Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di DPR
C. Proses Impeachment di DPR

UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan . Atas dasar 
pelaksanaan fungsi pengawasan ini maka DPR dapat mengajukan 
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B 
ayat (2) UUD 1945 menyebutkan

“Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut 
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari 
hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. 
Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam 
pasal 182 sampai dengan pasal 188 Peraturan Tata Tertib DPR 
(Keputusan DPR nomor 15/DPR RI/I/2004-2005).

Pertama-tama, minimal harus ada 17 (tujuh belas) orang 
anggota DPR yang mengajukan usul menyatakan pendapat 
mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau 
perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden . Usul menyatakan pendapat beserta penjelasannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada 
Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan 
pengusul serta nama Fraksinya. Pimpinan DPR memberitahukan 
kepada Anggota masuknya usul menyatakan pendapat pada Rapat 
Paripurna, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh 
Anggota.

Setelah pemberitahuan Pimpinan DPR dalam Rapat 
Paripurna, Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah 
untuk menentukan waktu dan agenda Rapat Paripurna berikutnya. 
Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu 
pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan 
pendapat tersebut, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.

Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan agendanya pada 
Rapat Badan Musyawarah, anggota yang mengusulkan pendapat atas 
tuntutan impeachment kepada Presiden dan/atau wakil Presiden 
diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya. 
Fraksi-Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
pandangannya atas usulan tersebut. Kemudian, kepada anggota 
yang mengusulkan pendapat tuntutan impeachment diberikan hak 
untuk menjawab pandangan fraksi itu.

Selanjutnya, Rapat Paripurna memutuskan apakah usulan hak 
menyatakan pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau 
tidak. Bilamana Rapat Paripurna memutuskan untuk menolak 
usulan hak menyatakan pendapat maka usulan tersebut tidak dapat 
diajukan kembali pada Masa Sidang itu. Namun bila Rapat Paripurna 
menyetujui usulan hak menyatakan pendapat, DPR kemudian 
membentuk Panitia Khusus.

Tugas Panitia Khusus adalah melakukan pembahasan dengan 
Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam melakukan pembahasan 
atas tuduhan impeachment kehadiran Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak dapat diwakili. Hal ini berkaitan dengan hak subpoena

yang dimiliki oleh Panitia Khusus dalam rangka hak angket atau hak 
menyatakan pendapat. Hak subpoena adalah memanggil secara paksa 
seseorang yang dirasakan perlu didengar keterangannya pada 
penyelidikan yang dilakukan panitia khusus. Bilamana yang 
bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh 
Panitia Khusus maka ada ancaman sandera selama 15 (lima belas) 
hari. Pengaturan ini adalah aturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 
30 UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD dan DPRD. Meskipun pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden namun proses 
penyelidikan yang dilakukan oleh DPR adalah dalam konteks fungsi 
pengawasan dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam 
peraturan tata tertib DPR. Sehingga proses penyelidikan yang 
dilakukan DPR bukanlah dalam arti sedang menyelidiki perkara 
pidana sebagaimana yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau 
penuntut umum. Proses penyelidikan pelanggaran hukum oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR harus sesuai dengan 
mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertibnya. Selain 
itu Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan juga dapat 
mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat 
Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, 
termasuk dengan pengusul. Pembahasan yang dilakukan oleh Panitia 
Khusus menjadi bahan pengambilan keputusan dalam Rapat 
Paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat 
tersebut.

Pengambilan keputusan dalam hal tuduhan impeachment 
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Rapat Paripurna 
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 
seluruh Anggota. Keputusan untuk menyetujui atau menolak 
pernyataan pendapat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/ 
3 (dua pertiga) dari Anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Bila Keputusan Rapat Paripurna menyetujui usulan tuduhan 
impeachment tersebut maka pendapat tersebut disampaikan kepada 
MK untuk mendapatkan putusan. Dan hanya apabila MK 
memutuskan membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian 
menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk melanjutkan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia