Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Landasan Konstitusional dan Mekanisme Impeachment di Indonesia/Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 digunakan 
dalam suasana politik Indonesia yang sedang terjadi gejolak revolusi 
mempertahankan kemerdekaan. Penggunaan konstitusi ini 
merupakan produk politik hasil Konferensi Meja Bundar yang 
dilakukan di Belanda pada tahun 1949 setelah Belanda melakukan 
agresi militernya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. 
Diterapkannya Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945 merupakan 
capaian kompromi politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia 
dalam konferensi tersebut. Naskah Konstitusi RIS disusun bersama 
oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi 
Meja Bundar. Rancangan itu disepakati oleh kedua belah pihak 
untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Setelah 
mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat - sebagai lembaga 
perwakilan rakyat Republik Indonesia - pada tanggal 14 Desember 
1949, Konstitusi RIS kemudian resmi diberlakukan mulai tanggal 
27 Desember 1949. Namun, muatan dalam Konstitusi RIS 1949 
lebih banyak mencerminkan kepentingan politik pemerintah 
Belanda. 

Dibandingkan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS memuat 
prinsip-prinsip ketatanegaraan yang banyak berbeda dengan UUD 
1945. Salah satu perbedaan itu yaitu mengenai bentuk negara dan 
sistem pemerintahan yang dianut. Dalam UUD 1945, secara 
normatif yang dipilih sebagai bentuk negara adalah republik dan 
sistem pemerintahan yaitu presidensial. Sementara dalam Konstitusi 
RIS 1949, bentuk negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan 
diterapkan yaitu federasi, sedangkan sistem pemerintahan adalah 
kombinasi sistem presidensial dan parlementer. 

Pasal 69 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan bahwa Presiden 
dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh Pemerintah daerahdaerah bagian dalam negara RIS sebagaimana disebut dalam Pasal 2 
Konstitusi RIS. Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Dalam hal 
pembentukan kabinet, Pasal 74 Konstitusi RIS mengatur bahwa 
Presiden harus membuat kesepakatan dengan orang-orang yang 
dikuasakan oleh daerah-daerah bagian untuk menunjuk 3 
pembentuk Kabinet. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan 
menteri-menteri. 

Sama dengan UUD 1945, dalam konstitusi RIS 1949 juga 
tidak ada ketentuan yang jelas dan detail mengenai bagaimana 
impeachment dapat dilakukan. Karena sistem pemerintahan yang 
digunakan adalah sistem parlementer, maka impeachment biasanya 
dilakukan terhadap perdana menteri dalam kerangka pertarungan 
politik di parlemen. Pasal 72 Konstitusi RIS 1949 hanya 
menyebutkan bahwa Undang-undang federal mengatur pemilihan 
Presiden baru untuk hal apabila Presiden tetap berhalangan, 
berpulang atau meletakkan jabatannya. Pasal ini berarti 
menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian 
Presiden pada level undang-undang. 

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai impeachment tampak 
pula jika dilihat pada hak yang dimiliki oleh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam Konstitusi RIS 1949 tampaknya memang diarahkan 
agar tercipta mekanisme checks and balances terhadap pemerintah. 
Namun hak-hak yang dimiliki DPR tersebut tidak termasuk hak 
untuk melakukan impeachment terhadap Presiden. Pasal 122 
Konstitusi RIS 1949 justru menegaskan bahwa DPR tidak dapat 
memaksa Kabinet atau masing-masing menteri meletakkan 
jabatannya. Hak-hak DPR tersebut yaitu meliputi hak interpelasi 
(Pasal 120) dan hak angket (Pasal 121). Dalam konteks checks and 
balances tersebut, Pasal 148 Konstitusi RIS 1949 memberikan 
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat 
pertama dan tertinggi jika ada pejabat negara, termasuk Presiden, 
melakukan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan 
pelanggaran lain yang dilakukan dalam masa jabatannya. Namun 
ketentuan ini tidak mengatur lebih jelas apakah pengadilan oleh 
Mahkamah Agung itu termasuk untuk memberhentikan presiden 
dari jabatannya. 

Karena penerapan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung 
lama, selama periode penerapan itu tidak ada pengalaman praktik 
impeachment yang telah dilakukan. Namun, dengan tidak adanya 
ketentuan yang jelas dan detail mengenai alasan dan mekanisme 
impeachment, maka dapat diperkirakan seandainya terjadi impeachment 
ketika itu, para aktor-aktor politik akan terlibat dalam ketegangan 
konflik karena saling menafsirkan bagaimana impeachment dilakukan 
sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing. Adanya 
ketentuan dalam Konstitusi RIS yang memberi peran kerajaan 
Belanda dalam Negara RIS, dapat dipastikan seandainya terjadi 
impeachment akan menghadapi kompleksitas politik dan ketatanegaraan yang pelik. 

Persis dengan apa yang terjadi dengan UUD 1945, nihilnya 
aturan yang jelas mengenai impeachment dalam Konstitusi RIS 1949 
karena pemberlakukan konstitusi itu dimaksudkan untuk sementara 
waktu saja. Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konferensi 
Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu pada pokoknya 
dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Karena itu Pasal 
186 Konstitusi RIS menegaskan ketentuan agar Konstituante 
bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat.Pada dasarnya, perumusan 
Konstitusi RIS hanya dimaksudkan untuk kepentingan menciptakan 
bentuk negara serikat yang diinginkan oleh Belanda.