Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Metode Penelitian
E. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan –sesuai 
dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas– melalui pendekatan yuridis-normatif.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridishistoris dan yuridis-komparatif berdasarkan ruang lingkup dan 
identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian 
ini sejauh mungkin dapat mengetahui impeachment dalam spektrum yang seluas-luasnya dengan cara menggali informasi tentangnya dari 
berbagai sudut pandang.

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini 
mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan metode 
penelitian hukum empiris sekaligus.Akan tetapi, penelitian akan 
lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan 
penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. 
Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi 
masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat 
yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier. Sementara itu, penelitian empiris dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan 
melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap 
memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang 
hukum tata negara, khusunya yang berkaitan dengan persoalan 
impeachment.

Penelitian ini juga akan mempergunakan jenis data yang 
meliputi data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan 
hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan persoalan 
impeachment. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama melalui penelitian lapangan. Sedangkan data 
sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, 
dan lain-lain.

Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang 
lingkup, dan identifikasi masalah –sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas– yang telah diperoleh akan disajikan dengan 
pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis. Materi 
penelitian akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

<ul>
a. Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka 
teori dan konsepsional, metode penelitian, definisi operasional, 
nara sumber, lokasi, waktu, dan personal penelitian, serta hasil 
penelitian.

b. Bab II Tinjauan Umum Impeachment akan menguraikan beberapa 
aspek impeachment dalam konteks global yang meliputi makna 
impeachment, mekanisme impeachment, dan pejabat-pejabat 
negara yang bisa dikenakan proses impeachment. Selain itu, bab 
ini juga akan memperbandingkan impeachment melalui 
Mahkamah Agung, impeachment melalui National Assembly, 
impeachment melalui Mahkamah Konstitusi, dan impeachment 
dalam sistem parlementer;

c. Bab III Sejarah Impeachment di Indonesia akan menguraikan 
sejarah impeachment di Indonesia dengan memperbandingkan 
ketentuan-ketentuan impeachment yang terdapat dalam 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 
Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, 
bab ini juga akan membahas mekanisme impeachment dalam 
sejarah ketatanegaraan Indonesia mulai dari periode Presiden 
Soekarno, Presiden Soeharto,dan Presiden Abdurrahman 
Wahid.Aspek lain yang akan dibahas adalah hubungan lembaga 
kepresidenan dengan lembaga-lembaga negara lain dalam 
proses impeachment;

d. Bab IV Analisis Proses Impeachment Menurut UUD Negara 
Republik IndonesiaTahun 1945 Setelah Perubahan Keempat 
akan menguraikan mekanisme impeachment dalam ketentuan 
UUD 1945 setelah terjadinya perubahan, alasan-alasan 
impeachment, proses impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat, 
proses impeachment di Mahkamah Konstitusi, proses impeachment 
di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

e. Bab V Penutup akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang 
telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya dan mengajukan 
rekomendasi sebagai implikasi teoretis maupun praktis 
penelitian ini.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia