Cukup 
jelas. 

-4
0 
-

Pasal 138 . . 
. 
Pasal 138 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“operator 
kapal” 
adalah 
setiap 
orang 
yang 
berdasarkan 
alas 
hak 
tertentu 
dengan 
pemilik 
kapal 
mengoperasikan kapal. 

Pasal 139 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“menyimpang 
dari rute” 
adalah 
tindakan 
yang 
dilakukan 
oleh 
Nakhoda 
dalam 
rangka 
penyelamatan 
dalam 
hal 
terjadinya 
gangguan 
cuaca 
seperti badai tropis 
(tropical cyclone) atau 
taifun (hurricane)
. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“tindakan 
lainnya 
yang 
diperlukan” 
yaitu 
tindakan 
yang 
harus 
dilakukan 
Nakhoda 
untuk 
melakukan 
pertolongan 
setelah 
mendengar 
isyarat 
bahaya 
(distress 
signal) 
dari 
kapal lain 
yang 
menyatakan 
“I’m 
in 
danger 
and 
required 
immediate 
assitance” 
(Convention 
on 
the 
International Regulations 
for 
Preventing 
Collisions 
at Sea, 1972/COLREGs)
. 

Pasal 14
0 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dewan 
kapal” 
adalah 
dewan 
yang 
dibentuk 
di atas 
kapal yang 
terdiri atas 
perwira 
kapal dengan 
tugas 
membantu 
dan 
memberikan 
saran 
kepada 
pengganti 
sementara Nakhoda dalam menjalankan kewenangannya. 

Ayat (5
) 

-4
1 
-

Cukup 
jelas. 

Pasal 
141 . . . 

Pasal 14
1 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“buku 
harian 
kapal (log 
book)
” 
adalah 
catatan 
yang 
memuat 
keterangan 
mengenai berbagai hal yang 
terkait dengan operasional kapal. 

Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dapat 
dijadikan 
alat 
bukti” 
adalah 
buku 

harian 
kapal merupakan 
catatan 
otentik 
sehingga 
dapat 
digunakan 
untuk 
membuktikan 
terjadinya 
peristiwa 
atau 
keberadaan seseorang di kapal. 

Pasal 14
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
3 
Ayat (1) 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
c 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
d 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
e 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
f 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“berperilaku 
yang 
tidak 
layak” 
antara 
lain: 

a. 
mempengaruhi orang 
lain 
untuk 
mogok 
kerja, terlambat 
melakukan dinas 
jaga dan/atau melawan perintah atasan; 
b. 
mengucapkan 
kata-kata 
yang 
bersifat 
menghina, 
memfitnah, dan/atau tidak santun; 
c. 
memiliki minuman 
keras, material pornografi, dan/atau 

-4
2 
-

obat terlarang; atau 

d. 
berjudi, mabuk, dan tindakan asusila. 
Ayat (2) . . 
. 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
4 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
6 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
7 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
8 
Cukup 
jelas. 

Pasal 14
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
1 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
4 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
5 

-4
3 
-

Ayat (1)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (2) . . 
. 
Ayat (2) 

Huruf 
a 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“metode 
pengukuran 
dalam 
negeri” 
adalah 
metode 
pengukuran 
yang 
ditetapkan 
oleh 
Pemerintah 
Indonesia 
yang 
diterapkan 
pada 
kapal 
Indonesia 
yang 
tidak 
tunduk 
pada 
ketentuan 
Konvensi Internasional tentang 
Pengukuran 
Kapal (International on 
Tonnage 
Measurent 
of 
Ship 
1969/TMS 1969)
. 

Huruf 
b 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“metode 
pengukuran 
internasional” 
adalah 
metode 
pengukuran 
yang 
ditetapkan 
oleh 
pemerintah 
Indonesia 
berdasarkan 
Konvensi Internasional tentang 
Pengukuran 
Kapal (International on 
Tonnage 
Measurent 
of 
Ship 
1969/TMS 1969)
. 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“metode 
pengukuran 
khusus” 
dipergunakan 
untuk 
pengukuran 
dan 
penentuan 
tonase 
kapal 
yang 
akan 
melewati terusan 
tertentu 
antara 
lain 
metode 
pengukuran 
terusan 
Suez 
dan 
metode 
pengukuran 
terusan 
Panama. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.
 

Pasal 15
6 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“tanda 
selar” 
adalah 
rangkaian 
huruf dan 
angka 
yang 
terdiri dari GT, 
angka 
yang 
menunjukan 
besarnya 
tonase 
kotor, nomor 
surat 
ukur, dan 
kode 
pengukuran 
dari 
pelabuhan 
yang menerbitkan surat ukur. 
Contoh : 

GT 123 No 45/Ba 

-4
4 
-

GT 
 Singkatan dari Gross 
Tonnage 

123 
 Angka tonase kotor kapal
No. : Singkatan dari nomor
4
5 
 Nomor surat ukur 
Ba . . 
. 

Ba 
 Kode 
pengukuran 
dari pelabuhan 
yang 
menerbitkan 
surat 
ukur 
(Ba 
adalah 
kode 
pengukuran 
dari pelabuhan 
Tanjung 
Priok) 

Pasal 15
7 
Cukup 
jelas. 

Pasal 15
8 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.
 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pendaftaran 
kapal” 
adalah 
pendaftaran 
hak 
milik 
atas 
kapal sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“grosse 
akta 
pendaftaran” 
adalah 
salinan 
resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran)
. 

Bukti hak 
milik 
atas 
kapal merupakan 
dokumen 
kepemilikan 
yang 
disampaikan 
oleh 
pemilik 
kapal pada 
saat 
mendaftarkan 
kapalnya 
antara lain berupa: 

1. 
  
Bagi kapal bangunan baru
a) kontrak pembangunan kapal;
b) berita acara serah terima kapal; dan
c) surat keterangan galangan.
2. 
  
Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain 
a) bill of sale; dan 
b) 
protocol of delivery 
and 
acceptance. 
Ayat (5
) 

-4
5 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“tanda 
pendaftaran” 
merupakan 
rangkaian 
angka 
dan 
huruf yang 
terdiri atas 
angka 
tahun 
pendaftaran, kode 
pengukuran 
dari tempat 
kapal didaftar, nomor 
urut 
akta 
pendaftaran, dan kode kategori kapal. 

Contoh : . . 
. 
Contoh : 

2008 Pst No. 49991L 

2008 
 Tahun pendaftaran 
kapal 
Pst 
 Kode pengukuran dari tempat kapal di daftar 

No. : Nomor
4999 
 Nomor akta pendaftaran kapal

L 
 Kode 
kategori kapal (
L 
kode 
kategori untuk 
kapal laut, N 
kode 
kategori untuk 
kapal nelayan, 
P 
kode 
kategori 
untuk 
kapal pedalaman 
yaitu 
kapal yang 
berlayar 
di 
sungai dan danau) 
Pasal 15
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 160 
Cukup 
jelas. 

Pasal 161 
Cukup 
jelas. 

Pasal 162 
Cukup 
jelas. 

Pasal 163 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“Surat 
Laut”, “Pas 
Besar”, dan 
“Pas 
Kecil” 
adalah 
Surat 
Tanda 
Kebangsaan 
Kapal yang 
diberikan 
sebagai 
legalitas 
untuk 
dapat 
mengibarkan 
bendera 
Indonesia 
sebagai 
bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan. 

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
“perairan 
sungai dan 
danau” 
meliputi sungai, 
danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa. 

-4
6 
-

Pasal 164 
Cukup 
jelas. 

Pasal 165 
Cukup 
jelas. 

Pasal 166 . . 
. 
Pasal 166 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“identitas 
kapal” 
adalah 
nama 
kapal dan 
pelabuhan 
tempat 
kapal didaftar 
yang 
dicantumkan 
pada 
badan 
kapal, bendera 
kebangsaan 
yang 
dikibarkan 
pada 
buritan 
kapal 
sesuai dengan 
Surat 
Tanda 
Kebangsaan 
yang 
diberikan 
oleh 
Pemerintah negara 
yang bersangkutan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 167 
Cukup 
jelas. 

Pasal 168 
Cukup 
jelas. 

Pasal 169 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kapal untuk 
jenis 
dan 
ukuran 
tertentu” 
adalah 
kapal barang 
dengan 
ukuran 
GT 
500 
(lima 
ratus 
Gross 
Tonnage) atau 
lebih 
dan 
kapal penumpang 
semua 
ukuran 
yang 
melakukan 
pelayaran 
internasional, sedangkan 
untuk 
kapal yang 
berlayar 
di dalam 
negeri jenis 
dan 
ukurannya 
akan 
ditetapkan 
tersendiri. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“lembaga 
yang 
diberikan 
kewenangan 
oleh 
Pemerintah” adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah. 

Ayat (5
) 

-4
7 
-

Cukup 
jelas. 

Ayat (6)
Cukup 
jelas.

Pasal 170 . . 
. 
Pasal 170 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“ukuran 
tertentu” 
adalah 
kapal barang 
dengan 
ukuran 
GT 
500 
(lima 
ratus 
Gross 
Tonnage) atau 
lebih 
dan 
kapal penumpang 
semua 
ukuran 
yang 
melakukan 
pelayaran 
internasional, sedangkan 
untuk 
kapal yang 
berlayar 
di dalam 
negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 
Untuk 
kapal yang 
berlayar 
di dalam 
negeri pengaturan 
mengenai 
sertifikat ditetapkan tersendiri. 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.

Ayat (6)
Cukup 
jelas.

Pasal 171 
Cukup 
jelas. 

Pasal 172 
Ayat (1) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kepentingan 
tertentu 
lainnya” 
antara 
lain 
penandaan 
wilayah 
negara 
di pulau 
terluar 
antara 
lain 
berupa 
menara suar. 

Ayat (3) 

-4
8 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan” 
adalah 
sesuai dengan 
ketentuan 
nasional dan 
memperhatikan ketentuan internasional. 

Ketentuan 
nasional yaitu 
Standar 
Nasional Indonesia 
yang 
berkaitan 
dengan 
Sistem 
Pelampungan 
“A” 
(standar 
navigasi yang 
mengacu pada standar Eropa)
. 

Ketentuan . . 
. 

Ketentuan internasional yaitu: 

1) United 
Nations 
Convention 
on 
the 
Law 
of 
the 
Sea 
(UNCLOS 
82)
yang berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

2) 
Safety 
of 
Life 
at 
Sea 
(SOLAS) 
yang 
berkaitan 
dengan

keselamatan navigasi (Safety of Navigation-Chapter V); 
3) 
Ketentuan 
yang 
dikeluarkan 
oleh 
International Maritime 
Organization 
(IMO) 
yang 
berkaitan 
dengan 
Resolusi tentang 
keselamatan navigasi (Safety of Navigation)
 
4
) 
Ketentuan 
yang 
dikeluarkan 
oleh 
International Hydrography 
Organization (IHO) 
yang berkaitan dengan hidrografi; dan 

5) 
  
Ketentuan 
yang 
dikeluarkan 
oleh 
International 
Association 
Marine 
Aids 
to 
Navigation 
and 
Lighthouse 
Authorities 
(IALA) yang 
berkaitan 
dengan 
rekomendasi 
Sarana 
Bantu 
Navigasi-Pelayaran. 

