Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tanah dan bangunan sebagai bagian dari sumber daya alam memberi manfaat ekonomi bagi 
pemiliknya, sehingga bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan adalah wajar 
apabila menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui 
pembayaran pajak;

b. bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998 pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu 
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam membayar pajak yang merupakan sarana peran serta 
masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

c. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara di Asia dalam beberapa bulan 
terakhir telah memberi pengaruh yang besar dan menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan 
pembangunan nasional terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

d. bahwa untuk menghadapi keadaan tersebut, sesuai Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1997 
tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan;

e. bahwa peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut 
huruf d perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI 
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya 
Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan menjadi 
Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), ditangguhkan mulai berlakunya selama 
enam bulan dari tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG

UMUM

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, 
di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga memberi manfaat ekonomi bagi 
pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, adalah wajar 
menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yaitu 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah diundangkan 
tanggal 29 Mei 1997 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998.

Penyusunan Undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan penerimaan negara, 
terutama penerimaan daerah yang dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan nasional. Berdasarkan pemikiran itu pula, subjek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan 
bangunan dianggap wajar apabila diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya 
kepada negara melalui pembayaran pajak yang diberi nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Dengan memperhatikan fungsi tanah yang demikian penting bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat 
ataupun bagi pembangunan, penggalian sumber penerimaan pajak tersebut sudah barang tentu akan berarti 
sekali terutama sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Namun demikian, dengan terjadinya gejolak moneter yang demikian besar pengaruhnya terhadap kehidupan 
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan, maka penggalian sumber-sumber penerimaan pajak yang baru 
menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Gejolak moneter yang terjadi beberapa bulan terakhir, telah 
memberi pengaruh yang besar dan menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional 
terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Diantara berbagai kemungkinan 
yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengaruh gejolak moneter yang tidak menguntungkan tadi adalah 
penangguhan rencana pengenaan beban baru terhadap masyarakat. Beban baru seperti itu akan merupakan 
tambahan biaya ekonomi, yang dalam keadaan perekonomian yang sulit akan mengurangi kemantapan 
penciptaan lapangan kerja dan menurunkan kesempatan kerja yang baru, yang besar artinya terhadap 
kesejahteraan masyarakat.

Melalui penangguhan beban tersebut, tujuan yang ingin diwujudkan adalah mengurangi tambahan beban biaya 
terhadap kehidupan perekonomian. Salah satunya, adalah biaya dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Dengan pemikiran tersebut telah diambil langkah-langkah untuk menangguhkan waktu mulai berlakunya 
Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Peraturan 
Pemerintah No.1 Tahun 1997, dan dengan Undang-undang ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 1998.

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3739