Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2007 

TENTANG 

E N E R G I 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat; 

 

 b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi 
peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, 
sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, 
pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan 
secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu; 

 

 c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan 
terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman 
sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin; 

 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Energi; 

 

 

 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

Dengan . . . 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang 
dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan 
elektromagnetika. 
2. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan 
energi, baik secara langsung maupun melalui proses 
konversi atau transformasi. 
3. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun 
sebagai energi. 
4. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat 
dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari 
sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak 
terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu 
bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified 
coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). 
5. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi 
baru. 
6. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan 
jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, 
angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan 
air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. 
7. Energi . . . 

7. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber 
energi terbarukan. 
8. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika 
dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak 
bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. 
9. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari 
sumber energi tak terbarukan. 
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. 
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian 
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup. 
12. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum 
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
13. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan 
dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan 
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. 
14. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan 
sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional 
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi 
nasional pada kurun waktu tertentu. 
15. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses 
menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri. 
16. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, 
baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber 
energi. 
17. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan 
penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta 
penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber 
daya energi. 

Text Box: 18. Pengusahaan . . .
18. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan 
usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi. 
19. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan 
menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau 
tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau 
pemanfaatan energi. 
20. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah 
diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. 
21. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman 
pemanfaatan sumber energi. 
22. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa 
depan. 
23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan 
terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam 
negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. 
24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan 
sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan 
persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 
25. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan 
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, 
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna 
terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. 
26. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat 
nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab 
atas perumusan kebijakan energi nasional. 
27. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi 
untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, 
antarwilayah, atau nasional. 
28. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali 
kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
30. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung 
jawab di bidang energi. 

Text Box: BAB II . . .
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi 
berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, 
kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, 
ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan 
kemampuan nasional. 

 

Pasal 3 

 

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara 
berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, 
tujuan pengelolaan energi adalah: 

a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi; 
b. terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari 
sumber di dalam negeri maupun di luar negeri; 
c. tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar 
negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk: 
1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri; 
2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam 
negeri; dan 
3. peningkatan devisa negara; 

d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara 
optimal, terpadu, dan berkelanjutan; 
e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor; 
f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak 
mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap 
energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat secara adil dan merata dengan cara: 
1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan 
ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; 
2. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum 
berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas 
antar daerah; 

g. tercapainya . . . 

g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi 
dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan 
meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; 
h. terciptanya lapangan kerja; dan 
i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

BAB III 

PENGATURAN ENERGI 

 

Bagian Kesatu 

 Sumber Daya Energi 

 

Pasal 4 

 

(1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan 
sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan 
diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 

(3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Cadangan Penyangga Energi 

 

Pasal 5 

 

(1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib 
menyediakan cadangan penyangga energi. 

(2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan 
penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
oleh Pemerintah dan lebih lanjut ditetapkan oleh Dewan Energi 
Nasional. 

Bagian . . . 

Bagian Ketiga 

Keadaan Krisis dan Darurat Energi 

 

Pasal 6 

 

(1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. 

(2) Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan 
energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. 

(3) Dalam hal krisis energi dan darurat energi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan terganggunya 
fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau 
kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan 
tindakan penanggulangan yang diperlukan. 

 

Bagian Keempat 

Harga Energi 

 

Pasal 7 

 

(1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian 
berkeadilan. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi 
untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana 
subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Lingkungan dan Keselamatan 

 

Pasal 8 

 

(1) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan 
penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi 
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup. 

(2) Setiap . . . 

(2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan 
yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan 
dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan 
kerja. 

 Bagian Keenam

Tingkat Kandungan Dalam Negeri 

 

Pasal 9 

 

(1) Tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa, 
wajib dimaksimalkan dalam pengusahaan energi. 

(2) Pemerintah wajib mendorong kemampuan penyediaan barang 
dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang 
mandiri, efisien, dan kompetitif. 

Bagian Ketujuh 

Kerja Sama Internasional 

 

Pasal 10 

 

(1) Kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat 
dilakukan untuk : 
a. menjamin ketahanan energi nasional; 
b. menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan 
c. meningkatkan perekonomian nasional. 

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional dalam 
bidang energi yang menimbulkan akibat yang luas dan 
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

BAB IV . . . 

BAB IV 

KEBIJAKAN ENERGI DAN DEWAN ENERGI NASIONAL 

 

Bagian Kesatu 

Kebijakan Energi Nasional 

 

Pasal 11 

 

(1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: 
a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; 
b. prioritas pengembangan energi; 
c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan 
d. cadangan penyangga energi nasional. 

(2) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. 

 

Bagian Kedua 

Dewan Energi Nasional 

 

Pasal 12 

 

(1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional 

(2) Dewan Energi Nasional bertugas: 
a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional 
untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan 
DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; 
b. menetapkan rencana umum energi nasional; 
c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi 
krisis dan darurat energi; serta 
d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang 
bersifat lintas sektoral. 

(3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota. 

(4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas: 
a. Ketua: Presiden 
b. Wakil Ketua: Wakil Presiden 
c. Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi. 

(5) Anggota . . . 

(5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas: 
a. tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah 
lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas 
penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan 
energi; dan 

b. delapan orang dari pemangku kepentingan. 

 

Pasal 13 

 

(1) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (5) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

(2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (5) huruf b, terdiri atas: 
a. 2 (dua) orang dari kalangan akademisi; 
b. 2 (dua) orang dari kalangan industri; 
c. 1 (satu) orang dari kalangan teknologi; 
d. 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup; dan 
e. 2 (dua) orang dari kalangan konsumen. 

(4) Pemerintah mengusulkan calon anggota Dewan Energi 
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sebanyak dua kali dari jumlah setiap 
kalangan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(5) Penentuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan 
akuntabel. 

(6) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 12 ayat (5) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon 
anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 14 . . . 

Pasal 14 

 

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal 
dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah 
tidak menjabat lagi dalam jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a. 

(2) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b adalah selama 5 
(lima) tahun. 

Pasal 15 

 

Anggaran biaya Dewan Energi Nasional dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

Pasal 16 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional 
dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang 
sekretaris jenderal. 

(2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan 
Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua 
Dewan Energi Nasional. 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Umum Energi Nasional 

 

Pasal 17 

 

(1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi 
nasional berdasarkan kebijakan energi nasional. 

(2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan 
pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan 
masukan dari masyarakat. 

(3) Ketentuan . . . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum 
energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

 

Bagian Keempat 

Rencana Umum Energi Daerah 

 

Pasal 18 

 

(1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah 
dengan mengacu pada rencana umum energi nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

(2) Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Bagian Kelima 

Hak dan Peran Masyarakat 

 

Pasal 19 

 

(1) Setiap orang berhak memperoleh energi. 

(2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, 
dapat berperan dalam: 
a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana 
umum energi daerah; dan 
b. pengembangan energi untuk kepentingan umum. 

 

 BAB V 

PENGELOLAAN ENERGI 

 

Bagian Kesatu 

Penyediaan dan Pemanfaatan 

 

Pasal 20 

 

(1) Penyediaan energi dilakukan melalui: 
a. inventarisasi sumber daya energi; 
b. peningkatan cadangan energi; 
c. penyusunan . . . 

c. penyusunan neraca energi; 
d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi 
dan energi; dan 
e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan 
penyimpanan sumber energi dan energi. 

(2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah 
terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber 
energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. 

(3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk 
memperoleh energi dari sumber energi setempat. 

(4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib 
ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

(5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi 
terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha 
tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan 
dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 
tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. 

Pasal 21 

 

(1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dengan: 
a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; 
b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, 
konservasi, dan lingkungan; dan 
c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 
peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber 
energi. 

(2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib 
ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

 

(3) Pemanfaatan . . . 

(3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber 
energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk 
usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan 
dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 
tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. 

Pasal 22 

 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan 
dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan 
energi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau 
Peraturan Daerah. 

Bagian Kedua 

Pengusahaan 

 

Pasal 23 

 

(1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, 
sumber energi, dan energi. 
(2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, 
bentuk usaha tetap, dan perseorangan. 
(3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan 
usaha dan perseorangan. 
(4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi. 
(5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi 
dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa 
energi dalam negeri. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
(7) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Text Box: Pasal 24 . . .
Pasal 24 

 

(1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban, antara 
lain: 
a. memberdayakan masyarakat setempat; 
b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan 
c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan 
energi; dan 
d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan 
energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Ketiga 

Konservasi Energi 

 

Pasal 25 

 

(1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab 
Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. 

(2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. 

(3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang 
melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau 
insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

(4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak 
melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi 
energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau 
Peraturan Daerah. 

 

 

 

BAB VI . . . 

BAB VI 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN 

PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 26 

 

(1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain: 
a. pembuatan peraturan perundang-undangan; 
b. penetapan kebijakan nasional; 
c. penetapan dan pemberlakuan standar; dan 
d. penetapan prosedur. 

(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain: 
a. pembuatan peraturan daerah provinsi; 
b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas 
kabupaten/kota; dan 
c. penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota. 

(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, 
antara lain: 
a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota; 
b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di 
kabupaten/kota; dan 
c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota. 

(4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 27 

 

Pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber 
energi, dan energi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

 

Bagian . . . 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 28 

 

Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber 
energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. 

 

 

BAB VIII 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Pasal 29 

 

(1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru 
dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan 
industri energi nasional yang mandiri. 

 

Pasal 30 

 

(1) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan dana dari swasta. 

(3) Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang 
energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan 
negara yang berasal dari energi tak terbarukan. 

 

(4) Ketentuan . . . 

(4) Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 31 

 

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan 
perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini. 

(2) Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas 
dan fungsinya sampai dengan terbentuk Dewan Energi 
Nasional. 

(3) Sebelum terbentuk Dewan Energi Nasional, kebijakan yang 
akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional 
disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 32 

 

Dewan Energi Nasional harus dibentuk dalam waktu paling lambat 
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. 

 

 

Pasal 33 

 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 

Pasal 34 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar . . . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Agustus 2007 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Agustus 2007 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

 ANDI MATTALATTA 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 96