Ayat 
(4) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dalam 
keadaan 
tertentu” 
adalah 
apabila 
Sarana 
Bantu 
Navigasi-Pelayaran 
dipergunakan 
untuk 
mendukung 
kegiatan 
yang 
bukan 
untuk 
kepentingan 
umum 
antara 
lain 
anjungan 
minyak 
(oil 
platform)
, 
pengerukan, 
salvage, 
dan 
terminal 
khusus 
di 
lokasi 
tertentu. 

Ayat (5) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (6) 

Cukup 
jelas. 

Pasal 173 

Cukup 
jelas. 

Pasal 174 

Cukup 
jelas. 

Pasal 175 

-4
9 
-

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“hambatan” 
adalah 
keadaan 
yang 
dapat 
mengganggu 
atau 
menghalangi lalu 
lintas 
angkutan 
di perairan 
antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran. 

Ayat (2) 

Cukup 
jelas. 

Ayat 
(3) 
. . . 
Ayat 
(3) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 176 
Ayat (1) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kapal tertentu” 
adalah 
kapal perang, 
kapal negara, kapal rumah 
sakit, kapal yang 
memasuki 
suatu 
pelabuhan 
khusus 
untuk 
keperluan 
meminta 
pertolongan 
atau 
kapal yang 
memberi pertolongan 
jiwa 
manusia, kapal yang 
melakukan 
percobaan 
berlayar, dan 
kapal swasta 
yang 
melakukan 
tugas pemerintahan. 

Pasal 177 

Cukup 
jelas. 

Pasal 178 
Ayat (1) 

Cukup 
jelas. 

Ayat 
(2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan” 
adalah 
ketentuan 
nasional 
dan 
ketentuan 
internasional 
di 
bidang 
telekomunikasi, 
antara 
lain: 

1. 
  
Ketentuan 
nasional yaitu 
Undang-Undang 
Nomor 
36 
Tahun 
1999 tentang 
Telekomunikasi; dan 
2. 
  
Ketentuan 
internasional, yaitu 
International Telecommunication 
Union 
(ITU) 
yang 
telah 
diratifikasi terakhir 
dengan 
Keputusan 
Presiden 
Nomor 
80 
Tahun 
2004 
tentang 
Pengesahan 
Instruments 
Amending 
The 
Constitution 
and 
The 
Convention 
of 
The 
International Telecommunication 
Union, Marrakesh, 2002 

(Instrumen 
Perubahan 
Konstitusi dan 
Konvensi Perhimpunan 
Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 
2002) dan 

International Maritime Organization (IMO)
. 

-5
0 
-

Ayat 
(3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (5
) 

Cukup 
jelas. 

Pasal 179 . . 
. 
Pasal 179 

Cukup 
jelas. 

Pasal 180 

Cukup 
jelas. 

Pasal 181 

Ayat 
(1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“hambatan” 
antara 
lain 
adalah 
adanya 
gangguan 
frekuensi 
yang 
penggunaannya 
tidak 
sesuai 
dengan 
peruntukannya. 

Ayat (2) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (3)
 
Cukup 
jelas.

Pasal 182 
Ayat (1) 

Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 183 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“komunikasi marabahaya” 
adalah 
komunikasi yang 
menunjukkan 
adanya 
stasiun 
atau 
unit 
bergerak 
atau 
orang 
lain 
dalam 
keadaan 
benar-benar 
bahaya 
dan 
membutuhkan pertolongan segera (MAYDAY MAYDAY MAYDAY)
. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“komunikasi segera” 
adalah 
komunikasi 
yang 
berisikan 
informasi untuk 
meminta 
pertolongan 
terhadap 
orang 
yang 
sakit 
di atas 
kapal atau 
informasi untuk 
meminta 
pertolongan terhadap orang 
jatuh di laut (PAN PAN PAN)
. 

-5
1 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“komunikasi keselamatan” 
adalah 
komunikasi yang berisi informasi tentang: 

a. 
adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 
b. 
padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 
c. 
adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran; 
d. 
munculnya sebuah karang; 
e. 
   
adanya . . 
. 
e. 
adanya benda terapung 
yang membahayakan-pelayaran; 
f. 
dukungan 
untuk 
operasi pencarian 
dan 
pertolongan 
(Search 
and Rescue); atau 
g. 
pelaporan adanya kapal misterius (phantom ship). 
(SECURITY SECURITY SECURITY) 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“siaran 
tanda 
waktu 
standar” 
adalah 
pancaran 
tanda 
waktu 
untuk 
kapal, 
stasiun 
pantai, 
dan 
pihak 
lain 
yang 
memerlukan 
informasi 
waktu 
dan 
mencocokkan 
kronometer. 

Ayat (2) 
Cukup 
jelas.

Pasal 184 

Cukup 
jelas. 

Pasal 185 
Cukup 
jelas. 

Pasal 186 
Ayat (1) 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

Huruf 
c 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“awak 
kapal 
tertentu” 
adalah 
perwira 
nautika 
yang 
bertanggung 
jawab 
terhadap 
keadaan 
cuaca. 

Ayat 
(2) 

-5
2 
-

Cukup 
jelas. 

Pasal 187 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) . . 
. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Pasal 188 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“sebagian 
penyelenggaraan 
alur-pelayaran” 
adalah alur 
yang menuju ke terminal khusus. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Pasal 189 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“kepentingan 
lainnya” 
antara 
lain 
pembangunan 
pelabuhan, penahan 
gelombang, penambangan, 
dan 
bangunan 
lainnya 
yang 
memerlukan 
pekerjaan 
pengerukan 
yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 190 
Cukup 
jelas. 

Pasal 191 
Cukup 
jelas. 

Pasal 192 

-5
3 
-

Cukup 
jelas. 

Pasal 193 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“wilayah 
tertentu” 
antara 
lain 
perairan 
Alur 
Laut 
Kepulauan 
Indonesia 
(ALKI), jalur 
Traffic 
Separation 
Scheme 
(TSS)
, 
area 
Ship to 
Ship Transfer 
(STS)
, 
perairan 
yang 
telah 
ditetapkan 
Ship Reporting System (SRS)
. 

Yang . . 
. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“semua 
informasi” 
adalah 
informasi 
yang 
berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. 

Pasal 194 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “terus menerus, langsung, dan secepatnya” 
adalah 
berlayar 
dari laut 
bebas 
melintas 
perairan 
Indonesia 
dan 
langsung 
menuju 
ke 
laut 
bebas 
lainnya 
sesuai dengan 
Undang-
Undang 
Nomor 
17 
Tahun 
1985 
tentang 
Pengesahan 
United 
Nations 
Convention 
on 
the 
Law 
of 
the 
Sea 
1982 
(Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“keadaan 
darurat” 
adalah 
kapal yang 
mengalami musibah 
atau 
memberikan 
pertolongan 
kepada 
orang 
atau kapal yang sedang mengalami musibah. 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.

Pasal 195 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

-5
4 
-

Huruf 
c
Cukup 
jelas.

Huruf 
d
Cukup 
jelas.

Huruf 
e 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“memberikan 
jaminan” 
adalah 
kewajiban 
bagi pemilik 
atau 
operator 
untuk 
memiliki jaminan 
asuransi atau 
menempatkan 
sejumlah 
uang 
sebagai jaminan 
untuk 
menggantikan 
biaya 
pembongkaran 
bangunan 
atau 
instalasi yang 
tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator. 

Pasal 196 . . 
. 
Pasal 196 
Cukup 
jelas. 

Pasal 197 
Cukup 
jelas. 

Pasal 198 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“perairan 
wajib 
pandu” 
adalah 
suatu 
wilayah 
perairan 
yang 
karena 
kondisinya 
wajib 
dilakukan 
pemanduan 
bagi kapal berukuran 
GT 
500 
(lima 
ratus 
Gross 
Tonnage) atau lebih. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“perairan 
pandu 
luar 
biasa” 
adalah 
suatu 
wilayah 
perairan 
yang 
karena 
kondisi 
perairannya 
tidak 
wajib 
dilakukan 
pemanduan 
tetapi apabila 
Nakhoda 
memerlukan 
dapat 
mengajukan permintaan 
jasa pemanduan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 
Pelimpahan 
pemanduan 
kepada 
Badan 
Usaha 
Pelabuhan 
dilaksanakan 
pada 
pelabuhan 
yang 
diusahakan 
secara 
komersial 
atau terminal khusus. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“dapat 
dilimpahkan” 
adalah 
untuk 
memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 
serta 
dapat 
dicabut 
apabila 
pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

-5
5 
-

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.

Ayat (6)
Cukup 
jelas.

Pasal 199 
Cukup 
jelas. 

Pasal 200 
Cukup 
jelas. 

Pasal 201 . . 
. 
Pasal 201 
Cukup 
jelas. 

Pasal 202 
Cukup 
jelas. 

Pasal 203 
Cukup 
jelas. 

Pasal 204 

Cukup 
jelas. 

Pasal 205 

Cukup 
jelas. 

Pasal 206 
Cukup 
jelas. 

Pasal 207 

Ayat 
(1) 
Pelaksanaan 
penegakan 
hukum 
di 
bidang 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran 
oleh 
Syahbandar 
dilakukan 
di dalam 
wilayah 
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 
Persyaratan 
kompetensi berlaku 
juga 
pada 
Syahbandar 
di 
pelabuhan 
perikanan 
yang 
diatur 
dalam 
Undang-Undang 
Nomor 
31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. 

-5
6 
-

Pasal 208 
Cukup 
jelas. 

Pasal 209 
Huruf 
a 
Cukup 
jelas. 

Huruf 
b
Cukup 
jelas.

Huruf c . . 
. 

Huruf 
c 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“penerbitan 
persetujuan 
kegiatan 
kapal di 
pelabuhan” 
antara 
lain 
menerbitkan 
izin 
untuk 
kegiatan 
pengelasan, pembersihan 
tangki (tank 
cleaning)
, 
perpindahan 
sandar 
kapal, melarang 
atau 
mengizinkan 
orang 
naik 
ke 
atas 
kapal, dan alih muat barang. 

Huruf 
d
Cukup 
jelas.

Huruf 
e
Cukup 
jelas.

Huruf 
f
Cukup 
jelas.

Huruf 
g
Cukup 
jelas.

Huruf 
h
Cukup 
jelas.

Pasal 210 
Cukup 
jelas. 

Pasal 211 
Cukup 
jelas. 

Pasal 212 
Ayat (1) 

-5
7 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“ketentuan 
internasional” 
adalah 
mengenai 
sistem 
keamanan 
kapal dan 
fasilitas 
pelabuhan 
(International Ship 
and Port Facility Security Code/ISPS Code). 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“Syahbandar 
bertindak 
selaku 
komite 
keamanan 
pelabuhan 
(port 
security 
commitee)
” 
adalah 
Syahbandar 
atas 
nama 
Pemerintah 
selaku 
Designated 
Authority 
(DA) 
berwenang 
menentukan 
tingkat 
keamanan 
di pelabuhan 
(security 
level)
. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dapat 
meminta 
bantuan” 
adalah 
Syahbandar 
berhak 
meminta 
dukungan 
dan 
bantuan 
apabila 
diperlukan antara lain 
jika terjadi tindak pidana atau kriminal. 

Ayat (3) . . 
. 
Ayat (3) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Pasal 213 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“surat 
dan 
dokumen 
kapal” 
antara 
lain 
Surat 
Ukur, Surat 
Tanda 
Kebangsaan 
Kapal, Sertifikat 
Keselamatan, Sertifikat 
Garis 
Muat, Sertifikat 
Pengawakan 
Kapal, 
dan dokumen muatan. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Pasal 214 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“warta 
kapal” 
adalah 
informasi tentang 
kondisi 
umum kapal dan muatannya (ship condition)
. 

Pasal 215 

-5
8 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“petunjuk 
serta 
perintah 
Syahbandar” 
antara 
lain 
menolak 
kedatangan 
kapal, memerintahkan 
perpindahan 
kapal, 
dan menentukan tempat labuh 
jangkar. 

Pasal 216 
Cukup 
jelas. 

Pasal 217 
Cukup 
jelas 

Pasal 218 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dalam 
keadaan 
tertentu” 
adalah 
apabila 
Syahbandar 
mendapat 
laporan 
adanya 
indikasi bahwa 
kapal tidak 
memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan. 

Ayat (2) . . 
. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan” 
meliputi konvensi internasional yang 
mengatur 
mengenai port state 
control. 

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Pasal 219 

Ayat (1) 
Surat 
Persetujuan 
Berlayar 
yang 
dalam 
kelaziman 
internasional 
disebut 
port 
clearance 
diterbitkan 
setelah 
dipenuhinya 
persyaratan 
kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
)
Cukup 
jelas.

Ayat (5
)
Cukup 
jelas.

Pasal 220 
Cukup 
jelas. 

-5
9 
-

Pasal 221 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas 

Ayat (2)
Cukup 
jelas

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
“dapat” 
adalah 
apabila 
dari hasil pemeriksaan 
pendahuluan 
terdapat 
keterangan 
dan/atau 
bukti awal mengenai 
kesalahan 
atau 
kelalaian 
yang 
dilakukan 
oleh 
Nakhoda 
dan/atau 
perwira kapal. 

Pasal 222 
Cukup 
jelas 

Pasal 223 . . 
. 
Pasal 223 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“klaim-pelayaran 
(maritime 
claim)
” 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
mengenai penahanan 
kapal (arrest 
of 
ships)
, 
timbul karena: 

a. 
kerugian 
atau 
kerusakan 
yang 
disebabkan 
oleh 
pengoperasian 
kapal; 
b. 
hilangnya 
nyawa 
atau 
luka 
parah 
yang 
terjadi baik 
di daratan 
atau 
perairan 
atau 
laut 
yang 
diakibatkan 
oleh 
pengoperasian 
kapal; 
c. 
kerusakan 
terhadap 
lingkungan, kapalnya, atau 
barang 
muatannya 
sebagai 
akibat 
kegiatan 
operasi salvage 
atau 
perjanjian tentang 
salvage; 
d. 
kerusakan 
atau 
ancaman 
kerusakan 
terhadap 
lingkungan, 
garis 
pantai atau 
kepentingan 
lainnya 
yang 
disebabkan 
oleh 
kapal, termasuk 
biaya 
yang 
diperlukan 
untuk 
mengambil 
langkah pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, 
atau 
barang 
muatannya, serta 
untuk 
pemulihan 
lingkungan 
sebagai akibat terjadinya kerusakan 
yang timbul; 
e. 
biaya-biaya 
atau 
pengeluaran 
yang 
berkaitan 
dengan 
pengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau 
terhadap 
kapal, 
termasuk 
juga biaya penyelamatan kapal dan awak kapal; 
f. 
biaya 
pemakaian 
atau 
pengoperasian 
atau 
penyewaan 
kapal 
yang 
tertuang 
dalam 
perjanjian 
pencarteran 
(charter 
party) 
atau lainnya; 

-60 
-

g. 
biaya 
pengangkutan 
barang 
atau 
penumpang 
di atas 
kapal, 
yang tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya; 
h. 
kerugian 
atau 
kerusakan 
barang 
termasuk 
peti atau 
koper 
yang 
diangkut di atas kapal; 
i. 
kerugian 
dan 
kerusakan 
kapal dan 
barang 
karena 
terjadinya 
peristiwa kecelakaan di laut (general average)
 
j. 
biaya penarikan kapal (towage)
 
k. 
biaya pemanduan (pilotage)
 
l. 
biaya 
barang, perlengkapan, kebutuhan 
kapal, Bahan 
Bakar 
Minyak 
atau 
bunker, peralatan 
kapal termasuk 
peti kemas 
yang 
disediakan 
untuk 
pelayanan 
dan 
kebutuhan 
kapal untuk 
pengoperasian, pengurusan, penyelamatan 
atau 
pemeliharaan 
kapal; 
m. 
biaya 
pembangunan, pembangunan 
ulang 
atau 
rekondisi, 
perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal; 
n. 
biaya 
pelabuhan, kanal, galangan, bandar, alur 
pelayaran, 
dan/atau biaya pungutan lainnya; 
o. gaji . . 
. 

o. 
gaji dan 
lainnya 
yang 
terutang 
bagi Nakhoda, perwira 
dan 
Anak 
Buah 
Kapal serta 
lainnya 
yang 
dipekerjakan 
di atas 
kapal 
termasuk 
biaya 
untuk 
repatriasi, asuransi sosial untuk 
kepentingan mereka; 
p. 
pembiayaan 
atau 
disbursements 
yang 
dikeluarkan 
untuk 
kepentingan kapal atas nama pemilik kapal; 
q. 
premi asuransi (termasuk 
“mutual 
insurance 
call”
) 
kapal yang 
harus 
dibayar 
oleh 
pemilik 
kapal atau 
pencarter 
kapal tanpa 
Anak Buah Kapal atau 
bare boat (demise charterer)
 
r. 
komisi, biaya, perantara 
atau 
broker 
atau 
keagenan 
yang 
harus 
dibayar 
berkaitan 
dengan 
kapal atas 
nama 
pemilik 
kapal tanpa 
Anak Buah Kapal (demise charterer)
 
s. 
biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal; 
t. 
biaya 
sengketa 
yang 
terjadi di antara 
rekan 
pemilikan 
kapal (co-
owner) berkenaan 
dengan 
pengoperasian 
dan 
penghasilan 
atau 
hasil tambang kapal; 
u. 
biaya 
gadai atau 
hipotek 
kapal atau 
pembebanan 
lain 
yang 
sifatnya sama atas kapal; dan 
v. 
biaya sengketa 
yang timbul dari perjanjian penjualan kapal. 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 224 
Ayat (1) 

-61 
-

Yang 
dimaksud 
dengan 
“dokumen 
pelaut” 
adalah 
dokumen 
identitas 
pelaut 
dan 
perjanjian 
kerja 
laut. Dokumen 
identitas 
pelaut 
antara 
lain 
terdiri atas 
Buku 
Pelaut 
dan 
Kartu 
Identitas 
Pelaut. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“disijil” 
adalah 
dimasukkan 
dalam 
buku 
daftar 
awak 
kapal yang 
disebut 
buku 
sijil yang 
berisi daftar 
awak 
kapal yang 
bekerja 
di atas 
kapal sesuai dengan 
jabatannya 
dan 
tanggal naik turunnya 
yang disahkan oleh Syahbandar. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas

Pasal 225 
Cukup 
jelas. 

Pasal 226 
Cukup 
jelas. 

Pasal 227 . . 
. 
Pasal 227 

Cukup 
jelas. 

Pasal 228 
Cukup 
jelas. 

Pasal 229 

Cukup 
jelas 

Pasal 230 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“penanggung 
jawab 
unit 
kegiatan 
lain 
di 
perairan” 
antara 
lain 
pengelola 
unit 
pengeboran 
minyak 
dan 
fasilitas penampungan minyak di perairan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Ayat (4
) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“institusi yang 
berwenang 
untuk 
penanganan 
lebih 
lanjut” 
adalah 
institusi yang 
menangani 
pengendalian pencemaran secara nasional. 

-62 
-

Pasal 231 
Cukup 
jelas. 

Pasal 232 
Cukup 
jelas. 

Pasal 233 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
limbah 
bahan 
berbahaya 
dan 
beracun 
termasuk 
juga limbah radioaktif. 

Pasal 234 
Cukup 
jelas. 

Pasal 235 . . 
. 
Pasal 235 
Cukup 
jelas. 

Pasal 236 
Cukup 
jelas. 

Pasal 237 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“limbah” 
antara 
lain 
dapat 
berupa 
limbah 
minyak, bahan 
kimia, bahan 
berbahaya 
dan 
beracun, sampah, 
serta kotoran. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3)
Cukup 
jelas.

Pasal 238 
Cukup 
jelas. 

Pasal 239 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“lokasi tertentu” 
adalah 
pembuangan 
limbah 
tidak 
boleh 
dilakukan 
pada 
alur-pelayaran, kawasan 
lindung, kawasan 
suaka 
alam, taman 
nasional, taman 
wisata 

-63 
-

alam, kawasan 
cagar 
budaya 
dan 
ilmu 
pengetahuan, sempadan 
pantai, kawasan 
terumbu 
karang, kawasan 
mangrove, kawasan 
perikanan 
dan 
budidaya, kawasan 
pemukiman, dan 
daerah 
sensitif terhadap pencemaran. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pembuangan 
limbah” 
termasuk 
juga 
berupa kerangka kapal. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 24
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24
1 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
”penutuhan 
kapal” 
adalah 
kegiatan 
pemotongan 
dan 
penghancuran 
kapal yang 
tidak 
digunakan 
lagi dengan 
aman 
dan 
berwawasan 
lingkungan 
(safe 
and 
environmentally 
sound 
manner)
. 

Ayat (2) . . 
. 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24
4 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“bahaya” 
adalah 
ancaman 
yang 
disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Ayat (3) 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“orang” 
termasuk 
juga 
orang 
yang 
berada 
di 
menara 
suar 
yang 
ditemukan 
dalam 
keadaan 
bahaya. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“pihak 
lain” 
antara 
lain 
Nakhoda 
kapal lain 
yang 
berada 
di sekitar 
lokasi bahaya, 
stasiun 
radio 
pantai dan 
pejabat 
berwenang 
terdekat 
yang 
memilki kewenangan 
untuk 
menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut. 

-64 
-

Ayat (4
) 
Pelaporan 
oleh 
Nakhoda 
dilakukan 
untuk 
setiap 
bahaya 
bagi 
keselamatan 
kapal, baik 
yang 
terjadi di dalam 
maupun 
luar 
negeri, 
baik 
yang 
mengakibatkan 
atau 
dapat 
mengakibatkan 
kerusakan 
pada 
alur 
atau 
bangunan 
di perairan 
yang 
dapat 
mengganggu 
keselamatan berlayar maupun tidak. 

Yang 
dimaksud 
dengan 
“melaporkan” 
adalah 
menyampaikan 
berita 
bahaya 
bagi keselamatan 
kapal dengan 
cara 
sistem 
telekomunikasi 
antara 
lain 
melalui Stasiun 
Radio 
Pantai, Vessel Traffic 
Information 
System 
(VTIS), semaphore, morse 
serta 
sarana 
lain 
yang 
dapat 
digunakan 
untuk 
menyampaikan 
berita 
atau 
menarik 
perhatian 
bagi pihak lain. 

Pasal 24
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 24
6 
Cukup 
jelas. 

Pasal 247 . . 
. 

Pasal 24
7 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“pihak 
lain” 
antara 
lain 
Nakhoda 
kapal lain 
yang 
berada 
di sekitar 
lokasi kecelakaan, stasiun 
radio 
pantai dan 
pejabat 
berwenang 
terdekat 
yang 
memiliki kewenangan 
untuk 
menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut. 

Pasal 24
8 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“melaporkan” 
adalah 
menyampaikan 
berita 
kecelakaan 
kapal dengan 
cara 
sistem 
telekomunikasi antara 
lain 
melalui Stasiun 
Radio 
Pantai, Vessel Traffic 
Information 
System 
(VTIS)
, 
semaphore, 
morse 
serta 
sarana 
lain 
yang 
dapat 
digunakan 
untuk 
menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain. 

Pasal 24
9 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dibuktikan 
lain” 
adalah 
berdasarkan 
pembuktian 
telah 
dilakukan 
upaya 
dan 
melaksanakan 
kewajiban 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
1 
Cukup 
jelas. 

-65 
-

Pasal 25
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
4 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
6 
Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
Komite 
Nasional 
Keselamatan 
Transportasi 
adalah 
institusi yang 
diberi kewenangan 
untuk 
melakukan 
investigasi sebab terjadinya kecelakaan. 

Ayat (2) . . 
. 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (3) 
Hasil investigasi yang dilakukan oleh 
Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi disampaikan 
kepada 
Menteri yang 
disertai dengan 
rekomendasi untuk 
memperbaiki kebijakan 
yang 
terkait 
dengan 
sistem, sarana 
dan 
prasarana 
transportasi, serta 
sumber 
daya 
manusia. 

Pasal 25
7 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
8 
Cukup 
jelas. 

Pasal 25
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 260 
Cukup 
jelas. 

Pasal 261 
Cukup 
jelas. 

-66 
-

Pasal 262 
Cukup 
jelas. 

Pasal 263 
Cukup 
jelas. 

Pasal 264 
Cukup 
jelas. 

Pasal 265 
Cukup 
jelas. 

Pasal 266 
Cukup 
jelas. 

Pasal 267 
Cukup 
jelas. 

Pasal 268 . . 
. 
Pasal 268 
Cukup 
jelas. 

Pasal 269 
Ayat (1) 
Sistem 
informasi pelayaran 
bertujuan 
untuk 
memberikan 

informasi di bidang 
angkutan 
perairan 
dan 
kepelabuhanan 
terjaminnya 
keselamatan 
dan 
keamanan 
pelayaran 
memberikan perlindungan lingkungan maritim. 
serta 
dan 
Ayat (2) 
Cukup 
jelas. 
Ayat (3) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 270 
Cukup 
jelas. 

Pasal 271 
Cukup 
jelas. 

Pasal 272 
Cukup 
jelas. 

-67 
-

Pasal 273 
Cukup 
jelas. 

Pasal 274 
Cukup 
jelas. 

Pasal 275 
Cukup 
jelas. 

Pasal 276 
Cukup 
jelas. 

Pasal 277 
Cukup 
jelas. 

Pasal 278 
Cukup 
jelas. 

Pasal 279 
Cukup 
jelas. 

Pasal 280 . . 
. 
Pasal 280 
Cukup 
jelas. 

Pasal 281 
Cukup 
jelas. 

Pasal 282 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“penyidik 
lainnya” 
adalah 
penyidik 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 
antara 
lain 
Perwira 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 283 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) 
Yang 
dimaksud 
dengan ” 
melakukan 
tindakan 
lain 
menurut 
hukum 
yang 
bertanggung 
jawab” 
adalah 
bahwa 
dalam 
melaksanakan 
tugasnya 
penyidik 
wajib 
menjunjung 
tinggi hukum 
yang berlaku. 

Ayat (3) 
Cukup 
jelas. 

Pasal 284 
Cukup 
jelas. 

Pasal 285 
Cukup 
jelas. 

Pasal 286 
Cukup 
jelas. 

Pasal 287 
Cukup 
jelas. 

Pasal 288 
Cukup 
jelas. 

Pasal 289 
Cukup 
jelas. 

Pasal 290 
Cukup 
jelas. 

Pasal 291 
Cukup 
jelas. 

Pasal 292 
Cukup 
jelas. 

Pasal 293 
Cukup 
jelas. 

Pasal 294 
Cukup 
jelas. 

Pasal 295 
Cukup 
jelas. 

Pasal 296 
Cukup 
jelas. 

-68 
-

Pasal 289 . . 
. 

Pasal 297 
Cukup 
jelas. 

