Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Praktek Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia/Kasus Abdurrahman Wahid
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Kasus Abdurrahman Wahid

Wacana tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman 
Wahid mulai mengemuka ketika namanya dikaitkan dengan adanya 
kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar pada Mei 2000. 
Selain kasus itu, kasus lain yang juga terkait dengan pemberhentian 
Presiden Abdurrahman Wahid adalah soal pertanggungjawaban Dana 
Sultan Brunei Darussalam sebesar US$ 2 juta yang, menurut 
beberapa pihak, seharusnya dimasukkan sebagai pendapatan/ 
penerimaan negara, bukan bersifat pribadi. Kalangan politisi DPR 
yang berjumlah 236 anggota langsung merespon persoalan ini dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan. Usul tersebut disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna 
tanggal 28 Agustus 2000 dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) 
DPR RI mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut 
yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000. Dalam laporannya 
kepada Rapat Paripurna DPR RI, Pansus membuat kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Dalam Kasus dana Yanaterta Bulog, Pansus berpendapat: 
“PATUT DIDUGA BAHWA PRESIDEN ABDURAHMAN 
WAHID BERPERAN DALAM PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA YANATERA BULOG” 

2. Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darusalam, Pansus 
bependapat: “ADANYA INKONSISTESI PERNYATAAN 
PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MASALAH BANTUAN SULTAN BRUNEI DARUSALAM, 
MENUNJUK BAHWA PRESIDEN TELAH MENYAMPAIKAN KETERANGAN YANG TIDAK SEBENARNYA KEPADA 
MASYARAKAT”. 
Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan 
di atas dan berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, maka Rapat 
Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Peburuari 2001 memutuskan 
untuk : 

1. 
Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan 
memutuskan untuk untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H 
Abdurahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu: 

1) Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan 

2) Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang 
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 

2. 
Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran 
hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
Memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid 
menyebutkan adanya dua pelanggaran haluan negara yang 
dituduhkan, yaitu: 

1. 
Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan 

2. 
Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 

Setelah Memorandum itu, disusullah dengan Memorandum 
Kedua pada tanggal 1 Mei 2001 dan Sidang Istimewa MPR RI pada 
tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban 
Presiden Abdurrahman Wahid. Menjelang Sidang Istimewa MPR 
RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, 
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundangundangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro 
sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi 
Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) 
Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya 
persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan 
Kapolri. Oleh karena itu, Sidang Istimewa MPR RI dipercepat 
menjadi tanggal 21-23 Juli 2001. Selain itu, kebijakan yang juga 
kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman 
Wahid yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan Partai 
Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden 
Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh 
melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan 
penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk meberikan 
pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 
dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 
Juli 2001. 

Kesimpulan dari beberapa rangkaian persitiwa penting 
menuju pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah 
pertama, Memorandum pertama yang ditetapkan dengan 
Keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang 
Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden K.H. 
Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001. Kedua, 
Memorandum kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-RI Nomor 
47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan memorandum 
yang kedua DPR-RI kepada Presiden K.H.Abdurrahhman Wahid 
tertanggal 30 April 2001. Ketiga, Sidang Istimewa berdasarkan 
Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang 
menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurahman Wahid tidak mengidahkan memorandum kedua. Keempat, diberhentikannya 
Presiden K.H.Abdurrahman Wahid.