Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1951
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 1951 
TENTANG 
PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO.
 240 JO. 
STAATSBLAD 1931 NO. 47) 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
a.
Bahwa ternyata sangat meninjau kembali untuk mengub
ah "Rechtenordonnantie"dalam 
jangka pendek; 
b.
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubah
an tersebut di atas itu perlu 
segera diadakan. 
Mengingat : 
Pasal 96 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementar
a Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN 
"RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 No. 240 JO ST
AATSBLAD 1931 
No.471) 
Pasal I 
Naskah yang lengkap dan baru dari Ordonansi 1 Oktob
er 1882 (Staatsblad No. 240) sebagai 
semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan o
rdonansi tanggal 21 Februari1948 
(Staatsblad No. 43), yang dilampirkan pada Ordonans
i tanggal 26 November 1931 (Staatsblad 
No. 471), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut 
 
(A)
Ayat kedua pasal 2a dibaca sebagai berikut : 
"Memuatkan barang-barang untuk diangkut melalui lau
tan di tempat-tempat, dimana 
syarat-syarat untuk muat tidak dapat dipenuhi, hany
a diperbolehkan dengan perjanjian, 
bahwa kapal, dengan mana pengangkutan akan dilakuka
n, segera di tempat terdekat, 
dimana syarat-syarat dapat dipenuhi, meneguhkan kew
ajiban-kewajiban, bagaikan 
dimuat di tempat itu". 
Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang buny
inya : 
"Menteri Keuangan dapat mengizinkan, dengan perjanj
ian-perjanjian yang ditetapkan 
olehnya, untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dala
m ayat kedua, bukan di tempat 
yang terdekat, tetapi di tempat lain yang akan ditu
njuk olehnya, dimana syarat-syarat itu 
dapat dipenuhi". 
(B)
Ayat kedua pasal 3 dibaca sebagai berikut : 
"Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari O
rdonansi ini dan reglemen-
reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkuta
n ke dan dari pelabuhan, maka 
Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam 
Negeri, berhak untuk 
menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan 
atau daerah-daerah, dimana terlarang 
barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak d
ilindungi dengan dokumen dari 
pegawai-pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya
 atau dari Jawatan-jawatan lain, 
diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan at
au di pekarangannya". 
(C)
Dalam pasal 6 di antara "Padang" dan "Makasar" disi
sipkan "Banjarmasin, Pontianak". 
(D)
Dalam ayat keempat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" 
harus dibaca "lima belas rupiah" dan 
dalam ayat kedelapan kata-kata"een gulden" dan "tie
n gulden" masing-masing harus 
dibaca"lima rupiah" dan "lima puluh rupiah". 
(E)
Pasal 16 dibaca sebagai berikut : 
"Semua surat-surat, diperbuat berkenaan dengan ordo
nansi ini atau reglemen-reglemen 
yang terlampir padanya, bebas dari meterai". 
(F)
Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van
 gewestelijk bestuur" diganti dengan 
"Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai". 
(G)
Pasal 29 dibaca sebagai berikut : 
"Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan h
akim bagi perkara-perkara, 
yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, 
selama tidak dianggap sebagai 
kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai. 
Dalam hal kelalaian yang salah, (schuldig verzium) 
kekuasaan yang sama, di tempat-
tempat,di mana berlaku reglemen A, dipegang oleh Ke
pala-kepala Kantor, dan di 
tempat-tempat di mana reglemen itu tidak berlaku, o
leh Kepala Daerah Jawatan Bea dan 
Cukai". 
Pasal II 
Reglemen A,terlampir pada "Rechtenordonnantie" ters
ebut dalam pasal terdahulu, diubah dan 
ditambah lagi sebagai berikut : 
(A)
Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan. 
(B)
dalam ayat ketiga pasal 17 di belakang kata "Palemb
ang" dibubuhkan kata-kata "dan 
Pontianak". 
Pasal III 
Dalam Reglemen B, terlampir pada "Rechtenordonnanti
e" tersebut, ayat kedua pasal 9 harus 
dibaca sebagai berikut : 
Surat pemberitahuan berisi :