Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1955 
TENTANG 
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA 
EKONOMI 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a.
bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang
 pengusutan, penuntutan dan 
pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perek
onomian; 
b.
bahwa berhubung dengan itu, untuk mempermudah penye
lenggaraannya dianggap perlu 
diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.
Menimbang: 
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peratura
n ini perlu segera diadakan. 
Mengingat: 
Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sem
entara Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTA
N DAN 
PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI 
BAB I 
TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI 
Pasal 1 
Yang disebut tindak pidana ekonomi ialah: 
1e.
pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarka
n: 
a.
"Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ("Staats
blad" 1948 No. 144), 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan "Staatsblad"
 1949 No. 160; 
b.
"Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 19
48 No. 295); 
c.
"Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 " (Lem
baran Negara tahun 
1953 No.4); 
d.
"Rijsterdonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253)
 
e.
"Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi"
 (Lembaran Negara tahun 
1952 No.33); 
f.
"Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsblaad" 1940 No.
 205). 
2e.
tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26,
 32 dan 33 undang-undang darurat 
ini; 
3e.
pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar u
ndang-undang lain, sekadar 
undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai 
tindak pidana ekonomi. 
Pasal 2 
(1)
Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 
c adalah kejahatan atau 
pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan d
alam undang-undang yang 
bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tin
dak pidana ekonomi yang lainnya, 
yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahata
n, apabila tindak itu dilakukan 
dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan den
gan sengaja, maka tindak itu adalah 
pelanggaran. 
(2)
Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e
 adalah kejahatan. 
(3)
Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e
 adalah kejahatan, apabila tindak 
itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tida
k mengandung anasir sengaja, tindak 
pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya,
 jika dengan undang-undang itu tidak 
ditentukan lain. 
Pasal 3 
Barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana eko
nomi, yang dilakukan di dalam daerah 
hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; beg
itu pula jika ia turut melakukan tindak 
pidana ekonomi itu di luar Negeri. 
Pasal 4 
Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak
 pidana ekonomi pada umumnya atau 
suatu tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka di
 dalamnya termasuk pemberian bantuan 
pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan per
cobaan untuk melakukan tindak pidana 
itu, sekadar suatu ketentuan tidak menetapkan sebal
iknya. 
BAB II 
TENTANG HUKUMAN PIDANA DAN TINDAKAN TATA TERTIB 
Pasal 5 
Jika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, ma
ka tidak boleh diadakan lain ketentuan 
dalam arti hukum pidana atau tindakan tata tertib d
aripada hukuman pidana atau tindakan tata 
tertib yang dapat diadakan sesuai dengan undang-und
ang darurat ini. 
Pasal 6 
(1)
Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi: 
a.
dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pi
dana ekonomi termasuk 
dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjar
a selama-lamanya enam 
tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima rat
us ribu rupiah, atau dengan 
salah satu dari hukuman pidana itu;