Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1950 
TENTANG 
PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA 
Presiden Republik Indonesia Serikat 
Menimbang  :  perlu  dilangsungkan  adanya  Gubernur  Mi
liter  untuk  menjamin  dan  memelihara 
keamanan di dalam Gewes Jakarta dan Daerah-daerah S
ekitarnya selama masih di dalam staat van beleg;  
Menimbang  :  Bahwa  karena  keadaan-keadaan  yang  mend
esak  pembentukan  jabatan  Gubernur 
Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;  
Mengingat :  
1. 
Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;  
2. 
Staatsblad 1949 No. 63;  
3. 
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 
pasal 68 jo pasal 139;  
4. 
 Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Dese
mber 1949 No. 1/1949; 
Memutuskan :  
Menetapkan    :    UNDANG-UNDANG    DARURAT    TENTANG    PEMBENT
UKAN    JABATAN 
GUBERNUR MILITER IBU KOTA.  
Pasal 1.  
(1) 
Adanya    Gubernur    Militer    untuk    Gewes    Jakarta    da
n    Daerah-daerah    sekitarnya 
dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu 
Kota".  
(2) 
Gubernur  Militer  termaksud  dalam  ayat  (1)  pasa
l  ini  merangkap  jabatan  Komandan 
Territorial di daerahnya.  
Pasal 2.  
Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata
-kata : "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes 
Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya".  
Pasal 3.  
Undang-undang  darurat  ini  mulai  berlaku  pada  tangg
al  27  Desember  1949  sejak  saat  pemulihan 
kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.  
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  meme
rintahkan  pengumuman  Undang-undang 
darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
 Republik Indonesia Serikat.  
Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 20 Januari 1950 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
(SOEKARNO)  
MENTERI PERTAHANAN,  
(HAMENGKU BUWONO IX)  
MENTERI DALAM NEGERI,  
(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)  
Diumumkan  
pada tanggal 26 Januari 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
(SUPOMO)   
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 7 
PENJELASAN UMUM. 
Untuk memelihara keamanan di seluruh Indonesia maka
 dalam bulan Desember 1949 Panitya Persiapan 
Nasional menunjuk seorang Koordinator Keamanan yang
 dikuasakan mengadakan perundingan dengan 
fihak   Militer   Belanda   dan   Pembesar-pembesar   Sipil   s
erta   mengadakan   tindakan-tindakan   yang 
dianggapnya perlu guna melaksanakan kewajibannya.  
Setelah  diadakan  perundingan  oleh  Koordinator  Keama
nan  dengan  Basiskomandan  (Belanda)  Jakarta 
dan kemudian dengan Gubernur Jakarta, Residen Daera
h-daerah Sekitar Jakarta dan Wali Kota Jakarta, 
maka  oleh  Koordinator  Keamanan  diumumkan,  bahwa  unt
uk  Gewes  Jakarta  dan  Daerah-daerah  di 
Sekitarnya ditunjuk seorang Perwira TNI sebagai Gub
ernur Militer yang atas nama dan untuk Koordinator 
Keamanan melakukan kewajiban pemeliharaan keamanan 
di Daerah tersebut.  
Dengan  demikian  maka  sebelum  dan  pada  waktu  pemulih
an  kedaulatan  kepada  Republik  Indonesia 
Serikat,  keamanan  dan  ketertiban  di  Daerah  Gewes  Ja
karta  dan  Daerah-daerah  Sekitarnya  dapat 
terpelihara dengan baik.  
Sesudah selesai pemulihan kedaulatan pada tanggal 2
7 Desember 1949, dianggap perlu dilangsungkan 
jabatan  Gubernur Militer tersebut guna menjamin dan
 memelihara keamanan di Daerah Gewes Jakarta 
dan Daerah-daerah Sekitarnya. Agar Gubernur Militer
 itu formeel dapat melakukan kewajibannya dengan 
sah,  perlu  diadakan  Undang-undang  yang  dapat  dijadi
kan  dasar  kekuasaan  dan  kewajibannya,  yaitu 
Undang-undang yang mengatur pembentukan jabatan Gub
ernur Militer Ibu Kota.  
Untuk keperluan ini perlu diterangkan keadaan hukum
 dan pemerintahan yang berlaku di Gewes Jakarta 
dan Daerah-daerah Sekitarnya sebelum tanggal 27 Des
ember 1949 (hari pemulihan kedaulatan).  
Dengan  Staatsblad  1940  No.  134  daerah  yang  sekarang
  menjadi  Gewes  Jakarta  dan  Daerah-daerah 
Sekitarnya  turut dinyatakan dalam  keadaan Staat van
  Beleg (peraturan Staat van Oorlog dan Staat van 
Beleg  termuat  dalam  Staatsblad  1939  No.  582).  Untuk
  mengatur  pelaksanaan  peraturan  Staat  van 
Oorlog dan Staat van Beleg ini diterbitkan "peratur
an pelaksanaan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg
" 
dalam Staatsblad 1940 No. 78. Di dalam peraturan pe
laksanaan itu antara lain disebutkan dalam pasal 1 
instansi-  
instansi mana yang memegang "militair gezag" selama
 berlaku Staat van Oorglog atau Staat van Beleg; 
sebagai  pemegang"  militair  gezag"  disebutkan  dalam 
pasal  1  sub  c  secara  nominatief  Komandan-
komandan Territorial ditiap-tiap Daerah.  
Dengan Staatsblad 1949 No. 63 dibentuklah "Gewest 
Batavia en Ommelanden" (Gewes Jakarta 
dan  Daerah-daerah  Sekitarnya),  yang  dikepalai  oleh 
seorang  Gubernur  yang  memegang  kekuasaan 
bestuur, polisi dan militer, Gewes tersebut dibagi 
menjadi Kota Jakarta dan Keresidenan Daerah-daerah 
Sekitar  Jakarta,  masing-masing  dikepalai  oleh  Wali 
Kota  dan  Residen;  mereka  itu  tidak  memegang 
kekuasaan polisi dan militer.  
Meskipun  Gubernur  Jakarta  memegang  kekuasaan  milite
r,  tetapi  Ia  tidak  menjabat  Komandan  Militer, 
oleh  karena  di  sampingnya  adalah  Basis  komandan  yan
g  memegang  komando  atas  pasukan-pasukan 
tentara di Daerahnya.  
Untuk mengadakan susunan  pemerintahan yang lebih e
ffektief dalam pemeliharaan keamanan, 
hal  mana  dianggap  amat  penting  untuk  mempermudah  la
ngsung  hidupnya  Republik  Indonesia  Serikat, 
maka  pemerintahan  dalam  Gewes  Jakarta  dan  Daerah-da
erah  Sekitarnya  sebaiknya  diatur  seperti 
berikut :  
1. 
Gubernur Militer Ibu Kota memegang kekuasaan pem
erintahan     tertinggi, baik militer maupun 
sipil, di seluruh Gewes        Jakarta dan Daerah-d
aerah Sekitarnya. Di dalam tangan Gubernur 
Militer terletak kekuasaan bestuur, polisi dan mili
ter. Ia merangkap Territorial Komandan Tentara 
di Daerahnya.  

http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/uudrt1950_6.pdf