Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 024/PUU-III/2005
PUTUSAN

Nomor 024/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945) yang diajukan oleh;

Drs. H. Muhammad Madel, M.M., beralamat di Jl. Merdeka No. 53, Kelurahan.
Pasar Sarolangun, Kabupaten. Sarolangun, Provinsi
Jambi yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19
Nopember 2005 memberi kuasa kepada 1. Suhardi
Somomoeljono, S.H., 2. Erman Umar, S.H., 3.
Dominggus M. Luitnan, S.H., 4. Vasco Hendrik F.
Siregar, S.H., masing-masing sebagai Advokad yang
tergabung pada Kantor Law Office Suhardi
Somomoeljono, S.H & Associates yang beralamat di
Gedung Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 AF Jakarta
Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Drs. H.
Muhammad Madel, M.M;
selanjutnya disebut sebagai --------------------- PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan lisan Pemerintah;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah,
Telah mendengar keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat;
Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Telah mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
Telah membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2005 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005 dan telah
diregistrasi pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2005 dengan Nomor
024/PUU-III/2005 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui
Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2005;

Menimbang bahwa Pemohon didalam permohonannya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan
Ketiga UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dinyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang salah satunya adalah
berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang
Dasar.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga
dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan
a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang juga selaku
pejabat Bupati Sarolangun, yang secara demokratis telah dipilih oleh
rakyat.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang

 
3

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud
dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, telah pula
memberi 5 (lima) kriteria kerugian konsitusional, yaitu adanya kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang,
menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagai berikut: adanya hak
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, bahwa hak
konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan
oleh suatu undang-undang yang diuji;

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi:

a. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
b. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Pemohon merupakan
pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji,
oleh karena Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dijadikan
dasar oleh Gubernur Provinsi Jambi dalam pengusulan pemberhentian
sementara Pemohon sebagai Bupati Kepala Daerah TK. II Kabupaten
Sarolangun, Propinsi Jambi, dimana Pemohon adalah selaku Warga
Negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah TK. II
Kab. Sarolangun, Propinsi Jambi. Oleh karenanya Pemohon berpendapat,
bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN
Bahwa Gubernur Kepala Daerah TK. I Jambi pada tanggal 29
Oktober 2005, telah mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri
perihal "usul pemberhentian sementara Bupati Sarolangun atas nama
Drs. H. Muhammad Maddel., M.M. (Pemohon)", dengan dasar hukum
Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang isinya sbb: " ...... Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD
karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara .......... ".

Bahwa dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa "yang
dimaksud dengan "didakwa" dalam ketentuan ini adalah berkas
perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan",
berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 a quo, kemudian
dalam surat usulannya kepada Menteri Dalam Negeri tersebut, telah pula
dijadikan dasar argumentasi hukum oleh Gubernur Jambi adalah dengan
melampirkan surat dari Kejaksaan Tinggi Jambi yang intinya adalah
mengenai surat keterangan bahwa Pemohon selaku terdakwa
perkaranya sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Bangko.

Bahwa adalah sangat tidak adil, seseorang yang belum memiliki
kepastian hukum dalam arti belum adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijde) yang menyatakan
bersalah atau tidak, tetapi sudah diusulkan untuk diskorsing
(pemberhentian sementara) dari jabatannya sebagai Bupati Sarolangun,
sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 tentang
Pemerintahan Daerah;

Bahwa usul pemberhentian sementara tersebut telah melanggar
azas hukum praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) dan juga
asas persamaan dan kedudukan dalam hukum (equality before the law)
sebagaimana yang berlaku umum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945, yaitu: � �.. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya �..�

Bahwa dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2004, hak konstitusional Pemohon dirugikan, karena hanya dengan
didakwa saja seseorang sudah dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya, dalam hal ini Pemohon sebagai Bupati Sarolangun, tanpa
adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 a quo
telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil terhadap diri
Pemohon, karena telah terbangun image di masyarakat bahwa Pemohon
telah bersalah, akankah masyarakat begitu cepat percaya secepat
membalikkan telapak tangan, kalau seandainya tidak terbukti Pemohon
melakukan apa yang telah didakwakan kepadanya;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi ��� Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum �..�,
dengan berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004,
telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, oleh karena
dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon belum mempunyai kekuatan
hukum tetap, akan tetapi Pemohon sudah diusulkan untuk diberhentikan
sementara oleh Gubernur Provinsi Jambi, yang menerapkan Pasal 31 ayat

(1) UU a quo;
Bahwa Surat Usulan Gubernur tersebut, oleh Menteri Dalam Negeri
telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131-25-1016 Tahun 2005, tanggal 18 Nopember 2005,
tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sarolangun Provinsi Jambi,
dengan demikian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah
dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2004 tersebut;

Bahwa apabila ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004
a quo dikaitkan dengan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ���..
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut
dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya
dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ��.. �, maka terasa sangat tidak sejalan
dan terdapat adanya ketidakpastian hukum, demikian pula halnya apabila
dikaitkan dengan Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang berbunyi �Setiap orang yang ditangkap, ditahan,
dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap
tidak bersalah, sarnpai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam
suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang
diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan".

Bahkan sejak tahun 1010 didalam dekrit dari Bishop (Pendeta)
Burchard van Worm, bagian XVI-C6, dengan menunjuk kepada dekrit dari
Paris Hodrianus yang isinya menyatakan � ��. Tidak seorangpun dari
pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan,
sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah,
berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat
untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang
tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah ��.. � (hal. 245
DR. Mien Rukmini, S.H.,M.S. tahun 2003, Perlindungan HAM pada sistim
Peradilan Pidana Indonesia).

Bahwa sendainya Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tetap diberlakukan, maka berpotensi terjadinya
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Penguasa,
karena tanpa menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
dapat diberhentikan sementara hanya karena Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah tersebut di dakwa melakukan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara;

Bahwa sangat ironis ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang tidak mereferensi UUD 1945 dan UU lain,
karena jelas-jelas telah mengintrodensir perlunya asas praduga tidak
bersalah dalam menjalankan suatu keputusan dalam bentuk apapun
terutama bentuk-bentuk keputusan yang terkait dengan tata negara/tata
pemerintahan;

Bahwa pemberhentian sementara bagi seorang Bupati dari
Jabatannya adalah merupakan bagian dari sanksi yang secara langsung
telah merugikan baik moril/materiil terhadap hak-hak konstitusi seseorang,
karena sanksi berupa pemberhentian sementara tersebut bertentangan
pula dengan asas hukum Presumption Of Innocence (praduga tak
bersalah), pemberhentian sementara bagi seseorang yang belum memiliki
drajat kepastian hukum dari pengadilan adalah merupakan bagian dari
tindakan yang mengintrodensir asas hukum Presumption Of Guilt
(praduga bersalah), dan bukan zamannya lagi hukum dipolitisir dan/atau
hukum dijadikan bagian dari permainan/kepentingan politik;

Bahwa Pemohon baik selaku perorangan WNI maupun selaku
Bupati Kepala Daerah mempunyai kewajban untuk merealisasikan tugas
dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan pembangunan di
daerahnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi
"Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan
DPRD", sementara Pasal 20 ayat (1) berbunyi: �Penyelenggaraan
pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara
yang terdiri atas asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara;
asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas
profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan .asas efektivitas".

Bahwa Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 31 ayat (1)
dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan Pemohon sebagai Kepala
Daerah TK. II Kabupaten Sarolangun, tidak independen, tidak demokratis,
dan konsekwensinya, potensial terjadi kesewenang-wenangan baik yang
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah TK. I, Menteri Dalam Negeri
maupun Presiden dalam menggunakan kekuasaannya sehingga Pemohon
merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana uraian di atas,
Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi agar memutus permohonan Pemohon
dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda
Bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);
2. Bukti P-2 : Foto copy Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (1);
3. Bukti P-3 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pasal
126 ayat (1);
4. Bukti P-4 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak
Asasi Manusia dan Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman
Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1);
5. Bukti P-5 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8;
6. Bukti P- 6 : Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (7);
7. Bukti P-7 : Foto copy surat yang diajukan kuasa hukum Pemohon
kepada Menteri Dalam Negeri RI, dengan nomor
083/SHD/XI/2005 tertanggal 23 Nopember 2005, perihal
permohonan pencabutan kembali Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 131.25-1016 Tahun 2005 tentang
pemberhentian sementara Bupati Sarolangun Provinsi
Jambi;

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.25-1016 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Drs. H.
Muhammad Madel, MM yang menyatakan memberhentikan
sementara Drs. H. Muhammad Madel, MM selaku Bupati
Sarolangun;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Kuasa dari Bupati Sarolangun bertanggal
19 Nopember 2005;
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti sebagaimana
tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Ahli Pemohon, Jawahir Tantowi, SH, Phd

� Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang sosiologi hukum dan hukum
administrasi;
� Bahwa Pasal 31 Undang-undang a quo bila dipandang dari segi teori legal
drafting Robert Sigmund, mengandung kelemahan karena menimbulkan
multitafsir, buktinya adalah bahwa undang-undang adalah produk legislatif
tetapi pada pasal yang sama mengintruksikan langsung kepada Presiden
tanpa prosedur melibatkan DPR, padahal diskresi adalah di luar konteks
lembaga legislatif sehingga ada percampuran esensi hukum dan substansi
hukum.
� Bahwa dengan menyamaratakan jenis-jenis delik dalam satu pasal jelas
tidak memberikan pemihakan kepada upaya keadilan, karena korupsi
disamakan dengan extra ordinary crime adalah tidak sesuai dengan
konvensi korupsi tahun 2004 dimana yang termasuk extra ordinary crime
adalah pidana terorisme, bedanya adalah pidana korupsi bukan pidana
kemanusiaan (the crimes against humanity), kejahatan perang, dan
kejahatan agresi, dan karena korupsi berbeda dengan terorisme, maka tentu
pertanggungjawabannya juga akan berbeda.
� Bahwa pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tetap, dalam
faktanya adalah termasuk hukuman (punishment) karena dampaknya pada
masyarakat adalah sama, meskipun pemberhentian sementara adalah apa
yang disebut sebagai the sign of guilty, bukan the sign of innocence.
Sehingga pertanggungjawabannya adalah menyangkut masalah objek.
Dalam asas hukum, ada sebuah istilah bahwa hukum harus ditetapkan
dalam keadaan konkret faktual bukan bayangan;

� Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa konsekuensi dari pasal
interpretatif tersebut menimbulkan konsekuensi penegakan hukum yang
diskriminatif, dan undang-undang mestinya justru mencegah timbulnya
perlakuan yang diskriminatif bagi subjek hukum. Sehingga Ahli khawatir bila
pasal tersebut dipertahankan akan menimbulkan apa yang disebut dengan
sebuah keadilan yang sesat (the obstruction of justice).
� Bahwa mengenai kejahatan korupsi telah ada arah internasionalisasi
dengan istilah internasional jurisdiction sedangkan mengenai terorisme,
dalam konvensi internasional sudah ditetapkan sebagai bukan hanya
kejahatan luar biasa tetapi sebagai kejahatan kemanusiaan. Persoalannya
derajat atau kualitas perbuatan antara korupsi dengan terorisme itu sangat
berbeda, yang satu adalah masih seperti hukum positif kita, Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 memiliki semacam kewenangan bagi Pemerintah
Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di luar negeri.
Konsekuensinya,
� Bahwa penempatan kasus korupsi sebagai kejahatan luar biasa tapi sama
sekali tidak identik dengan kejahatan terorisme yang memiliki implikasi
global dan implikasi kewenangan peradilan internasional. Setidak-tidaknya
konsep atau istilah korupsi keluar dari pasal tersebut. Karena percampuran
itulah menurut ahli perundang-undangan seperti Robert Sidman tidak
koheren, adanya korupsi dan makar, sangat bertentangan dengan asasasas
umum, terutama karena dalam kejahatan korupsi dibenarkan adanya
free and tips ride yang jelas bertentangan dengan prinsip presumption of
innocence.
� Bahwa persoalan sistem hukum yang berbeda antara common law dan civil
law. Di dalam common law kita mengakui tentang the doctrine of
precedence of legal precedence, di mana kebenaran-kebenaran putusan
hukum yang telah ditetapkan oleh in kracht oleh hakim dari tingkat pertama,

kedua, sampai Mahkamah Agung itu bisa dijadikan turunan, bisa dijadikan
argument yang terus menerus bagi hakim-hakim berikutnya.

� Bahwa dalam civil law, sangat menekankan kebenaran yang diyakini oleh
hakim. Akan tetapi dilihat bahwa dimensi hukum kita sekarang semakin
lintas, artinya hubungannya itu semakin lintas negara antara sistem yang
satu dengan yang lain semakin ada kecenderungan untuk mengambil
hukum nilai-nilai positifnya dari sistem hukum.
� Bahwa tidak ada suatu larangan, bahkan di dalam hukum adat kita, hukum
adat kita dulu menganut doktrin hukum atau doctrine legal precedence itu.
Perkembangan hukum khususnya dilihat dari perkembangan sosio hukum
atau living law, perlu menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, terbukti
ada kasus-kasus seperti Akbar Tanjung, Letjen Suyono dan mungkin ada
yang lain yang betul-betul menduduki jabatan tertentu tapi tidak pernah,
digeser kedudukannya.
� Bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat memperihatinkan perihal
kejahatan korupsi. Tetapi proses atau prosedur hukum yang harus dijalani
tetap harus berada pada koridor-koridor yang diinginkan oleh prinsip-prinsip
goods governance ataupun clean governance. dalam Pasal 31 ayat (1)
Undang-undang a quo, Ahli melihat ada beberapa point yang memberikan
peluang adanya abuse of power ketika prosedur itu langsung kepada
Presiden. Seharusnya diberikan peluang untuk evaluasi terhadap benar
tidaknya proses itu sebelum masuk ke lembaga-lembaga yudisial yang
memang dibenarkan oleh due process of law.
� Bahwa kita memiliki sebuah keniscayaan sejarah ketika globalisasi masuk.
Akan tetapi kita menyadari betul bahwa undang-undang yang berkaitan
dengan penanaman modal asing, undang-undang yang berkaitan dengan
sistem perbankan, lepas dari kekuasaan-kekuasaan internasional.
Sedangkan korupsi tidak lepas. Artinya bahwa pemahaman dan pendekatan
pada prosedur hukum itu tidak bisa hanya dilihat dari sistem hukum
nasional. Dengan kata lain, ada wilayah-wilayah ataupun prinsip-prinsip
internasional yang harus diaplikasikan dan ada wilayah-wilayah di mana
integritas dan independen kita sebagai negara tidak bisa dipengaruhi oleh
pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk misalnya IMF di dalam persoalan
undang-undang berkaitan dengan PMA.

� Bahwa yang pertama, bila dilihat Pasal 31 ayat (1), ada unsur-unsur
inkonstitusional adalah akibat dari dakwaan atau pemberhentian sementara
yang mengakibatkan nama subjek hukum menjadi tidak baik. Apalagi dalam
situasi sekarang, yang bersangkutan akan menjadi calon Bupati, sehingga
ada unsur menjatuhkan nama baiknya yang disebut character assassination
dan undang-undang harus berupaya untuk mencegah lahirnya sebuah
akibat yang menjatuhkan dari segi itu. Yang kedua, disaat ada oknum yang
diduga korupsi, tetapi tidak dibawa ke pengadilan untuk alasan apapun,
adalah sebuah perbandingan tidak benar yang didasarkan pada jabatan
yang berbeda-beda. Yang paling penting itu adalah ada equality before the
law, karena sebagai warga negara, Presiden, Gubernur, Bupati, citizen, we
are citizen of Indonesia, adalah melanggar hak konstitusional.
� Bahwa sangat penting untuk menempatkan konsep-konsep, termasuk jenisjenis
kejahatan dalam sebuah peraturan, apalagi hal ini adalah peraturan
yang menyangkut pemerintahan daerah yang sarat dengan kepentingan
politik.
� Bahwa persoalan presumption of innocence, memang tidak ada larangan
pencantuman konsep-konsep terorisme, korupsi, makar, dan sebagainya.
tetapi ada prinsip-prinsip hukum acara yang sangat berbeda untuk
diterapkan pada kejahatan terorisme dengan kejahatan korupsi. Ahli
khawatir bila prosedur hukum dicampurkan atau disamaratakan, apalagi
yang berkaitan dengan preemptive strike berkaitan dengan kemungkinan
intelejen, atau data-data intelejen bisa dijadikan bukti awal untuk persoalan
terorisme,
� Bahwa pemberhentian sementara itu sebagai hukuman, Orang sudah yang
dikatakan telah diberhentikan sementara, maka publik secara faktual
menganggap dia telah salah.
� Bahwa hukum kita itu bukan hukum untuk pejabat dan kita-kita saja, tetapi
masyarakat juga harus tahu hukum itu.
� Bahwa pemberhentian sementara secara faktual disamakan sebagai
hukuman, meskipun tidak ada di dalam hukum pidana, yang itu dipandang
oleh masyarakat berarti subjek sudah salah.
� Bahwa pemberhentian sementara paling tidak dalam tingkat awal
merupakan pelanggaran terhadap presumption of innocence.
� Bahwa apabila konsep terorisme dikeluarkan sebagaimana yang
disampaikan adalah benar, maksudnya ketika kita memandang bahwa
korupsi itu sebagai extra ordinary crime, dan mempunyai kesamaan dalam
hal tertentu dengan terorisme sebagai acces tapi yang paling penting itu ada
unsur-unsur dalam kejahatan terorisme yang tidak ada dalam korupsi.
� Bahwa kekhawatiran ahli, adalah akan timbulnya sebuah putusan atau
prosedur yang menyesatkan, misalnya pada saat seorang yang diduga
korupsi, sesuai dengan undang-undang yang kita punyai, maka asas
praduga tak bersalah menurut hukum pidana positif kita dipertahankan,
tetapi bagi terorisme dalam konvensi internasional, termasuk di dalam
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 kita, untuk kasus-kasus kejahatan
terorisme, tanpa ada bukti apapun seorang penegak hukum dimungkinkan
untuk menangkap dengan kata-kata pre emptive strike dan itu sebagai
sebuah exceptional clausal karena kejahatan terorisme sebagai kejahatan
kemanusiaan, kejahatan yang sama dengan work crime, kejahatan yang
sama dengan genocide, sehingga pre emptive strike di dalam hukum
internasional termasuk Undang-undang Nomor 15 kita, dibenarkan.
Ahli Pemohon, Dr. Rudy Satriyo, S.H, M.H.

� Bahwa secara umum, baik hukum formil maupun hukum materiil dapat
dikatakan sebagai suatu hal yang sama. Tetapi, tidak menutup
kemungkinan, masing-masing hukum tersebut itu mengatur secara berbeda.
Hal yang berhubungan dengan masalah asas berlaku ketentuan umum lex
spesialis derogate lex generalis. Artinya, ketentuan yang lebih khusus
memungkinkan untuk kemudian menyimpangi dari aturan yang umum. Tapi
untuk beberapa prinsip yang berhubungan dengan persoalan, seperti asas
praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, maka semuanya harus dalam
kondisi yang sama.
� Bahwa secara prinsip tidak ada satu dasar hukum pun yang
memperbolehkan hukum yang didasarkan pada rasa ewuh pakewuh atau
merasa suatu hal yang tidak enak. Sebab kalau kemudian kita bicara soal
diberhentikan sementara, maka kemudian harus diartikan sebagai suatu
persoalan sanksi. Kalau kemudian kita bicara soal sanksi, maka harus
dibuktikan terlebih dahulu tentang kesalahan terdakwa tersebut dan pada
putusan tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah. Kalau
sanksi pemberhentian sementara tersebut, adanya pada awal proses, maka
sudah melanggar asas praduga tak bersalah. Karena belum dinyatakan
bersalah oleh hakim dengan kekuatan hukum yang tetap sudah dikenakan 
sanksi tersebut.

� Bahwa pemahaman ahli yang didasarkan pada Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang disebut dengan proses penuntutan adalah pada saat
penyerahan berkas perkara tersebut ke pengadilan, itu yang dinamakin
dengan proses-proses penuntutan. Sehingga kalau bicara soal pengertian
proses penuntutan dalam arti kata yang luas, maka pengertiannya adalah
ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan berkas kepada pengadilan.
Dalam pengertian yang sempit, maka adalah pada saat pembacaan surat
dakwaannya.
� Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27D, telah
menggarisbawahi secara tegas perlunya asas legalitas atau kepastian
hukum bagi seseorang, bagi warga negara. kemudian Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, khususnya Pasal 31 Ayat (1), secara
serta merta juga mengatur tentang sanksi. Meskipun barangkali sanksi
menurut tata usaha negara bisa dalam bentuk teguran, kemudian
peringatan, juga dalam bentuk pemberhentian sementara, maupun
pemberhentian tetap, tetapi dalam prakteknya ini adalah sebagai sanksi.
Hak Pemohon sudah dimatikan secara sistemik dalam proses, baik hak-hak
dia sebagai pejabat Bupati maupun sebagai warga negara Indonesia.
� Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan amandemen yang
kedua pada Pasal 28D pada ayat (1). yang disebut dengan asas praduga
tidak bersalah harus diterapkan untuk semua jenis kasus atau kepada
siapapun orang yang berperkara dalam suatu persoalan hukum pidana.
Mengenai sanksi, yang disebut dengan pemberhentian sementara, tidak
dapat dikenakan kepada seseorang, siapapun dia kalau dalam posisi
seorang sebagai tersangka atau terdakwa.
� Bahwa asas praduga tidak bersalah adalah menyangkut di dalamnya soal
sanksi pidana. Kalau dilanggar, maka bicara soal pelanggaran akan asas
praduga tidak bersalah, sampai seorang terdakwa ada putusan yang

menyatakan bersalah dalam kekuatan hukum tetap atas dirinya adalah juga
pelanggaran pidana.

Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 8 Maret 2006
telah pula menyerahkan keterangan tertulis dari ahli bernama Prof. Dr. H.
Dahlan Thaib, SH, M.Si, yang pada pokoknya mengemukan sebagai berikut:

Bupati Sarolangun merasa hak konstitusinya telah terlanggar
sehubungan adanya pemberhentian sementara dari Menteri Dalam
Negeri. Pernberhentian sementara tersebut dilakukan karena Bupati
Sarolangun tersangkut perkara korupsi dalam status sebagai terdakwa dan
saat ini atas perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti
(masih dalam proses pengadilan), dan dengan adanya pemberhentian
sementara tersebut Bupati secara pribadi merasa hak-hak konstitusinya sangat
dirugikan, pembunuhan karakter sudah terjadi sehubungan adanya
pemberhentian sementara tersebut seolah-olah Bupati Sarolangun tersebut
sudah dikalahkan/dirugikan dalam proses berlangsungnya penegakan hukum
(sudah dikalahkan dalam proses) padahal kita belum tahu bagaimana hasil
akhir dari perkara pidana korupsi tersebut. Terutama lawan-lawannya sangat
diuntungkan apalagi media massa seolah-olah senantiasa selalu
memberitakan secara tendensius seperti layaknya Bupati tersebut sebagai
terpidana. Dasar hukum yang dipergunakan untuk memberhentikan Bupati
tersebut adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Inti sari dari sistem peradilan Mahkamah Konstitusi adalah terletak pada
norma yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Artinya apakah dengan
adanya norma-norma yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (I) UU No. 32
Tahun 2004 tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi yaitu UUD
1945 dengan seluruh perubahannya. Apabila memang bertentangan, maka
Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 wajib diamandemen.

Aktual-faktual seorang Bupati Sarolangun yang berstatus sebagai
Terdakwa dalam perkara pidana korupsi oleh aparat penegak hukum tidak
ditahan maka sesungguhnya Bupati tersebut tidak ada halangan sedikitpun
untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku pejabat administrasi di
Kabupaten dalam fungsinya selaku Bupati Kepala Daerah. Terkecuali Bupati
Sarolangun tersebut tidak disukai oleh rakyatnya kemudian terjadi resistensi

sehingga mengakibatkan roda pemerintahan di kabupaten terganggu/tidak
dapat berjalan, apalagi misalnya sampai terjadi pendudukan oleh rakyat atas
Kantor Kabupaten dan aparat keamanan tidak rnampu mengendalikan maka
otomotis Bupati tersebut dapat diberhentikan sementara Apabila dalam
kenyataannya Bupati tersebut tidak ditahan oleh aparat, rakyat tidak ada gejolak
sedikitpun apalagi jika rakyat sebagian terbesar mendukungnya maka Bupati
yang seperti kualifikasi tersebut rasanya tidak perlu secara administratif dihukum
dengan cara diberhentikan sementara.

Pemberhentian Bupati Sarolangun oleh Menteri Dalam Negeri yang
mendasarkan pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1 ) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pernerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak. ada kecualinya. Pasal ini
mengakui adanya persamaan hak di dalam hukum dan pemerintahan (Equality
before the Law).

Di samping itu pemberhentian Bupati Sarolangun juga bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tekstual berbunyi sebagai
berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukurn yang adil serta sama di hadapan hukum, artinya Negara
memberikan jaminan perlindungan dan persarnaan hukurn kepada semua warga
negaranya tanpa pengecualian (asas legalitas).

Berdasarkan teori hierarki peraturan-perundang-undangan oleh Hans
Kelsen dan Nawiasky menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi Pasal 31 ayat (1)
UU No, 32 Tabun 2004 yang menjadi dasar pemberhentian sernentara
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga
Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat

Pemberhentian Bupati Sarolangun sebelum diputuskannya perkara
korupsi oleh Pengadilan menyalahi asas kepastian hukum atau asas
legalitas karena proses peradilan di Indonesia menganut asas praduga tidak
bersalah (presumption of innocence). Aspek kepastian hukum tersebut telah
ditentukan dengan sangat jelas oleh UUD 1945 dengan rnaksud agar supaya
tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi rnanusia.

Kita semua berharap dengan memanjatkan doa kepada Tuhan YME agar
supaya penghormatan dan penghargaan dan persaman di dalam hukum (acts
equality het re the Law) yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 dan asas kepastian hukum atau asas legalitas yang secara
jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dapat
ditegakkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2006

Pemerintah menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai

sebagai berikut :

I . UMUM
Salah satu perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah
dilaksanakannya perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan pertama sampai perubahan
keempat), salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung, yang sebelumnya pemilihan tersebut
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi
dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , tetapi di
tangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuaan Undang-Undang
Dasar.

Ketentuan diatas menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan
beberapa peraturan perundang-undangan di bidang politik, diantaranya
undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang Partai Politik,
undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan undangundang
yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung.Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam
pelaksanaan pemilihan umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD,
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maupun pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, semuanya dilaksanakan menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan negara
hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara
yuridis dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis" Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan
melalui dua cara yaitu pertama pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD),dan keduapemilihansecaralangsungolehrakyat.DalamUndang-undang
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan
wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan
demikian makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju
kehidupan politik yang Iebih demokratis, transparan dan bertanggungjawab,
karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang berkualitas harus memenuhi derajat kompetisi yang
sehat maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran
serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu
prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu
sama dengan daerah Iainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang
bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus
benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pernberian otonomi, yang
pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus
menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah Iainnya,
artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal
yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu
menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah Pusat,
artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara
dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan
pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian,
pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan
pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian,
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah Pusat
wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan,
bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi
dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku
wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam pengertian untuk menjembatani
dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah Pusat termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan
kabupaten dan kota.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan atau Gubernur selaku Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan'
penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh
Pemerintah Pusat, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh Gubernur untuk
pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan
dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada
penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya
penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah
tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali
suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan jabatan, penangguhan
dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah balk peraturan daerah
maupun keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan
daerah serta dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.

I I . KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a.perorangan warga negara Indonesia;

b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai,

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c.badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang
dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga
agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang
memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan :

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang
diuji.
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai
akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Lebih lanjut menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, bahwa
kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu
undang-undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji. adanya kemungkinan bahwa
dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya
ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan, karena Pemohon yang didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi
merasa telah diperlakukan tidak adil didepan hukum, yaitu dengan
menjatuhkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Daerah (Bupati
Sarolangun, Jambi) oleh Presiden tanpa menunggu adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga
hal tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang berlaku
bagi setiap orang (presumption of innocence).

Pemerintah berpendapat pemberhentian sementara Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui usulan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didakwa melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara, adalah dalam rangka menjunjung tinggi wibawa hukum
dan kesamaan didepan hukum (equality before the law), sehingga proses
pemeriksaan di pengadilan sampai pembacaan putusan Hakim diharapkan
berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah. Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon
apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga apakah
terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada
hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah beranggapan bahwa pemberhentian sementara terhadap
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara adalah dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi
dan efektifitas (sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme). juga didasari pemikiran agar roda pemerintahan di daerah

tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa terganggu jalannya proses
peradilan yang panjang dan melelahkan. Karena itu Pemerintah meminta
kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar
Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah
timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
atas keberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, karena itu kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah memohon agar
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang
materi pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

I I I . PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa
ketentuan: Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan : " Kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui
usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara".

Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) menyatakan : " Segala warga negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan : " Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara (Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah),adalah dalam rangka menjaga wibawa hukum dan
persamaan di muka hukum (equality before the law), sehingga aparat
penegak hukum (khususnya Hakim) tidak ewuh-pakewuh dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut.
2. Bahwa pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 31
ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang menyatakan "yang dimaksud dengan "didakwa" dalam
ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan
dalam proses penuntutan" menunjukkan bahwa pemberhentian sementara
kepala daerah dimaksud dapat dilakukan setelah perkara yang diperiksa
tersebut, telah sampai di pengadilan untuk selanjutnya dilakukan proses
pemeriksaan di persidangan, sehingga kepala daerah yang telah
diberhentikan untuk sementara waktu dapat mengikuti/menghadiri proses
persidangan, tanpa adanya halangan/rintangan dalam pelaksanaan tugas
sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa mengingat Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagai
pejabat negara mempunyai kesibukan yang sangat padat, maka
pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
tersebut dimaksudkan agar proses pemeriksaan di pengadilan sampai
pembacaan putusan Hakim tidak mengganggu kesibukan/tugas-tugas
keseharian penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Bahwa Pemerintah menjunjung tinggi dan menghargai asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence) sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : " Setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap". Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa
pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana adalah rangka
menghormati dan menjunjung tinggi asas presumption of innocence
tersebut, yang pada gilirannya bila Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan maka yang
bersangkutan harus dipulihkan nama balk dan jabatannya.

IV. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak merugikan
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah
memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan: Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan: Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian apabila Ketua/
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya
(ex aequo et bono) dengan menjunjung tinggi sikap kenegarawanan.
Menimbang bahwa pada tanggal 06 Maret 2006, Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi telah menerima keterangan tertulis dari DPR RI yang
menguraikan sebagai sebagai berikut :

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN :

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa :

Pada Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan ketentuan Pasal 31 ayat (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

Terhadap permohonan tersebut disampaikan keterangan sebagai
berikut:

1. Pemberhentian sementara yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan
untuk menghindari terhambatnya proses pemerintahan di daerah, karena
proses hukum memakan waktu yang cukup lama mulai dari penyidikan,
penuntutan, dan atau peradilan.
2. Pemberhentian sementara juga dimaksudkan untuk memudahkan urusan
penyelenggaraan pemerintahan dimana tugas-tugas Bupati yang dialihkan
kepada pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah tidak akan terpengaruh atas proses hukum yang
dikenakan pada Bupati yang berstatus sebagai terdakwa.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan tanpa melalui
DPRD, pengaturan ini merupakan bentuk penegasan adanya supervisi
Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.
4. Tidak diikutsertakannya DPRD dalam proses pemberhentian sementara,
mengacu pada definisi pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa �Pemerintah
Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945�. Dalam hal itu maka bupati bertanggung
jawab atas perbuatannya sendiri sebagai pemangku jabatan dan oleh
karena itu dalam hal melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam
Pasal 31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa bupati bertanggung
jawab untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan demikian
pemberhentian sementara oleh Presiden untuk kepentingan pemeriksaan
harusnya tidak memerlukan pertimbangan DPRD.
5. Untuk menjamin kepastian hukum serta memudahkan aparat penegak
hukum dalam melakukan proses peradilan terhadap terdakwa yang telah
dibebastugaskan dari jabatan publik. Dengan dibebastugaskannya pejabat
tersebut, maka ia tidak dapat melakukan intervensi dan menyalahgunakan
kewenangannya sebagai pejabat publik menyangkut kasus yang
didakwakan kepadanya.
6. Dalam kaitannya dengan proses hukum pemberhentian sementara

dilakukan pada terdakwa selama ia masih menjabat sebagai Bupati agar
tidak menimbulkan kekhawatiran (konflik kepentingan) bahwa terdakwa
dapat merusak dan/atau menghilangkan barang bukti.

7. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
a. Semangat perumusan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan ketentuan 31
ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan tidak mengganggu
proses hukum yang sedang dilaksanakan.
b. Undang-undang ini memberi sanksi yang tegas kepada pejabat
khususnya kepala daerah dan yang terlibat tindak pidana korupsi bahkan
memberikan kewenangan bagi presiden sebagai penyelenggara
pemerintahan Negara yang tertinggi untuk memberhentikan pejabat yang
korupsi tersebut.
c. Pada waktu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dibuat, sedang
gencarnya pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang disebut
extra ordinary crime dengan semangat itulah Undang-Undang ini
memberikan wewenang sepenuhnya kepada presiden untuk secara
langsung memberhentikan pejabat-pejabat publik yang didakwa
melakukan tindak pidana tersebut dalam rangka meningkatkan
kepercayaan publik terhadap pemerintah.
d. Menghindari konflik kepentingan yang dilakukan oleh terdakwa selaku
Bupati agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka materi muatan Pasal 31 ayat (1) dan
Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Karena dalam
permohonan Pemohon menekankan presumption of innocence yang
tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi
permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

� Pertama, apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo;
� Kedua, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;

Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:

1. Kewenangan Mahkamah
Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan
tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian
undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) terhadap UUD
1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan
a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, �Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara�.
Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga
negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas),
badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) ukuran dalam menilai dimiliki
atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi
yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang
harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan
kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK, yaitu
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati
Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa dalam kualifikasi demikian, Pemohon menganggap
telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU
Pemda karena pada saat permohonan a quo diperiksa Mahkamah, Pemohon
telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Sarolangun oleh
Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Jambi, yaitu dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-25-1016 Tahun 2005
bertanggal 18 November 2005 tentang Pemberhentian Sementara Bupati
Sarolangun Provinsi Jambi yang menjadikan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan
Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut sebagai dasar pemberhentian sementara
dimaksud;ng, berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal
51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka Mahkamah
berpendapat Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan
a quo;

Menimbang lebih jauh bahwa hak-hak yang oleh Pemohon dijadikan
dasar untuk mengajukan permohonan a quo, yaitu hak untuk diperlakukan tak
bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak
untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif, dan hak atas kepastian hukum adalah hak-hak yang
merupakan bagian dari hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa, menurut anggapan Pemohon, hak-hak konstitusional
Pemohon itulah yang secara aktual telah dirugikan oleh pemberhentian
sementara terhadap diri Pemohon dari jabatan Bupati Sarolangun dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-25-1016
Tahun 2005 bertanggal 18 November 2005 tentang Pemberhentian Sementara
Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam
permohonannya, terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud
adalah karena Pemohon didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan
dakwaan tersebut, pada saat permohonan a quo diperiksa oleh Mahkamah,
telah sampai pada tahap proses penuntutan di pengadilan, sebagaimana
dimaksud oleh Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang atas dasar itu
Gubernur Jambi kemudian mengusulkan pemberhentian sementara Pemohon
dari jabatannya sebagai Bupati Sarolangun kepada Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan sebagaimana
telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, telah nyata terdapat hubungan
kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang
dideritanya dan berlakunya Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1)
UU Pemda;

Menimbang, berdasarkan seluruh anggapan Pemohon sebagaimana
diuraikan di atas, telah nyata pula bahwa kerugian hak-hak konstitusional
Pemohon dimaksud tidak akan terjadi lagi seandainya permohonan a quo
dikabulkan;

Menimbang, dengan berdasar pada seluruh uraian di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa syarat kerugian konstitusional telah terpenuhi. Sementara
itu, Pemohon telah jelas pula kualifikasinya dalam permohonan a quo, sehingga
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku
Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan
Pasal 31 ayat (1) UU Pemda;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan
oleh karena permohonan a quo diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok atau substansi permohonan.

