Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan/Tindak Pidana Berat Lainnya
c. Tindak Pidana Berat Lainnya

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c 
menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya 
adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih.

Definisi yang diberikan UU MK mengenai tindak pidana berat 
lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum 
apa. Sebab istilah Tindak Pidana Berat itu sendiri tidak dikenal dalam 
doktrin hukum pidana. Hukum Pidana mengenal pembedaan antara 
Pelanggaran dan Kejahatan sebagaimana disebut dalam KUHP. 
Doktrin pidana juga mengenal pembedaan antara ordinary crime 
dengan extraordinary crime. Namun istilah Tindak Pidana Berat 
merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam konstitusi (UUD 
1945) yang berkaitan dengan hukum pidana. Sepertinya penyusun 
UUD mengadopsi konsep “Tindak Pidana Berat” dari konsep “High 
Crime” yang ada di Amerika Serikat padahal konsep high crime itu 
sendiri merupakan konsep yang multitafsir di amerika serikat.

Namun demikian, definisi yang diberikan UU MK setidaknya 
memberikan parameter yang jelas atas konsep “Tindak Pidana Berat” 
yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa 
Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR 
dapat mengajukan tuntutan impeachment ke MK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia