Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : 

a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan perlu 
diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan 
lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi 
serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan 
daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara; 
b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan 
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
penataan susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 
c. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga 
permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan mengatur lembaga 
perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan 
perkembangan politik dan ketatanegaraan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang 
perlu mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-undang tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat : 

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
<li> Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
<li> Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
<li> Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
<li> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
<li> Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD. 

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Pasal 3

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 4

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 5
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji 
bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang 
Paripurna MPR. 
(2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh 
Pimpinan MPR. 
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. 

Pasal 6

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: 

‘’Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan 
negara; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk 
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik 
Indonesia.’’

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 7 
(1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.  
(2) Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. 
(3) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
(4) Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah satu Wakil Ketua DPR dan/atau wakil ketua DPD.  
(5) Ketua dan Wakil Ketua MPR diresmikan dengan Keputusan MPR. 
(6) Tatacara pemilihan Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. 

Pasal 8

(1) Tugas Pimpinan MPR adalah: 
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
diambil keputusan; 
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua; 
c. menjadi juru bicara MPR; 
d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR; 
e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga 
negara lainnya sesuai dengan putusan MPR; 
f. mewakili MPR dan/atau alat kelengkapan MPR di pengadilan; 
g. melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi 
atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran 
MPR;dan 
i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang 
Paripurna MPR. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
MPR. 

Pasal 9

(1) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD; 
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Pimpinan MPR; dan 
e. melanggar kode etik MPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan MPR. 

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas 
sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 
(3) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana 
dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang MPR dan menjadi juru bicara MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(4) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan MPR 
melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. 

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 10

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

MPR mempunyai tugas dan wewenang: 

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 
b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, 
dalam Sidang Paripurna MPR; 
c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 
untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; 
d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
dalam masa jabatannya; 
e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila 
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; 
f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara 
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 
paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu tiga puluh hari; 
g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. 

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Anggota MPR mempunyai hak: 
a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar; 
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan; 
c. memilih dan dipilih; 
d. membela diri; 
e. imunitas; 
f. protokoler; dan 
g. keuangan dan administratif. 
(2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. 

Pasal 13

Anggota MPR mempunyai kewajiban: 

a. mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
peraturan perundang-undangan; 
c. menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional; 
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 
golongan; dan 
e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 

Bagian Keenam

Sidang dan Putusan

Pasal 14

 (1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 
(2) Selain sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPR bersidang untuk 
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
(3) Sidang MPR sah apabila dihadiri : 
a. sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR 
untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden; 
b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar; 
c. sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah Anggota 
MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 
(4) Tata cara penyelenggaraan sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR. 

Pasal 15

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a 
ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR 
yang hadir. 
(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah Anggota MPR. 
(3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 
(4) Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

BAB III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 16

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. 

Pasal 17

(1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. 
(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. 
(3) Anggota DPR berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia. 

Pasal 18

Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 19

(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 
bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna 
DPR. 
(2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh 
Pimpinan DPR. 
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 

Pasal 20 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut: 

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan
negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan 
tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.? 

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 21

 (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari 
dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR. 
(2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 
DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR. 
(3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang 
ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh 
kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR. 
(4) Dalam hal 
terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi 
terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR. 
(5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah 
Agung. 
(6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR. 
(7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Pasal 22 

(1) 
Tugas Pimpinan DPR adalah: 
a. 
memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
diambil keputusan; 
b. 
menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua; 
c. 
menjadi juru bicara DPR; 
d. 
melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR; 
e. 
mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga 
negara lainnya sesuai dengan putusan DPR; 
f. 
mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; 
g. 
melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi 

atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

h. 
menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran 
DPR; dan 
i. 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang 
Paripurna DPR. 
(2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Pasal 23 

(1) 
Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Pimpinan DPR; 
d. 
melanggar kode etik DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan 
DPR; 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 
hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan 
f. 
ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPR oleh partai politiknya. 
(2) 
Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota 
pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas 
sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 
(3) 
Dalam hal Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan 
melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(4) 
Dalam hal Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPR 
melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a 

dan huruf c.

 (5) 
Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Bagian Ketiga 

Kedudukan dan Fungsi 

Pasal 24 
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 

Pasal 25 
DPR mempunyai fungsi: 

a. 
legislasi; 
b. 
anggaran; dan 
c. 
pengawasan. 
Bagian Keempat 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 26 

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang: 
a. 
membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama; 
b. 
membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang; 
c. 
menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan 
DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam 
pembahasan; 
d. 
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN 
dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 
agama; 
e. 
menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD; 

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran 
pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; 
g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD 
terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 
h. memilih anggota Badan 
pertimbangan DPD; 
Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 
i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban 
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 
j. memberikan persetujuan kepada Presiden 
pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 
atas pengangkatan dan 
k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; 
l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya 
kepada Presiden untuk ditetapkan; 
m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, 
menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan 
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 
n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, 
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta 
membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat 
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 
beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang; 
o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat; dan 
p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 
undang-undang.

 (2) 
Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Bagian Kelima 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 27 
DPR mempunyai hak: 

a. 
interpelasi; 
b. 
angket; dan 
c. 
menyatakan pendapat. 

Pasal 28 
Anggota DPR mempunyai hak: 

a. 
mengajukan rancangan undang-undang; 
b. 
mengajukan pertanyaan; 
c. 
menyampaikan usul dan pendapat; 
d. 
memilih dan dipilih; 
e. 
membela diri; 
f. 
imunitas; 
g. 
protokoler; dan 
h. 
keuangan dan administratif. 
Pasal 29 
Anggota DPR mempunyai kewajiban: 

a. 
mengamalkan Pancasila; 
b. 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
menaati segala peraturan perundang-undangan; 
c. 
melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 
d. 
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara 
kesatuan Republik Indonesia; 
e. 
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. 
menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 
g. 
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

h. 
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan 
daerah pemilihannya; 
i. 
menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan 
j. 
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 
Pasal 30 
(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, 
pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan 
keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan 
negara. 
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib 
memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa 
alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa 
jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan 
demi hukum. 
Pasal 31 

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 
27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan 

Pasal 32 
DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Pasal 33 

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. 
(2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR. 
(3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden. 
(4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat 
tinggal di ibukota negara Republik Indonesia. 
Pasal 34 

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota 
DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

Pasal 35 

(1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 
bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna 
DPD. 
(2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh 
pimpinan DPD. 
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.
Pasal 36 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai 
berikut: 

?Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
peraturan perundang-undangan; 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti 

kepada bangsa dan negara; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili 
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan 
negara kesatuan Republik Indonesia. 

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 37

 (1) 
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil 
ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. 
(2) 
Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD 
dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD. 
(3) 
Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang 
ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan dari anggota 
tertua dan anggota termuda usianya. 
(4) 
Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau 
anggota termuda berikutnya. 
(5) 
Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD. 
(6) 
Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD. 
Pasal 38 

(1) 
Tugas Pimpinan DPD adalah: 
a. 
memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
diambil keputusan; 
b. 
menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua; 
c. 
menjadi juru bicara DPD; 
d. 
melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD; 
e. 
mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga 
negara lainnya sesuai dengan putusan DPD; 

f. 
mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan; 
g. 
melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi 
atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
h. 
menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran 
DPD; dan 
i. 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang 
Paripurna DPD. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD. 
Pasal 39 

(1) 
Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai pimpinan DPD; 
d. 
melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan 
DPD; atau 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 
hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara. 
(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota 
pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas 
sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 
(3) Dalam hal pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan 
melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(4) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPD 
melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a 
dan huruf c.

 (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD. 
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 40
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 41 
DPD mempunyai fungsi : 

a. 
pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan 
yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; 
b. 
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. 
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 42

 (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi 
lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
(2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. 
(3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) 
dengan pemerintah. 
Pasal 43 

(1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh 
DPR maupun oleh pemerintah. 
(2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal 
Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. 
(3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara 
DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD 
atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari 
masing-masing lembaga. 
(4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 
sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. 
Pasal 44

 (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN 
dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis 
sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah. 
(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam 
melakukan pembahasan dengan pemerintah. 
Pasal 45

 (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 
sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 
Pasal 46

 (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang. 
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 
Pasal 47 
DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk 
dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan APBN. 

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 48 
DPD mempunyai hak: 

a. 
mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR; 
b. 
ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 
ayat (1). 
Pasal 49 
Anggota DPD mempunyai hak: 

a. 
menyampaikan usul dan pendapat; 
b. 
memilih dan dipilih; 
c. 
membela diri; 
d. 
imunitas; 
e. 
protokoler; dan 
f. 
keuangan dan administratif. 

Pasal 50 

Anggota DPD mempunyai kewajiban: 

a. mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan 
kesatuan Republik Indonesia; 
nasional dan keutuhan negara 
e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
dan daerah; 
g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 
golongan; 
h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan 
daerah pemilihannya; 
i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan 
j. menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. 

Pasal 51 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 
44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan 
Tata Tertib DPD. 

BAB 
V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI
Bagian Pertama
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 52 

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih 

berdasarkan hasil pemilihan umum. 

Pasal 53 

(1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyaknya seratus orang. 
(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
atas nama Presiden. 
(3) Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota provinsi yang bersangkutan. 
Pasal 54
Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat
Anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 55 

(1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji 
secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang 
Paripurna DPRD Provinsi. 
(2) Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh 
Pimpinan DPRD Provinsi. 
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi. 
Pasal 56 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut:
?Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan

negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan
tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
?

Bagian Kedua 
Pimpinan 
Pasal 57 

(1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga 
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang 
paripurna DPRD Provinsi. 
(2) Selama Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi. 
(3) Pimpinan Sementara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi. 
(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi ditentukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Provinsi. 
(5) Pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi. 
(6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi. 
Pasal 58 

(1) Tugas Pimpinan DPRD Provinsi adalah: 
a. 
memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 
diambil keputusan; 
b. 
menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil Ketua; 
c. 
menjadi juru bicara DPRD Provinsi; 

d. 
melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Provinsi; 
e. 
mengadakan konsultasi dengan gubernur dan instansi pemerintah 
lainnya sesuai dengan putusan DPRD Provinsi; 
f. 
mewakili DPRD Provinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Provinsi di 
pengadilan; 
g. 
melaksanakan putusan DPRD Provinsi berkenaan dengan penetapan 
sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
h. 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang 
Paripurna DPRD Provinsi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi. 
Pasal 59 

(1) Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Pimpinan DPRD Provinsi; 
d. 
melanggar kode etik DPRD Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan badan 
kehormatan DPRD Provinsi; 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 
hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan 
f. 
ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi oleh partai 
politiknya. 
(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Provinsi diberhentikan dari jabatannya, para 
anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana 
tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 
(3) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi dinyatakan bersalah karena melakukan tindak 
pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak 
diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Provinsi, dan 
menjadi juru bicara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
huruf a dan huruf c.

 (4) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan 
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD 
Provinsi melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
huruf a dan huruf c. 
(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib DPRD Provinsi. 
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 60

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
lembaga pemerintahan daerah provinsi. 

Pasal 61 
DPRD Provinsi mempunyai fungsi: 

a. 
legislasi; 
b. 
anggaran; dan 
c. 
pengawasan. 
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 62 

(1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: 
a. 
membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat 
persetujuan bersama; 

b. 
menetapkan APBD bersama dengan gubernur; 
c. 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, 
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan 
daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 
d. 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 
e. 
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi 
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan 
daerah; 
f. 
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam 
pelaksanaan tugas desentralisasi. 
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Provinsi 
mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya. 
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 63 

DPRD Provinsi mempunyai hak: 

a. 
interpelasi; 
b. 
angket; dan 
c. 
menyatakan pendapat. 
Pasal 64 
Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak: 

a. 
mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. 
mengajukan pertanyaan; 
c. 
menyampaikan usul dan pendapat; 
d. 
memilih dan dipilih; 
e. 
membela diri; 
f. 
imunitas; 

g. protokoler; dan 
h. keuangan dan administratif. 
Pasal 65 
Anggota DPRD Provinsi mempunyai kewajiban: 

a. mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah; 
e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat; 
g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan golongan; 
h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih 
dan daerah pemilihannya; 
i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi; dan 
j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang 
terkait. 
Pasal 66 

(1) DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak 
meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan 
hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang 
sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan 
negara. 
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 
masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 
masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa 
alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa 
jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan 
demi hukum. 
Pasal 67 

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 
63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi 
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan 

Pasal 68 
DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang 
dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. 
Pasal 69 

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan 
sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. 
(2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas 
nama Presiden. 
(3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Pasal 70 

Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan 
pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. 
Pasal 71 

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan 
sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam 
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota. 
(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji 
bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang 
dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 
(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. 
Pasal 72 
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut: 
?Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan

negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan
tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
?

Bab Kedua 
Pimpinan 
Pasal 73

 (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna 
DPRD Kabupaten/Kota. 
(2) Selama Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
terbentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD 

Kabupaten/Kota.

 (3) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik 
yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten/Kota. 
(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD 
Kabupaten/Kota. 
(5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan 
sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipandu oleh ketua pengadilan 
negeri. 
(6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. 
Pasal 74 

(1) Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah: 
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil 
diambil keputusan; 
sidang untuk 
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua; 
c. menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota; 
d. melaksanakan 
Kabupaten/Kota; 
dan memasyarakatkan putusan DPRD 
e. mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi 
pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota; 
f. mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD 
Kabupaten/Kota di pengadilan; 
g. melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan 
penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
tugasnya dalam Sidang 

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. 

Pasal 75 

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 
berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota; 
d. 
melanggar kode etik DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemeriksaan 
badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota; 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 
hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; 
f. 
ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh partai 
politiknya. 
(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari 
jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk 
menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 
(3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan bersalah karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum 
tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD 
Kabupaten/Kota, dan menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(4) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka 
Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c. 
(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. 
Bagian Ketiga 

Kedudukan dan Fungsi 

Pasal 76 

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Pasal 77 
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 

a. 
legislasi; 
b. 
anggaran; dan 
c. 
pengawasan. 
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang

Pasal 78 

(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: 
a. 
membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. 
menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota; 
c. 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, 
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan 
daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 
d. 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau 
walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur; 
e. 
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut 
kepentingan daerah; dan 
f. 
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam 
pelaksanaan tugas desentralisasi. 
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD 
Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undangundang lainnya. 

Bagian Kelima 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 79 
DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: 

a. 
interpelasi; 
b. 
angket; dan 
c. 
menyatakan pendapat. 
Pasal 80 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: 

a. 
mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. 
mengajukan pertanyaan; 
c. 
menyampaikan usul dan pendapat; 
d. 
memilih dan dipilih; 
e. 
membela diri; 
f. 
imunitas; 
g. 
protokoler; dan 
h. 
keuangan dan administratif. 
Pasal 81 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban: 

a. 
mengamalkan Pancasila; 
b. 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
menaati segala peraturan perundang-undangan; 
c. 
melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. 
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara 
kesatuan Republik Indonesia dan daerah; 
e. 
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 
f. 
menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 

g. 
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 
golongan; 
h. 
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan 
daerah pemilihannya; 
i. 
menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan 
j. 
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 
Pasal 82 

(1) DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak 
meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, 
badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu 
hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. 
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga 
masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga 
masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 
panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa 
alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa 
jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan 
demi hukum. 
Pasal 83 

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 
79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

BAB VII 

PENGGANTIAN ANTARWAKTU 

Bagian Pertama 

Penggantian Antarwaktu Anggota MPR 

Pasal 84

 (1) Penggantian antarwaktu Anggota MPR terjadi apabila terjadi penggantian antarwaktu 
Anggota DPR atau DPD. 
(2) Pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan 
dengan Keputusan Presiden. 
Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu Anggota DPR
Pasal 85

 (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; 
dan 
(2) 
c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. 
Anggota DPR diberhentikan antarwaktu karena: 
a. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Anggota DPR; 
b. 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 
c. 
melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan 
kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan 
kehormatan DPR; 
d. 
melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman 
pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara. 
(3) Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh 
Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. 
(4) Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c 
setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan 

kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih. 

(5) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan 
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 
Pasal 86 

(1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan 
ketentuan: 
a. 
calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih memenuhi bilangan pembagi 
pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi 
pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 
dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama. 
b. 
calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih selain pada huruf a adalah 
calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di 
daerah pemilihan yang sama. 
c. 
apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada 
urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya. 
(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR pada daerah pemilihan 
yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru 
sebagai pengganti dengan ketentuan: 
a. 
calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah 
pemilihan yang terdekat dalam provinsi yang bersangkutan; 
b. 
calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar 
Calon Anggota DPR dari daerah pemilihannya. 
(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan di 
provinsi yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon 
baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari provinsi yang terdekat. 
(4) Anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang 
digantikannya. 
Pasal 87 

(1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPR yang diberhentikan 
dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di 

tingkat pusat yang bersangkutan untuk diverifikasi. 

(2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan 
pengangkatan Anggota DPR tersebut setelah menerima rekomendasi KPU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPR 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR yang diangkat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu 
oleh Ketua/Pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 
Pasal 20. 
(5) Penggantian Anggota DPR antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan 
anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18. 
Bagian Ketiga 

Penggantian Antarwaktu Anggota DPD 

Pasal 88 

(1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis. 
(2) Anggota DPD diberhentikan karena: 
a. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Anggota DPD; 
b. 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 
c. 
dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak 
melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPD; 
d. 
melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman 
pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara. 

