Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1962
<DIV align=justify>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 1962TENTANGBANK PEMBANGUNAN SWASTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> Menimbang:a. bahwa Garis-garis Besar   Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 telah   ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan. Rakyat Sementara dengan Ketetapan No.   II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;  b. bahwa pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama   itu telah dimulai pada tanggal 1 Januari 1961;  c. bahwa dalam melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan   Pertama itu perlu diadakan usaha-usaha yang dapat menggiatkan Penyertaan pihak   swasta sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.   II/MPRS/1960 pasal 7;  d. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank yang tidak menjalankan   usaha-usaha bank umum, dan bertugas mengerahkan dan mengikut-sertakan semua   modal dan potensi (funds and forces) pihak swasta nasional yang progresip serta   menjadi sumber pembiayaan bagi usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi   yang dilakukan oleh pihak swasta;Mengingat:  Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar;   Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; Memutuskan :Menetapkan :Undang-undang tentang Bank   Pembangunan Swasta. BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1    (1) Dengan nama Bank Pembangunan Swasta didirikan sebuah bank untuk membiayai   usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak   swasta.  (2) Bank Pembangunan Swasta adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas   berdasarkan Undang-undang ini, yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh   dengan berlakunya peraturan pembentukan bank dimaksudkan dalam pasal 24.  (3) Bank Pembangunan Swasta adalah bank yang tidak menjalankan tugas-tugas bank   umum.  a. "Bank" ialah Bank Pembangunan Swasta;  b. "Rapat umum para peserta" ialah rapat umum para peserta Bank Pembangunan   Swasta;  c. "Badan Pengawas" ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Swasta;  d. "Presiden-Direktur" ialah Presiden-Direktur Bank Pembangunan Swasta;  e. Direksi ialah para Direktur termasuk Presiden Direktur Bank Pembangunan Swasta;  f. "Peserta" ialah warga-negara Indonesia dan/atau Badan-badan Hukum   Indonesia yang terdaftar sebagai pemilik surat peserta Bank Pembangunan Swasta   menurut pasal 6 ayat (1) sub c;  g. "Perusahaan Swasta" ialah perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya   berada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia atau sebagian terbesar dari   modalnya dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta warga- negara   Indonesia. Pasal 2. Dengan tidak mengurangi   ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Bank berlaku segala macam   hukum Indonesia. Pasal 3.(1) Bank berkedudukan dan   berkantor-pusat di Ibu-Kota Negara Republik Indonesia.  (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan   didaerah-daerah.BAB IITUGAS DAN USAHA.Pasal 4. Bank didirikan dengan maksud   untuk membantu Pemerintah dalam pembiayaan usaha-usaha produksi yang dilakukan   oleh perusahaan-perusahaan swasta, dengan djalan :  a. memberikan bantuan dalam mendirikan, memperluas dan mempermodern perusahaan-perusahaan   swasta disektor industri, pertambangan, pengangkutan, pemborongan bangunan dan   perkebunan;  b. mendorong dan memajukan penyertaan modal swasta dalam perusahaan-perusahaan   termaksud pada sub a. Pasal 5.  (1) Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank berusaha:  a. memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan menengah;  b. menyediakan dana-dana untuk re-investasi dengan djalan penjualan atau pemindahan   hak surat-surat berharga milik Bank dan dengan djalan investasi-berputar secepat   mungkin dianggap layak, sehingga partisipasi Bank tidak bersifat menetap;  c. dengan persetujuan Pemerintah mengadakan pinjaman-pinjaman dari luar negeri   baik berupa valuta asing maupun berupa rupiah untuk pembangunan didalam lapangan   ekonomi seperti tersebut dalam pasal 4 sub a dengan ketentuan bahwa penggunaan   pinjaman-pinjaman itu dilakukan dengan pengawasan Pemerintah;  d. menyediakan memberikan dan membantu mendapatkan bantuan-bantuan teknis, organisatoris   dan administratif;  e. melakukan tugas-tugas lain yang lazim bagi sebuah bank yang tidak menjalankan   tugas-tugas bank umum.(2) Dalam melaksanakan tugas   dan usahanya, umumnya dalam menyalurkan kredit-kredit jangka, panjang dan menengah,   Bank bekerja sama dengan Bank-bank Negara dan Bank-bank Swasta lainnya(3) Usaha-usaha termaksud   pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan Program Pemerintah tentang Pembangunan   Nasional Semesta Berencana Peraturan dan Perundang-undangan Negara berkenaan   dengan pembangunan serta pinjaman-pinjaman luar negeri.BAB IIIMODAL DASAR DAN SUMBER KEUANGAN   LAIN  DARI BANK.Pasal 6.(1) a. Modal dasar Bank   adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 100.000 helai surat   peserta atas nama a Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  b. Bank memulai usahanya dengan modal permulaan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus   djuta rupiah);  c. Surat peserta hanya dapat dimiliki oleh warga-negara Indonesia dan/atau Badan-badan   Hukum Indonesia yang pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga-negara   Indonesia dan yang tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar   negeri.  d. Modal disebut pada sub a sudah ditempatkan dan disetor penuh dalam waktu   5 tahun terhitung semenjak saat mulai bekerjanya Bank dimaksudkan dalam pasal   2 ayat (2); masa waktu tersebut dapat diperpandjang oleh Pemerintah untuk selama-lamanya   3 tahun.  (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan hasil usaha-usaha yang sah.  (3) Pemerintah dapat memberi pinjaman kepada Bank dengan syarat-syarat yang   ditetapkan oleh Pemerintah.  (4) Bank tidak boleh membeli kembali surat-surat peserta Bank.  (5) Surat-surat peserta dapat dialihkan dengan Cara-cara yang akan ditetapkan   oleh Badan Pengawas dan Direksi. Pasal 7.(1) Pemilikan satu surat   peserta Bank yang telah disetor penuh memberikan hak untuk mengeluarkan 1 suara   dalam rapat umum para peserta.  (2) Jumlah suara yang dapat diberikan oleh seorang peserta untuk diri sendiri   tidak boleh melebihi 6 suara, sedang untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari   para peserta lain tidak boleh melebihi 12 suara.  (3) Nama-nama dan alamat-alamat serta jumlah pemilikan surat-surat peserta,   pula perobahan-perobahannya dicatat dalam suatu buku-daftar peserta yang disimpan   pada Bank. Pasal 8. Penyertaan dalam Bank tidak   akan dijadikan alasan oleh Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang   fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan   tentang asal-usul dan lain-lainnya dan uang yang disertakan. Pasal 9.  (1) Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan dipupuk menurut pasal 22   ayat (1) sub a.  (2) Dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita   terhadap modal Bank.BAB IVRAPAT UMUM PARA PESERTA   DAN PIMPINAN BANK.Pasal 10. Untuk dan atas nama rapat   umum para peserta, Bank dipimpin oleh suatu Badan Pengawas dan Direksi menurut   ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.Rapat umum para peserta.Pasal 11.  (1) Rapat umum para peserta diadakan sekali setahun setelah berakhirnya tahun   buku, selambat-lambatnya dalam bulan Juni dan dalam hal-hal yang dianggap perlu   dapat diadakan rapat istimewa para peserta.  (2) Rapat umum para peserta mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Badan   Pengawas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 12.  (3) Rapat umum para peserta membicarakan laporan Badan Pengawas tentang hal   keadaan Bank, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, hasil-hasil yang tercapai   dalam tahun yang lalu dan pemandangan Badan Pengawas tentang perkembangan atau   kemungkinan Bank pada waktu yang akan datang mengesahkan neraca dan perhitungan   laba-rugi tahun yang lalu, mengesahkan hasil usaha dengan mengingat ketentuan-ketentuan   pasal 22 ayat (2), mengisi lowongan Badan Pengawas dan hal-hal yang diajukan   oleh Badan Pengawas dan Direksi.  (4) Rapat umum para peserta mengajukan saran-saran kepada Badan Pengawas mengenai   kebijaksanaan umum yang selayaknya dijalankan oleh Bank.  (5) Tata-tertib rapat dan cara-cara pemungutan suara dan cara-cara mengundang   rapat umum para peserta ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh   Badan Pengawas bersama Direksi.Badan Pengawas.Pasal 12.  (1) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya   9 orang, dipilih dan diangkat oleh rapat umum para peserta.  (2) Anggota Badan Pengawas adalah warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal   di dalam wilayah Indonesia.  (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ialah 4 tahun.  (4) Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atas permintaan sendiri.  (5) Setiap kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengawas diisi dengan jalan pemilihan   dan pengangkatan oleh rapat umum para peserta; untuk sisa masa jabatan yang   sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.  (6) Honorarium dan penghasilan lain para anggota, Badan Pengawas ditetapkan   oleh rapat umum para peserta.  (7) Tata-tertib dan cara kerja Badan Pengawas serta ketentuan-ketentuan selanjutnya   mengenai perhubungan ke dalam antara Badan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam   peraturan- peraturan yang disusun oleh Badan Pengawas dengan berpedoman Bab   VI. Pasal 13.(1) Badan Pengawas dipimpin   oleh seorang Ketua.  (2) Selama Bank masih mempunyai hutang kepada Pemerintah, Pemerintah menundjuk   seorang wakil dalam Badan Pengawas yang menjabat Ketua. Pasal 14.  (1) Badan Pengawas bertugas:  a. menentukan kebijaksanaan umum Bank dengan memperhatikan saran-saran rapat   umum para peserta;  b. mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan umum Bank oleh Direksi;  c. memajukan kepentingan Bank.    (2) Badan Pengawas memberi laporan tahunan tentang kebijaksanaan kepada rapat   umum para peserta dan Menteri Urusan Bank Sentral.(3) Untuk kepentingan pelaksanaan   tugasnya Badan Pengawas dapat menunjuk seorang/beberapa orang ahli.    (4) Apabila salah seorang anggota Badan Pengawas mempunyai kepentingan langsung   didalam sebuah perusahaan jang meminta bantuan pinjaman atau lainnya pada Bank,   maka anggota Badan Pengawas jang bersangkutan diwajibkan menyatakan secara,   tertulis kepada Badan Pengawas dan Direksi tentang bentuk dan jumlah kepentingan   dalam perusahaan tersebut.Direksi.Pasal 15.(1) Direksi terdiri dari   seorang Presiden-Direktur dan sekurang-kurangnya 2 dan sebanjak-banjaknya 4   orang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.(2) Anggota Direksi adalah   warga-negara Indonesia dan bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.    (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan atau jabatan lain tanpa persetujuan   tertulis dari Badan Pengawas.    (4) Apabila salah seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan langsung didalam   sebuah perusahaan yang meminta bantuan pinjaman atau lainnya pada Bank, maka   anggota Direksi Yang bersangkutan diwajibkan menyatakan secara tertulis kepada   Badan Pengawas dan Direksi tentang bentuk dan jumlah kepentingannya dalam perusahaan   tersebut. Pasal 16.(1) Masa jabatan anggota   Direksi ialah 4 tahun. Sehabis masa jabatan itu, mereka dapat diangkat kembali.  (2) Anggota Direksi dapat berhenti atas permintaan sendiri.  (3) Setiap kekosongan dalam masa jabatan anggota Direksi harus segera diisi   untuk sisa masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota yang digantikan.  (4) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Badan Pengawas. Pasal 17.(1) Direksi bertugas;  a. memutuskan pelaksanaan usaha-uhsaha Bank termaksud dalam pasal 5, dengan   mengingat kepada segi-segi finansiil dan ekonomis usaha-usaha tersebut;  b. mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.(2) Presiden-Direktur dan   para Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing, melaksanakan kebijaksanaan   umum Bank dan umumnya menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Bank, termasuk   mengurus kekayaan Bank dan menjalankan tindakan-tindakan penguasaan dan pemilikan   terhadap kekayaan Bank.(3) Direksi dalam menjalankan   tugasnya bertanggung-jawab kepada Badan Pengawas.(4) Presiden-Direktur dan   para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, yang karena tindakan-tindakan   melawan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Badan Pengawas   telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.(5) Direksi berhak memberikan   prokurasi.(6) Tata-tertib dan cara   kerja Bank diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.BAB VRENCANA KERJA TAHUNAN DAN   PENGAWASAN  OLEH PEMERINTAH.Pasal 18.(1) Selambat-lambatnya 3   bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan Direksi menyampaikan rencana kerja   tahunan kepada Badan Pengawas untuk disetujui.(2) Rencana kerja tahunan   memuat secara terperinci proyek-proyek yang akan dilaksanakan dan untuk tiap   proyek disebut anggaran pembiayaannya disertai penjelasan mengenai sumber dan   asalnya, baik dari dalam maupun luar negeri.(3) a. Segala perubahan   atas rencana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diadakan oleh Badan Pengawas setelah   dirundingkan dengan Direksi.  b. Badan Pengawas selekas mungkin memberikan persetujuannya atas rencana kerja   tahunan dengan ketentuan, bahwa paling lambat sebulan sebelum tahun buku baru   mulai berjalan rencana yang disetujuinya itu sudah sampai kepada Pemerintah   untuk disahkan.  c. Kecuali apabila sebelum menginjak tahun buku baru Pemerintah mengemukakan   keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam rencana kerja tahunan, rencana   tersebut berlaku sepenuhnya.  d. Pengesahan rencana kerja tahunan yang mengenai proyek-proyek yang akan dibiayai   sebagian atau seluruhnya dengan kredit luar negeri dilaksanakan dengan mengingat   ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) sub c.(4) Rencana kerja tahunan   tambahan atau perubahan- perubahannya yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan   harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas dan baru dapat   dijalankan setelah disahkan oleh Pemerintah.(5) Khusus mengenai proyek-proyek   yang pembiayaannya direncanakan akan bersumber baik sebagian maupun seluruhnya   pada kredit luar negeri dan telah disahkan Pemerintah, Pemerintah memberikan   keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 19.(1) Untuk menjamin agar   supaya tugas Bank dilaksanakan dalam rangka pembangunan semesta, maka Badan   Pengawas dalam menentukan dan Melaksanakan kebijaksanaan Bank diawasi oleh Menteri   Urusan Bank Sentral.  (2) Pengawasan teknis perbankan dan perusahaan dijalankan oleh Bank Indonesia.BAB VIPENGAWASAN.Pasal 20.    (1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Badan Pengawas dapat memberhentikan anggota   Direksi dari tugasnya:  a. karena melakukan tindakan yang merugikan Bank;  b. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Bank.(2) Badan Pengawas dalam   hal-hal dimana terdapat tuduhan termasuk pada ayat (1) dapat memberhentikan   untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya.(3) Pemberhentian sementara   itu harus diberitahukan oleh Badan Pengawas kepada yang, bersangkutan disertai   alasan alasan yang menyebabkan tindakan itu.(4) Anggota Direksi yang   bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang harus   diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota yang   bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya; pada waktu itu   Badan Pengawas akan menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan   diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan sedang anggota   yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang   itu.(5) Jikalau sedang tersebut   pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu sebulan setelah   pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat (3), maka pemberhentian sementara   itu menjadi batal menurut hukum.(6) a. Dalam hal sidang   dimaksudkan pada ayat (4) mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan pemberhentian,   anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta bandingan secara tertulis disertai   alasan-alasan terhadap keputusan itu kepada Menteri Urusan Bank Sentral dalam   waktu dua minggu setelah keputusan pemberhentian diberitahukan kepadanya. Menteri   mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan itu dalam waktu dua bulan   sejak surat bandingan diterima.  b. Selama Menteri tersebut pada sub a belum mengambil keputusan terhadap bandingan   yang diajukan, pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda   Keputusan Menteri tersebut mengikat kedua belah pihak.(7) Pemberhentian sementara   karena sebab-sebab tersebut pada ayat (1), jikalau kemudian telah dibenarkan   oleh Menteri dan merupakan suatu pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagai yang   tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau dalam ketentuan pidana   lainnya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.(8) Jikalau semua anggota   Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan   tugas mereka, atau oleh karena suatu sebab Bank tidak mempunyai Direksi, maka   Badan Pengawas untuk sementara dapat menetapkan pengganti-pengganti anggota-anggota   Direksi untuk mengurus Bank. Dalam hal penetapan sementara itu maka segala ketentuan   mengenai Direksi berlaku bagi pengganti-pengganti itu.BAB VIISURAT-SURAT TAHUNAN DAN   PENENTUAN  HASIL USAHA.Pasal 21.    (1) Tahun buku Bank adalah tahun takwim.  (2) Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi selambat-lambatnya   dalam waktu tiga bulan sesudah tahun buku.  (3) Badan Pengawas menyampaikan surat-surat tahunan tersebut kepada rapat umum   para peserta untuk ditetapkan dan disahkan.  (4) Penetapan dan pengesahan surat-surat tahunan itu oleh rapat umum para peserta   memberi pembebasan kepada Badan Pengawas terhadap segala sesuatu yang termuat   dalam perhitungan tahun buku tersebut.  Dalam rapat umum yang menetapkan dan mengesahkan surat-surat tahunan tersebut,   anggota Badan Pengawas dan/atau Direksi tidak diperkenankan mewakili peserta.BAB VIIIPENGGUNAAN HASIL USAHA DAN   DANA CADANGANPasal 22.(1) Dari hasil usaha bersih   Bank yang telah disahkan menurut pasal 21 disisihkan untuk :  a. dana cadangan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus).  b. jasa produksi pegawai sebesar 5% (lima perseratus);  c. dana dan jaminan sosial pegawai 5% (lima perseratus).  (2) Sisa hasil usaha bersih setelah dikurangi dengan jumlah-jumlah termaksud   pada ayat (1) dibagikan kepada para peserta.BAB IXPEMBUBARAN.Pasal 23.  (1) Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan   Pemerintah setelah mendengar atau ada usul rapat umum para peserta.  (2) Peraturan Pemerintah yang memutuskan pembubaran Bank memuat juga panggilan   untuk kreditur-kreditur Bank.  (3) Pertanggungan-jawab pembubaran oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah   yang memberikan pembebasan dan penglunasan tanggung-jawab tentang pekerjaan   yang telah diselesaikannya.  (4) Sisa lebih dari perhitungan likwidasi menjadi milik peserta. (5) Undang-undang   ini, termasuk perobahan-perobahan dan/ atau penambahan-penambahannya dikemudian   hari, yang mengatur kedudukan hukum Bank berlaku sampai dengan hari disahkannya   pembubaran itu oleh Pemerintah.BAB XKETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS.Pasal 24.  (1) Pelaksanaan pembentukan Bank menurut ketentuan- ketentuan Undang-undang   ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.  (2) Menteri tersebut pada ayat (1) menetapkan saat mulai bekerjanya Bank.  (3) Bank dikecualikan dari pengenaan bea meterai seperti dimaksud dalam Bab   XII Aturan Bea Meterai 1921.BAB XIKETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.Pasal 25. Hal-hal yang belum cukup   diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 26. Undang-undang ini dapat   disebut "Undang-undang tentang Bank Pembangunan Swasta" dan mulai   berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang   dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan   dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.  Disahkan di Jakarta  pada tanggal 16 Agustus 1962  Presiden Republik Indonesia,SUKARNO.Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 16 Agustus 1962.  Sekretaris Negara,MOHD ICHSAN.  PENJELASAN  ATAS  UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1962  TENTANG  BANK PEMBANGUNAN SWASTA.    UMUM. Hasil karya Dewan Perancang   Nasional yang termuat dalam Buku kesatu Jilid I, II, dan III telah diterima   dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan   No. II/MPRS/1960 sebagai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta   Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969. Pola ini adalah pedoman pelaksanaan tekad   dan usaha rakyat Indonesia untuk dengan cara berencana dan bergotong-royong   membangun suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secepat mungkin   di Tanah Air Indonesia.  Agar masyarakat adil dan makmur itu selekasnya terlaksana, Pemerintah dalam   rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu akan mendirikan berbagai-bagai   proyek Semesta seharga Rp. 240 milyard dalam jangka waktu sewindu 1961 - 1969,   yang semuanya bertujuan menaikkan tingkat hidup jasmani dan rokhani rakyat Indonesia.   Demikian pula selama tahapan kedua dan berikutnya dari pola pembangunan Negara   kita, akan diadakan pula inventasi-inventasi yang akan mempertinggi kapasitet   produksi perekonomian kita sehingga tingkat hidup rakyat lebih dipertinggi lagi.  Untuk memobilisasi modal dan menjadi sumber pembiayaan yang tetap bagi usaha-usaha   inventasi proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pemerintah   dengan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 telah mendirikan Bank Pembangunan   Indonesia, sebuah Bank milik Negara yang didirikan antara lain dengan maksud   agar usaha-usaha pembangunan semesta yang disatu fihak harus digerakkan oleh   dan dilakukan dibawah Pimpinan Pemerintah, dilain fihak dapat dibiayai berdasarkan   azas-azas ekonomi perusahaan yang layak dan wajar dan sedapat mungkin dibiayai   dengan mempergunakan modal dan potensi yang ada dalam masyarakat sendiri.  Tingkat pertumbuhan perekonomian kita, dan dengan demikian kecepatan naiknya   tingkat hidup rakyat kita, akan lebih dipertinggi kalau modal dan potensi progressip   yang terdapat dalam masyarakat kita dapat sebanyak mungkin dikerahkan dan diikut-sertakan   merealisasi masyarakat adil dan makmur itu, sebagaimana telah digariskan dalam   haluan Negara kita.  Dalam hubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek semesta maka usaha-usaha   swasta dapat merupakan usaha-usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek-proyek   semesta. Kedua usaha tersebut dapat saling isi mengisi.  Oleh sebab itu maka Pemerintah, sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Pola   Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama serta Amanat Pembangunan   Presiden dan Manifesto Politik, menganggap bank yang tidak menjalankan usaha-usaha   bank umum, untuk membiayai usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi   yang dilakukan oleh pihak swasta dan yang dapat menjadi penggerak modal dan   potensi progressip didalam masyarakat serta menjadi sumber pembiayaan yang kontinu   dari usaha-usaha produktif swasta itu, demikian pula memberi arah yang tepat   bagi investasi-investasi swasta sesuai dengan skala prioritet yang ditetapkan   oleh Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.  Dengan demikian terciptalah landasan bagi pengikut-sertaan tenaga-tenaga dan   kekuatan-kekuatan swasta yang progressip dalam usaha-usaha pembangunan sesuai   dengan ekonomi terpimpin. Progressip oleh karena pengerahan tenaga-tenaga dan   kekuatan-kekuatan swasta dalam usaha ini ditujukan untuk membantu Pemerintah   dalam membiayai usaha-usaha produksi dan sesuai dengan ekonomi terpimpin oleh   karena usaha ini, walaupun pada hakekatnya adanya adalah usaha swasta, sampai   taraf-taraf tertentu tetap berada dibawah pengawasan dan penilikan Pemerintah   serta alat-alatnya yang bersangkutan dengan usaha itu. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Dalam pasal ini diberikan   beberapa ketentuan umum mengenai Bank yaitu mengenai bidang usahanya, bentuk   hukumnya dan sifatnya. Mengenai yang terakhir, sifat Bank, dipergunakan perumusan   negatif, ya'ni"Bank yang tidak menjalankan tugas-tugas bank umum".  Walaupun perumusannya adanya negatif, namun maksudnya dirasakan lebih positif   dari pada istilah-istilah yang lazim dipakai, seperti bank sekunder, Bank pembangunan,   badan pembiayaan, dsb. Bank umum pada umumnya mengutamakan pemberian kredit   jangka pendek, akan tetapi dalam praktek tidak asing pula dalam hal-hal tertentu   bank umum memberi pinjaman jangka panjang sungguhpun hal ini tidak diingini,   sifat khas bank umum terutama terletak pada kemungkinan dapatnya bank umum itu   menciptakan uang atas dasar uang yang diterimanya sebagai uang giro. Sifat penciptaan   uang inilah yang seharusnya tidak ada pada suatu bank pembangunan. Hal inilah   yang ditekankan dalam rumusan secara negatif itu untuk lebih menunjukkan sifat   Bank itu sebagai suatu bank pembangunan. Deposito jangka panjang dapat dianggap   tidak bertentangan dengan tugas bank pembangunan.  Yang dimaksud dengan "usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang produksi   yang dilakukan oleh pihak swasta, baik dalam konsideran maupun pada ayat (1)   ialah usaha-usaha swasta dalam rangka pembangunan semesta". Oleh karena   banyaknya ragam serta tingkat usaha-usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek-proyek   semesta yang dapat dilakukan oleh pihak swasta tadi maka penentuan lebih jelas   dalam konsideran dan diktum tidak dicantumkan, juga dengan dasar pertimbangan,   bahwa Bank dalam rangka sistim ekonomi terpimpin tetap berada dibawah pengawasan   Pemerintah, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengawasi pengerahan modal   dan potensi guna memungkinkan pemberian kredit oleh Bank baik secara umum (Kollektip)   maupun secara khusus mengenai setiap kredit (nominatip).  Perusahaan swasta mana yang dapat meminjam dari Bank ditentukan dalam ayat 4   sub g dan untuk usaha disektor mana kredit itu dapat diberi disebut secara limitatip   dalam pasal 4 sub a.  Bagian kalimat termaksud pada sub g ini "perusahaan yang seluruh modal   dan pimpinannya berada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia" tidak   memerlukan penjelasan; selanjutnya bagian kalimat sub g seterusnya yaitu "sebagian   terbesar dari modal dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta   warga-negara Indonesia" diberi penjelasan sebagai berikut.  Sesuai dengan politik negara mengenai domestic capital: (termasuk modal bukan   asli yang sudah menetap di Indonesia) yang progressip, lagi pula yang sanggup   membantu terlaksananya program Pemerintah maka modal tersebut akan diberi tempat   dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi   dilapangan perindustrian dan pertanian dan harus pula dipergunakan dalam pembangunan.   Ada kemungkinan besar bahwa modal bukan asli itu akan bekerja-sama dengan modal   asli dalam perusahaan swasta, maka karenanya dipandang tidaklah wajar perusahaan   campuran sedemikian, sama sekali dikecualikan dari kemungkinan meminjam dari   Bank, asalkan syarat-syarat disebut dibawah ini dipenuhi:  a. Sebagian terbesar dari modalnya ada ditangan pihak swasta warga-negara Indonesia   dan tidak ada hak untuk mentransfer laba atau modalnya keluar negeri.  b. Pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga negara Indonesia.  Pengertian istilah "pada dasarnya" disebut disini adalah untuk menunjukkan   politik haluan Negara bahwa demi kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pembangunan   ekonomi nasional yang kuat - memang sewajarnyalah seluruh pimpinan perusahaan   campuran ada ditangan warga-negara Indonesia.  Akan tetapi mengingat keadaan-keadaan yang nyata sekarang ini serta untuk dapat   menampung kebutuhan yang masih akan nampak dalam hal-hal tertentu dalarn masa   transisi ini adalah bijaksana untuk dengan tetap memegang teguh prinsip tersebut   untuk sementara demi untuk melancarkan serta mempercepat pembangunan pada tingkat   pertama dalam masa transisi memungkinkan sekedar peranan dalam pimpinan sebagai   menetap itu. Dalam ha-hal tertentu itu Menteri Urusan Bank Sentral berwenang   untuk memberi izin penyimpanan tentang komposisi pimpinan perusahaan swasta   dengan pengertian bahwa sebagian terbesar dari pimpinan haruslah warga-negara   Indonesia.  