Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali 
perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya 
ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR).Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, 
perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 
7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan 
diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 
apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional 
atau tidak.Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurangkurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. Pertama, amar putusan 
 
MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila 
permohonan tidak memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK 
menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. 
Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak 
apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan 
tindakan yang dituduhkan.

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi 
logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem 
pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan 
dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Penegasan sistem 
pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga 
kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan 

(1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term); 
(2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; 
(3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks 
and balances); dan (4) adanya mekanisme impeachment. Sebelum 
terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat
politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara 
dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, 
Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang 
semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan 
hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan 
di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya 
dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional 
melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, 
mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis 
ketatanegaraan disebut dengan istilah impeachment. 

Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuanketentuan mengenai impeachment yang terdapat di dalam konstitusi 
tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada 
saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada 
banyak persolan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab 
dengan sebaik-baiknya. Di antara beberapa persoalan tersebut 
adalah apakah proses impeachment tunduk pada prinsip-prinsip dan 
asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara 
pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri; apakah 
diperlukan semacam special prosecutor yang dibentuk secara khusus 
untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang 
yang digelar oleh MK; bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan 
bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; apakah yang 
dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A 
dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas 
bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (like and dislike) 
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah “pendapat 
hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-
norma yuridis; apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau 
tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan 
tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat 
lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan 
umum dan tidak melanggar asas ne bis in idem dalam hukum pidana; 
apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan 
di depan hukum (equality before the law); dan mengingat putusan 
MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi 
memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan 
bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (supremacy of law) 
yang dikenal dalam hukum tata negara. 

Menurut Richard A. Posner dalam buku The Investigation, 
Impeachment, and Trial of President Clinton, secara historis impeachment 
berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga 
impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individuindividu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau 
hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. 
Dalam praktek, The House of Commons bertindak sebagai a grand jury 
yang memutuskan apakah akan meng-impeach seorang pejabat. 
Apabila pejabat itu di-impeach, maka The House of Lords akan 
mengadilinya.Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut 
akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk 
memecat dari jabatannya. Di Inggris, impeachment pertama kali 
digunakan pada bulan November 1330 di masa pemerintahan 
Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang 
kedelapan, dan Earl of March yang pertama.

Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, 
impeachment mulai digunakan pada abad ke-17.Akan tetapi, dalam 
perkembangannya impeachment lebih dikenal di Amerika Serikat 
daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, impeachment diatur dalam 
UUD yang menyatakan, The House of Representatives (DPR) memiliki 
kekuasaan untuk melakukan impeachment, sedangkan Senat 
mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan 
impeachment. Jadi impeachment merupakan suatu lembaga resmi 
untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan pada 
Presiden,Wakil Presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya 
dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa. 

Sejatinya impeachment merupakan instrumen untuk mencegah 
dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari 
pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di 
Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah 
melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup 
ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha 
untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka 
menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi checks 
and balances yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. 
Impeachment didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan 
menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap 
kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai “A 
criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, 
instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment”. 
Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap 
seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut 
dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan 
adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama dengan surat 
dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi artikel impeachment adalah 
satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya 
suatu proses impeachment. Di Amerika Serikat, pengaturan 
impeachment terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, 
“The President,Vice President, and all civil officers of the United States, shall 
be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, 
or other high crimes and misdemeanors”. Pasal inilah yang kemudian 
mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan 
impeachment termasuk Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945. Hanya 
saja menurut sejarahnya, impeachment tidak mudah digunakan dan 
tingkat keberhasilannya dalam menjatuhkan seorang presiden sangat 
rendah. 

Dalam konteks Indonesia, persoalan-persolan yang berkaitan 
dengan impeachment ini masih memerlukan beberapa penelitian yang 
lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan apakah proses 
impeachment tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat 
di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah 
disusun satu hukum acara tersendiri; keterkaitan proses impeachment 
dengan asas ne bis in idem dalam hukum pidana; keterkaitan proses 
impeachment dengan asas equality before the law; dan keterkaitan proses 
impeachment dengan asas supremacy of law.