Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
2 TAHUN 1959

TENTANG

MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang

Bahwa
sebagai lanjutan dari Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara; 

 

Mengingat

Dekrit
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli
1959 juncto pasal 2 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar
1945;

 

Mendengar

Musyawarah
Kabinet Kerja pada tanggal 22 Juli 1959;

 

Memutuskan

 

Menetapkan

 

Pasal
1.

 

(1)            Sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut
Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar,
maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden
No.1 tahun 1959 ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan menurut aturan-aturan seperti berikut.

(2)            Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
ditetapkan oleh Presiden.

 

Pasal
2.

 

            Yang dimaksud dengan Daerah dan
golongan hanya mendapat utusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
ialah Daerah Swatantra tingkat I dan golongan karya.

 

Pasal
3.

 

            Anggota-anggota tambahan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara diangkat oleh Presiden.

 

 

Pasal
4.

 

            Anggota tambahan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara seperti dimaksud dalam pasal 1, sebelum
memangku jabatannya, mengangkat sumpah/janji dihadapan Presiden atau Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dikuasakan untuk itu oleh
Presiden, menurut agamanya sebagai berikut :

 

            ,,Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk menjadi
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, langsung atau tak langsung,
dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan
memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

 

            Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung,
dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

 

            Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan
membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain yang
berlaku bagi Republik Indonesia.

 

            Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha
dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia
kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia.

 

Pasal
5.

 

(1)            Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mempunyai
seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua atau lebih, apabila di- anggap perlu
oleh Presiden.

(2)            Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara.

(3)       Ketua dan Wakil Ketua yang dimaksud dalam ayat (2) di atas
adalah juga anggota karenanya.

 

Pasal
6.

 

            Kedudukan keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

 

Pasal
7.

 

            Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara selekas mungkin membuat dan menetapkan Peraturan Tata tertib.

 

 

 

Pasal
8.

 

            Penetapan Presiden ini berlaku mulai
hari diundangkan.

 

            Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan
dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

SOEKARNO.

 

Diundangkan

pada tanggal 22 Juli 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

 

 

SAHARDJO.

 

 

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN
1959

TENTANG

MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT

SEMENTARA.

 

I.            UMUM.

 

            Dekrit Presiden Republik
Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dengan tegas
memerintahkan supaya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ditambah dengan utusan-utusan
dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

            Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan
utusan-utusan dan wakil-wakil daerah dan golongan seperti dinyatakan didalam
Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1).

            Bentuk yuridis yang dipergunakan
untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ialah Penetapan
Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan
Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan in concrete dalam
rangka pelaksanaan Dekrit PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Panglima Tertinggi
Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959. Tindakan yang dilakukan dengan Penetapan
Presiden itu akan dipertanggung-jawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

 

II.            PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal
1.

 

            Jumlah anggota-anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara yang akan ditambahkan kepada Majelis itu
ditetapkan oleh Presiden.

 

Pasal
2.

 

            Pasal ini menegaskan bahwa yang
dimaksud dengan utusan daerah dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1)
ialah utusan daerah swatantra tingkat I ;dan dengan golongan ialah golongan
karya.

 

Pasal
3.

 

            Pasal ini menegaskan bahwa Presiden
berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin bebas didalam menentukan baik
jumlah ataupun anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

 

Pasal
4.

 

            Dalam pasal 4 ini ditetapkan bunyi
rumusan sumpah (janji) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara: sumpah
(janji) itu diangkat sebelum memangku jabatan.

 

Pasal
5.

 

            Ketua dan Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara diangkat oleh Presiden, dan karena
pengangkatan itu lalu menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,
apabila mereka belum anggota Majelis tersebut. Jumlah Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

 

Pasal
6.

 

            Kedudukan keuangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti
dimaksud Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2).

 

Pasal
7.

 

            Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnya sendiri.

Pasal
8.

 

            Pasal ini menetapkan hari berlakunya
Penetapan Presiden ini.

 

            Termasuk Lembaran-Negara No. 77
tahun 1959.

 

Jakarta, 22 Juli 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

 

 

SAHARDJO.

 

 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH
DICETAK ULANG

Sumber: LN 1959/77; TLN NO. 1816