Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 007/PUU-IV/2006
P U T U S A N

Nomor 007/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

F.X. CAHYO BAROTO, beralamat di Jl. Kemang Utama VIII No.46 XB Jakarta
Selatan;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15
Februari 2006 telah memberikan kuasa kepada
Dominggus Maurits Luitnan, S.H., H. Azi Ali Tjasa,
S.H.,M.H., Toro Mendrofa, S.H., masing-masing
Advokat yang tergabung dalam Lembaga
Advokat/Pengacara Dominika, berdomisili di
Jl. Stasiun Sawah Besar Lt.1 Blok A No.1-2 Jakarta
Pusat; bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama
sama untuk dan atas nama F.X. CAHYO BAROTO,
selanjutnya disebut sebagai ----------------- PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, selanjutnya disebut UUMA)
dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, selanjutnya
disebut UUKY) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya
bertanggal 24 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari
Rabu, tanggal 5 April 2006 dengan registrasi perkara Nomor 007/PUU-IV/2006
yang telah diperbaiki dan disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada
hari Rabu, tanggal 3 Mei 2006. Kemudian permohonan tersebut oleh Pemohon
dilakukan revisi dan disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 9
Mei 2006, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) yang
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
1945;
b Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian UUMA Pasal 32
ayat (1), (2), (3), (4), (5) khusus pengawasan Mahkamah Agung
terhadap prilaku hakim, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1)
huruf b, ayat (2), Pasal 13 ayat (1), khusus kalimat �atas usul Ketua

Mahkamah Agung�, dan pengujian UUKY Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) khusus usul
menjatuhkan sanksi dari Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah
Agung, menjadi tidak mandiri, sehingga kedua undang-undang dari pasal
dan ayat tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
permohonan Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.
1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris almarhum Drs. R.J. Kaptin
Adisumarta selaku warga negara Indonesia yang menderita akibat
korban kejahatan dan tindakan sewenang-wenang dalam permohonan
a quo mempunyai hak/kewenangan konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, �segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya�, juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan �setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum�, juncto
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menentukan �setiap orang berhak bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapat perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif
itu�, juncto Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menentukan �setiap orang
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun�. Hak yang
dimohon Pemohon adalah kesamaan hak perdata, hak pidana, hak sipil,
hak asasi manusia dan segala hak yang melekat pada setiap warga
negara Indonesia;
2. Bahwa atas perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan eksekusi
dengan mengambil hak perdata milik pemohon, atas sikap dan prilaku
Ketua Pengadilan selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
secara sewenang-wenang, Pemohon telah mengadukannya melalui
Mahkamah Agung, berkaitan pengawasan yang diatur di dalam Pasal 32
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung, sebelum ada perubahan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun pengawasan
secara internal mengenai sanksi terhadap sikap dan prilaku hakim tidak
berjalan, menunjukkan tidak cakap melaksanakan tugasnya, ternyata
terdapat anak kalimat �atas usul Ketua Mahkamah Agung�, hal ini dapat
merugikan hak konstitusional Pemohon, karena dilindungi dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2002 (selanjutnya disebut
SEMA No. 04 Tahun 2002) ditandatangani oleh Ketua Mahkamah
Agung, sikap dan perilaku Ketua Mahkamah Agung yang demikian
berkaitan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) UUMA;
3. Bahwa diberlakukannya Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) UUMA, di mana ketiga pasal dan ayat
tersebut terdapat anak kalimat �atas usul Ketua Mahkamah Agung�,
bunyi anak kalimat yang demikian sangat merugikan hak-hak
konstitusional Pemohon, karena sebagai warga negara tidak mendapat
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yang diamanatkan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, akibat dikeluarkannya SEMA No. 04 Tahun
2002, ditandatangani Ketua Mahkamah Agung dengan menghalangi
Pemohon pada saat melakukan pengaduan melalui penyidik atas
perbuatan pidana terhadap sikap dan perilaku hakim yang menjabat
selaku ketua pengadilan juga selaku hakim dalam melaksanakan
ketidakpastian eksekusi ke-II terhadap hak perdata milik Pemohon,
menimbulkan ketidaksamaan kedudukan didalam hukum, karena hak
pengaduan Pemohon di-SP.3-kan sewenang-wenang, dengan
melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, tanpa mengindahkan
ketentuan hukum acara yang berlaku;
4. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) menurut
Pasal 34 ayat (3), cukup jelas perkataan hakim agung dan hakim,
Pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-
undang, walaupun telah terjadi perubahan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, ternyata pada Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12

ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004, khusus menyangkut anak kalimat �atas usul Ketua
Mahkamah Agung� dan khusus �pengawasan terhadap sikap dan
perilaku hakim� tidak ada perubahan, sepanjang pasal dan ayat dari
kedua undang-undang tersebut di atas tidak ada perubahan, maka
konsekuensi yuridis hak-hak konstitusional Pemohon tidak terjamin pada
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa dengan diberlakukannya UUKY, Pemohon selaku ahli waris
almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta merasa ada jaminan perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum terhadap hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana perintah
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pemohon mengajukan
pengaduan terhadap sikap dan perilaku hakim dengan sewenang-
wenang mengambil hak perdata milik Pemohon, dengan Surat
No.SUM.1/044/LAPD/IX/05 tanggal 14 September 2005 dan Surat
No.SUM.1/010/LAPD/III/06 tanggal 17 Maret 2006, melalui Komisi
Yudisial karena perilaku hakim berlindung di balik SEMA No. 04 Tahun
2002, ternyata Pasal 21 khusus anak kalimat �mengajukan usul
menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah
Agung�, Pasal 22 ayat (1) huruf e terhadap anak kalimat �membuat
laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan
kepada Mahkamah Agung . . . dst�,
Pasal 23 menyatakan:

Ayat (2) terdapat anak kalimat �disampaikan oleh Komisi Yudisial
kepada pimpinan Mahkamah Agung�;

Ayat (3) terdapat anak kalimat �diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada
Mahkamah Agung�;

Ayat (4) terdapat anak kalimat �membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim�;

Ayat (5) terdapat anak kalimat �usul pemberhentian hakim diajukan
oleh Mahkamah Agung ...dst�;

Ayat (6) terdapat anak kalimat �menerima usul Mahkamah Agung�;

Bunyi pasal dan ayat dari UUKY tersebut, ternyata sanksi yang diberikan
oleh Komisi Yudisial terhadap hakim diusulkan lagi kepada Mahkamah
Agung, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon (kesamaan hukum di
hadapan polisi) dirugikan, di satu sisi Pemohon tidak mendapat jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana amanat Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 dan di sisi lain Pemohon tidak mendapat
perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminasi,
sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia dan korban kejahatan,
mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian materi
undang-undang tersebut terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah
Konstitusi, karena merasa hak/kewenangan konstitusional (khususnya
mengenai hak kesamaan pidana, berdasarkan UU Kepolisian) Pemohon
dirugikan akibat berlakunya materi undang-undang dimaksud, sesuai
ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK;
7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan
(5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 ayat
(1) UU MA, dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (2),
(3), (4), (5), dan (6) UUKY telah merugikan hak/kewenangan
konstitusional Pemohon sebagai penderita akibat perlakuan oknum
hakim yang tidak adil, bahkan diduga melakukan kejahatan tindak pidana
korupsi sewaktu menangani pelaksanaan eksekusi ke-II. Kemudian hak
Pemohon mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang
dilakukan oleh oknum hakim tersebut, tetapi langsung gagal disidik oleh
pihak kepolisian, karena tiba-tiba dicegah oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam rangka melaksanakan pengawasan berdasar ketentuan undang-
undang diatas, dengan cara menerbitkan SEMA No. 04 Tahun 2002
yang melarang hakim, panitera, jurusita, dan jurusita pengganti
memenuhi panggilan penyidik/kepolisian. Akibatnya langsung proses
penyidikan berupa pemanggilan, pemeriksaan terhadap oknum hakim
terlapor dan saksi dari pengadilan batal dilakukan. Kegagalan proses
penyidikan dalam mencari alat bukti keterangan saksi dan tersangka
oknum pengadilan, menyebabkan perkara tersebut tidak cukup bukti
sehingga di-SP.3-kan oleh penyidik;

8. Bahwa mengenai hubungan sebab akibat berlakunya ketentuan Pasal 32
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) UUMA, dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e, Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) UUKY, sebagai dasar
wewenang Mahkamah Agung mengawasi perilaku hakim, ternyata tidak
efektif, bahkan oknum hakim pelaku kejahatan yang dilaporkan
Pemohon tidak ditindak oleh Ketua/Mahkamah Agung, justru sebaliknya
malahan dilindungi Ketua/ Mahkamah Agung dengan melarang mereka
memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan penyidik. Adapun wujud
perlindungan oleh Ketua/Mahkamah Agung terhadap oknum hakim yang
melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut, dengan cara
mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2002 yang melarang hakim,
panitera, jurusita, dan jurusita pengganti memenuhi panggilan penyidik
untuk diperiksa. Tindakan Ketua/Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Edaran tersebut tidak terlepas dari adanya ketentuan yang memberi
wewenang pengawasan kepada Mahkamah Agung dimaksud yang
akibatnya sangat merugikan hak/kewenangan Pemohon, karena proses
tindakan hukum terhadap oknum hakim gagal dilakukan;
9. Bahwa secara langsung atau tidak langsung jelas tampak adanya
hubungan kausal antara hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin
oleh UUD 1945, telah dirugikan karena ada ketentuan undang-undang
dimaksud memberi peluang kepada Ketua/Mahkamah Agung
mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang tujuannya
menggagalkan Pemohon memperoleh/mempertahankan hak-haknya
dimaksud, sekaligus menempatkan terlapor menjadi warga negara kebal
hukum dan bersifat diskriminatif. Sebaliknya, jika tidak ada ketentuan
undang-undang dimaksud, maka Ketua/Mahkamah Agung tidak
berwenang mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung seperti itu,
tentu laporan Pemohon atas perilaku oknum hakim terlapor akan disidik
tuntas sampai terbukti di pengadilan atas kesalahan oknum hakim
terlapor dalam menangani pelaksanaan eksekusi ke-II. Dengan demikian
tidak akan terjadi perampasan sewenang-wenang tanah/harta/hak milik
Pemohon dengan kedok atau legalitas proses pengadilan sesat yang
disutradarai terlapor;

10. Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan selama ketentuan Pasal 32 ayat
(1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal
13 ayat (1) UUMA, dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23
ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) UUKY masih berlaku, maka praktis
pengawasan dan penindakan terhadap hakim, bahkan terjadinya
duplikasi pengawasan dan tindakan terhadap hakim di satu pihak tetap
dilakukan oleh Ketua/ Mahkamah Agung yang ingin melindungi korpsnya
di lain pihak pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang
seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak ada
artinya, dan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Sebab, Komisi
Yudisial tidak mandiri dan selalu tergantung kepada kebijakan/kehendak
Ketua/Mahkamah Agung, agar pengawasan oleh Komisi Yudisial
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dapat berlangsung dan
mandiri, serta demi dapat terjaminnya hak, kewajiban, dan perlindungan
hukum yang objektif tanpa diskriminasi terhadap segala warga negara
termasuk Pemohon dan/atau selaku yang telah dirugikan hak
konstitusionalnya, maka ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan
(5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 ayat
(1) UUMA, dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (2),
(3), (4), (5), dan (6) UUKY, yang sungguh bertentangan dengan UUD
1945 harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pasal/materi
yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. POKOK-POKOK PERMOHONAN:
1. Bahwa cideranya hak konstitusional yang dimohonkan di sini adalah
lebih kepada hak kesamaan hukum di hadapan kepolisian, yang
dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa memang kasus ini bergulir dari masalah perdata tanah dan telah
diputuskan secara hukum dengan benar dari tingkat bawah sampai
tingkat peninjauan kembali dan telah dieksekusi dengan baik sebagian
kembali kepada Pemohon. Namun karena terjadi indikasi KKN, maka
obyek tanah tersebut di eksekusi ulang oleh pengadilan negeri yang
sama (PN Jakarta Selatan), oleh Ketua Pengadilan Negeri yang sama,
didasari atas putusan lain yang non executable;

3. Oleh karena itulah, Pemohon melaporkan kepada kepolisian mengenai
dugaan KKN di dalam pengeksekusian ulang obyek tanah tersebut,
dengan terlapor adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
dengan harapan bahwa tindakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dibuktikan sebagai melawan hukum dan hal selanjutnya akan
memulihkan hak-hak perdata Pemohon;
4. Bahwa sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
selaku Hakim yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam
melaksanakan eksekusi ke-2, terhadap obyek yang sama, pengadilan
yang sama dan pihak yang sama, jurusita yang sama pula, menimbulkan
ketidakpastian hukum merugikan hak milik Pemohon. Pemohon, ahli
waris almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta, kemudian membuat
laporan kepada Mahkamah Agung selaku institusi pengadilan yang
tertinggi dalam mengawasi jalannya peradilan pada tingkat bawah,
sesuai laporan Pemohon No. SUM.1/009/LAPD/I/03 tanggal 29 Januari
2003, untuk memeriksa sikap dan prilaku pejabat peradilan tingkat
bawah yang melaksanakan eksekusi tumpang tindih, namun laporan
Pemohon tidak ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Agung selaku
Pengawasan tertinggi, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4)
UUMA dengan memberikan teguran atau sanksi terhadap pejabat
pelaksanaan eksekusi tersebut, tetapi sampai saat ini teguran, sanksi,
maupun pemeriksaan terhadap pejabat peradilan tersebut tidak pernah
terwujud, sebaliknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
5. Bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Agung memberikan teguran
atau peringatan maupun sanksi, menurut Pasal 32 ayat (4) UUMA atas
pengaduan Pemohon terhadap Penetapan No. 188/Pdt.G/1990/PN.JKT.
SEL tanggal 20 Agustus 2001 melalui penyidik Polda Metro Jaya,
karena penetapan eksekusi ke-2 kental dengan unsur pidana, Laporan
Polisi No. Pol. 926/K/III/2002/SATGA OPS �B� tanggal 28 Maret 2002.
Namun laporan tersebut juga tidak berjalan bahkan dikeluarkan SP.3
No.B/7694/XII/2002/Datro, Perihal Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan, tertanggal 3 Desember 2002, ternyata dikeluarkannya Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2002 yang ditandatangani oleh

Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran tersebut tertulis �Pejabat
Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut� dimaksud sebagai
larangan untuk hakim/jurusita/panitera tidak boleh menghadap kepada
pihak kepolisian;
6. Larangan tersebut berlawanan dengan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, �Setiap orang
yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung, atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di persidangan terhadap tersangka... dstnya�.
Ketentuan undang-undang tersebut yang dilanggar oleh Ketua
Mahkamah Agung menunjukkan sikap dan perilaku Ketua Mahkamah
Agung selaku pimpinan tertinggi di lingkungan peradilan, tidak mampu
memberi kesamaan hak dihadapan hukum terhadap Pemohon,
khususnya mengenai hak pidana;

7. Bahwa sikap dan perilaku Ketua Mahkamah Agung selaku pengawasan
tertinggi di lingkungan Peradilan Umum tidak merespon pengaduan
Pemohon (bukti P-23), sebagai hak memperoleh keadilan tanpa
diskriminasi berdasarkan petunjuk Pasal 17 Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal ini merupakan perbuatan
tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya, maupun melanggar sumpah
jabatan yang seharusnya dikenakan sanksi Pasal 11 ayat (1) huruf e,
Pasal 12 ayat (2) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) UU MA, tetapi terdapat
anak kalimat : �atas usul Ketua Mahkamah Agung�. Ketiga Pasal dan
ayat tersebut tidaklah efektif, karena dengan diterbitkannya UUKY
khusus Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3),
(4), (5), (6), tidaklah memberikan kesempatan kepada Komisi Yudisial
untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, padahal Komisi Yudisial
menurut Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 bersifat mandiri, sehingga hak-
hak konstitusional Pemohon dirugikan, khususnya hak pidana Pemohon;
8. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5),
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) khusus
kalimat �atas usul Ketua Mahkamah Agung�, UU MA dan Pasal 21, Pasal
22 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6) UU KY,

perkataan kalimat �atas usul Ketua Mahkamah Agung�, menimbulkan
multitafsir. Tindakan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat
edaran menghalangi pengaduan Pemohon adalah tidak cakap dalam
melaksanakan tugasnya dan melanggar sumpah janji jabatan, sikap
yang demikian siapa yang mengawasi sikap dan prilaku hakim dan
siapa yang mengusulkan untuk mengambil tindakan? Menurut Pasal 34
ayat (1), (2), (3) UUKK, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial akan
tetapi munculnya UUKY khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e
dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6), ternyata usulan memberikan
sanksi dikembalikan lagi kepada Ketua Mahkamah Agung. Terhadap
pasal dan ayat tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1)
UUD 1945, hal-hal yang demikian merugikan hak/ kewenangan
konstitusional Pemohon, sebagai seorang warga negara yang menjadi
korban, menderita akibat perlakuan oknum hakim yang melakukan
kejahatan, maka hak/kewenangan Pemohon mengadukan atau
melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum hakim, maka
proses/tindakan pengusutannya berupa tindakan kepolisian terhadap
oknum hakim tersebut tidak dapat berjalan, karena tidak terbuka
kemungkinan untuk diadakan tindakan kepolisian berupa
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap
oknum hakim, kecuali hanya dalam hal tertangkap tangan;
9. Bahwa upaya Pemohon untuk mempertahankan hak milik yang telah
diperoleh dari Pengadilan dengan mendapat putusan Peninjauan
kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun
diperlakukan oleh pengadilan dengan tidak adil, karena selama 20 tahun
belum dapat menikmati hasilnya, Pemohon selaku pencari keadilan
memohon keadilan melalui pengadilan, tetapi sampai saat ini belum
terwujud, padahal menurut Pasal 5 ayat (2) UUKK menyebutkan
�Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan�.
Ketentuan undang-undang ini telah diberikan kepercayaan kepada Ketua
Mahkamah Agung selaku Pengawas Internal agar berusaha membantu
mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dihadapi Pemohon ahli

waris almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta selaku pencari keadilan
atas pengaduannya, namun tidak ada respon dari pengadilan bahkan
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2002
menghalangi pengaduan tersebut, akibat Pemohon dirugikan atas sikap
dan perilaku yang demikian ternyata Ketua Mahkamah Agung tidak
cakap dalam menjakankan tugasnya dengan melanggar sumpah atau
janji jabatan seharusnya dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12
ayat (1) huruf d UUMA;

