Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1956
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1956 
TENTANG 
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNG
AN 
DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a.
bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 
1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1956 No. 30) tentang pembe
ntukan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
 di Kota-kota Otonom yang 
ada di dalam Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini
 telah diadakan persiapan-persiapan 
juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 dan Dewan Pemerintah 
Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan Dewan-
dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah lama yang masih ada atau untuk menjalankan p
emerintahan daerah Kota-kota 
dimana masih saja belum ada dewan-dewannya daerah, 
walaupun hak-hak kewenangan 
Pemerintah-pemerintah Daerah Kota-kota itu yang ter
masuk dalam lapangan urusan 
rumah tangganya ternyata belum tegas diatur dalam p
eraturan-peraturan 
pembentukannya; 
b.
bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan 
dan untuk melancarkan 
jalannya pemerintahan Kota-kota Otonom dimaksud, pe
rlu segera kepada Kota-kota 
tersebut diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan
 yang semestinya, dengan jalan 
membentuk Kota-kota Otonom itu dengan Undang-undang
 sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948; 
c.
bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengat
uran pembentukan Kota-kota 
tersebut sebagai Kota-kota Besar perlu dilakukan de
ngan Undang-undang Darurat. 
Mengingat: 
a.
Pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara
 
b.
Undang-undang No. 22 tahun 1948. 
Mendengar: 
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tangga
l 4 Oktober 1956. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OT
ONOM 
KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATER
A 
SELATAN. 
BAB I 
PERATURAN UMUM 
Pasal 1 
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 
2 masing-masing dibentuk sebagai Kota 
Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut: 
1.
Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan
 batas- batas yang meliputi 
wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam S
taatsblad 1911 No. 505 jo. 
Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, St
aatsblad Negara Sumatera Selatan 
dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34; 
2.
Tanjung karang-Teluk betung, dengan nama Kota Besar
 Tanjung karang-Teluk betung, 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Di sebelah Utara: 
Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, 
menyusur sepanjang Way Ham 
melintasi jembatan pada jalan raya Tanjung karang k
e Metro di sebelah Selatan Makam 
Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Bar
at menurut pinggir kebun karet kedaton 
sampai pada titik pilar Kilometer 7 yang letaknya d
i pinggir jalan raya Tanjung karang ke 
Gedung-tataan. 
Di sebelah Barat: 
Dimulai dari pilar Kilometer 7tersebut di atas dita
rik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik 
pilar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yan
g berada di pinggir Way Kutipan sebelah 
kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai
 Kuripan tersebut. 
Di sebelah Selatan: 
Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi p
antai laut ke arah Timur sampai di 
muara sungai Kuala. 
Di sebelah Timur: 
Dari muara Sungai Kuala menuruti jalannya sungai te
rsebut ke arah Utara sampai ke titik 
pertemuan Way Ham dengan Way Awi 
Pasal 2 
Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerinta
h Kota Besar tersebut dalam pasal 1 di 
atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lai
n tempat oleh Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi Sumatera Selatan. 
Pasal 3 
(1)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Palembang
 terdiri dari 25 orang dan Kota 
Besar Tanjung karang-Teluk betung terdiri dari 15 o
rang anggota, dengan ketentuan, 
bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota
-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Besar yang bersangkutan yang aka
n menggantikan dewan lama, 
jumlah anggota-anggota seperti yang ditentukan di a
tas tidak seimbang lagi dengan 
banyaknya cacah jiwa dalam Kota Besar maka jumlah a
nggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Besar untuk pemilihan tersebut ditetapk
an oleh Dewan Pemerintah 
Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan pengesahan 
Menteri Dalam Negeri. 
(2)
Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar t
ermaksud dalam pasal 1, adalah 
sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang
, dengan ketentuan bahwa dalam 
jumlah tersebut tidak termasuk anggota Ketua Kepala
 Daerah.