Pasal 298 
Cukup 
jelas. 

Pasal 299 
Cukup 
jelas. 

Pasal 300 
Cukup 
jelas. 

Pasal 301 
Cukup 
jelas. 

Pasal 302 
Cukup 
jelas. 

Pasal 303 
Cukup 
jelas. 

Pasal 304 
Cukup 
jelas. 

Pasal 305 
Cukup 
jelas. 

Pasal 306 
Cukup 
jelas. 

Pasal 307 
Cukup 
jelas. 

Pasal 308 
Cukup 
jelas. 

Pasal 309 
Cukup 
jelas. 

Pasal 310 
Cukup 
jelas. 

-69 
-

Pasal 303 . . 
. 

Pasal 311 
Cukup 
jelas. 

Pasal 312 
Cukup 
jelas. 

Pasal 313 
Cukup 
jelas. 

Pasal 314 
Cukup 
jelas. 

Pasal 315 
Cukup 
jelas. 

Pasal 316 
Cukup 
jelas. 

Pasal 317 
Cukup 
jelas. 

Pasal 318 
Cukup 
jelas. 

Pasal 319 
Cukup 
jelas. 

Pasal 320 
Cukup 
jelas. 

Pasal 321 
Cukup 
jelas. 

Pasal 322 
Cukup 
jelas. 

Pasal 323 
Cukup 
jelas. 

Pasal 324 
Cukup 
jelas. 

Pasal 325 
Cukup 
jelas. 

-70 
-

Pasal 318 . . 
. 

-71 
-

Pasal 326 
Cukup 
jelas. 

Pasal 327 
Cukup 
jelas. 

Pasal 328 
Cukup 
jelas. 

Pasal 329 
Cukup 
jelas. 

Pasal 330 
Cukup 
jelas. 

Pasal 331 
Cukup 
jelas. 

Pasal 332 
Cukup 
jelas. 

Pasal 333 . . 
. 
Pasal 333 
Cukup 
jelas. 

Pasal 334 
Cukup 
jelas. 

Pasal 335 
Cukup 
jelas. 

Pasal 336 
Cukup 
jelas. 

Pasal 337 
Cukup 
jelas. 

Pasal 338 
Cukup 
jelas. 

Pasal 339 
Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“izin” 
adalah 
izin 
untuk 
membangun 
fasilitas 
yang 
diterbitkan 
oleh 
pemerintah 
daerah 
dan 
izin 
operasional yang tunduk pada Undang-Undang ini. 

-72 
-

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 34
0 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
1 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
2 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
3 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
4 
Ayat (1) 
Cukup 
jelas. 

Ayat (2) . . 
. 

Ayat (2) 
Penentuan 
waktu 3 
(tiga) tahun 
dalam 
ketentuan 
ini dimaksudkan 
untuk 
memberikan 
waktu 
yang 
cukup 
bagi Pemerintah 
merencanakan 
pengembangan 
pelabuhan 
dan 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara. Untuk 
keperluan 
pengembangan 
tersebut 
atas 
perintah 
Menteri dilakukan: 

a. 
  
evaluasi aset 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara 
yang 
menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan 
e. 
audit 
secara 
menyeluruh 
terhadap 
aset 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara 
yang menyelenggarakan usaha pelabuhan. 
Ayat (3) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“tetap 
diselenggarakan 
oleh 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara” 
adalah 
Badan 
Usaha 
Milik 
Negara 
yang 
didirikan 
berdasarkan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
5
6 
Tahun 
1991, 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
5
7 
Tahun 
1991, Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
5
8 
Tahun 
1991, dan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 
5
9 
Tahun 
1991, tetap 
menyelenggarakan 
kegiatan 
usaha 
di 
pelabuhan 
yang meliputi: 

a. 
kegiatan 
yang 
diatur 
dalam 
Pasal 90 
ayat 
(1), ayat 
(2), ayat 
(3), 
dan ayat (4) Undang-Undang ini; 

-73 
-

b. 
penyediaan 
kolam 
pelabuhan 
sesuai dengan 
peruntukannya 
berdasarkan 
pelimpahan 
dari Pemerintah 
dan 
ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
c. 
pelayanan 
jasa 
pemanduan 
berdasarkan 
pelimpahan 
dari 
Pemerintah 
dan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan; 
dan 
d. 
penyediaan 
dan 
pengusahaan 
tanah 
sesuai kebutuhan 
berdasarkan 
pelimpahan 
dari Pemerintah 
dan 
ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 
Pasal 34
5 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
6 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
7 
Cukup 
jelas. 

Pasal 348 . . 
. 
Pasal 34
8 
Cukup 
jelas. 

Pasal 34
9 
Cukup 
jelas. 

Pasal 35
0 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“harus 
ditetapkan” 
adalah 
menetapkan 
beberapa 
pelabuhan 
utama 
sebagai hub 
internasional termasuk 
juga 
mengevaluasi pelabuhan 
hub 
internasional yang 
telah 
ditetapkan 
sebelum Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 35
1 

Ayat (1) 
Yang 
dimaksud 
dengan 
“dievaluasi dan 
disesuaikan” 
termasuk 
keberadaan 
pelabuhan 
perikanan 
yang 
berada 
di dalam 
Daerah 
Lingkungan 
Kerja 
dan 
Daerah 
Lingkungan 
Kepentingan 
pelabuhan. 

Ayat (2)
Cukup 
jelas.

Pasal 35
2 

-74 C
ukup 
jelas.
Pasal 35
3
Cukup 
jelas.
Pasal 35
4
Cukup 
jelas.
Pasal 35
5
Cukup 
jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 484
9