10. Bahwa sikap dan prilaku Ketua/Mahkamah Agung selaku Hakim Agung
mengeluarkan surat edaran tersebut sangat menodai dengan merugikan
hak konstitusional Pemohon, khususnya hak pidana, sehingga Pemohon
mengajukan pencabutan terhadap surat edaran tersebut, sesuai Surat
No.SUM.1/008/LAPD/I/04 tanggal 20 Januari 2004 kepada Mahkamah
Agung, karena Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UUD
1945, berdasarkan Pasal 31 UU MA, namun laporan tersebut menjadi
kandas, hal yang demikian merupakan pelanggaran sumpah jabatan
Ketua Mahkamah Agung Pasal 12 ayat 1 huruf d UUMA, karena proses
tindakan hukum terhadap oknum hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, terlapor yang mendapat perlindungan itu, tidak dapat berjalan,
dan malahan di SP.3-kan oleh penyidik dan ini merupakan wujud
diskriminasi hukum, memperkosa hak Pemohon, dsb, yang bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat
(1) UUD 1945, (Bukti konkret adalah kasus aktual yang menimpa
Pemohon, berupa laporan yang kandas akibat pengawasan dan
penindakan terhadap hakim oleh Ketua/Mahkamah Agung menurut
pasal-pasal dimaksud dan akibat lebih jauh ialah keluarnya SEMA
No.04 Tahun 2002, dan keluarnya SP-3 penyidik tersebut, (terlampir
bukti P-1 s/d P-34);
11. Bahwa berlakunya UU MA khususnya Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5),
dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2),
tidak sejalan dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan UU
No. 4 Tahun 2004 Pasal 34 ayat (1), (2), (3) tentang Kekuasaan
Kehakiman telah terjadi benturan kepentingan dengan UUKY, Pasal 21,

Pasal 22 (1) huruf e dan Pasal 23, setelah kedua undang-undang
tersebut di atas terjadi sesudah amandemen UUD 1945, sedangkan UU
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diberlakukan sebelum
amandemen UUD 1945 terdapat ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12
ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2) terdapat kalimat �atas usul Ketua
Mahkamah Agung� dan Pasal 32 ayat (2) menyangkut kalimat
Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim.
Namun dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah
amandemen UUD 1945, ternyata anak kalimat atau usul Ketua
Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan
perbuatan para hakim tetap tidak berubah, maka terjadi benturan
kepentingan dengan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23
ayat (2), (3), (4), (5), (6) UU KY, karena sanksi dan pengawasan
diusulkan lagi kepada Ketua Mahkamah Agung. Apabila kedua
ketentuan tersebut tetap dipertahankan, konsekwensinya Ketua
Mahkamah Agung pada peradilan umum merupakan raja di atas segala
raja (King of the Kings), dengan melakukan perbuatan sewenang-
wenang tanpa pengawasan;
12. Dengan demikian antara UUMA Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal
11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2) dan dengan UU
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 ayat (1), (2),
(3) telah terjadi benturan kepentingan dengan UU KY Pasal 21, Pasal 22
ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6) menyangkut
pemberhentian, pengawasan dan pengusulan, tidak sinkron atau saling
bertentangan. Hal ini menurut Prof. DR. Harun Al Rasjid merupakan
pelanggaran terhadap tertib tata undang-undang yang sekaligus
merupakan pertentangan antara Tata Hukum Indonesia yang saling
bertentangan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum
yang lainnya, yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. (Prof. DR.
Harun Al Rasjid, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,
dalam Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) Edisi No. 06 September 2004,
hal 7).

4. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak
konstitusional dan kerugian Pemohon, dapat disimpulkan bahwa
keberadaan UU MA Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyangkut kalimat
Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim�,
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2), menyangkut
kalimat �atas usul Ketua/Mahkamah Agung�, ketentuan yang demikian telah
terjadi benturan kepentingan dengan UU KY khusus Pasal 21, Pasal 22
ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dua ketentuan pasal
dan ayat tersebut saling tumpang tindih menyangkut pengawasan,
mengakibatkan kemandirian Komisi Yudisial tidak berfungsi/tidak berjalan
efektif, sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
ditinjau dari Tertib Tata Undang-undang;

Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah
Konstitusi RI, sesuai makna Pasal 51 huruf a UUMK dengan permohonan
agar UUMA, khusus Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2) dan UU KY, khusus Pasal 21,
Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

5. PETITUM :
Berdasarkan uraian (posita) di atas, Pemohon dalam perkara ini mohon
kepada Majelis Hakim Konstitusi R.I. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
khusus Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12
ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2), dan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6) bertentangan dengan UUD
1945;

3. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
khusus Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12
ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2), dan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang dilampirkan dalam permohonan,
bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon telah dibubuhi materai dengan cukup,
dan diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-34 B, yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khusus
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1),
(2) dan Pasal 32 ayat (1), (2);

2. Bukti P-2 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisia, khusus Pasal 20,
Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), (6);

3. Bukti P-3 : Foto copy Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khusus Pasal 24 ayat (1), (3), Pasal
24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4);

4. Bukti P-4 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus Pasal
34 ayat (3), Pasal 5 ayat (2);

5. Bukti P-5 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khusus Pasal 17;

6. Bukti P-6 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, khusus Pasal 21;

7. Bukti P-7 : Foto copy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL
tanggal 18 Desember 1998;

8. Bukti P-8 : Foto copy Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor
202/Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel, tanggal 13 April 1999;

9. Bukti P-9 : Foto copy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel, tanggal 10
Oktober 2000;

10. Bukti P-10 : Foto copy Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongon
Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel, tanggal 27 September
2001;

11. Bukti P-11 : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79
PK/Pdt/1993, tanggal 19 Mei 1997;

12. Bukti P-12 : Foto copy Salinan Putusan Kasasi Nomor 3619 K/Pdt/
1988, tanggal 24 Juni 1992;

13. Bukti P-13 : Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618
PK/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1997.

14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2002, tentang
Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial
Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka
Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang;

15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Polda Metro Jaya tentang Surat Tanda
Penerimaan Laporan No.Pol. 926/K/III/ 2002/SATGA OPS
�B�, tanggal 28 Maret 2002.

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Polda Metro Jaya tentang Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan Nomor Pol.B/7694/XII/2002/Datro
tanggal 3 Desember 2002;

17. Bukti P-17 : Foto copy Surat BPN Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
Nomor 1.711.2/1744/S/PT/ 2001, tanggal 27 Agustus 2001,
perihal Pemberitahuan atas permohonan pengukuran di Jl.
Gatot Subroto Kav.97 RT.004/RW.04 Kel.Mampang
Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

18. Bukti P-18 : Foto copy Surat BPN Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
Nomor 1.711.2/5996/s/1999 tanggal 17 Maret 1999, perihal
Mohon bantuan pengukuran tanah ex Kav.97 Jl.Jend.Gatot
Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

19. Bukti P-19 : Foto copy Surat LAW OFFICE ATMA JUDICIO &
PARTNERS Nomor 068/SPb/XI/00/AJP, tanggal 23
Nopember 2000, perihal Permohonan Perubahan
Penetapan Eksekusi No.188/Pdt/G/1990/PN.Jak.Sel
mengenai batas-batas tanah;

20. Bukti P-20 : Foto copy Majalah Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)
Edisi No. 6, September 2004, halaman 7;

21. Bukti P-21 : Foto copy Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi
Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, SH, edisi
kedua, halaman 357 � 360;

22. Bukti P-22 : Foto copy Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan, karangan Yahya Harahap, SH, terbitan Sinar
Grafika, tahun 2004, halaman 801 � 803;

23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Pemohon No. SUM.1/008/LAPD/I/04,
tanggal 20 Januari 2004, perihal Permohonan Pencabutan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2002;

24. Bukti P- 24 : Foto copy Surat Pemohon Nomor SUM.1/027/LAPD/III/03
tanggal 31 Maret 2003, perihal Mohon Pembatalan
Putusan PK Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997;

25. Bukti P- 25 : Foto copy Surat Pemohon Nomor SUM.1/009/LAPD/I/02
tanggal 29 Januari 2003, perihal Mohon Penindakan
terhadap 3 onum Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;

26. Bukti P- 26 : Foto copy Surat Pemohon Nomor SUM.1/100/LAPD/IX/01
tanggal 26 September 2001, perihal Mohon Penundaan
Atas Pelaksanaan Eksekusi;

27. Bukti P- 27 : Foto copy Surat Pemohon Nomor SUM.1/097/LAPD/IX/01
tanggal 17 September 2001, perihal Mohon Menghentikan
Eksekusi pengosongan tanah Kav.97 terhadap Penetapan
Nomor 188/Pdt/1990/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2001;

28. Bukti P- 28 : Foto copy Surat Pemohon No. SUM.1/095/LAPD/IX/01
tanggal 11 September 2001, perihal Mohon Menghentikan
Penetapan Eksekusi Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel
tanggal 10 Oktober 2000;

29. Bukti P- 29 : Foto copy Surat Pemohon No. SUM.1/047/LAPD/V/03
tanggal 9 Mei 2003, perihal Mohon Penindakan 3 oknum
Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Merubah
Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.JKT.SEL tanggal 10
Oktober 2000;

30. Bukti P- 30 : Foto copy Surat Pemohon No. SUM.1/044/LAPD/IX/05
tanggal 14 September 2005, perihal Laporan tentang
Pelanggaran Sumpah Jabatan oleh Ketua Mahkamah
Agung R.I;

31. Bukti P- 31 : Foto copy Majalah Forum Keadilan, Edisi 34, tanggal 25
Desember 2005, halaman 24 �27, tentang Skandal Ketua
PN Jakarta;

32. Bukti P- 32 : Foto copy Majalah Legal Review, edisi 39/TH IV Desember
2005, halaman 22 � 23, tentang Ruwetnya Penetapan di
atas Penetapan;

33. Bukti P- 33 : Surat Kuasa Pemohon untuk mengajukan judicial review
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial;

34. Bukti P- 33 A : Foto copy Tanda Terima 7 berkas laporan pengaduan
kepada Komisi Yudisial tanggal 21 Maret 2006;

35. Bukti P-33 B : Foto copy Surat Pemohon No. SUM.1/010/LAPD/III/06,
tanggal 17 Maret 2006, perihal Mohon memeriksa pejabat

peradilan dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan
Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.JKT.SEL, yang
bernuansa KKN;

36. Bukti P-34 : Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 10 Agustus
2005;

37. Bukti P- 34 A : Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI
Nomor 53/1.755.2 an. Drs. R.J. Kaptin Adisumarta;

38. Bukti P- 34 B : Foto copy Surat Akta Kematian Nomor 33/U/JS/2000
tanggal 7 April 2000 an.Drs. R.J. Kaptin Adisumarta ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi
permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan
tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK;

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian
UUMA dan UUKY terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, �Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara�.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga
negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas),
badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
pada huruf a yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang;

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau
tidaknya kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi
yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang
harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon, F.X. Cahyo Baroto, dalam
permohonannya tidak secara tegas menjelaskan kualifikasinya sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK melainkan hanya menerangkan bahwa
yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, ahli waris dari seseorang
yang bernama Drs. R.J. Kaptin Adisumarta. Namun, berdasarkan seluruh
uraian permohonannya dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dapat
disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengkualifikasikan dirinya sebagai
perorangan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan
di atas merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang melakukan eksekusi dua kali terhadap objek sengketa
yang sama, oleh pengadilan yang sama, pihak yang sama, dan juru sita yang
sama. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada
Mahkamah Agung dengan laporan bernomor SUM.1/009/LAPD/I/03 bertanggal
29 Januari 2003 agar Mahkamah Agung memberi teguran atau sanksi kepada
bawahannya itu. Namun, menurut Pemohon, hingga saat ini tidak ada tindakan
apa pun dari Mahkamah Agung, bahkan justru Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dimaksud dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa
Timur;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah membuat laporan ke Polda
Metro Jaya, sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol. 926/K/III/

2002/SATGA OPS �B� tanggal 28 Maret 2002, karena Pemohon menganggap
penetapan eksekusi kedua sebagaimana disebutkan di atas �kental dengan
unsur pidana�. Namun, polisi justru mengeluarkan SP-3 No. B/7694/XII/2002/
Datro, bertanggal 3 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan. Menurut Pemohon, dikeluarkan SP-3 oleh penyidik tersebut
dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002, yang
di dalam Surat Edaran tersebut, menurut Pemohon, terdapat larangan kepada
hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon beranggapan,
penyebab dari seluruh kejadian di atas adalah ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2),
Pasal 13 ayat (1) UUMA, khususnya kata-kata �atas usul Ketua Mahkamah
Agung� yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir. Berdasar atas
anggapan ini, Pemohon tiba-tiba menghubungkannya dengan ketidakefektifan
pengawasan terhadap hakim yang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan Komisi Yudisial.
Karena, dalam argumentasi Pemohon, menurut UUKY, Pasal 21, Pasal 22 ayat
(1) huruf e ternyata usul pemberian sanksi kepada hakim dikembalikan lagi
pada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, ketentuan demikian tidak
sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya
merugikan hak/kewenangan Pemohon untuk mengadukan atau melaporkan
kasus kejahatan yang dilakukan oleh hakim;

Menimbang bahwa, dengan kronologi peristiwa sebagaimana diuraikan
di atas, Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu hak bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
[Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D
ayat (1)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1)], hak untuk mempunyai hak milik pribadi
[Pasal 28H ayat (4)];

Menimbang, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki
hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi
pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh
berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1)
huruf e UUKY sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUMA
menyatakan:

Ayat (1) : �Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman�;

Ayat (2) : �Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para
Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya�;

Ayat (3) : �Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang
hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua
Lingkungan Peradilan�;

Ayat (4) : �Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua
Lingkungan Peradilan�;

Ayat (5) : �Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara�.

