Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial.

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah     diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL

Pasal 1

(1)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A  Angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang  Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam mata uang rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Sosial wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Agustus 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 89