Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi
seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan
Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;

c. bahwa untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber
pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan
yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung
jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan
Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya
disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Perimbangan keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan
memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta
besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur,
bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut
Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi
daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi
daerah kota.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan
dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

13. Pendapatan Daerah adalah hak
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun bersangkutan.

14. Belanja daerah adalah semua
kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

19. Dana Perimbangan adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya
disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

22. Celah fiskal dihitung berdasarkan
selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.

23. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya
disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

24. Pinjaman Daerah adalah semua
transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah
tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

25. Obligasi Daerah adalah Pinjaman
Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar
modal.

26. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang
berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk
instansi vertikal pusat di daerah.

27. Dana Tugas Pembantuan adalah dana
yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas
Pembantuan.

28. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang
berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing,
badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri
atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibayar kembali.

29. Dana Darurat adalah dana yang
berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami
bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

31. Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

33. Pengguna Anggaran adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

34. Pengguna Barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

BAB II 

PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara
sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

(2) Pemberian sumber keuangan Negara
kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

(3) Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang
menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

(1) PAD bertujuan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

(2) Dana Perimbangan bertujuan
mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

(3) Pinjaman Daerah bertujuan
memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah.

(4) Lain-lain Pendapatan bertujuan
memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain
pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB III 

DASAR PENDANAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai
APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan
Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi didanai APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan
Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas
Pembantuan didanai APBN.

(4) Pelimpahan kewenangan dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
diikuti dengan pemberian dana.

BAB IV 

SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah dalam
pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan
Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

b. penerimaan Pinjaman Daerah;

c. Dana Cadangan Daerah; dan

d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V 

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing; dan

e. komisi, potongan, ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a. menetapkan Peraturan Daerah tentang
pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan

b. menetapkan Peraturan Daerah tentang
pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan
jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI 

DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 10

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Jumlah Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran
dalam APBN.

Bagian Kedua

Dana Bagi Hasil

Pasal 11

(1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. kehutanan;

b. pertambangan umum;

c. perikanan;

d. pertambangan minyak bumi;

e. pertambangan gas bumi; dan

f. pertambangan panas bumi.

Pasal 12

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b
dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90%
(sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah
provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah
provinsi;

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas
Umum Daerah kabupaten/kota; dan

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

(3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan
PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan
atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan
sebagai berikut:

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh
daerah kabupaten dan kota; dan

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada
daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui
rencana penerimaan sektor tertentu.

(4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80%
(delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota
penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

(5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan
BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten
dan kota.

(6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah
adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

(3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen)
untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

(4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang
dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan
puluh persen) untuk Daerah.

b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi
dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan
40% (empat puluh persen) untuk Daerah.

c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh
persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi
dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80%
(delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;
dan

2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;
dan

2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah
yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80%
(delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 15

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan
rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk
kabupaten/kota penghasil.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan
rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang
bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk
kabupaten/kota penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan
dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf b:

a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk
rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan

b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Pasal 17

(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Iuran Tetap
(Land-rent); dan

b. Penerimaan Iuran
Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen)
untuk provinsi yang bersangkutan; dan

b. 64% (enam puluh empat
persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d terdiri atas:

a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan

b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi
yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pasal 19

(1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang
dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang
bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima
belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;

b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
dan

c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh
persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota
penghasil; dan

c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya
dalam provinsi bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar
untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f
angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah
anggaran pendidikan dasar.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang
bersangkutan;

b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota
penghasil; dan

c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua
kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang terdiri atas:

a. Setoran Bagian Pemerintah; dan

b. Iuran tetap dan iuran produksi.

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang
dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g
dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil;
dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya
dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber
daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah
penghasil.

Pasal 23

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun
anggaran berjalan.

Pasal 24

(1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor
minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh
persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN
tahun berjalan.

(2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga puluh
persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan
atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Umum

Pasal 27

(1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26%
(dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang
ditetapkan dalam APBN.

(2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah
fiskal dan alokasi dasar.

(3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 28

(1) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan
Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

(2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas
wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto
per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

(3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan
Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Pasal 29

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 30

(1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan
perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU
seluruh daerah provinsi.

(2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang
bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

Pasal 31

(1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.

(2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol
menerima DAU sebesar alokasi dasar.

(2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan
nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU
sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.

(3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan
nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak
menerima DAU.

Pasal 33

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik
pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan
pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan otonomi daerah.

Pasal 35

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

(1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua
belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

(2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Dana Alokasi Khusus

Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pasal 39

(1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

(2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 40

(1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam
APBD.

(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik Daerah.

(4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Pasal 41

(1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

(2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD.

(3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan
menyediakan Dana Pendamping.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII 

LAIN-LAIN PENDAPATAN

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana
Darurat.

Pasal 44

(1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
merupakan bantuan yang tidak mengikat.

(2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah.

(3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara
Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

(4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari
APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional
dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh
Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

(2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional
dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 47

(1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah
yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

(2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VIII 

PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu

Batasan Pinjaman

Pasal 49

(1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan
prakiraan perkembangan perekonomian nasional.

(2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk
Domestik Bruto tahun bersangkutan.

(3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif
pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan
Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

(4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada
pihak luar negeri.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau
pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Sumber Pinjaman

Pasal 51

(1) Pinjaman Daerah bersumber dari:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan

e. masyarakat.

(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri
Keuangan.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah
diterbitkan melalui pasar modal.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 52

(1) Jenis Pinjaman terdiri atas :

a. Pinjaman Jangka Pendek;

b. Pinjaman Jangka Menengah; dan

c. Pinjaman Jangka Panjang.

(2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau
sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

(4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang
bersangkutan.

Bagian Keempat

Penggunaan Pinjaman

Pasal 53

(1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas.

(2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai
penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan peneri-maan.

(3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai
proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

(4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib
mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kelima

Persyaratan Pinjaman

Pasal 54

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang
akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman
ditetapkan oleh Pemerintah;

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang
berasal dari Pemerintah.

Pasal 55

(1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman
pihak lain.

(2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak
boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

(3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang
milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan
jaminan Obligasi Daerah.

Bagian Keenam

Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 56

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah
Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.

(2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada
Pemerintah Daerah.

(3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

(4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Bagian Ketujuh

Obligasi Daerah

Pasal 57

(1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang
Rupiah di pasar modal domestik.

(2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan
nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

(3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan
dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk
membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat.

(5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan
pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 58

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah,
Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan
Pemerintah.

(2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada
saat penetapan APBD.

Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 60

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

a. nilai nominal;

b. tanggal jatuh tempo;

c. tanggal pembayaran bunga;

d. tingkat bunga (kupon);

e. frekuensi pembayaran bunga;

f. cara perhitungan pembayaran bunga;

g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah
sebelum jatuh tempo; dan

h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 61

(1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua
kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan
Obligasi Daerah dimaksud.

(2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap
Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban tersebut.

(4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan
pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD
dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 62

(1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala
Daerah.

(2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah
termasuk kebijakan pengendalian risiko;

b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman
Daerah;

c. penerbitan Obligasi Daerah;

d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;

e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;

f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan

g. pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Pinjaman

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif
pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester
dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah
dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 64

(1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar
pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut
diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX 

PENGELOLAAN KEUANGAN

DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 66

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.

(2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, dan distribusi.

(4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

(5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
Daerah tahun anggaran berikutnya.

(6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Pasal 67

(1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada
pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan
keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai
melalui APBD.

(4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan
pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

(5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

(7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan
surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 68

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi
masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 69

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
penyusunan rancangan APBD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA
SKPD.

(4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

(1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
anggaran pembiayaan.

(2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan.

(3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanja.

(4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya
bulan Juni tahun berjalan.

(2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah
Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati,
Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 72

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun
berikutnya.

(2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan
dicapai.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sudah disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada
pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 73

(1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

(2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD
yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.

(3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 74

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke
Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 75

(1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya
dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD
yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

(4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

(5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata
anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas
beban APBD.

(6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh
bendahara umum Daerah.

(7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 76

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan
yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK,
Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu.

(3) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
atas dasar prinsip saling menguntungkan.

(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 79

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 80

(1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen).

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan
keuangan Perusahaan Daerah.

(3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.

Pasal 82

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan
Perbendaharaan Negara.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 83

(1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah
kumulatif defisit APBN dan APBD.

(2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun
bersangkutan.

(3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan
batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun
anggaran.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana
Perimbangan.

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber
dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);

b. Dana Cadangan;

c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Pinjaman Daerah.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 85

(1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X 

DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

(1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan
setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian
negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

(2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.

(4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD
yang ditetapkan oleh gubernur.

(5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan
Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.

(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

Bagian Kedua

Penganggaran Dana Dekonsentrasi

Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Dekonsentrasi

Pasal 89

(1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum
Negara.

(2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan
Dekonsentrasi.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan
Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan
Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum
Negara.

(5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan
disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dana Dekonsentrasi

Pasal 90

(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi
dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam
pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam
rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi kepada gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan
lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional
kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 91

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi
barang milik Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihibahkan kepada Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagai-mana
dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib
dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan
pelimpahan wewenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara
yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 93

(1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XI 

DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

(1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan
setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga
kepada Kepala Daerah.

(2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

(3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.

(4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh
SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

(5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas
Pembantuan kepada DPRD.

(6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan
RAPBD.

(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Kedua

Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 96

(1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas
Umum Negara.

(2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas
Pembantuan.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan
Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas
Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

(5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan
penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang
harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang
berlaku.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan

Tugas Pembantuan

Pasal 97

(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas
Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam
pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam
rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.

(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri
negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

(5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara
nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Status Barang dalam Pelaksanaan

Tugas Pembantuan

Pasal 98

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi
barang milik Negara.

(2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihibahkan kepada Daerah.

(3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib
dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan
penugasan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran
pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara
yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Enam

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 100

(1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BAB XII 

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 101

(1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan
Daerah secara nasional, dengan tujuan :

a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;

c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan
defisit anggaran Daerah.

(2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 102

(1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.

(2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

(3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;

b. neraca Daerah;

c. laporan arus kas;

d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;

e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan

g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas
fiskal Daerah.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Pemerintah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan
penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 103

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat
diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Pasal 104

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap
berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut
Undang-Undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 106

(1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan
gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta
Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

(2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun
anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:

a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan

b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.

(3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun
anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
dengan imbangan:

a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan

b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Pasal 107

(1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun
anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima
setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan
dalam APBN.

(2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

Pasal 108

(1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang
merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang
digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan
perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan
menjadi Dana Alokasi Khusus.

(2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak
berlaku.

2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku
selama tidak diatur lain.

Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126.

Penjelasan