Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BAB II
BIDANG JASA
Bagian Kesatu
Jenis Jasa

Pasal 3

Bagian Kedua
Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4

BAB III
PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Bagian Kedua
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 6

Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 8

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin 

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Bentuk Usaha

Pasal 12

Bagian Kedua
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

Bagian Ketiga
Rekan non-Akuntan Publik

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 17

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 18

Bagian Keenam
Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 19

Bagian Ketujuh
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 20

<center>Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha
Kantor Akuntan Publik

Pasal 21

Bagian Kesembilan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian
Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 22

Pasal 23

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak Akuntan Publik

Pasal 24

Bagian Kedua
Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Bagian Ketiga
Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI
PENGGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 32

BAB VII
KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

Pasal 33

Pasal 34

Bagian Kedua
Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VIII
BIAYA PERIZINAN

Pasal 41

Pasal 42

BAB IX
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 43

BAB X
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 50

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 51

Pasal 52

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Pasal 54

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

BAB XIV
KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

Pasal 58

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 51

<center>PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5215