Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Menghadapi keadaan sistem keuangan di berbagai negara termasuk 
Indonesia yang serius dan telah mengancam kelangsungan dan stabilitas 
sistem perekonomian pada awal sampai pertengahan tahun 2008, beberapa 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari berbagai negara 
melakukan pembahasan yang intensif untuk membuat langkah-langkah 
menanggulangi ancaman tersebut. Menteri Keuangan RI tentu tidak berdiam 
diri menyikapi keadaan tersebut. Langkah-langkah inisiatif segera dilakukan 
dengan penyusunan kebijakan strategis (policy response) di berbagai bidang 
sektor keuangan, seperti: relaksasi penilaian asset berdasarkan harga pasar 
(marked to market valuation), suspensi Bursa untuk sementara, melakukan 
redifinisi kriteria pembiayaan darurat dalam UU APBN, penerbitan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait sektor 
keuangan, optimalisasi likuiditas di beberapa Bank Pemerintah, serta 
kunjungan ke berbagai negara sahabat untuk membicarakan dan 
menyepakati setiap peluang dalam rangka memelihara likuiditas 
perekonomian nasional. 
Keadaan pada masa-masa itu sangatlah serius dan mengkhawatirkan. Berita 
keguncangan di pusat-pusat keuangan dunia bermunculan setiap hari. Dunia 
perbankan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan negara-negara di Asia 
lainnya betul-betul dilanda kecemasan yang dalam karena informasi 
penutupan, pembekuan dan likuidasi bank-bank. Demikian pula halnya di 
sektor pasar modal, dan pengelolaan dana masyarakat lainnya seperti hedge 
fund, equity fund, dana pensiun, perasuransian termasuk pula di pasar uang 
dan merambat ke sektor riil menghadapi tekanan yang berat. 

Seperti aliran sungai yang tumpah dari gunung, kondisi tersebut secara 
cepat menghantam sistem keuangan di berbagai penjuru dunia termasuk 
Indonesia. Kegiatan sektor keuangan semakin mengkawatirkan. Di sana sini 
persoalan bermunculan, kesulitan likuiditas di sektor perbankan, 

kepercayaan antar Bank mulai hilang, potensi penarikan dana penabung 
secara besar-besaran (bank runs) makin terlihat, harga saham dan obligasi 
terjun bebas, penjualan surat berharga dengan diskon besar (forced sale) 
terjadi di mana-mana, penarikan dana (redemption) besar-besaran di reksa 
dana mulai tampak, hancurnya nilai aktiva bersih di produk-produk hibrid¸ 
Rupiah melemah mencapai di atas Rp 12.000, dan bahkan cadangan devisa 
terkuras tajam pada masa-masa itu. Tentu, ini tanda-tanda krisis di sektor 
keuangan! 
Dunia keuangan berkabung. Biaya pemulihan krisis mencengangkan hingga 
kita tidak dapat menghitung biaya tersebut dalam logika kemanusiaan. Pada 
penghujung tahun 2008 saja, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang 
menelan biaya hampir 1,3 triliun USD untuk menyelamatkan 
perekonomiannya. Sungguh sedemikian mahal biaya penyelamatan itu. 
Bagaimana kalau keadaan itu terjadi di negara kita yang tercinta, berapa 
generasi berikutnya yang harus menanggung biaya tersebut. Tentu kita 
belum lupa dengan biaya sebesar lebih dari Rp 600 triliun untuk 
menyelamatkan perbankan nasional pada saat krisis 1997/1998. Namun, 
sebagai bangsa yang memiliki semangat dan tujuan yang mulia, pada saat itu, 
segala upaya, tenaga, dan pengetahuan yang ada dikerahkan untuk 
melakukan perbaikan dan pembenahan secara simultan dengan pilihan yang 
paling kecil mudharatnya. 
“Lebih baik mencegah adalah merupakan kebijakan yang selalu lebih baik 
daripada mengobati”. Ungkapan kebajikan ini merupakan ungkapan yang 
tepat untuk menggambarkan suasana bathin yang mengilhami spirit dari 
rapat KSSK pada malam 20 November 2008 lalu. Spirit itu pula yang 
mendorong semua pihak rela melakukan rapat maraton hingga dini hari. 
Berpacu dengan waktu, KSSK mengambil keputusan yang terbaik untuk 
menangani Bank Century demi menyelamatkan sistem keuangan dan 
perekonomian nasional dari jurang krisis. 

Berdasarkan data, fakta, informasi dan analisis yang disampaikan Bank 
Indonesia, disertai pencermatan atas situasi yang terjadi di dalam negeri 
maupun luar negeri termasuk pandangan-pandangan berbagai pihak, maka 
pada dini hari, 21 November 2008, KSSK menetapkan Bank Century sebagai 

bank gagal berdampak sistemik. Setelah itu, Bank tersebut ditangani dan 
berada dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 
Dari pengalaman berbagai negara, keputusan untuk melakukan 
penyelamatan yang bersifat sistemik sering memicu perdebatan antara 
pihak yang pro dan kontra. Pembuat kebijakan selalu dihadapkan pada 
pilihan-pilihan yang sulit bahkan seringkali harus menghadapi dilema untuk 
mengambil tindakan atau tidak. Demikian pula halnya dengan keberadaan 
KSSK, selaku komite yang dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem 
keuangan Indonesia, tidak terhindarkan dari dilema tersebut. Bulan 
November 2008 adalah bulan yang berat bagi KSSK, untuk memutuskan 
kebijakan ”mencegah”, atau “membiarkan” krisis menghantam negeri ini 
seperti Negara-negara di Amerika, Eropa, dan Negara-negara Asia lainnya. 
KSSK tidak mau mengambil risiko untuk tidak menyelamatkan Bank Century 
yang berpotensi mengguncang sistem keuangan nasional pada saat itu. KSSK 
tidak mau mengulang situasi krisis pada tahun 1997 yang diawali penutupan 
16 (enam belas) bank kecil di akhir tahun 1997. 
Tapi memang, dapat dipahami bahwa sebuah keputusan selalu menimbulkan 
dua tanggapan: pro dan kontra. Keputusan KSSK kemudian dianggap tidak 
tepat dan tidak sesuai prosedur. Beberapa pihak mempertanyakan banyak 
hal. Dimulai dari tidak adanya kriteria terukur tentang dampak sistemik. 
Lalu, apa dasar penilaian Bank Century sebagai bank gagal berdampak 
sistemik sehingga perlu diselamatkan? Adakah motif lain dibalik 
penyelamatan Bank Century? Sampai dengan, mempermasalahkan proses 
pengambilan keputusan yang dianggap tidak transparan, karena KSSK tidak 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat RI. Pandangan negatif lainnya adalah KSSK dianggap bertanggung 
jawab menggelembungkan dana talangan dari Rp. 683 miliar pada rapat 
awal hingga menjadi Rp. 6,76 triliun pada keputusan akhir. KSSK dianggap 
turut terlibat dalam penyaluran dana penyertaan modal LPS kepada Bank 
Century. 

Pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan tersebut bukan saja tidak benar, tapi 
sering diarahkan secara simpang siur oleh pihak tertentu tanpa pemahaman 
yang memadai terhadap keadaan sebelum, saat, dan setelah Bank Century 
diselamatkan. 
Namun, kesabaran dan sikap lapang dada senantiasa harus dipelihara dalam 
menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan tersebut. Krisis keuangan 
telah mampu dilewati, biaya penyelamatan dapat diminimalkan, dan 
kepercayaan masyarakat terhadap bisnis dan industri keuangan telah 
tumbuh kembali. Tentunya sikap kritis dan perhatian dari semua pihak 
harus pula dihargai, sebab semua itu, demi kemajuan bangsa dan Negara. 
Buku putih ini akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam dan 
utuh mengenai permasalahan penetapan Bank Century sebagai bank gagal 
berdampak sistemik oleh KSSK. Buku ini juga akan menggambarkan fungsi, 
peran, serta kewenangan yang dimiliki BI, LPS dan KSSK, sebagai lembaga 
yang menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Melalui paparan kronologis mekanisme rapat KSSK saat mengambil 
keputusan tentang penanganan Bank Century, diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik, yaitu bahwa 
rentannya kondisi perekonomian dunia dan nasional pada saat itu yang 
mengharuskan KSSK untuk mengambil keputusan tersebut demi 
kepentingan yang jauh lebih besar dan demi penyelamatan perekonomian 
nasional. 
Tentu, ”tak ada gading yang tak retak”. Kesempurnaan hanya milik yang esa 
yaitu Allah Subhanallahu Wa Ta’ala. Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, sebagai bagian dari KSSK adalah manusia biasa yang jauh dari 
kesempurnaan. Namun yang pasti keputusan yang diambil merupakan hasil 
pertimbangan akal sehat yang matang, transparan, akuntabel, serta didasari 
niat baik demi dan untuk keselamatan perekonomian nasional. 

Semoga buku putih ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang 
lebih jernih bagi seluruh kalangan dan masyarakat secara luas. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Jakarta, Januari 2010 
Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 
Departemen Keuangan RI 

SEKILAS TENTANG BUKU INI 
Seiring berjalannya waktu, polemik Bank Century semakin tidak terarah. 
Setiap hari isu yang muncul atau dimunculkan selalu berganti, tanpa 
dilakukan klarifikasi yang memadai oleh yang layak memberikan penjelasan. 
Klarifikasi atas sesuatu hal dirasa menjadi sangat mahal di masyarakat. 
Keadaan semakin kontra produktif. Pada akhir tahun 2009 isu dan rumor 
yang simpang siur semakin bermunculan di masyarakat. Bila dibiarkan, ini 
tentu akan memicu sentimen negatif para pelaku pasar. Bukan itu saja, 
kondisi ini juga akan jadi tekanan berat bagi Bank Century (saat ini menjadi 
Bank Mutiara) yang sedang bekerja keras untuk memperbaiki diri. 
Ibarat menempuh perjalanan berliku, seorang sopir perlu melihat ramburambu 
jalan agar tidak salah arah dan tersesat. Demikian juga dengan 
polemik Bank Century. Perlu sebuah pedoman ringkas namun lengkap 
sebagai acuan bagi masyarakat di belantara informasi yang ada, agar 
masyarakat tidak salah duga dan salah arah menyikapi hal ini. Sehingga, 
kelak informasi di masyarakat yang bernuansa fitnah, hujatan, dan tuduhan 
yang menyakitkan dan tidak berdasar dapat dihindari. 
Untuk itu, dirasa perlu menerbitkan sebuah buku putih sebagai upaya 
pelurusan informasi. Tujuannya, agar masyarakat tahu kedudukan dan 
peran KSSK yang sesungguhnya dalam polemik ini. Sampai sebatas mana 
sebenarnya peran dan fungsi KSSK menurut undang-undang yang berlaku 
dalam penanganan Bank Century. 
Buku putih ini menjelaskan banyak hal. Dari latar belakang perekonomian 
global dan nasional pada masa itu, hingga peran dan fungsi Bank Indonesia 
(BI), KSSK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam keputusan 
penanganan Bank Century. 
Kita tentu sadar perekonomian global kala itu sedang dilanda krisis. Semua 
elemen bangsa tentu tak mau kerusakan akibat krisis seperti pada 1998 lalu 
terulang lagi di Indonesia. Untuk mencegahnya, harus ada keputusan dan 
tindakan yang cepat dan tepat dengan risiko dan biaya seminimal mungkin. 

