Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
<center>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1990

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus
menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus
ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil
serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3050);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);MEMUTUSKAN:Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPILPasal IMengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil
yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3)Dalam surat permintaan
izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu
dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan
yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik
untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan
pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu
selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi
sebagai berikut:

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan
karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir
maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang
sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut
tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi
sebagai berikut:

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai
karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk,
pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri
selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan
dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih
dahulu dari Presiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai
ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang
bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1),
ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka
waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan
perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun
terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal
12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan
Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri
Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."Pasal II'''

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO