Reglemen Acara Perdata
{|cellspacing="3" class="europetable" width="100%"
|- valign="top" 
|width="50%" class="MainPageBG" style="border:1px solid #2f2f2f; padding: .5em 1em 1em; color: #000; background-color: #f8fff8"|
 BUKU PERTAMA:
 TATA CARA BERPERKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF

 BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

 Bagian 1 Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan kepada yang Berkepentingan Sendiri dan Pemberitahuan Surat-Surat Resmi
 Bagian 2 Sidang-Sidang Pengadilan
 Bagian 3 Hakim-Hakim dan Penolakan terhadap Mereka
 Bagian 4 Keputusan Pengadilan pada Umumnya
 Bagian 5 Penanggungan
 Bagian 6 Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dan Perlawanan
 Bagian 7 Keadaan Batal

 BAB II TATA CARA BERPEKARA DI RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGERECHTSHOF DALAM TINGKAT PERTAMA

 Bagian 1 Gugatan
 Bagian 2 Jawaban dan Penjelasan Perkara
 Bagian 3 Permohonan Sementara dan Tangkisan tentang Ketidakwenangan
 Bagian 4 Pemeriksaan-Pemeriksaan Perkara atas Dasar Jawab-Menjawab Tertulis
 Bagian 5 Perselisihan Mengenai Asli Tidaknya Surat-Surat dan tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Hal itu
 Bagian 6 Pemeriksaan Saksi-Saksi
 Bagian 7 Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya
 Bagian 8 Keterangan Para Ahli
 Bagian 9 Pendengaran Para Pihak
 Bagian 10 Gugatan Antara (Inidentil)
 Bagian 11 Gugatan Balik (Rekonvensi)
 Bagian 12 Penundaan dan Lanjutan Pemeriksaan Perkara
 Bagian 13 Penyangkalan dalam Pemeriksaan Hakim
 Bagian 14 Penunjukan Kepala Pengadilan Lain dan Soal-Soal Kekuasaan Mengadili (Kompetensi)
 Bagian 15 Pencabutan Instansi (Tingkat Kewajiban dalam Pemeriksaan Perkara)
 Bagian 16 Gugurnya Instansi
 Bagian 17 Penggabungan dan Penengahan
 Bagian 18 Pemeriksaan Singkat di Hadapan Ketua R.v.J.

 ATURAN PENUTUP BAB II

 BAB III BERACARA DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA-PERKARA WESEL DAN KELAUTAN

 BAB IV PENUNTUT UMUM

 BAB V KEKUASAAN MENGADILI YANG ADA PADA RAAD VAN JUSTITIE DAN HOOGGERECHTSHOF MENYIMPANG DARI WEWENANG YANG DI BERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG (PROROGASI PERADILAN)

 BAB VI PEMERIKSAAN DALAM TIMGKAT BANDING TERHADAP PUTUSAN RAAD VA JUSTITIE
 Bagian 1 Perkara-Perkara yang Dapat Dimohonkan Banding
 Bagian 2 Jangka Waktu Untuk Permohonan Banding
 Bagian 3 Pemeriksaan dalam tingkat Banding dan Akibat-akibatnya

 BAB VII. PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TENTANG PERKARA-PERKARA YANG DIADILI OLEH PENGADILAN UNTUK ORANG-ORANG INDONESIA

 BAB VIII DAN BAB IX (Ditarik kembali dg S 1901 -319 jo. 465)

 BAB X PERLAWANAN PIHAK KETIGA

 BAB XI PENINJAUAN KEMBALI

 BAB XII s/d BAB XIIIM (pasal 402-434) lihat  Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004

 BUKU KEDUA:
HAL MENJALANKAN PUTUSAN DAN SURAT PERINTAH YANG DIANGGAP SAMA DENGAN ITU SERTA AKTA

 BAB I 

(pasal 435 -476) tidak dimuat; untuk kepentingan ini, lihat Undang-undang Mahkamah Agung (UU 14/1985, LNRI. 1985-72  dan UU 5/2004. LNRI. 2004-9)

 BAB II

 Bagian 2 Sita Eksekutorial pada Pihak Ketiga
 Bagian 2A Sita Eksekutorial terhadap Pihak Ketiga Mengenai Pengurusan
 Bagian 3 Pembagian Hasil Eksekusi

|width="50%" class="MainPageBG" style="border:1px solid #2f2f2f; padding: .5em 1em 1em; color: #000; background-color: #f8fff8"|

 BAB III TUNTUTAN KEMBALI BARANG-BARANG TETAP

 Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum
 Bagian 2 Penyitaan Barang-Barang Tetap
 Bagian 3 Penuntutan Hak Milik
 Bagian 4 Sita Eksekutorial atas Bunga Tanah (Grondrente)
 Bagian 5 Pengaturan Hak Didahulukan dan Pembagian Uang Hasil Penjualan

 BAB IV SITA EKSEKUTORIAL ATAS KAPAL DAN PENJUALAN KAPAL

 BAB V PAKSAAN BADAN DAN PELAKSANAANNNYA DAN JUMLAH UANG PAKSAAN

 Bagian 1 Paksaan Badan
 Bagian 2 Pelaksanaan Paksaan Badan
 Bagian 3 Uang Paksa

 BAB VI PENYELESAIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, SERTA BIAYA ACARA

 BAB VII PEMBERIAN JAMINAN

 BUKU KETIGA:
PELBAGAI MACAM CARA BERPERKARA

 BAB I KEPUTUSAN WASIT

 Bagian 1 Kompromi dan Pengangkatan Wasit
 Bagian 2 Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit
 Bagian 3 Keputusan Para Wasit
 Bagian 4 Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit
 Bagian 5 Berakhirnya Perkawinan di Muka Para Wasit

 BAB II ACARA MENGENAI WARISAN TERTENTU

 Bagian 1 Penyegelan
 Bagian 2 Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel
 Bagian 3 Pengangkatan Segel
 Bagian 4 Inventarisasi atau Pendaftaran Harta Peninggalan
 Bagian 5 Penjualan Barang-Barang Bergerak
 Bagian 6 Penjualan Barang-barang Tetap
 Bagian 7 Pembagian
 Bagian 8 Hak Istimewa untuk Pendaftaran Harta Peninggalan
 Bagian 9 Penjualan Barang-Barang Bergerak dan Barang Tetap yang Termasuk dalam Barang-Barang Tak terurus

 BAB III PELEPASAN HARTA KEKAYAAN

 BAB IV SARANA MEMPERTAHANKAN HAK

 Bagian 1 Sita Revindikasi Barang Bergerak
 Bagian 2 Penyitaan atau Putusan yang Ada Ditangan Debitor
 Bagian 3 Penyitaan Ditangan Pihak Ketiga
 Bagian 4 Sita Gadai untuk Sewa dan Ganti Rugi Usaha (Pacht)
 Bagian 5 Penyitaan terhadap Para Debitor yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Yang Diketahui, dan terhadap orang-orang Asing, bukan Penduduk
 Bagian 6 Penyitaan atas Barang Tetap
 Bagian 7 Penyitaan Pesawat Terbang

 BAB V PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

 BAB VI PEMERIKSA PERKARA SECARA KHUSUS|PEMERIKSA PERKARA SECARA KHUSUS

 Bagian 1 Pemeriksaan Perkara di Depan Raad van Justitie dalam Perkara Tidak Melebuhi Dua Ratus Gulden
 Bagian 2 Penetapan Hak Milik (Eigendomsrecht)atas Barang-barang Tetap
 Bagian 3 Penawaran Pembayaran, dan Penitipan di Pengadilan atau Consignatie
 Bagian 4 Kuasa dari Perempuan yang Kawin
 Bagian 5 Pencegahan Perkawinan
 Bagian 6 Pemisahan Barang-Barang
 Bagian 7 Perceraian
 Bagian 7A Cara Berperkara Mengenai Nafkah Biaya Hidup
 Bagian 8 Penambahan atau Perbaikan Akta-Akta Catatan Sipil
 Bagian 9 Pembuatan Akta dengan Paksa
 Bagian 10 Penolakan Mengadili dan Penyerahan kepada hakim Lain
 Bagian 11 Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil, Notaris dan Pegawai-Pegawai Lain
 Bagian 12 Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) atau dengan biaya dengan Tarif yang Dikurangi
 Bagian 13 Pendengaran Sementara Saksi

 BAB VII KENYATAAN TIDAK ADA KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

 BAB VIII PEMBERIAN RELIEF (PERBAIKAN KESALAHAN ATAU PENYIMPANGAN TERHADAP TENGGANG WAKTU YANG MUTLAK)

 BUKU KEEMPAT:
HUKUM ACARA MENGENAI PERKARA-PERKARA YANG TERMASUK KEKUASAAN PRESIDENTIERECHTER (Tidak perlu dimuat, karena kini Residentierechter tidak ada lagi).

Peraturan perundang-undangan Indonesia era kolonial