Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23PK/PID/2001/Putusan
P U T U S A N
No.: 23 PK / Pid / 2001
DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara terpidana :
Drs. H. ZUIYEN RAIS. MS., tempat lahir : Bukittinggi, umur / tanggal
lahir : 59 tahun / 13 Desember 1940, jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani No.11 Padang,
agama : Islam, pekerjaan Walikotamadya Padang ;
Pemohon Peninjauankembali berada di luar tahanan ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
di Padang yang berbunyi sebagai berikut :
Kesatu :
Primair :
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais. MS. Sebagai Walikotamadya
KDH TK.II Padang periode tahun 1993 sampai dengan 1998 berdasarkan Surat
Keputusan MENDAGRI No.131.23-444 tanggal 12 April 1993 dan sebagai
Walikotamadya KDH TK.II Padang tahun 1998 sampai dengan 2003,
berdasarkan Surat Keputusan MENDAGRI No.131.23-319 tanggal 1 April
1998, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara
bulan Juni 1994 sampai dengan bulan Maret 1997 dan bulan September 1997
sampai dengan bulan Oktober 1998 bertempat di Kantor Pemda Tingkat II
Kodya Padang Jalan Prof. Moh. Yamin No.70 Padang atau ditempat-tempat lain
yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, sebagai yang
melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Panitia Anggaran DPRD
Tingkat II Kodya Padang periode tahun 1992 sampai dengan 1997 dan Panitia
Penyusunan APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang untuk tahun anggaran 1994
/ 1995, 1995 / 1996, 1996 / 1997 dan tahun 1998 / 1999, yang masing-masing
perkaranya diajukan secara terpisah, telah melakukan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau………………..
2
atau suatu Badan, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan
cara-cara sebagai berikut :
- bahwa Terdakwa selaku Walikotamadya Tingkat II Padang berdasarkan
Undang-Undang No.5 tahun 1974, antara lain dalam pasal 62 (1) mempunyai
tugas dan wewenang menyelenggarakan pengurusan, pertanggung jawaban
dan pengawasan keuangan daerah berdasarkan Perda dan perundang-undangan
lebih tinggi ;
- bahwa masing-masing anggota DPRD Tingkat II Padang periode 1992 – 1997
yaitu :
1. Kol.Inf.Fihir Abdullah ;
2. Lekol Laut A. Rohim B ;
3. Mayorpol S. Effendi, SH. ;
4. Letkol Cam Khaidir CH ;
5. Letkol Sin Syafri Muas Z ;
6. Letkol Szi Maili Yudin S ;
7. Letkol Lek Sukardi Sainun ;
8. Letkol Inf. Ali Munir ;
9. Drs. Syuir MS ;
10. St. Harun Alrasyid ;
11. Indra Merry Maryatin, SH. ;
12. Z. Panji Alam ;
13. H. Sitti Asni Syamsir Alam ;
14. Thamran Anwar, SH. ;
15. H. Sulaiman Saleh, SH. ;
16. Baharuddin Hosen ;
17. Zainith. SP. ;
18. Asril Agus ;
19. Djaafar Hamzah, SH. ;
20. Syaril Basyir, SH. ;
21. Poniar Warsono, SH. ;
22. Drs. Irdinansyah Termizi ;
23………………..
3
23. Jormawati Johor ;
24. Anwar Idris, BA. ;
25. Asfiati Rizaldi ;
26. Ny. Nurka Sianis ;
27. Ir. Djafrnur ;
28. Drs. Irawadi Uska, BAC ;
29. Ir. Indra Syarif ;
30. Masri Marjan, SH. ;
31. Taharuddin Thaat ;
32. A m r a n, SN ;
33. Djamaan Ayub ;
34. Bazar Abbas ;
35. Drs. Syaaruddin Tamy ;
36. Ruslin As Dt Pade Saih ;
37. Chairul Indra ;
38. Drs. Syukriadi Syukur ;
39. Amri HD, BA ;
Telah mendapat kredit pembelian kendaraan pribadi roda empat dari Bank
Nagari BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) yang akan dicicil selama 50 (lima puluh) bulan ;
- bahwa pelunasan angsuran kredit yang ke I sampai dengan ke 15 telah dibayar
oleh anggota DPRD Tingkat II Padang dengan menggunakan dana dari hasil
penerimaan setiap bulan dari masing-masing anggota DPRD Tingkat II
Kotamadya Padang sedang untuk cicilan berikutnya, yaitu cicilan yang ke 16
sampai dengan ke 50 para anggota DPRD mengharapkan dapat ditanggulangi
oleh Pemda Tingkat II Kodya Padang ;
- bahwa Terdakwa selaku Walikotamadya Padang periode 1993 – 1998 telah
menyetujui untuk pembayaran angsuran kredit yang ke 16 sampai lunas,
dengan mengunakan dana APBD Tingkat II Pemda Kodya Padang dan
menganggarkannya pada pasal 2.14.1-1134 (Bantuan Organisasi Profesi)
masing-masing :
Pada tahun anggaran 1994 / 1995 telah dianggarkan dan sejumlah
Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada pasal 2.14.1-1134
(Bantuan……………….
