Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Mekanisme Impeachment Dalam Ketentuan UUD Setelah Perubahan
A. Mekanisme Impeachment Dalam Ketentuan UUD Setelah Perubahan

Pejabat negara yang dapat di-impeach di Indonesia menurut
UUD setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme
impeachment bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara.
Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta
Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan
impeachment sehingga dapat diberhentikan. Pengaturan bahwa
hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan
tuntutan impeachment terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang
menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,...”
Mekanisme impeachment di Indonesia harus melalui 3 (tiga)
tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan
pertama proses impeachment adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan
untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan impeachment
sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945  maka DPR
setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib
DPR) mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada MK.
Tahapan kedua proses impeachment berada di tangan MK.
Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib
memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak
pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945.
Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi
putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka
tahapan ketiga proses impeachment berada di MPR. UUD 1945
memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan
pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses
impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR.
Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK
ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang
paripurna DPR.

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil
suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya
∫ dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam
rapat paripurna.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia