Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat
16-04
 

BAB XVI 

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

Bagian Keempat 

Pembuktian dan Putusan 

Dalam Acara Pemeriksaan Biasa 

Pasal 183 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a.keterangan saksi; 

b.keterangan ahli; 

c.surat; 

d.petunjuk; 

e.keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Pasal 185

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah 
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan 
suatu alat bukti yang sah lainnya. 

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau 
keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu 
ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

(5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 
keterangan saksi. 

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b .persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang 
tertentu; 

d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak 
merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang 
disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

a.berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai 
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 

b.surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang 
dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 
tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 

c.surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya 
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; 

d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain. 

Pasal 188

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ; 

a.keterangan saksi; 

b. surat; 

c.keterangan terdakwa. 

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 
dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan 
penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

Pasal 189

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang 
ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu 
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain. 

Pasal 190

a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat 
memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi 
ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. 

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya 
untuk membebaskan terdakwaa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat 
ketentuan Pasal 30. 

Pasal 191

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa dakwa diputus bebas. 

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum. 

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam 
status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain 
yang sah terdakwa perlu ditahan. 

Pasal 192

(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) 
segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. 

(2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, 
disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 
tiga kali dua puluh empat jam. 

Pasal 193

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 

(2) a.Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat 
memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi 
terdapat alasan cukup untuk itu. 

b.Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan 
terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup 
untuk itu. 

Pasal 194

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling 

berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika 
menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara 
atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti 
diserahkan segera sesudah sidang selesai. 

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali 
dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 195

Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di 
sidang terbuka untuk umum. 

Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang 
ini menentukan lain. 

(2) Dalam hal terdapat Iebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat 
diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. 

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib 
memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: 

a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan; 

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, 
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini; 

c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima 
putusan; 

d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal Ia menolak putusan; 

e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. 

Pasal 197

(1)Surat putusan pemidanaan memuat: 

a.kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan terdakwa, 

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan 
dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, 
disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa 
oleh hakim tunggal; 

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam 
rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan 
yang dijatuhkan; 

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya 
yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya 
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; 

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan 
nama panitera; 

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. 

Pasal 198

(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau 
pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang 
berhalangan tersebut. 

(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti 
ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. 

Pasal 199

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat : 

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; 

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar putusan; 

c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi 
pasal ini. 

Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. 

Pasal 201

(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan 
yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan 
dengan menunjuk pada petikan putusan itu. 

(2) Tidak akan diberikan.salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang 
dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan. 

Pasal 202

(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan 
dan memuat segala kejadan di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. 

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting 
dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa 
untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut 
perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya. 

(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang 
wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu 
keadaan atau keterangan. 

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila 
salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.