Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab IV
Ada tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank 
Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS. Ketiganya memiliki peran dan 
fungsi yang berbeda dalam kasus ini. 
Bank Indonesia (BI) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 maka BI memiliki fungsi pengawasan 
sepenuhnya dan independen terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. 
Dalam fungsi ini melekat kewenangan yang dimiliki BI untuk 
merekomendasikan rapat kepada KSSK jika menemukan bank yang 
mengalami kesulitan keuangan (kesulitan likuiditas dan permasalahan 
solvabilitas) dan ditengarai berdampak sistemik. Hal ini diatur dalam Perppu 
JPSK yang berlaku efektif sejak 15 Oktober 2008. 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
Sementara, KSSK memiliki peran berbeda. Berdasarkan Perppu JPSK, maka 
yang dimaksud Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Menteri Keuangan 
sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur BI sebagai anggota. KSSK 
berfungsi menetapkan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis. 
Keputusan rapat dalam KSSK diusahakan dengan suara mufakat namun jika 
tidak mufakat, Ketua KSSK berhak mengambil keputusan secara mandiri. 
Berdasarkan Perppu juga, tidak disebutkan kewenangan Sekretaris KSSK 
dalam rapat pengambilan keputusan. 
Dalam Perppu JPSK disebutkan bahwa KSSK menyampaikan laporan 
mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden. 

Dalam hal KSSK menilai kondisi krisis dapat membahayakan perekonomian 
nasional, maka apabila diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi 
Gubernur BI mengusulkan kepada Presiden membentuk badan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang 
Perbankan. 
Apabila sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan 
krisis berasal dari APBN, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 
dari Dewan Perwakilan Rakyat. 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
LPS didirikan berdasarkan UU LPS yang berfungsi menjamin simpanan 
nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat desposito dan 
tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). 
LPS juga harus turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan 
nasional. Untuk itu, LPS memiliki kewenangan untuk menetapkan dan 
memungut premi penjaminan dari bank-bank (yang dikumpulkan menjadi 
dana LPS) dan menangani bank gagal baik yang tidak berdampak sistemik 
maupun yang berdampak sistemik. 
Pasal 37 menyatakan bahwa LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya 
penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah pemegang saham lama 
melakukan penyertaan modal. Biaya itu akan masuk dalam penyertaan 
modal sementara LPS kepada bank. 
Dalam UU LPS, disebutkan bahwa LPS melakukan penanganan Bank Gagal 
berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan 
penanganannya kepada LPS. KK beranggotakan Menteri Keuangan, Lembaga 
Pengawas Perbankan, BI dan LPS. 
Keberadaan KK telah ada dan beroperasi berdasarkan Nota Kesepakatan 
antara Pemerintah dan BI tahun 2004. Nota Kesepakatan itu didasarkan 
pada Pasal II UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI. 

Guna memperlancar tugas KK, melalui Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin 
Simpanan pada tahun 2005 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2007, 
dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang antara lain mempunyai 
fungsi menunjang pelaksanaan tugas KK dalam rangka pengambilan 
keputusan terhadap Bank bermasalah yang ditengarai berdampak sistemik. 
FSSK telah secara aktif melaksanakan tugas yang diamanatkan KK selama 
periode 2007-2008. Hal ini menunjukkan bahwa KK telah beroperasi secara 
efektif sebelum penanganan Bank Century. 
Kekayaan LPS pada pertengahan November 2008 lalu berkisar senilai Rp 14 
triliun. Kekayaan LPS tersebut terdiri atas sekitar Rp 10 triliun yang berasal 
dari premi bank-bank yang dijamin LPS (sejak diundangkannya UU LPS pada 
September 2004 hingga November 2008) dan sekitar Rp 4 triliun yang 
berasal dari modal awal pemerintah dan menjadi kekayaan negara yang 
dipisahkan. Dana LPS untuk menangani Bank Gagal berasal kekayaan LPS, 
khususnya dari premi penjamin dan belum menyentuh modal awal. LPS 
tidak memerlukan izin DPR untuk menggunakan dananya dalam rangka 
penanganan Bank Gagal. 
Tahap-tahap penanganan Bank Century sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1: Tahap-tahap penanganan Bank Century