Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999/Penjelasan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG 

                       ARBITRASE DAN ALTERNATIF
                        PENYELESAIAN SENGKETA

 

UMUM

  Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan
  peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun
  1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal
  tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar
  dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum,
  peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara
  yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

  Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun
  1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar
  pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap
  diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan
  eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi
  (executoir) dari pengadilan.

  Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di
  Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara
  Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan
  Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene
  Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen
  Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement
  Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

  Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan
  dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

 a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
 b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
    dan administratif ;
 c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
    mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup
    mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
 d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
    masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
 e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
    dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun
    langsung dapat dilaksanakan.

  Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar,
  sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat
  daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase
  terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya
  tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui
  arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk
  kontrak bisnis bersifat internasional.

  Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di
  bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta
  perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam
  Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) yang
  dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga
  perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat
  internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non
  sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata
  (Reglement op de Rechtvordering). Bertolak dari kondisi ini,
  perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement
  op de Rechtvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah
  saatnya dilaksanakan.

  Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara
  penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan
  atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak
  semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan
  hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya
  oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

  Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian
  sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan
  proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak
  masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses
  penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum
  banding kasasi maupun peninjauan kembali.

  Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang -undang
  ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional
  maupun internasional.

  Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan
  sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat
  dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut
  masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara
  sistem hukum dibenarkan.

  Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini
  dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

 a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
    putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan
    yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
 c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
    satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

  Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua
  Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut
  hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang
  memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

  Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter,
  yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena
  jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak
  sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya
  salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan
  kepada arbiter berakhir.

  Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase
  yang ditentukan oleh arbiter.

  Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan
  terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses,
  sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan
  mempunyai kekuatan hukum tetap.

  Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya
  Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen
  Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52)
  dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene
  Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen
  Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement
  Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

  PASAL DEMI PASAL

                               Pasal 1

  Cukup jelas

                               Pasal 2

  Cukup jelas

                               Pasal 3

  Cukup jelas

                               Pasal 4

  Cukup jelas

  Pasal 5

  Cukup jelas

                               Pasal 6

  Cukup jelas

                               Pasal 7

  Cukup jelas

                               Pasal 8

  Cukup jelas

                               Pasal 9

  Cukup jelas

                               Pasal 10

  huruf a

  Cukup jelas

  huruf b

  Cukup jelas

  huruf c
  Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

  huruf d
  Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu
  membayar.

  huruf e

  Cukup jelas

  huruf f

  Cukup jelas

  huruf g

  Cukup jelas

  huruf h

  Cukup jelas

                               Pasal 11

  Cukup jelas

                               Pasal 12

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi
  arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam
  pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis
  arbitrase.

                               Pasal 13

  Ayat (1)
  Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek
  akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat
  arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang
  harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

  Ayat (2)

  Cukup jelas

                               Pasal 14

  Cukup jelas

                               Pasal 15

  Cukup jelas

                               Pasal 16

  Cukup jelas

                               Pasal 17

  Cukup jelas

                               Pasal 18

  Cukup jelas

                               Pasal 19

  Cukup jelas

                               Pasal 20

  Cukup jelas

                               Pasal 21

  Cukup jelas

                               Pasal 22

  Cukup jelas

                               Pasal 23

  Cukup jelas

                               Pasal 24

  Ayat (1)
  Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan
  adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak
  ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para
  pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak
  menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui
  ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup
  kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui
  sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk
  mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)
  Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka
  waktunya.

  Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat
  dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

  Ayat (4)

  Cukup jelas

  Ayat (5)

  Cukup jelas

  Ayat (6)

  Cukup jelas

                               Pasal 25

  Ayat (1)
  Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat
  kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada
  upaya perlawanan.

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)

  Cukup jelas

                               Pasal 26

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)

  Cukup jelas

  Ayat (4)

  Cukup jelas

  Ayat (5)
  Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan
  dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup
  oleh para arbiter yang ada.

                               Pasal 27

  Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah
  menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan
  Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih
  menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

                               Pasal 28

  Cukup jelas

  Pasal 29

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan
  kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat
  kuasa yang bersifat khusus.

                               Pasal 30

  Cukup jelas

                               Pasal 31

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)
  Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang
  dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan
  tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan
  menentukan.

                               Pasal 32

  Cukup jelas

  Pasal 33

  Huruf a
  Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya
  gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa
  seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara
  Perdata.

