Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006/KESIMPULAN
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD
1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
- Pasal 1 angka 5
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22 ayat (1) huruf e, dan ayat (5)
- Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
- Pasal 24 ayat (1)
- Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4)

�
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pasal
34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e,
dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1),
Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap mempunyai kekuatan
hukum dan berlaku mengikat diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
Menimbang bahwa DPR RI, pada persidangan bertanggal 2 Mei 2006 telah
memberi keterangan secara lisan, dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2006, yang
menguraikan sebagai berikut:

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Di dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan:

1. Mengajukan permohonan putusan:
a. ketentuan Pasal 1 angka 5
b. ketentuan Pasal 20
c. ketentuan Pasal 21
d. ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5)
e. Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5)
f. Pasal 24 ayat (1)
g. Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) serta Pasal
34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

�
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 24B dan Pasal 25.

2. Materi muatan dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25
ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kronologis lahirnya Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial bermula dari
usul inisiatif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada
November 2000 dan menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada bulan Januari 2003.
Pembahasan RUU tersebut dimulai pada bulan Mei tahun 2004.
2. Sebelum dan selama pembahasan RUU, Pansus mendapat masukan dari
berbagai kalangan, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat yang
mempunyai perhatian terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, dan Mahkamah
Agung.
3. Bahwa pada intinya, semua masukan tentang Komisi Yudisial termasuk
didalamnya kewenangan yang dimilikinya, bertitik tolak dari kesadaran
berdasarkan pengalaman selama ini. Dalam praktek pengawasan hakim dan
hakim agung yang dijalankan oleh Mahkamah Agung memiliki kelemahan antara
lain: kurangnya transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps,
kurang lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia,
rumitnya birokrasi yang harus dilakukan dan berbagai kelemahan lainnya. Oleh
karena itu perlu ada institusi tersendiri yang independen dan mempunyai
kewenangan pengawasan terhadap seluruh hakim. Institusi itu adalah Komisi
Yudisial.
4. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap risalah Rapat PAH III dan PAH I
Badan Pekerja MPR RI sejak Sidang Umum I tahun 1999 hingga Sidang
Tahunan 2002 ada semangat saling mengimbangi dan saling kontrol diantara
lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Dalam hal ini hakim agung,
meskipun memiliki kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan, tetapi terhadap
perilaku di luar teknis yudisial perlu dilakukan pengawasan oleh institusi yang
independen. Sebelumnya ada usulan tentang pembentukan Dewan Kehormatan

�
Hakim, namun atas saran tim ahli PAH I Badan Pekerja MPR RI, istilah Dewan
Kehormatan tersebut tidak perlu masuk dalam UUD 1945 dan kemudian muncul
istilah Komisi Yudisial. Isitilah Komisi ini awal mulanya dikemukakan oleh Bapak
Iskandar Kamil, SH (hakim agung dari Mahkamah Agung) yang pada intinya
ingin agar keluhuran martabat para hakim benar-benar bisa terjaga. Jadi dengan
demikian, kewenangan Komisi Yudisial termasuk pengawasan terhadap hakim
agung, Hanya saja Komisi Yudisial tidak berwenang untuk memberikan usulan
pemberhentian karena pengawasan tersebut.
5. Bahwa di dalam pembahasan oleh Badan Pekerja MPR RI, mengenai asal usul
materi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidaklah dalam satu nafas antara
kewenangan Komisi Yudisial dalam hal mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akan tetapi
pembahasannya terpisah antara dua kewenangan tersebut. Dalam Risalah rapat
ke-5 Badan Pekerja masa sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 pada hari selasa
tanggal 23 Oktober 2001 dalam acara laporan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja
MPR RI dan pengesahan Rancangan Putusan MPR RI hasil Badan Pekerja
MPR RI serta Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR RI masa Sidang Tahunan
MPR 2001 dalam Buku Kesatu Jilid I yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal
MPR RI Tahun 2001, pada halaman 251 dan 252 tercantum bahwa: semula
tentang Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi
Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
ditempatkan dalam Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: �Hakim
Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan
dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwaklan Rakyat�.
Kemudian dirumuskan lagi dalam rancangan tersebut pada halaman 252 alinea
pertama dalam Pasal 24C ayat (1) dengan redaksi yang berbeda sebagai
berikut: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan
memperhatikan masukan dari masyarakat berdasarkan masukan dari
masyarakat).

Dalam halaman 252 pada alinea keempat dari baris keempat dari bawah
berbunyi antara lain: �Pasal 25 dalam bracket untuk menegakkan kehormatan
dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi

�
Yudisial�. Konsep dari rumusan keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial
dalam bahan rancangan perubahan UUD 1945 tersebut, masih terjadi
perbedaan pendapat diantara anggota PAH I, maka Badan Pekerja MPR RI
bersepakat membawa rumusan perubahan UUD dalam perubahan ketiga
sebagaimana yang terdapat pada buku kesatu jilid 2 Hasil Rapat Badan Pekerja
MPR RI tanggal 5 September 2000 s/d 23 Oktober 2001 Masa Sidang Tahunan
MPR RI Tahun 2001, mencantumkan bahwa Pasal 24B perubahan ketiga UUD
1945 berasal dari dua Pasal yang berbeda yaitu Pasal 24C yang berbunyi :

(1) Komisi Judisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan
masukan dari masyarakat) berdasarkan masukan dari masyarakat.
Alternatif 1 :

(2) Anggota Komisi Judisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi
hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.

Alternatif 2 :
(2) Anggota Komisi Judisial berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu
hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.

Alternatif 3 :

(2) Anggota Komisi Judisial harus berpengalaman dalam profesi hukum,
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Judisial diatur dengan
undang-undang.

Adapun Pasal 25A berbunyi: � Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga
keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dilakukan oleh Komisi Judisial�.
Dari bunyi kedua Pasal tersebut disimpulkan bahwa Pasal tersebut tidak dapat
dibaca satu nafas, karena awalnya Pasal tersebut berdiri sendiri dan berasal dari
2 (dua) Pasal yang berbeda. Dirumuskan Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C, dan
Pasal 24C ayat (1) serta Pasal 25A.

6. Bahwa pada buku Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dibuat oleh anggota PAH I Badan Pekerja MPR RI Tahun 2003 yang terlibat
langsung dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun

�
2003 pada halaman 195-196 intinya menyatakan bahwa hakim pada Pasal 24B
ayat (1) adalah temasuk hakim agung, adapun bunyi dari buku panduan tersebut
adalah: �Ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia mengenai pembentukan Komisi Yudisial, didasari pemikiran bahwa
hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-
figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan
keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam
susunan peradilan di Indonesia sehingga menjadi tumpuan harapan bagi pencari
keadilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat,
serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk
mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham
Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di bidang
kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga
yang bersifat mandiri. Menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1), Komisi Yudisial
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Melalui lembaga Komisi Yudisial diharapkan
dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat
sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui
putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta
perilakunya�.
7. Bahwa dalam rangka terwujudnya checks and balances, transparansi, kontrol
terhadap perilaku hakim, masukan dari Mahkamah Agung yang terdapat dalam
Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial Halaman 45 berbunyi: �����.bahwa
Komisi Yudisial berfungsi untuk �menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.� ����kami memandang ada 5
(lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas yaitu :
� pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung);70 (keterangan
foot note: Kata �menjaga� dalam Pasal 24B UUD 1945 diwujudkan dalam
tugas �pengawasan� sedang kata �menegakkan� diwujudkan dalam tugas
pendisiplinan atau menjatuhkan sanksi disiplin�).

8. Bahwa berdasarkan Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial pada halaman 58
yang disusun oleh salah satu Tim Penangggung jawabnya yaitu Bapak Prof. Dr.

�
Paulus Effendi Lotulung, S.H. yang dalam hal ini juga sebagai Pemohon,
mencantumkan bahwa penerapan pembagian lingkup pengawasan berdasarkan
objek yang diawasi, tidak tepat jika kita menafsirkan UUD 1945 secara
gramatikal. Redaksional yang digunakan Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD
1945 adalah : �����perilaku hakim�. Kalimat hakim disini harus diartikan
sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat
kasasi (hakim agung). Jika maksud pembuat UUD hanyalah hakim agung, maka
redaksi yang digunakan adalah �hakim agung� sebagaimana digunakan dalam
menjelaskan dalam pasal yang sama yang membicarakan mengenai tugas
pengawasan yaitu�����.mengusulkan pengangkatan hakim agung��.
9. Bahwa pembagian lingkup pengawasan Komisi Yudisial dan pengawasan hakim
di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Ketua Muda Bidang Pengawasan dan
Pembinaan (TUADA WASBIN), yang paling tepat adalah berdasarkan aspek
yang diawasi. Pembagian lingkup berdasarkan aspek yang diawasi dapat
dilakukan dengan tegas berdasarkan amanat Perubahan Ketiga UUD 1945.
Aspek pengawasan selama ini di Mahkamah Agung yaitu aspek teknis yudisial,
administrasi peradilan serta tingkah laku dan perbuatan hakim, maka yang
menjadi ruang lingkup Komisi Yudisial adalah aspek tingkah laku dan perbuatan
hakim. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal
tersebut diharapkan bukan hanya mengefektifkan pengawasan, namun juga
akan mengurangi tugas non yustisial bagi hakim dan hakim agung, sehingga
lebih dapat mencurahkan perhatian dan waktunya pada tugas pokok memeriksa
dan memutus perkara.

10. Bahwa dalam proses pembahasannya, pemerintah selalu didampingi oleh
Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rahman Saleh,SH.,MH
(hakim Agung) dan Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung,SH. Salah satu pendapat
mereka menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga independen yang
melakukan pengawasan eksternal, sedangkan Mahkamah Agung melakukan
pengawasan secara internal. Mengenai pengertian hakim dalam rangka
semangat saling kontrol diantara lembaga pemegang kekuasaan yang ada
maka hakim itu termasuk hakim agung.
11. Bahwa Pengertian hakim yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berbunyi : �Hakim agung dan
hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah

�
Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945� sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan kaedah bahasa Indonesia
penggunaan huruf �h� kecil atau huruf �H� besar mempunyai makna yang
berbeda, dalam penulisan kata hakim jika kata hakim ditulis dengan huruf �H�
besar mengandung arti tertentu yang lebih sempit dan jika kata hakim ditulis
dengan huruf �h� kecil maka mengandung arti luas, UUD 1945 Pasal 24B ayat 1
menuliskan kata hakim dengan huruf �H� besar karena diawal kalimat, tetapi kata
agung dengan menggunakan huruf �a� kecil menunjukkan bahwa ketika berada
ditengah kalimat kata hakim agung akan ditulis huruf kecil oleh UUD 1945.
Berdasarkan hal tersebut maka hakim agung dan hakim konstitusi termasuk di
dalam pengertian hakim yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1).
12. Bahwa dalam buku Cetak Biru Mahkamah Konstitusi pada halaman 121
tercantum bahwa Komisi Yudisial secara yuridis memiliki kewenangan untuk
mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun Mahkamah
Konstitusi. Buku cetak biru Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan dasar dalam
memutuskan pengertian hakim yang diawasi dalam Undang-undang Komisi
Yudisial karena buku tersebut baru diterbitkan pada bulan Desember 2004,
sedangkan Undang-undang Komisi Yudisial disahkan pada awal Agustus 2004.
Buku tersebut hanya digunakan untuk menambah keyakinan DPR bahwa
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial tidak menyimpang dari konstitusi.
13. Berdasarkan hal tersebut di muka, maka ketentuan Pasal 1 angka 5, ketentuan
Pasal 20, ketentuan Pasal 21, ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5),
Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4415) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4358) tidak bertentangan dengan Pasal 24B dan
Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi:
Pasal 24B ayat (1) : �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

�
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.�

Pasal 25 : �Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang�.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2006 dan 10 Mei 2006
telah didengar keterangan tertulis yang dibacakan dipersidangan dari kesaksian
Mantan Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yang telah memberi
keterangannya di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi Harun Kamil, SH

A. SIDANG UMUM TAHUN 1999

1. Dalam rapat-rapat PAH III BP MPR Tahun 1999, tidak ada pembicaraan khusus
menyangkut Komisi Yudisial. Dalam membicarakan atau mengajukan usulan
perubahan mengenai Bab IX, Kekuasaan Kehakiman, sebagian besar fraksi
hanya tertarik pada issu kemadirian Mahkamah Agung dan judicial review yang
harus dimiliki oleh Mahkamah Agung.
2. Hanya fraksi PBB yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva, yang menyinggung
tentang pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung yaitu dengan
membentuk dewan kehormatan hakim dalam UUD ini, yaitu pada Rapat Pleno
PAH III, hari Kamis, tanggal 7 Oktober 1999, pada saat menyampaikan
pengantar musyawarah fraksi.

Hamdan Zoelva, menyatakan :
"... Kami juga setuju Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang mandiri,
kemudian yang mengawasi Mahkamah Agung itukan sebenarnya adalah kinerja
mahkamah agung terletak pada hakimnya, jadi sebenarnya bukan kepada
Mahkamah Agung sendiri tetapi kepada hakimnya. Oleh karena itu perlu
dibentuk dan dimuat dalam UUD ini, kita bentuk suatu dewan kehormatan
hakim, yang kita bentuk dari unsur-unsur baik kalangan hakim, dari kalangan
ahli hukum, maupun dari kalangan orang-orang yang benar-benar memiliki
integritas yang tinggi. Merekalah yang akan menilai kinerja hakim itu sendiri.
Dan mereka pulalah yang akan merekomendir apakah hakim itu termasuk
hakim Agung diberhentikan atau tidak. Jadi inilah satu-satunya lembaga yang
kami anggap mempunyai kompotensi untuk menilai kinerja hakim, tidak bisa
DPR misalnya untuk menilai hakim, karena hakim dan Mahkamah Agung itu

�
benar-benar suatu lembaga yang mandiri, jadi tidak bisa dinilai oleh lembaga
lain, yang bisa menilai suatu dewan tersendiri atau dewan kehormatan hakim..."
(Buku Kedua Jilid 6, Risalah Rapat BP PAH III SU MPRI, hlm. 41)

3. Dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Harun Kamil selaku Ketua
Rapat, disampaikan bahwa pemberdayaan dan pertanggungjawaban lembaga
kehakiman atau Mahkamah Agung, adalah merupakan satu topik yang menjadi
prioritas yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. (Ibid., hlm. 52-53), Demikian juga
disimpulkan oleh H. Amin Aryoso., selaku ketua Rapat pada tanggal 10 Oktober
1999, menegaskan adanya usulan dari FPBB tentang Dewan Kehormatan
Hakim yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan memberikan sanksi
apabila Mahkamah Agung dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum
(Ibid., hlm. 178)

4. Sedangkan Prof. Sahetapy, yang mewakili FPDIP, meminta secara eksplisit
tercantum dalam UUD, DPR juga berhak untuk meminta keterangan dari
Mahkamah Agung mengawasi Mahkamah Agung. (Ibid., hlm. 71).

B. SIDANG TAHUNAN 2000

1. Dalam pengantar Musyawarah fraksi yang disampaikan pada sidang Pleno PAH
I, hari Senin, 6 Desember 1999, beberapa fraksi menyampaikan perhatiannya
terhadap penataan kekuasaan kehakiman, yang pada umumnya menyoroti
pentingnya penataan kembali kekuasaan kehakiman yang mandiri yang tidak
boleh ada campur tangan dari lembaga negara yang lain-serta diberikan
kewenangan judicial review. 'Akan tetapi secara khusus mengenai pengawasan
terhadap Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) antara lain disampaikan
oleh fraksi-fraksi sebagai berikut :

a. FPG (Agun Gunanjar Sudarsa), mengemukakan, sbb:
"...Selain itu perlu dipertimbangkan bagaimana pengawasan dan
pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut..." (Buku Kedua
Jilid 3 A, Risalah Rapat PAH I Sidang Tahunan 2000, him., 104).

b. FPBB (Hamdan Zoelva), mengemukakan sbb:
"...Kekuasaan Mahkamah Agung, termasuk hakim agung dan hakim-hakim di
bawahnya, tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol dan terawasi sehingga dapat
menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim sebagaimana terasa
pada saat ini. Pengawasan/kontrol itu tidak boleh diserahkan kepada
lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi negara yang sarat dengan muatan

�
politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol
terhadap Mahkamah Agung termasuk kepada para hakim-hakim khususnya
terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yudisial perlu dibentuk sebuah
komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh
Presiden selaku Kepala Negara dari mantan hakim, mantan jaksa,
pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi
ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki
integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral
sedikitpun.. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk
keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan
komisi ini harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir-seorang
hakim dan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika
seandainya komisi merekomendasi-kannya. Hal-hal yang menyangkut komisi
ini perlu diatur dalam UUD..." (Ibid., hlm. 121).

2. Tanggapan fraksi-fraksi atas pengantar musyawarah fraksi yang dilaksanakan
pada Rapat Pleno PAH 1 tanggal 9 Desmber 1999, hanya FPG (Hatta Mustafa)
yang secara khusus menyoroti masalah pengawasan terhadap hakim, yang
mengemukakan sbb:
"...Berkaitan dengan hak uji materil, pengawasan terhadap hakim, begitu juga
pengawasan dan pertanggungjawaban publik institusi lembaga kekuasaan
kehakiman dimaksud maka perlu perumusan yang lebih jelas tentang kekuasaan
kehakiman dalam rangka kepastian tegaknya supremasi hukum..." (Ibid., hlm.
194)

3. Usulan dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim untuk dimuat dalam UUD,
dikemukakan juga oleh Tim dari Mahkamah Agung yang diundang dalam
dengar pendapat dengan PAH 1 pada tanggal 17 Februari 2000. Pada saat itu
pihak Mahkamah Agung (Iskandar Kamil) mengusulkan ayat (4) pada Pasal 24
yang berbunyi "Pada Mahkamah Agung dibentuk Dewan Kehormatan Hakim
yang mendiri yang bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku
hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

Lebih lanjut Pak Iskandar Kamil mengemukakan :

�...Dalam ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya
perwujudan check and balances yang lebih konkrit, begitu pak, sebab kadang-

�
kadang dikatakan bahwa jajaran kekuasaan kehakiman seperti tirani judisial
katanya, dengan doa restu bapak-bapak dan ibu sekalian mudah-mudahan kami
tidak menjadi tirani dan memang kami tidak ingin menjadi tirani pak. Oleh sebab
itu, tetapi keinginan kami itu memang perlu diwujudkan dalam suatu ketentuan
perundangan. Jadi Dewan Kehormatan Hakim yang mandiri itu yang
dimaksudkan adalah independen. Oleh beberapa kalangan disebut judicial
committe. Jadi semacam itulah kira-kira pak yang melakukan pengawasan
eksternal yang dimaksudkan adalah idenya nanti personil dari dewan
kehormatan ini adalah bukan personil dari jajaran peradilan sendiri, bisa terdiri
dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain, hanya memang menjadi suatu
masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga apakah lembaga
semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satunya masalah barangkali pak,
tugasnya adalah melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam
menyelenggarakan peradilan sehingga dengan adanya lembaga ini maka para
hakim itu tidak bisa berperilaku semaunya, begitu kira-kira pak, dapat
berperilaku sebagaimana diharapkan oleh masyarakat ...( Ibid., him. 761-762)

Inilah pertama kalinya istilah judicial committe, dikemukakan dalam rapat-rapat
PAH 1 MPR.

Dalam menjawab pertanyaan anggota PAH 1 mengenai Dewan Kehormatan
Hakim ini, Iskandar Kamil, selanjutnya menerangkan :

"... Dewan Kehormatan Hakim itu anggotanya justeru bukan intern jajaran
peradilan. Itu diambilkan dari luar semua yang terdiri dari kalau mantan boleh,
mantan hakim misalnya itu bisa barangkali mantan jaksa, ... pengacara ..."
(Ibid., hlm. 791).

4. Ketika pembahasan rumusan Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman,
pada tanggal 8 Juni 2000 (Buku Kedua Jilid 3 C, Risalah Rapat PAH 1, Sidang
Tahunan 2000), beberapa fraksi lebih tegas lagi mengusulkan mengenai
pengawasan terhadap hakim ini, yaitu antara lain diusulkan oleh :

a. FPG (Agun Gunanjar), mengusulkan penambahan ayat (3) pada Pasal 25,
sbb:
(3) Pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang berfungsi untuk
memberikan rekomendasi kepada MPR mengenai pengangkatan dan
pemberhentian termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung
yang keanggotaannya terdiri dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum,

�
tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi (Buku Kedua Jilid 3 C,
Risalah Rapat PAH 1 Sidang Tahunan 2000., hlm.433)

b. F Reformasi (Patrialis Akbar), mengemukakan :
"... selama ini kita mengetahui ada dualisme pengawasan didalam
pengawasan peradilan ini dimana kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan
oleh hakim, maka baik itu departemen kehakiman yang sekarang
Menkumdang yang juga masih punya perpanjangan tangan ke hakim
maupun juga mahkamah agung sendiri, dua badan ini masih punya
perbedaan-perbedaan didalam melakukan pengawasan terhadap seorang
hakim, oleh karena itu kedepan kami berharap agar pengawasan yang betul-
betul; yang khusus perhatian perilaku hakim di semua tingkatan, baik itu di
tingkat pengadilan negeri maupun mahkamah agung kita berharap ada satu
badan khusus yang kerjanya itu khusus untuk melakukan pengawasan, ...
kami namakan di sini adalah kita bentuk semacam satu dewan kehormatan,
tetapi posisinya tetap ada di bawah mahkamah agung dan dia independen,
hakim agung dan ketua mahkamah pun bisa dilakukan pengawasan dewan
kehormatan ini ...", (Ibid., hlm. 439-440). Selajutnya Patrialis mengusulkan
satu ayat mengenai dewan kehormatan, yaitu ayat (4): Pada mahkamah
agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang betugas melaksanakan
pengawasan atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan... (Ibid.,
hlm. 441).

c. FPBB (Hamdan Zoelva), mengusulkan penambahan satu ayat juga, yaitu :
"ayat (4) untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada hakim dibentuk
sebuah dewan pengawas yudisial yang independen dan diangkat dari
para ahli hukum yang memiliki moral integritas yang tidak diragukan.
Disini perlu kami perjelas bahwa bahwa kekuasaan kehakiman yang
bebas dan independen, bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain
tidak sepenuhnya bebas akan tetapi dia hanya dibatasi oleh dua hal
yaitu oleh aturan hukum itu sendiri dan juga dapat diawasi oleh dewan
pengawas yudisial yang mengawasi tingkah laku dalam bidang yudisial
yang dilakukan di seluruh tingkatan pengadilan..." (Ibid., hlm. 442).
a. FUG (Sutjipto), mengusulkan satu ayat mengenai kekuasaaan
kehakiman, yaitu :

�
"ayat (3) Lembaga mahkamah agung dibentuk dewan kehormatan yang
mandiri dan bertugas melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam
penyelenggaraan peradilan. Jadi saya kira di sini perlu bahwa
kemandirian hakim itu ada kontrol sehingga dalam perilakunya ada dewan
kehormatan hakim". (Ibid., him. 451)

f. FPDIP (IDG Palguna), mengusulkan :
"...untuk menghindari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap hakim, kami
mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut komisi
judisial pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga kalau dulu hakim
agung diangkat oleh Presiden dan hakim-hakim diangkat oleh menteri
kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk hakim agung diangkat oleh
Presiden berdasarkan usul komisi judisial nasional dan untuk hakim biasa
maksudnya di luar mahkamah agung itu, diangkat oleh presiden berdasarkan
usul komisi judisial daerah". (Ibid., him. 453)

6. Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi atas hasil-hasil rumusan PAH 1, pada rapat
Pleno PAH 1, tanggal 29 Juli 2000, beberapa fraksi menegaskan kembali
mengenai komisi yudisial ini, yaitu antara lain :
a. FPDIP (Soetjipno), mengemukakan sbb:
"... untuk tetap mempertahankan integritas dan kemandirian para hakim
dan hakim agung, dibentuk komisi yudisial yang melakukan proses
seleksi dan rekrutmen yang benar-benar didasarkan pada prinsip
profesionalisme ..."( Ibid., him. 737).

b. FPG (T.M.Nurlif), mengemukakan sbb :
untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh
kekuasaan lembaga negara lainnya dan pihak manapun maka proses
rekrutmen dan dan pengangkatan hakim agung haruslah sungguh
memperhatikan integritas moral keahlian dan kecakapannya yang dilakukan
oleh komisi yudisial yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, tokoh
masyarakat dan tokoh agama. Dan untuk menegakkan kehormatan serta
keluhuran martabat dan perilaku hakim dibentuk dewan kehormatan hakim
sehingga checks and balances dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu
sendiri..." (Ibid., him. 746).

�
d. FPBB (Hamdan Zoelva), mengemukakan sbb:
"... Disamping wewenang untuk mengusulkan hakim agung sebagaimana diatur
dalam UUD ini komisi ini nantinya diharapkan menjadi komisi yang
independen yang berwenang melakukan penilaian dan memberikan
rekomendasi baik atas promosi maupun pemindahan terhadap hakim-hakim .
Tugas wewenang serta kedudukan komisi ini akan diatur lebih lanjut dalam
UU. Disamping itu untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran
martabat dan perilaku para hakim dibentuk dewan kehormatan ini". (Ibid.,
him. 778)

6. Pembahasan Komisi A Majelis pada Sidang Tahun 2000, pada tanggal 13
Agustus 2000, beberapa anggota memberikan pandangannya mengenai Komisi
Yudisial, antara lain :
a. Agun Gunanjar
"...Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh komisi yudisial. Jadi,
menyangkut masalah komisi yudisial ini kami tetap berpegang seperti yang
tentunya peresmiannya, pengangkatan keanggotaan itu tentunya tetap
melalui keputusan Presiden. Kami ingin menegaskan bahwa pasal ini adalah
bentuk checks and balances dalam lingkungan mahkamah agung. Dimana
pihak yang mengusulkan dalam hal ini adalah komisi yudisial, tetapi
melakukan kontrol dalam rangka menegakkan kehormatan dan menjaga
keutuhan martabat, tidak dilakukan oleh komisi yang sama, tetapi dibentuk
sebuah dewan kehormatan, sehingga ada checks and balances dalam
rangka penanganan masalah ini. Sehingga pengawasan atau
pertanggungjawaban hakim yang dilakukan, dikhawatirkan selama ini selalu
kepada Tuhan, begitu itu diharapkan melalui mekanisme ini selalu bisa
dikontrrol.." ( Buku Ketiga, Jilid 10, Risalah Rapat Komisi A, Sidang Tahunan
2000), him. 326).

b. Nusa Toendan (FPDIP)
"... mengenai dewan kehormatan hakim saya mengusulkan agar supaya ini
perlu ditinjau kembali, dipikirkan betul-betul karena apa bahwa
kecenderungan yang kita lihat di masyarakat dalam praktek kehidupan kita
sehari-hari, dewan kehormatan ini mendukung untuk membela korpsnya.
Sudah banyak praktek-praktek yang kita dengar bahwa justeru bahwa dewan

�
kehormatan ini membela atau membela kesalahan dari korpsnya, Jadi ada
satu, apa namanya suatu tanggung jawab moral mereka menjaga nama
baiknya..." (Ibid., him. 335)

7. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan BP untuk
Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, tercantum draft perubahan
mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya terkait Komisi Yudisial yaitu :
Pasal 24B

(1) Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul Komisi Yudisial.
(2) Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan dan
keanggotaanya diatur dengan undang-undang
(3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung.

Pasal 25A
Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku
para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

C. SIDANG TAHUNAN 2001

1. Usulan Tim Ahli, yang disampaikan pada Rapat Pleno PAH 1 tanggal 15 Mei
2001 dalam menjawab pertanyaan �para anggota PAH 1, tim ahli dalam hal
ini dikemukakan oleh DR. Maria S.W. Sumarjono, menyampaikan sbb:
"... mengenai siapa yang melakukan pengawasan terhadap hakim agung
dan hakim konstitusi, karena dua-duanya itu wewenangnya berbeda
walaupun berada di dalam satu istilahnya dalam satu habitat itu, memang
didalam perubahan kedua disitu ada disebut dewan kehormatan, tapi
mungkin bapak-bapak melihat wah ini malah justeru dihilangkan oleh Tim
Ahli apakah tidak perlu, kami berpikir memang perlu, tetapi kalau didalam
UUD kasihan hakim saja yang ada dewan kehormatan, la, yang lembaga-
lembaga lainnya bagaimana? Padahal kami tahu untuk DPR itu ada kode
etiknya didalam Tatib dan sebagainya, jadi Dewan Kehormatan tapi kan
tidak perlu dicantumkan dalam UUD kayanya betul yang hakim, betul-betul
yang lainnya diam-diam saja, padahal yang lainnya juga ada. Jadi alasannya
karena mungkin dari Tim Hukum yang adil, jadi bukan masalah yang prinsipil
sekali tapi harus ada, tapi tidak perlu dicantumkan..." (Buku Kedua, Jilid 3A,
Risalah Panitia Ad Hoc 1 Badan Perkeja MPR RI, Tahun 2001, him., 340).

�
2. Atas saran Tim Ahli tersebut anggota PAH 1 Mayjend TNI Afandy
(TNI/POLRI), memberikan apresiasinya, dalam Rapat Pleno PAH 1 tanggal
5 Juli 2001, dengan mengatakan :
"... saran tim ahli bahwa tidak perlu dicantumkan dewan kehormatan hakim
dalam UUD dan cukup dalam UU, FTNI/POLRI berpendapat saran-saran ini
perlu menjadi masukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut,.." (Buku Kedua
Jilid 4A, Risalah Panitia Ad Hoc 1 Badan Perkeja MPR RI, Tahun 2001, hlm.,
280).

3. Dalam Pembahasan Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman pada Sidang
Pleno PAH 1 tanggal 25 September 2001, beberap anggota PAH 1
menyinggung mengenai komisi yudisial yang pada. umumnya setuju dengan
keberadaan komisi yudisial yang akan mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian hakim agung serta keberadaan dan kedudukannya.
Khususnya mengenai kewenangan ini beberapa anggota memberikan
pandangan secara khusus antara lain:
a. H. Zein Badjeber, yang mengemukakan :

"... komisi yudisial ini nantinya bisa diberi wewenang oleh UU misalnya
untuk persetujuan Jaksa Agung. Kalau itu harus diangkat oleh DPR
Jaksa Agungnya itu dicalonkan dari Komisi Yudisial, begitu juga kalau
mengangkat komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu
proper test oleh DPR, dilakukan oleh komisi yang ahli. Jadi komisi ini
berinti di pengangkatan Mahkamah Agung tapi akan melebar diberi
kewenangan oleh UU lainnya dalam rangka membantu DPR di dalam
membrikan persetujuan maupun pengawasan.." (Buku Kedua Jilid 7A,
Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, 2001, hlm., 254).

b. Patrialis Akbar, mengemukakan.:
"... didalam fungsi khusus misalnya mengenai pengawasan itu juga
mahkamah agung selain daripada berfungsi melakukan peradilan-
peradilan tadi sekaligus melaksanakan semua kegiatan-kegiatan
peradilan itu juga berfungsi sekaligus untuk melakukan pengawasan
terhadap pelanggaran-pelanggaran peradilan, jadi pelanggaran-
pelanggaran peradilan pun juga mahkamah agung mempunyai fungsi.
Kemudian tentang pengawasan terhadap tingkah laku para hakim,

�
kemudian pengawasan terhadap peradilan ini tanpa mengurangi
kebebasan hakim didalam melaksanakan tugas-tugasnya..." (Ibid., hlm.,
259).

Selanjutnya mengenai komisi yudisial Patrialis Akbar, menyatakan bahwa
"...untuk sementara ini belum sependapat tetapi mari kita coba. evaluasi
tentang masalah komisi yudisial ini..." Ibid., hlm. 261).

Alasan Patrialis Akbar atas Komisi Yudisial, karena " ... pertama, kalau
kita lihat fungsinya itu satu-satunya sebagai lembaga negara hanya
mengusulkan seorang untuk bisa diproses menjadi mahkamah hakim
konstitusi, di mahkamah konstitusi, hanya itu satu lembaga yang kita
bentuk untuk itu, berarti kerjanya hanya satu ini tentu mubazir. Yang
kedua, ini sangat birokrasi kenapa? Kita mengangkat hakim-hakim
konstitusi terlebih dahulu mengangkat anggota-anggota komisi yudisial,
kalau persoalan komisi yudisial tidak selesai maka pengangkatan hakim
konstitusi juga terbengkalai .." (Ibid., him., 292).

c. Agun Gunanjar, mengemukakan :
"... kami tetap menganggap dewan kehormatan hakim ini tetap kami
mengusulkan tetap ada, karena berbeda dengan tugas-tugas yang
harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kalau komisi yudisial itu pada
aspek pertanggungjawaban, lebih pada aspek bagaimana dia
melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili representatif katakanlah
masyarakat yang sangat kompeten yang bisa sangat amat bisa kita
pertanggungjawabkan, yang memang mereka harus memproses dan
menseleksi para hakim agung.

��. adapun masalah dewan kehormatan itu adalah memang orang-
orang yang memang terdiri dari katakanlah para hakim-hakim yang ada
dilingkungan hakimnya itu sendiri, itulah yang dimaksud dengan dewan
kehormatan hakim yang berkewajiban menegakkan peraturan disiplin dan
kode etik daripada para hakim itu sendiri..." (Ibid., hlm., 278).

d. Zein Badjeber, mengemukakan :
"... Kemudian yang ingin saya komentari juga masalah tadi saya katakan
dewan kehormatan tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi bukan tidak
perlu adanya dewan kehormatan setiap propinsi (profesi, cat. Pen.)
memerlukan dewan kehormatan kecuali yang diperdebatkan anggota

�
DPR itu propinsi atau tidak pada waktu kita mau membuat kode etik,
namun ada negara yang punya kode etik ada yang tidak punya kode etik
tetapi dewan kehormatan ini dalam rangka intern daripada institusi
tersebut, jadi perlu ..." (Ibid., hlm., 282).

Pandangan pak Zein agar dewan kehormatan ini juga didukung oleh Ketut
Astawa (TNI/POLRI), yang menyatakan bahwa "... mengenai dewan
kehormatan, kami berpendapat bahwa ini memang ini penting,sekali tetapi
meletakkannya cukup di UU tidak dalam UUD ..." (Ibid., hlm., 284).
Demikian juga Sutipto SH (FUG), yang mengemukakan bahwa "... lalu
saya juga sepakat bahwa dewan kehormatan itu perlu tetapi tidak usah
dimasukkan dalam UUD ..." (Ibid., hlm., 290). Demikian juga pandangan
dari Patrialis Akbar (Ibid.; him., 292).

e. Hamdan Zoelva, mengemukakan :
"... komisi yudisial ini kembali kita, diskusikan pada tahun lalu karena
kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkrit bahwa
tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku
hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim mahkamah agung,
dulu yang ada kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu
adalah hanya Irjen Kehakiman kalaupun sekarang dipindahkan semua
kepada Mahkamah Agung, mahkamah agung akan mengadakan satu
irjen, irjen mahkamah agung. Jadi kalau demikian maka pengawasan
yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita
khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak
memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim. Oleh karena itu
kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang
keberadaannya tidak diinternal itu dan keanggotaannya benar-benar
independen dan dia dibentuk oleh UU, sehingga apa, sehingga kita
harapkan kewenangan dan kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh
komisi ini akan lebih independen dan dia tidak pernah mempunyai
masalah internal dengan hakim-hakim yang ada itu. Jadi kewenangannya
jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari irjen dan juga jauh lebih kuat dari
dewan kehormatan hakim yang ada sekarang ini..." (Buku Kedua, Jilid 8A,
Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001,
him., 38-39).

�
4. Rapat Lobi PAH I, tanggal 11 Oktober 2001, (Lihat Buku III Risalah Rapat
Tertutup PAH I Tahun 2001) secara khusus membicarakan masalah yang
terkait komisi yudisial. Pada umumnya perdebatan adalah berkaitan dengan
kewenangan komisi yudisial untuk usul pengangkatan hakim agung dan
pemberhentian hakim agung. Masalah pengangkatan hakim agung semua
setuju melalui komisi yudisial, sedangkan. mengenai pemberhentian terdapat
perbedaan dan penolakan. Beberapa hal yang mengemukan terkait dengan
kewenangan komisi yudisial dikemukakan oleh sbb:
a. Hatta Mustafa, menyatakan, "... pengangkatannya (hakim agung, pen.)
jelas melalui komisi yudisial, tapi kalau masalah pemberhentian itu kan
kasus berbeda pak ..."
b. Soewarno, menyatakan: "... kita harus berani menyatakan bahwa hakim
agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul komisi
yudisial ..".
c. Hamdan Zoelva, mengkatakan: ``... mungkin lebih tepat namanya komisi
yudisial ini lebih dekat kepada untuk membantu lembaga yudikatif.
Fungsinya samalah dengan BPK itu untuk membantu lembaga legislatif
dalam hal pengawasan
d. All Masykur, mengatakan "... jadi.hakim agung diangkat dan diberhentikan
oleh presiden atas usul komisi yudisial.." Selanjutnya Ali Masykur
mengatakan "... komisi yudisial sebagai bagian fungsional yang melekat
bagian dari mahkarnah agung dia menyeleksi untuk disulkan presiden
sebagai kepala negara yang menetapkan setelah prosesnya itu dengan
persetujuan DPR�.
e. A.M Lutfi, mengatakan "... Komisi yudisial dan mahkamah konstitusi ini
buat kita sesuatu yang baru yang ingin kita dalami, komisi yudisial yang
menyeleksi orang ...�
f. Pataniari, mengatakan "... kalau wewenangnya pak, saya itu, 24B sudah
jelas pak. Mengangkat, memberhentikan, kewenangan utamanya komisi
yudisial. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentiannya.".
g. Soediarto, Komisi yudisial adalah komisi independen yang menampung
dan menghimpun masukan secara, terus mengikuti itu saja, mengenai
hakim dan calon hakim serta mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian, sudah itu saja..."

�
h. A.M. Lutfi, mengatakan "...Begini pak, kalau Wanjakti hanya pengusulan
kenaikan pangkat, tidak pernah mengusulkan ini .... tidak ada. Ini
bagaimana kita harus jelas, dari tadi itu kan soal pengangkatan dan
pemberhentiannya. Saya kira memberhentikan bukan dia. Oke, jadi.."
i. Agun Gunanjar, mengatakan "...sehingga, komisi yudisial ini kewenangan
lainnya, kalau menurut saya begitu, termasuk melakukan pengawasan
terhadap para hakim, sehingga didalam undang-undangnya nanti dia
secara periodik kepada DPR yang menangani masalah itu semua, tiap-
tiap kinerjanya disampaikan. Hakim agung ini yang jumlahnya sudah
sekian kinerjanya begini, ininya begini, sehingga saran kami, usulan kami
ya begini. Jadi ada kontrol terhadap kinerja.
j. Sudiarto, mengatakan "... inikan menjadi lembaga yang sangat, sangat
kuat begitu. Karena mengangkat, mengawasi semuanya itu ya Pak
Sutjipno tahu ada, dia fungsinya inspektur. Jadi ini too much sebenarnya,
sedangkan mula-mulanya supaya calon hakim agung atau hakim itu betul-
betul dipilih dengan baik..."
k. Soetjipno, mengatakan " ... tapi kalau tidak (kisruh di sini, makanya lebih
baik dibatasi saja itu yang tadi itu, pengawasan sudah tidak perlu lagi itu
pak, tidak perlu lagi, karena lewat technical authority mengawasi dia,
bagaiman tingkah laku behaver tadi dari pengadilan negeri, pengadilan
tinggi dan sebagainya. Berarti pengawasan di situ hilang. Memang
tekannya komisi ada menyiapkan calon-calon tadi itu kalau tidak salah
yang utama, kalau yang lainnya saya tidak bisa memberikan ..".
l. A.M. Lutfi, mengatakan: "...Ini tadi, masih keberatan kalau dia juga punya
wewenang untuk menurunkan, memberhentikan. Begini, jadi untuk
pengangkatan sajapun, dia mengumpulkan pendapat masyarakat, dia
usulkan ke DPR. DPR mesti itu kurang, bukan 9 orang menyampaikan itu
tadi.... kalau untuk memberhentikan ini saya khawatir kalau 9 orang itu
diberi wewenang untuk bisa memberhentikan, ini terlalu berbahaya, 9
orang itu bisa didatangkan untuk diajak ngomong-ngomong, iming-iming
macam-macam. ... salah kalau kita berikan dia wewenang terlalu besar,
sebab dia bukan supermen...". Lebih lanjut Pak Lutfi mengatakan " ...
karena waktu itu. kalau terlalu besar kekuasaan diberikan sehingga dia
tidak bisa memikul, berbahaya dia, .."

�
m. Pataniari, mengatakan: ".:. menurut� kita pak, hakim agung itu inikan
menyangkut hakim agung boleh tidak diberhentikan? Itu dulu, ok berarti
itu sependapat hakim harus diberhentikan, sekarang baru kita tanya apa
sebab menurut dia karena ini prosedurnya pak, itukan biasa di undang-
undang pak, jadi misalnya Pak Harun katakan pendekatan komisi yudisial
di sini tapi bukan berarti langsung dia memberhentikan ada tata cara
prosedurnya, persyaratan di UU menjelaskan bagaimana pemberhentian
begitu maksudnya, maksudnya kira-kira begini kalau kita sepakat ..".
n. Harun Kamil, mempertanyakan: "... jadi begini kita sepakat tidak bahwa
hakim agung sejajar dulu dengan DPR dengan Presiden, untuk
pemberhentian di UUD, tidak di UU, jadi kalau kita mau konsekwen dan
konsisten terhadap sikap ini berarti untuk cara pemberhentian komisi
yudisial musti di UUD bukan di UU begitu juga sebaliknya DPR
pemberhentiannya harus di UUD ..."

KESIMPULAN
1. Pada awalnya ide dasar pembentukan komisi yudisial dilatarbelakangi oleh
berbagai permasalahan yang timbul di dunia peradilan yang menjadi sorotan
masyarakat, apalagi dengan sistem satu atap di Mahkamah Agung dan
pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi kekuasaan
kehakiman ini. Demikian juga dirasakan perlunya membangun sistem checks
and balances dimana masing-masing lembaga negara saling mengontrol.
Sampai pada pertanyaan siapa yang mengimbangi kekuasaan Mahkamah
Agung itu?
2. Semula ada usulan dia harus menyampaikan laporan kinerjanya kepada MPR,
tetapi MPR ini diposisikan tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, karena itu
menjadi tidak relevan. Kemudian muncul ide dibentuknya Dewan Kehormatan
Hakim, yang telah masuk pada rancangan TAP MPR tahun 2000 mengenai draft
perubahan Pasal 25 UUD 1945.
3. Pada saat menerima masukan dari masyarakat; pihak Mahkamah Agung
mengusulkan adanya Dewan Kehormatan Hakim ini dalam UUD, yang posisinya
independen dan anggotanya orang-orang independen di luar para hakim yang
aktif. Lembaga inilah yang mengawasi hakim semacam Judicial Committe. Inilah
untuk pertama kalinya diperkenalkan istilah komisi yudisial (judicial committe);

�
Saksi Patrialis Akbar, SH.

1. Bahwa hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945 pada Tahun 2001 antara
lain adalah Pasal 24B ayat (1). Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
Kehakiman";
2. Sebagai mantan anggota PAH III dan PAH I BP MPR berkewajiban
meluruskan pembacaan dan menulis UUD 1945 oleh masyarakat, diantaranya
dari Pemohon yang dalam permohonannya halaman 5 angka II butir 1 antara
lain menyatakan "bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas
dan konteksnya satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial
mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim adalah dalam
rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung;
3. Pendapat para Pemohon tersebut tidaklah tepat sebab dengan menulis dan
membaca seperti yang dilakukan oleh para Pemohon dalam permohonannya
memberi makna dan arti yang lain dari isi UUD 45 yang telah menjadi putusan
MPR RI tentang Perubahan UUD 1945. Keberadaan Pasal 24B ayat (1) UUD
1945 tidaklah seperti yang dimaksudkan oleh para Pemohon sebab
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bukanlah dalam rangka
melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung, akan tetapi merupakan salah satu kewenangan
yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yakni wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat , serta perilaku hakim;
4. Bahwa asal usul materi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sewaktu pembahasan
oleh Badan Pekerja MPR RI tidaklah dalam satu nafas antara kewenangan
Komisi Yudisal dalam hal mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dengan
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, akan tetapi pembahasannya
terpisah antara dua kewenangan tersebut sebagaimana terlihat dibawah ini:

�
4.1. Bahwa dalam Risalah rapat ke-5 Badan Pekerja masa Sidang Tahunan
MPR RI Tahun 2001 pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2001 dalam
acara laporan Panitia Ad Hoc BP MPR dan pengesahan Rancangan
Putusan MPR hasil BP MPR serta Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR
masa Sidang Tahunan MPR 2001 yang dicatat dalam BUKU KESATU
JILID 1 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2001,
halaman 251 dan 252 terlihat bahwa: semula tentang Hakim Agung
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan
dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
ditempatkan dalam Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
"Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Komisl Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat";

Kemudian dirumuskan lagi dalam rancangan tersebut pada halaman 252
alinea pertama dalam Pasal 24C ayat (1) dengan redaksi yang berbeda
sebagai berikut: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta
hakim lain dengan memperhatikan masukan dari masyarakat
berdasarkan masukan dari masyarakat)

Dalam halaman 252 alinea ke empat, baris keempat dari bawah berbunyi
antara lain "Pasal 25 dalam bracket untuk menegakkan kehormatan dan
menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh
Komisi Yudisial".

4.2. Konsep dari rumusan keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial
dalam bahan rancangan perubahan UUD 1945 tersebut dimana masih
terjadi perbedaan pendapat diantara anggota PAH I, maka Badan
Pekerja MPR bersepakat membawa rumusan Perubahan UUD 1945
dalam perubahan ketiga yang telah disusun dalam bentuk altematif-
altematif termasuk didalamnya tentang Komisi Yudisial sebagaimana
terdapat dalam BUKU KESATU JILID 2 yang diterbitkan oleh
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI tahun 2001 sebagai berikut:

Pasal 24C
(1). "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain

�
(dengan mernperhatikan masukan dari masyarakat berdasarkan
masukan dari masyarakat).

Alternatif 1 :

Dan seterusnya���..

Pasal (25A)

"Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluruhan martabat dan
perilaku para hakim, dilakukan oleh Komisi Yudisial".

5 Bahwa dengan rumusan tersebut maka keberadaan dan kewenangan Komisi
Yudisial sejak semula tidaklah dirumuskan dalam satu nafas sebab semula
tidaklah dirumuskan Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C, dan Pasal 24C ayat (1)
serta Pasal 25A sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4.1 dan 4.2 diatas;

6 Bahwa setelah Perubahan UUD 1945 maka keberadaan Komisi Yudisial
terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal
24A ayat (3) merupakan mekanisme pencalonan hakim agung yang diusulkan
oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,
sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah tentang kemandirian serta
kewenangan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim;

7 Khusus berkenaan dengan kalimat "perilaku hakim" dalam kalimat terakhir
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dimaksudkan kepada perilaku hakim
secara menyeluruh dengan tidak terbatas pada hakim tertentu saja akan
tetapi kepada seluruh Hakim sebagaimana ditegaskan dalam buku PANDUAN
DALAM MEMASYARAKATKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK TAHUN 1945 yang memuat antara lain tentang latar belakang,
proses dan hasil UUD 1945 yang dibuat bersama oleh Pimpinan MPR
bersama Anggota PAH I yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI
tahun 2004. Dalam halaman 195 dan 196 buku tersebut menuntun para
anggota MPR dalam memasyarakatkan Pasal 24B yang saksi kutip antara lain
sebagai berikut:

�
"Adanya ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di
Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat
menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi
hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi (puncak) dalam susunan
peradilan di Indonesia sehingga menjadi tumpuan harapan bagi pencari
keadilan�

Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat,
serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk
mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi faham
Indonesia adalah negara hukum;

Untuk itu Perubahan UUD 1945 memuat ketentuan mengenai
pembentukan lembaga dibidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi
Yudisial (KY) yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Menurut
ketentuan Pasal 24B ayat (1), KY berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

Melalui lembaga KY tersebut diharapkan dapat diwujudkan lembaga
peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan
penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang
terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya;

Saksi Baharuddin Aritonang.

Terbentuknya Komisi Yudisial ini sebenarnya merupakan sebuah
pengorbanan perasaan. Dalam rapat PAH I BP. MPR saksi pernah bertanya,
apakah Komisi Yudisial perlu kita masukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
waktu itu seingat saksi, juga ada anggota PAH I sebagai salah satu Tim Ahli, dan
yang menjawab pertanyaan saksi bernama Prof. Ramlan Surbakti, mungkin karena
memang kami bukan orang-orang hukum atau orang terhukum, jadi agak jernih
melihatnya. Ketika Komisi Yudisial diusulkan ke dalam meteri Undang-Undang
Dasar 1945, saksi terpikir betapa lembaga negara yang masuk dalam ranah
kekuasaan kehakiman perlu sampai 3, karena sebelumnya sudah ada Mahkamah
Agung kemudian dilengkapi dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam usulan awal kami,
Mahkamah Konstitusi sesungguhnya cukup salah satu kamar di Mahkamah Agung.

�
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam bukunya yang terbaru, �Lembaga Negara
Pasca Reformasi;

Bahwa organ pendukung yang secara struktural memang lembaga negara
tetapi dalam protokolernya bukan lembaga negara, dalam prakteknya bagaimana
mungkin hal tersebut dapat diterapkan waktu itu juga. Yang lebih tidak proporsional
lagi antara kedudukan dan kewenangannya berdasar pada Pasal 24B mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan
menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim bagaimana
mungkin hanya untuk kedua tugas tersebut perlu membentuk sebuah lembaga atau
lembaga tinggi negara tersendiri, mungkin pada saat itu, memang menuntut kita
untuk melakukan hal seperti itu;

Sesungguhnya masuknya berbagai auxiliary bodies (yang kemudian kita
kenal sebagai lembaga kuasi negara, seperti komisi-komisi) bermula pada
masuknya masa reformasi dimulai dari tudingan tidak berfungsinya lembaga-
lembaga negara yang formal sehingga di perlukan adanya lembaga-lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sebagai pelengkap. Hemat saksi di sinilah letak kesalah-
kaprahan kita, cara berpikir yang seolah-olah stereotip Indonesia mari kita bentuk
panitia, tidak berpikir sebaliknya, kembali ke pangkal jalan jika memang lembaga-
lembaga negara formal tidak berfungsi optimal justru yang harus diperbaiki dan
disempurnakan agar dapat berfungsi optimal, hal inilah yang merupakan prinsip
dasar dalam maksud saksi untuk menyusun kelembagaan negara. Dalam pikiran
dan benak saksi waktu itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga lain yang
kelak pada saatnya akan tumpang tindih, bahkan pada sisi lain khususnya dari
perhitungan anggaran negara akan menjadi beban yang besar dan ditanggung oleh
negara. Kini jumlah lembaga-lembaga kuasi ini jumlahnya lebih dari 40-an di
Undang-undang ada dua, salah satu diantaranya adalah KPU yang kemudian
berdasar undang-undang menjadi bentuk KPU, kemudian adalah Komisi Yudisial;

Dengan segala pengorbanan khususnya yang saksi lihat, lahirnya Komisi
Yudisial apapun yang saksi pikirkan faktanya sudah menjadi bagian dari Undang-
Undang Dasar 1945, permasalahannya adalah bagaimana merumuskan
pengawasan hakim;

�
Saksi Mayor Jenderal Polisi (Purn). Drs. Sutjipno

Komisi Yudisial selanjutnya disingkat KY perlu diadakan atau dibangun untuk
menjamin adanya checks and balances dalam keseluruhan proses
penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia seperti halnya cabang-cabang
kekuasaan negara yang sudah ada yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif;

Namun bukan berarti bahwa KY adalah merupakan cabang kekuasaan
tersendiri seperti ketika jenis kekuasaan yang ada, melainkan bahwa KY adalah
sebagai suatu suporting element belaka dari keseluruhan jajaran Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya
objektifitas dari suatu fungsi pengawasan atau fungsi kontrol;

Komisi Yudisial dalam rangka checks and balances adalah untuk mengontrol
perilaku para hakim dalam seluruh jajajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya, maka
yang menjadi sasaran utama KY adalah aspek administratif personil hakim yaitu
para hakim dalam seluruh jajaran kekuasaan yudikatif dan bukan aspek operasional
yudikatif;

Apabila pada suatu ketika misalnya terjadi suatu perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh salah satu, seorang hakim baik dari jajaran Mahkamah Agung
maupun Mahkamah Konstitusi maka KY tidak berwenang melakukan langkah-
langkah seperti yang harus dilakukan oleh aparat criminal justice system. Mengapa
karena KY dibangun dalam ketatanegaraan RI bukan sebagai aparat penegak
hukum atau law enforcement agency, dan KY pun juga bukan aparat yudikatif, KY
tidak lain adalah semata-mata sebagai aparat pengawas atau aparat kontrol dan
penjaga perilaku para hakim, yang berarti aspek-aspek administratif personil
yudikatif dan bukan aspek operasional yudikatif dengan maksud dan tujuan untuk
terpeliharanya martabat dan kehormatan hakim;

KY sengaja dibangun secara ekstra struktural dengan maksud dan tujuan
pula untuk menjamin adanya objektifitas pengawasan atau kontrol terhadap para
hakim;

Untuk mencegah timbulnya unsur subjektifitas yaitu penilaian terhadap diri
sendiri oleh diri sendiri, dan yang diputuskan oleh diri sendiri yang berada dalam
satu tangan pasti sangat subjektif sehingga perlu dibangun secara ekstra struktural
agar terwujud adanya check and balances yang baik dalam pelaksanaannya;

�
Posisi KY dalam rumpun jajaran yudikatif adalah sekali lagi bukan sebagai
aparat operasional yudikatif dan tidak menjalankan Recht Sprekende Functie
melainkan hanyalah sebagai aparat administratif dalam rangka pembinaan personil
hakim dalam pelaksaan code of conduct para hakim dalam seluruh jajaran yudikatif;

Posisi KY sengaja dikelompokkan kepada rumpun yudikatif dengan maksud
dan tujuan untuk memudahkan dan melancarkan kerja sama dalam rangka proses
administratif pembinaan personil hakim dalam seluruh jajaran yudikatif;

Dalam sistem ketatanegaraan RI maka KY bukanlah merupakan salah satu
cabang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang posisinya
duduk dan berdiri side by side, leiben ein under. Namun juga bukan unter get orned,
nacht ein under, melainkan benar-benar berposisi sebagai suporting element dari
salah satu cabang kekuasaan negara dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif;

Dalam tugas-tugas dan fungsinya serta peranan yang seperti itulah maka
sangat diperlukan adanya satu peraturan pelaksana berupa undang-undang
ataupun peraturan perundangan lainnya yang mengatur prosedur dan tatanan kerja
tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan peranan KY
sebagai transformasi dari yang telah dipesankan dan diperintahkan oleh Undang-
undang Dasar 1945. Dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaannya menjadi
lancar, benar, tertib dan objektif yang tidak dicampuri oleh siapapun dan tidak
memihak pada siapa pun;

Saksi Sutjipto, SH.

Keterangan yang dapat diberikan adalah berdasarkan risalah-risalah rapat
Badan Pekerja baik rapat Pleno, rapat-rapat tim lobi atau rapat rumusan dan juga
dengar pendapat dengan Tim Ahli, serta rapat-rapat Pleno Badan Pekerja MPR
serta rapat-rapat komisi pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Periode 1999 sampai, khususnya sampai 2001 sampai diputuskannya amandemen
ketiga tentang Pasal 24 dan 25 yaitu tentang kekuasaan kehakiman;

Oleh karena itu, Saksi akan memberikan dalam bentuk beragam risalah rapat
kerja tersebut yang berupa kutipan-kutipan secara singkat;

Adapun kutipan-kutipan, baik dari pendapat dari beberapa anggota PAH I maupun
Tim Ahli, sebagai berikut:

Petama adalah pendapat dari Saudara Hamdan Zoelva yang mengatakan bahwa
�Kekuasaan Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung dan hakim-hakim di
bawahnya tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol dan terawasi sehingga dapat

�
menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim sebagaimana terasa sampai
pada saat ini.� Pengawasan atau kontrol itu tidak boleh diserahkan pada lembaga
tinggi maupun lembaga tertinggi negara yang sarat dengan muatan politik;

Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol
terhadap Mahkamah Agung termasuk kepada para hakim-hakim khususnya terkait
dengan pelaksanaan tugas-tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen
yang anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden
selaku kepala negara dari mantan-mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara-
pengacara senior, maupun profesor di bidang hukum dari perguruan tinggi ditambah
dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya di kenal memiliki intergritas yang
sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral sedikitpun;

Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam
produk yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi harus dijadikan pertimbangan
dalam penentuan karir seorang hakim dan termasuk hukuman penurunan pangkat
atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal inilah yang
menyangkut komisi perlu diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pendapat dari Bapak Hakim Agung Iskandar Kamil yang menyatakan, bahwa
dalam ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya
perwujudan check and balances yang lebih konkrit. Begitu sebab kadang-kadang
dikatakan jajaran kekuasaan kehakiman seperti tirani yudisial katanya. Dengan doa
restu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kami tidak menjadi tirani
dan memang kami tidak ingin menjadi tirani. Oleh sebab itu, keinginan kami itu
memang perlu di wujudkan dalam satu ketentuan perundang-undangan;

Dewan Kehormatan Hakim yang mandiri itu yang dimaksud adalah
independen. Oleh beberapa kalangan di sebut judicial committe. Jadi semacam
itulah kira-kira, Pak, yang melakukan pengawasan eksternal yang dimaksudkan
adalah idenya, yang dipersonil dari dewan kehormatan itu bukan dari personil dari
jajaran peradilan sendiri, bisa terdiri dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain.
Hanya memang yang menjadi suatu masalah yang barangkali bisa kita
pertimbangkan, apakah lembaga semacam itu partisan atau tidak, ini satu-satunya
masalah barangkali. Tugasnya melakukan pengawasan atau perilaku hakim dalam

�
menyelenggarakan peradilan sehingga dengan adanya lembaga ini maka para
hakim tidak bisa berprilaku semuanya, begitu kira-kira;

Pendapat dari Prof. Dr. Maria S.W Sumarjono, mengenai siapa yang melakukan
pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Karena dua-duanya
wewenangnya berbeda walaupun dalam satu habitat. Memang di dalam perubahan
kedua, di situ ada disebut dewan kehormatan. Tetapi mungkin Bapak-bapak melihat
malah justru di hilangkan oleh tim ahli, apakah ini tidak perlu. Kami berpikir memang
perlu tetapi kalau di dalam Undang Undang Dasar, kasihan hakim saja yang ada
dewan kehormatan, yang lembaga-lembaga lain bagaimana? Padahal yang kami
tahu, kalau DPR itu ada kode etiknya, di dalam Tatib dan sebagainya. Jadi dewan
kehormatan tidak perlu dicantumkan dalam Undang Undang Dasar sepertinya betul-
betul yang lainnya diam saja. Padahal yang lainnya juga ada, jadi alasan karena
mungkin tim hukum yang adil. Jadi bukan masalah yang prinsipil sekali lagi harus
ada, tapi tidak perlu dicantumkan;

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu perubahan ketiga Undang
Undang Dasar Tahun 1945 pada persidangan Tahun 2001 adalah Pasal 24B ayat
(1) yang berbunyi �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.� Adapun
hasil keputusan tersebut setelah melalui berbagai proses antara lain bahwa
pembahasan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan secara mendalam.
Jadi sejak masa persidangan tahun 1999 dan baru diputuskan pada Sidang
Tahunan tahun 2001 yang merupakan perubahan ketiga;

Bahwa materi pada Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar Indonesia
Tahun 1945, pada waktu dilakukan pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terdiri
dari kewenangan Komisi Yudisial dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim
dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Akan tetapi pembahasannya terpisah
antara dua kewenangan tersebut sebagaimana yang terlihat di bawah ini;

Bahwa dalam risalah rapat kelima Badan Pekerja MPR-RI masa sidang
tahunan MPR-RI tahun 2001 pada Tanggal 23 Oktober 2001. Dalam acara laporan
Panitia Ad hoc Badan Pekerja MPR dan pengesahan Rancangan Putusan MPR
hasil Badan Pekerja MPR serta penutupan rapat Badan Pekerja MPR masa sidang
tahunan MPR 2001 yang dicatat dalam Buku I, Jilid I yang diterbitkan oleh

�
Sekretariat Jenderal MPR-RI, semula Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan DPR
ditempatkan pada Pasal 24D ayat(1) yang berbunyi sebagai berikut:

�Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial
dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.� Konsep dari
rumusan keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam bahan rancangan
perubahan Undang Undang Dasar 1945 tersebut dimana masih terjadi perbedaan
pendapat diantara anggota Panitia Ad hoc I, maka Badan Pekerja MPR bersepakat
membawa rumusan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang telah susun dalam alternatif yang
termasuk di dalamnya tentang Komisi Yudisial;

Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka keberadaan
Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24A ayat (3) merupakan mekanisme pencalonan Hakim Agung yang
diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan
ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;

Sedangkan Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 adalah tentang
kemandirian serta kewenangan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta
perilaku hakim;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2006, Pihak Terkait
Langsung Komisi Yudisial, telah menyampaikan tanggapan tertulis yang dibacakan
di persidangan, sebagai berikut:

I. Ketidakjelasan Dasar dan Alasan Konstruksi Hukum Permohonan
Pada bagian ini hendak dikaji dasar dan alasan-alasan yang menjadi
kontruksi hukum permohonan seperti yang dikemukakan para Pemohon di
dalam permohonannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menganalisis sejauhmana
keutuhan dan kaitan antara alasan dan pernyataan lain yang dikemukakan
para Pemohon untuk sampai pada kesimpulannya sendiri. Setidaknya ada
sekitar 4 (empat) alasan yang digunakan oleh para Pemohon untuk sampai
pada interpretasinya sendiri yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak

�
mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim agung, yaitu sebagai
berikut:

1. Kewenangan lain KY adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan
Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;
2. Kata hakim dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh
hakim sehingga kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim
agung dan hakim konstitusi karena hanya ditujukan bagi hakim yang akan
menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim...;
3. Secara universal kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim
agung pada Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial adalah mitra MA
dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan
di semua lingkungan peradilan di bawah MA;
4. Pemberhentian hakim agung memiliki mekanisme tersendiri yang didahului
dengan pemberian kesempatan pada yang bersangkutan untuk membela
diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Bila alasan dan interpretasi di atas dikaji secara seksama maka dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu: kesatu, alasan yang diajukan sangat
interpretatif; kedua, alasan didasarkan atas konstruksi logika berpikir yang tidak
sistematis; ketiga, alasan yang diajukan sangat prematur dan berlebihan.
1. Alasan sangat interpretatif.
Para Pemohon mengintroduksi suatu interpretasi baru di dalam
memaknai suatu pasal dengan metode pembacaan pasal dengan
menyatakan �...kalimat dibaca dalam satu nafas dan diberi konteks satu
sama lain maka akan bermakna �Komisi Yudisial mempunyai kewenangan
lain dalam rangka melaksanakan kewenangan lain KY untuk mengusulkan
pengangkatan hakim agung� (lihat butir II.1., di halaman 5 Permohonan).
Interpretasi ini ingin menekankan bahwa kewenangan lain dari Komisi
Yudisial haruslah kewenangan yang berkenaan dan berkaitan dengan
pengangkatan hakim agung saja.

Tindakan interpretasi para Pemohon tidak dapat dikualifikasi
sebagai interpretasi gramatikal dan atau interpretasi sistimatik yang lazim
digunakan di dalam menafsirkan dan mengkonstruksi suatu makna
substantif dari hukum atau pasal perundangan. Kendati ketidaklaziman ini
tidak dapat sepenuhnya disalahkan tetapi metode ini dapatlah dikualifikasi

�
sebagai �interpretable� karena dapat mengaburkan makna substantif yang
original. Lebih dari itu, interpretasi tersebut juga potensial menyebabkan
ketidakpastian dan ketidakpastian itu sendiri dapat mengakibatkan
munculnya kekeliruan dalam memaknai suatu pasal sesuai dengan original
intend dan maksud teleologis pembuatan suatu pasal tertentu di dalam
suatu undang-undang.

Tindakan interpretasi yang dikemukakan dalam permohonan diatas
juga bertentangan secara diametral dengan pendapat Mahkamah Agung
sendiri. Mahkamah Agung di dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah
Agung RI menyatakan:

�...berdasarkan Pasal 24B. Amandemen Ketiga UUD 1945 akan dibentuk
lembaga baru yang akan berfungsi-salah satunya-melakukan pengawasan
dan (mungkin) pendisiplinan bagi hakim dan hakim agung, yaitu: Komisi
Yudisial�.

Demikianpun halnya pendapat Mahkamah Agung di dalam Naskah
Akademis dan Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial juga
menyatakan:

�...kami memandang ada 5 (lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari fungsi
diatas, yaitu...pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim
agung)�. (lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru
Pembaruan mahkamah Agung RI, MA-RI 2003, hlm. 91 dan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-
Undang tentang Komisi Yudisial, MA-RI 2003, hlm. 45)

Dengan demikian, bagaimana mungkin pendapat resmi dari lembaga
Mahkamah Agung dapat diingkari secara sepihak oleh alasan yang
dirumuskan secara interpretatif dengan metode penafsiran yang
interpretable di dalam suatu permohonan pengujian undang-undang
terhadap undang-undang dasar.

2. Alasan didasarkan atas konstruksi logika berpikir yang tidak utuh dan
tidak sistematis.
Pada butir II.2., di halaman 5 permohonan, para Pemohon
mengutip Pasal 25 UUD 1945 yang mengemukakan �syarat-syarat untuk
menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-
undang�. Lalu, para Pemohon mengaitkannya dengan menyebutkan

�
beberapa undang-undang yang berbeda-beda yang mengatur tentang
hakim tingkat pertama dan banding seperti tersebut di dalam UU No. 8
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), hakim agung dan
hakim konstitusi (UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2003) .
Setelah itu, para Pemohon membuat beberapa kesimpulan:

a) Kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung dan hakim
konstitusi karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding;
b) Yang dimaksud kata hakim di dalam Pasal 24B bukan terhadap seluruh
hakim;
c) Yang dimaksud Pasal 24B tentang kewenangan lain dalam rangka
menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat hakim adalah hakim yang
akan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung.

Uraian di atas jelas memperlihatkan suatu konstruksi berpikir yang tidak
utuh dan tidak sistematis karena dengan hanya menyebut Pasal 24B UUD
1945 dan mengaitkannya dengan beberapa UU yang mengatur hakim,
hakim agung dan hakim konstitusi, tetapi kemudian, permohonan telah
berani membuat pernyataan berupa interpretasi sepihak dan
menyimpulkannya sendiri tanpa menjelaskan dasar argumentasi, konstruksi
logika berpikir dan keterkaitan satu alasan dengan pernyataan lainnya serta
menguraikan dan menganalisisnya secara menyeluruh. Tindakan
sedemikian patutlah dikualifikasi sebagai kekacauan dalam merumuskan
konstruksi berpikir. Berdasarkan uraian tersebut maka sudilah kiranya bila
rumusan alasan yang tersebut di dalam permohonan dimaksud,
disimpulkan sebagai telah memuat suatu konstruksi logika berpikir yang
tidak utuh dan tidak sistematis.
3. Alasan yang diajukan sangat prematur dan berlebihan.
Pada butir II.5., di halaman 6 permohonan, para Pemohon
langsung menyimpulkan �secara universal kewenangan Komisi Yudisial
tidak menjangkau hakim agung pada Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial adalah mitra MA dalam melakukan pengawasan terhadap para
hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA�.

�
Kesimpulan tersebut dilakukan dengan menunjuk pada Pasal 32 dari UU
No. 5 Tahun 2004 tentang MA. Bagaimana mungkin suatu kesimpulan
dimaknai sebagai universalitas berkaitan dengan kewenangan Komisi
Yudisial yang tidak menjangkau hakim agung jika hanya didasarkan pada
satu pasal di atas saja. Dimana letak universalitas dari kesimpulan
permohonan dimaksud?, para Pemohon tidak mengemukakan dan
menguraikannya secara elaboratif. Lihat dan bandingkan dengan suatu
hasil studi yang menyimpulkan:

�...dibentuknya Komisi Yudisial ...mempunyai alasan yang strategis dalam
rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pertama,
dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring
secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman...Keempat, ...untuk menjaga
kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan...diharapkan
inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi karena setiap
putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat oleh
Komisi Yudisial...�.

Sebagian kesimpulan mengenai tujuan pembentukan Komisi Yudisial
seperti telah dikemukakan di atas itu ditelaah dari 197 (seratus sembilan
puluh tujuh) konstitusi negara anggota PBB (lihat A. Ahsin Thohari, Komisi
Yudisial: Reformasi Peradilan, hlm. 105, 147-150). Berpijak pada uraian
seperti tersebut diatas maka cukuplah alasan dan sudilah kiranya untuk
menyatakan bahwa permohonan sebagai sangat prematur.

Pada butir II.5 dan 6., di halaman 6 dan 7 permohonan, para Pemohon
merujuk pada Pasal 32 juncto Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung yang mengatur mengenai kewenangan pengawasan dan
pemberian kesempatan membela diri pada hakim agung yang diusulkan
untuk diberhentikan dihadapan Majelis Kehormatan Hakim Agung. Berpijak
pada pasal-pasal tersebut, para Pemohon di dalam permohonannya
kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa Pasal 21 juncto Pasal 23 ayat
(2), (3) dan (5) juncto Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan (4) dari
Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan
dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas tentu patut dipertanyakan metode konklusi yang
digunakan untuk menghubungkan antara suatu pernyataan atau fakta

�
dengan perumusan suatu kesimpulan. Bagaimana mungkin
ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan pasal-pasal yang terjadi pada
suatu perundangan dengan pasal-pasal perundangan lainnya, kemudian
disimpulkan sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan
sedemikian tidak hanya memperlihatkan kerapuhan dasar metodologi
konklusif yang digunakan tetapi kesimpulan yang sedemikian juga dapat
dikualifikasi sebagai kesimpulan yang didasarkan atas interpretasi yang
prematur dan berlebihan.

II. Kelemahan Dasar dan Alasan dari Permohonan.
Ada beberapa hal penting yang harus dikemukakan secara limitatif di
dalam mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, yaitu antara lain: kesatu, Pemohon memiliki Hak
Konstutsional untuk mengajukan permohonan; kedua, adanya kerugian karena
hak konstitusional Pemohon dilanggar; ketiga, kerugian konstitusional itu
bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan
terjadi; keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU
yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; kelima, adanya kemungkinan
kerugian konstitusional tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan. Uraian
dibawah ini akan mengemukakan beberapa alasan penting tersebut.

1. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya.

Pada bagian ini hendak dijelaskan mengenai, siapakah yang
memiliki hak atau kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman. Penjelasan ini menjadi penting untuk menentukan
dan menegaskan pihak yang mempunyai legal standing di dalam
mengajukan suatu permohonan hak menguji perundangan, khususnya
berkaitan dengan hal kekuasaan kehakiman.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya, pada Pasal 24
dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan secara limitatif
sebagai berikut:

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

�
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar dimaksud
telah dikeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, merupakan perubahan dari Undang-undang No. 14 Tahun
1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun
1999. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 haruslah dimaknai sebagai
undang-undang payung terhadap undang-undang lainnya yang mengatur
tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu antara lain:
1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
4) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
5) Undang-undang No .9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
6) Undang-undang No. 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi;

Di dalam Pasal 1, Bab I dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan secara tegas:
�Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia�;

dan pada Pasal 2 Undang-undang dimaksud juga telah dikemukakan hal
sebagai berikut:

�Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi�.

Bila ketentuan yang tersebut di dalam Pasal-pasal Undang-undang
Pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2)

�
UUD 1945 maka dapatlah disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam UU Pokok
Kekuasaan Kehakiman di atas merupakan penjabaran dari Pasal 24 ayat
(1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut maka
dapatlah disimpulkan bahwa hak dan kewenangan sebagai penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Uraian di atas juga menegaskan bahwa hakim bukanlah sebagai
penyelenggara kekuasaan kehakiman tetapi hanya sebagai pejabat
kekuasaan kehakiman, sedangkan yang melakukan kekuasaan kehakiman
adalah Mahkamah Agung, badan-badan peradilan yang berada dibawah
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai yang ditentukan di
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikemukakan secara tegas di
dalam Pasal 31, Bab V Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan dari
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan �Hakim adalah
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang�.

Berpijak pada ketentuan dan uraian tersebut, kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan adalah merupakan hak
konstitusional dari lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman bukan
hak dari Hakim yang hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. Oleh
karena itu undang-undang memberikan kewajiban kepada Hakim untuk
menjaga kemandirian peradilan dan untuk itu hakim diharuskan untuk
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, dalam
makalahnya �Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan
Mahkamah Konstitusi) dengan Komisi Yudisial; Suatu Pertanyaan�,
disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di
MPR tanggal 9 Maret 2006 dalam halaman 4, nomor 4 (empat) mengenai
Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

�Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman
dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia badan peradilan
yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung,

�
Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang
dibawah Mahkamah Agung�.

Bertolak dari uraian yang dikemukakan oleh Ketua MA tersebut di atas
maka dapatlah dikemukakan bahwa �hak dan kewenangan melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka itu ada pada lembaga peradilan�.

Berdasarkan atas dan dengan segenap hal seperti telah dikemukakan di
dalam uraian seperti tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa
pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam mengajukan permohonan
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah
lembaga yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Dasar 1945 juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004,
yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya.

2. Perseorangan Tidak Dapat Mewakili Kepentingan Kekuasaan
Kehakiman.
Ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman a quo menyatakan bahwa hakim adalah pejabat
yang melakukan kekuasaan kehakiman. Pasal ini menegaskan, kekuasaan
kehakiman hanya dapat dilakukan oleh hakim bila yang bersangkutan
dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Jika yang bersangkutan
melepaskan kapasitasnya sebagai pejabat negara maka yang
bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama
kekuasaan kehakiman sehingga tidaklah tepat jika pihak dimaksud
menempatkan dirinya sama dan sebanding dengan pihak yang mempunyai
kewajiban jabatan, yakni wajib menjaga kemandirian peradilan.

Oleh karena itu, status perseorangan para Pemohon dalam
mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar
dengan alasan untuk menjaga kemandirian peradilan adalah alasan yang
tidak benar dan tidak tepat. Kekuasaan kehakiman adalah merupakan
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan dimana sebagai pelaku dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman dimaksud bukanlah orang
perorangan tetapi mereka adalah orang yang diangkat oleh negara sebagai

�
hakim yang merupakan pejabat negara yang menjalankan kewenangan-
kewenangan atau kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang.
Dengan demikian, hakim itu adalah jabatan yang mempunyai kewenangan
mengadili suatu perkara dalam proses peradilan dan atau menjalankan
kewenangan lainnya yang secara tegas dikemukakan di dalam
perundangan dan bukan tindakan orang perorangan atau kelompok yang di
luar kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dan eksplisit di
dalam perundangan.

Jika terjadi perselisihan dimana pejabat yang bersangkutan dalam
menjalankan kewenangan negara �diintervensi kemandiriannya� oleh
kewenangan lembaga negara lainnya, baik oleh lembaga penyelenggara
kekuasaan kehakiman atau dengan lembaga lain diluar pelaksana
kekuasaan kehakiman maka sengketa yang terjadi tersebut adalah
perselisihan antar lembaga, bukan perselisihan pribadi atau orang-
perorangan yang mengatasnamakan kepentingan kemandirian kehakiman.

Bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut kepentingan
kelembagaan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman seperti diuraikan
di atas maka yang mempunyai legal standing sebagai Pemohon adalah
penyelenggara kekuasaan kehakiman atau pejabat penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang memiliki kapasitas hukum di dalam mewakili
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, dalam hal ini, Ketua
Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan dibawahnya.

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa karena kewenangan
kekuasaan kehakiman hanya dapat dijalankan oleh pelaksana kekuasaan
kehakiman tersebut, dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua
Pengadilan dibawahnya maka perseorangan yang tidak dalam kapasitas
mewakili pengadilan dalam menjalankan kepentingan kekuasaan
kehakiman tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengatasnamakan
kepentingan kekuasaan kehakiman.

Uraian di atas juga telah memperlihatkan dan menegaskan bahwa
permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat menjelaskan,
apa yang menjadi dasar konstitusionalitas diajukannya permohonan. Para
Pemohon bersikap ambigu. Di satu sisi menempatkan dirinya sebagai
orang perorangan dan atau kelompok orang yang berjumlah sebanyak 31

�
(tiga puluh satu) orang yang secara bersama-sama mengajukan
permohonan hak uji materil; disisi lainnya, para Pemohon menyebutkan
jabatan dari pekerjaannya sebagai hakim agung yang kesemuanya
menggunakan alamat kantor Mahkamah Agung, yaitu di Jl. Merdeka Utara
Kav. 9-13, Jakarta Pusat sebagai alamat dari para Pemohon. Penyebutan
identitas jabatan yang ditopang oleh alamat kantor di Mahkamah Agung
hendak mengindikasikan bahwa seolah-olah para Pemohon adalah
representasi hukum dari suatu lembaga yang mempunyai kewenangan
sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai hak
konstitusional mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang
undang dasar.

Secara faktual uraian diatas telah menegaskan, para Pemohon
adalah orang perorangan; dan pada prinsipnya, kepentingan orang
perorangan atau sekelompok orang atau kepentingan para Pemohon
seperti tersebut di dalam permohonannya, tidak serta merta dapat
dikualifikasi sebagai kepentingan dari lembaga dimana mereka bekerja atau
demi kepentingan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara
kekuasaan kehakiman. Hakim itu adalah jabatan yang mempunyai
kewenangan mengadili suatu perkara dalam proses peradilan dan atau
menjalankan kewenangan lainnya yang secara tegas dikemukakan di
dalam perundangan dan bukan tindakan orang perorangan atau kelompok
yang di luar kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dan eksplisit
di dalam perundangan. Lebih-lebih tidak ada pelimpahan kewenangan yang
secara tegas, patut dan sah diberikan dari lembaga dimaksud kepada para
Pemohon. Ketua MA di dalam pernyataannya justru mengemukakan bahwa
para Pemohon bertindak dalam kapasitas individualnya sendiri di dalam
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-
undang dasar (Lihat Detik Com tanggal 17 Maret 2006 dan Tempo Interaktif
tanggal 17 Maret 2006 dan 21 Maret 2006).

Keadaan dan tindakan sedemikian ini mengakibatkan para
Pemohon kehilangan dasar legalitasnya sehingga tidak mempunyai legal
standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap undang-undang dasar. Dengan demikian, dimohonkan pada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudilah kiranya untuk menyatakan

�
Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak memiliki dasar
konstitusional sebagai Pemohon serta tidak dapat mengidentifikasi dirinya
sama dan sebangun dengan jabatan hakim yang sedang menjalankan
kekuasaan kehakiman yang harus menjaga kemandirian peradilan, di
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar dengan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal
20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1(1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3)
dan (5), Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan (4) dari UU No. 22
Tahun 2004 dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 bertentangan
dengan Pasal 24B dan 25 Undang Undang Dasar 1945.

3. Permohonan Para Pemohon Telah Keliru Menyimpulkan Bahwa Hak
Konstitusionalnya telah Dilanggar.
Para Pemohon di dalam permohonannya menyatakan �Pemohon
adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada
Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam
permohonan ini karena para Pemohon menganggap hak dan kewenangan
konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang
No. 22 Tahun 2004, khususnya atas pasal-pasal yang berkaitan dengan
pengawasan hakim serta yang berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi�.

Lebih jauh, para Pemohon juga mengemukakan beberapa Pasal
tertentu, yaitu: Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 21,
Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) serta Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3)
dan (4) yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 dari UU No. 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial, menimbulkan kerugian pada para Pemohon
karena menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan
sebagai objek penjatuhan sanksi. Pasal-pasal tersebut juga berkaitan
dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Di dalam bagian lain permohonan juga dikemukakan bahwa
pengawasan Komisi Yudisial telah memanggil beberapa hakim agung,
yaitu: Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, Parman
Suparman, Usman Karim, Harifin A Tumpa dalam hubungan dengan
perkara yang diadilinya telah mengakibatkan terganggunya hak
konstitusional hakim agung yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945.

�
Pemanggilan tersebut juga berpotensi dan akan membawa makna, semua
hakim agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus perkara
sehingga akan menghancurkan independensi hakim agung yang dijamin
UUD 1945.

Uraian di atas telah memperlihatkan konstruksi berpikir
permohonan, dimana pasal-pasal tertentu di dalam UU Komisi Yudisial
dikualifikasi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena mereka
menjadi objek pengawasan dan penjatuhan sanksi serta kemudian
disimpulkan secara sepihak bahwa tindakan pengawasan dan penjatuhan
sanksi tersebut akan menghancurkan independensi hakim agung. Di dalam
bahasa lain dapat dikemukakan bahwa independensi mengalami proses
absolutisme dan dijadikan �tameng� untuk menghindari penerapan prinsip
akuntabilitas yang sebagiannya dimanifestasikan dalam bentuk
pengawasan dan pemberian sanksi bila memang terbukti ada tindak
pelanggaran.