(3) Pemberhentian Anggota DPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh 
pimpinan DPD kepada Presiden untuk diresmikan. 
(4) Pemberhentian Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c 
setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan 
kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. 
(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPD yang bersangkutan 
disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan 
kehormatan DPD. 
Pasal 89 

(1) Anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan 
ketentuan: 
a. 
calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan 
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota DPD 
daerah pemilihan di provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan 
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 
b. 
apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon 
Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau 
meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak 
urutan berikutnya. 
(2) Anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang 
digantikannya. 
Pasal 90

 (1) (1) Pimpinan DPD menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPD yang 
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu untuk diverifikasi. 
(2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi KPU mengenai hasil verifikasi terhadap 
persyaratan calon Anggota DPD, mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan 
pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPD tersebut. 
(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPD 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua/pimpinan 
DPD dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. 
(5) Penggantian Anggota DPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan 
anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34. 
Bagian Keempat
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi
Pasal 91

(1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu sebagai anggota karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan 
c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. 
(2) Anggota DPRD Provinsi diberhentikan karena: 
a. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Anggota DPRD Provinsi; 
b. 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 
c. 
dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Provinsi, dan/atau tidak 
melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Provinsi; 
d. 
melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman 
pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara. 
(3) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung 
disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk diresmikan. 
(4) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh 
badan kehormatan DPRD Provinsi atas pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi, 

masyarakat dan/atau pemilih. 

(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang 
bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada 
badan kehormatan DPRD Provinsi. 
(6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan 
DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan 
Tata Tertib DPRD Provinsi. 
Pasal 92 

(1) Anggota DPRD Provinsi yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan 
ketentuan: 
a. 
calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih memenuhi 
bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah 
bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak 
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah 
pemilihan yang sama. 
b. 
calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih selain pada huruf 
a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar 
calon di daerah pemilihan yang sama. 
c. 
apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada 
urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya. 
(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah 
pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan 
calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan: 
a. 
calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari 
daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten/kota yang bersangkutan; 
b. 
calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar 
Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihannya. 
(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah 
pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan 
dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi 

dari kabupaten/kota yang terdekat. 

(4) Anggota DPRD Provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota 
yang digantikannya.
Pasal 93

(1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada KPU Provinsi nama Anggota DPRD 
Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan 
oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi. 
(2) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD 
Provinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD 
Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 
(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh 
Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. 
(5) Penggantian Anggota DPRD Provinsi antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa 
jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54. 
Bagian Kelima 

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

Pasal 94 

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena: 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan 
c. 
diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. 
(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu, karena: 
a. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 
b. 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 

c. 
dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Kabupaten/Kota, 
dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota; 
d. 
melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan; dan 
e. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman 
pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara. 
(3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e 
langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui 
bupati/walikota untuk diresmikan. 
(4) 
Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan 
keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan Pimpinan 
DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih. 
(5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan 
kepada badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota. 
(6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan 
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. 
Pasal 95 

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon 
pengganti dengan ketentuan: 
a. 
calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih memenuhi 
bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah 
bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak 
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah 
pemilihan yang sama. 
b. 
calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih selain 
pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya 
dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama. 
c. 
apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 

mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada 
urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya. 

(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 
daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat 
mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan: 
a. 
calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kecamatan yang bersangkutan; 
b. 
calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihannya. 
(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari 
daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang 
bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan yang terdekat. 
(4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan 
anggota yang digantikannya. 
Pasal 96 

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota nama 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti 
antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di kabupaten/kota yang 
bersangkutan untuk diverifikasi. 
(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada gubernur melalui 
bupati/walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden. 
(4) Sebelum 
memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya 
dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 dan Pasal 72. 
(5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antarwaktu tidak dilaksanakan apabila 
sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. 

Pasal 97 

Tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota MPR, DPR, 
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU. 

BAB VIII 

ALAT KELENGKAPAN, PROTOKOLER, KEUANGAN, 

DAN PERATURAN TATA TERTIB
Bagian Pertama
Alat Kelengkapan dan Pendukung
Pasal 98

(1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas: 
a. Pimpinan; 
b. Panitia Ad Hoc; dan 
c. Badan Kehormatan. 
(2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 
a. Pimpinan; 
b. Komisi; 
c. Badan Musyawarah; 
d. Badan Legislasi; 
e. Badan Urusan Rumah Tangga; 
f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen; 
g. Badan Kehormatan; 
h. Panitia Anggaran; dan 
i. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan. 
Alat kelengkapan DPD terdiri atas: 

a. Pimpinan; 
(3) b. Panitia Ad Hoc; 
c. Badan Kehormatan; dan 

d. Panitia-panitia lain yang diperlukan.
Alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pimpinan; 
(4) b. Panitia Musyawarah; 
c. Komisi;
d. Badan kehormatan;
e. Panitia Anggaran; dan
f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(5) 
(6) Anggota-Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berhimpun 
dalam fraksi.
Pasal 99

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk 
sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri 
atas pegawai negeri sipil. 
(2) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
organisasinya harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk 
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas MPR, 
DPR, dan DPD. 
(3) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang diangkat dan 
diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan MPR, DPR, dan DPD. 
(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi dibentuk sekretariat 
dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan personalnya terdiri atas 
pegawai negeri sipil. 
(5) Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin seorang 
sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas 
pertimbangan Pimpinan DPRD Provinsi. 
(6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk 
sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dan 

personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil. 

(7) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin 
seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota 
atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 
Pasal 100 

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan 
tugas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara 
profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli 
di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, Sekretariat DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Bagian Kedua 

Protokoler dan Keuangan 

Pasal 101 

(1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD 
diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan lembaga 
sesuai dengan undang-undang. 
(3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah. 
Bagian Ketiga 

Peraturan Tata Tertib 

Pasal 102 

(1) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan 
tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga. 
(2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan 
intern masing-masing lembaga. 

(3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai 
keterkaitan dengan pihak lain/suatu lembaga di luar lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan dari pihak 
lain/lembaga yang terkait. 
(4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
meliputi tata cara: 
a. pengucapan sumpah/janji; 
b. pemilihan dan penetapan pimpinan; 
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 
d. penyelenggaraan sidang/rapat; 
e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga; 
f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antarwaktu; 
g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan; 
h. pembuatan keputusan; 
i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif; 
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan 
l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga. 
(5) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan kepentingan umum. 
BAB IX 

KEKEBALAN, LARANGAN, DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR,
DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama

Kekebalan 

Pasal 103

 (1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak 
dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau 
pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat 

MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing 
lembaga. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam 
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan 
mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat 
diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang 
dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota. 
Bagian Kedua 

Larangan 

Pasal 104 

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh 
merangkap jabatan sebagai: 
a. 
pejabat negara lainnya; 
b. 
hakim pada badan peradilan; 
c. 
pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya 
bersumber dari APBN/APBD. 
(2) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh 
melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, 
akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan 
lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, 
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh 
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
(4) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang 
melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan 
pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota. 

(5) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh 
pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan masing-masing lembaga. 
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Pasal 105 

(1) 
MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyusun kode 
etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama 
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 
(2) Kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga 
memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh 
masing-masing lembaga. 
(3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang 
melakukan pelanggaran terhadap kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masingmasing lembaga. 
Bagian Ketiga 

Penyidikan 

Pasal 106 

(1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, 
pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Presiden. 
(2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, 
pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 
(3) Dalam hal 
seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan 
pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat 
persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku 
apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. 
(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang 
berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam. 
(6) Selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang 
bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan 
adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 107 

(1) Pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan pemilihan 
Anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya. 
(2) Anggota DPD pada provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah 
pemilihan umum. 
Pasal 108 

(1) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada 
provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan 
cara: 
a. 
memindahkan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari 
Provinsi/Kabupaten/Kota induk yang mewakili kabupaten/kota/kecamatan 
yang masuk provinsi/ kabupaten/kota baru; dan 
b. 
pengangkatan anggota baru dari daftar calon tetap Anggota DPRD 
Provinsi/Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan suara 
partai politik peserta pemilihan umum dan peringkat perolehan suara dari 
setiap calon pada pemilihan umum sebelumnya di provinsi/kabupaten/kota 
induk. 
(2) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. 

(3) Pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota induk sebagai 
akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai 
dengan ketentuan penggantian antarwaktu. 
(4) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi 
provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan 
pemilu berikutnya. 
(5) Penetapan dan tata cara pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota diatur 
dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. 
BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 109 

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan, keanggotaan, dan 
Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 
1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya. 

Pasal 110 

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-undang ini. 

Pasal 111 

Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini disahkan, kecuali 
yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/POLRI. 

Pasal 112 

Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat 
Jenderal MPR. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 113 

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 114 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Juli 2003 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Juli 2003 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 92 

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.

Lambock V. Nahattands