Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007/Penjelasan
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 

 

I UMUM 

APBN Tahun Anggaran 2008 disusun dengan berpedoman pada Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, serta Kerangka Ekonomi Makro dan 
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008 sebagaimana telah dibahas dan 
disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun 
Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2008 antara 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun 
Anggaran 2008 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan 
politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai 
langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2008. 

Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2008 diperkirakan akan 
mencapai sekitar 6,8% (enam koma delapan persen). Pemerintah optimis 
bahwa pertumbuhan tersebut dapat tercapai karena pertama, konsumsi 
masyarakat diperkirakan masih cukup tinggi sebagai akibat dari 
meningkatnya daya beli masyarakat. Kedua, iklim investasi yang semakin 
kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor baik domestik 
maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga 
perluasan lapangan kerja dapat terwujud yang pada akhirnya dapat 
mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Faktor lain yang juga 
mendorong perekonomian Indonesia tahun 2008 adalah meningkatnya nilai 
ekspor Indonesia, terutama ekspor nonmigas. Sementara itu, impor 
Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu 
perkembangan industri pengolahan dalam negeri. 

Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang 
terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran 
Rp9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. 
Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap 
pencapaian sasaran inflasi tahun 2008, dan perkembangan suku bunga 
perbankan. Dalam tahun 2008, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar 
rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan 
bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 
6,0% (enam koma nol persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 
3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 7,5% (tujuh koma lima 
persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan 
permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan 
India, serta ketatnya spare capacity di negara-negara produsen minyak 
karena investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata 
harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2008 
diperkirakan akan berada pada kisaran US$60,0 (enam puluh dolar Amerika 
Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan 
sekitar 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta barel per hari. 

Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di 
tahun 2008, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, 
sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2008 diharapkan dapat 
memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agenda 
pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu: 
(a) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (b) mewujudkan Indonesia 
yang adil dan demokratis; dan (c) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. 
Sementara itu, tantangan pokok kerangka ekonomi makro dan pembiayaan 
pembangunan yang dihadapi pada tahun 2008, adalah: (a) mendorong 
percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) mempercepat pengurangan 
pengangguran dan kemiskinan; dan (c) menjaga stabilitas ekonomi. 

 Berdasarkan tiga agenda dan tantangan pokok yang dihadapi tersebut, 
penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk 
mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas 
pembangunan, yaitu: (a) peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan 
kerja; (b) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan 
perdesaan; (c) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan 
pengelolaan energi; (d) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan 
kesehatan; (e) peningkatan efektifivitas penanggulangan kemiskinan; 
(f) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; 
(g) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam 
negeri; serta (h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan 
peningkatan penanggulangan flu burung. 

Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat 
tahun 2008 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi 
nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas 
lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
dan mengurangi kemiskinan, disamping tetap menjaga stabilitas nasional, 
kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan 
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah 
kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah 
pusat dalam tahun 2008 adalah: (i) belanja investasi, terutama di bidang 
infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; 
(ii) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada 
masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan 

Text Box: memperhatikan …
memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 
1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; (iii) perbaikan penghasilan 
dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (iv) peningkatan kualitas 
pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional 
pemerintahan; (v) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga 
barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta 
(vi) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. 

 Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi 
dalam rangka memenuhi hak warga negara atas: (i) pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (ii) hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (iii) jaminan 
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping 
itu, keseimbangan pembangunan termasuk di dalamnya penganggaran 
perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas 
kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

 Di bidang transfer ke daerah, sebagai salah satu fokus utama pembangunan 
nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara 
untuk meningkatkan belanja daerah melalui efisiensi anggaran belanja 
pusat dengan mengalihkan dana tersebut untuk belanja modal daerah. 
Terkait dengan hal ini, ke depan diharapkan anggaran belanja barang dan 
belanja modal pemerintah pusat dapat dialihkan untuk pembangunan 
sejumlah infrastruktur strategis seperti di bidang pertanian, perairan, 
pendidikan, kesehatan, dan transportasi di seluruh daerah di tanah air. 

 Penambahan alokasi transfer ke daerah tersebut menuntut kesiapan 
daerah, karena jika daerah tidak siap, pengalihan dana tersebut tidak akan 
efisien dan selanjutnya tidak berdampak pada pertumbuhan daerah. Di 
samping itu, instrumen dan mekanisme pengalokasiannya harus tetap 
diperhatikan. 

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka 
penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada 
daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara 
proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan 
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, 
penerapan kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2008 akan tetap 
diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi pelayanan publik; 
(ii) mengakomodasi aspirasi masyarakat; (iii) memperbaiki struktur fiskal 
(APBD); (iv) mobilisasi sumber-sumber keuangan (PAD); (v) meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi; (vi) mengurangi disparitas fiskal 
antardaerah; (vii) menjamin penyediaan pelayanan dasar sosial; 
(viii) memperbaiki kesejahteraan masyarakat; dan (ix) menstimulasi 
perekonomian dan investasi di daerah. 

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara 
memprioritaskan APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-
kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) APBN dan APBD untuk 
pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk 
memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 
2008 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 12,0% (dua 
belas koma nol persen) dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan 
tersebut didasarkan atas nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi 
anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk 
gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan 
belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji). Definisi ini telah 
digunakan pada APBN 2007. Perhitungan anggaran pendidikan tersebut 
konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 
1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan 
harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta 
anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan 
kesejahteraan para pendidik. 

Apabila gaji para guru dan pendidik yang merupakan komponen utama 
pendidikan dalam rasio anggaran pendidikan, maka anggaran pendidikan 
tahun 2008 telah mencapai 18,0% (delapan belas koma nol persen). Rasio 
tersebut diperoleh dari nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi 
anggaran fungsi pendidikan di dalam belanja negara (termasuk gaji 
pendidik, namun tidak termasuk pendidikan kedinasan) terhadap 
keseluruhan belanja negara. Sedangkan apabila, rasio anggaran pendidikan 
hanya memperhitungkan belanja pemerintah pusat tanpa 
memperhitungkan gaji guru dan pendidik, maka anggaran pendidikan 
tahun 2008 mencapai 10,0% (sepuluh koma nol persen). Rasio tersebut 
diperoleh dari nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran 
fungsi pendidikan di dalam belanja pemerintah pusat (tidak termasuk gaji 
pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap belanja pemerintah 
pusat. 

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan 
transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendapatan negara 
dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran 
pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2008, baik perpajakan maupun 
PNBP yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun 
sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek 
pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan. 

Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada 
perhitungan target pendapatan tahun 2008, yaitu adanya perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun 
2007. Undang-Undang dimaksud antara lain: paket UU Perpajakan, UU 
Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral. Perubahan UU 
perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan perekonomian, 
baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka 
pendek, perubahan UU perpajakan tersebut diperkirakan akan memberikan 
dampak penurunan penerimaan perpajakan (tax potential loss), yang terdiri 
dari perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak 
Penghasilan. 

Namun di sisi lain, penyempurnaan terhadap administrasi perpajakan 
diperkirakan akan memberikan dampak positif pada penerimaan perpajakan 
diantaranya mencakup langkah-langkah: (i) peningkatan kepatuhan wajib 
pajak; (ii) pembentukan kantor-kantor pelayanan pajak modern dengan 
penerapan sistem pemungutan berbasis tekonologi informasi; 
(iii) reorganisasi pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dari 
organisasi berdasarkan jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi; 
(iv) penciptaan Kode Etik Pegawai; (v) perbaikan sistem remunerasi; dan 
(vi) pembentukan Account Representative. 

Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP merupakan seluruh 
penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari luar perpajakan yang 
berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas 
laba BUMN, dan PNBP lainnya. Kebijakan PNBP tahun 2008 akan lebih 
dititikberatkan pada peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada 
masing-masing kementerian/lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan 
peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan 
tarif di bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan 
penegakan hukum (law enforcement) di bidang PNBP. Di lain pihak, 
optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui 
monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, 
khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena 
musibah bencana. 

Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain 
dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran 
berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja 
negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, 
dalam RAPBN Tahun Anggaran 2008 diperkirakan masih terdapat defisit 
anggaran. Defisit tersebut, akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang 
berasal dari utang dan nonutang. Pemerintah memiliki pilihan pembiayaan 
anggaran yaitu melalui rekening Pemerintah, privatisasi Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), penjualan aset program restrukturisasi perbankan melalui 
PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA), dan pengadaan utang melalui 
penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan Pinjaman Luar 
Negeri. 

Di masa mendatang, sumber pembiayaan anggaran akan lebih 
diprioritaskan pada penerbitan Surat Berharga Negara Rupiah di pasar 
domestik dengan pertimbangan: (i) semakin terbatasnya sumber pembiayaan 
defisit dari nonutang yang berasal dari penjualan aset negara yang dikelola 
PT PPA, privatisasi BUMN, dan saldo Kas Negara; (ii) untuk mengurangi 
exposure terhadap pinjaman luar negeri dalam rangka mengurangi risiko 
nilai tukar (exchange rate risk); (iii) untuk mendukung pengembangan pasar 
modal sebagai sumber pembiayaan dalam negeri; dan (iv) untuk mendukung 
implementasi kebijakan moneter berbasis pasar (market-based monetary 
policy). Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan 
secara hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut 
digunakan seoptimal mungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di 
masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (fiscal 
sustainability). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus 
diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan 
fiskal secara prudent, kebijakan moneter yang kredibel, dan pengelolaan 
utang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien. 

 

II PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) 
yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf 
a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran dana alokasi umum 
(DAU), dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah 
yang sama. 

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud 
pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, 
penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik. 

Ayat (4) 

Penerimaan perpajakan sebesar Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus 
sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar 
tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri dari: 

(dalam rupiah) 

a. Pajak dalam negeri 569.971.680.000.000,00 

4111 Pajak penghasilan (PPh) 305.961.420.000.000,00 

41111 PPh minyak bumi dan gas alam 41.649.820.000.000,00 

411111 PPh minyak bumi 15.125.760.000.000,00 

411112 PPh gas alam 26.524.060.000.000,00 

41112 PPh nonmigas 264.311.600.000.000,00 

411121 PPh Pasal 21 39.500.500.000.000,00 

411122 PPh Pasal 22 non impor 6.720.800.000.000,00 

411123 PPh Pasal 22 impor 21.638.140.000.000,00 

411124 PPh Pasal 23 25.285.130.000.000,00 

411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.954.800.000.000,00 

411126 PPh Pasal 25/29 badan 111.161.120.000.000,00 

411127 PPh Pasal 26 17.323.800.000.000,00 

411128 PPh final dan fiskal luar negeri 39.727.310.000.000,00 

4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan 

 pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 187.626.700.000.000,00 

4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 24.159.700.000.000,00 

4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 4.852.700.000.000,00 

4115 Pendapatan cukai 44.426.530.000.000,00 

41151 Pendapatan Cukai 44.426.530.000.000,00 

411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 43.571.000.000.000,00 

411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 196.800.000.000,00 

411513 Pendapatan Cukai Minuman 

 Mengandung Ethyl Alkohol 658.730.000.000,00 

4116 Pendapatan pajak lainnya 2.944.630.000.000,00 

b. Pajak perdagangan internasional 22.006.700.000.000,00 

4121 Pendapatan bea masuk 17.940.800.000.000,00 

4122 Pendapatan bea keluar 4.065.900.000.000,00 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp187.236.083.476.000,00 
(seratus delapan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar 
delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 
terdiri dari: 

(dalam rupiah) 

421 Penerimaan sumber daya alam 126.203.170.475.000,00 

4211 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00 

42111 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00 

4212 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00 

42121 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00 

4213 Pendapatan pertambangan umum 5.306.410.475.000,00 

421311 Pendapatan iuran tetap 66.608.329.000,00 

421312 Pendapatan royalti batubara 5.239.802.146.000,00 

4214 Pendapatan kehutanan 2.774.750.000.000,00 

42141 Pendapatan dana reboisasi 1.271.300.000.000,00 

42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.498.700.000.000,00 

42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 4.750.000.000,00 

4215 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00 

421511 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00 

422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 23.404.346.000.000,00 

4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 23.404.346.000.000,00 

423 Pendapatan PNBP Lainnya 37.628.567.001.000,00 

42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 2.623.023.391.000,00 

423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, 

 kehutanan, dan perkebunan 2.510.115.000,00 

423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan 

 dan perikanan 9.778.910.000,00 

423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 2.593.589.525.000,00 

423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/ 

 rampasan dan harta peninggalan 9.465.178.000,00 

423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan 

 hasil farmasi lainnya 231.911.000,00 

423116 Pendapatan penjualan informasi, 

 penerbitan, film, survei, pemetaan dan 

 hasil cetakan lainnya 5.848.788.000,00 

423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 234.603.000,00 

423119 Pendapatan penjualan lainnya 1.364.361.000,00 

42312 Pendapatan penjualan aset 43.913.719.000,00 

423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, 

 bangunan, dan tanah 721.529.000,00 

423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 1.813.944.000,00 

423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.026.309.000,00 

423124 Penjualan aset bekas milik asing 10.000.000.000,00 

423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang 
berlebih/rusak/dihapuskan 1.351.937.000,00 

