GERPOLEK/Perang Politik Diplomat
Laksamana Mountbatten belakangan ini menjadi Raja Muda  Inggris di India, pernah mengakui, bahwa dengan jalan perang besar-besaran  Rakyat Indonesia  tak akan mungkin dapat ditaklukkan oleh Tentara Belanda! Pengakuan itu  diucapkan pada tahun 1945 ialah di musim Rakyat Jaya Berjuang. Pada tanggal 15 November 1946 itu tentara Inggris terpaksa  meninggalkan Indonesia,  karena dia didesak dari luar dan dari dalam. Di Amerika makin keras suara  diperdengarkan buat menyuruh menarik kembali tentara Inggris. Diperingatkan kepada Inggris, bahwa kewajiban tentaranya di  Indonesia hanyalah buat melucuti Jepang, dan mengurus tawanan bangsa Eropa.  Bukanlah buat memerangi atau menjajah Rakyat Indonesia! Australia membantu revolusi Indonesia  dengan pemogokan terhadap kapal Belanda yang berangkat ke Indonesia.  Dunia Arab dan Filipina menunjukkan simpati dan berakar dalam. Rakyat Inggris  sendiri, yang sudah jemu perang itu menuntut kembali tentaranya dari Indonesia.  Di samping semuanya itu perlawanan rakyat Pemuda Indonesia  terhadap tentara Inggris banyak mendapatkan hasil berupa senjata. Di Sumatera  dan Jawa sudah mulai berlaku penyerahan Ghurka secara besar dan besar.  Penyerahan Ghurka itu khususnya dan kemungkinan menangnya revolusi Indonesia  umumnya amat menggelisahkan Inggris. Imperialisme Inggris takut kalau-kalau  kejadian revolusi Indonesia kelak  menular ke India, Birma, Malaya  dll. Jajahannya, yang pada masa itu sedang memperjuangkan kemerdekaannya pula.  Demikianlah ditetapkan oleh Inggris, bahwa tentaranya itu akan ditarik kembali  pada akhir pertengahan bulan Novembar tahun 1946.
  Tetapi Tentara Belanda, yang akan menggantikan Tentara  Inggris di Indonesia sama sekali BELUM siap! Terdesak oleh keadaan, BELANDA BELUM SIAP TETAPI INGGRIS  HARUS PERGI, itulah, maka kesudian Republik mengadakan “GENCATAN PERANG”  disambut oleh Belanda dan Inggris dengan napas panjang senyum simpul dan berterima  syukur. Karena “GENCATAN” itu, maka penyerbuan Tentara dan  Laskar ke Jakarta, Semarang, Surabaya,  Bandung, Medan  dll tempat, tak dapat lagi diteruskan. Sementara itu Belanda tergesa-gesa melatih dan mengirimkan  bala bantuannya ke Indonesia.  Demikianlah dikirimnya Desember-Divisi yang sudah dikenal itu.  Sementara memperkuat militer dan ekonominya itu, maka  Belanda/Inggris berhasil mendapatkan perjanjian Linggarjati. Bunyinya  perjanjian Belanda dalam Naskah Linggarjati itu amat merdu! Tetapi nyatalah  tafsiran Perjanjian Linggarjati boleh diputar-balikkan oleh Belanda buat  mendapatkan maksudnya yang sesungguhnya yakni: mengembalikan penjajahan dan  menghancurkan Republik.
    Walaupun Belanda dengan Pernjajian Linggarjati itu sudah  mendapatkan 100 % kekuasaan atas Ekonomi dan mendapatkan pengakuan Republik  atas Kedaulatan Mahkota Belanda, tetapi Belanda belum juga puas. Dia masih menuntut “gendarmeri-bersama” di daerah Republik  sendiri, ialah sebagai akibatnya pengakuan Republik atas “Mahkota Belanda”.  Jadi nyatalah yang dimaksudkan “KERJA-SAMA” Oleh Belanda  itu tak ada bedanya dengan arti “NIPPON-INDONESIA SAMA-SAMA”. Tetapi tentulah  Pemerintah Republik tak bisa mengakui “gendarmeri-bersama” itu!  Gendarmeri-bersama itu bertentangan sangat dengan kemauan Rakyat. Kalau  diterima juga oleh Pemerintah, maka tak mustahillah akan mengalami PERANG  SAUDARA yang hebat. Sebab itulah maka MAU TAK MAU Pemerintah Republik harus  menolak tuntutan “gendarmeri-bersama” dari pihak Belanda itu.

    Karena penolakan “gendarmeri-bersama” itu dan sebab  Belanda sudah merasa jauh lebih kuat dalam hal kemiliteran dan ekonomi dari  pada di waktu “gencatan-perang” maka pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda  menyerang dengan sekonyong-konyong. Republik, yang selama perundingan lebih dari setahun  lamanya itu hanya menggantungkan diri pada hasil perundingan dan pembangunan  bersama dengan Belanda, tertipu dan tercedera. Republik kehilangan Jawa Barat,  sebagian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda sekarang hanya lebih kurang  40 Km saja dari Solo. Pemerintah Republik, yang kena-sergap, tertipu dan  tercedera itu terima saja permintaan UNO untuk mengadakan “Gencatan Perang” dan  menerima KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai “Badan Perantara”. “Badan Perantara” itu, setelah perundingan berlangsung  membuka topengnya dan memperlihatkan mukanya yang sesungguhnya. Komisi Tiga  Negara itu, adalah wakil dari tiga Negara yang mempunyai jajahan. Masakan  mereka yang sendiri menjunjung Paham penjajahan begitu saja dapat menolak  penjajahan orang lain ialah Belanda!

    KTN sebagai alatnya imperialisme Amerika,   Australia (Inggris) dan  Belgia, memperalatkan Belanda buat kepentingan Negaranya masing-masing wakil  Tiga Negara itu. Sebaliknya Belanda berusaha pula memperalat KTN untuk  kepentingan dirinya sendiri. Keduanya pihak itu berhasil mendapatkan keuntungan  dari Rakyat Indonesia, yang dijadikan BARANG TAWARAN. Dalam perjanjian Renville, yang ditanda tangani pada  permulaan tahun ini tetap diakui juga semua MILIK Belanda, walaupun tentara  Belanda MENYERANG Republik dan sudah MENYEMBELIH 40.000 rakyat Sulawesi Selatan  laki-perempuan, tua-muda, serta sudah membinasakan atau merampok harta-benda  Indonesia dan menembaki serta membunuh ribuan Rakyat/Pemuda Indonesia di Jawa,  Sumatera, Kalimantan, Bali dll tempat. Pengembalian semua HAK-MILIK Belanda dan semua Hak Milik  Asing lainnya tentulah membutuhkan Hak Politik bagi Belanda dan Asing lain buat  memelihara HAK-MILIK-ASING sebesar itu. Bukankah pula kewajiban Politik yang  terutama dan teristimewa sekali ialah menjamin keberesan jalannya ekonomi?  Mungkinkah ada di dunia ini satu Negara yang ekonominya 100% di tangan bangsa  Asing tetapi politiknya 100 % di tangan putera-bumi?
    Kalau Belanda sudah memiliki kembali semuanya kebun,  tambang, pabrik, pengangkutan dan pelbagai Bank, seperti di zaman  “Hindia-Belanda” dahulu maka Belanda akan menuntut kekuasaan Politik yang  seimbang dengan kekuasaan Ekonominya itu. Jadi kekuasaan Belanda atas Polisi,  ketentaraan pengadilan, keuangan, urusan luarnegeri, mesti dapat menjamin  pemeliharaan dan perkembangan perusahaan, perdagangan dan keuangan Belanda dan  Asing yang lain-lain di Indonesia ini. Belanda akan menuntut kekuasaan politik  sebesar atau hampir sebesar kekuasaannya di zaman “Hindia Belanda” dahulu. 
    Tetapi Pemerintah Republik tahu juga akan adanya  Proklamasi 17 Agustus 1945 dan insyaf juga bahwa Rakyat dan Pemuda yang sudah  berkorban begitu banyak tak akan mau begitu saja dibawa kemabli kepada status  penjajahan Belanda. Inilah kesulitan yang sukar sekali buat dilintasi oleh  Delegasi Republik. Inilah pula sebabnya maka perundingan acap kali menemui  jalan buntu, walaupun Pemerintah Indonesia  sudah terlampu banyak menyerah. Diantaranya NIT diakui, Wiranatakusuma, Walii  Negara Pasundan dilepaskan: perang digenjet “Kantong” dikosongkan dan  lain-lain dsb.
    Dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, maka  Pemerintah Republik sudah mengakui KEDAULATAN Belanda atas SELURUHNYA  Indonesia. Karena Republik cuma sebagian saja, dan malah sebagian kecil saja  dari SELURUHNYA Indonesia, maka Belanda menuntut berlakunya kedaulatan atas  ketentaraan, urusan luar negeri dan keuangan Republik. Dalam perjanjian  Linggarjati sudah dituliskan pula bahwa Belanda dan Indonesia  akan “kerja sama” dalam urusan kebudayaan. Barulah kemudian dalam penafsiran  dan pelaksanaan ternyata, bahwa yang dimaksudkan oleh Belanda dengan “KERJA  SAMA” itu ialah KEDAULATAN BELANDA dalam segala yang berhubungan dengan  kenegaraan.

  BERHUBUNGAN DENGAN ITU MAKA:
Tuntutan Belanda.
      Dalam Uni (Persekutuan) Indonesia-Belanda diadakan  kabinet KERAJAAN dan Dewan Perwakilan KERAJAAN.
    Walaupun Belanda tak menyebut begitu, tetapi maksudnya  ialah, supaya PEMERINTAH KERAJAAN itu (Kabinet dan Dewan) berada di atas  Pemerintah Negara Indonesia Serikat.
    Supaya urusan luar Negeri dikembalikan kepada Belanda  yang memegang kedaulatan atas seluruhnya Indonesia  jadi akibat dari pengakuan beberapa Negara Arab atas Republik jangan dilanjutkan  dan dipergunakan oleh Republik.

    Supaya TENTARA Republik DIBUBARKAN saja (inipun oleh  Belanda dianggapnya cocok dengan kedaulatannya).
    Hal keuangan, plebisciet, dll. Dsb ……………
  
 
Sikap Pemerintah Indonesia.
      UNI itu adalah persektuan dari DUA NEGARA merdeka ialah  Negara Nederland dan Negara  Indonesia Serikat.
    Pemerintah Indonesia  ingin Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Negara Indonesia Serikat.  Jadi NIS itu jangan berada DIBAWAH kedaulatan Pemerintah UNI
    Pemerintah Republik sedang memperjuangkan (?) dan  mempertimbangkan (?) tuntutan Belanda itu!! Sukar bagi republik membatalkan  pengakuan Negara Asing atas KEMERDEKAAN yang sudah DIPROKLAMIRKAN oleh Rakyat  dan Pemuda sendiri itu. Bukankah dengan begitu Proklamasi Kemerdekaan akan  menjadi LELUCON DUNIA dan SEJARAH.
    Hal ketentaraan ini sedang menjadi soal yang hangat!!  Rekonstruksi (!) dan rasionalisasi (!) yang sedang dijalankan ini mungkin  sekali akan menimbulkan akibat yang tidak disangka-sangka dan diharapkan oleh  pengamat kemerdekaan (ketika Mei 1948).
    Menyerah terus atau …………………bertempur!!!
  
Buat kami maksud Belanda sudah jelas sebelumnya Belanda  kembali pada permulaan tahun 1946 ke Indonesia! SIFATNYA imperialisme Belanda mengakibatkan Belanda mengambil sikap seperti  yang berlaku selama perundingan lebih kurang 2 tahun di belakang ini. Sifatnya imperialisme Belanda mengakibatkan dia tiada bisa  (walaupun dia mau!) memberi konsesi yang berarti kepada Rakyat Indonesia! Apa lagi MENGAKUI Kemerdekaan Indonesia  dan menerima segala konsekuensi pengakuan Kemerdekaan itu. Pengakuan  Kemerdekaan Indonesia itu berarti  runtuhnya Negara Nederland dan  miskin-melaratnya Rakyat Belanda!
  Buat menyaksikan benar-tidaknya perkaan kami ini, kami  persilahkan para pembaca yang budiman membaca RISALAH kami yang lain-lain!  (Salah satunya ialah Risalah Massa Aksi, yang ditulis pada pertengahan tahun  1926). Maka berhubung dengan paham kami tentangan Sifat  imperialisme Belanda itulah, maka kami pada tanggal 1-4-5 bulan Januari tahun  1946 dalam Kongres Persatuan Perjuangan memajukan tuntutan:
“BERUNDING ATAS PENGAKUAN KEMERDEKAAN 100 % SERTA  MENUNTUT PENSITAAN HAK-MILIK-MUSUH.”
Kami mau berunding dengan Belanda, sesudahnya Kemerdekaan  Indonesia DIAKUI. Sebagai akibatnya pengakuan itu, maka tentara Belanda harus  meninggalkan Pantai dan Lautan Indonesia.  Jika Tentara itu toch TIDAK ditarik kembali, maka Belanda boleh di anggap MUSUH.  Dan memangnya HAK-MILIK-MUSUH itu wajib disita. Ini adalah cocok dengan Hukum  Perang dan Hukum Internasional. Buat menjamin supaya Rakyat/Pemuda bisa terus bertempur  MEMBELA Kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945  itu, maka PERSATUAN PERJUANGAN menuntut diadakan PEMERINTAH RAKYAT dan TENTARA  RAKYAT.
  Demikianlah kami melakukan kewajiban kami sebagai warga  negara Indonesia.
  Tetapi suara kami tiada didengarkan! Bahkan diberangus!