Di dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung telah
dikemukakan dengan sangat jelas beberapa hal penting yang berkaitan
dengan pengawasan dan pendisiplinan hakim, yaitu antara lain:

a. MA tidak mampu menjalankan pengawasan atas dirinya sendiri. Hal ini
dikemukakan secara jujur oleh MA dengan menyatakan:
�...pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan
sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih
banyaknya dugaan penyimpangan prilaku yang dilakukan oleh hakim
dan pegawai pengadilan...�

�Dalam prakteknya, pengawasan oleh lembaga pengawas MA...tidak
berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan yang sama
sebagaimana...pengawasan prilaku hakim...� (lihat Buku Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung, 2003, hlm. 93 dan hlm. 99).

b. MA juga tidak mampu menegakkan kedisiplinan secara konsisten. Hal
ini dikemukan oleh MA dengan menyatakan:
�Penjatuhan sanksi disiplin berupa pemberhentian hakim agung dan
pemberhentian hakim selama ini tidak berjalan optimal. Jarang sekali
ada hakim yang diberhentikan walau banyak hakim yang diduga
melakukan pelanggaran�

�
�Kelemahan pendisiplinan oleh MA...disebabkan...karena adanya
keengganan/kesulitan bertindak tegas kepada sesama hakim (kolega)
karena majelis kehormatan hakim/hakim agung hanya terdiri dari
kalangan hakim�

�Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pemeriksaan oleh majelis
kehormatan hakim. Hal diantaranya tergambarkan dari ketentuan dalam
SKB yang menegaskan bahwa pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan
Hakim bersifat tertutup; dan tidak adanya pedoman dalam penjatuhan
sanksi�. (lihat Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003,
hlm. 105-106)

Uraian di atas memperlihatkan bahwa MA tidak memiliki kemampuan
menjalankan pengawasan secara efektif dan tidak mampu menegakkan
kedisiplinan. Disisi lainnya juga ada pernyataan yang diajukan oleh
hakim agung Gunanto Suryono, Ketua Muda Pengawasan MA yang
mengemukakan �30% hakim termasuk hakim agung di MA bermasalah�
(Koran Tempo dan Republika tanggal 21 Januari 2006).

Selain itu, Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003
juga mengajukan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi
problem pengawasan dan pendisiplinan yang dihadapi oleh MA. Lebih
lanjut buku dimaksud menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

a. MA perlu mendorong terbentuknya Komisi Yudisial sebagaimana
yang diamanatkan dalam amandemen ketiga UUD 1945. Berkenaan
dengan pengawasan Komisi Yudisial telah dirumuskan:
�Pada prinsipnya yurisdiksi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial adalah pengawasan terhadap prilaku hakim di dalam dan di
luar pengadilan, sedangkan Tuada Wasbin adalah pengawasan
terhadap teknis yudisial dan administrasi pengadilan�.

�...mendorong...Komisi Yudisial mengatur kewenangannya untuk
mengadili hakim yang diduga melakukan penyimpangan serta
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu pada hakim yang
melakukan penyimpangan perilaku� (Buku Cetak Biru Pembaruan
Mahkamah Agung,2003, hlm. 96 dan hlm. 106).

b. MA perlu memperbaiki kelemahan lembaga pengawas dan sekaligus
memperbarui aturan mengenai eksaminasi terhadap putusan hakim

�
tingkat pertama dan banding (Buku Cetak Biru Pembaruan
Mahkamah Agung, hlm. 100).

Uraian di atas menegaskan bahwa MA sangat mendukung keberadaan
Komisi Yudisial dan bahkan menyetujui yurisdiksi pengawasan menjadi
bagian tak terpisahkan dari kewenangan Komisi Yudisial. Jika demikian
halnya, bagaimana mungkin para Pemohon dapat mendalilkan bahwa
independensinya menjadi hancur dengan adanya kewenangan
pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial padahal lembaga
Mahkamah Agung secara tegas mengakui dan memerlukan keberadaan
Komisi Yudisial yang salah satu kewenangannya justru berkaitan
dengan pengawasan.
Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas
dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dilanggar, yaitu hak yang diatur di dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat
menjelaskan pasal-pasal yang berupa hak konstitusionalnya seperti diatur
di dalam UUD 1945 yang telah dilanggar oleh suatu undang-undang
tertentu. Permohonan yang tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar dapat
dikualifikasi sebagai permohonan yang kurang cermat dan bertentangan
dengan ketentuan hukum acara tentang pengajuan permohonan
pengujian undang undang terhadap UUD yang telah diatur dalam Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dalam
Pasal 51 ayat (2) menyatakan antara lain: �Pemohon wajib menguraikan
dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan kewenangan
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)�.

Tindakan para Pemohon dengan mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD dengan mengedepankan prinsip
independensi justru mengindikasikan bahwa para Pemohon tidak saja
melakukan tindakan diskriminatif tetapi juga telah melanggar prinsip
penting yang harus dikedepankan oleh kekuasaan kehakiman, yaitu:
prinsip equality before the law. Oleh karena permohonan para Pemohon
dalam melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar tidak mampu menguraikan secara tegas dan jelas tentang hak dan

�
kewenangan konstitusional yang dilanggar dan/atau telah keliru
menyimpulkan hak konstitusionalnya telah dilanggar serta tindakannya
potensial melanggar prinsip equality before the law dan bersifat
diskriminatif.

Berdasarkan segenap hal yang telah diuraikan diatas maka dapatlah
diperlihatkan berbagai kelemahan dasar dari permohonan para Pemohon tidak
memiliki dan tidak dapat menjelaskan Hak Konstitusional untuk dapat
mengajukan permohonan serta para Pemohon juga tidak mampu menjelaskan
adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional dan karenanya menimbulkan
kerugian. Dengan demikian kewajiban selebihnya dari para Pemohon, seperti:
menjelaskan kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau
setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab
akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan untuk dilakukan
pengujian dan adanya kemungkinan kerugian konstitusional tidak akan terjadi
jika permohonan dikabulkan, niscaya tidak dapat dikemukakan oleh para
Pemohon. Berkenaan alasan-alasan tersebut maka sudilah kiranya agar
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak
menerima permohonan para Pemohon.

III. Tanggapan atas Alasan�alasan yang Dikemukakan dalam Permohonan.
Ada beberapa hal penting yang diajukan oleh para Pemohon di dalam
permohonannya, yaitu meliputi: kesatu, hakim yang dimaksud pada Pasal 24B
Undang Undang Dasar 1945 bukanlah termasuk hakim agung; kedua, Komisi
Yudisial tidak mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap
hakim agung; ketiga, sesuai prinsip universalitas, kewenangan Komisi Yudisial
tidak menjangkau hakim agung. Hal-hal penting dimaksudlah yang akan dikaji
di dalam uraian yang akan dirumuskan dibawah ini oleh Pihak Terkait.

1. Inkonsistensi Alasan Permohonan dari Para Pemohon
Para Pemohon menggunakan prinsip hukum yang berlaku secara
universal yakni prinsip Lex Certa untuk memberikan tafsiran atas makna
�Hakim� yang tersebut pada Pasal 24B UUD 1945. Pada prinsip Lex Certa,
suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas
atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (Lex Stricta), atau dengan kata lain suatu ketentuan atau

�
perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan
secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan.

Berpijak dari rumusan Pasal 24B UUD 1945 maka kewenangan
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menurut
para Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi
Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Pasal 1 angka 5
UU No. 22 Tahun 2004 telah memperluas makna �hakim� pada Pasal 24B
UUD 1945.

Disisi lainnya, tindakan para Pemohon dapat dikualifikasi sebagai
tidak konsisten karena de facto para Pemohon sendiri telah melanggar
prinsip Lex Certa yaitu telah menafsirkan Pasal 24B ayat 1 UUD 1945
tidak seperti yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi
secara a contrario seolah-olah Komisi Yudisial hanya mempunyai
kewenangan pengawasan terhadap hakim, bukan pengawasan atas hakim
agung atau hakim mahkamah konstitusi. Bukankah Pasal 24B ayat (1)
Undang Undang Dasar 1945 hanya menyatakan tentang:

�...wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim�.

Kata �hakim� di dalam Pasal dimaksud tidak menunjuk secara tegas dan
karenanya dapat dikatakan sebagai hakim agung dan hakim konstitusi.

2. �hakim� dalam Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945
Untuk memberi makna kata �hakim� seperti yang tersebut di dalam
Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 akan digunakan 4 (empat)
metode penafsiran suatu perundangan, yaitu: penafsiran sistematik,
penafsiran gramatikal, penafsiran otentik untuk melihat original intend-nya
dan penafsiran sosiologis atau teleologis.

Jika mengkaji Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 maka akan ditemukan kata-kata �hakim�,
�hakim agung� dan �hakim konstitusi�. Jika dielaborasi lebih jauh, kata-kata
tersebut dapat ditemukan sebagai berikut:

�
a. Kata �hakim agung� disebutkan sebanyak 4 (empat) buah serta tersebut
di dalam Pasal 24A ayat (1) (2) dan (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945;
b. Kata �hakim� disebutkan sebanyak 2 (dua) buah serta tersebut di dalam
Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
c. Kata �hakim konstitusi� disebutkan sebanyak 4 (empat) buah serta
tersebut di dalam Pasal 24C ayat (3) (4) (5) dan (6) Undang-Undang
Dasar 1945.

Pada uraian di atas sudah dikemukakan bahwa kata �hakim agung� ada di
dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam Pasal 24A ayat (5) dikemukakan bahwa hal-hal yang berkaitan
dengan �susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah
Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang�.
Berpijak pada Pasal ini maka secara a contrario dapatlah dikemukakan
bahwa hal-hal selain susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara
Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hakim agung didasarkan oleh
Pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar.
Bila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat
kata �hakim� tetapi secara limitatif hanya mengatur mengenai �syarat-syarat
untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim� maka dapatlah di
interpretasikan bahwa ketentuan mengenai syarat untuk menjadi hakim dan
untuk diperhentikan sebagai hakim agung akan bersumber dari Pasal 25
Undang-Undang dasar 1945. Berdasarkan uraian di atas maka juga dapat
disimpulkan bahwa hal-hal lain selain mengenai �susunan, kedudukan,
keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta syarat-syarat untuk
menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim agung�, seperti antara lain:
pengawasan dan pengaturan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim agung akan
didasarkan oleh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas dengan menggunakan penafsiran sistematik
maka dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan lain termasuk
di dalamnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran dan martabat hakim agung dan atau hal lainnya yang bukan

�
mengenai hal-hal �susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara
Mahkamah Agung serta syarat-syarat untuk menjadi dan untuk
diberhentikan sebagai hakim agung� didasarkan dan bersumber dari Pasal
24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bila dilakukan pengkajian berdasarkan penafsiran gramatikal
terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

�Komisi Yudisial...berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim�.

maka dapatlah dikemukakan makna penafsiran dimaksud, yaitu hal-hal
sebagai berikut:

1. Kalimat �mengusulkan pengangkatan hakim agung� dan kalimat
�mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan...� dihubungkan
oleh kata �dan�. Kata �dan� dimaksud adalah kata penghubung satuan
ajaran (kata, frase, klausa dan kalimat) yang setara, memiliki tipe yang
sama dan mempunyai fungsi yang sama (Balai Pustaka, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1995). Dengan demikian kalimat
�mengusulkan pengangkatan hakim agung� mempunyai posisi yang
setara dengan kalimat �mempunyai wewenang lain dalam rangka
menegakkan...�. Berpijak pada penafsiran ini maka ada beberapa
wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, yaitu: kesatu, kewenangan
untuk mengusulkan hakim agung; kedua, kewenangan lainnya yang
berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim;
2. Kata-kata �wewenang lain� di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
justru merupakan suatu penekanan atas beberapa hal, yaitu: kesatu,
ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial; kedua,
ada kewenangan yang bersifat khusus yaitu hanya ditujukan kepada
hakim agung saja dalam proses rekruitmen dan ada kewenangan lain
yang bersifat tertentu yang ditujukan pada �hakim� termasuk hakim
agung, yaitu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim�.
3. Kata �hakim� harus dimaknai bersifat �genus� dan kata �hakim agung�
bersifat sebagai �species�. Di dalam bahasa yang lain juga dapat

�
ditafsirkan bahwa kata �hakim� ini dimaknai sebagai suatu kategori,
sedangkan kata �hakim agung� adalah sesuatu yang bersifat pangkat
atau jabatan.

Di dalam konteks penafsiran otentik untuk memberikan penafsiran original
intend suatu pasal maka hal tersebut dapat dilacak pada perdebatan ketika
Pasal dimaksud dirumuskan. Pada Rapat Pleno ke-41 Panitia Ad Hoc I,
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 8 Juni 2000, diajukan suatu
usulan bahwa:
�Komisi Yudisial berfungsi untuk...melakukan pengawasan terhadap hakim
agung�

�...pengawas yudisial yang mengawasi segala tingkah laku hakim dalam
bidang yudisial yang dilakukan oleh para hakim disemua tingkatan...�

(Buku Kedua, Jilid 3C, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekertariat Jenderal
MPR-RI, hlm. 433 dan hlm. 442).

Di dalam Rapat Pleno ke-36 Panitia Ad Hoc dari Badan Pekerja MPR
tanggal 26 September 2001, juga diajukan suatu gagasan yang berkaitan
dengan cakupan pihak yang perlu diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu:

�...Komisi Yudisial sebenarnya adalah bukan hanya menyangkut hakim
agung tetapi menyangkut seluruhnya hakim tinggi dan hakim pengadilan
negeri...mengusulkan supaya para hakim ini di filter oleh suatu komisi yang
sifatnya permanen...�.

(Buku ke-2, Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I, Sekertariat Jenderal MPR-RI,
2001, hlm. 26).

Di dalam Naskah Akademis mengenai Rancangan UU Komisi Yudisial
menurut versi Mahkamah Agung juga dapat ditemukan hal-hal yang
berkaitan penafsiran kata �hakim�, seperti antara lain:

�...kata hakim disini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim
tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi�

(Naskah Akademis Rancangan UU Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung,
hlm. 26 dan 58).

�...kami memandang...tugas yang ditafsirkan dari fungsi diatas...
pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)�.

(Naskah Akademis dan Rancangan UU tentang Komisi Yudisial versi
Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 45).

�
Bilamana dikaji berdasarkan penafsiran sosiologis atau teleologis maka ada
cukup banyak pihak yang mendukung kehadiran Komisi Yudisial untuk
menjaga kehormatan keluhuran dan martabat hakim dan mereka secara
eksplisit menyatakan bahwa cakupan pihak yang diawasinya bukan hanya
hakim di pengadilan pertama dan banding saja. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa pendapat, seperti antara lain:

�...Komisi Yudisial ini tidak hanya ,,, untuk mengawasi para hakim agung
saja, tetapi juga ... dapat difungsikan sebagai lembaga pengawas eksternal
terhadap tugas pengadilan di semua tingkatan� (Prof. DR. Jimly
Asshiddiqie, Makalah, Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan, Seminar
yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 13
Juli 2000)

�...kata hakim yang terdapat di dalam Pasal 24B ayat (1)...diartikan sesuai
pembahasan...adalah hanya hakim agung bukan hakim yang lain� (Ahsin.
A Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm.
175).

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang mengkaji makna kata �hakim�
seperti yang tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang dasar
1945 dengan menggunakan metode penafsiran suatu perundangan yang
bersifat penafsiran sistematik, penafsiran otentik untuk melihat original
intend-nya dan penafsiran sosiologis atau teleologis maka dapatlah
disimpulkan bahwa hakim seperti tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya hakim pertama dan banding tetapi
juga termasuk hakim agung.

3. Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Termasuk Hakim Agung.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan �Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan�. Ketentuan lebih lanjut dan
pelaksanaan atas pasal konstitusi a quo lahirlah beberapa Undang-undang,
yaitu: Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-
undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang
No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 9 Tahun

�
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 24 Tahun
2005 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian pelaksanaan Pasal 25 UUD 1945 mengenai syarat-syarat
untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-
undang bukan merupakan undang-undang yang mengatur khusus tentang
hal tersebut, tetapi merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi lembaga yang melakukan
kekuasaan kehakiman. Jadi tidak tepat alasan para Pemohon, karena
syarat-syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditentukan oleh
undang-undang yang berlainan tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak
mampu menjangkau hakim agung, karena memang undang-undang
pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut tidak mengatur tentang
kedudukan hakim dengan pejabat peradilan tetapi karena menyangkut
hubungan antara lembaga kekuasaan kehakiman maka hal tersebut diatur
di dalam undang-undang payung, yaitu: UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
merupakan undang-undang payung bagi seluruh peraturan perundangan
yang mengatur tentang pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Bab V,
Kedudukan Hakim Dan Pejabat Peradilan di dalam Pasal 34 ayat (3)
menyebutkan secara tegas kedudukan hakim dan hubungannya dengan
Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial mempunyai kewenangan
pengawasan terhadap hakim agung. Penafsiran para Pemohon yang
menyatakan kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim
Mahkamah Agung karena untuk menjadi hakim agung tidak seluruhnya
berasal dari hakim tingkat I dan hakim banding, adalah merupakan
penafsiran yang mengada-ada karena yang diawasi oleh Komisi Yudisial
adalah para hakim agung termasuk hakim agung dengan tidak perlu
dibeda-bedakan antara hakim karier atau hakim non karier.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, menyatakan �Menurut
undang-undang, Komisi Yudisial mengawasi hakim�. Dengan demikian,
secara a contrario, pejabat atau pegawai dilingkungan badan peradilan
yang tidak bertugas sebagai hakim tidak berada dalam lingkup pengawasan
Komisi Yudisial. Siapakah yang dimaksud hakim? Hakim dalam konteks

�
pengawasan Komisi Yudisial adalah hakim yang menjalankan tugas yudisial
(bertugas sebagai hakim). Hakim yang tidak sedang menjalankan tugas
sebagai hakim melainkan dalam jabatan lain, misalnya sebagai pejabat
administrasi di badan peradilan tidak termasuk yang diawasi Komisi
Yudisial�. Berdasarkan pendapat Ketua Mahkamah Agung tersebut, maka
amatlah jelas bahwa pendapat para Pemohon yang menyatakan hakim
agung tidak terjangkau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
adalah merupakan pendapat yang keliru.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ditujukan dan
meliputi keseluruhan hakim, mulai dari hakim tingkat pertama, banding dan
hakim agung di seluruh lingkungan peradilan;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pihak Terkait Langsung Komisi
Yudisial, para Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tanggapan
tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2006, telah di dengar
keterangan di bawah sumpah, Ahli dari para Pemohon dan Saksi serta Ahli dari
Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial, masing-masing menerangkan, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Ahli dari para Pemohon Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.
I. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) menyangkut mengusulkan pengangkatan
hakim agung berkaitan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3):

�Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden�.

II. Isu Hukum

Apakah makna hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 termasuk juga
hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi?

�
Ill. Analisis

Analisis dilakukan dengan pendekatan contextualism terhadap ketentuan
Pasal 24B ayat(1) UUD 1945.

Pendekatan Contextualism

Pendekatan yang dilakukan dalam interpretasi adalah contextualism
or purposivism or Englihtened Literalism sebagaimana yang dipaparkan
oleh Jan McLeod dalam bukunya Legal Method chapter 21: Modern
Interpretation in practice. Pendekatan contextualism mendasarkan pada tiga
asas, yaitu: asas noscitur a sociis, asas ejusdem generis dan asas
expressio unius exclusio alterius.

a. Asas Noscitur a Sociis
Asas ini mengandung makna: a thing is known by its associates
(h.279). Hal itu mengandung makna bahwa arti sebuah kata ditentukan
oleh konteksnya. Berdasarkan asas ini, makna hakim dalam Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 digunakan dalam konteks: ........dan mempunyai
wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dengan demikian istilah hakim digunakan untuk wewenang Komisi
Yudisial yang lain, yaitu selain mengusulkan pengangkatan hakim agung.

b. Asas Ejusdem Generis
Asas ini mengandung makna of the same class. Dengan asas ini
pertanyaan terkait adalah apakah dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, hakim agung termasuk dalam kelompok hakim yang terkait
wewenang Komisi Yudisial yang kedua?

Dalam konteks ini hakim agung tidak termasuk kelompok hakim
(of the same class) terkait wewenang lain (wewenang kedua) Komisi
Yudisial. Andaikata wewenang lain itu termasuk hakim agung dalam
konteks Pasal 24B ayat (1) haruslah secara tegas dinyatakan.

Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 yang
menambah rumusan: menjaga kehormatan hakim agung dan hakim
adalah inkonstitusional karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya
merumuskan perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 1 butir 5 UU No. 22

�
Tahun. 2004 tentang Komisi Yudisial memperluas lagi sehingga
menjangkau juga hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius.
Asas ini mengandung makna bahwa: the expression (or the
inclusion) of one thing implies the exclusion of another.

Dengan asas ini berarti dengan berpegang pada makna hakim
dalam konteks Pasal 24B ayat (1) tidaklah termasuk hakim agung maka
haruslah ditolak ketentuan dalam undang-undang menyangkut
kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan
mengartikan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi termasuk
pengertian hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. UU
dimaksud saat ini adalah UU No. 4 Tahun 2004 (Pasal 34 ayat (3)) dan
UU No. 22 Tahun 2004 (Pasal 1 butir 5).

IV. Kesimpulan
Dengan pendekatan contextualism konsep hakim dalam konteks
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tidaklah termasuk Hakim Agung dan Hakim pada
Mahkamah Konstitusi.

Ahli dari para Pemohon Hobbes Sinaga, SH., MH.

TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (UUD 1945)

Kedudukan, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.

Sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, satu-satunya Lembaga Negara yang
menjalankan Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang membawahi lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan maka dikenal adanya dua Lembaga
Negara yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 :

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dari rumusan Pasal 24 ayat (1) di atas jelaslah bahwa Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan untuk menyelengarakan peradilan. Selanjutnya penyelenggaraan

�
peradilan itu dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum dan keadilan oleh
karena itu lembaga yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman sering disebut
Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Keadilan. Namun demikian tidak semua
Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Penegak Keadilan yang menjalankan
Kekuasaan Kehakiman. Hanya lembaga yang menyelenggarakan peradilan yang
dengan tepat disebut Lembaga Negara yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dan lingkungan peradiIan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) di atas, ada dua Lembaga Negara yang
menjalankan Kekuasaan Kehakiman dan berkedudukan sederajat satu dengan yang
lain, tidak mengatasi dan tidak membawahi satu dengan yang lain yaitu Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi,

Mahkamah Agung, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangannya
membawahi badan peradilan lainnya yaitu peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. UUD 1945 membatasi secara
limitatif jenis dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pada masing-
masing lingkungan peradilan ini secara bertingkat dikenal pengadilan tingkat
pertama dan pengadilan tingkat banding.

Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang
undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang
undang.

Sesuai dengan bunyi Pasal 24A ayat (1) di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung
menyelenggarakan peradilan tingkat kasasi dan menjadi puncak dari pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding.

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangannya tidak
membawahi badan peradilan lainnya karena tidak ada tingkatan peradilan seperti
peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan
Mahkamah Konstitusi.

�
Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

Dilihat dari sudut fungsi dan kewenangannya ada perbedaan antara Mahkamah
Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memutus pada tingkat
kasasi segala perkara dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara serta menguji peraturan perundang-undang
dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah
Konstitusi hanya memutuskan 5 (lima) hal yaitu menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kesederajatan
kedua lembaga negara ini ditandai dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda
dan tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Cara Pengisian Keanggotaan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut UUD 1945 ada perbedaan tentang cara pengisian keanggotaan Hakim
Agung dengan Hakim Konstitusi.

Mengenai cara pengisian anggota Hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3)
yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang
oleh Presiden.

Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa cara pengisian keanggotaan hakim
konstitusi sudah ditentukan secara limitatif dan tidak ada penafsiran lain selain yang
ditentukan dalam Pasal 24C ayat (3). Sebagai catatan tidak ada peranan Komisi
Yudisial dalam rangka. pencalonan Hakim Konstitusi.

Dengan demikian tidak ada hubungan kelembagaan atau hubungan kerja antara
Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial.

�
Tentang cara pengisian keanggotaan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A
ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai
Hakim Agung oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) di atas, pencalonan seorang calon
Hakim Agung dilakukan oleh suatu badan yang disebut Komisi Yudisial. Badan ini
mempunyai tugas pokok yaitu mengusulkan calon-calon Hakim Agung. Tentang
bagaimana tata cara rekruitmen calon-calon Hakim Agung diatur dengan undang
undang.

Mengenai pencalonan Hakim Agung timbul pertanyaan; mengapa harus ada suatu
badan yaitu Komisi Yudisial yang melakukan tugas rekruitmen calon-calon Hakim
Agung?

Sebelum perubahan UUD 1945 dan sebelum Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan
UUD 1945 yang melakukan fit and propertest untuk calon-calon Hakim Agung
adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menentukan siapa calon Hakim Agung
yang lulus pada fit and propertest dan yang akan disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat sering didasarkan pada pertimbangan politik dan kepentingan politik dari
masing-masing fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya beberapa
Hakim Agung yang terpilih dan kemudian keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden,
kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena keanggotaannya sebagai
Hakim Agung lebih ditentukan oleh pertimbangan politik dan kepentingan politik.

Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai anggota PAH I BP MPR yang
mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 ide dan keinginan untuk
membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk merekrut calon-calon
Hakim Agung itu di dasarkan pada sistem recruitment yang lama yang dianggap
tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Justru ide ini muncul pada saat PAH I
sedang membahas Kekuasaan Kehakiman. Jelaslah bahwa munculnya suatu badan
yang bernama Komisi Yudisial tidak lahir dari atau menjadi bagian dari Kekuasaan
Kehakiman tetapi sesuatu badan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan
Kehakiman.

Sehubungan dengan hal di atas Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan :

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

�
Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan Komisi Yudisial tidak menjalankan
Kekuasaan Kehakiman tetapi suatu badan yang fungsinya berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman khususnya dengan Mahkamah Agung.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Ketentuan UUD 1945 mengenai Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B
ayat (1):

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Ayat (2) ������.

Ayat(3) ...................

Ayat (4) :

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan
Undang-undang.

Jika ketentuan Pasal 24A ayat (3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24B ayat
(1) maka. kewenangan Komisi Yudisial adalah merekrut calon-calon Hakim Agung
dan setelah mengalami penyelidikan dan penelitian serta memenuhi syarat
kemudian calon-calon tersebut diusulkan kepada DPR untuk memperoleh
persetujuan dan kemudian calon-calon yang mendapat persertujuan diusulkan
pengangkatannya kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung.

Sesuai dengan ketentuan di atas jelaslah bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak
nyata-nyata ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangannya hanya terbatas untuk
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kewenangan yang demikian tidak
"penuh" karena pengangkatan dilakukan oleh Presiden setelah mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24A Ayat 3).

Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial tidak ditentukan didalam UUD 1945
melainkan didalam UU sebagaimana ditentukan dalam Ayat 4 diatas.

Dilihat dari sudut teori kewenangan maka setiap kewenangan yang diberikan harus
mempunyai "kekuatan mengikat" oleh karena itu kewenangan juga mempunyai
"akibat hukum".

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan mengikat
karena sifatnya hanya "mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung" dan tidak
mempunyai akibat hukum karena jika calon yang diusulkan tidak mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapat penetapan dari Presiden

�
alias usulan ditolak, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Komisi
Yudisial.

Dalam hubungan ini kewenangan yang bersifat penuh justru ada pada DPR yaitu
memberikan persetujuan dan pada Presiden yaitu memberi penetapan kedua
bentuk kewenangan ini mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat
hukum.

Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial bersifat tidak penuh, tidak
mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum.

Pengertian Wewenang Lain

Dalam ketentuan Pasal 24B Ayat (1) pada anak kalimat yang mengatakan :

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hukum.

