Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/PUU-IV/2006
P U T U S A N

Nomor 009/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :--------------------------

1. A.WAHYU PURWANA, S.H., M.H., pekerjaan advokat dan konsultan hukum
beralamat Jl. Permata V Blok AD 2 Nomor 14 Fajar Indah Permata Colomadu
Karanganyar dan Jl. KH Samanhudi Nomor 196 Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- PEMOHON I,

2. M. WIDHI DATU WICAKSONO, S.H., pekerjaan staf pada Kantor Advokat A.
WAHYU PURWANA,S.H.,M.H. & ASSOCIATES beralamat Jl. Permata V Blok
AD 2 Nomor 14 Fajar Indah Permata Colomadu Karanganyar.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ PEMOHON II,

3. A. DHATU HARYO YUDO, S.H., pekerjaan Mahasiswa Pasca Sarjana dan
staf pada kantor Advokat A. WAHYU PURWANA,S.H.,M.H & ASSOCIATES,
beralamat Jl Kebon Kacang VI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- PEMOHON III,

4. MOHAMMAD SOFYAN, S.H., pekerjaan staf Kantor Advokat A.WAHYU
PURWANA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat JL. KH. Samanhudi Nomor
196 Surakarta dan Duren RT. 024/004 Ds. Barukan Kecamatan Tengaran,
Semarang.

 
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- PEMOHON IV,

yang selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 1
Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(selanjutnya disebut Kepaniteraan) pada tanggal 08 Mei 2006 Jam 11.30 WIB dan
telah diregistrasi pada tanggal 09 Mei 2006 Jam 14.00 WIB dengan Nomor
009/PUU-IV/2006 dan telah diperbaiki dan disampaikan melalui Kepaniteraan
Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2006 Jam 12.00 WIB dan pada hari
Rabu tanggal 14 Juni 2006 Jam 11.30 WIB. Pada dasarnya telah mengajukan
permohonan pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pasal 32 ayat (1) terhadap UUD 1945, yang menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Kepentingan Pemohon (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-19) yang telah disahkan pada tanggal 13
Agustus 2003 maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yaitu :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia (penjelasan undang-undang termasuk
kelompok yang berkepentingan);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan Hukum Publik atau Swasta;
d. Lembaga Negara.

 
2. Bahwa Pemohon I (Bukti P- I) adalah seorang dengan profesi Advokat dan
mempunyai kantor hukum yang diberi nama Law Office A. Wahyu Purwana,
S.H., M.H. & Associates yang mempunyai cabang-cabang untuk membantu
kelancaran pekerjaannya dimana dalam menjalankan profesi sehari-harinya
dibantu oleh para staf tersebut antara lain Pemohon II, III dan IV yang belum
mempunyai izin beracara atau melakukan pekerjaan non litigasi dan para
Associates-nya yang mempunyai izin advokat untuk pekerjaan secara Litigasi;

3. Bahwa sebagai seorang advokat yang sehari-harinya bekerja di bidang hukum
secara praktik, Pemohon I dengan dibantu oleh Pemohon II, III, dan IV
mempunyai hak secara konstitusional dalam bidang hak asasi manusia dalam
hukum dan pekerjaan yang secara jelas diatur tercantum dalam Pasal 28C ayat
(1), (2), dan Pasal 28D ayat (1), (2), (3) , Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2)
perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

4. Bahwa Pemohon I di dalam pekerjaan mempunyai hak atau kewenangan-
kewenangan berupa memberikan jasa hukum kepada klien atau orang yang
membutuhkan jasa advokat baik di dalam persidangan dalam perkara perdata
ataupun pidana atau perkara-perkara lain ataupun hanya sekedar memberikan
konsultasi hukum (secara litigasi dan non litigasi) yang selanjutnya atas
pekerjaan dimaksud timbullah hak yang bersifat materi bagi Pemohon I
berkaitan dengan profesinya yang diatur di bawah Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat dalam rangka pemenuhan hak dan pelayanan
dasar warga negara melalui pemberian perlindungan atas hak konstitutionalnya
oleh pemerintah dalam hal ini melakukan pelayanan bersama-sama, menerima,
menampung, membahas, mengerjakan, melayani, serta menindak lanjuti
berdasar profesi masing-masing atau porsi yang tidak sama yang mempunyai
hak/kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 ayat
(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena persamaan
kedudukan advokat dan konsultan hukum yang disandang oleh para Pemohon
dalam rangka pemenuhan hak pelayanan dasar warga Negara melalui
pemberian perlindungan atas hak konstitusional warga Negara yang selanjutnya
berakibat tidak dapat menjalankan tugas sesuai kemampuan, profesionalitas,

 
memupuk kemandirian, kemahiran, kesempatan kerja, memberikan pekerjaan
kepada orang lain dimana hak konstitusional tersebut ditentukan dalam:

- Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke-2 yang menentukan bahwa �setiap warga negara berhak
hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya�.
- Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke-2 yang menentukan bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kwalitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

- Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke-2 yang menentukan bahwa:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke-2 yang menentukan bahwa, �setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia�.
- Pasal 28G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen ke-2 yang menentukan bahwa:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi .

- Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 amandemen ke-2 yang menentukan bahwa, �setiap orang berhak

 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan�.
- Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 amandemen ke-2 yang menentukan bahwa, �setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat�.
- Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 amandemen ke-2 yang menentukan bahwa hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun .
- Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 amandemen ke-2 yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah .

5. Bahwa Pemohon I telah membuka beberapa cabang kantor hukum dengan
nama Law Office A. Wahyu Purwana ,S.H., M.H. & Associates dan dengan
dibantu para staf dengan tujuan supaya memperlancar pekerjaan dan dengan
tujuan supaya dapat mengembangkan diri dalam menekuni pekerjaannya
sehingga dengan beragamnya permasalahan yang ditanganinya maka akan
semakin banyak pengalaman dan pembelajaran yang selanjutnya akan
meningkatkan kwalitas profesi Pemohon I dan para Pemohon II, III, IV atau staf
dan asisten Law Office A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates
6. Bahwa dengan adanya beberapa cabang kantor hukum maka Pemohon I sering
memberikan wewenang kepada stafnya untuk memberikan penyuluhan hukum
ataupun hanya sekedar memberikan konsultasi hukum kepada orang yang
membutuhkan atau dapat dikatakan Pemohon I memberikan wewenang kepada
Pemohon II, III, dan IV atau staf yang lain untuk melakukan suatu pekerjaan
secara non litigasi artinya melakukan pekerjaan di bidang hukum secara praktik
namun di luar persidangan dan disebabkan adanya beberapa cabang kantor
hukum maka Pemohon I tidak bisa menangani pekerjaannya sendiri sehingga

 
membutuhkan staf-staf yang bertugas membantu Pemohon I.

7. Bahwa dengan melaksanakan pekerjaan yang sifatnya non litigasi Pemohon II,
III, dan IV dapat dikatakan yang bersangkutan sudah melakukan suatu pekerjaan
yang merupakan hak asasi sebagai manusia di bidang pekerjaan.

8. Bahwa Pasal 28A , Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1), (2), (3),
Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3) serta Pasal 28I ayat (1),
(2), (4) perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Bukti P-15) yang merupakan hak konstitusional bagi para Pemohon
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28A, "Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya�.

Pasal 28C ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia�.

- Pasal 28C ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya�.
- Pasal 28 D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum�,
- Pasal 28D ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�.
- Pasal 28D ayat (3) menyebutkan, "Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
- Pasal 28F menyebutkan, �Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia".
- Pasal 28I ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 28C ayat (1), (2), dan Pasal 28D ayat (1), (2), (3),
Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-15) maka para Pemohon
mempunyai hak asasi dibidang hukum dan pekerjaan dimana para Pemohon
mempunyai hak untuk mengembangkan diri dalam pemenuhan kebutuhan dasar
dan berhak memperoleh pemanfaatan dari dari ilmu dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup
umat manusia, kemudian para Pemohon mempunyai hak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya kemudian berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan
hukum, kemudian para Pemohon mempunyai hak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, kemudian para
Pemohon sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan kemudian para Pemohon mempunyai hak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi serta para Pemohon
mempunyai hak bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.

10. Bahwa maka jelaslah kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon dalam
perkara ini adalah para Pemohon dimana kedudukan Pemohon I adalah sebagai
Advokat dan Pemohon II, III, dan IV adalah pihak yang sehari-hari bekerja
sebagai staf Advokat dengan demikian para Pemohon adalah termasuk
kelompok berkepentingan sehingga dapat menjadi pihak untuk mengajukan
pemohonan pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat.

II. Alasan-alasan Permohonan Uji Materiil Berkenaan dengan Materi Muatan dalam
Ayat, Pasal, dan atau Bagian undang-undang dalam hal Ini (Bukti P-18) Pasal 32

 
ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 .

1. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 (Bukti P-18)
yang menyatakan Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan
Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai
berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini para Pemohon anggap bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Bukti P-15) karena Pasal 32
ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 telah merugikan hak secara
konstitusional para Pemohon dengan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I seringkali memberikan pekerjaan kepada staf dibidang
non litigasi kepada klien kantor Law Office A. Wahyu Purwana, S.H., M.H.
& Associates sesuai dengan hukum dan kebutuhan yang sangat variatif
yang dengan lahirnya Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat tidak dapat memberikan tugas atau pekerjaan kepada staf
untuk memberikan konsultasi hukum.
b. Bahwa Pemohon II (Bukti P-3) adalah staf Kantor Advokat A. Wahyu
Purwana, S.H., M.H. & Associates dan anak kandung Pemohon I yang
menjalankan tugas-tugas memberikan penerangan tentang hukum,
membantu ayahnya dalam kantor atau menggantikan/mewakili secara
pribadi karena hubungan keluarga apabila terdapat masalah pribadi
Pemohon I (Bukti P-17) di mana Pemohon II telah menyelesaikan
pendidikan hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang
telah lulus ujian advokat yang diadakan Peradi (Bukti P-10). Dengan
lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat tidak dapat menerima tugas untuk memberikan konsultasi hukum
bahkan pekerjaan yang menyangkut dengan hukum.
c. Bahwa Pemohon III (Bukti P- 5) adalah staf pada Kantor Advokat A.
Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates yang mempunyai tugas
menjalankan kegiatan atau tugas non litigasi dan memberikan penerangan
tentang hukum yang dengan lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat menerima tugas untuk
memberikan konsultasi hukum atau pekerjaan lain yang menyangkut

 
dengan hukum secara non litigasi .
d. Bahwa Pemohon IV (Bukti P- 4) adalah staf pada Kantor Advokat A.
Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates yang mempunyai tugas untuk
menjalankan pekerjaan non litigasi dan memberikan penerangan tentang
hukum. yang dengan lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat menerima tugas untuk
memberikan konsultasi hukum atau pekerjaan lain yang menyangkut
hukum secara non litigasi.
e. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat menurut Pasal 32 ayat (1) telah merugikan Pemohon I beserta staf
karena Pemohon I tidak dapat memberikan atau mengalihkan
pekerjaannya meskipun hanya memberikan konsultasi hukum kepada
orang yang membutuhkan karena terhalang dengan adanya persamaan
kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum atau sekedar menulis
keterangan konsultan hukum pada surat keterangan diri.
f. Bahwa rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung
suatu arti yang sama kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum
karena kalimatnya berbunyi advokat, penasihat hukum, pengacara praktik
dan konsultan hukum.
g. Bahwa rumusan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat mengandung kesamaan antara status, kedudukan serta
fungsi dari profesi advokat dengan profesi konsultan hukum padahal di
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut
dalam Pasal 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konsultan
hukum sehingga Pasal 32 ayat (1) tidak terkorelasi dengan Pasal 1
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.
h. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah merugikan para Pemohon
yang sekarang berkedudukan sebagai advokat dan staf yang secara
konstitusional atau dengan kata lain telah merugikan hak konstitusional
para Pemohon yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan.
Sebagai warga negara yang bekerja dibidang hukum secara praktik telah
dirugikan atas dicantumkannya Pasal 32 ayat 1 yang menyamakan

 
kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum sehingga Pemohon I
tidak bisa memberikan pekerjaan atau tidak bisa mewakilkan kepada staf
untuk melakukan pekerjaannya padahal staf dimaksud kebanyakan sudah
ikut Pendidikan Profesi Advokat yang kemudian mengikuti ujian advokat.
i. Bahwa dengan lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 selanjutnya telah merugikan para Pemohon dimana Pemohon
I yang berkedudukan sebagai seorang advokat tidak dapat
diwakili/mewakilkan kepada stafnya yang belum diangkat menjadi seorang
advokat dalam memberikan konsultasi hukum/penerangan secara non
litigasi kepada kliennya atau menerima klien Pemohon I bahkan
memberikan pekerjaan sebagai konsultan hukum kepada siapapun juga
selanjutnya merugikan hak konstitusional Pemohon II, III, IV meskipun
yang bersangkutan telah bekerja di kantor Pemohon I namun Pemohon II,
III, dan IV tidak dapat melaksanakan aktivitasnya atau pekerjaannya
meskipun hanya memberikan konsultasi hukum karena dirinya belum
diangkat menjadi advokat.
j. Bahwa kerugian konstitusional lain sangat nampak pada saat Pemohon I
yang berkedudukan sebagai orang tua Pemohon II dalam perkara perdata
Nomor 28/Pdt.G/2005/PN.Skh di mana Pemohon I secara pribadi
berkedudukan sebagai penggugat yang selanjutnya dikuasakan kepada
Pemohon II secara insidentil yang salah satu syarat adalah surat
keterangan dari kelurahan yang menyebutkan hubungan keluarga dan
selanjutnya dalam surat tersebut disebutkan pekerjaan sebagai konsultan
hukum yang selanjutnya oleh Pihak Penyidik langsung dianggap sebagai
keterangan palsu sesuai Pasal 263 ayat (1), dan (2), serta Pasal 269 KUH
Pidana (Bukti P-16) .
k. Bahwa pengertian konsultan hukum adalah tidak sama dengan
pengertian advokat, karena menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian
konsultan adalah orang ahli yang pekerjaannya memberikan
petunjuk/nasihat tentang hukum, kemudian pengertian advokat adalah
profesi seseorang yang memberikan jasa dalam bidang hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh atau berdasarkan undang-undang.
l. Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang

 
menyamakan arti, kedudukan antara advokat, pengacara praktik,
penasihat hukum, konsultan hukum telah merugikan orang-orang yang
karena ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang luas dibidang
hukum serta mengetahui seluk beluk hukum atau dari kalangan akademi
namun karena mereka terhalang bukan sebagai advokat, atau penasihat
hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tidak bisa memberi
penyuluhan atau sekadar konsultasi hukum atau pekerjaan nirlaba dalam
bidang penyuluhan.
m. Bahwa dengan menyamakan kedudukan antara advokat dan konsultan
hukum, maka seorang pakar hukumpun dirasa tidak bisa dianggap atau
dikatakan sebagai konsultan hukum karena mereka tidak pernah diangkat
sebagai advokat sehingga tidak bisa memberikan jasa hukum atau
konsultasi hukum atau seluruh apa yang diterangkan oleh seseorang yang
perfect dalam bidang hukum selanjutnya berubah menjadi palsu karena
hanya tidak terdaftar sebagai advokat .
n. Bahwa menurut pengertian yang berkembang dewasa ini tidak pernah ada
legitimasi perundang-undangan terhadap suatu proses pengangkatan
seorang Konsultan Hukum yang dilakukan oleh organisasi konsultan
hukum yang didirikan untuk tujuan itu dan menurut para Pemohon hal ini
sangat berbeda fakta historis dengan advokat yang diangkat oleh Menteri
Hukum dan HAM ataupun pengacara praktik yang diangkat oleh
Pengadilan Tinggi sehingga kedudukan konsultan hukum tidak dapat
disamakan dengan advokat maupun pengacara praktik.
o. Bahwa dengan lahirnya undang-undang yang menyamakan kedudukan
antara advokat dengan konsultan hukum, selanjutnya mengurangi hak dari
Pemohon I atau para Pemohon , yang karena Pemohon I yang
berkedudukan sebagai advokat tidak bisa memberi pekerjaan Konsultan
Hukum bagi para staf yang telah lama bekerja di kantor yang dipimpin,
padahal yang bersangkutan telah mampu untuk melakukan pekerjaan
sebagai seorang Konsultan Hukum atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat
nirlaba atau pekerjaan non litigasi.
p. Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat seorang yang karena pengetahuan serta kemampuannya di
bidang hukum dapat melakukan pekerjaan sebagai konsultan hukum,

 
namun dengan lahirnya undang-undang dimaksud tidak bisa melakukan
pekerjaan sebagai konsultan hukum karena persamaan kedudukan.
q. Bahwa dengan implikasi Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 ini para Pemohon menjadi tidak tenang dalam melakukan
pekerjaan karena sewaktu-waktu dapat dilaporkan telah melakukan tindak
pidana dengan memberikan keterangan palsu, surat palsu karena
mencantumkan pekerjaan berupa konsultan hukum yang tidak punya atau
belum punya izin advokat .
r. Bahwa sewaktu-waktu Pemohon I bisa dianggap melakukan suatu tindak
pidana karena mencantumkan pekerjaan Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV sebagai konsultan hukum karena yang bersangkutan sejak
lama telah ikut mengabdikan diri di kantor advokat yang sebelumnya
dimulai dengan karir dalam Lembaga Bantuan Hukum dimana pekerjaan
tersebut secara nyata dilakukan secara non litigasi sebagai staf advokat .
s. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat
menjadi dasar ataupun berakibat ancaman pidana memalsukan surat--
surat sesuai Pasal 263, 264, dan sebagainya dalam KUHP. Karena
Pemohon II, III, dan IV yang merupakan staf Pemohon I mewakili
Pemohon I atau atas nama kantor advokat atau atas nama dirinya sendiri
untuk suatu keperluan pemberian penjelasan tentang hukum yang disebut
konsultasi atas nama Pemohon I atau atas nama Kantor advokat atau atas
nama pribadi sebagai konsultan hukum menjadi masalah yang selanjutnya
dianggap melanggar KUHP.
t. Bahwa didalam rancangan undang-undang yang kemudian menjadi
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 pada ketentuan peralihan tidak
menyebutkan adanya kedudukan yang sama antara advokat, penasihat
hukum, pengacara praktik dengan konsultan hukum, karena rancangan
dimaksud sama sekali tidak menyebutkan kedudukan mengenai konsultan
hukum dimana rancangan dimaksud berbunyi advokat/penasihat hukum
atau pengacara praktik pada saat undang-undang ini mulai berlaku telah
diangkat untuk menjalankan profesinya, dianggap telah memenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini sebagai
seorang advokat/penasihat hukum (Advokat dan Contempt of Court
karangan Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.,LL.M., Penerbit Djambatan hal

 
306).
u. Bahwa dengan telah dicabutnya Pasal 31 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 maka ketentuan bagi orang-orang yang bertindak seolah-olah
advokat tidak bisa dipidana karena pasal dimaksud sudah dicabut
sehingga ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah
selayaknya dicabut karena secara mutatis mutandis ikut tercabut dengan
proses judicial review terhadap Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 tersebut.
v. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni mengenai tidak
diberlakukannya Pasal 31 tentang ketentuan pidana dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 mencakup arti pemberian jaminan hukum
dimana seseorang yang notabene bukanlah seorang advokat namun aktif
menjalankan kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum tidak dapat
dipidana menurut undang-undang tersebut. Namun, sampai saat ini
jaminan hukum tersebut tidak mempunyai arti karena bagi pihak-pihak
terkait yang menjalankan kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum
bisa saja dijerat tindak pidana memalsukan surat-surat yang didasarkan
pada ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003. Hal ini secara khusus bisa menerpa para Pemohon yang terus
dikejar ancaman pidana ketika menjalankan kegiatan profesi.
w. Bahwa akibat dari disamakannya kedudukan antara advokat dengan
konsultan hukum menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 maka telah merugikan Pemohon I yang tidak bisa
melimpahkan atau memberikan pekerjaan kepada Pemohon II, III, san IV
yang belum menjadi advokat sehingga dapat dikatakan Pemohon I tidak
dapat memberikan pekerjaan dan Pemohon II, III, IV tidak dapat bekerja
dan selanjutnya merugikan hak konstitusi para Pemohon di bidang hak
asasi manusia.
x. Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini akan pelayanan
hukum sudah mencapai pada tingkat yang relatif sangat tinggi, baik secara
kualitas dan kuantitas, namun tidak sebanding dengan jumlah advokat dan
tidak meratanya persebaran kedudukan/domisili advokat dibanding
dengan luas wilayah. Bahkan kebutuhan pelayanan hukum ini sudah

 
mencapai pada semua tingkatan masyarakat, dari yang mampu secara
finansial sampai pada masyarakat miskin dan dalam prakteknya pada
kantor hukum Pemohon kebutuhan pelayanan hukum dari seluruh
tingkatan masyarakat tersebut mencoba untuk diakomodir seluruhnya,
karena permasalahan nurani dan keberpihakan kepada mereka yang
tertindas. Melihat kebutuhan pelayanan hukum yang sedemikian tinggi dan
tidak sebanding dengan jumlah advokat tersebut, maka diangkat konsultan
hukum yang dapat memberikan kegiatan konsultasi dan pendampingan
hukum dengan peran terbatas pada hal-hal yang bersifat non litigasi atau
dengan kata lain dibutuhkan ahli hukum professional yang
melengkapi/mendukung keberadaan advokat.

2. Bahwa materi muatan Pasal 32 ayat (I) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1), (2) dan
Pasal 28D ayat (1), (2), (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) perubahan ke-2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
merupakan hak konstitusional bagi para Pemohon yang berbunyi sebagai
berikut:

- Pasal 28C ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat
manusia�.
- Pasal 28C ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya".
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama didepan hukum".
- Pasal 28D ayat (2) menyatakan, "setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja�.
- Pasal 28D ayat (3) menyebutkan, "Setiap warga Negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

 
- Pasal 28F menyebutkan, �Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia�.
- Pasal 28I ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang sifatnya diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu�.

Alasan-alasan kerugian hak konstitusional para Pemohon berdasarkan fakta-fakta
sebagai berikut:

a. Bahwa dengan adanya persamaan antara advokat dengan konsultan hukum
menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
menyebabkan Pemohon I tidak dapat memberikan wewenang atau pekerjaan
kepada Pemohon II, III, dan IV untuk melakukan pekerjaan di bidang hukum
praktik karena yang bersangkutan belum menjadi seorang advokat sehingga
Pemohon I tidak bisa melayani klien-kliennya karena keterbatasan waktu dan
tenaga dan selanjutnya mengurangi hak Pemohon I berupa hak untuk
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
b. Bahwa kemudian bagi Pemohon II, III, dan IV yang belum menjadi advokat
karena terhalang persamaan antara advokat dengan konsultan hukum sesuai
Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan demikian
tidak dapat menjadi konsultan hukum sehingga menyebabkan tidak dapat
melakukan pekerjaan di bidang hukum praktis meskipun secara non litigasi
sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon II, III, dan IV yaitu Pemohon
II, III, dan IV tidak bisa mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan hidup umat manusia, selanjutnya mengurangi hak
Pemohon II, III, dan IV berupa untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

 
bangsa dan negaranya, mengurangi hak para Pemohon berupa hak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja.
c. Bahwa dengan tidak diperbedakannya antara kedudukan advokat dengan
konsultan hukum sebagaimana dalam tersebut Pasal 32 ayat (1) Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 dan kemudian terhadap Pemohon I yang
mencantumkan pekerjaan Pemohon II sebagai konsultan hukum dan
selanjutnya dianggap telah melakukan tindak pidana pemalsuan, kemudian
terhadap Pemohon II telah dianggap menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan sehingga menyebabkan Pemohon I dan II terkena urusan pidana
yang selanjutnya dianggap melanggar KUHP (Bukti P-16 dan P-17), hal
dimaksud bisa saja dialami oleh Pemohon III dan IV. Dapat pula dikenakan
tindak pidana pemalsuan ataupun keterangan palsu dengan demikian
keberadaan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 telah
merugikan hak konstitusional bagi para Pemohon berupa hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama didepan hukum kemudian merugikan hak para Pemohon berupa hak
kebebasan.
d. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah mengurangi hak Konstitusional para
Pemohon berupa hak asasi manusia dalam hukum dan pekerjaan sehingga
para Pemohon mengganggap ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 28D
ayat (1), (2), (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) perubahan ke-2 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 50
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan
memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

 
2. Menyatakan isi Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
persamaan kedudukan, kewenangan profesi advokat dengan konsultan hukum
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 .
3. Menyatakan ketentuan isi Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang persamaan kedudukan, kewenangan profesi advokat dengan
konsultan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi advokat
ataupun orang-orang yang karena pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya
mampu melakukan suatu pekerjaan dibidang hukum secara praktek diluar
pengadilan untuk melakukan atau memberikan konsultasi hukum kepada orang
yang membutuhkan atau menjadikan orang yang dimaksud sebagai konsultan
hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya para
Pemohon telah melampirkan bukti-bukti yang berupa: -------------------------

1. Bukti P-1 : Fotocopy Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon I.

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I.

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II.

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III.

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV.

6. Bukti P-6 : Fotocopy ijazah S-1 atas nama Pemohon I.

7. Bukti P-7: Fotocopy ijazah Program Pasca Sarjana atas nama Pemohon
I.

8. Bukti P-8 : Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor D-238.KP.04.13-Tahun 1999 atas nama
Pemohon I.

9. Bukti P-9 : Fotocopy ijazah S-I atas nama Pemohon I.

10. Bukti P-10 : Fotocopy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat atas
nama Pemohon II.

11. Bukti P-11 : Fotocopy ijazah S-1 atas nama Pemohon IV.

12. Bukti P-12 : Fotocopy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat

 
atas nama Pemohon IV.

13. Bukti P-13 : Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon III.

14. Bukti P-14 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat.

15. Bukti P-15 : Fotocopy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Panggilan dari Polres Sukoharjo Nomor Polisi
S.Plg/605/V/2006/Reskrim kepada Pemohon II untuk
membuktikan Pemohon II terkena perkara pidana karena
mencantumkan pekerjaan konsultan hukum.

17. Bukti P-17 : Fotocopy keterangan dari Kelurahan .Sondakan yang
menerangkan pekerjaan Pemohon II sebagai konsultan hukum
yang selanjutnya dianggap sebagai surat palsu untuk
membuktikan Pemohon II yang menulis pekerjaan sebagai
konsultan hukum dianggap memakai surat palsu.

Menimbang bahwa pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 17
Mei 2006 , para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan untuk pembuktian tanggal
14 Juni 2006 telah didengar keterangan lisan 2 (dua) orang Ahli Pemohon dan 2 (dua)
orang Saksi Pemohon dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli dari Pemohon

1. Drs.Bambang Sudarsono, S.H menerangkan:
- Bahwa dilihat dari konteks sejarahnya sebelum diundangkannnya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ada perbedaan antara advokat
dengan konsultan hukum secara signifikan.
- Bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
kedudukan advokat dan konsultan hukum sama.
- Bahwa persamaan kedudukan advokat dengan konsultan hukum bertentangan
dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28F,
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), (3), Pasal 28I ayat (1), (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Hariyadi Usman Jaka Sutapa, S.H., MH menerangkan:

 
- Bahwa pengertian advokat dan konsultan hukum berbeda sama sekali.
- Bahwa menurut Kamus Hukum, konsultan hukum ialah orang memberi nasihat
hukum yang bukan advokat.
- Bahwa dengan adanya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 seorang alumnus perguruan tinggi hukum atau fakultas hukum yang
mempunyai gelar Sarjana Hukum akan dibatasi gerak dan langkah dalam
mengembangkan ilmunya dan mempraktikan ilmu tersebut di lingkungan
masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saksi-saksi dari Pemohon:

1. Hany Octavianto, S.H menerangkan:
- Bahwa Saksi berassosiasi dengan Pemohon I sejak tahun 2002 s/d 2004.

- Bahwa dikantor Law Office A.Wahyu Purwana, S.H.,M.H terdapat staf-staf
hukum yang belum mempunyai ijin tetapi bertugas memberikan konsultasi
hukum.

- Bahwa saksi pernah melihat salah seorang staf dan Pemohon I dipanggil
Polres Sukoharjo berhubung memberikan status pekerjaan sebagai konsultan
hukum.

2. KRT H.Pitoyo Rudiyanto, S.H menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja di kantor Law Office A.Wahyu Purwana, S.H., M.H.
sebagai konsultan hukum tetapi belum mempunyai izin advokat.
- Bahwa saksi merasa kwatir dengan adanya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 berhubung salah satu temannya dituntut oleh Polresta
Sukoharjo sehingga tidak menutup kemungkinan saksi akan mendapat dampak
seperti temannya.
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil Polres Sukoharjo dengan
kedudukannya sebagai konsultan hukum.
- Bahwa saksi mengetahui salah seorang staf Pemohon I yang telah Sarjana
Hukum dipanggil pihak kepolisian karena memuat profesinya sebagai
konsultan hukum

 
Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan
bertanggal 19 Juni 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19
Juni 2006;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam Berita Acara
persidangan a quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum menilai pokok perkara, Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Mahkamah) perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan
kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang untuk mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

 
Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282, selanjutnya disebut UU Advokat), sehingga
permohonan para Pemohon termasuk lingkup kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa meskipun UU Advokat pernah dimohonkan pengujian
dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, tetapi
karena pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian berbeda, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 60 UUMK, Mahkamah menyatakan tetap dapat memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK, para Pemohon
dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Dengan
demikian, menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, agar seseorang atau suatu pihak dapat
diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
maka orang atau pihak dimaksud terlebih dahulu harus menjelaskan dan
membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;
b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-
III/2005 dan putusan-putusan berikutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai
kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK,
sebagai berikut:

1) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

 
2) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang;
3) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal
32 ayat (1) UU Advokat adalah:

1) A. Wahyu Purwana, S.H., M.H., pekerjaan advokat dan konsultan hukum (Bukti P-
1), warga negara Indonesia (Bukti P-2), sebagai Pemohon I;
2) M. Widhi Datu Wicaksono, S.H., pekerjaan staf kantor Advokat A. Wahyu
Purwana, S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-3), sebagai
Pemohon II;
3) A. Dhatu Haryo Yudo, S.H., pekerjaan staf pada kantor Advokat A. Wahyu
Purwana, S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-5), sebagai
Pemohon III;
4) Mohammad Sofyan, S.H., pekerjaan staf Kantor Advokat A. Wahyu Purwana,
S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-4), sebagai Pemohon
IV;

Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV termasuk
dalam kualifikasi Pemohon perorangan warga negara Indonesia menurut Pasal 51
ayat (1) butir a) UUMK;

Menimbang bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para
Pemohon mendalilkan dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 (Bukti P-15), yaitu yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) yang bunyinya masing-masing
adalah sebagai berikut:

 
� Pasal 28C ayat (1), �Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia�;
sedangkan ayat (2)-nya, �Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya�.
� Pasal 28D ayat (1), �Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum�;
sedangkan ayat (3) berbunyi, �Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan�.
� Pasal 28I ayat (2), �Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu�.

Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai
Pemohon pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945 dan memiliki hak konstitusional
yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun masih harus dibuktikan apakah hak
konstitusional dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh Pasal 32
ayat (1) UU Advokat, sebagaimana anggapan yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah
Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, Bab XII Ketentuan Peralihan, yang berbunyi, �Advokat,
penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada
saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini�.

Menimbang bahwa karena Pasal 32 ayat (1) UU Advokat adalah Ketentuan
Peralihan, maka materi muatannya bukanlah mengenai batasan pengertian atau
definisi sebagaimana yang lazim merupakan materi muatan Ketentuan Umum suatu
undang-undang (vide Lampiran C.1.74. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya
disebut UUP3). Ketentuan Peralihan memuat �penyesuaian terhadap Peraturan

 
Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan
baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan
lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum� (vide Lampiran C.4.100. UUP3).
Selain itu, ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang
telah diperoleh sebelumnya (acquired rights atau verkregenrechten) tetap diakui. Di
samping itu, ketentuan peralihan (transitional provision) diperlukan untuk menjamin
kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak, serta mencegah
kekosongan hukum (rechtsvacuum);

Menimbang bahwa materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru
mengakui hak-hak yang telah diperoleh seseorang atau pelanjutan keadaan hukum
yang dialami seseorang, yaitu �advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan
konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat berlaku, diakui dan
dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat�. Dengan
demikian, Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah ketentuan yang bermaksud
menyampuradukkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan
konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama
(advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah
diangkat, yang memang dikenal menurut peraturan perundang-undangan yang lama)
ke dalam suatu status hukum baru (Advokat) menurut UU Advokat yang justru sangat
menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus advokat. Sesuatu
yang menguntungkan pihak lain tidak dapat ditafsirkan dan tidak serta-merta
merugikan Pemohon. Bagi seseorang yang belum mempunyai status tertentu menurut
hukum (dalam arti belum diangkat oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku), dengan sendirinya harus
tunduk pada semua ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang baru,
dalam hal ini UU Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Advokat.
Hal demikian memang merupakan hakikat dan fungsi utama suatu ketentuan
peralihan (transitional provision) dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 32
ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband)
dengan hak konstitusional sehingga tidak merugikan hak konstitusional para
Pemohon. Dalam hal terjadi peristiwa yang menimpa Pemohon II dipanggil polisi

 
sebagai tersangka (Bukti P-16) bukanlah didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU
Advokat melainkan atas dasar Pasal 31 UU Advokat yang tampaknya belum dipahami
oleh penyidik bahwa pasal a quo telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004. Seandainya pun
penyidik bermaksud untuk menyidik para Pemohon, seharusnya tidak dapat lagi
menggunakan Pasal 31 UU Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata
para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UUMK. Oleh karena itu, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonannya;

Menimbang bahwa karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51
ayat (1) UUMK, maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis
tanggal 6 Juli 2006, yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yakni Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. H.A. Mukthie
Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr.

 
HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H.,
MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi sebagaimana
tersebut di atas, serta didampingi oleh Ida Ria Tambunan, S.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang
mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili.

KETUA,

PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

ANGGOTA :

PROF. H.A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. MARUARAR SIAHAAN, S.H.

H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. PROF. DR. HM. LAICA MARZUKI, S.H.

DR. HARJONO, S.H., M.C.L. PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. SOEDARSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

 

IDA RIA TAMBUNAN, S.H.