Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993
<center>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANGOBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk keperluan pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
memerlukan dana yang lebih besar;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, dipandang perlu untuk menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk obligasi;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, pengeluaran obligasi oleh
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun
1951 tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 14);MEMUTUSKAN:Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian berupa surat pengakuan hutang jangka
panjang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan
bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.

2. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990.

3. Menteri adalah Menteri Keuangan.BAB IIPENGELUARAN OBLIGASIPasal 2(1) Dalam rangka mengembangkan usahanya Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi dengan jumlah
maksimum sebesar Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), yang pengeluarannya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

(2) Penggunaan dana yang diperoleh dari pengeluaran obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditujukan untuk kegiatan pembiayaan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada
masyarakat.

(3) Penetapan jenis obligasi dan tata cara pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.BAB IIIPELUNASAN OBLIGASIPasal 3

Untuk menjamin pelunasan obligasi yang dikeluarkan, Perusahaan melakukan penyisihan dana yang
pengaturannya dilakukan oleh Menteri.BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 4Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.Pasal 5'''

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Januari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Januari 1993

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 6