Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB V PENUTUP/Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

A. Kesimpulan

Perubahan UUD yang membawa dampak bagi perubahan 
sistem ketatanegaraan telah merevolusi struktur dan mekanisme 
ketatanegaraan Indonesia. Model sistem pemerintahan telah 
berganti dimana dianut sistem pemerintahan Presidensiil dengan 
didukung oleh adanya mekanisme pemilihan Presiden dan wakil 
Presiden secara langsung. Kekuasaan membentuk UU mengalami 
pergeseran dari Presiden kepada DPR. 

Perubahan UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang 
sangat berdaya, untuk tidak menyebut sangat berkuasa, karena DPR 
banyak memegang peranan penting dalam jalannya sistem 
ketatanegaraan. Landasan atas diberikannya kewenangan yang 
demikian penting di DPR adalah berangkat dari kebutuhan akan 
adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim 
otoritarian dimasa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan. 
Mekanisme kontrol yang dilakukan DPR dengan mengawasi 
jalannya pemerintahan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini 
pula yang menjadi sebuah awal bagi dimulainya proses impeachment 
di Indonesia. 

Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dari 
jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Sebelum perubahan UUD, Indonesia juga memiliki 
mekanisme bagaimana Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebagaimana pernah terjadi dalam 
masa Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun demikian proses 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan 
(impeachment) melalui proses politik dan hukum baru diadopsi dalam 
perubahan UUD 1945. 

DPR menjadi pemain utama dalam drama impeachment di 
Indonesia. Diawali oleh tuduhan bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi 
memenuhi syarat oleh DPR berdasarkan pelaksanaan fungsi 
pengawasannya, kemudian DPR menjadi pemohon dalam proses 
impeachment di MK. Bila MK membenarkan pendapat DPR, maka 
DPR pula-lah yang akan membawa tuduhan tersebut kepada MPR 
untuk mendapat penyelesaian akhir dari kasus impeachment ini. Pada 
intinya, impeachment adalah suatu proses yang didesain untuk 
menjalankan sebuah mekanisme checks and balances dalam kekuasaan. 

Alasan-alasan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden 
ditentukan secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan 
tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif 
terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR. Alasan-alasan 
impeachment yang memancing banyak tafsir adalah atas tuduhan 
“tindak pidana berat lainnya” (high crimes) dan “perbuatan tercela” 
(misdemeanor). Bahkan di Amerika Serikat serta negara-negara lain 
yang mencantumkan anasir high crimes dan misdeameanor masih 
terdapat wacana dan perdebatan yang hebat dalam menafsirkan 
alasan impeachment tersebut. 

Alasan impeachment yang dituduhkan DPR tersebut adalah 
alasan yang berangkat dari sebuah proses politik dimana 
kepentingan-kepentingan yang lebih bermain untuk menghasilkan 
sebuah keputusan. Oleh sebab itu, ada sebuah lembaga yang 
memberikan legitimasi dalam perspektif yuridis dengan 
memberikan tafsiran atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Lembaga konstitusional yang 
berwenang untuk memberikan tafsir yuridis atas tuduhan DPR 
tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Pada posisi ini MK memiliki 
peranan yang sangat strategis karena MK adalah salah satu lembaga 
pemegang kekuasaan kehakiman.Akan tetapi pada proses impeachment 
ini MK tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagai pribadi yang melakukan “tindak pidana”.Tapi obyek sengketa 
yang menjadi fokus pemeriksaan MK adalah pendapat DPR. Oleh 
sebab itu, bilamana ada pengadilan yang memeriksa Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden yang telah diberhentikan atas tuduhan 
melakukan pelanggaran hukum maka pengadilan tersebut tetap 
memiliki kewenangan untuk melakukannya dan tidak bertentangan 
dangan asas ne bis in idem. Karena pengadilan tersebut mengadili 
Presiden dan/atau Wakil Presiden a quo dalam kapasitasnya sebagai 
pribadi yang melakukan tindak pidana. Drama impeachment pada 
episode persidangan di MK adalah dalam kerangka peradilan tata 
negara. Sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk 
menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana. 

Jika dan hanya jika putusan yang dijatuhkan MK adalah 
“membenarkan pendapat DPR” maka DPR dapat melanjutkan 
proses impeachment ke MPR. Suara terbanyak anggota MPR sesuai 
dengan prosedur yang diatur oleh konstitusi (Pasal 7B ayat (7) UUD 
1945) yang akan menjadi kata akhir dalam persoalan impeachment 
di Indonesia.