Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 
perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 
barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan 
hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak 
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang 
karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam 
Daerah Pabean.

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap 
kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar 
Daerah Pabean.

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar 
menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari 
luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil 
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat 
suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, 
atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau 
badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai 
Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga 
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak 
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak.

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk 
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima 
penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga 
Barang Kena Pajak tersebut.

22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya 
menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya 
membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, 
atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan 
Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan 
atau impor Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan 
Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh eksportir.

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau 
instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, 
dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan 
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan 
Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut."

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1A yang berbunyi sebagai 
berikut :

"Pasal 1A

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan 
perjanjian leasing;
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru 
lelang;
d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut 
ketentuan dapat dikreditkan;
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan 
penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 
dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak 
terutang."

3. Judul Bab IIA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB IIA
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, 
MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG"

4. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3A

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari 
luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan."

5. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB III
OBJEK PAJAK"

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

7. Ketentuan Pasal 4A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan 
ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang 
ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya;
b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, 
dan sejenisnya;
d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
b. jasa di bidang pelayanan sosial;
c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. jasa di bidang keagamaan;
f. jasa di bidang pendidikan;
g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. jasa di bidang tenaga kerja;
k. jasa di bidang perhotelan;
l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 
secara umum."

8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh 
Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau 
pada waktu impor."

9. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) 
dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

(2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 
0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).

(4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan."

11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan 
ayat (13) diubah, ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14) dihapus, dan diantara ayat (2) dan 
ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut :

"Pasal 9

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk 
Masa Pajak yang sama.

(2a) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan 
tetap dapat dikreditkan.

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, 
maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh 
Pengusaha Kena Pajak.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar 
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat 
dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan 
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang 
bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, 
maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang 
berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan 
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan 
Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan 
pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang 
terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak 
Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat 
dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) 
bagi pengeluaran untuk :

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, 
van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak;

e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya 
berupa Faktur Pajak Sederhana;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya 
tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, 
yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang 
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

(10) dihapus.

(11) dihapus.

(12) dihapus.

(13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(14) dihapus."

12. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau 
impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan 
Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut 
berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 
dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada 
waktu perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut."

13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, 
sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf e; atau
f. ekspor Barang Kena Pajak.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum 
dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

(3) dihapus.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak 
dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan 
yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

(5) dihapus."

14. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 12

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat 
kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan 
dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan 
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau 
tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha."

15. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap 
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena 
Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan 
kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 
sebulan takwim.

(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum 
penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.

(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara 
pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena 
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak 
atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak.

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

16. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16A

(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan 
dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan."

17. Ketentuan Pasal 16 B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16B berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16B

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut 
sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan 
dari pengenaan pajak, untuk :
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan 
Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, 
dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan 
Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

18. Ketentuan Pasal 16C diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16C berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan 
sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Pertambahan 
Nilai Tahun 1984".

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 128

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

I. UMUM

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat 
cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung 
perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang 
Perpajakan, yaitu :
a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :
a. asas keadilan,
b. asas kepastian hukum,
c. asas legalitas, dan
d. asas kesederhanaan.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam 
pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, 
dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan 
meningkatkan penerimaan negara.

Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain :

a. Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak 
dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap barang-barang 
yang merupakan kebutuhan pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; 
barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya; barang-barang yang merupakan alat tukar; serta barang-barang lain yang 
berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi 
masyarakat yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
dinaikkan.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau 
belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau 
ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar 
pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.

d. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan 
diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.

e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama 
dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

f. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha 
atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan.

g. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang 
berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya 
saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar 
pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini 
meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan 
angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan 
penyerahan hak atas barang.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi 
karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna 
usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan 
penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha 
(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh 
perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. 
Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang 
Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga 
Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara 
bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena 
Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau 
dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini 
menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak 
dianggap telah terjadi pada saat perjanjian 
ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya 
penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak 
tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat 
ditandatanganinya perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah 
orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan 
perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan 
orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa 
tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan 
juru lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah atau 
yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk 
kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau 
karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun 
bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian 
cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan 
tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun 
bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh 
barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Huruf e

Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang 
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, 
yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga 
dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai apabila memenuhi persyaratan, yaitu 
bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat 
perolehannya dapat dikreditkan.

Huruf f

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu 
tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik 
sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, 
maka Undang-undang ini menganggap bahwa 
pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat 
tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. 
Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini 
termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit 
pemasaran dan sejenisnya.

Huruf g

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak 
Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu 
Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan 
untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan 
Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. 
Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut 
tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan 
kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang 
menerima titipan tersebut dapat menggunakan 
ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena 
Pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A 
Undang-undang ini.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan makelar dalam Undang-undang 
ini adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang 
perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat 
yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. 
Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan 
melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau 
provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang 
lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih 
dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun 
cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena 
Pajak tersebut telah memperoleh ijin pemusatan 
tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak, 
maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat 
usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau 
sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk 
dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, 
kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar 
tempat-tempat pajak terutang.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 3A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 
dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak;

b. memungut pajak yang terutang;

c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih 
harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar 
dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta 
menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang terutang;

d. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (2)

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha 
Kena Pajak, maka Undang-undang ini berlaku sepenuhnya 
bagi Pengusaha Kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean, harus dipungut oleh orang pribadi 
atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 4

Huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 
Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang 
Kena Pajak,
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud,
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha 
atau pekerjaannya.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. 
Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak 
tersebut pada huruf a, maka siapapun yang memasukkan
Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa 
memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan 
usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

Huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena 
Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 
ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :

a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan

c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak 
adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan 
sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara 
cuma-cuma.

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang 
sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang 
Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah 
Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah 
Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh :

Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak 
menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang 
berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut 
oleh pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang Pajak 
Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan 
oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di 
Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" 
yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan atau huruf c, maka 
Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak hanya 
Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Angka 7

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan 
dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), 
gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, 
bijih emas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat 
ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam 
baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium.

Huruf c

Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah 
merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Dengan pertimbangan bahwa :
a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara 
konsumen yang berpenghasilan rendah dengan 
konsumen yang berpenghasilan tinggi;
b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil 
atau tradisional;
d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah dalam ayat ini adalah :
1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang 
kebutuhan pokok; atau
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
atau
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 
masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; 
atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 
masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor 
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan 
siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak 
memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus 
menerus atau hanya sekali saja.

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang 
Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan dalam ayat ini 
adalah kegiatan :

a. merakit :
menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang 
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti 
merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, 
dan sebagainya;

b. memasak :
mengolah barang dengan cara memanaskan baik 
dicampur bahan lain atau tidak;

c. mencampur :
mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk 
menghasilkan satu atau lebih barang lain;

d. mengemas :
menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda 
yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk 
meningkatkan pemasarannya;

e. membotolkan :
memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol 
yang ditutup menurut cara tertentu;

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan 
kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain melakukan 
kegiatan-kegiatan tersebut.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada 
Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah. Oleh karena itu Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat 
dikreditkan dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
terutang.

Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja 
yaitu pada waktu :

a. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah, atau

b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan 
dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 
10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 75% (tujuh puluh 
lima persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan 
pada pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang 
dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang 
Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor atau 
dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas 
perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang 
diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), 
maka pengelompokan barang-barang yang terkena Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada 
tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan 
barang-barang tersebut, disamping didasarkan pula pada nilai 
gunanya bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap 
barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang 
berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya 
perlu dibatasi. Dalam hal terhadap barang-barang yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan 
adalah tarif yang rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 9

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 
dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak 
Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin 
rasa keadilan dalam hal :

a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai 
Ekspor sukar ditetapkan; dan atau

b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh 
masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan 
sejenisnya.

Contoh :

a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena 
Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

10% x Rp25.000.000,00  Rp2.500.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 
tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak "A".

b) Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan 
Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian 
Rp20.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang 
terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp2.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 
tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak "B".

c) Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 
10% x Rp15.000.000,00 = Rp1.500.000,00.

Ayat (2)

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, 
pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, 
atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai 
dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan 
Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan 
Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau 
penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena 
Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh 
Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau 
belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak 
Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang 
telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan 
Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan 
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

Ayat (3)

Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas 
Negara menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan.

Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. 
Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diminta kembali atau 
dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Contoh :

Masa Pajak Mei 2001 :
Pajak Keluaran = Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan = Rp4.500.000,00
 -/-
Pajak yang lebih dibayar = Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dapat diminta kembali atau 
dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2001.

Masa Pajak Juni 2001 :
Pajak Keluaran = Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan = Rp2.000.000,00
 -/-
Pajak yang kurang dibayar = Rp1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari
Masa Pajak Mei 2001 yang
dikompensasikan ke bulan
Juni 2001 = Rp2.500.000,00
 -/-
Pajak yang lebih dibayar Juni
2001 = Rp1.500.000,00

Ayat (5)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang 
terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan 
Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak 
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah 
penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan 
yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak 
melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan 
yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak 
Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang 
pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus 
dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena 
Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam 
penyerahan yaitu :

a. penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00

b. penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00

c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 
PPN = Rp5.000.000,00

Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak 
= Rp1.500.000,00

b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan 
PPN = Rp300.000,00

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang 
berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari 
pengenaan PPN = Rp500.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar 
Rp1.500.000,00.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang 
pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara 
pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman 
yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian 
kepada Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan 
yaitu :

a. penyerahan terutang pajak = Rp35.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00

b. penyerahan tidak terutang pajak = Rp15.000.000,00
Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena 
Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 
keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00, sedangkan 
Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang 
terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut 
ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 tidak 
seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan 
Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (7)

Pengusaha yang diijinkan menghitung Penghasilan Neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya 
diwajibkan melakukan pencatatan yang meliputi peredaran bruto 
dan penerimaan bruto. Oleh karena besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti 
sehubungan dengan pengusaha tidak membuat pencatatan atas 
pembelian, maka Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 
menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam 
ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak 
Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 
3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan berlaku 
surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak Masukan 
yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 tidak 
dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung 
berhubungan dengan kegiatan usaha adalah 
pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini 
berlaku untuk semua bidang usaha.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ayat ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak 
Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 
3 Januari 2001. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 5 Januari 2001 dan 
berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2001. Pajak 
Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean yang diperoleh sebelum tanggal 3 Januari 2001 
tidak dapat dikreditkan berdasarkan ayat ini.

Huruf e

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7). 
Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan 
Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan 
secara lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 
13 ayat (5), maka Faktur Pajak Sederhana hanya 
merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai 
dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan 
Pajak Masukan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan 
atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak 
Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak 
tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan.

Huruf i

Sesuai dengan sistem self assesment, Pengusaha 
Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan 
usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai. Disamping itu, kepada Pengusaha 
Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk 
melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya 
jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak 
dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :
Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui :
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
bukan sebesar Rp 11.000.000,00 tetapi tetap sebesar 
Rp 8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan :
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00
Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00
 (-)
Kurang Bayar menurut 
hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut 
Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00
 (-)
Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

Ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk 
mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran 
dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara 
lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan 
Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut 
hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak 
yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah 
dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat 
dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara 
pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak 
Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya 
atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga 
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum 
dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 
yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2001 dapat 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 
Juli 2001 atau pada Masa Pajak berikutnya paling 
lambat Masa Pajak Oktober 2001.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak 
Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke 
dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau 
dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan 
perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak 
dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak 
tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya 
juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan 
tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai :
10% x Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang 
Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena 
Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor 
tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke 
dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh 
Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena 
Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak "B" 
dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang terutang adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai :
10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak "A" dapat 
mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 
di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar 
Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp17.500.000,00.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, 
Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila 
Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengekspor Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal 
Pemegang Merk seharga Rp100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 
dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian 
diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk 
meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat 
membeli mobil tersebut.

Angka 13

Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya 
terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena 
Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, 
meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum 
diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat 
impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk 
transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" 
tunduk pada ayat ini.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan 
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada 
saat orang pribadi atau badan tersebut mulai 
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 
atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah 
Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan 
bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar 
Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, 
saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat 
penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c, atau sebelum dimulainya pemanfaatan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, atau sebelum 
dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat 
terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 14

Pasal 12

Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat 
tinggal dan atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi 
Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat 
kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih 
tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat 
kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan 
tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak 
dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu 
tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh 
tempat-tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat 
pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat 
kegiatan usahanya.

Contoh 1 :

Orang pribadi "A" yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai 
usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi "A" 
tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
Pajak, maka orang pribadi "A" hanya wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong sebab tempat terutangnya 
pajak bagi orang pribadi "A" adalah di Cibinong. Sebaliknya, 
apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 
dilakukan oleh orang pribadi "A" hanya di tempat tinggalnya 
saja, maka orang pribadi "A" hanya wajib mendaftarkan diri di 
Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Namun demikian, apabila baik 
di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang 
pribadi "A" melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak, maka orang pribadi "A" wajib mendaftarkan 
diri di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dan Kantor Pelayanan 
Pajak Cibinong, karena tempat terutangnya pajak berada di 
Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan 
wajib mendaftarkan diri baik ditempat kedudukan maupun di 
tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak 
badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2 :

PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, 
masing-masing di kota Bengkulu, Curup dan Manna yang 
ketiganya berada dibawah pelayanan satu Kantor Pelayanan 
Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. Ketiga 
tempat usaha tersebut masing-masing melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan 
masing-masing melakukan administrasi penjualan dan 
administrasi keuangan, sehingga PT A terutang pajak di 
ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian PT A 
wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha, misalnya 
tempat kegiatan usaha yang berada di Bengkulu untuk 
melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu. PT A yang 
bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab 
untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh ketiga cabang perusahaan tersebut.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih 
dari satu tempat kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena 
Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 
dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih 
sebagai tempat terutangnya pajak.

Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan 
perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain 
bahwa :

a. kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semua tempat 
kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih 
tempat kegiatan usaha;

b. administrasi penjualan dan administrasi keuangan 
diselenggarakan secara terpusat pada satu atau 
lebih tempat kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena 
Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang 
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat 
tinggal atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di 
tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

Angka 15

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu 
wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. 
Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda 
dengan Faktur Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur 
Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen 
tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada 
Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu 
Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena 
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 
satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima 
Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak 
Gabungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan 
faktur penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan 
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, 
maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk 
menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat.

Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang 
untuk mengatur keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, 
dan tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan 
Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan 
pengaturan pengadaan Faktur Pajak adalah pengaturan 
mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak 
dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, pengadaan 
formulir Faktur Pajak dapat diadakan atau dicetak sendiri 
oleh Pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan 
teknis administratif lainnya yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat 
digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak 
Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik 
secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus 
diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani 
oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak 
untuk menandatanganinya. Namun untuk pengisian 
keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak 
terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak 
yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini 
dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang 
tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur 
Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya 
sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak 
Standar.

Ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan 
dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia 
usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena :

a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha 
telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi 
persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. 
Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket
pesawat udara.

b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada 
Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya 
membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, 
dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat 
ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Ayat (7)

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan 
pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk 
menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung 
kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti 
pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling 
sedikit memuat :

a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak 
yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak;

b. Jenis dan kuantum;

c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah 
termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan 
secara terpisah;

d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Angka 16

Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun 
demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap 
berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam 
Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan 
diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua 
Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang 
perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang 
teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika 
benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas 
dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang 
dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada 
hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang 
benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya 
sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi 
dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia 
usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan 
nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan 
terbatas untuk :

a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional 
di Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk 
Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan 
wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk 
khusus untuk maksud tersebut;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara 
atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan 
dan investasi;

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat 
melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan 
dalam rangka Program Imunisasi Nasional;

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional 
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) 
yang memadai untuk melindungi wilayah Republik 
Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e. menjamin tersedianya data batas dan photo udara 
wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung 
pertahanan nasional;

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa 
dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran 
umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama 
dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

g. mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;

h. menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau 
oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah 
sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah 
susun sederhana;

i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang 
angkutan darat, air, dan udara;

j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu 
tersedianya barang-barang yang bersifat strategis 
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR).

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai 
yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak 
Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan 
khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian 
Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak 
dipungut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak 
yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan 
Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 
tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha 
Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan 
atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, 
barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa 
Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar 
Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak 
yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha 
Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok 
tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran 
tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan 
Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya 
perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya 
Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak 
dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak 
yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan 
Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha 
Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan 
atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, 
barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa 
Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar 
Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak 
yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh 
Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak 
pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran 
berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak 
Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Angka 18

Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun 
sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan 
Keputusan Menteri Keuangan.

PASAL II

Cukup jelas

PASAL III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3986