Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Kedua
16-02
 

BAB XVI 

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

Bagian Kedua 

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili 

Pasal 147 

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua 
mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. 

Pasal 148 

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk 
wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia 
menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap 
berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. 

(2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya 
kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat 
pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. 

(3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disarnpaikan kepada 
terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik. 

Pasal 149 

(1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: 

a.Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu 
tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima; 

b.tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya 
perlawanan; 

c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera; 

d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut 
kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. 

(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan 
tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. 

(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat 
penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan 
perkara tersebut. 

(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi 
mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bcrsangkutan. 

(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan 
ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum. 

Pasal 150 

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi: 

a.jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara 
yang sama; 

b.jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara 
yang sama. 

Pasal 151 

(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri 
atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. 

(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang 
wewenang mengadili: 

a.antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan 
peradilan yang lain; 

b.antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan 
tinggi yang berlainan; 

c.antara dua pengadilan tinggi atau lebih.