  Kami ditangkap atas permintaan Delegasi (???).
  Dengan demikian maka perundingan yang kami tolak, karena  tiada beradasarkan atas pengakuan Kemerdekaan 100% itu, berjalan terus sampai  lebih dari dua tahun lamanya. Hasilnya? Dengan terus memperkuat tentara,  politik, dan perekonomian, maka Belanda terus-menerus merampas dan menuntut  kian lama kian banyak, dengan suara keras demi keras! Sekarang (Mei 1948) sisa  kekuasaan, yang sebenarnya atas seluruhnya Indonesia, yang tinggal di tangan  Pemerintah Republik, tak lebih dari 10 % yang sedia-kala. Dan Belanda masih  terus menjalankan politik diplomasi, yang di Minangkabau sudah lama terkenal  dengan penuh (ejekan): Seperti Belanda meminta tanah!
  Demikianlah dalam perundingan selama lewat dua tahun  ini, pengakuan atas Hak-Miliknya Belanda sudah menjalar menjadi pengakuan atas  Kedaulatan Belanda, atas seluruhnya Indonesia.  Hak kedaulatannya sudah diakui inilah yang sedang dipergunakannya dengan  kelicikan “Belanda meminta tanah “ untuk memperoleh semua kekuasaan atas semua  urusan Rakyat Indonesia.  Dengan perkataan lain dia sedang berusaha keras mendapatkan kembali  kekuasaannya sebagai penjajah, ialah kekuasaan 100 % atau hidup dan matinya Rakyat  Indonesia.
  Seperti lebih dari dua tahun lampau sikap kami tetap: Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100 %

  Berhubungan dengan sikap kami yang bersandar kepada  Proklamasi ini, maka bagi kami:
  Soal UNI yang berada di bawah Mahkota Belanda itu  bertentangan dengan Proklamasi dan Kedaulatan Rakyat. Bagi kami Kedaulatan Rakyat  itu tak boleh dipindahkan (inalienable) dan tak boleh dibagi-bagi  (indivisible), baik buat selama-lamanya ataupun untuk sementara tempo saja.  Bagi kami Pemerintah seluruh Indonesia  itu tak boleh di Abdul Kadir atau di Husein-Djajadiningratkan lagi!!
  Soal Unity atau Federasi, soal Negara Republik  Kesatuan atau Negara Indonesia Serikat adalah Hak dan Urusan Rakyat Indonesia  sendiri. Bangsa Belanda atau bangsa manapun juga tak BERHAK mencampuri urusan  pembentukan Negara Republik Indonesia  itu.
  Soal Ketentaraan, urusan Luar Negeri, Keuangan dll,  adalah semata-mata Hak serta Urusan Rakyat Indonesia  sendiri.
  Soal Plebisciet adalah bertentangan dengan tulisan dan  lisan PROKLAMASI.
Rakyat pada tanggal 17 Agustus 1945 SUDAH memproklamirkan  Hak Mutlaknya ke-seluruh dunia, ialah Haknya atas Kemerdekaan dan  Kedaulatannya. Kemerdekaan 70 juta bangsa Indonesia  pada tanah dan air seluas 4 ½ juta mili persegi itu tak PERLU dan tak BOLEH  diplebiscietkan lagi. Ini berarti berkhianat kepada Proklamasi!!
  Demikianlah kami menganggap Perang dalam arti Politik dan  Diplomasi itu adalah Politik-Diplomasi-Perang.
  Akhirnya baiklah juga kami peringatkan kepada  Rakyat/Pemuda semuanya dan kepada SANG GERILYA khususnya hasilnya sejarah  Perundingan, yang dilakukan dipelbagai tempat dan pelbagai tempo antara  seluruhnya bangsa Indonesia, yang jujur percaya kepada “Belanda Peminta tanah”  seperti tergambar pada kisa di bawah ini:
  Kata sahibul Hikayat.  Kisah seorang Belanda Peminta Tanah!
    Setelah dapat tanah sebidang, maka dipagarilah tanah itu.  Sepanjang pinggir pagar itu ditanamilah ubi jalar (merambat). Ubi itu menjalar  kian kemari keluar pagar menuju ke-empat penjuru alam. Setelah cukup jauh  menjalar keluar, maka diangsurnyalah pagar yang semula itu, supaya dapat  meliputi ubi yang sudah menjalar kian kemari itu. Memang ubi itu adalah Hak  Miliknya ……………katanya: dan tanah BARU yang diliputi oleh ubinya itupun, adalah  Hak Miliknya pula ………….katanya selanjutnya! Demikianlah Belanda terus  menjalankan dan memagari ubinya itu sampai puas hatinya ……………………..!!!