Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya serta Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai dipandang perlu membentuk Kabupaten Buol sebagai pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Morowali sebagai pemekaran dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Propinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL,
KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai
adalah Daerah Otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Darurat
Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi;

c. Propinsi Sulawesi Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi undang-undang.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA 

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah Propinsi Sulawesi
Tengah.

Pasal 3

Kabupaten Buol berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buol Toli-Toli
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Biau;
b. Kecamatan Momunu;
c. Kecamatan Bokat;
d. Kecamatan Bunobogu; dan
e. Kecamatan Paleleh.

Pasal 4

Kabupaten Morowali berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Poso yang
terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Mori Atas;
b. Kecamatan Lembo;
c. Kecamatan Petasia;
d. Kecamatan Bungku Tengah;
e. Kecamatan Bungku Barat;
f. Kecamatan Bungku Utara;
g. Kecamatan Bungku Selatan; dan
h. Kecamatan Menui Kepulauan.

Pasal 5

Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Banggai;
b. Kecamatan Totikum;
c. Kecamatan Tinangkung;
d. Kecamatan Liang;
e. Kecamatan Bulagi;
f. Kecamatan Buko; dan
g. Kecamatan Labobo Bangkurung.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Buol, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Buol Toli-Toli dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Buol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Poso dikurangi dengan Kabupaten
Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Banggai dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Toli-Toli diubah
namanya menjadi Kabupaten Toli-Toli.

Pasal 8

(1) Kabupaten Buol mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Laut Sulawesi; b. sebelah timur dengan
Propinsi Sulawesi Utara; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Moutong,
Kabupaten Donggala dan Propinsi Sulawesi Utara; dan d. sebelah barat
dengan Kecamatan Baolan, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Utara
Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli.

(2) Kabupaten Morowali mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Ulu Bongka, Kecamatan Tojo,
Kabupaten Poso; b. sebelah timur dengan Teluk Tolo dan Kecamatan
Toili, Kabupaten Banggai; c. sebelah selatan dengan Propinsi Sulawesi
Tenggara dan Propinsi Sulawesi Selatan; dan d. sebelah barat dengan
Kecamatan Pamona Utara dan Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
serta Propinsi Sulawesi Selatan.

(3) Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Selat Peleng; b. sebelah timur dengan Laut
Maluku; c. sebelah selatan dengan Teluk Tolo; dan d. sebelah barat
dengan Selat Peleng.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan
mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Buol, Pemerintah Kabupaten Morowali
dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menetapkan Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah
Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

(1) Ibukota Kabupaten Buol berkedudukan di Buol.

(2) Ibukota Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku.

(3) Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai.

Pasal 11

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan Ibukota dipindahkan
ke Salakan.

BAB III KEWENANGAN DAERAH 

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom
mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan
wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipilih dan
disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-masing,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, masing-masing dibentuk
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat
Daerah, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal
selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai
politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten
masing-masing; dan b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Buol, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli disesuaikan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Toli-Toli, setelah dikurangi dengan jumlah penduduk
Kabupaten Buol.

(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Morowali, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso disesuaikan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Poso, setelah dikurangi dengan jumlah penduduk
Kabupaten Morowali.

(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan, jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai disesuaikan dengan
jumlah penduduk Kabupaten Banggai, setelah dikurangi dengan jumlah
penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 17

Pada saat terbentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan, Penjabat Bupati Buol, Penjabat Bupati
Morowali, dan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan untuk pertama kali
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul
Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Gubernur Sulawesi
Tengah, Bupati Toli-Toli, Bupati Poso, dan Bupati Banggai, sesuai
dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan
mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Buol, Pemerintah
Kabupaten Morowali, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan:

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Buol, Pemerintah Kabupaten Morowali, dan Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan; b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak
bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah
Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Banggai yang berada dalam
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah,
Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah Kabupaten Poso, dan
Pemerintah Kabupaten Banggai yang kedudukan dan sifatnya diperlukan
serta kegiatannya berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan; d. utang piutang Kabupaten Toli-Toli yang
kegunaannya untuk Kabupaten Buol, utang piutang Kabupaten Poso yang
kegunaannya untuk Kabupaten Morowali, utang piutang Kabupaten Banggai
yang kegunaannya untuk Kabupaten Banggai Kepulauan; dan e.
perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena
sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun,
terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 19

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, segala pembiayaan yang
diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, masing-masing
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai, berdasarkan
perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh masing-masing dari
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

(3) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah wajib membantu pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun
berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 20

Pembiayaan akibat perubahan nama Kabupaten Buol Toli-Toli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toli-Toli.

Pasal 21

(1) Semua peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Toli-Toli tetap berlaku bagi Kabupaten Buol sebelum diubah,
diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Poso tetap berlaku bagi Kabupaten Morowali sebelum diubah,
diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 22

(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi
ibukota Kabupaten Morowali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2), ibukota sementara ditetapkan di Kolonodale.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Kabupaten
Morowali yang definitif difungsikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 179

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI DAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya serta Kabupaten Buol Toli-Toli,
Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai pada khususnya, meskipun telah
menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu
ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah, dan
kebutuhan pada masa mendatang. Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai luas
wilayah 69.726,00 km persegi dengan sarana serta prasarana komunikasi
dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah
Kabupaten Buol Toli-Toli bagian utara, Kabupaten Poso bagian timur,
dan Kabupaten Banggai bagian selatan.

Kabupaten Buol Toli-Toli mempunyai luas wilayah 8.123,34 km persegi
Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian
utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli Wilayah
Buol yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Biau, Kecamatan
Momunu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bunobogu, dan Kecamatan Paleleh
dengan luas wilayah keseluruhan 4.043,57 km persegi.

Kabupaten Poso mempunyai luas wilayah 29.928,86 km persegi Dalam
rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Poso Wilayah Bungku yang meliputi 5
kecamatan, yaitu Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Utara,
Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku
Barat dan wilayah kerja Pembantu Bupati Poso wilayah Kolonodale yang
meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo dan
Kecamatan Mori Atas dengan luas wilayah 15.490,10 km persegi.
Kabupaten Banggai mempunyai luas wilayah 12.887,16 km persegi Dalam
rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian selatan dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Banggai wilayah Banggai yang
berkedudukan di Pulau Banggai yang meliputi 7 Kecamatan, yaitu
Kecamatan Labobo Bangkurung, Kecamatan Banggai, Kecamatan Totikum,
Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan
Buko dengan luas wilayah keseluruhan 3.214,46 km persegi.

Wilayah kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli wilayah Buol, wilayah
kerja Pembantu Bupati Poso wilayah Bungku dan wilayah Kolonodale serta
wilayah kerja Pembantu Bupati Banggai wilayah Banggai Kepulauan telah
menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli wilayah
Buol, wilayah kerja Pembantu Bupati Poso wilayah Bungku dan wilayah
Kolonodale, serta wilayah kerja Pembantu Bupati Banggai wilayah
Banggai Kepulauan mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari
segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut diikuti
pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1996 penduduk
wilayah kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli Wilayah Buol berjumlah
91.365 jiwa, pada tahun 1999 meningkat menjadi 100.807 jiwa dengan
laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,44 % per tahun. Pada tahun 1996
penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Poso Wilayah Bungku dan Wilayah
Kolonodale berjumlah 128.202 jiwa sedangkan pada akhir tahun 1999
meningkat menjadi 140.361 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,16
% per tahun. Wilayah kerja Pembantu Bupati Banggai Wilayah Banggai
tahun 1996 jumlah penduduk 124.468 jiwa, sedangkan pada tahun 1998
meningkat menjadi 133.399 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,59%
per tahun.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan
semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat sejak tahun 1957 dan selanjutnya secara formal
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi
Tengah tanggal 17 Juni 1999 Nomor 12/PIMP-DPRD/1999 tentang Dukungan
Terhadap Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Buol berkedudukan di
Buol, Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Kepulauan berkedudukan di
Banggai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Morowali dan Surat Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli tanggal 12
Mei 1999 No. 188.53/62-XIV/DPRD II/BT tentang Dukungan Politik
Pemekaran Wilayah Buol menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Buol,
Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Poso tanggal 9 Pebruari
1998 Nomor 2/KPTS/DPRD/1998 tentang persetujuan terhadap usul
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Selatan, Keputusan DPRD
Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai tanggal 9 Juni 1999 No.03/
KPTS/DPRD/1999 tentang Pemekaran dan Penetapan Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat II Banggai Kepulauan.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu
membentuk Kabupaten Buol sebagai pemekaran Kabupaten Buol Toli-Toli
dan membentuk Kabupaten Morowali sebagai pemekaran Kabupaten Poso dan
membentuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemekaran Kabupaten
Banggai

Dengan terbentuknya Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan, wilayah Kabupaten Buol Toli-Toli berkurang seluas
wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Poso berkurang seluas wilayah
Kabupaten Morowali, dan wilayah Kabupaten Banggai berkurang seluas
wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

Wilayah Kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli Wilayah Buol, wilayah
kerja Pembantu Bupati Poso Wilayah Bungku dan Wilayah Kolonodale,
wilayah kerja Pembantu Bupati Banggai Wilayah Banggai dihapus.
Penghapusan keempat wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kabupaten Buol adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Buol
merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Buol Toli-Toli yang
berkedudukan di Buol. Kabupaten Morowali adalah wilayah yang sebelum
dibentuk Kabupaten Morowali merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati
Poso yang berkedudukan di Bungku dan Kolonodale. Sedangkan Kabupaten
Banggai Kepulauan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten
Banggai Kepulauan merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati
Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Banggai.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat
(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam bentuk lampiran Undang-undang ini. Ayat (5) Penetapan batas
wilayah secara pasti antara Kabupaten Buol dengan Kabupaten Buol
Toli-Toli, Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten
Banggai dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Sulawesi Tengah
yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di
lapangan.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai
dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang
khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan
pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya
dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang wilayah yang terpadu
dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Buol sebagai ibukota Kabupaten
Buol adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Biau. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Bungku sebagai ibukota Kabupaten Morowali adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Bungku Tengah. Ayat (3) Yang
dimaksud Banggai sebagai ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Banggai.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan partai
politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta
pemilihan umum tahun 1999. Huruf b Yang dimaksud dengan anggota ABRI
adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
jelas Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 17

Penjabat Bupati Buol, Penjabat Bupati Morowali, dan Penjabat Bupati
Banggai Kepulauan melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati
Buol, Bupati Morowali, dan Bupati Banggai Kepulauan hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masing-masing.

Pasal 18

Ayat (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buol dan Kabupaten 
Morowali serta Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk mencapai daya guna
dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam tugas oleh
Pembantu Bupati Buol Toli-Toli Wilayah Buol dan Pembantu Bupati Poso
Wilayah Bungku dan Wilayah Kolonodale dan pembantu Bupati Banggai
Wilayah Banggai. Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Buol Toli-Toli kepada Pemerintah Kabupaten Buol
dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso
kepada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Propinsi Sulawesi
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan. Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol Toli-Toli yang kedudukan
dan kegiatannya berada di Kabupaten Buol, Badan Usaha Milik Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso yang kedudukan dan
kegiatannya berada di Kabupaten Morowali dan Badan Usaha Milik Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai yang kedudukan dan
kegiatannya berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk mencapai daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah
Kabupaten Buol Toli-Toli, dan Pemerintah Kabupaten Poso, serta
Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan wewenang dan lingkup
tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Buol, Pemerintah
Kabupaten Morowali, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Begitu
juga utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Buol diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten Buol dan utang piutang yang kegunaannya
untuk Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan diserahkan
pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, dan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris. Ayat (2) Yang
dimaksud dengan sejak diresmikan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terhitung sejak dilantiknya
Penjabat Bupati Buol, Penjabat Bupati Morowali, dan Penjabat Bupati
Banggai Kepulauan. Pelantikan Penjabat Bupati Buol, Penjabat Bupati
Morowali, dan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan didahului dengan
peresmian pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden. Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Buol, 
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Gubernur Sulawesi
Tengah wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud
pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan
kebijakan lebih lanjut.

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk
pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor,
sarana mebel, dan sarana mobilitas, serta untuk biaya operasional bagi
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta
pembinaan kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3900