Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-IV/2006
PUTUSAN

Nomor 014/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh

1. Nama : H. Sudjono, S.H

pekerjaan : Advokat

jabatan : Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPP Ikadin

alamat : Jalan Pintu Air V No. 40B, Jakarta Pusat 10710.

2. Nama : Drs. Artono, S.H., M.H

pekerjaan : Advokat

jabatan : Anggota Dewan Kehormatan Pusat DPP Ikadin

alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 6 C2, Malang

3. Nama : Ronggur Hutagalung S.H., M.H

pekerjaan : Advokat

jabatan : Anggota Dewan Kehormatan Pusat DPP Ikadin;

alamat : Jalan Jend. Sudirman 562, Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... Para Pemohon;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;

Telah mendengar keterangan delapan Organisasi Advokat;

Telah mendengar keterangan Ahli Pemohon;

 
Telah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 31 Juli 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada
tanggal 03 Agustus 2006 dengan registrasi perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, yang
telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 06 September
2006 dan tanggal 18 September 2006, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon (Legal Standing)
1.1. Bahwa para Pemohon adalah warganegara Indonesia yang telah diangkat
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang telah
diambil sumpahnya sebagai Advokat dan atau Pengacara dan atau
Penasehat Hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam wilayah kedudukan masing-
masing tempat kedudukan para Pemohon.

1.2. Bahwa sejak setelah para Pemohon diangkat sebagai Advokat, para
Pemohon menggabungkan diri dalam Persekutuan Hukum Persatuan
Advokat Indonesia (Peradin), yang kemudian tergabung dalam Persekutuan
Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) karena adanya Musyawarah
Advokat Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1985 dengan
dihadiri oleh �seluruh� unsur-unsur Advokat dari seluruh pelosok tanah air,
yang disaksikan pula oleh antara lain Menhankam Pangab i.c Jenderal L.B.
Moerdani, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menteri Kehakiman
RI, Kapolri dan lain-lain.

1.3. Pendirian Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) adalah
prakarsa Ketua Mahkamah Agung pada saat itu i.c Bapak Ali Said, S.H. yang
memfasilitasi komponen-komponen Advokat di Indonesia seperti Persatuan
Advokat Indonesia (Peradin), Persatuan Bantuan Hukum Indonesia
(Pusbadi), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (Perbanhi), Biro Bantuan
Hukum (Kelompok Akademi Hukum Militer), dengan cara membentuk Panitia
17, Panitia 8 dan Panitia 45.

 
1.4. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon telah tergabung dalam Persekutuan
Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai suatu Bar Association
sudah berlangsung sejak berdiri setidaknya paling sedikit telah berlangsung
selama duapuluh satu tahun, dengan sebutan Advokat Ikadin yang
bersemboyan �Fiat Yustitia Ruat Coellum�.

Hal tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dari Pasal 51 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
menyebutkan:

(1) Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
UUD1945; dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab I,
Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) menyebutkan:
(1) � Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini�.

(4) � Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan
undang-undang ini�.

3. Bahwa ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) tersebut di atas,
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(3) Pasal 28E Ayat (3), Bab X A Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab X,
Organisasi Advokat, Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan:

 
(1) �Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang
bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan profesi Advokat� .

(3) �Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai
politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah�.

Penjelasannya: Ayat (3) menjelaskan yang dimaksud dengan �pimpinan partai
politik� adalah pengurus partai politik.

5. Bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) seperti itu, bertentangan Pasal
28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3).
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab XII,
Ketentuan Peralihan, Ayat (4) menyebutkan:
Ayat (4)

�Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini i.c
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat
telah terbentuk�.

7. Bahwa ketentuan pada Pasal 32 Ayat (4) tersebut di atas bertentangan dengan
Bab X A Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat
(2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1) dan
Ayat (2).
Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28C:

(2) � Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya�.

Pasal 28D:

(1) � Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum�.

(3) � Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan�.

Pasal 28E:

(3) � Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat�.

Pasal 28J :

 
(1) � Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara�.
(2) � Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
perlindungan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis�.

8. Bahwa dahulu Pemohon yang tergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan
Advokat Indonesia (Ikadin) dapat memperjuangkan asas monopoli profesi guna
melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan, namun sejak
diberlakukannya ndang-undang profesi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, Ikadin semakin menjadi tidak berdaya, lebih parah
lagi sejak dinyatakannya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan perkara
Nomor 006/PUU-II/2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI.
9. Bahwa maksud dari Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat tersebut, adalah untuk menyatukan para Advokat dalam
satu bentuk organisasi dan atau menyatukan Organisasi Advokat Indonesia antara
lain Ikadin, namun demikian dalam implementasinya nyata-nyata merugikan
Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dimana para Pemohon
dengan susah payah telah ikut mendirikan dan atau ikut membina selama lebih
dari 21 tahun, bahkan telah terdaftar dan menjadi anggota International Bar
Association (IBA) harus dipaksakan menjadi wadah tunggal dalam bentuk yang
lain.
Dalam Harian Kompas, Jumat tanggal 16 Juni 2006 Peradi yang menyatakan diri
sebagai satu-satunya wadah tunggal, mengumumkan, bahwa para Advokat dan
lain-lain yang disamakan, jika tidak mendaftar ulang, dianggap mengundurkan diri
sebagai Advokat (angka II No. 9).

Peradi, dalam formulir pendaftaran ulang, pendaftar dipaksa untuk membuat
pernyataan, akan tunduk dan patuh peraturan yang dibuat Peradi, baik yang telah
ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Dalam catatan butir 9 disebutkan bahwa siapapun yang tidak mendaftar pada
batas waktu yang telah ditentukan, akan dianggap mengundurkan diri sebagai

 
Advokat, dan apabila mereka ingin menjadi Advokat harus mengikuti proses
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Ini adalah bukti dari pelecehan terhadap Hak Azasi Manusia, hak konstitusional
dan hak azasi kami dilanggar seperti tercantum dalam Bab X A Pasal 28E Ayat (3)
UUD 1945.

Para Pemohon menjadi Advokat berdasarkan Surat Pengangkatan dari Menteri
Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, dan disumpah oleh Ketua
Pengadilan Tinggi setempat, dan Surat Pengangkatan tersebut berlaku selama
seumur hidupnya.

Karena itu Pasal 32 Ayat (4) yang memerintahkan untuk dibentuk wadah tunggal
Advokat (single bar), juga bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

Peradi yang menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat
adalah produk dari Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat adalah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3)
UUD 1945.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat mengikuti pola berpikir era Orde Baru,
dan sangat bertentangan dengan era Reformasi, seperti tercantum dalam Pasal
28E Ayat (3) UUD 1945. Azas wadah tunggal yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat
(1) Undang-Undang Advokat menghilangkan hak konstitusional para Pemohon,
yang sejak Tahun 1985 berjuang untuk kebebasan organisasi, sampai proses
pembentukan di Komisi III DPR, saat itu Pemohon menjabat Ketua Umum DPP
Ikadin dan Ketua KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang terdiri delapan
Organisasi Advokat dan non Advokat.

Para Pemohon menginginkan Undang-Undang Advokat yang bukan merupakan
wadah tunggal (single bar), tapi berbasis pada federasi (multi bar).

Setelah Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikadin dan Ketua
KKAI pada awal 2003, para pemohon tidak dilibatkan lagi. Hak asasi para
pemohon yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat (3) dimatikan oleh Pasal 28 Ayat
(1) Undang-Undang Advokat ;

10. Bahwa Pasal 1 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (3) dan
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan:

 
1. Pasal 1 Ayat (4), � Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan
berdasarkan undang-undang ini�. Ternyata mematikan
organisasi Pemohon (Ikadin)�.
2. Pasal 28 Ayat (1), � Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah
profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan
maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi
Advokat�, dalam kenyataannya menghancurkan
Organisasi Advokat yang paling tua dan tertata rapi i.c
Ikadin ;
3. Pasal 28 Ayat (3), � Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap
dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah�. Dalam penjelasannya Ayat
(1) dan Ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan
CUKUP JELAS. Ayat (3) dijelaskan; yang dimaksud
dengan pimpinan partai politik adalah pengurus partai
politik; Ketentuan seperti ini melanggar hak politik para
Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran hak
dasar dan kebebasan manusia ;
4. Pasal 32 Ayat (3), � Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi
Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat
Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),
Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)....�, dan Ayat
(4) � dalam waktu paling lambat dua tahun setelah
berlakunya undang-undang ini Organisasi Advokat
telah terbentuk�. Implementasi ini merupakan
pemaksaan kehendak dan justru menghancurkan
organisasi-Organisasi Advokat yang nyata-nyata
mekanismenya sudah berjalan selama bertahun-tahun.

11. Bahwa pasal, ayat-ayat tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD
1945.

Berdasarkan argumentasi dan alasan hukum yang diuraikan di atas, Pemohon
dengan hormat mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan

 
kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 50
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk
berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan
Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat
(1) dan Ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan
Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan
Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya yang
telah diberi materai cukup dan diberi tanda P � 1 s.d P �10 sebagai berikut:

P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Sudjono,S.H;

P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

P - 3 : Fotokopi Undangan dari Peradi mengenai acara Perkenalan Perhimpunan
Advokat Indonesia Sebagai Satu-satunya Wadah Profesi Advokat Indonesia
sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Perkenalan Pengurus Periode 2005-
2010, tanggal 7 April 2005;

P - 4 : Fotokopi Formulir Peradi Pendataan Ulang Advokat;

P - 5 : Fotokopi Pengumuman Verifikasi dan Pendataan Ulang Advokat Indonesia
di Kompas tanggal 16 Juni 2006;

P - 6 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
tanggal 21 Desember 2004;

P - 7 : Fotokopi Surat Terbuka Nomor 071/ABN/XII/05, tanggal 28 Desember 2005
dari Dr.Iur.Adnan Buyung Nasution,SH;

P - 8 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia
Nomor 30 tanggal 8 September 2005 di Kantor Notaris Buntario Tigris
Darmawa Ng,SE.,S.H.,MH;

 
P - 9 : Fotokopi Surat dari Alex Frans,SH (Advokat di Kupang/Ketua DPD HAPI
NTT) tanggal 24 Agustus 2006;

P - 10 : Fotokopi argumentasi dari Ronggur Hutagalung,SH.,MH., sebagai salah
satu Pemohon Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang berjudul: Perjalanan
Advokat Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan-Ketentuan Yang ada, disertai
dengan:

-. Petikan Surat Keputusan Nomor A.19-Kp.04.03-80 tentang
Pengangkatan sebagai Pengacara, tanggal 11 Pebruari 1980;

-. Berita Acara Pengambilan sumpah Sdr. Ronggur Hutagalung.SH., pada
tanggal 28 Pebruari 1981.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2006 dan 18
September 2006 para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2006 telah di
dengar Keterangan Pemerintah sebagai berikut:

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang
rnenyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

Pasal 1 yang menyatakan:

Ayat (1): "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, balk di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang inl ".

Ayat (4): "Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan
undang-undang�.

Pasal 28 yang menyatakan:

Ayat (1): " Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang
bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat':

Ayat (3): "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai
politik, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah':

Pasal 32 yang menyatakan:

Ayat (3): " Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan

 
Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)�.

Ayat (4): "Dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang
ini, Organisasi Advokat telah terbentuk ".

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasa! 28C
Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal
287 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 28A yang menyatakan: "Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya�.

Pasal 28C Ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya".

Pasal 28D yang menyatakan:

Ayat (1):" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum�:

Ayat (3):"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan".

Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat�.

Pasal 28F yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pasal 28J yang menyatakan :

Ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara�.

Ayat (2): " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

 
Berikut perkenankan Pemerintah menjelaskan atas keberatan/anggapan para
Pemohon atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, karena dianggap telah mematikan organisasi para
Pemohon (dalam hal IKADIN) yang telah dibangun dan dibina dengan susah
payah selama kurang lebih dua puluh satu tahun, sehingga dianggap
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(3), dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, yang memuat tentang
batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan
dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-
pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan
tujuan (vide lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
b. Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-
undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah
maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan
pengertian ganda (vide lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
c. Bahwa pengertian atau apa yang dimaksud dengan Advokat dan Organisasi
Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) undang-
undang a quo merupakan pengertian untuk menjelaskan kedudukan serta
maksud dan tujuan agar Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu diberikan kejelasan
siapa-siapa saja yang disebut sebagai Advokat, demikian juga terhadap
Organisasi Advokat yang selama ini sebelum Undang-Undang Advokat
diberlakukan sangat banyak dan beraneka ragam;

 
Karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang
mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum
yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, karena dianggap dapat mematikan para
Advokat dan Organisasi Advokat yang telah lama ada, sangatlah tidak tepat, justru hal
tersebut memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud
dengan Advokat dan Organisasi Advokat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan
Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak
merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

2. Menurut para Pemohon, Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, karena dianggap telah melanggar hak-hak politik
para Pemohon yang merupakan hak-hak dasar dan kebebasan manusia pada
umumnya, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal
28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa profesi Advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka
mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju
terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagai salah satu
unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum
(Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat) disamping Polisi,
Jaksa, Hakim dan petugas Pemasyarakatan, maka keberadaan Advokat harus
dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat maka dibentuk Organisasi
Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, yang pada masa yang
lalu sebelum Undang-Undang Advokat diberlakukan organisasi yang menjadi
wadah berkumpulnya profesi jasa hukum beraneka ragam, antara lain : Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan
Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM),
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan banyak lagi yang lainnya.

 
c. Bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak melarang
bagi setiap Advokat untuk menjalankan profesinya untuk berkumpul, berserikat
dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat para
Advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Advokat, hal ini
didasari karena Advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu
wadah bagi penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Persatuan Hakim
Indonesia (Persahi), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (Persaja), Kepolisian dalam
Bayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi
Jabatan Notaris (vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris).

d. Bahwa karena Advokat merupakan unsur penegak hukum, maka untuk
menjamin netralitas dan tidak terjadi tarik menarik kepentingan (conflict of
interest) dalam rangka penegakan hukum, pimpinan Organisasi Advokat tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan dan/atau pengurus partai politik baik ditingkat
Pusat maupun di tingkat Daerah.

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan satu wadah Organisasi
Advokat untuk berkumpulnya para Advokat justru bertujuan untuk memudahkan
pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas
Advokat itu sendiri, sehingga kedepan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam
proses penegakan hukum dapat terwujud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan
Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pascal 28E Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak merugikan
hak dan/atau kewenangan konstitusinal Pemohon.

3. Menurut para Pemohon, Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan ini dianggap telah merugikan antara lain
Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang telah lama ada,
karena telah memerintahkan untuk dibentuk penyatuan para Advokat untuk
bergabung dalam satu wadah (single bar) Organisasi Advokat, sehingga
dianggap bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

 
a. Ketentuan a quo masuk dalam Ketentuan Peralihan (BAB XII Ketentuan
Peralihan), karena itu materi muatannya bukanlah mengenai batasan
pengertian atau definisi sebagaimana yang lazim merupakan materi muatan
Ketentuan Umum suatu undang-undang (vide Lampiran C.1.74. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan).
b. Ketentuan Peralihan memuat "penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru
mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan
lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Lampiran C.4.100
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan).
c. Ketentuan Peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang
telah diperoleh sebelumnya (acquired rights atau verkregenrechten) tetap
diakui, juga untuk menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi
kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum).
(vide putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 12 Juli 2006, atas permohonan
Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
sebagaimana register Perkara Nomor 009/PUUI-IV/2000).

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa apabila pembentukan Organisasi
Advokat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Advokat, juga jikalaupun Organisasi Advokat telah dibentuk sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Advokat, tetapi dalam praktek dilapangan tidak
sesuai dengan keinginan dan harapan para Advokat, maka hal tersebut tidak
berkaitan dengan konstitusionalitas materi undang-undang a quo, melainkan
berkaitan dengan penerapan undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan
Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal
281 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusinal Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon
kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik

 
Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat
(3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat
Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J Ayat (1)
dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan
Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat diseluruh
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2006 telah di
dengar keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis Pihak
Terkait Peradi dan delapan Organisasi Advokat sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
para Pemohon;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan
dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu wewenang Mahkamah adalah
melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan Pasal
51 Ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengujian
tersebut meliputi formil dan pengujian materil undang-undang yang
bersangkutan;
2. Bahwa dalam permohonan para Pemohon memang secara tertulis menyatakan
untuk pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan
tetapi sebenarnya secara substansial permohonan para Pemohon adalah

 
mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Advokat, karena mempersoalkan
tentang pelaksanaan dari perintah undang-undang dan pada kenyataannya para
Pemohon maupun komunitas Advokat atau Organisasi Advokat tetap dapat
dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas penegakan hukum pada
umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya memberikan jasa
hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien. Sehingga tidak ada hak-hak konstitusionalnya
yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Jadi dengan demikian tidak ada kerugian hak-hak
konstitusioanal para Pemohon (Prinsipal).
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya para Pemohon sampai saat ini
masih tetap menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat berdasarkan
Undang-Undang Advokat, yaitu memberikan jasa hukum berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Dengan tidak mendapat rintangan atau hambatan apapun juga, sehingga hak-
haknya tetap dapat dilaksanakan dengan bebas dan mandiri, maka tidak ada
hak-hak para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang
Advokat. Profesi Advokat sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum di
Indonesia terutama dalam melakukan pembelaan, pemberian jasa hukum,
nasihat hukum, konsultasi hukum, dan tindakan lainnya untuk kepentingan klien
di dalam maupun luar pengadilan tidak terdapat hubungan spesifik atau khusus
maupun hubungan sebab akibat terhadap hak konstitusionalitas para Pemohon
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Bahwa dengan demikian dapat diketahui yang ada dan disengketakan bukan
kerugian hak konstitusional para Pemohon. Akan tetapi terdapat benturan
kepentingan seperti dalam menentukan syarat untuk menjadi Advokat maupun
pembentukan suatu wadah organisasi bagi para Advokat yang sebenarnya hal
itu hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan atau implementasi dari aturan
yang tersurat dalam Undang-Undang Advokat.
5. Bahwa perihal pelaksanaan undang-undang adalah bukan menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, tetapi DPR dan Pemerintah dengan
mekanisme legislative review.

 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum, permohonan para
Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10 Ayat (1) huruf a s.d. d Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga demi
hukum, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan diri tidak berwenang
memeriksa permohonan para Pemohon.

II. Tentang kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon untuk mengajukan
permohonan a quo.
1.a) Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 dalam
identitasnya menyebutkan, �bahwa para Pemohon adalah selaku pribadi
anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang kemudian dipertegas kembali
dalam uraian dalam permohonannya pada bagian kedudukan hukum dan
kepentingan para Pemohon;

b. Bahwa dengan demikian terbukti para Pemohon telah mengajukan
permohonan a quo bukan atas nama organisasi profesi Advokat Ikadin atau
Ikatan Advokat Indonesia, akan tetapi atas nama selaku pribadi sebagai
anggota Ikadin;
c. Bahwa sebagaimana layaknya sebuah organisasi profesi dan organisasi lain
pada umumnya. Ikadin memiliki anggaran dasar dan peraturan rumah tangga
sebagaimana pedoman untuk menjalankan kegiatan organisasi seperti antara
lain; untuk mengurus dan mengatur anggota-anggotanya termasuk tetapi tidak
terbatas pada diri para Pemohon;
d. Bahwa dengan adanya anggaran dasar dan peraturan rumah tangga yang
berlaku di tubuh Organisasi Ikadin tersebut, maka segala tindakan dan
perbuatan anggotanya sebagai anggota Ikadin harus tunduk pada ketentuan
yang berlaku di lingkungan Organisasi Advokat Ikadin. Dalam hal ini adalah
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Anggaran
Dasar, dan Peraturan Rumah Tangga Ikadin;
e. Bahwa lahirnya Undang-Undang Advokat adalah merupakan salah satu wujud
perjuangan dari Organisasi Advokat yang ada di Indonesia termasuk Ikadin,
yang salah satunya para Pemohon sebagai anggota di dalamnya dan
sebenarnya perjuangan untuk mewujudkan lahirnya undang-undang tersebut
telah dilakukan sejak lama kurang lebih telah tiga puluh sembilan tahun, jauh
sebelum para Pemohon menjadi Advokat;

 
f. Bahwa sejauh ini DPP Ikadin tetap mempertahankan seluruh dan setiap
ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Pada kenyataannya sampai saat ini, DPP Ikadin sebagai
Organisasi Profesi Advokat telah dan tengah melaksanakan segala sesuatu
dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dan atau yang
ditugaskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat tersebut.
g. bahwa tindakan para Pemohon sebagai anggota Ikadin dengan mengajukan
permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat terhadap UUD 1945, adalah tindakan yang bertentangan dengan
kebijaksanaan DPP Ikadin, putusan Munaslub serta Anggaran Dasar dan
Peraturan Rumah Tangga Ikadin, karena telah mengingkari perjuangan
Advokat yang telah maupun yang sedang dilakukan oleh Organisasi Advokat
yang ada di Indonesia pada umumnya, dan Ikadin pada khususnya tentang
pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Advokat.
h. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sebagai anggota Ikadin tidak memiliki
legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tantang Advokat.

2.a). Bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang
mengatur tentang syarat kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon
tertuang dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,
yang menyatakan sebagai berikut:
a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hokum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga Negara.

b). Bahwa yang dimaksud hak dan atau kewenangan Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tersebut lebih lanjut pada bagian penjelasan yang menyebutkan, �yang
dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945�,

Sedangkan berkenaan dengan kerugian konstitusional berdasarkan
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah menentukan pengertian dan batasan
tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-

 
undang. Menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yaitu harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa menurut para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya
dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1)
dan Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak dan atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan.
4.a. Bahwa akan tetapi uraian tersebut di atas menurut kami tidak ada kepentingan
maupun hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang
dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, baik kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya
kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang sehat dapat
dipastikan akan terjadi. Juga tidak ada hubungan sebab akibat antara
pengakuan adanya kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-
Undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji;

b. Bahwa pada kenyataannya komunitas Advokat atau Organisasi Advokat dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum pada umumnya maupun dalam rangka
melakukan tugas profesinya tidak merasa hak-hak konstitusional yang
dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Jadi dengan demikian tidak ada kerugian hak-hak
konstitusional para Pemohon;

c. Bahwa tidak juga dapat dipungkiri pada kenyataannya para Pemohon pada
saat ini masih menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat berdasarkan
Undang-Undang Advokat, maka tidak ada hak-hak yang dirugikan dengan
berlakunya Undang-Undang Advokat. Bahwa dengan demikian dapat diketahui

 
yang terjadi adalah adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan Undang-
Undang Advokat.

5. Bahwa dengan demikian dapat diketahui, yang ada bukan kerugian hak
konstitusional para Pemohon, akan tetapi benturan kepentingan (Versted
Interest), seperti dalam menentukan syarat untuk menjadi Advokat, maupun
pembentukan satu wadah organisasi bagi para Advokat, yang sebenarnya hal
itu hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan/Implementasi dari aturan yang
tersurat dalam Undang-Undang Advokat;

6. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas perihal pelaksanaan undang-
undang bukan menjadi wewenang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
menilainya, maka berdasarkan uraian sebagaimana tertulis di atas, Mahkamah
Konstitusi berkenan menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan para
Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 51 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
yaitu tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan atau materi permohonan
mengenai implementasi dari undang-undang yang tidak memenuhi syarat
Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang Wewenang
Mahkamah Konstitusi.

III. Para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat,
pasal, dan atau bagian Undang-Undang Advokat dianggap bertentangan dengan
UUD 1945;

1. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang Advokat terhadap UUD 1945 adalah didasarkan karena dugaan
adanya materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yaitu;
a. Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Advokat bertentangan
dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (3),
Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
b. Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Advokat bertentangan
dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E
Ayat (3) UUD 1945.

 
c. Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3),
Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

2. a. Bahwa uraian alasan permohonan para Pemohon yang dikemukakan
hanyalah sebagaimana yang dikemukakan di dalam permohonan butir 8
dan butir 9;
b. Bahwa dari uraian alasan permohonan yang hanya dua butir tersebut tidak
menunjukkan dengan jelas baik secara filosofi, secara sosiologis, maupun
secara yuridis yang membuktikan bahwa muatan dalam ayat-ayat atau
pasal-pasal dari Undang-Undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji itu
bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal
51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang menentukan:�Dalam permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945.

c. Bahwa uraian para Pemohon tersebut butir 8 dan butir 9 dalam
permohonannya hanyalah cerita, asumsi, dan pendapat subjektif Pemohon
yang tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan secara filosofi,
sosiologis, dan yuridis maupun dengan fakta atau kenyataan yang
sebenarnya ada dalam pelaksanaan Undang-Undang Advokat dimaksud.

3. a. Bahwa tidak benar alasan atau uraian para Pemohon butir 8 karena Ikatan
Advokat Indonesia (Ikadin), bukan merupakan persekutuan hukum. Ikadin
adalah organisasi profesi Advokat yang mempunyai anggaran dasar dan
peraturan rumah tangga sendiri dan didirikan oleh para Advokat dalam
Kongres Advokat Indonesia tahun 1985 yang beranggotakan para Advokat
Indonesia dan berwenang mengatur serta mengurus anggotanya sendiri.
Pada kenyataannya organisasi profesi Ikadin sampai saat ini tetap berdiri
kokoh dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan
peraturan rumah tangganya, sehingga tetap eksis dan berdaya serta diakui
oleh masyarakat luas sekalipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat telah diberlakukan.
b. Bahwa justru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, organisasi profesi Ikadin secara de facto dan de jure
diakui keberadaannya dan diberi wewenang oleh Undang-Undang Advokat
tersebut, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 Ayat (3), yaitu untuk

 
menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Advokat bersama-sama dengan
Organisasi Advokat lainnya, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan
Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia,
Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia,
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia vide Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Advokat.

c. Bahwa di dalam menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat
sebagaimana yang dibebankan dan atau diamanatkan oleh Undang-
Undang Advokat, Ikadin bersama-sama dengan Asosiasi Advokat
Indonesia, IPHI, HAPI, SPI, HKHI, HKPM, APSI telah mampu menunjukkan
eksistensi dan kepiawaiannya dalam memenuhi tugas yang dibebankan
undang-undang tersebut, yaitu bersama-sama dengan tujuh organisasi
profesi Advokat hanya telah berhasil membentuk Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, yaitu
Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang dideklarasikan pada
tanggal 21 Desember 2004;

d. Bahwa lebih lanjut Peradi dalam menjalankan roda Organisasi Advokat
Indonesia telah berhasil melakukan:

1. Verifikasi Advokat Indonesia;
2. Menyelenggarakan pendidikan kursus profesi Advokat Indonesia;
3. Menyelenggarakan ujian calon Advokat Indonesia;
4. Menyelenggarakan pemagangan;
5. Melakukan pendataan ulang para Advokat;
6. Memberi nomor induk Advokat;
7. Membuat buku daftar Advokat;
8. Membuat kartu tanda pengenal Advokat bagi para Advokat Indonesia;
9. Melakukan organisasi dengan pihak lain antara lain, yaitu:
- sebagai pihak dalam law summit;
- menjadi anggota International Bar Association (IBA) di London;
- menyerahkan buku daftar anggota Advokat Indonesia ke Mahkamah
Agung;
- melakukan audiensi dengan;
1. Presiden RI;

2. Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Kapolri;

 
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. DPR-RI, serta pejabat penegak hukum lainnya.

- Menerima tamu-tamu dari organisasi profesi Advokat dari Luar
Negeri;
- Mengirim anggota-anggotanya JICA dalam rangka kerjasama hukum
dengan masyarakat Advokat di Jepang;
- Mengadakan workshop kode etik dengan American Bar Association;
- dan lain-lainnya.

4. Bahwa demikian pula Ikatan Advokat Indonesia sampai saat ini walaupun telah
ada atau telah diberlakukannya Undang-Undang Advokat. Ikadin tetap berkibar
dan eksis serta tangguh dalam menjalankan roda-roda organisasi karena tetap:
- Melaksanakan segala ketentuannya yang diatur di dalam anggaran dasar,
peraturan rumah tangga maupun keputusan Munas, Munaslub, serta
keputusan DPP antara lain:
1. Mengadakan Munaslub dalam rangka membentuk wadah tunggal guna
memenuhi tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Undang-Undang
Advokat dalam rangka membentuk Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri;
2. Menyelenggarakan Rakernas tiap tahunnya yang mengeluarkan
rekomendasi kepada Pemerintah maupun kepada penegak hukum lainnya;
3. Mengeluarkan surat-surat keputusan baik DPP maupun DPC;
4. Mengesahkan dan melantik DPP/DPC;
5. Memenuhi undangan-undangan DPR untuk memberikan pendapat dan
saran dalam rapat-rapat umum dengar pendapat di DPR;
6. Memenuhi undangan rapat di DPR-RI sebagai pendamping pihak
Pemerintah dalam pembahasan perundang-undangan dalam rapat-rapat
Panja, Pansus, dengar pendapat di DPR-RI;
7. Aktif di dalam penelitian dan atau evaluasi peraturan perundang-undangan
serta implementasinya atau pelaksanaannya di Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN);
8. Melakukan pembelaan-pembelaan bagi Advokat anggota Ikadin yang
terkena kasus baik di dalam maupun di luar pengadilan (pada proses
penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan);
9. Memenuhi undangan-undangan dari organisasi profesi lain, universitas,
maupun lembaga pemerintah sebagai pembicara, moderator, maupun
peserta;

 
10. Memberikan masukan materi Peraturan Pemerintah kepada Pemerintah,
dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI;
11. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Advokat kepada para pejabat publik maupun masyarakat pada umumnya;
12. Melakukan kerja sama dengan Pemda-pemda setempat dalam rangka
pembuatan peraturan daerah maupun sosialisasi dan penyuluhan hukum;
13. Melakukan kerja sama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia
dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khusus profesi Advokat;
14. Turut serta aktif memberikan materi dan bimbingan dalam bimbingan
pendidikan khusus profesi Advokat di berbagai universitas di Indonesia;
15. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu;
16. Tetap menjadi anggota Internasional Baar Association (IBA);
17. Mengembangkan organisasi Ikadin dengan membentuk cabang-cabang
Ikadin baru yang hingga saat ini berjumlah 103 cabang diseluruh Indonesia;
18. Dan lain-lain.

5. Bahwa dengan dinyatakannya tidak berkekuatan hukum mengikat Pasal 31
Undang-Undang Advokat, Peradi maupun Ikadin tetap eksis dan tidak kehilangan
identitas maupun hak dan kewenangannya, karena hak kewenangan Ikadin
sebagai organisasi profesi tidak pernah sedikitpun dihilangkan oleh suatu putusan
undang-undang maupun pengadilan atau mahkamah, baik Mahkamah Konstitusi
atau Mahkamah Agung.

6. Bahwa Peradi maupun Ikadin serta 7 organisasi profesi lainnya sebagai organisasi
profesi Advokat tidak pernah dirugikan dari maksud dan pelaksanaan atau
implementasi Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Advokat, justru
dengan ada ketentuan pasal tersebut Ikadin sangat bangga dan tersanjung
dengan diakuinya eksistensinya oleh Undang-Undang Advokat dan memang pada
kenyataannya Ikadin mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan
Undang-Undang Advokat bersama-sama dengan tujuh Organisasi Advokat
sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yaitu membentuk Organisasi Advokat
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Ikadin telah berperan
aktif, bahkan memberi warna tersendiri di dalam organisasi profesi Advokat
Peradi.

7. Bahwa oleh karena itu, Peradi sebagai Organisasi Advokat merupakan satu-
satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai
dengan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan

 
kualitas profesi Advokat adalah telah mampu melaksanakan kewajibannya
sebagai Organisasi Advokat yang telah kami uraikan di atas tadi.

Bahwa oleh karena dalam pembentukan Organisasi Advokat sebagai satu
tanggung jawab profesi Advokat yang bebas dan mandiri merupakan amanat
undang-undang sebagai ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (4) juncto Pasal 28 Ayat
(1) Undang-Undang Advokat yang telah pula memiliki anggaran dasar dan
peraturan rumah tangga, maka sudah seharusnya seluruh Advokat yang notabene
sarjana hukum patut mengerti dan taat kepada hukum, karenanya sudah
seharusnya pula mentaati dan hormat pada Undang-Undang Advokat maupun
Organisasi Advokat Peradi yang merupakan satu-satunya wadah Organisasi
Advokat.

Dengan demikian segala ketentuan yang dikeluarkan dan atau dibuat oleh
organisasi dalam hal ini Peradi adalah menjadi kewajiban para anggotanya untuk
memenuhi atau mematuhinya karena hal-hal yang dibuat, diatur, atau ditentukan
adalah semata-mata untuk tertib organisasi dan demi kepentingan maupun
keuntungan para Advokat Indonesia itu sendiri, sehingga tanpa membuat
pernyataan setiap Advokat tetap terikat tunduk serta patuh pada ketentuan
organisasi;

8. Bahwa Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang Advokat yang anggotanya adalah para Advokat. Dan Advokat itu
sendiri adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan, dalam usahanya mewujudkan prinsip-prinsip negara
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka peran dan fungsi
Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan
hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum
seperti kepolisian dan kejaksaan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum
kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan
masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan serta sebagai salah
satu unsur sistem peradilan adalah merupakan satu pilar dalam menegakkan
supremasi hukum di Indonesia, maka sudah seharusnya berhimpun dalam satu
wadah profesi sebagaimana profesi penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa,
maupun polisi.

 
9. Bahwa berhimpunnya Advokat dalam satu wadah organisasi profesi Advokat
adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat
dimana Organisasi Advokat Peradi menetapkan dan menjalankan kode etik profesi
Advokat bagi para anggotanya;

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya diperlukan upaya
pengembangan, pembinaaan, maupun pengawasan yang terus menerus
berkelanjutan agar semua Advokat dalam menjalankan tugas profesinya
memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik didalam maupun
diluar pengadilan adalah sesuai dengan kode etik profesi Advokat ;

Untuk itu diperlukan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah
(wadah tunggal) dengan satu Kode Etik Profesi Advokat agar Peradi dapat lebih
mudah melaksanakan maksud dan tujuannya organisasi yaitu meningkatkan
kualitas profesi Advokat antara lain melalui pengembangan profesionalisme
para Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat,
untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dalam melaksanakan
tugas profesinya sehari-hari;

10. Bahwa dengan demikian, sebagai konsekuensinya jika ada beberapa Advokat
yang tidak mendaftarkan diri pada Organisasi Advokat Peradi, sesuai dengan
asas hukum dapat atau berhak beranggapan beberapa orang tersebut
mengundurkan diri sebagai Advokat.

Anggapan Organisasi Advokat atas kenyataan hal dimaksud adalah tidak
dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap hak asasi manusia, dan atau
hak konstitusional para Pemohon karena hal itulah sebagai konsekuensi
organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang mempunyai Rules of the
Game sendiri pula. Satu dan lain hal demi tertib hukum dan terlaksananya
amanat Undang-Undang Advokat dalam melaksanakan mekanisme organisasi,
termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan profesionalisme,
pengawasan maupun peradilan bagi para Advokat dalam melaksanakan tugas
profesinya yang harus sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon menjadi Advokat clan sampai saat ini berprofesi sebagai
Advokat berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dengan persetujuan
Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah pada Pengadilan Tinggi setempat,
adalah semata karena memang pada waktu itu belum ada Undang-Undang Advokat

 
dan memang demikianlah ketentuannya yang harus dipatuhi, maka sebagai
konsekuensinya dalam sumpah yang diucapkan para Advokat termasuk para Pemohon
yaitu antara lain: "Advokat wajib hormat dan taat kepada hukum dan peraturan
perundang-undangan", sehingga tidak dapat Advokat termasuk para Pemohon
terikat pada peraturan perundang-undangan, etik maupun moral sebagaimana
ditentukan dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Sehingga wajar dan sepatutnya dengan telah adanya Undang-Undang Advokat,
yang notabene para Pemohon juga mengaku telah ikut membahas Rancangan
Undang-undang dimaksud, para Pemohon dengan sendirinya wajib hormat dan taat
kepada Undang-Undang Advokat, karenanya ketentuan Pasal 32 Ayat (4) tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, termasuk
tetapi tidak terbatas pada terbentuknya Organisasi Advokat Peradi yang merupakan
produk dari pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Advokat.

12.Bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, pada kenyataanya sama
sekali tidak menghancurkan Ikadin maupun Organisasi Advokat lain yang ada, karena
sebagaimana telah diuraikan di atas, Peradi maupun Ikadin tetap eksis dan berjaya
dalam menjalankan roda organisasi profesinya, dan juga Pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang Advokat sangat-sangat tidak bertentangan dengan era reformasi akan
tetapi justru Undang-Undang Advokat adalah buah atau hasil dari reformasi itu
sendiri yang telah lama diperjuangkan kurang/lebih selama 39 tahun oleh para pejuang
Advokat Peradi, sehingga adanya asas wadah tunggal tidak menghilangkan hak
konstitusional para Pemohon, karena senyatanya hingga saat ini para Pemohon tetap
menjadi anggota Ikadin, tetap menjadi Advokat, sehingga masih berpraktek sebagai
Advokat dengan memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi
hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien,
baik didalam maupun diluar pengadilan;

Oleh karena itu hak-hak konstitusional para Pemohon tidak ada yang
dilanggar/tidak dihilangkan oleh Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 28
Ayat (1);

13. Bahwa para Pemohon harus mengerti dan harus membedakan tentang isi/aturan
dalam undang-undang dengan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi
kemauannya para Pemohon agar diatur dalam undang-undang; Apa yang para
Pemohon inginkan atau apa yang menjadi kemauan subjektif para Pemohon itu
semuanya telah para Pemohon kemukakan dalam proses perumusan

 
Rancangan Undang-Undang maupun pembahasan Rancangan Undang-
Undang Advokat, akan tetapi karena dalam prosesnya para Pemohon tidak mampu
memberikan argumentasi yang tepat, yang dapat diterima urgensinya sehingga masuk
menjadi bahan dalam perumusan keinginan para Pemohon di dalam Undang-Undang
Advokat baik dilihat dari pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan asas
manfaat oleh para pembentuk Undang-undang (DPR dan Pemerintah), maka
keinginan para Pemohon kandas dengan sendirinya sehingga dengan kandasnya
keinginan para Pemohon dimaksud, tidak serta merta menjadikan dan beranggapan
dengan memberi stigma Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD1945 ic.
Hak asasi para Pemohon, terlebih setelah Pemohon tidak lagi menjadi Ketua Umum
DPP Ikadin dan ketua KKAI pada awal Tahun 2003;

Bahwa karena peran dan fungsi Ketua Umum DPP Ikadin telah dipegang oleh
orang lain dan dijalankan dalam satu kepengurusan kolektif yang disebut pengurus
DPP Ikadin, maka membawa konsekuensi peran serta dan sepak terjang maupun
gaya kepemimpinan dan budaya organisasi Ikadin lebih dinamis dengan mengikuti
perkembangan jaman dan tuntutan organisasi, sehingga hak asasi para P.emohon
yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 tidak dimatikan dengan berlakunya
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat;

14.Dari uraian tersebut di atas, sudah seyogyanya para Pemohon menyadari karena
senyatanya ketentuan Pasal 1 Ayat (4); Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 32
Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) ; Pascal 28E Ayat (3) clan
Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah di
uraikan secara jelas dan terang, bahwa argumentasi maupun uraian Pemohon dalam
permohonannya tidak jelas dan ternyata tidak terbukti bahwa Pasal 1 Ayat (4), Pasal 28
Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun
2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3); Pasal 28E
Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

2. Keterangan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon adalah senior-senior yang ikut berjuang untuk Peradi
dan bersama-sama membentuk dan mendirikan Ikatan Advokat Indonesia
pada Tahun 1985;
2. bahwa para Pemohon adalah Ketua Dewan Kehormatan dan juga sebagai
anggota Dewan Kehormatan Peradi;

 
3. bahwa Ikadin tetap eksis melaksanakan Rapimnas setiap tahun. Tahun 2004 di
Jakarta, Rakernas di Bali Tahun 2004, Rapimnas di Jakarta Tahun 2005,
Rakernas di Medan Tahun 2005, dan yang terakhir Rapimnas di Jakarta.
Kemudian Rakernas diadakan di Batam dan yang paling penting, selain itu
Ikadin juga melaksanakan Munaslub di Pontianak;
4. bahwa pada masa lalu Ikadin hanya memiliki Dewan Pimpinan Cabang 48 di
daerah. Pada saat sekarang ini Ikadin memiliki Dewan Pimpinan Cabang 103
di seluruh Indonesia;
5. bahwa para Pemohon juga tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang
bertentangan dari Pasal 1 Ayat (4), Pasal 28, dan Pasal 32 tersebut dengan
UUD 1945. Sehingga dalam hal ini membuat permohonan kabur dan tidak
jelas.

6. bahwa berdasarkan Undang-Undang Advokat Pasal 20 Ayat (1) mengatur
tentang, �Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan
kepentingan tugas dan martabat profesinya�. Sedangkan Ayat (2) mengatur
tentang, �Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pangabdian
sedemikian rupa sehingga merugikan Profesi Advokat atau mengurangi
kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya� .
Kemudian juga Ayat (3) mengatur tentang: �Advokat yang menjadi Pejabat
Negara, tidak melaksanakan tugas Profesi Advokat selama memangku jabatan
tersebut�.. Dalam hal ini, para Pemohon tidak konsisten, kenapa harus
mempersoalkan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)? Yang seharusnya
hanya mempersoalkan Pasal 32 Ayat (4). Ikadin menyatakan apa yang
disampaikan oleh para Pemohon sebenarnya tidak ada yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang disampaikan oleh para Pemohon
dalam Permohonannya adalah tidak beralasan.

3. Keterangan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) sebagai berikut:

Asosiasi Advokat Indonesia bersama dengan tujuh organisasi lainnya
mendirikan Peradi sesuai dengan perintah undang-undang. Kewenangan yang
diberikan Peradi sudah jelas diatur didalam undang-undang, sedangkan delapan
organisasi sebelumnya tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Karena sebelum
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 rekruitmen yang dilakukan untuk
mengangkat seorang Advokat ada dua cara yaitu:

1. melalui Surat Keputusan Pengadilan Tinggi;

 
2. melalui Surat Keputusan Menteri.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 jika dikaitkan dengan
International Bar Association memberikan standar umum mengenai definisi Peran
dan Fungsi Organisasi Profesi Advokat, yaitu:

1. Mendorong terciptanya keadilan tanpa rasa takut;
2. Mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan
standar profesi, disiplin profesi serta melindungi independensi profesi
(inteleksional dan ekonomi);
3. Melindungi dan mempertahankan para ahli hukum dalam masyarakat dan
menjaga independensi profesi;
4. Melindungi dan mempertahankan kehormatan serta dependensi peradilan. Ini
adalah suatu perjuangan daripada profesi Advokat sebagai bagian daripada
peradilan itu sendiri dengan diberikannya status sebagai penegak hukum
sesuai dengan Pasal 5 dari undang-undang tersebut;
5. Memperjuangkan akses public secara bebas dan merata pada sistem peradilan
termasuk akses bantuan hukum atau nasehat hukum;
6. Memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat,
adil, dan terbuka di depan Majelis Hakim yang kompeten, independen dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka penegakan dan
pembangunan hukum;
7. Memperjuangkan dan mendukung pembaharuan hukum serta mendorong
diskursus mengenai substansi, interprestasi, dan aplikasi dari peraturan-
peraturan yang saat ini ada, maupun yang sedang dalam tahap pembahasan;
8. Memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai persyaratan
untuk masuk ke dalam profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi
sekaligus mendidik publik mengenai Organisasi Advokat;
9. Memastikan bahwa tersedia akses masuk yang bebas ke dalam profesi bagi
orang yang kompeten tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan
memberikan bantuan kepada para Advokat yang baru memasuki dunia profesi;
10. Memperjuangkan kesejahteraan para anggota dan memberikan bantuan
hukum kepada anggota keluarganya serta bantuan hukum dalam kasus-kasus
tertentu;
11. Berafiliasi dan beraktifitas Advokat pada skala Internasional.

 
4. Keterangan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai berikut:

Dalam surat permohonan para Pemohon di halaman 7 nomor 10 bahwa
Pasal 1 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan:

1. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan, "Organisasi Advokat adalah organisasi profesi
yang didirikan berdasarkan undang-undang ini�. Pemohon mengatakan bahwa
pasal-pasal tersebut mematikan organisasi Ikadin. Yang dikatakan oleh
Pemohon adalah mustahil, Ikadin hingga saat ini masih tetap eksis dan
berjalan dengan baik;
2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya
wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan
ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
kualitas profesi Advokat�. Tetapi kenyataannya menghancurkan Organisasi
Advokat yaitu Ikadin. Hal ini juga tidak benar;
3. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan, "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat
dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di
tingkat daerah�. Sebaiknya pimpinan Organisasi Advokat bukan pimpinan
partai politik. Dalam hal ini jangan di kaitkan kepentingan hukum dengan
kepentingan politik;
4. Pasal 32 Ayat (3) menyatakan, "Untuk sementara tugas dan wewenang
Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,
dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Himpunan
Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia
(SPI),Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI)�, Sedangkan Ayat (4) nya menyatakan: "Dalam waktu paling lambat 2
tahun setelah berlakunya undang-undang ini, Organisasi Advokat telah
terbentuk�. Implementasi ini merupakan pemaksaan kehendak dan justru
menghancurkan organisasi-Organisasi Advokat yang nyata-nyata
mekanismenya sudah berjalan selama bertahun-tahun. Jadi jangan dikatakan
bahwa Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menghancurkan
Organisasi Advokat. Ini sangat tidak relevan sekali.

 
5. Keterangan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI) sebagai berikut:

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara hukum. Di dalam penegakan hukum dilakukan
Catur Wangsa yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat yang berada
pada pihak pemerintah. Sedangkan Advokat, sebagai penegak hukum, berdiri di
sisi masyarakat. Yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat, bersifat
kontrol kepada penegak hukum di dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Sudah sepatutnya Advokat mempunyai suatu wadah tunggal, bentuknya
federasi atau perhimpunan yang mandiri, tidak berada dibawah pemerintah.
Sehingga HAPI berpendapat Undang-Undang Advokat merupakan suatu
kemajuan besar dalam peningkatan profesi Advokat yang mandiri dan bebas.

Selain itu Undang-Undang Advokat ini mempunyai kemajuan-kemajuan
lain yaitu, dahulu Advokat tidak melalui suatu pendidikan yang merupakan
standardisasi profesionalisme, seorang Advokat dalam pelayanan hukum kepada
masyarakat atau kepada klien. Sekarang harus melalui pendidikan dan
standarisasi profesionalisme terhadap seorang Advokat dan advance-nya dalam
pelayanan hukum kepada masyarakat atau kepada klien.

Selain itu juga, Advokat tidak perlu takut atau khawatir di dalam
membela suatu kebenaran dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh
penegak hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal
17 Undang-Undang Advokat menyatakan, bahwa Advokat dahulu sulit sekali
mendapatkan suatu informasi atau data-data dari instansi pemerintah. Tetapi
sekarang ini, Advokat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data-
data dari pemerintah ataupun instansi pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah tidak
bisa menolak. Karena informasi atau data tersebut diperuntukkan untuk mencari
kebenaran secara meteriil.

HAPI berpendapat bahwa Undang-Undang Advokat ini adalah suatu
peningkatan atau kemajuan Advokat sebagai profesi yang terhormat sesama
Catur Wangsa. Dalam hal ini HAPI memohon agar permohonan dari Pemohon
dapat di tolak,

6. Keterangan Serikat Pengacara Indonesia (SPI) sebagai berikut:

Serikat Pengacara Indonesia (SPI) memberi tanggapan secara lisan
bahwa profesi Advokat mempunyai beberapa ciri yaitu:

1. Profesi Advokat Independen atau mandiri;

 
2. Profesi berdasarkan keahlian yang di dapat dari satu ilmu secara metodologis;
3. Profesi Advokat harus bisa mengatur dirinya sendiri (self regulation). Termasuk
di dalamnya mengenai aturan kode etik yang dianut dan harus ditaati oleh
setiap Advokat. Advokat di beri hak untuk mengatur diri sendiri (self regulation),
mengangkat, mengawasi kemudian menindak.
Keberadaan Undang-Undang Advokat walaupun dari sisi SPI belum
sempurna, tetapi sudah baik. Karena mengembalikan citra Advokat sebagai
profesi yang mandiri. Untuk itu, Peradi memegang peranan sebagai organisasi
atau wadah tunggal dan tidak boleh di kooptasi oleh Pemerintah.

Dalam hal ini, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) memohon agar
permohonan ini di tolak.

7. Keterangan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) sebagai berikut:

-. bahwa AKHI didirikan Tahun 1988 oleh beberapa senior dalam bidang hukum.
dan masuk dalam Peradi dikarenakan turut serta menyusun, membahas suatu
RUU dengan tim Departemen Kehakiman. Dimana RUU-nya hampir sama
dengan Undang-Undang Advokat, tetapi penekanannya kepada non litigasi;

-. bahwa AKHI ikut menyusun kode etik, menyusun anggaran dasar, melakukan
semua kegiatan, termasuk pendidikan PUPA dan ujian calon Advokat. AKHI
berpendapat bahwa organisasi ini memang mempunyai visi dan misi ke depan
yang justru akan menunjang apa yang dicita-citakan para Advokat;

-. bahwa AKHI menyayangkan sekali apabila ada beberapa hal dari kawan-
kawan Advokat dari mengganggu jalannya proses pembangunan dari Peradi
sendiri. Dimana AKHI dengan Ikadin sangat mendukung sekali dibentuknya
Organisasi Advokat ini. Sehingga kita bisa bekerjasama dengan Advokat non
litigasi.

8. Keterangan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagai berikut:

-. bahwa para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hak-hak
konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya UU Advokat yang
dimohonkan pengujian, karena pada kenyataannya organisasi Ikadin dan tujuh
organisasi lainnya tetap ekses;

-. bahwa pasal-pasal UU Advokat yang didalilkan oleh para Pemohon terbukti
tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945;

-. bahwa Mahkamah Konstitusi hendaknya menolak permohonan para Pemohon.

 
9. Keterangan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sebagai berikut:

-. bahwa permohonan yang disampaikan para Pemohon diatas merupakann
asumsi, ilusi, dan kering dari kerangka rasionalitas dan fakta-fakta yang justru
menjadi point yang prinsip dalam persoalan ini;

-. bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menyentil pengurus Peradi
agar bangkit dan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi amanah UU
Advokat;

-. bahwa UU Advokat telah memberikan semangat dan membangun citra profesi
Advokat, mambangun kualitas Advokat, semangat untuk menggelora nilai-nilai
independensi profesi Advokat, sehingga cara berpikir para Pemohon lebih
mengingat pada pola-pola lama dinilai sebagai set back.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2006 telah di
dengarkan keterangan di bawah sumpah Ahli dari Pemohon, bernama Dr. Maria
Farida Indrati, S.H.,M.H., pada pokoknya sebagai berikut:

-. Bahwa berdasarkan ilmu perundang-undangan, ahli menganggap bahwa berbagai
macam permasalahan dalam UU Advokat memang tidak sesuai dengan
Konstitusi;

-. Bahwa kalau dilihat pasal-pasal dalam Konstitusi, terutama Pasal 28C Ayat (2),
menyatakan, �setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara�.
Kemudian Pasal 28D Ayat (2), menyatakan, �setiap orang berhak atas pengakuan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum�, Ayat (3), menyatakan, �setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan�, selanjutnya Pasal 28E
Ayat (3), menyatakan, �setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan
mengeluarkan pendapat�, dari ke empat ayat dalam tiga pasal tersebut, dikaitkan
dengan penjelasan rumusan dalam UU Advokat terutama ada Pasal 1 Ayat (1)
dan Ayat (4), dapat dilihat, bahwa hak konstitusional Pemohon dikesampingkan;

-. Bahwa menurut ahli, UU Advokat secara jelas terlihat pembentukan Undang-
Undang tersebut, dari segi perundang-undangan banyak permasalahan dan
mengesankan berpihak pada pihak-pihak tertentu, seperti tertuang dalam
Ketentuan Perailhan Pasal 32 dan Pasal 33, sangat jelas terlihat bahwa UU
Advokat memihak pada lembaga-lembaga tertentu;

-. Bahwa dari segi norma hukum yang harus ada didalam peraturan perundang-
undangan, tidak selayaknya suatu UU merumuskan sesuatu hal yang bersifat

 
kongkrit. Kalau undang-undang tersebut menyatakan mengenai suatu lembaga
negara atau lembaga pemerintahan, lembaga dimaksud dapat dilebur atau
digabung dengan suatu lembaga yang lain atau dicabut kewenangannya. Tetapi
dalam UU Advokat menyebutkan adanya wewenang organisasi-organisasi tertentu
yang sudah dinyatakan dengan kata tertentu, misalnya IKADIN, Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang sebenarnya
bukan lembaga-lembaga dalam bidang pemerintah atau bidang negara, melainkan
lembaga profesi. Oleh karena UU Advokat mengatur lembaga-lembaga yang
mempunyai profesi, sehingga tidak layak dinyatakan secara tegas dalam suatu
UU;

-. Bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 dinyatakan �organisasi Advokat
adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU ini�, dengan demikian
yang harus dibangun adalah suatu organisasi Advokat, tidak dengan nama yang
tertentu;

-. Bahwa dalam Pasal 33 UU Advokat jelas sekali ada keberpihakan pada salah satu
atau pada beberapa lembaga, dikatakan dalam Pasal 33, kode etik dan ketentuan
tentang Dewan Kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advolat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat
Hukum Indonesi (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indoneia (HAPI),
Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 23 Mei
2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis menurut
UU ini sampai ada tentang yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat, dari
segi pembentukan peraturan perundang-undangan sangat aneh suatu UU
menyatakan suatu tanggal tertentu, lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai
kekuatan hukum secara mutatis-mutandis;

-. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan selalu menyatakan yang umum,
abstrak dan terus menerus, hal ini berbeda dengan UU Advokat yang sudah
mengacu kepada suatu yang tertentu. Oleh karena itu, menurut ahli, tidak tepat
UU Advokat mengatur dalam pasal-pasal mengenai suatu tanggal tertentu,
lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-
mutandis; Oleh karena itu, menurut pendapat ahli, Pasal 32 dan Pasal 33 UU
Advokat sangat tidak tepat dan seharusnya dapat menggugurkan UU Advokat
tersebut;

-. Bahwa Pasal 31 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, menurut ahli, hal tersebut adalah benar, oleh

 
karena UU Advokat adalah mengatur mengenai Advokat, maka yang diatur adalah
hak dan kewajiban advokat yang harus dilaksanakan, dan bukan mengatur sanksi
pidana terhadap orang lain;

-. Bahwa kalau dilihat dalam Undang-Undang Advokat, ditekankan berulang-ulang
paling sedikit 36 kata �Organisasi Advokat�. Oleh karena itu, seharusnya yang
terbentuk adalah Organisasi Advokat, sehingga menurut ahli tidaklah tepat jika
sebutanya adalah Peradi;

-. Bahwa mengenai advokat perlu diatur atau tidak, menurut ahli, tergantung kepada
pengaturan yang dapat mengatur lembaga dengan baik dan apakah memang
diperlukan, karena jika dilihat, ada hal-hal yang terkadang tidak perlu diatur
dengan undang-undang, melainkan cukup diatur dengan satu keputusan presiden
atau peraturan presiden; Hal tersebut berkait dengan adanya perubahan, kalau
dengan undang-undang sangat sulit untuk dilakukan perubahan, karena harus
melibatkan DPR dengan Presiden, sedangkan jika dengan suatu peraturan yang
lebih rendah atau peraturan presiden, akan lebih mudah untuk mengubahnya. Di
sinilah letak perbedaan antara materi muatan undang-undang dengan materi
muatan di luar undang-undang;

-. Bahwa apakah Undang-Undang Advokat harus tetap atau berubah, menurut ahli
semua produk yang dibuat oleh manusia dapat berubah, dengan demikian apabila
Undang-Undang Advokat terdapat suatu hal-hal yang tidak tepat, tentunya dapat,
permasalahannya adalah apakah tetap dibentuk dalam satu undang-undang atau
dibentuk dengan peraturan yang lain, yang lebih fleksibel dan lebih membuat
gerak lembaga atau profesi ini menjadi lebih bagus atau tidak;

-. Bahwa dalam melihat bagaimana rangkaian undang-undang, Pembentuk undang-
undang harus membaca mulai Pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, oleh
karena itu ahli tidak akan dapat fokus pada Pasal 1 Ayat (1) tanpa melihat pada
pasal-pasal selanjutnya;

-. Bahwa ahli melihat, Undang-Undang Advokat tidak konsisten antara para Advokat
atau para pembentuk UU dengan larangan yang diatur didalam Undang-Undang
tersebut, seperti Pasal 18 Ayat (1) mengatakan �advokat dalam menjalankan tugas
profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis
kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya�,
Pasal 20 Ayat (1) mengatakan, �advokat dilarang memegang jabatan lain yang
bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya�, Ayat (2)
mengatakan, �advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian
sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan

 
dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya�, dan Pasal 23 Ayat (1)
�advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan berpraktek dan atau
membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia�, paling sedikit ada
empat larangan yang diatur, akan tetapi dalam ketentuan pidananya apakah
terhadap larangan tersebut advokat dapat dikenakan sangsi pidana? Hal
mengenai sanksi pidana dimaksud tidak diatur, yang diatur justru sanksi pidana
terhadap pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 31, yang telah dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikait oleh Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2006 telah di
dengarkan pula keterangan di bawah sumpah Saksi dari Pemohon, bernama Yan
Juanda Saputra.,S.H.,M.H.dan Djohan Djauhari,S.H, pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Yan Juanda Saputra , S.H., M.H:

-. bahwa saksi terlibat langsung dalam proses pembuatan Undang-Undang Advokat
berdasarkan Kepmen Nomor 56/PR0903 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Penelahaan Peraturan perundang-undangan, pada waktu itu diketuai
oleh Bapak Parman Suparman, S.H., dengan anggota Bapak Yan Apul, Yan
Juanda Saputra , S.H., M.H, Fedrik Tumbuan, kemudian Tim Asistensi terdiri dari
Patiah Hariah, S.H., M.H., Marulak Pardede, Nantorus Erwin, Philips Yusuf dan
pengetik naskah adalah Abdul Gani;

-. bahwa pada awal pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Advokat
ada dua konsep, pertama yaitu, diajukan oleh Pemerintah dengan konsep
�Undang-Undang Pelayanan Hukum�, dan dilengkapi dengan PP-nya. Sedangkan
belum ada konsep mengenai rancangan Undang-Undang Advokat. Pada saat itu,
Yan Juanda Saputra , S.H., M.H, mengadakan pembahasan RUU dengan Parman
Suparman dan mengalami keterbatasan-keterbatasan mengenai kehadiran rekan-
rekan yang ikut di dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Advokat
tersebut. Sehingga pada akhir masa anggaran tahun 1998-1999 rancangan
Undang-Undang Advokat tersebut tidak selesai.

-. bahwa pada tahun 1970 ada keinginan untuk membuat Undang-Undang Advokat,
hanya saja di dalam rangka pembahasan Undang-Undang Advokat yang
disampaikan oleh pemerintah kepada saksi waktu itu ada 3 bundel yang disiapkan,
pertama adalah Undang-Undang tentang Pelayanan Hukum, kedua rancangan
Peraturan Pemerintah baik yang menyangkut masalah larangan rangkap jabatan
atau pekerjaan bagi penasihat hukum, yang ketiga adalah mengenai tentang
berperkara dengan cuma-cuma.

 
-. bahwa saat terjadi reformasi Rancangan Undang-Undang tersebut sudah tidak
sesuai lagi akan tetapi bahan yang ada menjadi referensi untuk merumuskan RUU
tersebut bersama Bapak Parman Suparman.

-, bahwa ada banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya UU Advokat, salah satunya
adalah keinginan Menteri Kehaikman pada saat itu Prof.Dr. Muladi, S.H. untuk
memberantas mafia peradilan, oleh karena itu diundanglah setiap unsur penegak
hukum untuk menggunakan konsep mengenai pemberantasan mafia peradilan.
Untuk Advokat mengajukan konsep upaya pemberantasan mafia peradilan, salah
satunya adalah perlunya Undang-Undang Advokat.

Keterangan Djohan Djauhari,S.H, sebagai berikut:

- bahwa pada saat event Munas Advokat Seluruh Indonesia yang diadakan oleh
pemerintah dan dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 1985, para Advokat tidak
berkeberatan dengan adanya bermacam-macam wadah dari tujuh belas
organisasi Advokat. Dalam hal ini organisasi Advokat yang terbesar adalah Peradi
(Persatuan Advokat Indonesia). Para Advokat beranggapan bahwa event Munas
Advokat tersebut akan mengawasi dan mengendalikan para Advokat, sehingga
kebebasan yang dimiliki oleh para Advokat akan dapat diredam oleh pemerintah.
Bahwa hasil dari Munas advokat seluruh Indonesia salah satunya menyatakan
bahwa Ikadin merupakan wadah tunggal dari suatu Organisasi Advokat, dan
dalam menjalankan perannya sebagai organisasi, wadah-wadah organisasi
Advokat yang telah ada sebelumnya, tidak membubarkan diri tetapi secara diam-
diam menonaktifkan diri, agar Ikadin dapat berkiprah.

-. bahwa pada saat Ikadin menyelenggarakan Munas I, Ikadin sangat sulit
mendapatkan ijin dari Pemerintah khususnya Menteri Kehakiman, karena adanya
keinginan dari Pemerintah untuk menggantikan Harjono Citro Sebono selaku
Ketua Umum Ikadin agar diganti dengan Gani Djemat.

Bahwa Munas I berlangsung dibawah tekanan karena adanya perbedaan
pendapat antara kelompok Harjono dengan kelompok Gani Djemat Cs, yang
mengakibatkan kelompok Gani Djemat Cs melakukan Walk Out. Yang pada
akhirnya melahirkan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Dalam masa-masa
permulaan hubungan antara AAI dan Ikadin tidak ada keharmonisan, akan tetapi
setelah berjalan, ternyata kedua organisasi tersebut saling berkaitan, karena
anggota AAI merupakan adalah anggota dari Ikadin.

 
-. bahwa saksi selama ini ikut memperjuangkan dan mendambakan adanya suatu
undang-undang yang mengatur tentang advokad, mulai dari Peradi, sampai Ikadin
dengan diajukannya draft-draft ke Setneg.

-. Bahwa menurut saksi, Peradi dibentuk bukan dari hasil Munas tetapi Ikadin adalah
hasil Munas dari seluruh Advokat di Indonesia.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 November 2006 telah di terima
Kesimpulan tertulis para Pemohon, Keterangan tertulis Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Advokat Indonesia dan Keterangan tertulis Saksi Pemohon mengenai
Daftara Isi Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat yang isi
selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggal Oktober 2006, sebagai berikut:

I. Tanggapan dari teknis penulisan Pasal;

.. Bahwa salah satu pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon dalam
permohonannya ditulis Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat;
.. Dapat dijelaskan bahwa Pasal yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Karena Pasal 1 tidak dirumuskan dalam bentuk ayat-ayat, tetapi dalam bentuk
rincian yang menggunakan angka arab 1, 2, dan seterusnya.

II. Tanggapan dari Pokok Materi Permohonan

1. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat
(1) (yang seharusnya angka 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28, 28C Ayat (2), Pasal
28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas
permohonan tersebut keterangan DPR RI adalah sebagai berikut :
a. Pengertian Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah merupakan
penegasan siapa yang dimaksud dengan �Advokat�. Selanjutnya untuk
menjadikan Advokat sebagai orang yang profesional, maka
pengangkatannya dikaitkan dengan syarat-syarat menjadi Advokat yang

 
ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat;
b. Tujuan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak
untuk membatasi seseorang untuk dapat menjadi Advokat, tetapi justru
bertujuan untuk mewujudkan profesi Advokat sebagai suatu profesi yang
mempunyai :
1) pertanggungjawaban publik (akuntabilitas publik);

2) kredibilitas dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat,
3) integritas moral dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang lebih
bermutu, dan
4) merupakan profesi yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan perundang-undangan;

c. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai uji materiil terhadap
ketentuan Pasal 1 angka 1 ini tidaklah relevan, karena ketentuan Pasal 1
angka 1 yang dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tidak merugikan hak
konstitusional dari Pemohon.

2. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat
(4) (yang seharusnya angka 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28, 28C Ayat (2), Pasal
28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas
permohonan tersebut keterangan DPR RI adalah sebagai berikut:
a. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri
sehingga perlu dijaga eksistensinya berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan. Sebagai salah satu dari penegak hukum dalam
sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman, maka aturan-aturan dasar
mengenai advokat termasuk untuk pembentukan Organisasi Advokat, perlu
diatur berdasarkan undang-undang, sebagaimana juga ditetapkan untuk
penegak hukum yang lainnya.
b. Dengan pembentukan organisasi advokat berdasarkan ketentuan Pasal 28
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sama
sekali tidak mengurangi kebebasan dari para advokat untuk berserikat dan
berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi justru bertujuan meningkatkan
profesionalitas anggota Advokat.

 
3. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya ketentuan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan
Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas permohonan tersebut
keterangan DPR RI adalah sebagai berikut:
a. bahwa pembentukan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah
profesi Advokat lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat
dan menempatkan Organisasi Advokat dalam kedudukan yang sentral
dalam kehidupan dan pengembangan profesi Advokat.
b. bahwa pembentukan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah
profesi advokat dimaksud agar organisasi profesi tersebut sebagai lembaga
yang baik, dalam pengertian lembaga yang mempunyai visi, misi, dan
program yang jelas dalam proses peningkatan dan menjaga
profesionalisme advokat.
c. bahwa pembentukan organisasi advokat juga dimaksudkan untuk menjaga
integritas dan menghindarkan perpecahan dari organisasi-organisasi
advokat yang sudah ada. Dengan demikian ketentuan Pasal 28 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan
Ayat (3) dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 karena
berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa :
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat
(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya ketentuan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan
Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas permohonan tersebut
keterangan DPR RI adalah sebagai berikut:

 
a. bahwa Advokat pada dasarnya menjalankan profesinya secara bebas dan
mandiri dari segala pengaruh kepentingan di luar profesi Advokat, serta
semata-mata didasarkan untuk membela kepentingan hukum kliennya;
b. bahwa pelarangan pimpinan Organisasi Advokat yang notabene juga
Advokat untuk menduduki jabatan rangkap maupun merangkap sebagai
pimpinan partai baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, semata-
mata dengan tujuan untuk menghindari benturan kepentingan (conflic of
interest) karena Advokat tersebut di satu sisi memiliki kepentingan akan
partai atau fraksinya, disisi lain harus membela kliennya; (Jawaban
Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU
Advokat tanggal 21 November 2000)
Selain itu perangkapan jabatan akan mempengaruhi kebebasan dan
kemandirian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat;

c. bahwa ketentuan Advokat tidak boleh merangkap jabatan atau menjabat
sebagai pimpinan partai politik atau jabatan lainnya di eksekutif, legislatif,
dan yudikatif, juga dianut di negara-negara lain dan telah menjadi suatu
kebiasaan internasional;
d. bahwa ketentuan advokat tidak dapat merangkap jabatan, juga sesuai
dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang
menyatakan bahwa Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat
struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan,
advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
e. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 28 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan
dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan
Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3).

5. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat
(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya ketentuan Pasal 28, 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan
Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas permohonan tersebut
keterangan DPR RI adalah sebagai berikut:

 
.. bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (3) merupakan konsekuensi dan transisi
dari ketentuan Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi
Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan
mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan
maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan
demikian jika ketentuan Pasal 28 Ayat (1) sudah dapat dipahami tidak
bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Uundang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena tujuan pembentukan Organisasi Advokat
untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka Pasal 32 Ayat (3) juga
tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

6. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat
(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan
bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya Undang-
Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk, bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan
Pasal 28, 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal
28E Ayat (2) dan Ayat (3). Atas permohonan tersebut keterangan DPR RI
adalah sebagai berikut:
a. bahwa ketentuan dalam waktu paling lambat dua tahun untuk membentuk
suatu Organisasi Advokat yang mewadahi keseluruhan Organisasi Advokat
yang telah ada dimaksudkan agar organisasi profesi tersebut segera dapat
berfungsi secara efektif, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas
profesi advokat dapat segera direalisasikan;
b. bahwa ketentuan dalam waktu paling lambat dua tahun untuk membentuk
suatu Organisasi Advokat dimaksudkan agar kelengkapan organisasi
berupa AD/ART telah selesai dirumuskan, demikian juga pembentukan
pengurus Organisasi Advokat dari pusat hingga daerah; (Pendapat Akhir
Fraksi terhadap RUU Advokat pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6
Maret 2003);
c. bahwa saat ini Organisasi Advokat telah terbentuk dengan nama PERADI
sehingga permohonan Pemohon atas uji materiil Pasal 32 Ayat (4) ini sudah
tidak relevan lagi.

 
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan terlebih dahulu
perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;
Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal
10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut
UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282, selanjutnya disebut UU Advokat),
khususnya Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4, Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal
32 Ayat (3) dan Ayat (4), sehingga secara prima facie Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Akan tetapi, khusus untuk

 
Pasal 32 Ayat (3) karena pernah diuji oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor
019/PUU-I/2003, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara apakah
terdapat alasan konstitusional yang berbeda dalam permohonan a quo sebagaimana
pendapat Mahkamah terhadap Pasal 60 UU MK dalam Perkara Nomor 011/PUU-
IV/2006;

II. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:

1. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.
Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai
kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK,
sebagai berikut:

1. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan
aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
dan
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.

 
Menimbang bahwa para Pemohon adalah H. Sudjono, S.H., Drs. Artono,
S.H., M.Hum., dan Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., ketiganya Advokat anggota
Ikadin, bertindak sebagai pribadi, dan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah WNI yang berprofesi sebagai Advokat dan tergabung
dalam Organisasi Advokat Peradin, kemudian menjadi Ikadin;
2. Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang
dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan pengujian,
serta tidak menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya baik yang bersifat aktual
maupun potensial;
3. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 UU
Advokat bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1)
dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945; bahwa Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3)
UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan
Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945; bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat
bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), Pasal 28E
Ayat (3), dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak disertai
alasan atau argumentasi mengapa dikatakan bertentangan;
4. Para Pemohon menilai terbentuknya Organisasi Advokat Peradi merugikan Ikadin
yang telah didirikannya dengan susah payah;
5. Para Pemohon mengkhawatirkan kebijakan pendaftaran ulang Advokat yang
dilakukan Peradi akan merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai WNI dan
sebagai Advokat yang telah diangkat secara resmi oleh Pemerintah;
Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon termasuk kualifikasi
Pemohon perorangan WNI dan sebagai perorangan WNI memiliki hak-hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, meskipun tidak didalilkan secara
eksplisit, tetapi dapat disimpulkan dari pasal-pasal UUD 1945 yang oleh para
Pemohon dianggap dilanggar oleh beberapa pasal UU Advokat yang dimohonkan
pengujian. Sebagai Advokat para Pemohon berkepentingan terhadap UU Advokat
dan berhak mempersoalkan apakah UU Advokat merugikan diri dan profesinya atau
tidak. Maka, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
Advokat, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki legal

 
standing, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan
yang diajukan oleh para Pemohon;

III. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 UU Advokat yang berbunyi �Advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang
ini� (Angka 1) dan �Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang ini� (Angka 4) bertentangan dengan Pasal 28A,
Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD
1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
� Pasal 28A, �Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya�;
� Pasal 28C Ayat (2), �Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya�;
� Pasal 28D Ayat (1), �Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum�;
� Pasal 28D Ayat (3), �Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan�;
� Pasal 28E Ayat (3), �Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat�;

2. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Advokat yang berbunyi �Organisasi
Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan
tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat� [Ayat (1)] dan �Pimpinan
Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di
tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah� (Ayat 3) bertentangan dengan Pasal 28C
Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (2) UUD
1945;
3. Bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat yang berbunyi, �(3) Untuk
sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud

 
dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia
(Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI)� dan �(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk� bertentangan
dengan Pasal 28, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal
28E Ayat (2) UUD 1945;
Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengemukakan alasan atau
argumentasi mengenai bertentangannya pasal-pasal UU Advokat dimaksud dengan
UUD 1945;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari
Pemerintah yang secara lisan dan tertulis keterangan selengkapnya dimuat dalam
uraian mengenai Duduk Perkara, tetapi pada pokoknya Pemerintah yang diwakili oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan hal-hal sebagai berikut:

� Bahwa tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh UU
Advokat, karena para Pemohon sampai saat ini masih dapat berprofesi sebagai
Advokat dengan leluasa, sehingga para Pemohon tidak memiliki legal standing
untuk mengajukan permohonan pengujian UU Advokat;
� Bahwa hal-hal yang dikemukakan dan dikeluhkan oleh para Pemohon lebih
merupakan masalah penerapan undang-undang, bukan masalah konstitusionalitas
undang-undang;
� Bahwa apabila masih terdapat banyak kekurangan dari UU Advokat hal itu dapat
disempurnakan melalui legislative review dan hal itu bukan menjadi wewenang
Mahkamah Konstitusi;
� Bahwa secara substansial pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan pengujian
oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945;
� Bahwa oleh karena itu, Pemerintah mohon agar permohonan para Pemohon
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan
keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk
Perkara, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil para Pemohon
seluruhnya;

 
Menimbang bahwa Mahkamah juga telah meminta keterangan para Pihak
Terkait Langsung, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), dan 8 organisasi
yang membentuk Peradi, yakni Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Asosiasi Advokat
Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang keterangan selengkapnya dari
masing-masing dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi):
Peradi yang diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H. (Ketua) dan Dr. H.
Teguh Samudera, S.H., M.H. (Wakil Sekjen) menyampaikan keterangan lisan dan
tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

� bahwa para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh UU Advokat,
karena sampai saat ini masih bebas berprofesi sebagai Advokat;
� bahwa para Pemohon sebagai anggota Ikadin tidak berhak mengajukan
permohonan pengujian konstitusionalitas UU Advokat, karena Ikadin ikut
membidani UU Advokat dan secara organisasi tetap mendukung UU Advokat,
sehingga para Pemohon justru telah melanggar Anggaran dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Ikadin;
� bahwa yang dipersoalkan oleh para Pemohon lebih merupakan persoalan
penerapan undang-undang yang mungkin memang banyak konflik kepentingan,
tetapi bukan persoalan konstitusionalitas undang-undang;
� bahwa para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan
inkonstitusionalitas UU Advokat yang didalilkan;
� bahwa berdirinya Peradi sebagai wadah tunggal profesi Advokat tidak
mematikan Organisasi Advokat seperti Ikadin dan lain-lainnya, bahkan UU
Advokat telah mengakui eksistensi 8 organisasi yang kemudian mendirikan
Peradi;
� bahwa Peradi sebagai organisasi profesi Advokat berhak untuk mengatur dan
mengeluarkan norma-norma organisasi yang harus dipatuhi oleh para
anggotanya semata-mata untuk kepentingan bersama dan kepentingan masing-
masing anggota, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hal itu melanggar HAM;
� bahwa sudah sewajarnya jika permohonan para Pemohon ditolak.

 
2. Keterangan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) :
Ikadin yang diwakili oleh Leo Simorangkir, S.H. dan kawan-kawan dalam
keterangan lisan dan tertulisnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

� bahwa eksistensi dan kredibilitas Ikadin tetap terjaga bahkan cukup memiliki
peran yang luas dalam mengejawantahkan pasal-pasal UU Advokat, sehingga
tidak benar anggapan para Pemohon bahwa Ikadin yang mereka ikut
mendirikannya semakin lemah atau tidak berdaya;
� bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat legal standing untuk
mengajukan permohonan pengujian UU Advokat dan permohonannya tidak
jelas, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
� bahwa tidak terbukti pasal-pasal UU Advokat yang didalilkan oleh para Pemohon
bertentangan dengan UUD 1945, karena para Pemohon tidak memberikan
argumentasi yang jelas.

3. Keterangan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) :

AAI yang diwakili oleh Deny Kailimang, S.H., M.H. dalam keterangan
lisannya menyatakan bahwa:

� AAI sekarang masih eksis walaupun sudah ada Peradi, jadi AAI adalah sebagai
founders bersama dengan tujuh organisasi lainnya untuk mendirikan Peradi
sesuai dengan perintah UU Advokat;
� kewenangan Peradi sudah jelas diatur dalam UU Advokat, sedangkan 8
organisasi sebelumnya tidak lagi mempunyai kewenangan apa-apa, sebab cara
rekrutmen pengangkatannya berbeda, ada yang dengan Keputusan Pengadilan
Tinggi untuk yang dikenal sebagai Pengacara Praktik, dan untuk yang disebut
Advokat, Pengacara, atau Penasihat Hukum diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman;
� definisi, peran, dan fungsi organiasi profesi Advokat yang dimuat dalam UU
Advokat telah memenuhi standar umum organisasi profesi Advokat yang
ditetapkan oleh International Bar Association (IBA) pada tahun 1991.

4. Keterangan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI):

IPHI yang diwakili oleh Indra Sahnun Lubis, S.H. (Ketua Umum IPHI)
dalam keterangan lisannya menanggapi pasal-pasal UU Advokat yang didalilkan
oleh para Pemohon sebagai berikut:

 
� bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat sama
sekali tidak berpengaruh terhadap eksistensi Ikadin dan tujuh organisasi pendiri
Peradi lainnya;
� bahwa Peradi memang merupakan wadah tunggal profesi Advokat yang
berfungsi melakukan pendidikan, ujian, dan pengawasan terhadap Advokat,
serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, sehingga tidak
benar dan tidak mungkin akan membubarkan atau menghancurkan organisasi
yang sudah ada, seperti Ikadin dan lain-lainnya;
� bahwa setelah ada UU Advokat dan terbentuknya Peradi, IPHI malah semakin
berkembang, sehingga ketentuan Pasal 32 Ayat (3) sama sekali tidak
dimaksudkan untuk menghancurkan organisasi yang sudah ada;
� bahwa pelarangan rangkap jabatan bagi Pimpinan Organisasi Advokat dengan
pimpinan partai politik sudah tepat, agar kepentingan hukum tidak dikaitkan
dengan kepentingan politik.

5. Keterangan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI):

HAPI yang diwakili oleh Hj. Elza Syarief, S.H., M.H. (Sekjen)
menyatakan secara lisan hal-hal sebagai berikut:

� bahwa Indonesia sebagai negara hukum, melalui UU Advokat telah mengakui
bahwa Advokat adalah unsur penegak hukum yang sejajar dengan unsur
penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi, maka sudah sepatutnya
para Advokat memiliki wadah tunggal organisasi profesi Advokat, apapun
bentuknya, federasi atau perhimpunan, yang bebas dan mandiri tidak tergantung
Pemerintah;
� bahwa UU Advokat merupakan suatu kemajuan besar dalam peningkatan profesi
Advokat yang mandiri dan bebas, karena dapat mengurus organisasinya sendiri
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tanpa campur
tangan Pemerintah. Selain itu, HAPI dan organisasi lainnya tetap eksis dan
semakin berkembang;
� dengan adanya UU Advokat, para Advokat dapat membantu masyarakat dan
para kliennya tanpa rasa takut dan khawatir, karena dilindungi oleh undang-
undang dalam menjalankan profesinya.

6. Keterangan Serikat Pengacara Indonesia (SPI) :

SPI yang diwakili oleh Teguh Sugeng Santoso, S.H. (Wakil Ketua)
menyatakan secara lisan hal-hal sebagai berikut:

 
� bahwa SPI yang dulu namanya Serikat Pengacara Muda Indonesia patronnya
adalah Ikadin yang menempatkan diri sebagai Advokat pejuang yang
mengajarkan bahwa profesi Advokat mempunyai ciri-ciri independen,
berdasarkan keahlian yang didapat dari suatu ilmu secara metodologis, dan yang
paling penting sebagai profesi para Advokat mengatur dirinya sendiri (self
regulation), termasuk di dalamnya mengenai kode etik yang harus ditaati oleh
semua komunitas;
� bahwa oleh karena itu, SPI sangat menyayangkan para Advokat senior yang
mengajukan permohonan pengujian UU Advokat justru set back dengan
mengagung-agungkan peranan Pemerintah dalam pengangkatan dan
pengawasan para Advokat;
� bahwa UU Advokat menurut SPI meskipun belum sempurna, tetapi sudah baik,
karena telah mengembalikan posisi komunitas Advokat sebagai posisi yang
mandiri. Di sini peran sentral Peradi sebagai wadah tunggal tidak boleh
dikooptasi oleh kepentingan dan oleh karenanya organisasi-organisasi yang lain
(pendiri Peradi) harus mengawasi Peradi agar menjadi Organisasi Advokat yang
terhormat.

7. Keterangan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI):

AKHI yang diwakili oleh Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M. (Ketua)
menyatakan secara lisan hal-hal sebagai berikut:

� AKHI yang didirikan pada tahun 1988 oleh beberapa tokoh senior di bidang
hukum, seperti Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Ali Budiardjo, dan lain-lain selama
ini hanya dianggap sebagai suatu law society tidak pernah bermimpi dapat
bergabung dalam Organisasi Advokat yang bernama Peradi;
� bahwa AKHI mau bergabung dalam organisasi wadah tunggal profesi Advokat
asalkan mereka tidak lagi ribut-ribut dan pecah. Oleh karena itu, AKHI sangat
menyayangkan sikap para Pemohon yang justru akan mengganggu jalannya
proses pembangunan Peradi sebagai wadah tunggal profesi Advokat yang
sudah lama dicita-citakan oleh para Advokat.

8. Keterangan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM):

HKHPM yang diwakili oleh Felix O. Soebagjo (Ketua Umum) memberikan
keterangan secara lisan dan tertulis yang intinya sebagai berikut:

 
� bahwa para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hak-hak konstitusionalnya
yang dirugikan oleh berlakunya UU Advokat yang dimohonkan pengujian, karena
pada kenyataannya organisasi Ikadin dan tujuh organisasi lainnya tetap eksis;
� bahwa pasal-pasal UU Advokat yang didalilkan oleh para Pemohon terbukti tidak
bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dirujuknya;
� bahwa Mahkamah hendaknya menolak permohonan para Pemohon.

9. Keterangan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI):

APSI yang diwakili oleh Drs. Taufik, S.H., M.H. (Ketua) menyatakan secara
lisan hal-hal sebagai berikut:

� bahwa apa yang disampaikan oleh para Pemohon dibangun di atas asumsi, ilusi,
dan kering dari kerangka rasionalitas dan fakta-fakta yang justru menjadi point
yang prinsip dalam persoalan ini;
� bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk nyentil Pengurus Peradi agar
bangkit dan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi amanah UU Advokat;
� bahwa UU Advokat telah memberikan semangat kepada kita untuk membangun
citra profesi Advokat, membangun kualitas Advokat, dan semangat untuk
menggelorakan nilai-nilai independensi profesi Advokat, sehingga cara berfikir
para Pemohon yang lebih bernostalgia pada pola-pola lama dinilai sebagai set
back.
Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain
mengajukan alat bukti tulis (Bukti P-1 s.d. P-10), juga menghadirkan seorang ahli dan
dua orang saksi yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Keterangan ahli Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Ahli Ilmu Perundang-
undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia):
� Bahwa UU Advokat ditinjau dari Ilmu Perundang-undangan banyak cacatnya,
karena terlalu banyak mengatur hal-hal yang teknis dan konkret, serta terlalu
memihak kepada kelompok tertentu, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan
Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat, pada hal seharusnya suatu
undang-undang hanya mengatur hal-hal yang umum abstrak;
� Bahwa UU Advokat juga memuat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai
dengan UUD 1945 mengenai hak-hak seseorang/warga negara, seperti

 
adanya ketentuan mengenai Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah
bagi profesi Advokat [Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat];
� Bahwa kehadiran UU Advokat tidak jelas relevansinya, apakah untuk
melaksanakan perintah UUD 1945 atau perintah suatu undang-undang,
sebagaimana keharusan menurut Ilmu Perundang-undangan juncto UU Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena
tidak ada perintah, baik dari UUD 1945, maupun dari suatu undang-undang
untuk membentuk UU Advokat;
� Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 31 UU
Advokat sudah benar, karena Pasal a quo memang tidak ada kaitannya
dengan Advokat; apabila ada seseorang yang mengaku-aku Advokat dan
berbuat seolah-olah sebagai Advokat, hal itu akan dikenai ketentuan KUHP,
bukan urusan UU Advokat;
� Bahwa disebutnya istilah �Organisasi Advokat� dengan huruf O besar dan A
besar dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 dan diulang sampai 36 kali
dalam UU Advokat menunjukkan bahwa �Organisasi Advokat� adalah nama
wadah satu-satunya profesi Advokat yang harus dibentuk, jadi bukan bernama
PERADI atau yang lainnya;

2. Saksi Djohan Djauhari, S.H. (mantan Sekjen PERADIN/IKADIN) :
a. Saksi lebih banyak menceritakan sejarah atau riwayat upaya-upaya
menjadikan PERADIN/IKADIN dulu sebagai wadah tunggal profesi Advokat
yang pada masa lalu mengalami banyak kesulitan dan hambatan;
b. Bahwa UU Advokat memang merugikan para Advokat yang telah mendapat
surat keputusan Menteri Kehakiman untuk menjadi advokat seumur hidup,
karena Pengumuman PERADI tanggal 16 Juni 2006 (Bukti P-5) telah memuat
ketentuan yang tercantum dalam butir 9 yang menyatakan, �Advokat, penasihat
hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada
butir 1, yang tidak mendaftar untuk pendataan ulang dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan pada butir 4, akan dianggap mengundurkan diri
sebagai Advokat�;

3. Saksi Yan Juanda Saputra, S.H., M.H., M.M. (Advokat):
a. Saksi menjelaskan sejarah pembentukan UU Advokat sejak tahun 1998 dalam
hal mana saksi banyak terlibat;

 
b. Saksi menyatakan bahwa UU Advokat merugikan para Advokat, termasuk
dirinya, karena pembentukan PERADI sebagai Organisasi Advokat yang
merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat tidak dilaksanakan melalui
suatu Kongres para Advokat, melainkan hanya oleh wakil-wakil dari 8
(delapan) organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat;
Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon
tersebut, PERADI dan delapan organisasi pembentuk PERADI menyatakan tidak
sependapat dan hal itu lebih merupakan masalah penerapan UU Advokat, bukan
masalah konstitusionalitas UU Advokat. Selain itu, menurut PERADI jika
pembentukan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat
dilakukan lewat kongres sebelum dilakukan inventarisasi dan verifikasi tentang siapa-
siapa yang termasuk Advokat menurut UU Advokat, maka justru tidak akan dipenuhi
tenggat dua tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 32 Ayat (4), dan kemungkinan
malah akan terjadi kericuhan seperti pengalaman pada masa lalu. Oleh karena itu,
delapan organisasi yang disebut dalam Pasal 32 Ayat (3) yang mendapat mandat
untuk membentuk Organisasi Advokat sepakat bahwa pembentukan Organisasi
Advokat dilakukan melalui musyawarah wakil-wakil delapan organisasi dimaksud.
PERADI juga menyatakan bahwa UU Advokat tidak memerintahkan delapan
organisasi pembentuk Organisasi Advokat (PERADI) harus bubar dan juga tidak ada
larangan jika ada organisasi baru semacam delapan organisasi pembentuk PERADI
didirikan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya tetap pada pendirian dalil-dalil yang dikemukakannya dan
demikian pula PERADI yang mewakili pihak terkait langsung dalam pernyataan
akhirnya (closing statement) menyatakan bahwa sebenarnya yang diajukan oleh para
Pemohon hanyalah merupakan persoalan implementasi UU Advokat, bukan masalah
konstitusionalitas UU Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para
Pemohon beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan, Keterangan Pemerintah,
Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Peradi, dan keterangan
delapan organisasi pendiri Peradi sebagai pihak terkait langsung, serta keterangan
ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:

 
1. bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 tidak
mengandung persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para
Pemohon, karena hanya memuat definisi atau pengertian sebagaimana lazimnya
dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak
merujuk bahwa nama Organisasi Advokat yang didirikan menurut UU Advokat
harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari
Pemohon, karena istilah Organisasi Advokat dimaksud hanya untuk memudahkan
penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah
profesi Advokat;
2. bahwa penulisan istilah �Organisasi Advokat� dengan huruf O dan A kapital,
meskipun benar secara gramatikal menurut Ilmu Perundang-undangan
menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa
memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (intent) pembentuk undang-
undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang a quo secara
keseluruhan (sistematis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang
menyesatkan. Karena, menurut maksud (intent) pembentuk undang-undang
maupun dari segi konteks keseluruhan materi undang-undang a quo, penulisan
�Organisasi Advokat� dengan huruf O dan A kapital tersebut dimaksudkan bukan
sebagai nama diri tertentu, melainkan sebagai kata benda biasa yang
menunjukkan makna umum.
3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju �single bar
organization�, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan
delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat
sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU
Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan
organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai
organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik,
menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal
3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU
Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI
yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap
memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan
PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat
meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip
kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide

 
Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon
yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan
UUD 1945 tidak beralasan;
4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada
Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan
penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan
bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan
satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat
(1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, �Organisasi
Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan
tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat�, maka organisasi PERADI
sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara
dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga
melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004);
bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum
dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat
suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok
tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact)
yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;
5. bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat
(3) UU Advokat tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut, dalam
arti tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi
logis pilihan atas suatu jabatan tertentu;
6. bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan
pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun
dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang
merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk
dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat
pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam
Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;
7. bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah
diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin
oleh Pasal 32 Ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat

 
yang dilakukan oleh Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi
yang tidak ada kaitannya dengan konstitusional tidaknya UU Advokat. Selain itu,
menurut keterangan Ketua Umum PERADI di persidangan, adanya ketentuan
yang dipersoalkan para Pemohon dalam Pengumuman PERADI 16 Juni 2006
(Bukti P-5) sebenarnya sudah dicabut dalam Pengumuman PERADI berikutnya
yang tidak disertakan sebagai alat bukti dalam permohonan. Sehingga, dalil-dalil
para Pemohon sepanjang mengenai kekhawatiran sebagaimana dimaksudkan
para Pemohon, tidak beralasan;
Menimbang bahwa dengan demikian, dalam pokok permohonan, dalil-dalil
para Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan harus dinyatakan
ditolak;

Mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
diadakan pada hari Senin tanggal 27 November 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi,
yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota,
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H.,
Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono,
S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-
masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota,
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H.,
Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, dan I Dewa
Gede Palguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh
Eddy Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para

 
Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait.

KETUA,

TTD.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD. TTD.

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Soedarsono, S.H.

TTD. TTD.

H. Achmad Roestandi, S.H. Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

TTD. TTD.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Eddy Purwanto, S.H.