Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB V PENUTUP/Rekomendasi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

B. Rekomendasi

Meskipun impeachment bukanlah hal yang baru dalam sejarah 
ketatanegaraan Indonesia namun perubahan UUD menyebabkan 
adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan 
mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Lembaga-lembaga negara yang terkait dengan proses impeachment harus mempersiapkan perangkat serta ketentuan yang mengatur 
mekanisme pelaksanaannya. Bukan berarti memprediksi bahwa 
besar kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa 
impeachment, namun persiapan yang dilakukan lebih mengarah 
sebagai antisipasi dan untuk mengisi kekosongan peraturan yang 
ada. Karena sepanjang sejarah praktek ketatanegaraan negara-negara 
didunia, proses impeachment yang berhasil dilakukan masih dapat 
dihitung dengan jari. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan atas mekanisme impeachment 
di Indonesia setelah adanya perubahan UUD maka ada beberapa 
hal yang harus segera dilakukan untuk melengkapi aturan mekanisme 
impeachment di Indonesia. Rekomendasi tersebut adalah: 

a. berkaitan dengan proses impeachment di DPR 

DPR memegang peranan kunci dalam proses impeachment 
karena DPR-lah yang memulai proses impeachment bagi Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, DPR harus segera 
melengkapi ketentuan dalam peraturan tata tertibnya yang 
mengatur mengenai proses impeachment. Bagi Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Ketentuan yang harus dilengkapi adalah mengenai 
penetapan siapa yang akan mewakili DPR dalam beracara di 
Mahkamah Konstitusi, mengenai proses dan aturan yang mengikat 
panitia khusus DPR dalam melakukan penyelidikan atas tuduhan 
impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

b. berkaitan dengan proses impeachment di MK 

MK harus segera menyusun dan menetapkan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur secara rinci 
pelaksanaan peradilan atas pendapat DPR yang menuduh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/ 
atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. 
PMK ini harus memuat ketentuan prosedural beracara di 
MK. Dari awal prosedur mendaftarkan permohonan, isi dan syaratsyarat permohonan, penetapan hari sidang pertama, pemanggilan 
para pihak, saksi dan ahli, prosedur beracara pada sidang 
pemeriksaan pendahuluan, prosedur beracara pada sidang 
pemeriksaan persidangan dan pembuktian, mekanisme rapat 
permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan, serta isi 
putusan MK. Salah satu masukan dari hasil penelitian adalah 
rancangan PMK yang dilampirkan beserta laporan ini.