Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya
penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang
dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi,
sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan
terganggunya perekonomian dan tata kehidupan
masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus
ditingkatkan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka
mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran
Sungai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang . . .
- 3 -
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan
manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar
terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
3. Klasifikasi . . .
- 4 -
3. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan
kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas
air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan
pemanfaatan ruang wilayah.
4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang
kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas
air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan
pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana
mestinya.
5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS
yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas
air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan
pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana
mestinya.
6. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk
mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia dan makhluk hidup lainnya secara
berkelanjutan.
7. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga
pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan
pengelolaan das.
8. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana
koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.
10. Pemerintah . . .
- 5 -
10. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari
hulu ke hilir secara utuh.
(2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pembinaan dan pengawasan.
(3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata
ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penataan ruang dan sumber daya air.
(4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara
terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada
lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk
mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan,
dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka
meningkatkan Daya Dukung DAS.
BAB II . . .
- 6 -
BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan:
a. inventarisasi DAS;
b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.
Bagian Kedua
Inventarisasi DAS
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a meliputi:
a. proses penetapan batas DAS; dan
b. penyusunan klasifikasi DAS.
Paragraf 2
Proses Penetapan Batas DAS
Pasal 6
Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a. penyiapan bahan;
b. penentuan batas DAS;
c. verifikasi batas DAS; dan
d. penetapan batas DAS.
Pasal 7 . . .
- 7 -
Pasal 7
(1) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, merupakan pengadaan bahan-bahan paling
sedikit:
a. piranti keras;
b. piranti lunak;
c. citra satelit;
d. citra radar;
e. peta dasar; dan
f. peta tematik.
(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan
untuk setiap provinsi.
(3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan
jaringan sungai.
(4) Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 8
(1) Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan
dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.
(2) Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan
jaringan sungai.
(3) Dalam penentuan batas DAS Menteri membentuk tim
penentuan batas DAS yang melibatkan Instansi Terkait.
Pasal 9 . . .
- 8 -
Pasal 9
(1) Berdasarkan hasil penentuan batas DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan verifikasi
batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS
definitif.
(2) Verifikasi batas DAS indikatif dilakukan bersama-sama
dengan instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
(3) Verifikasi batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menghasilkan batas DAS definitif.
Pasal 10
(1) Batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) dilakukan penetapan batas DAS.
(2) Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas
DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri terkait.
Paragraf 3
Penyusunan Klasifikasi DAS
Pasal 12
(1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS.
(2) Penyusunan . . .
- 9 -
(2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
a. DAS yang dipulihkan; dan
b. DAS yang dipertahankan,
daya dukungnya.
(3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. kondisi lahan;
b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air;
c. sosial ekonomi;
d. investasi bangunan air; dan
e. pemanfaatan ruang wilayah.
Pasal 13
Kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat sub kriteria:
a. persentase lahan kritis;
b. persentase penutupan vegetasi; dan
c. indeks erosi.
Pasal 14
Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling sedikit
memuat sub kriteria:
a. koefisien rezim aliran;
b. koefisien aliran tahunan;
c. muatan sedimen;
d. banjir; dan
e. indeks penggunaan air.
Pasal 15 . . .
- 10 -
Pasal 15
Kriteria sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat sub kriteria :
a. tekanan penduduk terhadap lahan;
b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
c. keberadaan dan penegakan peraturan.
Pasal 16
Kriteria investasi bangunan air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat sub kriteria :
a. klasifikasi kota; dan
b. klasifikasi nilai bangunan air.
Pasal 17
Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat sub
kriteria:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
Pasal 18
(1) DAS yang diklasifikasikan untuk dipulihkan daya
dukungnya memiliki kualifikasi indikator tinggi sampai
sangat tinggi.
(2) DAS yang diklasifikasikan untuk dipertahankan daya
dukungnya memiliki kualifikasi indikator rendah sampai
sangat rendah.
Pasal 19
Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 20 . . .
- 11 -
Pasal 20
(1) Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun
sejak ditetapkan.
(2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali
kurang dari 5 (lima) tahun.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Klasifikasi
DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait.
Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
(1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan penyusunan
Rencana Pengelolaan DAS.
(2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:
a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas
Provinsi;
b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam
provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS
dalam kabupaten/kota.
(3) Dalam . . .
- 12 -
(3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat
membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait.
Pasal 23
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan
daya dukungnya; dan
b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang
dipertahankan daya dukungnya.
Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipulihkan
Daya Dukungnya
Pasal 24
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya
dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,
dilakukan dengan perumusan:
a. permasalahan DAS;
b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
d. monitoring dan evaluasi DAS.
Pasal 25
Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya
dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
dilakukan melalui:
a. identifikasi dan analisis masalah; dan
b. rumusan masalah.
Pasal 26 . . .
- 13 -
Pasal 26
(1) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b,
dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan
masalah.
(2) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan
di dalam sektor serta wilayah administrasi.
Pasal 27
(1) Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan dasar
dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang
dipulihkan daya dukungnya.
(2) Perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan
kebijakan, program dan kegiatan.
Pasal 28
(1) Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya
Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi
pengelolaan DAS.
(2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus
memperhatikan antara lain:
a. sistem analisis;
b. indikator kinerja;
c. pelaksana; dan
d. capaian hasil.
Paragraf 3 . . .
- 14 -
Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan
Daya Dukungnya
Pasal 29
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan
daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b, dilakukan dengan perumusan:
a. permasalahan DAS;
b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
d. monitoring dan evaluasi DAS.
Pasal 30
Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya
dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a,
dilakukan melalui:
a. identifikasi dan analisis masalah; dan
b. rumusan masalah.
Pasal 31
(1) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b,
dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan
masalah.
(2) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai
sektor dan wilayah.
Pasal 32 . . .
- 15 -
Pasal 32
(1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung
DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan
dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang
dipertahankan daya dukungnya.
(2) Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan
kebijakan, program dan kegiatan.
Pasal 33
Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya
Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c,
dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan
DAS.
Pasal 34
Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus
memperhatikan antara lain:
a. sistem analisis;
b. indikator kinerja;
c. pelaksana; dan
d. capaian hasil.
Bagian Keempat
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
Pasal 35
(1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan penetapan Rencana
Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya
dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2) Rencana . . .
- 16 -
(3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas
Provinsi;
b. gubernur sesuai kewenangannya untuk das dalam
provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk das
dalam kabupaten/kota.
(4) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan
rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 36
(1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas)
tahun.
(2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima)
tahun sekali.
(3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau
kembali kurang dari 5 (lima) tahun.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana
Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB III . . .
- 17 -
BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 38
Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana
Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan
rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan
wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3).
Pasal 39
Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dilaksanakan pada:
a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
Pasal 40
(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan
dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi
dan Daya Dukung wilayah;
b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan
dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah
tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas,
kontinuitas dan distribusi air;
c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka
pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan
produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi
dan reklamasi lahan;
d. peningkatan . . .
- 18 -
d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi
Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk
meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing
kegiatan.
Pasal 41
(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang
dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan
ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka
penerapan teknik konservasi tanah dan air demi
kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga
kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam
rangka mempertahankan kelestarian vegetasi,
keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan;
dan/atau
d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS
untuk meningkatkan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah
administrasi.
(2) Pelaksanaan . . .
- 19 -
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing
kegiatan.
Pasal 42
Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung
jawab:
a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk
DAS lintas Negara dan lintas Provinsi;
b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam
provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan
c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam
kabupaten/kota.
Pasal 43
Dalam hal pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota
melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan
DAS, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang
bersangkutan.
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang
dipertahankan diatur dengan peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB IV . . .
- 20 -
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45
Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan
DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya
Dukung DAS.
Pasal 46
(1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator
kinerja DAS.
(2) Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17.
Pasal 47
(1) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara periodik
paling sedikit setiap tahun sekali.
(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja
pengelolaan DAS.
Pasal 48
(1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh
gambaran perubahan Daya Dukung DAS.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling sedikit 2 (dua) tahun.
Pasal 49 . . .
- 21 -
Pasal 49
Hasil evaluasi digunakan dalam rangka:
a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2); dan/atau
b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38.
Pasal 50
Menteri, gubernur atau bupati/walikota melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
DAS sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi
Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
sampai dengan Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri
setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 52
(1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh
Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(2) Pembinaan . . .
- 22 -
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan
maupun monitoring dan evaluasi.
Pasal 53
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan
oleh institusi pemerintah secara berjenjang.
Pasal 54
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan
dengan kegiatan:
a. koordinasi;
b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
e. pemberian bantuan teknis;
f. fasilitasi;
g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
h. penyediaan sarana dan prasarana.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 55
(1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas
dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri . . .
- 23 -
(2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan
peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri
terkait.
BAB VI
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta
Pasal 57
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun
melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
(3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung
keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.
Pasal 58
Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait
pengelolaan DAS;
b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan
DAS; dan
c. menumbuhkan . . .
- 24 -
c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan
masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Pasal 59
Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa:
a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan
hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan
pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan
dengan pengelolaan DAS.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi
pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.
Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 61
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Pasal 62
(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan
oleh kementerian/lembaga pemerintahan non
kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Pemberdayaan . . .
- 25 -
(2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan
organisasi masyarakat.
Pasal 63
(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan
DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan
paling sedikit melalui:
a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
b. pendampingan;
c. pemberian bantuan modal;
d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
e. penyediaan sarana dan prasarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan
masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur
dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait.
BAB VII
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS
Pasal 64
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS
dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap
provinsi.
(2) Sistem . ..
- 26 -
(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan
Instansi Terkait.
Pasal 65
(1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat diakses oleh
Instansi Terkait.
(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data
Spasial Nasional.
Pasal 66
(1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, paling sedikit memuat:
a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan
b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam
pengelolaan DAS.
(2) Sistem informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara
makro dalam Pola Umum Kriteria dan Standar
Pengelolaan DAS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan
pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS diatur
lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB VIII . . .
- 27 -
BAB VIII
PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 67
(1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS
dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana
lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.
(2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pengelolaan DAS yang telah ada sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti dengan yang baru
dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku.
(2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 28 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 62