Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kementerian Negara
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ............... TAHUN ..............
  
TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 

a. 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang dilaksanakan 
melalui penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan perlindungan, 
kemajuan, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ketertiban sebagaimana terkandung 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana tersebut di atas 
dilaksanakan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang dibantu oleh menterimenteri negara yang memimpin Kementerian Negara; 
c. 
bahwa Kementerian Negara selama ini belum diatur dalam satu Undang-undang, dan 
pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; 
d. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara; 
Mengingat: Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. 

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 
1

Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. 
Kementerian Negara adalah lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang 
dipimpin oleh Menteri Negara dan berada di bawah Presiden. 
2. 
Menteri Negara adalah pejabat negara pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan, 
serta bertanggung jawab kepada Presiden. 
3. 
Kementerian Negara Portofolio adalah pelaksana pemerintahan pembantu Presiden yang 
mempunyai organisasi hirarkis yang terdiri dari Menteri Negara, Sekretaris 
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di Jendral/Sekretaris Menteri, Direktur Jendral/Deputi, dan Pejabat Eselon di bawahnya 
yang memiliki tugas dan wewenang di bidang tertentu. 

4. 
Kementerian Negara Non Portofolio adalah pelaksana pemerintahan pembantu Presiden 
yang tidak mempunyai struktur organisasi dan menangani hal khusus yang dianggap 
perlu oleh Presiden. 
BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 
2

(1) 
Kementerian Negara terdiri dari Kementerian Negara Portofolio dan Non Portofolio. 
(2) 
Susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Presiden. 
Pasal 3 

(1) 
Kementerian Negara berkedudukan di Ibukota Negara. 
(2) 
Kementerian Negara berada di bawah Presiden. 
BAB III
PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN 

Bagian Pertama
Pembentukan 
Pasal 
4

(1) 
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dibentuk Kementerian Negara Portofolio 
yang bersifat tetap dan wajib, yaitu : 
a. 
Kementerian Negara Luar Negeri; 
b. 
Kementerian Negara Dalam Negeri; 
c. 
Kementerian Negara Pertahanan; 
d. 
Kementerian Negara Agama; 
e. 
Kementerian Negara Pendidikan Nasional; 
f. 
Kementerian Negara Kesehatan; 
g. 
Kementerian Negara Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia; dan 
h. 
Kementerian Negara Keuangan. 
(2) 
Selain Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kementerian Negara 
Portofolio berdasarkan kebutuhan strategis, yaitu : 
a. 
Kementerian Negara Penerangan; 
b. 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 
c. 
Kementerian Negara Pertanian; 
d. 
Kernenterian Negara Kehutanan; 
e. 
Kernenterian Negara Kelautan dan Perikanan; 
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
f. Kementerian Negara Perhubungan; 
g. Kementerian Negara Pekerjaan Umum; 
h. Kementerian Negara Perindustrian dan Perdagangan; 
i. Kementerian Negara Tenaga Kerja; 
j. Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral; 
k. Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 
l. Kernenterian Negara Riset dan Teknologi; 
m. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 
n. Kementerian Negara Sosial; dan 
o. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 

(3) 
Dalam rangka mengkoordinasikan Kementerian Negara dapat dibentuk Kementerian 
Negara Koordinator oleh Presiden. 
(4) 
Selain Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kementerian 
Negara baru oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(5) 
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diberikan dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari. 
Pasal 5 

Kementerian Negara Non Portofolio dapat dibentuk oleh Presiden. 

Bagian Kedua 
Pengubahan 
Pasal 
6

Pengubahan nama, penggabungan, dan/atau pemisahan Kementerian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Bagian Ketiga
Pembubaran 
Pasal 
7

(1) 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dibubarkan oleh 
Presiden. 
(2) 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibubarkan oleh 
Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) 
Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan 
aspek : 
a. 
politik ; 
b. 
sosial ; 
c. 
keuangan; dan 
d. 
kepegawaian. 
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
BAB IV 
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG 

Bagian Pertama 
Tugas 
Pasal 8 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Bagian Kedua 
Fungsi 
Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kementerian Negara 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan pemerintahan; 
b. pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan; 
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan; dan 
d. pelaksanaan pengawasan fungsional. 
Bagian Ketiga
Wewenang 
Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kementerian Negara 
mempunyai wewenang membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam hal : 

a. membuat perencanaan; 
b. menetapkan kebijakan; 
c. melaksanakan kebijakan; dan 
d. melakukan pengawasan. 

Pasal 11 

Tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Presiden. 

BAB V 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI NEGARA 

Pasal 12 

(1) Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Menteri Negara adalah : 
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
a. 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. 
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; 
c. 
tidak pernah menghianati negara; 
d. 
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Menteri Negara; 
e. 
bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
f. 
melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan 
kekayaan penyelenggara negara; 
g. 
tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara 
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 
negara; 
h. 
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 
i. 
tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
j. 
memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); 
k. 
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; 
l. 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
m. 
berusia sekurang kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; 
n. 
berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau 
sederajat; 
o. 
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk 
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 
September Partai Komunis Indonesia; dan 
p. 
memiliki kecakapan dan keahlian dalam bidang kementerian yang akan dijabatnya. 
Pasal 13 

(1) 
Sebelum memangku jabatannya, Menteri Negara mengucapkan sumpah/janji menurut 
agamanya dihadapan Presiden. 
(2) 
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
"Demi Allah saya bersumpah/berjanji : 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Menteri Negara dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya; 
bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang 
saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian; bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta berbakti kepada Bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 14 

Menteri Negara diberhentikan karena : 

a. 
meninggal dunia; 
b. 
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap; 
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
c. 
mengundurkan diri dengan permintaan tertulis; 
d. 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun 
atau lebih; 
e. 
berakhir masa jabatan; 
f. 
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); 
g. 
melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau 
h. 
kehendak Presiden. 
BAB VI
LARANGAN RANGKAP JABATAN 

Pasal 15

Menteri Negara dilarang menduduki jabatan dan/atau menjadi pengurus pada : 

a. 
lembaga negara lainnya; 
b. 
organisasi politik; 
c. 
organisasi kemasyarakat; 
d. 
organisasi profesi; 
e. 
organisasi yang berbentuk yayasan; 
f. 
komisaris atau direksi pada perusahaan; atau 
g. 
organisasi lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16

(1) 
Departemen dan Non Departemen yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai 
dengan dibentuk Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang ini. 
(2) 
Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini secara efektif 
berlaku setelah pelantikan Presiden hasil pemilihan umum Presiden Tahun 2004. 
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

...............................................
.

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

..............................................
. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN................... NOMOR................
. 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
RANCANGAN PENJELASAN 
ATAS 
RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR....TAHUN...
. 
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA 

I. UMUM 
Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan 
bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban. Pemerintah Negara Republik Indonesia 
sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad menjalankan fungsi 
pemerintahan negara ke arah yang dicita-citakan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya Presiden 
dipilih secara Iangsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang 
dianut adalah sistem Presidensil. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara 
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya 
sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menteri-menteri negara membidangi urusanurusan tertentu, memimpin Kementerian Negara Portofolio atau Non Portofolio. 

Pada masa lalu pembentukan Kementerian Negara dilakukan oleh Presiden tanpa keterlibatan 
lembaga perwakilan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesinambungan keberadaan 
kelembagaan Kementerian Negara terutama Kementerian Negara Portofolio yang 
mengakibatkan terjadinya pengubahan dan pembubaran hanya berdasarkan kepentingan 
Presiden. Memperhatikan hal tersebut, Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu 
Kementerian Negara dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kementerian Negara Portofolio terdiri atas 23 (duapuluh tiga) Kementerian yang didasarkan 
atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 faktor kebiasaan 
internasional, faktor sejarah, dan faktor kebutuhan nasional. Faktor kebiasaan internasional 
pembentukan kementerian negara mengacu kepada kementrian negara yang ada di negara lain 
yaitu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Industri dan 
Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Dalam 
Negeri. Faktor historis menunjukan bahwa beberapa Kementerian Negara/Departemen saat ini 
sudah ada sejak Kemerdekaan Tahun 1945. Terdapat 17 Kementerian Negara Departemen 
yaitu: 

a. Departemen Agama sejak 19 Agustus 1945 – sekarang 
b. Departemen Dalam Negeri sejak 19 Agustus 1945 – sekarang 
c. Departemen Pertahanan sejak 19 Agustus 1945 – sekarang 
d. Departemen Penerangan sejak 19 Agustus 1945 – 2001 
e. Departemen Keuangan sejak 19 Agustus 1945 - sekarang 
f. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia sejak 19 Agustus 1945 - sekarang 
g. Departemen Luar Negeri sejak 19 Agustus 1945 – sekarang 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
h. Departemen Kesehatan sejak 19 Agustus 1945 - sekarang 
i. Departemen Pendidikan nasional sejak 19 Agustus 1945 -sekarang 
j. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sejak 19 Agustus 1945 - sekarang 
k. Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak 19 Agustus 1945 -sekarang 
l. Departemen Perhubungan sejak 19 Agustus 1945 -sekarang 
m. Departemen Sosial sejak 19 Agustus 1945 - 2001 
n. Departemen Tenaga Kerja sejak 3 Juli 1947 – sekarang 
o. Departemen Pertanian sejak 19 Agustus 1945 -- sekarang 
p. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 10 Juli 1959 - sekarang dan 
q. Departemen Kehutanan sejak 27 Juli 1964 - sekarang. 
Faktor ketiga dalam hal pembentukan Kementerian Negara adalah faktor kebutuhan nasional, 
yaitu kebutuhan berdasarkan kondisi dan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu 
kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia yang 80 persen wilayahnya merupakan laut 
adalah sektor kelautan dan perikanan, karena itu dibentuk Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

Faktor kebutuhan nasional tidak saja menjadi dasar pembentukan Kementerian Negara 
Portofolio, tetapi juga menjadi alasan untuk membentuk Kementerian Negara Non Portofolio. 
Kementerian Negara Non Portofolio sering mengalami perubahan berdasarkan atas kebutuhan 
nasional. Oleh karena itu pembentukan suatu Kementerian Non Portofolio diserahkan kepada 
kebijakan Presiden. 

Undang-undang ini mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian 
Negara yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum 
penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan pertimbangan adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
yang diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja, dan perhitungannya dimulai sejak 
Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat permohonan pertimbangan dari 
Presiden. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (4). 

Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (4). 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan aspek politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
kestabilan penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat tindakan 
pembubaran. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan aspek sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
gejolak sosial akibat pembubaran. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan anggaran akibat pembubaran. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan aspek kepegawaian adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan karir, gaji, pensiun, dan jaminan pegawai. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti 
taat menjalankan kewajiban agamanya. 
Huruf b 
Warga negara yang menjadi calon Menteri Negara adalah warga negara 
yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian 

bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa 
kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain 

karena kehendak sendiri adalah tidak pernah menjadi warga negara selain 
warga negara Republik Indonesia, atau tidak pernah memiliki dua 
kewarganegaraan atas kemauan sendiri. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan tidak pernah menghianati negara adalah tidak 
pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara 
inkonstitusionaI atau dengan kekerasan untuk mengubah Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
Huruf d 
Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Pelaporan kekayaan Menteri Negara dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah 
tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma 
agama, norma kesusilaan antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, 
dan zina. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Huruf I 
Ketentuan huruf I dikecualikan bagi yang sudah mendapat amnesti dan/atau 
rehabilitasi. 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
Huruf m 
Cukup jelas. 
Huruf n 
Cukup jelas. 
Huruf o 
Ketentun huruf o termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya 
menurut peraturan perundang-undangan. 
Huruf p 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Pada waktu mengucapkan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai 
dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului 
dengan kata "Demi Allah" dan untuk agama Kristen/Katolik diakhiri dengan katakata "Semoga tuhan menolong saya", untuk agama Budha "Demi Hyang Adi 
Budha", untuk agama Hindu "Om Atah Paramawisesa". 

Pasal 14 
Ayat (1) 
Pernyataan meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
yang berwenang. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau 
tidak diketahui keberadaannya. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Tetap bertugas sampai Menteri Negara yang baru dilantik. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan kehendak Presiden adalah hak preogratif Presiden 
untuk memberhentikan Menteri Negara, dalam hal pergantian dan/atau 
perombakan kabinet. 

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di 
 

 
Pasal 15 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan lembaga negara lainnya adalah Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..............

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia