Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 1950 
TENTANG 
PENURUNAN CUKAI TEMBAKAU 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Menimbang: 
Bahwa berhubung dengan penetapan harga eceran hasil
-hasil tembakau atas dasar yang pantas, 
dipandang perlu pemungutan cukai sekarang, dipisah-
pisahkan lagi dan diturunkan. 
Menimbang: 
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, penurun
an cukai tersebut di atas itu perlu 
segera diadakan. 
Menimbang: 
Pula bahwa Senat tidak bersidang. 
Mengingat: 
Pasal 68, 139 dan 171 Konstitusi Sementara Republik
 Indonesia Serikat. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENURUNAN CUKAI TEMBA
KAU 
Pasal I 
"Tabaksaccijns-ordonnantie" (Staatsblad 1932 No.517
), sebagai semula telah diubah dan 
ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 1 Septe
mber 1949 (Staatsblad No.234), diubah lagi 
sebagai berikut: 
A. 
Pasal 7 
dibaca: 
"Pada pemasukan barang-barang yang dikenakan cukai,
 oleh lain orang dari pada importir, yang 
mempunyai surat izin berusaha sebagai termaksud dal
am Pasal 19, berlaku sebagai harga eceran 
untuk menghitung cukai, harga penjualan ketika peny
erahan barang-barang itu di negeri ini, 
ditambah dengan bea masuk, bea statistik dan pancan
g berat barang yang harus dibayar pada 
waktu pemasukan ditambah pula dengan seratus empat 
puluh persen mengenai rokok-rokok 
sigaret yang dibuat dengan mesin serta tembakau iri
s, seratus persen sekedar mengenai rokok-
rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mes
in dan tujuh puluh persen sekedar mengenai 
hasil-hasil tembakau yang lain". 
B. 
Pasal 10 
dibaca: 
"(1)
Cukainya berjumlah: 
a.     untuk rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan me
sin dan tembakau iris lima puluh 
persen dari harga eceran; 
b.     untuk rokok-rokok sigaret lain dari pada yang d
ibuat dengan mesin empat puluh persen 
dari harga eceran; 
c.     untuk hasil-hasil lain yang dikenai cukai tiga 
puluh persen dari harga eceran. 
(2) 
Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan pendapat
 apa hasil-hasil tembakau yang 
dikenakan cukai termasuk di bawah a. dari ayat di m
uka ini, atau di bawah b. atau c. dari 
ayat itu, diputuskan oleh Menteri Keuangan. 
(3) 
Jikalau menurut Pasal 31 penjualan diizinkan de
ngan harga yang lebih tinggi dari harga 
eceran yang tersebut di pita yang dilekatkan menuru
t Pasal 12, maka dengan tidak 
memperhatikan perbedaan pada ayat (1) harus dibayar
 cukai sebanyak lima puluh persen 
dari jumlah yang melampaui harga itu". 
Pasal II 
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tangga
l 1 Juli 1950. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengumuman Undang-undang 
darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia Serikat. 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 22 Juni 1950 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Untuk beliau, 
PERDANA MENTERI 
Ttd. 
MOHAMMAD HATTA. 
MENTERI KEUANGAN 
Ttd. 
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. 
Diumumkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 27 Juni 1950 
MENTERI KEHAKIMAN 
Ttd. 
SOEPOMO. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 37