3. Pokok Permohonan
Menimbang bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan Pasal
31 ayat (1) UU Pemda, yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan
UUD 1945, masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31 ayat (1), �Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara�, sedangkan Penjelasan Pasal 31
ayat (1) UU Pemda tersebut berbunyi, �Yang dimaksud dengan �didakwa�
dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan
dalam proses penuntutan�;

Menimbang, oleh karena Pemohon mendasarkan dalilnya bahwa Pasal
31 ayat (1) UU Pemda dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 karena
ketentuan tersebut melanggar asas praduga tak bersalah, asas persamaan di
muka hukum, dan asas kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif maka yang
menjadi permasalahan utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah
dalam permohonan a quo adalah apakah benar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU
Pemda dan Penjelasannya dimaksud bertentangan dengan:

� asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) karena terhadap diri
Pemohon belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakannya bersalah;
� asas persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 karena Pemohon merasa tidak

diperlakukan sama dibandingkan dengan perkara Ir. Akbar Tanjung yang
didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai
Ketua DPR dan Mayor Jenderal Sriyanto yang didakwa melakukan tindak
pidana pelanggaran HAM berat pada saat menjabat sebagai Danjen
Kopassus tetapi keduanya tidak diberhentikan sementara dari jabatannya,
sehingga Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda
dimaksud, menurut Pemohon, juga bersifat diskriminatif;

� asas kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi, �Setiap orang berhak atas pangakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum� karena dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon belum
mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi Pemohon sudah diberhentikan
sementara oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga Pemohon menganggap
tidak ada kepastian hukum;
Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan a quo, di samping
telah mempelajari secara seksama keterangan serta bukti-bukti yang diajukan
Pemohon, Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis dan mendengar
keterangan lisan Pemerintah, membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), mendengar keterangan para ahli yang diajukan Pemohon, yang
uraian selengkapnya telah dikemukakan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan tertulisnya bertanggal
22 Februari 2006 dan ditandatangani oleh Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia) dan H. Moh. Ma�ruf (Menteri Dalam Negeri), selaku kuasa
hukum pemerintah, pada intinya menyatakan bahwa pemberhentian sementara
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah oleh Presiden tanpa melalui
usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang didakwa melakukan
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara, adalah dalam rangka menjunjung tinggi wibawa
hukum dan kesamaan di depan hukum (equality before the law), sehingga
proses pemeriksaan di pengadilan sampai pembacaan putusan Hakim dapat
berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah. Menurut Pemerintah, tindakan demikian perlu diambil dalam
rangka melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yaitu
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Selain itu,
pemberhentian sementara dimaksud juga didasari oleh pemikiran agar roda
pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa terganggu
oleh jalannya peradilan. Keterangan tertulis Pemerintah tersebut kemudian
dipertegas kembali dalam keterangan lisan Pemerintah, yang diwakili oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri, pada
persidangan tanggal 22 Februari 2006;

Menimbang bahwa DPR, dalam keterangan tertulisnya bertanggal 6
Maret 2006, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang
sama, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

� bahwa pemberhentian sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(1) UU Pemda, dimaksudkan untuk menghindari terhambatnya proses
pemerintahan di daerah;
� bahwa pemberhentian sementara juga dimaksudkan untuk memudahkan
urusan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tugas-tugas Bupati yang
dialihkan kepada pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah tidak akan terpengaruh oleh proses
hukum yang dikenakan pada Bupati yang berstatus sebagai terdakwa;
� bahwa pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah tidak memerlukan pertimbangan DPRD, karena dalam hal
melakukan perbuatan pidana, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk
dan atas nama dirinya sendiri;
� bahwa dengan pemberhentian sementara dimaksud maka yang
bersangkutan tidak dapat melakukan intervensi dan menyalahgunakan
kewenangannya sebagai pejabat publik menyangkut kasus yang
didakwakan kepadanya;
� bahwa dengan pemberhentian sementara tersebut, tidak timbul
kekhawatiran bahwa yang bersangkutan dapat merusak dan/atau
menghilangkan barang bukti;
Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan 2 (dua)
orang ahli yang diajukan Pemohon yaitu Jawahir Thantowi, S.H., Ph.D. dan Dr.
Rudy Satriyo, S.H., M.H. masing-masing pada persidangan tanggal 22 Februari
2006 dan 8 Maret 2006, serta membaca keterangan tertulis ahli Prof. Dr.
Dahlan Thaib, S.H., M.Si. yang disampaikan Pemohon dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Maret 2006, yang masing-masing pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

� Ahli Jawahir Thantowi, S.H., Ph.D.
Bahwa pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap
sesungguhnya adalah hukuman (punishment). Dampak kedua hal itu dalam
masyarakat sama.
Bahwa ahli khawatir jika ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut
dipertahankan, akan timbul obstruction of justice yang melahirkan keadilan
yang sesat. Ketentuan tersebut juga memberikan peluang adanya abuse of
power, padahal bupati itu dipilih langsung oleh rakyat.
Bahwa, menurut ahli ini, ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda juga
menimbulkan multitafsir, karena terjadi pencampuradukan substansi hukum.
Sebab, meskipun jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam ketentuan tersebut
sama-sama merupakan extraordinary crimes tetapi kalau objeknya berbeda
maka hal itu akan membawa konsekuensi penegakan hukum yang
diskriminatif.
� Ahli Dr. Rudy Satriyo, S.H., M.H.
Bahwa pemberhentian sementara adalah sanksi dan oleh karena hal itu
merupakan sanksi maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa
bersalah dan telah ada putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.
Kalau sanksi yang dinamakan pemberhentian sementara itu sudah ada
pada awal proses maka hal itu telah melanggar asas praduga tak bersalah.
Bahwa menurut ahli, asas praduga tak bersalah tersebut adalah absolut,
dalam arti kapan pun, dalam kondisi bagaimanapun, dalam tindak pidana
apa pun asas ini tidak dapat dikurangi.
Bahwa karena itu sanksi yang dinamakan pemberhentian sementara tidak
dapat dikenakan kepada seseorang, siapa pun dia, kalau orang itu dalam
status tersangka dan terdakwa. Seorang pejabat tidak perlu diberhentikan
sementara selama dia menjalani proses pemeriksaan persidangan selama
yang bersangkutan memungkinkan tetap mengikuti jalannya persidangan,
kecuali nanti terbukti mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan
mungkin hakim akan menyatakan hal yang berbeda.

� Ahli Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

Bahwa seorang bupati, in casu Bupati Sarolangun, yang berstatus terdakwa
dalam perkara pidana korupsi, oleh aparat penegak hukum tidak ditahan,
maka sesungguhnya bupati tersebut tidak ada halangan sedikit pun untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya, kecuali bupati tersebut tidak disukai oleh
rakyatnya dan kemudian terjadi resistensi sedemikian rupa yang
mengakibatkan roda pemerintahan terganggu atau tidak berjalan maka
bupati tersebut dapat diberhentikan sementara. Apabila keadaan demikian
tidak terjadi maka rasanya tidak perlu secara administratif dihukum dengan
cara pemberhentian sementara.
Bahwa pemberhentian sementara Bupati Sarolangun oleh Menteri Dalam
Negeri yang mendasarkan pada Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di samping itu,
pemberhentian sementara tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Bahwa pemberhentian sementara Bupati Sarolangun sebelum
diputuskannya perkara korupsi oleh pengadilan adalah menyalahi asas
kepastian hukum atau asas legalitas karena proses peradilan di Indonesia
menganut asas praduga tidak bersalah.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil
Pemohon, keterangan tertulis maupun lisan dari Pemerintah, keterangan tertulis
DPR, keterangan para ahli yang diajukan Pemohon, serta fakta-fakta yang
terjadi dalam persidangan, maka terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:

� Bahwa, sebelum menjawab pertanyaan apakah pemberhentian sementara
seorang pejabat publik, in casu bupati, yang didakwa melakukan kejahatan
tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda,
bertentangan dengan prinsip atau asas praduga tak bersalah (presumption
of innocence), Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu
menegaskan bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah (presumption of
innocence) adalah prinsip atau asas yang berlaku dalam bidang hukum
pidana yang merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa untuk
dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Hak demikian bukan hanya dijamin oleh UUD 1945, sebagai
konstitusi dari sebuah negara hukum, tetapi secara universal juga telah
diterima sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik yang karenanya harus

dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya. Pasal 14 ayat (2)
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)
menyatakan, �Everyone charged with a criminal offence shall have the right
to be presumed innocent until proved guilty according to law�. Indonesia,
sebagai negara hukum, telah pula mencantumkan ketentuan demikian
dalam berbagai undang-undang, antara lain, Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, �Setiap
orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan
suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan
kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan
segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan�. Sedangkan Pasal 8
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan, �Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap�.

Berdasarkan ketentuan baik dalam hukum internasional maupun hukum
nasional, sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam sejumlah undangundang
di atas, telah nyata bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah
hanya berlaku dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam rangka due
process of law. Secara lebih khusus lagi, asas tersebut sesungguhnya
berkaitan dengan beban pembuktian (burden of proof, bewijslast) di mana
kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada negara, c.q. penegak
hukum, sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan
bahwa dirinya tidak bersalah, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana prinsip
pembuktian terbalik (omgekeerde bewijslast) telah dianut sepenuhnya.

Sementara itu, yang dirumuskan oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan
Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan a quo, adalah keadaan yang menggambarkan
bekerjanya dua proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun
berhubungan, yaitu proses hukum tata usaha negara dalam bentuk tindakan
administratif (administrative treatment) berupa pemberhentian sementara

terhadap seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati, dan proses
hukum pidana yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut dengan
dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Untuk adanya proses hukum
yang disebut terdahulu, yaitu tindakan administratif pemberhentian
sementara, dipersyaratkan adanya proses hukum yang disebut belakangan,
yaitu telah dituntutnya seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati,
dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Prinsip atau asas
praduga tak bersalah adalah prasyarat terhadap proses yang disebut
belakangan, yaitu dalam proses beracara guna membuktikan tindak pidana
yang didakwakan terhadap seorang pejabat tata usaha negara, in casu
bupati, di mana untuk itu diperlukan apa yang dinamakan conclusive
evidence atau conclusive proof, yaitu bukti yang sedemikian kuatnya
sehingga membuat setiap orang tiba pada kesimpulan bahwa terdakwa
bersalah dan karena itu dijatuhi sanksi berupa pidana (hukuman) tertentu.
Namun, asas praduga tak bersalah bukanlah prasyarat bagi proses yang
disebut terdahulu, yaitu diambilnya tindakan administratif pemberhentian
sementara. Sebab, untuk melakukan pemberhentian sementara, karena
hanya merupakan tindakan administratif dan bukan dalam rangka
menjatuhkan hukuman (punishment), tidak diperlukan apa yang dinamakan
bukti yang meyakinkan (conclusive evidence, conclusive proof) melainkan
cukup apabila telah ada bukti permulaan yang cukup (presumptive
evidence, circumstancial evidence) yaitu bukti yang untuk sementara dapat
dianggap benar sampai ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya;

Dalam kasus a quo, presumptive evidence atau circumstancial
evidence tersebut adalah fakta perihal telah dimulainya proses penuntutan
terhadap seorang pejabat administrasi negara, in casu bupati, yang didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU
Pemda. Tatkala presumptive evidence demikian belum ada maka dengan
sendirinya tindakan administratif pemberhentian sementara itu tidak dapat
dilakukan. Dengan kata lain, jika dihubungkan dengan permohonan a quo,
apabila berkas dakwaan atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh
seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, telah diserahkan ke pengadilan
oleh penuntut umum maka berarti telah terdapat presumptive evidence yang

cukup untuk melakukan tindakan administratif pemberhentian sementara
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut;

Dengan uraian di atas, maka dalil Pemohon yang mengkualifikasikan
pemberhentian sementara sama dengan hukuman dalam pengertian hukum
pidana, yang dengan cara itu kemudian dibangun konstruksi pemikiran
bahwa pemberhentian sementara bertentangan dengan asas praduga tak
bersalah, adalah tidak tepat;

� Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik,
khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak
pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law
guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya
mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan
kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh
jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat
ewuh pakewuh.
Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip
persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab,
dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap
orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan
tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum
yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh
menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang
itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan
tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses
peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan � yang dikenal sebagai
obstruction of justice � maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka
hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk
meniadakan hambatan tersebut. Dalam kaitan dengan permohonan a quo,
tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru
merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice
tersebut;

� Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda bersifat
diskriminatif. Terhadap hal ini, penting untuk dipahami bahwa diskriminasi
dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1
ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia);
Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam
International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi
oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights
berbunyi: �Each State Party to the present Covenant undertakes to respect
and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction
the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any
kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status�;

Dalam hubungannya dengan permohonan a quo, keadaan tersebut tidak
terjadi. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat

(1) UU Pemda dan Penjelasannya diberlakukan terhadap Kepala Daerah
(Gubernur, Bupati, atau Walikota). Dalam hubungan ini, berlaku adagium
yang berbunyi �Ubi eadem ratio, ibi idem jus�, pada alasan yang sama
berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila
pemberhentian sementara terhadap Pemohon dari jabatan Bupati
Sarolangun dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya
dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan
diatur oleh undang-undang yang berbeda. Misalnya, sebagaimana
dibandingkan oleh Pemohon, Ir. Akbar Tanjung selaku Ketua DPR RI yang
pernah berstatus sebagai terdakwa di pengadilan, tetapi tidak diberhentikan
sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, bukanlah merupakan
diskriminasi karena tunduk pada undang-undang yang berbeda dan bukan
tergolong pejabat tata usaha negara sebagaimana halnya kepala daerah.
Benar bahwa dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan
perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan
diskriminasi.

