Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang
besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas
wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas
wilayah negara;
b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan
tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang
dikenal sebagai pencucian uang;
c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar
intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta
kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga
stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional
tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus
diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional
atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
4. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank,
lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana,
kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau
pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang
dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari
nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh
nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang
setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari
kejahatan:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigran;
f. perbankan;
g. narkotika;
h. psikotropika;
i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
j. perdagangan senjata gelap;
k. penculikan;
l. terorisme;
m. pencurian;
n. penggelapan;
o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

BAB II 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan,
baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke
Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun
atas nama pihak lain;
c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan
itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas
namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun
atas nama pihak lain;
f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana;
g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga
lainnya; atau
h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 4

(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa
pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik
terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap
korporasi.

(2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi
sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi korporasi.

(3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh
pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut
dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup
usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan
lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap
sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya
pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di
tempat pengurus berkantor.

Pasal 5

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana
denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu
per tiga).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa
pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti
dengan likuidasi.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. penitipan;
g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling
banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan
transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang
berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan
bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya
tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama
sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

BAB III 
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah
sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang
dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang
bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang
sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun.

Pasal 11

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam == Bab II dan Bab III, pidana denda ==
tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal 12

Tindak pidana dalam == Bab II dan Bab III adalah kejahatan. ==

BAB IV 
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Melapor

Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK
sebagaimana dimaksud dalam == Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut: ==
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah
kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali
transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari
kerja.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara
tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
transaksi dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank,
transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral,
pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya atas permintaan
Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar
transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang
berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai
rahasia bank.

Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan
kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar
wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus
melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan
tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima)
hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada
PPATK paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat
rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa
oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Bagian Kedua
Identitas Nasabah

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa
Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat
dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan
dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

(2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan
bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

(3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain,
Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas
dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.

(4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan
dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen
mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima)
tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa
keuangan tersebut.

BAB V 
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.

(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang
independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 19

(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

Pasal 20

(1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling
banyak 4 (empat) orang wakil kepala.

(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri
Keuangan.

(3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK
diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon
yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan,
lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum,
atau akuntansi;
f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 22

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di
hadapan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil
kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih
apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu
kepada siapapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian
dalam bentuk apapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada
siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib
dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan
kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan
dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara,
konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 23

Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang
bersangkutan:
a. diberhentikan;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri; atau
d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 24

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:
a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik
Indonesia;
c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu
lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan
tugasnya;
d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;
e. dijatuhi pidana penjara;
f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;
g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
h. melanggar sumpah/janji jabatan.

(2) Menteri Keuangan wajib mengajukan usul kepada Presiden agar
kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur
tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya.

(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang
terkait, baik nasional maupun internasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang
diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh
Penyedia Jasa Keuangan;
c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan;
d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang
tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini;
e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan
tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau
dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam
mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi
tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi
keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan
terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada
penyidik atau penuntut umum;
c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi
keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang
melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang
berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan
transaksi keuangan lainnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 28

(1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala PPATK atau
pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.

BAB VI 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 30

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 31

Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan
transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil
analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan
kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap
Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK
kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
c. alasan pemblokiran;
d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
e. tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik,
penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran
diterima.

(4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara
pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia
Jasa Keuangan yang bersangkutan.

(6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana
pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang
untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta
Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka,
atau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku
ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan
kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK,
tersangka, atau terdakwa;
c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh
penyidik;
b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh
penuntut umum;
c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan
terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil
tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan
pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus
terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala
keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa
telah hadir sejak semula.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh
penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan
sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki
jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara
terus-menerus.

Pasal 37

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan
dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan
telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat
mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah
disita, dirampas untuk negara.

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu; dan
c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

BAB VII 
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 39

(1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan
identitas pelapor.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut
ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 40

(1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana
pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang
lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang
sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat
pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya
identitas pelapor.

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai,
hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang
terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 42

(1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak
pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara
dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata
atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

BAB VIII 
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 44

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui
atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang,
dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum
bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Undang-undang ini diundangkan.

(2) PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam)
bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.

(3) Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut
Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank
Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
(4) Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku
18 (delapan belas) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

Penjelasan