Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
PEDOMAN UMUM

Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri

Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

2007

KEPUTUSAN 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SELAKU
 
KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 
NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRI (PNPM MANDIRI)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SELAKU

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menimbang: 1.bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan` kerja telah dibentuk Tim Pengendali 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri yang merupakan bagian dari Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 
2.bahwa Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri merupakan harmonisasi 
dan sinkronisasi dari program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga; 

2

3.bahwa sehubungan dengan hal tersebut 
diatas sebagai pedoman bagi pelaksanaan 
harmonisasi dan sinkronisasi berbagai program 
pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga dan bergabung dalam 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri perlu menetapkan Pedoman Umum 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri . 

Mengingat: 1.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 
2.Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 
2005; 
3.Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 
Tentang Unit Organisasi dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 63 Tahun 2005; 
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan. 
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/PER/MENKO/KESRA/ 
III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
KEEMPAT 

6.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/ 
MENKO/KESRA/XI/2006 Tentang Tim Pengendali 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 

 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI 

 
Menetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai 
pedoman harmonisasi dan sinkronisasi program-program pemberdayaan masyarakat 
yang ada di kementerian/lembaga ke dalam 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri; 

 
Program-program pemberdayaan masyarakat 
yang ada di kementerian/lembaga yang bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri masing-masing menetapkan Pedoman Pelaksanaan sesuai kebutuhannya; 

 
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi 
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila di kemudia hari 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 30 Juli 2007 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SELAKU 
KETUA TIM KOORDINASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
ABURIZAL BAKRIE 
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Presiden Republik Indonesia 
2. Wakil Presiden Republik Indonesia 
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 
4. Para Pimpinan LPND 
5. Para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 
5

PRAKATA

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah 
banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan 
sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara 
parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk 
penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. 
Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsipprinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan 
prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat 
sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien. 

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai 
program berbasis pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 
kebijakan PNPM Mandiri, maka disusun Pedoman Umum PNPM 
Mandiri. Tujuan dari Pedoman Umum ini adalah sebagai sumber 
referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan 
program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat 
pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan 
berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan program-
program pemberdayaan masyarakat. 

Pedoman umum PNPM Mandiri secara garis besar berisi tentang 
latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan program; 
prinsip dasar, pendekatan dan strategi program; komponen 
program; 333aspek-aspek pengelolaan, monitoring dan evaluasi, 
serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan 
masing-masing aspek penyelenggaraan PNPM Mandiri tersebut 
dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan 
dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya. 

Penyusunan pedoman umum ini melibatkan berbagai kementerian 
dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Kesra, 
Bappenas, Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri, Ditjen Cipta 
Karya Departemen PU, Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal, serta tenaga-tenaga ahli dari lembaga-lembaga donor. 
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap 
penyusunan pedoman umum ini kami sampaikan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama 
yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan 
berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. 
Pelaksanaan PNPM Mandiri secara benar dapat membangun 
optimisme bersama yang kuat sebagai bangsa dalam memerangi 
musuh utama kita saat ini, yakni kemiskinan dan kebodohan. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan 
upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 
di Indonesia. 

Jakarta, Agustus 2007 

Tim Penyusun Pedoman 
Umum PNPM-Mandiri 

SAMBUTAN

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga 
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) atau Program MANDIRI ini dapat 
diselesaikan. 

Program Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 
2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah 
satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi 
program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di 
berbagai kementerian/lembaga. 

Mengingat beragamnya tata cara dalam pelaksanaan program-
program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai sektor, 
maka untuk pelaksanaan PNPM-Mandiri perlu hanya ada satu 
pedoman umum sebagai kerangka acuan bersama dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program 
pemberdayaan masyarakat. Adapun secara operasional tetap akan 
dilaksanakan oleh masing-masing sektor. Oleh karena itu, untuk 
menampung pengalaman-pengalaman baik yang diperoleh 
selama mengelola program pemberdayaan masyarakat, maka 
dalam penyusunan Buku Pedoman ini melibatkan berbagai pihak 
pengelola program di kementerian/lembaga. 

Dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di lapangan perlu adanya sinergi 
dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, 
asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara 
ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program 
tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara 
intensif. 

Tim Pengendali PNPM-Mandiri mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepad Tim Teknis yang diketuai Bappenas hingga 
tersusunnya pedoman ini. Pedoman Umum akan terus disempur-
nakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Program 
Mandiri, sehingga saran perbaikan dari berbagai pihak sangat 
diharapkan. 
Jakarta, Juli 2007 

Deputi Menko Kesra
Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali
PNPM-Mandiri

SUJANA ROYAT 

9

DAFTAR ISI 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 

Prakata Tim ..................................................................................................................... 
6

Kata Pengantar ............................................................................................................ 
8

Daftar Isi .........................................................................................................................10

Daftar Istilah dan Singkatan .............................................................................12

Perihal Pedoman ......................................................................................................16

• Mengapa Diperlukan Pedoman?............................................................16

• Siapa Pengguna Pedoman?......................................................................16

• Bagaimana Sistematika Buku Pedoman Ini?......................................16

1. Pedahuluan.............................................................................................................18

1.1. Latar Belakang................................................................................................18

1.2. Pengertian PNPM Mandiri ........................................................................19

1.3. Tujuan.................................................................................................................20

2. Strategi, Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum ..........................22

2.1. Strategi PNPM ................................................................................................22

2.2. Prinsip Dasar PNPM Mandiri ....................................................................23

2.3. Pendekatan PNPM Mandiri ......................................................................24

2.4. Dasar Hukum PNPM Mandiri ...................................................................25

3. Komponen dan Harmonisasi Program .................................................28

3.1. Kategori Program .........................................................................................28

3.2. Komponen Program ...................................................................................28

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan ...........................................................................30

3.4. Harmonisasi Program..................................................................................31

4. Pengelolaan Program ......................................................................................36

4.1. Persiapan..........................................................................................................36

4.2. Perencanaan partisipatif............................................................................36

4.3 Pelaksanaan Kegiatan.................................................................................41

4.4 Pengendalian .................................................................................................45

4.5 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat...................................................47

4.6 Evaluasi..............................................................................................................48

4.7 Pelaporan .........................................................................................................48

4.8 Sosialisasi..........................................................................................................49

5. Kelembagaan .........................................................................................................50

5.1. Struktur Kelembagaan................................................................................50

5.2. Pengembangan Kelembagaan PNPM Mandiri................................58

6. Pendanaan ..............................................................................................................60

6.1. Sumber dan Peruntukan Dana ...............................................................60

6.2. Pengelolaan Keuangan Program...........................................................62

6.3. Pengelolaan Keuangan Masyarakat .....................................................67

7. Penutup .....................................................................................................................69

Lampiran 1: Tahapan Strategi Operasional PNPM Mandiri.......................70 

Lampiran 2 : Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015........................................................................................74 

Lampiran 3 : Proses Pemberdayaan Masyarakat..........................................75

Lampiran 4 : Pengertian dan Ketentuan Logo PNPM Mandiri ...............76

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

• 
ADD Alokasi Dana Desa 
• 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
• APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
• APF Aparat Pengawasan Fungsional 
• APH Aparat Penegak Hukum 
• Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
• Bawasda Badan Pengawas Daerah 
• BLM Bantuan Langsung Masyarakat 
• BKAD Badan Kerjasama Antar Desa 
• BPD Badan Permusyawaratan Desa 
• BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
• CSR Corporate Social Responsibility 
• Depdagri Departemen Dalam Negeri 
• DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
• Dirjen Direktur Jenderal 
• Ditjen Direktorat Jenderal 
• DPR Dewan Perwakilan Rakyat 
• 
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
• Gender Asumsi atau konsep masyarakat atas peran, tanggungjawab serta perilaku laki-laki dan perempuan, yang 
dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta 
bervariasi menurut sosial dan budaya masyarakat. 
• 
Kelompok Kelompok yang memberikan perhatian atau memiliki 
Peduli kepentingan terhadap suatu kegiatan tertentu 
• KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

• LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 
• Masyarakat Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada 
Mandiri 
dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif 
atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan 
mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau 
masyarakat lainnya 

• MAD Musyawarah Antar Desa 
• MAK Musyawarah Antar Kelurahan 
• MDGs Millennium Development Goals 
• Musrenbang Musyawarah Perencanan Pembangunan 
• PMD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
• Pembangunan Kegiatan pelayanan yang diwujudkan dalam investasi 
sektoral 
anggaran maupun regulasi yang diselenggarakan oleh 
kementerian/ lembaga, dinas sektor 

• Pembangunan Pembangunan yang diselenggarakan pada wilayah 
kewilayahan 
tertentu di daerah yang diorientasikan pada pengembangan potensi lokal wilayah tersebut 

• Pembangunan Pembangunan yang melibatkan secara aktif 
partisipatif 
komponen masyarakat dan dunia usaha guna 
mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan 
yang diseleng-garakan oleh pemerintah 

• Pemberdayaan Upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas 
masyarakat 
masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar 
(bargaining power), sehingga memiliki akses dan 
kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal 
balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya 

• PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
• Pamsimas Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 

• 
PISEW Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 
Wilayah 
• 
P2DTK Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Khusus 
• 
PJOK 
Penanggung jawab Operasional Kegiatan 
• 
PPIP 
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan 
• 
PPK 
Program Pengembangan Kecamatan 
• 
PPKP (P2KP) 
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
• 
PU 
Pekerjaan Umum 
• 
Renja 
Rencana Kerja 
• 
Renstra 
Rencana Strategis 
• 
RISE 
Regional Infrastructure for Social Economic 
• 
RKP 
Rencana Kerja Pemerintah 
• 
RKPD 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
• 
RPJM 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
• 
RPJMD 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
• 
RPJP 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
• 
RPTD 
Rencana Pembangunan Tahunan Desa 
• 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di 
bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 
• 
SNPK 
Strategi Nasional Penangulangan Kemiskinan 
• 
SPADA 
Support for Poor and Disadvantage Areas. 
• 
SPK 
Surat Perintah Kerja 
• 
SPP 
Surat Perintah Pembayaran 

• SP2D Surat Perintah Pencairan Dana 
• SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
• SPM Surat Perintah Membayar 
• SPPM Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
• TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
• TKPKD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
• UPK Unit Pengelola Kegiatan 

Pedoman Umum PNPM Mandiri adalah sumber referensi dan 
acuan pelaksanaan PNPM Mandiri. Pedoman Umum ini 
merupakan bagian dari keseluruhan pedoman PNPM 
Mandiri yang disusun secara terpisah. 
MENGAPA DIPERLUKAN PEDOMAN? 
Mengingat pelaksanaan PNPM Mandiri melibatkan berbagai sektor 
dan pihak terkait di berbagai tingkat pemerintahan, maka untuk 
PERIHAL PEDOMAN 
harmonisasi dan konsistensi pelaksanaan PNPM Mandiri diperlukan 
sumber referensi dan acuan umum bagi para pengambil 
keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di 
tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya 
dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. 

SIAPAKAH PENGGUNA PEDOMAN? 

No Siapa Untuk Apa 
1. Pengambil keputusan di berbagai Dasar kebijakan 
tingkat pemerintahan 
2. Pelaksana di berbagai tingkat pemerintahan Acuan pelaksanaan 
3. Komunitas di lokasi PNPM Mandiri Acuan pelaksanaan 
4. Legislatif Referensi 
5. Lembaga donor Referensi 
6. Masyarakat luas Referensi 
BAGAIMANA SISTEMATIKA BUKU PEDOMAN INI? 

Buku pedoman PNPM Mandiri terdiri atas: 

• 
Buku Pedoman Umum, berisi garis besar tentang latar 
belakang, pengertian, tujuan dan landasan penyelenggaraan PNPM Mandiri; prinsip dasar, pendekatan dan strategi 
16

PNPM Mandiri; komponen dan harmonisasi program; aspekaspek pengelolaan; dan kriteria pengembangan lokasi. 

• 
Buku Pedoman Pelaksanaan, terdiri atas aspek-aspek 
pelaksanaan seperti antara lain sistem pengelolaan 
pengaduan masyarakat; pelatihan pendamping; pemantauan dan evaluasi; serta strategi sosialisasi dan komunikasi. 
Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan PNPM Mandiri 
tersebut di atas merupakan koridor kebijakan yang dapat 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk teknis dan operasional 
yang diperlukan bagi pelaksanaan masing-masing program 
pemberdayaan masyarakat. 

BAB 1 - PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan 
intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun 
penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga 
belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat 
yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan 
pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. 
Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan 
menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan 
penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 
2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya 
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan 
dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran 
kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, 
dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai 
obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan 
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program 
pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan 
pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk 
pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. 
Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan 

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat 
dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah 
daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan 
pada desa-desa tertinggal. 

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan 
masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan 
pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerahdaerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan 
yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga 
dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada 
umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri 
akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal 
ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan 
milenium atau Millennium Development Goals (MDGs)*. Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator 
keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan 
pencapaian target-target MDGs tersebut. 

1.2. PENGERTIAN PNPM MANDIRI 
a. 
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud 
kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 
 

MDGs adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu 
memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender 
dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan 
ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; 
dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan 
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta 
mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 

b. 
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan 
berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas 
hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan 
masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari 
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk 
memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan 
berbagai hasil yang dicapai. 
1.3 TUJUAN 
1.3.1. Tujuan Umum 
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat 
miskin secara mandiri. 

1.3.2. Tujuan Khusus 
a. 
Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk 
masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat 
terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan 
dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan 
kepu-tusan dan pengelolaan pembangunan. 

b. 
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang 
mengakar, representatif, dan akuntabel. 
c. 
Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin 
melalui kebijakan, program dan penganggaran yang 
berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 
d. 
Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, 
swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli 
lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 
e. 
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, 
serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli 
setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 
f. 
Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang 
sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk 
melestarikan kearifan lokal. 
g. 
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat 
guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan 
masyarakat. 

BAB 2 - STRATEGI, PRINSIP, PENDEKATAN, 
DAN DASAR HUKUM 

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat 
strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum 
yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-
program pemberdayaan masyarakat. 

2.1 STRATEGI 
Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: 

2.1.1 Strategi Dasar 
a. 
Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk 
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 
b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai 
pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan 
kemandirian masyarakat. 
c. 
Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan 
pembangunan partisipatif. 
2.1.2 Strategi Operasional 
a. 
Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang 
dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli 
lainnya secara sinergis. 
b. 
Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai 
pengelola program-program penanggulangan kemiskinan 
di wilayahnya; 
c. 
Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, 
mengakar, dan akuntabel. 

d. 
Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas. 
e. 
Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat 
dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta 
memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. 
f. 
Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara 
konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. 
2.2 PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI 
PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: 

• 
Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan 
PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan 
harkat dan martabat manusia seutuhnya. 
• 
Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat 
memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi 
dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan 
secara swakelola. 
• 
Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 
• 
Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan 
yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat 
yang kurang beruntung. 
• 
Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap 
proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara 
gotong royong menjalankan pembangunan. 
• 
Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan 
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap 
pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat 

kegiatan pembangunan. 

• 
Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan 
dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap 
berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 
• 
Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki 
akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses 
pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan 
dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 
• 
Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai 
sumberdaya yang terbatas. 
• 
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan 
kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan. 
• 
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus 
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan 
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
• 
Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam 
pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, 
mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 
2.3 PENDEKATAN PNPM MANDIRI 
Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan 
program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 

a. 
Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk 
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian program. 
b. 
Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil 
kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat 
lokal. 
c. 
Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam 
proses pembangunan partisipatif. 
d. 
Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat 
yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan 
geografis. 
e. 
Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan lebih 
lanjut tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat ini 
dapat dilihat pada lampiran 1. 
2.4 DASAR HUKUM PNPM MANDIRI 
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan 
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil 
Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun 
kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait 
sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Sistem Pemerintahan 
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang 
digunakan adalah: 

a. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
b. 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Pemerintah Desa. 
c. 
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan. 
d. 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 
2.4.2 Sistem Perencanaan 
Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: 

a. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
b. 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 
c. 
Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. 
d. 
Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan. 
e. 
Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 
f. 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 
2.4.3 Sistem Keuangan Negara 
Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: 

a. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4455); 
c. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
d. 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
e. 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta 
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 
f. 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah; 
g. 
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/ 
06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan 
Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/ 
Hibah Luar Negeri; 
h. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 
tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; 
i. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

BAB 3 - KOMPONEN DAN
HARMONISASI PROGRAM

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan 
secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, 
dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui 
kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, 
diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih 
efektif. Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai 
program pemberdayaan, pada Bab 3 ini dijelaskan mengenai 
kategori program, komponen, ruang lingkup kegiatan, dan langkahlangkah harmonisasi dalam PNPM Mandiri. 

3.1. KATEGORI PROGRAM 
Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. 
PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan 
masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, 
PISEW, dan P2DTK. 
b. 
PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta 
khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan 
yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. 
Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas 
mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. 
3.2. KOMPONEN PROGRAM 
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 
komponen program sebagai berikut: 

3.2.1. Pengembangan Masyarakat 
Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian 
kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian 
masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan 
kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan 
hasil-hasil yang telah dicapai. 

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana 
pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan 
relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan 
fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran 
fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan 
relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak 
masyarakat di wilayahnya. 

3.2.2. Bantuan Langsung Masyarakat 
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana 
stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh 
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama 
masyarakat miskin. 

3.2.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal 
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal 
adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 
pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar 
mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang 
positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam 
menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam 

komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan 
lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 

3.2.4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program 
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program 
meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan 
berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan 
seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, 
evaluasi, dan pengembangan program. 

3.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN 
Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi 
semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan 
disepakati masyarakat meliputi: 

a. 
Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan 
permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; 
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir 
dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi 
masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu 
diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan 
dana bergulir ini; 
c. 
Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 
terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target 
MDGs; 
d. 
Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal 
melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, 
manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata 
kepemerintahan yang baik. 

3.4. HARMONISASI PROGRAM 
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 
berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM 
Mandiri dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai berikut: 

3.4.1. Pemilihan sasaran 
Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah 
dan kelompok masyarakat penerima manfaat. 

Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki 
kriteria berikut; a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, 
b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal 
rendah, dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal. 

Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM 
Mandiri. Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti 
dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi 
dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi 
kesenjangan antar kecamatan. 

3.4.2. Kelembagaan Masyarakat 
Harmonisasi kelembagaan masyarakat bertujuan untuk: 

• 
Mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, 
berbasis nilai, dan mengakar. 
• 
Efisiensi tata kelola. 
• 
Efektifitas program penanggulangan kemiskinan. 
• 
Mendorong kepemerintahan yang tanggap terhadap 
persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. 

PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan 
secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang 
disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. 
Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan 
keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main. 

Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui: 

• 
Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan 
yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas 
pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan 
meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang 
ada. 
• 
Peningkatan kerjasama antar desa/kelurahan. Musyawarah 
Antar Desa/Kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan antar desa/kelurahan. 
Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat ad-
hoc dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh 
lembaga keswadayaan masyarakat di desa/kelurahan. Lembaga 
keswadayaan masyarakat dijelaskan lebih lanjut pada Bab 5. 

3.4.3. Pendanaan 
Harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan 
untuk efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui 
pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Provinsi 
dan Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat. 

Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai 
sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktivitas yang tidak 
tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program. 

3.4.4. Pelaksanaan 
Tahun 2008 merupakan masa transisi proses harmonisasi 
pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang 
meletakkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pelaksanaan berbagai program tersebut di wilayahnya. Mulai tahun 2009, 
pelaksanaan PNPM Mandiri akan merujuk kepada rancangan 
mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015 sebagaimana 
terlampir pada Lampiran 2. 

Untuk itu, harmonisasi pelaksaan PNPM Mandiri pada tahun 2008 
dilakukan melalui: 

a. 
Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat 
mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar 
hukum PNPM Mandiri sebagaimana dijelaskan pada Bab 2; 
b. 
Pelaksanaan kegiatan kecamatan berdasar pada visi/rencana 
kerja (renja) kecamatan, sedangkan desa/kelurahan 
berdasar pada hasil perencanaan masyarakat. Aspek-aspek 
pengelolaan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dijelaskan 
pada Bab 4; 
c. 
Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti. 
Untuk itu perlu dilakukan serangkaian konsolidasi data, 
informasi rencana dan kegiatan serta sasaran, agar 
harmonisasi pelaksanaan program dapat terjadi; 
d. 
Pengembangan sistem basis data dan informasi PNPM 
Mandiri yang dilakukan secara terintegrasi dan terbuka antar 
berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk 
PNPM-Penguatan; 
e. 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasar pada 
metodologi dan indikator keberhasilan, serta kerangka kerja 
dan waktu yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri; 

f. 
Pemenuhan kebutuhan fasilitator beserta pembagian tugas 
dan fungsi antara tenaga fasilitator masyarakat dan 
penyuluh teknis lapangan. Pemenuhan kebutuhan fasilitator 
untuk pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab 
PNPM-Inti. Sedangkan untuk penyuluh teknis lapangan 
dapat disediakan oleh sektor; 
g. Pengembangan dan standarisasi kurikulum, modul pelatihan, dan kompetensi pemandu yang mengacu pada 
pedoman pelaksanaan pelatihan PNPM Mandiri; 
h. 
Pengelolaan pengaduan masyarakat yang mengacu pada 
pedoman pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat 
PNPM Mandiri; 
i. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang mengacu pada 
strategi sosialisasi dan komunikasi PNPM Mandiri; 
j Sinkronisasi perencanaan sektoral tahun anggaran 2009 
dengan hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri tahun 
2007 yang dilaksanakan pada tahun 2008 (mekanisme 
musrenbang). 

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat selama 
ini sering ditemukan kualitas pemberdayaan masyarakat yang 
tidak memadai. Fasilitator yang mendampingi masyarakat hanya 
berfungsi sebagai tenaga penyuluh teknis terkait sektor tertentu 
tanpa keahlian mengembangkan kapasitas kelembagaan 
masyarakat. Di sisi masyarakat, hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap program sehingga menimbulkan masalah 
terkait keberlanjutan pasca program atau proyek berakhir. 
Beragamnya program dan proyek berbasis pemberdayaan 
masyarakat yang dilengkapi oleh biaya untuk —antara lain— 
tenaga fasilitator/penyuluh, pelatihan, operasional kegiatan di 
setiap jenjang pemerintahan, monitoring dan evaluasi, dan 

sebagainya juga menimbulkan pemborosan biaya pembangunan. 

Mengingat tahun 2008 merupakan masa transisi proses harmonisasi antara PNPM-Inti dan PNPM Penguatan, beberapa kemungkinan 
permasalahan berikut dapat terjadi: 

· Masyarakat Berminat Tetapi Tidak Ada Kegiatan PNPM Penguatan. 

Dalam hal ini K/L pengelolan kegiatan akan mengkaji apakah 
mungkin lokasi kegiatan PNPM Penguatan dipindahkan ke 
lokasi PNPM Inti. Jika pemindahan lokasi dapat dilakukan, 
kegiatan PNPM Penguatan harus dilaksanakan sesuai 
kebutuhan dan waktu yang ditetapkan masyarakat. 

· Masyarakat Tidak Berminat Tetapi Ada Kegiatan PNPM Penguatan. 

Dalam hal ini K/L pengelola kegiatan harus berupaya untuk 
memindahkan lokasi kegiatan ke lokasi yang memiliki 
kebutuhan akan kegiatannya. 

· Masyarakat Berminat dan Ada Kegiatan PNPM Penguatan. 

Kegiatan PNPM Penguatan harus dilaksanakan sesuai 
kebutuhan dan waktu yang ditetapkan masyarakat. 

Melalui PNPM Mandiri diupayakan harmonisasi lokasi kegiatan, dan 
koordinasi pembagian tugas dan fungsi para penyuluh teknis 
lapangan dan tenaga fasilitator masyarakat, dan sosialisasi intensif 
kepada kementerian dan Lembaga di Pusat dan Daerah. Untuk 
menjamin keberhasilan harmonisasi kegaiatan PNPM Inti dan 
Penguatan, Tim Pengendali PNPM akan membangun sistem 
pemantauan dan evaluasi yang menyangkut seluruh kegiatan 
PNPM Inti dan Penguatan mulai tahun 2008. Hasil pemantauan dan 
evaluasi ini akan digunakan sebagai alat untuk mempertajam 
harmonisasi PNPM Inti dan Penguatan di tahun-tahun berikutnya. 

BAB 4 - PENGELOLAAN PROGRAM

Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, 
pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, 
dan sosialisasi. 

4.1. PERSIAPAN 
Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di pusat dikoordinasikan oleh 
Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi antara lain kebijakan 
umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi 
komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring 
dan evaluasi. 

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan 
oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi 
antara lain menyediakan kontribusi dana yang berasal dari 
anggaran daerah, membentuk Sekretariat Tim Koordinasi PNPM 
Mandiri, serta membentuk Satuan Kerja Pelaksanaan Program. 

Penyelenggaraan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan 
tenaga-tenaga konsultan dan fasilitator dilaksanakan oleh 
kementerian/lembaga terkait bersama dengan daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh satuan kerja 
masing-masing program PNPM Mandiri. 

4.2 PERENCANAAN PARTISIPATIF 
Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan 
pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan 
pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme 
perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/ 

kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan 
koordinatif di kabupaten/kota. 

4.2.1. Perencanaan Partisipatif di Desa/Kelurahan 
Perencanaan partisipatif bertujuan untuk memberikan ruang 
seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun 
perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara 
aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan 
pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Kualitas 
perencanaan partisipatif dapat diketahui dari jumlah warga yang 
hadir, kualitas pendapat/gagasan/usulan, serta dokumen 
perencanaan yang diputuskan. 

Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan dimulai dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di 
masyarakat; pertemuan masyarakat; refleksi kemiskinan; 
pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah, potensi, dan 
kebutuhan; pengorganisasian masyarakat; dan penyusunan 
rencana dan program yang dilakukan masyarakat secara bersamasama (lihat Lampiran 3). Rencana kegiatan pembangunan tersebut 
dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan desa/ 
kelurahan jangka menengah (PJM) dan rencana tahunan serta 
rencana strategis (renstra) pembangunan desa/kelurahan. 

Dokumen hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang desa/ 
kelurahan untuk diteruskan ke musrenbang di tingkat lebih lanjut. 

Sinergi penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan hal-hal berikut: 

• 
penyesuaian jadwal kegiatan perencanaan partisipatif PNPM 
Mandiri dengan jadwal kegiatan musrenbang di masingmasing daerah; atau 
• 
mengagendakan kegiatan musrenbang dalam musyawarah 
penyusunan perencanaan partisipatif PNPM Mandiri (satu 
kegiatan dengan dua hasil). 
• 
Apabila dokumen perencanaan partisipatif tersebut disusun 
setelah musrenbang desa/kelurahan maka dokumen 
tersebut menjadi bahan musrenbang kecamatan. 
Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan partisipatif PNPM 
Mandiri adalah keterlibatan perangkat pemerintahan desa/ 
kelurahan (pemerintah desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan 
Desa/BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan) dalam 
memfasilitasi masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan 
peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa/kelurahan 
dalam menjaring aspirasi, permasalahan, dan potensi masyarakat 
secara nyata. 

Dokumen hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri harus 
menyeluruh terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya 
sebagaimana dokumen Panduan Musrenbang. Hal ini dimaksud 
agar semua informasi dari masyarakat dapat secara tepat 
ditangkap pada proses pengambilan keputusan di tingkat lebih 
lanjut. Tugas PNPM Mandiri adalah mengawal kualitas rumusan 
perencanaan yang dihasilkan oleh desa/kelurahan. 

4.2.2. Perencanaan Partisipatif di Kecamatan 
Perencanaan partisipatif di kecamatan bertujuan untuk menyusun 
prioritas kegiatan antar desa/kelurahan berdasarkan hasil 

perencanaan partisipatif di desa/kelurahan, sekaligus mensinergikannya dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. 

Prioritas hasil perencanaan pembangunan partisipatif PNPM 
Mandiri dan musrenbang desa/kelurahan menjadi prioritas untuk 
dibiayai dengan sumber pendanaan kecamatan. Prioritas tersebut 
disusun dalam dokumen rencana kerja (renja) kecamatan dengan 
mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti Rencana 
Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja tersebut selanjutnya 
menjadi dokumen Musrenbang Kecamatan untuk diproses pada 
tingkat perencanaan selanjutnya. Hasil perencanaan kecamatan 
bukan sekedar kompilasi usulan desa, namun juga memuat 
rencana antar desa/kelurahan yang pembahasannya melibatkan 
seluruh komponen masyarakat. 

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dipilih perwakilan dari 
masing-masing desa/kelurahan untuk menjadi mitra Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas pembangunan kecamatan. Representasi desa/kelurahan yang telah 
dipilih dalam Musrenbang kecamatan, ditetapkan sebagai delegasi 
atau utusan perwakilan masyarakat kecamatan yang akan ikut 
dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. Dalam 
penentuan perwakilan, harus terdapat perwakilan perempuan. 

Agar berbagai usulan hasil perencanaan partisipatif dapat 
direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di 
kecamatan diupayakan melibatkan anggota legislatif. 

4.2.3. Perencanaan Koordinatif di Kabupaten/Kota 
Rencana kegiatan antar desa/kelurahan dan/atau antar kecamatan 

yang memerlukan penanganan pada tingkat lebih lanjut disampaikan ke kabupaten/kota oleh delegasi kecamatan untuk dibahas 
dalam Forum SKPD. Di dalam Forum SKPD, Rencana Kerja 
Masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam 
Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD yang telah memuat usulan 
masyarakat selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang kabupaten/kota 
yang juga dihadiri oleh delegasi kecamatan. 

a. 
Forum SKPD. 
Untuk menjamin konsistensi usulan dari masyarakat maka 
dalam forum SKPD perlu dipastikan: 

1. 
Keterwakilan masyarakat dari kecamatan menjadi mitra 
dalam menentukan prioritas pembangunan kabupaten/ 
kota terkait dengan masing-masing SKPD. 
2. 
Untuk menjaga konsistensi prioritas usulan perencanaan 
partisipatif, delegasi masyarakat kecamatan harus 
memastikan bahwa usulan tersebut menjadi agenda 
pembahasan sampai dengan menjadi keputusan. 
b. Musrenbang Kabupaten/ Kota. 
Untuk menjamin konsistensi usulan masyarakat menjadi 
prioritas RKPD, maka dalam forum Musrenbang Kabupaten/ 
Kota dipastikan : 

1. 
Delegasi masyarakat kecamatan diberikan waktu untuk 
memastikan prioritas yang diusulkan dari hasil perencanaan pembangunan partisipatif dapat masuk ke dalam 
prioritas RKP Kabupaten/Kota. 
2. 
Agar berbagai usulan prioritas dari masyarakat dapat 
direalisasikan dalam penganggaran, maka dalam proses 

perumusan RKPD Kabupaten/Kota dipastikan keterlibatan anggota legislatif (DPRD) untuk dapat memahami 
kondisi dan masalah masyarakat sejak awal. 

3. 
Pelibatan anggota legislatif dalam keseluruhan proses 
perencanaan partisipatif dilakukan dalam menjaga 
kesinambungan prioritas pembangunan dari perencanaan sampai dengan penganggaran. 
4.3. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat 
secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh 
perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau 
konsultan. 

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan 
selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana 
kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan 
lembaga pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, 
pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil lembaga pengelola kegiatan 
yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab 
dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/ 
pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. 

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan 
barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) 
perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat 
dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat 
membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. 
Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus 

diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan 
bertanggung jawab. 

Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan 
harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih 
harga yang terendah sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan harga 
yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung 
kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau 
distributor/agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal 
kegiatan fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan 
barang/jasa melalui perantara yang tidak memberikan nilai 
tambah. 

Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh 
masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, 
tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan kegiatan. 

Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurangkurangnya pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan 
kegiatan yang mudah dilihat dan di sekretariat pelaksana kegiatan 
dengan mencantumkan jenis kegiatan, besaran dana, penyedia 
barang/jasa di atas Rp 50 juta, waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat 
untuk mengetahui, memonitor, dan mengontrol pelaksanaan 
kegiatan. 

Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen 
masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan 
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan 
tersebut. 

Bertanggung jawab diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran 
dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti 
pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan 
bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas 
dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana. 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara swakelola, 
maka perlu diperhatikan hal-hal berikut : 

a. 
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan 
oleh orang perseorangan, termasuk kelompok masyarakat 
melalui swakelola adalah pekerjaan yang menggunakan 
teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil, dalam arti 
pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat 
kerja sederhana, dan tidak memerlukan tenaga ahli. Apabila 
tidak sederhana, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan 
oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha. 
b. 
Dibuat perencanaan teknis berupa gambar teknis, spesifikasi 
teknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan 
konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan 
perencanaan teknis dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari 
dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau 
tenaga ahli (konsultan) perseorangan. 
c. 
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi penanggung 
jawab teknis dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari dinas 
teknis setempat yang membidangi pekerjaan umum atau 
tenaga ahli (konsultan) perseorangan. 
d. 
Untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tenaga 
tukang dan mandor) yang pembayarannya dilakukan secara 

harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara 
upah borongan. 

e. 
Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, selain 
dilakukan oleh perwakilan lembaga pengelola kegiatan 
dapat dibantu tenaga yang ditunjuk dari dinas setempat 
yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli 
(konsultan) perseorangan. 
Dalam rangka operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh 
kelompok masyarakat maka diatur sebagai berikut : 

a. 
Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai tidak lebih dari 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibeli/diadakan 
langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa penawaran 
tertulis dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan 
bukti perikatannya cukup berupa kuitansi pembayaran 
dengan materai secukupnya. 
b. 
Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan 
penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa 
melalui penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa yang 
bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat 
Perintah Kerja (SPK) dengan materai secu-kupnya. 
c. 
Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh panitia 
pengadaan yang berjumlah 3 orang yang berasal dari 
kelompok masyarakat dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) 
penyedia barang/jasa yang berbeda serta memilih pena

waran dengan harga terendah, dan bukti perikatannya 
berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya. 

d. 
Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh panitia 
pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal 
dari kelompok masyarakat dengan cara meminta dan 
membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran 
dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang berbeda serta 
memilih penawaran dengan harga terendah, dan bukti 
perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai 
secukupnya. 
4.4. PENGENDALIAN 
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin 
pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana 
digunakan sesuai dengan tujuan program. 

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati 
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ 
atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan 
atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain koreksi 
atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, 
klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki 
kualitas pelaksanaan kegiatan. 

Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, 
sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi: 

a. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh 
masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan 
dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif 
tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan 
PNPM Mandiri. 
b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan 
ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk 
memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan 
sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. 
c. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan 
Fasilitator – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan 
akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, 
regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ 
kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan 
memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan 
kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat 
juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan 
pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan 
penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan 
segera. 
d. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya – 
PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, 
antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin 
melakukan pemantauan secara independen terhadap 
PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek 

atau instansi terkait yang berwenang. 

e. 
Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan 
memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah 
(Bawasda) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan 
melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi 
yang dipilih secara acak. 
Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri 

4.5. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 
Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaku 
program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan 
pelaksanaan PNPM Mandiri disampaikan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Prinsip pengelolaan pengaduan 
masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai 
pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan,agar 
penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi 
pengaduan. 

Untuk memastikan pengaduan masyarakat ditangani maka 
dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SPPM) PNPM 
Mandiri secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan berbagai 
pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan 
fungsional (APF) dan aparat penegak hukum (APH). SPPM juga 
bertanggung jawab untuk memberikan informasi baik kepada 
pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian 

yang diambil dan hasilnya. Mekanisme SPPM lebih lanjut akan 
diatur dalam pedoman pelaksanaan SPPM. 

4.6. EVALUASI 
Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, 
manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan 
dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. 

Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh 
pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain 
LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. 
Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan 
transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil 
pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. 

Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. 

4.7. PELAPORAN 
Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan 
berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur 
fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran 
informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku 
kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu 
tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja 
tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri. 
Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam 
petunjuk teknis operasional masing-masing program. 

4.8. SOSIALISASI 
Sosialisasi PNPM Mandiri bertujuan untuk memberi pemahaman 
kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun 
legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya 
masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, 
pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan 
PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri. 

Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan melalui 
berbagai media sosialisasi dan komunikasi secara terus menerus 
sepanjang pelaksanaan program. Mekanisme sosialisasi lebih lanjut 
diatur dalam Strategi Komunikasi PNPM Mandiri. 

BAB 5 - KELEMBAGAAN

Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan 
untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi 
kesempatan yang sama bagi semua individu untuk 
mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas 
dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Pada Bab 
ini dijelaskan mengenai struktur kelembagaan dan strategi 
pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri. 

5.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN 
Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang 
bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya 
pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, 
fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di 
pusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM 
Mandiri digambarkan berikut ini. 

Departemen/LPND TKPK 
Tim Pengendali PNPM Mandiri 
Satker (APBN)Konsultan Nasional 
Fasilitator 
M a s y a r a k a t P e n e r i m a M a n f a a t 
TKPKD Provinsi 
Tim Koordinasi PNPM Mandiri 
SKPD Pelaksana 
Satker (APBD) 
Komponen co-sharingBKAD, 
MAD/K, UPK 
Penanggung Jawab 
Operasional 
Kegiatan (PJOK) 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat 
TKPKD Kabupaten/Kota 
Tim Koordinasi PNPM Mandiri 
Pusat 
Provinsi 
Kecamatan 
Desa/Kelurahan 
Konsultan Provinsi 
Konsultan Kabupaten/Kota 
= Satuan Kerja Perangkat Daerah 
= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
= Badan Kerjasama Antar Desa 
= Musyawarah Antar Desa/Kelurahan 
Kab./Kota 
Catatan: 
SKPD 
TKPK 
TKPKD 
BKAD 
MAD/K 

5.1.1 Pusat 
Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM 
Mandiri, dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali 
berikut keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab 
kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku 
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).Tim 
Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim 
Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. 
Tim Pengarah 
Tim Pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Kepala 
Lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. 

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana baik materi yang 
bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan 
pengendalian PNPM Mandiri. 

b. Tim Pelaksana 
Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari 
berbagai kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM 
Mandiri . 

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana meliputi: 

1. 
Merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PNPM 
Mandiri; 
2. 
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri; 
3. 
Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan 
PNPM Mandiri terhadap pengurangan kemiskinan dan 

penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin: 

4. 
Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas 
pelaksanaan PNPM mandiri kepada Tim Pengarah; 
5. 
Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
PNPM Mandiri kepada Menteri Koordinator Bidang Kesra 
minimal setiap 3 bulan . 
6. 
Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan 
dan mekanisme pengendalian PNPM Mandiri yang 
dituangkan dalam bentuk berbgai pedoman dan surat 
edaran. 
7. 
Melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan kemudian 
oleh Tim Pengarah. 
Untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, 
lingkup tanggung jawab instansi pusat yang tergabung 
dalam Tim Pelaksana PNPM Mandiri terbagi atas aspek 
sebagai berikut: 

1. 
Koordinasi pengendalian PNPM Mandiri: Kantor Kementerian Koordinasi Kesra. 
2. 
Perencanaan dan pengembangan kebijakan serta 
monitoring dan evaluasi: Bappenas. 
3. 
Pembiayaan: Departemen Keuangan. 
4. 
Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing 
Departemen Teknis terkait. 
5. 
Sosialisasi dan komunikasi: Departemen Komunikasi dan 
Informatika. 
Pelaksanaan masing-masing program dikelola oleh Satuan Kerja yang dibentuk di masing-masing departemen teknis terkait. 

5.1.2 Daerah 
Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari: 

a. 
Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi 
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di 
daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi yang 
anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di 
bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh 
penanggungjawab TKPKD Provinsi. 

Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi, adalah sebagai 
berikut: 

1. 
Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di provinsi. 
2. 
Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan 
teknis berbagai kegiatan program sektoral di provinsi. 
3. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri 
di provinsi. 
4. 
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri 
di provinsi. 
5. 
Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah. 
6. 
Memantau dan membantu penyelesaian berbagai 
permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan 
serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan. 
7. 
Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan 
evaluasi kepada Gubernur. 
8. 
Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan 

pedoman PNPM Mandiri. 

Untuk memperlancar pelaksanaan operasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri, di provinsi dapat dibentuk Satuan Kerja 
(Satker) yang mendukung operasional di ruang lingkup 
wilayah provinsi untuk pelaksanaan tugas-tugas tim yang 
bersumber dari APBD Provinsi. Penunjukkan satuan kerja 
tersebut ditentukan oleh gubernur. 

b. 
Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota 
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di 
daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/ 
Kota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di 
daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Timini 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan 
oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota. 

Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota, adalah 
sebagai berikut: 

1. 
Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di kabupaten/kota. 
2. 
Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan 
teknis berbagai kegiatan program sektor. 
3. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri 
di kabupaten/kota. 
4. 
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri 
kabupaten/kota. 
5. 
Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah. 
6. 
Memantau dan membantu penyelesaian berbagai 
permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan 

kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan. 

7. 
Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan 
evaluasi kepada bupati/walikota. 
8. 
Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan 
pedoman PNPM Mandiri. 
c. 
Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota 
Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh 
satuan kerja kabupaten/kota. 

Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan 
kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/ 
kelurahan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan 
bagi kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk 
melakukan pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan 
kerjasama antar desa/kelurahan, serta mengelola administrasi kegiatan yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas 
dan transparansi program. Dalam rangka tugas tersebut, di 
kecamatan dibentuk gugus tugas pelaksanaan (Penanggungjawab Operasional Kegiatan/PjOK) yang ditetapkan 
melalui SK Bupati/Walikota. 

d. Masyarakat/Komunitas 
Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola 
kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. 

Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar 
Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai 
forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab 
kepada MAD. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah 
perkotaan tidak dibentuk lembaga khusus. Musyawarah 
antar kelurahan/desa dilakukan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan 
reguler. Agar proses di dalam forum-forum musrenbang 
tersebut berjalan sesuai aturan yang ada, fasilitator PNPM 
Mandiri perlu memastikan bahwa hasil perencanaan 
partisipatif PNPM menjadi masukan Musrenbang Kecamatan 
dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari lembaga 
keswadayaan masyarakat, dapat terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan di forum-forum tersebut. 

Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah 
lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada 
masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga 
ini berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab 
terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/ 
kelurahan. Prinsip pemilihan keanggotaan dan kepengurusan lembaga tersebut adalah langsung, umum, bebas, dan 
rahasia. Proses pemilihan dilakukan dengan cara: tanpa 
kampanye, tanpa pencalonan, berjenjang mulai dari tingkat 
basis dengan menggunakan kartu pilih, berdasarkan rekam 
jejak perilaku dan perbuatannya. Keanggotaan dan 
kepengurusan bersifat suka rela dan periodik berdasarkan 
kesepakatan masyarakat. 

Untuk mendukung pengelolaan program, perlu mengembangkan tenaga penggerak/pelopor masyarakat di dalam 
melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri dan pembangunan 
di lingkungannya. Para penggerak tersebut diambil dari 

warga masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungannya, memiliki komitmen yang besar terhadap 
pembangunan masyarakatnya, dan tidak pamrih. 

Kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dapat 
menjadi pemanfaat, pelaksana, atau pengelola kegiatan 
PNPM Mandiri. 

5.2 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNPM MANDIRI 
Ruang lingkup pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri 
meliputi pengembangan aturan formal dan informal. Pengembangan aturan formal meliputi aturan dasar kelembagaan. 
Penguatan aturan informal meliputi akomodasi terhadap 
pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang 
mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia 
di mana mereka hidup. 

PNPM Mandiri bukan semata-mata berisi kegiatan dan sasaran, 
melainkan seperangkat aturan yang memungkinkan kegiatan 
berjalan. Untuk itu, pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri 
perlu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. 
Semua bentuk intervensi program dan berbagai aturan tidak 
boleh berbenturan/mengesampingkan/menghilangkan 
tatanan sosial masyarakat yang sudah mapan, seperti: 
keswadayaan masyarakat, gotong royong, dsb. Bahkan 
sebaliknya, harus dikondisikan untuk membatasi perilaku 
menyimpang yang bakal timbul dalam pelaksanaan dan 
mungkin juga intervensi diantara para pelaku. Basis dari 
kerjasama bukan sekadar kesamaan tujuan, melainkan 
aturan main yang sudah disepakati secara sukarela. 
b. 
Semua aturan baik formal maupun informal yang diterapkan 

dalam PNPM Mandiri merupakan akumulasi dari kebutuhan 
riil masyarakat. 

c. 
Berbagai desain kelembagaan perlu disertai dimensi tata 
kelola yang baik yang ditujukan untuk meminimalisasi 
dampak sosial dan lingkungan yang bakal muncul. 

BAB 6 - PENDANAAN 
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

6.1 SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA 
Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari: 

a. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang 
bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah; 
b. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 
terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping 
bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah; 
c. 
APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan 
ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/ 
kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima 
puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal 
menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota; 
d. 
Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab 
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); 
e. 
Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 
dan individu/kelompok peduli lainnya). 
Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya 
masyarakat tersebut merupakan kontribusi yang harus bersinergi 
dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan 
keuangan negara dan mekanisme program. 

Dana yang berasal dari pendanaan luar negeri, baik hibah maupun 
pinjaman, selain mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat 
co-financing, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai 
sumber pendanaan secara optimal. Pemanfaatan dana tersebut 

dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. 

Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di 
atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program 
yaitu: a) Pengembangan Masyarakat; b) Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM); c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan 
Pelaku Lokal; dan d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan 
Program. 

Dalam pelaksanaan komponen-komponen program tersebut di 
atas, khususnya komponen BLM, harus memperhatikan aspek 
peruntukan dana dan daftar larangan (negative list) yang telah 
ditetapkan oleh masing-masing program. 

Pengaturan penganggaran dan penyaluran dana BLM menggunakan mekanisme yang mendukung pembangunan partisipatif, 
antara lain melalui: 

a. 
BLM yang berasal dari APBN dan APBD menggunakan 
rekening bagian anggaran non sektor. 
b. 
Penyaluran dana BLM ini langsung ke rekening masyarakat 
sesuai dengan usulan yang diajukan. 
c. 
Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
sistem administrasi dan realisasi pencairan DIPA yang 
dikelolanya. 
d. 
Dana BLM dikelola secara mandiri oleh masyarakat. 
e. 
Penganggaran untuk kegiatan-kegiatan atau program-
program pemberdayaan, khususnya komponen dana BLM 
dapat diperlakukan sebagai kegiatan dan anggaran yang 
bersifat lebih dari satu tahun. 

Pengaturan penganggaran dan penyaluran dana untuk komponen 
pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan 
dan pelaku lokal, bantuan pengelolaan dan pengembangan 
program mengikuti ketentuan dan mekanisme pengelolaan 
program. 

Pemanfaatan anggaran sektoral dan daerah untuk program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
menggunakan aturan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan sinkronisasi anggaran antar sektor dan masyarakat melalui 
proses perencanaan partisipatif. 

Untuk menjamin keterpaduan dan sinkronikasi semua kegiatan 
penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat beserta 
anggarannya harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan 
dari Tim Koordinasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota, 
sesuai jenjang pemerintahan, sebelum pengesahan DPRD/DPR. 

6.2 PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM 
6.2.1 Persiapan Penyaluran Dana 
Satker PNPM Mandiri di masing-masing tingkatan bertanggungjawab pada aktivitas pendanaan dan penyalurannya. 
Pembayaran dan penyaluran dana PNPM Mandiri untuk 
masing-masing komponen program dilakukan oleh Satker 
PNPM Mandiri dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang 
ditunjuk, yang selanjutnya KPPN tersebut akan menerbitkan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank 
Pelaksana. Bank Pelaksana akan menyalurkan dana yang 

diminta langsung kepada rekening penerima. SPP dan SPM 
hanya akan diterbitkan oleh Satker PNPM Mandiri setelah 
dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana 
dilengkapi dan diverifikasi oleh konsultan pendamping. 

Dalam rangka persiapan penyaluran dana BLM, masyarakat 
diharuskan membuka rekening bersama (tabungan atau 
giro) di bank pemerintah terdekat. Untuk setiap pembukaan 
rekening bersama maupun pengambilan dana dari rekening 
tersebut harus dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 
(tiga) spesimen tanda tangan anggota masyarakat 
penerima bantuan. 

Penyaluran dana BLM ke rekening masyarakat dan pemanfaatannya dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan 
dan jenis bantuannya. Jika dalam pelaksanaannya terjadi 
penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan 
PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan dana 
BLM, maka Satker PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan 
rekomendasi dari konsultan pendamping maupun pemerintah daerah setempat, dimungkinkan untuk membatalkan 
penyaluran dana BLM sebagian atau seluruhnya. 

6.2.2 Tata Cara Pencairan Dana 
Tata cara pencairan dana, baik APBN maupun APBD, 
mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. 
Sedangkan, untuk pencairan dana yang bersumber dari luar 
negeri, baik pinjaman maupun hibah akan menggunakan 
mekanisme Rekening Khusus. Pemerintah Indonesia akan 
membuka Rekening Khusus yang dibuka di Bank Indonesia 
atau Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk menampung 
pencairan dana pinjaman dan hibah bagi pelaksanaan 

kegiatan PNPM Mandiri. Rekening Khusus akan dibuka atas 

nama Departemen Keuangan. 
Seluruh transaksi pencairan dana ke dan dari Rekening 
Khusus akan disampaikan oleh pihak bank di mana Rekening 
Khusus dibuka kepada Pemerintah cq. Departemen 
Keuangan dalam bentuk Laporan Rekening Khusus (Special 
Account Statement) secara mingguan. Laporan Rekening 
Khusus harus berisi seluruh informasi transaksi yang 
membebani rekening tersebut, seperti: jumlah pencairan 
dana, nomor SP2D, tanggal SP2D, penerima dana dan KPPN 
pembayar. 

Dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan program, pihak Satker PNPM Mandiri 
akan mengkonsolidasikan seluruh Laporan Rekening 
Khusus dengan dokumen SPM yang sudah diterbitkan 
dalam format-format laporan pengelolaan keuangan 
(financial management report) yang disepakati antara 
pemerintah dengan pihak donor. 

6.2.3 Akuntansi dan Pelaporan 
Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM 
Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. Satker PNPM Mandiri di Pusat membuat laporan 
konsolidasi pengelolaan keuangan program, baik untuk 
sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni maupun 
bersumber dari Luar Negeri secara reguler. Sedangkan untuk 
Satker PNPM Mandiri di daerah harus membuat laporan 
konsolidasi pengelolaan keuangan program yang berisi 
laporan realisasi DIPA yang dikelolanya, baik yang bersumber 
dari APBN maupun APBD. 

Format dan bentuk laporan keuangan program yang akan 
dibuat Satker PNPM Mandiri harus mengikuti format dan 
bentuk yang disepakati antara pihak donor/pemberi 
pinjaman, Departemen Keuangan, Bappenas dan BPKP. Hal 
ini penting dilakukan agar terjadi persamaan persepsi 
terhadap format dan bentuk laporan keuangan program 
untuk menghindari semua pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan PNPM Mandiri dari tumpang tindih kewenangan. 

6.2.4 Audit 
Satker PNPM Mandiri berkewajiban menyiapkan dan 
membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan 
program seperti dimaksud di atas untuk dilakukan audit 
oleh lembaga audit internal maupun eksternal. Auditor 
eksternal yang dipilih oleh Satker PNPM Mandiri harus dari 
lembaga audit resmi yang disepakati. 

Untuk penggunaan dana yang bersumber dari Luar Negeri, 
maka laporan audit tahunan harus disampaikan kepada 
pihak donor paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masa 
Tahun Anggaran Pemerintah yang lalu. Permintaan audit 
PNPM Mandiri kepada lembaga auditor harus didasarkan 
atas Kerangka Acuan Audit yang disepakati. 

Lembaga auditor tersebut juga dapat melakukan audit 
terhadap pencapaian tujuan program dengan berpatokan 
pada indikator kinerja sebagaimana telah disepakati. 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau organisasi masyarakat 
penerima bantuan, berkewajiban menyiapkan laporan 
keuangan/pembukuan dengan format dan bentuk yang 
sudah disepakati oleh Satker PNPM Mandiri. Laporan 
keuangan/pembukuan tersebut harus tersedia setiap saat 

untuk diketahui oleh auditor maupun oleh masyarakat atau 
pihak-pihak yang ingin mengetahui. 

6.2.5 Transparansi 
Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan 
penggunaan dana BLM di tingkat masyarakat, maka Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) atau lembaga keswadayaan 
masyarakat penerima bantuan diwajibkan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, 
laporan posisi keuangan, kelompok pengelola kegiatan dan 
anggota penerima bantuan serta informasi-informasi lain, 
antara lain: 

1. 
melalui papan-papan informasi di tempat-tempat 
strategis, 
2. 
melalui forum-forum pertemuan rutin, 
3. 
melalui media warga, 
4. 
melalui audit tahunan, 
5. 
melalui forum pertanggungjawaban laporan keuangan. 
6.2.6 Akuntabilitas 
Selain wajib menerapkan prinsip transparansi, proses 
pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta 
keuangan juga wajib berdasarkan prinsip akuntabilitas yang 
harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM 
Mandiri. 

Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan 
memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, 

baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Oleh sebab 
itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua 
tataran program harus melaksanakan proses pengambilan 
keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan 
kegiatan-kegiatan seperti konsultasi publik, rapat koordinasi 
berkala, pertemuan lembaga atau kelompok masyarakat 
penerima bantuan, rapat tahunan atau forum pertanggungjawaban, musyawarah para pihak terkait PNPM Mandiri dan 
komunitas belajar masyarakat. 

6.3 PENGELOLAAN KEUANGAN MASYARAKAT 
Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat 
dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang 
baik. Spesimen tanda tangan dalam rekening tersebut harus 
melibatkan minimal tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah 
masyarakat. 

Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam 
buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai 
dengan bukti transaksi seperti kuitansi, bon atau nota pembelian. 

Pengelolaan keuangan oleh masyarakat menerapkan prinsipprinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan 
penanggung jawab pengelolaan dana non-bergulir dan dana 
bergulir. Pengelolaan dana non-bergulir dilakukan dengan 
melakukan pencatatan pembukuan berdasar aliran kas (cashflow 
basis), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan 
pengelolaan dana bergulir harus dilakukan di tingkat UPK atau 
lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan 

dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan Neraca dan Rugi Laba. 

Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan 
berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang 
berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata 
berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat 
miskin. 

Pengurus UPK perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat melakukan 
diversifikasi pelayanan yang tepat bagi masyarakat miskin di 
wilayahnya. 

BAB 7 - PENUTUP

Pedoman Umum merupakan acuan kebijakan dan dasar 
penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis 
yang diperlukan dalam pelaksanaan masing-masing 
program yang berada dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri. 

Bila di kemudian hari diperlukan perubahan terhadap Pedoman 
Umum ini, maka perubahannya harus mendapat persetujuan Tim 
Pengendali PNPM Mandiri. 

LAMPIRAN 1 
TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI 

Strategi operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahapan sebagai 
berikut: 

1. 
PEMBELAJARAN 
Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap 
ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai dari kecamatan 
hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami 
mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri. Bagi pemerintah, tahap pembelajaran ditujukan 
sebagai wahana pembelajaran dalam (i) penerapan pengelolaan 
pembangunan partisipatif; dan (ii) penerapan model kerjasama 
antara pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten/kota 
dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan 
program. 

Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, 
tergantung kepada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada 
tahap ini adalah: 

a. 
Bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak 
proses pemberdayaan masyarakat dibandingkan pada 
tahap lainnya. Keberadaan bantuan pendanaan merupakan 
media untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa 
mereka mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan 
pembangunan bagi masyarakat dan daerahnya sendiri. 
b. 
Disediakan bantuan pendanaan dan pendampingan secara 
khusus terhadap perempuan, atau kelompok lain yang 

terpinggirkan (minimal 30% dari alokasi Bantuan Langsung 
Masyarakat). 

c. 
Peran pendamping (fasilitator/konsultan) dalam memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri masih sangat 
dominan. 
d. 
Rasa kepemilikan program dari masyarakat, lembaga sosial 
dan pemerintah desa dan daerah belum cukup kuat dan 
masih sangat bergantung kepada fasilitator dan konsultan 
e. 
Untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat 
kepada konsultan, fasilitator dan konsultan secara taktis dan 
sistematis harus memberi kepercayaan kepada pelaku 
pembangunan di tingkat lokal untuk memfasilitasi proses 
pelaksanaan PNPM Mandiri. 
f. 
Proses perencanaan partisipatif belum terintegrasi dengan 
sistem perencanaan pembangunan reguler. 
2. KEMANDIRIAN 
Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi 
dari tahap internalisasi. Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana 
masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan 
melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) 
pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis 
masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam 
pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tahap 
kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah: 

a. 
Bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan sehingga dana 
dari swadaya maupun sumber lainnya merupakan faktor 
penggerak pembangunan masyarakat dan daerahnya. 
b. 
Fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri lebih banyak dilakukan 
oleh pelaku pembangunan lokal dari masyarakat sendiri. 
c. 
Rasa kepemilikan program dari masyarakat dan pemerintah 
daerah sudah cukup kuat, sehingga peran fasilitator/ 
konsultan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas 
masyarakat, pelaku pembangunan lokal dan perangkat 
pemerintah daerah. 
d. Masyarakat, pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator 
sudah merupakan mitra sejajar. 
e. 
Proses perencanaan partisipatif telah terintegrasi ke dalam 
sistem perencanaan pembangunan regular. 
3. 
KEBERLANJUTAN 
Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat 
agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan 
secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu 
setidaknya satu tahun. Pada tahap keberlanjutan masyarakat 
mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional 
dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan 
mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam 
tahapan ini adalah: 

a. 
Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak 
proses pembangunan, 
b. 
Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis 
sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu 
membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk 
menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, 
c. 
Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih 
tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan 
pendampingan. 
d. 
Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari 
masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang 
dibutuhkan. 

LAMPIRAN 2 

Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri 
2009-2015 

Satker PNPM 
di daerah 
(APBN/APBD) 
BLM 
(Bantuan Langsung 
Masyarakat) 
BKAD 
SKPD/Satker Sektor 
di daerah 
(APBN/APBD) 
Peningkatan 
kapasitas 
Pemda dan 
pelaku lokal 
Jalan 
Air Minum 
Perumahan 
Sekolah 
Rumah Sakit 
KUMKM 
Dana Bergulir 
Ternak 
Dan lain-lain 
Fasilitator/pendampingan proses 
pemberdayaan masyarakat 
Fasilitator/pendampingan 
pelaksanaan teknis kegiatan 
(dpt di sediakan oleh sektor terkait) 

Membahas berbagai kebutuhan 
pembangunan 

II 
Menyepakati prioritas 

Mengenali Kemiskinan: 
pembangunan 

• 
Identifikasi Menyusun rencana kegiatan 
kemiskinan jangka pendek dan 
• 
Kesepakatan menengah berdasarkan visi 
kriteria miskin bersama, serta potensi 
• 
Merumuskan sumber pembiayaannya. 
masalah dan 
penyebab 
Pelaksanaan Kegiatan:

kemiskinan 

Pembentukan tim-tim 
pelaksana dan pemantau 
kegiatan di desa/kelurahan 
Pertanggungjawaban 

I 
kegiatan 

Musyawarah 

Masyarakat: 

• 
Kegiatan sosialisasi 
• 
Penyamaan pemahaman,
prinsip dan bagaimana program
akan dilaksanakan
LAMPIRAN 3 
Proses Pemberdayaan Masyarakat 
III 
Pemetaan Swadaya: 
• Pencacahan KK miskin 
• Merumuskan kebutuhan 
• Memetakan potensi yang 
dapat memecahkan 
masalah 
• Merumuskan visi 
bersama 
IV 
Pengorganisasian Masyarakat: 
Adanya lembaga/kelompok keswadayaan 
masyarakat yang dibentuk, diakui, dan dikelola oleh 
masyarakat secara transparan dan 
bertanggungjawab untuk memenuhi 
kebutuhan bersama 
V 
Penyusunan Rencana: 
• 
• 
• 
VI 
• 
• 
VII 
Pemanfaatan & Pemeliharaan 
Hasil Kegiatan 
Pengelolaan & pemeliharaan pelayanan & 
prasarana yg sudah dibangun/dilaksanakan 
Sosialisasi awal dan 
75

Logo PNPM Mandiri menggambarkan simbol bunga yang sedang 
LAMPIRAN 4 
PENGERTIAN LOGO PNPM MANDIRI 
mekar yang merepresentasikan tingkat kemajuan masyarakat. 
Bunga ini terdiri dari tiga buah kelopak yang diartikan sebagai tiga 
tahapan proses pemberdayaan, yaitu tahap pembelajaran, 
kemandirian, dan keberlanjutan. 

Penggunaan warna pada logo PNPM Mandiri mengandung arti 
sebagai berikut: 

· 
Biru laut (Cyan:68, Magenta:15) melambangkan pelayanan 
publik, 

· 
Hijau daun (Cyan:45, Yellow:75) melambangkan kesejahteraan, dan 

· 
Oranye keemasan (Cyan:5, Magenta:56, Yellow:83) melambangkan kemuliaan. 

Secara keseluruhan warna-warna pada logo mengandung arti 
bahwa dengan pelayanan publik yang baik akan tercipta 
kesejahteraan yang pada akhirnya menuju pada kemuliaan (melalui 
peningkatan harkat, martabat, dan derajat manusia). 

Tulisan PNPM Mandiri juga mengandung arti bahwa program ini 
dirancang secara nasional sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. 

76