Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/Kata Pengantar/Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment 
merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau 
pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment 
sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment 
lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir 
dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara 
lain dari jabatannya. Dalam praktek impeachment yang pernah 
dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses 
impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan 
negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, 
dimana proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas 
pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa 
kali proses impeachment terhadap Presiden misalnya pada Andrew 
Johnson, Richard Nixon, dan terakhir pada William Clinton. 
Namun, kesemua tuduhan impeachment yang dilakukan di Amerika 
itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus Richard 
Nixon, Nixon mengundurkan diri pada saat proses impeachment 
berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses 
impeachment itu.

Setidaknya ada 3 hal yang menarik dalam melakukan 
pengkajian mengenai impeachment. Pertama adalah mengenai objek 
impeachment, kedua mengenai alasan-alasan impeachment serta 
terakhir mengenai mekanisme impeachment. Masing-masing negara 
yang mengadopsi ketentuan mengenai impeachment mengatur 
secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan 
pengaturannya dalam konstitusi.

Objek dari tuduhan impeachment tidak hanya terbatas pada 
pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun 
juga pada pejabat tinggi negara. Objek dari impeachment diberbagai 
negara berbeda-beda dan terkadang memasukkan pejabat tinggi 
negara seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara 
menjadi objek impeachment. Namun objek impeachment yang 
menyangkut pimpinan negara akan lebih banyak menyedot 
perhatian publik. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, Indonesia 
juga mengadopsi mekanisme impeachment yang objeknya hanya 
menyangkut pada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga 
berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran dari 
alasan impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi 
wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. 
Contohnya adalah batasan dari alasan misdeamenor dan high crime 
yang dapat digunakan sebagai dasar impeachment di Amerika Serikat. 
Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan 
dengan “perbuatan tercela” dan “tindak pidana berat lainnya”. 
Batasan dari misdemeanor dan high crime di Amerika sendiri masih 
menjadi perdebatan. Sedangkan definisi atas alasan impeachment 
tersebut di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU MK. 
Yang disebut “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
Sedangkan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat 
merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meski 
telah disebutkan dan coba didefinisikan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kedua alasan impeachment tersebut masih 
memancing perdebatan wacana secara akademis yang dapat digali 
lebih dalam lagi.

Mengenai mekanisme impeachment di negara-negara yang 
mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara 
umum, mekanisme impeachment pasti melalui sebuah proses 
peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga yudikatif, baik 
lembaga itu adalah Mahkamah Agung (Supreme Court) atau 
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Bagi negara-negara 
yang memiliki 2 lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka besar 
kecenderungan bahwa Mahkamah Konstitusi-lah yang terlibat 
dalam proses mekanisme impeachment tersebut. Keterlibatan 
Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment itu sendiri berbeda 
dimasing-masing negara, tergantung pada sistem pemerintahan 
yang dimiliki oleh negara tersebut serta tergantung pula pada 
kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi kepada Mahkamah 
Konstitusi dalam keterlibatannya pada proses impeachment. Di satu 
negara Mahkamah Konstitusi berada pada bagian terakhir dari 
mekanisme impeachment setelah proses itu melalui beberapa 
tahapan proses di lembaga negara lain. Contoh negara dalam sistem 
ini adalah Korea Selatan. Tak selang beberapa waktu yang lalu, 
Perdana Menteri Korea Selatan, Roh Moo Hyun, terkena kasus 
impeachment atas tuduhan kasus suap dalam pemilihan umum yang 
dimenangkannya. Oleh Parlemen Korea Selatan Roh Moo Hyun 
telah terbukti bersalah dan diberhentikan dari kedudukannya.Atas 
putusan Parlemen itu Roh Moo Hyun dinonaktifkan dari 
jabatannya dan dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah 
Konstitusi. Setelah diperiksa di Mahkamah Konstitusi, putusan 
Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Roh Moo Hyun 
memang melakukan suap tapi tuduhan itu tidak cukup untuk 
membuat dia turun dari jabatannya. Oleh karena itu Roh Moo 
Hyun tetap dalam jabatannya sebagai Perdana Menteri akibat 
putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sebagai benteng 
terakhir dari proses impeachment di Korea Selatan.

Ada juga sistem yang menerapkan dimana Mahkamah 
Konstitusi berperan sebagai jembatan yang memberikan landasan 
hukum atas peristiwa politik impeachment ini. Kata akhir proses 
impeachment berada dalam proses politik di parlemen. Contoh dari 
negara yang mengadopsi aturan demikian adalah Lithuania yang 
juga baru saja memberhentikan Presidennya, Rolandas Paskas 
dalam proses impeachment. Indonesia juga mengadopsi aturan 
seperti ini.

Proses impeachment di Indonesia melalui proses di 3 lembaga 
negara secara langsung. Proses yang pertama berada di DPR. DPR 
melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas 
dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah 
proses di DPR selesai, dimana Rapat Paripurna DPR bersepakat 
untuk menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan tindakan yang tergolong alasan untuk di-impeach maka 
putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah 
Konstitusi. Sebelum akhirnya proses impeachment ditangani oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata 
akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam ayat yang berbeda dari 4 kewenangan Mahkamah 
Konstitusi lainnya yang disebutkan dalam pasal 24C ayat (1), pada 
ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.Adanya ketentuan 
ini tentu memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran atas 
setidaknya 2 masalah yaitu pertama mengapa penyusun Perubahan 
UUD 1945 memisahkan kewenangan MK dalam memeriksa 
perkara ini? Dan kedua mengenai objek dari perkara ini, apakah 
MK memeriksa pendapat DPR ataukah MK juga berwenang untuk 
“mengadili” Presiden dan/atau Wakil Presiden? Permasalahan ini 
memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran secara akademis. 
Oleh sebab itu, banyak yang bisa digali dan diteliti mengenai 
penafsiran ketentuan hingga proses teknis dari mekanisme 
impeachment ini.

Terbitnya buku ini, yang merupakan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Mahkamah Konstitusi, perlu mendapat apresiasi. Hadirnya buku 
ini, setidaknya memunculkan wacana baru dimasyarakat mengenai 
impeachment yang juga merupakan hal yang baru di Indonesia. Selain 
itu, titik berat dari penelitian ini yang mencoba mengkaji mengenai 
hukum acara impeachment di Mahkamah Konstitusi juga merupakan 
terobosan sebab MK sendiri sedang menyusun hukum acara yang 
terkait dengan pelaksanaan kewenangannya dalam hal ini.

Buku ini menitikberatkan pada satu segi permasalahan dalam 
proses impeachment dan masih banyak segi yang bisa digali dari 
topik impeachment ini dengan menelusup lebih dalam serta melihat 
dari sudut pandang yang berbeda. Kumpulan gagasan serta teori 
yang beragam mengenai impeachment akan memperkaya diskusi 
serta mempertajam proses perkembangan teori dan pelaksanaan 
mekanisme impeachment di Indonesia.

Mekanisme impeachment adalah satu diantara mekanisme 
pengawasan serta perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru. Banyak buku-buku yang 
mengulas sistem ketatanegaraan kita yang telah usang dan tidak 
sesuai lagi. Dan banyak perkembangan teori-teori ketatanegaraan 
yang kita senantiasa tertinggal. Oleh karena itu, saya menghimbau 
agar banyak terbit buku-buku yang akan menulis mengenai sistem 
ketatanegaraan kita yang baru dengan mengulas teori-teori baru 
dalam hukum tata negara. Dan salah satunya adalah mengenai 
mekanisme impeachment ini dikaitkan dengan keterlibatan 
Mahkamah Konstitusi dalam proses politik tersebut. Penerbitan 
buku hasil penelitian ini semoga dapat menjadi pemicu untuk 
memperkaya khazanah pengetahuan ketatanegaraan ditengah 
paceklik ide untuk menerbitkan buku-buku ilmiah, terutama 
dibidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, Desember 2005

Dr. Harjono, S.H., M.CL.
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia