Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958
<P>Undang-undang Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 1958
<p>(LNRI 1953/51)
<P> (Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-1 pada tanggal 21 Januari 1958 pada hari Selasa, P. 62/1958)
<P>
Tentang:
<p>
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1953 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENYERAHAN DAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT-TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IDZIN" 
<P>
<p>
<p>
<P>
Presiden Republik Indonesia,
<P>
Menimbang :

<P>a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat No.7 tahun 1953 
tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penyerahan, penguasaan, kepunyaan 
persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan 
kawat-tembaga dengan tidak mempunyai idzin" (Lembaran-Negara tahun 1953 No.51).
b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu 
perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
<P>
Mengingat :

<P>a.Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
<P>
b.Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).
<P>
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
<P>
MEMUTUSKAN:

<P>
Menetapkan :
Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat  No. 7 tahun 1953 
tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, 
kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan 
kawat-tembaga dengan tidak mempunyai idzin" (Lembaran-Negara tahun 1953 No.51) 
sebagai Undang-undang
<P>
Pasal I.<P>
<P>
	Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No.7 tahun 1953 
tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, 
kepunyaan  *1748 persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau 
pembawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunyai idzin" (Lembaran-Negara tahun 
1953 No.51) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan 
sehingga berbunyi sebagai berikut:
<P>
Pasal 1.<P>
<P>
	Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan kawat-tembaga, ialah 
kawat-tembaga yang potongannya paling sedikit 1� mm dan paling banyak 4 mm.
<P>
Pasal 2.<P>

<P>
	(1) Untuk pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan, persediaan 
atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat-tembaga 
seberat lebih dari 5 kg diperlukan suatu surat idzin seperti termaksud dalam 
ayat 2 pasal ini.
	(2) Surat idzin ini diberikan oleh Direktur Jenderal Jawatan Pos, Telegrap dan 
Telepon atau atas namanya oleh seorang pegawai yang ditunjuk olehnya, jika 
keperluan untuk membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa 
kawat-tembaga oleh sipeminta dibuktikan. Permintaan untuk surat idzin diajukan 
dengan tulisan.
	(3) Surat idzin tidak diperlukan untuk Jawatan-jawatan Negeri.
<P>
Pasal 3.<P>
	
(1) Barangsiapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam milikinya, menyimpan, mengangkut atau 
membawa kawat-tembaga dengan tiada mempunyai surat idzin termaksud dalam pasal 
2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau/dan 
hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
	(2) Tindak-pidana sebagai dimaksudkan dalam ayat tersebut diatas dianggap 
sebagai kejahatan.
	(3) Barang-barang dengan mana atau terhadap mana kejahat- termaksud 
dilaksanakan dapat dirampas.
<P>
Pasal II.<P>
	Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
<P>
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
<P>
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 10 Pebruari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia

<P>
SARTONO
<P>
Menteri Perhubungan
<P>
SUKARDAN
<P>
1749 Diundangkan
pada tanggal 14 Pebruari 1958
Menteri Kehakiman
<P>
G. A. MAENGKOM
<P>
MEMORI PENJELASAN

 MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG
ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN,
PENGUASAAN KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN,
PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT-TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI
IZIN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 No. 51) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
<P>
UMUM.
<P>
	Semenjak berdirinya Republik Indonesia Serikat jumlah pencurian kawat-tembaga 
untuk hubungan tilpon interlokal dan telegrap makin lama makin meningkat, 
walaupun Pamongpraja, Polisi dan Tentara bersama-sama dengan Jawatan P.T.T. 
telah mengambil tindakan seperlunya.
	Instansi-instansi yang bertugas mengusut kejahatan/pelanggaran minta pembuktian 
yang sah dari Jawatan P.T.T. bahwa kawat-tembaga yang ada dalam tangan 
tersangka sungguh-sungguh miliknya Jawatan P.T.T.
	Dalam hal ini ternyata Jawatan P.T.T. tidak berhasil. P.T.T. tidak dapat 
menyediakan pembuktian yang sah. Hanya dalam hal pencurian tertangkap tangan 
penuntutan terhadap tersangka dapat dijalankan dengan sukses.
	Jawatan P.T.T. terutama menggunakan kawat-tembaga untuk kawat tilpon dan 
telegrap dan kawat-tilpon dan telegrap dari tembaga inilah yang banyak dicuri, 
karena harganya tinggi.
	Kehilangan kawat-tembaga untuk hubungan tilpon dan telegrap tidak mudah untuk 
diganti, karena pembelian kawat-tembaga diluar negeri makin lama makin sukar, 
berhubung dengan peraturan perizinan ekspor mengenai kawat-tembaga di luar 
negeri.
	Apabila pencurian kawat-tembaga untuk hubungan tilpon dan telegrap tidak dapat 
diberantas, sedangkan penambahan persediaan kawat-tembaga itu dari luar-negeri 
ada sukar sekali, maka beberapa hubungan interlokal dan perhubungan telegrap 
melalui  saluran-saluran yang penting (a.l. "draag. stroom" 
Jakarta-Semarang-Surabaya) mungkin terpaksa dihentikan sama sekali.
	Maka dari itu perlu diambil tindakan untuk menghentikan pencurian kawat-tembaga 
untuk hubungan tilpon dan telegrap.
	Karena dalam praktek telah ternyata bahwa K.U.H.P. tidak
cukup memberi perlindungan kepada P.T.T. terhadap pencurian kawat-tembaga, maka 
perlu diadakan Undang-undang Darurat mengenai kawat-tembaga, yang memudahkan 
pembuktian untuk P.T.T.
	Maksud itu dapat dicapai dengan mengadakan peraturan perizinan kawat-tembaga 
dengan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mempunyai izin.

<P>
PASAL DEMI PASAL.
<P>
Pasal 1.<P>
<P>
	Pasal ini memuat penjelasan tentang istilah "kawat-tembaga" Jawatan P.T.T. 
tidak menggunakan kawat-tembaga yang potongannya kurang dari 11/2 mm atau lebih 
dari 4 mm.
1750
Pasal 2.<P>
<P>
	Ayat 1 dari pasal ini membatasi beratnya kawat-tembaga sampai 5 kg. Barang 
siapa yang membeli, menerima dan seterusnya kawat tembaga, yang beratnya lebih 
dari 5 kg harus minta izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
<P>
	Sebagai penjelasan lebih jauh dapat diterangkan disini bahwa kawat-tembaga yang 
beratnya 5 kg dan potongannya (doorsned) 1 1/2 mm, maka panjangnya kurang-lebih 
150 m.
	Jikalau potongannya lebih besar, maka kawat-tembaga itu adalah lebih pendek 
dari 150 m.
<P>
	Ayat 2 dan 3 kiranya sudah cukup jelas.
	Pasal-pasal yang lain sudah cukup jelas dan karenanya tidak perlu ada 
penjelasan lebih jauh.

<P>
Termasuk Lembaran-Negara No. 13 tahun 1958.
<P>
Diketahui:
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.
<P>