Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk- bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf i, huruf k sampai dengan huruf p, huruf r sampai 
dengan huruf w, diubah, dan ditambah dengan huruf x, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peraturan 
perundang-undangan Pabean;

b. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang 
bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud;

c. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-undang ini;

d. Penyerahan Barang Kena Pajak :
1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b) pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan 
perjanjian leasing;
c) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru 
lelang;
d) pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
e) persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran 
perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva 
tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
f) penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan 
penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
g) penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf f) dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan 
tempat pajak terhutang;
d. penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau 
penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti 
dengan perubahan pihak yang berhak atas persediaan Barang Kena Pajak;

e. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum 
yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk 
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

f. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak 
berdasarkan Undang-undang ini;

g. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk 
kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh 
Pengusaha Kena Pajak;

h. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam 
Daerah Pabean;

i. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar 
Daerah Pabean;

j. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk 
atau sifatnya;

k. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan 
perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor 
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

l. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

m. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu 
barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau 
kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain 
melakukan kegiatan tersebut;

n. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau 
Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai 
dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

o. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 
diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang 
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
Pajak;

p. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 
diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang 
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
Pajak;

q. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah 
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut 
Undang-undang ini;

r. Pembeli adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya 
membayar harga Barang Kena Pajak tersebut;

s. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan atau Instansi Pemerintah yang menerima 
atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya 
membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut;

t. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak;

u. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau 
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

v. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 
karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

w. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang 
seharusnya diminta oleh eksportir;

x. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan, atau instansi Pemerintah 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak 
yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada orang pribadi, badan, atau instansi Pemerintah tersebut".

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual 
atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara 
Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua 
pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang 
disebut terakhir; atau

b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada 
di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak 
langsung; atau

c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan 
lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat."

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Menambah BAB baru diantara BAB II tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan BAB III tentang 
Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan yang dijadikan BAB IIA tentang Kewajiban Mempunyai Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Kewajiban Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak 
yang Terhutang, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB IIA

KEWAJIBAN MEMPUNYAI NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 
DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERHUTANG"

5. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 yang dijadikan Pasal 3A dalam BAB IIA 
tentang Kewajiban Mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Kewajiban Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak yang Terhutang, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3A

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
huruf c, atau huruf f, wajib mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang terutang.

(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan/atau yang memanfaatkan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang 
penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

7. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yang dijadikan Pasal 4A dalam BAB III 
tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Disamping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah terhadap :
a. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh 
Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut 
di dalam Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada 
waktu impor."

9. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 5 dan Pasal 6 yang dijadikan Pasal 5A dalam BAB III 
tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5A

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena 
Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut 
yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

10. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan.

(2) Dalam pembukuan itu harus dicatat secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang pajak, yang mendapat fasilitas berupa pajak 
yang terutang tidak dipungut, yang dikenakan 0% (nol persen), yang mendapat fasilitas 
berupa pembebasan dari pengenaan pajak, dan yang tidak dikenakan pajak.

(3) Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Perubahan ke dua Undang-undang Pajak 
Penghasilan 1984 memilih dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan, 
wajib membuat catatan nilai peredaran bruto secara teratur yang menjadi Dasar Pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa."

11. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 
menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% 
(lima belas persen)."

12. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) 
dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

(2) Atas Ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% 
(nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak tertentu yang 
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri 
Keuangan."

13. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan ditambah dengan ayat (9) sampai dengan ayat (14), sehingga Pasal 9 
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk 
Masa Pajak yang sama.

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, 
maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha 
Kena Pajak.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar 
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat 
dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan 
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian 
penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka 
jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan 
dengan penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan 
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak 
Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka 
jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung 
dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak 
Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Perubahan ke dua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, 
dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat (2) bagi 
pengeluaran untuk :
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan 
langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan 
kombi;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak.
e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pemungutan pajaknya 
berupa Faktur Pajak Sederhana;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih 
dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang 
diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada 
Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 
pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum 
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

(10) Apabila pada akhir tahun buku terdapat kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), maka atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan 
pengembalian.

(11) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan ekspor Barang Kena 
Pajak, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak Masukan tersebut 
berasal dari perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Barang Kena Pajak 
yang diekspor.

(12) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak Masukan tersebut 
berasal dari perolehan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak dari Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(14) Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh 
aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas persediaan Barang 
Kena Pajak, maka :
a. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan 
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perubahan bentuk usaha atau oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penggabungan usaha atau oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang mengalihkan seluruh aktiva perusahaan, tetap dapat dikreditkan dan 
tidak harus dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut;
b. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang belum dikreditkan 
oleh Pengusaha Kena Pajak lama, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak 
yang baru, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk
usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan."

14. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak 
Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan 
Undang-undang ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dapat 
meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayar pada waktu perolehan 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut."

15. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan ditambah dengan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 11 
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat 
penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak atau pada saat lain 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

(3) Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terutangnya pajak terjadi pada saat Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut mulai dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.

(4) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau Badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), saat terutangnya pajak 
adalah pada saat pembayaran."

16. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah dengan ayat (4), sehingga 
Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

(1) Pengusaha Kena Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan 
dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, terutangnya pajak terjadi di tempat orang pribadi 
atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak."

17. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 13 
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan 
Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak 
dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli 
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.

(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.

(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara 
pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi :
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau 
penerima Jasa Kena Pajak;
c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 
potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran;
g. Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
h. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

18. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang 
membuat Faktur Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas 
Negara."

19. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

21. Menambah BAB baru di antara BAB V tentang Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan 
Penghitungan Pajak dan BAB VI tentang Ketentuan Lain-lain, yang dijadikan BAB VA tentang 
Ketentuan Khusus, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VA
KETENTUAN KHUSUS"

22. Menambah 4 (empat) ketentuan baru di antara Pasal 16 dan Pasal 17 yang dijadikan Pasal 16A, 
Pasal 16B, dan Pasal 16C dalam Bab VA tentang Ketentuan Khusus, yang masing-masing berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 16A

(1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

"Pasal 16B

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian 
atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, atau dibebaskan 
dari pengenaan pajak, untuk :
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa 
Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat 
dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa 
Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, 
tidak dapat dikreditkan."

"Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam 
lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri 
atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

"Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut 
tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang 
dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan."

23. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan 
Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan 
dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan 
perundang-undangan lainnya."

Pasal II 

Dengan berlakunya Undang-undang ini :

a. penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah 
diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu 
penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha dibidang 
pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan 
Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih 
berlaku pada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam 
Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut 
sampai dengan Kontrak Bagi Hasil,Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan 
pertambangan berakhir."

Pasal III 

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984."

Pasal IV 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai 
perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta 
masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan 
yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
berlaku sejak Tahun 1984, sebagai pengganti Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951, merupakan 
landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi 
di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur 
atau belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Selain itu, Undang-undang tersebut 
belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena itu, maka 
dipandang sudah saatnya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, serta kemampuan 
masyarakat, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tersebut adalah 
sebagai berikut :

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber 
utamanya berasal dari penerimaan pajak;

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam 
pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

c. Menciptakan iklim perekonomian yang menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong ekspor, 
mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, 
menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil dan tradisional serta menunjang 
kebijakan lainnya;

d. Mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat;

e. Pelaksanaan pemungutan pajak yang mudah dan sederhana sehingga dapat mendorong kepatuhan 
Wajib Pajak;

f. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan 
pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan 
tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai pajak atas konsumsi 
di dalam negeri, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Sesuai dengan sistemnya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, baik 
konsumsi barang maupun konsumsi jasa;

b. Dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa 
kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;

d. Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan 
dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan 
pelayanan jasa;

e. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau 
dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai menjadi dasar pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai;

f. Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi serta dalam upaya mengendalikan pola 
konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat, maka atas penyerahan dan/atau atas impor 
barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga 
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya dipungut pada sumbernya yaitu pada 
pabrikan atau pada waktu barang diimpor;

g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya Pajak 
Pertambahan Nilai dan dikenakan hanya sekali;

h. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan 
daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda;

i. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak menganut sistem tarif tunggal dan diterapkan sesuai 
dengan kelompok barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

j. Dalam rangka mendorong ekspor khususnya ekspor non migas, atas ekspor Barang Kena Pajak 
dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar 
karena perolehan Barang Kena Pajak yang diekspor dapat dikompensasi atau diminta kembali;

k. Orang pribadi atau badan yang menghasilkan barang, mengimpor barang, memperdagangkan barang 
dan/atau menyerahkan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya adalah 
pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa yang dikenakan 
pajak adalah Pengusaha Kena Pajak;

l. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan. 
Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga diberikan 
kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

m. Pengenaan pajak dilaksanakan sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan/atau penyerahan 
jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa 
yang terutang pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi Pengusaha yang 
dipungut pajak dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak yang terutang;

n. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan dalam rangka mengamankan 
penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu atau instansi Pemerintah tertentu 
ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas penerimaan Barang 
Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha 
Kena Pajak, meskipun pada hakekatnya kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ada 
pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 
tersebut;

o. Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada Negara selisih antara Pajak 
Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena 
Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan/atau 
pemberi Jasa Kena Pajak;

p. Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Modal dapat dikreditkan sebagaimana perolehan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang 
penyerahaannya terutang pajak, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dikenakan Pajak 
Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan diberlakukan ketentuan khusus pengkreditan 
Pajak Masukan;

q. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak ternyata lebih besar 
daripada Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai 
dikompensasikan sedangkan yang dikembalikan hanyalah kelebihan Pajak Pertambahan Nilai untuk 
Masa Pajak pada akhir tahun buku Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Apabila kelebihan 
pajak tersebut disebabkan karena ekspor atau karena dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, maka kelebihan pajak tersebut dapat diminta kembali pada setiap Masa Pajak;

r. Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan 
penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, 
menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan 
khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah 
satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang 
sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada 
hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Karena itu setiap pemberian kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus 
tetap mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari 
maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan 
terutama untuk keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala 
nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan Wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku 
peraturan perundang-undangan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 
yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta 
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas 
Merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta.

Huruf c

Pada dasarnya semua barang dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain 
oleh Undang-undang ini.

Huruf d

1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak :

a) Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi 
jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau 
perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas 
barang.

b) Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena 
perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha 
(leasing). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena 
perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan 
yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) 
dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak 
atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran 
Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara 
bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak 
telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor 
kepada lessee, maka Undang-undang ini menentukan bahwa 
penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada 
saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat 
berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena 
Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat 
ditandatanganinya perjanjian.

c) Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang 
pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian 
atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan 
mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya 
komisioner.

Yang dimaksud dengan juru lelang di sini adalah juru lelang 
Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

d) Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan 
Pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sedangkan 
pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang 
diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh 
barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

e) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut 
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan 
dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai 
penyerahan Barang Kena Pajak.

Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan tidak untuk 
diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan, yaitu 
bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat 
perolehannya dapat dikreditkan.

f) Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat 
pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun 
sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini 
menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar 
tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. 
Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk 
antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan 
sejenisnya.

g) Dalam penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan 
Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak 
yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan 
tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut 
tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada 
pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima 
titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai 
pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang ini. Penyerahan 
Barang Kena Pajak secara konsinyasi oleh Pengusaha Kecil, 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, tidak dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai.

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena 
Pajak sebagaimana tersebut dalam angka 2 sebagai berikut :

a) Cukup jelas

b) Cukup jelas

c) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari 
satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-
cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut 
telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari 
Direktur Jenderal Pajak, maka pemindahan Barang Kena 
Pajak dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya 
(pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) 
dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan 
Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak 
antar tempat-tempat pajak terutang.

d) Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan 
usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang 
mengakibatkan juga terjadinya perubahan pihak yang berhak 
atas Barang Kena Pajak, maka peristiwa tersebut 
diperlakukan sebagai tidak terjadi penyerahan Barang Kena 
Pajak.

Huruf e

Dalam pengertian jasa termasuk antara lain jasa angkutan, jasa borongan, 
jasa persewaan barang, jasa hiburan, jasa biro perjalanan, jasa perhotelan, 
jasa notaris, jasa pengacara, jasa akuntan, jasa konsultan, dan jasa kantor 
administrasi. Pengertian jasa meliputi juga pelayanan yang dilakukan untuk 
menghasilkan barang karena pesanan dengan bahan dan petunjuk dari 
pemesan. Sebagai contoh, penjahit yang hanya menerima pesanan membuat 
pakaian tanpa menyediakan bahan. Karena bahan disediakan oleh pemesan, 
maka penjahit tersebut dianggap hanya melakukan penyerahan jasa yang 
imbalannya sebesar upah jahit yang diminta atau diterima dari pemesan atau 
pelanggan.

Huruf f

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh 
Undang-undang ini.

Huruf g

Pemakaian Jasa Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau pemberian Jasa 
Kena Pajak secara cuma-cuma termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa 
Kena Pajak, dengan pertimbangan untuk mempertahankan adanya perlakuan 
yang sama sebagaimana halnya pada pemakaian Barang Kena Pajak untuk 
kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara cuma-cuma oleh 
Pengusaha Kena Pajak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam pengertian perdagangan termasuk kegiatan tukar-menukar barang.

Huruf k

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat 
berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara 
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan
atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. Pengertian 
Pengusaha dibatasi pada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan 
usaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Dalam hal instansi 
Pemerintah melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka 
melaksanakan tugas umum pemerintahan, maka instansi Pemerintah tersebut 
termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya dan diperlakukan sebagai 
Pengusaha.

Huruf l

Pengusaha Kecil yang dalam Undang-undang ini batasannya didasarkan pada 
jumlah peredaran bruto usaha (omset) dalam satu tahun diperkenankan untuk 
memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi 
Pengusaha Kena Pajak, maka hak dan kewajibannya sama seperti 
Pengusaha Kena Pajak pada umumnya.

Huruf m

Perubahan bentuk atau sifat barang terjadi karena adanya atau dilakukannya 
suatu proses pengolahan yang menggunakan satu faktor produksi atau lebih, 
termasuk kegiatan :

- merakit :
menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi 
barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang 
elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;

- memasak :
mengolah barang dengan cara memanaskan. Pengertian 
memanaskan termasuk merebus, membakar, mengasap, 
memanggang dan menggoreng, baik dicampur dengan bahan lain atau 
tidak;

- mencampur :
mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu 
atau lebih barang lain;

- mengemas :
menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang 
melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan 
pemasarannya;

- membotolkan :
memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup 
menurut cara tertentu;

- menambang :
mengambil hasil sumber kekayaan alam dari permukaan atau dari 
dalam tanah, baik di darat maupun di laut;

- menyediakan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh usaha 
katering;

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, 
atau menyuruh atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Huruf n

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, perlu adanya Dasar 
Pengenaan Pajak. Dalam hal penerapan Harga Jual atau penggantian atau 
Nilai Impor atau Nilai Ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena 
Harga Jual atau Penggantian sukar ditetapkan, maka Menteri Keuangan dapat 
menentukan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Huruf o

Seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual yang 
berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak seperti biaya pengiriman, 
biaya garansi, komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan 
teknik, dan biaya-biaya lainnya, termasuk dalam Harga Jual. Tidak termasuk 
dalam Harga Jual adalah Pajak Pertambangan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. 
Yang dapat dikurangkan dari Harga Jual adalah potongan harga seperti 
potongan tunai, atau rabat, sepanjang masih dalam batas kebiasaan 
pedagang yang baik, dan tercantum dalam Faktur Pajak. Apabila Pengusaha 
Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan faktur 
penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut 
juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk 
dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas 
jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga petokan impor 
atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk 
ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan Pabean.

Huruf r

Yang dimaksud dengan pembeli termasuk lembaga-lembaga negara.

Huruf s

Yang dimaksud dengan penerima jasa termasuk lembaga-lembaga negara.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor 
Barang Kena Pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima 
bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar tersebut 
merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima 
Jasa Kena Pajak atau pengimpor Barang Kena Pajak, yang berstatus sebagai 
Pengusaha Kena Pajak.

Huruf v

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak inilah yang dinamakan Pajak Keluaran.

Huruf w

Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang 
tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Huruf x

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dalam rangka mengamankan 
penerimaan negara, orang pribadi tertentu, badan tertentu, atau instansi 
Pemerintah tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini 
adalah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dan harga 
pasar. Dalam hal ini. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan 
melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

Ayat (2)

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat 
terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang 
disebabkan karena :
- faktor kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang 
pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena 
perkawinan.

a) Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Contoh :

Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, 
pemilikan saham oleh PT A. merupakan penyertaan langsung. 
Selanjutnya apabila PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh 
persen) saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B 
secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 
25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT.A, PT.B, 
dan PT.C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT. A juga 
memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka antara 
PT.B, PT.C dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. 
Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi 
antara orang pribadi dan badan.

b) Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat 
juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan 
berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga 
hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam 
penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

c) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu 
derajat adalah kakak dan adik.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan 
lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan 
keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat 
adalah ipar.

Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk 
dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-undang ini.

Angka 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dihapus dan 
dipindahkan ke dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 3A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :
a. mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. memungut pajak yang terutang;
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar 
dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang terutang;
d. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (2)

Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan Undang-
undang ini. Namun, apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang ini berlaku 
sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, dari Daerah Pabean, harus dipungut 
oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Angka 6

Pasal 4

Huruf a

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut :
- barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud,
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,
- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 
Pengusaha yang bersangkutan.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, maka 
siapapun yang memasukan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean 
tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

Huruf c

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut :
- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,
- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan 
Pengusaha yang bersangkutan.

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan 
impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang 
berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean 
juga dikenakan pajak.

Contoh :

Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan 
merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong atas 
pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean, 
terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam 
Daerah Pabean dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini. Misalnya, 
Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak tersebut, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah 
Pabean dikenakan pajak menurut Undang-undang ini.

Angka 7

Pasal 4A

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan 
Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik 
langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti 
padi-padian, kelapa sawit, karet;
b. barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang 
diambil langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas;
c. barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung 
dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang;
d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari 
sumbernya, seperti crude oil, garam;
e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 
seperti beras, garam beriodium;
f. beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda 
dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan 
I dan Pajak Tontonan;
g. surat-surat berharga;
h. listrik, kecuali untuk perumahan mewah;
i. air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM).

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan 
Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter 
spesialis;
b. jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, jasa pemakaman;
c. jasa di bidang pengiriman surat;
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. jasa dibidang keagamaan, seperti pemberian khotbah atau dakwah;
f. jasa di bidang pendidikan;
g. jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian tradisional;
h. jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan 
bersifat iklan;
i. jasa di bidang angkutan umum, seperti angkutan umum di darat dan di laut;
j. jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga 
kerja;
k. jasa di bidang perhotelan;
l. jasa telepon umum coin-box dan jasa telegram.

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Dengan pertimbangan bahwa :

- perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen 
yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan 
tinggi;

- perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak 
yang Tergolong Mewah;

- perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;

- perlu untuk mengamankan penerimaan negara,

maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh 
produsen atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah. Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak 
memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta 
tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus 
atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak 
tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah pada transaksi sebelumnya.

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak 
Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah. Oleh karena itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah 
dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang terutang. Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja 
yaitu pada waktu :
a. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah, atau
b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak.

Angka 9

Pasal 5A

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh 
pembeli, maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi :

a. Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh 
Pengusaha Kena Pajak penjual,

b. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak 
Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah 
dikreditkan,

c. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas 
Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai 
biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasikan) dalam harga perolehan harta 
tersebut.

Angka 10

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai saja 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Angka 11

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang 
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak 
yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Penggunaan tarif 0% 
(nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang 
diekspor tetap dapat dikreditkan.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 
kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif 
Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan 
setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif 
tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dikemukakan 
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan 
dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Angka 12

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa 
kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif 
tertinggi 50% (lima puluh persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut 
didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
yang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah 
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak tertentu yang diekspor atau 
dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak penjualan atas Barang 
Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum 
dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1), maka pengelompokan barang-barang yang 
terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada 
tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang-
barang tersebut, di samping didasarkan pula pada nilai gunanya bagi 
masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-
barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi 
dan barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Dalam hal terhadap 
barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu 
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang 
dipergunakan adalah tarif yang rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 9

Ayat (1)

Cara menghitung pajak yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah 
Harga Jual, Penggantian, atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak 
Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan 
Harga Jual Rp 25.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =
10% x Rp Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut 
merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena 
Pajak "A".

b) Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak 
dengan memperoleh Penggantian Rp 20.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =
10% x Rp 20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut 
merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena 
Pajak "B"

c) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp 15.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal 
Pajak Bea dan Cukai = 
10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

Ayat (2)

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena 
Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut di atas 
dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (3)

Selisih yang dimaksud dalam ayat ini disetor ke Kas Negara menurut 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan.

Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 
tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada 
Masa Pajak berikutnya. Namun apabila perusahaan tersebut bubar sebelum 
tahun buku berakhir, maka kelebihan bayar tersebut dapat diminta kembali 
pada saat pembubaran perusahaan. Pengembalian atas kelebihan 
pembayaran tersebut baru diberikan setelah dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Masa Pajak Mei 1995 :

Pajak Keluaran = Rp 2.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 4.500.000,00
 -/-
Pajak yang lebih dibayar = Rp 2.500.000,00
============

Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat 
dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 1995.

Masa Pajak Juni 1995 :

Pajak Keluaran = Rp 3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp 2.000.000,00
 -/-
Pajak yang kurang dibayar = Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari 
Masa Pajak Mei 1995 = Rp 2.500.000,00
 -/-
Pajak yang lebih dibayar Juni 1995 = Rp 1.500.000,00
============

Apabila perusahaan tersebut pada bulan Juni 1995 bubar, maka kelebihan 
pembayaran pajak dalam bulan Juni 1995 baru dapat dikembalikan setelah 
dilakukan pemeriksaan.

Ayat (5)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak 
adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan 
penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, 
hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak 
tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha 
Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu :

- penyerahan terutang pajak = Rp. 25.000.000,00

Pajak Keluaran = Rp 2.500.000,00

- penyerahan tidak terutang pajak = Rp. 10.000.000,00
Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
yang berkaitan dengan penyerahan yang 
terutang pajak = Rp. 1.500.000,00

- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
yang berkaitan dengan penyerahan yang 
tidak terutang pajak = Rp. 800.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran sebesar Rp 2.500.000,00 hanya sebesar Rp 1.500.00,00.

Ayat (6)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak 
adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat 
diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada 
Pengusaha Kena Pajak. Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang 
untuk menetapkan pedoman tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu :

- penyerahan terutang pajak = Rp. 35.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp 3.500.000,00

- penyerahan tidak terutang pajak = Rp. 15.000.000,00
Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa 
Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar 
Rp 2.500.000,00 sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut 
ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp 2.500.000,00 tidak seluruhnya 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 3.500.000,00.

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini kepada Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapt dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan 
tetapi untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pajak 
Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan 
dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan 
produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini 
berlaku untuk semua bidang usaha. Agar Pajak Masukan dapat 
dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut 
berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak 
Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran 
telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan 
usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat 
dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya 
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (7). Oleh karena Faktur Pajak sederhana 
merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan secara 
lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5), maka Faktur 
Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan Pajak 
Pertambahan Nilai dan tidak dapat dipakai sebagai dasar 
pengkreditan Pajak Masukan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan 
Barang Kena Pajak atau Jasa setelah diterbitkan ketetapan pajak. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut 
bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i

Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak 
wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu, 
kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan 
untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan 
yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :

Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui :

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar 
Rp.11.000.000,00 tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00 sesuai 
dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, penghitungan hasil pemeriksaan :

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
 -/-
Kurang Bayar menurut hasil 
pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut Surat 
Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00
 -/-

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00
=============

Ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, 
yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. 
Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut 
hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ke tiga setelah 
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut 
telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan 
melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan 
apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya 
atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) ke dalam harga perolehan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap 
Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Ayat (10)

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan 
pada ayat (4), dikompensasikan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi dalam 
Masa Pajak pada akhir tahun buku, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut 
dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Ayat (11)

Dalam rangka mendorong ekspor, atas kelebihan Pajak Masukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang disebabkan karena ekspor, dapat 
diajukan permohonan pengembaliannya pada setiap Masa Pajak.

Ayat (12)

Mengingat Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sehingga 
Pajak Masukan dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
diserahkan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak 
yang lebih dibayar, maka atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), yang disebabkan karena pemungutan pajak oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat diajukan permohonan 
pengembaliannya pada setiap Masa Pajak.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak membebani Pajak Pertambahan Nilai 
atas perusahaan yang melakukan perubahan bentuk usaha, atau 
penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan. Sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d angka 2) huruf d), 
penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha, atau 
penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak 
termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, maka :

a. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang 
telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan 
Barang Kena Pajak tersebut, tidak harus dibayar kembali oleh 
Pengusaha Kena Pajak tersebut.

b. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang 
belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan 
Barang Kena Pajak tersebut, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang menerima pengalihan Barang Kena Pajak tersebut 
sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan 
bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh 
aktiva perusahaan.

Angka 14

Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah 
dengan mengalikan Harga Jual atau Nilai Impor dengan tarif pajak 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat 
penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada 
tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah. Dengan Demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh 
karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam 
harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya 
sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan 
Nilai Impor Rp 5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai :
10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
20% x Rp 5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Kemudian PKP "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai 
bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain atas penyerahannya dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. 
Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas 
Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 dapat 
ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh PKP 
"A" atau dibebankan sebagai biaya.

Kemudian PKP "A" menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkannya kepada 
PKP "B" dengan Harga Jual Rp 50.000.000,00. Maka penghitungan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp 50.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai :

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00

Dalam contoh ini, PKP "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar Rp 500.000,00 di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp.5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 
tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp 5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp 17.500.000,00.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip 
akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena 
Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor 
Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum 
sepenuhnya diterima pembayarannya. Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan 
dapat menentukan saat lain sebagai saat terutangnya pajak. Saat lain 
terutangnya pajak diperlukan dalam hal saat terutangnya pajak sukar 
ditetapkan atau dapat menimbulkan ketidakadilan. Saat terutangnya pajak 
diperlukan antara lain dalam hal terjadi perubahan ketentuan, yaitu untuk 
menentukan ketentuan mana yang diberlakukan atas suatu transaksi yang 
ketentuannya mengalami perubahan.

Ayat (2)

Berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal 
pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak, terutangnya pajak terjadi pada saat 
penerimaan pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian 
atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, 
pajak yang terutang dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau 
pembayaran uang muka tersebut. Pajak yang terutang pada saat pembayaran 
sebagian atau pembayaran uang muka diperhitungkan dengan pajak yang 
terutang pada saat dilakukan penyerahan.

Ayat (3)

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan 
tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa 
Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan dengan 
kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau 
Jasa Kena Pajak tersebut berada di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat 
terutangnya pajak tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi 
dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal 
pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, terutangnya pajak terjadi pada saat 
pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau 
merupakan pembayaran uang muka sebelum dimulainya pemanfaatan Barang 
Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, pajak yang terutang 
dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka 
tersebut. Pajak yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau 
pembayaran uang muka diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat 
dimulainya pemanfaatan.

Angka 16

Pasal 12

Ayat (1)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut ketentuan dalam ayat ini adalah 
Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dan/atau huruf c dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor 
Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f. Perlu 
diperhatikan bahwa untuk pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau huruf c, pengertian Pengusaha Kena
Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah terdaftar dan telah mempunyai 
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak tetapi belum mempunyai Nomor Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan khusus untuk Pengusaha yang 
melakukan ekspor Barang Kena Pajak, pengertian Pengusaha Kena Pajak 
meliputi hanya Pengusaha yang telah terdaftar dan mempunyai Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
ayat (1).

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat 
kegiatan di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap 
tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena 
Pajak dimaksud wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak 
mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di Wilayah 
kerja satu kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk tempat-tempat pajak 
terutang tersebut cukup memiliki satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat 
kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai 
tempat terutangnya pajak.

Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukan 
pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa :

- kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan 
oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha,

- administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan 
secara terpusat pada satu atau lebih kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 13

Ayat (1)

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, 
karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara 
kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk setiap 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh 
Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak.

Ayat (2)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima 
Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan.

Pembuatan Faktur Pajak Gabungan tidak memerlukan ijin Direktur Jenderal 
Pajak.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (4)

Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan faktur penjualan 
dilakukan setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk 
menetapkan kapan Faktur Pajak harus dibuat.

Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengatur 
keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata 
cara pembetulan Faktur Pajak.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan pengaturan pengadaan Faktur Pajak 
adalah pengaturan mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak 
dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, pengadaan formulir Faktur 
Pajak dapat diadakan atau dicetak sendiri oleh Pengusaha dengan bentuk, 
ukuran, dan persyaratan teknis administratif lainnya yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak 
harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus 
diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan 
yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur 
Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat 
mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai tercantum di dalamnya tidak dapat 
dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Pajak 
yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur 
Pajak Standar.

Ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur 
Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan 
dalam dunia usaha sebagai pengganti Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena :

1) Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh 
masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai 
Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran tilpon dan tiket pesawat 
udara.

2) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, 
sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu 
pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, 
berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal impor Barang 
Kena Pajak, dokumen impor tertentu dapat ditetapkan sebagai 
pengganti Faktur Pajak.

Ayat (7)

Untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir 
dan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak 
yang tidak diketahui identitasnya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 
tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran yang memenuhi 
persyaratan sebagai Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana tidak 
dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e.

Faktur Pajak Sederhana sedikit-dikitnya harus memuat :

1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak;

2) Macam, jenis, dan kuantum;

3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau 
besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;

4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak sederhana.

Angka 18

Pasal 14

Ayat (1)

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan 
membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan 
untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 19

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Angka 20

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pajak, 
dihapus dan dipindahkan kedalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1994.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-undang 
perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama 
terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang 
perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan 
dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada 
kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang 
dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama 
untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi 
dalam skala nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk :

1) Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan 
Berikat dan Entreport Produksi untuk tujuan Ekspor (EPTE) atau 
wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk 
maksud tersebut;

2) Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-
negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat 
perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak 
Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak 
sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" 
menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" 
kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran maka Pajak Masukan tetap 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut 
nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari 
Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa 
pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak 
adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" 
menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen 
biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena 
Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak 
Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut 
menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai;

2) untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan 
antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estate atau yang 
menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang 
membangun sendiri;

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan Pajak 
Pertambahan Nilai atas semua kegiatan membangun sendiri. Untuk mencegah 
pengenaan pajak terhadap konsumsi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka 
ditetapkan batasan yang dapat menghindarkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
atas kegiatan membangun sendiri oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pasal 16D

Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut 
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan 
pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang 
dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan Undang-undang ini, dapat 
dikreditkan.

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak 
Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat 
dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak 
memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Angka 23

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Huruf a

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat 
dinikmati oleh Pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut. Untuk 
kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu berakhir paling lambat pada tanggal 31 
Desember 1999.

Huruf b

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian 
kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-
undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau 
perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut berakhir.

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan 
untuk Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan 
pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3568