Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BAB III SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA

Ketentuan mengenai impeachment terhadap presiden dan atau 
wakil presiden biasanya diatur dalam konstitusi yang digunakan 
oleh suatu negara. Jabaran mengenai apa alasan yang dapat 
membenarkan dilakukannya impeachment dan bagaimana mekanisme 
impeachment itu dilakukan umumnya dijelaskan dalam konstitusi. 
Ini karena impeachment adalah bagian yang penting dan krusial dalam 
sistem ketatanegaraan suatu negara. Itulah sebabnya hampir di semua 
negara-negara demokratis ketentuan mengenai impeachment diatur 
secara jelas dan tegas di dalam konstitusi. 

Dalam konteks negara Indonesia, untuk mengetahui ketentuan 
mengenai impeachment maka harus merujuk pada konstitusi yang 
diberlakukan di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indonesia 
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi 
penggunaan konstitusi, untuk mengetahui bagaimana sejarah 
sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur mengenai impeachment 
maka konstitusi-konstitusi yang pernah dipakai itu perlu ditelaah 
satu per satu.Tujuannya adalah agar diketahui bagaimana tiap-tiap 
konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia mengatur tentang impeachment. Melalui pengetahuan tentang impeachment pada masingmasing konstitusi tersebut, kita dapat pula membandingkannya 
antara konstitusi satu dengan konstitusi lainnya. 

Dalam sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga 
belum dilakukannya perubahan (amandemen) Undang Undang 
Dasar1945 pada tahun 1999 oleh Majelis Permusyaratan Rakyat, 
ada tiga macam konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar 1945, 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang Undang 
Dasar Sementara 1950. Di bawah ini akan ditilik bagaimana masingmasing konstitusi tersebut mengatur tentang ketentuan impeachment 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.