Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 1963 
TENTANG 
PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a. 
bahwa kegiatan subversi merupakan bahaya bagi ke
selamatan dan kehidupan Bangsa dan Negara 
yang sedang berevolusi membentuk masyarakat Sosiali
s Indonesia; 
b. 
bahwa  guna  pengamanan  usaha-usaha  mencapai  tujua
n  revolusi perlu  adanya peraturan  tentang 
pemberantasan kegiatan subversi tersebut; 
c. 
bahwa  pengaturan  ini  adalah  dalam  rangka  pengama
nan  usaha  mencapai  tujuan  revolusi, 
sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden; , 
Mengingat : 
Pasal  IV  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  S
ementara  No.  I/MPRS/1960  berhubungan  dengan 
pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat S
ementara No. II/ MPRS/1960; 
Memutuskan: 
Menetapkan : 
PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN S
UBVERSI. 
BAB I. 
Kegiatan Subversi. 
Pasal 1 . 
(1) 
Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi 
 
1. 
barang-siapa  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan
  maksud  atau  nyata-nyata  dengan 
maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuin
ya dapat: 
a. 
memutar  balikkan,  merongrong  atau  menyelewengk
an  ideologi  negara  Pancasila 
atau haluan negara, atau 
b. 
menggulingkan,  merusak  atau  merongrong  kekuasa
an  negara  atau  kewibawaan 
Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau 
c. 
menyebarkan  rasa  permusuhan  atau  menimbulkan  p
ermusuhan,  perpecahan, 
pertentangan,   kekacauan,   kegoncangan   atau   kegelisah
an   diantara   kalangan 
penduduk  atau  masyarakat  yang  bersifat  luas  atau  di
antara  Negara  Republik 
Indonesia  dengan  sesuatu  Negara  sahabat,  atau  menga
nggu,  menghambat  atau 
mengacaukan   bagi   industri,   produksi,  distribtisi,  p
erdagangan,  koperasi  atau 
pengangkutan    yang    diselenggarakan    oleh    Pemerintah, 
atau    berdasarkan 
keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh 
luas terhadap hajat hidup 
rakyat; 
2. 
barang siapa melakukan sesuatu perbuatan atau k
egiatan yang menyatakan simpati bagi 
musuh  Negara  Republik  Indonesia  atau  Negara  yang  se
dang  tidak  bersahabat  dengan 
Negara Republik Indonesia. 
3. 
barangsiapa  melakukan  pengrusakan  atau  penghanc
uran  bangunan  yang  mempunyai 
fungsi  untuk  kepentingan  umum  atau  milik  perseorang
an  atau  badan  yang  dilakukan 
secara luas; 
4. 
barangsiapa melakukan kegiatan mata-mata: 
5. 
barangsiapa melakukan sabotase. 
(2) 
Dipersalahkan juga melakukan tindak pidana subv
ersi barangsiapa memikat perbuat tersebut pada 
ayat (1) tersebut diatas. 
Pasal 2. 
Yang dimaksud dengan kegiatan mata-mata ialah perb
uatan melawan hukum untuk : 
a. 
memiliki,  menguasai  atau  memperoleh  dengan  maksu
d  untuk  meneruskannya  langsung  maupun 
tidak langsung kepada Negara atau organisasi asing 
ataupun kepada organisasi atau kaum kontra 
revolusioner,  sesuatu  peta,  rancangan,  gambar  atau 
tulisan  tentang  bangunan-bangunan  militer 
atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rah
asia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi 
atau ekonomi; 
b. 
melakukan  penyelidikan  untuk  musuh  atau  Negara  l
ain  tentang  hal  tersebut  pada  huruf  a  atau 
menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau meno
long seorang penyelidik musuh; 
c. 
mengadakan,  memudahkan  atau  menyebarkan  propagan
da  untuk  musuh  atau  negara  lain  yang 
sedang dalam keadaan tidak bersahabat dengan Negara
 Republik Indonesia; 
d. 
melakukan  suatu  usaha  bertentangan.kepentingan  N
egara  sehingga,  terhadap  seseorang  dapat 
melakukan  penyelidikan  penuntutan,  perampasan  atau 
pembatasan  kemerdekaan,  penjatuhan 
pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasa
an musuh; 
e. 
memberikan  kepada/atau  menerima  dari  musuh  atau 
Negara  lain  yang  sedang  dalam  tidak 
bersahabat dengan Negara Republik Indonesia atau pe
mbantu-pembantu musuh atau Negara itu, 
sesuatu barang atau uang, atau melakukan sesuatu pe
rbuatan yang menguntungkan musuh atau 
Negara  itu  atau  pembantu-pembantunya,  atau  menyukar
kan,  merintangi  atau  menggagalkan 
sesuatu tindakan terhadap musuh atau Negara itu ata
u pembantu-pembantunya. 
Pasal 3. 
Yang dimaksudkan dengan sabotase ialah perbuatan s
eseorang yang dengan maksud atau nyata-
nyata   dengan   maksud,   atau   yang   mengetahuinya   atau   p
atut   diketahuinya   merusak,   merintangi, 
menghambat,   merugikan   atau   mengadakan   sesuatu   yang 
sangat   penting   bagi   usaha   Pemerintah, 
mengenai : 
a. 
bahan-bahan pokok keperluan hidup rakyat yang di
impor atau diusahakan oleh Pemerintah; 
b. 
produksi, distribusi dan koperasi yang diawasi P
emerintah; 
c. 
obyek-obyek dan proyek-proyek militer, industri,
 produksi dan perdagangan Negara: 
d. 
proyek-proyek pembangunan semesta mengenai indus
tri, produksi, distribusi dan perhubungan lalu 
lintas; 
e. 
instalasi-instalasi Negara; 
f. 
perhubungan lalu lintas (darat, laut, udara, dan
 telekomunikasi). 
BAB II 
Penyidikan dan penuntutan Kegiatan Subversi 
Pasal 4. 
Untuk  keperluan  penyidikan  dan  penuntutan  kegiatan
  subversi,  alat-alat  kekuasaan  Negara  wajib 
memberikan bantuan secukupnya. 
Pasal 5. 
Penyidikan   dan  penuntutan  kegiatan   subversi  dijala
nkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang 
berlaku dengan pimpinan dan petunjuk-petunjuk Jaksa
 Agung/Oditur Jendral, sekedar tidak ditentukan lai
n 
dalam peraturan ini. 
Pasal 6. 
(1) 
Guna  keperluan  penyidikan,  tiap  pegawai  yang  di
serahi  tugas-penyidikan  dalam  lingkungan 
wewenangnya di mana saja dan pada setiap waktu, bil
a perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan 
lain  serta  dengan  menghindahkan  ketentuan-ketentuan
  dalam  ayat-ayat  berikut,  dapat  memasuki 
sesuatu  tempat  serta  melakukan  penggeledahan  dan  pe
nyitaan  barang-barang,  termasuk  surat-
surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai 
sangkut-paut dengan kegiatan subversi. 
(2) 
Terkecuali  dalam  keadaan  tertangkap  tangan,  jik
a  tindakan  dilakukan  dalam  sebuah  bangunan, 
maka pegawai yang dimaksud pada ayat (1) dengan dis
ertai dua orang saksi harus terlebih dahulu 
menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penyi
taan yang dikeluarkan oleh pejabat penyidik 
yang berwenang. 
(3) 
Dari tindakan tersebut pada ayat (2) dalam wakt
u dua kali dua puluh empat jam dibuat berita-acara 
yang  memuat  nama  dan  jabatan  pegawai  yang  melakukan
  tindakan  itu,  nama  saksi-  saksi  yang 
menyertainya, cara melakukan penggeledahan serta