Di samping itu, dalam menilai ada-tidaknya persoalan diskriminasi dalam
suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi
merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti
apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam
rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal
protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya
suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang, maka
pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process.
Namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi
beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang
lainnya maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran
terhadap equal protection (vide Erwin Chemerinsky, Constitutional Law:
Principles and Policies, 1997, h. 639). Dalam hubungan dengan
permohonan a quo, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tidak ternyata memuat
salah satu dari dua keadaan di atas, sehingga oleh karenanya tidak terdapat
persoalan diskriminasi. Adapun contoh-contoh yang oleh Pemohon
dianggap sebagai adanya praktik diskriminasi, sebagaimana dikemukakan
Pemohon dalam permohonannya, adalah persoalan-persoalan praktik yang
berada di luar konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang a quo;

� Bahwa ketentuan mengenai pemberhentian sementara sebagai tindakan
administratif yang serupa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UU Pemda sudah merupakan aturan yang diterima secara
umum. Hal tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Pasal 24 dan 25 Undangundang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan
14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
� Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda
menimbulkan ketidakpastian hukum karena dakwaan yang ditujukan kepada
Pemohon belum mempunyai kekuatan hukum tetap namun Pemohon sudah
diusulkan untuk diberhentikan sementara oleh Gubernur Jambi. Oleh karena
itu, menurut Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon ini dapat
dikemukakan bahwa Pemohon telah mencampuradukkan atau
menyamakan dakwaan dengan putusan pengadilan dan pada saat yang
sama juga mencampuradukkan bentuk tindakan administratif pemberhentian
sementara dengan hukuman (pidana). Yang dapat memiliki kekuatan hukum
tetap adalah putusan pengadilan, yang merupakan kewenangan hakim
untuk menjatuhkannya, bukan dakwaan, yang merupakan kewenangan
penuntut umum, yang tunduk pada pembuktian dan penilaian hakim.
Sedangkan mengenai perbedaan antara tindakan administratif dengan
hukuman (pidana) telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Sebaliknya, fakta yang diajukan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon sudah
diusulkan oleh Gubernur Jambi untuk diberhentikan sementara pada saat
proses penuntutan atas dakwaan terhadap Pemohon telah dimulai, justru
dengan terang menunjukkan telah berjalannya kepastian hukum. Sebab,
dengan adanya fakta sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut berarti
ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda telah dilaksanakan sebagaimana
maksud ketentuan itu.

Dalam perspektif lain, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda juga memberikan
kepastian baik kepada Pemohon maupun terhadap masyarakat yang harus
dilayani oleh Pemohon dalam jabatannya selaku bupati karena dengan
adanya pemberhentian sementara tersebut maka tidak ada hambatan bagi
bekerjanya proses hukum atas dakwaan yang ditujukan terhadap Pemohon
dikarenakan telah hilangnya kemungkinan bahwa Pemohon, melalui
jabatannya, dapat menghalang-halangi atau menghambat proses peradilan
(obstruction of justice) sehingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat lebih cepat diperoleh. Dengan
lebih cepatnya diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atas diri Pemohon tersebut maka Pemohon maupun masyarakat yang
seharusnya dilayani oleh Pemohon dalam jabatannya selaku bupati akan
lebih cepat pula mendapatkan kepastian hukum apakah Pemohon bersalah
atau tidak. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses
peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula
upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan
pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri, sebagaimana dilukiskan oleh
adagium �justice delayed justice denied�;

Menimbang bahwa selain mengemukakan dalil-dalil kerugian hak
konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda,
Pemohon juga mempersoalkan 2 (dua) hal:

� Pertama, tidak dilibatkannya persetujuan DPRD dalam proses
pemberhentian sementara seorang kepala daerah dalam hal yang
bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut
dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, padahal kepala daerah dipilih langsung
oleh rakyat, sehingga hal tersebut oleh Pemohon dianggap mencederai
demokrasi;
� Kedua, bahwa dakwaan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 31 ayat (1)
UU Pemda tersebut telah dijadikan bahan kampanye negatif (black
campaign) untuk mencemarkan nama baik Pemohon oleh lawan-lawan
politiknya dalam pencalonan pemilihan Bupati Sarolangun;
Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah memandang penting untuk
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

� Tentang tidak dilibatkannya DPRD dalam proses pemberhentian sementara
kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, Mahkamah berpendapat bahwa
persetujuan atau pendapat DPRD diperlukan dalam hal-hal yang berkait
dengan tindakan atau perbuatan kepala daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah di mana DPRD sebagai unsur perwakilan rakyat
daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai
lembaga yang harus mengawasi kepala daerah. Pengawasan oleh DPRD
adalah pengawasan yang bersifat politis terutama dalam rangka penentuan
kebijakan pemerintahan daerah bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang
bersangkutan sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Sementara itu,
pemberhentian sementara kepala daerah sebagai tindakan administratif
dilakukan karena adanya dakwaan bahwa kepala daerah yang
bersangkutan melakukan tindak pidana yang tidak ada sangkut-pautnya
dengan fungsi pemerintahan daerah. Tanggung jawab pidana adalah
bersifat individual atau personal yang berlaku terhadap siapa saja tanpa
membeda-bedakan atas dasar kedudukan atau status sosial seseorang
sesuai dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the
law). Oleh karena itu, tindak pidana adalah tanggung jawab individual yang
tidak terkait dengan tanggung jawab jabatan. Justru untuk menegakkan
prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), seorang
kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, harus dijamin bersih dari
pengaruh proses politik yang dapat terjadi apabila untuk melakukan
tindakan pemberhentian sementara dipersyaratkan adanya persetujuan
DPRD. Terlebih lagi, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda diperlukan karena tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara menyangkut kepentingan umum yang
berdampak luas dan penanganannya membutuhkan langkah-langkah yang
cepat, efisien, dan efektif.

� Mengenai kemungkinan dimanfaatkannya ketentuan pemberhentian
sementara sebagai bahan kampanye negatif (black campaign) oleh lawan
atau saingan politik dalam hal seorang kepala daerah hendak mengajukan
diri kembali sebagai calon kepala daerah, sebagaimana yang didalilkan
telah terjadi pada diri Pemohon, hal tersebut bukanlah persoalan
konstitusional karena merupakan masalah penerapan undang-undang yang
dimanfaatkan sebagai praktik persaingan politik yang tidak sehat. Apabila
sebagai akibat praktik persaingan politik yang tidak sehat tersebut ternyata
merugikan Pemohon, maka tetap tersedia upaya hukum bagi Pemohon
untuk mempertahankan kepentingan hukumnya (rechtsbelang), sehingga
oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang menyangkut hal dimaksud tidak
relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang, atas dasar seluruh uraian di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan Pasal 31 ayat

(1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan
sehingga tidak pula terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan
permohonan Pemohon;
Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316);

 
MENGADILI

� Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret
2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang
terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Maret 2006, oleh kami
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan I Dewa
Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.,
Soedarsono, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya,
S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L, dan
Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Fadzlun
Budi S.N., S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

KETUA

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Soedarsono, S.H. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Maruarar Siahaan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.