Memang, tidak ada yang tahu apakah krisis ekonomi akan kembali melanda 
Indonesia. Namun antisipasi harus ada dan pencegahan harus dilakukan 
sedini mungkin. Inilah semangat mulia yang melatarbelakangi KSSK 
membuat keputusan penanganan Bank Century. 
Akhirnya keluarlah keputusan penanganan itu. Keputusan dibuat secara 
kredibel dan transparan, tanpa mempedulikan apa nama bank itu, siapa 
pemiliknya, dan siapa saja nasabahnya. Dengan kata lain, bank apapun yang 
mengalami kondisi seperti Bank Century pada saat itu, dan dianggap 
berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik terhadap perekonomian 
Indonesia, pasti akan ditangani serupa. Tentu, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Runtutan peristiwa berawal dari kegagalan kliring Bank Century pada 13 
November 2008 lalu. Ini menyebabkan Bank Indonesia meminta Menteri 
Keuangan untuk mengadakan rapat konsultasi. Sejak tanggal itu, dimulailah 
rapat-rapat konsultasi maraton hingga rapat pengambilan keputusan KSSK 
yang dilakukan pada dini hari tanggal 21 November 2008. 
Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, KSSK memutuskan Bank 
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang harus diselamatkan. 
Jika tidak diselamatkan, kepanikan bukan saja akan terjadi pada nasabah 
Bank Century yang akan menarik dana mereka, namun juga pada nasabah 
dari bank-bank lain. Akibatnya, hal ini akan mengganggu sistem pembayaran 
dan pasar keuangan di Indonesia. Kita semua belum lupa atas trauma krisis 
perbankan pada tahun 1998. Pada krisis perbankan tersebut, pembiayaan 
dari Pemerintah untuk menyiapkan obligasi rekap Bank mencapai sekitar Rp 
600 triliun. 
Setelah keluarnya keputusan KSSK, tanpa mengulur waktu, pada hari itu 
juga KSSK melapor kepada Presiden RI yang sedang menghadiri KTT APEC 
2008 di Peru. Hal yang sama juga disampaikan kepada Wakil Presiden RI 
saat itu, Bapak M. Jusuf Kalla. 

Laporan KSSK ini, tentu, sejalan dengan mekanisme pelaporan yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang 
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Empat hari kemudian, pada 25 
November 2008, laporan secara tertulis dilengkapi dan disampaikan kepada 
Presiden RI dan secara lisan disampaikan kepada Wakil Presiden RI M. Jusuf 
Kalla. Sebagai upaya untuk senantiasa memelihara semangat transparansi 
sekaligus menghormati lembaga legislatif sebagai mitra strategis dalam 
mengawasi jalannya pemerintahan, Menteri Keuangan, selanjutnya, 
melaporkan hal tersebut pada rapat kerja Komisi XI DPR (membidangi 
masalah perekonomian) pada tanggal 27 November 2008. 
Untuk memudahkan pembaca, dalam Buku Putih ini juga disusun Bab Tanya 
Jawab yang pertanyaannya diambil dari kutipan-kutipan liputan di media 
massa. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami 
permasalahan tersebut secara utuh. 
Akhirnya, semoga melalui buku ini kita dapat menyikapi berbagai isu, rumor, 
dan prasangka seputar permasalahan Bank Century secara objektif untuk 
mendudukkan persoalan dan tantangan/dilema pembuatan kebijakan secara 
konstruktif serta menjadikannya sebagai pelajaran berharga guna 
mengantisipasi, mencegah, dan menangani setiap persoalan-persoalan 
perekonomian di masa yang akan datang, terutama pada masa-masa yang 
sangat sulit. Semoga dengan penjelasan ini pembaca dapat memahami 
permasalahan seputar penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal yang 
ditengarai berdampak sistemik secara utuh, jelas, dan obyektif dan arti 
penting penanganannya dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia 
yang telah dapat mencegah krisis ekonomi nasional di penghujung tahun 
2008.