Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES 

IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND

OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP

YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI

DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN

BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tujuan nasional sebagaimana
ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan
nasional tersebut, Indonesia telah secara aktif melakukan berbagai
kegiatan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi antariksa, termasuk pembahasan masalah antariksa di fora
internasional;

c. bahwa berdasarkan Resolusi
Majelis Umum Nomor 2222 (XXI), tanggal 9 Desember 1966,
Perserikatan Bangsa- Bangsa telah mengesahkan secara aklamasi Treaty
on Principles Governing the Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,
1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan
Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk
Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967), disingkat Outer Space
Treaty, 1967 (Traktat Antariksa, 1967), yang telah ditandatangani pula
oleh Indonesia pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow, dan
Washington;

d. bahwa Indonesia memahami
kedudukan Traktat Antariksa, 1967 sebagai induk perjanjian
keantariksaan lainnya, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta sejalan dengan Konsepsi Kedirgantaraan
Nasional untuk memantapkan dukungan bagi kepastian hukum, baik secara
nasional maupun internasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
pada huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang
Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan
Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal
20 ayat (1), (2), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara RI Nomor 185
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN 
TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE
EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER
CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR
KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA,
TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967).

Pasal 1

Mengesahkan Treaty on Principles
Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat
mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam
Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda
Langit Lainnya, 1967) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris
dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 34

_

PENJELASAN

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES

IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND

OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP

YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI

DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN

BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)

I. UMUM

Dirgantara merupakan ruang di atas permukaan bumi
beserta benda alam yang terdapat di dalamnya, dan berawal dari ruang
udara hingga mencakup antariksa yang meninggi dan meluas tanpa batas.
Berdasarkan ketentuan internasional, ruang udara tunduk kepada
kedaulatan negara kolong, sedangkan antariksa merupakan kawasan
kemanusiaan.

Dirgantara mengandung berbagai sumber daya alam
yang tidak ditemukan di daratan dan di perairan. Ini berarti
dirgantara dapat berperan sebagai komplemen, substitusi, alternatif,
atau bahkan dalam hal-hal tertentu merupakan pilihan satu-satunya bagi
pemenuhan kebutuhan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan
hidup.

Dengan ciri-ciri tersebut, dirgantara, khususnya
antariksa, dapat digunakan untuk menempatkan berbagai satelit guna
menunjang kegiatan telekomunikasi, navigasi, penginderaan jauh untuk
pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, prakiraan iklim,
lingkungan, dan cuaca. Selain itu, antariksa juga merupakan media yang
sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan transportasi. Dalam
hal demikian, antariksa memiliki sifat-sifat khusus yang perlu
dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan kemanusiaan.

Dalam pendayagunaan dirgantara, bangsa Indonesia telah
mengembangkan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandang
bahwa wilayah daratan, perairan, dan dirgantara adalah merupakan satu
kesatuan yang utuh, dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
keamanan bangsa Indonesia, serta untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi
seluruh umat manusia. Selain itu, dalam Konsepsi tersebut bangsa
Indonesia juga memandang bahwa dirgantara merupakan bagian integral
dan menjadi dimensi ketiga dari kawasan kepentingan hidupnya, yaitu
ruang udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan
kepentingan nasional.

Sehubungan cara pandang tersebut di atas, maka
antariksa, sebagai kawasan kepentingan nasional, dipandang sebagai
ruang gerak, media, dan sumberdaya yang harus didayagunakan dan
dilestarikan untuk mencapai tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan
pendayagunaan antariksa telah ditetapkan perjanjian internasional,
yaitu Treaty on Principles Governing the Activities of States in The
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies, 1967, disingkat Outer Space Treaty, 1967 dan
selanjutnya disebut Traktat Antariksa, 1967, yang merupakan induk dari
pengaturan internasional keantariksaan. Traktat Antariksa, 1967 mulai
berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967. Indonesia
telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967
di London, Moscow dan Washington. Sebagai negara yang telah aktif
melaksanakan kegiatan keantariksaan, Indonesia telah mengesahkan 3
(tiga) perjanjian internasional di bidang keantariksaan yaitu: (i)
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts
and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968 (Rescue
Agreement, 1968), melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1999,
tanggal 8 Januari 1999 (ii) Convention on International Liability for
Damage Caused by Space Objects, 1972 (Liability Convention, 1972),
melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1996, tanggal 27 Pebruari
1996, dan (iii) Convention on Registration of Objects Launched into
Outer Space, 1975 (Registration Convetion, 1975), melalui Keputusan
Presiden Nomor 5 tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997.

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Traktat Antariksa,
1967

Dalam proses penyusunan Traktat Antariksa,
1967, United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
(UNCOPUOS) telah menyepakati beberapa resolusi yang penting, antara
lain : Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1884 (XVIII), 17
Oktober 1963, tentang Masalah Perlucutan Senjata Secara Umum dan
Lengkap (Question of General and Complete Disarmament) dan Resolusi
Nomor 1962 (XVIII), 13 Desember 1963 tentang Prinsip-Prinsip Hukum
yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Ekplorasi dan Penggunaan
Antariksa (Declaration of Legal Principles Governing the Activities of
States in the Exploration and Use of Outer Space).

Negara-negara seperti Amerika Serikat,
Uni Soviet, Inggris dan Belgia mengajukan konsep prinsip-prinsip
tentang kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan
antariksa termasuk benda-benda langit lainnya di antariksa.
Konsep-konsep ini pada dasarnya berpedoman pada substansi yang dimuat
dalam beberapa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang
keantariksaan yang telah diterima sebagaimana tersebut di atas.

Tujuan pembentukan Traktat Antariksa, 1967
adalah untuk (i) mendorong kemajuan kegiatan eksplorasi dan
pendayagunaan antariksa untuk maksud damai, (ii) meningkatkan upaya
eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk kemanfaatan semua bangsa
tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi ataupun ilmu pengetahuan,
(iii) memperluas kerja sama internasional, baik dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi maupun aspek hukum, khususnya yang
berkaitan dengan kegiatan eksplorasi serta penggunaan antariksa untuk
maksud-maksud damai.

2. Manfaat Indonesia Mengesahkan Traktat Antariksa, 1967

Manfaat pengesahan Traktat Antariksa, 1967 mencakup
antara lain :

a. Meletakkan landasan dan sumber hukum internasional
yang berlaku sebagai hukum nasional yang mengikat, terutama dalam
rangka kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa yang bersifat
internasional;

b. Memberikan dukungan bagi terwujudnya kerangka dan
sistem hukum antariksa nasional serta memperkukuh status dan kedudukan
perjanjian internasional keantariksaan yang telah disahkan Indonesia;

c. Menetapkan landasan hukum bagi penyusunan
peraturan perundang-undangan yang akan mengatur berbagai aspek
kegiatan keantariksaan di Indonesia;

d. Mengukuhkan landasan dan dasar yang lebih mantap
bagi sikap dan posisi Indonesia dalam pembentukan perjanjian
internasional lain di bidang keantariksaan serta keikutsertaan
Republik Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional tersebut;

e. Memantapkan dukungan terhadap kepentingan Indonesia
dalam pengembangan industri keantariksaan, baik yang dikembangkan oleh
pemerintah maupun pihak swasta nasional;

f. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi
pengembangan dan pendayagunaan antariksa khususnya yang melibatkan
pihak swasta dalam bentuk, wujud, dan sifat yang beragam;

g. Memberikan landasan yang lebih kuat dalam mendorong
upaya alih teknologi melalui kerja sama di bidang keantariksaan, baik
secara bilateral maupun multilateral.

3. Pokok-Pokok Isi Traktat Antariksa, 1967

Traktat Antariksa, 1967 terdiri atas Pembukaan dan 17
pasal yang memuat prinsip-prinsip pokok yang berkaitan dengan hak,
kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan
kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan
benda-benda langit lainnya, yaitu :

a. Kebebasan Eksplorasi dan Penggunaaan Antariksa

Semua negara bebas melakukan eksplorasi dan
penggunaan antariksa tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan dan
sesuai dengan hukum internasional. Negara-negara bebas melakukan akses
pada benda-benda langit.

b. Status Hukum Antariksa

Sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all
mankind), antariksa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas
dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan
cara-cara lainnya.

c. Berlakunya Hukum Internasional dan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Antariksa

Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan
benda-benda langit lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum
internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa demi
memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan kerja
sama dan saling pengertian internasional.

d. Pemanfaatan Antariksa untuk Kepentingan Semua Negara
dan Maksud Damai.

Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa harus dilaksanakan demi
untuk kemanfaatan (benefits) dan kepentingan (interests) semua negara
tanpa memandang tingkat ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologinya untuk maksud-maksud damai.

Untuk menjamin penggunaan antariksa bagi maksud-maksud damai, setiap
negara pihak dilarang meluncurkan benda-benda yang membawa senjata
nuklir atau senjata perusak masal lainnya, membangun persenjataan
tersebut di orbit sekeliling bumi dan benda-benda langit, atau
menempatkannya di antariksa.

Negara-negara pihak juga dilarang untuk membangun pangkalan militer,
instalasi dan perbentengan, serta percobaan segala bentuk senjata dan
tindakan manuver militer pada benda-benda langit. Selain itu,
diterapkan pula asas yang mengutuk tindakan propaganda yang
dimaksudkan untuk atau diperkirakan dapat merangsang atau mendorong
timbulnya ancaman maupun gangguan terhadap perdamaian atau
dilakukannya tindakan agresi. Namun, penggunaan peralatan maupun
personil militer untuk maksud-maksud damai tidak dilarang.

e. Perlindungan terhadap Antariksawan

Antariksawan merupakan duta kemanusiaan. Apabila antariksawan
mengalami kecelakaan, kesulitan, atau pendaratan darurat di wilayah
negara lain atau di laut bebas, maka negara tersebut harus memberikan
bantuan yang diperlukan dan mengembalikan antariksawan termasuk benda
antariksa tersebut ke negaranya.

f. Tanggung Jawab Negara Secara Internasional

Setiap Negara Pihak memikul kewajiban secara internasional atas
kegiatan antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan oleh
badan-badan pemerintah maupun nonpemerintah, dan menjamin kegiatan
nasionalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Traktat Antariksa, 1967. Badan-badan nonpemerintah
(swasta) yang hendak melaksanakan kegiatan antariksa harus mendapatkan
otorisasi dan pengawasan secara terus menerus oleh negara yang
bersangkutan.

Negara peluncur bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat
kegiatan benda antariksanya yang dilakukan oleh negara, badan hukum,
warga negaranya dan organisasi internasional di mana negara tersebut
ikut serta.

g. Yurisdiksi dan Pengawasan

Setiap Negara Pihak yang memiliki dan mendaftarkan benda
antariksa tetap mempunyai yurisdiksi dan wewenang untuk mengawasi
benda antariksa yang diluncurkannya serta personel di dalamnya.
Kepemilikan benda antariksa atau bagian komponennya tidak dipengaruhi
oleh keberadaannya di antariksa atau di benda-benda langit atau pada
saat objek antariksa tersebut kembali ke bumi.

h. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Setiap Negara Pihak yang melaksanakan kegiatan antariksa harus
mencegah terjadinya bahaya kontaminasi dan perubahan yang dapat
merusak lingkungan,termasuk lingkungan di bumi. Apabila suatu negara
mengetahui bahwa kegiatan atau percobaan yang dilakukannya atau warga
negaranya akan membahayakan atau mengganggu kegiatan negara lain, maka
negara yang melaksanakan kegiatan tersebut harus melakukan konsultasi
internasional. Negara Pihak mempunyai kesempatan untuk ikut mengawasi
setiap kegiatan suatu negara yang diperkirakan dapat menimbulkan
ancaman terhadap kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk
maksud damai. 

i. Kerja Sama Internasional

Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa,
Negara Pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerja sama dan
saling membantu, serta harus memperhatikan kepentingan yang serupa
dari Negara Pihak lainnya. Untuk itu Negara Pihak harus memberikan
kemudahan, mendorong dan meningkatkan kerja sama dan saling pengertian
internasional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kerja sama
internasional tersebut, Negara Pihak harus mempertimbangkan hak akses
dari Negara Pihak lain berdasarkan asas persamaan dan timbal balik.

Negara Pihak yang melakukan kegiatan di antariksa termasuk bulan dan
benda langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat umum dan kalangan
ilmiah, sejauh hal itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan, tentang
sifat, perilaku, lokasi dan hasil-hasil dari kegiatan tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah menerima
pemberitahuan tersebut, harus segera menyebarluaskannya dengan
cara-cara yang paling efektif.

4. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan
dengan Traktat Antariksa, 1967.

Traktat Antariksa, 1967 sejalan dengan peraturan perundang-undangan
nasional yang terkait antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994
tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate
Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557).

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara RI (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang disahkan dengan Undang-Undang ini adalah
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur
Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa,
Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).

Untuk kepentingan permasyarakatannya, salinan
naskah asli beserta lampirannya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia, dan apabila terjadi perbedaan pengertian
terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4195