Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985
<div align=justify>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1985TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :  a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan   manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan   Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan   untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang   Dasar 1945;b. bahwa pembangunan nasional   sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan   keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya   untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang   Dasar 1945,c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan   sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat   Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam   meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan   masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin   pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan   nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan   nasional;d. bahwa mengingat pentingnya   peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan   pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan   bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila,   maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya   asas;e. bahwa berhubung dengan   hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatan peranan Organisasi Kemasyarakatan   dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam   Undang-undang;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal   20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia REFR DOCNM="83tap002">Nomor   II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:   Dengan persetujuan  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN:Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. BAB I  KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Undang-undang ini   yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk   oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas   dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan   Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan   nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. BAB II  ASAS DAN TUJUAN Pasal 2(1) Organisasi Kemasyarakatan   berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.  (2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat,   berbangsa, dan bernegara. Pasal 3Organisasi Kemasyarakatan   menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalun rangka   mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang   Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4Organisasi Kemasyarakatan   wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya. BAB III  FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 5Organisasi Kemasyarakatan   berfungsi sebagai :  a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;  b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan   organisasi:  c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;  d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal   balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi   Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan   Rakyat, dan Pemerintah. Pasal 6Organisasi Kemasyarakatan   berhak :  a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;  b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi. Pasal 7Organisasi Kemasyarakatan   berkewajiban :  a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;  b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar   1945;  c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 8Untuk lebih berperan dalam   melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah   pembinaan dan pengembangan yang sejenis. BAB IV  KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 9Setiap Warganegara Republik   Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 10Tempat kedudukan Pengurus   atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. BAB V  KEUANGAN Pasal 11Keuangan Organisasi Kemasyarakatan   dapat diperoleh dari :  a. iuran anggota;  b. sumbangan yang tidak mengikat;  c. usaha lain yang sah. BAB VI  PEMBINAAN Pasal 12(1) Pemerintah melakukan   pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.  (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan   Peraturan Pemerintah. BAB VII  PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN Pasal 13Pemerintah dapat membekukan   Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan   :  a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;  b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;  c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan   Negara. Pasal 14Apabila Organisasi Kemasyarakatan   yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. Pasal 15Pemerintah dapat membubarkan   Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal   3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18. Pasal 16Pemerintah membubarkan Organisasi   Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran  Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan   dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya. Pasal 17Tata cara pembekuan dan   pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal   14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII  KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18Dengan berlakunya Undang-undang   ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan   diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya   2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini. BAB IX  KETENTUAN PENUTUP Pasal 19Pelaksanaan Undang-undang   ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 20Undang-undang ini mulai   berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,   memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penampatannya dalam Lembaran   Negara Repubhk Indonesia.  Disahkan di Jakarta  pada tanggal 17 Juni 1985  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  SOEHARTODiundangkan di Jakarta  pada tanggal 17 Juni 1985  MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  REPUBLIK INDONESIA  SUDHARMONO, S.H.  PENJELASAN  ATAS  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 1985  TENTANG  ORGANISASI KEMASYARAKATANUMUMUntuk mewujudkan masyarakat   adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala   bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya   dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana   tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.  Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah   pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan   secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua,   karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya   akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.  Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran   serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah   untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha   untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan   kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi   kepada pembangunan nasional.  Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga   pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran   pokok, yaitu :  1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada   masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :  a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara   berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia   untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;  2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara   berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat   Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan   nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.  Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya   adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila,   maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila   sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,   dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.  Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan   kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi   bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.  Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan   tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin   di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan   yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya   dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin   meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan   terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi   maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.  Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan   dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.  Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan   keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan   nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.  PASAL DEMI PASALPasal 1  Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan   dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik   Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan   yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas   dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan   Yang Maha Esa.  Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan   sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,   agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat   Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara   Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi   Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk   kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda   Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya,   serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara   Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi,   Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi   Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.  Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,   organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila   sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.  Pasal 2  Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan",   "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang   sama dengan asas.  Yang dimaksud dengan 'Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam   Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang   teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya   tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.  Pasal 3  Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai   dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang   ini.  Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan   program kegiatan yang dikehendaki.  Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya   itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.  Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan   Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia   dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan   kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,   perdamaian abadi, dan keadilan sosial".  Pasal 4  Cukup jelas.  Pasal 5  Huruf a  Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya   masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha   melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.  Huruf b  Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya   merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat   disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.  Huruf c  Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur   berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah   peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.  Huruf d  Cukup jelas.  Pasal 6  Cukup jelas.  Pasal 7  Cukup jelas.  Pasal 8  Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan   fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan   pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,   agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis"   ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan   pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),   untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan   Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.  Pasal 9  Cukup jelas.  Pasal 10  Cukup jelas.  Pasal 11  Cukup jelas.  Pasal 12  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing,   mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat   dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.  Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15  Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan   Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah"   dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu   Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati   /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.  Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:  a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya   bersifat nasional;  b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya   terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;  c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya   terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.  Pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari   Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan   setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat   nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah   memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan   dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan   dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pembubaran merupakan upaya terakhir.  Pasal 16  Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan   dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya"   ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila   sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang   Dasar 1945.  Pasal 17  Cukup jelas.  Pasal 18  Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan   sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun   tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh   karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya   2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan   diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas   tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang   badan hukum.  Pasal 19  Cukup jelas.  Pasal 20  Cukup jelas. -------------------------------- CATATANKutipan: LEMBARAN NEGARA   DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1985 YANG TELAH DICETAK ULANG