Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

 

REPUBLIK INDONESIA

 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span class=GramE><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>Nomor :</b></span> 02 Tahun 2003</p>

 

TENTANG

 

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang 

 

a. bahwa
pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat

menjadi
salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan

perkara
di pengadilan.

b. bahwa
mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta

dapat
mernberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk

memperoleh
keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang

dihadapi;

c. bahwa
institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat

memperkuat
dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam

penyelesaian
sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus

(ajudikatif);

d. bahwa
Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan

Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154

RBg) belum lengkap, sehingga
perlu disempurnakan;

e. bahwa
hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154

RBg, rnendorong para pihak untuk
menempuh proses perdamaian yang

dapat
diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam

prosedur
berperkara di pengadilan tingkat pertama;

f. bahwa
sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan

memperhatikan
wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara

peradilan
yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan,

maka
demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan

para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu

menetapkan
suatu Peraturan Mahkamah Agung.

 

Mengingat 

 

1. Pasal 28 D Undang-undang Dasar
1945.

2. Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah
Luar Jawa dan Madura (RBg)

Staatsblad 1927
Nomor 227.

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'>3. Undang-undang Nomor 14 tahun
1970 tentang <span
style='mso-spacerun:yes'> Ketentuan</span>-ketentuan Pokok</p>

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 35 tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 14

tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Lembaran Negara
Nomor 74 tahun 1970.

4. Undang-undang Norrmor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung,

Lembaran Negara Nomor 73 tahun
1985;

5. Undang-undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran

Negara Nomor 20
tahun 1986.

6. Undang-undang No. 25 tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional,

Lembaran Negara
Nomor 206 Tahun 2000.

 

<p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'>M E M U T U S K A <span
class=GramE>N :</span></b></p>

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

 

BAB I

Ketentuan Umum

 

Pasal 1

 

<p class=MsoNormal>Dalam Peraturan mahkamah Agung ini yang dimaksud <span
class=GramE>dengan ;</span></p>

 

(1) Akta perdamaian adalah
dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi;

(2) Daftar Mediator adalah sebuah
dokumen yang memuat nama-nama mediator di lingkungan

sebuah
pengadilan yang ditetapkan oleh Ketua pengadilan;

(3) Hakim adalah hakim tunggal
atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan tingkat

pertama
untuk memeriksa dan mengadili perkara;

(4) Kaukus adalah pertemuan
antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak

lainnya;

(5) Mediator adalah pihak yang
bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu

para
pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa;

(6) Mediasi adalah penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu

oleh
mediator;

(7) Para
pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa

mereka
ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian;

(8) Prosedur mediasi adalah
tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung ini;

(9) Sengketa publik adalah
sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia,

perlindungan
konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak

buruh;

(10) Sertifikat Mediator adalah
dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti

pelatihan
atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi
oleh

Mahkamah Agung;

(11) Proses mediasi terbuka untuk
umum adalah anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau

mengamati,
atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi.

 

Pasal 2

 

(1) Semua perkara perdata yang
diajukan ke pengadilan tingkat pertarna wajib untuk lebih dahulu

diselesaikan
melalui perdarnaian dengan bantuan mediator.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya
mediator wajib menaati kode etika mediator.

 

BAB II

Tahap Pra Mediasi

 

Pasal 3

 

(1) Pada hari sidang pertama yang
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang

berperkara
agar lebih dahulu menempuh mediasi.

(2) Hakim wajib menunda proses
persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada

para
pihak menempuh proses mediasi.

(3) Hakim wajib memberikan
penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.

(4) Dalam hal para pihak
memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil

oleh
kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Pasal 4

(1) Dalam waktu paling lama satu
hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa

hukum
mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki

oleh
pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.

(2) Jika dalam waktu satu hari
kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat

tentang
penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib

memilih
mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.

(3) Jika dalam satu hari kerja
para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator

dari
daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk

seorang
mediator dari daftar mediator dengan penetapan.

(4) Hakim yang memeriksa suatu
perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis,

dilarang
bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

 

Pasal 5

 

(1) Proses mediasi yang
menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan,
berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.

(2) Setelah waktu tiga puluh hari
kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang
ditentukan.

(3) Jika para pihak mencapai
kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.

(4) Jika para pihak berhasil
mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta
perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.

 

Pasal 6

 

(1) Mediator pada setiap
pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah
memiliki sertifikat sebagai mediator.

(2) Setiap pengadilan memiliki
sekurang-kurangnya dua orang mediator.

(3) Setiap pengadilan wajib
memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator
dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.

 

Pasal 7

 

Mediator dan para pihak wajib mengikuti
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini.

 

BAB III

Tahap Mediasi

 

Pasal 8

 

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan
atau penunjukan mediator, para pihak

wajib menyerahkan fotokopi dokumen
yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang

diperlukan, dan hal-hal yang
terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.

 

Pasal 9

 

(1) Mediator wajib menentukan
jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.

(2) Dalam proses mediasi para
pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.

(3) Apabila dianggap perlu,
mediator dapat melakukan kaukus.

(4) Mediator wajib mendorong para
pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

(5) Dengan hasil akhir
tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi

berlangsung
paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

 

Pasal 10

 

(1) Atas persetujuan para pihak
atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam
bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu
para pihak dalam penyelesaian perbedaan.

(2) Semua biaya jasa seorang ahli
atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan

kesepakatan.

 

Pasal 11

 

(1) Jika mediasi menghasilkan
kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib

merumuskan
secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Kesepakatan wajib memuat
klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

(3) Sebelum para pihak
menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi

kesepakatan
untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

(4)  Para
pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan

untuk
memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.

(5) Hakim dapat mengukuhkan
kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

 

Pasal 12

 

(1) Jika dalam waktu seperti yang
ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan,
mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan
kegagalan kepada hakim.

(2) Segera setelah diterima
pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum
Acara yang berlaku.

 

Pasal 13

 

(1) Jika para pihak gagal
mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang
bersangkutan atau perkara lainnya.

(2) Fotokopi dokumen dan notulen
atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

(3) Mediator tidak dapat diminta
menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang

bersangkutan.

Pasal 14

 

(1) Proses mediasi pada asasnya
tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak

menghendaki
lain.

(2) Proses mediasi untuk sengketa
publik terbuka untuk umum.

 

BAB IV

Tempat dan Biaya

 

Pasal 15

 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'>(1) Mediasi dapat diselenggarakan
di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat <span
class=GramE>lain</span> yang disepakati oleh para pihak.</p>

(2) Penyelenggaraan mediasi di
salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

(3) Jika para pihak memilih
penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan
dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

(4) Penggunaan mediator hakim
tidak dipungut biaya.

(5) Biaya mediator bukan hakim
ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak
yang tidak mampu.

 

BAB V

Lain-Lain

 

Pasal 16

 

Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga
diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya

 

BAB VI

Penutup

 

Pasal 17

 

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/ 154 RBg) dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 18

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2003

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

ttd.

BAGIR MANAN

2003-02