Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

B. Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan

Alasan-alasan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil 
Presiden diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan 
yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek 
perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang 
baru mengadopsi ketentuan tentang proses impeachment, namun 
perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah 
mengadopsi mekanisme impeachment sejak lama. Misalkan saja di 
Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata high crimes dan 
misdemeanor  masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak 
ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan 
pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, 
Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Amerika Serikat dapat 
dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan 
tersebut diserahkan kepada DPR (House of Representatives) sebagai 
landasannya untuk menuntut Presiden,Wakil Presiden dan Pejabat 
Tinggi Negara dan kata akhir atas penafsiran high crimes dan 
misdemeanor menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan 
impeachment untuk mengambil putusan apakah benar Presiden, Wakil Presiden dan/atau Pejabat Tinggi Negara tersebut telah 
melakukan high crimes dan misdemeanor. 

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan 
impeachment adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan 
impeachment tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai 
masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Berikut ini adalah alasan-alasan impeachment dengan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur 
dalam UU-nya :