Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Definisi Operasional/Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 
negara, karena perubahan tersebut tidak lagi mengikuti doktrin 
supremasi parlemen yang mendudukkan MPR sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia. Doktrin yang dianut oleh UUD 1945 
setelah mengalami perubahan adalah supremasi konstitusi di mana 
konstitusi menjadi suatu institusi tertinggi di Indonesia. 

MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR 
bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 
Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. 
Sementara itu, wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan 
UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut UUD.