Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999
Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN
MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

b. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah;

c. Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang
Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana di
maksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sarolangan Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera
Tengah;

d. Propinsi Jambi adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang.

BAB II 
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
wilayah Propinsi Jambi.

Pasal 3

Kabupaten Sarolangun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Sarolangun Bangko yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Sarolangun;
b. Kecamatan Pelawan Singkut;
c. Kecamatan Limun;
d. Kecamatan Batang Asai;
e. Kecamatan Pauh; dan
f. Kecamatan Mandiangin.

Pasal 4

Kabupaten Tebo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang
terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Tebo Ilir;
b. Kecamatan Tebo Tengah;
c. Kecamatan Tebo Ulu; dan
d. Kecamatan Rimbo Bujang.

Pasal 5

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang
terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
b. Kecamatan Sakernan;
c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
d. Kecamatan Maro Sebo;
e. Kecamatan Kumpeh; dan
f. Kecamatan Mestong.

Pasal 6

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Muaro Sabak;
b. Kecamatan Dendang;
c. Kecamatan Mendahara;
d. Kecamatan Rantau Rasau;
e. Kecamatan Nipah Panjang; dan
f. Kecamatan Sadu.

Pasal 7

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Bungo Tebo dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Tebo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Batang Hari dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin.

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo Tebo diubah
namanya menjadi Kabupaten Bungo.

(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten
Tanjung Jabung diubah namanya menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 9

(1) Kabupaten Sarolangun mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Marosebo Ulu dan Kecamatan
Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari; b. sebelah timur dengan Kecamatan
Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari; c. sebelah selatan dengan
Propinsi Sumatera Selatan; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan
Jangkat, Kecamatan Muarosiau, Kecamatan Pamenang, dan Kecamatan Tabir,
Kabupaten Merangin.

(2) Kabupaten Tebo mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Propinsi Riau; b. sebelah timur dengan
Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecamatan
Mersam, Kabupaten Batang Hari; c. sebelah selatan dengan Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin dan Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Pelepat, Kecamatan Jujuhan,
Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo.

(3) Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; b. sebelah timur dengan Kecamatan
Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c.
sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan d. sebelah barat
dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang
Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

(4) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan; b. sebelah timur dengan
Laut Cina Selatan; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kumpeh,
Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Propinsi Sumatera
Selatan; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.

(5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(6) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, secara
pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Muaro
Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, wajib menetapkan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan
dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Ibukota Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun.

(2) Ibukota Kabupaten Tebo berkedudukan di Muaro Tebo.

(3) Ibukota Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan di Sengeti.

(4) Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muaro
Sabak.

BAB III 
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kewenangan
Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV 
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan, di Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan
lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan melalui pemilihan umum
lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai
politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten
masing-masing; dan b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tebo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin disesuaikan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Merangin setelah dikurangi dengan jumlah penduduk
Kabupaten Sarolangun.

(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo disesuaikan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Bungo setelah dikurangi dengan jumlah penduduk
Kabupaten Tebo.

(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari disesuaikan dengan
jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi dengan jumlah
penduduk Kabupaten Muaro Jambi.

(7) Dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Pasal 17

Pada saat terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penjabat Bupati
Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan
Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur, untuk pertama kali diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Jambi.

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, maka Gubernur Jambi, Bupati Merangin, Bupati
Bungo, Bupati Batang Hari dan Bupati Tanjung Jabung Barat sesuai
dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan
mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur; b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang
tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Propinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo,
Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada
dalam Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi
Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan sifatnya diperlukan
serta kegiatannya berada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; d. utang
piutang Kabupaten Merangin yang kegunaannya untuk Kabupaten
Sarolangun, utang piutang Pemerintah Kabupaten Bungo yang kegunaannya
untuk Kabupaten Tebo, utang piutang Kabupaten Batang Hari yang
kegunaannya untuk Kabupaten Muaro Jambi, dan utang piutang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, yang kegunaannya untuk Kabupaten Tanjung Jabung
Timur; dan e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan
yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung
sejak tanggal diresmikannya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 19

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum
dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan
masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan perimbangan hasil
pendapatan yang diperoleh dari masing-masing Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

(3) Pemerintah Propinsi Jambi wajib membantu pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak
peresmiannya.

Pasal 20

Pembiayaan akibat perubahan nama Kabupaten Sarolangun Bangko,
Kabupaten Bungo Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada masing-masing Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 21

(1) Semua peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Merangin tetap berlaku bagi Kabupaten Sarolangun
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Bungo tetap berlaku bagi Kabupaten Tebo sebelum diubah,
diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Batang Hari tetap berlaku bagi Kabupaten Muaro Jambi sebelum
diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tetap berlaku bagi Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-Undang
ini.

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 182

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO
JAMBI DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko,
Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung
Jabung pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan
potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Jambi mempunyai luas wilayah 53.435,72 km persegi dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih
terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko bagian
timur, Kabupaten Bungo Tebo bagian timur, Kabupaten Batang Hari bagian
timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur. Kabupaten Sarolangun
Bangko sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 13.863 km persegi.
Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur yang
meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan
Singkat, Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pauh dan
Kecamatan Mandiangin dengan luas wilayah keseluruhan 6.184 km persegi.
Kabupaten Bungo Tebo mempunyai luas wilayah 11.120 km persegi. Dalam
rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur yang meliputi
empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah,
Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Bujang dengan luas wilayah
6.461 km persegi. Kabupaten Batang Hari mempunyai luas wilayah 11.130
km persegi. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur,
dibentuk wilayah kerja pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur yang
meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan
Sakernan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh,
Kecamatan Mestong dengan luas wilayah keseluruhan 5.326 km persegi.
Kabupaten Tanjung Jabung mempunyai luas wilayah 10.094,85 km persegi.
Tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur
dilakukan oleh enam kecamatan, yaitu Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan
Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah
Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas wilayah keseluruhan 5.445 km
persegi.

Wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah
kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu
Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
bagian timur telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup
pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur
pemerintahannya. Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati
Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo
Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah
Timur, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomi,
sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah
Timur, wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah
Kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur, dan wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung bagian timur diikuti pula dengan peningkatan jumlah
penduduk. Pada Tahun 1996 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati
Sarolangun Bangko Wilayah Timur berjumlah 164.936 jiwa, sedangkan pada
Tahun 1997 meningkat menjadi 165.643 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk rata-rata 0,42 % per tahun. Pada Tahun 1996 penduduk wilayah
kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur berjumlah 221.449 jiwa,
sedangkan pada awal tahun 1999 meningkat menjadi 224.944 jiwa dengan
laju pertumbuhan rata-rata 1,58 % per tahun. Wilayah kerja Pembantu
Bupati Batang Hari Wilayah Timur tahun 1996 jumlah penduduk 229.599
jiwa, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 231.599 jiwa dengan
laju pertumbuhan rata-rata 0,85% per tahun. Pada Tahun 1996 penduduk
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur berjumlah 207.137 jiwa,
sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 209.731 jiwa dengan laju
pertumbuhan 1,25 % per tahun.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di
wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur, wilayah
kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah kerja Pembantu
Bupati Batang Hari Wilayah Timur dan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung
bagian timur. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1989 dan
selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko tanggal 19 Mei 1999 No. 07
Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo tanggal 21 Mei 1999
Nomor 05 Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah
Daerah Tingkat II Bungo Tebo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari tanggal 20 Mei 1999 No.01
Tahun 1999 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah
Tingkat II Batang Hari. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tanggal 17 Mei 1999 No. 01
Tahun 1999 tentang Persetujuan Atas Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat
II Tanjung Jabung. Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran
Kabupaten Sarolangun Bangko, membentuk Kabupaten Tebo sebagai
pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, membentuk Kabupaten Muaro Jambi
sebagai pemekaran Kabupaten Batang Hari, dan membentuk Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung.
Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran Kabupaten
Sarolangun Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi
Kabupaten Merangin. Wilayah Kabupaten Merangin tersebut berkurang
seluas Kabupaten Sarolangun. Begitu juga dengan terbentuknya Kabupaten
Tebo sebagai pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Bungo Tebo
diubah namanya menjadi Kabupaten Tebo. Wilayah Kabupaten Tebo tersebut
berkurang seluas Kabupaten Bungo. Dengan terbentuknya Kabupaten Muaro
Jambi wilayah Kabupaten Batang Hari berkurang seluas wilayah Kabupaten
Muaro Jambi. Dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sebagai pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung
diubah namanya menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang seluas Kabupaten Tanjung
Jabung Timur. Selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, maka wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah
Timur, wilayah Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, wilayah
Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur dihapus. Penghapusan ketiga
wilayah Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah wilayah yang sebelum dibentuk
Kabupaten Sarolangun merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati
Sarolangun Bangko Wilayah Timur. Wilayah Kabupaten Tebo adalah wilayah
yang sebelum dibentuk Kabupaten Tebo merupakan wilayah kerja Pembantu
Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah
wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Muaro Jambi merupakan wilayah
kerja Pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur. Wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung yang terdiri dari Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang,
Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang
dan Kecamatan Sadu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat
(4) Cukup Jelas Ayat (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini
adalah peta wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk lampiran
Undang-Undang ini. Ayat (6) Penetapan batas wilayah secara pasti
antara Kabupaten Sarolangun dengan wilayah Kabupaten Merangin,
Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi dengan
Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setelah mempertimbangkan usul Gubernur Jambi yang didasarkan atas
hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sesuai dengan potensi Daerah, dan guna
perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan
pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana serta
prasarana pemerintah dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tajung Jabung Timur harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya
dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Sarolangun sebagai ibukota
Kabupaten Sarolangun adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan
Sarolangun. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Muaro Tebo sebagai ibukota
Kabupaten Tebo adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Tebo
Tengah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Sengeti sebagai ibukota
Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan
Sakernan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Muaro Sabak sebagai ibukota
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Muaro Sabak.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan partai
politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta
pemilihan umum tahun 1999. Huruf b Yang dimaksud dengan anggota ABRI
adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 17

Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati
Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan
tugas sampai dengan disahkannya Bupati Sarolangun, Bupati Tebo, Bupati
Muaro Jambi, dan Bupati Tanjung Jabung Timur hasil pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masing-masing.

Pasal 18

Ayat (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya,
dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah
dipakai dalam tugas oleh Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah
Timur, Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur, dan wilayah pembantu
Bupati Batang Hari Wilayah Timur serta wilayah Kecamatan Muaro Sabak,
Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau,
Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu. Dalam rangka tertib
administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin kepada
Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo,
Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. Demikian halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah
Propinsi Jambi dan Kabupaten Merangin yang kedudukan dan kegiatannya
berada di Kabupaten Sarolangun, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi
Jambi dan Kabupaten Bungo yang kedudukan dalam kegiatannya berada di
Kabupaten Tebo dan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan
Kabupaten Batang Hari yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Muaro Jambi, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kedudukan dan kegiatannya berada
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai daya guna dan hasil
guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Propinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin kepada
Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo,
Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta Pemerintah Propinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. Begitu juga mengenai utang piutang yang
kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Sarolangun diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan utang piutang yang kegunaannya
untuk wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris. Ayat (2) Yang
dimaksud sejak diresmikan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Sarolangun,
Penjabat Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati
Tanjung Jabung Timur. Pelantikan Penjabat Bupati Sarolangun, Penjabat
Bupati Tebo, Penjabat Bupati Muaro Jambi, dan Penjabat Bupati Tanjung
Jabung Timur didahului peresmian pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Setelah satu tahun
peresmian Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gubernur Jambi wajib melaporkan
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam
Negeri untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk
pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor,
sarana mebel, dan sarana mobilitas, serta untuk biaya operasional bagi
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta
pembinaan kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3903