Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang;
d. bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna
penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dandidasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dananti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:
a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan
sumber daya manusia di rumah sakit;
c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4 Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Pasal 5 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :
a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak
mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB V
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan.
(2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, atau swasta.
(3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari
Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi
tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan
Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus
berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya
hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
Bagian Kedua
Lokasi
Pasal 8
(1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan
mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan
tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian
kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah
Sakit.
(2) Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.
(4) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah
Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada studi kelayakan dengan
menggunakan prinsip pemerataan pelayanan,
efisiensi dan efektivitas, serta demografi.
Bagian Ketiga
Bangunan
Pasal 9
Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :
a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam
pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.
Pasal 10
(1) Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
(2) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:
a. rawat jalan;
b. ruang rawat inap;
c. ruang gawat darurat;
d. ruang operasi;
e. ruang tenaga kesehatan;
f. ruang radiologi;
g. ruang laboratorium;
h. ruang sterilisasi;
i. ruang farmasi;
j. ruang pendidikan dan latihan;
k. ruang kantor dan administrasi;
l. ruang ibadah, ruang tunggu;
m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
n. ruang menyusui;
o. ruang mekanik;
p. ruang dapur;
q. laundry;
r. kamar jenazah;
s. taman;
t. pengolahan sampah; dan
u. pelataran parkir yang mencukupi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Prasarana
Pasal 11
(1) Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi:
a. instalasi air;
b. instalasi mekanikal dan elektrikal;
c. instalasi gas medik;
d. instalasi uap;
e. instalasi pengelolaan limbah;
f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
h. instalasi tata udara;
i. sistem informasi dan komunikasi; dan
j. ambulan.
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit
(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
(4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
(5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia
Pasal 12
(1) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit
harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan,
tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.
(2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
(3) Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit.
(4) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Pasal 13
(1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di
Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah
Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah
Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur
operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati
hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
(4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga
kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan
pelayanan.
(2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan
alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta
ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
(3) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah
memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin
Praktik
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan
tenaga kesehatan asing pada ayat (1) ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Kefarmasian
Pasal 15
(1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu,
bermanfaat, aman dan terjangkau.
(2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus
mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
(3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan
bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan
oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
(4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi
farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan
kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Peralatan
Pasal 16
(1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan
nonmedis harus memenuhi standar pelayanan,
persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik
pakai.
(2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala
oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau
institusi pengujian fasilitas kesehatan yang
berwenang.
(3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus
memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh
lembaga yang berwenang.
(4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di
Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan
indikasi medis pasien.
(5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah
Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai
kompetensi di bidangnya.
(6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan
dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan
(7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi
peralatan medis, standar yang berkaitan dengan
keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut
atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit..
BAB VI
JENIS DAN KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 18
Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan
dan pengelolaannya.
Pasal 19
(1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,
Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit Khusus.
(2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis penyakit.
(3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu
bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan
disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit,
atau kekhususan lainnya.
Pasal 20
(1) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat
dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah
Sakit privat.
(2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
(3) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan
Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan
Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit
privat.
Pasal 21
Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan
tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau
Persero.
Pasal 22
(1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan
standar rumah sakit pendidikan.
(2) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi
urusan pendidikan.
Pasal 23
(1) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 merupakan Rumah Sakit yang
menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara
terpadu dalam bidang pendidikan profesi
kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan,
dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
(2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan
dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit
pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 24
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan
secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit
umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan
berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan
Rumah Sakit.
(2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rumah Sakit umum kelas A;
b. Rumah Sakit umum kelas B
c. Rumah Sakit umum kelas C;
d. Rumah Sakit umum kelas D.
(3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rumah Sakit khusus kelas A;
b. Rumah Sakit khusus kelas B;
c. Rumah Sakit khusus kelas C.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VII
PERIZINAN
Pasal 25
(1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki
izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
izin mendirikan dan izin operasional.
(3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi
persyaratan.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 26
(1) Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit
penanaman modal asing atau penanaman modal
dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah
mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang
berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah
Daerah Provinsi.
(2) Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau
penanaman modal dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat
rekomendasi dari instansi yang melaksanakan
urusan penanaman modal asing atau penanaman
modal dalam negeri.