42313 Pendapatan sewa 54.566.090.000,00 

423131 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah 

 negeri 15.394.614.000,00 

423132 Pendapatan sewa gedung, bangunan, 

 dan gudang 33.223.785.000,00 

423133 Pendapatan sewa benda-benda bergerak 3.983.254.000,00 

423139 Pendapatan sewa benda-benda tak 

 bergerak lainnya 1.964.437.000,00 

42314 Pendapatan jasa I 12.774.412.135.000,00 

423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi 

 kesehatan lainnya 2.800.929.603.000,00 

423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/ 

 museum dan pungutan usaha pariwisata 

 alam (PUPA) 30.172.066.000,00 

423143 Pendapatan surat keterangan, visa, 

 paspor, SIM, STNK, dan BPKB 2.571.036.960.000,00 

423144 Pendapatan hak dan perizinan 4.685.682.977.000,00 

423145 Pendapatan sensor/karantina, 

 pengawasan/pemeriksaan 51.302.889.000,00 

423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, 

 informasi, pelatihan, teknologi, 

 pendapatan BPN, pendapatan DJBC 

 (jasa pekerjaan dari cukai) 2.058.115.895.000,00 

423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 68.849.760.000,00 

423148 Pendapatan jasa bandar udara, 

 kepelabuhanan, dan kenavigasian 505.864.300.000,00 

423149 Pendapatan jasa II lainnya 2.457.685.000,00 

42315 Pendapatan jasa II 2.022.984.414.000,00 

423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan 

 (jasa giro) 39.923.001.000,00 

423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan 

 telekomunikasi 1.067.857.143.000,00 

423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak 

 negara dengan surat paksa 3.328.140.000,00 

423157 Pendapatan bea lelang 31.384.307.000,00 

423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang 

 dan lelang negara 42.269.350.000,00 

423159 Pendapatan jasa II lainnya 838.222.473.000,00 

42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 379.409.943.000,00 

423161 Pendapatan dari pemberian surat 

 perjalanan Republik Indonesia 56.648.876.000,00 

423162 Pendapatan dari jasa pengurusan 

 dokumen konsuler 322.761.067.000,00 

42317 Pendapatan bunga 1.342.531.103.000,00 

423179 Pendapatan bunga lainnya 1.342.531.103.000,00 

42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.766.987.000,00 

423211 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,00 

423212 Pendapatan pengesahan surat di bawah 

 tangan 275.505.000,00 

423213 Pendapatan uang meja (leges) dan upah 

 pada panitera badan pengadilan (peradilan) 676.830.000,00 

423214 Pendapatan hasil denda/tilang dan 

 sebagainya 20.834.900.000,00 

423215 Pendapatan ongkos perkara 9.303.210.000,00 

423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 

 lainnya 1.512.900.000,00 

42331 Pendapatan pendidikan 4.599.509.370.000,00 

423311 Pendapatan uang pendidikan 4.027.998.545.000,00 

423312 Pendapatan uang ujian masuk, 

 kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 23.543.285.000,00 

423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 25.227.186.000,00 

423319 Pendapatan pendidikan lainnya 522.740.354.000,00 

42341 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja 

 tahun anggaran berjalan 1.431.993.000,00 

423411 Penerimaan kembali belanja pegawai 

 pusat 996.993.000,00 

423412 Penerimaan kembali belanja pensiun 170.000.000,00 

423413 Penerimaan kembali belanja lainnya 

 rupiah murni 265.000.000,00 

42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja 

tahun anggaran yang lalu 2.507.502.000,00 

423421 Penerimaan kembali belanja pegawai 

 pusat 983.648.000,00 

423423 Penerimaan kembali belanja lainnya 

 rupiah murni 1.519.224.000,00 

423424 Penerimaan kembali belanja lain 

 pinjaman luar negeri 4.630.000,00 

42343 Pendapatan laba bersih hasil penjualan BBM 6.456.470.000.000,00 

423431 Pendapatan minyak mentah DMO 6.456.470.000.000,00 

42344 Pendapatan pelunasan piutang 4.831.411.555.000,00 

423441 Pendapatan pelunasan piutang non- 

 bendahara 4.828.980.000.000,00 

423442 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas 

 kerugian yang diderita oleh negara 

 (masuk TP/TGR) bendahara 2.431.555.000,00 

42347 Pendapatan lain-lain 2.006.227.969.000,00 

423471 Penerimaan kembali persekot/uang 

 muka gaji 2.066.213.000,00 

423472 Penerimaan denda keterlambatan 

 penyelesaian pekerjaan pemerintah 3.739.322.000,00 

423473 Pendapatan atas denda administrasi 

 BPHTB 38.318.000,00 

423475 Pendapatan denda pelanggaran di 

 bidang pasar modal 12.500.000.000,00 

423476 Pendapatan dari gerakan nasional 

 rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) 325.000.000.000,00 

423477 Pendapatan regestrasi dokter/dokter gigi 2.500.000.000,00 

423479 Pendapatan anggaran lain-lain 1.660.384.116.000,00 

42348 Pendapatan Iuran Badan Usaha 429.900.830.000,00 

423481 Pendapatan iuran badan usaha dan 

 kegiatan usaha penyediaan dan 

 pendistribusian BBM 329.842.200.000,00 

423482 Pendapatan iuran badan usaha dan 

 kegiatan usaha pengangkutan gas bumi 

 melalui pipa 100.058.630.000,00 

42411 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil 

 Korupsi 26.500.000.000,00 

424111 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi 

 yang telah ditetapkan pengadilan 25.000.000.000,00 

424112 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan 

 KPK menjadi milik negara 1.500.000.000,00 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa 
dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan 
kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil 
lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 
meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program 
yang sama. 

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber 
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi 
penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan 
penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh 
kementerian/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin 
penggunaan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya 
luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi 
years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui 
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan PHLN. Tidak termasuk 
dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui dalam 
APBN tahun 2008 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN 
Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran yang 
dilakukan sebelum APBN Perubahan 2008 diajukan kepada DPR. 
Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam 
laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan 
rincian/pergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2008. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Text Box: Ayat (3)…
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Dana perimbangan sebesar Rp266.780.135.210.000,00 (dua ratus 
enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus tiga 
puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari: 

(dalam rupiah) 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 66.070.849.339.000,00 

a. DBH Pajak 36.333.640.960.000,00 

i. DBH Pajak Penghasilan 8.491.060.000.000,00 

- Pajak penghasilan Pasal 21 7.900.100.000.000,00 

- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi 590.960.000.000,00 

ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 22.989.880.960.000,00 

iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 4.852.700.000.000,00 

b. DBH Sumber Daya Alam 29.737.208.379.000,00 

i. DBH SDA Minyak Bumi 12.850.650.000.000,00 

ii. DBH SDA Gas Alam 10.770.150.000.000,00 

iii. DBH SDA Pertambangan Umum 4.245.128.379.000,00 

- Iuran Tetap 53.286.663.000,00 

- Royalti 4.191.841.716.000,00 

iv. DBH SDA Kehutanan 1.711.280.000.000,00 

- Provisi Sumber Daya Hutan 1.198.960.000.000,00 

- Iuran Hak Pengusahaan Hutan 3.800.000.000,00 

- Dana Reboisasi 508.520.000.000,00 

v. DBH SDA Perikanan 160.000.000.000,00 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 179.507.144.871.000,00 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 21.202.141.000.000,00 

 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dana otonomi khusus sebesar Rp7.510.285.794.000,00 (tujuh triliun 
lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh 
ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari: 

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua sebesar 
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh 
miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh 
tujuh ribu rupiah), terutama digunakan untuk pendanaan 
pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang 
jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi 
umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak 
tahun 2002. Dana Otonomi Khusus Papua tersebut diperuntukkan 
bagi kabupaten/kota/provinsi di Provinsi Papua dan kabupaten/ 
kota di Provinsi Papua Barat, dengan dasar pembagian 
menggunakan basis perhitungan jumlah kampung secara 
proporsional. 
2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar 
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh 
miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh 
tujuh ribu rupiah) untuk mendanai pembangunan, terutama 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan 
ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 
pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 2008, dengan rincian 
untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya 
setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) 
secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan 
tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari 
pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional. 
3. Dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar 
Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), 
terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, 
sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Ayat (3) 
Dana penyesuaian sebesar Rp6.939.041.714.000,00 (enam triliun 
sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh 
ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari: 

1. Dana penyeimbang DAU sebesar Rp242.835.500.000,00 (dua ratus 
empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima 
ratus ribu rupiah), yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang 
mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen atau sampai dengan 
100 persen dibandingkan dengan perolehan DAU tahun 2007 di luar 
dana penyesuaian. 
2. Dana tunjangan kependidikan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 
(satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan untuk 
membantu daerah dalam rangka mendanai kebutuhan tunjangan 
kependidikan. 
3. Dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat sebesar 
Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) yang 
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 
digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana fisik. 
4. Dana infrastruktur sarana dan prasarana sebesar 
Rp4.626.206.214.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh enam 
miliar dua ratus enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan 
desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana 
dan prasarana fisik, serta sarana lainnya yang juga menjadi urusan 
daerah. 
5. Dana Alokasi Cukai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus 
miliar rupiah) yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai 
tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam 
rangka mengurangi cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan 
dan pemetaan industri rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007 tentang Cukai. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh 
puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh 
empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari: 

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp89.975.295.500.000,00 
(delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh lima 
miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) 
terdiri dari: 

 (dalam rupiah) 
a. Perbankan dalam negeri 300.000.000.000,00 

b. Non-perbankan dalam negeri 89.675.295.500.000,00 

i. Privatisasi 1.500.000.000.000,00 

ii. Penjualan aset program 

 restrukturisasi perbankan 600.000.000.000,00 

iii. Surat berharga negara (neto) 91.575.295.500.000,00 

iv. Dana Investasi Pemerintah -4.000.000.000.000,00 

 Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening 
Pemerintah di Bank Indonesia. 

 Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara 
penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian 
kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang 

Text Box: domestik . . .
rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan 
SBN dalam valuta asing di pasar internasional. 

 Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan 
diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian kembali 
SBN, akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan 
mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, 
sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai. 

 Untuk mendukung pembangunan transportasi di Ibukota Negara 
Republik Indonesia, Pemerintah memberikan jaminan 
pembangunan proyek monorail di Jakarta. Dalam rangka 
mendukung pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW 
(sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara, Pemerintah memberikan 
jaminan penuh dari segi pembiayaan. Jaminan tersebut 
akan diperhitungkan sebagai pinjaman pemerintah kepada 
PLN apabila terealisir. Jaminan Pemerintah tersebut 
diberikan dengan memperhitungkan risiko fiskal yang 
mungkin terjadi ke depan. 

 Pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam belanja lain-lain 
mengikuti pencairan dana dukungan infrastruktur, yang 
sekarang disebut dana investasi Pemerintah, yang telah 
berjalan selama ini. 

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif 
Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus enam 
puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu 
rupiah) terdiri dari: 

(dalam rupiah) 

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 42.989.310.000.000,00 

 – Pinjaman program 19.110.000.000.000,00 

 – Pinjaman proyek 23.879.310.000.000,00 

b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -59.658.610.830.000,00 

 Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri 
dari selain surat berharga negara. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah: 

1. Keadaan darurat, yaitu keadaan yang sulit direncanakan, baik dari 
aspek saat kejadian dan/atau aspek kebutuhan dana pada saat 
kejadian, yang memungkinkan adanya risiko politik, ekonomi, dan 
sosial yang besar manakala kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi 
pada saat kejadian. 
2. Keadaan yang menyebabkan adanya tambahan kewajiban negara yang 
timbul akibat perubahan asumsi indikator ekonomi makro (harga 
minyak, lifting, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan suku bunga 
Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan) yang tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya. Kewajiban dimaksud berupa pembayaran bunga utang, 
subsidi bahan bakar minyak, dan subsidi listrik. Hal ini dilakukan 
selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan kepada Pemerintah 
pada tahun-tahun mendatang, juga dalam upaya menjaga kinerja arus 
kas bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara 
yang menerima penugasan dari Pemerintah. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri 
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 

Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

Ayat (3) 

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah 
memuat koreksi/penyesuaian (audited financial statements) 
sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4778