Candu buat Penguasa
Majalah Tempo, 23 Juli 1977.

".... den ajembar, den momot lawan den mengku, den kaya segara."

—Pakubuwana IV.

SIAPA yang ingin jadi pemimpin, ia harus ibarat laut. Begitu 
petuah dalam Wulangreh, ia harus berlapang hati, luas, sanggup 
memuat dan memangku. Ia bukan advokat dari satu pihak yang 
berselisih. Memang ada semboyan divide et impera (memecah belah 
dan menguasai) dan ada juga divide et impera (memecah belah dan 
berteriak: "amanat penderitaan rakyat"), tapi mungkin sukses 
ideal seorang pemimpin hanya ditandai oleh dua hal: ia bisa jadi 
milik sebanyak mungkin pihak di masyarakat. Dan masyarakat itu 
tak merasa bahwa ia (dan aparat yang di bawahnya), sebagai 
sesuatu yang asing dan mengancam, tak bisa mempercaya dan 
dipercaya. Dengan singkat: ada dukungan, ada legitimasi. Sebab 
ia bisa jadi semacam pohon rindang, tempat siapa saja bisa 
berteduh.

Tapi bukankah di masyarakat ada unsur yang anu dan unsur yang 
itu, unsur yanq bleg-bleg-bleg dan unsur yang dok-dok-dok? 
Bukankah suatu negeri tak bisa jadi tempat berlindung bagi 
musuh-musuh negeri itu—kecuali bila negeri itu mau bunuh 
diri? Bukankah di negeri Pancasila kita tak bisa mengayomi yang 
"anti-Pancasila", seperti halnya di negeri "klas yang 
revolusioner" orang tak bisa melindungi "klas yang 
kontra-revolusioner"?

Jawabannya: nanti dulu. Hal pertama yang harus direnungkan ialah 
bagaimana pandangan dasar kita tentang bernegara. Yang 
berpandangan Marxist-Leninis akan melihat negara dan 
kekuasaan politik sebagai alat dalam pertentangan. Negara dan 
kekuasaan politik dengan begitu bukan dimaksudkan untuk 
memperlihatkan sikap "luas, serba memuat dan memangku seperti 
lautan", tapi untuk menggebuk siapa yang dianggap lawan. Suasana 
permusuhan pun terus disetel. Kecurigaan jadi sikap yang terpuji 
—dengan diberi nama "kewaspadaan".

Tak mentakjubkan, bila rakyat kebanyakan ditaruh dalam posisi 
yang diteliti. Bila seratus orang rakyat pada suatu pagi 
ramai-ramai senyum, atau bertepuk, atau pilek, hampir bisa 
dipastikan bahwa seorang pembesar akan berbisik-bisik: "Mereka 
itu ditunggangi, eh." Dan tumbuhlah dalam negeri seperti itu, 
terutama dalam aparat pemerintahan, "kultur intel". Ciri dari 
"kultur" ini adalah teriakan hampir tiap bulan tentang adanya 
ancaman, dan pelototan mata hampir tiap minggu ke arah luar 
pintu: menebak musuh.

Adapun tentang siapa yang "musuh" dan siapa yang bukan, tentu 
saja si berkuasalah yang menentukan. Si tertuduh tak banyak 
kesempatan (apalagi hak) membantah. Jika ini dianggap 
sewenang-wenang, memang begitulah. Kaum Marxis-Leninis 
menyatakan, bahwa hukum—yang di negeri lain dianggap sebagai 
sesuatu yang tidak boleh berat sebelah—bagi mereka justru 
merupakan alat dari klas yang berkuasa. Memang, Marx dan Lenin 
bukanlah pengarang Wulangreh.

Tapi kiranya tak bisa diingkari bahwa pengaruh Marxisme sangat 
kuat. Juga di Indonesia. Para pionir pemikiran politik 
Indonesia, terutama Bung Karno, bukan orang asing dengan 
Marxisme. Bahkan suasana menerima Marxisme-Leninisme pernah 
berkembang leluasa kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Tak akan 
mengejutkan bila banyak di antara orang Indonesia yang di 
tahun-tahun itu baru berkenalan dengan pemikiran politik, sadar 
atau tak sadar terbawa oleh ide-ide? dasar paham tadi. Mungkin 
banyak yang kini menyatakan anti. Mungkin ada yang mengakui 
bahwa tak semuanya jelek dari sana. Yang jadi soal ialah: adakah 
cukup banyak yang kini ingat, bahwa semangat totaliter 
Marxisme-Leninisme bisa seperti candu, yang terus mempenyaruhi 
sikap dan pandangan seseorang tanpa disadarinya sendiri.

Candu itu tentulah bukan candu bagi rakyat. Sebab, rakyat 
ternyata bukan yang jadi hakim, bukan pula jadi jaksa.