  Huruf b

  Cukup jelas

  Huruf c

  Cukup jelas

                               Pasal 34

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih
  peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa
  antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari
  lembaga arbitrase yang dipilih.

                               Pasal 35

  Cukup jelas

                               Pasal 36

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada
  persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

  Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
  dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter
  atau majelis arbitrase.

                               Pasal 37

  Ayat (1)
  Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama
  apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu
  sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat
  arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus
  dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak
  tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat
  arbitrase.

  Ayat (2)
  Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi
  di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain
  berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

  Ayat (3)

  Cukup jelas

  Ayat (4)

  Cukup jelas

                               Pasal 38

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)

  Huruf a

  Cukup jelas

  Huruf b
  Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

  Huruf c
  Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang,
  harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

                               Pasal 39

  Cukup jelas

                               Pasal 40

  Cukup jelas

                               Pasal 41

  Cukup jelas

                               Pasal 42

  Ayat (1)
  Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh
  pihak termohon.

  Ayat (2)

  Cukup jelas

                               Pasal 43

  Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila
  pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

                               Pasal 44

  Cukup jelas

                               Pasal 45

  Cukup jelas

                               Pasal 46

  Cukup jelas

                               Pasal 47

  Cukup jelas

                               Pasal 48

  Ayat (1)
  Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai
  jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan
  melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu
  penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

  Ayat (2)

  Cukup jelas

                               Pasal 49

  Cukup jelas

                               Pasal 50

  Cukup jelas

                               Pasal 51

  Cukup jelas

                               Pasal 52

  Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima
  permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian,
  untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion)
  mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
  Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas,
  penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan
  timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat
  oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya
  dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat
  itu akan dianggap melanggar perjanjian.

                               Pasal 53
  
  Cukup jelas

                               Pasal 54

  Cukup jelas

                               Pasal 55

  Cukup jelas

                               Pasal 56

  Ayat (1)
  Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk
  menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan
  ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex
  aequo et bono).

  Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan
  berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan
  perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal
  tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan
  tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

  Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan
  berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat
  memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana
  dilakukan oleh hakim.

  Ayat (2)
  Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan
  hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila
  para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah
  hukum tempat arbitrase dilakukan.

                               Pasal 57

  Cukup jelas

                               Pasal 58

  Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif"
  adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan
  ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau
  arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

  Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah
  salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan
  apabila putusan, antara lain:

 a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
 b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
 c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

                               Pasal 59

  Cukup jelas

                               Pasal 60 

  Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak
  dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

                               Pasal 61

  Cukup jelas

                               Pasal 62

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)

  Cukup jelas

  Ayat (4)
  Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh
  Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar
  mandiri, final, dan mengikat.

                               Pasal 63

  Cukup jelas

                               Pasal 64

  Cukup jelas

                               Pasal 65

  Cukup jelas

                               Pasal 66

  Huruf a

  Cukup jelas

  Huruf b
  Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah
  kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

  - perniagaan;

  - perbankan;

  - keuangan;

  - penanaman modal;

  - industri;

  - hak kekayaan intelektual.

  Huruf c

  Cukup jelas

  Huruf d
  Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan
  dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk
  perintah pelaksanaan (eksekuatur).

  Huruf e

  Cukup jelas

                               Pasal 67

  Cukup jelas

                               Pasal 68

  Cukup jelas

                               Pasal 69

  Cukup jelas

                               Pasal 70

  Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan
  arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan
  permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan
  dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa
  alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
  pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi
  hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

                               Pasal 71

  Cukup jelas

                               Pasal 72

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan
  pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari
  pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase
  bersangkutan.

  Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan
  pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa
  kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa
  tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

  Ayat (3)

  Cukup jelas

  Ayat (4)

  Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan
  putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

  Ayat (5)

  Cukup jelas

                               Pasal 73

  Cukup jelas

                               Pasal 74

  Cukup jelas

                               Pasal 75

  Cukup jelas

                               Pasal 76

  Cukup jelas

                               Pasal 77

  Cukup jelas

                               Pasal 78

  Cukup jelas

                               Pasal 79

  Cukup jelas

                               Pasal 80

  Cukup jelas

                               Pasal 81

  Cukup jelas

                               Pasal 82

  Cukup jelas

        TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872

Lihat pula
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999