Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002
INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR 02/M.MBU/2002 

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP 

BERUPA RUMAH DINAS BADAN USAHA MILIK NEGARA 

Menimbang : 

a. bahwa pemindahtanganan aktiva tetap berupa rumah dinas dengan cara 
penjualan kepada penghuni pada dasarnya harus dilakukan secara adil 
dengan tetap mengacu kepada nilai pasar, dan pertimbangan strata 
kemampuan penghuni berdasarkan harga penjualan rumah dinas yang 
dihuninya; 

b. bahwa untuk maksud tersebut, Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman 
Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, khususnya 
butir 4 lampiran yang berkaitan dengan penjualan rumah dinas, perlu 
dilakukan peninjauan kembali; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan b, perlu menetapkan Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap berupa 
Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara; 

Mengingat : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan 
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan 
Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan 
Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Nomor 4137); 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang 
Penetapan Kabinet Gotong Royong; 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 
1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik 
Negara; 

4. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-
MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan 
Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara; 
 

MENGINSTRUKSIKAN : 

 

Kepada : 1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 

2. Para Deputi Menteri pada Kantor Kementerian BUMN, 
3. Direksi Badan Usaha Milik Negara. 

 

Untuk : 

PERTAMA : Dalam pelaksanaan penjualan rumah dinas kepada penghuni agar berpedoman 
pada ketentuan pemindahtanganan aktiva tetap sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 
1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik 
Negara; 

KEDUA : Penjualan rumah dinas kepada penghuni sah, diberikan keringanan harga jual 
secara regressive proportional berdasarkan tabel keringanan harga dan contoh 
perhitungan keringanan harga sebagaimana diatur dalam lampiran Instruksi ini. 
Dalam hal penghuni sah dimaksud tidak berminat membeli rumah dinas dengan 
cara tersebut, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 
pemberitahuan rencana penjualan rumah dinas tersebut, rumah dinas dimaksud 
dapat dijual kepada bukan penghuni dengan penawaran secara terbuka melalui 
prosedur lelang; 

KETIGA : Penjualan rumah dinas kepada penghuni sah lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 
Januari 1991, dapat diberikan keringanan maksimum sebesar 50% dari 
keringanan harga jual yang diberikan kepada penghuni sah sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA; 

KEEMPAT : Pembayaran pelepasan rumah dinas dengan cara penjualan kepada karyawan 
penghuni dapat dilakukan dengan cicilan/angsuran; 

KELIMA : Harga penjualan aktiva tetap rumah dinas ditetapkan oleh Direksi dengan 
membentuk Panitia Penaksir Harga yang mengacu pada harga pasar; 

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh 
tanggung jawab; 

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku 
surut terhadap persetujuan penjualan rumah dinas yang telah dikeluarkan oleh 
Menteri Badan Usaha Milik Negara yang transaksi pembayarannya belum 
dilaksanakan pada saat dikeluarkannya Instruksi ini. 

KEDELAPAN: Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, maka 
butir 4 lampiran dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Instruksi Menteri 
Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Janurai 2002 
tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara 
yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku. 

 
Ditetapkan : di Jakarta 

Pada tanggal : 04 September 2002 

 

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara, 

 

ttd 

 

Laksamana Sukardi

Lihat pula
Lampiran Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara