Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab V
KSSK tidak memiliki pilihan yang banyak dalam pengambilan kebijakan 
pada saat menghadapi ancaman krisis 2008. Berbagai data mikro maupun 
makro yang tersedia pada saat itu harus dianalisis dengan cepat, cermat dan 
matang sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Peristiwa-peristiwa menuju pengambilan keputusan KSSK berlangsung 
dalam suasana yang tegang dan melelahkan. Di tengah kondisi 
perekonomian global dan domestik yang mencemaskan dan penuh 
ketidakpastian, para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan 
(BI, Departemen Keuangan, LPS) bertemu untuk mengambil tindakan yang 
terbaik untuk kepentingan negeri ini. Pada saat itu, hari demi hari di bulan 
November 2008, berlangsunglah rapat-rapat secara maraton. 
Rapat Konsultasi Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan atas 
permintaan Bank Indonesia (13-19 November 2008) 
Pada 13 November 2008, atas permintaan BI dilakukan rapat konsultasi 
pertama kali antara BI dengan Menteri Keuangan membahas permasalahan 
kesulitan likuiditas Bank Century.Pada saat inilah Menteri Keuangan untuk 
pertama kalinya mengetahui adanya permasalahan di Bank Century. Rapat 
itu dilakukan melalui teleconference karena Dewan Gubernur BI berada di 
Jakarta, sementara Menteri Keuangan berada di Washington DC menghadiri 
pertemuan Pimpinan G20 dalam rangka upaya bersama menghadapi krisis 
keuangan global. 

Pada 14 November 2008, Menteri Keuangan melapor secara lisan kepada 
Presiden mengenai laporan BI tersebut. Beliau juga mengaitkan hal tersebut 

dengan kondisi ketidakstabilan keuangan global dan tekanan terhadap 
sistem keuangan nasional. Selanjutnya, Menteri Keuangan diinstruksikan 
oleh Presiden kembali ke Indonesia setelah pertemuan G20 untuk 
menangani kondisi perekonomian dan sistem keuangan yang genting. 
Pada 15 November 2008, Menteri Keuangan kembali ke Indonesia. 
Pada 17 November 2008, diadakan rapat konsultasi pertama secara 
langsung atas permintaan BI mengenai perkembangan kondisi Bank 
Century. Rapat diselenggarakan di BI dan dihadiri oleh Dewan Gubernur BI 
dan Menteri Keuangan. 
Pada 18 November 2008, atas permintaan BI dilakukan rapat di Depkeu 
untuk membahas perkembangan permasalahan Bank Century. Dalam rapat 
tersebut, BI memaparkan analisis bahwa akan ada 23 bank sejenis yang 
berpotensi mengalami kesulitan keuangan (likuiditas dan solvabilitas) 
apabila Bank Century tidak ditangani. 
Pada 19 November 2008, Rapat kembali dilaksanakan antara Depkeu 
dengan BI. BI mempresentasikan kembali kondisi perbankan yang 
mengalami tekanan likuiditas dan turunnya kepercayaan pasar. BI juga 
menyampaikan Analisis Risiko Sistemik Sistem Perbankan Indonesia. 
Rapat KSSK (20-21 November 2008) 
Pada 20 November 2008, BI melalui surat Gubernur BI Nomor: 
10/2/GBI/DPNP/Rahasia menyampaikan informasi mengenai 
perkembangan kondisi Bank Century kepada Menteri Keuangan selaku 
Ketua KSSK dan meminta KSSK untuk mengadakan rapat pada malam hari 
itu juga, karena pada keesokan harinya (tanggal 21 November 2008), BI 
memastikan bahwa Bank Century akan mengalami kalah kliring dan default 
yang dapat mengancam seluruh sistem pembayaran dan stabilitas 
perbankan nasional, karena memang pada saat itu keadaan perbankan 
sangat tertekan. Sehingga pengambilan keputusan terhadap Bank Century 
harus segera diambil secepatnya. 

Tak lama setelah surat itu dikirim ke Departemen Keuangan, BI melalui surat 
Gubernur BI Nomor: 10/232/GBI/Rahasia kembali meminta 
diselenggarakan rapat KSSK pada hari itu juga (tanggal 20 November 2008) 
guna menginformasikan kondisi terakhir Bank Century, penetapan Bank 
Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik, dan hasil 
analisa dampak sistemik akibat Bank Century. 
Sejalan dengan permintaan rapat dari BI tersebut, BI juga menyampaikan 
dokumen-dokumen yang terkait. Sebelum rapat berlangsung, Sekretariat 
KSSK, sesuai dengan tugasnya, melakukan pengecekan kelengkapan dan 
konsistensi dokumen agar sesuai dengan mekanisme rapat KSSK sesuai 
dengan Keputusan KSSK Nomor 03/KSSK.01/2008 tanggal 20 November 
2008 tentang Mekanisme Rapat KSSK. 
Setelah syarat-syarat untuk melaksanakan rapat KSSK terpenuhi, pada 21 
November 2008, tepatnya pukul 00.11 WIB, diselenggarakanlah rapat 
KSSK. Rapat ini merupakan rapat bagian pertama KSSK untuk mendapatkan 
masukan-masukan dari peserta dan bukan merupakan rapat pengambilan 
keputusan. 
Rapat dimulai dengan penjelasan dari BI mengenai keputusan Dewan 
Gubernur BI bahwa Bank Century telsh ditetapkan sebagai Bank Gagal yang 
ditengarai berdampak sistemik. KSSK meminta pendapat dan pandangan 
dari beberapa pejabat Depkeu, BI, LPS, Bank Mandiri, dan Ketua UKP3R yang 
diundang dalam rapat konsultasi KSSK. Para peserta membahas dan 
mempertanyakan kepada BI berbagai hal detail mengenai kondisi Bank 
Century, menyangkut reputasi pemilik, kelemahan pengawasan, dan analisis 
dampak sistemik. BI tetap meyakini bahwa situasi Bank Century berpotensi 
menimbulkan dampak sistemik dan mengancam sistem pembayaran dan 
perbankan nasional. Rapat berlangsung sampai dengan pukul 04.25 WIB. 

Pada pukul 04.30-05.30 WIB, diselenggarakanlah rapat kedua untuk 
pengambilan keputusan KSSK. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan 
selaku Ketua KSSK, Gubernur BI selaku Anggota KSSK. Sebagai kelengkapan 
organ KSSK, dalam rapat tersebut KSSK juga didampingi Sekretaris KSSK dan 
Sdr. Arif Surowidjojo selaku konsultan hukum. Dalam rapat tersebut, KSSK 
menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik 
melalui Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008 dan meminta LPS untuk 
melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS. 
Selanjutnya, pada pukul 05.30-06.15WIB, KK melaksanakan rapat untuk 
menyerahkan penanganan Bank Century yang merupakan Bank Gagal yang 
berdampak sistemik kepada LPS melalui Keputusan KK Nomor 
01/KK.01/2008. Dengan penyerahan penanganan Bank Century kepada LPS 
tersebut, maka sejak tanggal 21 November 2008, penanganan Bank Century 
sepenuhnya dilakukan oleh LPS sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang LPS.