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) UUMA menyatakan,

�Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung karena:

a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya�.

Adapun Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUMA berbunyi,

Ayat (1) : �Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah
Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:

a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10�.

Ayat (2) : �Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Mahkamah Agung�.

Sedangkan Pasal 13 ayat (1) UUMA menyatakan,

�Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung�.

Sementara itu, Pasal 21 UUKY menyatakan,

�Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi
terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah
Konstitusi�;

Sedangkan Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY memuat ketentuan yang berbunyi,

�Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Komisi Yudisial:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi,
serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR�.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil
Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon
dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang di atas
(UUMA dan UUKY), termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung
dalil-dalil Pemohon, telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

a. Kalaupun benar Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan
di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Mahkamah
Agung, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan
ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang oleh Pemohon
didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
b. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD
1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak
dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUMA dan UUKY
sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan kausal
(causal verband) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian
dimaksud bukanlah ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang
a quo (UUMA dan UUKY) melainkan praktik peradilan, di mana terhadap hal
demikian Mahkamah tidak dapat menilainya;
d. Dikeluarkannya SP-3 oleh pihak Kepolisian, yang menurut Pemohon
merugikan hak-hak konstitusionalnya dikarenakan adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang memuat larangan kepada hakim,
juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian, namun menurut
Kepolisian, SP-3 tersebut dikeluarkan karena peristiwa yang dilaporkan oleh
Pemohon bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP (Bukti P-16);

e. Pemohon, khususnya penasihat hukum atau kuasa Pemohon, seharusnya
paham betul bahwa kewenangan Mahkamah sudah ditentukan oleh UUD
1945 dan UUMK, sehingga Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar
menyatakan berwenang mengadili suatu hal, in casu Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai
sebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu,
sesuai dengan asas umum yang berlaku dalam bidang peradilan di mana
hakim pada dasarnya harus pasif, maka tidaklah mungkin bagi Mahkamah
untuk secara aktif �mengajari� Pemohon mengkonstruksikan dalil-dalil
permohonannya sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas
kewajiban menasihati yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUMK;
Menimbang pula bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
UUMK juncto Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 (selanjutnya disebut PMK 06/2005), pada persidangan tanggal
20 April 2006 kepada Pemohon telah dinasihatkan untuk memperbaiki
permohonannya dengan maksud agar permohonan memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK maupun syarat-syarat
kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah.
Namun, sampai batas waktu untuk melakukan perbaikan dimaksud terlampaui,
ternyata Pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh
karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUMK juncto Pasal 11
ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 9 Mei 2006 Panel
Hakim telah memberitahu Pemohon bahwa Panel Hakim akan melaporkan hasil
pemeriksaan terhadap permohonan a quo kepada Rapat Pleno Permusyaratan
Hakim (selanjutnya disebut RPH) untuk proses berikutnya (vide Berita Acara
Persidangan tanggal 9 Mei 2006);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2006 itu juga, pukul 14.00 WIB,
Panel Hakim telah melaporkan hasil pemeriksaan permohonan a quo kepada
RPH. Pada saat yang sama, Panel Hakim juga melaporkan kepada RPH
bahwa permohonan yang substansinya serupa dengan permohonan a quo
telah pernah diajukan kepada Mahkamah oleh pemohon Dominggus Maurits
Luitnan, S.H., A. Azi Ali Tjasa, S.H., dan Toro Mendrofa, S.H. � yang dalam
permohonan a quo bertindak selaku kuasa Pemohon � dan telah diputus oleh

Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005,
tanggal 6 Januari 2005, dengan amar putusan menyatakan �permohonan tidak
dapat diterima� (niet ontvankelijk verklaard). Oleh sebab itu, segala bukti,
keterangan, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam putusan Mahkamah
dimaksud juga berlaku terhadap permohonan a quo, sehingga RPH tanggal 30
Mei 2006 berpendapat bahwa permohonan a quo tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena
persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka RPH memutuskan bahwa
Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden (Pemerintah);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK menyatakan, �Mahkamah
Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau
Presiden�. Oleh karena permohonan a quo telah ternyata tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UUMK, maka Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UUMK
untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk
meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan a quo, sehingga
tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat
kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK, Mahkamah
tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau
substansi permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Juni
2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka
untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juni 2006, oleh kami Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan I Dewa Gede
Palguna, S.H., M.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi,
S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H.
Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono,
S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, dan tanpa
dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

K E T U A

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

H. Achmad Roestandi, S.H. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sunardi, S.H.