Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA,
SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V
PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

 BAB VI
PENYEDIAAN PRASARANA DAN
SARANA KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Bagian Kedua 
Penyediaan

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 50

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 87

<center>PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, 
SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

{|
|- valign="top"
|I. 
|UMUM
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan wawasan jauh ke depan.

Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pengembangan kepeloporan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dengan memperhatikan karateristik daerah. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. 

Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat. Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat diberikan kesempatan yang luas bersama-sama Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. 

Selanjutnya untuk memberikan dukungan dalam pelayanan kepemudaan diperlukan prasarana dan sarana yang memadai. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, namun demikian organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Hal ini sangat disadari bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan. 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah ini mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta pendanaan mengenai: 
a. pengembangan kewirausahaan pemuda; 
b. pengembangan kepeloporan pemuda; dan 
c. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
|- valign="top"
|II. 
|PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Cukup jelas. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Koordinasi dengan kementerian atau lembaga nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. 
Pasal 9 
Huruf a 
Cukup jelas.
Huruf b 
Dalam menetapkan kebijakan provinsi, gubernur berpedoman pada kebijakan nasional mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Dalam menetapkan kebijakan kabupaten/kota, bupati/walikota berpedoman pada kebijakan nasional dan kebijakan provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan nasional” meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
c. Rencana Pembangunan Tahunan.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan daerah provinsi” meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.
Pasal 13
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Yang dimaksud dengan “arah pembangunan nasional” dalam ketentuan ini adalah arah pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 
Pasal 17 
Cukup jelas.
Pasal 18 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan masyarakat harus disesuaikan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah agar pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut selaras dan sinergis sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Cukup jelas.
Pasal 39 
Cukup jelas. 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Pasal 49 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5238