Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006
Peraturan Kepala Kepolisian Negara

PERATURAN 
KEPALA 
KEPOLISIAN 
NEGARA 
REPUBLIK 
INDONESIA 

NO. POL.: 18 TAHUN 2006 

TENTANG 

PELATIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN 

DENGAN 
RAHMAT 
TUHAN 
YANG 
MAHA 
ESA 

KEPALA 
KEPOLISIAN 
NEGARA 
REPUBLIK 
INDONESIA, 

Menimbang : 
a. 
bahwa 
untuk 
memperoleh 
tenaga 
Satuan 
Pengamanan 
yang 
profesional 
dan 
mampu 
melaksanakan 
tugasnya 
dengan 
baik, 
maka 
diperlukan 
adanya 
program 
pelatihan 
bagi 
Satuan 
Pengamanan; 

b. 
bahwa 
dalam 
pelaksanaan 
pelatihan 
diperlukan 
adanya 
ketentuan 
pelatihan 
dan 
kurikulum 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
sebagai 
pedoman 
sehingga 
diperoleh 
hasil 
pelatihan 
yang 
berhasil 
dan 
berdaya 
guna; 
c. 
bahwa 
untuk 
menunjang 
pelaksanaan 
pelatihan 
perlu 
menunjuk 
lembaga 
pelaksana 
pelatihan 
yang 
mempunyai 
legalitas 
dan 
kompetensi; 
d. 
bahwa 
berdasarkan 
pertimbangan 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
huruf 
a, 
huruf 
b, 
dan 
huruf 
c, 
perlu 
menetapkan 
Peraturan 
Kapolri 
tentang 
Pelatihan 
dan 
Kurikulum 
Satuan 
Pengamanan; 
Mengingat : 
1. 
Undang-Undang 
Nomor 2 
Tahun 
2002 
tentang 
Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia 
(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2002 
Nomor 
2, 
Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4168)
 

2. 
Undang-Undang 
Nomor 
20 
Tahun 
2003 
tentang 
Sistem 
Pendidikan 
Nasional 
(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2003 
Nomor 
78, 
Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4301)
 
3. 
Undang-Undang 
Nomor 
10 
Tahun 
2004 
tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-undangan 
(Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Tahun 
2004 
Nomor 
53, 
Tambahan 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia 
Nomor 
4389)
 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN 
KEPALA 
KEPOLISIAN 
NEGARA 
REPUBLIK 
INDONESIA 
TENTANG 
PELATIHAN 
DAN 
KURIKULUM 
SATUAN 
PENGAMANAN. 

BAB I 

KETENTUAN 
UMUM 

Pasal 1 

Dalam 
Peraturan 
ini 
yang 
dimaksud 
dengan: 

1. 
Pelatihan 
adalah 
proses 
interaksi 
antara 
peserta 
pelatihan 
dengan 
pelatih 
untuk 
memperoleh 
kompetensi 
agar 
mampu 
berbuat 
dan 
terbiasa 
melakukan 
sesuatu 
kegiatan 
di 
bidang 
tertentu. 
2. 
Kurikulum 
adalah 
seperangkat 
rencana 
dan 
pengaturan 
mengenai 
tujuan, 
kompetensi, 
isi, 
dan 
bahan 
pelajaran 
serta 
cara 
yang 
digunakan 
sebagai 
pedoman 
untuk 
penyelenggaraan 
pembelajaran 
dan/atau 
pelatihan 
guna 
mencapai 
tujuan 
tertentu. 
3. 
Kompetensi 
adalah 
sejumlah 
pengetahuan, 
keterampilan, 
sikap, 
dan 
nilai-nilai 
yang 
diwujudkan 
dalam 
kebiasaan 
berfikir 
dan 
bertindak. 
4. 
Standar 
Kompetensi 
adalah 
kebulatan 
pengetahuan, 
keterampilan, 
sikap, 
dan 
tingkat 
penguasaan 
yang 
diharapkan 
dicapai 
dalam 
mempelajari 
suatu 
mata 
pelajaran. 
5. 
Kompetensi 
Dasar 
adalah 
pengetahuan, 
keterampilan, 
dan 
sikap 
minimal 
yang 
harus 
dikuasai 
dan 
dapat 
diperagakan 
oleh 
siswa 
pada 
masing-masing 
Standar 
Kompetensi. 
6. 
Materi 
Pokok 
adalah 
pokok 
suatu 
bahan 
kajian 
berupa 
bidang 
ajar, 
isi, 
proses, 
keterampilan, 
dan/atau 
konteks 
keilmuan 
suatu 
mata 
pelajaran. 
7. 
Inhouse 
Training 
adalah 
pelatihan 
yang 
dilaksanakan 
pengguna 
Satuan 
Pengamanan 
pada 
bidang 
khusus 
sesuai 
dengan 
lingkup 
tugasnya. 
8. 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
adalah 
pelatihan 
dasar 
Satuan 
Pengamanan 
bagi 
anggota/calon 
anggota 
Satuan 
Pengamanan 
yang 
belum 
pernah 
mengikuti 
pelatihan 
di 
bidang 
Satuan 
Pengamanan. 
9. 
Pelatihan 
Gada 
Madya 
adalah 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
bagi 
anggota 
Satuan 
Pengamanan 
yang 
dipersiapkan 
untuk 
menduduki 
jabatan 
setingkat 
supervisor. 
10. 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
adalah 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
bagi 
manajer/calon 
manajer/chief 
security 
atau 
bagi 
manajer 
yang 
bertanggung 
jawab 
terhadap 
bidang 
pengamanan. 

11. 
Pelatihan/Kursus 
Spesialisasi 
adalah 
kegiatan 
pelatihan 
yang 
bertujuan 
untuk 
mendapatkan 
keahlian 
tertentu 
di 
bidang 
pengamanan.
 

BAB 
II 

PERSYARATAN 

Pasal 2 

(1) 
Persyaratan 
peserta 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
sebagai 
berikut: 
a. 
warga 
negara 
Indonesia; 
b. 
lulus 
tes 
kesehatan 
dan 
kesamaptaan; 
c. 
lulus 
psikotes; 
d. 
bebas 
Narkoba; 
e. 
menyertakan 
Surat 
Keterangan 
Catatan 
Kepolisian 
(SKCK)
 
f. 
berpendidikan 
paling 
rendah 
Sekolah 
Menengah 
Umum 
(SMU)
 
g. 
tinggi 
badan 
minimal 
165 
(seratus 
enam 
puluh 
lima) 
cm 
untuk 
pria 
dan 
minimal 
160 
(seratus 
enam 
puluh) 
cm 
untuk 
wanita; 
dan 
h. 
usia 
minimal 
20 
tahun 
dan 
maksimal 
30 
tahun. 
(2) 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
dilaksanakan 
selama 5 
(lima) 
minggu 
dengan 
menggunakan 
pola 
232 
(dua 
ratus 
tiga 
puluh 
dua) 
jam 
pelajaran. 
(3) 
Alokasi 
waktu, 
rincian 
mingguan, 
rincian 
harian, 
dan 
metode 
pengajaran 
tercantum 
dalam 
Lampiran A 
Peraturan 
ini. 
Pasal 3 

(1) 
Persyaratan 
peserta 
Pelatihan 
Gada 
Madya 
sebagai 
berikut: 
a. 
lulus 
Pelatihan 
Gada 
Pratama; 
b. 
lulus 
tes 
kesehatan 
dan 
kesamaptaan; 
c. 
bebas 
Narkoba; 
d. 
untuk 
lulusan 
SMU, 
memiliki 
pengalaman 
kerja 
minimal 3 
(tiga) 
tahun 
di 
bidang 
security; 
dan 
e. 
Surat 
Rekomendasi 
dari 
perusahaan 
tempat 
peserta 
bekerja 
atau 
SKCK 
bagi 
peserta 
mandiri. 
(2) 
Pelatihan 
Gada 
Madya 
dilaksanakan 
selama 3 
(tiga) 
minggu 
dengan 
menggunakan 
pola 
160 
(seratus 
enam 
puluh) 
jam 
pelajaran. 
(3) 
Alokasi 
waktu, 
rincian 
mingguan, 
rincian 
harian, 
dan 
metoda 
pengajaran 
tercantum 
dalam 
Lampiran A 
Peraturan 
ini; 
Pasal 4 

(1) 
Persyaratan 
peserta 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
terdiri 
dari: 
a. 
Persyaratan 
Umum; 
dan 
b. 
Persyaratan 
Khusus. 

(2) 
Persyaratan 
Umum 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
huruf a 
sebagai 
berikut: 
a. 
lulus 
tes 
kesehatan; 
b. 
bebas 
Narkoba; 
c. 
menyertakan 
SKCK; 
dan 
d. 
lulus 
tes 
wawancara. 
(3) 
Persyaratan 
Khusus 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
huruf b 
sebagai 
berikut: 
a. 
lulus 
Pelatihan 
Gada 
Madya; 
b. 
memiliki 
pengalaman 
kerja 
minimal 6 
(enam) 
tahun 
bagi 
security 
karier; 
c. 
wajib 
memiliki 
pengalaman 
kerja 
di 
bidang 
security 
minimal 3 
tahun 
bagi 
yang 
berpendidikan 
Diploma 
Tiga 
(DIII)
 
d. 
wajib 
memiliki 
pengalaman 
kerja 
di 
bidang 
security 
minimal 2 
(dua) 
tahun 
bagi 
yang 
berpendidikan 
Strata 
Satu 
(S1)
 
e. 
bagi 
Purnawirawan, 
minimal 
berpangkat 
Perwira 
Pertama 
(Pama)
 
f. 
Surat 
Rekomendasi 
dari 
perusahaan 
tempat 
peserta 
bekerja. 
(4) 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
dilaksanakan 
selama 2 
(dua) 
minggu 
dengan 
menggunakan 
pola 
100 
(seratus) 
jam 
pelajaran 
(5) 
Alokasi 
waktu, 
rincian 
mingguan, 
rincian 
harian 
dan 
metode 
pengajaran 
tercantum 
dalam 
Lampiran A 
Peraturan 
ini. 
Pasal 5 

(1) 
Persyaratan 
peserta 
Pelatihan/Kursus 
Spesialisasi 
sebagai 
berikut: 
a. 
lulus 
Gada 
Pratama; 
b. 
memiliki 
Surat 
Rekomendasi 
dari 
perusahaan 
tempat 
peserta 
bekerja. 
(2) 
Kurikulum 
Pelatihan/Kursus 
Spesifikasi 
disusun 
sesuai 
peruntukan 
dan 
kualifikasi 
lulusannya. 

BAB 
III

PELATIHAN 
SATUAN 
PENGAMANAN

Bagian 
Pertama
Pendekatan

Pasal 6

Pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
menggunakan 
pendekatan: 

a. 
tujuan, 
yaitu 
setiap 
tenaga 
pelatih 
wajib 
mengetahui 
secara 
jelas 
tujuan 
yang 
harus 
dicapai 
oleh 
siswa 
dalam 
kegiatan 
pelatihan; 
b. 
kompetensi, 
yaitu 
sejumlah 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
yang 
wajib 
dimiliki 
oleh 
Satuan 
Pengamanan 
sehingga 
mampu 
mengemban 
tugas 
dan 
jabatannya; 
c. 
sistemik, 
yaitu 
penekanan 
pada 
kaitan 
fungsional 
antara 
berbagai 
komponen 
kurikulum 
yaitu 
tujuan 
pelatihan, 
kemampuan 
yang 
ingin 
dicapai, 
pengalaman 
belajar, 
materi 
pelajaran, 
dan 
komponen 
pendukung 
lainnya; 

d. 
sistematik, 
yaitu 
mendasarkan 
pada 
pemikiran 
yang 
teratur 
berdasarkan 
langkah-
langkah 
yang 
telah 
ditentukan; 
e. 
efisiensi 
dan 
efektif, 
yaitu 
penggunaan 
waktu, 
dana, 
dan 
fasilitas 
yang 
tersedia 
harus 
bisa 
dimanfaatkan 
secara 
optimal 
untuk 
mendukung 
tercapainya 
tujuan; 
f. 
dinamis, 
yaitu 
materi 
pelajaran 
yang 
diberikan 
selalu 
disesuaikan 
dengan 
perkembangan 
masyarakat, 
ilmu 
pengetahuan, 
dan 
teknologi; 
g. 
legalitas, 
yaitu 
lembaga 
yang 
memiliki 
otoritas 
memberikan 
pelatihan 
adalah 
Lembaga 
Pendidikan 
Polri 
atau 
Badan 
Usaha 
Jasa 
Pengamanan 
yang 
mendapat 
izin 
dari 
Kapolri. 
Bagian 
Kedua 
Instruktur 
Pelatihan 

Pasal 7 

Instruktur 
Pelatihan 
sebagai 
tenaga 
pendidik/pelatih 
dalam 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan, 
wajib 
mempunyai 
kualifikasi 
formal 
dan 
non-formal 
sebagai 
berikut: 

a. 
memiliki 
akta/sertifikat 
sebagai 
pelatih 
yang 
diperoleh 
melalui 
pendidikan/pelatihan 
formal 
yang 
dirancang 
khusus 
untuk 
menjadi 
seorang 
instruktur; 
b. 
memiliki 
kompetensi 
atau 
kemampuan 
instruktur 
dalam 
menyusun 
dan 
menyampaikan 
materi 
yang 
diperoleh 
melalui 
pendidikan, 
pengetahuan 
maupun 
pengalaman; 
c. 
menunjukkan 
pengalaman 
tugas 
pengamanan, 
kekhususan 
atau 
kejuruan 
tertentu 
sesuai 
diperuntukkannya; 
keahlian 
dengan 
instruktur 
standar 
pada 
yang 
d. 
menunjukkan 
tingkatan/strata 
kemampuan 
sebagai 
instruktur 
dalam 
membmateri 
pelatihan 
pada 
Gada 
Pratama, 
Gada 
Madya, 
atau 
Gada 
Utama. 
erikan 

Bagian 
Ketiga 
Lembaga 
Pelatihan 

Pasal 8 

(1) 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
dan 
Gada 
Madya 
diselenggarakan 
oleh: 
a. 
lembaga 
pendidikan 
di 
lingkungan 
Polri; 
b. 
Badan 
Usaha 
Jasa 
Pengamanan 
yang 
mempunyai 
izin 
operasional 
pendidikan 
dan 
pelatihan 
dari 
Kapolri. 
(2) 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
diselenggarakan 
pada 
tingkat 
Mabes 
Polri. 
(3) 
Untuk 
pelatihan/kursus 
spesialisasi 
diselenggarakan 
oleh : 
a. 
Polri 
dan/atau 
Badan 
Usaha 
Jasa 
Pengamanan; 
b. 
Inhouse 
Training 
oleh 
pengguna 
jasa 
dan/atau 
instansi 
terkait; 
c. 
instansi/otoritas 
terkait 
dan/atau 
Badan 
Usaha 
Jasa 
Pengamanan 
yang 
mendapat 
izin 
atau 
akreditasi 
oleh 
instansi/otoritas 
terkait 
tersebut. 

Bagian 
Keempat
Pentahapan 
Pelatihan

Pasal 9

(1) 
Penahapan 
Pelatihan 
merupakan 
urutan 
pemberian 
materi 
pelatihan 
pengajaran. 
(2) 
Penahapan 
Pelatihan 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
terdiri 
dari: 
a. 
Tahap 
I yaitu 
tahap 
pembentukan 
sikap 
mental 
kepribadian 
dan 
pembinaan 
fisik 
guna 
membentuk 
sikap 
mental, 
kepribadian, 
dan 
penampilan 
fisik 
petugas 
Satuan 
Pengamanan; 
b. 
Tahap 
II yaitu 
tahap 
pemberian 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
teknis 
profesi 
Satuan 
Pengamanan 
agar 
memiliki 
kemampuan 
dan 
keterampilan 
dalam 
melaksanakan 
tugas 
sebagai 
anggota 
Satuan 
Pengamanan; 
c. 
Tahap 
III adalah 
tahap 
pembulatan 
yakni 
aplikasi 
semua 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
yang 
telah 
diterima 
selama 
mengikuti 
pelatihan 
yang 
diwujudkan 
dalam 
bentuk 
latihan 
teknis 
dan 
pembekalan-pembekalan. 

BAB 
IV

KURIKULUM 
PELATIHAN 
SATUAN 
PENGAMANAN

Bagian 
Pertama
Pelatihan 
Gada 
Pratama

Pasal 
10

(1) 
Tujuan 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
yaitu 
menghasilkan 
Satuan 
Pengaman 
yang 
memiliki 
sikap 
mental 
kepribadian, 
kesamaptaan 
fisik, 
dan 
memiliki 
pengetahuan 
serta 
keterampilan 
dasar 
sebagai 
pelaksana 
tugas 
satuan 
pengamanan. 
(2) 
Mata 
pelajaran 
dan 
jam 
pelajaran 
Pelatihan 
Gada 
Pratama 
tercantum 
dalam 
lampiran B 
Peraturan 
ini. 
Bagian 
Kedua
Pelatihan 
Gada 
Madya

Pasal 
11

(1) 
Tujuan 
Pelatihan 
Gada 
Madya 
yaitu 
menghasilkan 
tenaga 
Satuan 
Pengaman 
yang 
memiliki 
sikap 
mental 
kepribadian, 
kesamaptaan 
fisik, 
dan 
memiliki 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
manajerial 
tingkat 
dasar 
dengan 
kualifikasi 
supervisor 
petugas 
Satpam. 
(2) 
Mata 
pelajaran 
dan 
jam 
pelajaran 
Pelatihan 
Gada 
Madya 
tercantum 
dalam 
lampiran B 
Peraturan 
ini. 

Bagian 
Ketiga
Pelatihan 
Gada 
Utama

Pasal 
12

(1) 
Tujuan 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
yaitu 
menghasilkan 
tenaga 
Satuan 
Pengaman 
yang 
memiliki 
sikap 
mental 
kepribadian, 
kesamaptaan 
fisik, 
dan 
memiliki 
pengetahuan 
serta 
keterampilan 
sebagai 
Manajer/Chief 
Security 
dengan 
kemampuan 
melakukan 
analisa 
tugas 
dan 
kegiatan, 
kemampuan 
mengelola 
sumber 
daya 
serta 
kemampuan 
pemecahan 
masalah 
dalam 
lingkup 
tugas 
dan 
tanggung 
jawabnya. 
(2) 
Mata 
pelajaran 
dan 
jam 
pelajaran 
Pelatihan 
Gada 
Utama 
tercantum 
dalam 
lampiran B 
Peraturan 
ini. 

BAB V 

SERTIFIKASI 
DAN 
BIAYA 

Pasal 
13 

(1) 
Setiap 
peserta 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
yang 
dinyatakan 
lulus 
berhak 
mendapatkan 
ijazah 
kelulusan 
yang 
mencantumkan 
kualifikasi 
pelatihan 
dan 
daftar 
nilai. 
(2) 
Bagi 
peserta 
yang 
telah 
mengikuti 
pelatihan/kursus 
spesialisasi 
berhak 
mendapatkan 
sertifikat 
pelatihan 
tanpa 
daftar 
nilai. 
(3) 
Sertifikasi 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
dan 
ayat 
(2)
, 
diterbitkan 
dan 
disahkan 
oleh: 
a. 
untuk 
pelatihan 
Gada 
Pratama 
dan 
Gada 
Madya: 
1. 
ditandatangani 
oleh 
Kepala 
Bagian 
Binkamsa 
atas 
nama 
Kepala 
Biro 
Bimbingan 
Masyarakat 
(Karo 
Bimmas) 
Polri 
untuk 
pelatihan 
yang 
dilaksanakan 
pada 
tingkat 
Mabes 
Polri; 
2. 
ditandatangani 
oleh 
Kepala 
Biro 
Binamitra 
atas 
nama 
Kapolda 
untuk 
pelatihan 
yang 
dilaksanakan 
pada 
tingkat 
Polda; 
b. 
untuk 
pelatihan 
Gada 
Utama 
ditandatangani 
oleh 
Karo 
Bimmas 
Polri; 
c. 
untuk 
pelatihan/kursus 
spesialisasi 
ditandatangani 
oleh 
Pejabat 
Instansi 
terkait 
yang 
mempunyai 
kewenangan; 
(4) 
Dukungan 
pembiayaan 
pelatihan 
menjadi 
tanggung 
jawab 
instansi/badan 
usaha 
yang 
bersangkutan 
dan 
diatur 
tersendiri 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
yang 
berlaku. 

BAB 
VI 

PELAPORAN 

Pasal 
14 

(1) 
Setiap 
pelaksanaan 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
wajib 
dibuatkan 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelatihan. 

(2) 
Isi 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelatihan 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
terdiri 
dari: 
a. 
jumlah 
dan 
sumber 
peserta; 
b. 
sarana 
dan 
prasarana 
pelatihan; 
c. 
materi 
dan 
metoda 
pelatihan; 
d. 
Instruktur; 
dan 
e. 
hasil 
pelatihan. 

BAB 
VII 

PENGAWASAN 

Pasal 
15 

Pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
dilakukan 
melalui 
kegiatan 
audit 
yang 
dilakukan 
secara 
berkala 
dan 
insidentil. 

Pasal 
16 

(1) 
Pelaksanaan 
audit 
sebagaimana 
dimaksud 
dalam 
Pasal 
15, 
dilaksanakan 
oleh 
Tim 
Audit 
yang 
dibentuk 
dan 
dipimpin 
oleh 
Kapolri 
atau 
pejabat 
yang 
ditunjuk. 
(2) 
Anggota 
Tim 
Audit 
berasal 
dari 
perwakilan 
asosiasi 
yang 
bergerak 
di 
bidang 
pengamanan 
dan 
instansi 
terkait. 
(3) 
Proses 
audit 
meliputi: 
a. 
persyaratan 
adminsitrasi; 
b. 
sarana 
dan 
prasarana; 
c. 
sumber 
daya 
manusia; 
d. 
program 
pelatihan; 
dan 
e. 
operasional 
pelatihan. 
(4) 
Pelaporan 
hasil 
audit 
merupakan 
evaluasi 
dan 
rekomendasi 
terhadap 
kinerja 
lembaga 
pendidikan 
dan 
pelatihan. 
(5) 
Lembaga 
pendidikan 
dan 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
berkewajiban 
melaksanakan 
rekomendasi 
hasil 
audit 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(4)
. 

BAB 
VIII 

SANKSI 

Pasal 
17 

(1) 
Lembaga 
pendidikan 
dan 
pelatihan 
yang 
tidak 
membuat 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelatihan 
sebagaimana 
dimaksud 
dalam 
Pasal 
14, 
dikenakan 
sanksi 
berupa 
peringatan 
tertulis. 
(2) 

(2) 
Apabila 
dalam 
jangka 
waktu 3 
(tiga) 
bulan 
setelah 
penetapan 
sanksi 
peringatan 
tertulis 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1)
, 
lembaga 
pendidikan 
dan 
pelatihan 
masih 
belum 
menyerahkan 
laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelatihan, 
maka 
dikenakan 
sanksi 
peninjauan 
kembali 
terhadap 
penyelenggaraan 
pendidikan 
dan 
pelatihan. 

BAB 
IX

KETENTUAN 
PENUTUP

Pasal 
18

Pada 
saat 
Peraturan 
ini 
mulai 
berlaku 
semua 
peraturan 
perundang-undangan 
yang 
berkaitan 
dengan 
pelatihan 
Satuan 
Pengamanan 
dinyatakan 
masih 
tetap 
berlaku 
sepanjang 
tidak 
bertentangan 
dengan 
Peraturan 
ini. 

Pasal 
19 

Peraturan 
ini 
mulai 
berlaku 
sejak 
tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan 
di 
Jakarta 

pada 
tanggal 
12 
Desember 
2006 

KEPALA 
KEPOLISIAN 
NEGARA 
REPUBLIK 
INDONESIA 

CAP 
/TTD 

Drs. 
SUTANTO, 
JENDERAL 
POLISI