Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK/Syarat Formil Permohonan dan Pokok Perkara/Syarat formil
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

a. Syarat formil

Sebagaimana telah disebutkan bahwa syarat formil adalah 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan mengenai halhal diluar substansi perkara. Secara umum, dalam pelaksanaan 
hukum acara kewenangan MK selama ini (Pengujian UU terhadap 
UUD dan Perselisihan Hasil Pemilu) ada 2 (dua) syarat formil 
permohonan yaitu;
(i) pemohon memenuhi persyaratan legal standing dan 
(ii) perkara tersebut termasuk dalam kewenangan MK untuk mengadilinya. 

Dalam hal pelaksanaan kewajiban memutus pendapat DPR 
atas tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
UU MK menambah satu persyaratan formil yang harus dipenuhi 
oleh DPR yaitu bahwa DPR harus memenuhi prosedur pengambilan 
keputusan atas tuduhan impeachment sesuai dengan UUD 1945 (pasal 
7B ayat (3)) serta Peraturan Tata Tertib. Persyaratan formil ini secara 
implisit diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU MK yang mengatur 
ketentuan bahwa pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan 
proses pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 7B ayat (3) 
UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR juga bukti-bukti atas tuduhan impeachment tersebut. 

Dengan demikian Sidang Panel Hakim  yang melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan harus memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan kemudian wajib memberi nasihat 
kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan. Dalam hal pemeriksaan syarat formil permohonan memutus 
pendapat DPR atas tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau 
Wakil Presiden maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi 
yaitu (i) masalah legal standing, (ii) masalah kewenangan MK untuk 
mengadili dan (iii) masalah prosedural yang harus dipenuhi DPR 
dalam mengambil keputusan atas pendapat tersebut. 

Konsekuensi bilamana salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi 
maka amar putusan MK akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.