4
(Bantuan Organisasi Profesi). Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun
anggaran 1995 / 1996 yaitu sebesar Rp.146.250.000,- (seratus empat puluh
enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk anggaran 1996 / 1997
sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sampai
dengan pembayaran cicilan ke 50 seluruhnya berjumlah Rp.405.000.000,-
(empat ratus lima juta rupiah) ;
- Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar untuk tahun
anggaran 1995 / 1996 ditemukan pengeluaran anggaran yang tidak wajar dan
menyimpang dari ketentuan dan bertentangan dengan Permendagri No.1 tahun
1990, yaitu pembayaran kredit 45 orang anggota DPRD Tingkat II Padang
kepada BPD Cabang Pasar Raya Padang sebesar Rp.146.250.000,- (seratus
empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu Terdakwa
sebagai Walikotamadya Tingkat II Padang diharuskan meminta persetujuan
khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS selaku Walikotamadya Padang
dengan Surat No.172.900 / II-Keu / 1997 tanggal 13 Desember 1997 telah
meminta persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumbar
terhadap pengeluaran uang yang dibebankan pada pasal 2.14.1-1134 (Bantuan
Organisasi Profesi) sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah),
namun sampai berakhirnya masa jabatan Terdakwa sebagai Walikotamadya
Tingkat II Padang periode 1993 – 1998 persetujuan yang diminta tidak pernah
diberikan oleh Gubernur KDH Tingkat II Sumbar, sehingga dengan demikian
perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara dalam hal ini Pemda Tingkat II
Padang sebesar kurang lebih Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ;
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya
Tingkat II Padang periode 1998 sampai dengan 2003 yang juga bertindak selaku
penanggung jawab penyusunan APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang, baik
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dalam menempatkan satu sama
lain antara lain dengan Bahar Adam Sori Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang
yang juga selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang,
Chairul Indra selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya
Padang, Dr. Bustaman Aman selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD
Tingkat…………….
5
Tingkat II Kodya Padang, Dr. Irdimansyah Tarmizi selaku Sekretaris Panitia
Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang, Drs. Asril Djohari Ketua Bidang
Pengeluaran Rutin Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang, Indra
Mardjatin Wakil Ketua Bidang Pengeluaran Rutin Panitia Anggaran
DPRD Tingkat II Kodya Padang, Drs. Tati Rosmiati Sekretaris Bidang
Pengeluaran Rutin Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang, H. Usep
Suhatmidjaya Ketua Bidang Pengeluaran Pembangunan Panitia Anggaran
DPRD Tingkat II Kodya Padang, H. A. Rahim Bachtiar Wakil Ketua Bidang
Pengeluaran Pembangunan Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang,
Ir. Pandji Alam Sekretaris Bidang Pengeluaran Pembangunan Panitia Anggaran
DPRD Tingkat II Kodya Padang, serta Panitia Penyusunan APBD Pemda
Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran 1997 / 1998 antara lain Drs. Masril
Payan Sekwilda Tingkat II Kodya Padang, Drs. Zainal Abidin Pet. Ketua
Bappeda Tingkat II Kodya Padang selaku Wakil Ketua I Panitia Penyusunan
APBD Tingkat II Kodya Padang, Drs. Bachtiar Bahar Asisten Administrasi
selaku Wakil Ketua II Panitia Penyusunan APBD Tingkat II Kodya Padang,
Drs. Yusrizal Bahari Asisten Administrasi Pembangunan Pemda Tingkat II
Kodya Padang dan Firdaus K, SE kepala Bagian Kuangan Pemda Tingkat II
Kodya Padang, selaku Sekretaris Panitia Penyusunan APBD Pemda Tingkat II
Kodya Padang, yang perkaranya akan diajukan secara tersendiri, pada
penyusunan APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang telah menyetujui
Penggunaan dana APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran
1998 – 1999 pada pasal 2.14.1-1135 (Bantuan Organisasi Sosial) untuk
pembayaran kredit para anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang periode tahun
1997 – 2002 kepada Bank Nagara BPD Sumbar Cabang Pasar Raya sebesar
Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
Bahwa untuk pembelian kendaraan pribadi roda empat anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang periode 1997 – 2002, Ketua DPRD Tingkat II Padang
dengan surat No.302 / III-DPRD / 1997 tanggal 9 September 1997 mengajukan
permohonan kepada Terdakwa Drs. H. Zuiye Rais MS. sebagai Walikotamadya
Padang untuk mengusahakan kredit dari salah satu Bank dengan bunga yang
rendah dan pembayaran kreditnya dapat dicicil sebagaimana yang pernah
dilakukan oleh anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang periode 1992 – 1997,
surat………………
6
surat Ketua DPRD tersebut dibalas oleh Terdakwa dengan surat No.168.900 / IIKeu
/ 1997 tanggal 19 Desember 1997 yang isinya antara lain untuk membantu
masalah mobilisasi anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang alternatif yang
dapat ditempuh dalam RAPBD Tingkat II Kodya Padang tahun anggaran 1998
– 1999 masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diharapkan
persetujuan dan dukungan DPRD dalam penyediaan dana tersebut pada saat
pembahasan dan penetapan RAPBD tahun 1998 / 1999, Ketua DPRD Tingkat II
Kodya Padang atas dasar tersebut dengan surat No.356 / III-DPRD / 1998
tanggal 5 Januari 1998 memberitahukan kepada Terdakwa :
a. Pimpinan bersama Ketua Fraksi dan Komisi di DPRD Tingkat II Kodya
Padang pada prinsipnya dapat menyetujui untuk menganggarkan dana kredit
untuk anggota DPRD Tngkat II Kodya Padang dalam APBD Tingkat II
Kodya Padang Tahun Anggaran 1998 – 1999 ;
b. Mohon diusahakan pemberian pinjaman melalui salah satu bank untuk
masing-masing anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibayarkan
kembali setelah pengesahan APBD tahun 1998 – 1999 karena belum
memungkinkan pencairan dana bantuan mobilitas tersebut sedangkan para
anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang telah memerlukan guna mengatasi
masalah mobilisasi tersebut ;
Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya Padang dengan surat
No.003.900 / III-Keu / 1998 tanggal 23 Januari 1998 memberitahukan kepada
Bank Nagari (BPD Sumbar) ;
a. Adanya rencana memberikan bantuan untuk pembelian kendaraan yang
dananya didukung melalui APBD Tingkat II Kodya Padang Tahun
Anggaran 1998–1999 pada pasal 2.2.1-1010 a (biaya penunjang kegiatan
DPD) masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
dengan jumlah keseluruhannya Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta
rupiah);
b. Meminta pinjaman untuk masing-masing anggota DPRD Tingkat II Padang
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jumlah
keseluruhannya / pokok pinjaman Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh
lima juta rupiah) ;
c. Memberitahukan besarnya pinjaman pokok ditambah bunga dan biaya
administrasi……………
7
administrasi akan dilunasi dalam tempo 3 bulan sejak perjanjian pinjaman
ditanda tangani ;
Untuk mempertegas surat Terdakwa tersebut diatas Ketua DPRD Tingkat II
Kodya Padang menyampaikan dengan surat No.375 / III-DPRD / 1998 tanggal
24 Januari 1998 kepada BPD Sumbar ;
a. Pada prinsipnya dapat menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada
masing-masing anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jumlah biaya seluruhnya
berjumlah Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
b. Untuk penyelesaian hutang pokok, bunga dan biaya lainnya akan dibebankan
kepada APBD Tingkat II Kodya Padang tahun anggaran 1998 – 1999 pada
pasal 2.2.1-1010 a (Biaya Penunjang Kegiatan DPRD) ;
Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya Padang Firdaus K,
SE sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemda Tingkat II Kodya Padang pada
tanggal 27 Januari 1998 menanda tangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK)
No.006 / PA / KMK-MC / 0198 / 0498 sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus
dua puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya :
a. Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)diserahkan kepada
para anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang, masing-masing sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yakni :
1. Chairul Indra ;
2. Drs. Syukriadi Syukur ;
3. Abdul Kadir Harahap ;
4. Irwan Syofyan, SH. ;
5. H. Usep Suhami jaya ;
6. Drs. H. Asril Djohari ;
7. Djafri bakar ;
8. Indra Merry Mardjatin, SH. ;
9. Drs. Adri Simon ;
10. Ir. H. Bustaman Anam ;
11. Drs. Nirwan Pulungan ;
12. Drs. Yusmar ;
13. A f r i z a l ;
14………………
8
14. Zainith, SH. ;
15. Drs. Irdinasyah Tarmizi ;
16. Hasnah Cendra Dewi ;
17. Zailis usman ;
18. Ny. nani Agustiar ;
19. Ir. Irfedi Arbi ;
20. Drs. Mirkadri Miar ;
21. Nurkasianis ;
22. Ir. Zuhendrik Anwar ;
23. Ma’ad Khatib ;
24. Ny. Atik Kuniasih Nursyamsi ;
25. Basran Basyir, BA. ;
26. Drs. Zaitul Ikhlas Said ;
27. Z. Panji Alam ;
28. Dra. Nuraini Nur ;
29. H. Baharuddin Jamil ;
30. Hj. Husniati ;
31. S a h a r, BS ;
32. Darwis L. ;
33. Drs. Baniamin ;
34. Drs. Syafnil Effendi, SH. ;
35. Dahriaf Taher Dt. Salayo, SH. ;
36. Haskarianto ;
37. Kol.Inf. bahar Adam Sori ;
38. Letkol. Inf. Alimunir ;
39. Letkol. Cay. Yokman Rahim ;
40. Letkol.Cal.H. asmono Rasyid ;
41. Letkol. CPL. Kasdjani ;
42. Letkol.Laut.A. Rahim, Bachtiar ;
43. Letkol.Pol.Etty Saridin ;
44. Mayor CKM Dra. Tati Rosmiati ;
45. Mayor.Pol.Drs. Baharudin R ;
b. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk
membayar……………
9
membayar bunga dan biaya administrasi pada BPD Sumbar sendiri ;
Bahwa RAPBD Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran 1998 – 1999
yang ditetapkan sebagai APBD Tingkat II Kodya Padang dengan Peraturan
Daerah (Perda) Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998, dana untuk
pelunasan kredit tersebut dengan persetujuan Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS
sebagai Walikotamadya dan penanggung jawab APBD Tingkat II Pemda Kodya
Padang. Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang dan Panitia
Penyusunan APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang, tidak dianggarkan pada
pasal untuk DPRD Tingkat II Kodya Padang cq. Pasal 2.2.1-1010 a (Biaya
penunjang kegiatan DPRD) tetapi dianggarkan pada pasal untuk Sekretaris
Pemda Tingkat II Padang yaitu pada pasal 2.14.1-1135 (bantuan Organisasi
Sosial) ;
Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya Padang pada tanggal
13 April 1998 menerbitkan Surat Keputusan No.5 Tahun 1998 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan.
Kegiatan / pasal dan proyek APBD tahun Anggaran 1998 / 1999, untuk pasal
2.14.1-1135 (Bantuan Organisasi Sosial) dianggarkan sebesar
Rp.1.123.818.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus
delapan belas ribu rupiah) dengan keterangan :
a. Penjelasan terperinci akan diuraikan
lebih lanjut dalam DIKDA…… Rp.1.101.318.000,-
b. Penanggulangan masalah sisoal Rp. 10.000.000,-
c. Operasional TPA Adipura…… Rp. 12.500.000,-
Pada tanggal 17 April 1998 telah menerbitkan Surat Keputusan No.26 / DIKDA
/ 1998 tentang Pengesahan Daftar isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran
Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998 / 1999 yang dalam uraian lebih lanjut
mengenai kebutuhan satu tahun untuk pasal 2.14.1.1135 terdapat rencana
penggunaan anggaran sebesar Rp.720.000.000, (tujuh ratus dua puluh juta
rupiah) sebagai bantuan mobilisasi / kesejahteraan anggota DPRD Tingkat II
Kodya Padang (45 x Rp.16.000.000,-) ;
Bahwa Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya
Padang telah menggunakan anggaran untuk membayar hutang / kredit dari
anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang peiode 1997 – 2002 dengan
membebankan…………..
