Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
UNDANG-UNDANG
NOMOR NOMOR 10 TAHUN 1998 
TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UU
No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang :
  <li>
    bahwa
    pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam
    rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan
    Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
  <li>

    bahwa
    dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak
    cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks
    serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di
    bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;
  <li>
    bahwa
    dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa
    perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan
    penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian
    khususnya sektor Perbankan ;
      bahwa
    berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
    dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    dengan Undang-undang ;
  
Mengingat

  <li>
    Pasal
    5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
    1945 ;
  <li>
    Undang-undang
    Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor
    63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;
      Undang-undang
    Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;
    

  
Dengan
Persetujuan
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan
 
UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pasal
I
Mengubah
beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagai berikut :
BAB
I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam
Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
  <li>
    Perbankan
    adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
    kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;
  <li>
    Bank
    adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
    simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
    bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
  <li>
    Bank
    Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
    atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
    dalam lalu lintas pembayaran ;
  <li>

    Bank
    Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
    konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
    memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
  <li>
    Simpanan
    adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan
    perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,
    tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
  <li>
    Giro
    adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
    menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
    dengan pemindahbukuan ;
  <li>
    Deposito
    adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
    berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;

  <li>
    Sertifikat
    Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti
    penyimpannya dapat dipindahtangankan ;
  <li>
    Tabungan
    adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
    tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,
    dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
  <li>
    Surat
    Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas
    kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu
    kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar
    modal dan pasar uang ;
  <li>

    Kredit
    adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
    berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
    pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
    jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;
  <li>
    Pembiayaan
    berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
    dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
    dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
    uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau
    bagi hasil ;
  <li>
    Prinsip
    Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan
    pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
    kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
    pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan
    berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang
    dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
    berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya
    pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh
    pihak lain (ijarah wa iqtina) ;
  <li>
    Penitipan
    adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank
    Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak
    mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;

  <li>
    Wali
    Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan
    penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak
    kepemilikan atas harta tersebut ;
  <li>
    Nasabah
    adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;
      Nasabah
    Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk
    simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam
    Undang-undang yang berlaku ;
  
  <li>
    Pimpinan
    Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang
    berlaku ;
      Pihak
    Terafiliasi adalah :
  
  <li>

    anggota
    Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan
    bank ;
  <li>
    anggota
    pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank,
    khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku ;
  <li>
    pihak
    yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai,
    konsultan hukum dan konsultan lainnya ;
      pihak
    yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan
    bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris,
    keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ;

  
  <li>
    Agunan
    adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam
    rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
    Syariah ;
  <li>
    Lembaga
    Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
    penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan
    penyangga, atau skim lainnya;
  <li>
    Merger
    adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap
    mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainya
    dengan atau tanpa melikuidasi;

  <li>
    Konsolidasi
    adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bak
    baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
  <li>
    Akuisisi
    adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
      Rahasia
    bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai
    nasabah penyimpan dan simpanannya." 
    

    
  
BAB
II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Pasal
3
Fungsi
utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat.
Pasal
4
Perbankan
Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
BAB
III
JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama

Jenis Bank

Pasal 5
      Menurut
    jenisnya, bank terdiri dari :
  
  <li>

    Bank
    Umum ;
      Bank
    Perkreditan Rakyat.
  
      Bank
    Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau
    memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

  
 
Bagian Kedua
Usaha Bank Umum
Pasal
6
Usaha
Bank Umum meliputi :
  <li>

    menghimpun
    dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,
    sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
    dengan itu ;
  <li>
    memberikan
    kredit ;
  <li>
    menerbitkan
    surat pengakuan hutang ;
      membeli,
    menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas
    perintah nasabahnya :

  
  <li>
    surat-surat
    wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak
    lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  <li>
    surat
    pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
    lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  <li>
    kertas
    perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;

  <li>
    Sertifikat
    Bank Indonesia (SBI) ;
  <li>
    obligasi
    ;
  <li>
    surat
    dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
       instrumen
    surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
  
  <li>
    memindahkan
    uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
  <li>
    menempatkan
    dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik
    dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,
    cek atau sarana lainnya ;

  <li>
    menerima
    pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan
    antar pihak ketiga ;
  <li>
    menyediakan
    tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
  <li>
    melakukan
    kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
  <li>

    melakukan
    penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat
    berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
  <li>
    dihapus
    ;
  <li>
    melakukan
    kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
  <li>
    menyediakan
    pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,
    sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

      melakukan
    kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
    dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  
 
Pasal
7
Selain
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat
pula :
  <li>

    melakukan
    kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
    Bank Indonesia ;
  <li>
    melakukan
    kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan,
    seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta
    lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang
    ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
      melakukan
    kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit
    atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
    menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
    oleh Bank Indonesia ; dan
    d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan
    ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
    

  
Pasal
8
  <li>
    Dalam
    memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum
    wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad
    baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya
    atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
      Bank
    Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan
    berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
    Bank Indonesia.
  
Pasal
9
  <li>
    Bank
    Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan
    memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
  <li>
    Harta
    yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
      Dalam
    hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank
    tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan
    kepada penitip yang bersangkutan.

  
Pasal
10
Bank
Umum dilarang :
  <li>
    melakukan
    penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan
    huruf c ;
  <li>
    melakukan
    usaha perasuransian ;

      melakukan
    usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
    Pasal 7
    
  
Pasal
11
  <li>
    Bank
    Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau
    pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
    investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan
    oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk
    kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang
    bersangkutan.

  <li>
    Batas
    maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga
    puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang
    ditetapkan oleh Bank Indonesia.
      Bank
    Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit,
    atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
    investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan
    oleh bank kepada :
  
  <li>
    pemegang
    saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor
    bank ;

  <li>
    anggota
    Dewan Komisaris ;
  <li>
    anggota
    Direksi ;
  <li>
    keluarga
    dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
  <li>

    pejabat
    bank lainnya ; dan 
      perusahaan-perusahaan
    yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
  
      Dalam
    memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang
    melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
    Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
    ayat (4).

    
  
Pasal
12
  <li>
    Untuk
    menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui
    pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank
    Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
      Ketentuan
    mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

  
Pasal
12 A
  <li>
    Bank
    Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan
    maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh
    pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari
    pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada
    bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
    secepatnya.
      Ketentuan
    mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  
 
Bagian
Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Pasal
13
Usaha
Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
  <li>
    menghimpun
    dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
    tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

  <li>
    memberikan
    kredit ;
  <li>
    menyediakan
    pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
    ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
      menempatkan
    dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,
    sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
    

  
Pasal
14
Bank
Perkreditan Rakyat dilarang :
  <li>
    menerima
    simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
  <li>
    melakukan
    kegiatan usaha dalam valuta asing ;

  <li>
    melakukan
    penyertaan modal ;
  <li>
    melakukan
    usaha perasuransian ;
      melakukan
    usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
    

  
Pasal
15
Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank
Perkreditan Rakyat.
BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIIKAN
Bagian Pertama 
Perizinan
Pasal
16
  <li>
    Setiap
    pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
    simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau
    Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila
    kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan
    Undang-undang tersendiri.
      Untuk
    memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
    dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya
    tentang :

  
  <li>
    susunan
    organisasi dan kepengurusan ;
  <li>
    permodalan
    ;
  <li>
    kepemilikan
    ;

  <li>
    keahlian
    di bidang Perbankan ;
      kelayakan
    rencana kerja.
  
      Persyaratan
    dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
    oleh Bank Indonesia.

    
  
Pasal
17
Dihapus
Pasal
18
  <li>
    Pembukaan
    kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

  <li>
    Pembukaan
    kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar
    negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank
    Indonesia.
  <li>
    Pembukaan
    kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu
    kepada Bank Indonesia.
      Persyaratan
    dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada
    Bank Indonesia.
  
Pasal
19
  <li>
    Pembukaan
    kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin
    Pimpinan Bank Indonesia.
      Persyaratan
    dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  

Pasal
20
  <li>
    Pembukaan
    kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank
    yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan
    Bank Indonesia.
  <li>
    Pembukaan
    kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
      Persyaratan
    dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

  
 
Bagian
Kedua
Bentuk Hukum
Pasal
21
      Bentuk
    hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

  
  <li>
    Perseroan
    Terbatas ;
  <li>
    Koperasi
    ; atau
      Perusahaan
    Daerah.

  
      Bentuk
    hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
  
  <li>
    Perusahaan
    Daerah ;

  <li>
    Koperasi
    ;
  <li>
    Perseroan
    Terbatas ;
      Bentuk
    lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  
      Bentuk
    hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di
    luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.
    
  
 
Bagian
Ketiga
Kepemilikan
Pasal
22
      Bank
    Umum hanya dapat didirikan oleh :
  
  <li>
    Warga
    negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau

      Warga
    negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing
    dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
  
      Ketentuan
    mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana
    dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    
  
Pasal
23
Bank
Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara
Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah,
atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.
Pasal
24
Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya
diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang
berlaku.
Pasal
25
Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas,
sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
Pasal
26
  <li>
    Bank
    Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
  <li>
    Warga
    negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan
    hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau
    melalui bursa efek.
      Pelaksanaan
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
    Peraturan Pemerintah.

