Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/PMK/2004
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 
NOMOR 04/PMK/2004
 
 
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM
 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
 
Menimbang 
 
a. bahwa salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi 

adalah memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan 

umum; 

 

b. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat
mengatur lebih lanjut 

hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya; 

 

c. bahwa untuk kelancaran dan
ketertiban dalam 

melaksanakan kewenangan sebagaimana
disebutkan dalam 

huruf a dan b di atas perlu diatur
pedoman beracara dalam 

perselisihan hasil pemilihan umum; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
huruf a, b, dan c perlu 

ditetapkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi tentang 

pedoman beracara dalam perselisihan
hasil pemilihan 

umum. 

 

Mengingat 

 

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

 Indonesia
Tahun 1945; 

 

 

2. Pasal 104 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

 Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  <st1:place
 Indonesia Nomor 4277); 

 

3. Pasal 68 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun

2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

 Indonesia
Nomor 4311); 

 

4. Pasal 10 ayat (1), Pasal 28 sampai dengan Pasal 49, Pasal

74 sampai dengan Pasal 79, dan Pasal 86 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik  <st1:place
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 

98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 

Nomor 4316); 

 

Memperhatikan 

: 

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 

Februari 2004. 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :
 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK 

 <st1:place
 INDONESIA TENTANG PEDOMAN BERACARA
DALAM 

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM. 

 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>BAB <span
style='mso-spacerun:yes'> I</b></span></p>

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal l

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

1. Presiden adalah Presiden Republik 
Indonesia. 

 

2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden
Republik  Indonesia.

 

3. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah
Konstitusi Republik  Indonesia.

 

4. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

 

5. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. 

6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. 

7. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan
Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. 

 

8. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab
dan 

penyelenggara Pemilu. 

 

9. Daerah Pemilihan adalah daerah pemilihan untuk pemilihan
anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

 

10. BRPK adalah Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 

 

Pasal 2

 

Peradilan dalam perselisihan hasil Pemilu
bersifat cepat dan sederhana. 

 

BAB II

PEMOHON DAN MATERI PERMOHONAN

 

 

Pasal 3

 

 

Yang dapat menjadi Pemohon adalah: 

 

a. Perorangan warga negara  <st1:place
 Indonesia calon anggota DPD peserta
Pemilu; 

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta
Pemilu; atau 

c. Partai politik peserta Pemilu. 

 

Pasal 4

 

Yang menjadi materi permohonan adalah penetapan hasil Pemilu
yang dilakukan oleh 

KPU secara nasional yang mempengaruhi: 

 

a. terpilihnya
calon anggota DPD; 

b. penentuan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran 

kedua
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terpilihnya pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden; 

c. perolehan
kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. 

 

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

 

 

Pasal 5

 

 

(1) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam sejak KPU
mengumumkan penetapan hasil Pemilu 

secara nasional. 

 

<p class=MsoNormal>(2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam <span
class=GramE>bahasa</span> Indonesia oleh pemohon atau </p>

kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi
dalam 12 (dua belas) rangkap setelah 

ditandatangani oleh: 

 

a. calon
anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya; 

b. pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu atau kuasanya; atau 

c. Ketua umum dan sekretaris
jenderal atau sebutan yang sejenisnya dari 

pengurus
pusat atau sebutan yang sejenisnya dari pengurus pusat partai politik 

atau
kuasanya. 

 

(3) Permohonan yang diajukan calon anggota DPD dapat
dilakukan melalui faksimili 

atau e-mail dengan ketentuan
permohonan asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) sudah harus diterima oleh
Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) 

hari terhitung sejak habisnya
tenggat. 

 

(4) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat 

 

a. Identitas pemohon, meliputi : 

- Nama 

- Tempat Tanggal Lahir/ Umur 

- Agama 

- Pekerjaan 

- Kewarganegaraan 

- Alamat Lengkap 

- Nomor Telpon 

- Nomor Faksimili 

- Nomor HP 

- e-mail 

<p class=MsoNormal>yang dilampiri dengan alat-alat
bukti yang sah, antara lain: foto kopi KTP, <span
style='mso-spacerun:yes'> </span>terdaftar sebagai pemilih, terdaftar
sebagai peserta Pemilu; </p>

 

b. uraian yang jelas tentang: 

 

1) kesalahan
hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil 

penghitungan
yang benar menurut pemohon; 

 

2) permintaan
untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang 

diumumkan
oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang 

benar
menurut pemohon. 

 

 

(5) Pengajuan permohonan harus
disertai dengan alat bukti yang mendukung

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'>permohonan
tersebut, antara lain alat bukti <st1:City surat</st1:City>,
misalnya: foto kopi sertifikat</p>

hasil
penghitungan suara, foto kopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

suara
dalam setiap jenjang penghitungan, atau foto kopi dokumen-dokumen

tertulis
lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi

materai
cukup dan dilegalisasi. Apabila Pemohon berkehendak mengajukan saksi

dan/atau
ahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/atau ahli dilampirkan

bersama-sama
permohonannya.

 

BAB IV

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

 

Pasal 6

 

 

(1) Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan
kelengkapannya oleh Panitera 

Mahkamah Konstitusi. 

 

(2) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan
dicatat dalam 

BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak
memenuhi syarat 

diberitahukan kepada Pemohon untuk
diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam. 

 

(3) Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(2) tidak dipenuhi, 

maka Panitera menerbitkan akta yang
menyatakan bahwa permohonan tersebut 

tidak diregistrasi dalam BRPK dan
diberitahukan kepada Pemohon. 

 

(4) Panitera Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan
yang sudah dicatat 

dalam BRPK kepada KPU dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

sejak permohonan dicatat dalam BRPK
disertai permintaan keterangan tertulis 

KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil
penghitungan suara yang diperselisihkan. 

 

(5) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4) harus
sudah diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum
hari 

persidangan. 

 

(6) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam
jangka waktu 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja
untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk
perselisihan hasil 

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, setelah permohonan
dicatat dalam 

BRPK. 

 

<p class=MsoNormal>(7) Pemberitahuan <span
style='mso-spacerun:yes'> penetapan</span> hari sidang sebagaimana
dimaksud ayat (6), harus </p>

sudah diterima oleh Pemohon dan KPU
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum 

hari persidangan. 

 

<p class=MsoNormal>(8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat
dilakukan melalui juru panggil, <st1:City <span
  class=GramE>surat</span></st1:City>, telepon, dan faksimili. </p>

 

BAB V

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

 

Bagian Pertama

 

Pemeriksaan Pendahuluan

 

Pasal 7

 

 

(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan Panel Hakim yang
sekurang-kurangnya 

terdiri atas 3 (tiga) orang hakim
konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum. 

 

(2) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Panel Hakim memeriksa
kelengkapan dan 

kejelasan materi permohonan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), dan wajib 

memberi nasihat kepada Pemohon
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki 

permohonan apabila terdapat
kekurangan. 

 

(3) Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
permohonannya dalam jangka 

waktu paling lambat 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam untuk perselisihan 

hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD, dan 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam untuk perselisihan hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki
permohonannya 

dalam tenggat sebagaimana dimaksud
ayat (3), Panel Hakim mengusulkan kepada 

Rapat Permusyawaratan Hakim agar permohonannya dinyatakan
tidak dapat 

diterima. 

 

Bagian Kedua

 

Pemeriksaan Persidangan

 

Pasal 8

 

 

(1) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Panel Hakim
dan/atau Pleno Hakim 

dalam sidang terbuka untuk umum. 

 

(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan
segera setelah selesainya 

pemeriksaan pendahuluan apabila
permohonan telah lengkap. 

 

(3) Pemeriksaan persidangan tersebut ayat (1) meliputi: 

 

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
yakni penetapan hasil Pemilu yang 

dilakukan oleh KPU secara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 

b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana yang
dimaksud 

dalam Pasal 3; 

 

c. Pokok permohonan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4)
huruf b; 

 

d. Keterangan KPU; 

 

e. Alat Bukti. 

 

BAB VII

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

 

Pasal 9

 

 

(1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk
mengambil putusan 

setelah pemeriksaan persidangan
dipandang cukup. 

 

(2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup
oleh Sidang Pleno yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7
(tujuh) orang Hakim Konstitusi. 

 

(3) Rapat Permusyawaratan Hakim mendengarkan laporan Panel
Hakim dan 

pertimbangan atau pendapat tertulis
para Hakim Konstitusi. 

 

(4) Pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
dilakukan secara 

musyawarah untuk mufakat. 

 

(5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak
tercapai mufakat 

bulat, pengambilan putusan
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

 

(6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi
sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tidak dapat diambil
dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua 

sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

 

BAB VIII

PUTUSAN

 

 

Pasal 10

 

 

(1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim diucapkan 

dalam sidang pleno hakim konstitusi
yang terbuka untuk umum. 

(2) Putusan 

Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan
hasil 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diputuskan paling lambat
14 (empat belas) 

hari kerja sejak permohonan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 

(3) Putusan 

Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan
hasil 

Pemilu diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak permohonan 

dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi. 

(4) Amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan: 

a. 

permohonan tidak dapat diterima
apabila Pemohon dan/atau permohonannya 

tidak memenuhi syarat; 

 

b. 

permohonan dikabulkan apabila
permohonan terbukti beralasan dan 

selanjutnya membatalkan hasil
penghitungan suara yang diumumkan oleh 

KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; 

c. 

Permohonan ditolak apabila permohonan
tidak terbukti beralasan. 

(5) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil
Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden disampaikan kepada: 

a. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

b. 

Presiden/Pemerintah; 

c. 

KPU; 

d. 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan
calon; 

e. 

Pasangan Calon peserta Pemilu. 

(6) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil
Pemilu Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD disampaikan kepada Presiden,
Pemohon, dan KPU. 

(7) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
perselisihan hasil Pemilu bersifat final. 

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 11

 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Maret 2004 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Ketua, 

 

Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H.

04-2004