Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Kerangka Teori/Checks and Balances System
2. Checks and Balances System

Sebagaimana telah menjadi kemakluman bersama, John Locke
(1632-1704) memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan.
Menurutnya, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi
politik totaliter bisa dihindari dengan adanya pembatasan
kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara
mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga.
Hal ini, menurut Locke, dilakukan dengan cara memisahkan
kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif
(legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan
federatif (federative power). Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental lainnya.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undangundang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan
legislatif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang
berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan
menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antarnegara, dan
transaksi-transaksi dengan negara asing. Ketiga cabang kekuasaan
tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang berkenaan dengan
tugas maupun fungsinya dan mengenai alat perlengkapan yang
menyelenggarakannya. Dengan demikian, tiga kekuasaan tersebut
tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk
mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak
yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatasi,pemegang kekuasaan tidak bisa dengan mudah melakukan
penyalahgunaan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang
harus dilaluinya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar hakhak asasi warga negara akan lebih terjamin. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang
membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini,
kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu karena
pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan hak-hak asasi
manusia dijamin. Montesquieu sangat menekankan kebebasan
kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi
korban despotis raja-raja.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh
perhatian yang sangat besar terhadap kemedekaan kekuasaan
yudikatif. Argumentasi yang dapat dikemukakan pemikiran ini
adalah bahwa dengan adanya kekuasaan yudikatif yang merdeka,
hak-hak warga negara dapat terlindungi secara maksimal dari korban
despotis kekuasaan. Menurut C.F. Strong, kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif inilah yang secara teknis disebut dengan
istilah Government (Pemerintah) yang merupakan alat-alat
perlengkapan negara.

Dalam doktrin Trias Politica, baik dalam pengertian
pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang
harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam negara hukum
harus bebas dari campur tangan badan eksekutif. Hal ini
dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi secara
sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin
hak-hak asasi manusia. Melalui asas kebebasan kekuasaan yudikatif
diharapkan keputusan yang tidak memihak dan semata-mata
berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta hati
nurani hakim dapat diwujudkan. Dengan demikian, kekuasaan
yudikatif atau kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat
penting, karena memegang kekuasaan untuk menangani dan
menyelesaiakan konflik dalam segala derivasinya yang terjadi dalam
kehidupan sebuah negara.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh melampau batas
kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi.
Dalam kerangka inilah, diperlukan adanya ajaran mengenai checks
and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara
lembaga-lembaga negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan
saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang
lebih powerful dari yang lain.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia