Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK /Proses beracara di MK/Pemeriksaan Persidangan
b. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno 
Majelis Hakim. Dalam persidangan majelis hakim memeriksa 
permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Pada pasal 41 ayat (2) UU MK yang mengatur secara umum mengenai pemeriksaan 
persidangan disebutkan bahwa demi kepentingan pemeriksaan maka 
majelis hakim wajib untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara 
untuk memberi keterangan yang dibutuhkan. Selain itu, demi 
Analisis Proses Impeachment Menurut UUD 1945

kepentingan pemeriksaan majelis hakim juga wajib meminta 
keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait 
dengan permohonan.

Dalam kaitan dengan permohonan pendapat DPR ini maka 
DPR sebagai pemohon wajib hadir dalam setiap sidang pemeriksaan 
permohonan pendapat DPR yang digelar oleh MK. Hal ini selain 
untuk melindungi kepentingan DPR sebagai pemohon dengan 
mengetahui perkembangan perkara juga agar DPR dapat senantiasa 
dimintai keterangan yang berkaiatan dengan perkara ini.

Sedangkan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai 
pihak yang sangat berkaitan dengan perkara ini, meskipun peradilan 
MK bersifat adversarial dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam persidangan MK bukan merupakan suatu keharusan, 
namun demikian kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 
persidangan amatlah penting untuk menjaga kepentingan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia