Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB II TINJAUAN UMUM IMPEACHMENT/PROSES IMPEACHMENT DALAM KONTEKS GLOBAL/Mekanisme Impeachment
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. Mekanisme Impeachment

Di negara manapun, kedudukan presiden sangatlah vital dalam 
menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan 
ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif 
diperoleh berdasarkan konstitusi.  Berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya sebagai kepala negara, presiden melakukan pengangkatan 
duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian 
grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk 
menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas 
ini dapat dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih 
dahulu meminta persetujuan MPR. 

Adapun kekuasaan presiden secara derivatif diperoleh 
melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa 
(Mandaatsverlening) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung 
jawab (delegatie).  

Proses permintaan pertanggung jawaban presiden pada masa 
sebelum perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai 
ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain Bila oleh DPR presiden dianggap 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, maka 
Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang 
meminta pertanggungan jawab presiden. Dalam hal ini presiden, 
sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga 
tertinggi negara, dengan bentuk pertanggungan jawab politis yang 
diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas 
presiden dari jabatannya (kan hem op elk gewenst moment onslaan) 
atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman pemecatan (op straffe 
van ontslag) dari jabatan sebelum habis masanya. Bentuk 
pertanggungan jawab seperti ini termasuk dalam kategori 
pertanggungan jawab dalam arti luas karena ada sanksinya.  

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah 
sanksi politis, bukan sanksi pidana.Adapun penerapannya, menurut 
ketentuan maupun praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat 
ini adalah pada saat penyampaian pidato pertanggungjawaban 
presiden kepada MPR. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata 
kinerja pemerintah dianggap mengecewakan oleh MPR, dan 
karenanya pidato pertanggungjawaban yang disampaikan itu 
kemudian ditolak oleh MPR, maka bila itu terjadi saat Sidang Umum, 
secara etis presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada 
pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut 
terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR atas 
permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya 
memorandum kedua yang disampaikan DPR, maka penolakan pidato 
pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada keharusan presiden 
untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa 
presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis, dan 
karenanya proses ke arah pemecatan presiden sebagaimana 
impeachment di Amerika Serikat dimungkinkan dalam konstitusi kita. 

Dalam kehidupan ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 
1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa 
jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. 
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai 
berikut: 

a. Atas permintaan sendiri; 
b. Berhalangan tetap; 
c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara. 
DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, 
termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka 
pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap 
Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 
2 Tap MPR No.III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum 
untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan 
bahwa apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan 
memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan 
memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan 
memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, 
maka sesuai dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta 
Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. 

Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan MPR atau DPR dengan ucapan: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa 
dan Bangsa.” 

Janji Presiden (Wakil Presiden): 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada Nusa dan Bangsa.” 

Bila ditelaah lebih lanjut, sumpah dan janji Presiden dan Wakil 
Presiden sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pernyataan 
formil atas komitmen moral Presiden dan Wakil Presiden dalam 
hal penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, termasuk 
dalam hal ini apabila yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah 
Presiden sekalipun. Namun sayangnya ketentuan konstitusi ini hanya 
berhenti sampai di sini saja. Tidak ada ketentuan yang konkrit 
mengatur tentang pemberhentian presiden dalam Batang Tubuh 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945  menyatakan bahwa, 
presiden harus diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya 
apabila ia mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketentuan ini hanya mengatur 
tentang suksesi kepemimpinan negara, sehingga dalam kondisi 
sebagaimana yang dimaksudkan itu, tinggal melakukan proses 
penggantian saja dengan pengisian jabatan yang lowong oleh Wakil 
Presiden. 

Pembedaan antara kedua fungsi penuntut dan pemutus itu 
penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses 
peradilan terhadap seorang pejabat publik. Dalam sistem parlemen 
bikameral seperti di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan lain-
lain, kedua kamar parlemen yang ada selalu dibagi atau masingmasing menjalankan satu dari kedua fungsi itu secara seimbang. 
Jika Senat yang diberi hak untuk menuntut, maka yang menjatuhkan 
vonisnya adalah DPR. Sebaliknya, jika DPR yang menuntut, maka 
Senatlah yang memutuskan. Di Jerman juga demikian, jika Bundesrat 
yang menuntut, maka Bundestag yang memutus, atau sebaliknya jika 
Bundestag yang menuntut, maka Bundesrat yang memutus. 

Di samping itu, dalam proses pendakwaan itu sendiri tercakup 
pula dua aspek penting, yaitu (a) aspek penuntutan atau permintaan 
pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan dugaan kesalahan 
yang dilakukan, dan (b) aspek pembuktian kesalahan dan kemampuan 
yang bersangkutan untuk bertanggungjawab. Dalam sistem 
presidentil, dugaan kesalahan itu selalu dikaitkan dengan 
pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran yang bersifat hukum 
sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut 
pertanggungjawaban seorang pejabat publik dengan kemungkinan 
diberhentikan dari jabatannya. Karena sifat pelanggaran itu, maka 
timbul persoalan mengenai proses pembuktiannya. Banyak pihak 
yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul 
karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut 
prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen 
sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan 
putusan atas dasar pembuktian politik. Atas dasar pemikiran 
demikian itu pulalah maka dalam konstitusi Amerika Serikat 
ditentukan bahwa dalam perkara ‘impeachment’, sidang Senat harus 
dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal, dalam keadaan 
biasa, sidang pleno Senat selalu dipimpin oleh Wakil Presiden yang 
menjadi sebagai Ketua Senat secara ex-officio. 

Dengan cara demikian, proses pembuktian kesalahan yang 
bersifat hukum itu dianggap cukup dilakukan oleh Senat, karena 
Ketua Mahkamah Agung sudah berperan dalam mengambil putusan. 
Namun demikian, mekanisme demikian sebenarnya dapat dianggap 
kurang realistis karena mencampuradukkan logika hukum dan logika 
politik sekaligus dalam forum persidangan Senat yang dipimpin 
Hakim Agung. Proses pembuktian dan proses pengambilan 
keputusan Senat itu betapapun juga mestilah memiliki nuansa politik 
yang sangat tinggi. Karena itu, kedudukan dan peranan Ketua 
Mahkamah Agung di dalamnya tidaklah menjamin berjalannya logika 
hukum sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam rangka 
perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, 
di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia berkembang 
pandangan bahwa proses pembuktian hukum itu haruslah dipisahkan 
dari proses politiknya. Pembedaan istilah proses politik dan proses 
hukum disini sebenarnya juga mengandung kelemahan, seolah-olah 
proses politik yang berlangsung di parlemen bukan merupakan 
proses hukum. Karena itu, pembedaan yang lebih akurat untuk ini 
adalah antara proses hukum tatanegara dan proses hukum pidana. 
Kalaupun istilah yang dipakai adalah proses politik dan proses 
hukum, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah proses hukum 
tata negara, dimana di dalamnya tercakup pengertian proses hukum 
pidana yang terkait dengan pembuktian ada tidaknya pelanggaran 
pidana berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab 
itu alasan penuntutan atau pendakwaan juga haruslah bersifat hukum 
pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang 
dianggap berat. 

Dalam proses hukum (pidana) tersebut, diperlukan adanya 
pembuktian mengenai: 

(a) ada tidaknya kesalahan seperti yang didakwakan, dan 
(b) dapat tidaknya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap tuduhan kesalahan itu. Mengenai yang 
pertama, pembuktiannya harus dilakukan oleh pengadilan. Lembaga 
yang dianggap tepat untuk itu adalah Mahkamah Agug, karena 
perkara ‘impeachment’ tersebut timbul dalam hubungannya dengan 
jabatan yang sangat tinggi.Tetapi, di beberapa negara yang memiliki 
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusilah yang dianggap 
lebih tetap menjalankan fungsi pembuktian itu, bukan Mahkamah 
Agung.