Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Maksud dan Tujuan Penelitian
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berdasarkan latarbelakang dan 
permasalahan yang diuraikan diatas dimaksudkan untuk: 

1. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apakah proses 
impeachment tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang 
terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau 
perlukah disusun satu hukum acara tersendiri; 

2. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apakah diperlukan 
semacam special prosecutor yang dibentuk secara khusus untuk 
melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang 
digelar oleh MK; 

3. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum bagaimanakah tata cara 
DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada 
suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, 
perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

4. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apakah yang dimaksud 
dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 
7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas 
bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (like and 
dislike) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah 
“pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai 
oleh norma-norma yuridis; 

5. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apabila MK 
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti 
telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi 
syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna 
untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan 
tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat 
lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan 
umum dan tidak melanggar asas ne bis in idem dalam hukum 
pidana; 

6. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apakah proses 
peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil 
Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan 
hukum (equality before the law); dan 

7. Mengetahui dari perspektif ilmu hukum apakah putusan MK 
yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi 
memenuhi syarat tidak mengikat MPR bisa diartikan 
bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (supremacy of 
law) yang dikenal dalam hukum tata negara.