Pada waktu pembahasan Pasal-pasal yang mengenai Komisi Yudisial timbul
pertanyaan :

1. Bagaimana cara Komisi Yudisial untuk merekrut calon-calon Hakim Agung?

2. Calon yang bagaimana yang layak diusulkan menjadi Hakim Agung?

3. Dari mana calon-calon Hakim Agung ini diperoleh?

Untuk menjawab pertanyaan No.1, para anggota PAH I BP MPR sepakat untuk
memberikan wewenang lain kepada Komisi Yudisial. Dengan kewenangan ini
Komisi Yudisial dapat mengadakan hubungan-hubungan. dengan cara tertentu
untuk memperoleh calon-calon yang diharapkan.

Dengan demikian pengertian wewenang lain bukanlah pemberian wewenang yang
bersifat penuh kepada Komisi Yudisial tetapi hanya sekedar menunjukan cara
bagaimana memperoleh calon-calon yang layak diusulkan menjadi Hakim Agung.
Jadi wewenang ini bersifat teknis/mekanistis.

Untuk menjawab pertanyaan No. 2, yaitu calon yang layak diusulkan menjadi Hakim
Agung terkait dengan ketentuan Pasal 24A ayat (2) yang berbunyi :

Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Mencari calon hakim Agung seperti dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) di atas
sangat tidak mudah dan sangat sulit. Dalam hubungan inilah diberikan kewenangan
lain kepada Komisi Yudisial yang tujuannya adalah dalam .rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

�
Menurut pendapat ahli, pengertian wewenang lain tidak berarti memberikan
kekuasaan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, akan tetapi wewenang ini diberikan dalam
rangka memperoleh calon Hakim Agung yang memiliki kualifikasi tersebut dalam
Pasal 24A ayat (2) dan jika calon yang demikian diperoleh maka calon Hakim
Agung yang diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan kepada Presiden untuk
ditetapkan menjadi Hakim Agung adalah orang-orang yang mampu menjaga
kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku yang baik.

Dengan demikian kata-kata dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim justru ditujukan kepada
calon-caion Hakim Agung yang akan diusulkan pengangkatannya.

Untuk menjawab pertanyaan No. 3, yaitu dari mana calon-calon Hakim Agung ini
diperoleh, juga menjadi bahan pembahasan di dalam rapat-rapat PAH I BP MPR.

Seperti diketahui yang dicalonkan menjadi calon Hakim Agung tidak termasuk
anggota Hakim Agung yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Seorang Hakim Agung
hanya mengalami sekali pencalonan dan jika sudah terpilih dan ditetapkan menjadi
Hakim Agung mereka terikat dengan masa jabatan yang dikaitkan dengan batas
umur pensiun.

Bertitik tolak dari aturan ini maka Komisi Yudisial harus mencari calon-calon Hakim
Agung dari hakim-hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu hakim-hakim
yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan
.berpengalaman dibidang hukum dan hakim-hakim yang mampu menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dengan demikian menurut pendapat ahli, calon-calon Hakim Agung tersebut
direkrut oleh Komisi Yudisial dari hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Hal ini
juga berarti yang dimaksud dengan "Hakim" adalah hakim dibawah Mahkamah
Agung dan tidak termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

PENDAPAT AHLI TERHADAP BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Pada BAB I KETENTUAN UMUM yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan disemua
lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah
Konstitusi sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

�
Di dalam lampiran Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan terdapat penjelasan mengenai apa materi muatan
atau isi dari suatu KETENTUAN UMUM. Menurut Undang-Undang ini ketentuan
umum berisi :

a. Batasan pengertian atau defenisi
b. Singkatan atau akronim yang .digunakan dalam peraturan
c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (pasal) berikutnya
antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Menurut pendapat ahli, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004 di
atas mestinya tidak mendefinisikan Hakim seperti dimaksud dalam UUD 1945,
karena pengertiaannya menjadi sangat luas hingga mencakup Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi.
Apabila pencantuman Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sengaja dimasukkan
untuk mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dibentuknya Undang-undang
yang akan mengatur kedudukan, tugas/fungsi, dan 'wewenang Komisi Yudisial maka
sejak awal sudah ada maksud dan tujuan yang menempatkan Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi sejajar atau sederajat dan atau berada di bawah Komisi Yudisial.

Pencantuman kata-kata: seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kurang tepat karena meng-generalisir
maksud UUD 1945 untuk tujuan tertentu adalah tidak baik.

Berdasarkan uraian yang Ahli sampaikan di atas sudah jelas bahwa maksud dan
tujuan di bentuknya Komisi Yudisial demikian juga pembahasan tentang tugas dan
wewenang Komisi Yudisial yang dibatasi maka pencantuman kata-kata "seperti
dimaksud dalam UUD 1945" Ahli menganggap berlebihan dan punya maksud serta
tujuan tertentu.

Menurut pendapat ahli, yang di maksud dengan Hakim adalah hakim-hakim pada
badan peradilan disemua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Tegasnya tidak mencakup Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Tentang Ketentuan BAB III WEWENANG DAN TUGAS-TUGAS, Pasal 13 yang
berbunyi :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim

�
Seperti sudah dijelaskan di atas tentang wewenang lain Komisi Yudisial, ahli
berpendapat bahwa kata-kata Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
serta menjaga perilaku hakim tidak memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial
untuk bertindak sebagai Penegak kehormatan dan keluhuran martabat dan tidak-
memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk bertindak sebagai Penjaga
perilaku hakim.
Ketentuan Pasal 13 huruf b, menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 20
yang berbunyi :

Dalam melaksanakan wewenang sebagai di maksud dalam Pasal 13 huruf b,
Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap prilaku
hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim.

Menurut pendapat ahli, ketentuan Pasal 20 di atas telah melampaui batas
wewenang Komisi Yudisial. Tugas pengawasan adalah suatu kekuasaan yang
penuh dan mempunyai akibat hukum. Misalnya jika dibandingkan dengan fungsi
DPR seperti diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan, ketentuan ini menunjukkan adanya tiga fungsi pokok DPR.
Pengawasan adalah suatu fungsi pokok yang melahirkan kewenangan untuk
bertindak dan hasil dari pengawasan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap
orang atau badan atau lembaga yang diawasi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 20
yang memberi tugas pengawasan kepada Komisi Yudisial melampaui batas
kewenangan seperti dimaksud dalam UUD 1945.

Selanjutnya, tidak lazim dan tidak layak tugas tambahan lebih besar dari tugas
pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial.
hanya berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, sebagai
kelanjutan dari tugas Komisi Yudisial dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, yaitu
calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial. Sifat dari wewenang Komisi Yudisial
ini tidak penuh dan tidak mempunyai akibat hukum. Karena yang menyetujui
pengangkatan Hakim Agung adalah DPR dan yang menetapkan keanggotaan
Hakim Agung adalah Presiden. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang
mengatur akibat hukum jika usulan Komisi Yudisial tidak disetujui DPR dan tidak
ditetapkan Presiden. Dengan demikian tugas tambahan Komisi Yudisial yaitu
mempunyai wewenang lain yang kemudian di artikan sebagai tugas melakukan

�
pengawasan dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 lebih besar dari tugas pokok
dan oleh karena itu tidak sesuai dengan maksud yang terkandung dalam UUD 1945.

Pendapat ahli terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004

Pasal 21 berbunyi :

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagai mama dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sangsi
terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah
Konstitusi.

Sebelum memberikan pendapat terhadap ketentuan Pasal 21 di atas, perlu
disampaikan kembali pendapat ahli tentang ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan
ketentuan Pasal 13 huruf b.

Mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (5) seperti telah dikemukakan di atas, Ahli
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim-hakim pada
badan peradilan di semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (5) tidak mencakup Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi. Selain itu kata-kata seperti di maksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah keliru dan justru
bertentangan karena pada dasarnya tidak ada hubungan Komisi Yudisial dengan
Mahkamah Konstitusi.

Mengenai ketentuan Pasal 13 huruf b, Ahli telah mengemukakan pendapat bahwa
pengertian wewenang lain yang dihubungkan dengan kata-kata menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim tidak memberi
kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk bertindak sebagai Penegak kehormatan
dan keluhuran martabat dan tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial
untuk bertindak sebagai Penjaga perilaku hakim. Selain itu Ahli juga berpendapat
bahwa fungsi tambahan tidak boleh lebih besar dari fungsi pokok.

Sehubungan dengan pendapat-pendapat Ahli di atas jika dihubungkan ketentuan
Pasal 21 maka Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan atau bertugas untuk
mengusulkan usul penjatuhan sangsi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah
Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 21 telah melebihi batas
wewenang dan lebih jauh lagi dapat melahirkan kekuasaan baru bagi Komisi
Yudisial dan jika dijalankan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

�
Sekerdar mengingatkan sidang yang terhormat tentang ketentuan dalam Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang ditetapkan
lebih dahulu, dalam Pasal 32 berbunyi :

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasan kehakiman;
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku para hakim di semua lingkungan
peradilan dalam menjalankan tugasnya;
(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal
yang bersangkuatan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan
peradilan;
(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
(5) Pengawasan dan kewenagan sebagai mana dimaksud ayat (1) sampai
dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara

Dengan tidak bermaksud mempertentangkan kewenangan antar Lembaga Negara
dan hanya sekedar mengingatkan bahwa tugas pengawasan terhadap hakim-hakim
di bawah Mahkamah Agung sudah diatur terlebih dahulu di dalam UU No. 4 Tahun
2004.
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004, Ahli berpendapat
bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan maksud dan bertentangan dengan UUD
1945.

Sehubungan dengan pendapat-pendapat yang sudah ahli kemukakan di atas, maka
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22 seluruhnya dan ketentuan Pasal 23 seluruhnya
serta ketentuan Pasal 25 ayat (3), khususnya kata-kata yang berbunyi dan
pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi dengan di
hadiri seluruh anggota Komisi Yudisial, tidak diperlukan dan mohon dicabut.

Saksi dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial Drs. Agun Gunandjar

Bahwa Komisi Yudisial muncul dalam pembicaraan-pembicaraan di Panitia
Ad Hoc I, namun secara khusus dibicarakan menjelang menghadapi masa sidang
pada tahun dua ribuan;

�
Bahwa pembahasan tentang pengawasan para hakim sudah muncul pada
tahun 1999 dengan menyoroti secara khusus keberadaan Mahkamah Agung yang
sepertinya menjadi sebuah lembaga yang tidak tersentuh, terlebih-lebih pada saat
DPR telah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman berpucuk dan berpuncak di
Mahkamah Agung yaitu dengan direvisinya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Pada pembahasan tahun 1999
tersebut Hamdan Zoelva menyatakan pentingnya sebuah pengawasan bahkan
secara eksplisit menyebut sebuah dewan kehormatan;

Bahwa Fraksi Partai Golkar pada tanggal 8 Juni 2000 mengusulkan pada
Pasal 25 ayat (3), bahwa pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang
berfungsi melakukan recruitment, memberikan rekomendasi kepada MPR untuk
mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Pemikiran yang ada pada saat itu,
adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari cabang eksekutif, yudikatif,
dan legislatif;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2000 dalam rapat pleno Panitia Ad Hoc I pada
akhirnya membedakan, Komisi Yudisial khusus menangani masalah pengangkatan
dan pemberhentian Hakim Agung, sedangkan Dewan Kehormatan bertugas untuk
mengontrol, dengan demikian usulan, gagasan, pemikiran tentang Komisi Yudisial
bersamaan dengan dewan kehormatan. Namun dalam perjalanannya draft
rancangan perubahan tersebut, tidak disetujui oleh Tim Ahli dalam hal ini Prof. Dr.
Maria S.W Sumarjono posisi menempatkan dewan kehormatan pada Undang-
Undang Dasar, tetapi lebih baik ditempatkan pada Undang-undang. Namun pada
akhirnya mengenai Komisi Yudisial dengan Dewan Kehormatan tidak dapat
diputuskan pada perubahan kedua tersebut, sehingga kemudian keluarlah Tap MPR
Nomor 9 Tahun 2000 yang menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk
mempersiapkan rancangan perubahan berikutnya dengan melampirkan beberapa
pasal yang tidak terselesaikan untuk dikerjakan kembali, yang hasilnya adalah Pasal
24B ayat (1) �Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi
Yudisial� ayat (2) � Komisi Yudisial bersifat mandiri yang susunan, kedudukan dan
keanggotaannya yang diatur dengan Undang-undang� ayat (3) �ketua dan wakil
ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung�. Kemudian Pasal 25A �untuk
menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim
dibentuk Dewan Kehormatan Hakim�;

�
Bahwa ide pemikiran yang berkembang pada saat itu, mengenai
pengawasan, adalah berangkat dari ide pemikiran yang sama yaitu sebuah dewan
kehormatan;

Bahwa proses pengambilan keputusan untuk pasal Kekuasaan Kehakiman
diputuskan dalam proses lobi, dan sidang paripurna diputuskan secara aklamasi,
namun mengenai proses pengambilan keputusan tidak dapat dibuktikan dengan
dokumen-dokumen seperti risalah rapat, mengingat pengambilan keputusan
dilakukan dalam proses lobi yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan fraksi dan
pimpinan majelis;

Bahwa Saksi menerangkan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
mengenai pasal-pasal tersebut, tetapi Saksi mengikuti detik demi detik perubahan
tersebut, karena Saksi adalah Sekretaris Koordinator Panitia Ad Hoc I untuk Fraksi
Partai Golkar;

Bahwa kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan, termasuk
pengawasan para hakim, bukan hanya kepada para Hakim Agung semata;
Sehingga yang dimaksud dengan hakim adalah seluruh hakim sebagaimana
dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu Dewan
Kehormatan ditempatkan dalam Pasal 25A draft rancangan perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, hal tersebut juga didasarkan pada alasan, bahwa Pasal 25
menentukan syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur
dalam undang-undang;

Bahwa hakim agung harus tertera secara eksplisit dalam Pasal 24B, oleh
karena sistem pengangkatannya adalah sistem terbuka, sebab jika dirumuskan
menjadi hakim, maka akan berbenturan dengan proses pengangkatan hakim di
tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sistemnya adalah sistem
tertutup. Sehingga rumusan hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B Undang-
Undang Dasar 1945, adalah hakim menjadi sebuah genus, dan dalam sejarahnya
pun dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah seluruh hakim;

Bahwa Komisi Yudisial ditempatkan pada Pasal 24B, oleh karena Komisi
Yudisial telah disebutkan dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa perdebatan masalah Komisi Yudisial sangat erat kuat dengan
keberadaan Mahkamah Agung pada saat itu, sedangkan pembicaraan mengenai
keberadaan para hakim di Mahkamah Konstitusi, belum muncul dalam

�
pembicaraan-pembicaraan, bahkan Fraksi Partai Golkar masih tetap konsisten
dalam usulannya menempatkan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Agung;

Bahwa penempatan kata hakim pada posisi Pasal 24B, adalah tetap
konsisten dan berangkat dari ide pemikiran tentang pentingnya pengawasan
terhadap para hakim termasuk Hakim Agung yang sudah amat membutuhkan
perhatian, yang seluruhnya diserahkan dalam bentuk undang-undang;

Bahwa wewenang lain yang dimaksud dalam rumusan Pasal 24B adalah
bukan pada posisi wewenang lain yang terkait dengan pengangkatan, tetapi
wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah sebagai bentuk dari draft yang
memang sudah sejak dari awal yaitu melakukan menegakkan kehormatan perilaku
hakim yang ada di Pasal 25A, yang akhirnya dimasukan ke dalam Pasal 24B di
ayat (2);

Bahwa seluruh putusan-putusan di sidang majelis, diambil melalui aklamasi,
termasuk Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa kata �dan� dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah
menyatakan sesuatu yang memang berbeda, antara wewenang yang satu dengan
wewenang yang lain.

Bahwa pentingnya Komisi Yudisial dihadirkan adalah dalam rangka
berlangsungnya mekanisme check and balances, bagaimana menciptakan sebuah
Mahkamah Agung sebagai sebuah kekuasaan kehakiman yang benar-benar
merdeka lepas dari intervensi pengaruh pihak manapun;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, perdebatan masalah Komisi Yudisial
bukan hanya soal pengusulan, tetapi juga soal pemberhentian, bahkan berbicara
juga soal pengawasan, hal tersebut secara faktual dapat dilihat dalam draft-draft
rancangan perubahan, yaitu dalam rumusan yang dimaksud dengan pengangkatan
dan pemberhentian dilakukan oleh Komisi Yudisial, tetapi kontrol untuk mengawasi
dilakukan oleh sebuah dewan kehormatan hakim. Namun pada putusan akhir
melalui proses lobi kedua masalah dimaksud digabungkan dalam satu pasal yakni
Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan fakta, wewenang lain dimaksud terlepas dan tidak
concordant dengan recruitment hakim agung sebagai satu kesatuan, tetapi muncul
sebagai akibat dari Pasal 25A mengenai dewan kehormatan yang pada saat itu ada,
yang akhirnya menjadi kewenangan Komisi Yudisial;

�
Ahli dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial Dr. Denny Indrayana, SH.,
LL.M., Ph.D.

Pendapat hukum ini terutama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar
berikut:

1. Bagaimanakah sebaiknya metode interpretasi konstitusi dari sisi hukum tata
negara? Apakah tepat interpretasi Pemohon atas Pasal 24B ayat (1) UUD
1945 bahwa yang dapat diawasi Komisi Yudisial hanyalah hakim tingkat
pertama dan hakim tingkat banding semata; sedangkan hakim agung, hakim
konstitusi dan hakim ad hoc tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial?
2. Mengapa tidak hanya hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding yang
penting diawasi tetapi juga hakim agung, hakim konstitusi dan hakim ad hoc?
3. Apakah tepat pendapat yang mengatakan bahwa pengawasan atas hakim akan
melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman?
4. Bagaimanakah perbandingan fungsi Komisi Yudisial di negara-negara lain,
terutama dalam hal pengawasan hakim?

Berikut adalah penjelasan satu persatu dari keempat persoalan di atas.
I. TENTANG METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL
INTERPRETATION)

1. Ada banyak cara untuk menafsirkan konstitusi (constitutional
interpretation). Diantaranya adalah metode literal dan legalistik; kaku
dan dangkal; progressif; mengacu pada pengertian sebelumnya (stare
decisis); mengacu pada niat pembuat konstitusi (purposive); dan umum
atau liberal.

2. Berdasarkan keenam metode tersebut, tidak ada satupun metode yang
dapat dikatakan mendukung dalil pemohon bahwa kata "hakim" pada ujung
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup pengertian: hakim agung,
hakim konstitusi dan hakim ad hoc.

� Jikalaupun dipaksakan, mungkin hanya metode yang kaku dan dangkal
(strict and narrow) yang seakan-akan membenarkan argumen bahwa
kata "hakim" di ujung Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup
"hakim agung", "hakim konstitusi" maupun "hakim ad hoc". Namun, itu
berarti sama sekali tidak terjadi perluasan (ekstensifikasi) pengertian

�
atas kata "hakim" dalam Undang-undang Komisi Yudisial, sebagaimana
selalu didalilkan oleh para Pemohon. Alih-alih terjadi perluasan, dengan
mengartikan kata "hakim" sangat terbatas demikian, yang terjadi justru
sebaliknya adalah penyempitan makna dari kata "hakim".
� Berdasarkan metode literal dan legalistik - terkadang disebut textualism,
"hakim" harus dilihat sebagai kata pengertian "umum". Sedangkan
"hakim agung", "hakim konstitusi", "hakim ad hoc", "hakim kepailitan",
"hakim tindak pidana korupsi" dan jenis hakim lainnya adalah pengertian
"khusus". Artinya, kata "hakim" akan mencakup semua jenis hakim
sebagai profesi, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi, hakim
ad hoc danlatau hakim apapun yang di masa datang akan muncul
berdasarkan peraturan perundangan.
� Berdasarkan metode purposive (kadang disebut metode original intent
atau original meaning), sudah tegas-jelas dikatakan oleh para the
second founding parents dalam sidang sebelumnya bahwa: arti kata
"hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah mencakup seluruh
hakim, tidak terkecuali hakim agung. Harun Kamil dalam persidangan
sebelumnya tegas menyimpulkan original intent Pasal 24B ayat (1)
adalah:
Pada akhirnya kami sampaikan bahwa ... kewenangan Komisi Yudisial
untuk menjaga kehormatan daripada hakim, apa yang disimpulkan dari
seluruh rangkaian pembicaraan yang ada pada kewenangan Komisi
Yudisial adalah telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung. (cetak
tebal oleh Ahli).

Sedangkan "hakim konstitusi" kata mereka memang tidak secara jelas
dibahas. Namun bukan berarti bahwa hakim konstitusi tidak termasuk
kata "hakim" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
1945. Menurut Ahli, tidak dibahasnya hakim konstitusi itu lebih pada
persoalan sistematika pembahasan amandemen UUD 1945 yang tidak
runtut serta tidak pula terencana secara rapi.

3. Meskipun ada banyak metode mengartikan konstitusi, pengartian
demikian harus tidak boleh bertentangan dengan konsep moralitas
konstitusional (constitutional morality). Karena, "Constitution is a

�
reflection of larger moral truths". Yang artinya "Constitution cannot be
properly understood without reference to those moral truths."
� Padahal, salah satu pesan moral utama yang ada di dalam Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 berkait erat dengan "masalah kehormatan dan
keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim...untuk mendukung
upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham
Indonesia adalah negara hukum".
� Ditegaskan pula bahwa adanya ketentuan konstitusi tentang Komisi
Yudisial didasarkan pada pesan moral konstitusional bahwa, "hakim
agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan
figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan
hukum dan keadilan".

4. Selain bertentangan dengan moralitas konstitusional, interpretasi bahwa
Komisi Yudisial hanya berhak mengawasi hakim tingkat pertama dan
banding adalah interpretasi yang tidak tepat karena bersifat diskriminatif
dan kolutif. Diskriminatif karena hanya memberlakukan pengawasan
eksternal kepada hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi
tidak kepada hakim yang lain, termasuk tidak pada Pemohon (hakim
agung). Serta kolutif, karena pengawasan hakim agung oleh Mahkamah
Agung sendiri akan lebih mengundang potensi penyimpangan, ketimbang
pengawasan dari Komisi Yudisial yang lebih konsisten dengan pnnsip
dasar konstitusionalisme: sistem saling kontrol saling imbang (checks and
balances system).
5. Apalagi, dengan mengartikan bahwa pengawasan Komisi Yudisial tidak
berhak mengawasi hakim agung, Pemohon nyata-nyata tidak konsisten.
Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rancangan Undang-Undang Komisi
Yudisial - yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung - nyata-nyata
menyatakan Komisi Yudisial berhak mengawasi hakim agung. Berikut
adalah beberapa argumen utama yang menunjukkan hal tersebut.
� Ketika mengartikan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, cetak biru Mahkamah
Agung menegaskan bahwa, "memperhatikan pilihan kalimat dan
penjelasan dari PAH I MPR, maksud dan fungsi tersebut adalah
pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim Agung).

�
� Berbicara urgensi pengawasan dalam Rancangan Undang-Undang
Komisi Yudisial, Mahkamah Agung berpendapat:

Melihat fungsi dan tugas Komisi Yudisial dan menyadari permasalahan
di pengadilan, Komisi Yudisial harus memprioritaskan pada tugas
pengawasan dan pendisiplinan hakim. Lebih jauh, skala priotitas lanjutan
dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah pengawasan dan
pendisiplinan terhadap hakim-hakim yang menduduki posisi penting dan
yang berada di tingkat pengadilan yang paling menentukan. Mereka
adalah pimpinan pengadilan di semua tingkat, hakim yang memegang
jabatan struktural tertentu dan hakim agung.
Berkait dengan hakim konstitusi, blue print Mahkamah Konstitusi juga
secara tegas menyatakan bahwa, "menjadi penting bagi MK, untuk
memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada
pihak ekstemal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial,
secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim, baik di
lingkungan peradilan umum maupun MK."

II. TENTANG URGENSI KONSTITUSIONALITAS (CONSTITUTIONAL
IMPORTANCE) KOMISI YUDISIAL MENGAWASI SEMUA HAKIM
Urgensi konstitusionalitas (constitutional importance) dari pengawasan
hakim tidak dapat dinyatakan hanya berlaku pada hakim pengadilan pertama
dan hakim banding, tetapi tidak berlaku pada hakim agung, hakim konstitusi
dan hakim ad hoc. Sewajibnya semua hakim haruslah diawasi. Hal itu karena
beberapa alasan berikut:

1. Bahwa alasan pengawasan adalah untuk mengurangi potensi terjadinya
korupsi peradilan. Padahal sudah menjadi pendapat umum bahwa seluruh
proses peradilan relatif terjangkiti potensi judicial corruption - tidak
terkecuali di Mahkamah Agung. Beberapa contoh pendapat yang dapat
dikutip pada kesempatan ini, yang berkait dengan perlunya hakim agung
di awasi, adalah:

a. Corruption has been institutionalised in the judiciary, especially in the
Supreme Court, an institution notorious in this regard.

�
b. Menurut polling di Kompas:

"Penilaian negatif publik dalam memandang sosok lembaga MA kini
cenderung membesar. Sebanyak 62 persen responden memandang
citra MA buruk, dan hanya 29 persen menilai baik".
"Publik pun kini sangat percaya bahwa keputusan hukum bisa dibeli
dengan uang, termasuk di tingkat MA, sebagaimana disuarakan
hampir seluruh responden (90 persen)".

"Bercermin dari penanganan berbagai kasus kasasi, hampir 90 persen
responden percaya para hakim agung tidak bebas suap atau KKN.
Selain tidak percaya MA bersih dari korupsi, kepercayaan pada
kemampuan MA memperbaiki dan membersihkan diri dari mafia
peradilan pun kian diragukan publik".

2. Bahwa alasan untuk mengecualikan hakim agung dan Komisi Yudisial dan
menyerahkan pengawasan mereka kepada Mahkamah Agung sendin
tidak tepat karena: Mahkamah Agung sendiri dalam Naskah Akademis
dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial mengakui bahwa
pengawas eksternal dibutuhkan karena pengawasan internal mempunyai
permasalahan-permasalahan berikut:

a. kurangnya transparansi dan akuntabilitas;
b. adanya dugaan semangat membela korps;
c. kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya
metode pengawasan yang ada secara efektif;
d. kelemahan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan selama ini kurang melibatkan partisipasi
masyarakat.
f. rumitnya birokasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan
perilaku hakim yang menyimpang.

3. Bahwa alasan public distrust dan bermasalahnya pengawasan internal
Mahkamah Agung itulah yang sebenarnya menjadi salah satu dasar
utama lahirnya Komisi Yudisial, terutama pada bagian, "wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim". Alasan mana tidak akan terlaksana jika
kemudian pengawasan tidak pula dilakukan kepada Pemohon (hakim
agung).

�
III. TENTANG PENGAWASAN TIDAK MELANGGAR PRINSIP KEMANDIRIAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Ada pendapat bahwa pengawasan atas hakim akan melanggar prinsip
kemandirian kekuasaan kehakiman. Pendapat demikian keliru karena
argumentasi-argumentasi berikut:

1. Pemohon (hakim agung) tidak tepat berargumen bahwa pengawasan
Komisi Yudisial melanggar kemandirian kekuasaan kehakiman, karena
akan terkesan kuat tidak konsisten. Sebab, kemandinan kekuasaan
kehakiman tidak hanya dimiliki para Pemohon (hakim agung), tetapi oleh
semua hakim. Artinya kalau memang pengawasan Komisi Yudisial
dianggap melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, maka
pengawasan itupun - quod non - tidak dapat dilakukan pada hakim tingkat
pertama maupun hakim tingkat banding.
2. Terlebih, prinsip kemandinan kekuasaan kehakiman bukanlah prinsip
hukum yang berdiri sendiri. Prinsip tersebut harus berjalan seiring dengan
prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip transparansi
dan akuntabilitas itulah yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan para
hakim oleh Komisi Yudisial. Mengenai pentingnya prinsip kemandirian
bersama-sama dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut, Warwick
Soden seorang Kepala Panitera Pengadilan Federal Australia
berpendapat:
"If the issues of transparency, accountability and judicial independence
operate effectively in the administration of justice, the risk of corruption is
greatly reduced."

Lebih jauh Warwick Soden berargumentasi:

"Transparency, accountability and independence are the ingredients of a
successful judicial system and one that is capable of fighting corruption.
Maintaining these elements are essential for supplying the judicial system
with the public confidence it needs to remain legitimate. Each of the
ingredients are like gears in a machine. By themselves they are important
but, together, they make the machine work."

3. Khusus tentang pentingnya transparansi sebagai bentuk pengawasan
proses peradilan, Rifki Assegaf dan Josi Katarina secara tepat mengutip

�
pendapat Jeremy Bentham yang menegaskan:
"dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada di
puncak kekuatannya. Hanya dengan keterbukaanlah pengawasan
terhadap segala bentuk ketidakadilan di lembaga peradilan dapat
dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan.
Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari
ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim 'diadili' saat ia mengadili
(perkara)."

4. Sebagai perbandingan Pasal 3 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat amat
jelas mengawinkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dengan
prinsip akuntabilitas:
The judicial Power of the United States, shall be vested in one Supreme
Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time
ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior
Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at
stated Times, receive for their Services a Compensation, which shall not
be diminished during their Continuance in Office.

Tergambar bahwa kemandirian hakim yang tercermin dari proses
pemberhentiannya yang tidak bisa sembarangan, serta gaji hakim yang
tidak dapat diturunkan selama masa jabatannya, disandingkan dengan
prinsip akuntabilitas (good behaviour). Jelas bahwa independence of
judiciary harus dilaksanakan dengan moralitas dan integritas perilaku
hakim yang terjaga, dan karenanya seluruh hakim penting untuk diawasi.

5. Secara hukum internasional pun banyak konvensi yang menegaskan
kemandirian kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring dengan prinsip
akuntabilitas atau integritas. Misalnya, dalam The Bangalore Principles of
Judicial Conduct 2002, prinsip independensi bersanding dengan
imparsialitas dan integritas - di samping masih banyak lagi prinsip-prinsip
hukum lainnya.

6. Berdasarkan argumen-argumen di atas maka, nyatalah bahwa prinsip
kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berjalan sendirian, tetapi
harus dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (integritas)

�
yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan terhadap perilaku
para hakim agar tidak menyimpang dari asas good behaviour.
Berkait dengan keberadaan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan
terhadap kinerja hakim, penelitian Wim Vormans menyimpulkan bahwa:
keberadaan Komisi Yudisial di beberapa Negara Eropa justru berdampak
positif atas independensi peradilan.

IV. PERBANDINGAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA
NEGARA

Sebagai perbandingan ketatanegaraan dapat disampaikan bahwa
keberadaan Komisi Yudisial mulai menjadi trend di negara yang bercirikan
demokrasi modern. Ahsin Thohari mencatat hingga tahun 2004, ada 43
negara yang telah membentuk Komisi Yudisial, meski dengan penamaan
yang beraneka ragam.

1. Di banyak negara, fungsi pengawasan atau pendisiplinan Komisi Yudisial
sudah jamak dan tidak pernah terbatas berlaku hanya untuk level hakim
tertentu - sebaliknya berlaku untuk semua hakim. Di antara fungsi-fungsi
tersebut beberapa di antaranya justru lebih kuat dibandingkan fungsi
pengawasan Komisi Yudisial yang ada di Indonesia, misalnya:

� Pasal 174 (3) dan 6, serta Pasal 177 (3) Konstitusi Afrika Selatan
menegaskan bahwa Judicial Service Commission berhak memberikan
rekomendasi dalam pemberhentian hakim; mengajukan calon Ketua
Mahkamah Agung; memberikan masukan dalam hal pengangkatan
Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
� Pasal 99 (4), 114 (1) dan 114 (3) Konstitusi Argentina mengatur bahwa
Council of Magistracy berhak:
1. Mengajukan calon hakim agung;
2. Bertanggungjawab atas seleksi hakim dan administrasi kekuasaan
kehakiman;
3. Mengembangkan pemilihan hakim tingkat bawah melalui kompetisi
publik;
4. Mengeluarkan usulan tiga nama hakim tingkat bawah;
5. Mengurus sumber daya untuk administrasi pengadilan;

�
6. Melakukan tindakan pendisiplinan terhadap hakim;
7. Memutuskan pemberhentian hakim; dan
8. Mengeluarkan peraturan tentang organisasi pengadilan untuk
menjamin independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan.

� Pasal 123 Konstitusi Kroasia menegaskan bahwa National Judicial
Council berfungsi, "mengangkat dan memberhentikan hakim dan
memutuskan segala hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
kedisiplinannya."
� Pasal 64 (1) (2) dan 65 (5) dan (6) Konstitusi Perancis mengatur bahwa
Counseil/Superieur de la Magistrature (High Council of the Judiciary)
berwenang, membantu Presiden dalam menegakkan kemerdekaan
kekuasaan kehakiman; mengusulkan pengangkatan hakim agung,
merekrut hakim banding dan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
serta bertindak sebagai Dewan Pendisiplinan Hakim.
� Pasal 273 Konstitusi Thailand mengatur bahwa Judicial Commission of the
Court of Justice berhak, memberikan persetujuan dan pengangkatan
hakim agung; memberikan persetujuan tentang promosi, kenaikan gaji
dan menghukum hakim agung.

2. Dari perbandingan ketatanegaraan di atas dapat ditarik beberapa
kesimpulan:
� Komisi Yudisial jamak mempunyai kewenangan konstitusional untuk
mengawasi dan mendisiplinkan hakim. Bahkan Komisi Yudisial berhak
menghukum dan memberhentikan hakim, yang di Indonesia
kewenangan langsung menghukum dan memberhentikan tersebut justru
tidak diadopsi.
� Komisi Yudisial justru lebih fokus untuk menghukum hakim agung, bukan
berkonsentrasi pada pengawasan hakim banding dan hakim tingkat
pertama sebagaimana didalilkan Pemohon (hakim agung).
� Tidak ada satu negarapun yang membatasi fungsi pengawasannya
untuk tidak mengawasi hakim agung.

�
V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan constitutional interpretation hakim menurut Pasal 24B
adalah seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi dan
hakim ad hoc.
2. Berdasarkan constitutional importance untuk mengurangi potensi
korupsi peradilan pengawasan Komisi Yudisial perlu dilaksanakan
kepada seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi dan
hakim ad hoc.
3. Berdasarkan constitutional morality interpretasi yang membatasi
pengawasan Komisi Yudisial tidak konsisten dengan moralitas
konstitusional karena cenderung diskriminatif dan kolutif.
4. Pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak melanggar prinsip kemandirian
kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary), karena prinsip
itu wajib berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas dan/atau
integritas.
5. Berdasarkan comparative constitutional law pengawasan dan
pendisiplinan kepada seluruh hakim oleh Komisi Yudisial adalah hal yang
jamak, bahkan - berbeda dengan dalil Pemohon (hakim agung) - titik
beratnya justru ada pada pengawasan hakim-hakim agung.

Ahli dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial Prof. Dr. Mahfud MD.
Bahwa pertama, dari sudut pengertian politik hukum adalah arah yang
dikehendaki oleh hukum atau arah tentang hukum yang akan diberlakukan, dalam
konteks Komisi Yudisial maka keinginan pembentuk undang-undang atau
pembentuk Undang-Undang Dasar tentang Komisi Yudisial dan segala
kewenangannya adalah politik hukum.

Politik hukum dapat dipahami dari kalimat yang ada, sejauh kalimat tersebut
jelas dan tidak diperdebatkan, kalau ternyata menimbulkan perdebatan, maka politik
hukum dapat dicari dari latar belakang historis munculnya gagasan tentang
pembentukan Komisi Yudisial, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pembuat
Undang-Undang Dasar mengenai Komisi Yudisial;

Kedua, bahwa hukum yang berlaku di suatu negara atau hukum tata negara
Indonesia, tidak harus mengikuti teori-teori atau hukum yang berlaku di negara lain.
Oleh sebab itu, maka yang dipakai adalah apa yang sebenarnya tertulis di dalam

�
Konstitusi oleh negara atau bangsa yang bersangkutan, hal itulah yang dinamakan
politik hukum.

Bahwa berkait dengan itu semua, maka lahirnya Komisi Yudisial, sejauh yang
Ahli baca dari risalah MPR, adalah dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa
pengawasan terhadap Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, dan semua hakim
secara internal lemah, serta tidak ada lagi lembaga pengawasan internal yang bisa
dipercaya;

Bahwa di dalam risalah tanggal 8 Juni 2000, dalam buku kedua jilid tiga
halaman 434, dikatakan �Komisi Yudisial mengawasi Hakim Agung dan hakim pada
semua tingkatan�, dan Ahli juga ingin mengatakan bahwa sampai berakhirnya
perumusan Pasal 24B tersebut tidak ada satu pun yang membantah di dalam
sidang Panitia Ad hoc tersebut. Kemudian tanggal 26 September 2000, Zein
Badjeber mengatakan bahwa �Komisi Yudisial bukan hanya menyangkut Hakim
Agung, tapi seluruh hakim�. Selanjutnya Hamdan Zoelva mengatakan, �tidak ada
lembaga yang bisa mengawasi tingkah laku Hakim Agung, sehingga diperlukan
lembaga seperti lembaga yudisial. Kemudian Agun Gunanjar mengatakan, �Komisi
Yudisial bukan hanya mengurus pengangkatan Hakim Agung, tetapi juga
mengawasi dan mengontrolnya�. Pernyataan-pernyataan tersebut muncul dan
tertulis di dalam risalah, dan sampai akhir persidangan tidak ada yang membantah.
Hal tersebut berarti pikiran-pikiran seperti dimaksud kemudian disetujui, oleh karena
itu rumusan-rumusan tersebut dikristalisasikan yang pada akhirnya memang meng-
cover hal dimaksud. Melihat latar belakangnya, maka dapat ditafsirkan politik hukum
dari Komisi Yudisial adalah mengawasi Mahkamah Agung;

Bahwa mengenai Komisi Yudisial mengawasi Mahkamah Agung, disebutkan
dalam buku Cetak Biru Mahkamah Agung halaman 93, 99, 105, dan 238, bahkan di
halaman 238 tersebut merupakan program kerja Mahkamah Agung, yaitu
Mahkamah Agung akan mendorong lahirnya Komisi Yudisial yang mengawasi
hakim termasuk Hakim Agung. Kemudian naskah akademik Rancangan Undang-
undang Komisi Yudisial yang dibuat oleh Mahkamah Agung, halaman 26, 45, dan
58 menyebut Hakim Agung, dan yang tertulis di dalam naskah akademik dan cetak
biru bukanlah merupakan politik hukum, tetapi memberikan konfirmasi, terhadap
Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial;

Bahwa ada politik hukum lain yang belum disebut, yaitu Undang-undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membedakan antara

�
hakim karier dan hakim non karier untuk Hakim Agung, sedangkan hakim tinggi dan
hakim tingkat pertama adalah hakim karir. Oleh sebab itu harus disebutkan secara
terpisah, karena cara rekruitmennya berbeda, politik hukum tersebut kemudian
diabstraksi masuk di dalam perumusan Pasal 24 dimaksud. Hal tersebut juga
pernah dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah;

Bahwa Hakim Agung rekruitmennya melewati seleksi oleh Komisi Yudisial,
sedangkan hakim termasuk Hakim Agung pengawasannya dilakukan oleh Komisi
Yudisial;

Ahli dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial Prof. Dr. Amran Halim

Bahwa dari sudut ilmu bahasa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan
sebuah kalimat yang mempunyai dua anak kalimat yang setara, karena ada kata
�dan�. Itu berarti bahwa yang terdapat di sebelah kiri kata �dan� dengan yang
terdapat di sebelah kanan kata �dan� yang pertama mempunyai kedudukan yang
sama dan setara artinya. Artinya, kedua bagian ini mempunyai kedudukan yang
sama dan mempunyai fungsi yang sama.

Bahwa kalimat yang pertama tidak mengatasi yang kedua, yang kedua
tidak mengatasi yang pertama, karena keduanya betul-betul setara.
Kesetaraannya itu berbentuk anak kalimat. Anak kalimat yang pertama �Komisi
Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung�. Anak kalimat yang kedua dibaca �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga ...�. Dari sudut bahasa, Pasal
24B ayat (1) UUD 1945 bagian pertama hanya mengenai Hakim Agung,
sedangkan bagian keduanya mencakup semua hakim;

Bahwa dalam anak kalimat yang kedua, terdapat dua kata �dan�, namun agar
jangan membosankan �dan� yang kedua diganti dengan �serta�, yaitu wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim;

Bahwa dalam kalimat pertama yang menjadi tujuan atau sasarannya adalah
pengangkatan Hakim Agung, sedangkan kalimat kedua yang menjadi tujuan atau
sasarannya pengawasan hakim. Dari sudut bahasa kata hakim dimaksud adalah
seluruh hakim. Sehingga Komisi Yudisial mempunyai wewenang pengangkatan
Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, dalam hal ini seluruh hakim;

�
Kata �lain� berfungsi memperkeras makna kalimat tersebut, yang
menunjukkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai dua wewenang. Wewenang yang
pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Di samping itu ada wewenang
lain yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim. Dengan demikian dalam kalimat tersebut tidak terdapat
benturan antara Hakim Agung dan hakim;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia
Corruption Watch (ICW), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
(Kontras), telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2006, yang menguraikan sebagai
berikut:

I. Tentang Kedudukan Pihak Terkait Tidak Langsung.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf g
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa Pihak Terkait
yang berkepentingan tidak langsung dapat mengajukan permohonan untuk
didengar pendapatnya. Bahwa untuk dapat diterimanya permohonan ini, maka
akan dijelaskan kepentingan tidak langsung kami.

Bahwa kami adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan
berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan kami sendiri di
tengah masyarakat, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, bergerak dan
berminat atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong terwujudnya peradilan
yang bersih di Indonesia.

Bahwa tugas dan peranan pihak terkait tidak Iangsung dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan advokasi dan pemantauan sebagai sarana untuk
memperjuangkan peradilan yang bersih, profesional, berwibawa dan mandiri
(independen), tercermin dan atau ditentukan di dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga lembaga kami.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut, baik secara
tersendiri atau bersama-sama, Pihak Terkait Tidak Langsung secara nyata dan
terus menerus membuktikan dirinya peduli dan berperan aktif dalam
mendorong terwujudnya dunia peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam

�
rangka itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Terkait
Tidak Langsung adalah sebagai berikut;

� KRHN telah aktif mendorong dan melakukan pemantauan perubahan
konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan bersama-sama
Mahkamah Konstitusi dalam menyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi;
dan saat ini juga sedang aktif melakukan pemantauan terhadap pengadilan
tindak pidana korupsi.
� ICW telah aktif dalam melakukan pemantauan putusan-putusan pengadilan
khususnya dalam putusan korupsi dengan melakukan Eksaminasi-
Eksaminasi Publik atas putusan-putusan pengadilan dan telah dibukukan
dalam beberapa buku. Selain itu ICW saat ini juga sedang aktif menyusun
track record hakim-hakim khususnya di Jakarta (judicial tracking), serta
aktifitas-aktifitas lainnya.
� LBH Jakarta telah aktif dalam melakukan bantuan hukum terhadap kaum
marjinal sejak tahun 1970 an, advokasi berbagai kasus dan saat ini tengah
aktif melakukan advokasi terhadap pemberantasan mafia peradilan dengan
melibatkan komponen masyarakat.
� Kontras, telah aktif melakukan Advokasi dan Pemantauan Persidangan
kasus-kasus Pelanggaran berat HAM (adhoc) kasus Timor-Timur (2002-
2006), Tanjung Priok. (2003-2006) dan Abepura (2004-2005), Advokasi dan
Pemantauan Penyusunan Undang-undang, selain itu Kontras juga terlibat
secara aktif dalam upaya advokasi pemenuhan hak-hak korban diwilayah
konflik.

Bahwa selain aktifitas-aktifitas di atas, secara bersama-sama dalam Koalisi
Pemantau Peradilan (KPP), selama ini juga aktif dalam upaya-upaya Iainnya
dalam rangka mendorong terwujudnya peradilan Indonesia yang bersih dan
berwibawa, baik dalam bentuk konfrensi pers, pernyataan-pernyataan sikap,
maupun tindakan-tindakan Iainnya: Khusus mengenai Komisi Yudisial, KPP
pun berperan aktif dalam menyikapi kondisi terakhir berkaitan dengan
hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Bahwa aktivitas-aktivitas tersebut baik secara kelembagaan maupun koalisi
menunjukkan bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak yang
memiliki kepedulian serta komitmen yang tinggi terhadap terwujudnya dunia

�
peradilan Indonesia yang bersih dan berwibawa seperti yang disyaratkan
dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK No. 06/PMK/2005.

Bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga/institusi negara yang
memiliki kewenangan yang sah secara konstitusional sangatlah sejalan
dengan tujuan kami sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung. Selain sejalan
Keberadaan Komisi Yudisial dengan kewenangannya tersebut juga sangat
membantu kami dalam melakukan aktivitas-aktivitas kami dalam melakukan
advokasi dan pemantauan terhadap dunia peradilan di Indonesia:

Bahwa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang telah Pihak Terkait Tidak Langsung
lakukan serta berdasarkan hasil evaluasi atas aktivitas-aktivitas tersebut kami
telah mencapai suatu kesimpulan bahwa pembenahan dunia peradilan
khususnya kekuasaan kehakiman hanya akan efektif jika pada puncak-puncak
institusi Kekuasaan Kehakiman tersebut yaitu Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi berisi Hakim-Hakim Agung serta Hakim-Hakim Konstitusi
yang bersih dan berwibawa. Bahwa untuk menjamin hal tersebut maka
terhadap para hakim yang berada pada puncak Kekuasaan Kehakiman
tersebut perlu untuk dilakukan pengawasan.

Komisi Yudisial setidaknya hingga detik ini secara yuridis konstitusional memiki
kewenangan pengawasan terhadap para hakim yang berada dalam puncak
Kekuasaan Kehakiman tersebut. Permohonan para Pemohon yang intinya
adalah menghendaki agar Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan
bahwa beberapa Pasal dalam 2 (dua) undang-undang in casu bertentangan
dengan konstitusi memiliki konsekuensi hilangnya kewenangan pengawasan
Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (serta hakim
ad hoc). Hilangnya kewenangan tersebut tentunya sangat berdampak baik
secara langsung terhadap kepentingan kami sebagai Pihak Terkait Tidak
Langsung yang selama ini mendambakan hadirnya dunia peradilan yang
bersih dan berwibawa di Indonesia.

Bahwa dengan kemungkinan hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk
melakukan pengawasan terhadap para hakim agung dan hakim konstitusi juga
berdampak terhadap hilangnya hak dan kesempatan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif melakukan pengawasan. Sekaligus akan menghambat
proses pembaruan dan perubahan peradilan yang senantiasa harus diawasi
dari kemungkinan keterpurukan yang lebih buruk.

�
Il. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon memohonkan agar

� Pasal 1 angka 5, Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23
ayat (2) dan (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) UU
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 24, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 sepanjang yang menyangkut
Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
� Menyatakan Pasal-pasal tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan
mengikat bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Rl dan Hakim
Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada intinya para Pemohon beralasan bahwa makna kata �hakim�
dalam Pasal 24B (1) UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi. Ketentuan dalam UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan
Kehakiman yang mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan
pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dipandang para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 24B (1) UUD 1945. Oleh karena itu,
Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi. Dan sebagai konsekwensi lebih lanjut Komisi
Yudisial juga tidak berwenang memberikan usul pemberian sanksi kepada
Hakim Agung karena hal itu akan menghancurkan independensi Hakim Agung
yang dijamin UUD 1945.
Sehubungan dengan hal itu, Pihak Terkait Tidak Langsung tidak sependapat
dengan para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penafsiran Sistematik Pengertian Hakim dalam Bab IX UUD 1945

Apakah benar bahwa kata Hakim dalam kalimat terakhir Pasal 24B ayat
(1) hanya merujuk pada Hakim pada Hakim Karir pada Pengadilan
Tingkat I/Negeri dan Pengadilan Banding.

Jika ditinjau secara sistematik Bab IX UUD 1945 yang mengatur
mengenai Kekuasaan Kehakiman istilah hakim semata � seperti hakim
agung atau hakim konstitusi hanya terdapat dalam 2 Pasal, yaitu dalam
Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945.

�
Jika para Pemohon berpendapat bahwa makna kata Hakim berarti
hanyalah Hakim (karir) yang berada pada Pengadilan Tingkat I dan
Banding hal ini menjadi sangat janggal. Oleh karena seakan yang
diperintahkan oleh UUD untuk diatur mengenai syarat untuk menjadi dan
untuk diberhentikan sebagai hakim seperti yang diperintahan dalam Pasal
25 UUD 1945 hanyalah hakim tingkat I dan Banding semata, dan Hakim
Konsitusi (Pasal 24C ayat (5)), mengingat dalam Bab IX UUD 1945 tak
ada satu Pasal atau ayat pun yang memerintahkan secara tegas bentuk
peraturan yang harus dibuat untuk mengatur syarat pengangkatan dan
pemberhentian Hakim Agung. Padahal kita semua mengetahui bahwa
Hakim Agung merupakan hakim yang secara kedudukan berada di atas
hakim tingkat I dan banding.

Atas dasar hal di atas maka tidaklah berlebihan jika yang dimaksud
dengan kata Hakim yang terdapat dalam Pasal 25 yang selengkapnya
berbunyi: �Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai
hakim ditetapkan dengan Undang-undang�, adalah meliputi semua hakim
yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Berarti kata �hakim� yang
terdapat dalam Pasal 24 B ayat (1) khususnya pada akhir ayat tersebut
juga berarti meliputi seluruh hakim yang menjalankan Kekuasaan
Kehakiman yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Hakim
Tingkat I, Banding, serta semua Hakim Ad Hoc.

2. Penafsiran Historis Istilah Hakim

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa yang dimaksud adalah
hakim adalah keseluruhan hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan
kehakiman; pembedaan jenisjenis hakim hanyalah berfungsi untuk
membedakan fungsi dari dari masing-masing jenis hakim tersebut. Untuk
Hakim Agung fungsinya adalah untuk menjalankan Kekuasaan
Kehakiman ditingkat Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi menjalankan
Kekuasasan Kehakiman yang merupakan ruang lingkup Mahkamah
Konstitusi, Hakim Tinggi menjalankan Kekuasaan Kehakiman di tingkat
Pengadilan Tinggi, Hakim Negeri di tingkat Pengadilan Tingkat I, dan
Hakim Ad Hoc menjalankan Kekuasaan Kehakiman pada bidang-bidang
tertentu.

�
Yang Pihak Terkait Tidak Langsung maksudkan sebagai pengetahuan
umum tersebut bukanlah sesuatu yang tak berdasar.

Pertama jika kita tinjau secara historis bahkan dalam naskah asli UUD
1945 atau UUD 1945 yang belum diamandemen dalam Bab IX yang
mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman memang tidak dibedakan
secara spesifik antara Hakim Agung dengan Hakim Iainnya yang
kedudukannya Iebih rendah dari Hakim Agung. Pasal 25 naskah asli UUD
1945 tidaklah diubah sama sekali dalam amandemen UUD 1945 baik
amandemen pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Dengan demikian
seperti pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung sebelumnya, UUD 1945
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah kesemua
Hakim yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman tanpa terkecuali.

Kedua, Bahwa dalam pembahasan amademen UUD 1945 yang dilakukan
PAH I MPR dan kemudian disetujui dalam Sidang Tahunan MPR, telah
berkembang usul dan pandangan serta rumusan mengenai Komisi
Yudisial. Dalam pembahasan yang Iebih banyak menyangkut soal
independensi kekuasaan kehakiman serta Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi, para anggota PAH I MPR tetap mengingatkan akan
perlunya keberadaan sebuah komisi yang independen yang bertugas
mengawasi semua hakim. Setidaknya hal itu terungkap dalam
persidangan yang dilakukan PAH I MPR;

Bahwa dalam Rapat Pleno ke-41 PAH I MPR tanggal 8 Juni 2000,
sebagai persiapan materi perubahan kedua UUD 1945, Drs. Agun
Gunanjar (F-PG) menyampaikan usulannya bahwa;

"Komisi Yudisial berfungsi untuk memberikan rekomendasi mengenai
pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan
terhadap hakim agung" (Buku Kedua Jilid 3C Risalah Rapat PAH I MPR,
Sekretariat Jendral MPR-RI, 2000. hlm. 433)

Sedangkan Hamdan Zoelva, SH anggota PAH I MPR dari F-PBB
menyampaikan pandangannya sebagai berikut;

�...Untuk mengawasi tugas-tugas yudisial dari hakim, dibentuk sebuah
dewan pengawas yudisial yang independen dan diangkat dari ahli hukum
yang memiliki moral dan integritas yang tidak diragukan. Di sini perlu kami
perjelas, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen,

�
bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain, tidak sepenuhnya
bebas. Akan tetapi, dia hanya dibatasi oleh dua hal yaitu aturan hukum
dan juga diawasi oleh dewan pengawas yudisial yang mengawasi segala
tingkah laku hakim dalam bidang judisial yang dilakukan oleh para hakim
disemua tingkatan...� Buku Kedua Jilid 3C Risalah Rapat PAH I MPR,
Sekretariat Jendral MPR-RI, 2000. hlm. 442).

Bahwa dari pandangan-pandangan tersebut di atas, telah terlihat spirit
yang mendasari perlunya keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas
badan pelaksana kekuasan kehakiman yang akan mengawasi hakim
disemua tingkatan.

Bahwa meskipun dalam Sidang Tahunan 2000, materi perubahan
kekuasaan kehakiman, termasuk tentang Komisi Yudisial tidak berhasil
diputuskan, namun pembahasan mengenai Komisi Yudisial tetap
diteruskan pada masa sidang berikutnya. Dan. spirit yang muncul tentang
wewenang Komisi Yudisial tetap terpelihara sebagaimana pembahasan
sebelumnya. Ini dapat terlihat dari usul dan pandangan yang
dikemukakan oleh para anggota PAH I MPR.

Bahwa dalam Rapat Pleno ke � 36 PAH I BP MPR tanggal 26 September
2001, anggota PAH I MPR, Drs. Jacob Tobing (F-PDIP) menyampaikan
pandangannya;

"...oleh karena itu kami sarankan tentang Komisi Judicial sebenarnya
adatah bukan hanya menyangkut Hakim Agung, tetapi menyangkut
seluruhnya Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri. Mereka semua
adalah Hakim yang tidak bisa setiap tahun dimintai pertanggungjawaban
kepada MPR, kepada siapa mereka harus bertanggungjawab? Maka kami
mengusulkan supaya para hakim ini difilter oleh suatu komisi yang
sifatnya permanen..." (Buku Kedua Jilid 8A Risalah Rapat PAH 1,
Sekretariat Jenderal MPR-R1, 2001. hlm. 26).

Sedangkan anggota PAH I MPR dari F-PBB, Hamdan Zoelva, S.H, dalam
pandangan yang disampaikannya menyatakan.bahwa;

�...Komisi Judicial karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-
kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang' bisa
mengawasi tingkah taku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun
hakim Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan hanya semata-

�
mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa
memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukum yaitu
hakim-hakim. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu lembaga, satu
komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal dan
keanggotaannya benar-benar independen dan dia dibentuk oleh Undang-
Undang. Dia tidak mempunyai masalah-masalah internal dengan hakim-
hakim yang ada. Jadi, kewenangannya lebih kuat dari Irjen atau Dewan
Kehormatan Hakim yang ada sekarang..� (Buku Kedua Jilid 8A Risalah
Rapat PAH I, Sekretariat Jenderal MPR-Rl, 2001. hlm. 39).

Bahwa sebagai kristalisasi dari usul dan pandangan yang berkembang
dalam sidang-sidang PAH I MPR dirumuskan Pasal-Pasal tentang Komisi
Yudisial sebagai bagian dari Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945
yang akan diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Dalam
rancangan itu, Komisi Judicial dirumuskan sebagai berikut;

(Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR-Rl Tahun 2001, Sekretariat
Jenderal MPR-RI, 2001, hlm. 46).

Pasal 24C

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain
(dengan memperhatikan masukan dari masyarakat) berdasarkan
masukan dari masyarakat.

Alternatif 1;

(1) Anggota Komisi Judicial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur
praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi.

Altematif 2;

(2) Anggota Komisi Judicial berasal dari. pengacara, jaksa, guru besar
ilmu hukum anggota DPR dan wakil daerah.

Alternatif 3;

(2) Anggota Komisi Judicial harus berpengalaman dalam profesi hukum,
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Judicial diatur dengan
undang-undang.

Pada akhirnya hasil Sidang Tahunan MPR 2001 memutuskan, khususnya
menyangkut kewenangan Komisi Judicial adalah sebagai berikut ;

�
�Komisi Judicial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam,
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim�

Meskipun rumusan yang dihasilkan berbeda dari rancangan putusan yang
telah disiapkan sebelumnya, pada intinya maksud dari rumusan tersebut,
khususnya menyangkut wewenang Komisi Yudisial sama dengan usul
dan pandangan yang berkembang dalam pembahasan-pembahasan
amandemen UUD 1945. Setidaknya hal ini dapat diketahui dari
keterangan Drs. Zein Badjeber (mantan Anggota PAH 1 MPR) yang
menerangkan bahwa;

�...Konsensus yang berkembang di wacana, maksud dari fungsi tersebut
lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisplinan hakim
(termasuk hakim agung) serta tugas lain yang Iangsung dimaksudkan
untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Tidak tepat kalau kita menafsirkan secara gramatikal. Redaksional yang
digunakan Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah�...perilaku
hakim. Kata 'hakim' di sini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik
hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi (hakim
agung)..� (Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial versi MA, hal 26 dan
58)

Ketiga, sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya
dalam perkara ini, keterangan dari Pemerintah/Kepala BPHN (11 April
2006), DPR dan mantan anggota PAH I MPR (2 Mei 2006), yang pada
intinya menyatakan hal yang sama bahwa makna kata �hakim� dalam
Pasal 24B (1) UUD 1945 mencakup untuk semua hakim. Dengan
demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah
juga diperuntukkan bagi kalangan hakim agung.

3. Perbandingan Istilah Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman

Bahwa ditinjau dari undang-undang yang mengatur mengenai Kekuasaan
Kehakiman, baik dalam UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan
Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, UU No. 19 Tahun
1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU

�
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, dan yang terakhir UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman terlihat jelas bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah
seluruh hakim mulai dari hakim pada tingkat pertama hingga Hakim
Agung.

a. Istilah Hakim dalam UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan
Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

Dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1948 yang disahkan tanggal
8 Juni 1948 (tanpa Nomor Lembaran Negara) disebutkan:

�Para Hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman
dan hanya tunduk pada Undang-Undang�.

Dalam pasal-pasal selanjutnya tidak dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan hakim tersebut adalah hanyalah Hakim yang bukan Hakim
Agung, Seandainya pun yang dimaksud jika UU ini pun membedakan
makna Hakim dengan Hakim Agung hal tersebut pun menjadi tidak
masuk akal karena seakan hakim yang merdeka dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman hanyalah Hakim di tingkat Pertama dan
Banding, sementara Hakim Agung tidak, mengingat prinsip
kemerdekaan tersebut tidak dinyatakan khusus untuk Hakim (dalam
Mahkamah) Agung.

b. Istilah Hakim dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dalam UU No. 19 Tahun 1964 (LN. No. 107 Tahun 1964) memang
tidak disebutkan adanya prinsip . indpendensi hakim seperti dalam UU
sebelumnya. Namun seperti halnya UU sebelumnya juga tidak
menyebutkan secara khusus mengenai Hakim Agung. Istilah Hakim
pun baru muncul dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

�Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga prang
hakim�

Sementara itu dalam Pasal 7 ayat (2) nya disebutkan bahwa

�Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang
merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.�

Yang dengan demikian jika dibaca secara sistematis maka kata Hakim
dalam Pasal 8 ayat (2) termasuk juga Hakim Agung, mengingat

�
Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang juga tunduk
dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut.

c. Istilah Hakim dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah
dengan UU No. 35 Tahun 1999)

Pertama perlu Pihak Terkait Tidak Langsung sampaikan terlebih
dahulu bahwa dalam UU ini pun tidak dibedakan antara hakim dengan
Hakim Agung, bahkan dalam UU ini sama sekali tidak menggunakan
istilah Hakim Agung.

Dalam Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan:

1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim
wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat
dari tertuduh.

Dengan tidak disebutkannya istilah Hakim Agung secara spesifik
dalam UU ini maka pengertian Hakim dalam kedua ayat dalam
Pasal di atas tentunya juga mencakup Hakim dalam Pengertian
Hakim Agung serta Hakim-Hakim Iainnya yang menjalankan
fungsi Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena sangatlah tidak
masuk akal jika kedua ayat tersebut hanya mengikat bagi Hakim
Tingkat Pertama dan Banding saja. Janggal rasanya jika Hakim
Agung tidak. memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, atau
memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh
(terdakwa) dalam perkara pidana.
Selain itu, Pasal 27 tersebut terdapat dalam Bab IV yang berjudul
�Hakim dan Kewajibannya� yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal. Dilihat
dari judul bab itu sendiri, tanpa ada bab yang khusus yang
mengatur mengenai Hakim Agung dan Kewajibannya, dapat
disimpulkan bahwa istilah Hakim yang dimaksud meliputi
kesemua Hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman
mulai dari Hakim Tingkat Pertama hingga Hakim Agung.

�
d. Istilah Hakim dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Seperti juga dalam UU No. 14 Tahun 1970, dalam UU ini terdapat
bab khusus yang mengatur mengenai Hakim dan Kewajibannya,
yaitu dalam Bab IV Hakim dan Kewajibannya. Bab ini pun terdiri
juga dari 3 (tiga) Pasal yang intinya sama dengan Bab IV UU
No. 14 Tahun 1970 namun dengan beberapa tambahan prinsip
khususnya mengenai konflik kepentingan dan konsekuensi
hukumnya.

Pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman kali ini telah dikenal
satu institusi peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam
Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi. Yang menjadi
pertanyaan adalah apakah pengertian Hakim seperti yang terdapat
dalam Bab IV tersebut mencakup juga Hakim Konstitusi atau
tidak?

Jika dilihat dari judul Undang-undang ini jelas bahwa undang-
undang ini mengatur mengenai kekuasaan kehakiman serta
mencoba meletakkan prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan Kehakiman pada dasamya merupakan suatu cabang
kekuasaan negara yang dibedakan dengan cabang kekuasaan
negara lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam kekuasaan
kehakiman, Hakim merupakan komponen utama yang diperlukan
untuk dapat menjalankan kekuasaan ini. Istilah Hakim merupakan
istilah yang khas dalam kekuasaan ini yang membedakannya
dengan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya, seperti
mediasi, arbitrase maupun yang lainnya. Meskipun hakim terbagi
dalam beberapa lingkungan peradilan maupun mahkamah, namun
ditinjau dari sudut fungsi, hingga simbol-simbol, seperti
penggunaan toga, palu, posisi ruang sidang dan lain sebagainya
pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara
hakim pada Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya
dengan hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa dalam Undang-undang ini
terdapat bab khusus yang mengatur mengenai hakim dan

�
kewajibannya. Berdasarkan penjelasan kami di atas serta
mengingat bahwa dalam undang-undang ini tidak terdapat bab
khusus yang mengatur mengenai Hakim Konstitusi dan
Kewajibannya maka tentulah harus dibaca bahwa Bab IV tersebut
mengikat juga terdapat Hakim Konstitusi, yang dengan demikian
maka berarti bahwa istilah hakim baik yang terdapat dalam judul
bab tersebut maupun dalam Pasal-Pasalnya mencakup juga
Hakim Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka terlihat dengan jelas
bahwa secara historis pengertian hakim menurut keempat
undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman
adalah kesemua hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan
Kehakiman yang mencakup Hakim Tingkat Pertama hingga
Mahkamah Agung serta Hakim Konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi.

e. Istilah Hakim dalam Undang-Undang Mahkamah Agung

Bahwa hingga sejak Indonesia merdeka hingga saat ini sepanjang
sejarah telah ada beberapa undang-undang yang pernah
mengatur atau mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu UU
No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalan
Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, UU No. 13 Tahun 1965
tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.
2 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

i. Istilah Hakim dalam UU No. 1 Tahun 1950

Dalam. Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

�Mahkamah Agung memutus dengan tiga orang Hakim�

Dari Pasal ini terlihat jelas bahwa makna dari kata Hakim
semata tanpa diikuti kata Agung tidaklah bermakna seperti
yang dimaksud oleh para Pemohon bahwa kata Hakim semata
hanya merujuk pada hakim yang berada pada tingkat Pertama
atau Banding, oleh karena jika seandainya demikian maka

�
undang-undang ini akan sangat janggal, bagaimana mungkin
perkara di Mahkamah Agung diperiksa dan diputus bukan oleh
Hakim Agung melainkan oleh Hakim tingkat Pertama atau
Banding. Dari Pasal di atas terlihat jelas bahwa kata Hakim
mengacu kepada suatu pranata yang memiliki fungsi
kehakiman, bukan tingkatan jabatan kehakimannya.

ii. Istilah Hakim dalam UU No. 13 Tahun 1965

Ditinjau secara sistematik Undang-undang ini terdiri dari 7
(tujuh) bab. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang
Pengadilan Negeri, Bab III Pengadilan Tinggi, Bab IV tentang
Mahkamah Agung, Bab V tentang Panitera, Bab VI tentang
Juru Sita dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup.

Dalam Pasal 7 UU ini disebutkan mengenai larangan rangkap
jabatan bagi hakim atas jabatan-jabatan tertentu seperti
menjadi penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan dll.
Pasal ini sendiri terdapat dalam Bab I tentang Ketentuan
Umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketentuan
umum dalam suatu peraturan perundang-undangan umumnya
mengatur mengenai prinsip-prinsip. Dan kita ketahui bersama
bahwa prinsip larangan rangkap jabatan merupakan prinsip
yang melekat bagi hakim dalam semua tingkatan. Dari Pasal
tersebut terlihat dengan jelas bahwa kata Hakim dalam Pasal
ini memang ditujukan untuk semua hakim dalam semua
tingkatan termasuk Hakim Mahkamah Agung, oieh karena
aturan serupa tidak terdapat dalam Bab IV yang mengatur
mengenai Mahkamah Agung, dan sangatlah tidak masuk akal
jika khusus untuk Hakim Mahkamah Agung tidak terikat oieh
prinsip larangan rangkap jabatan dimaksud.

Atas dasar tersebut maka terlihat jelas bahwa kata hakim
semata dalam UU ini tidak dibatasi hanya untuk hakim pada
tingkat pertama atau banding saja, tapi untuk semua tingkatan
pengadilan.

�
iii. Istilah Hakim dalam UU No. 14 Tahun 1985
Dalam Pasal 40 Undang-undang ini disebutkan:

�Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang Hakim�

Seperti halnya argumentasi Pihak Terkait Tidak Langsung pada
bagian sebelumnya mengenai istilah hakim dalam UU No. 1
Tahun 1950, mengingat secara essensial isi Pasal tersebut
sama dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1950 tersebut.

iv. Istilah Hakim dalam UU No. 5 Tahun 2004
Penggunaan kata Hakim semata tanpa kata Agung dalam UU
ini memang tidak banyak. Istilah Hakim semata hanya terdapat
dalam Pasal 1 huruf 6 yang mengubah Pasal 9 UU No. 14
Tahun 1985. Pasal ini mengatur mengenai sumpah jabatan
Hakim Agung. Selengkapnya berbunyi:

�Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-Iurusnya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.'

Janji:

�Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.�

Dari sumpah dan janji jabatan tersebut terlihat jelas bahwa
Hakim Agung pun termasuk dalam kategori Hakim, atau dengan
kata lain kata hakim tidaklah benar seperti argumentasi

�
Pemohon bahwa istilah hakim hanya mencakup hakim (karir)
pengadilan tingkat pertama dan banding.

Kesimpulan
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pihak Terkait Tidak Langsung
berkesimpulan bahwa ditinjau dari sudut sejarah perundang-undangan
baik undang-undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman
maupun Mahkamah Agung terlihat jelas bahwa istilah hakim
mencakup kesemua hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan
Kehakiman, tanpa terkecuali khususnya Hakim Agung.

Kuatnya pemaknaan mengenai hakim seperti di atas tentulah sangat
dipahami oleh para penyusun Amandemen UUD 1945 kita, dan
dengan demikian jika sekalipun maksud dari penyusun amandemen
UUD 1945 tersebut seperti yang dimaksud oleh para Pemohon maka
sudah barang tentu penyusun amandemen UUD 1945 tersebut akan
menyatakan secara tegas.

4. Hakim Agung Termasuk Objek Pengawasan Komisi Yudisial

Bahwa pendapat para Pemohon dalam halaman 6 paragraf 5 yang
menyatakan �Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud oleh
Pasal 24B ayat (1) UUD RI judul Komisi Yudisial dan Reformasi
Peradilan, dimana Ketua MK sendiri merupakan pembimbing tesis
tersebut. Dalam hal. 175 A. Ahsin Thohari menyatakan Tahun 1945
tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran dan martabat, serta perilaku Hakim adalah
Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.�
adalah tidak berdasar sama sekali. Hal ini jika dilihat dari �suasana
kebatinan� dalam pembahasan amandemen UUD 1945 tentang Komisi
Yudisial di sidang-sidang PAH I MPR (2000-2001) dan pendapat, usul
dan pandangan serta penelitian.dari berbagai kalangan tentang
Komisi Yudisial.

Bahwa dari penelusuran pembahasan di sidang-sidang PAH I MPR
telah dapat diketahui dengan jelas, terang dan gamblang kewenangan
yang diberikan untuk Komisi Yudisial tidak hanya dimaksudkan untuk
hakim tingkat banding atau tingkat pertama. Akan tetapi kewenangan

�
tersebut dimaksudkan pula untuk seluruh hakim di semua badan
peradilan sebagai pengemban fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman.

Bahwa sangatlah tepat dan bijaksana apa yang telah dilakukan para
anggota PAH I MPR dalam merumuskan perubahan UUD 1945,
khususnya tentang kewenangan Komisi Yudisial. Rumusan tersebut
pada akhirnya dapat memberikan kesempatan bagi pembuat undang-
undang (DPR-Pemerintah) untuk menentukan lebih lanjut sesuai
dinamika dan perkembangan yang ada dan maksud dari undang-
undang yang akan dibuat: Hal ini merupakan hak, kewenangan dan
kewajiban konstitusional dari pembuat undangundang untuk
memperjelas, merinci dan menegaskan rumusan dari UUD.

Bahwa pandangan yang berkembang dalam pembahasan
amandemen UUD 1945, tidak jauh berbeda dari pandangan serta usul
yang berkembang dari berbagai kalangan. Sebagaimana terlihat pula
dalam tesis A. Ahsin Thohari yang telah dibukukan.

Apabila kata "hakim" yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut
diartikan sesuai dengan konteks pembahasannya, maka yang
dimaksud adalah hanya Hakim Agung, dan bukan hakim yang lain.
(Ahsin, A Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Jakarta:
Elsam 2004. hal. 175 ).

Pendapat tersebut bukanlah tidak berdasar, oleh karena berdasarkan
Rumusan Hasil Seminar Hukum Dalam Konteks Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, Bandar Lampung 24-26 Maret 2000, Kerja Sama
Badan Pekerja MPR RI dengan Universitas Indonesia salah satu
pointer mengenai 'Kekuasaan Kehakiman dalam halaman 7 poin 8.7
huruf h berbunyi : "Kedudukan Komisi Yudicial untuk mengawasi para
Hakim Agung".

Tak hanya itu saja, penekanan bahwa kewenangan Komisi Yudisial
untuk mengawasi (justru) Hakim Agung pada saat-saat penyusunan
Amandemen Ketiga UUD 1945 pun terlihat dari masukan-masukan
masyarakat. Dalam Naskah Akademis Amandemen UUD 1945 yang
diajukan oleh The Habibie Center dalam halaman 45 disebutkan
"Akan tetapi, khusus berkenaan dengan usul pengangkatan dan

�
pemberhentian hakim agung ini, dibentuk Komisi Yudisial yang
bersifat independen. Komisi inilah yang bertugas mencalonkan
hakim, mengusulkan pengangkatan . dan pemberhentian hakim
konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan hakim agung pada
Mahkamah Agung. (�Naskah Akademis .dan Draft Rancangan
Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Rangkuman dan
Kompilasi Pemikiran dari Warga Masyarakat melalui Semiloka
�Rancangan perubahan UUD 1945� Jakarta, 1-4 Oktober 2001. The
Habibie Center)

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka terlihat jelas bahwa secara
historis, justru semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 adalah memberi kewenangan kepada Komisi
Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung.

Sangat gamblangnya semangat dan jiwa yang terkandung dalam
Pasal 24B tersebut terlihat juga dengan fakta-fakta yang terjadi pasca
disahkannya hasil amandemen UUD 1945. Tak ayal, salah satu
puncak Kekuasaan Kehakiman telah menyatakannya secara eksplisit
bahwa makna kata �hakim� dalam Pasal 24B ayat (1) adalah
termasuk Hakim Agung.

Dalam Cetak Biru-nya Mahkamah Agung menyatakan Selain itu
berdasarkan Pasal 24 B Amandemen Ketiga UUD 1945 akan dibentuk
lembaga baru yang akan berfungsi �salah satunya- untuk melakukan
pengawasan dan (mungkin) pendisiplinan bagi hakim dan .Hakim Agung
yaitu Komisi Yudisial. Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Cetak Biru
Pembaruan Mahkamah Agung RI, MA-RI 2003, hal. 91).

Tak hanya itu saja, bahkan dalam Naskah Akademis dan Rancangan
Undang-undang Komisi Yudisial-nya sendiri Mahkamah Agung sekali
lagi secara eksplisit telah mengakui bahwa pengertian 'hakim' dalam
Pasal 24 B ayat (1) adalah termasuk Hakim Agung.

"...Kami memandang ada 5 (lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari
fungsi di atas, yaitu: Pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk
hakim agung)" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah

�
Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial,
MA-RI 2003. hal. 45.)

Perlu ditambahkan, bahwa dalam susunan organisasi penelitinya
Pemohon Hak Uji Materil atas UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan
Kehakiman ini yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,
SH merupakan salah satu penanggung jawab Naskah Akademis di
atas. Selain itu Pemohon Iainnya, yaitu Hakim Agung Drs. H. Andi
Syamsu Alam, SH, Hakim Agung Iskandar Kami, SH merupakan
anggota unit kerjanya berdasarkan SK Ketua MA RI No. KMA/052/
SK/IX/2001.

5. Hakim Konstitusi Termasuk Objek Pengawasan Komisi Yudisial

Walaupun secara sekilas telah dikemukakan pendapat Pihak Terkait
Tidak Langsung yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi termasuk
objek pengawasan Komisi Yudisial berdasarkan penafsiran istilah
�Hakim�, tidaklah berlebihan jika kami pada bagian ini akan
menambahkan beberapa argumentasi Iainnya khusus mengenai
kewenangan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi.

Bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu
lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawal
konstitusi (the guardian of constitution). Bahwa sebagai lembaga
pengawal konstitusi tersebut maka Mahkamah Konstitusi merupakan
suatu lembaga yang memiliki kedaulatan mutlak untuk menafsirkan
Konstitusi (the interpreter of constitution). Yang dengan demikian
berarti dalam hal terjadinya ketidakjelasan atau terjadinya multi-tafsir
atas suatu pasal, ayat atau kata dalam konstitusi maka Mahkamah
Konsitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan
tafsir apa yang harus berlaku. Hal ini juga diakui oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Cetak Biru Mahkamah Konstitusi untuk periode 2005
- 2009 dengan judul Cetak Biro Membangun Mahkamah Konstitusi
Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya
yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada
akhir tahun 2004 yang lalu pada halaman 5 dan 6 nya.

Berkaitan dengan cetak biru Mahkamah Konstitusi tersebut secara

�
eksplisit Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah mengakui bahwa
Hakim Konstitusi pun juga merupakan hakim yang menjadi objek
pengawasan Komisi Yudisial. Dalam Bab IV Mewujudkan Akuntabilitas
dan Transparansi Mahkamah Konstitusi bagian B Tujuan Strategis
pada halaman 121 Mahkamah Konstitusi menyatakan:

�MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang
tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Untuk
mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya
secara bertanggung jawab, perlu ada mekanisme pengawasan
terpadu terhadap MK. Menjadi penting bagi MK, untuk memberikan
pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak
eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial,
secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim, balk di
Iingkungan peradilan umum maupun MK.�(Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya,
Jakarta, 2005. hat. 121).

Dari cetak biru yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi yang
merupakan the interpreter of constitution sendiri terlihat secara tegas
bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengakui bahwa Komisi Yudisial
pun memiliki kewenangan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Selain itu dalam makalahnya yang berjudul Struktur Ketatanegaraan
Indonesia Setelah. Perubahan Keempat UUD 1945 yang disampaikan
pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang
diselenggarakan oleh BPHN 14-18 Juli 2003 dalam halaman 20, Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menyatakan:

�Dari ketetentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa
jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan
kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh
suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial.
Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan
pengembangan Iebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan
Hakim Agung yang sudah berkembang selama ini. Akan tetapi, jika

�
majelis semacam ini dibentuk di Iingkungan internal Mahkamah
Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi
pengawasan atas kehormatan hakim agung itu sendiri, karena
kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan
diawasi. Di samping itu, jika lembaga ini dibentuk di dalam struktur
Mahkamah Agung, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada
hakim agung saja. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi
Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga
subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk
hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia. (Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie SH,. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam
Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN Depkeh & HAM, Denpasar,
14-18 Juli 2003).

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pihak Terkait Tidak Langsung
berkesimpulan bahwa telah terlihat jelas Hakim Konstitusi termasuk
dalam objek pengawasan Komisi Yudisial.

Kesimpulan:

Bahwa dari penelusuran sejarah (original intent) maksud pembuat
UUD, dari perbandingan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kekuasaan kehakiman/peradilan serta pendapat/pandangan
yang muncul dari berbagai kalangan, telah jelas, terang benderang
dan merupakan fakta-fakta yang sulit untuk dibantah lagi bahwasanya
tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya
dimaksudkan untuk hakim di Iingkungan Mahkamah Agung. Tetapi
tugas, fungsi dan wewenang pengawasan dalam rangka menjaga
harkat, martabat dan perilaku para hakim, mencakup seluruh Hakim,
dalam hal ini termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

6. Tanggapan Atas Penjatuhan Sanksi Oleh Komisi Yudisial

Bahwa pada intinya para Pemohon menyatakan bahwa usul
penjatuhan sanksi terhadap Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial
yang hasilnya diserahkan kepada MA dan kepada Hakim yang dijatuhi

�
sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri
dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Sedangkan usul
pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh. Ketua MA dan
kepada Hakim Agung diberi kesempatan untuk membela diri dulu
dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. Demikian halnya
usul pemberhentian bagi Hakim Konstitusi dilakukan oleh Ketua MK
dan kepada Hakim Konstitusi diberi kesempatan untuk membela diri
dihadapan Majelis Kehormatan MK.

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, para Pemohon
berpendapat bahwa Pasal 21, Pasal 23 (2 & 3 serta 5) Pasal 24 (1)
dan Pasal 25 (3 & 4) yang mengatur usul penjatuhan sanksi terhadap
Hakim Agung dan/atau Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial
bertentangan dengan Pasal 24 B dan Pasal 25 UUD 1945 yang
memberi kewenangan kepada MA dan MK untuk membentuk Majelis
Kehormatan MA dan/atau Majelis Kehormatan MK.

Bahwa atas pendapat tersebut, Pihak Terkait Tidak Langsung
berpandangan bahwa ;

o Usul pemberian sanksi oleh Komisi Yudisial merupakan
konsekuensi logis dari peran pengawasan yang sudah jelas dan
terang menjadi kewenangannya.
o secara sekilas dari penelusuran yang telah dikemukakan di atas
dari pandangan dan pendapat yang muncul dari berbagai
kalangan, tugas dan peran Komisi Yudisial dapat memberikan usul
sanksi pemberhentian terhadap semua hakim.
o Usul pemberhentian tersebut, merupakan penegasan terhadap
prinsip independensi yang sudah ditegaskan dalam konstitusi.
o Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial bisa memberikan
usul sanksi pemberhentian kepada Hakim, sama sekali tidak
bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh
para Pemohon.

�
7. Tanggapan Atas Universalitas Kewenangan Komisi Yudisial tidak
Menjangkau Hakim Agung.

Demikian halnya dengan pendapat para Pemohon (point 5) bahwa
secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak
menjangkau Hakim Agung adalah pendapat yang tidak berdasar sama
sekali.

Bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kewenangan
yang diberikan konstitusi terhadap Komisi Yudisial Indonesia masih
sangat terbatas. Di banyak negara fungsi dan peranan dari Komisi
Yudisial sangat Iuas, tidak hanya sebatas merekomendasikan dan
pengawasan hakim, akan tetapi sampai memberhentikan dan
mengangkat para hakim termasuk dalam hal ini adalah Hakim Agung.
Misalnya ; di � Bulgaria, Etiopia, Fiji, Ghana, Kroasia, Lesotho, Papua
New Guini, Prancis, Samoa Thailand, Trinidad & Tobago, Zambia.

Bahwa jika dilihat dari perbandingan negara-negara tersebut,
wewenang Komisi Yudisial (judisial commission) bisa menjangkau
Hakim Agung adalah karena konteks sosial politik yang menghendaki
adanya reformasi peradilan yang significant hingga Mahkamah Agung.
Konteks tersebut setidaknya hampir sama dengan Indonesia, yang
membutuhkan peradilan yang bersih diseluruh tingkatan mulai dari MA
dan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, menjadi sangat logis
bahwa Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bisa menjangkau
Hakim Agung.

8. Tanggapan Atas Upaya Pemanggilan KY Menghancurkan
Independensi Hakim Agung Yang dijamin UUD 1945

Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon juga
menyatakan bahwa pengawasan Komisi Yudisial yang telah
memanggil beberapa Hakim Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi,
Paulus Effendy Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A.
Tumpa telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim
Agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan
tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim
Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus perkara. Hal

�
ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin
UUD 1945.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak
berdasar dan terlalu berlebihan. Kami berpendapat bahwa
pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai bagian dari
pelaksanaan kewenangan pengawasaan yang telah dijamin oleh
Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Iainnya. Komisi
Yudisial hanyalah melaksanakan mandat yang sudah diberikan oleh
UUD 1945 dan UU KY serta UU KK.

Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial justru
sebaliknya, pengawasan dengan pemanggilan tersebut dalam rangka
menjaga dan menegaskan prinsip independensi para hakim.

Bahwa justru Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan jika
pemanggilan tidak dipenuhi oleh para hakim agung sebagaimana
disebutkan di atas, merupakan pelanggaran sumpah jabatan dan
pelanggaran konstitusi yang ancamannya bisa sampai pada
pemberhentian. Karena apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
hingga detik ini merupakan mandat yang sudah sangat jelas diatur
dalam konstitusi.

Kesimpulan;

Bahwa perluasan pengertian seperti yang telah dirumuskan
oleh pembuat undang-undang dalam UU Komisi Yudisial dan UU
Kekuasaan Kehakiman tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk
mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi, sudah merupakan
Mak, tugas dan kewajiban konstitusionalnya untuk merumuskan
undang-undang secara Iebih jelas, rinci, tegas sebagaimana
dimaksud UUD. Apalagi jika ditinjau dari segi historis, sistematika,
perbandingan serta fakta-fakta Iainnya, sangatlah jelas bahwa apa
yang dirumuskan dalam kedua undang-undang tersebut sudah sesuai
dengan maksud UUD.

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa rumusan Pasal 1
angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22..dst, UU Komisi Yudisial dan
UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dipersoalkan para Pemohon,
tidak cukup beralasan jika dinyatakan harus bertentangan dengan

�
UUD 1945. ,bahwa Pasal-pasal tersebut sudah sesuai dengan
konstitusi baik dari segi normatif, historis, sosiologis maupun politis.

Bahwa penafsiran yang disampaikan para Pemohon dalam
permohonannya adalah penafsiran yang tidak berdasar, mengada-ada
.dan sangat manipulatif. Dan tidak lepas dari kepentingan bahwa para
hakim agung di MA resistensi terhadap pengawasan yang memang
sudah seharusnya dilakukan bagi pemegang kekuasaan. Setidaknya
hal ini terkait dengan beberapa peristiwa terakhir yang muncul dan
terungkap di MA.

Bahwa tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka
pengawasan semua hakim oleh Komisi Yudisial dapat diartikan agar
tidak terjadi adanya pengawasan yang berbeda-beda atau berstandar
ganda terhadap para hakim. Pengawasan yang berbeda-beda atau
berstandar ganda, tidak hanya akan membingungkan dan membuat
pengawasan menjadi tidak efektif, akan tetapi juga bisa berdampak
terjadinya diskriminasi dan rasa keadilan masyarakat makin
terabaikan.

IV. KESIMPULAN AKHIR

1. bahwa kondisi peradilan di Indonesia saat ini, khususnya bagi Mahkamah
Agung dan peradilan di bawahnya masih jauh dari dambaan dan harapan
masyarakat. Dari penelitian, opini dan polling yang dilakukan berbagai
kalangan setidaknya menunjukkan bahwa kondisi peradilan dalam keadaan
buruk karena mafia peradilan (korupsi).

2. bahwa kenyatan tersebut telah lama disadari. Berbagai upaya perbaikan
memang telah dilakukan secara bertahap, sejak reformasi 1998 hingga
puncaknya pada perubahan ketiga UUD 1945 yang menegaskan prinsip
independensi dalam konstitusi. Selain penegasan prinsip independensi
tersebut, ditentukan pula mekanisme pengawasan terhadap para hakim
oleh Komisis Yudisial. Pengawasan ini sebagai bagian dari akuntabilitas
yang mesti dilakukan badan pelaksana kekuasaan kehakiman, agar
independensi bisa dibatasi tidak tidak menimbulkan tirani kekuasaan.
Keberadaan Komisi Yudisial menjadi prasyarat mutlak bahwa setiap
kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, harus diawasi sebagaimana
adagium yang menyatakan the power tend to corrupt.

�
3. bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi
logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin prinsip cheks
and balances, transparans dan akuntabel serta partisipatif. Tidak saja
antara cabang-cabang kekuasaan (legeslatif, eksekutif dan yudisial), akan
tetapi, di dalam masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Terbentuknya
Komisi Yudisial ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat
terlaksana di Iingkungan kekuasaan judicial (peradilan).
4. bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan satu-satunya lembaga
komisi yang dibentuk melalui UUD secara jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu
(menggunakan huruf kapital). Hal ini berarti Komisi Yudisial adalah lembaga
negara dan kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga negara lain
yang diatur dalam UUD, dalam hal ini MA, MK, Presiden, DPR, BPK, MPR,
DPD. Selain itu, meskipun terbatas jika dibandingkan dengan negara-
negara lain, kewenangan Komisi Yudisial juga diatur dalam konstitusi
sehingga memiliki legitimasi yang sangat kuat.
5. bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon, memiliki konsekuensi
tidak hanya mengeliminasi kewenangan Komisi Yudisial akan tetapi juga
berdampak terhadap eksistensi terhadap kelembagaan Komisi Yudisial. Di
samping itu, dari permohonan tersebut dapat dibaca sebagai upaya
perlawanan dan penolakan (resistensi) terhadap peran pengawasan yang
dilakukan Komisi Yudisial. Resistensi yang tentunya berlawanan dengan
spirit perubahan dan konsitusi. Dari permohonan itu pula patut
dipertanyakan konsistensi dan motif para Pemohon.
6. bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, sebelum Komisi Yudisial
terbentuk dan melaksanakan kewenangannya, MA secara kelembagaan
turut mendorong dan mendesain keberadaan dan peran Komisi Yudisial
(bukti dari blue print MA dan Naskah Akademis RUU KY versi MA), dan
menyadari betapa perlunya keberadaan dan peran pengawasan (termasuk
untuk hakim agung) Komisi Yudisial bagi pembaruan di MA. MA mengakui
bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan terhadap hakim.
Antara lain, pertama adanya dugaan semangat membela korps dalam
pendisiplinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Majelis
Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang
komposisinya hanya terdiri dari kalangan hakim. Kondisi ini mengakibatkan

�
proses pendisiplinan kurang dapat berjalan optimal. Tidak banyak hakim
yang dijatuhi sanksi, walau jumlah hakim yang diduga melakukan
pelanggaran tidak sedikit. Kedua, hukum acara dalam proses pemeriksaan
di majelis kehormatan hakim dan hakim agung terlalu sederhana. Ketiga,
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari proses majelis kehormatan
dan hakim agung. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menegaskan bahwa
pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
MA berkesimpulan mengenai pentingnya keberadan lembaga pengawas
eksternal (di luar MA). Karena sejumlah alat kelengkapan MA yang dibentuk
untuk mengawasi hakim seperti Ketua Muda MA bidang pengawasan dan
pembinaan (Tuada Wasbin), hanya mengurusi teknis peradilan,
administrasi peradilan, perbuatan dan tingkah laku (conduct) hakim dan
pejabat kepaniteraan pengadilan. MA pun menyadari. tentang adanya
overlapping antara Tuada Wasbin dengan KY. MA menganggap perlu
adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai lingkup tugas antara kedua
organ pengawasan itu. (naskah akademis hal 46-55)

Dengan diajukannya permohonan ini, MA tidak konsisten dan menjilat
Iudahnya sendiri. Meskipun 31 orang hakim agung menjadi para Pemohon
atas dasar perseorangan, namun melihat jumlah tersebut menunjukkan
suara mayoritas hakim agung, dan sulit diterima akal sehat jika hal ini tidak
diketahui atau 'dikontrol' pimpinan MA dan dianggap sebagai cerminan dari
sikap kelembagaan.

7. bahwa disadari permohonan ini akan terjadi conflict of interest para hakim
konsitusi dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus permohonan
karena apa yang diminta para Pemohon menyangkut pengawasan Komisi
Yudisial terhadap hakim konstitusi. Disadari pula bahwa hakim konstitusi
tidak mungkin menarik diri dari permohonan ini. Oleh karena itu, Pihak
Terkait Tidak Langsung berharap agar hakim konstitusi bisa menunjukkan
sikap independensi dan kenegarawanannya dalam memutus perkara ini.
Sikap yang sangat diperlukan untuk memutus perkara ini secara tepat, adil
dan objektif. Putusan yang dapat meletakkan dan menegaskan kembali
pentingnya akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman. Akuntabilitas yang
dapat memperteguh prinsip independensi semua hakim, menjaga
ke'agung'an para hakim agung dan ke'negarawan'an para hakim konstitusi.

�
8. bahwa dari berkas permohonan yang telah diajukan para Pemohon, Pihak
Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa status para Pemohon tidak
jelas. Hal ini kami dasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut;
1. bahwa sebagaimana pernyataan para Pemohon (di media massa
maupun dalam persidangan pendahuluan), permohonan diajukan atas
dasar perseorangan. Namun dalam berkas permohonan, seluruh
Pemohon (hakim agung) mencantumkan jabatannya sebagai hakim
agung.

2. bahwa dalam berkas permohonan, para Pemohon tidak menggunakan
alamat pribadi/rumah/tempat tinggal masing-masing, akan tetapi
para Pemohon menggunakan alamat kantor lembaga Mahkamah
Agung yakni di JIn. Medan Merdeka Utara Kav. 9-3 Jakarta Pusat.

9. bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, permohonan yang diajukan atas
dasar perseorangan, namun para Pemohon mempersoalkan berlakunya
sejumlah Pasal dalam UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman
yang terkait dengan posisi/jabatan para Pemohon sebagai hakim agung.
Pasal-pasal tersebut dipandang para Pemohon potensial merugikan hak
dan kewenangan konstitusional para Pemohon. Permohonan yang diajukan
atas dasar perseorangan namun mempersoalkan pemberlakuan undang-
undang yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk
melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan ini menyangkut jabatan
para Pemohon, menurut pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung sangatlah
aneh dan janggal serta terlalu mengada-ada.
10. bahwa kewenangan konstitusional yang telah diberikan kepada Komisi
Yudisial untuk melakukan pengawasan adalah kewenangan yang
menyangkut pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang suatu jabatan,
dalam hal ini jabatan tersebut adalah Hakim. Oleh karena itu, sangatlah
tidak tepat jika permohonan atas dasar perseorangan mempersoalkan hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai hakim agung yang
khawatir akan dirugikan dengan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial
yang telah diberikan undang-undang. Pihak Terkait Tidak Langsung
berpandangan, tidak terdapat korelasi yang sangat kuat antara posisi
subjek Pemohon dengan objek/materi yang dimohonkan;

�
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2006, telah didengar
keterangan dari para pihak prinsipal baik para Pemohon maupun Komisi Yudisial,
yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Para Pemohon Prinsipal

1. Tentang perubahan UUD 1945.
2. Tentang kewenangan Komisi Yudisial versus kewenangan Mahkamah Agung.
3. Tentang kondisi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka setelah beradanya Komisi
Yudisial.
Ad. 1. Tentang perubahan UUD 1945, khususnya Bab IX, tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang di dalam perubahan ketiga telah disisipkan Pasal-pasal
24A, 24B dan 24C, tetapi kemudian karena munculnya Pasal 24B, tentang
Komisi Yudisial, belum ada cantolannya (dasar pembentukannya), baru
kemudian dicarikan cantolan/dasar di dalam perubahan yang ke empat,
dengan menyisipkan ayat (3) (Pasal 24) yang dirumuskan sebagai berikut :

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan
Kehakiman di diatur dalam Undang-Undang ".

Cara perubahan yang demikian tidak sesuai dengan "cara berfikir yang
tertib dan tidak taat azas" dengan terlebih dahulu menempatkan
"lembaganya" baru kemudian mencarikan dasar hukumnya, yang menurut
hemat para Pemohon penempatan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B,
adalah cacat hukum di dalam pembuatannya, karena dasarnya baru dibuat
kemudian.

Oleh karena itu tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip Kemerdekaan
Kekuasaan Kehakiman yang bersifat universal.

Untuk menghindarkan salah tafsir seolah-olah Komisi Yudisial menjadi
bagian dari institusi Kekuasaan kehakiman, maka akan lebih tepat jika
ketentuan tentang Komisi Yudisial sebagaimana disebut di dalam Pasal
24B, dikeluarkan dari Bab ke IX UUD 1945.

Ad. 2. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial versus kewenangan Mahkamah
Agung :
a. Bahwa sesuai dengan Pasal 24B (1) UUD 1945 mengatur bahwa
"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan :
Pengangkatan Hakim Agung dan "mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

�
serta perilaku Hakim" ayat tersebut kemudian dimuat kembali dalam
Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi
Yudisial, dan tidak satupun kata dari ayat itu menyebut tentang
"pengawasan", tetapi kemudian muncul di dalam Pasal 20, yang
berbunyi " dalam melaksanakan wewenang "sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas pengawasan
tugas pengawasan terhadap" perilaku Hakim "dalam rangka
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku Hakim". Menurut pendapat para Pemohon "pengawasan
terhadap perilaku Hakim " hanyalah merupakan media dengan tujuan
pokoknya adalah "dalam rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim". Namun
kenyataannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim,
dengan rnempergunakan pendekatan kekuasaan, yang tidak
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat para Hakim, tetapi
sebaliknya justru merusak kehormatan dan keluhuran martabat Hakim,
bahkan beberapa kasus diantaranya Komisi Yudisial telah memasuki
wilayah "terlarang" lingkup tehnis penyelesaian perkara yang menjadi
wewenang Mahkamah Agung (beberapa Hakim telah
direkomendasikan untuk diberhentikan sementara).

Para Pemohon tetap berpendapat bahwa "objek pengawasan perilaku
hakim", tidak termasuk Hakim Agung, selain karena antara Hakim
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berbeda aturan dan
persyaratannya dengan Hakim Agung, lagi pula di Mahkamah Agung
terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Agung yang pembentukannya
didasarkan pada Pasal 12 (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004,
tentang Mahkamah Agung. Alasan lain karena secara tehnis,
persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung dan Hakim
Mahkamah Konstitusi, jauh lebih berat dibandingkan dengan
persyaratan untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial (S.O.R), jadi
secara tehnis akan mengalami hambatan psikologis.

b. Menurut Pasal 32 (1 s/d 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004,
menggariskan "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi

�
terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua Iingkungan peradilan
dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman�.

Demikian pula menurut Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004, mengatur bahwa Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dalam lingkungan
peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-
undang. Oleh karena Mahkamah Agung, berperan sebagai pengawas
tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua Iingkungan
peradilan, artinya tidak ada institusi yang Iebih tinggi di dalam
melakukan pengawasan selain Mahkamah Agung, maka tidaklah
mungkin Komisi Yudisial mengawasi Mahkamah Agung, dan Hakim
Agung tidak mungkin berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial
fungsi pengawasan yang tertinggi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung,
semakin menjadi strategi dan sangat relevan setelah Mahkamah Agung
melaksanakan sistim satu atap (one roof sistem).

Ad. 3. Kondisi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka setelah adanya Komisi
Yudisial, telah disinggung bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial, dengan mempergunakan pendekataan "kekuasaan"
dengan semata-mata mempergunakan kekuasaannya yang diatur di dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tanpa mau melihat Peraturan
Perundang-undangan yang lain, itupun tidak dilakukan secara benar.
Karena pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak
mengindahkan undang-undang lain yang seharusnya juga menjadi acuan
dan pedoman kerja bagi jajaran Komisi Yudisial, maka akibatnya tidak
jarang sepak terjangnya telah melampaui batas wewenangnya, sehingga
sangat meresahkan serta mengganggu, kinerja para Hakim. Di dalam
melaksanakan pengawasan semestinya "media pengawasan" haruslah
dilakukan dan didasarkan atas semangat itikad baik (good faith), dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
serta menjaga perilaku Hakim tetapi sebaliknya justru "media pengawasan"
dijadikan media untuk memasuki substansi/wilayah tehnis penyelesaian
perkara, yang bukan menjadi tugasnya, dan kemudian merekomendasikan
pemberhentian Hakim, adalah merupakan bentuk perbuatan bukan saja
intervensi dan intimidasi bahkan cenderung telah merusak sistem (lembaga

�
peradilan yang memiliki kemerdekaan yang dijamin oleh konstitusi dan
bersifat universal).

Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, para Hakim dalam wadah
IKAHI telah berupaya untuk membangun " lembaga peradilan yang benar-
benar bebas dari intervensi Pemerintah" kemudian diwujudkan dalam
sistim satu atap, yang ketika itu ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan
jika satu atap nanti Mahkamah Agung, akan melakukan tirani judisiel, dan
ketika itu pembentuk undang-undang yang tergabung di dalam Panitia
Ad Hoc, dalam suasana pemikiran yang penuh kekhawatiran itu, dengan
alasan checks and balances berupaya meletakkan batu pertama untuk
semakin mengintervensi melalui konstitusi. Kini Mahkamah Agung yang
telah menginjak tahun kedua dalam sistim satu atap, tidak ada tanda dua
melakukan tirani, akan tetapi diubah issunya dengan "mafia peradilan"
seperti yang digembar-gemborkan oleh Komisi Yudisial dan Sdr. Denny
Indrayana (seorang doktor) ahli Tata Negara, walaupun secara tidak
langsung mengakui bahwa Lembaga Yudikatif mengalami perbaikan
khususnya terkait dengan korupsi, yang benar Mahkamah Agung juga
berupaya untuk memperbaiki diri tetapi tentu perlu waktu. Sekarang Komisi
Yudisial apabila kita perhatikan sepak terjangnya cenderung menjurus
keperbuatan tirani ala Komisi Yudisial, terhadap para Hakim yang
memutus bebas, atau sebab lain yang menurut Komisi Yudisial perlu
diusulkan untuk diberhentikan sementara. Sikap demikian bukanlah dalam
kerangka "menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku Hakim. Apabila hal ini dibiarkan maka cepat atau lambat
Kekuasaan Kehakiman akan menjadi bagian dari Komisi Yudisial dan pada
akhirnya akan mengakibatkarr hancurnya sebuah sistim ketatanegaraan
khususnya Lembaga Yudikatif sebagai penyelenggara Negara dibidang
Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pada itu Komisi Yudisial telah masuk ke wilayah terlarang (bukan
wewenangnya) sebelum dikatakan Komisi Yudisial intervensi, justru oknum
Komisi Yudisial mengatakan Mahkamah Agung telah melakukan intervensi
tatkala Mahkamah Agung melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam
kasus perkara Tipikor di mana tiga orang Hakim Ad Hoc telah ke luar dari
ruang sidang, sehingga persidangan sampai mengalami pengunduran

�
sidang hingga enam kali. Kini Mahkamah Agung dan para Hakim merasa
khawatir dan resah terhadap Komisi Yudisial yang cenderung melakukan
"intervensi" dan menjurus ke "penghancuran sebuah sistim peradilan" yang
selama Iebih dari setengah abad kita bangun guna mencapai cita-cita
Negara Hukum, dalam mewujudkan tatanan kehidupan demokrasi".
Eksitensi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah merupakan
sebuah keniscayaan di dalam negara Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, Komisi Yudisial
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bidang Teknis Yustisial

1. Komisi Yudisial telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak boleh
dilakukan dalam hal ini bertindak dibidang teknis dan administrasi peradilan;
2. Hakim PN Denpasar memutus terdakwa hukuman 3 (tiga) bulan, kemudian oleh
Komisi Yudisial Hakim yang memutus tersebut dipanggil, mengapa memutus
demikian;
3. Ketua Pengadilan Negeri Selatan dipanggil oleh Komisi Yudisial mengenai
pelaksanaan eksekusi;
4. Harifin A. Tumpa, (Pemohon) juga pernah dipanggil mengenai memberi petunjuk
masalah eksekusi;

Bidang Administrasi
1. Komisi Yudisial merekomendasikan Hakim Tipikor untuk diberhentikan
sementara karena walkout;
2. Ketua Pengadilan Negeri dipanggil oleh Komisi Yudisial berkait dengan
pergantian Majelis Hakim Tipikor yang merupakan kewenangan Ketua
Pengadilan;
3. Ketua Mahkamah Agung dipanggil oleh Komisi Yudisial berkait dengan
memindahkan persidangan dari Medan ke Jakarta;

Keterangan Prinsipal Komisi Yudisial
Beberapa ekses yang dilakukan oleh beberapa Hakim Agung yang mendorong
diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 serta beberapa ekses yang
mengakibatkan kurang efektifnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut
sebagai berikut :

�
1. Ekses-ekses yang mendorong diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004:

Kegagalan sistem yang ada.

Salah satu alasan yang mendorong keberadaan Komisi Yudisial adalah ekses
praktek peradilan yang berakibat kegagalan sistim yang ada dalam menciptakan
pengadilan yang lebih baik. Kegagalan tersebut disebabkan ketidakmampuan
aparat interen mengawasi perilaku hakim. Oleh sebab itu timbullah pemikiran
untuk menciptakan pengawasan ekstern dengan tugas pokok disamping
mengusulkan Hakim Agung juga mengawasi perilaku, sehingga diharapkan
ekses dari perilaku hakim itu dapat diminimalisir.

Kekhawatiran akan monopoli kekuasaan pada Mahkamah Agung (MA).

Terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (kemudian diganti dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) yang mengganti Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970, memperluas kekuasaan Mahkamah Agung dibidang organisasi,
administrasi dan finansial, menimbulkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung
akan memonopoli kekuasaan kehakiman. Di samping itu penyerahan kekuasaan
tersebut ke Mahkamah Agung juga dipandang tidak akan mampu menyelesaikan
persoalan yang dihadapi, bahkan dinilai dapat menimbulkan akibat atau ekses
yang lebih buruk lagi. Oleh sebab itulah timbul pemikiran ke arah pembentukan
lembaga baru yang diberi wewenang mengawasi dan saling menyeimbangkan
(checks and balances) pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga ekses-
ekses yang timbul atau yang potensial menimbulkan ekses dapat diantisipasi
dan diminimalisir.

2. Ekses-ekses yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 :

Perilaku yang tidak tunduk pada undang-undang.

Sebagaimana diketahui menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c bahwa
Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan pengawasan, dapat memanggil
dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku
hakim. Pemanggilan terhadap beberapa Hakim Agung yang diduga terkait dalam
kasus suap adalah murni menjalankan perintah undang-undang. Namun
demikian apa yang terjadi? Dua kali surat panggilan Komisi Yudisial tidak di
indahkan oleh Hakim Agung Bagir Manan yang kebetulan menjabat sebagai
Ketua Mahkamah Agung, padahal sebagai petinggi hukum di negeri ini,

�
keteladanan yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan
prinsip Equality Before The Law serta memberi suri teladan pada hakim
lainnya.

Rekomendasi Komisi Yudisial tidak dilaksanakan.

Pemeriksaan terhadap beberapa hakim yang diduga melanggar kode etik dan
oleh Komisi Yudisial telah direkomendasikan beberapa hakim kepada
Mahkamah Agung untuk dilaksanakan atau paling tidak untuk dipertimbangkan.
Menanggapi hal itu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan di
Jakarta yang dikutip oleh beberapa koran, "bukankah rekomendasi Komisi
Yudisial itu terserah kami, apa kami mau masukan ke kotak sampah, terserah
kami". Dapatlah dibayangkan betapa ucapan seorang Hakim Agung yang
melecehkan undang-undang, padahal ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa usul penjatuhan
sanksi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 ayat (1) beserta alasannya
bersifat mengikat disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Konspirasi Hakim Agung dan Advokat untuk bubarkan Komisi Yudisial

Beberapa orang hakim agung bersama advokat para hakim agung tersebut
membuat rencana untuk membubarkan Komisi Yudisial di Hotel Danau Sunter
Jakarta Utara tanggal 02 Febuari 2006 yang lalu. Jalan yang akan ditempuh dari
rencana itu, melaporkan anggota Komisi Yudisial ke Polisi kemudian mereka
akan mengatur penyidik POLRI yang memeriksa anggota Komisi Yudisial
tersebut. Terlepas benar atau salah isi dokumen tersebut, namum satu hal telah
terlihat bahwa pertemuan tersebut memberikan salah satu bukti bahwa mafia
peradilan di lingkungan peradilan tertinggi tersebut memang ada.

Majelis Hakim yang terhormat, beberapa ekses yang ditunjukkan diatas
memperlihatkan bahwa Hakim Agung telah melanggar sumpah jabatan dan
melanggar konstitusi, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan
secara terencana dan sistematis. Bahwa Hakim Agung adalah figur-figur atau
pejabat negara yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum
tapi justru berbuat sebaliknya.

Upaya untuk menyelesaikan "kecurigaan" terhadap Komisi Yudisial ini adalah
dengan cara duduk bersama antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan juga

�
Mahkamah Konstitusi untuk membicarakan tugas-tugas pengawasan hakim
tersebut termasuk kode etik/code of conduct para hakim.

Atas dasar tersebut, mohon agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan
ekses-ekses yang terjadi yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang
dilakukan oleh Hakim-hakim Agung, yang mengakibatkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 menjadi tidak efektif;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia
Corruption Watch (ICW), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
(Kontras), telah menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

1. Guidelines for Action on Children the Criminal Justice System;
2. Basic Principles on the Independence of the Judiciary;
3. Basic Principles on the Rule of Lawyers;
4. Code of Conduct fo Law Enforcement Officials;
5. United Nations Rules for the Protection on Juveniles Deprived of their Liberty;
6. Pedoman tentang Peranan Jaksa;
7. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The
Riyadh Guidelines);
8. Basic Principles for the Treatment of Prisoners;
9. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (�The Beijing Rules�);

10. Guidelines on the Rule of Prosecutors;
11. Prinsip-prinsip Banglore Tentang Perilaku Pengadilan;
12. Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death
penalty;
13. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The
Tokyo Rules);
14. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials;
Menimbang bahwa para Pemohon baik prinsipal maupun Kuasa Hukum-nya
telah menyerahkan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 4 Juli 2006, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam Berkas Perkara;

�
Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial, telah
menyerahkan Keterangan Tambahan dan Kesimpulan, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2006, yang isi selengkapnya ditunjuk
dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial, telah
menyerahkan bukti di luar persidangan, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal
14 Juli 2006, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Konsitusi R.I.,
(halaman 91 - 107);
Bukti T-2 : Fotokopi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang
Komisi Yudisial, (halaman 45);

Bukti T-3 : Fotokopi Tulisan A. Ahsin Thohari berjudul �Komisi Yudisial: Reformasi
Peradilan�, (halaman 105 dan 107);

Bukti T-4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Bukti T-5 : Fotokopi Makalah Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MC.L., berjudul
�Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah
Konstitusi) Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan);

Bukti T-6 : Fotokopi Rasalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR,
tanggal 11 April 2001;

Bukti T-7 : Fotokopi www.detik.com tanggal 17 Maret 2006;

Bukti T-8 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 17 Maret 2006;

Bukti T-9 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 21 Maret 2006;

Bukti T-10 : Fotokopi Koran Tempo tanggal 21 Januari 2006;

Bukti T-11 : Fotokopi Republika Online tanggal 21 Januari 2006;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;