Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/Kata Pengantar/Yayasan Konrad Adenauer
Di dunia modern, fungsi konstitusi negara-negara demokrasi 
pada hakikatnya adalah untuk menjamin bahwa para pemegang 
tampuk kekuasaan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. 

Konstitusi merupakan sebuah peraturan hukum yang 
mendasar, yang mengatur tugas-tugas dan organisasi kekuasaan 
negara serta mengatur hubungan hukum negara terhadap masingmasing warga negara. Negara-negara hukum yang berlandaskan 
konstitusi juga tidak selalu terlepas dari ketegangan yang terdapat 
antara konstitusi tertulis yang relatif statis dengan kenyataan politik, 
ekonomi, dan sosial yang dinamis dan kerap kali berubah-ubah. 
Ketegangan ini hanya dapat dijaga seminim mungkin atau 
dikurangi, jika aturan-aturan konstitusi tertulis memiliki cakupan 
yang relatif luas, fleksibel dan terbuka terhadap penyesuaian pada 
kenyataan politik yang selalu berubah-ubah. Satu kemungkinan 
terbuka untuk mencapai hal itu yaitu dengan adanya perubahan 
konstitusi secara informal, yang antara lain mencakup interpretasi 
konstitusi melalui mahkamah konstitusi. Agar maksud tersebut 
dapat tercapai, maka pada umumnya diperlukan prosedur resmi 
di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang mana prosedur tersebut 
memberikan landasan bagi kemungkinan penafsiran konstitusi dari 
sudut pandang baru. 

Saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 
masih merupakan sebuah lembaga konstitusi negara yang relatif 

muda dan lembaga ini sendiri adalah produk proses reformasi 
konstitusi yang dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu sangatlah 
membesarkan hati melihat tali kendali mahkamah baru ini dalam 
umurnya yang masih muda sudah beberapa kali dilibatkan dalam 
menjernihkan permasalahan politik dalam negeri, yang di 
antaranya merupakan permasalahan yang sangat diperdebatkan, 
atas dasar interpretasi naskah konstitusi, dan melalui keputusannya 
telah menyebabkan hadirnya kemajuan-kemajuan dalam peradilan 
konstitusi Indonesia. 

KAS merupakan organisasi Jerman yang sejak dulu sudah 
terkemuka di bidang kerjasamanya dengan negara berkembang 
dalam hal pembinaan mahkamah konstitusi, yaitu di negara-negara 
transformasi di Amerika Latin dan juga yang berada di benua Asia. 
Sudah sejak pertengahan tahun delapan puluhan abad lalu, dalam 
rangka program negara hukumnya di Asia Timur dan Asia Tenggara 
KAS melibatkan diri secara aktif dan berhasil dalam pembentukan 
institusional mahkamah konstitusi serta pengembangan 
kemampuan para hakim dan tenaga-tenaga ahli mahkamahmahkamah ini di beberapa negara di kedua bagian benua tersebut. 
Dalam kesempatan itu, khususnya seluruh mahkamah konstitusi 
Asia selalu dengan senang hati menerima pendapat para ahli 
Yayasan. Guna mendukung perkembangan lebih lanjut mahkamah 
konstitusi Asia melalui pembentukan jaringan, maka pada tahun 
2003 KAS akhirnya mencetuskan diselenggarakannya Konferensi 
Hakim Mahkamah Konstitusi Asia, yang sejak saat itu 
diselenggarakan tiap tahun secara bergantian di ibukota-ibukota 
negara Asia Timur dan Asia Tenggara, di mana para anggotanya 
dapat membahas tema-tema aktual tentang penelitian hukum 
konstitusi mancanegara maupun regional. 

Demikian pula halnya di Indonesia, baru satu bulan setelah 
MKRI terbentuk di bulan September 2003, KAS merupakan 
organisasi internasional pertama yang memperoleh kehormatan 
untuk pertama kalinya bersama MKRI menyelenggarakan 
Konferensi Regional bertemakan Peranan Kekuasaan Hukum 
Konstitusi di Asia yang begitu menarik perhatian masyarakat 
umum. Sejak saat itu KAS dan MKRI memiliki hubungan sangat 
erat dalam hal kerja sama ilmiah. Titik berat kerja sama antara 
KAS dan MKRI adalah pada penelaahan masalah-masalah aktual 
hukum konstitusi Indonesia. 

Dengan terbitnya jilid kedua dari Seri Penelitian Mahkamah 
Konstitusi ini, sejak saat ini, secara tidak teratur, MKRI dan KAS 
akan memperkenalkan penelitian yang dibuat oleh jajaran staf 
ilmiah mahkamah konstitusi berkenaan dengan proses persidangan 
yang telah selesai kepada masyarakat umum yang berminat. Seri 
buku ini terutama diperuntukkan bagi semua orang yang memiliki 
minat pada perkembangan hukum konstitusi Indonesia dan 
berkeinginan untuk meletakkan dasar bagi dirinya sendiri melalui 
pengkajian penyelidikan yang ada, sehingga nantinya mungkin 
dapat turut menyumbangkan sesuatu di jilid berikut seri ini. Di 
masa yang akan datang, publikasi yang diterbitkan akan berguna 
untuk perluasan wawasan bagi mereka yang ingin lebih memahami 
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dalam konteks 
politik, sosial, dan ekonomi yang berubah-ubah yang seharusnya 
diinterpretasikan dari sudut pandang baru dan sesuai 
perkembangan zaman. 

Atas kinerja yang telah dicapai,Yayasan Konrad Adenauer 
(KAS) menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
Bapak Ketua, para hakim, staf ilmiah dan seluruh staf MKRI lainnya 
yang telah menyumbangkan sesuatu dan di masa mendatang akan 
memberikan sumbangannya dalam meletakkan dasar-dasar dan 
untuk kelanjutan seri publikasi ini. Kami berharap bahwa seri ini 
seyogianya menjadi titik tolak untuk terciptanya perkembangan pesat yang berkesinambungan bagi hukum konstitusi Indonesia.

Jakarta, Desember 2005 

Dr. Norbert Eschborn 
Kepala Perwakilan
Yayasan Konrad Adenauer di Indonesia