Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas,
maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan [[Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar 1945]];

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12,
angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24,
angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai badan eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten
atau Walikota bagi Daerah Kota.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan
Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak
yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau
jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak berakhir.

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang
ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6)
dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g. Pajak Parkir.

(3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang
ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani
masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
e. potensinya memadai;
f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
h. menjaga kelestarian lingkungan.

(5) dihapus.

(6) dihapus."

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 2A

(1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian
diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh
puluh persen).

(2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah
Kabupaten yang bersangkutan.

(3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan
potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

(5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota."

"Pasal 2B

(1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi
pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil
penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah
Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak
tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur
atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
paling tinggi sebesar:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%
(sepuluh persen);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%
(dua puluh persen);
e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
h. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);
i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."

5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
a. nama, objek, dan subjek pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. masa pajak;
e. penetapan;
f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administrasi; dan
i. tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu
atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
c. asas timbal balik.

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu
disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."

6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5A

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari
setelah ditetapkan.

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi,
Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku."

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6),
sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Objek Retribusi terdiri dari:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha;
c. Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi
Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi
Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam
ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan.

(5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan
kepada Desa.

(6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam
penyediaan layanan tersebut."

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:
a. untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak;
c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga
keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. tata cara pemungutan;
h. sanksi administrasi;
i. tata cara penagihan; dan
j. tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
a. masa Retribusi;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu
atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

(5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan
Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."

11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 25A

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari
setelah ditetapkan.

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi,
Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku."

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat
2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;
b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala
Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."

Pasal II 

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah
tentang Retribusi yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan
pengesahan tersebut.

Pasal III 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 246

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain,
harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan
penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang
ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah
dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin
penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya
merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban
yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu
dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif
pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini,
Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Jenis-jenis pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak.
Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu
atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di
Daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak
terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak
untuk Daerah Propinsi dan pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf a

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
dan kendaraan di atas air.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar
yang bergerak.

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan
yang digunakan di atas air.

Huruf b

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan
kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.

Huruf c

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan
bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan
bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
kendaraan di atas air.

Huruf d

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang
pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga
dan pertanian rakyat.

Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk
mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi,
tidak termasuk air laut.

Ayat (2)

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis
pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut
salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila
potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang
memadai.

Huruf a

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau
fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan
lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Huruf b

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman
yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha
jasa boga atau catering.

Huruf c

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan
ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
berolah raga.

Huruf d

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh
umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Huruf e

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut
tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah.

Huruf f

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas
kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor
yang memungut bayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan
kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi
serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang
mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan
kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan Retribusi
adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan
pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak
tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa
pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang
lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan
memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti
bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber
pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan
sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak
ekonomi yang negatif berarti bahwa pajak tidak mengganggu
alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun
kegiatan ekspor impor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan, antara lain adalah
objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi
pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan
oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan
dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah
kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan
adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan,
yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang
kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak
lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah
dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas

Pasal 2B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terkonsentrasi pada suatu Daerah Kabupaten/Kota
adalah apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total
penerimaan pajak sejenis di seluruh Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi
yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek pajak yang bersifat lintas Daerah
Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi
beberapa Daerah Kabupaten/Kota, tetapi objek pajak tersebut hanya
dipungut pada satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan
antar Bupati/Walikota yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)

Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat
dipungut oleh Daerah untuk setiap jenis. Penetapan tarif paling tinggi
tersebut bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari
penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah
tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk
mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di
Daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak
mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan
klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau
berdasarkan jenis objeknya.

Huruf a

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual
kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan
biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan
bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Tarif Pajak
Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas
air.

Huruf b

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai
jual kendaraan bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas
Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.

Huruf c

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai
jual bahan bakar kendaraan bermotor.

Huruf d

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil
dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas
air, dan lokasi sumber air.

Huruf e

Tarif Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada Hotel.

Huruf f

Tarif Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada Restoran.

Huruf g

Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Huruf h

Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame, yang
didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis
pemasangan reklame.

Huruf i

Tarif Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga
listrik yang terpakai.

Huruf j

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas
nilai jual hasil pengambilan bahan galian Golongan C.

Huruf k

Tarif Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan
parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya
dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur
dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral
terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan
tarif pajak yang lebih rendah pada Daerah tertentu.

Contoh:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di DKI Jakarta
sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
di Jawa Barat dan seluruh Daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib
Pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan
bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Daerah lainnya.

Ayat (3)

Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota,
tarif untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur dalam ayat ini dapat
ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan mempertimbangkan
bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur dalam ayat
ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan
kegiatan yang dikenakan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan
dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar
Wajib Pajak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps
diplomatik.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang
partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah
asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan
Perguruan Tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 5A

Ayat (1)

Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah
mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari
Daerah yang tergolong jauh.

Ayat (2)

Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal
ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan
pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan
Peraturan Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu
yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek
Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan,
yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Huruf a

Jasa Umum, antara lain adalah pelayanan kesehatan dan
pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum
adalah jasa urusan umum pemerintahan.

Huruf b

Jasa Usaha, antara lain adalah penyewaan aset yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat
penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil,
dan penjualan bibit.

Huruf c

Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk
mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi,
untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin
masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat
dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga
terhadap perizinan tertentu masih dipungut Retribusi. Perizinan
tertentu yang dapat dipungut Retribusi, antara lain adalah Izin
Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah tetap dikenakan Retribusi karena
badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atau
kekayaan Daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh
Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
tidak dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu.

Ayat (2)

Penggolongan jenis Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan
umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi yang
ditentukan dalam Pasal 21.

Ayat (3)

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan
Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam
penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata Daerah yang bersangkutan.
Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan
Pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan
instansi-instansi teknis terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan harta dalam angka 2 ini adalah
semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk
uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang
bersifat lancar (current asset).
Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada
Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan
perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap
memperhatikan kesederhanaan jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten
yang sebagian diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung dalam
pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Huruf a

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis
Retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu
tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Huruf b

Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai
keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai
jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Huruf c

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga
hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang
diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian
izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan
pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan dalam huruf d ini dimaksudkan bahwa untuk jenis-jenis
Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan
Daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis
Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum,
Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan
struktur dan besarnya tarif Retribusi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan dalam huruf g ini termasuk mengatur penentuan
pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib
Retribusi, misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, pengurangan
dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan
anak sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi
objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban
bencana alam.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang
partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah
asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan
Perguruan Tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 25A

Ayat (1)

Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah
mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari
Daerah yang tergolong jauh.

Ayat (2)

Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal
ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan
pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan
Peraturan Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 36

Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas
di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib
Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan
undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak
yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara
atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan
di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat
diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang
bersifat umum tentang perpajakan Daerah.

Ayat (3)

Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan
atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya,
keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat
diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama
Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau
tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian
izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang
perlu oleh Kepala Daerah.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan
Daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para
ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan
tertulis Hakim Ketua sidang.

Ayat (5)

Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa
keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya
mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa
yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada
tersangka yang bersangkutan.

Angka 14

Pasal 42

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4048