Untuk menggambarkan prinsip tadi dan untuk memungkinkan penyimpangan terbatas   oleh Menteri tersebut, tanpa menyalahi diktum Undang-undang, digunakan istilah   "pada dasarnya". Pasal 2. Dalam pasal ini lebih ditegaskan   lagi status hukum Bank. Jelaslah bahwa badan hukum ini bukan perseroan terbatas   yang didirikan sebagai hasil persesuaian kehendak antara perseorangan, akan   tetapi kedudukannya sebagai badan hukum itu diperolehnya dengan ketentuan Undang-undang.   Namun demikian dalam menjalankan usahanya serta hak dan kewajiban-kewajiban   para pesertanya Bank menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berpedoman   kepada aturan-aturan tentang perseroan terbatas yang telah dipahami oleh dunia   pengusaha pada umumnya.    Pasal 3. Pembukaan cabang disesuatu   daerah bukanlah suatu hal yang mudah oleh karena antara lain harus pula diperhatikan   adanya faktor-faktor obyektip memungkinkan pembukaannya. Sudah barang tentu   bahwa pembukaan cabang-cabang tidak akan terlepas dari pimpinan dan bimbingan   Pemerintah, oleh karena tentunya rencana untuk mendirikan cabang akan terlebih   dahulu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan atau rencana perobahan kerja tahunan   yang baru dapat dijalankan bank setelah disyahkan oleh Pemerintah. Lagi pula   pembukaan sesuatu cabang disesuatu daerah yang menurut pertimbangan keadaan   faktor-faktor obyektif telah cukup ada dan terlupakan oleh Bank Pemerintah dapat   memberi petunjuknya dalam pengesahan rencana kerja tahunan tadi untuk mendirikan   cabang Bank itu.  Oleh karena itu usaha Bank adalah pembangunan didalam negeri sedangkan pengerahan   modal dari luar negeri dipusat- kan di tangan Pemerintah (i.c. Bank Sentral)   tidaklah perlu bagi Bank untuk membuka cabang/Perwakilan diluar negeri. Pasal 4 dan 5. Didalam kedua pasal ini   ditetapkan fungsi, lapangan usaha dan kegiatan-kegiatan operasionil Bank. Adapun   fungsi Bank ialah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan menengah bagi   kegiatan-kegiatan usaha swasta dalam rangka Pola Pembangunan Nasional Semesta   Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969 dan rencana-rencana berikutnya. Dalam   menunaikan fungsinya itu Bank menjalankan memobilisasi modal, pemupukan modal,   penyertaan modal, penilaian ekonomis dan peneleitian teknis berbagai usaha serta   turut membantu peraturan organisasi dan management usaha-usaha itu. Bank bekerja   bersama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam usaha memajukan dan mendorong   penyertaan serta mengerahkan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan swasta yang   progressip dalam usaha-usaha pembangunan. Lapangan bergerak Bank ialah didalam   sektor-sektor perindustrian menengah/kecil, perkebunan, pertambangan menengah/ringan,   pengangkutan dan pemborongan pekerjaan umum, serta bersifat komplementer dengan   proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dengan jalan mendirikan,   memperluas dan mempermodern usaha-usaha dalam sektor-sektor tersebut, kecuali   yang diusahakan sendiri oleh Pemerintah.  Pengertian jangka panjang dan menengah pada umumnya mengikuti pengertian yang   diberikan oleh dunia perkreditan. Selain hal itu dihubungkan dengan sifat proyek   untuk mana diminta pinjaman (misalnya : mendirikan perkebunan sifatnya kredit-investasi,   sesudah dibangun maka untuk meneruskan usaha masih memerlukan modal kerja pertama),   maka patokan jangka waktu juga menentukan apakah kredit itu termasuk jangka   panjang, menengah atau pendek. Hal terakhir ini berlain-lainan ditiap negara.  Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang pada umumnya ialah pinjaman-pinjaman   yang jangka waktunya lebih dari kira-kira 5 @ 8 tahun.  Pinjaman jangka menengah pada umumnya ialah pinjaman-pinjaman yang jangka waktunya   antara 1 dan kira-kira 5 @ 8 tahun. Untuk memperoleh sumber-sumber keuangan   yang diperlukan, Bank dimana perlu mengadakan pinjaman didalam dan diluar negeri,   baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Bahwasanya pinjaman dari luar negeri   sungguhpun pada dasarnya Bank dapat melakukannya secara langsung harus dengan   persetujuan Pemerintah, menggambarkan selain kepemimpinan Pemerintah terhadap   semua kredit dari luar negeri, mempunyai makna pula bahwa hal itu akan juga   ditinjau dari sudut manfaat ekonominya yang dapat diperoleh dengan pinjaman   itu dan kesanggupan dimasa datang untuk pembayaran kembali pinjaman, tanpa melupakan   politik luar negeri kita, yang bebas dan aktip. Selain itu Bank dapat pula menjalankan   usaha-usaha menghimpun tabungan (simpanan-simpanan berjangka) dari masyarakat.   Didalam menyalurkan kredit-kredit jangka panjang dan menengah. Bank bekerja   sama dengan Bank-bank umum lainnya, baik milik Negara maupun swasta nasional   dan Bank Pembangunan Daerah, dengan demikian diciptakan iklim kerja sama yang   saling membantu, dimana prinsip pembagian tugas (spesialisasi) perbankan dinyatakan   dengan lebih tegas. Pada dasarnya Bank hanya mempunyai hubungan pemberian kredit   dengan perusahaan-perusahaan yang dibiayai. Akan tetapi bila diperlukan Bank   juga dapat memberikan "modal pesertaan" sehingga menjadi "partisipasi".   Bahkan dalam usaha-usaha yang mempunyai peranan strategis Bank dapat tampil   kedepan sebagai pelopor. Walaupun demikian partisipasi Bank sekali-kali tidak   boleh bersifat tetap dan harus dilepaskan secepat-cepatnya. Pasal 6. Bank mempunyai dua macam   modal, yaitu modal dasar dan modal permulaan.  Modal dasar merupakan target dalam struktur modal Bank yang kelak akan merupakan   dasar perbandingan antara jumlah modal yang disetor dengan jumlah kewajiban   Bank. Untuk mem- berikan sekedar jaminan yang layak bagi pihak ketiga diperlukan   perbandingan yang rendah.  Pertimbangan-pertimbangan praktis menghendaki bahwa clupure surat peserta atas   nama ditetapkan agak tinggi; namun demikian tetap diharapkan agar penyertaan   umum dalam modal Bank akan luas sekali dan merata. Modal permulaan Bank, yaitu   modal dengan mana Bank memulai bekerja tanpa terlampau banyak membuang waktu   mengumpulkan modal permulaan.  Hal ini tidak mempengaruhi kegiatan Bank oleh karena dalam dunia usaha perbankan   modal sendiri tidaklah menjadi ukuran besarnya aktivitet sesuatu bank. Besarnya   aktivitet sesuatu Bank dalam kenyataannya lebih tergantung kepada sumber-sumber   keuangan lainnya yang dapat tersedia atau dapat dimobilisasikan oleh Bank itu.   Namun demikian, Bank juga mempunyai tujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin   modal yang masih terpendam kedalam sektor produktif oleh karena itu wajarlah   kiranya untuk menetapkan jangka waktu tertentu (5 tahun) dalam masa mana modal   dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh, sedangkan dimungkinkan pula   perpanjangan waktu itu oleh Pemerintah untuk sesuatu masa yang tidak melebihi   3 tahun.  Mengenai pesertaan badan hukum Indonesia hanya dimungkinkan dengan dua syarat   yaitu :  a. sebagian besar modal badan hukum itu harus ditangan warga-negara Indonesia   dengan pengertian bahwa badan itu tidak mempunyai hak untuk mentransfer modal   dan labanya keluar negeri.  b. Pimpinan pada dasarnya harus ditangan warga-negara Indonesia.  Mengenai arti "pada dasarnya" dapat ditunjuk disini pada penjelasan   pasal 1.  Dengan "hasil usaha-usaha yang sah" dimaksud usaha-usaha yang tidak   bertentangan dengan hukum. Pasal 7.  Cukup jelas. Pasal 8. Pasal ini merupakan larangan   bagi Jawatan Pajak untuk menggunakan penyertaan dalam Bank ini sebagai bukti   untuk mengenakan atau menambah pajak dan bagi instansi-instansi pengusut untuk   mempergunakannya sebagai dasar pengusutan. Pasal 9.  Cukup jelas Pasal 10. Kekuasaan tertinggi dalam   Bank pada dasarnya pada rapat umum para peserta, akan tetapi kekuasaan ini untuk   sebagian besar didelegasikan sepenuhnya kepada Badan Pengawas. Pimpinan Bank   yang terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi menjalankan usaha-usaha Bank untuk   dan atas nama rapat umum para peserta itu. Pasal 11.  Cukup jelas. Pasal 12. Anggota-anggota Badan Pengawas   adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rapat umum para peserta untuk mewakili   mereka dalam pekerjaan menjalankan usaha-usaha Bank. Untuk memelihara kontinuitet   dalam pekerjaannya, masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan empat tahun. Pasal 13. Sesuai dengan ketentuan   M.P.R.S., Ketua Badan Pengawas ditunjuk oleh Pemerintah selama Bank masih mempunyai   hutang-hutang kepada Pemerintah. Keharusan ini tidak akan ada lagi kalau hutang-hutang   Bank kepada Pemerintah sudah dilunaskan. Pasal 14. Badan Pengawas adalah badan   yang yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan usaha-usaha Bank berdasarkan   suatu rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan skala-skala prioritet dan   target-target Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Selain itu Badan   Pengawas bertugas mengawasi segala usaha Bank dan memajukan kepentingan-kepentingan   Bank serta menjaga agar Bank terhindar dari tekanan-tekanan pihak luar.  Untuk menjamin suatu kerja-sama yang baik maka Badan Pengawas diberi kekuasaan   untuk mengangkat anggota-anggota Direksi. Mengenai pemakaian wewenang menentukan   kebijaksanaan Bank yang didelegasikan oleh rapat umum para peserta kepada Badan   Pengawas, Badan Pengawas setiap tahun wajib memberikan laporan kepada rapat   umum para peserta dan kepada Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan laporan ini   Pemerintah melalui Menteri Urusan Bank Sentral dapat mengikuti perkembangan   Bank sebagai perusahaan. Untuk menjaga akibat-akibat pertentangan kepentingan,   maka anggota Badan diwajibkan untuk memberitahukan kepada Badan Pengawas dan   Direksi kepentingan-kepentingan mereka dalam suatu perusahaan yang kebetulan   meminta bantuan kredit atau bantuan lainnya dari Bank.  Yang dimaksud dengan kepentingan langsung dalam pasal ini ialah penjabat sebagai   anggota Direksi dan/atau memiliki saham berhak suara dalam perusahaan yang bersangkutan. Pasal 15. Penentuan jumlah anggota   Direksi akan didasarkan kepada kebutuhan yang nyata berhubung dengan perkembangan   aktipitet Bank dan tidak semata-mata atas bunyi diktum pasal ini, demikian kepada   kegiatan supaya biaya tetap yang tidak tergantung kepada kegiatan perusahaan   (overheadcost) senantiasa seimbang dengan aktipitet Bank. Oleh karena tugas   anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat suatu fungsi organisatoris yang merupakan   pekerjaan yang memerlukan pencurahan tenaga dan waktu sepenuhnya, maka tidak   wajar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan/rangkap, maka itu   sudah layak, bahwa para anggota Direksi janganlah hendaknya dibebani tugas-tugas   lain yang sekiranya mempengaruhi sangat perhatian dan daya-kerja mereka dalam   Bank. Tidak termaksud dalam hal ini jabatan-jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah   (misalnya duduk dalam Panitya negara) asal saja tidak menghalang-halangi tugasnya   sehari-hari pada Bank. Ketentuan-ketentuan untuk menjaga akibat-akibat pertentangan   kepentingan berlaku juga untuk anggota-anggota Direksi sebagaimana berlaku untuk   anggota Badan Pengawas. Pasal 16.  Cukup jelas. Pasal 17. Didalam pasal ini terlibat   pembagian kekuasaan/wewenang antara Badan Pengawas dan Direksi. Walaupun Badan   Pengawas yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan Bank, namun yang memutuskan   pelaksanaannya adalah Direksi. Demikian pula kekuasaan mengurus kekayaan Bank   dan menjalankan tindakan-tindakan penguasaan dan pemilikan terhadap kekayaan   itu, serta pula kekuasaan mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan adalah   pada Direksi. Akan tetapi anggota-anggota Direksi bertanggungjawab atas kerugian-kerugian   yang diderita Bank oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya diluar   kekuasaan/wewenangnya.  Dengan pemberian prokurasi dimaksudkan disini, bahwa Direksi Bank dapat menunjuk   orang tertentu, baik dari kalangan Direksi maupun pegawai Bank ataupun orang   lain dengan kuasa untuk mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan. Isi kuasa   yang diberikan tergantung pada isi surat kuasa yang bersangkutan. Pasal 18. Rencana kerja tahunan pada   hakekatnya memberikan pimpinan (arah) kepada usaha-usaha Bank dari tahun ketahun.   Dalam rencana kerja tahunan yang akan merupakan anggaran belanja pembiayaan   untuk tahun tertentu itu telah digariskan usaha yang hendak dijalankan oleh   Bank maupun dari sumber-sumber pembiayaan akan didapatkan.  Rencana kerja tahunan ini dengan sendirinya harus disesuaikan dengan Pola Pembangunan   Nasional Semesta Berencana dan keinginan-keinginan kebijaksanaan umum pembangunan   dan perekonomian Pemerintah. Hal ini dijamin dengan keharusan disahkannya rencana   kerja tahunan tersebut oleh Pemerintah sebelum dilaksanakan. Yang dimaksud disini   dengan kata "Pemerintah" demikian pun dalam pasal-pasal lain ialah   : Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.  Pemberitahuan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong disebut   pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembicaraan mengenai Anggaran Pendapatan   dan Belanja Pembangunan. Perlu ditegaskan pula disini, bahwa pengesahan Pemerintah   terhadap Rencana Kerja Tahunan, sepanjang mengenai rencana kredit luar negeri   belum berarti bahwa kredit yang bersangkutan sudah dengan sendirinya dapat dijalankan   oleh Bank. Hal itu baru dapat dijalankan setelah ada persetujuan Pemerintah   mengenai pinjaman luar negeri itu, satu demi satu menurut ketentuan disebut   dalam pasal 5 ayat (1) dan c. Pasal 19. Pengawasan dari segi politik   ekonomi atas pimpinan Bank dilakukan oleh menteri Urusan Bank Sentral, sedangkan   pengawasan dari segi teknik perbankan dan pelaksanaan dilakukan Bank Indonesia. Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban   anggota-anggota Direksi mengganti kerugian yang diderita oleh Bank karena perbuatan-perbuatan   diluar kekuasaan/wewenangnya, maka Badan Pengawas dapat memperhentikan sementara   atau memperhentikan anggota-anggota Direksi dari tugasnya karena melakukan tindakan   yang merugikan Bank atau bertentangan dengan kepentingan Bank. Akan tetapi anggota-anggota   Direksi yang dikenakan tuduhan demikian berhak membela diri dan hadir dalam   suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu. Sidang itu wajib diadakan   oleh Badan Pengawasan dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian   sementara diambil oleh Badan Pengawas. Kegagalan/kelalaian Badan Pengawas mengadakan   sidang termaksud dalam jangka waktu sebulan itu membawa akibat pemberhentian   sementara itu batal menurut hukum. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai   hak untuk meminta bandingan terhadap keputusan sidang Badan Pengawas dimaksud   itu, bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian anggota Direksi itu. Bandingan   dimajukan secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Menteri Urusan Bank   Sentral paling lambat dua minggu sesudah diambil putusan pemberhentian oleh   sidang Badan Pengawas disebut itu. Sebelum ada keputusan Menteri tersebut mengenai   bandingan, maka pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda. Agar   supaya persoalan jangan berlarut-larut maka dinyatakan, bahwa keputusan Menteri   tersebut dalam hal ini mengikat, baik terhadap anggota Direksi yang bersangkutan,   maupun terhadap Badan Pengawas. Pasal 21.  Cukup jelas. Pasal 22. Berapa besar jumlah cadangan   setinggi-tingginya kelak dapat ditentukan oleh Badan Pengawasa dan Direksi dengan   persetujuan Pemerintah. Pasal 23. Oleh karena Bank didirikan   dengan Undang-undang maka walaupun pemilik dan pengurusnya adalah orang-orang   swasta, namun pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnya diatur dengan Peraturan   Pemerintah, sedangkan likwidaturnya memberikan pertanggungan jawab pembubaran   kepada Pemerintah. Meskipun demikian sisa lebih dari perhitungan likwidasi menjadi   milik para peserta yang akan dibagi-bagikan oleh Pemerintah kepada yang berhak. Pasal 24. Dengan diundangkannya Undang-undang   tentang Bank Pembangunan Swasta ini, Bank tidak dengan sendirinya telah berdiri.   Untuk itu masih perlu adanya usaha-usaha persiapan serta tindakan-tindakan lain   yang memungkinkan Bank dapat memulai bekerja. Namun demikian akan diusahakan   Menteri Urusan Bank Sentral agar supaya Bank dapat berjalan selekas mungkin   setelah Undang-undang ini ditetapkan.  Wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pembentukan   Bank ini diberikan kepada Menteri Urusan Bank Sentral.  Organiasi-oganisasi kaum usaha swasta kiranya pada tempatnya menjadi pendukung   utama dari pada usaha mengikut-sertakan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan   swasta yang progressip dalam usaha-usaha pembangunan ini. Pasal 25.  Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Diketahui .  Sekretaris Negara,  MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN*) Disetujui, D.P.R.-G,R.   dalam rapat pleno terbuka ke-24 pada hari jum'at, tanggal 13 juli 1962, No.   P. 203/1962.<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kutipan: LEMBARAN NEGARA   DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG