Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab III
Bagian
1

Ketentuan-ketentuan
Umum

 

Pasal
341

Nakhoda ialah orang yang memimpin kapal.

Anak buah kapal (ABK) adalah mereka yang
terdapat pada daftar anak buah kapal (monsterrol). 

Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh
daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. 

Pembantu anak buah kapal adalah semua anak
buah kapal selebihnya. 

Penumpang yang diartikan dalam Kitab
Undang-undang ini ialah mereka semua yang berada di kapal kecuali nakhkodanya. 

Terhadap kuli muatan dan para pekerja yang
melakukan pekerjaan di kapal, yang menurut sifatnya hanyalah sementara, berlaku
peraturan dalam bab ini yang berlaku untuk anak buah kapal, kecuali bila
ternyata sebaliknya. 

 

Pasal
341a

Bila pengusaha kapal tidak mengatur hubungan
antara perwira kapal yang satu terhadap yang lain, antara anak buah kapal yang
satu terhadap yang lain dan antara perwira kapal dan anak buah kapal, nakhoda
mengambil keputusan tentang hal itu.

 

Pasal
341b

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak berlaku
terhadap kapal yang isi kotornya kurang dari 100 m3 bila kapal dilengkapi
dengan alat penggerak mekanis, dan yang isi kotornya kurang dari 300 m6 bila
hal itu tidak demikian.

Ketentuan-ketentuan bab ini juga tidak berlaku
bila sebuah kapal semata-mata berlayar untuk pelayaran percobaan. 

Namun pasal 373a berlaku terhadap semua kapal
tanpa memandang besarnya atau penggunaannya.

 

Bagian
2

Nakhoda

 

Pasal
341c

Dihapus dg. S. 1938-1, 2.

 

Pasal
341d

Bila nakhoda berhalangan, atau bila ia ada
dalam keadaan tidak mungkin untuk memimpin kapalnya, maka selaku nakhoda
bertindaklah mualim pertama; dalam hal mualim pertama juga tidak hadir atau
berhalangan, bila di kapal ada seorang mualim atau lebih, yang berwenang untuk
bertindak sebagai nakhoda, yang lebih tinggi dalam pangkat, kemudian dari
mualim-mualim selebihnya yang lebih tinggi dalam pangkat, dan bila mereka juga
tidak hadir atau terhalang, orang yang ditunjuk oleh dewan kapal. 

 

Pasal
341e

Pengusaha kapal berwenang untuk setiap waktu
mencabut kekuasaan nakhoda atas kapalnya. 

 

Pasal
342

Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian,
ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
dengan baik. 

Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang
besar.

 

Pasal
343

Nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan
yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan
keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya.

Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali
bila kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya
dan diberi anak buah kapal secukupnya.

 

Pasal
344

Nakhoda wajib menggunakan pandu, di mana pun
bila peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya.

 

Pasal
345

<p class=MsoNormal>Nakhoda tidak boleh meni<span
lang=IN>nggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam,
kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu atau dipaksa untuk itu oleh ikhtiar
penyelamatan diri.</span></p>

 

Pasal
346

Nakhoda wajib mengurus barang yang ada di
kapal milik penumpang yang meninggal
selama perjalanan, di hadapan dua orang penumpang membuat uraian secukupnya
mengenai hal itu atau menyuruh membuatnya, yang ditandatangani olehnya dan oleh
dua orang penumpang tersebut.

 

Pasal
347

Nakhoda harus dilengkapi di kapal dengan:
(KUHD 432.) surat laut atau pas kapal, surat ukur dan petikan dari register
kapal yang memuat semua pembukuan yang berkenaan dengan kapal sampai hari keberangkatan
terakhir dari pelabuhan Indonesia.

Daftar anak buah kapal, manifes muatan, carter
partai dan konosemen, ataupun salinan surat itu.

Peraturan perundang-undangan dan reglemen yang
berlaku di Indonesia terhadap perjalanan, dan segala surat lain yang
diperlukan. 

Terhadap carter partai dan konosemen,
kewajiban ini tidak berlaku dalam keadaan yang ditetapkan oleh Kepala
Departemen Marine. 

 

Pasal
348

Nakhoda berusaha agar di kapal diselenggarakan
buku harian kapal (register harian atau jurnal), di mana semua hal yang penting
yang terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti.

Nakhoda sebuah kapal yang digerakkan secara
mekanis, di samping itu harus berusaha agar oleh seorang personil kamar mesin
diselenggarakan buku harian mesin. 

