Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Menimbang: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Informasi 
Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah; 

Mengingat: 1. 
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah 
diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 

2. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
3. 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848); 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI KEUANGAN 
DAERAH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. 
Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonom 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
D:/datafile/undang-2/PP112001.doc (Sri PC per 4/4/01 12:41 PM) 

2. 
Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
3. 
Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di Daerah. 
4. 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
5. 
Informasi Keuangan Daerah adalah segala dokumen yang berkaitan dengan 
keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keuangan Daerah. 
6. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah suatu rencana, perubahan dan perhitungan keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 
Pasal 2 

Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada 
Pemerintah Pusat, termasuk Pinjaman Daerah. 

Pasal 3 

(1) 
Jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, terdiri atas: 
1. 
APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota; 
2. 
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 
3. 
Neraca Daerah; 
4. 
Dana Cadangan Daerah; 
5. 
Pinjaman dan Hibah Daerah; 
6. 
Piutang Daerah; 
7. 
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; 
8. 
Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi Daerah. 
(2) 
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 
(3) 
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada 
Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan. 
D:/datafile/undang-2/PP112001.doc (Sri PC per 4/4/01 12:41 PM) 

Pasal 4 

Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel, dan atau grafis 

Pasal 5 

Tata cara penyusunan informasi harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, 
mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 6 

Penyampaian informasi dilakukan secara berkala dapat melalui media elektronik dan atau 
cetak. 

Pasal 7 

Dalam hal Daerah tidak menyampaikan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana 
Perimbangan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 

Pasal 8 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Maret 2001 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
ABDURRAHMAN WAHID 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Maret 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
DJOHAN EFFENDI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 21 

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

UMUM 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 28 menetapkan bahwa Daerah wajib menyampaikan 
informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat. 

Informasi yang bersangkutan diperlukan Pemerintah Pusat untuk Sistem Informasi 
Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. 

Informasi Keuangan Daerah yang tersedia harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, 
sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, agar terwujudnya transparansi informasi sehingga dapat 
diketahui oleh semua pihak. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Angka 
1 
Pengertian APBD meliputi anggaran, laporan triwulan pelaksanaan 
anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran. 

Angka 2
Cukup jelas

Angka 
3 
Yang dimaksud dengan Neraca Daerah adalah neraka yang disusun 
berdasarkan standar akuntansi secara bertahap sesuai dengan 
kondisi masing-masing pemerintah. 

D:/datafile/undang-2/PP112001.doc (Sri PC per 4/4/01 12:41 PM) 

Angka 
4 
Yang dimaksud dengan Dana Cadangan Daerah adalah dana yang 
disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana 
relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 
anggaran. Data Dana Cadangan Daerah diperlukan sementara 
Pemerintah Daerah belum mampu menyajikan Neraca Daerah. 

Angka 
5 
Yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi 
yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah 
uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka 
pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 
Yang dimaksud dengan Hibah Daerah adalah penerimaan Daerah 
yang berasal dari badan/lembaga pemerintah atau perseorangan, 
baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang dan atau 
jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 
kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Data Pinjaman dan Hibah Daerah diperlukan sementara 
Pemerintah Daerah belum mampu menyajikan Neraca Daerah. 

Angka 
6 
Yang dimaksud dengan Piutang Daerah adalah jumlah uang yang 
menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah 
sebagai akibat Penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah 
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Data Piutang Daerah ini diperlukan sementara Pemerintah Daerah 
belum mampu menyajikan Neraca Daerah. 

Angka 
7
Cukup jelas

Angka 
8 
Data yang berkaitan dengan kebutuhan wilayah Daerah paling 
sedikit meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografi 
dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan 
kelompok masyarakat miskin. 
Data yang berkaitan dengan potensi ekonomi Daerah, antara lain, 
potensi industri, potensi sumber daya alam (SDA), potensi sumber 
daya manusia (SDM), dan produk domestik regional bruto 
(PDRB). 

Ayat (2) 
Informasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam rangka 
penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sedangkan 

D:/datafile/undang-2/PP112001.doc (Sri PC per 4/4/01 12:41 PM) 

informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
bidang keuangan. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan adalah hanya menyangkut 
bidang tugas Menteri Teknis terkait. 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4081