(3) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi
dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah
mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang
di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Pasal 27
Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:
a. habis masa berlakunya;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan; dan/atau
d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan
hukum.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 29
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai
dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada
pasien sesuai dengan kemampuan
pelayanannya;
d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;
f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa
uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti
sosial bagi misi kemanusiaan;
g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
sebagai acuan dalam melayani pasien;
h. menyelenggarakan rekam medis;
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang
layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusui, anak-anak, lanjut usia;
j. melaksanakan sistem rujukan;
k. menolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan standar profesi dan etika
serta peraturan perundang-undangan;
l. memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;
p. melaksanakan program pemerintah di bidang
kesehatan baik secara regional maupun
nasional;
q. membuat daftar tenaga medis yang
melakukan praktik kedokteran atau kedokteran
gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
r. menyusun dan melaksanakan peraturan
internal Rumah Sakit (hospital by laws);
s. melindungi dan memberikan bantuan hukum
bagi semua petugas Rumah Sakit dalam
melaksanakan tugas; dan
t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah
sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
(2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif
berupa:
a. teguran;
b. teguran tertulis; atau
c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Hak Rumah Sakit
Pasal 30
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi
sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi
Rumah Sakit;
b. menerima imbalan jasa pelayanan serta
menentukan remunerasi, insentif, dan
penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam
rangka mengembangkan pelayanan;
d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
f. mendapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan;
g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit
publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan
sebagai Rumah Sakit pendidikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan
kesehatan sebagaimana dmaksud pada ayat (1)
huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak
sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf h diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Kewajiban Pasien
Pasal 31
(1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap
Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Hak Pasien
Pasal 32
Setiap pasien mempunyai hak:
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban
pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional;
e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien
sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi;
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan
yang didapatkan;
g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah
Sakit;
h. meminta konsultasi tentang penyakit yang
dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai
Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di
luar Rumah Sakit;
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit
yang diderita termasuk data-data medisnya;
j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,
alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k. memberikan persetujuan atau menolak atas
tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga
kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan ibadah sesuai agama atau
kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak
mengganggu pasien lainnya;
n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya
selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas
perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dianutnya;
q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit
apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan
yang tidak sesuai dengan standar baik secara
perdata ataupun pidana; dan
r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan melalui media
cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pengorganisasian
Pasal 33
(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi
yang efektif, efisien, dan akuntabel.
(2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas
Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit,
unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur
penunjang medis, komite medis, satuan
pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan
keuangan.
Pasal 34
(1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis
yang mempunyai kemampuan dan keahlian di
bidang perumahsakitan.
(2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai
pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
(3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap
menjadi kepala Rumah Sakit.
Pasal 35
Pedoman organisasi Rumah Sakit ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Pengelolaan Klinik
Pasal 36
Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola
Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.
Pasal 37
(1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di
Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien
atau keluarganya.
(2) Ketentuan mengenai persetujuan tindakan
kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia
kedokteran.
(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan
kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan
aparat penegak hukum dalam rangka penegakan
hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 39
(1) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus
dilakukan audit.
(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa audit kinerja dan audit medis.
(3) Audit kinerja dan audit medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara
internal dan eksternal.
(4) Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.
(5) Pelaksanaan audit medis berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Akreditasi
Pasal 40
(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara
berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen baik dari dalam maupun dari luar negeri
berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
(3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah
Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Jejaring dan Sistem Rujukan
Pasal 41
(1) Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit
membentuk jejaring dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan.
(2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan,
rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.
Pasal 42
(1) Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan
kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan
tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal
maupun horizontal, maupun struktural dan
fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah
penyakit atau permasalahan kesehatan.
(2) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk
pasien yang memerlukan pelayanan di luar
kemampuan pelayanan rumah sakit.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Keselamatan Pasien
Pasal 43
(1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar
keselamatan pasien.
(2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan
insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan
masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian
yang tidak diharapkan.
(3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang
membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan
oleh Menteri.
(4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan
ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka
meningkatkan keselamatan pasien.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Keenam
Perlindungan Hukum Rumah Sakit
Pasal 44
(1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan
segala informasi kepada publik yang berkaitan
dengan rahasia kedokteran.