 

Pasal
349

Di kapal Indonesia hanya diperbolehkan
menggunakan buku harian yang lembar demi lembar diberi nomor dan diberi tanda
pengesahan oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal atau di luar Indonesia oleh
pegawai konsulat Indonesia, yang lembar demi lembar diberi nomor dan disahkan. 

Buku harian itu bila mungkin diisi setiap
hari, diberi tanggal dan ditandatangani oleh nakhoda dan anak buah kapal yang
ditugaskan olehnya untuk memelihara buku itu. 

Lain daripada itu tatanan buku harian itu
diatur oleh atau atas nama Kepala Departemen Marine. 

 

Pasal
350

Nakhoda dan pengusaha kapal wajib memberikan
kesempatan kepada orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka untuk
melihat buku harian, dan dengan pembayaran biayanya memberikan salinannya.

 

Pasal
351

Bila nakhoda telah mengadakan pembicaraan
mengenai urusan penting dengan para anak buah kapal, maka nasihat yang
diberikan kepadanya disebutkan dalam buku harian.

 

Pasal
352

Nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di
pelabuhan darurat atau di pelabuhan tujuan akhir, menunjukkan atau menyuruh
menunjukkan buku harian kapal atau buku harian kepada pegawai pendaftaran anak
buah kapal, dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut
sebagai tanda telah dilihatnya. 

Menyimpang dari yang ditentukan pada alinea pertama,
dapat ditentukan oleh atau atas nama Kepala Departemen Marine, bahwa dalam hal
tertentu nakhoda harus menunjukkan atau menyuruh menunjukkan buku harian kapal
atau buku harian pada saat yang tetap di pelabuhan tertentu yang ditunjuk untuk
itu.

Nakhoda di luar wilayah Indonesia wajib
menghadap pegawai konsulat Indonesia atau bila pegawai demikian tidak ada,
kepada pejabat yang berwenang.

 

Pasal
352a

Di kapal harus ada register hukuman yang
lembar demi lembar diparaf oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal.

Dalam register ini dilakukan pencatatan yang
dimaksud dalam pasal 390, sedangkan di dalamnya juga diselenggarakan pencatatan
semua kejahatan yang dilakukan di lautan bebas di atas kapal itu.

Atas permintaan atau atas nama nakhoda,
pegawai pendaftaran anak buah kapal membubuhkan pada register hukuman yang
ditunjukkan kepadanya tanda “telah melihat” yang ditandatangani dan diberi
tanggal olehnya. 

 

Pasal
353

Setelah tiba di suatu pelabuhan, nakhoda dapat
menyuruh pegawai yang berwenang untuk membuat keterangan kapal mengenai
kejadian dalam perjalanan.

Bila kapal itu atau muatannya mendapat
kerusakan atau telah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, maka nakhoda
dalam 3 x 24 jam setelah tiba dalam suatu pelabuhan, di mana berada seorang
pegawai yang berwenang untuk membuat keterangan kapal, wajib menyuruh membuat
setidak-tidaknya keterangan kapal sementara. Keterangan sementara harus disusul
oleh keterangan yang lengkap dalam 30 hari. 

Nakhoda di luar Indonesia harus menghadap
pegawai konsulat Indonesia atau bila pegawai demikian tidak ada, kepada pejabat
yang berwenang.

Pegawai yang disebut dalam alinea pertama dan
ketiga memberikan salinan keterangan kapal dengan pembayaran biayanya, kepada
siapa saja yang menginginkan.

Oleh Kepala Departemen Marine ditunjuk pegawai
yang berwenang untuk membuat keterangan kapal, dan ditetapkan tarif biayanya.

 

Pasal
354

Dalam menghitung jangka waktu berdasarkan
undang-undang yang tersebut dalam alinea pertama pasal 352, dan alinea kedua
pasal 353, ikut terhitung hari Minggu dan hari yang disamakan dengan itu
seperti dimaksud dalam alinea kedua pasal 153 dan, di luar Indonesia tidak ikut
terhitung hari raya berdasarkan undang-undang yang berlaku di sana.

 

Pasal
355

Para anak buah kapal yang ditunjuk oleh
nakhoda pada waktu membuat keterangan kapal wajib memberi bantuan dengan
memberikan keterangan tentang pendapat mereka. 

 

Pasal
356

Penilaian
kekuatan pembuktian buku harian kapal dan keterangan kapal mengenai kejadian
dari perjalanan yang disebut di dalamnya, untuk tiap kejadian diserahkan kepada
hakim. 

Dalam hal pembuktian dengan saksi mengenai
kejadian dalam perjalanan terhadap mereka yang selama perjalanan termasuk
penumpang kapal itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1910 alinea
pertama dalam hal ini tidak berlaku, akan tetapi orang yang tersebut dalam
pasal itu dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian.

 

Pasal
357

Bila sangat diperlukan, demi keselamatan kapal
atau muatannya, nakhoda berwenang untuk melemparkan ke laut atau memakai habis
perlengkapan kapal dan bagian dari muatan. 

 

Pasal
358

Nakhoda dalam keadaan darurat selama
perjalanan berwenang untuk mengambil dengan membayar ganti rugi, bahan makanan
yang ada pada para penumpang atau yang termasuk muatan, untuk digunakan demi
kepentingan semua orang yang ada di kapal. 

 

Pasal
358a

Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada
orang-orang yang ada dalam bahaya, khususnya bila kapalnya terlibat dalam
tubrukan, kepada kapal lain yang terlibat dan orang-orang yang ada di atasnya,
dalam batas kemampuan nakhoda tersebut, tanpa mengakibatkan kapalnya sendiri
dan penumpang penumpangnya tersebut ke dalam bahaya besar.

Di samping itu ia wajib, bila hal ini mungkin
baginya, memberitahukan kepada kapal lain yang terlibat dalam tubrukan itu,
nama kapalnya, pelabuhan tempat kapal terdaftar, dan pelabuhan tempat
kedatangan dan tempat tujuannya.

Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh
nakhoda, hal ini tidak memberi kepadanya hak tagih terhadap pengusaha kapal. 

 

Pasal
358b

Nakhoda kapal Indonesia yang bertujuan ke
Indonesia, dan sedang berada di pelabuhan luar Indonesia, wajib membawa ke
Indonesia, pelaut-pelaut berkewarganegaraan Indonesia dan penduduk Indonesia,
yang berada di sana dan membutuhkan pertolongan, bila di kapal ada tempat untuk
mereka, atas keinginan pegawai konsulat atau jika tidak ada, pejabat setempat.

Biaya untuk ini adalah atas beban Negara.
Penetapan biaya itu dilakukan atas dasar yang ditentukan oleh Kepala Departemen
Marine.

 

Pasal
359

Nakhoda mempunyai tugas penyusunan anak buah
kapal dan segala hal yang berhubungan dengan memuat dan membongkar kapal,
termasuk di dalamnya pemungutan biaya angkutan, bila dalam hal ini pengusaha
kapal tidak menugaskan orang lain.

 

Pasal
360

Di tempat-tempat pengusaha kapal tidak
diwakili dan ia sendiri dengan cara sederhana tidak dapat mengambil tindakan
yang perlu, maka nakhoda kapal berwenang untuk melengkapi kapalnya dengan
segala yang dibutuhkannya, dan melakukan hal yang biasanya diperlukan dalam
penggunaan kapal itu, sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh pengusaha kapal,
atau yang sangat diperlukan demi penyelamatan kapal itu.

Namun terhadap pihak ketiga yang dengan itikad
baik telah melakukan perbuatan dengan nakhoda itu, tidak dapat dilakukan
bantahan dengan menggunakan ketidakberwenangannya nakhoda atas dasar bahwa
pengusaha kapal di tempat itu diwakili atau bahwa ia sendiri dengan cara yang
sederhana dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

 

Pasal
361

Di luar Indonesia dalam urusan-urusan yang
menyangkut kapalnya, nakhoda dapat dipanggil ke depan pengadilan, dan dapat
bertindak sebagai penggugat untuk pengusaha kapal. Pengusaha kapal setiap waktu
dapat mengambil alih perkaranya.

Keputusan hakim terhadap nakhoda atas
perbuatannya, dianggap terhadap pengusaha kapal.

Pemberitahuan oleh juru sita yang ditujukan
pada pengusaha kapal, di luar Indonesia dapat dilakukan di kapal.

 

Pasal
362

Nakhoda hanya berwenang untuk perbaikan luar
biasa, membebani atau menjual kapalnya, bila kapal itu berada di luar Indonesia
dan ada kejadian yang merupakan keharusan mendesak serta masuk akal yang
menyebabkan, tidak mungkin untuk menunggu perintah pengusaha kapal atau orang
yang berwenang untuk bertindak atas namanya.

Penjualannya harus dilakukan di depan umum.

 

Pasal
363

Pembatasan wewenang nakhoda menurut
undang-undang tidak berlaku terhadap pihak ketiga, kecuali bila mereka
mengetahuinya.

 

Pasal
364

Terhadap pengusaha kapalnya, nakhoda selalu
wajib bertindak sesuai dengan ketentuan pengangkatannya dan perintah yang
diberikan kepadanya atas dasar pengangkatan itu, asalkan ketentuan dan perintah
itu tidak bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan
perundang-undangan kepadanya sebagai pemimpin.

Ia harus terus-menerus memberitahukan kepada
pengusaha kapalnya tentang segala sesuatu mengenai kapal dan muatannya, dan
minta perintahnya, sebelum mulai dengan tindakan keuangan yang penting.

Lain daripada itu ketentuan pada pasal-pasal
359-362 berlaku juga terhadap hubungannya terhadap pengusaha kapal.

 

Pasal
365

Bila pada nakhoda di luar Indonesia tidak
mempunyai dana untuk menutupi pengeluaran yang perlu sekali untuk melanjutkan
perjalanannya, dan ia tidak dapat memperolehnya dengan mengeluarkan wesel atas
pengusaha kapal ataupun dengan jalan lain, maka ia berwenang untuk mengambil
pinjaman uang dengan jaminan kapalnya atau, bila ia dalam hal itu tidak
berhasil, menggadaikan atau menjual sebagian dari muatannya ia wajib, bila
sekiranya mungkin, menjelaskan kepada pengusaha kapal dan mereka yang
berkepentingan pada muatannya dan menunggu perintah mereka, sebelum mulai
melakukan salah satu dari tindakan itu.

Terhadap orang yang dengan itikad baik telah
melakukan tindakan dengan nakhoda itu, tidak dapat dilakukan bantahan dengan
tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan di sini.

Penjualan itu harus dilakukan di depan umum
atau pada bursa.

 

Pasal
366

Pengusaha kapal harus mempertanggungjawabkan
hasil penjualan barang itu kepada para pemilik atau mengganti nilainya menurut
nilai barang dengan macam dan sifat yang sama di tempat dan pada waktu yang
sama, di mana muatan selebihnya akan dibawa ke tujuan yang sama, dikurangi
dengan apa yang telah dihemat mengenai bea, biaya dan biaya muatan, bila nilai
tersebut setelah pengurangan demikian lebih tinggi daripada hasilnya.

 

Pasal
367

Nakhoda yang mendengar, bahwa bendera yang
dibawanya berlayar telah menjadi tidak bebas, wajib memasuki pelabuhan tak
memihak yang paling dekat di sekitarnya dan tetap berlabuh di situ, sampai ia
dapat berangkat secara aman atau telah menerima perintah yang pasti dari
pengusaha kapalnya untuk berangkat.

 

Pasal
368

<p class=MsoNormal>Bila ternyata kepada nakhoda, bahwa pelabuhan
yang ditentukan sebagai tujuan dibloki<span
lang=IN>r, maka ia wajib memasuki pelabuhan yang terdekat di sekitarnya.</span></p>

 

Pasal
369

Bila kapal dipaksa masuk ke suatu pelabuhan,
ditahan atau dihalangi, maka nakhoda wajib menuntut kembali kapal dan muatannya
dan untuk itu mengambil tindakan yang perlu ia segera memberitahukan kejadian
tersebut kepada pengusaha kapal dan pencarter kapal dan sedapat-dapatnya
bertindak setelah berunding dengan mereka dan menurut perintah mereka.

 

Pasal
370

Nakhoda boleh menyimpang dari arah yang harus
diikutinya untuk menyelamatkan jiwa manusia. 

 

Pasal
371

Nakhoda wajib menjaga kepentingan mereka yang
berhak atas muatannya selama perjalanan, untuk mengambil tindakan yang perlu
untuk itu, dan bila perlu bertindak di depan pengadilan.

Tentang segala kejadian yang menyangkut muatan
harus segera diberitahukan kepada pencarternya; ia sedapat-dapatnya bertindak
setelah berunding dan menurut perintah pencarter tersebut.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, ia
berwenang untuk menjual muatannya, atau sebagian darinya, atau untuk mengambil
pinjaman uang dengan menjaminkan muatan, guna menutup pengeluaran yang telah
dilakukan untuk keperluan muatan itu.

 

Pasal
371a

Bila selama perjalanan di kapal terdapat orang
yang tidak mempunyai karcis perjalanan yang berlaku, dan tidak bersedia dan
tidak mampu untuk membayar biaya angkutan pada teguran pertama dari nakhoda,
maka nakhoda mempunyai hak untuk menyuruh ia melakukan pekerjaan di kapal yang
mampu dikerjakannya, dan menurunkannya dari kapal pada kesempatan pertama.

 

Pasal
372

Nakhoda tidak boleh mengangkut barang dalam
kapal untuk bebannya sendiri, kecuali berdasarkan perjanjian dengan pengusaha
kapal atau izin darinya, dan bila kapalnya dicarter, juga dari pencarter.

Bila dilakukan perbuatan yang bertentangan
dengan larangan ini, maka untuk barang itu harus dibayar biaya angkutan
tertinggi yang dipersyaratkan atau dapat dipersyaratkan pada waktu pemuatan
untuk barang semacam itu dengan ketentuan tujuan yang sama, dan harus mengganti
kerugian yang terjadi di samping itu.

 

Pasal
373

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 342
alinea kedua, nakhoda hanya terikat, bila ia melampaui batas wewenangnya atau
dengan tegas menerima suatu kewajiban pribadi.

 

Pasal
373a

Nakhoda yang dengan suatu cara telah bersikap
tidak pantas terhadap kapal, muatan dan para penumpang, dengan keputusan
Mahkamah Pelayaran dapat dicabut wewenangnya untuk berlayar sebagai nakhoda
kapal Indonesia, selama waktu tertentu yang tidak lebih dari 2 tahun. 

Terhadap urusan ini tidak dapat diadakan
pemeriksaan, kecuali atas pengaduan pengusaha kapal atau dari seorang penumpang
yang dimasukkan dalam tiga minggu setelah tibanya kapal di tempat pertama yang
disinggahi oleh kapal setelah terjadinya sikap yang tidak pantas. Di Indonesia
yang berlaku sebagai tempat demikian hanyalah tempat yang ada syahbandarnya,
dan di luar Indonesia hanya tempat yang ada pegawai konsulat Indonesia.
Pengaduan itu harus diteruskan kepada Kepala Departemen Marine (Komandan Angkatan
Laut), harus disampaikan di Indonesia: kepada syahbandar, di luar Indonesia:
kepada pegawai konsulat, dan oleh Kepala Departemen Marine, untuk pertimbangan
sementara, diserahkan kepada Jaksa Agung Tentara. (sudah disesuaikan dengan
keadaan sekarang.)

Bila nasihat pegawai tersebut menolak, akan
tetapi Kepala Departemen Marine menyetujui hal itu, pengaduan itu tidak
dikabulkan. Bila nasihat tersebut tidak menolak, atau bila Kepala Departemen
Marine tidak dapat menyetujui nasihat yang menolak itu, maka pengaduan itu oleh
pejabat yang tersebut terakhir untuk penyelenggaraan pemeriksaan dan
pengambilan keputusan, diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran.

 

Pasal
374

Pasal-pasal 347-452a tidak berlaku terhadap
kapal yang isi kotornya kurang dari 500 m3.

Di atas kapal ini harus ada surat laut atau
pas kapal, petikan register kapal, bila kapal itu terdaftar, daftar anak buah
kapal dan peraturan perundang-undangan dan reglemen-reglemen yang berlaku pada
kapal ini.

 

Bagian
3

Anak
Buah Kapal

 

Pasal
375

Untuk tiap-tiap kapal, dibuat di hadapan
pegawai yang diangkat oleh pengusaha yang berwenang sebuah daftar tentang semua
orang yang harus melakukan dinas anak buah kapal yang disebut daftar anak buah
kapal.

Dinas anak buah kapal adalah pekerjaan yang
biasanya dilakukan oleh mereka, yang diterima untuk dinas di kapal kecuali
pekerjaan nakhoda.

Dalam dinas anak buah kapal tidak dimasukkan
segala pekerjaan kuli muatan dan pekerja yang melakukan pekerjaan di kapal,
yang bersifat sementara, dan dalam keadaan darurat dilakukan oleh para
penumpang selain anak buah kapal.

 

Pasal
376

Daftar anak buah kapal dibuat rangkap dua,
satu lembar diperuntukkan bagi pegawai pendaftar anak buah kapal, lembar
lainnya bagi nakhoda.

Daftar anak buah kapal itu menyebut selain
nama para anak buah kapal dan dengan tidak mengurangi hal yang diatur di lain
tempat:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama kapalnya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama pengusaha kapalnya dan nakhodanya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>jabatan tiap anak buah kapal yang akan melakukan
dinasnya di atas kapal dan siapa dari para anak buah kapal akan berpangkat
perwira.</p>

Daftar itu ditandatangani oleh atau atas nama
nakhoda dan oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal.

Daftar anak buah kapal itu bebas dari meterai.

 

Pasal
377

Bila terjadi pergantian nakhoda atau bila
terjadi perubahan dalam susunan personil yang termuat dalam daftar anak buah
kapal atau perubahan dalam jabatan yang dipegang oleh seorang anak buah kapal
yang berdinas di kapal, maka lembaran daftar anak buah kapal yang diperuntukkan
bagi nakhoda, diubah sesuai dengan itu, di pelabuhan pertama di mana hal itu
dapat dilakukan, di hadapan pegawai pendaftaran anak buah kapal.

Perubahan itu diberi tanda pengesahan oleh
atau atas nama nakhoda dan oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal. 

 

Pasal
378

Bila seorang anak buah kapal harus dimasukkan
dalam daftar anak buah kapal, oleh atau atas nama nakhoda ditunjukkan salinan
akta perjanjian kerja yang telah dibuat dengan anak buah kapal itu yang
sebelumnya harus diberi tanda pengesahan oleh pegawai pendaftaran anak buah
kapal.

Salinan perjanjian kerja dari semua orang,
yang melakukan dinas anak buah kapal, harus selalu ada di kapal itu.

Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku
terhadap perjanjian kerja kolektif yang menjadi dasar bagi satu perjanjian
kerja atau, lebih yang diadakan dengan para anak buah kapal yang terdapat dalam
daftar anak buah kapal.

 

Pasal
379

Setiap anak buah kapal di kapal harus diberi
kesempatan untuk melihat daftar anak buah kapal dan perjanjian yang menyangkut
dirinya.

 

Pasal
380

Dalam daftar anak buah kapal hanya boleh
dimuat mereka, yang telah membuat perjanjian kerja dengan pengusaha kapal atau
dengan majikan lain, yang mewajibkan mereka untuk melakukan dinas anak buah
kapal di atas kapal atau yang dengan izin pengusaha atas beban sendiri di atas
kapal menjalankan perusahaan.

 

Pasal
381

Pegawai pendaftaran anak buah kapal harus
mempunyai register dari daftar anak buah kapal yang dibuat di hadapan mereka.

 

Pasal
382

Kuli muatan dan pekerja yang untuk sementara
waktu melakukan pekerjaan di kapal, disebutkan dalam daftar yang ditandatangani
oleh nakhoda dan diberi tanda pengesahan oleh pegawai pendaftaran anak buah
kapal.

 

Pasal
383

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal
371a dan dalam alinea berikut dari pasal ini, maka dinas anak buah kapal hanya
boleh dilakukan oleh mereka yang termuat dalam daftar anak buah kapal.

Dinas anak buah kapal boleh dilakukan oleh
pekerja yang diterima dalam perjalanan. Akan tetapi mereka harus mengadakan
perjanjian kerja-laut dan dimasukkan dalam daftar anak buah kapal di pelabuhan
pertama di mana hal itu dapat dilakukan.

 

Pasal
384

Selama anak buah kapal berada dalam dinas di
kapal, ia wajib melaksanakan perintah nakhoda dengan seksama. 

Bila ia menganggap bahwa perintah ini melawan
hukum, di pelabuhan pertama yang disinggahi kapal itu, dan di tempat menurut
perkiraan hal ini dapat dilakukan tanpa menghambat kapal, ia dapat minta
bantuan kepada syahbandar atau di luar Indonesia dari pegawai diplomatik atau
pegawai konsulat yang digaji, yang pertama dapat dicapai.

 

Pasal
385

Tanpa izin nakhoda, anak buah kapal tidak
boleh meninggalkan kapal.

Bila nakhoda menolak memberikan izin, maka
atas permintaan anak buah kapal itu, ia wajib menyebut alasan penolakannya
dalam buku harian, dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan
ini dalam dua belas jam.

 

Pasal
386

Nakhoda mempunyai kekuasaan disipliner atas
anak buah kapal.

Untuk mempertahankan kekuasaan ini ia dapat
mengambil tindakan yang selayaknya diperlukan. 

 

Pasal
387

<p class=MsoNormal>Bila anak buah kapal meni<span
lang=IN>nggalkan kapal tanpa izin, kembali tidak tepat pada waktunya di kapal,
melakukan penolakan kerja, melakukan dinas tidak sempurna, mengambil sikap
tidak pantas terhadap nakhoda, terhadap anak buah kapal atau penumpang lain,
dan mengganggu ketertiban, nakhoda dapat mengenakan denda sebesar upah yang
ditetapkan dalam uang menurut lamanya waktu dari setinggi-tingginya sepuluh
hari, namun denda itu tidak boleh berjumlah lebih dari sepertiga dari upah
untuk seluruh masa perjalanan. Dalam masa sepuluh hari tidak boleh dikenakan
denda yang keseluruhannya berjumlah lebih tinggi dari jumlah tertinggi
tersebut.</span></p>

Pengenaan denda dapat dilakukan dengan syarat.

Ketentuan tujuan denda harus dinyatakan dalam
perjanjian kerjanya. Denda tidak boleh menguntungkan baik nakhoda maupun
pengusaha kapal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601u
tidak berlaku dalam hal ini.

 

Pasal
388

Di samping atau sebagai pengganti denda
seperti dimaksud dalam pasal sebelum ini, nakhoda dapat mengurung pembantu anak
buah kapal satu sampai tiga hari dalam kamar atau memasukkannya dalam penjara
bila ia tidak mau bekerja, bersikap tidak pantas terhadapnya, terhadap seorang
anak buah kapal atau salah seorang penumpang lainnya, dan mengganggu
ketertiban.

Nakhoda dapat mengurung selama satu sampai
tiga hari dalam kamar atau memasukkan dalam penjara pembantu anak buah kapal yang
telah satu kali dihukum karena meninggalkan
kapal tanpa izinnya, tidak kembali pada waktunya ke kapal atau tidak
melaksanakan dinas dengan sempurna, bila ia mengulanginya dalam masa satu
perjalanan yang sama.

 

Pasal
389

Bila karena peristiwa yang dimaksud dalam
pasal 387 nakhoda seketika menghentikan hubungan dinas, maka karena peristiwa
itu tidak dapat sekaligus juga memberi hukuman. 

 

Pasal
390

Sebelum mengenakan hukuman nakhoda wajib
mendengar yang bersangkutan dan dua saksi dengan dihadiri sedapat mungkin oleh
dua orang perwira kapal yang dalam daftar anak buah kapal ditunjuk untuk itu.

Suatu hukuman tidak dapat dikenakan lebih
cepat dari dua belas jam dan tidak lebih lambat dari satu minggu setelah
terjadi peristiwa, kecuali bila keadaan membuat penyimpangan menjadi sangat
diperlukan.

Tiap hukuman harus segera dicatat dalam
register hukuman, dengan menyebutkan peristiwa yang menyebabkan pengenaan
hukuman dan tentang hari terjadinya hal itu, beserta hari dikenakannya hukuman.
Tiap pencatatan harus ditandatangani oleh nakhoda dan para perwira kapal yang
tersebut dalam alinea pertama. 

Hukuman yang tidak dicatat dalam register
dianggap dikenakan dengan tidak sah.

Anak buah kapal dapat naik banding tentang
penjatuhan hukuman itu di Jawa dan Madura pada residentierechter (kini dapat
disamakan dengan hakim karesidenan) yang di wilayah kapal berada pada waktu
permohonan banding diajukan, dan di luar Jawa dan Madura pada Kepala
Pemerintahan Daerah setempat. Permohonan banding tidak dapat lagi diterima,
bila diajukan setelah sembilan puluh hari setelah anak buah kapal dijatuhi
hukuman dan berada untuk pertama kali di pelabuhan Indonesia.

Residentierechter atau Kepala Pemerintahan
Daerah setempat mempertahankan, meringankan atau menghapuskan hukuman yang
dijatuhkan. Pencatatan keputusan banding diurus oleh nakhoda ke dalam register
hukuman di samping hukuman yang dijatuhkan. Terhadap keputusan itu tidak
diperkenankan untuk mengadakan perlawanan atau upaya hukum lebih tinggi.

Ketetapan berdasarkan alinea yang lain pasal
ini tidak diambil kecuali setelah mendengar atau pemanggilan secukupnya
pihak-pihak. Bila ketetapan itu mengenai denda, hal itu dapat diberikan dalam
bentuk seperti yang ditentukan dalam Reglemen Acara Perdata pasal 435.

 

Pasal
391

Anak buah kapal tidak boleh membawa atau
mempunyai minuman keras atau senjata di kapal tanpa izin nakhoda.

Barang yang kedapatan di kapal yang
bertentangan dengan ketentuan ini, dapat disita oleh nakhoda dan dihancurkan
atau dijual untuk keperluan lembaga bagi para pelaut yang ditunjuk oleh Kepala
Dienst van Scheepvaart (kini dapat disamakan dengan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut), kecuali bila ketentuan undang-undang menentang hal ini.

Nakhoda mempunyai wewenang yang sama terhadap
barang selundupan, barang larangan, candu atau obat bius lainnya, yang dibawa
oleh anak buah kapal atau ada padanya di kapal. 

 

Pasal
392

Untuk pemakaian oleh para anak buah kapal,
tidak boleh ada minuman keras di kapal melebihi jumlah yang ditentukan oleh
atau atas nama Kepala Departemen Marine.

Minuman keras yang berada di kapal dan
bertentangan dengan ketentuan ini, yang didapati oleh polisi atau pejabat bea
dan cukai, dapat disita oleh mereka.

Minuman keras itu dapat dijual untuk keperluan
lembaga yang dimaksud dalam pasal 391 alinea kedua.

 

Bagian
4

Penumpang

 

Pasal
393

Nakhoda mempunyai kekuasaan di kapal atas
semua penumpang. Mereka wajib menaati perintah yang diberikan oleh nakhoda
untuk kepentingan keamanan atau untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin.

 

Pasal
394

Penumpang tidak boleh mengangkut barang di
kapal atas beban sendiri, kecuali berdasarkan perjanjian dengan pengusaha kapal
atau izinnya, dan bila kapal itu dicarter, juga dari pencarter.

Bila dilakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ini, maka untuk barang itu harus dibayar biaya angkutan tertinggi yang
dipersyaratkan atau dapat dipersyaratkan untuk barang-barang semacam itu dengan
ketentuan tujuan yang sama pada waktu pemuatan, dan harus dibayar ganti rugi
yang terjadi di samping itu.

Bila barang tersebut berbahaya untuk barang
lain atau untuk kapalnya ataupun dianggap sebagai barang larangan, maka nakhoda
berwenang menurunkan ke darat atau bila perlu melemparkannya ke laut.

 

Pasal
394a

Terhadap para penumpang yang melakukan
kejahatan dalam kapal di luar perairan teritorial, nakhoda wajib mengambil
semua tindakan pencegahan yang diharuskan oleh sifat perkaranya; bila
perhubungan bebas mereka membahayakan, atau diharuskan oleh kepentingan
penuntutan, maka bila mungkin dengan berunding dengan dua orang perwira kapal
yang dalam daftar anak buah kapal ditunjuk, nakhoda dapat memasukkan mereka
dalam tahanan; ia mengumpulkan bukti dari perbuatan yang telah dilakukannya,
membuat laporan tentang keterangan saksi, memuatkan tindakan yang telah diambil
dalam register hukuman, dan memberitahukan kepada pejabat yang diserahi tugas
penuntutan dengan menunjukkan register hukuman dan bukti yang dikumpulkan, bila
ia tiba di pelabuhan Indonesia.

Bila nakhoda memasuki pelabuhan di luar
Indonesia, pemberitahuan itu dilakukan olehnya kepada komandan kapal perang
Indonesia, sekiranya ada di sana, dan bila ini tidak ada kepada konsul
Indonesia, bila ini pun tidak ada, kepada pejabat setempat.

Di situ nakhoda meminta nasihat para pejabat
dan menetapkan tindakan, sehingga orang yang telah melakukan kejahatan itu,
dengan bukti yang dikumpulkan segera dan pasti dapat diserahkan kepada hakim
yang berwenang di Indonesia.

Tindakan pencegahan yang dimaksud dalam alinea
pertama juga berlaku, bila seseorang dalam perjalanan menjadi gila.

Tentang kejadian yang diatur dalam pasal ini
disebutkan juga dalam buku harian.

Meskipun nakhoda tidak wajib mempunyai
register hukuman di kapal, ia berwenang untuk mengambil tindakan yang disebut
dalam pasal ini. Dalam hal itu bila kapalnya tiba di tempat tujuannya di
Indonesia, ia wajib segera memberitahukan hal itu dan kejahatan yang dilakukan
di kapal kepada pejabat bersangkutan yang ditugaskan dengan penuntutan
kejahatan.