Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006
PUTUSAN

Nomor 006/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat 
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan 
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh :

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) beralamat di Jalan. 
Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Telp (021) 7972662, 398 
99777 dalam hal ini diwakili oleh Asmara Nababan, S.H., lahir di Siborong-
borong, 2 September 1946, Kristen, WNI, Ketua Dewan Pengurus Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON I;

2. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) beralamat di 
Jalan. Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ibrahim 
Zakir, lahir di Jakarta, 31 Mei 1951, Islam, WNI, Ketua Dewan Pengurus 
Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras);

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PEMOHON II;

3. Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), beralamat di Perumahan Depok Mulya III 
Blok AF 3 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Telp (021) 775 0677 dalam hal ini 
diwakili oleh Ester Indahyani Yusuf, S.H., lahir di Malang, 16 Januari 1971, 
Kristen, WNI, Ketua Dewan Pekerja Solidaritas Nusa Bangsa (SNB);

 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PEMOHON III;

4. Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), 
beralamat di Jalan. Diponegoro Nomor 9, Jakarta Pusat, Telp (021) 319 00627 
dalam hal ini diwakili oleh Rachland Nashidik, lahir di Tasikmalaya, 27 
Februari 1966, Islam, WNI, Direktur Eksekutif; 
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PEMOHON IV;

�
5. Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), beralamat di Jalan. 
Kramat V No. I C, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Soenarno Tomo 
Hardjono, lahir di Solo, 24 Nopember 1934, Islam, WNI, Ketua Lembaga 
Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65)

 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PEMOHON V;

6. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) 
beralamat di Jalan. Taman Singotoro Nomor 13, Candi Baru, Semarang, Jawa 
Tengah dalam hal ini diwakili oleh Sumaun Utomo, lahir di Surabaya, 18 
Agustus 1923, Kristen, WNI, Ketua Umum Lembaga; 
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PEMOHON VI;

7. Raharja Waluya Jati, lahir di Jepara, 24 Desember 1969, Islam, WNI, 
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Mede II No. 11 Utan Kayu Utara 
Matraman, Jakarta Timur, Telp (021) 813 8274;

 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PEMOHON VII;

8. H. Tjasman Setyo Prawiro, lahir di Semarang, 3 Maret 1924, Islam, WNI, 
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Raya Pondok Gede No 19, Rt. 
015/Rw. 011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 
Telp (021) 9147026;

 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- PEMOHON VIII;

• Pemohon Nomor I sampai dengan VI adalah Pemohon yang merupakan 
Badan Hukum Privat; 
• Permohon Nomor VII sampai dengan VIII merupakan Pemohon Individual 
(perorangan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Agustus 2005 memberikan 
kuasa kepada :

1. A.H. Semendawai, S.H., LL.M; 
2. Asfinawati, S.H; 
3. Betty Yolanda, S.H; 
4. Chrisbiantoro, S.H; 
5. Edwin Partogi, S.H; 
6. Erna Ratnaningsih, S.H; 
7. Fajrimei. A. Gofar, S.H; 
8. Gatot, S.H;

�
9. Haris Azhar, S.H; 
10. Hermawanto, S.H; 
11. Ignatius Heri Hendro Harjuno, S.H; 
12. Indria Fernida, S.H; 
13. Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M; 
14. Ines Thioren Situmorang, S.H; 
15. Poengki Indarti, S.H., LL.M; 
16. Sondang Simanjuntak, S.H., LL.M; 
17. Sri Suparyati, S.H; 
18. Supriyadi Widodo Eddyono, S.H; 
19. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M; 
20. Uli Parulian Sihombing, S.H; 
21. Wahyu Wagiman, S.H; 
22. Yusuf Suramto, S.H; 
23. Zainal Abidin, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Solidaritas Nusa 
Bangsa (SNB), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi 
Berkeadilan (IMPARSIAL), Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang 
tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran memilih domisili hukum 
di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan. Diponegoro No. 74, 
Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dalam negeri dan 
ahli dari luar negeri serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.;

�
Telah mendengar dan membaca keterangan mantan Ketua Panitia Khusus 
Rancangan Undang-Undang KKR;

Telah membaca kesimpulan Pemohon.

Telah membaca kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

 Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU KKR) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD 1945) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 
28 Maret 2006 dan telah diregistrasi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 
dengan Nomor 006/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah pada pada hari Selasa tanggal 25 April 2006, yang 
menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

 Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan jaminan kepada 
warga negara Indonesia atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia (HAM) terbukti dengan dicantumkannya aturan-aturan mengenai 
Hak Asasi Manusia dalam amandemen UUD Kedua 1945. Dengan demikian, 
seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia 
berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi;

 Bahwa salah satu langkah yang digariskan dalam rangka melaksanakan 
UUD 1945 tersebut adalah dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor V Tahun 
2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang di dalamnya 
terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dengan pelanggaran hak 
asasi manusia masa lalu, dimana salah satunya adalah perlunya dibentuk Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang 
jumlah anggotanya dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang;

�
Bahwa sebagai upaya untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi 
manusia yang terjadi di masa lalu dibentuklah aturan perundang-undangan 
mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Undang-Undang 
(UU) No. 27 Tahun 2004 selain daripada undang-undang yang dibuat sebelumnya, 
yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, 
ternyata UU KKR memiliki suatu kelemahan prinsipil mengenai proses pencarian 
kebenaran dan pencapaian rekonsiliasi, yang pada akhirnya akan sangat 
berbahaya bagi sejarah bangsa Indonesia;

 Suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mensyaratkan adanya suatu 
proses pencarian kebenaran yang dilandasi atas fakta-fakta yang terungkap yang 
kemudian dijadikan “official history” suatu bangsa. Untuk itu, segala pengakuan 
melalui komisi ini harus diberikan secara penuh atau “full truth” dan harus ada 
kesempatan untuk memverifikasi dan melakukan investigasi yang memadai untuk 
memperoleh kebenaran yang nyata. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga 
mensyaratkan jaminan terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan tanpa 
diskriminasi, dan tidak boleh menempatkan korban dalam posisi yang tidak 
seimbang dan tertekan. Suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga 
mensyaratkan terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga maksud 
dan tujuan komisi tersebut, yakni menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia 
masa lalu tetap dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara 
universal;

 Namun ternyata UU KKR tidak memberikan jaminan-jaminan tersebut, 
malah sebaliknya menegasikan prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki oleh suatu 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa ternyata pengingkaran terhadap 
prinsip-prinsip Komisi Kebenaran itu juga telah melanggar UUD 1945 yang telah 
memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak 
asasi manusia;

 Sementara itu, pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan atas 
persamaan di depan hukum [Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)], jaminan 
tidak diperlakukan diskriminatif [Pasal 28I Ayat (2)], pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D Ayat (1)], penegakan dan 
perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
demokratis [Pasal 28I Ayat (5)], serta perlindungan, pemajuan penegakan dan 
pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Konsekuensinya,

�
undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin (1) 
jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan bagi 
para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan bagi 
para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat 
dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-
undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-
prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang 
beradab;

 Ketika undang-undang yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, yakni UU KKR tidak memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan UUD 
1945, maka sudah selayaknya UU ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi agar hak-hak 
dari korban tetap terpenuhi. Sungguh berbahaya apabila sebuah komisi yang 
idealnya mengupayakan keadilan distributif justru malah memberikan 
ketidakadilan;

 Manakala hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan 
digantungkan dengan keadaan lain, yakni amnesti maka jelaslah hal ini 
bertentangan dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya, ketika 
hak korban untuk menempuh upaya hukum ditutup oleh undang-undang maka 
kembali jaminan keadilan yang diberikan oleh UUD 1945 terlanggar. Lebih jauh 
lagi, ketika prinsip hukum yang berlaku secara universal melarang amnesti untuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun justru undang-undang ini 
menjelaskan sebaliknya, maka negara Indonesia tidak boleh membuat aturan yang 
bertentangan dengan prinsip hukum tersebut. Indonesia adalah negara hukum 
yang demokratis yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia seperti dimaksud 
UUD 1945, oleh karenanya aturan yang bertentangan dengan prinsip hukum yang 
diakui negara beradab ini, akan pula bertentangan dengan UUD 1945

 Patut dicatat bahwa yang menjadi objek dari undang-undang tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat (gross violations of human rights) yang terdiri dari Genosida dan Kejahatan 
terhadap Kemanusiaan. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan 
internasional dimana pelakunya merupakan musuh seluruh umat manusia (hostis 
humanis generis) dan penuntutan terhadap pelakunya merupakan kewajiban 
seluruh umat manusia (obligatio erga omnes). Oleh karena itu, penggunaan 
prinsip-prinsip yang diakui secara internasional harus tercakup di dalam UU KKR,

�
seperti prinsip-prinsip yang terdapat dalam “Report of the Independent Expert to 
Update the Set of Principles to Combat Impunity” (E/CN.4/2005/102/Add.1 08 
Februari 2005), karena UUD 1945-pun mengakui prinsip-prinsip yang diakui 
bangsa-bangsa beradab ini. Sebaliknya, ketika UUD 1945 dinyatakan tidak 
mengakui prinsip-prinsip ini, maka hal itu sama saja menyatakan bahwa Indonesia 
bukanlah bagian dari bangsa-bangsa yang beradab;

 Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 
sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka 
segala bentuk ketidak-adilan dalam UU KKR dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat. UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjamin 
perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia harus dapat menjamin agar 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan UU KKR menjadi 
komisi yang sesuai dengan mandatnya, yakni mengungkapkan kebenaran yang 
nyata agar dapat mendorong proses rekonsiliasi demi masa depan bangsa ini;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 
menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 
politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. 
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi 
mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-
undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang 
(UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”.

�
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU KKR, maka 
berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan 
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu 
indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan 
adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; 
6. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap 
Warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak 
konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah 
para Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan 
pengujian UU KKR yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta 
pasal-pasal yang dimuat dalam UUUD 1945; 
7. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-
undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT:

8. Bahwa para Pemohon dari Pemohon Nomor I s.d VI adalah Pemohon yang 
merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan 
menggunakan prosedur organization standing (legal standing); 
9. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d IV memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat 
keterkaitan sebab akibat (causal verband) disahkannya UU KKR sehingga 
menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;

�
10. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah 
prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga 
telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
11. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan 
diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana 
dapat dibuktikan antara lain: 
a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 060/PUU-II/2004 tentang 
Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap 
UUD 1945; 
b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-III/2005 tentang 
Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
terhadap UUD 1945; 
c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 
tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
terhadap UUD 1945; 
d. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara 
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara 
Kependudukan dan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST 
(kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk Transparansi 
Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, 
YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
e. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus 
Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan 
Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

�
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisan Resort 
Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah; 
f. Dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di 
Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi 
Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan 
gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia; 
g. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 154/Pdt/G/2004/PN.Bdg 
tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) 
melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat;

12. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah 
organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: 
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan 
dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; 
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

13. Bahwa Pemohon I s.d VI adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, 
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan 
atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan 
hak asasi manusia di Indonesia; 
14. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon I s.d VI dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di 
Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya 
sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia; 
15. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I s.d VI dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, 
dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk 
mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam 
memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi

�
manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku 
bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau 
akta pendirian para Pemohon (Bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d); 
16. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon Nomor I s.d VI dalam 
mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 
dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga 
lembaga dimana para Pemohon bekerja. Lembaga Pemohon I s/d VI 
berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar dan/atau 
Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan 
didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
Anggaran Dasar-nya; 
a. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), disebutkan ELSAM 
berdasarkan atas Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia. Kemudian dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ELSAM 
bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada 
nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam 
rumusan hukum maupun pelaksanaannya; 
b. Dalam Pasal 6 dari AD/ART Pemohon II, Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan (Kontras), disebutkan bahwa Kontras bertujuan (1) 
menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan 
kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari 
ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak 
asasi manusia dan diskriminasi termasuk yang berbasis gender. (2) 
Menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan 
mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari 
demokrasi. (3) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan 
pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai hak asasi manusia pada 
umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam 
masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar 
akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum; 
c. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon III, Yayasan Solidaritas Nusa 
Bangsa (SNB), disebutkan bahwa yayasan ini berasaskan Pancasila dan 
UUD 1945 dan prinsip-prinsip normatif hak asasi manusia khususnya

�
konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ras 
serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal; 
d. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon IV, Perkumpulan IMPARSIAL, 
menyatakan bahwa IMPARSIAL berasaskan pada prinsip-prinsip 
Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 AD/ART lembaga ini dinyatakan 
bahwa maksud dan tujuan perkumpulan IMPARSIAL ini adalah untuk : (1) 
mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang 
punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan 
berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat 
akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya 
terhadap pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) membangun 
dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis 
pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) 
mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan 
serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi 
Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain 
Undang-Undang Perlindungan Saksi; 
e. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon V, Lembaga Penelitian Korban 
Peristiwa 65 (LPKP 65), dinyatakan bahwa lembaga ini berasaskan 
keadilan, persamaan dan kemanusiaan sesuai dengan pandangan hidup 
bangsa Indonesia, Pancasila yang demokrasi. Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan 
(3) dinyatakan bahwa lembaga dibentuk dengan maksud untuk 
mengungkap fakta-fakta kebenaran sejarah peristiwa pasca 65 yang 
hasilnya akan diberikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dan 
membantu keluarga korban pasca peristiwa 65 yang terlantar sesuai 
dengan kemampuan lembaga; 
f. Dalam Pasal 4 perubahan anggaran dasar Pemohon VI, Lembaga 
Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban Rezim ORBA (LPR 
KROB) dinyatakan LPRKROB ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945. 
Dalam Pasal 4 dinyatakan maksud dan tujuan lembaga ini adalah (1) 
menghimpun semua korban Tragedi September 1965 dari rezim otoriter 
Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto; (2) memperjuangkan rehabilitasi 
sepenuhnya atas status dan hak-hak politik dan sosial ekonomi korban

�
rezim Orde Baru dan mengembalikan hak-haknya sebagai Warga Negara 
Republik Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia;

17. Bahwa para Pemohon Nomor I s.d VI dalam mencapai maksud dan 
tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya 
tersebut. Hal mana yang telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) : 
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang 
kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam 
rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya, Pemohon I (ELSAM) 
telah (i) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan (policies) 
dan atau hukum (laws and regulations), penerapannya, serta dampaknya 
terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat; (ii) 
mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas 
hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak 
asasi manusia; (iii) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi 
pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang 
berkeadilan; (iv) menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, 
konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, 
demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas, dimana kegiatan 
tersebut dilaksanakan dalam bentuk: 
1. Studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi 
manusia; 
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia; 
5. Penerbitan.

b.1. Bahwa dalam menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis 
pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat 
yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi termasuk yang 
berbasis gender, Pemohon II (Kontras) telah mengadvokasi kasus–
kasus pelanggaran hak asasi manusia berat baik yang terjadi sebelum

�
disahkannya Undang–Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia maupun setelah disahkannya Undang–Undang 
tersebut. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat sebelum 
disahkannya Undang–Undang No. 26 Tahun 2000, di antaranya Kasus 
Penculikan aktivis 1998, kasus Kerusuhan Mei 1998, kasus Tanjung 
Priok, kasus Talangsari Lampung dan penembakan Mahasiswa Trisakti, 
Semanggi I dan II serta kasus–kasus lainnya. Termasuk juga pertemuan 
rutin di tingkat komunitas korban dan mahasiswa dengan memberikan 
penyuluhan hukum, diskusi serta pemutaran film; 
b.2. Bahwa dalam menciptakan demokrasi dan keadilan dengan 
menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat 
sebagai subjek dari demokrasi, Pemohon II telah melakukan workshop-
workshop bersama korban untuk merumuskan bersama aktivitas-
aktivitas advokasi yang strategis sebagai upaya perubahan kebijakan 
yang tidak berkeadilan kepada korban/rakyat;

b.3. Bahwa dalam menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan 
pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai hak asasi manusia pada 
umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam 
masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar 
sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, Pemohon II 
intens melakukan kampanye hak asasi manusia-nya lewat seminar, 
diskusi publik serta beberapa publikasi lainnya seperti poster, stiker, 
buku-buku, di tingkatan nasional maupun jaringan lokal beserta basis-
basisnya. Selain itu Pemohon II juga terlibat dalam berbagai upaya 
perubahan kebijakan berupa perumusan materi-materi legislasi serta 
lobby-lobby strategis kepada aparatur negara (eksekutif, legislatif dan 
yudikatif);

c. Bahwa Pemohon III (SNB) yang didirikan sebagai respon atas kejadian 
kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang telah menimbulkan jatuhnya ribuan 
korban tindakan kekerasan. PEMOHON III memberikan pendampingan 
bagi para korban baik berupa bantuan psikologis, tempat tinggal 
sementara dan kemudian bantuan advokasi. Berpijak dari kasus Mei 
tersebut, Pemohon III melihat bahwa kejadian itu hanyalah merupakan 
letupan dari politik segregasi dan rasial yang diterapkan oleh Negara

�
untuk menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Politik 
segregatif tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan rasis 
baik tidak tertulis maupun tertulis dalam bentuk perundang-undangan. 
Fokus kerja Pemohon III sejak itu adalah untuk melakukan advokasi 
penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang jelas-jelas 
merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan 
dengan nilai-nilai universal dan UUD 1945. Advokasi tersebut dilakukan 
antara lain dalam bentuk: 
1. Memberikan bantuan hukum terhadap berbagai korban yang 
mengalami berbagai tindakan diskriminatif baik berdasarkan ras, 
etnis, agama dan keyakinan politik; 
2. Melakukan kajian terhadap segala bentuk peraturan yang 
diskriminatif berdasarkan ras, etnis, agama dan keyakinan politik; 
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan 
Etnis kepada pemerintah dan DPR; 
4. Melakukan kampanye penghapusan segala bentuk diskriminasi di 
tingkat nasional maupun internasional baik melalui forum seminar, 
penerbitan buku, dll.

d. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak 
Asasi Manusia, Pemohon IV (IMPARSIAL) telah melakukan upaya-
upaya, antara lain sebagai berikut: 
1. Melakukan pendataan pelanggaran hak asasi manusia; 
2. Melakukan penerbitan riset dan laporan yang berkaitan dengan 
Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan; 
3. Melakukan pengkajian terhadap Rancangan UU, UU dan aturan 
hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia; 
4. Melakukan advokasi dan kampanye berkaitan dengan isu Teroris, 
Kebebasan Sipil, Pertahanan dan Keamanan, Perlindungan terhadap 
Pembela Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, pelanggaran hak asasi 
manusia khususnya di Aceh dan Papua;

�
5. Melakukan studi dan kajian terhadap peraturan-peraturan yang 
bertentangan dengan aturan Hak Asasi Manusia Universal dan UUD 
1945, dan mengajukan alternatif kebijakan kepada Pemerintah dan 
DPR, misalnya terhadap UU Teroris, UU TNI dan RUU Rahasia 
Negara; 
6. Melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia dan kerjasama jaringan 
kepada para Pembela Hak Asasi Manusia di Aceh dan Papua; 
7. Melakukan lobby dan kerjasama internasional untuk meningkatkan 
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap 
para Pembela Hak Asasi Manusia; 
8. Membentuk dan mengembangkan organisasi dan jaringan hak asasi 
manusia nasional dan internasional, antara lain Koalisi untuk 
Kebebasan Masyarakat Sipil dan Solidaritas Pembela Hak Asasi 
Manusia.

e. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak 
Asasi Manusia, Pemohon V, LPKP 65, telah melakukan pengungkapan 
fakta-fakta kebenaran sejarah peristiwa pasca 65 yang hasilnya 
diberikan kepada pemerintah. LPKP 65 juga turut membantu keluarga 
korban pasca peristwa 65 yang terlantar. Disamping itu, LPKP 65 juga 
telah berperan serta membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan 
bangsa sesuai dengan maksud dan tujuan Pembukaan UUD 1945. 
f. Pemohon VI (LPR KROB) yang didirikan pada tanggal 16 Januari 2000 
adalah suatu organisasi massa Non Pemerintah yang bertujuan untuk 
rehabilitasi korban G 30 S 1965, yang terdiri dari semua lapisan 
masyarakat, dari pegawai pemerintah berpangkat tinggi sampai rakyat 
biasa yang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses peradilan oleh 
rezim fasis Soeharto. Bahwa dalam upaya perlindungan, pemajuan dan 
pemenuhan Hak Asasi Manusia, LPR KROB telah melakukan upaya-
upaya, antara lain sebagai berikut: 
1. Menghimpun para korban G 30 S 1965 dan membantu 
mengentaskan kedukaan yang mereka alami; 
2. Membela dan melindungi para korban;

�
3. Mendesak Pemerintah untuk mencabut peraturan yang represif yang 
masih berlaku sampai sekarang, seperti Keppres Nomor 28 Tahun 
1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981, dll; 
4. Mengorganisir gerakan-gerakan massa mendesak kepada 
pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan represif yang 
disponsori oleh rezim Soeharto; 
5. Membentuk dan mengembangkan jaringan organisasi Non 
Pemerintah yang progresif dalam rangka mengalahkan sisa-sisa 
pemerintah ORBA yang masih dominan di semua tingkatan birokrasi.

18. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I s/d VI telah dicantumkan di dalam 
UUD 1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 27 Ayat (1), Pasal 
28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (5); 
19. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VI telah dicantumkan di dalam 
undang-undang nasional, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia; 
20. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VI telah dicantumkan pula di 
dalam berbagai prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi 
Manusia; 
21. Bahwa selain itu Pemohon I s.d VI memiliki hak konstitusional untuk 
memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan 
negara ini. Menurut Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya.”. 
22. Sementara itu, persoalan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek UU KKR 
yang diujikan merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat 
universalnya sehingga bahkan persoalan HAM tidak hanya menjadi urusan 
para Pemohon yang nota bene langsung bersentuhan dengan persoalan 
HAM, namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia ini.

�
23. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian UU KKR merupakan wujud 
dari kepedulian dan upaya para pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan 
penegakan hak asasi manusia di Indonesia. 
24. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 1Aayat (9) , Pasal 27, Pasal 44 dari 
UU KKR berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I s.d VI, dengan 
cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-
usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan 
tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia di Indonesia termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak 
korban hak asasi manusia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I 
s.d VI.

PEMOHON PERORANGAN

25. Bahwa para Pemohon dari Nomor VII s/d VIII merupakan Pemohon-Pemohon 
individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan korban dalam 
kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang akan menjadi subjek dari 
UU No. 27 Tahun 2004 dan berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau 
terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat 
adanya pasal-pasal dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi; 
26. Bahwa Pemohon VII adalah korban dalam kasus penghilangan orang secara 
paksa 1997-1998. (Bukti P- 4a dan P-4b.1, P-4b.2); 
27. Bahwa Pemohon VII telah diculik secara paksa oleh Tim yang terdiri dari 
sebelas orang yang dinamai Tim Mawar. Korban ditangkap di RSCM lalu 
dimasukkan ke dalam jeep merah dengan mata ditutup kain hitam dengan 
tangan terborgol ke belakang. Selama dalam perjalanan, korban dibawa 
berputar-putar hingga berhenti disuatu tempat yang kemudian diketahui 
sebagai Posko Cijantung, yang diketahui kemudian sebagai markas 
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Darat (TNI-AD). Selama dalam penyekapan, korban diinterogasi dan 
mengalami penyiksaan seperti dipukul, didudukkan di bawah sebuah kursi 
lipat, ditodong dengan sepucuk pistol, dipaksa tidur tengkurap dibalok es 
dengan pakaian lepas. Kemudian Pemohon VII pada tanggal 25 April 1998 
dilepas oleh para penculiknya dengan ancaman kalau ia kembali melakukan

�
aktivitas politik maka keluarganya akan mengalami resiko terburuk. Setelah 
diancam, Pemohon diberi tiket kereta api menuju tempat keluarganya di 
Jepara. Hingga saat ini masih terdapat empat belas orang yang belum 
kembali berkaitan dengan kasus penghilangan paksa 1997-1998; 
28. Bahwa Pemohon VIII adalah korban yang merupakan bekas tahanan politik 
dan telah ditahan tanpa melalui proses persidangan karena dituduh 
(stigmatisasi) terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 
peristiwa G-30/S. (Bukti P-5); 
29. Bahwa PEMOHON VIII mengalami proses penangkapan secara sewenang-
wenang kemudian ditahan selama 14 tahun tanpa ada proses peradilan 
apapun. PEMOHON VIII juga mengalami tindak penyiksaan selama di 
tahanan dan terus mengalami diskriminasi perdata dan politik yang dilakukan 
oleh negara setelah ia lepas dari tahanan hingga kini. Hak-hak kepemilikan 
dan hak-hak perburuhan yang ia miliki juga dirampas oleh negara; 
30. Bahwa dengan demikian Pemohon VII dan VIII merupakan korban 
pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, sehingga selayaknya 
mendapatkan hak-haknya yang secara otomatis melekat pada dirinya seperti 
hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang secara 
prinsip dan praktik diakui pula oleh Indonesia, seperti Pasal 27 Ayat (1), 
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), prinsip dan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, C.H.R. Res. 
2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11, The Updated Set of Principles 
for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat 
Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, serta konvensi-konvensi 
internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia; 
31. Bahwa berkaitan dengan hal-hal dilanggarnya jaminan bagi hak-hak korban 
tersebut maka hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon telah dirugikan;

Para Pemohon Memiliki Kapasitas Sebagai Pemohon Uji Materiil.

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi 
kualitas maupun kapasitas baik sebagai Pemohon “Perorangan Warga

�
Negara Indonesia” maupun Pemohon “Badan Hukum Privat” dalam rangka 
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para Pemohon 
memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk 
mengajukan permohonan menguji UU KKR terhadap UUD 1945; 
33. Bahwa pasal-pasal dalam UU KKR melanggar jaminan bagi para korban 
untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk 
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk 
mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang, jaminan bahwa Undang-
Undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-
negara yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan korban 
pelanggaran HAM yang dirugikan dalam pasal-pasal UU KKR, sebagaimana 
disebutkan dan diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan, 
merupakan kerugian para Pemohon baik sebagai lembaga yang mewakili 
kepentingan hukum korban, maupun sebagai individu korban yang akan 
menjadi subjek undang-undang tersebut;

 IV. Alasan-Alasan Permohonan Mengajukan Hak Uji Materiil.

- Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 27 
Ayat (1), 28D Ayat (1), 28I Ayat (2) UUD 1945;

1. UUD 1945 Melarang Diskriminasi, Menjamin Persamaan di Depan Hukum

 dan Menghormati Martabat Manusia;

34. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan-jaminan kepada Warga Negara 
Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
Pasal 27 Ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya;

Pasal 28D Ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

�
Pasal 28I Ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu;

 2. Pasal 27 UU KKR Telah Menegasikan Jaminan atas Anti Diskriminasi, 
Persamaan di Depan Hukum dan Penghormatan Martabat Manusia yang 
di Jamin oleh UUD 1945;

35. Berkaitan dengan jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945, maka 
ketentuan Pasal 27 UU KKR telah menegasikan jaminan-jaminan tersebut, 
dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut: 
Pasal 27 UUKKR menyatakan bahwa :

“Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat 
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.”

Lebih jauh, pada Bagian Umum dari Penjelasan UU KKR tersebut menyata 
kan:

“Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, 
menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf 
kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengajukan permohonan 
amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, 
Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus 
diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti 
ditolak, maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, 
dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia.”

a. Ketentuan Pasal 27 UU KKR yang membuat hak korban atas kompensasi 
dan rehabilitasi bergantung pada pemberian maaf dan bukan pada 
substansi perkara, telah mendiskriminasi korban dan melanggar jaminan 
atas perlindungan dan persamaan di depan hukum dan penghormatan 
terhadap martabat manusia; 
b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU KKR dan Penjelasannya, pemulihan 
(kompensasi dan rehabilitasi) hanya dapat diberikan apabila permohonan

�
amnesti dikabulkan. Hal ini telah menegasikan hak korban terhadap 
pemulihan karena pemulihan korban sama sekali tidak berhubungan 
dengan ada atau tidaknya amnesti; 
c. Bahwa lebih jauh, konsep Amnesti dalam Pasal 27 UU KKR 
mensyaratkan adanya pelaku. Konsekuensinya, tanpa adanya pelaku 
yang ditemukan, maka amnesti tidak akan mungkin diberikan. Akibat 
berikutnya, korban pun tidak mendapat jaminan atas pemulihan; 
d. Ketentuan ini pun telah mendudukkan korban pelanggaran HAM dalam 
keadaan yang tidak seimbang dan tertekan, sebab korban diberikan 
persyaratan berat untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung kepada 
pemberian amnesti; 
e. Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU KKR ini akan memberikan 
ketidakadilan kepada korban pelanggaran HAM. Sebab korban harus 
berharap agar pelaku yang selama ini telah membuat korban menderita 
bisa mendapatkan amnesti Sebab, apabila pelaku tidak mendapatkan 
amnesti, maka hak korban atas pemulihan yakni kompensasi dan 
rehabilitasi tidak bisa korban dapatkan dan korban harus menempuh 
upaya lain yang tidak pasti;

36. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan 
yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendiskriminasi 
hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban 
dan tidak bergantung pada pelaku. Pasal-pasal tersebut juga tidak 
menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dialaminya;

3. UUD 1945 Mengakui Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak 
Asasi Manusia;

37. Bahwa sebagai Konstitusi Negara yang beradab, UUD 1945 sejalan dan 
konsekuen dengan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh bangsa-bangsa 
yang beradab di seluruh dunia sebagaimana dinyatakan Pasal 55 dan 56 UN 
Charter; 
Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are 
necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect

�
for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United 
Nations shall promote :

higher standards of living, full employment, and conditions of economic and 
social progress and development;

solutions of international economic, social, health, and related problems; and 
international cultural and educational co-operation; and

universal respect for, and observance of, human rights and fundamental 
freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-
operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth 
in Article 55;

38. Bahwa Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 mengakui bahwa Indonesia menganut 
prinsip Negara hukum yang demokratis, yang karenanya pelaksanaan hak 
asasi manusia diatur dan dijamin melalui aturan perundang-undangan. 
Jaminan hukum ini harus mencakup nilai-nilai hak asasi manusia yang 
terkandung di dalam hukum internasional; 
39. Bahwa pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas 
melalui Amandemen UUD 1945, dimana segala ketentuan mengenai hak 
asasi manusia dalam UUD 1945, termasuk pula Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D 
Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, telah mengadopsi nilai-nilai hak 
asasi manusia Internasional yang bersifat universal tersebut; 
40. Bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat 
universal sebagaimana diakui oleh UUD 1945, maka UU No. 27 Tahun 2004 
pun juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang hak 
asasi manusia yang telah diakui secara internasional tersebut, termasuk yang 
termaktub di dalam Basic Principles and Guidelines on The Right to A 
Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
C.H.R. Res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.11 (Bukti P-6), dan 
The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human 
Rights through Action to Combat Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1

�
(Bukti P-7), serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia; 
41. Bahwa selain itu, keberlakuan sumber internasional tentang hak asasi 
manusia juga ditegaskan dan diakui melalui aturan perundang-undangan 
lainnya, yakni Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi 
Manusia (Bukti P-8), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Bukti P-9), dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia (Bukti P-10). Sehingga tidak diragukan lagi bahwa ketentuan hukum 
di Indonesia mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia universal; 
42. Bahwa lebih jauh, pengakuan atas keberlakuan sumber internasional juga 
telah dipraktekkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 
huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, 
24 Februari 2004) (Bukti P-11) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
065/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 03 Maret 2005 (Bukti P-12); 
43. Bahwa semangat dari semua peraturan nasional itu sejalan dengan semangat 
yang terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan regional, 
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Bukti P-13); 
44. Bahwa dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tersebut pada bagian 
Menimbang huruf b menyatakan: 
a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah rnengamanatkan 
pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi 
rnanusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara; 
Selanjutnya bagian Menimbang huruf c menegaskan sebagai berikut :

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut 
menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai 
instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

�
45. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dinyatakan bahwa : “Pengaturan mengenai hak asasi manusia 
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai 
instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.”

46. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia menyatakan Hak Asasi Manusia: “harus dilaksanakan 
dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum 
internasional”.

47. Bahwa keberlakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional ini juga 
telah diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 huruf 
g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, 
24 Februari 2004) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-
II/2004 mengenai Pengujian UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia, tanggal 03 Maret 2005. Dalam putusan tersebut, 
Mahkamah Konstitusi memuat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik sebagai dasar pertimbangan hukum; 
48. Oleh karena UUD 1945 secara tegas mengakui prinsip-prinsip hukum 
internasional, maka secara otomatis pengakuan UUD 1945 tersebut meliputi 
prinsip-prinsip internasional mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi 
manusia. Dengan demikian, perlindungan dari diskriminasi, serta jaminan 
atas persamaan di depan hukum dan pengakuan martabat manusia 
sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) 
UUD 1945 juga mencakup prinsip-prinsip mengenai hak-hak korban 
pelanggaran hak asasi manusia tersebut;

4. Hak Atas Pemulihan (Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi) Merupakan 
Hak Korban Sekaligus Kewajiban Negara untuk Memenuhinya:

49. Bahwa karena objek dari UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross

�
violations of human rights) yang merupakan kejahatan internasional, maka 
prinsip-prinsip dan pedoman yang tercantum dalam Basic Principles and 
Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law (C.H.R. Res. 2005/35) harus tercakup dalam 
ketentuan mengenai pemulihan menurut UUKKR, yakni yang terdapat pada 
Pasal 27 UU tersebut; 
50. Bahwa ketentuan internasional tersebut memberikan jaminan atas hak-hak 
korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas 
persamaan di depan hukum, dan jaminan atas penghormatan martabat 
manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945; 
51. Bahwa Pasal 10 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law menyatakan 
bahwa: 
Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and 
human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their 
safety, physical and psychological well being and privacy, as well as those of 
their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent 
possible, provide that a victim who has suffered violence or trauma should 
benefit from special consideration and care to avoid his or her re 
traumatization in the course of legal and administrative procedures designed 
to provide justice and reparation;

52. Bahwa aturan mengenai pemulihan ini harus mencakup prinsip kelayakan, 
efektivitas dan proses yang cepat, serta menjamin bahwa korban 
mendapatkan akses menuju keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
11, Pasal 15, dan Pasal 17; 
.. Pasal 11 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 
menyebutkan:

�
Remedies for gross violations of international human rights law and 
serious violations of international humanitarian law include the victim’s 
right to the following as provided for under international law: 
(a) Equal and effective access to justice; 
(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and 
(c) Access to relevant information concerning violations and reparation 
mechanisms;

.. Pasal 15 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 
menyebutkan: 
Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice 
by redressing gross violations of international human rights law or serious 
violations of international humanitarian law. Reparation should be 
proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In 
accordance with its domestic laws and international legal obligations, a 
State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can 
be attributed to the State and constitute gross violations of international 
human rights law or serious violations of international humanitarian law. In 
cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for 
reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or 
compensate the State if the State has already provided reparation to the 
victim;

.. Pasal 17 Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 
menyebutkan: 
States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic 
judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm 
suffered and endeavour to enforce valid foreign legal judgements for 
reparation in accordance with domestic law and international legal 
obligations. To that end, States should provide under their domestic laws 
effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

�
53. Bahwa dalam hal pemberian pemulihan ini tidak diperbolehkan adanya 
diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Basic Principles and 
Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law, yakni: 
The application and interpretation of these Principles and Guidelines must be 
consistent with international human rights law and international humanitarian 
law and be without any discrimination of any kind or ground, without 
exception;

54. Bahwa hak korban dan kewajiban Negara dalam hal pemulihan tidak boleh 
dibatasi ataupun dikurangi dan harus mencakup prinsip-prinsip di dalam 
Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for 
Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
26 yang berbunyi: 
Nothing in these Principles and Guidelines shall be construed as restricting or 
derogating from any rights or obligations arising under domestic and 
international law. In particular, it is understood that the present Principles and 
Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for 
victims of all violations of international human rights law and international 
humanitarian law. It is further understood that these Principles and Guidelines 
are without prejudice to special rules of international law;

55. Bahwa prinsip mengenai hak korban atas pemulihan dan kewajiban Negara 
memberi pemulihan diakui oleh konvensi-konvensi Internasional yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia, yakni Konvensi Menentang Penyiksaan 
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment) melalui UU No. 5 Tahun 1998 (Bukti P-14a dan 
14b), Konvensi Anti Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination) melalui UU No. 29 Tahun 1999 (Bukti P-15a 
dan 15 b), dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of Child) 
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (Bukti P-16a dan 16b); 
56. Bahwa hak korban atas pemulihan telah diakui pula dalam hukum nasional 
yang tercantum dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

�
Hak Asasi Manusia, Pasal 14 huruf a dan huruf b Konvensi Anti Penyiksaan, 
Pasal 6 Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, dan Pasal 9 Konvensi Hak Anak; 
57. Bahwa Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan menyebutkan: 
1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya 
korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan 
mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, 
termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban 
meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak 
mendapatkan kompensasi; 
2. Dalam pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau 
orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum 
nasional;

58. Bahwa Pasal 6 Konvensi Anti Diskriminasi Rasial menyebutkan : 
Negara-negara pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang 
efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan 
nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap 
setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta 
hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut 
atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Dan Penjelasan UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Rasial dinyatakan, negara pihak 
juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap 
orang yang berada di bawah yuridiksinya terhadap setiap tindakan 
diskriminasi rasial serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan 
atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.

59. Bahwa Pasal 39 Konvensi Hak Anak menyebutkan : 
Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk 
meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial 
seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, …

60. Bahwa melalui ratifikasi konvensi internasional di atas, secara otomatis 
negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban negara 
memberikan pemulihan;

�
61. Bahwa dengan demikian, hak atas pemulihan (right to reparation), yang terdiri 
dari kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak yang melekat pada 
korban. Dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk memberikan pemulihan 
kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tanpa ada 
kaitannya apakah pelakunya diberikan amnesti atau tidak. Bahkan tidak 
bergantung pula pada apakah pelakunya dapat ditemukan atau tidak, hal ini 
sejalan dengan Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, C.H.R. Res. 
2005/35, dikatakan bahwa “Seseorang dipandang sebagai korban tanpa 
bergantung pada apakah pelakunya teridentifikasi, ditahan, dituntut, ataupun 
dinyatakan bersalah …”: (Pasal 9). Berikut bunyi teks asli pasal tersebut: 
A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator 
of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and 
regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.

62. Bahwa selanjutnya Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law ini juga 
menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk: “Menyediakan akses pada 
keadilan (access to justice) yang layak dan efektif kepada mereka yang 
mengklaim sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
atau hukum humaniter, tanpa memandang siapa yang menjadi penanggung 
jawab utama atas kejahatan tersebut” (Pasal 3). Sebagaimana tertulis secara 
lengkap sebagai berikut: 
The obligation to respect, ensure respect for and implement international 
human rights law and international humanitarian law as provided for under the 
respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:

(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate 
measures to prevent violations;

(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, 
where appropriate, take action against those allegedly responsible in 
accordance with domestic and international law;

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian 
law violation with equal and effective access to justice, as described

�
below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility 
for the violation; and

(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described 
below;

63. Bahwa kewajiban negara atas pemulihan ini telah diakui sebagai prinsip 
hukum internasional dan bahkan konsepsi hukum umum berdasarkan pada 
kasus utama Mahkamah Internasional (Permanent Court of International 
Justice), yakni kasus Chorzow Factory tahun 1927 dan 1928 (Factory at 
Chorzow, Jurisdiksi, Putusan No. 8, 1927, P.C.I.J., Seri A, No. 9, dan Factory 
at Chorzów, Merit, Putusan No. 13, 1928, P.C.I.J., Seri A, No. 17). (Bukti P-
17a dan P-17b); 
64. Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan 
hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak 
terikat pada kondisi lain, misalnya ada tidaknya penghukuman maupun 
pengampunan (amnesti) kepada pelaku; 
65. Oleh karena itu, hak atas pemulihan merupakan hak yang melekat pada 
korban yang tidak tergantung pada amnesti terlepas dari apakah pelakunya 
ditemukan atau tidak dan Negara berkewajiban untuk memenuhi hak korban 
tersebut;

5. Pasal 27 UU KKR Mencabut Hak Korban Atas Pemulihan

66. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka perumusan 
Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 telah dengan sengaja mencabut hak korban 
atas pemulihan; 
67. Bahwa dengan mensyaratkan pemberian hak atas pemulihan dengan 
pemberian amnesti kepada pelaku mengharuskan korban mengetahui atau 
mengenali pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Padahal 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak mudah diidentifikasi 
baik disebabkan karena keterbatasan korban, bentuk kejahatannya 
(contohnya penghilangan paksa), maupun oleh keterbatasan sub komisi 
investigasi yang tidak mampu menemukan pelaku langsung maupun tidak 
langsung, maka sang korban tidak akan mendapatkan haknya atas 
kompensasi dan rehabilitasi;

�
68. Bahwa apabila korban telah diakui sebagai korban oleh Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, namun karena berbagai pertimbangan pelakunya tidak 
mendapatkan amnesti, maka korban tidak akan mendapatkan haknya atas 
kompensasi dan rehabilitasi. Dalam hal ini korban kembali harus menderita 
karena harus menghadapi proses yang tidak pasti apakah akan ada suatu 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc atau jikapun ada tidak terdapat 
jaminan apakah korban akan mendapatkan haknya tersebut; 
69. Dengan demikian, Pasal 27 UUKKR justru dengan semena-mena membatasi 
hak yang melekat pada korban, yakni hak atas pemulihan;

6. Pasal 27 UU KKR Menempatkan Korban dalam Posisi yang tertekan dan 
tidak seimbang dengan Pelaku.

70. Bahwa perumusan Pasal 27 menempatkan korban dalam posisi yang tidak 
menguntungkan dimana korban sulit untuk memberikan keputusannya secara 
bebas; 
71. Korban harus menghadapi ketiadaan pilihan yang bebas, yakni harus 
menerima apapun pengakuan pelaku, kemudian memberikan maaf dan 
berharap agar maafnya tersebut dapat membantu pelaku mendapatkan 
amnesti. Hal ini terpaksa dilakukan korban agar mendapat kepastian 
mengenai haknya akan kompensasi dan rehabilitasi; 
72. Keadaan ini akan semakin diperparah ketika korban merupakan orang yang 
tidak mampu atau begitu menderita semakin harus menderita karena harus 
terpaksa memberikan persetujuannya mengenai proses pemaafan untuk 
amnesti ini tanpa didasari atas kesepakatan yang bebas; 
73. Atau, jikapun Korban tidak memberikan maafnya, korban dengan terpaksa 
harus berharap agar si Pelaku mendapatkan amnesti supaya Korban bisa 
mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi;

7. Pasal 27 UU KKR Merupakan Bentuk Diskriminasi Yang Nyata terhadap 
Korban

74. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas 
pemulihan dan yang menegasikan kewajiban Negara memberi pemulihan ini 
adalah salah satu bentuk diskriminasi, dan ketidaksamaan di hadapan

�
hukum, serta juga bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil. 
75. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi the Updated Set 
of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through 
Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1. Salah satu 
tujuan penting Kumpulan Prinsip ini adalah untuk menjadi pedoman bagi 
komisi kebenaran. 
76. Bahwa ditegaskan dalam Prinsip 31 dalam the Updated Set of Principles for 
the Protectionand Promotion of Human Rights through Action to Combat 
Impunity tersebut mengenai the Right and Duties Arising Out of the Obligation 
to Make Reparation, bahwa : 
“[a]ny human rights violation gives rise to a right to reparation on the part of 
the victim or his or her beneficiaries, implying a duty on the part of the State 
to make reparation...”

77. Selanjutnya, Prinsip 32 dalam dokumen tersebut di atas tentang Reparation 
Procedures menegaskan bahwa : 
“…in exercising this right, they shall be afforded protection against 
intimidation and reprisals.”

78. Bahwa dokumen sebelumnya yang juga memuat Kumpulan Prinsip 
Perlindungan Hak Asasi Manusia, The Administration of Justice and the 
Human Rights of Detainees : The Question of the Impunity of Perpetrators of 
Human Rights Violations (Civil and Political), E/CN.4/Sub.2/1997/20, (Joinet 
Principles) (Bukti P-18), dalam lampirannya pada Paragraf 32 dari ditegaskan 
bahwa: 
“Amnesty cannot be accorded to perpetrators of violations before the victims 
have obtained justice by means of an effective remedy. It must have no legal 
effect on anyproceedings brought by victims relating to the right to 
reparation”.

79. Namun sebaliknya, rumusan Pasal 27 UU KKR justru telah menafikkan 
kewajiban Negara atas pemberian pemulihan tersebut dengan membuat hak 
atas pemulihan tergantung pada pemberian amnesti;

�
80. Dengan demikian, apabila Pasal 27 UU KKR dijalankan, maka negara telah 
bertindak diskriminatif terhadap korban;

8. Pasal 27 UU KKR Bertentangan dengan UUD 1945

81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitutional para Pemohon, baik 
sebagai korban pelanggaran HAM maupun sebagai pendamping korban yang 
mewakili kepentingan korban untuk mendapatkan jaminan persamaan di 
depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, telah 
terlanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004. Dengan 
demikian rumusan Pasal 27 UUKKR bertentangan UUD 1945 khususnya 
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

IV.2. Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 
(1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

82. Bahwa Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi menyatakan sebagai berikut: 
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan 
diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.”

1. Pasal 44 UU KKR Menutup Kemungkinan Korban untuk Mendapatkan 
Keadilan Melalui Lembaga Peradilan.

83. Bahwa Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU KKR menyatakan sebagai 
berikut: 
“Untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu 
dilakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 47 Ayat (2) UU 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain 
amanat tersebut, pembentukan UU tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi ini juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan 
Nasional yang menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi sebagai lembaga ekstra yudisial…”

�
84. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 27 Tahun 2004 tersebut, 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga ekstra yudisial; 
85. Bahwa berdasarkan Salim’s Ninth Collegiate : English-Indonesian Dictionary, 
Dra. Salim, MA, Modern English Press, Edisi Pertama, Januari 2000, 
halaman 531, (Bukti P-19) ekstra yudisial berarti di luar pengadilan atau 
hukum. Istilah ekstra yudisial ini dalam literatur hukum sering dipahami juga 
dengan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga 
seperti mediasi, arbitrasi, atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute 
Resolution (ADR). Dalam konteks KKR, maka ekstra yudisial dapat dipahami 
sebagai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar 
mekanisme pengadilan. 
86. Bahwa berdasarkan pengertian KKR sebagai lembaga ekstra yudisial 
tersebut di atas, maka KKR tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan 
(Pengadilan Hak Asasi Manusia) dalam penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melainkan dimaksud sebagai 
pelengkap (komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. 
Sebab, KKR tidak memastikan pertanggungjawaban pidana secara individual, 
tetapi mencari dan menemukan kebenaran pola umum semua kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi (dalam satu 
kurun waktu tertentu), dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan 
untuk memulihkan demokrasi kepada pemerintah; 
87. Prinsip bahwa KKR sebagai pelengkap (complement) ini telah berkembang 
secara internasional, dan ditegaskan kembali dalam Kumpulan Prinsip 
Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Prinsip 8 The Updated Set of 
Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action 
to Combat Impunity tentang Definition of Commission’s Terms of Reference 
yang berbunyi sebagai berikut: 
To avoid conflicts of jurisdiction, the Commission’s Terms of Reference must 
be clearly defined and must be consistent with the principle that Commissions 
of inquiry are not intended to act as substitutes for the civil, administrative or 
criminal courts. In particular, criminal courts alone have jurisdiction to 
establish individual criminal responsibility, with a view as appropriate to 
passing judgement and imposing a sentence;

�
88. Penegasan bahwa KKR adalah pelengkap dan tidak dapat menggantikan 
proses yudisial juga dinyatakan dalam Prinsip 23 point (1) Brussels Principles 
against Impunity and for International Justice (Maret 2002), (Bukti P-20), 
sebagai berikut: 
Non-judicial commissions of inquiry (such as "truth and reconciliation" 
commissions) and judicial procedures, far from excluding each other, are 
mutually complementary in the fight against impunity and for international 
justice. The constitution and activity of these commissions cannot, however, 
replace judicial procedures.

89 Bahwa menurut pendapat Prof. William A. Schabas, anggota Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi negara Sierra Leone, (Bukti P-21) bahwa :

“The TRC doesn’t provide perpetrator with a forum to escape procecution... 
The TRC counts on voluntary testimony from perpetrators, including the “big 
fish”, and it has already found considerable willingness from those involved to 
came forward and talk about what they have done.”

(Interview Human Rights Feature dengan Prof. William A. Schabas 
International Commissioner, TRC Sierra Leone, “TRC Does Not Provide a 
Forum to Escape Procecution”. http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfchr59/Issue5/ 
impunity.htm)

90. Bahwa menurut pendapat ahli hukum internasional Prof. Aryeh Neier, mantan 
Ketua Human Rights Watch bahwa “Truth Commissions can exist side by 
side with prosecutions, as the case in Argentina until another president, 
President Menem, pardoned those who had been convicted by the courts in 
Argentina and also issued pardons to those who were still facing trial”. 
91. Karena bersifat komplementer, maka UU No. 27 Tahun 2004 tidak boleh 
menutup kemungkinan untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga 
peradilan;

92. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 memposisikan KKR sebagai lembaga 
yang sama dengan pengadilan, dan kemudian KKR ini dapat menggantikan 
pengadilan;

93. Bahwa Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 
28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas

�
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
94. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan penyelesaian secara hukum 
melalui proses yudisial yang adil dan tidak memihak; 
95. Jaminan atas akses menuju keadilan merupakan bentuk pengakuan, 
jaminan, dan perlindungan hukum yang berkeadilan (right to access to 
justice). Akibatnya, hak konstitutional para Pemohon telah terlanggar; 
96. Bahwa Pasal 44 UU KKR yang memposisikan KKR sebagai lembaga yang 
sama dengan pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat 
penyelesaian melalui proses yudisial; 
97. Dengan demikian Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) 
UUD 1945. Oleh sebab itu, hak konstitusional PARA PEMOHON baik 
sebagai individu korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-
undang yang diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan 
korban telah terlanggar;

2. Pasal 44 UUKKR Menghilangkan Kewajiban Negara Untuk Menuntut dan 
Menghukum Pelaku

98. Bahwa Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa: “Perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah”. 
99. Bahwa “perlindungan dan penegakan” (to protect) yang diatur dalam Pasal 
28I Ayat (4) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara wajib 
menyediakan mekanisme hukum yang dapat memenuhi hak untuk 
mendapatkan keadilan, terutama hak korban pelanggaran hak asasi manusia; 
100. Bahwa untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan, maka negara 
mempunyai kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia ke pengadilan. Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional 
dan internasional yang tidak dapat dipertukarkan dengan kepentingan politik; 
101. Bahwa pemeriksaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
melalui KKR tidak berarti kewajiban negara untuk menghukum pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia menjadi hilang;

�
102. Bahwa pengaturan dalam Pasal 44 UU KKR yang tidak memperkenankan 
lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc apabila peristiwa 
tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban 
negara dalam menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional, baik yang tertuang 
dalam praktik (International Customary Law) maupun perjanjian-perjanjian 
internasional (International Treaties); 
103. Bahwa dengan demikian Pasal 44 UU KKR telah bertentangan dengan Pasal 
28I Ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, hak konstitusional PARA PEMOHON 
baik sebagai individu korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-
undang yang diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan 
korban telah terlanggar;

IV.3. Pasal 1 Ayat (9) UU KKR Bertentangan dengan UUD 1945, yakni 
Pasal 28D Ayat (1) dan 28I Ayat (5) UUD 1945

104. Bahwa amnesti dalam UU KKR dimaksudkan untuk diberikan kepada pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of human rights); 
105. Bahwa Pasal 1 Ayat (9) UU KKR menjelaskan pengertian amnesti dalam UU 
KKR adalah sebagai berikut : 
“Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

1. Amnesti untuk Pelaku Palanggaran Hak Azasi Manusia yang Berat tidak 
Konsisten dengan Implementasi Pelaksanaan Hak Azasi Manusia 
Sebagaimana Yang Dilindungi UUD 1945;

106. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

107. Bahwa Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 menyatakan: 
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.”

�
108. Bahwa dari ketentuan kedua pasal UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa 
konstitusi memberikan jaminan atas pelaksanaan hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara yang demokratis; 
109. Sebagai negara yang demokratis dan beradab, maka UUD 1945 juga 
mengakui prinsip hukum yang telah diakui di seluruh dunia bahwa amnesti 
tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka 
ketentuan tersebut juga bertentangan dengan implementasi pelaksanaan hak 
asasi manusia dan jaminan atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin 
UUD 1945;

2. Obyek dari UU KKR adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
yang merupakan Kejahatan Internasional.

110. Bahwa selanjutnya, menurut UU KKR, yang menjadi objek dari Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU KKR, yakni: 
“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah 
lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.”

111. Kemudian Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa : 
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.”

112. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang dimaksud di atas mengacu pada 
pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pada UU No. 26 
Tahun 2000 berikut ini :

 Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida; 
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah 
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

�
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, dengan cara :

a. membunuh anggota kelompok; 
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 
anggota-anggota kelompok; 
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di 
dalam kelompok; atau 
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain.

Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a. pembunuhan; 
b. pemusnahan; 
c. perbudakan; 
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional; 
f. penyiksaan; 
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 
kekerasan seksual lain yang setara; 
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang 
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

�
i. penghilangan orang secara paksa; atau 
j. kejahatan apartheid.

113. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, uraian 
mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu sejalan dengan 
klausul mengenai yuridiksi International Criminal Court (ICC) dalam The 
Rome Statute of International Criminal Court, dimana International Criminal 
Court (ICC) mengakui bahwa kejahatan tersebut merupakan “kejahatan yang 
paling serius dalam komunitas internasional secara keseluruhan” atau “the 
most serious crimes of concern to the international community as a whole”, 
mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan 
perang dan kejahatan agresi; 
114. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni genosida dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan, telah diakui oleh seluruh dunia sebagai 
kejahatan internasional dan Negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan 
menghukum pelaku kejahatan tersebut; 
115. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut, terutama 
genosida dan penyiksaan, juga telah diakui sebagai jus cogens atau 
peremptory norms yang karenanya pelaku kejahatan tersebut merupakan 
hostis humanis generis (musuh seluruh umat manusia) dan penuntutan 
terhadap pelakunya merupakan obligatio erga omnes (kewajiban seluruh 
umat manusia); 
116. Bahwa pengakuan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana 
dimaksud UU KKR, sebagai kejahatan internasional telah diakui dan 
berkembang sejak lama, sebagaimana diatur dalam Piagam Pengadilan 
Militer Internasional Nurenberg atau Charter of the International Military 
Tribunal at Nuremberg (1945), Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk 
Timur Jauh atau Charter of the International Military Tribunal for the Far East 
(1946), Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia atau 
Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(1993), Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, atau 
International Criminal Tribunal for Rwanda (1994), dan Statuta Roma atau 
Statute of the International Criminal Court (1998);

�
3. Amnesti untuk Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
Bertentangan dengan Hukum Internasional.

117. Bahwa telah secara kuat diakui : amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat bertentangan dengan hukum internasional; 
118. Namun Pasal 1 Ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 justru menjelaskan bahwa 
amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
sehingga pasal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang telah diakui 
masyarakat internasional dimana Indonesia termasuk sebagai bagian di 
dalam komunitas tersebut; 
119. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten telah berulang kali 
menegaskan bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
120. Di tahun 1992, Sidang Umum PBB secara tegas menolak amnesti untuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat (sebagaimana dimaksud UU 
Nomor 27 Tahun 2004) dengan mengadopsi Declaration on the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance, yang menyatakan bahwa bagi 
mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini "shall not benefit from any 
special amnesty law or similar measures that might have the effect of 
exempting them from any criminal proceedings or sanction." (Bukti P-22); 
121. Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam General Comment 20 Pasal 7 
[Kovenan Hak Sipil dan Politik] (Bukti P-23) menyatakan bahwa "that some 
States have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are 
generally incompatible with the duty of the States to investigate such acts” 
(General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 
concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment); 
122. Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk 
Sierra Leone S/200/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24 (Bukti P-
24) menyatakan sebagai berikut: 
o While recognizing that amnesty is an accepted legal concept and a 
gesture of peace and reconciliation at the end of a civil war or an internal 
armed conflict, 4 the United Nations has consistently maintained the 
position that amnesty cannot be granted in respect of international crimes,

�
such as genocide, crimes against humanity or other serious violations of 
international humanitarian law. 
o At the time of the signature of the Lomé Peace Agreement, the Special 
Representative of the Secretary-General for Sierra Leone was instructed 
to append to his signature on behalf of the United Nations a disclaimer to 
the effect that the amnesty provision contained in article IX of the 
Agreement (" absolute and free pardon") shall not apply to international 
crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and other 
serious violations of international humanitarian law. This reservation is 
recalled by the Security Council in a preambular paragraph of resolution 
1315 (2000). 
o In the negotiations on the Statute of the Special Court, the Government of 
Sierra Leone concurred with the position of the United Nations and agreed 
to the inclusion of an amnesty clause which would read as follows: "An 
amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Special 
Court in respect of the crimes referred to in articles 2 to 4 of the present 
Statute shall not be a bar to prosecution." With the denial of legal effect to 
the amnesty granted at Lomé, to the extent of its illegality under 
international law, the obstacle to the determination of a beginning date of 
the temporal jurisdiction of the Court within the pre-Lomé period has been 
removed;

123. Laporan Sekjen PBB tentang The Rule of Law and Transitional Justice in 
Conflict and Post-Conflict Societies, (S/2004/616), 23 Agustus 2004, (Bukti P-
25) menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
- United Nations-endorsed peace agreements can never promise 
amnesties for genocide, war crimes, crimes against humanity or gross 
violations of human rights (Paragraph 10); 
- Carefully crafted amnesties can help in the return and reintegration 
of both groups and should be encouraged, although, as noted 
above, these can never be permitted to excuse genocide, war 
crimes, crimes against humanity or gross violations of human rights 
(Paragraph 32);

�
- Reject any endorsement of amnesty for genocide, war crimes, or 
crimes against humanity, including those relating to ethnic, gender 
and sexually based international crimes, ensure that no such amnesty 
previously granted is a bar to prosecution before any United Nations-
created or assisted court (Paragraf 64 point [c]).

124. Bahkan dalam Independent Study on Best Practices, Including 
Recommendations, to Assist States In Strengthening Their Domestic 
Capacity to Combat All Aspects Of Impunity (E/CN.4/2004/88), 27 Februari 
2004 (Bukti P-26) pada Paragraf 32 menyatakan sebagai berikut: 
As developments in Argentina, Sierra Leone and other countries suggest, 
there are prudential as well as principled reasons for States to resist demands 
for amnesties that violate their international obligations, even if conditions do 
not permit them to undertake prosecutions immediately.

Pada Paragraf 28 sampai Paragraf 32, Laporan ini juga memuat daftar 
sumber-sumber hukum termasuk putusan-putusan pengadilan yang 
menguatkan posisi larangan terhadap amnesti untuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat 
hukum di berbagai belahan dunia telah mempraktikkan prinsip menentang 
amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

125. Daftar sumber-sumber hukum di atas lalu dikuatkan kembali dan dilengkapi 
dalam Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to 
Combat Impunity (E/CN.4/2005/102), 18 Februari 2005, Paragraf 50-51. 
(Bukti P-27); 
126. Selain itu the Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of 
Human Rights through Action to Combat Impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1) 
secara tegas memberikan pedoman bagi Negara-negara termasuk badan-
badan peradilan dalam menentukan sikapnya mengenai impunity. Prinsip 24 
mengenai Restrictions and Other Measures Relating to Amnesty menyatakan 
sebagai berikut : 
Even when intended to establish conditions conducive to a peace agreement 
or to foster national reconciliation, amnesty and other measures of clemency 
shall be kept within the following bounds :

�
(a) The perpetrators of serious crimes under international law may not benefit 
from such measures until such time as the State has met the obligations 
to which principle 19 refers or the perpetrators have been prosecuted 
before a court with jurisdiction – whether international, internationalized or 
national - outside the State in question; 
(b) Amnesties and other measures of clemency shall be without effect with 
respect to the victims’ right to reparation, to which principles 31 through 34 
refer, and shall not prejudice the right to know; 
(c) Insofar as it may be interpreted as an admission of guilt, amnesty cannot 
be imposed on individuals prosecuted or sentenced for acts connected 
with the peaceful exercise of their right to freedom of opinion and 
expression. When they have merely exercised this legitimate right, as 
guaranteed by articles 18 to 20 of the Universal Declaration of Human 
Rights and 18, 19, 21 and 22 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, the law shall consider any judicial or other decision 
concerning them to be null and void; their detention shall be ended 
unconditionally and without delay; 
(d) Any individual convicted of offences other than those to which paragraph 
(c) of this principle refers who comes within the scope of an amnesty is 
entitled to refuse it and request a retrial, if he or she has been tried without 
benefit of the right to a fair hearing guaranteed by articles 10 and 11 of the 
Universal Declaration of Human Rights and articles 9, 14 and 15 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, or if he or she was 
convicted on the basis of a statement established to have been made as a 
result of inhuman or degrading interrogation, especially under torture.

127. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, (Resolution : 2004/72, Impunity, 
E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004, (Bukti P-28) dalam Point 3 juga 
menegaskan sebagai berikut : 
…amnesties should not be granted to those who commit violations of human 
rights and international humanitarian law that constitute crimes, urges States 
to take action in accordance with their obligations under international law and 
welcomes the lifting, waiving, or nullification of amnesties and other 
immunities;

�
128. Selain dari badan PBB, larangan amnesti terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat ini juga ditegaskan dalam yurisprudensi dari berbagai 
pengadilan di dunia; 
129. Dalam kasus di Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia (ICTY), putusan 
majelis Banding kasus Penuntut v. Furundzija, 10 Desember 1998, menilai 
bahwa domestik amnesti yang meliputi kejahatan-kejahatan, seperti 
penyiksaan, yang memiliki status jus cogens tidak akan mendapat pengakuan 
internasional secara legal. (Paragraph 155) (Bukti P-29). Berdasarkan hal 
tersebutlah maka kejahatan penyiksaan yang telah mendapatkan amnesti 
tetap diadili oleh pengadilan internasional; 
130. Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-American secara 
konsisten menegaskan sikapnya yang melarang amnesti bagi pelanggaran 
hak asasi manusia berat, antara lain dalam kasus Barios Altos (Barios Altos 
case, IACHR, Vol. 75, Series C), 14 Maret 2001 2000 (Bukti P-30) pada Point 
4 putusan, pengadilan menyatakan bahwa amnesti “bertentangan dengan 
Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, akibatnya tidak mempunyai efek 
hukum” (to find that amnesty laws no. 26479 and no. 26492 are incompatible 
with the american convention on human rights and, consequently, lack legal 
effect). Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim kasus Barrios Altos 
tersebut menyatakan sebagai berikut: 
This Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription 
and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are 
inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and 
punishment of those responsible for serious human rights violations such as 
torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced 
disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable 
rights recognized by international human rights law. (Paragraf 41)

131. Putusan Pengadilan yang menyatakan amnesti bagi pelaku pelanggar hak 
asasi manusia yang berat dilarang dan berakibat tidak memiliki efek hukum 
kembali dipertegas oleh berbagai putusan pengadilan, antara lain : Trujillo 
Oroza v. Bolivia, (IACHR), Reparations, Judgement, 27 February 2002, Vol. 
92, Serie C, paragraf 160; El Caracazo case v. Venezuela, (IACHR), 
Reparations, Judgment, 29 August 2002, Vol. 95, Serie C, paragraf 119;

�
Myrna Mack Chang v. Guatemala case, (IACHR), Judgement, 25 November 
2003, Vol. 101, Serie C, paragraf 276. (Bukti P-31 a, b, c) 
132. Selain sumber hukum di atas, Prinsip Princeton tentang Yurisdiksi Universal 
pada Prinsip 7 (1) (Bukti P-32) menyatakan bahwa: 
“Amnesties are generally inconsistent with the obligation of states to provide 
accountability for serious crimes under international law as specified in 
Principle in 2(1).”

133. Tidak hanya itu, Indonesia juga terikat dengan Konvensi Internasional yang 
telah diratifikasi yang memuat larangan amnesti bagi pelaku pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang 
Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi Menentang Penyiksaan 
memberikan kewajiban kepada Negara peserta untuk menghukum pelaku 
penyiksaan, dimana tindak pidana penyiksaan ini termasuk ke dalam bagian 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud UU No. 
27 Tahun 2004 jo UU No. 26 Tahun 2000. 
134. Genosida, penghilangan paksa dan tindak penyiksaan telah diakui sebagai 
jus cogens atau peremptory norms. Oleh karena itu, bagi pelaku pelanggaran 
berat tersebut berlaku universal jurisdiction. Contohnya pada putusan kasus 
Augusto Pinochet di Spanyol dan Inggris yang menegaskan keberlakuan 
universal jurisdiction bagi tindak penyiksaan. Dengan melekatnya norma jus 
cogens ini maka pelakunya dinyatakan sebagai hostis humanis generis atau 
musuh segala umat manusia, serta menjadi kewajiban negara untuk 
melakukan penuntutan (obligatio erga omnes); 
135. Bahwa benar pemberian amnesti merupakan wewenang Presiden, namun 
berdasarkan prinsip hukum, amnesti tidak dapat diberikan kepada diberikan 
kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
136. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat memiliki tempat yang tertinggi 
dalam bentuk kejahatan. Karena itulah terdapat prinsip hukum yang melarang 
amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh sebab 
itu, keberadaan kata-kata “yang berat” dalam rumusan Pasal 1 Ayat (9): 
“Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan

�
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” bertentangan dengan prinsip 
hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Pasal 1 ayat (9) UU KKR Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan 
Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945

137. Oleh karena Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 memberikan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28I Ayat (5) 
menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin oleh undang-undang, maka UU Nomor 27 Tahun 2004 
harus konsisten dengan jaminan konstitusi tersebut; 
138. Sejalan dengan pengakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh negara 
Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi 
Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, UU No. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut di atas, maka pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum serta jaminan pelaksanaan hak asasi 
manusia sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 mencakup pula pengakuan 
atas prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional; 
139. Dengan pencantuman aturan yang melanggar prinsip-prinsip hukum dalam 
UU KKR, khususnya Pasal 1 Ayat (9), maka hak konstitusional para 
Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, serta jaminan atas penegakan dan perlindungan 
hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis 
telah terlanggar; 
140. Karena definisi mengenai amnesti dalam Pasal 1 Ayat (9) UUKKR tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui komunitas yang beradab dalam 
masyarakat dunia dan Indonesia termasuk sebagai bagian dari komunitas 
bangsa yang beradab tersebut, maka amnesti untuk pelaku pelanggaran hak 
asasi manusia berat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D 
Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (5) UUD 1945; 
141. Oleh sebab itu, hak konstitusional para Pemohon baik sebagai individu 
korban pelanggaran HAM yang menjadi subjek Undang-Undang yang

�
diujikan maupun sebagai lembaga yang mewakili kepentingan korban telah 
terlanggar; 
142. Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan 
memutus Permohonan Uji Materil UU KKR terhadap UUD 1945, sebagai 
berikut : 
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU para 
Pemohon; 
2. Menyatakan materi muatan Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, 
khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 
1945; 
3. Menyatakan materi muatan Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945, 
khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945; 
4. Menyatakan materi muatan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 
1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945; 
5. Menyatakan materi muatan Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 Ayat (9) UU 
No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah 
mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang dilampirkan dalam permohonan dan 
bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup, dan diberi tanda Bukti 
P - 1 sampai dengan Bukti P – 36 yaitu:

1. Bukti P - 1 : Foto copy Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

2. Bukti P - 2.a : Foto copy Anggaran Dasar ELSAM;

 P - 2.b : Foto copy Anggaran dasar dan Perubahan Anggaran Dasar 
Kontras;

 P - 2.c : Foto copy Anggaran Dasar Solidaritas Nusa Bangsa (SNB);

�
P - 2.d. : Foto copy Akte Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat 
Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL);

3. Bukti P - 3. a1 : Foto Copy Anggaran Dasar LPKP 65.

 Bukti P - 3. a2 : Foto Copy Surat Keterangan Lepas No. SK 
6911/INREHAB/B-2/IX/1978 tanggal 27 September 1978 
atas nama Soenarno Tomo Hardjono, Ketua Lembaga 
Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65).

 Bukti P - 3. b1 : Foto Copy Perubahan Anggaran Dasar LPKP-KROB.

 Bukti P - 3. b2 : Foto Copy Surat Perintah Perubahan Status Penahanan No. 
SPRINTBAS/766/TPD/XII/1977 tanggal 20 Desember 
19777, atas nama Sumaun Utomo Ketua Umum Lembaga 
Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB).

4. Bukti P - 4 a : Foto Copy Surat Komnas HAM Panggilan sebagai saksi 
tertanggal 1 Desember 2005, untuk Rahardjo Waluyo Djati;

 Bukti P- 4b1 : Foto Copy Kliping Koran Harian Republika tanggal 11 
September 1998, ”Pius Bersaksi ke PusPom, untuk lengkapi 
Berkas”

 Bukti P- 4 b2 : Foto Copy Kliping Koran Harian Media Indonesia tanggal 8 
September 1998 ” Pius Berencana Kunjungi Cijantung”.

5. Bukti P - 5 : Foto Copy Surat Keputusan No. Skep-55/ 
KOPKAM/XII/1979 tentang pengembalian 2045 Orang 
Tahanan G.30.S/PKI Golongan “B” ke Masyarakat tertanggal 
5 Desember 1979 dan Petikan Daftar Lampiran Surat 
Kepustusan Pangkopkamtib No. SKEP-55/ 
KOPKAM/XII/1979 atas nama Tjasman Setyo Prawiro.

6. Bukti P - 6 : Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law, C.H.R. res. 2005/35, U.N. 
Doc. E/CN.4/2005/ L.10/Add.11;

7. Bukti P - 7 : Promotion and Protection of Human Rights : Impunity, 
Report of the Independent Expert to Update the Set of 
Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher,

�
Addendum Updated Set of Principles for the Protection and 
Promotion of Human Rights through Action to Combat 
Impunity, [hereinafter Updated Set of Principles to Combat 
Impunity], E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005;

8. Bukti P - 8 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia;

9. Bukti P - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia

10. Bukti P - 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

11. Bukti P - 11 : Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 huruf g 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota (Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, 24 
Februari 2004)

12. Bukti P - 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004 
mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, tanggal 03 Maret 2005;

13. Bukti P - 13.a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Civil And 
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik);

 Bukti P - 13.b. : International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

14. Bukti P - 14.a : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 
tentang Pengesahan Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat Manusia);

 Bukti P - 14.b : Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or

�
Degrading Treatment or Punishment;

15. Bukti P - 15.a : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 
tentang Pengesahan International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial 1965);

 Bukti P - 15.b : Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination;

16. Bukti P - 16.a : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the 
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

 Bukti P - 16.b : Convention on the Rights of the Child;

17. Bukti P - 17.a : The Factory at Chorzow , Jurisdiction, Permanent Court of 
International Justice, 26 July 1927, Judgement No. 8, 1927, 
Publications of the Permanent Court of International Justice, 
Serie A. No. 9;

 Bukti P - 17.b. : The Factory at Chorzów, Merits, Permanent Court of 
International Justice, 13 September 1928, Judgement 
Nomor 13, 1928, Publications of the Permanent Court of 
International Justice, Serie A. No. 1;

18. Bukti P - 18 : The Administration of Justice and the Human Rights of 
Detainees : The Question of the Impunity of Perpetrators of 
Human Rights Violations (Civil and Political), 
E/CN.4/Sub.2/1997/20, (Joinet Principles);

19. Bukti P - 19 : Salim’s Ninth Collegiate : English-Indonesian Dictionary, 
Drs. Peter Salim, MA, Modern English Press, Edisi Pertama, 
Januari 2000, halaman 531;

20. Bukti P - 20 : Foto Copy Brussels Principles against Impunity and for 
International Justice, adopted by the Brussels Group for 
International Justice, following on from colloquium “The Fight 
against Impunity : Stakes and Perspectives” (Brussel, March 
11-13 2002);

21.Bukti P – 21 : Foto Copy Impunity,Truth Commissions: Peddling Impunity?, 
Interview Professor William A. Schabas (International

�
Commissioner, TRC Sierra Leone) : “TRC Does Not Provide 
a Forum to Escape Prosecution”, Human Rights Features 
Volume 6, Issue 5, 14-20 April 2003

22. Bukti P–22 : Foto Copy Declaration on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance, General Assembly Resolution 
47/133 of 18 December 1992

23. Bukti P – 23 : Foto Copy General Comment No. 20 : Replaces General 
Comment 7 Concerning Prohibition of Torture and Cruel 
Treatment or Punishment (Art. 7) : 10/03/92, CCPR General 
Comment No. 20 (General Comments)

24. Bukti P–24 : Foto Copy Report of the Secretary General on The 
Esthablishment

of a Special Court for Sierra Leone S/200/915, 4 October 
2000

25. Bukti P – 25 : Foto Copy The Rule of Law and Transitional Justice in 
Conflict and Post-Conflict Societies, Report of the Secretary 
General, (S/2004/616), 23 August 2004

26. Bukti P – 26 : Foto Copy Promotion and Protection of Human Rights : 
Impunity, Independent Study on Best Practices, Including 
Recommendations, to Assist States In Strengthening Their 
Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity, By 
Professor Diane Orentlicher, E/CN.4/2004/88, 27 February 
2004

27. Bukti P – 27 : Foto Copy Promotion and Protection of Human Rights: 
Impunity, Report of the Independent Expert to Update the 
Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, 
E/CN.4/2005/102, 18 February 2005

28. Bukti P – 28 : Foto Copy Impunity : Commission on Human Rights 
Resolution : 2004/72 (E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004

29. Bukti P – 29 : Foto Copy Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgement, Case 
No : IT-95-17/1-T, date : 10 December 1998

30. Bukti P – 30 : Foto Copy Inter American Court of Human Rights Barrios 
Altos case, (Chumbipuma Aguirre et al versus Peru, 
AIACHR, Vol. 75, Series C, 14 March 2001

�
31.Bukti P – 31a : Foto Copy Trujillo Oroza v. Bolivia (IACHR), Reparations, 
Judgement, 27 February 2002 Vol. 92, Serie C, Paragraf 
160

 Bukti P – 31b : El Caracazo Case v. Venezuela (IACHR), Reparations, 
Judgement, 29 August 2002, Vol. 95, Serie C, Paragraf 11

 Bukti P – 31c : Foto Copy Myrna Mack Chang v.Guatemala Case (IACHR) 
Judgement, 25 November 2003, Vol. 101, Serie C,Paragraf 
276

32. Bukti P - 32 : Foto Copy Princeton Principles on Universal Jurisdiction

33. Bukti P - 33 a : Foto Copy Commentary on the Bill on the Truth and 
Reconciliation Commission of Indonesia, 3 February 2000; 
oleh Douglass Cassel, Priscilla Hayner dan Paul Van Zyl.

 Bukti P - 33 b : Foto Copy Komentar terhadap RUU Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi di Indonesia. (Terjemahan);

34. Bukti P - 34 a : Foto Copy Tackling the Challenges Facing an Indonesian 
Truth Commission, 8 Maret 2000; oleh Douglass Cassel, 
Priscilla Hayner dan Paul Van Zy;

 Buktri P - 34 b : Foto Copy Beberapa Pemikiran Mengenai Pembentukan 
komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia 
(Terjemahan);

35. Bukti P - 35 a : Foto Copy Comment by the International Center for 
Transitional Justice on the Bill Establishingh a truth and 
Reconcuiliation Commission in Indonesia;

 Bukti P - 35 b : Foto Copy Komentar oleh CTJ (Pusat Internasional bagi 
Keadilan Transisional) Atas Undang-undang Pembentukan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia;

36. Bukti P - 36a : Foto Copy Menimbang-nimbang Pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, Kompas Sabtu 4 Maret 2000;

 Bukti P - 36b : Foto Copy Urgensi segera Dibentuknya Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, Sorotan, Kompas, Senin 10 Juni 2002 oleh 
Satya Arinanto;

�
Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dipersidangan, 
pihak pemerintah memberikan pula keterangan tertulis, bertanggal 23 Mei 2006 
pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Mei 2006, yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2006, pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut.:

I. UMUM

Hak asasi manusia (human rights) merupakan hak dasar yang secara 
kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan kekal abadi. Karena 
itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, ditegakkan dan 
tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun baik orang per-orang 
sebagai individu maupun oleh Pemerintah;

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of human 
rights) yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (crimes 
again humanity, genocide), yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus 
ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan 
keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga 
dapat diwujudkan rekonsiliasi guna mencapai persatuan dan kesatuan nasional. 
Pengungkapan kebenaran juga bertujuan untuk kepentingan para korban 
dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan 
kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. Selain amanat tersebut diatas, 
pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini 
juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang 
menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional 
sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan 
dalam Undang-Undang. Untuk menelusuri dan mengungkapkan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan 
membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai dengan yang 
diamanatkan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : Ayat (1) " Pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini 
tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi "; Ayat (2) " Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana

4

�
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang". Selain bertugas 
untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi 
ini juga melaksanakan Rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama 
sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan 
kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan 
hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk 
menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan 
rasa keadilan dalam masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of 
human rights) yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida 
(crimes againt humanity, genocide) yang terjadi pada masa sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara 
tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli 
warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap korban. 
Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas 
penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah 
menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan 
yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan 
pembebasan dari hukuman kepada para pelaku; 
2. Penyelesaian secara menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat (gross violations of human rights) yang terjadi pada masa 
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, sangat urgen dan mendesak untuk segera 
dilakukan karena masih adanya sikap sebagian masyarakat yang cenderung 
sinis, apatis dan tidak puas terhadap cara penanganan Pemerintah pada 
pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Disamping itu, faktor ketegangan 
politik yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak boleh 
diabaikan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian

�
penyelesaiannya; 
3. Dengan di ungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
maka melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and 
reconsiliation commission) diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi guna 
menegakkan persatuan dan kesatuan nasional;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum (due 
process of law), tetapi lebih terfokus mengenai pencarian dan pengungkapan 
kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau 
rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, 
sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan 
persatuan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (The truth and reconsiliation commission), pihak yang harus 
bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus diidentifikasi. Apabila pelaku 
mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan 
atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga 
korban yang merupakan ahli warisnya, maka pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden;

Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan dan cukup memadai untuk 
dikabulkan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban 
atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, harus diberikan kompensasi, 
restitusi dan/atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden 
maka kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh Negara, dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut ditindaklanjuti untuk 
diproses/diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nombr 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

�
Apabila terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah 
diperiksa dan diputus oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka Pengadilan 
Hak Asasi Manusia Adhoc (Pengadilan HAM Ad Hoc) tidak lagi berwenang untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
tersebut, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian 
pula sebaliknya, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah 
diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc 
(Pengadilan HAM Ad Hoc) maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak 
berwenang untuk menangani penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat tersebut. Dengan demikian, putusan Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi atau putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc bersifat final dan 
mengikat (final and binding).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and reconsiliation 
commission), dibentuk berdasarkan asas-asas kemandirian, bebas dan tidak 
memihak, kemaslahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, perdamaian, dan 
persatuan bangsa. Kedepan diharapkan penyelesaian pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (gross violations of human rights) yang meliputi kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan genosida (crimes againt humanity, genocide) yang 
terjadi pada masa lalu dapat diselesaikan diluar pengadilan, guna mewujudkan 
perdamaian (rekonsiliasi) sesama anak bangsa dalam rangka menegakkan 
persatuan dan kesatuan nasional dengan semangat saling pengertian dan saling 
memaafkan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara.

�
Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "hak 
konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan 
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu 
Undang-Undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para 
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 
c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya 
ketentuan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat 
(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat 
sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Juga apakah kerugian konstitusional para 
Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
untuk diuji;

�
Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas para Pemohon baik yang 
berkedudukan sebagai perseorangan maupun sebagai badan hukum privat 
yang perduli terhadap pemajuan, perlindungan dan penegakan keadilan hukum 
dan hak asasi manusia di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya tidak 
terganggu dan tanpa terkurangi sedikitpun hak dan kewajibannya atas 
berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, sehingga tidak terdapat hubungan spesifik (khusus) maupun 
hubungan sebab akibat (causal verband) antara Pemohon dengan 
konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang a quo;

Kemudian jika para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan 
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka hal ini perlu dipertanyakan hak konstitusional 
para Pemohon mana yang dirugikan?, apakah para Pemohon sebagai 
perseorangan itu sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak 
dalam bidang hak asasi manusia, para korban pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat atau kebanyakan masyarakat yang peduli terhadap hak asasi manusia, 
karena para Pemohon tidak secara tegas menjelaskan siapa yang sebenarnya 
dirugikan atas keberlakuan Undang-undang a quo;

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah 
benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul 
kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas 
keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, karena itu kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam 
permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum 
pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian 
apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini 
disampaikan argumentasi dan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian

�
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi;

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 
menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi , yaitu :

1. Pasal 1 Ayat (9) "Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden 
kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”; 
2. Pasal 27 "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan"; 
Pasal 19 "Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana 
dalam Pasal 16 huruf b, bertugas memberikan pertimbangan hukum dalam 
pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau 
keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat "

Pasal 16 huruf b “Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dan c 
"subkomisi pertimbangan amnesti";

3. Pasal 44 "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan 
dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada 
pengadilan hak asasi manusia ad hoc";

Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat 
(2), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (1) "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya":

Pasal 28D Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ";

�
Pasal 28I:

Ayat (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu;

Ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah';

Ayat (5) "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan';

Sehubungan dengan anggapan/alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa 
ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pemohon dalam permohonannya beranggapan bahwa ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, akan memberikan ketidakadilan kepada 
korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena pelaku yang telah 
membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti, sebaliknya bila pelaku 
tidak mendapatkan amnesti maka hak-hak korban atas pemulihan yaitu berupa 
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak bisa didapatkan dan korban 
harus menempuh upaya lain; 
Dengan demikian, ketentuan tersebut telah membuat kedudukan yang 
tidak seimbang antara korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat, karena terhadap korban diberikan persyaratan yang cukup 
berat untuk mendapatkan hak atas pemulihan (right to reparation) berupa 
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak yang melekat 
pada korban tergantung kepada apakah pelakunya ditemukan atau tidak 
dan apakah pelakunya diberikan amnesti atau tidak. Menurut para 
Pemohon hak atas pemulihan (right to reparation) merupakan kewajiban 
negara.

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah 
dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and 
reconsiliation commission) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang 
mengedepankan "nilai-nilai islah" dari bangsa Indonesia dalam rangka

�
perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, yang pada masa lalu 
(sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia) peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi 
manusia berat (gross violations of human rights) seringkali dinisbikan bahkan 
dianggap tidak ada, bahkan tanpa dipermasalahkan dan diselidiki siapa 
pelaku, siapa korbannya dan berapa jumlah korbannya. 
b. Bahwa salah satu esensi yang sangat penting dalam menyelesaikan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu 
adalah antara pelaku dan korban saling memaafkan (pasal 29 Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang °Komisi Kebenaran dan 
Reonsiliasi), guna terwujudnya rekonsiliasi nasional dalam rangka 
memantapkan persatuan dan kesatuan nasional seperti diamanatkan oleh 
Ketetapan MPR-RI No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan 
Kesatuan Nasional). 
Kedepan diharapkan tidak terulang dan terjadi lagi, seperti pepatah Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and reconsiliation commission) 
Argentina yang menyebutnya sebagai "Nunca Ma'as" (jangan terulang lagi), 
di Afrika Selatan menggunakan istilah "to forgive but not to forget", atau 
dengan sindiran yang menggelitik "Tu paux marcher sur I'Afrique, main n'est 
rnarche pas sur I'Africain" (anda boleh berjalan diatas tanah Afrika, tetapi 
jangan sekali-kali berjalan diatas orang Afrika).

c. Bahwa apabila pelaku mengakui kesalahannya secara sukarela, mengakui 
kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan 
bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang 
merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang 
merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi akan memutus pemberian rekomendasi 
amnesti kepada Presiden secara mandiri dan objektif, hal ini bertujuan 
agar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terus 
berlarut-larut yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan 
rekonsiliasi nasional; 
d. Bahwa apabila pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak 
bersedia dan mengakui kesalahannya, tidak mengakui kebenaran fakta-
fakta serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka pelaku

�
pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak untuk 
mendapatkan amnesti dari Presiden dan kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat tersebut dapat diajukan ke pengadilan HAM ad hoc 
berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
e. Bahwa Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 27 Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang 
mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi 
kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila 
permohonan amnesti dikabulkan oleh Presiden, merupakan perimbangan 
kedudukan antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, yang pada gilirannya dapat menciptakan rasa keadilan da!am 
masyarakat (vide Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 
f. Bahwa bila terjadi penolakan permohonan amnesti oleh Presiden, hal ini 
bukanlah akhir dari perjuangan menegakkan keadilan atas pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa lalu, terutama bagi 
korban atau ahli warisnya. Justru dengan ditolaknya permohonan amnesti 
terbuka ruang dan peluang bagi korban atau ahli warisnya untuk menuntut 
hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada 
Negara (vide Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang Berat, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 35 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia; 
Untuk itu, dapat dikatakan bahwa amnesti merupakan haknya pelaku yang 
beritikad baik (good faith, geode trow), yang secara tulus mengakui 
kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya dimasa lalu, 
sedangkan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi merupakan hak 
korban atau ahli warisnya yang harus diberikan oleh Negara;

Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 27 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional

�
para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 
28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menurut para Pemohon dalam permohonannya beranggapan ketentuan 
Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, telah menutup kemungkinan. korban pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga 
peradilan.

Para Pemohon menyimpulkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
telah memposisikan sebagai lembaga yang sama dengan lembaga 
peradilan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga dapat 
menggantikan pengadilan, padahal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
merupakan lembaga ekstra yudisial yang dimaksudkan sebagai pelengkap 
(komplementer) dari penyelesaian melalui mekanisme pengadilan. 
Sehingga menurut para Pemohon hal tersebut telah menutup akses setiap 
orang (korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat) untuk 
mendapatkan penyelesaian melalui proses yudisial yang adil dan tidak 
memihak.

Dengan demikian ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang tidak 
memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad 
hoc apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, telah menghilangkan kewajiban Negara dalam menuntut 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur 
dalam hukum internasional, baik yang tertuang dalam praktik (international 
customary law) maupun dalam perjanjianperjanjian international 
(international treaties).

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah 
dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai 
tindak lanjut dari ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum 
berlakunya Undang-undang pengadilan HAM tidak menutup

�
kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi; 
b. Bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and reconsiliation 
commission) tidak berfungsi sebagai pengganti (substitusi) terhadap 
pengadilan hak asasi manusia (sesuai ketentuan Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), yang 
tidak mengatur proses penuntutan hukum (due process of law), tetapi 
hanya mengatur tentang poses pengungkapan kebenaran; pemberian 
konpensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban dan 
pemberian amnesti kepada pelaku. Karena itu putusan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan merupakan objek Peradilan Tata 
Usaha Negara (Pasal 9 Ayat (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi); 
c. Bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan lembaga yang 
bersifat ad hoc yang mendukung adanya kepastian hukum bagi 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of human 
rights) yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, karena itu Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi bersifat sementara dan keberadaannya dibatasi oleh 
waktu, sehingga pada saat batasan waktu yang tersedia telah habis 
maka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
pada masa lalu dapat ditempuh penegakan hukum melalui pengadilan 
HAM ad hoc; 
d. Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diberbagai 
Negara telah menciptakan pergeseran konsep keadilan (concept of 
justice) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas 
dasar pembalasan/balas dendam (retributive justice/prosecutorial 
justice) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan rekonsiliasi yang 
bersifat dan mengarah pada keadilan restorative (restorative 
justice/community based justice) yang menekankan pentingnya aspek 
penyembuhan (restoratif) bagi mereka yang menderita karena kejahatan; 
e. Bahwa akhir-akhir ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mulai 
menganjurkan pendayagunaan konsep restorative justice secara lebih 
luas dalam system peradilan pidana melalui United Nation Declaration on

�
the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in 
Criminal Matters, hat ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, yang menekankan penyelesaian terhadap pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme diluar pengadilan 
(out of court system); 
Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 44 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional 
para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Keberatan para Pemohon dalam permohonannya beranggapan ketentuan 
Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan hukum internasional, 
karena amnesti yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh 
komunitas yang beradab dalam masyarakat dunia, dan Indonesia termasuk 
bagian dari komunitas bangsa yang beradab tersebut.

Sehingga menurut para Pemohon, walaupun amnesti merupakan 
wewenang Presiden, namun berdasarkan prinsip hukum internasional tidak 
dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
karena pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat 
dikategorikan sebagai musuh segala umat manusia (hostis humanis 
generis), karenanya merupakan kewajiban Negara untuk melakukan 
penuntutan (obligation erga omnes);

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersabut diatas, Pemerintah 
dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden 
kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 27 Tanun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi), hal ini menunjukkan adanya sikap kehati-hatian

�
(prudential principle) yang amat mendalam da!am memberikan amnesti 
kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah secara 
sukarela mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya 
dimasa lalu; 
b. Bahwa pengungkapan fakta-fakta atas terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (gross violations of human rights) pada kenyataannya 
masih banyak mengalami kendala dan hambatan yang cukup signifikan untuk 
dapat dipertanggungjawabkan secara tuntas yang pada gilirannya 
menirnbulkan ketidakpuasan masyarakat khususnya korban atau ahli 
warisnya, juga telah menimbulkan ketegangan politik yang dapat 
menghambat rekonsiliasi dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan 
nasional; 
c. Bahwa atas hal tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah yang 
ditempuh untuk mengungkapkan kebenaran, pengakuan kesalahan, 
pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukurn, amnesti, rehabilitasi 
maupun alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan 
kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam 
masyarakat; 
d. Bahwa pada hakekatnya Negara (Pemerintah) tetap berkewajiban untuk 
melakukan penuntutan terhadap pe!aku kejahatan tindak pidana maupun 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bila pelaku tidak barsedia 
mengakui kebenaran fakta-fakta dan mengakui kesa!ahannya serta tidak 
bersedia meminta maaf dan menyesali perbuatannya maka pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu 
tersebut diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc; 
Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 1 
Ayat (9) Undang-undang Nornor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak merugikan hak dan/atau 
kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I ay.at (5) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

�
IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah 
memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyal kedudukan hukum 
(legal standing); 
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau 
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 
4. Menyatakan: 
- Pasal 1 Ayat (9); 
- Pasal 27; 
- Pasal 44

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat 
(1) dan Pasal 28I Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 
5. Menyatakan Pasal 1 Ayat ( 9), Pasal 27, dan Pasal 44 Undang.-undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap 
mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat diseluruh Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dipersidangan, 
pihak pemerintah memberikan pula keterangan tertulis tambahan bertanggal 16 
Agustus 2006, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari 
Rabu tanggal 23 Agustus 2006 yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut:

Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusiatas permohonan 
pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

�
Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Asmara Nababan, SH dkk, pada tanggal 
23 Mei 2006; tanggal 21 Juni 2006; tanggal 04 Juli 2006 dan tanggal 02 
Agustus 2006, dan untuk melengkapi keterangan pemerintah yang 
disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan hormat 
disampaikan Tambahan Keterangan Tertulis Pemerintah sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of human 
rights) yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (crimes 
againt humanity, genocide) yang terjadi pada .masa lalu (sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia), sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, 
sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih 
belum mendapatkan kepastian penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat tersebut.

Selain itu, korban atau ahli warisnya juga belum mendapatkan kompensasi, 
restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami. Untuk itu 
pengabaian atas tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan, 
sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi 
hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman 
kepada para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk menelusuri dan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 47 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, yang menyatakan: Ayat (1) "Pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tidak menutup 
kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi "Ayat (2)" Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana 
dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang”.

Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth and 
reconsiliation commission) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang mengedepan 
kan "nilai-nilai islah" dari bangsa Indonesia, dan kehendak "saling memaafkan 
antara pelaku dan korban" dalam rangka perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia, yang pada masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) peristiwa-

�
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat (gross violations of human 
rights) seringkali dinisbikan bahkan dianggap tidak ada, bahkan tanpa 
dipermasalahkan dan diselidiki siapa pelaku, siapa korbannya dan berapa 
jumlah korbannya.

Kedepan diharapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang 
dan terjadi lagi, seperti pepatah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The truth 
and reconsiliation commission) Argentina yang menyebutnya sebagai "Nunca 
Ma'as" (jangan terulang lagi), di Afrika Selatan menggunakan istilah "to forgive 
but not to forget", atau dengan sindiran yang menggelitik "Tu paux marcher sur 
I'Afrique, mais n'est marche pas sur I'Africain" (anda boleh berjalan diatas tanah 
Afrika, tetapi jangan sekali-kali berjalan diatas orang Afrika).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum (due 
process of law), tetapi lebih terfokus mengenai pencarian dan pengungkapan 
kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian konpensasi, restitusi dan/atau 
rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, 
sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan 
persatuan nasional. Karena itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak 
berfungsi sebagai pengganti (substitusi) terhadap pengadilan hak asasi 
manusia.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diberbagai Negara telah 
menciptakan pergeseran konsep keadilan (concept of justice) dalam 
penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan/balas 
dendam (retributive justice/prosecutorial justice) ke arah keadilan dalam bentuk 
kebenaran dan rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah pada keadilan 
restorative (restorative justice/community based justice) yang menekankan 
pentingnya aspek penyembuhan (restoratif) bagi mereka yang menderita 
karena kejahatan.

Bahwa akhir-akhir ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menganjurkan 
pendayagunaan konsep restorative justice secara lebih luas dalam system 
peradilan pidana melalui United Nation Declaration on the Basic Principles on 
the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, hal ini sejalan

�
dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menekankan 
penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui 
mekanisme diluar pengadilan (out of court system).

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah mohon agar Ketua/Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 
Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet 
onvankelijke verklaard). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan 
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tambahan Keterangan Pemerintah bersifat penegasan kembali 
terhadap Keterangan Pemerintah baik tertulis maupun Iisan yang telah 
disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada persidangan 
Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2006, kecuali penjelasan/argumentasi 
yang belum disampaikan pada persidangan terdahulu, Pemerintah dapat 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberatan Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 
yang menyatakan : "Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh 
Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” dapat 
disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti secara tegas 
diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : "Presiden memberi amnesti 
dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat” 
b. Sehingga jika presiden memutuskan untuk memberikan amnesti 
kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross 
violations of human rights), maka hal tersebut tentunya telah 
dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
c. Lebih lanjut pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (gross violations of human rights), juga

�
mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, Selain itu, Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi dalam memberikan rekomendasi berupa pertimbangan 
hukum wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh 
masyarakat (Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Dari uraian diatas, Pemerintah secara tegas menyatakan pemberian 
amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross 
violations of human rights), telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
selain itu prinsip kecermatan dan kehati-hatian (prudential principle) menjadi 
perhatian yang serius dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maupun 
masyarakat pada umumnya.

 Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I 
Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang 
menyatakan : "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan", dapat disampaikan 
kembali hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada 
korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai 
akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila permohonan 
amnesti dikabulkan oleh Presiden, merupakan perimbangan 
kedudukan antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat, yang pada gilirannya dapat menciptakan rasa, keadilan 
dalam masyarakat (vide Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

�
b. Bahwa bila terjadi penolakan permohonan amnesti oleh Presiden, hal ini 
bukanlah akhir dari perjuangan menegakkan keadilan atas, pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu, terutama 
bagi korban atau ahli warisnya. Justru dengan ditolaknya permohonan amnesti 
terbuka ruang dan peluang bagi korban atau ahli warisnya untuk menuntut hak 
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada Negara 
(vide Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, 
Restitusi dan Rehabilitasi. terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Pemerintah berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak dapat dijadikan 
ukuran untuk mengkonstruksi bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan 
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi justru merupakan konsistensi dan konsekuensi 
atas ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Hal itu dapat dibuktikan bahwa jika amnesti kepada 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violations of 
human rights) ditolak oleh Presiden, tetapi kompensasi dan rehabilitasi tetap 
diberikan kepada korban atau ahli warisnya, maka dapat menimbulkan hal-hal:

a Tidak terdapatnya kesamaan atau keseimbangan kedudukan dalam 
dan/atau dihadapan hukum antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dan korban, yang harus sama-sama mendapatkan perlakuan 
dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Jika amnesti terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
ditolak oleh Presiden, tetapi terhadap korban tetap diberikan rehabilitasi, hal 
tersebut telah menyalahi Iogika hukum.

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), 
Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

�
3. Keberatan para Pemohon terhadap ketententuan Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 
dianggap telah menutup kemungkinan korban pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan melalui 
lembaga peradilan, karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap 
telah memposisikan sebagai lembaga yang sama dengan lembaga 
peradilan, bahkan dapat menggantikan pengadilan, padahal Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan lembaga ekstra yudisial yang 
dimaksudkan sebagai pelengkap (komplementer) dari penyelesaian 
melalui mekanisme pengadilan.

Terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan dan 
menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sama sekali tidak 
bertentangan dengan prinsip hukum bagi pencari keadilan 
(justiciabelen) terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (vide ketentuan Pasal 43 
Ayat (1) yang menyatakan "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”

b. Lebih lanjut ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang'menyatakan 
bahwa: "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya 
dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi': 
c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diberlakukan 
dapat ditempuh melalui Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dengan demikian, keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
pembentukannya tidak dimaksudkan sebagai pelengkap (komplementer) 
maupun pengganti (substitusi) lembaga peradilan, tetapi dimaksudkan

�
sebagai lembaga alternatif yang dapat dipilih oleh korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya terhadap 
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia.

Karena itu, Pemerintah berpendapat penyelesaian pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (gross violations of human rights) melalui Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan pilihan sendiri korban pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya, Pemerintah tidak 
berkepentingan untuk mengarahkan atau menggiring korban atau ahli 
warisnya untuk memilih penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat apakah melalui Pengadilan HAM Ad hoc atau Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi.

Atas hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat Pasal 44 Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 
tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

Demikian Tambahan Keterangan Tertulis Pemerintah, yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Keterangan Pemerintah tertulis dan lisan yang 
disampaikan terdahulu, agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan 
memutus permohonan pengujian Undang-Undang aquo.

Menimbang, bahwa selain memberikan keterangan lisan didalam 
persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006, DPR telah menyerahkan 
keterangan tertulisnya bertanggal 31 Mei 2006 yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2006 yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:

Mengenai Pokok Materi Permohonan

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan, dengan diberlakukannya Pasal 
1 Ayat (9), Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, para Pemohon menganggap hak 
kostitusionalnya dirugikan dengan alasan bahwa Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang

�
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan kata-kata “yang berat” dalam rumusan Pasal 1 Ayat (9) :“Amnesti 
adalah Pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat”, pasal ini dianggap bertentangan dengan prinsip hukum dan 
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D 
Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: karena ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2004 telah menegasikan jaminan atas anti diskriminasi, persamaan di 
depan Hukum dan penghormatan martabat manusia yang telah dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan membuat 
kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah 
mendiskriminasikan hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang 
melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 
28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Karena ketentuan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 
memposisikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga yang 
menjalankan fungsi peradilan sehingga menutup peluang bagi setiap orang atau 
korban untuk mendapat penyelesaian melalui proses peradilan.

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai 
berikut:

1. Bahwa Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara 
tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya

�
masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat terhadap korban. Selain belum 
mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan 
yang mereka alami, pengabaian atas tanggungjawab ini telah menimbulkan 
ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidak percayaan yang besar terhadap 
institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari 
hukuman kepada para pelaku. Penyelesaian menyeluruh terhadap 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia sangat urgent untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan 
dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa 
kepastian penyelesaiannya. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan dapat 
diwujudkan rekonsiliasi nasional. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Tentang landasan hukum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
sebagai sebuah jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain hal-hal 
yang menjadi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa tujuan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah untuk 
menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada 
masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan 
bangsa; dan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa 
saling pengertian.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, didasarkan pada beberapa asas diantaranya, yaitu:

- Asas kemandirian, asas ini merupakan suatu asas yang digunakan komisi 
dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun; 
- Asas bebas dan tidak memihak, asas ini mengandung makna bahwa komisi 
dalam melaksanakan tugas pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan tidak diskriminatif;

�
- Asas kejujuran, asas ini mengandung makna bahwa Komisi dalam 
melaksanakan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
harus mempunyai integritas yang tinggi, lurus hati, tidak berbohong, atau 
tidak melakukan perbuatan curang; 
- Asas keterbukaan, asas ini mengandung makna yang memberikan hak 
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dengan tetap mempertahankan 
perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 
- Asas perdamaian, asas ini mengandung makna bahwa dalam 
menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk 
diselesaikan secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku 
memberikan restitusi kepada korban;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mengatur tentang pemberian 
kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga 
korban yang merupakan hak ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat apabila permohonan amnesti dikabulkan oleh 
Presiden, merupakan perimbangan kedudukan antara pelaku dan korban 
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang pada gilirannya untuk menciptakan 
rasa keadilan dalam masyarakat. Amnesti adalah hak konstitusional presiden 
yang diberikan oleh konstitusi (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, 
korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang pelakunya telah 
mendapat amnesti berhak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi dari 
Negara;

5. Bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak bertujuan semata-mata untuk 
menghukum atau mempermalukan seseorang (pillorying) atau menuntut, tetapi 
lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya 
bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara 
pelaku, korban dan masyarakat. yang ketiga-tiganya pada dasarnya 
merupakan korban kejahatan;

�
Keadilan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sinonim dengan 
pengungkapan secara lengkap (complete disclosure) atas semua kejadian 
dengan menghadapkan dan mempertemukan secara jujur pelaku dan korban 
dengan menghindari hukum acara yang rumit. Proses Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi bertujuan menghindarkan terulangnya kejadian serupa di masa 
datang melalui proses rekonsiliasi dan tidak semata-mata mengarah pada 
pemidanaan atas dasar kemanusiaan dan kesadaran adanya rasa saling 
ketergantungan dalam masyarakat (community interdependence);

 Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang 
sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau rehabilitasi pelaku kejahatan. 
Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu 
sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya 
dalam satu bangunan sosial.

6. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur mengenai pelangaran HAM yang 
berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat 
diajukan lagi kepada pengadilan HAM ad-hoc, tidak bertentangan dengan 
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
tidak berfungsi subtitusi (menggantikan) terhadap Pengadilan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Undang-Undang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsilisasi tidak mengatur proses penuntutan hukum tetapi 
hanya mengatur mengenai:

- proses pengungkapan kebenaran; 
- proses pemberian kompensasi. restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada 
korban; dan 
- proses pertimbangan amnesti kepada pelaku;

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum, pelanggaran Hak Asasi 
Manusia berat yang telah diungkap dan diselesaikan oleh komisi tidak dapat 
diajukan lagi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

7. Bahwa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak 
bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia

�
menyesali perbuatannya, maka yang bersangkutan kehilangan haknya 
mendapat amnesti dan dapat diajukan ke Pengadilan HAM ad-hoc.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2004. Sehingga dari rumusan Pasal 29 Ayat (3) tersebut dapat diartikan 
bahwa Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak menutup 
akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial;

8. Bahwa Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menyatakan bahwa amnesti adalah 
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Dapat dijelaskan bahwa secara universal pemahaman 
amnesti dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai makna khusus 
dan lebih terukur. Amnesti dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanya 
diberikan bagi mereka yang benar-benar mengakui sepenuhnya 
keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat semata-mata dimotivasi oleh 
aspek politis (associated with political objectives) yang bersifat proporsional. 
Motif lain, seperti keuntungan pribadi, kebencian individual, sakit hati, iri hati 
yang bersifat pribadi, tidak dapat dijadikan dasar amnesti. Selanjutnya 
pemohon amnesti harus bersedia didengar secara terbuka untuk menjawab 
pertanyaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penasihat hukum korban 
dan/atau korban sendiri;

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2006, 
telah didengar keterangan saksi dan ahli dibawah sumpah yang diajukan oleh 
Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon Marullah

- Saksi adalah sebagai korban kasus tanjung Priok tahun 1984;

- Bahwa pada saat kejadian kasus Tanjung Priok tahun 1984, Saksi masih 
berumur 15 Tahun mengikuti ceramah Agama yang disampaikan oleh Ustad Amir 
Biki, dan masyarakat menuntut agar Ustad dan pengurus pengajian yang berjumlah 
4 orang yang ditahan di Kodim agar dibebaskan;

- Bahwa seluruh jamaah terus mendesak kepada Ustad Amir Biki, yang 
jumlahnya puluhan ribu orang berdemo mendatangi Kodim dan menuntut 4

�
orang yang ditahan itu dibebaskan, namun sesampainya didepan Kodin para 
Jemaah telah dihadang pagar betis oleh pasukan tentara;

- Bahwa pada saat itu terdengan tembakan dan ada korban yang terluka dan ada 
pula yang meninggal, saya sempat ikut mengangkat mayat-mayat itu dikumpulkan 
didekat Mosolla;

- Bahwa saksi adalah salah satu korban penyiksaan dalam kasus Tanjung Priok;

- Bahwa saksi Ditahan di Guntur, LP Cimanggis, dan dipindahkan ke Rutan Salemba 
dan disidangkan dalam persidangan Anak-anak dan divonis 20 Bulan dipotong 
selama dalam tahanan, dalam sisa hukumannya dijalani di LP Cipinang selama 17 
Bulan;

- Bahwa saksi adalah salah satu saksi hidup yang menunjukkan tempat-tempat 
korban pembunuhan yang dikuburkan antara lain dipekuburan Pondok Rangon, di 
Mengkok, dan dipekuburan Tipar Cakung;

- Bahwa saksi adalah salah satu dari ke 13 orang korban yang mendapatkan 
Kompensasi sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Ahli Pemohon Dr. Tamrin Amal Tomagola (Ahli Sosiologi UI);

 - Bahwa penghilangan hak-hak asasi manusia itu bertentangan dengan isi kalimat 
pertama dari Mukadimah.

 - Bahwa hak-hak kemerdekaan manusia itu adalah tugas dan kewajiban negara 
untuk melindungi segenap warganya.

 - Bahwa perdamaian antara semua pihak dalam rangka bangsa dan negara ini ada 
satu nilai yang dibela yaitu persatuan Indonesia, kekompakan seluruh unsur-unsur 
komponen bangsa dan negara, maka dengan ini jangan sampai ada segala macam 
tata cara yang nantinya akan dilakukan didalam KKR, yang itu justru akan 
meninggalkan luka yang tetap menganga tidak terobati, dan membuat kelompok-
kelompok atau komponen bangsa itu tetap mempunyai jarak dan saling tidak 
percaya;

 - Bahwa umat Islam atau kelompok Islam adalah kelompok yang paling menderita, 
yang dipinggirkan oleh Orde Baru, dan di Indonesia ini hanya ada dua kekuatan 
politik yang kuat, yaitu kekuatan militer dan kekuatan Islam;

 - Bahwa kekerasan stuktural pada saat suatu akses terhadap alat-alat kekerasan 
sudah dimonopoli oleh negara dan alat Negara, sedangkan pihak lain terutama

�
kelompok Islam sama sekali diniscayakan untuk memiliki akses-akses tersebut.

 - Sebenarnya yang harus menjadi fokus dan point of concern dari seluruh proses 
KKR ini adalah korban, korban itu adalah point of concern dan hak-hak korban itu, 
termasuk hak untuk memaafkan dan mengampuni (primarily not solely), dan tidak 
semuanya, sebagian secara hukum negara bisa mengampuni, utama dan pertama 
adalah hak korban untuk melakukan pengampunan yang dalam hal Presiden 
disebut Amnesti;

 - Jadi secara hak pengampunan itu adalah ditangan korban dan itu yang harus 
diupayakan dengan mekanisme yang penuh di KKR itu supaya terjadi karena kalau 
kita bisa selesaikan secara antar kelompok, mengapa kita harus bawa dan 
diselesaikan di Pengadilan;

Ahli Pemohon Dr. Asvi Warman Adam, APU., (Ahli Sejarah/Sejarahwan)

- Ahli akan kembali kepada masa sebelum Tahun 1965 ketika pada saat itu kekuatan 
politik itu bersumber atau berada di 3 (tiga) tangan yaitu Presiden Soekarno, 
Angkatan Darat dan PKI, namun pada level ditingkat bawah Masyarakat sudah 
terjadi konflik, konflik-konflik itu terjadi antara orang-orang PKI, BPI dan Ormasnya 
dengan kalangan Islam konflik-konflik itu disebabkan oleh apa yang disebut dengan 
aksi sepihak;

- Tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober 1965 pecah keseimbangan diantara 
Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI , Soekarno secara bertahan dan bertahap 
kemudian tersingkir dan PKI diangap sebagai dalang dalam peristiwa itu. Tahun 
1965 – 1966 terjadi pembunuhan massal yang terjadi didaerah Jawa Tengah, Jawa 
Timur, dan Bali;

- Pasukan RPKAD kemudian melatih pemuda-pemuda setempat, yang pertama 
pemuda kalangan Islam dan kemudian terjadilah penangkapan-penangkapan 
disertai dengan pembunuhan massal;

- Yang kedua untuk kasus di Indonesia sangatlah berbeda dengan kasus di Afrika 
Selatan, disana demikian banyak pelaku yang bersedia untuk memberikan 
kesaksian/pengakuan, karena mereka akan diberikan Amnesti. Hukum lebih tegak 
daripada di sini, dan mereka takut karena bila tidak melakukan kesaksian atau 
pengakuan mereka takut diseret ke Meja Pengadilan dan menurut mereka lebih 
baik begitu untuk menyelamatkan mereka, akan tetapi di Indonesia yang diadili 
dipengadilan HAM Ad hoc pun dibebaskan;

�
- Yang ketiga kalau korban baru diberikan kompensasi, setelah ada amnesti 
mungkin akan terjadi kongkalikong juga karena korban mengharapkan kompensasi 
dan bisa berkompromi dengan pelaku, yang akan menceritakan kesaksiannya 
yang ringan-ringan saja;

- Bahwa pengakuan yang diberikan oleh para korban sangatlah terbatas dan 
berakibat merugikan dari hasil KKR, karena KKR ini merupakan pengungkapan 
kebenaran dari masa lampau yang selama ini tertutup, yang selama ini dalam 
sejarah resmi Indonesia, ditutup-tutupi dan digelapkan.

- Bahwa pasal yang menggantungkan nasib korban kepada amnesti dari pelaku 
sangat tidak adil dan juga mustahil dilakukan, hendaknya terlepas dari hak-hak 
korban untuk mendapat kopensasi itu melekat pada korban, jangan dikaitkan 
dengan sipelaku;

- Pada masa Orde Baru, hal itu dilakukan untuk mendiskriditkan Bung Karno dan 
menyanjung-nyanjung Soeharto disamping itu juga untuk menghancurkan suatu 
kelompok masyarakat, yang dianggap PKI atau PNI dan lain-lain;

- Menjadikan sejarah kembali sebagai alat pembebas, salah satunya adalah 
KKR, yang memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan pula 
yang mereka alami, ini bagian juga secara psikologi healing pengobatan 
menceritakan penderitaannya dulu;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Juli 2006, telah 
didengar keterangan 1 (satu) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli dibawah sumpah 
yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon Mugiyanto

- Saksi adalah aktivis SMID, korban selamat penculikan/penghilangan aktivis 
Tahun 1998

- Saksi diculik pada tanggal 13 Maret 1998 dirumah kontrakan saksi di Klender 
pada pukul 19.00 malam oleh petugas dibawa dengan kendaraan dan berhenti 
di Pos Koramil duren sawit, setelah diintrerogasi kemudian dibawa lagi ke Kodim 
Jakarta Timuer.

- Saksi pada waktu itu sebagai aktivis mahasiswa, Solidaritas Mahasiswa 
Indonesia untuk Demokrasi (SMIK), yang memperjuangkan otonomi kampus anti 
menolak intervensi militer di kampus, demontrasi menuntut penurunan harga dan

�
juga isu-isu nasional. Sekarang Saksi masuk dalam organisasi Ikatan Keluarga 
Orang Hilang Indonesia (IKOHI).

- Saksi di pindahkan ke Kodam Jaya dan disitu juga diinterogasi dan disiksa 
selama 2 hari 2 malam, kemudian dipindahkan lagi ke Polda Metro Jaya disitu 
diperiksa dan di tuduh melanggar pasal-pasal anti subversi dan ditahan selama 3 
bulan dari tanggal 15 Maret sampai 6 Juni 1998. Saksi dilepaskan karena ada 
perubahan Pemerintahan dari Pemerintahan Soeharto kepada Pemerintahan 
Presiden Habibie dan beliau mencabut Undang-Undang anti subversi.

- Saksi adalah satu dari 9 korban yang selamat sementara teman-teman 
anggota organisasi mencatat peristiwa penculikan aktivis tahun 1997-1998 itu 
ada 13 orang yang masih hilang dan 1 orang lagi yang dulunya dinyatakan hilang 
dan beberapa hari kemudian ditemukan sudah meninggal.

- Menurut saksi Pengadilan team mawar sangat belum menyentuh para 
pelaku, yang sudah dilakukan Pemerintah dan itu sangat jauh dari apa yang 
diharapkan oleh korban, keluarga korban dan oleh saksi itu sendiri.

- Saksi sangat prihatin karena sampai saat ini kami sebagai warga yang baik, 
akan tetapi masyarakat tetap mempunyai anggapan bahwa kami sebagai orang 
Komunis, melawan pemerintah dan juga dicap sebagai fundamentalis, dan 
dampak-dampak yang kami rasakan adalah adanya diskriminasi, pemiskinan, 
pembodohan inilah kebijakan negara yang tidak adil.

Ahli Pemohon Rudi Muhammad Rizky, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Internasional, 
Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional FH. Univ Pajajaran Bandung, 
Hakim Ad hoc Pengadilan HAM, Ahli Independen PBB, Bidang HAM dan 
Solidaritas Internasional)

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini didirikan, kalau secara formal itu sudah 
memenuhi persyaratan sebagai KKR, seperti yang dicantumkan 8 persyaratan 
menurut Dougatt Principle, syarat minimum untuk 1 KKR. Yang pertama adalah 
didirikan oleh badan legislatif atau eksekutif yang dipilih secara demokratis, 
kemudian komisi harus memiliki kewenangan yang luas, mandatnyapun juga luas.

- Komisi harus berwenang untuk merekomendasikan reparasi bagi korban 
pelanggaran HAM yang berat, kemudian amnesti berharap pelaku harus ditolak 
bagi pelaku yang menolak untuk bekerjasama dengan komisi atau menolak untuk 
membuka secara penuh kejahatanyang pernah mereka lakukan.

�
- Penghukuman terhadap pelaku itu adalah sebetulnya obligation of the menkind as a 
whole, kewajiban terhadap umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan victim 
compensation itu adalah untuk kepentingan korban atau ahli warisnya. Ini adalah 
ILC draft article mungkin ini banyak dipertanyakan daya memikatnya, tetapi kami 
yakin bahwa ini adalah dari sudut hukum internasional dan mengikat, karena 
memenuhi sebagai pendapat para ahli.

- Dari latar belakang Undang-Undang Nomor 27 itu salah satunya adalah untuk 
mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk 
mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Jadi kepentingan korban di sini 
cukup mengemuka dan berkaitan dengan kewajiban atas remedi yang efektif.

- Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 27 ini adalah ”Kompensasi dan Rehabilitasi” 
dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan, ini tentunya akan 
menegaskan hak korban, karena amnesti itu harus diberikan. Amnesti itu harus 
diberikan apabila pelaku mengakui kesalahan, kebenaran fakta-fakta, menyatakan 
penyesalan atas perbuatannya dan bersedia minta maaf kepada korban dan ahli 
warisnya.

Ahli Pemohon Prof. Dauglas Cassel. (Dosen Hukum Pidana Internasional & 
Hukum Perang Internasional di Lillian McDermott, Sekolah Hukum Notredam, 
Amerika Serikat)

- Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tahun 2004 telah 
gagal untuk memenuhi tugas Indonesia sebagai Negara dan gagal untuk 
menghormati hak dari korban, keluarga dan juga masyarakatr Indonesia 
berdasarkan Hukum HAM Internasional. Hal ini ada 3 (tiga) cara:

1. Telah gagal menginvestigasi dan mengemukakan kebenaran tentang 
Kasus manapun yang sehubungan dengan genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusian sebelum tahun 2000.

2. Karena gagal untuk memberikan reparasi kepada korban dan Keluarga 
nya.

3. Telah gagal untuk menuntut dan secara layak menghukum para pelaku 
nya.

- Karena Indonesia merupakan anggota PBB dan juga Indonesia bagian dari 
piagam PBB karena merupakan suatu treaty atau perjanjian yang mengikat 
negara-negara. Berdasarkan Pasal 55 dan 56 dari piagam PBB semua negara

�
bertanggung jawab terhadap HAM, berdasarkan perjanjian hukum internasional, 
suatu perjanjian itu harus diterjemahkan sebagai tindakan yang harus dilakukan 
oleh negara, sebagai tindakan kelanjutan yang harus dilakukan oleh negara.

- World Court atau pengadilan dunia sejak tahun 1927, dimana mensyaratkan 
adanya reparasi bagi setiap pelanggaran hak internasional, negara memiliki 
kewajiban untuk melakukan investigasi yang tuntas dan efektif, memberikan 
pemulihan yang efektif kepada korban, menuntut dan menghukum pelaku, serta 
korban dan juga keluarganya memiliki hak untuk kebenaran atau mengetahui 
tentang kebenaran, serta memiliki hak untuk keadilan didalam bentuk penuntutan 
dan juga penghukuman terhadap pelaku;

- Sumber-sumber hukum dari kewajiban ini, antara lain terbagi dalam 3 (tiga) hal 
yang termasuk dalam Pasal 2.1 dari Covenant tentang investigasi:

1. Investigasinya harus tuntas;

2. Investigasinya harus efektif, dan

3. Semua pelaku harus bisa terindentifikasi;

- Penting untuk mengemukakan tentang ruang lingkup dari pemulihan yang efektif 
itu harus termasuk didalamnya tidak saja hanya akses keadilan. tetapi harus 
meliputi 5 (lima) elemen:

1. Restitusi, yaitu merupakan restitusi dari hak milik atau juga nama baik 
dari si Korban;

 2. Kompensasi, dalam bentuk uang bagi kerugian-kerugian;

 3. Rehabilitasi, termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis;

 4. Tidakan-tindakan untuk memuaskan, termasuk didalamnya adalah 
Pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggung jawab 
negara dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh 
pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi;

5. Jaminan, bahwa ini tidak akan terulang lagi atau non repetisi;

- Pelanggaran umum yang ada di dalam Undang-Undang ini adalah masalah 
penuntutan dan juga penghukuman. Hukum internasional secara umum 
sebenarnya mendukung amnesti, tetapi ada pembatasan bagi pemberian 
amnesti berdasarkan hukum internasional, dan pembatasan tersebut berlaku 
secara khusus bagi genasida dan kejahatan terhadap kemunusiaan, dimana 
sebenarnya ini merupakan subjek dari Undang-Undang Komisi Kebenaran.

�
Beberapa sumber yang berbeda-beda memberikan larangan yang berbeda-
beda atau pembatasan yang beda-beda pula terhadap amnesti;

Ahli Pemohon Prof. Paul Van Zyl. (Dosen Hukum Internasional, Pengadilan 
Transisi, Hukum Internasional di Univ, New York dan Univ. Colombia USA, 
Mantan Eksekutif Sekretaris Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika 
Selatan)

- Bahwa bentuk dari Komisi Kebenaran Indonesia yan ada saat ini itu gagal untuk 
memenuhi standart yang dibuat oleh PBB tersebut, bahwa berdasarkan 
internasional standart hal tersebut dibuat untuk mencapai kebenaran dan keadilan;

- Satu-satunya yang mengajukan diri untuk menyatakan kebenaran lalu kemudian 
mengajukan amnesti itu adalah polisi dari Afrika Selatan. Karena adanya suatu 
persidangan yang berhasil dan kemudian menghukum Polisi. Dan kalau Militer 
Indonesia tidak takut untuk penuntutan dari kejahatan HAM berat yang dilakukan, 
maka kecil sekali alasannya untuk kemudian mempercayai bahwa mereka akan 
mau mengajukan diri dan menyatakan kebenaran lalu kemudian mengajukan untuk 
memperoleh amnesti. Kemudian KKR ini tidak akan berhasil untuk memperoleh 
kebenaran, dan akan menjadi sumber malu yang besar bagi pemerintah baik 
secara domestik maupun secara internasional;

- Bahwa konvensi tentang hak sipil dan politik ini sudah diadopsi ke dalam 
hukum domestik, begitu juga untuk konvensi terhadap anti penyiksaan didalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 7 dari Undang-Undang 
tersebut menyatakan Provisi yang diatur didalam hukum internasional tentang HAM 
yang sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia. Maka akan dianggap berlaku atau 
secara hukum mengikat di Indonesia bahwa apa yang tercantum dalam Undang-
Undang Komisi Kebenaran ada beberapa provisinya yang merupakan pelanggaran 
terhadap hukum Internasional, sebagaimana diatur dalam konvensi Internasional 
hak sipil dan hak politik dan juga konvensi internasional anti penyiksaan. Ketentuan 
ini adalah Pasal 1 Ayat (9), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 44, dimana berdasarkan 
pasal-pasal tersebut diperbolehkan bahwa Komisi itu merekomendasikan kepada 
Presiden bahwa pelaku pelanggaran HAM berat bisa mendapatkan amnesti;

- Amnesti yang diatur di dalam Undang-Undang KKR juga melanggar Pasal 6 dari 
ICCPR, dalam artikel 6 dikatakan bahwa ”Setiap manusia memiliki hak yang 
diwariskan untuk hidup”. Hak ini harus dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang 
dan tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang menghilangkan haknya, dan

�
dimana dalam hal ini yurisprudensi juga mengatakan bahwa hak untuk hidup 
tersebut termasuk di dalamnya adalah kewajiban negara untuk menginvestigasi 
pembunuhan untuk membawa ke dalam keadilan siapapun orang yang 
bertanggang jawab bagi kematian atau pembunuhan itu;

- Dalam Pasal 2 Ayat (3) dari ICCPR dimana disitu dikatakan bahwa setiap 
negara pihak ”titk-titik” melakukan ” titik-titik” untuk menjamin bahwa semua orang 
haknya atau kebebasannya yang dikenal disini dilanggar harus memperoleh 
pemulihan yang efektif, bahwa merupakan suatu kewajiban negara untuk 
memberikan reparasi kepada para korban. Pasal 27 dari Undang-Undang KKR juga 
merupakan pelanggaran terhadap konvensi anti penyiksaan, dimana Pasal 14 
Ayat (1) dikatakan bahwa negara harus menjamin korban dari penyiksaan 
memperoleh pemulihan dan memiliki hak yang dapat diberlakukan untuk 
kompensasi yang cukup dan adil termasuk tindakan-tindakan sebagai rehabilitasi 
penuh;

- Bahwa human right komisi sekarang di repleced atau digantikan oleh Human Right 
Council. Dan bahwa Pemerintah Indonesia itu memegang suatu peranan yang 
penting didalam council tersebut. Prinsip 24 dan prinsip 19 untuk masalah ini 
relevan, dimana dikatakan amnesti dan bentuk-bentuk tindakan lain harus dibatasi 
untuk bisa menjaga dengan ikatan-ikatan tertentu;

- Tentang prinsip-prinsip dasar dan juga pedoman untuk hak memperoleh pemulihan, 
dimana hal itu diberlakukan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 2005, 
dalam Pasal 12 dikatakan bahwa korban dari pelanggaran berat hukum 
internasional HAM harus memperoleh akses yang seimbang untuk pemulihan 
yudisial yang efektif, berdasarkan hukum internasional. Dimana Undang-Undang 
Komisi Kebenaran yang ada sekarang itu telah gagal dan tidak sesuai dengan trend 
Internasional, dimana sekarang trend Internasional adalah untuk memperoleh “ 
kebenaran dan kadilan”;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2006, 
telah didengar keterangan dari Ketua KOMNAS HAM, Mantan Ketua PANSUS RUU 
KKR Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. (selain bemberi keterangan lisan juga 
menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 02 Agustus 2006, yang diterima di 
Kepaniteraan Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006, jam 15.00 WIB) dan 1 (satu) 
orang Ahli dari luar negeri di bawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon, yang pada 
pokoknya sebagai berikut:

�
Ahli Pemohon Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M. (sebagai Ketua 
KOMNAS HAM)

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan tentang 
pengadilan HAM, tetapi masalah Pengadilan HAM ini di atur lebih lanjut di 
dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.

2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu dapat 
diselesaikan melalui dua avenue hukum, untuk mencapai keadilan. Avenue 
pertama, melalui Pengadilan HAM Ad hoc, pembentukannya atas usul DPR 
kepada Presiden, kemudian Presiden mengeluarkan Keppres. Avenue kedua, 
melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
3. Apabila benar itu suatu kebenaran yang uncontestable, maka konpensasi dan 
rehabilitasi itu tidak bisa dikaitkan dengan dikabulkan atau tidak dikabulkannya 
amnesti oleh Presiden. Apa penyebab Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
memverifikasi kebenaran suatu peristiwa, pelanggaran HAM berat yang terjadi? 
Siapa pelakunya dan siapa yang menjadi korban? 
4. Jadi amnesti tidak bisa menjadi syarat untuk sebuah pembayaran kompensasi 
dan rehabilitasi. Karena amnesti itu merupakan proses tersendiri dan bersifat 
kondisional. Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan; “Dalam hal pelaku mengakui 
kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas 
perbuatannya dan bersedia minta maaf kepada korban atau keluarga korban 
yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia untuk memaafkan, maka komisi 
memutus pemberian amnesti itu secara mandiri dan objektif”. Jadi secara 
mandiri dan objektif tidak bisa dikaitkan dengan kompensasi dan rehabilitasi, 
karena kompensasi dan rehabilitasi itu menjadi tanggung jawab Negara dan 
terkait dengan fakta –fakta yang di temukan oleh Komisi Kebenaran. 
5. Berkenaan dengan Pasal 44 menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 
27, Pasal 28D, dan Pasal 28I yang menyatakan; “Dalam hal ini pelanggaran 
HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan, perkaranya tidak dapat 
diajukan lagi kepada Pengadilan HAM Ad hoc”. Pasal 44 itu sebagai akibat 
logis dan dianutnya konsepsi yang dirumuskan dalam pasal 29 Ayat (2) dan 
(3). Amnesti itu hanya bisa diberikan oleh Presiden, dan direkomendasikan 
oleh KKR kepada Presiden apabila syarat tersebut dipenuhi. 
6. Jika KKR di proses melalui Pengadilan HAM Ad hoc, maka proses Pengadilan 
HAM Ad hoc akan digelar apabila permohonan amnesti itu ditolak. Terkait

�
dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf i menyatakan; “Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, KKR mempunyai wewenang menolak 
permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara 
sudah didaftarkan ke Pengadilan HAM”. Jadi penolakan permohonan 
kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti itu dikaitkan dengan sebuah 
perkara, sudah didaftarkan atau tidak ke Pengadilan HAM. 
7. Jika kasus pelanggaran HAM berat tidak mungkin diselesaikan melalui KKR, 
maka dapat melalui Pengadilan HAM Ad hoc. Tapi jika dalam suatu kasus 
tertentu permasalahan pelanggaran HAM berat, lebih tepat diselesaikan 
melalui KKR.

Ahli Pemohon Sidarto Danusubroto (Mantan Ketua PANSUS RUU KKR)

1. Bahwa proses dibentuknya Undang-Undang diharapkan dapat memperbaiki 
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang yang terdahulu. 
Ahli ingin mengatakan bahwa lebih baik Undang-Undang lahir dengan sedikit 
cacat dari pada tidak sama sekali. Karena pembentukan Undang-Undang itu 
bukanlah hal yang mudah dan sederhana. 
2. Dengan keberadaan Undang-Undang KKR, mengenai Truth telling yaitu 
pengungkapan kebenaran pada masa orde baru merupakan suatu hal yang 
sangat jarang untuk dibicarakan, saat ini menjadi terakomodasi dalam hukum. 
Pertama kali truth telling diwadahi oleh hukum walaupun sekarang sudah tidak 
terakomodasi lagi oleh hukum. Delegasi Afrika Selatan pernah menanyakan 
“Kenapa Truth telling sudah tidak terakomodasi lagi oleh hukum?” Ahli 
mengatakan karena tidak sesuai dengan kultural budaya kita. Jelasnya hukum 
sudah memadahi, tetapi tidak sesuai dengan budaya Indonesia. 
3. Terkait dengan Pasal 27 yang dapat mengeliminir keberadaan Pasal 19 . 
Mengenai Pasal 27 terkait dengan Pasal 19, pasal yang ditujukan hak uji 
materil kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan apabila permohonan 
amnesti dikabulkan oleh Presiden. Ketika PANSUS membahas Pasal 27, 
belasan korban pelanggaran HAM berat menyatakan keberatan terhadap pasal 
tersebut. 
4. Penolakan terhadap Pasal 27 yang disampaikan oleh para korban pelanggaran 
HAM berat dan Lembaga Bantuan Hukum yang memperjuangkan hak korban 
sangat dimengerti. Namun konstelasi politik pada waktu itu membuat fraksi-

�
fraksi di DPR menerima rumusan Pasal 27 seperti adanya sekarang ini. 
Penerimaan rumusan Pasal 27 oleh DPR RI adalah hasil dari musyawarah 
fraksi-fraksi yang terdapat didalam DPR, sehingga pembahasan Undang-
Undang KKR tidak sampai berlarut-larut dan deadlock. Apabila hal ini terjadi 
maka dapat dipastikan proses pembahasan mengenai Pasal 27 akan 
mengalami penundaan dan kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Anggota 
DPR berikutnya masa bakti Tahun 2004-2009. Dan tentunya harus lebih 
memahami substansi dan filosofi dari Undang-Undang KKR. 
5. Pelanggaran HAM berat merupakan extra ordinary crime sehingga 
penyelesaiannya tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang sudah 
ada, seperti KUHP dan sebagainya, harus melalui jalur khusus. Untuk itu 
dengan amanat Pasal 104 Ayat 39 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia 
telah dibentuk suatu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang 
ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun 
masyarakat dan menjadi dasar dalam menegakkan hukum, keadilan, rasa 
aman, baik perorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM berat. 
6. Tap MPR Nomor V juga menyebutkan perlunya dibentuk KKR (transitional 
justice). Didalam KKR tersebut terdapat Avenue Pengadilan Ad Hoc, dan 
Avenue Pengadilan KKR. Ini disebut Complementary law, langkah yang 
ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, truth telling, pengakuan 
kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, Amnesti, 
rehabiltasi, dan alternatife lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan 
dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan didalam 
masyarakat. 
7. Mengenai Pasal 1 Ayat (9), amnesti adalah hak pengampunan yang diberikan 
oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memperhatikan 
pertimbangan DPR. Pasal 1 adalah merupakan ketentuan umum, sehingga 
yang diatur didalam pasal ini, ada hal yang bersifat normatif. Selain itu juga, 
apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) ini adalah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; “bahwa 
Presiden memberi Amnesti dan abolisi dengan menyatakan bahwa Pasal 1 
Ayat (9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”. 
Perdebatan panjang yang cukup melelahkan selama 16 bulan 
menunjukkan bahwa proses untuk melahirkan UU yang diharapkan dapat

�
dipergunakan untuk mengubur masa lalu yang kelam bukanlah pekerjaan yang 
mudah dan sederhana. 0leh sebab itu, dalam berbagai kesempatan, saya 
sebagai Ketua Pansus selalu mengatakan bahwa lebih baik Undang-Undang 
ini lahir dengan agak “cacat” dari pada tidak sama sekali.

Namun demikian, beberapa hal penting yang perlu dicatat dari hasil yang 
sudah dicapai oleh Pansus adalah :

1. DPR RI telah berusaha menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat 
sesuai amanat TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dengan sebaik-baiknya, 
walaupun sangat disadari bahwa hasil tersebut belumlah maksimal sehingga 
dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. 
Perlu dipahami bahwa setiap keputusan penting, terlebih lagi bila hal tersebut 
menyangkut kehidupan jutaan orang tentang sesuatu hal yang sangat sensitif, 
pastilah akan menimbulkan perdebatan dan perbedaan sikap dalam 
menanggapi dan memahaminya. Namun demikian, menurut pendapat 
beberapa kalangan, seperti Masyarakat Peduli Hukum, hasil akhir dari 
pekerjaan DPR RI (Pansus RUU KKR) masih lebih baik bila dibandingkan 
dengan draft awal yang disampaikan oleh pemerintah, yang dapat dilihat dari 
beberapa perubahan signifikan yang telah dilakukan, diantaranya adalah :

a. Pengungkapan kebenaran yang selama ini khususnya pada masa Orde 
Baru merupakan sesuatu hal yang sangat "alergi" untuk dibicarakan, 
dengan keberadaan UU tentang KKR menjadi terakomodasi dalam 
hukum, melalui pembentukan sub-komisi seperti yang diatur dalam Pasal 
16 yaitu : a. subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; b. subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; 
dan c. subkomisi pertimbangan amnesti.

b. Jumlah anggota komisi yang semula diusulkan berjumlah 15 orang 
disepakati ditambah menjadi 21 orang yang terdiri dari 3 orang pimpin 
an, 9 orang anggota sub komisi penyelidikan dan klarifikasi; 5 orang 
anggota subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, dan 4 orang 
anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

c. Panitia seleksi yang dalam draft ditentukan 5 orang dengan komposisi 3 
unsur pemerintah dan 2 unsur masyarakat, diubah menjadi 2 dari 
pemerintah dan 3 dari unsur masyarakat.

�
d. Masa kerja komisi dari yang diusulkan selama 3 tahun dan dapat 
diperpanjang selama 2 tahun, akhirnya diubah menjadi menjadi 5 tahun 
dan dapat diperpanjang 2 tahun.

Perlu dipahami bahwa ada 2 (dua) masalah penting yang mengundang 
perdebatan panjang dalam pembahasan RUU KKR, yaitu mengenai 
pengungkapan kebenaran dan Pasal 27. Banyak pihak yang merasa 
"keberatan" dicantumkannya ketentuan mengenai pengungkapan kebenaran 
dalam UU, karena dengan demikian akan membuka peluang bagi terbukanya 
berbagai persoalan bangsa yang selama ini berusaha untuk "dilupakan". 
Sedangkan terkait dengan Pasal 27, keberatan berasal dari pihak korban dan 
keluarga korban, karena Pasal 27 ini dapat diartikan akan mengeliminir 
keberadaan Pasal 19.

TANGGAPAN TERHADAP PASAL YANG DIAJUKAN HAK UJI MATERIIL

1. Pasal 27 : Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Ketika Pansus membahas Pasal 27, ada sekitar 15 organisasi korban yang 
menyatakan keberatan dengan pemberlakuan pasal ini, diantaranya adalah Forum 
komunikasi Eks Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan Supersemar, Tim 
Advokasi Jajaran TNI AD, Tim Advokasi Jajaran TNI AU, Tim Advokasi Jajaran TNI 
AL, Tim Advokasi Jajaran Polri Paguyuban Korban Orde Baru, Lembaga Perjuangan 
Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Komite 
Aksi Pembebasan Tapol/Napol, Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 Bali. 
Keberatan atau penolakan terhadap ketentuan Pasal 27 yang disampaikan 
oleh korban dan lembaga yang selama ini memperjuangkan hak-hak korban 
sangat dipahami. Namun konstalasi politik pada waktu itu membuat fraksi-
fraksi di DPR menerima rumusan Pasal 27 seperti adanya sekarang. 
Penerimaan DPR RI terhadap keberadaan pasal ini adalah sebagai bentuk 
kompromi sehingga pembahasan RUU KKR tidak sampai berlarut-larut dan 
deadlock. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dipastikan proses pembahasan 
mengalami penundaan dan kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh 
anggota DPR RI periode 2004 - 2009, yang tentunya harus belajar dari awal 
untuk memahami substansi dan filosofi dari RUU KKR. Dengan demikian, 
pembahasannya akan Iebih berkepanjangan, dan dikhawatirkan saksi-saksi

�
hidup yang masih ada akan berkurang satu demi satu, dan keberadaan KKR 
nantinya tidak akan terlalu signifikan lagi karena sudah semakin kehilangan 
momentum. Oleh sebab itu, ketika RUU KKR disahkan, mayoritas anggota 
Pansus berpendapat bahwa keberatan pihak-pihak yang masih merasa 
kurang puas sebenarnya dapat disalurkan melalui beberapa wadah yang 
sudah tersedia seperti misalnya mengajukan "Hak Uji Materil" kepada 
Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilakukan saat ini.

2. Pasal 44: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan 
dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada 
pengadilan hak asasi manusia ad hoc

 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary 
crimes" sehingga penyelesaiannya juga tidak dapat mempergunakan 
ketentuan hukum yang sudah ada, seperti misalnya KUHP, sehingga harus 
melalui "jalur khusus". Untuk itu, sesuai dengan amanat Pasal 104 UU Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah dibentuk suatu Undang-
Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Nomor 26 Tahun 2000), 
yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan 
maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, 
keadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat, 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

 Disamping adanya Pengadilan HAM ad hoc, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 
juga menyebutkan perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang 
merupakan lembaga extra-yudicial yang bertugas untuk menegakkan 
kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan 
pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan 
hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi 
dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah 
yang ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, 
pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau 
alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan 
bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

 Hal pertama yang sudah menjadi kesepakatan semua pihak ialah bahwa 
Rekonsiliasi, yang di dalamnya termasuk Rehabilitasi nasional, merupakan 
amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan dan

�
Kesatuan Nasional, yang berlanjut ke dalam suatu paket dengan 
pemberlakuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ad hoc, 
serta merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap 
penyelenggara negara, yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amandemen 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A – 28J 
tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

 Salah satu dasar pemikiran terpenting yang melandasi betapa mendesaknya 
dilakukan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi nasional adalah untuk menunjukkan 
perwujudnyataan upaya bangsa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik 
dengan meninggalkan dendam politik dan trauma masa lalu.

 Beranjak dari pemahaman tersebut di atas, maka Pansus RUU KKR membuat 
rumusan Pasal 44 seperti yang ada saat ini. Memang dapat dipahami bahwa 
dalam berbagai teori pengertian KKR sebagai lembaga ekstra yudisial adalah 
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan. Namun Kalau 
kasus-kasus yang sudah diungkap dan diselesaikan oleh Komisi masih dapat 
diajukan ke Pengadilan HAM ad hoc, maka :

a. Tujuan yang diuraikan di atas tidak akan tercapai, 
b. Tidak ada kepastian hukum, baik bagi pelaku maupun bagi korban. 
c. Tidak ada pelaku yang mau mempergunakan KKR sebagai mekanisme

 penyelesaian masalah pelanggaran HAM.

3. Pasal 1 Ayat (9): Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh 
Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

 Pasal 1 adalah merupakan Ketentuan Umum, sehingga yang diatur pada 
bagian ini adalah hal-hal yang bersifat normatif. Selain itu, apa yang diatur 
dalam Pasal 1 ayat (9) ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: 
“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”:

 Pasa 28D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa : Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
pengakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan Pasa 28I Ayat (5) 
menegaskan bahwa : Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

5

�
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. 
Dengan demikian, tidak ada relevansinya menyatakan Pasal 1 Ayat (9) 
bertentangan dengan UUD; dan diajukan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah 
Konstitusi.

Ahli Pemohon Prof. Naomi Roht-Arriaza (Ahli Transitional Justice, Hukum 
HAM Internasional, Universitas California, USA)

1. Definisi korban bisa ditemukan didalam deklarasi, mengenai prinsip-prinsip 
dasar keadilan bagi korban dari kejahatan dan penyalahgunaan kewenangan. 
Hal Ini sudah diadopsi oleh Resolusi General Assembly pada tanggal 29 
November 1985. Seseorang yang disebut sebagai korban adalah mereka yang 
secara individu atau secara kolektif telah menderita suatu kesengsaraan, 
termasuk didalamnya luka secara fisik maupun secara mental, juga 
penderitaan emosi, kerugian ekonomi dan juga gangguan substansi terhadap 
hak-hak mereka yang fundamental. 
2. Seseorang itu dapat dianggap sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya 
itu berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, 
dan tanpa memperdulikan tentang hubungan persaudaraan antara si korban 
dengan si pelaku. Jadi ini merupakan suatu prinsip dasar, siapa yang disebut 
sebagai korban, tidak bisa dipengaruhi apakah si pelakunya itu dapat 
diidentifikasi atau tidak, dan itu juga berlaku sama untuk amnesti. 
3. Bahwa negara tidak hanya harus memberikan pemulihan dan reparasi. Tetapi 
negara juga harus meyakinkan atau menjamin bahwa paling tidak hukum 
domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan apa yang diisyaratkan 
oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Resolusi tersebut juga 
menyatakan bahwa negara harus memberikan atau menyediakan bagi mereka 
yang menyatakan diri sebagai korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran 
hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh 
keadilan. Negara juga harus memberikan ganti rugi yang efektif bagi korban, 
termasuk didalamnya reparasi. 
4. Kewajiban untuk memberikan reparasi diatur didalam semua aspek, sebagai 
mana diatur dalam hukum internasional. Didalam ruang lingkup, sifat 
alamiahnya, bentuknya, dan juga untuk penentuan siapa yang dapat 
memperoleh akibat atau manfaat dari itu tidak dapat dimodifikasi oleh negara 
tersebut dan juga negara tidak bisa menolak untuk comply atau mematuhinya

�
dengan membuat hal-hal yang berbeda didalam prvfisi atau ketentuan hukum 
domestik 
5. Berdasarkan hukum internasional korban pelanggaran HAM berat adalah 
korban yang hak asasi manusianya dilanggar. Jadi pada poin dimana 
kejahatan atau kekerasan tersebut dilakukan, maka pada saat itulah orang 
tersebut memperoleh status sebagai korban. Negara akan memberikan hak 
kepada korban pelanggaran untuk memperoleh akses keadilan dan juga untuk 
memperoleh pemulihan atau reparasi. Jadi ini adalah dua hak yang terpisah 
tetapi saling berhubungan. 
6. Bahwa praktik di Indonesia, berbeda dengan praktik di negara-negara lain. 
Dapat dikatakan bahwa prosedurnya berbeda, karena prosedurnya bersifat 
insidentil, dimana prosedurnya dapat dilihat dari masing-masing insiden dan 
tidak memberikan kesempatan bagi korban pelangaran HAM berat untuk 
melihat suatu prosedur berdasarkan pola keseluruhan. 
7. Amnesti itu diperbolehkan sesudah konflik. Meskipun demikian ada 
pembatasan yang membatasi, dimana kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak 
boleh diberikan amnesti. Dimana berdasarkan praktik yang ada saat ini dan 
juga berdasarkan hukum, dikatakan bahwa genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan adalah kejahatan yang terbatas dan tidak dapat diberikan 
amnesti. Ini adalah suatu kesepakatan internasional yang termuat didalam 
perjanijan-perjanjian, misalnya treaty anti torture atau anti penyiksaan, dimana 
Indonesia juga merupakan bagian dari perjanjian tersebut. 
8. KKR memperbolehkan beberapa bentuk amnesti yang paling banyak diketahui, 
misalnya KKR Afrika Selatan, dimana KKR Afrika Selatan membolehkan 
Amnesti sebagai ganti atau tukar menukar dengan kebenaran, akan tetapi bagi 
mereka yang tidak secara keseluruhan atau secara total menyatakan 
kebenaran akan di tuntut, begitu juga berlaku sama untuk reparasi terhadap 
korban. Menurut Undang-Undang Indonesia amnesti itu mungkin tidak 
diberikan tetapi tetap saja si korban ini mungkin tidak dapat melanjutkan 
kasusnya. 
9. KKR yang terdapat di Timor Timur, memiliki prosedur rekonsiliasi didalam 
masyarakat sebagai bagian dari prosedur dari KKR tersebut. Tetapi itu hanya 
berlaku untuk kejahatan-kejahatan minor atau kejahatan yang lebih ringan. Di 
Colombia tidak ada KKR, tetapi ada Undang-undang tentang kedamaian dan

�
keadilan, dimana Undang-Undang tersebut memperboleh- kan pengurangan 
masa hukuman 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, Negara Colombia hanya 
menyatakan kebenaran dan reparasi, tetapi tidak menyediakan amnesti. 
Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya yang 
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 29 
Agustus 2006;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala 
sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk 
dan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana 
telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah dalam perkara ini, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
permohonan yang diajukan oleh para Pemohon; 
2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 
permohonan a quo; 
3. Pokok permohonan yang menyangkut konstitusionalitas undang-undang yang 
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

 Menimbang Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

�
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum.” Ketentuan tersebut 
dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429, 
selanjutnya disebut UU KKR) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya 
Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para 
Pemohon tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap 
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu:

a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) 
warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara. 
Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 
putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai 
kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU 
MK, sebagai berikut:

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945;

�
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan 
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan 
aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 
dapat dipastikan akan terjadi; 
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan 
pengujian; dan 
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak 
lagi terjadi. 
Menimbang bahwa dalam menjawab persoalan apakah para Pemohon 
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian ini, maka harus 
diperiksa (i) dalam kualifikasi apakah para Pemohon akan dikategorikan, dan (ii) 
hak konstitusional apa yang dimiliki dan dirugikan dengan berlakunya UU KKR;

Memimbang bahwa Pemohon I sampai dengan VI mendalilkan dirinya 
sebagai badan hukum privat, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf c, 
akan tetapi berdasar alat-alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya 
pengesahan sebagai badan hukum yang telah dilakukan Departemen Hukum dan 
HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di lain pihak, Pemohon I 
sampai dengan VI tersebut yang mendasarkan diri pada apa yang oleh Pemohon 
sendiri disebut sebagai organisational standing, hanya sebagai perkumpulan, yang 
belum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tersebut hanya 
dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warganegara atau kelompok orang 
yang mempunyai kepentingan sama. Dengan demikian kualifikasinya sama 
dengan Pemohon VII dan VIII sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi hak 
konstitusional adalah hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) untuk tidak 
disiksa, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945. Berlakunya UU KKR, telah didalilkan 
merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena UU KKR dianggap memberi 
jaminan, penghormatan dan perlindungan HAM para Pemohon sebagaimana

�
disebut Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) 
UUD 1945, terutama karena Pasal 1 angka 9 Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, 
menentukan syarat kompensasi dan rehabilitasi digantungkan pada dikabulkannya 
amnesti, hal mana dapat menegasi hak atas rehabilitasi dan kompensasi sebagai 
HAM, yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi menurut UUD 1945 tanpa 
syarat, menjadi tidak pasti.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 UU KKR berbunyi, Amnesti adalah 
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat.”

Pasal 27 UU KKR berbunyi, ”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”.

Pasal 44 UU KKR berbunyi, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan 
lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc”.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 
1945 sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, 
yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk 
menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
demokratis, sehingga pelaksanaan HAM harus dijamin oleh undang-undang 
yang sesuai dengan undang-undang dasar. 
2. Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang 
mengatur tentang persamaan di depan hukum dan di pemerintahan serta 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, 
yang mengatur jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang 
berbunyi, ”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu” serta Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi, 
”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

�
3. Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang 
mengatur jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang 
mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, 
yang mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
Menimbang Pemohon VII dan VIII, masing-masing adalah perseorangan 
yang mendalilkan dirinya sebagai korban penculikan dan penghilangan paksa 
tahun 1997-1998, dan bekas tahanan politik selama 14 tahun atas tuduhan terlibat 
G-30-S tanpa diadili dan dinyatakan bersalah. Berdasarkan anggapan bahwa UU 
KKR telah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas dan 
merugikan hak konstitusional Pemohon VII dan VIII terutama untuk Pasal 28D 
Ayat (1) yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”, Pasal 28I Ayat (1) yang berbunyi, ”Hak untuk hidup dan hak 
untuk tidak disiksa ...”, Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi, ”Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah”, Mahkamah berpendapat hak konstitusional Pemohon VII 
dan VIII yang tersebut di atas yang dianggap telah dirugikan oleh UU KKR 
dimaksud sehingga oleh Mahkamah dapat diterima sebagai pihak yang memenuhi 
syarat Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karena itu Pemohon VII dan VIII mempunyai 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. Adapun 
tehadap Pemohon I sampai dengan VI sebagai lembaga sosial masyarakat yang 
memberi advokasi dan perhatian serta perjuangan untuk membela hak-hak asasi 
para korban pelanggaran HAM dan bahkan telah ikut serta dalam dengar 
pendapat di DPR dalam proses pembentukan UU KKR, yang menganggap HAM 
yang dimuat dalam UUD sebagai hak dan kepentingan mereka sebagai warga 
negara, maka sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 
Nomor 002/PUU-I/2003, Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-
III/2005, serta Nomor 003/PUU-III/2005 Mahkamah berpendapat Pemohon I 
sampai dengan VI memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo.

�
Sementara itu dua orang hakim konstitusi H.AS. Natabaya dan H.Achmad 
Roestandi, berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan VI tidak mempunyai 
kedudukan hukum (legal standing) untuk beracara di hadapan Mahkamah. Hal ini 
didasarkan bahwa para Pemohon I sampai dengan VI selaku asosiasi yang 
mendalilkan sebagai korban menurut undang-undang a quo tidak beralasan, 
karena selaku asosiasi menurut hukum pidana tidaklah mungkin para Pemohon 
dapat dikualifikasi sebagai korban pelanggaran HAM berat menurut Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Sedangkan para Pemohon VII dan VIII, selaku perorangan juga tidak dapat 
dikualifikasi sebagai korban menurut undang-undang a quo disebabkan para 
Pemohon tidak memenuhi pengertian korban yang diatur Pasal 1 Angka 5 juncto 
Pasal 1 Angka 4 UU KKR. Lebih-lebih lagi lembaga KKR yang mempunyai 
kewenangan untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat 
belum terbentuk, khususnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 
klarifikasi atas pelanggaran HAM berat masih prematur.

III. POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pasal 27, 
Pasal 44, dan Pasal 1 angka 9 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dengan 
alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 UU KKR membuat hak korban atas kompensasi dan 
rehabilitasi bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi 
perkara.

2. Amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. 
Konsekuensinya tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti tidak 
akan mungkin diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas 
pemulihan;

3. Ketentuan ini telah mendudukkan korban dalam keadaan yang tidak seimbang 
dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan 
haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti.

4. Implikasi dari perumusan Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang 
tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendisriminasikan hak 
atas pemulihan yang melekat pada korban, dan tidak bergantung pada pelaku

�
dan tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran HAM 
yang berat yang dialaminya.

5. Pasal 44 UU KKR memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan 
lembaga pengadilan telah menutup akses setiap orang untuk mendapat 
penyelesaian melalui proses yudisial.

6. Pengaturan Pasal 44 UU KKR yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan 
di Pengadilan HAM Ad Hoc, apabila pemeriksaan tersebut telah diselesaikan 
melalui KKR telah menghilangkan hak negara dalam menuntut pelaku 
pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum 
internasional baik yang diatur dalam praktik maupun dalam perjanjian-
perjanjian internasional.

7. Amnesti bagi pelanggaran HAM berat bertentangan dengan hukum 
internasional, namun dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 UU KKR justru 
menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat 
sehingga pasal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang diakui oleh 
masyarakat internasional.

 Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah 
mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36b, dua 
orang saksi, dan enam orang ahli yang keterangannya telah diuraikan secara 
lengkap dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai 
berikut:

Keterangan Saksi.

1. Saksi Marullah: 
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penyiksaan dalam kasus Tanjung Priok 
yang ditahan di Guntur, LP Cimanggis, kemudian dipindahkan ke Rutan 
Salemba. Saksi disidangkan dalam persidangan anak-anak dan divonis 20 
bulan penjara dipotong selama dalam tahanan, dan sisa hukumannya dijalani 
di LP Cipinang selama 17 bulan;

 - Bahwa saksi adalah salah satu saksi hidup yang menunjukkan tempat-tempat 
korban pembunuhan yang dikuburkan antara lain di Pekuburan Pondok 
Rangon, di Mengkok, dan di Pekuburan Tipar Cakung. Saksi adalah salah 
satu dari ke-13 orang korban yang mendapatkan kompensasi sebesar

 Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

�
2. Saksi Mugiyanto: 
- Saksi sebagai aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi 
(SMIK) yang memperjuangkan otonomi kampus dan menolak intervensi 
militer di kampus, diculik pada tanggal 13 Maret 1998 dirumah kontrakan 
saksi di Klender pada pukul 19.00 WIB oleh petugas dibawa dengan 
kendaraan dan berhenti di Pos Koramil Duren Sawit, setelah diintrerogasi 
kemudian dibawa lagi ke Kodim Jakarta Timur;

- Saksi dituduh melanggar pasal-pasal antisubversi dan ditahan di Kodim 
Jakarta Timur, dipindahkan ke Kodam Jaya, kemudian ke Polda Metro Jaya 
selama tiga bulan dari tanggal 15 Maret sampai dengan 6 Juni 1998. Saksi 
dilepaskan karena ada perubahan pemerintahan dari Pemerintahan 
Soeharto kepada Pemerintahan Presiden Habibie dan beliau mencabut 
Undang-Undang Antisubversi;

- Saksi adalah satu dari sembilan korban yang selamat sementara teman-
teman anggota organisasi mencatat peristiwa penculikan aktivis tahun 
1997-1998 itu ada 13 orang yang masih hilang dan seorang lagi yang 
dulunya dinyatakan hilang, beberapa hari kemudian ditemukan sudah 
meninggal;

- Menurut saksi, Pengadilan Tim Mawar belum menyentuh para pelaku, 
sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh korban, keluarga korban, dan 
oleh saksi sendiri;

- Saksi sangat prihatin karena sampai saat ini saksi sebagai warga yang baik, 
akan tetapi masyarakat tetap mempunyai anggapan bahwa saksi sebagai 
orang komunis, melawan pemerintah dan juga dicap sebagai fundamentalis, 
dan dampak-dampak yang saksi rasakan adalah adanya diskriminasi, 
pemiskinan, dan pembodohan. Ini merupakan kebijakan negara yang tidak 
adil.

Keterangaan Ahli:

1. Ahli Dr. Tamrin Amal Tomagola:

- Bahwa penghilangan HAM itu bertentangan dengan isi kalimat pertama dari 
Pembukaan UUD 1945 dan hak-hak kemerdekaan manusia itu adalah tugas 
dan kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya;

- Bahwa perdamaian antar semua pihak dalam rangka persatuan Indonesia dan 
kekompakan seluruh unsur-unsur komponen bangsa dan negara, maka KKR

�
diharapkan tidak justru meninggalkan luka yang tetap menganga tidak terobati, 
dan membuat kelompok-kelompok atau komponen bangsa itu tetap 
mempunyai jarak dan saling tidak percaya;

- Sebenarnya yang harus menjadi fokus dan point of concern dari seluruh 
proses KKR ini adalah korban dan hak-hak korban, termasuk hak untuk 
memaafkan dan mengampuni. Yang utama dan pertama adalah hak korban 
untuk melakukan pengampunan yang dalam hal Presiden disebut amnesti;

- Oleh karena itu, hak pengampunan berada di tangan korban yang harus 
diupayakan dengan mekanisme yang penuh di KKR agar dapat diselesaikan 
antarkelompok, tanpa harus melalui pengadilan;

2. Ahli Dr. Asvi Warman Adam, APU.:

- Sebelum tahun 1965, kekuatan politik bersumber atau berada di tangan tiga 
unsur, yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Namun pada level 
di masyarakat sudah terjadi konflik yang melibatkan PKI, BPI, dan ormasnya 
dengan kalangan Islam. Konflik-konflik itu disebabkan oleh aksi sepihak;

- Pada tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober 1965 pecah 
keseimbangan di antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Soekarno secara 
bertahap tersingkir dan PKI dianggap sebagai dalang peristiwa itu. tahun 1965 
– 1966 terjadi pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali;

- Kemudian pasukan RPKAD melatih pemuda setempat, terutama pemuda 
kalangan Islam, setelah mana kemudian terjadilah penangkapan-
penangkapan disertai dengan pembunuhan massal;

 - Kasus di Indonesia sangat berbeda dengan kasus di Afrika Selatan, di mana 
banyak pelaku yang bersedia untuk memberikan kesaksian/pengakuan, 
karena mereka akan diberikan amnesti. Mereka takut karena bila tidak 
melakukan kesaksian atau pengakuan, mereka akan diseret ke meja 
pengadilan;

 - Kalau korban diberikan kompensasi setelah ada amnesti, mungkin akan terjadi 
kongkalikong juga karena korban mengharapkan kompensasi dan dapat 
berkompromi dengan pelaku, yang akan menceritakan kesaksiannya yang 
ringan-ringan saja;

- Pasal yang menggantungkan nasib korban kepada amnesti pelaku, sangat 
tidak adil dan juga mustahil dilakukan. Hak korban untuk mendapat 
kompensasi melekat pada korban, tidak dikaitkan dengan si pelaku;

�
- Menjadikan sejarah kembali sebagai alat pembebas, salah satunya adalah 
KKR, yang memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan 
apa yang mereka alami. Ini juga merupakan bagian dari psychological 
healing, yaitu penyembuhan dengan menceritakan penderitaannya di masa 
lalu.

3. Ahli Rudi Muhammad Rizky, S.H., LL.M.:

- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara formal sudah memenuhi 
persyaratan sebagai KKR, menurut Dougatt Principle. Syarat minimum untuk 
KKR, adalah didirikan oleh badan legislatif atau eksekutif yang dipilih secara 
demokratis, kemudian komisi harus memiliki kewenangan yang luas, dengan 
mandat yang luas juga;

- Komisi harus berwenang untuk merekomendasikan reparasi bagi korban 
pelanggaran HAM yang berat. Sedang bagi pelaku yang menolak untuk 
bekerjasama dengan komisi atau menolak untuk membuka secara penuh 
kejahatan yang pernah mereka lakukan, amnesti terhadapnya juga ditolak;

- Penghukuman terhadap pelaku sesungguhnya adalah obligation of the man 
kind as a whole, kewajiban terhadap umat manusia secara keseluruhan. 
Sedangkan victim compensation itu adalah untuk kepentingan korban atau ahli 
warisnya;

- Salah satu latar belakang UU KKR adalah untuk mengungkapkan kebenaran 
demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi. Kepentingan korban mengemuka dan berkaitan 
dengan kewajiban atas remedi yang efektif;

 - Pasal 27 dari UU KKR ini menyangkut ”kompensasi dan rehabilitasi” yang 
dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Amnesti harus 
diberikan apabila pelaku mengakui kesalahan, kebenaran fakta-fakta, 
menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia minta maaf kepada 
korban dan ahli warisnya;

4. Ahli Prof. Douglas Cassel:

- UU KKR telah gagal untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara 
dan gagal untuk menghormati hak dari korban, keluarga dan juga 
masyarakat Indonesia berdasarkan Hukum HAM Internasional dalam tiga 
cara:

�
Pertama, gagal menginvestigasi dan mengemukakan kebenaran tentang 
kasus manapun yang berhubungan dengan genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan sebelum tahun 2000;

Kedua, gagal untuk memberikan pemulihan kepada korban dan 
keluarganya;

Ketiga, gagal untuk menuntut dan secara layak menghukum para 
pelakunya;

- Indonesia sebagai anggota PBB, berdasarkan Pasal 55 dan 56 Piagam 
PBB sebagai perjanjian hukum internasional bertanggung jawab terhadap 
HAM;

- World Court atau pengadilan dunia sejak tahun 1927, mensyaratkan bahwa 
negara memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang tuntas dan 
efektif, memberikan pemulihan yang efektif kepada korban, menuntut dan 
menghukum pelaku. Korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, 
serta memiliki hak untuk memperoleh keadilan di dalam bentuk penuntutan 
dan juga penghukuman terhadap pelaku;

- Ruang lingkup dari pemulihan yang efektif itu harus termasuk di dalamnya 
tidak saja hanya akses keadilan, tetapi harus meliputi lima elemen, yaitu:

1. Restitusi, merupakan restitusi dari hak milik atau juga nama baik dari si 
korban;

2. Kompensasi, dalam bentuk uang bagi kerugian-kerugian;

3. Rehabilitasi, termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis;

4. Tindakan-tindakan untuk memuaskan, termasuk di dalamnya adalah 
pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggung jawab 
negara dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh 
pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi;

5. Jaminan bahwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi atau non repetisi;

- Ada pembatasan bagi pemberian amnesti berdasarkan hukum 
internasional, dan pembatasan tersebut berlaku secara khusus bagi 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan subjek 
dari UU KKR;

�
5. Ahli Prof. Paul Van Zyl:

- Bahwa bentuk dari Komisi Kebenaran Indonesia yang ada saat ini gagal 
untuk memenuhi standar yang dibuat oleh PBB untuk mencapai kebenaran 
dan keadilan dan bukan kebenaran atau keadilan;

- Satu-satunya KKR yang memberikan amnesti terhadap pelanggaran HAM 
berat di dunia adalah KKR Afrika Selatan, tetapi keberadaan KKR di Afrika 
Selatan yang memperbolehkan amnesti itu merupakan suatu pengecualian, 
bukan merupakan suatu aturan. Alasannya, pengecualian tersebut karena 
pemerintah apartheid itu menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat masuk 
ke Afrika Selatan kalau amnesti tidak diberikan dan Nelson Mandela serta 
pemimpin gerakan HAM Afrika Selatan setuju dan memberi janji yang 
sifatnya konstitusional amnesti tersebut. Oleh karena itu juga maka 
konstitusi Afrika Selatan yang baru memuat klausul yang memperbolehkan 
amnesti bagi pelanggaran HAM berat. Seandainya hal itu tidak termuat 
dalam konstitusi Afrika Selatan, maka Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan 
tidak akan dapat menerima amnesti tersebut;

- Bahwa konvensi tentang hak sipil dan politik ini sudah diadopsi ke dalam 
hukum domestik, begitu juga untuk konvensi terhadap anti penyiksaan. 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan 
aturan hukum internasional tentang HAM yang sudah diratifikasi oleh 
Republik Indonesia berlaku dan secara hukum mengikat di Indonesia;

- Bahwa beberapa pasal yang tercantum dalam UU KKR merupakan 
pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagaimana diatur dalam 
konvensi internasional hak sipil dan hak politik dan juga konvensi 
internasional anti penyiksaan. Ketentuan dimaksud adalah Pasal 1 Ayat (9), 
Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 44 UU KKR, di mana berdasarkan pasal-
pasal tersebut diperbolehkan bahwa Komisi itu merekomendasikan kepada 
Presiden bahwa pelaku pelanggaran HAM berat bisa mendapatkan 
amnesti;

- Amnesti yang diatur di dalam UU KKR melanggar Pasal 6, Pasal 2 Ayat (3) 
dari ICCPR;

- Bahwa Human Rights Commission sekarang telah digantikan oleh Human 
Right Council, di mana Indonesia memegang peranan penting dalam dewan 
tersebut;

�
6. Ahli Prof. Naomi Roht-Arriaza:

- Negara tidak hanya harus memberikan pemulihan kepada korban tetapi 
juga harus meyakinkan atau menjamin bahwa paling tidak hukum 
nasionalnya memberikan suatu perlindungan terhadap HAM sesuai dengan 
yang dipersyaratkan sebagai tanggung jawab atau kewajiban internasional. 
Negara juga harus memberikan atau menyediakan akses yang efektif untuk 
memperoleh keadilan bagi mereka yang menyatakan diri sebagai korban 
pelanggaran HAM; 
- Berdasarkan hukum internasional, korban pelanggaran HAM berat adalah 
korban yang HAM-nya dilanggar. Pada saat di mana kejahatan atau 
kekerasan tersebut dilakukan, maka pada saat itulah orang tersebut 
memperoleh status sebagai korban. Negara akan memberikan hak kepada 
korban pelanggaran untuk memperoleh akses keadilan dan juga untuk 
memperoleh pemulihan atau reparasi. Hal ini merupakan dua hak yang 
terpisah tetapi saling berhubungan; 
- Amnesti itu diperbolehkan sesudah konflik. Meskipun demikian ada 
pembatasan, di mana kejahatan tertentu yang tidak boleh diberikan 
amnesti. Berdasarkan praktik yang ada saat ini dan juga berdasarkan 
hukum, dikatakan bahwa terhadap genosida dan kejahatan kemanusiaan 
tidak dapat diberikan amnesti. Ini adalah suatu kesepakatan internasional 
yang termuat di dalam perjanijan-perjanjian, misalnya treaty anti torture atau 
anti penyiksaan, di mana Indonesia juga merupakan bagian dari perjanjian 
tersebut; 
- KKR Afrika Selatan memperbolehkan amnesti sebagai ganti atau tukar 
menukar dengan kebenaran, akan tetapi bagi mereka yang tidak secara 
keseluruhan atau secara total menyatakan kebenaran akan di tuntut; 
- KKR Timor Timur memiliki prosedur rekonsiliasi di dalam masyarakat 
sebagai bagian dari prosedur dari KKR tersebut. Tetapi itu hanya berlaku 
untuk kejahatan-kejahatan minor atau kejahatan yang lebih ringan. Di 
Columbia tidak ada KKR, tetapi ada undang-undang tentang kedamaian 
dan keadilan, di mana undang-undang tersebut memperbolehkan 
pengurangan masa hukuman lima tahun. Dalam hal ini, Negara Columbia 
hanya menyatakan kebenaran dan reparasi, tetapi tidak menyediakan 
amnesti;

�
Menimbang bahwa Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mantan Ketua 
Pansus RUU KKR, dan Ketua Komnas HAM telah memberikan keterangan tertulis 
dan lisan dalam persidangan, yang selengkapnya telah termuat dalam uraian 
mengenai duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah:

a. Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (The Truth and 
Reconsiliation Commission) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang 
mengedepankan "nilai-nilai islah" dari Bangsa Indonesia dalam rangka 
perlindungan dan penegakkan HAM, yang pada masa lalu (sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM). Peristiwa-
peristiwa pelanggaran HAM berat (gross violations of human rights) 
seringkali dinisbikan bahkan dianggap tidak ada, bahkan tanpa 
dipermasalahkan dan diselidiki siapa pelaku, siapa korbannya dan berapa 
jumlah korbannya. 
b. Bahwa salah satu esensi yang sangat penting dalam menyelesaikan 
pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu adalah antara pelaku 
dan korban saling memaafkan (Pasal 29 UU KKR), guna terwujudnya 
rekonsiliasi nasional dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan 
nasional seperti diamanatkan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor 
V/TAP/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 
Kedepan diharapkan tidak terulang dan terjadi lagi, seperti pepatah Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (The Truth and Reconsiliation Commission) 
Argentina yang menyebutnya sebagai "Nunca Ma'as" (jangan terulang lagi), 
di Afrika Selatan menggunakan istilah "to forgive but not to forget";

c. Bahwa apabila pelaku mengakui kesalahannya secara sukarela, mengakui 
kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan 
bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang 
merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang 
merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi akan memutus pemberian rekomendasi 
amnesti kepada Presiden secara mandiri dan objektif, hal ini bertujuan agar 
penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak terus berlarut-larut yang pada 
gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan rekonsiliasi nasional;

�
d. Bahwa apabila pelaku pelanggaran HAM berat tidak bersedia dan mengakui 
kesalahannya, tidak mengakui kebenaran fakta-fakta serta tidak bersedia 
menyesali perbuatannya, maka pelaku pelanggaran HAM berat tersebut 
kehilangan hak untuk mendapatkan amnesti dari Presiden dan kasus 
pelanggaran HAM berat tersebut dapat diajukan ke Pengadilan HAM Ad 
Hoc berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM. 
e. Bahwa bila terjadi penolakan permohonan amnesti oleh Presiden, hal ini 
bukanlah akhir dari perjuangan menegakkan keadilan atas pelanggaran 
HAM berat, yang terjadi pada masa lalu, terutama bagi korban atau ahli 
warisnya. Justru dengan ditolaknya permohonan amnesti terbuka ruang dan 
peluang bagi korban atau ahli warisnya untuk menuntut hak untuk 
mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada Negara (vide 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi 
dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat), sebagai tindak 
lanjut dari ketentuan Pasal 35 UU Pengadilan HAM; 
f. Pembentukan KKR diberbagai Negara telah menciptakan pergeseran 
konsep keadilan (concept of justice) dalam penyelesaian perkara pidana, 
yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan/balas dendam (retributive 
justice/prosecutorial justice) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan 
rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah pada keadilan restoratif (restorative 
justice/community based justice) yang menekankan pentingnya aspek 
penyembuhan (restoratif) bagi mereka yang menderita karena kejahatan. 
g. Bahwa akhir-akhir ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 
menganjurkan pendayagunaan konsep restorative justice secara lebih luas 
dalam sistem peradilan pidana melalui United Nation Declaration on the 
Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal 
Matters, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya UU KKR, 
yang menekankan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat melalui 
mekanisme di luar pengadilan (out of court system). 
Untuk itu, dapat dikatakan bahwa amnesti merupakan hak pelaku yang 
beritikad baik (good faith, goede trouw), yang secara tulus mengakui 
kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, 
sedangkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi merupakan hak 
korban atau ahli warisnya yang harus diberikan oleh negara;

�
2. Dewan Perwakilan Rakyat:

a. Bahwa pembentukan Undang-Undang tentang KKR didasarkan pada 
pertimbangan:

Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi 
pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM sangat urgent untuk 
segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh 
dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya. Dengan 
diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi 
pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, melalui Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi 
nasional. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 47 UU Pengadilan HAM, tentang 
landasan hukum dibentuknya KKR sebagai sebuah jalan penyelesaian 
pelanggaran HAM berat, selain hal-hal yang menjadi kewenangan dari UU 
Pengadilan HAM.

b. Bahwa tujuan pembentukan KKR adalah untuk menyelesaikan pelanggaran 
HAM berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna 
mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan untuk mewujudkan 
rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

c. Bahwa UU KKR, didasarkan pada asas-asas, yaitu kemandirian, bebas dan 
tidak memihak, kejujuran, keterbukaan, dan perdamaian;

d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 UU KKR yang mengatur tentang 
pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau 
keluarga korban yang merupakan hak ahli warisnya sebagai akibat 
pelanggaran HAM berat apabila permohonan amnesti dikabulkan oleh 
Presiden, merupakan perimbangan kedudukan antara pelaku dan korban 
pelanggaran HAM berat yang pada gilirannya untuk menciptakan rasa 
keadilan dalam masyarakat. Amnesti adalah hak konstitusional Presiden 
yang diberikan oleh konstitusi (dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 
(2) UUD 1945. Oleh karenanya, korban dari pelanggaran HAM berat yang 
pelakunya telah mendapat amnesti berhak untuk mendapatkan kompensasi 
dan rehabilitasi dari negara;

e. Bahwa KKR tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau 
mempermalukan seseorang (pillorying) atau menuntut, tetapi lebih pada

�
usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk 
membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, 
korban, dan masyarakat yang ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan 
korban kejahatan;

Keadilan dalam KKR sinonim dengan pengungkapan secara lengkap 
(complete disclosure) atas semua kejadian dengan menghadapkan dan 
mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari 
hukum acara yang rumit. Proses KKR bertujuan menghindarkan 
terulangnya kejadian serupa di masa datang melalui proses rekonsiliasi dan 
tidak semata-mata mengarah pada pemidanaan atas dasar kemanusiaan 
dan kesadaran adanya rasa saling ketergantungan dalam masyarakat 
(community interdependence);

Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas 
dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau rehabilitasi 
pelaku kejahatan.

f. Bahwa Pasal 44 UU KKR, yang mengatur mengenai pelanggaran HAM 
yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya 
tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM Ad Hoc, tidak 
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 
karena KKR tidak berfungsi subtitusi (menggantikan) terhadap Pengadilan 
HAM sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan HAM. Dalam hal ini UU KKR 
tidak mengatur proses penuntutan hukum tetapi hanya mengatur 
mengenai:

- proses pengungkapan kebenaran; 
- proses pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada 
korban; dan 
- proses pertimbangan amnesti kepada pelaku;

Sehingga, dalam rangka memberikan kepastian hukum pelanggaran hak 
asasi manusia berat yang telah diungkap dan diselesaikan oleh Komisi tidak 
dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

g. Bahwa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak 
bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia 
menyesali perbuatannya, maka yang bersangkutan kehilangan haknya

�
mendapat amnesti dan dapat diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) UU KKR. Sehingga, dari 
rumusan Pasal 29 Ayat (3) tersebut dapat diartikan bahwa UU KKR tidak 
menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses 
yudisial;

h. Bahwa Pasal 1 Ayat (9) UU KKR, yang menyatakan bahwa amnesti adalah 
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran 
HAM berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dapat dijelaskan 
bahwa secara universal pemahaman amnesti dalam KKR mempunyai 
makna khusus dan lebih terukur. Amnesti dalam KKR hanya diberikan bagi 
mereka yang benar-benar mengakui sepenuhnya keterlibatannya dalam 
pelanggaran HAM berat semata-mata terkait oleh motivasi politik 
(associated with political objectives) yang bersifat proporsional;

3. Mantan Ketua Pansus RUU KKR [Mayjen. Pol. (Purn.) Drs. Sidarto 
Danusubroto, S.H.]:

a. DPR telah berusaha menjalankan tugas yang diamanatkan oleh rakyat 
sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 dengan sebaik-
baiknya, walaupun sangat disadari bahwa hasil tersebut belumlah maksimal 
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang 
berkepentingan. Hasil akhir dari pekerjaan DPR (Pansus RUU KKR) 
dipandang masih lebih baik bila dibandingkan dengan draft awal yang 
disampaikan oleh Pemerintah.

b. Dua masalah penting yang mengundang perdebatan panjang dalam 
pembahasan RUU KKR, yaitu Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 5 UU KKR 
mengenai pengungkapan kebenaran dan Pasal 27 UU KKR. Banyak pihak 
yang merasa "keberatan" dicantumkannya ketentuan mengenai 
pengungkapan kebenaran dalam UU, karena dengan demikian akan 
membuka peluang bagi terbukanya berbagai persoalan bangsa yang 
selama ini berusaha untuk "dilupakan". Sedangkan terkait dengan Pasal 27, 
keberatan berasal dari pihak korban dan keluarga korban, karena Pasal 27 
ini dapat diartikan akan mengeliminir keberadaan Pasal 19.

c. Ketika Pansus membahas Pasal 27, ada sekitar 15 organisasi korban yang 
menyatakan keberatan dengan pemberlakuan pasal ini, di antaranya adalah 
Forum Komunikasi Eks Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan

�
Supersemar, Tim Advokasi Jajaran TNI AD, Tim Advokasi Jajaran TNI AU, 
Tim Advokasi Jajaran TNI AL, Tim Advokasi Jajaran Polri Paguyuban 
Korban Orde Baru, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde 
Baru, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Komite Aksi Pembebasan 
Tapol/Napol, Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 Bali. Keberatan 
atau penolakan terhadap ketentuan Pasal 27 UU KKR yang disampaikan 
oleh korban dan lembaga yang selama ini memperjuangkan hak-hak korban 
sangat dipahami. Namun konstelasi politik pada waktu itu membuat fraksi-
fraksi di DPR menerima rumusan Pasal 27 UU KKR seperti adanya 
sekarang. Penerimaan DPR terhadap keberadaan pasal ini adalah sebagai 
bentuk kompromi sehingga pembahasan RUU KKR tidak sampai berlarut-
larut dan deadlock, dan dikhawatirkan saksi-saksi hidup yang masih ada 
akan berkurang satu demi satu, sehingga keberadaan KKR nantinya tidak 
akan terlalu signifikan lagi karena sudah semakin kehilangan momentum. 
Oleh sebab itu, ketika RUU KKR disahkan, mayoritas anggota Pansus 
berpendapat bahwa keberatan pihak-pihak yang masih merasa kurang puas 
sebenarnya dapat disalurkan melalui beberapa wadah yang sudah tersedia 
seperti misalnya mengajukan "Hak Uji Materil" kepada Mahkamah 
Konstitusi, seperti yang dilakukan saat ini.

d. Pasal 44 Pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan 
oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM 
Ad Hoc.

Pelanggaran HAM berat merupakan "extra ordinary crimes" sehingga 
penyelesaiannya juga tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang 
sudah ada, seperti misalnya KUHP, sehingga harus melalui "jalur khusus". 
Untuk itu, sesuai dengan amanat Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang HAM, telah dibentuk suatu UU Pengadilan HAM, yang diharapkan 
dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat, dan 
menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan 
aman, baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran 
HAM berat.

Di samping adanya Pengadilan HAM Ad Hoc, TAP MPR Nomor 
V/MPR/2000 juga menyebutkan perlunya dibentuk KKR, yang merupakan 
lembaga extra-judicial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan

�
mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada 
masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan 
bersama sebagai bangsa.

Hal pertama yang sudah menjadi kesepakatan semua pihak ialah bahwa 
rekonsiliasi, yang di dalamnya termasuk rekonsiliasi nasional, merupakan 
amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan dan 
Kesatuan Nasional, yang berlanjut ke dalam suatu paket dengan 
pemberlakuan UU Pengadilan HAM Ad Hoc, serta merupakan bagian dari 
pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, 
yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amandemen UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A – 28J tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM).

4. Komnas HAM yang diwakili Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.:

a. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan tentang 
pengadilan HAM, tetapi masalah Pengadilan HAM ini di atur lebih lanjut di 
dalam UU Pengadilan HAM.

b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu dapat 
diselesaikan melalui dua avenue hukum, untuk mencapai keadilan. Avenue 
pertama, melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, pembentukannya atas usul DPR 
kepada Presiden, kemudian Presiden mengeluarkan Keppres. Avenue 
kedua, melalui KKR. 
c. Apabila benar itu suatu kebenaran yang uncontestable, maka kompensasi 
dan rehabilitasi itu tidak dapat dikaitkan dengan dikabulkan atau tidak 
dikabulkannya amnesti oleh Presiden. 
d. Amnesti tidak bisa menjadi syarat untuk sebuah pembayaran kompensasi 
dan rehabilitasi. Karena amnesti itu merupakan proses tersendiri dan 
bersifat kondisional. Pasal 29 Ayat (2) UU KKR menyebutkan, “Dalam hal 
pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan 
penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban 
atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau 
keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan 
maka Komisi memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan

�
objektif.” Jadi secara mandiri dan objektif tidak bisa dikaitkan dengan 
kompensasi dan rehabilitasi, karena kompensasi dan rehabilitasi itu menjadi 
tanggung jawab negara dan terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh 
Komisi Kebenaran. 
e. Berkenaan dengan Pasal 44 UU KKR yang menyatakan, dalam hal 
pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan, 
perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM Ad Hoc, 
menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 
28I UUD 1945. Pasal 44 itu sebagai akibat logis dan dianutnya konsepsi 
yang dirumuskan dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3). Amnesti itu hanya bisa 
diberikan oleh Presiden, dan direkomendasikan oleh KKR kepada Presiden 
apabila syarat tersebut dipenuhi. 
f. Jika KKR di proses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, maka proses 
Pengadilan HAM Ad Hoc akan digelar apabila permohonan amnesti itu 
ditolak. Terkait dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf g UU KKR menyatakan 
bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Komisi mempunyai wewenang menolak permohonan kompensasi, restitusi, 
rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan 
hak asasi manusia. Jadi penolakan permohonan kompensasi, restitusi, 
rehabilitasi atau amnesti itu dikaitkan dengan sebuah perkara, sudah 
didaftarkan atau tidak ke Pengadilan HAM. 
g. Jika kasus pelanggaran HAM berat tidak mungkin diselesaikan melalui 
KKR, maka dapat melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Tetapi jika dalam suatu 
kasus tertentu permasalahan pelanggaran HAM berat, lebih tepat 
diselesaikan melalui KKR.

PENDAPAT MAHKAMAH

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi perkara, maka secara 
mendasar keputusan pembuat undang-undang yang menentukan kebijakan 
rekonsiliasi sebagai satu penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang 
terjadi sebelum UU Pengadilan HAM, bukan hanya sebagai keputusan politik 
melainkan sebagai sebuah mekanisme hukum yang dituangkan dalam satu UU 
KKR. Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadapnya dilakukan terutama adalah 
dari prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, yang memuat falsafah dan pandangan

�
hidup bangsa yang merupakan ruh atau spirit UUD 1945. Di samping itu, 
diadopsinya Bab XA sebagai bagian dari UUD 1945 dengan perubahan kedua 
UUD 1945 pada tahun 2000, yang mengandung jaminan dan perlindungan HAM, 
juga menyebabkan uji konstitusionalitas UU KKR tersebut akan didasarkan pada 
jaminan dan perlindungan HAM yang dianut UUD 1945, dengan mana akan 
dipertimbangkan konsistensinya dengan jaminan dan perlindungan HAM yang 
menjadi bagian UUD 1945 tersebut.

Menimbang bahwa sebagai satu bangsa yang menyatakan falsafah dan 
pandangan hidup berbangsa dan bernegara didasarkan pada Pancasila sebagai 
cita-hukum (rechtsidee) dan cita-negara (staatsidee), maka keterbukaan pikiran 
dan hati untuk melihatnya haruslah dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang lebih luas, dengan maksud untuk menelusuri kembali pelanggaran 
HAM yang berat tersebut untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan 
dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat 
diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Hal demikian harus dilakukan 
dengan pendekatan yang tepat, dengan lebih dahulu memahami konflik yang 
terjadi secara objektif meskipun harus menempuh kemungkinan risiko yang tidak 
kecil, agar dapat dicapai satu keadaan yang aman dan damai yang memungkinkan 
dilaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik secara optimal, dengan 
harapan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah 
Indonesia. Di pihak lain, sebagai anggota PBB yang telah menerima prinsip-prinsip 
HAM PBB yang sesungguhnya telah termuat dalam UUD 1945, maka dalam 
menafsirkan UUD 1945, dokumen-dokumen PBB tentang HAM juga turut 
dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa atas dasar paradigma yang demikian, Mahkamah akan 
memberi pendapat terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut;

1) Pasal 27 UU KKR

Pasal 27 tersebut menentukan bahwa kompensasi dan rehabilitasi 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu pemberian kompensasi, restitusi 
dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. 
Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, apabila pelaku mengakui 
kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas 
perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga

�
korban sebagai ahli warisnya, pelaku pelanggaran HAM berat dapat 
mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan 
beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan korban 
diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan apabila permohonan 
amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan 
perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU 
Pengadilan HAM.

Pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan 
bagian yang lain, terutama sekali antara bagian yang mengatur:

a. Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan menyatakan 
penyesalan serta kesediaan minta maaf kepada korban.

b. Pelaku dapat mengajukan Amnesti kepada Presiden.

c. Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak.

d. Kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika amnesti dikabulkan 
Presiden.

e. Jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pencampuradukan dan kontradiksi yang terdapat dalam Pasal 27 UU 
KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan 
dalam individual criminal responsibility, padahal peristiwa pelanggaran HAM 
sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta 
saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. 
Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam undang-undang a 
quo menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan 
individual criminal responsibility. Mestinya dengan pendekatan demikian, yang 
digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang 
diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Di pihak lain, jika tujuannya adalah 
rekonsiliasi, dengan pendekatan yang tidak bersifat individual, maka yang 
menjadi titik tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban 
yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan 
rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut, dalam hubungan dengan restitusi, 
kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan pada satu pokok 
masalah yang tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan hak 
prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya tergantung kepada 
Presiden.

�
Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya 
merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan 
timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup 
untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu 
pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta 
rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti 
sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum 
dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Hal demikian juga merupakan 
praktik dan kebiasaan secara universal sebagaimana telah dimuat dalam Basic 
Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims 
of Gross Violations of International Human Rights Law And Serious Violations 
of International Humanitarian Law, yang menetapkan adanya adequate, 
effective and prompt reparation for harm sufferred, yang dimaksudkan untuk 
memajukan keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM berat, dengan 
memberikan reparation yang proporsional sesuai dengan bobot pelanggaran 
dan kerugian yang dialami. Hal demikian merupakan tafsiran yang digunakan 
untuk melihat Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4), 
dan Ayat (5), sehingga dengan alasan tersebut permohonan Pemohon 
mengenai Pasal 27 UU KKR cukup beralasan.

2) Pasal 44 UU KKR

Pasal 44 UU KKR berbunyi, ”Pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat 
diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.”

Dari Penjelasan Umum UU KKR dapat disimpulkan bahwa tugas KKR adalah 
untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan dan untuk 
membentuk budaya menghargai HAM guna mewujudkan rekonsiliasi untuk 
mencapai persatuan nasional, karena adanya pelanggaran HAM berat sebelum 
berlakunya UU Pengadilan HAM. KKR tidak menyangkut proses penuntutan 
hukum, tetapi mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi, 
dan/atau rehabilitasi serta memberi pertimbangan amnesti. Yang menjadi 
pertanyaan adalah, apakah KKR merupakan substitusi atau pengganti 
pengadilan atau tidak. Penjelasan umum juga secara tegas menentukan bahwa 
apabila pelanggaran HAM berat telah diputus oleh KKR, maka Pengadilan

�
HAM Ad Hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan 
amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian juga sebaliknya jika Pengadilan HAM 
Ad Hoc telah memutus, KKR tidak berwenang memutus. Meskipun dikatakan 
bahwa KKR hanya merupakan alternatif terhadap Pengadilan HAM dan bukan 
merupakan badan penegakan hukum, maka jelas bahwa dia merupakan satu 
mekanisme alternative dispute resolution, yang akan menyelesaikan satu 
perselisihan HAM secara amicable dan apabila berhasil akan menutup 
mekanisme penyelesaian secara hukum. Walaupun dalil-dalil Pemohon 
mengutip argumen dan prinsip HAM internasional yang menentang impunitas, 
akan tetapi penyelesaian pelanggaran HAM secara demikian telah diterima 
dalam praktik internasional, misalnya di Afrika Selatan, dan telah dikenal pula 
dalam hukum adat. Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM Ad 
Hoc apabila memperoleh penyelesaian di KKR adalah akibat yang logis dari 
satu mekanisme alternative dispute resolution sehingga tidak perlu dilihat 
sebagai pembenaran impunitas. Karena, pada umumnya, penyelesaian dengan 
mekanisme hukum terhadap pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU 
Pengadilan HAM, telah mengalami kesukaran dengan berlalunya jangka waktu 
yang lama yang menyebabkan hilangnya alat-alat bukti untuk dijadikan dasar 
pembuktian dalam pendekatan individual criminal responsibility. KKR juga 
dengan pengaturan dalam UU KKR, bertujuan untuk menegakkan keadilan 
sejauh masih dimungkinkan dalam mekanisme penyelesaian secara alternatif. 
Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak terlihat dasar dan alasan 
konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya, terutama karena ketentuan 
tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU 
Pengadilan HAM;

3) Pasal 1 Angka 9 UU KKR

Pasal 1 Angka 9 UU KKR menetapkan bahwa ”Amnesti adalah 
pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat”. Pengertian pelanggaran HAM berat ditentukan dalam 
Pasal 1 Angka 4 UU KKR sebagai “pelanggaran hak asasi manusia 
sebagaimana ditentukan UU Pengadilan HAM, yang dalam Pasal 7 
menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat itu meliputi a. Kejahatan genosida,

�
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.” UU Pengadilan HAM yang merujuk pada 
Statute of Rome On International Criminal Court mengkualifikasikan kejahatan 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang paling 
serius dalam komunitas internasional secara keseluruhan. Praktik internasional 
maupun General Comment Komisi HAM PBB umumnya berpendapat bahwa 
amnesti tidak diperkenankan dalam pelanggaran HAM berat. Dikatakan bahwa 
meskipun KKR dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 
keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi perlu upaya yang 
menentukan batasan terhadap amnesti, yaitu pelaku tidak boleh diuntungkan 
oleh amnesti tersebut. Amnesti seyogianya tidak mempunyai akibat hukum 
sepanjang menyangkut hak korban untuk memperoleh pemulihan (reparation), 
dan lagi pula amnesti tidak boleh diberikan kepada mereka yang melakukan 
pelanggaran hak asasi dan hukum humaniter internasional yang merupakan 
kejahatan, yang tidak meperbolehkan amnesti dan kekebalan bentuk lainnya.

Meskipun General Comment dan Laporan Sekjen PBB tersebut belum diterima 
sebagai hukum yang mengikat, tampaknya pengertian demikian merupakan 
muatan UUD 1945 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hak-hak 
asasi manusia yang dimuat dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 yaitu hak 
untuk bebas dari penyiksaan, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk 
hidup dan hak untuk tidak disiksa, Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945 
yaitu perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang 
menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi Pasal 1 Angka 9 tersebut hanya 
merupakan pengertian atau definisi yang termuat dalam ketentuan umum, dan 
bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasal-
pasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan ketentuan 
tersebut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan 
dengan pasal-pasal yang terkait dengan amnesti, sebagaimana akan diuraikan 
di bawah;

Menimbang bahwa meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya 
Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR 
bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan 
dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi 
tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27

�
tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) 
huruf g, Pasal 25 Ayat (1) huruf b, Pasal 25 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, 
Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan 
pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang 
sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR 
sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU 
KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan 
dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa hal dimaksud dapat dilakukan dan tidak melanggar 
hukum acara, meskipun permohonan (petitum) yang diajukan Pemohon hanya 
menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR, karena pada 
dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang 
akibat hukumnya bersifat erga omnes, sehingga tidak tepat untuk melihatnya 
sebagai hal yang bersifat ultra petita yang dikenal dalam konsep hukum perdata. 
Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) 
termuat dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 
Ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena 
inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang 
dimiliki individu atau orang perorangan terletak pada kehendak atau pertimbangan 
orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui. Akan tetapi meskipun 
demikian, perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan kemasyarakatan, 
menyebabkan aturan demikian juga tidak diperlakukan lagi secara mutlak. 
Pertimbangan keadilan dan kepantasan telah dijadikan juga alasan, sebagaimana 
tampak antara lain dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970, tanggal 
4 Februari 1970, dan tanggal 8 Januari 1972 serta putusan lain yang lebih, 
kemudian di mana ditegaskan bahwa Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 
189 Ayat (2) dan (3) RBg tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban 
Hakim untuk bersikap aktif dan selalu harus berusaha memberikan putusan yang 
benar-benar menyelesaikan perkara. Lagi pula dalam gugatan perdata biasanya 
dicantumkan permohonan Penggugat kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan 
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dengan demikian, Hakim memiliki 
keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum. Terlebih lagi bagi

�
Hakim Konstitusi yang menjalankan hukum acara dalam perkara pengujian 
undang-undang yang terkait dengan kepentingan umum. Meskipun yang 
mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang adalah perorangan 
yang dipandang memiliki legal standing, akan tetapi undang-undang yang 
dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan menyangkut kepentingan 
masyarakat luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada 
sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Apabila 
kepentingan umum dimaksud menghendakinya, Hakim Konstitusi tidak boleh 
terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan. Hal demikian juga 
menjadi praktik yang lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi negara lain. 
Misalnya, Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) berbunyi, ”The 
Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any 
provision of the statute is unconstitutional: Provided, That if it is deemed that the 
whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of 
unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may 
be made on the whole statute” (Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional 
tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang hanya 
yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang 
yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari 
putusan inkonstituionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang 
inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang 
tersebut). Mahkamah pun telah menerapkan hal tersebut, misalnya Putusan 
Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Menimbang bahwa di samping itu perlu diperhatikan hal-hal berikut yang 
dijumpai dalam UU KKR:

1. Bahwa KKR berwenang untuk menerima pengaduan, mengumpul informasi 
dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat, memanggil saksi dan kemudian 
mengklarifikasi pelaku/korban, menentukan kategori HAM berat dalam 
sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU KKR), menarik kesimpulan 
tentang adanya pelanggaran HAM berat, siapa pelaku dan korban, serta 
adanya permintaan maaf, yang dalam penjelasan umum UU KKR dikatakan 
adalah dalam bentuk Putusan KKR yang bersifat final dan mengikat. Kalau

�
Keputusan KKR berisi pengabulan kompensasi, restitusi dan atau 
rehabilitasi [Pasal 25 Ayat (1) huruf a], maka putusan yang final dan 
mengikat tersebut tidak mempunyai daya ikat (binding force) kalau 
amnesti ditolak. Pelaku dan korban atau Pemerintah juga tidak terikat dengan 
putusan yang digantungkan atas syarat amnesti tersebut. Dengan demikian, 
kewenangan KKR merupakan satu hal yang tidak pasti. 
2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan dalam hal antara pelaku dan korban 
pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, 
maka KKR dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk 
memberikan amnesti. Akan tetapi Pasal 29 Ayat (1) menyatakan dalam hal 
pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti wajib diputuskan 
oleh KKR. Dengan digunakannya kata dapat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan kata 
wajib dalam Pasal 29 Ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR 
yang menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). 
3. Jikalau pelaku mengakui kebenaran fakta, menyesal dan bersedia minta maaf 
kepada korban, tetapi korban tidak memaafkan maka KKR memutus 
pemberian amnesti secara mandiri dan objektif. Keadaan ini merupakan 
sesuatu yang tidak memberikan dorongan bagi pengungkapan kebenaran dan 
justru menyebabkan tidak akan adanya pihak yang bersedia mengungkapkan 
kebenaran dan mengakui fakta yang sebenarnya. 
4. Jika pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahan dan tidak 
bersedia menyesali maka pelaku akan kehilangan hak mendapat amnesti dan 
yang bersangkutan akan diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kasus 
demikian ada kemungkinan akan terjadi sengketa kewenangan antara KKR 
dan DPR, karena Pasal 42 dan 43 UU Tahun 2000, menyatakan untuk 
menentukan adanya pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi, untuk diadili 
oleh Pengadilan HAM Ad Hoc harus melalui keputusan politik DPR. Apakah 
dalam hal demikian wewenang KKR berdasar Pasal 23 UU KKR yang telah 
melakukan klarifikasi pelaku dan korban tentang pelanggaran HAM berat, yang 
menurut UU KKR dilakukan dengan bentuk keputusan, yang bersifat final 
dan mengikat, menjadi kehilangan daya laku, atau putusan KKR tentang 
adanya pelanggaran HAM berat demikian telah cukup untuk membawa 
kasus tersebut untuk diadili di depan Pengadilan HAM Ad Hoc tanpa 
memerlukan putusan DPR.

�
Rekonsiliasi membuka peluang alternatif bagi pelaku untuk mengakui 
perbuatannya tanpa berhadapan dengan proses hukum biasa. Pelaku 
mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan sikapnya terhadap kasus 
yang melibatkannya.

UU KKR tidak memberikan kepastian terhadap pelaku yang akan memilih KKR 
untuk menyelesaikan kasusnya. Pasal 28 Ayat (1) UU KKR menyatakan dalam 
hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM telah saling 
memaafkan dan melakukan perdamaian, maka Komisi dapat memberikan 
rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti. Dari ketentuan 
Pasal 1 angka 2 UU KKR dapat disimpulkan bahwa untuk adanya rekonsiliasi 
harus dipenuhi; (1) pengungkapan kebenaran, (2) pengakuan, (3) 
pengampunan. Sehingga, apabila ketiga hal tersebut tidak dapat dipastikan 
dipenuhi maka rekonsiliasi tidak akan ada. Apabila suatu kasus tidak terungkap 
kebenarannya yaitu baik tentang peristiwa, tempat, waktu, dan pelaku maka 
jelas rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. UU KKR tidak memuat ketentuan 
yang secara langsung menyatakan bahwa ditolaknya amnesti akan 
menyebabkan pelaku dapat diproses secara hukum, melainkan menentukan 
bahwa penolakan terhadap amnesti menyebabkan pelaku harus bertanggung 
jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari keseluruhan uraian tersebut 
jelas bahwa UU KKR tidak mendorong pelaku untuk menyelesaikan perkaranya 
melalui KKR, karena mengandung banyak ketidakpastian hukum. Sementara 
itu, apabila korban atau ahli warisnya, karena tidak bersedia memaafkan, dapat 
saja kemudian melaporkan pelaku kepada aparat hukum berdasarkan bukti-
bukti pengakuan yang dibuat oleh pelaku. Karena ketentuan ini membuka 
peluang terjadinya pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri (self-
incrimination), maka akan sulit mengharapkan terjadinya rekonsiliasi yang 
menjadi tujuan UU KKR. UU KKR tidak dengan tegas mengatur apakah suatu 
proses rekonsiliasi dapat terjadi tanpa adanya pemberian maaf oleh korban 
atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU KKR dapat menimbulkan 
persoalan pada kasus di mana justru korban yang berinisiatif untuk 
mengadukan/melapor ke KKR. Seharusnya sudah sejak dari awal, yaitu pada 
saat korban memilih jalur KKR untuk menyelesaikan kasusnya, korban telah 
memiliki kehendak untuk bersedia memaafkan pelaku. Apabila korban tidak

�
memiliki kehendak untuk memaafkan pelaku maka proses peradilan 
merupakan alternatif yang disediakan dan bukan melalui jalur rekonsiliasi. 
Dengan kata lain, dalam rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan yang bersifat timbal 
balik, baik dari pelaku maupun dari korban.

5. Terhadap pengaduan yang disertai dengan permohonan untuk mendapatkan 
kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib memberi 
keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan permohonan (Pasal 24 UU KKR).

Menjadi pertanyaan apakah materi yang harus diputus oleh Komisi dalam 
jangka 90 hari, termasuk juga putusan tentang pengungkapan “kebenaran atas 
pelanggaran HAM berat“ (vide Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 UU KKR).

Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan Komisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, 
dan/atau rehabilitasi, atau 
b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal 
permohonan amnesti.

Dengan adanya rumusan Pasal 25 Ayat (1) tersebut yang wajib diputus oleh 
Komisi dalam jangka 90 hari adalah permohonan untuk mendapatkan 
kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti. Ketentuan tersebut dilengkapi 
dengan Pasal 25 Ayat (3), (4), (5), dan (6), serta Pasal 26 yang menetapkan 
jangka waktu proses pengambilan putusan terhadap permohonan amnesti. 
Sedangkan untuk memutuskan hasil temuannya yaitu yang berupa 
pengungkapan kebenaran tentang adanya pelanggaran HAM berat UU KKR 
tidak menentukan batas waktu. Dengan adanya batasan waktu untuk memutus 
permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan amnesti dalam jangka 90 
hari, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati sedangkan pengungkapan 
kebenaran masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi yang memerlukan 
waktu lebih dari 90 hari apakah permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi 
dan amnesti harus diputus lebih dahulu. Sebuah pengaduan atau laporan 
dapat disampaikan kepada Komisi, dan setelah adanya pengaduan tersebut 
Komisi harus melakukan penyelidikan dan klarifikasi baik terhadap peristiwanya 
sendiri maupun pelakunya.

�
Pasal 24 berisi ketentuan yang mengatur apabila Komisi telah menerima 
pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat, yang disertai permohonan 
amnesti, kata “disertai” diartikan bahwa permohonan tersebut diajukan 
bersamaan dengan pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat. 
Persoalannya adalah, amnesti hanya mungkin kalau telah jelas siapa pelaku 
pelanggaran HAM berat, dan kepada pelaku diberi hak untuk mengajukan atau 
memohon amnesti, sedangkan hak menentukan ada pada Presiden. 
Bagaimana dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan pelaku yang belum 
terklarifikasi dapat menyertakan permohonan amnesti. Pelaku pelanggaran 
baru dapat ditentukan setelah KKR mengungkapkan kebenaran adanya 
pelanggaran HAM berat yang di dalam pengungkapan tersebut ditemukan pula 
pelakunya. Dengan demikian Pasal 24 ini menimbulkan kerancuan yang dapat 
mengakibatkan ketidakpastian hukum karena di dalam pasal ini termuat 
batasan waktu 90 hari. Amnesti baru dapat dimohon, direkomendasikan, dan 
diberikan kalau sudah diketahui dengan pasti siapa pelaku pelanggaran. 
Kemungkinan terungkapnya pelaku sejak awal dapat terjadi apabila terdapat 
“pengakuan“ tentang pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 23 huruf a, atau apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan 
korban sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28. Pasal 24 prosesnya berbeda 
dengan Pasal 23 huruf a. Pasal 24 prosesnya berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) 
huruf a, yaitu menjadi kewenangan subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, 
artinya korbanlah yang aktif melakukan pengaduan atau laporan. Sedangkan 
Pasal 23 huruf a, di mana pelaku aktif membuat “pengakuan” menjadi 
wewenang dari subkomisi pertimbangan amnesti. Dengan demikian, secara 
juridis tidak logis, jika permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan 
amnesti diajukan bersama-sama dengan pengaduan atau laporan, yang wajib 
diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU KKR.

Menimbang bahwa semua fakta dan keadaan ini menyebabkan tidak 
adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan 
pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang 
diharapkan. Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, 
Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana termaktub

�
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo, tidak mungkin dapat diwujudkan 
karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (rechtsonzekerheid). Oleh karena 
itu, Mahkamah menilai undang-undang a quo secara keseluruhan bertentangan 
dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya 
penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. 
Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan 
rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan 
UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan 
melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan 
amnesti secara umum.

Mengingat Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat 
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

 MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 
Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 
oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 4 Desember 2006, dan 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk 
umum pada hari ini Kamis, 7 Desember 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie,

�
selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, Harjono, 
Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, .Abdul Mukthie Fadjar, 
serta H. Achmad Roestandi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu 
oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa 
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

 K E T U A

 TTD.

Jimly Asshiddiqie.

ANGGOTA-ANGGOTA

 TTD. TTD.

 H.A.S Natabaya. Harjono

 TTD. TTD.

 Soedarsono. H. M. Laica Marzuki.

 TTD. TTD.

 Abdul Mukthie Fadjar. H. Achmad Roestandi.

 TTD. TTD.

 I Dewa Gede Palguna. Maruarar Siahaan.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS)

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para 
Pemohon tersebut di atas, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempunyai 
pendapat berbeda (disesnting opnions), sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

 Bahwa dalam penentuan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum 
(legal standing) sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan

�
pengujian undang-undang, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak 
atau pihak-pihak dimaksud haruslah:

(1) menjelaskan kualifikasinya, apakah sebagai perorangan warga negara 
Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang), sebagai 
badan hukum, ataukah sebagai lembaga lembaga negara; dan 
(2) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi 
sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai akibat diberlakukannya 
suatu undang-undang.

Sementara itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah hingga saat ini, 
untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, 
harus dipenuhi lima syarat, yaitu:

(1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945; 
(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
(3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 
dipastikan akan terjadi; 
(4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
(5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

 Bahwa UU KKR adalah undang-undang yang bersifat khas, karena 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di masa lalu dan kemudian diarahkan kepada lahirnya 
rekonsiliasi demi terwujudnya persatuan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam 
konsiderans menimbang khususnya huruf a dan b dan Penjelasan Umum undang-
undang a quo. Dengan demikian, pada dasarnya, hanya ada dua pihak yang 
paling berkepentingan langsung dengan berlakunya undang-undang a quo, yaitu 
korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu

�
maka, pada dasarnya, dua pihak itu pula yang mungkin dirugikan hak-hak 
konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang a quo.

 Bahwa dengan pertimbangan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang 
ditemukan selama persidangan, maka Pemohon V, VI, VII, dan VIII prima facie 
dapat dianggap memenuhi kriteria pertama dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 
MK, yaitu sebagai sekelompok perorangan warga negara Indonesia yang 
mempunyai kepentingan sama yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan 
oleh berlakunya undang-undang a quo, di mana anggapan itu harus dibuktikan leih 
lanjut. Di samping itu, yang juga menjadi pertanyaan adalah apakah para 
Pemohon dimaksud (Pemohon V, VI, VII, VIII) memenuhi lima syarat kerugian hak 
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, hal itu harus dibuktikan dalam 
pemeriksaan terhadap pokok atau substansi permohonan. Dengan demikian, 
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dimaksud (Pemohon V, VI, VII, 
VIII) baru akan dapat ditentukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok 
atau substansi permohonan.

Tentang Pokok atau Substansi Permohonan

 Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka (9), Pasal 27, dan 
Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada 
intinya sebagai berikut:

(1) Pasal 1 angka (9) UU KKR yang berbunyi, “Amnesti adalah pengampunan 
yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, 
menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 karena: 
a. Pelanggaran HAM yang berat memiliki tempat tertinggi dalam bentuk 
kejahatan. Karena itu terdapat ketentuan yang melarang amnesti bagi 
pelaku pelanggaran HAM yang berat; 
b. Definisi mengenai amnesti dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang diakui oleh komunitas yang beradab dalam masyarakat 
dunia, dan Indonesia termasuk dalam komunitas bangsa yang beradab 
tersebut, sehingga amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM berat 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

�
c. Amnesti bagi pelanggaran HAM yang berat bertentangan dengan hukum 
internasional, namun rumusan Pasal 1 angka (9) UU KKR justru 
menjelaskan bahwa amnesti diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM 
yang berat sehingga pasal tersebut bertentangan dengan hukum yang telah 
diakui oleh masyarakat internasional di mana Indonesia termasuk sebagai 
bagian dari komunitas tersebut;

(2) Pasal 27 UU KKR yang berbunyi, “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti 
dikabulkan”, bertentangan dengan UUD 1945 karena: 
a. Ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut membuat hak korban atas 
kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada pemberian maaf dan bukan 
pada substansi perkara, juga mendiskriminasikan korban, dan melanggar 
jaminan atas perlindungan dan persamaan di depan hukum dan 
penghormatan terhadap martabat manusia; 
b. Berdasar ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut dan Penjelasannya, 
pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) hanya dapat diberikan apabila 
permohonan amnesti dikabulkan, sehingga telah menegasikan hak korban 
terhadap pemulihan padahal pemulihan korban sama sekali berhubungan 
dengan ada-tidaknya amnesti; 
c. Konsep amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan adanya pelaku. 
Konsekuensinya, tanpa ditemukannya pelaku maka amnesti tidak mungkin 
diberikan, sehingga korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan. 
Ketentuan tersebut juga telah mendudukkan korban dalam keadaan yang 
tidak seimbang dan tertekan sebab korban diberikan persyaratan berat 
untuk mendapatkan haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti; 
d. Implikasi perumusan Pasal 27 UU KKR akan memberikan ketidakadilan 
kepada korban sebab korban harus berharap agar pelaku yang selama ini 
telah membuat korban menderita bisa mendapatkan amnesti, sehingga hak 
korban atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) tidak bisa korban 
dapatkan dan korban harus menempuh upaya lain yang tidak pasti; 
e. Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara 
korban dan pelaku, dan telah mendiskriminasikan hak atas pemulihan 
(kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak 
bergantung pada pelaku. Pasal 27 UU KKR juga tidak menghargai korban

�
yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang dialaminya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak 
korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban negara untuk 
memberi pemulihan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi dan 
ketidaksamaan di hadapan hukum serta bertentangan dengan pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; 
f. Berdasarkan alasan-alasan di atas, hak konstitusional Pemohon, baik 
sebagai korban maupun pendamping korban, untuk mendapatkan jaminan 
persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan 
diskriminatif telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU KKR.

(3) Pasal 44 UU KKR yang berbunyi, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat 
diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc”, bertentangan 
dengan UUD 1945 karena: 
a. Pasal 44 UU KKR, yang memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama 
dengan pengadilan, telah menutup akses setiap orang untuk mendapat 
penyelesaian melalui proses yudisial; 
b. Pengaturan Pasal 44 UU KKR, yang tidak memperkenankan lagi 
pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc apabila peristiwa 
tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban 
negara dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berat sebagaimana 
diatur dalam Hukum Internasional, baik yang tertuang dalam praktik 
(international customary law) maupun perjanjian-perjanjian internasional 
(international treaties);

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu 
ditegaskan bahwa ketiga ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut tidak 
boleh dibaca dan dipahami secara sendiri-sendiri dan terlepas dari konteks 
keseluruhan ketentuan dalam UU KKR. Oleh karena itu, dalam menilai 
konstitusionalitas ketentuan-ketentuan UU KKR yang dimohonkan pengujian 
dimaksud, terlebih dahulu perlu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan 
sebagai berikut:

�
o bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia 
adalah salah satu syarat melekat yang tidak dapat diabaikan; 
o bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi 
manusia demikian terbukti bukan hanya dari diaturnya secara tersendiri bab 
tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 (Bab XA) dan diundangkannya 
sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia 
maupun yang berkaitan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak-hak asasi manusia, tetapi juga dengan diratifikasinya 
instrumen-instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan hak 
asasi manusia; 
o bahwa sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai pihak (party) 
dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk di dalamnya yang 
berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, Pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
mengatakan, “Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah 
Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan 
berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, 
dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional 
yang berlaku”. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke dalam 
berbagai instrumen hukum internasional dalam bidang hak asasi manusia 
tersebut secara implisit menunjukkan tiga hal: (a) konfirmasi bahwa 
instrumen-instrumen hukum internasional tersebut adalah sejalan dengan 
UUD 1945 yang menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-
hak asasi manusia; (b) oleh karena itu Indonesia terikat untuk 
melaksanakan segala ketentuan dalam instrumen-instrumen hukum 
internasional tersebut; (c) keterikatan untuk melaksanakan segala 
ketentuan instrumen hukum internasional dimaksud, yang di dalamnya 
Indonesia menjadi pihak (party), bukanlah didasari oleh doktrin supremasi 
hukum internasional atas hukum nasional melainkan semata-mata karena 
ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional 
dimaksud telah diterima sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia 
melalui proses ratifikasi, sehingga harus diasumsikan adanya praanggapan

�
bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional dimaksud tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya hal 
mana tidak terjadi selama berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap 
permohonan a quo; 
o bahwa dalam praktik pelaksanaan di tingkat nasional, ketentuan-ketentuan 
berbagai instrumen hukum internasional yang menyangkut pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, in casu dalam kaitannya dengan persoalan 
amnesti, telah berkembang dua pendapat atau interpretasi: 
- pertama, pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku pemberian 
amnesti; 
- kedua, pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya klausula 
dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang menyerahkan 
pelaksanaan ketentuan-ketentuannya menurut hukum nasional masing-
masing negara pihak berarti bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimungkinkan sepanjang hal 
itu tidak secara tegas dinyatakan dilarang dalam instrumen hukum 
internasional yang bersangkutan dan sepanjang hal itu oleh negara yang 
bersangkutan dipandang lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan yang 
lebih besar daripada menghukum pelaku;

 
Bahwa dengan alasan-alasan di atas dan dengan menilai ketiga ketentuan 
UU KKR yang dimohonkan pengujian (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, Pasal 44) dalam 
konteks keseluruhan ketentuan UU KKR, maka terhadap permohonan a quo saya 
berpendapat:

• Konstitusionalitas Pasal 1 angka 9 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 
1945 bukan saja karena wewenang untuk memberikan amnesti, menurut UUD 
1945, memang merupakan kewenangan Presiden setelah mendengar 
pertimbangan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, 
melainkan juga karena pemberian amnesti dalam konteks keseluruhan 
ketentuan UU KKR adalah dimaksudkan menjamin untuk mencapai tujuan 
yang lebih besar, yaitu rekonsiliasi demi tercapainya persatuan nasional; 
• Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 namun bukan sepenuhnya 
karena alasan sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan karena ketentuan

�
Pasal 27 UU KKR dimaksud tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan 
baik kepada korban maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Ketentuan Pasal 27 UU KKR tidak memberikan kepastian hukum dan 
keadilan kepada korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi 
digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti yang 
sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidak 
setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya telah terbukti 
bahwa yang bersangkutan adalah korban. Juga tidak adil bagi korban, sebab di 
satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak [Pasal 29 Ayat (3) UU KKR], 
tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut sebagai 
hak. Sebaliknya, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga tidak memberikan kepastian 
hukum dan keadilan kepada pelaku, karena tidak terdapat jaminan dalam 
undang-undang a quo bahwa pelaku akan dengan sendirinya memperoleh 
amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, 
menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf 
kepada korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Hal 
itu dikarenakan, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, jika korban atau 
keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan 
maka “Komisi memutus pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif”. 
Undang-undang a quo tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa 
“Komisi memutus pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif” itu. 
Namun, dengan mengikuti penalaran yang wajar, dalam frasa tersebut tetap 
terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak direkomendasikan untuk 
mendapatkan amnesti, meskipun ia telah mengakui kesalahan, mengakui 
kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan 
bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang 
merupakan ahli warisnya. 
• Pasal 44 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena justru pada 
ketentuan Pasal 44 itulah salah satu kunci penting tercapainya tujuan 
pembentukan UU KKR digantungkan, yaitu apakah para pihak (korban dan 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat) akan memilih jalan di luar 
pengadilan (in casu penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) 
ataukah melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.

�
Menimbang bahwa meskipun telah cukup alasan untuk menyatakan Pasal 
27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, permohonan a quo tidak serta-merta 
dapat dinyatakan dikabulkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

• Permohonan dapat dinyatakan dikabulkan manakala tidak terdapat keragu-
raguan perihal kedudukan hukum (legal standing) pihak yang mengajukan 
permohonan sehingga tujuan pengabulan permohonan tercapai yaitu pulihnya 
hak-hak konstitusional pemohon yang terlanggar sebagai akibat 
diberlakukannya ketentuan undang-undang yang inkonstitusional atau, setidak-
tidaknya, hak-hak konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan. Sementara itu, 
dalam hubungannya dengan permohonan a quo, berdasarkan bukti-bukti yang 
ada selama berlangsungnya persidangan, status para Pemohon sebagai 
korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat belum sepenuhnya terbukti. 
Hal itu dikarenakan Pasal 1 angka 5 UU KKR memberi definisi korban sebagai, 
“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, 
pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung 
dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga 
ahli warisnya”. Selama berlangsungnya persidangan, hal-hal yang terungkap 
adalah bahwa para Pemohon, sebagaimana disebutkan di atas (Pemohon V, 
VI, VII, VIII), mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-
hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari suatu peristiwa atau perbuatan 
pada masa lalu. Yang menjadi pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan 
dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Dalam hal 
inilah timbul keragu-raguan karena: 
a. di satu pihak, Pasal 1 angka 4 UU KKR menyatakan bahwa yang dimaksud 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). 
Menurut UU Pengadilan HAM, Pasal 7, pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat meliputi (a) kejahatan genosida; (b) kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Sehingga, dalam hubungannya dengan para Pemohon a 
quo, pertanyaannya kemudian adalah apakah para Pemohon ini merupakan 
korban kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan?

�
Masalahnya adalah, menurut Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 
ayat (2) UU Pengadilan HAM, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat di masa lalu, yang berarti termasuk 
penentuan apakah kejahatan itu merupakan kejahatan kejahatan genosida 
ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan, ditentukan oleh pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian apakah “penderitaan fisik, 
mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya” yang 
dialami para Pemohon di atas merupakan akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, hal itu digantungkan pada sikap atau pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat. Sehingga, dilihat dari sudut pandang ini, para Pemohon 
a quo belum dapat sepenuhnya memenuhi syarat kedudukan hukum (legal 
standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. di pihak lain, UU KKR menyatakan bahwa KKR memiliki beberapa 
subkomisi, satu di antaranya adalah subkomisi penyelidikan dan klarifikasi 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 16 huruf a). Subkomisi 
ini, menurut Pasal 18 huruf f UU KKR, memiliki kewenangan “menentukan 
kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat” 
sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM. Dengan ketentuan ini 
berarti, subkomisi penyelidikan dan klarifikasilah yang berwenang 
menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat di masa lalu dan sekaligus menentukan jenisnya, yaitu apakah 
pelanggaran dimaksud adalah kejahatan genosida ataukah kejahatan 
terhadap kemanusiaan. Dilihat dari sudut pandang ini pun “penderitaan fisik, 
mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya” yang 
dialami para Pemohon a quo, pada saat ini, belum dapat dipastikan apakah 
merupakan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak, 
karena KKR (termasuk subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat) hingga saat ini belum terbentuk; 
c. uraian pada huruf a dan b di atas menunjukkan bahwa penentuan 
kedudukan hukum para Pemohon a quo, atau siapa pun yang mengalami 
peristiwa yang serupa dengan yang dialami para Pemohon ini, telah 
diombang-ambingkan oleh dua ketentuan undang-undang dan tidak ada

�
penyelesaian. Memang, Mahkamah ini dapat saja menafsirkan bahwa 
tatkala penyelesaian yang dipilih untuk menyelesaikan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu adalah melalui KKR 
maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UU KKR, karena Pasal 47 ayat 
(1) UU Pengadilan HAM mengatakan, “Pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak 
menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi”. Namun, kalaupun penafsiran ini yang dipegang oleh 
Mahkamah, tetap saja para Pemohon a quo tidak dapat ditentukan 
kedudukan hukum (legal standing)-nya pada saat ini karena harus 
menunggu terbentuknya KKR terlebih dahulu dan dengan asumsi bahwa 
KKR nantinya akan menentukan bahwa apa yang dialami para Pemohon a 
quo adalah sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
entah itu berupa kejahatan genosida ataukah kejahatan terhadap 
kemanusiaan.

• Selanjutnya, bahkan seandainya pun pada saat ini KKR telah terbentuk dan 
telah menentukan bahwa apa yang dialami oleh para Pemohon a quo adalah 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, 
sehingga dengan demikian para Pemohon a quo memenuhi syarat kedudukan 
hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, 
pengabulan permohonan para Pemohon a quo untuk Pasal 27 UU KKR justru 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada para Pemohon a quo. Hal 
ini disebabkan oleh adanya ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, yang 
rumusannya telah dikutip di atas. Seseorang atau suatu kelompok orang, 
menurut penalaran yang normal, sangat kecil kemungkinannya untuk mau 
pengakui kesalahan atau mengakui kebenaran fakta-fakta bahwa ia pernah 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dan 
kemudian meminta maaf tanpa adanya jaminan bahwa dengan pengakuan dan 
permintaan maafnya itu orang atau kelompok orang tersebut akan 
mendapatkan amnesti. Akibat selanjutnya, maka ada tidaknya pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat di masa lalu juga akan menjadi sulit untuk 
diungkap, padahal pengungkapan demikian justru merupakan kondisi atau 
syarat yang tak dapat ditiadakan untuk dapat dilakukannya pemulihan terhadap 
hak-hak para Pemohon a quo. Dengan demikian, maka pengabulan Pasal 27

�
dengan bertolak dari jalan pikiran para Pemohon a quo, sebagaimana telah 
diuraikan di atas, dan tanpa melihat konteks UU KKR secara keseluruhan, 
justru berakibat meniadakan kemungkinan para Pemohon a quo memperoleh 
kompensasi dan rehabilitasi, yang berarti para Pemohon a quo menjadi lebih 
dirugikan.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mengikuti jalan pikiran 
para Pemohon a quo, pemohonan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. 
Karena, setidak-tidaknya dengan menyatakan permohonan ini tidak dapat 
diterima, masih lebih besar kemungkinannya bagi Pemohon untuk mendapatkan 
kompensasi. 

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Alfius Ngatrin.