  
Pasal
27
Perubahan
kepemilikan bank wajib :
  <li>
    memenuhi
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23,
    Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan
      dilaporkan
    kepada Bank Indonesia.

    
  
Pasal
28
  <li>
    Merger,
    konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank
    Indonesia.
      Ketentuan
    mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan
    Pemerintah.

  
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
  <li>
    Pembinaan
    dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

  <li>
    Bank
    wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
    modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,
    solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib
    melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  <li>
    Dalam
    memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan
    kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan
    bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
  <li>
    Untuk
    kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan
    timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan
    melalui bank.
      Ketentuan
    yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3),
    dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  
Pasal
30
  <li>
    Bank
    wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan
    mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  <li>
    Bank
    atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan
    buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan
    yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan,
    dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

      Keterangan
    tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
  
Pasal
31
Bank
Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap
waktu apabila diperlukan.
Pasal
31 A

Bank
Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia
melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
Pasal
32
Dihapus
Pasal
33
  <li>
    Laporan
    pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat
    rahasia.
      Persyaratan
    dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A
    ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  
Pasal
34
  <li>
    Bank
    wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi
    tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan
    bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  <li>
    Neraca
    serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

      Tahun
    buku bank adalah tahun takwim.
  
Pasal
35
Bank
wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal
36

Bank
Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Pasal
37
      Dalam
    hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya,
    Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
  
  <li>

    pemegang
    saham menambah modal ;
  <li>
    pemegang
    saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;
  <li>
    bank
    menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang
    macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;
  <li>
    bank
    melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ;

  <li>
    bank
    dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;
  <li>
    bank
    menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak
    lain ;
       bank
    dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau
    pihak lain.
  
   
2   Apabila :
  <li>
    tindakan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan
    yang dihadapi bank ; dan
       menurut
    penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem
    Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan
    memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
    Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

  
      Dalam
    hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada
    pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum
    bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai
    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    
  
Pasal
37 A

  <li>
    Apabila
    menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang
    membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia,
    Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
    Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka
    penyehatan Perbankan.
  <li>
    Badan
    khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan
    terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
      Dalam
    melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana
    dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :
  
  <li>
    mengambil
    alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan
    wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;
  <li>
    mengambil
    alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;
  <li>
    menguasai,
    mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang
    menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun,
    baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui
    penawaran umum ;

  <li>
    meninjau
    ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank
    dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;
  <li>
    menjual
    atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham
    tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun
    melalui penawaran umum ;
  <li>
    menjual
    atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada
    pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;
  <li>

    mengalihkan
    pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;
  <li>
    melakukan
    penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui
    pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;
  <li>
    melakukan
    penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;
  <li>
    melakukan
    pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank
    yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat
    negara penegak hukum yang berwenang ;

  <li>
    melakukan
    penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang
    diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak
    manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang
    merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;
  <li>
    menghitung
    dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan
    membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan
    bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi,
    Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan
    kepada yang bersangkutan ;
  <li>
    menetapkan
    jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam
    program penyehatan ;
      melakukan
    tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang
    sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
  
  <li>
    Tindakan
    penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
    adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
  <li>
    Atas
    permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam
    program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan
    mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku
    dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan
    dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh
    bank dimaksud.

  <li>
    Pihak-pihak
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan
    penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
  <li>
    Badan
    khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan
    kegiatan kepada Menteri Keuangan.
  <li>
    Apabila
    menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya,
    Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ;
      Ketentuan
    yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan
    Peraturan Pemerintah.
    
  
Pasal
37 B
  <li>
    Setiap
    bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang
    bersangkutan.
  <li>

    Untuk
    menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  <li>
    Lembaga
    Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum
    Indonesia.
      Ketentuan
    mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur
    lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    
  
BAB
VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI
DAN TENAGA ASING
Pasal
38
  <li>
    Pengangkatan
    keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
      Perubahan
    keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
    (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
  
Pasal
39
  <li>
    Dalam
    menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
      Persyaratan
    mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  
Pasal
40
  <li>
    Bank
    wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya,
    kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42,
    Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
      Ketentuan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.
  
Pasal
41
  <li>
    Untuk
    kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri
    Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar
    memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta
    surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada
    pejabat pajak. 
      Perintah
    tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama
    pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
  

Pasal
41 A 
  <li>
    Untuk
    penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang
    dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia
    memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /
    Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai
    simpanan Nasabah Debitur. 
  <li>
    Izin
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas
    permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /
    Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. 
      Permintaan
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan
    pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang
    Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya
    keterangan.

  
Pasal
42 
  <li>
    Untuk
    kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat
    memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan
    dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 
  <li>
    Izin
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas
    permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung,
    atau Ketua Mahkamah Agung. 
      Permintaan
    sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan
    polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya
    keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan
    yang diperlukan.
  
Pasal
42 A
Bank
wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan
Pasal 42.
Pasal
43
Dalam
perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan
dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang
bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara
tersebut.
Pasal
44 
  <li>
    Dalam
    tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan
    keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. 
      Ketentuan
    mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
    lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
  

Pasal
44 A 
  <li>
    Atas
    permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara
    tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah
    Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh
    Nasabah Penyimpan tersebut. 
      Dalam
    hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari
    Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai
    simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.
  
Pasal
45
Pihak
yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk
mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat
kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB
VIII
KETENTUAN PIDANA
DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal
46
  <li>

    Barang
    siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha
    dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam
    dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15
    (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00
    (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh
    miliar rupiah).
      Dalam
    hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum
    yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka
    penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan
    dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan
    perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau
    terhadap kedua-duanya.
  
Pasal
47
  <li>
    Barang
    siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan
    sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara
    sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda
    sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
    banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

      Anggota
    Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan
    sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,
    diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda
    sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling
    banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  
Pasal
47 A
Anggota
Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal
44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
Pasal
48
  <li>
    Anggota
    Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak
    memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan
    pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
    tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
    rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
      Anggota
    Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan
    keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
    dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana
    penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan
    atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
    paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  
Pasal
49
      Anggota
    Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  
  <li>
    membuat
    atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses
    laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi
    atau rekening suatu bank ;
  <li>
    menghilangkan
    atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
    pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
    usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

      mengubah,
    mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
    pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau
    laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau
    dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau
    merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara
    sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
    serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
    dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
  
      Anggota
    Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  

  <li>
     meminta
    atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan,
    komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk
    keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka
    mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang
    muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
    pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
    cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
    memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana
    yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
      tidak
    melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
    terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan
    perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana
    penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun
    serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
    paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
    
  
Pasal
50
Pihak
Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang
ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal
50 A
Pemegang
saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Pasal
51
  <li>
    Tindak
    pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48
    ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

      Tindak
    pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.
  
Pasal
52
  <li>
    Dengan
    tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal
    47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan
    sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia
    dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

      Sanksi
    administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
  
  <li>
    denda
    uang ;
  <li>
    teguran
    tertulis ;

  <li>
    penurunan
    tingkat kesehatan bank ;
  <li>
    larangan
    untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
  <li>
    pembekuan
    kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank
    secara keseluruhan ;
  <li>

    pemberhentian
    pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara
    sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat
    pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
      pencantuman
    anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela
    di bidang Perbankan.
  
      Pelaksanaan
    lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

    
  
Pasal
53
Dengan
tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau
menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin
yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal
54
      Dengan
    berlakunya Undang-undang ini :
  
  <li>
    Peraturan
    Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank
    Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan
    Lembaran Negara Nomor 1996) ;

  <li>
    Undang-undang
    Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan
    Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
    2490) ;
  <li>
    Undang-undang
    Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara
    Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ;
  <li>
    Undang-undang
    Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968
    Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ;
  <li>

    Undang-undang
    Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor
    72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ;
  <li>
    Undang-undang
    Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968
    Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ;
  <li>
    Undang-undang
    Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun
    1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;
      Undang-undang
    Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara
    Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ;

  
  <li>
    Dalam
    jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan
    berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi
    ketentuan dalam Undang-undang ini.
      Dalam
    hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan
    ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana
    dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi.
    
  
Pasal
55
Bank
yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku,
dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal
56
Ketentuan
batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan
ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
Pasal
57
Lembaga
Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat
Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai
bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
Pasal
58
Bank
Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN),
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan
(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),
Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang
dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal
59
Peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.
Pasal
59 A
Badan
khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum
berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
60
Dengan
berlakunya Undang-undang ini maka :
  <li>
    Staatsblad
    Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan
    mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura
    di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ;

  <li>
    Undang-undang
    Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun
    1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;
      Undang-undang
    Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun
    1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak
    berlaku lagi.
  
 
Pasal II

  <li>
    Dengan
    berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang
    Diselenggarkan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad
    Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
      Undang-undang
    ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
<p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px" align="center"><font face="Arial" size="2">
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANJUNG