Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ……. TAHUN………
… 
TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. 
bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
memiliki hak-hak asasi yang hakiki sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia; 
b. 
bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan 
martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus 
diberantas; 
c. 
bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan 
kejahatan yang terorganisasi sehingga merupakan ancaman 
terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-
norma kehidupan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia; 
d. 
bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak 
pidana perdagangan orang didasarkan pada komitmen nasional dan 
internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, 
penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan 
peningkatan kerja sama, baik pada tingkat nasional maupun 
internasional; 
e. 
bahwa peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait 
dengan larangan perdagangan orang, sampai saat ini belum secara 
komprehensif dan memadai untuk dijadikan landasan bagi upayaupaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan 
orang; 
f. 
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
Mengingat :

�
1. 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1) dan 
ayat (2), 28G ayat (1), dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 
3. 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886); 
4. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4235); 
5. 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB 
I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 
1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. 
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian 
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam 
Undang-undang ini. 
2. 
Korban adalah seseorang, khususnya perempuan dan anak, yang mengalami 
penderitaan fisik atau mental serta kerugian yang diakibatkan tindak pidana 
perdagangan orang. 
3. 
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi. 
4. 
Kelompok orang adalah sekumpulan tiga orang atau lebih yang terorganisasi 
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
5. 
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 
6. 
Eksploitasi adalah tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi 
organ dan atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan, 
pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan 
�
seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan 
keuntungan baik materiil maupun nonmateriil.

7. 
Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, 
menampung, atau membawa seseorang. 
8. 
Pengiriman adalah tindakan yang meliputi mengangkut, melabuhkan, atau 
memberangkatkan seseorang. 
9. 
Penyerahterimaan adalah tindakan yang meliputi penerimaan, pengalihan, atau 
pemindahtanganan seseorang. 
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana 
secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, 
badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 
11. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau 
gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan 
hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki 
seseorang. 
12. Menteri adalah Menteri yang mendapatkan tugas melakukan koordinasi untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 
2

Penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berasaskan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip:

a. penghormatan dan pengakuan hak dan martabat manusia; 
b. kepastian hukum; 
c. proporsionalitas; 
d. non-diskriminasi; 
e. perlindungan; dan 
f. perlakuan yang adil. 
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pemberantasan perdagangan orang bertujuan mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta melakukan upaya pencegahan 
sejak dini, penindakan terhadap pelaku, dan perlindungan korban. 
(2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
upaya kerja sama, baik pada tingkat nasional maupun internasional. 
BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

�
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan dan program untuk 
melaksanakan pencegahan, dan dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan 
pencegahan tersebut. 
Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, 
pemerintah wajib mengambil langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana 
perdagangan orang. 
(2) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah atau pemerintah daerah membentuk gugus tugas 
yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi gugus tugas diatur dengan Keputusan Presiden. 
BAB IV 
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 
7

(1) Untuk melindungi korban dan saksi, pada setiap tingkat kabupaten/kota dapat 
dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan 
pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan 
orang. 
(2) Ruang pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan 
untuk melindungi korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata 
cara pemeriksaan korban dan saksi diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Pasal 8

Dalam hal korban dan saksi beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, negara wajib memberikan perlindungan, 
baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 9

�
(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dan aparat keamanan berupa : 
a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; 
b. kerahasiaan identitas saksi; 
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap 
muka dengan tersangka. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 10

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan orang berhak 
memperoleh kompensasi. 
(2) Kompensasi dapat diberikan oleh negara dan sekaligus dicantumkan dalam amar 
putusan pengadilan. 
Pasal 11

(1) Dalam hal kompensasi belum dapat dipenuhi, baik sebagian atau seluruhnya, 
setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan orang berhak 
mendapatkan restitusi. 
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ganti kerugian yang 
diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. 
(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 
pengadilan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Pasal 12

(1) Setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi 
kesehatan dari negara apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik 
maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. 
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan 
sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 
Pasal 13

(1) Negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah, wajib memberikan kompensasi 
dan/atau rehabilitasi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi 
pemberian restitusi yang dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
(3) Dalam hal korban akibat tindak pidana perdagangan orang mengalami trauma atau 
penyakit yang membahayakan dirinya sehingga memerlukan pertolongan segera, 
maka negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menyediakan dana sebagai 
bantuan sementara untuk memulihkan kesehatan korban. 
�
Pasal 14

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dilaporkan oleh 
pemerintah atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, 
disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau 
rehabilitasi tersebut. 
(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau 
rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau 
ahli warisnya. 
(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan 
pengumuman pengadilan yang bersangkutan. 
Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi 
kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. 
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis 
kepada pemberi kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi untuk segera memenuhi 
kewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau 
ahli warisnya. 
Pasal 16

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum 
akibat perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui 
perwakilannya di luar negeri melakukan repatriasi yakni melindungi kepentingan 
korban tersebut dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas 
biaya negara. 
(2) Dalam hal perdagangan orang adalah warga negara asing yang berada di 
Indonesia, maka Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan selama berada di 
Indonesia atau membantu untuk pemulangannya ke negara asal. 
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan kompensasi, 
restitusi, dan/atau rehabilitasi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 
V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

�
Pasal 18

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak 
pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 19

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, 
penyidik dapat menggunakan alat bukti selain yang ditentukan dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

Alat bukti permulaan dan pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang 
dapat meliputi :

a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 
b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada : 
1. tulisan, suara, atau gambar; 
2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 
Pasal 21

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
dan Pasal 20 , penyidik berwenang: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa 
pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara perdagangan orang 
yang sedang diperiksa; 
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga 
digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perdagangan orang. 
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat 
dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan 
atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 
Pasal 22

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, 
�
didengar dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain 
yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang dilarang menyebutkan 
nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat 
diketahuinya identitas pelapor. 
(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 
(4) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, 
pemberian keterangan saksi dapat dilakukan dengan menggunakan pemberian 
kesaksian jarak jauh atau telekonferensi. 
(5) Pemberian keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan di 
bawah sumpah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
(6) Dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan, saksi 
korban atau saksi lainnya berhak didampingi oleh penasihat hukum dan atau 
pendamping lainnya yang dibutuhkan. 
(7) Selama proses penyidikan, penuntutan pemeriksaan, di sidang pengadilan, saksi 
korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan 
dirinya. 
(8) Dalam hal saksi korban yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan 
menginginkan ketidakhadiran terdakwa, Hakim Ketua Sidang memerintahkan 
terdakwa untuk keluar ruang sidang. 
(9) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat dilanjutkan, 
jika kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia berada di luar sidang 
pengadilan. 
Pasal 23

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20 untuk paling lama 2 x 24 (dua 
kali dua puluh empat) jam.

Pasal 24

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang 
pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa 
hadirnya terdakwa. 
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, 
maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang 
dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang saat 
hadirnya terdakwa. 
(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut 
umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau 
diberitahukan kepada kuasanya. 
(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
�
BAB VI 
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 
Bagian Kesatu 
Kerja Sama

Pasal 25

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama 
internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk 
perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan kerja 
sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 26

Menteri melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melaksanakan koordinasi untuk 
melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedua 
Peran Serta Masyarakat
Pasal 27

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan tindak pidana 
perdagangan orang. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dengan 
tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana 
perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. 
Pasal 28

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, masyarakat 
berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 29

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

BAB VII 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 30

�
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang 
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, 
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau 
penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang 
tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 31

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja 
memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau 
b. dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain. 
Pasal 32

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana 
perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).

Pasal 33

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 
mengakibatkan korban menderita luka berat, atau tertular penyakit HIV/AIDs atau 
penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi 
reproduksinya, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 31 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. 
Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan dokumen negara 
atau dokumen lain, atau memalsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara

�
atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, 
dipidana karena melakukan perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 35

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang 
untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak 
pidana perdagangan orang, dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya 
kepada pelaku; 
b. menyembunyikan pelaku; 
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
Pasal 37

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, 
kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan 
orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30.

Pasal 38

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, melakukan permufakatan 
jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan 
orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30.

Pasal 39

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan 
dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya 
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

�
Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, memanfaatkan dan menikmati hasil 
tindak pidana perdagangan orang dengan :

a. melakukan dan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan
orang yang diperdagangkan, 
b. mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang. 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 
Pasal 41

(1) Dalam hal perdagangan orang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun 
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi 
tersebut diwakili oleh pengurus. 
Pasal 42

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk 
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di 
tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan 
pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(3) Korporasi yang terlibat perdagangan orang dapat dibekukan atau dicabut izinnya 
dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 
Pasal 43

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang 
terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok 
yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ditambah sepertiganya.

Pasal 44

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau 
barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang 
pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan 
dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun.

�
Pasal 45

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 46

Ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam 
penjatuhan pidana yang diatur dalam Bab ini.

Pasal 47

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Pasal 48

Seluruh hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang disita 
untuk negara.

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang 
masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan 
di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara 
Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 
Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang 
telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan 
Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap 
Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

�
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080) dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

�
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……NOMOR ……
.

RANCANGAN 
PENJELASAN 
ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM 
Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat dan berkembang terus 
pada abad ke delapan belas, pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang 
beralih pada jenis manusia yang diposisikan pada kondisi yang rentan dan atau 
tersubordinasi yakni perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah satu 
bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama 
perempuan dan anak, termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi 
manusia. Perdagangan orang dapat diartikan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, 
penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 
kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat 
tereksploitasi orang tersebut. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, 
pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang 
oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama 
negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat 
internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB).

Perdagangan orang pada masa sekarang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan 
yang terorganisasi bahkan dilakukan dengan cara canggih dan sifatnya lintas negara 
dan telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan lintas negara yang dilakukan 
baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi. Korban 
diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali 
sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku tindak pidana seperti kejahatan 
masa lalu yang disebut white slave trade yang dialami pada abad 19. 
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur 
larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi 
kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman 
yang berat. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan 
secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula 
terhadap Pasal 324 KUHP tentang Perbudakan, substansinya tidak memadai lagi. 
Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang 
tersebut merupakan Undang-undang payung (umbrella act) bagi seluruh peraturan 
perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi 
manusia. Karena sifatnya yang payung tersebut, Undang-undang Nomor 39 tidak

�
dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu undang-undang pelaksanaan 
yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan 
orang.

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat 
merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dianggap 
melecehkan martabat bangsa. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum materiil 
yang berbeda, yakni, antara lain, pengaturan unsur-unsur tindak pidana yang 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan hukum internasional, dan adanya 
ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana. Di samping itu, diperlukan 
pula pengaturan secara khusus mengenai penyidikan, yang menyimpang dari 
ketentuan Hukum Acara Pidana yang ada.

Dengan demikian, Undang-undang ini dibentuk untuk mencegah, menanggulangi 
tindak pidana perdagangan orang, dan sekaligus melindungi korban. 
Di samping itu, pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan 
komitmen nasional dan internasional yang diwujudkan dalam kerja sama internasional 
baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, untuk melakukan upaya 
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu segera dibentuk 
Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : 
a. penghormatan dan pengakuan hak dan martabat manusia adalah prinsip yang 
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 
b. kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh 
penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
c. proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi 
saksi, korban, pelaku maupun pemerintah. 
d. non-diskriminasi adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban akibat 
perdagangan orang, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan 
hukum. 
e. perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, 
maupun sosial. 
f. perlakuan yang adil adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak 
memihak dan memberikan perlakuan yang sama. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota. 
�
Ayat (2) 
Pembuatan kebijakan dan program dalam ketentuan ini misalnya kegiatan sosialisasi 
dan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana perdagangan
orang. Penyediaan alokasi anggaran untuk melaksanakan pencegahan tersebut 
tergantung kemampuan masing-masing. 
Pasal 
6
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan langkah-langkah adalah upaya pencegahan dengan menyusun
program yang komprehensif antara lain di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, 
hukum, dan melakukan sosialisasi dan kemudahan akses informasi. 
Selain itu, pemerintah juga mengadakan persiapan yang komprehensif mengenai 
penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, yakni penyiapan sumber daya
manusia dalam menegakkan undang-undang ini, misalnya : pelatihan peningkatan 
profesionalisme bagi aparat penegak hukum.

Gugus tugas dalam ketentuan ini merupakan task force untuk mencegah terjadinya
tindak pidana perdagangan orang yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Menteri. 
Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 
7
Ayat (1) 
Dalam ketentuan ini dimaksudkan tidak menghentikan penyidikan apabila pada suatu 
daerah tertentu belum dibentuk ruang pelayanan khusus. 
Yang dimaksud dengan ruang pelayanan khusus adalah salah satu unit di kepolisian 
pada tingkat Polda dan Polres yang berfungsi menangani korban dan saksi tindak 
pidana perdagangan orang. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Pasal 
8
Cukup jelas.
Pasal 
9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi negara yang selalu menjamin 
kepentingan setiap warga negara karena kelalaian aparatur negara dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan guna 
mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Yang dimaksud dengan ¡§ahli waris¡¨ adalah kakek/nenek, orang tua, suami/isteri, 
anak, atau cucu dari korban. 
Pasal 11
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi ganti kerugian yang diinginkan korban 
sebanding dengan akibat yang dideritanya. 
Pasal 12
Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan dalam kondisi semula 
baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi kesehatan adalah

�
pemulihan dalam kondisi semula baik fisik maupun psikis. 
Pasal 13
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Bantuan sementara dalam ketentuan ini merupakan panjar sambil menunggu putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ketentuan dalam Pasal ini menyimpangi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
„X Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerja sama
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 
„X Kerja sama teknis lainnya, misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat
bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan asset dan penyediaan 
dokumen yang diperlukan untuk korban. 
Pasal 26
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan inisiatif kepada Menteri untuk 
menentukan prioritas tindakan yang diperlukan dalam mencegah dan menanggulangi
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi 
terkait misalnya : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Sosial, 
Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain. 
Pasal 27
Cukup jelas.

�
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Yang dimaksud dengan ¡§penjeratan utang¡¨ adalah suatu status atau keadaan yang 
timbul dari ikatan perutangan dengan menjadikan si pengutang mempekerjakan 
dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya sebagai jaminan utangnya 
(receiving of payment or benefit to achieve the consent of a person having control 
over another person)
. 
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1) 
Luka berat dalam ketentuan ini adalah 
 
„X Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
„X Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan; atau pekerjaan
pencarian;
„X Kehilangan salah satu panca indera;
„X Mendapat cacat berat 
 
„X Menderita sakit lumpuh; 
„X Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 
4
(empat ) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; 
„X Gugur atau matinya, kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak 
berfungsinya alat reproduksi. 
Yang dimaksud dengan HIV/AIDs adalah Human Immune Deficiency Virus/ 
Acquirated Immune Deficiency Syndrome yakni sejenis virus yang menyebabkan 
hilangnya fungsi kekebalan tubuh. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Pasal 34
Dokumen negara dalam ketentuan ini adalah paspor, kartu tanda penduduk, kartu 
keluarga, akta kelahiran, surat nikah.
Dokumen lain dalam ketentuan ini adalah surat perjanjian kerja bersama, surat 
permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait. 
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

�
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Pencabutan izin dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni instansi yang mengeluarkan izin adalah instansi yang 
mencabut yang didasarkan pada putusan pengadilan. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .
.

�

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia