Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia,
berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta
terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan
biosfer;
b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan
genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik
(micro-organism), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya
bagi kehidupan;
c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan
dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang
dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan
di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya
kehidupan manusia;
d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional
seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya
peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan
keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi
manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional
tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang
berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan
pemanfaatannya secara berkelanjutan;
e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk
menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta
kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan
negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara
terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur
dalam United Nations Convention on Biological Diversity
merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh
Pemerintah Indonesia;
f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati,
memanfaatkan setiap unsurnya secara berkelanjutan, dan

meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang
dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de
Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah
menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya
United Nations Convention on Biological Diversity oleh sejumlah
besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan
keanekaragaman hayati;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah
Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United Nations
Convention
on
Biological
Diversity
tersebut
dengan
Undang-undang;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN
UNITED
NATIONS
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI).
Pasal 1
Mengesahkan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang selain naskah aslinya dalam
bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar
Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selain itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa
"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang
Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain, menegaskan sebagai
berikut :
a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari
ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk
hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi
lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis
dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan
nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan
meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara
berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan
pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan
dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar
dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang
memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup
dalam
kehidupan
manusia
terus ditumbuhkembangkan melalui
penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian
rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif
masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap
kegiatan ekonomi sosial.
c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta
keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman
plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan
pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan
bangsa, terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan
terus ditingkatkan. Inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan nilai
sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk
menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
d. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan
perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan
kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antarbangsa baik regional
maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang
diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasai prinsip politik luar negeri
bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta
ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih
memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.
f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat
persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara
bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa
Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional,
seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan,
memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar negeri serta kerja
sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu terus ditingkatkan.
g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat
terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan
hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap

ekspor negara berkembang, dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi
dan kerjasama teknik antarnegara berkembang, terus dilanjutkan dalam
rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi
dunia baru.
A.
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dan
mendukung Konvensi.
Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan
mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain :
a.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2823);
b.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2994), jo Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang
Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
c.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
d.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3260);
e.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
f.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Conventions on the Law of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
g.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
h.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3478);
i.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501);
j.
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora
and Fauna (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
k.
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 17);
l.
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan
Convention on Wetlands of International Importance Especially as
Waterfowl Habitat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan
konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi United
Nations Convention on Biological Diversity. Dengan demikian, pengesahan
Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
B.
Latar Belakang Lahirnya Konvensi
Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam
bahasa aslinya bernama United Nations Convention on Biological Diversity.
Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala
pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di
Rio de Janeiro, Brazil.
Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED), pada tanggal 3 sampai
dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang
menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.
Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal
peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa
tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan
berbagai kelompok kepakaran.

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga
pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara
Nopember 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu
dihadiri oleh delegasi Indonesia.
Sebagai tindak lanjut keputusan Governing Council No. 14/17 tanggal 17 Juni
1987, dibentuk Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity, yang
kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara Nopember 1988
hingga Juli 1990.
Berdasarkan laporan akhir Ad Hoc Working Group of Experts, Governing
Council, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk Ad Hoc
Working Group of Legal and Technical Experts. Ad Hoc Working Group ini
mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk
pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Ad Hoc
Working Group ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :
a. First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on
Biological Diversity di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 23
Nopember 1990;
b. Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on
Biological Diversity di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Februari sampai
dengan 6 Maret 1991;
c. Third Session of Intergovernmental Negotiating Commitee for a
Convention on Biological Diversity (INC-CBD) di Madrid, Spanyol, pada
tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan
dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
d. Fourth Session INC-CBD di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September
sampai dengan 2 Oktober 1991;
e. Fifth Session of INC-CBD di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember
sampai dengan 4 Desember 1991;
f. Sixth Session of INC-CBD di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan
15 Pebruari 1992;
g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai

dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun Nairobi Final Act of
the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention
on Biological Diversity. Semua negara diundang untuk berpartisipasi
dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain
negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Ekonomi Eropa dan
beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga
Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.
Sesudah pengesahan ini dikeluarkan empat Resolutions Adopted by the
Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological
Diversity. Semuanya disahkan pada tanggal 22 Mei 1992.
Keempat resolusi tersebut ialah :
a.
Interim Financial Agreement;
b.
International Cooperation for the Conservation of Biological
Diversity and the Sustainable use of Its Components Pending the
Entry into Force of the Convention on Biological Diversity;
c.
The Interrelationship between the Convention on Biological
Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture;
d.
Tribute to the Government of the Republic of Kenya.
Selain itu, dikeluarkan juga Declaration Made at the Time of Adoption of
the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity, yang di antaranya
berisi saran, keberatan, usul perubahan, dan penyempurnaan.
C. Naskah Konvensi
Naskah Konvensi terdiri atas :
a.
Batang Tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal, yaitu :
1.
Tujuan;
2.
Pengertian;
3.
Prinsip;
4.
Lingkup Kedaulatan;
5.
Kerja sama Internasional;
6.
Tindakan Umum bagi Konservasi dan Pemanfaatan secara
Berkelanjutan;
7.
Identifikasi dan Pemantauan;
8.
Konservasi In-situ;
9.
Konservasi Ex-situ;
10. Pemanfaatan
secara
Berkelanjutan
Komponen-komponen

Keanekaragaman Hayati;
11. Tindakan Insentif;
12. Penelitian dan Pelatihan;
13. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat;
14. Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak yang Merugikan;
15. Akses pada Sumber Daya Genetik;
16. Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi;
17. Pertukaran Informasi;
18. Kerja Sama Teknis dan Ilmiah;
19. Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan;
20. Sumber Dana;
21. Mekanisme Pendanaan;
22. Hubungan dengan Konvensi Internasional yang Lain;
23. Konferensi Para Pihak;
24. Sekretariat;
25. Badan Pendukung untuk Nasihat-nasihat Ilmiah, Teknis dan Teknologis;
26. Laporan;
27. Penyelesaian Sengketa;
28. Pengesahan Protokol;
29. Amandemen Konvensi atau Protokol;
30. Pengesahan dan Lampiran Amandemen;
31. Hak Suara;
32. Hubungan antara Konvensi dan Protokolnya;
33. Penandatanganan;
34. Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan;
35. Aksesi;
36. Hal Berlakunya;
37. Keberatan-keberatan (Reservasi);
38. Penarikan Diri;
39. Pengaturan Pendanaan Interim;
40. Pengaturan Sekretariat Interim;
41. Depositari;
42. Teks Asli
b.
Lampiran

Lampiran I :
Indentifikasi dan Pemantauan (Indentification and
Monitoring);
Lampiran II :
Bagian 1. Arbitrase (Arbitration) dan
Bagian 2. Konsiliasi (Conciliation).
Uraian secara lengkap naskah Konvensi tersebut di atas dapat dilihat

pada salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia terlampir.
D. Manfaat Konvensi
Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa :
1.
Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia
peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang
keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan
kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonessia pada
khususnya;
2.
Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih
teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
3.
Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi
yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai
tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber
daya genetik;
4.
Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman
hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar
menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan
dalam GBHN 1993;
5.
Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di
bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor
swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan
kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
6.
Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak
dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara
bioteknologi oleh negara-negara lain;
7.
Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan
keanekaragaman hayati Indonesia;
8.
Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan

dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
a)
Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ
maupun ex-situ;
b)
Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya
maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
c)
Pertukaran Informasi;
d)
Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
peningkatan peran serta masyarakat.
Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan
atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi
ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat
untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara
bekelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan
pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak
lingkungan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa
Inggeris.
Pasal 2
Cukup jelas