(2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah
Sakit dan menginformasikannya melalui media
massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia
kedokterannya kepada umum.
(3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan
kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan
rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah
Sakit.
Pasal 45
(1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum
apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau
menghentikan pengobatan yang dapat berakibat
kematian pasien setelah adanya penjelasan medis
yang komprehensif.
(2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam
melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan
nyawa manusia.
Bagian Ketujuh
Tanggung jawab Hukum
Pasal 46
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas
kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
Bagian Kedelapan
Bentuk
Pasal 47
(1) Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit
lapangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan
Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 48
(1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah,
subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 49
(1) Menteri menetapkan pola tarif nasional.
(2) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya
satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.
(3) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan.
(4) Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 50
(1) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
(2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
(3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Pasal 51
Pendapatan Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau Pemerintah Daerah.
BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 52
(1) Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan
dan pelaporan tentang semua kegiatan
penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit.
(2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah
atau penyakit tertentu lainnya yang dapat
menimbulkan wabah, dan pasien penderita
ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan
terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas
pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit
dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan
lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
c. keselamatan pasien ;
d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah
Sakit.
(3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
(4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan.
(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa:
a. teguran;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. denda dan pencabutan izin.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit.
(3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pasal 56
(1) Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit
nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
(3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi,
asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.
(4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundangundangan;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri
Bagian Ketiga
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
Pasal 57
(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
bertanggung jawab kepada Menteri.
(3) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan
unit nonstruktural di Kementerian yang bertanggung
jawab dibidang kesehatan dan dalam menjalankan
tugasnya bersifat independen.
(4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit
Indonesia berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri
dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4
(empat) orang anggota.
(5) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit
Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh
masyarakat.
(6) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam
melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang
dipimpin oleh seorang sekretaris.
(7) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan
Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal 58
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertugas:
a. membuat pedoman tentang pengawasan Rumah
Sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah
Sakit Provinsi;
b. membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi
yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas
Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah
Sakit Provinsi; dan
c. Melakukan analisis hasil pengawasan dan
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan
pembinaan.
Pasal 59
(1) Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di
tingkat provinsi oleh Gubernur dan bertanggung
jawab kepada Gubernur.
(2) Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi merupakan
unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi
dan dalam menjalankan tugasnya bersifat
independen.
(3) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi,
asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.
(4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu)
orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang
anggota.
(5) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan
Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 60
Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bertugas :
a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien
di wilayahnya;
b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah
Sakit di wilayahnya;
c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika
profesi, dan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
e. melakukan analisis hasil pengawasan dan
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah
Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan;
dan
f. menerima pengaduan dan melakukan upaya
penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas
Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah
Sakit Provinsi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 62
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan
Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).
Pasal 63
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua
Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-
Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu
2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
(2) Pada saat undang-undang ini berlaku, Izin
penyelenggaraan Rumah Sakit yang telah ada tetap
berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini berlaku
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 66
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 153
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
RUMAH SAKIT
I. UMUM
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus
diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung
oleh suatu sistem kesehatan nasional.
Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam
Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan
dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan
organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan
perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat
yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian
pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan
dalam Rumah Sakit.
Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan
berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.
Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini masih pada tingkat Peraturan Menteri yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit
diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit secara menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan ”nilai kemanusiaan” adalah bahwa
penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan
perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan
suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
Yang dimaksud dengan ”nilai etika dan profesionalitas” adalah
bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta
mematuhi etika rumah sakit.
Yang dimaksud dengan ”nilai manfaat” adalah bahwa
penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Yang dimaksud dengan ”nilai keadilan” adalah bahwa
penyelenggaraan Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang
adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.
Yang dimaksud dengan ”nilai persamaan hak dan anti diskriminasi”
adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh
membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok
dari semua lapisan.
Yang dimaksud dengan ”nilai pemerataan” adalah bahwa
penyelenggaraan Rumah Sakit menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.
Yang dimaksud dengan ”nilai perlindungan dan keselamatan
pasien” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya
memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu
memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap
memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.
Yang dimaksud dengan “nilai keselamatan pasien” adalah bahwa
penyelenggaraan rumah sakit selalu mengupayakan peningkatan
keselamatan pasien melalui upaya majamenen risiko klinik.
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial rumah sakit” adalah bagian
dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang
merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam
membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety”
adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan
pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya
asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap
pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk
belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi
untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di Rumah Sakit
adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan perorangan adalah
setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan
kesehatan.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna
tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat
lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi
kesehatan spesialistik.
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna
tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat
lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi
kesehatan sub spesialistik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penapisan teknologi dimaksudkan dalam rangka
perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pasien.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Penyediaan Rumah Sakit didasarkan pada perhitungan
rasio tempat tidur dan jumlah penduduk.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Informasi meliputi jumlah dan jenis pelayanan, hasil
pelayanan, ketersediaan tempat tidur, ketenagaan, serta
tarif.
Huruf h
Yang dimaksud dengan bencana adalah suatu peristiwa
yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau
secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan
dampak terhadap pola kehidupan normal atau
kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan
darurat dan luar biasa untuk menolong dan
menyelamatkan korban yaitu manusia beserta
lingkungannya.
Yang dimaksud dengan Kejadian Luar Biasa adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/
kematian yang bermakna secara epidemiologis pada
suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan
merupakan keadaan yang dapat menjurus pada
terjadinya wabah.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud berteknologi tinggi dan bernilai tinggi
adalah teknologi masa depan dan teknologi baru yang
mempunyai aspek kemanfaatan yang tinggi dalam
pelayanan kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahsakitan
dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar
terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki
oleh badan hukum pemilik rumah sakit.
Pasal 8
Ayat (1)
Kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi
kajian terhadap kebutuhan akan pelayanan Rumah Sakit,
kajian terhadap kebutuhan sarana, prasarana, peralatan,
dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan yang
diberikan, dan kajian terhadap kemampuan pembiayaan.
Studi kelayakan Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan
perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik agar
Rumah Sakit berfungsi secara optimal pada kurun waktu
tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lokasi dan tata ruang adalah jika
dalam satu wilayah sudah ada Rumah Sakit, maka pendirian
Rumah Sakit baru tidak menjadi prioritas, termasuk dalam
hal pemekaran wilayah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Bangunan Rumah Sakit merupakan wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat
melakukan kegiatan pelayanan.
Huruf b
Persyaratan teknis bangunan untuk penyandang cacat, anakanak
dan orang usia lanjut memiliki karakteristik sendiri.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk catu daya pengganti atau generator.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Pengelolaan limbah di rumah sakit dilaksanakan
meliputi pengelolaan limbah padat, cair, bahan gas
yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan
sebagian bersifat radioaktif, yang diolah secara terpisah.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga tetap adalah tenaga yang
bekerja secara purna waktu.
Yang dimaksud dengan tenaga nonkesehatan antara lain
tenaga administratif, tenaga kebersihan, dan tenaga
keamanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kemampuan meliputi kemampuan
dana dan pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu adalah
tenaga perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten
apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara,
radiografer, dan okupasi terapis.
Yang dimaksud dengan izin adalah izin kerja atau izin praktik
bagi tenaga kesehatan tersebut.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan
kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional
attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu
untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada
masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi
profesi.
Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit  adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan
Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
Yang dimaksud dengan etika profesi adalah kode etik yang disusun oleh asosiasi atau ikatan profesi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan
obat, obat tradisional, dan kosmetika.
Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,
instrumen, aparatus, mesin, serta implan yang tidak
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit,
merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada
manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instalasi farmasi” adalah bagian dari
Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan,
mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh
kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan
teknis kefarmasian di Rumah Sakit.
Yang dimaksud dengan sistem satu pintu adalah bahwa
rumah sakit hanya memiliki satu kebijakan kefarmasian
termasuk pembuatan formularium pengadaan, dan
pendistribusian alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan
habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan
kepentingan pasien.
Ayat (4)
Informasi harga obat (perbekalan farmasi) harus transparan
atau dicantumkan di dalam buku daftar harga yang dapat
diakses oleh pasien.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peralatan medis adalah peralatan
yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi
dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Yang dimaksud dengan peralatan nonmedis adalah peralatan
yang digunakan untuk mendukung keperluan tindakan
medis.
Yang dimaksud dengan standar peralatan medis disesuaikan
dengan standar yang mengikuti standar industri peralatan
medik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengujian adalah keseluruhan
tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran
untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar,
atau untuk menentukan besaran atau kesalahan
pengukuran.
Yang dimaksud dengan kalibrasi adalah kegiatan peneraan
untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur
dan/atau bahan ukur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kekhususan lainnya adalah jenis
pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan bidang kedokteran.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ayat ini yang dimaksud dengan badan hukum nirlaba
adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak
dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk
peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan,
Perkumpulan dan Perusahaan Umum.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
termasuk TNI dan POLRI.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling
sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang
medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas)
subspesialis.
Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling
sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis
penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua)
subspesialis dasar.
Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling
sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis
penunjang medik.
Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling
sedikit 2 (dua) spesialis dasar.
Ayat (3)
Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khusus
yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit
pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis
sesuai kekhususan yang lengkap.
Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit Khusus
yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit
pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis
sesuai kekhususan yang terbatas.
Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khusus
yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit
pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis
sesuai kekhususan yang minimal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan izin mendirikan adalah ijin yang
diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi
persyaratan untuk mendirikan.
Yang dimaksud dengan izin operasional adalah izin yang
diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
setelah memenuhi persyaratan dan standar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan standar pelayanan rumah sakit
adalah semua standar pelayanan yang berlaku di
rumah sakit, antara lain Standar Prosedur Operasional,
standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”pasien tidak mampu atau
miskin” adalah pasien yang memenuhi persyaratan
yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan rekam medis
dalam ayat ini adalah dilakukan sesuai dengan standar
yang secara bertahap diuapayakan mencapai standar
internasional
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Rumah Sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana,
prasarana dan peralatan yang dapat difungsikan serta
dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan
keamanan, mencegah kebakaran/bencana dengan
terjaminnya keamanan, kesehatan dan keselamatan
pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan Rumah
Sakit.
Huruf p
Cukup jelas
Huruf r
Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit
(Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah
Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis
Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam
rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis
yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan
staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain
diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege).
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Kewajiban pasien yang dimaksud dalam ayat ini antara lain
mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit,
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Rumah
Sakit, dan mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan pemberian persetujuan atau
penolakan atas tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
dapat berupa seluruh tindakan yang akan dilakukan atau
dapat berupa tindakan tertentu yang disetujui.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Organisasi Rumah Sakit disusun dengan tujuan untuk
mencapai visi dan misi Rumah Sakit dengan menjalankan
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pimpinan yang harus berkewarganegaraan Indonesia adalah
direktur utama, direktur medis dan keperawatan, serta
direktur sumber daya manusia.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemilik Rumah Sakit antara lain
komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau pemerintah
daerah.
Yang dimaksud dengan kepala Rumah Sakit adalah pimpinan
tertinggi dengan jabatan Direktur Utama (Chief Executive
Officer) termasuk Direktur Medis.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi
manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip
tranparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas,
kesetaraan dan kewajaran.
Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen
klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis,
risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan
keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan
profesional, dan akreditasi rumah sakit.
Pasal 37
Ayat (1)
Setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan
dari pasien kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan
darurat. Persetujuan tersebut diberikan secara lisan atau
tertulis. Persetujuan tertulis hanya diberikan pada tindakan
kedokteran berisiko tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh
dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat
dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Audit kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang
meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.
Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional
terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada
pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang
dilaksanakan oleh profesi medis
Ayat (3)
Audit medis internal dilakukan oleh Komite Medik rumah
sakit
Audit kinerja internal dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan
Internal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas .
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety)
adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya
asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap
pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk
belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi
untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah
kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidak
diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan.
Pasien yang menolak pengobatan karena alasan finansial
harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh
jaminan dari Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk
menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”biaya satuan (unit cost)” adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
Yang dimaksud kondisi regional termasuk didalamnya indeks kemahalan setempat
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengawasan teknis medis adalah
audit medis
Yang dimaksud dengan pengawasan teknis perumahsakitan
adalah audit kinerja rumah sakit.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5072

jonirasmanto@gmail.com