Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1999

TENTANG
RAKYAT TERLATIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pertahanan keamanan negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

b. bahwa salah satu wujud keikutsertaan warga negara Republik Indonesia dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui keanggotaan Rakyat Terlatih;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, ketentuan tentang Rakyat Terlatih diatur dengan Undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rakyat Terlatih;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG RAKYAT TERLATIH.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan
negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan
rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

2. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara.

3. Wajib Prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan
Rakyat Terlatih.

4. Wajib Bakti adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian anggota Rakyat
Terlatih dalam susunan kesatuan Rakyat Terlatih setelah menyelesaikan
Wajib Prabakti.

5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

6. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

7. Penyelenggara adalah Menteri, Komisi Pengerahan, pelaksana
pendidikan dan pelatihan, dan pejabat lainnya yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan
keamanan negara.

Pasal 2

Rakyat Terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan
kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pasal 3

Rakyat Terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan
warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha
pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan
dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 4

(1) Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan dan pembinaan
Rakyat Terlatih setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib
Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan.

(2) Untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih, sekurang-kurangnya harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. berumur 18 (delapan
belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; e. berkelakuan
baik; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. tidak dalam keadaan
kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pembentukan anggota Rakyat Terlatih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pendataan terhadap warga negara.

(2) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Menteri berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau pimpinan
lembaga pemerintah non-departemen terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dipanggil secara bergilir untuk melaksanakan Wajib
Prabakti.

(2) Warga negara yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Wajib Prabakti dapat ditangguhkan bagi warga negara yang:

a. sedang menjalani penahanan;
b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
c. kesehatannya tidak mengizinkan;
d. keberadaannya diperlukan masyarakat;
e. sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang
tidak dapat ditinggalkan;
f. sedang menunaikan ibadah haji; atau g. sedang melaksanakan
tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
dibentuk Komisi Pengerahan calon peserta Wajib Prabakti.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
atas unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur instansi atau
lembaga terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan wewenang
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 10

(1) Wajib Prabakti dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bertujuan untuk membentuk anggota Rakyat Terlatih yang mampu
melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan
rakyat, dan perlawanan rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 11

(1) Peserta Wajib Prabakti yang dinyatakan lulus dilantik menjadi
anggota Rakyat Terlatih oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Peserta yang dilantik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
mengucapkan Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih menurut agamanya
masing-masing.

(3) Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan saya
bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945; bahwa saya akan siap sedia membela dan mempertahankan tanah air,
bangsa, dan negara; bahwa saya akan mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan pribadi atau golongan; bahwa saya akan memegang
teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku; bahwa saya
akan memegang rahasia negara sekeras-kerasnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
pelaksanaan Sumpah atau Janji Anggota Rakyat Terlatih sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Anggota Rakyat Terlatih disusun dalam kesatuan Rakyat Terlatih dan
dibina di lingkungan permukiman, pendidikan, dan pekerjaan.

(2) Penyusunan dan pembinaan kesatuan Rakyat Terlatih
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan fungsi
ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan
rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pembinaan kesatuan
Rakyat Terlatih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

BAB III PENUGASAN 

Pasal 13

Penugasan Rakyat Terlatih dalam rangka Wajib Bakti merupakan wewenang
Presiden yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri.

Pasal 14

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi ketertiban umum dan
perlindungan rakyat dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi keamanan rakyat
dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari Kepala Kepolisian Republik
Indonesia.

Pasal 16

Penugasan Rakyat Terlatih yang mengemban fungsi perlawanan rakyat
dilaksanakan berdasarkan usul tertulis dari Panglima Tentara Nasional
Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan
usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Penugasan Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui pemanggilan anggota
Rakyat Terlatih.

(2) Anggota Rakyat Terlatih wajib memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pelaksanaan pemanggilan dan pengeluaran perintah untuk Wajib Bakti
dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Penugasan Rakyat Terlatih yang merupakan pelaksanaan Wajib Bakti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan
secara terus-menerus dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan, paling
lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal anggota Rakyat Terlatih yang terikat pekerjaan di
instansi atau lembaga atau sedang mengikuti pendidikan,
pelaksanaan Wajib Bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara terus-menerus dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan, paling
lama 6 (enam) bulan.

(3) Pelaksanaan Wajib Bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara
sukarela dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Penugasan kesatuan Rakyat Terlatih bersifat kewilayahan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 21

Penugasan kesatuan Rakyat Terlatih dalam keadaan bahaya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 22

(1) Peserta Wajib Prabakti atau anggota Rakyat Terlatih yang
melaksanakan Wajib Bakti berhak untuk tidak diputuskan hubungan
kerjanya dengan instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan
bertugas atau bekerja.

(2) Dalam hal yang melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti adalah
peserta didik, yang bersangkutan berhak untuk tetap dapat melanjutkan
pendidikannya.

Pasal 23

Peserta Wajib Prabakti atau anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan
Wajib Bakti masing-masing berhak mendapatkan rawatan Wajib Prabakti
atau rawatan Wajib Bakti.

Pasal 24

(1) Anggota Rakyat Terlatih yang berjasa dalam melaksanakan tugas
dan/atau kewajibannya dapat diberi tanda penghargaan.

(2) Anggota Rakyat Terlatih yang berjasa melampaui panggilan tugas
dianugerahi tanda kehormatan selain diberi tanda penghargaan.

Pasal 25

Peserta Wajib Prabakti dan anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan
Wajib Bakti yang gugur, tewas, meninggal dunia, hilang, cacat berat,
atau cacat sedang, dianugerahi tanda kehormatan atau diberi tanda
penghargaan atau jaminan sosial.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan dapat
diterima atau dikerahkan menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara, atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(2) Anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan dapat diterima
di bidang pekerjaan lainnya.

Pasal 28

Anggota Rakyat Terlatih yang gugur atau tewas dalam melaksanakan Wajib
Bakti berhak dimakamkan dengan upacara militer.

Pasal 29

Setiap anggota Rakyat Terlatih yang mengalami perubahan data pribadi
wajib melaporkan perubahan tersebut kepada pimpinan kesatuan Rakyat
Terlatih yang bersangkutan.

Pasal 30

Anggota Rakyat Terlatih yang sedang melaksanakan tugas perlawanan
rakyat selama Wajib Bakti tunduk pada hukum militer.

Pasal 31

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan
wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja, atau peserta didik
untuk mengikuti Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dan wajib memberikan
hak-haknya.

BAB V KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan:

a. setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum
tidak memenuhi panggilan Wajib Prabakti; atau b. setiap orang yang
dengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya
atau orang lain tidak cakap untuk menjalani Wajib Prabakti.

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 33

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu
muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang
lain ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan Wajib
Prabakti; atau b. setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji,
menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian
kesempatan, atau daya upaya atau keterangan, sengaja
menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan Wajib Prabakti.

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti dalam fungsi
ketertiban umum, perlindungan rakyat, atau keamanan rakyat yang dengan
sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang sah
sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 35

Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan,
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena
kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya
Wajib Prabakti atau Wajib Bakti ataupun penyelenggaraannya menyimpang
dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

Anggota Rakyat Terlatih yang dengan sengaja dan melawan hukum atau
karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan.

Pasal 38

Setiap orang yang tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja atau
mengakibatkan berhentinya pendidikan bagi yang melaksanakan Wajib
Prabakti atau Wajib Bakti dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun.

Pasal 39

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk
melaksanakan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Apabila negara dalam keadaan bahaya, setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, atau Pasal 39, pidananya
ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 41

Apabila perbuatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan
Undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan
pidana penjara hanya dikenakan terhadap pengurusnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 43

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang
berkaitan dengan organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan Rakyat
Terlatih, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini;

b. anggota organisasi yang sudah ada dan sejenis dengan Rakyat
Terlatih yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sederajat
dengan Wajib Prabakti dinyatakan menjadi anggota Rakyat Terlatih.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 184

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1999

TENTANG RAKYAT TERLATIH

I. UMUM

Sejarah bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, membela, dan
mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus
1945 membuktikan bahwa bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri
pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan
senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk negara dan
bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam
menyelenggarakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang
sangat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan rakyat tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar
1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara.

Sebagai jabaran Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban
warga negara di dalam usaha pembelaan negara telah dituangkan dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa pertahanan
keamanan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan
rakyat semesta, dengan mendayagunakan segenap komponen kekuatan
pertahanan keamanan yang terdiri atas Rakyat Terlatih sebagai komponen
dasar, Tentara Nasional Indonesia beserta cadangannya dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, Perlindungan
Masyarakat sebagai komponen khusus, serta sumber daya alam, sumber
daya buatan, dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung. Rakyat
Terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara
dibangun, dipelihara, dan dikembangkan untuk meningkatkan daya dan
kekuatan tangkal bangsa dan negara, serta membantu Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tentang
Rakyat Terlatih tersebut, sesuai dengan Pasal 20 ayat (5)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 diatur lebih lanjut dengan
Undang-undang.

Pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih melibatkan dan mengerahkan
rakyat banyak, oleh sebab itu sebelum menetapkan kebijakan umum,
Presiden harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan
umum tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri.

Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih diawali dengan
kegiatan pendataan warga negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau
pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen terkait. Terhadap warga
negara yang sudah didata, dilakukan kegiatan pengerahan yang meliputi
kegiatan pemilahan, pemanggilan, dan penyaringan oleh suatu komisi.

Keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara sebagai
anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti, yaitu
pendidikan dan pelatihan secara bergilir guna memberikan
pengetahuan dan keterampilan dasar bela negara, agar yang bersangkutan
mampu melaksanakan fungsinya. Warga negara yang telah selesai
melaksanakan Wajib Prabakti dilantik, wajib mengucapkan sumpah/janji,
dan disusun dalam kesatuan Rakyat Terlatih di lingkungan permukiman,
pendidikan, dan pekerjaan.

Wewenang penugasan Rakyat Terlatih berada pada Presiden yang dalam
pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri. Penugasan Rakyat
Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Bakti dan penugasannya didasarkan
atas usul yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai
dengan kebutuhan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penugasannya di
daerah, pengajuan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat lain
yang ditunjuk.

Dalam Undang-undang ini selain diatur kewajiban anggota Rakyat
Terlatih juga diatur hak-haknya berupa rawatan Wajib Prabakti dan
rawatan Wajib Bakti, penganugerahan tanda kehormatan, dan pemberian
penghargaan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara
kesejahteraan dan penghargaan negara atas pengabdiannya.

Dalam pemanggilan warga negara untuk melaksanakan Wajib Prabakti dan
pemanggilan anggota Rakyat Terlatih untuk melaksanakan Wajib Bakti,
tetap dipertimbangkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi
penghormatan, penghargaan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana
diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor :
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin terlaksananya usaha pembelaan negara melalui Rakyat
Terlatih, dalam Undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana.
Pelaksanaan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih ini senantiasa
memperhatikan dan mengaitkannya dengan perundang-undangan lainnya,
antara lain, Undang-undang Prajurit ABRI, Undang-undang Mobilisasi dan
Demobilisasi, Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Pemerintahan
Daerah, Undang-undang Kepegawaian, dan Undang-undang Penanggulangan
Keadaan Bahaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "membantu" adalah mendukung Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk
melipatgandakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka
mobilisasi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "keserbagunaan" adalah pendayagunaan Rakyat
Terlatih yang dapat dilaksanakan dalam bidang kesejahteraan dan
keamanan dengan menerapkan fungsi-fungsinya, baik dalam keadaan biasa
maupun dalam keadaan bahaya.

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kebijakan umum pembentukan dan
pembinaan Rakyat Terlatih", antara lain, adalah penentuan tingkat
kekuatan, administrasi, keuangan, tugas dan wewenang Komisi *10261
Pengerahan, tentang Wajib Prabakti, tentang tata cara penugasan Rakyat
Terlatih, tentang hak dan kewajiban anggota Rakyat Terlatih, tentang
pemberian tanda penghargaan, penganugerahan tanda kehormatan, dan
jaminan sosial. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas Huruf d Batas umur 18 (delapan belas) tahun sampai
dengan 45 (empat puluh lima) tahun seseorang pada umumnya berada pada
tingkat kemampuan jasmani dan rohani yang dapat dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya untuk menjalani Wajib Prabakti. Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan
"ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan yang diatur dengan
Keputusan Menteri", antara lain, adalah tinggi badan, berat badan, dan
pendidikan.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pendataan" adalah kegiatan pendaftaran
atau pencatatan data perseorangan warga negara dalam rangka pengerahan
warga negara untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih. Ayat (2) Cukup
jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d
Yang dimaksud dengan "keberadaannya diperlukan masyarakat" apabila
yang bersangkutan dikenakan Wajib Prabakti akan menimbulkan kesulitan
bagi orang banyak atau masyarakat luas, misalnya guru atau
dokter yang bertugas di daerah terpencil. Huruf e Yang dimaksud dengan
"tugas akhir pendidikan", antara lain, adalah praktek kerja, kuliah
kerja nyata, atau penulisan skripsi. Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang
dimaksud dengan "tugas penting" adalah tugas atau jabatan yang sangat
vital atau tugas yang memerlukan keahlian khusus yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri atas usul tertulis dari pimpinan instansi
atau lembaga yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "tugas dan
jabatan vital", misalnya, tugas atau jabatan diplomat. Yang dimaksud
dengan "keahlian khusus", misalnya, ahli nuklir, ahli kimia, ahli
biologi, atau keahlian lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fungsi ketertiban
umum" adalah fungsi Rakyat Terlatih guna memelihara ketertiban
masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya,
serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Yang dimaksud dengan "fungsi perlindungan rakyat" adalah fungsi Rakyat
Terlatih guna menanggulangi gangguan ketertiban hukum maupun gangguan
ketenteraman masyarakat. Yang dimaksud dengan "fungsi keamanan rakyat"
adalah fungsi Rakyat Terlatih guna menanggulangi dan/atau meniadakan
gangguan keamanan masyarakat yang dapat mengakibatkan terganggunya
stabilitas keamanan. Yang dimaksud dengan "fungsi perlawanan rakyat"
adalah fungsi Rakyat Terlatih guna menghadapi atau menanggulangi dan
menghancurkan musuh yang hendak menduduki atau menguasai wilayah atau
sebagian wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Peserta Wajib Prabakti yang dinyatakan tidak lulus dapat
diikutsertakan kembali dalam kesempatan berikutnya. Ayat (2) Cukup
jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lingkungan permukiman" adalah
lingkungan seseorang warga negara bertempat tinggal dan
menyelenggarakan kehidupannya. Yang dimaksud dengan "lingkungan
pendidikan" adalah lingkungan seseorang warga negara bersekolah atau
menuntut ilmu atau yang kehidupannya berhubungan erat dengan
tempat pendidikan atau pendidikannya. Yang dimaksud dengan "lingkungan
pekerjaan" adalah lingkungan seseorang warga negara bekerja mencari
nafkah yang berhubungan erat dengan tempat bekerja atau pekerjaannya.
Anggota Rakyat Terlatih masuk dalam kesatuan Rakyat Terlatih hanya di
salah satu lingkungan tersebut di atas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan
"penyusunan kesatuan Rakyat Terlatih" adalah pengelompokan anggota
Rakyat Terlatih berdasarkan penugasan sesuai dengan fungsi
masing-masing.

Yang dimaksud dengan "pembinaan kesatuan Rakyat Terlatih" meliputi
pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan agar kekuatan yang telah
dibentuk siap digunakan untuk menanggulangi setiap ancaman yang
mungkin timbul. Pembinaan kemampuan selama penugasan anggota Rakyat
Terlatih dilaksanakan oleh pimpinan instansi pengguna. Ayat (3) Cukup
jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Usul penugasan Rakyat Terlatih oleh Menteri Dalam Negeri dimaksudkan
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi ketertiban
umum dan perlindungan rakyat.

Pasal 15

Usul penugasan Rakyat Terlatih oleh Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dimaksudkan untuk membantu Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan fungsi keamanan rakyat.

Pasal 16

Usul penugasan Rakyat Terlatih oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia dimaksudkan untuk membantu Tentara Nasional Indonesia dalam
melaksanakan fungsi perlawanan rakyat.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud
dengan "pejabat lain yang ditunjuk", antara lain, Sekretaris Jenderal
Departemen Pertahanan Keamanan, Direktur Jenderal Personel, Tenaga
Manusia dan Veteran, atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di
bidang pertahanan keamanan.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "instansi" adalah
badan atau lembaga pemerintah/negara termasuk juga badan usaha milik
negara. Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah badan swasta yang
berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "bersifat kewilayahan" adalah tempat penugasan
Rakyat Terlatih yang dibatasi dalam wilayah kabupaten atau kotamadya
yang menjadi tempat kedudukan kesatuan Rakyat Terlatih yang
bersangkutan. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang
berlaku", misalnya, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang
Mobilisasi dan Demobilisasi.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" adalah suatu keadaan
terganggunya keamanan atau ketertiban umum oleh adanya kerusuhan yang
disertai dengan kekerasan, pemberontakan bersenjata atau keinginan
memisahkan diri dari wilayah negara dengan kekerasan, yang tidak dapat
diatasi oleh aparatur negara secara biasa, atau adanya ancaman perang
dari atau terjadi perang dengan negara asing.

Pasal 22

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "berhak untuk tidak diputuskan hubungan
kerjanya" adalah bahwa pegawai atau pekerja yang melaksanakan Wajib
Prabakti atau Wajib Bakti tetap berstatus sebagai pegawai atau pekerja
dan dapat melanjutkan tugas atau pekerjaannya. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "berjasa" adalah perbuatan yang
menunjukkan prestasi sangat baik dalam melaksanakan tugas dan berguna
bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ayat (2) Yang
dimaksud dengan "berjasa melampaui panggilan tugas" adalah berjasa di
dalam melaksanakan tugas dengan keberanian luar biasa dan berhasil,
dengan rela mengambil risiko yang tinggi terhadap keselamatan jiwanya,
walaupun apabila tindakan itu tidak dilakukan, yang bersangkutan tidak
dipersalahkan.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan: - "gugur" adalah hilangnya nyawa seseorang dalam
pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan; - "tewas" adalah
hilangnya nyawa seseorang dalam melaksanakan Wajib Bakti berdasarkan
perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan; - "meninggal dunia"
adalah hilangnya nyawa seseorang yang tidak termasuk gugur dan tewas;
- "hilang" adalah ketidakpastian keberadaan seseorang dalam waktu 1
(satu) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan tidak kembali ke
kesatuannya setelah melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti; -
"cacat berat" adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang *10265
mengakibatkan yang bersangkutan sama sekali tidak mampu untuk
melakukan pekerjaan atau kegiatan apa pun sehingga menjadi beban orang
lain; - "cacat sedang" adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang
mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani Wajib
Prabakti atau Wajib Bakti, namun masih dapat bekerja di lingkungan
pekerjaan lain.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Istilah "diterima" digunakan untuk penerimaan prajurit
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia secara sukarela, sedangkan istilah "dikerahkan" digunakan
untuk penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia secara wajib.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "persyaratan" adalah persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Prajurit ABRI, Undang-undang
Kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perubahan data pribadi", antara lain, pindah
alamat, pekerjaan, dan pendidikan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan "organisasi yang
sudah ada dan sejenis dengan Rakyat Terlatih" adalah organisasi
Perlawanan Rakyat, Keamanan Rakyat, Resimen Mahasiswa, dan organisasi
Pertahanan Sipil yang bukan pelaksana fungsi perlindungan masyarakat.

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3905