Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 17 TAHUN 1951 
TENTANG 
PENIMBUNAN BARANG-BARANG 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a. 
bahwa Pemerintah berhubung dengan keadaan dalam 
dan luar negeri perlu mendapat 
pemandangan tentang jumlah dan dislokasi persediaan
-persediaan barang penting di 
Indonesia yang tertentu, agar dapat mengambil tinda
kan-tindakan terhadappersediaan-
persediaan itu tentang cara menambahnya atau memper
gunakannya guna kepentingan 
umum; 
b. 
bahwa berhubung dengan itu perlu segera dikeluar
kan suatu peraturan tentang larangan 
penimbunan barang; 
c. 
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, pera
turan tentang larangan penimbunan 
barang-barang itu perlu segera diadakan. 
Mengingat: 
akan pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sem
entara Republik Indonesia. 
Mendengar: 
Dewan Menteri dalam rapatnya ke 29 tanggal 21 Agust
us 1951. 
MEMUTUSKAN: 
Dengan mencabut: 
a. 
Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 
No. 340); 
b. 
Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 
No. 416); dan 
c. 
Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk 
melaksanakan ordonansi-ordonansi ini. 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BAR
ANG 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang Darurat ini dalam peraturan-per
aturan pelaksanaan, yang dimaksud 
dengan: 
a. 
menteri: menteri yang mengurus soal-soal perekon
omian; 
b. 
barang-barang: barang-barang yang bergerak; 
c. 
barang dalam: barang-barang yang menurut Undang-
undang ini berada dalam pengawasan 
pemerintah; 
d. 
mempunyai simpanan: menyimpan atau menguasai bai
k untuk sendiri, untuk orang lain atau 
bersama-sama dengan orang lain. 
e. 
badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, per
serikatan atau yayasan, dalam arti yang 
seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan h
ukum itu baik dengan jalan hukum 
ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepad
anya. 
Pasal 2 
1. 
Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan pe
rsediaan barang yang teratur barang-
barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam p
engawasan. 
2. 
Dilarang mempunyai persediaan barang dalam penga
wasan dengan tiada surat izin 
sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang dit
etapkan pada waktu penunjukan barang 
itu sebagai barang dalam pengawasan. 
3. 
Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapa
t dibatasi dalam daerah-daerah tertentu. 
4. 
Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian
 surat izin termaksud dalam ayat 2 
dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perserib
u dari harga barang-barang. 
5. 
Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan seb
agai barang-barang dalam 
pengawasan menurut Undang-undang ini. 
Pasal 3 
1. 
Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas nam
anya dapat diberikan petunjuk-petunjuk 
tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangku
tan, penyerahan dan cara 
mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam penga
wasan. 
2. 
Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas nam
anya dapat diberikan peraturan-
peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam
 pengawasan. 
Pasal 4 
1. 
Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas nam
anya dapat diberikan pembebasan 
terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2. 
2. 
Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-sya
rat. 
Pasal 5 
1. 
Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhad
ap peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 termasuk 
mencoba atau ikut melakukan 
pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara set
inggi-tingginya 6 tahun dan hukuman 
denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau 
salah satu dari hukuman ini. 
2. 
Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan
 pasal 2, 3 atau 4, termasuk mencoba 
atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan
 hukuman tutupan selama-lamanya 1 
tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus 
ribu rupiah, atau salah satu dari 
hukuman ini. 
3. 
Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 
adalah kejahatan, perbuatan yang dapat 
dihukum berdasarkan ayat 2 pelanggaran. 
Pasal 6 
1. 
Barang-barang dengan mana atau terhadap mana tel
ah dilakukan perbuatan yang boleh 
dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta ala
t pembungkusnya, juga bilamana 
barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hu
kuman. 
2. 
Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang 
dengan meninggalnya yang dihukum. 
Pasal 7 
1. 
Barang-barang terhadap mana perampasan dapat dip
erintahkan, pada waktu disita boleh 
dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditu
njuk oleh Menteri. Tentang penguasaan 
ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika men
yerahkan barang-barang itu pada 
pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-p
etunjuk lain terhadap barang tersebut. 
2. 
Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai
 tidak dihukum rampas, yang berhak 
dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya
 di mana perlu ditentukan oleh hakim, 
yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk meme
riksanya. 
Pasal 8