Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB II TINJAUAN UMUM IMPEACHMENT/PROSES IMPEACHMENT DALAM KONTEKS GLOBAL/Makna Impeachment
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Makna Impeachment

Istilah to impeach menurut Webster’s New World Dictionary berarti 
“to bring (a public official) before the proper tribunal on the charges 
of wrongdoing”. Sementara impeachment itu sendiri sinonim 
dengan kata accuse  yang berarti mendakwa atau menuduh. 
Sementara Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian 
impeachment sebagai “a criminal proceeding instituted against a 
public official by a legislative body”. Dengan demikian nyatalah 
bahwa impeachment berarti proses pendakwaan atas perbuatan 
menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali 
kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga ‘impeachment’ itu 
identik dengan ‘pemberhentian’. Padahal, proses permintaan 
pertanggungjawaban yang disebut ‘impeachment’ itu tidak selalu 
berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang 
dimintai pertanggungjawaban. Beberapa kasus yang terjadi di 
Amerika Serikat dan juga kasus impeachment atas Roh Moo Hyun di 
Korea Selatan, telah menunjukkan bahwa proses pendakwaan tidak 
identik dengan pemberhentian presiden. Pendakwaan yang diproses 

pada awalnya oleh parlemen tidak selalu berakhir dengan 
berhentinya presiden atau wakil presiden atau pejabat publik lainnya 
dari jabatannya. Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Bill 
Cinton di’impeach’ oleh “House of Representatives”, tetapi dalam 
persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan, 
sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian. 
Karena itu, harus dibedakan antara perkataan “impeachment’ dengan 
“removal from office” yang berarti pemberhentian dari jabatan. Seperti 
dikatakan oleh Jethro K. Lieberman, “Impeachment is the means by 
which the federal officials may be removed from office for misbehavior”. 
Lembaga ‘impeachment’ ini hanyalah sarana untuk memungkinkan 
dilakukannya pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya 
tergantung proses pembuktian hukum dan proses politik yang 
menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian 
itu. 

Sidang impeachment merupakan sidang politik, sehingga 
padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. 
Namun demikian, setelah di-impeach, seorang pejabat negara dapat 
disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses 
penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang 
ditujukan atasnya. 

Proses impeachment merupakan salah satu kekuasaan yang 
dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol 
parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah 
diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan 
kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik 
tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh 
konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang 
bersangkutan dapat dihadapkan pada proses impeachment yang 
mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.