Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVII/Bagian Kedua
17-02

BAB XVII 

UPAYA HUKUM BIASA 

Bagian Kedua 

Pemeriksaan Untuk Kasasi 

Pasal 244 

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain 
selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan 
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 

Pasal 245 

(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah 
memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan 
pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. 

(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang 
ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada 
berkas perkara. 

(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh 
penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa 
sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak 
yang lain. 

Pasal 246 

(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat 
tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan 
dianggap menerima putusan. 

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat 
mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. 

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat 
dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. 

Pasal 247 

(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan 
kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam 
perkara itu tidak dapat diajukan lagi. 

(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas 
tersebut tidak jadi dikirimkan. 

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu 
pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya 
perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. 

(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. 

Pasal 248 

(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan 
kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus 
sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. 

(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada 
waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan 
permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. 

(3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini. 

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat 
menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. 

(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal 
ini. 

(6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan 
kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. 

(7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan 
tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. 

Pasal 249 

(1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam 
memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikati kesempatan untuk 
mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 
ayat (1). 

(2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera 
pengadilan. 

(3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam 
ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera 
disampaikan kepada Mahkamah Agung. 

Pasal 250 

(1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), Ia wajib segera mengirim 
berkas perkara kepada Mahkamah Agung. 

(2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika 
mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk. 

(3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani 
oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya 
oleh Ketua Mahkamah Agung. 

(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh 
WakiI Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan 
Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan. 

(5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya 
dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para 
pihak dikirimkan tembusannya. 

Pasal 251 

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi perneriksaan perkara 
dalam tingkat kasasi. 

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara 
hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta 
tingkat pertama. yang telah mengadili perkara yang sama. 

(3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, 
kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang 
bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi. 

Pasal 252 

(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi 
pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. 

(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal Sebagaimana tersebut pada 
ayat (1), maka dalam tingkat kasasi: 

a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang 
menetapkan; 

b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya 
adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang 
seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan. 

Pasal 253 

(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para 
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan 

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana 
mestinya; 

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 

c. apakab benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya 
tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada 
Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara 
pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara 
itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. 

(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), 
Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut 
umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa 
yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara 
pemanggilan yang sama. 

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya 
permohonan kasasi. 

(5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa 
perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan 
terdakwa. 

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan 
penahanan Mahkarnah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. 

Pasal 254 

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai 
hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. 

Pasal 255 

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan 
yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang 
dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara 
tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan 
tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau 
hakim lain mengadili perkara tersebut. 

Pasal 266 

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam 
hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. 

Pasal 257 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan 
kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta 
berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh 
hari. 

Pasal 258 

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 sampal dengan Pasal 257 berlaku bagi 
acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.