Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke
peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa;
b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk
penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun
hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul
sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.

7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau
oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu;
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat
mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan
oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar
wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga
arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum
Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase
internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat
antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah
mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa
semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin
timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara
arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara
mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah
memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam
putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak
diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang
ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase
terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks,
telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi
lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para
pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum
dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah
sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat
diadakan perdamaian.

BAB II
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan
pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara
litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam
suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan
melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui
seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun
melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau
mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para
pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh
semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara
tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan
dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan
dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER,
DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama
Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang
akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan
surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan
buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan
oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

a. nama dan alamat para pihak;
b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter
atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon
dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki
dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal
tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang
ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian
tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis
tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memuat :

a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. nama lengkap sekretaris;
f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung
segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui
arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh
keadaan tersebut di bawah ini :

a. meninggalnya salah satu pihak;
b. bangkrutnya salah satu pihak;
c. novasi;
d. insolvensi salah satu pihak;
e. pewarisan;
f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak
ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian
arbitrase tersebut; atau
h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini.

Bagian Kedua
Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus
memenuhi syarat :

a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas
putusan arbitrase; dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya
paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak
dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai
pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai
pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau
majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam
penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para
pihak.

Pasal 14

(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang
timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak
wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter
tunggal.

(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili,
e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak
termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah
termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas
permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengangkat arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal
berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang
diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi
maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang
bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang
kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang
ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat
sebagai ketua majelis arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk
seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang
ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal
dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter
ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah
arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak,
Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat
diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak
penunjukan atau pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh
para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh
seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara
pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi
suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan
bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara
jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para
pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti
yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk
duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para
pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau
menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak
mengenai penunjukannya.

Pasal 19

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang
bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan
para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik
diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara
tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat
dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan
para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah
tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang
diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.
Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab
hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses
persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter
atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad
tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga
Hak Ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila
terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan
keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas
dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula
dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan,
keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan
Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter
yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada
majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya
dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang
mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang
bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat
diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya
penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter
yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal
tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada
pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan
menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak
disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk
sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak
tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak
bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya
mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter
pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk
pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar,
arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya
arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh
penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang
ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau
menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur
hukum.

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter
meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga
tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti
akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi
pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase
diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang
kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa
hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV
ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama
Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase
dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa
Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase
para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang
sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan
surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan
menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui
arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan
keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta
disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa
sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis,
bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam
pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan
mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan
arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal
12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya
diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan
diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan
jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila
jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau
majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis
arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela
lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa
termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang
kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka
waktu tugasnya apabila :

a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus
tertentu;
b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela
lainnya; atau
c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk
kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan
menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional
berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari
lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap
dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang
ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara
tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para
pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis
arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi
atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu
diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis
arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara
perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan
setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang
berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal
dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat
juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis
arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada
arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para
pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran
bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua
majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut
kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus
menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu
paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya salinan
tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah
arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut
diserahkan kepada pemohon.

(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase
memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka
sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon
akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2).

Pasal 42

(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama,
termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan
balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.

(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa
dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan
pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang
menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat
tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis
arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak
datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut,
arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali
lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua
diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang
menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa
hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya,
kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah
ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu
mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta
perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan
para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak
berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan
secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang
dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak
untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau
bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat
permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau
penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan
termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut
hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar
hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling
lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis
arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai
ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas
permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau
seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli
dibebankan kepada pihak yang meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib
mengucapkan sumpah.

Pasal 50

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang
atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai
suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan
oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan
saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para
pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat
didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri
oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat
berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat
yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu
dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA";
b. nama lengkap dan alamat para pihak;
c. uraian singkat sengketa;
d. pendirian para pihak;
e. nama lengkap dan alamat arbiter;
f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase
mengenai keseluruhan sengketa;
g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat
dalam majelis arbitrase;
h. amar putusan;
i. tempat dan tanggal putusan; dan
j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang
arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi
kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut
harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera
ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan
arbitrase.

Pasal 56

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan
ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku
terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul
antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan
diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter
atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan
administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan
putusan.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama
Arbitrase Nasional

Pasal 59

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan
arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya
kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir
atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter
atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta
pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada
Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran
dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang
bersengketa.

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi
didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu
apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5,
serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri
menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua
Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau
pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan
salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan
Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam
perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Bagian Kedua
Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat
dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau
majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia
terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun
multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase
Internasional;
b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia
termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang
tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia
setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat; dan
e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a
yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak
dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh
eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh
arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus disertai dengan :

a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional,
sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah
terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar
Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal
otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam
bahasa Indonesia; dan
c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara
tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang
menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik
secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik
Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase
Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan
melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan
banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk
mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional,
dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap
pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan
kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan
perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka
pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang
milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata
cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara
tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada
Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat
pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan
banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan
terakhir.

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan
banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima
oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII
BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :
a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau
sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

(1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang
telah diberikan kepada arbiter berakhir.

(2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah
satu pihak.

Pasal 75

(1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan
ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak
harus mengangkat arbiter pengganti.

(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri
atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang
atau lebih arbiter pengganti.

(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa
yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah
diadakan.

BAB IX
BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

(1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. honorarium arbiter;
b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan
sengketa; dan
d. biaya administrasi.

Pasal 77

(1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.

(2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase
dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah
diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum
dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah
diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah
diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal
651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering,
Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang
Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad
1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227),
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br.

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138

_

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999