10
membebankan kepada pasal 2.14.1135 (Bantuan Organisasi Sosial) dari APBD
Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998 / 1999 tanpa adanya persetujuan dari
Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat dan penganggaran pada pasal tersebut
adalah bertentangan dengan KEPMENDAGRI No.5 tahun 1996 dan Instruksi
Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.1903 / 88 / Keu / 1998, sehingga
akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan sebesar
kurang lebih Rp.803.803.645,- (delapan ratus tiga juta delapan ratus tiga ribu
enam ratus enam puluh lima rupiah) ;
Bahwa dengan demikian pada periode DPRD Tingkat II Kotamadya
Padang 1992 – 1997 dan periode 1997 – 2002, Pemda Tingkat II Kotamadya
Padang telah dirugikan = Rp.405.000.000,- + Rp.803.803.645,- =
Rp.1.208.803.645,- (satu milyar dua ratus delapan juta delapan ratus delapan
ribu rpiah enam ratus empat puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut ;
Melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c Undang-
Undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 (1) ke 1e jo Pasal 65 (1) KUHP ;
Subsidair :
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam
dakwaan Primair sebagai melakukan atau yang turut serta melakukan dengan
Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang periode Tahun 1992 sampai
dengan 1997 dan Panitia Penyusunan APBD Pemda Tingkat II Kodya Padang
untuk Tahun Anggaran 1994 – 1995, 1995 – 1996, 1996 – 1997 dan 1998 –
1999, yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah telah melakukan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan Kuangan Negara dan atau
perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
dengan cara sebagai berikut :
1. Bahwa untuk pembelian kendaraan pribadi roda empat dari masing-masing
anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang periode 1992 – 1997 yaitu :
1………………..
11
1. Kol.Inf. Fihir Abdullah ;
2. Letkol Laut A. Rohim B ;
3. Mayorpol S. Effendi, SH. ;
4. Letkol. Cam Khaidir CH ;
5. Letkol. Sin. Syafri Muas Z ;
6. Letkol. Szi Maili Yudin S ;
7. Letkol. Lek. Sukardi Sainun ;
8. Letkol. Inf. Ali Munir ;
9. Drs. Syuib MS ;
10. St. Harun Al Rasyid ;
11. Indra Merry Maryatin, SH. ;
12. Z. Panji Alam ;
13. H. Sitti Asni Syamsir lam ;
14. Thamran Anwar, SH. ;
15. H. Sulaiman Saleh, SH. ;
16. Baharuddin Hosen ;
17. Zainith. SP. ;
18. Asril Agus ;
19. Djafar Hamzah, SH. ;
20. Syafril Basyir, SH. ;
21. Poniar Warsono, SH. ;
22. Drs. Irdinansyah Tarmizi ;
23. Jormawati Johor ;
24. Anwar Idris, BA. ;
25. Asfiati Rizaldi ;
26. Ny. Nurka Sianis ;
27. Ir. Djafrinur ;
28. Drs. Irawati Uska, BAC. ;
29. Ir. Indra Syarif ;
30. Masri Marjan, SH. ;
31. Taharuddin Thaat ;
32. A m r a n. SN. ;
33. Djamaan Ayub ;
34……………..
12
34. Bazar Abbad ;
35. Drs. Syaaruddin Tamy ;
36. Ruslin As Dt. Pade Saih ;
37. Chairul Indra ;
38. Drs. Syukriadi Syukur ;
39. Amri HD, BA. ;
Telah mendapat kredit dari Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Pasar Raya
Padang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dicicil
selama 50 bulan ;
Bahwa angsuran pelunasan kredit yang kesatu sampai dengan ke 15 dibayar
dengan menggunakan dana dari hasil penerimaan setiap bulan dari masing –
masing anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang, sedang cicilan / angsuran
berikutnya mulai ke 16 sampai ke 50 para anggota DPRD meminta kepada
Walikota agar angsuran berikutnya dapat ditanggulangi oleh Pemda Tingkat
II Kodya Padang ;
Bahwa Terdakwa selaku Walikotamadya Padang periode 1993 – 1998 yang
juga selaku Penanggung jawab Penyusunan APBD Tingkat II Pemda Kodya
Padang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Panitia
Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang dan Panitia Penyusunan APBD
Pemda Tingkat II Kodya Padang telah menyetujui untuk menggunakan dana
dari APBD Tingkat II Pemda Kodya Padang untuk pembayaran angsuran
kredit anggota DPRD periode 1992 – 1997 yaitu angsuran ke 16 sampai ke
50 dengan mencantumkannya pada APBD Tingkat II Kotamadya Padang
tahun anggaran 1994 – 1995 pada 2.14.1.1134 (Bantuan Organisasi Profesi)
sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hal
tersebut berlanjut pada tahun anggaran 1995 / 1996 sebesar
Rp.146.250.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) dan tahun anggaran 1996 / 1997 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus
tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sampai dengan pembayaran cicilan ke
50 berjumlah Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ;
Bahwa penganggaran dana pada pasal 2.14.1.1134 (Bantuan Organisasi
Profesi) untuk pembayaran angsuran kredit anggota DPRD Tingkat II
Kotamadya Padang periode 1992 – 1997 bertentangan dengan
PEMENDAGRI…………..
13
PEMENDAGRI No.1 tahun 1990 ;
Pada pemeriksaannya yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar untuk
tahun anggaran 1995 / 1996 ditemukan pengeluaran anggaran yang tidak
wajar dan menyimpang dari ketentuan atas pembayaran kredit 45 orang
anggota DPRD Tingkat II Padang kepada BPD Cabang Pasar Raya Padang
sebesar Rp.146.250.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah). Untuk itu ia Terdakwa sebagai Walikotamadya Tingkat
II Padang diharuskan meminta persetujuan khusus kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumbar, namun sampai berakhirnya masa jabatan
Terdakwa sebagai Walikotamadya Tingkat II Padang periode 1993 – 1998
persetujuan yang diminta tidak pernah diberikan oleh Gubernur KDH
Tingkat I Sumbar, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah
merugikan Negara dalam hal ini Pemda Tingkat II Padang sebesar lebih
kurang Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) ;
2. Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Zuien Rais MS sebagai Walikotamadya Tingkat
II Padang periode 1998 – 2003 berdasarkan SK Mendagri No.131.23.319
tanggal 1 April 1998, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan
Bahar Adam Sori Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang yang juga selaku
Ketua Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kotamadya Padang, para Ketua
Fraksi, Ketua Komisi dan Panitia anggaran DPRD Tingkat II Kotamadya
Padang dan Panitia Anggaran Pemda Tingkat II Kotamadya Padang yang
perkaranya akan diajukan tersendiri, telah menyetujui penggunaan dana
APBD Tingkat II Kodya Padang tahun 1998 / 1999 pada pasal 2.14.1.1135
(Bantuan Organisasi Sosial) untuk pembayaran kredit para anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang periode tahun 1997 – 2003 kepada Bank Nagari
BPD Sumbar Cabang Pasar Raya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua
puluh juta rupiah) ;
Bahwa untuk pembelian kendaraan pribadi roda empat anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang periode 1997-2002, Ketua DPRD Tingkat II
Padang dengan No.302 / III-DPRD / 1997 tanggal 9 September 1997
mengajukan permohonan kepada Terdakwa Drs.H. Zuiyen Rais MS. sebagai
Walikotamadya Padang untuk mengusahakan kredit dari salah satu Bank
dengan bunga yang rendah dan pembayaran kreditnya dapat dicicil
sebagai………………..
14
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Tingkat II Padang
periode 1992-1997, surat Ketua DPRD tersebut dibalas oleh Terdakwa
dengan Surat No.168.900 / II-Keu / 1997 tanggal 19 Desember 1997 yang
isinya antara lain untuk membantu masalah mobilisasi anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang. Alternatif yang dapat ditempuh dalam APBD
Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran 1998-1999 masing-masing
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diharapkan persetujuan dan
dukungan DPRD dalam penyediakan dana tersebut pada saat pembahasan
dan penetapan RAPBD tahun 1998-1999, Ketua DPRD Tingkat II Kodya
Padang atas dasar tersebut dengan Surat No.356 / III-DPRD / 1998 tanggal 5
Januari 1998 memberitahukan kepada Terdakwa ;
a. Pimpinan bersama Ketua Fraksi dan Komisi di DPRD Tingkat II Kodya
Padang pada prinsipnya dapat menyetujui untuk menganggarkan dana
kredit untuk anggota DPRD Tingkat II Padang dalam APBD Tingkat II
Kodya Padang taun anggaran 1998-1999 ;
b. Mohon diusahakan pemberian pinjaman melalui salah satu Bank untuk
masing-masing anggota DPRD Tingkat II Padang sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibayarkan
kembali setelah pengesahan APBD tahun 1998-1999 karena dalam
memungkinkan pencairan dana bantuan mobilisasi tersebut sedangkan
para anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang telah memerlukan guna
mengatasi masalah mobilisasi tersebut ;
Terdakwa Drs.H. Zuiyen Rais MS. Sebagai Walikotamadya Padang dengan
surat No.003.900 / III-Ke / 1998 tanggal 23 Januari 1998 memberitahukan
kepada Bank Nagari (BPD Sumbar) ;
a. Adanya rencana memberikan bantuan untuk pembelian kendaraan yang
dananya didukung melalui APBD Tingkat II Kodya Padang Tahun
Anggaran 1998-1999 pada pasal 2.2.1.1010 a (biaya penunjang kegiatan
DPRD) masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
b. Meminta pinjaman untuk masing-masing anggota DPRD Tingkat II Padang
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jumlah
keseluruhannya / pokok pinjaman Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh
lima juta rupiah) ;
c……………….
15
c. Memberitahukan besarnya pinjaman pokok ditambah bunga dan biaya
administrasi akan dilunasi dalam tempo 3 bulan sejak perjanjian pinjaman
ditanda tangani ;
Untuk mempertegas surat Terdakwa tersebut diatas Ketua DPRD Tingkat II
Kodya Padang menyampaikan dengan Surat No.375 / III-DPRD / 1998 tanggal
24 Januari 1998 kepada BPD Sumbar :
a. Pada prinsipnya dapat menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada
masing-masing anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jumlah biaya seluruhnya
berjumlah Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
b Untuk penyelesaian hutang pokok, bunga dan biaya lain akan dibebankan
kepada APBD Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran 1998-1999 pada
pasal 2.2.1.1010 a (Biaya Penunjang Kegiatan DPRD) ;
Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya Padang dan
Firdaus K, SE sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemda Tingkat II Kodya
Padang pada tanggal 27 Januari 1998 menanda tangani Persetujuan
Membuka Kredit (PMK) No.006 / PA / KMK-MC / 0198 / 0498 sebesar
Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) bahwa cara perolehan
kredit tersebut tidak sesuai dengan maksud :
a. Pasal 61 Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah yang ditentukan :
1. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat membuat keputusan
untuk mengadakan hutang piutang atau menanggung pinjaman bagi
kepentingan dan atas beban daerah ;
2. Dalam keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, ditetapkan juga sumber pembayaran bunga dan angsuran
pinjaman itu serta cara pembayarannya ;
3. Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sesudah
pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
Yang menurut penjelasan pasal tersebut dinyatakan : “Yang
berwenang mengadakan hutang piutang dan menanggung pinjaman
adalah Kepala Daerah tersebut harus terlebih dahulu dapat
persetujuan DPRD yang dituangkan dalam bentuk keputusan
DPRD”………………
16
DPRD”. Keputusan Kepala Daerah tersebut bagi daerah Tingkat I
maupun bagi daerah Tingkat II untuk dapat berlaku memerlukan
pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
b. Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96 tahun 1995
tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Pemerintah Daerah (sebagai
ketentuan pelaksanaan tersebut butir 3.1) ditentukan : “Pemerintah
Daerah tersebut mengadakan pinjaman setelah memenuhi persyaratan
antara lain :
a. Nilai manfaat program / proyek yang dibiayai oleh dana pinjaman
tersebut menguntungkan bagi perekonomian dan keuangan daerah ;
b. Persetujuan DPRD ;
c. Pengesahan Menteri Dalam Negeri ;
Selanjutnya uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa tersebut
kemudian :
a. Rp.675.000.000,- (enam ratus trujuh puluh lima juta rupiah)
diserahkan kepada para anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang;
1. Chairul Indra ;
2. Drs. Syukriadi Syukur ;
3. Abdul Kadir Harahap ;
4. Irwan Sofian, SH. ;
5. H. Usep Suhami Jaya ;
6. Drs.H. Asril Djohari ;
7. Djafri Bakar ;
8. Indra Merry Mardjatin, SH. ;
9. Drs. Adri Simon ;
10. Ir. H. Busiaman Anam ;
11. Drs. Nirwan Pulungan ;
12. Drs. Yusmar ;
13. A f r i z a l ;
14. Zainith, SH. ;
15. Drs.Irdinasyah Tarmizi ;
16. Hasnah Cendra Dewi ;
17. Zailis usman ;
18………………
17
18. Ny. nani Agustiar ;
19. Ir. Irfendi Arbi ;
20. Drs. Mirkadri Miar ;
21. Nurkasianis ;
22. Ir. Zuhendrik Anwar ;
23. Ma’ad Khatib ;
24. Ny. Atik Kuniasih Nusyamsi ;
25. Basran Basyir, SH. ;
26. Drs.Zaitul Ikhlas Said ;
27. Z. Panji Alam ;
28. Dra. Nuraini Nur ;
29. H. baharuddin Jamil ;
30. Hj. Husniati ;
31. Sahar. RS ;
32. Darwis L ;
33. Drs. Baniamin ;
34. Drs. Syafnil Efendi, SH. ;
35. Dahriaf Taher Dt. Salayo, SH. ;
36. Haskarianto ;
37. Kol.Inf. Bahar Adam Sori ;
38. Letkol.Inf. Alimunir ;
39. Letkol.aj. Yokman Rahim ;
40. Letkol.Cal. H. Rasmono Rasyid ;
41. Letkol.CPL. Kasdjani ;
42. Letkol.Laut Arahim Bachtiar ;
43. Letokol.Pol. Etty Saridin
44. Mayor CKM Drs. Tati Rosmiati ;
45. Mayor Pol. Drs. Baharuddin ;
masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas jta rupiah),
sehingga para anggota DPRD Tingkat II Kotamadya Padang
tersebut bertambah kekayaannya sebesar jumlah tersebut diatas ;
b. Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk
membayar bunga dan biaya administrasi pada BPD Sumbar
sendiri ;
Bahwa………………
18
Bahwa RAPBD Tingkat II Kodya Padang Tahun Anggaran 1998-1999 yang
ditetapkan sebagai APBD Tingkat II Kodya Padang dengan Peraturan Daerah
(Perda) Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998, dana untuk pelunasan kredit
tersebut dengan persetujuan Terdakwa Drs.H. Zuiyen Rais MS sebagai
Walikotamadya Padang dan Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Kodya Padang,
tidak dianggarkan pada pasal untuk DPRD Tingkat II Kodya Padang cq. Pasal
2.2.1.1010 a (Biaya Penunjang Kegiatan DPRD) tetapi dianggarkan pada pasal
untuk Sekretariat Pemda Tingkat II Padang yaitu pada pasal 2.14..1.113
(Bantuan Organisasi Sosial) ;
Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya Padang pada tanggal
13 April 1998 menerbitkan surat Keputusan No.5 tahun 1998 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan. Kegiatan / pasal dan proyek APBD tahun
Anggaran 1998 / 1999, untuk pasal 2.14.1.1135 (Bantuan Organisasi Sosial)
dianggarkan sebesar Rp.1.123.818.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta
delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan keterangan :
a. Penjelasan terperinci akan diuraikan lebih lanjut
dalam DIKDA……………………………………. Rp.1.101.318.000,- ;
b. Penanggulangan masalah social…………………. Rp. 10.000.000,- ;
c. Operasional TPA Adipura……………………….. Rp. 12.500.000,- ;
Pada tanggal 17 April 1998 telah menerbitkan Surat Keputusan No.26 / DIKDA
/ 1998 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran
Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998 / 1999 dalam uraian lebih lanjut mengenai
kebutuhan satu tahun untuk pasal 2.14.1.1135 terdapat rencana penggunaaan
anggaran sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sebagai
bantuan mobilisasi / kesejahteraan anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang (45
x Rp.16.000.000,-) ;
Bahwa Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamada Padang telah
menggunakan anggaran untuk membayar hutang / kredit dari anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang periode 1997-2002 dengan membebankan kepada
pasal 2.14.1.1135 (Bantuan Organisasi Sosial) dari APBD Tingkat II Padang
Tahun Anggaran 1998 / 1999 tanpa adanya persetujuan dari Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Barat, KEPMENDAGRI No.5 tahun 1996 dan Instruksi
Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.1903 / 88 / Keu / 1998, adalah
perbuatan
melawan…………..
19
melawan hukum secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara dalam hal ini Pemda Tingkat II Kodya Padang sebesar kurang lebih
Rp.803.803.645,- (delapan ratus tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus
empat puluh lima rpiah) ;
Bahwa dengan demikian pada periode DPRD Tingkat II Kotamadya Padang
1992-1997 dan periode 1997-2002, negara yang dalam hal ini Pemda Tingkat II
Kotamadya Padang telah dirugikan = Rp.405.000.000,- + Rp.803.803.645,- =
Rp.1.208.803.645,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
Melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c Undang-
Undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 (1) 1e jo Pasal 6 (1) KUHP ;
Kedua :
Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS sebagai Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi
dengan pasti atau pada bulan Nopember 1997 sampai dengan bulan Maret 1998
atau setidak-tidaknya pada tahun 1997 dan tahun 1998 bertempat di Kantor
Bank Nagari Sumbar Cabang Pasar Raya Padang Jalan Pasar Raya KOPPAS
PLAZA Lantai II Padang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang memberikan hadiah atau janji kepada
seseorang pegawai negeri dengan maksud untuk menggerakkannya melakukan
sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam tugasnya yang bertentangan dengan
kewajibannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Dengan adanya Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.302 / IIIDPRD
/ 1997 tanggal 9 September 1997 tentang Mohon Diusahakan Kredit Dari
Salah Satu Bank Dengan Bunga Rendah Untuk Pembelian Kendaraan Pribadi
Roda Empat Anggota DPRD Tingkat II Padang periode 1997-2002 dan
pembayaran kreditnya dapat dicicil sebagaimana pernah dilakukan oleh anggota
DPRD Tingkat II Padang periode tahun 1992-1997 ;
Oleh Terdakwa surat tersebut pada tanggal 13 Nopember 1997 dibuat disposisi
kepada Sekda dengan kata-kata harap diproses ;
Terdakwa dengan Surat No.168.900 / II-Keu / 1997 tanggal 19 Desember 1997
membuat surat kepada Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang dengan
memberitahukan…………..
20
memberitahukan :
a. Bank Nagari BPD Sumbar dapat memberikan kredit dengan bunga sebesar
28 % dan hal ini akan memberatkan dalam pembayaran cicilan ;
b. Untuk membantu mobilitas Anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang
alternatif yang dapat ditampung akan menampung RAPBD Tahun Anggaran
1998-1999 masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
dan diharapkan persetujuan dan dukungan dari DPRD Tingkat II Kodya
Padang dalam penyediaan dana tersebut pada saat pembahasan dan
penetapan RAPBD tahun 1998-1999 ;
Dengan akan berakhirnya masa jabatannya Terdawa Drs. H. Zuiyen Rais MS
sebagai Walikotamadya Tingkat II Padang untuk masa jabatan 18 April 1993
sampai dengan 18 April 1998, fraksi-fraksi dari DPRD Tingkat II Kodya Padang
pada bulan Nopember 1997 sampai dengan Januari 1998 telah melakukan
penjaringan Balon Walikotamadya KDH Tingkat II Padang untuk masa jabatan
tanggal 1 April 1998 sampai dengan 18 April 2003 ;
Fraksi-fraksi DPRD Tingkat II Kodya Padang pada bulan Januari 1998 telah
menentukan hasil penjaringan Balon Walikotamadya KDH Tingkat II Padang
untuk masa jabatan 18 April 1998 sampai dengan 19 April 2003, yaitu :
a. Fraksi PDI Mencalonkan :
1. Drs. Reza Esfandiari ;
2. Suparno, SH. ;
3. Prof.DR. Ir. Muchlis Muchtar, MS. ;
4. Drs. Basril Taher ;
5. Kol.CKM. Syahrial, SH. ;
b. Fraksi Persatuan Pembangunan mencalonkan :
1. Prof.DR.Ir. Muchlis Muchtar, SH. ;
2. Suparno, SH. ;
3. Kol.CKM. Syahrial, SH. ;
4. Drs. H. Armin An ;
5. Drs. Reza Espandiari ;
c. Fraksi Karya Pembangunan mencalonkan :
1. Drs. H. Zuiyen Rais. MS. ;
2. Dr. Syafrizal, SE.MA. ;
3………………..
21
3. Ir. Nurmawan ;
4. Drs. H. Manzarni ;
5. Drs. Bachtiar Bahar ;
d. Fraksi ABRI mencalonkan :
1. Drs. H. Armin An ;
2. Suparno, SH. ;
3. Prof.DR. Ir. Muchlias Muchtar ;
4. Drs. Reza Espandiari ;
5. Drs. Basri Taher ;
Bahwa Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS. Sebagai Walikotamadya
Tingkat II Kodya Padang pada tanggal 27 Januari 1998 menandatangani
Persetujuan membuka Kredit No.006 / PA / PMK / 0198 tanggal 27 Januari
1998 sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan pada
tanggal 28 Januari 1998 menerima uangnya, kemudian sebanyak
Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perantaraan
Sekretaris DPRD Tingkat II Kodya Padang dibagikan kepada Anggota DPRD
Tingkat II Kodya Padang masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) ;
Bahwa dengan adanya pemberian hadiah seperti tersebut diatas
perolehan suara untuk Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS dalam pemilihan
Walikotamadya KDH Tingkat II Kodya Padang yang dilaksanakan pada bulan
Maret 1998 jauh berbeda jika dibandingkan dengan perolehan suara calon
lainnya yang seluruh calon juga berasal dari fraksi FKP, yakni :
1. Drs. H. Bachtiar bahar = 3 tiga) suara ;
2. Dr. Syafrizal, SE.MA. = 3 (tiga) suara ;
3. Drs. H. Zuien Rais MS = 37 (tiga puluh tujuh) suara ;
Sedangkan :
a. Para calon Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tersebut dalam
penjaringan calon Walikotamadya Tingkat II Padang untuk masa jabatan 18
April 1998 sampai dengan 18 April 2003 Terdakwa hanya dicalonkan dari
satu fraksi Karya Pembangunan yang beranggotakan 30 orang ;
b. Dalam pemilihan Walikotamada KDH Tingkat II Kodya Padang hanya
dilakukan oleh 44 orang anggota DPRD karena 1( satu) orang dari Anggota
DPRD…………..
22
DPRD Tingkat II Padang abstain ;
Dengan diberikannya hadiah kepada 45 orang anggota DPRD Tingkat II Kodya
Padang periode 1997-2002 kepada :
1. Chairul Indra ;
2. Drs. Syukriadi Syukur ;
3. Abdul Kadir Harahap ;
4. Irwan Syofan, SH. ;
5. H. Usep Suhami Jaya ;
6. Drs. H. Asril Djohari ;
7. Djafri Bakar ;
8. Indra Merry Mardjatin, SH. ;
9. Drs. Adri Simon ;
10. Ir.H. Busiaman Anam ;
11. Drs. Nirwan Pulungan ;
12. Drs. Y u s m a r ;
13. A f r i z a l ;
14. Zainith, SH. ;
15. Drs. Irdinasyah Tarmizi ;
16. Hasnah Cendra Dewi ;
17. Zailis Usman ;
18. Ny. nani Agustinar ;
19. Ir. Irfendi Arbi ;
20. Drs. Mirkadri Miar ;
21. Nurkasianis ;
22. Ir. Zuhendrik Anwar ;
23. Ma’ad Khatib ;
24. Ny. Atik Kiniasih Nursyamsi ;
25. Basran Basyir, BA. ;
26. Drs. Zaitul Ihlas Said ;
27. Z. anji Alam ;
28. Dra. Nuraini Nur ;
29. H. Baharuddin amil ;
30. Hj. Husniati ;
31……………….
23
31. S a h a r, BS. ;
32. D a r w i s L ;
33. Drs. Baniamin ;
34. Drs. Syafnil Effendi, SH. ;
35. Dahriaf Taher Dt. Salayo, SH. ;
36. Haskarianto ;
37. Kol.Inf. bahar Adam Sori ;
38. Letkol.Inf. Alimunir ;
39. Letkol.Ca. Yokman Rahim ;
40. Letkol.Cal.H. Rasmono Rasyid ;
41. Letkol.CPL. Kasdjani ;
42. Letkol.Laut Arahim, Bachtiar ;
43. Letkol.Pol. Etty Saridin ;
44. Mayor CKM Dra. Tati Rosmiati ;
45. Mayor.Pol.Drs. Baharudin R. ;
masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga
Terdakwa memperoleh suara terbanyak ;
Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 209 ayat (1) 1e KUHP jo Pasal
ayat (1) sub c jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 ;
Membaca tuntutan hukum dari Jaksa / Penuntut Umum tanggal 29
Desember 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Zuiyen Rais. MS telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan
bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) sub
b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 55
(1) ke 1e jo Pasal 65 (1) KUHP sesuai Dakwaan kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Zuiyen Rais. MS. tidak bersalah melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pasal 209 ayat (1) 1e
KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 34 sub c Undang-Undang No.3
Tahun 1971 dalam dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari
dakwaan tersebut, membebankan biaya perkara kepada Negara ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.Zuiyen Rais. MS. berupa :
- Pidana……………….
24
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah
supaya Terdakwa ditahan ;
- Pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan ;
- Pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Surat perintah membayar uang (SPMU) :
1.1. No.333 / RT / 94-95 tanggal 30 Juli 1994 ;
1.2. No.426 / RT / 94-95 tanggal 30 Agustus 1994 ;
1.3. No.507 / RT / 94-95 tanggal 23 September 1994 ;
1.4. No.620 / RS / 94-95 tanggal 27 Oktober 1994 ;
1.5. No.714 / RS / 94-95 tanggal 30 September 1994 ;
1.6. No.808 / RS / 94-95 tanggal 27 Desember 1994 ;
1.7. No.919 / RS / 94-95 tanggal 31 Januari 1995 ;
1.8. No.1029 / RS / 94-95 tanggal 28 Pebruari 1995 ;
1.9. No.46 / RS / 94-95 tanggal 28 April 1995 ;
1.10. No.133 / RS / 94-95 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.11. No.238 / RS / 94-95 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.12. No.426 / RS / 95-96 tanggal 29 Agustus 1995 ;
1.13. No.502 / RS / 95-96 tanggal 15 September 1995 ;
1.14. No.621 / RS / 95-96 tanggal 31 Oktober 1995 ;
1.15. No.T11 / RS / 95-96 tanggal 23 Nopember 1995 ;
1.16. No.807 / RS / 95-96 tanggal 28 Desember 1995 ;
1.17. No.58 / RS / 96-97 tanggal 30 April 1996 ;
1.18. No.251 / RS / 96-97 tanggal 27 Juni 1996 ;
1.19. No.353 / RS / 96-97 tanggal 26 Juli 1996 ;
1.20. No.455 / RS / 96-97 tanggal 30 Agustus 1996 ;
1.21. No.550 / RS / 96-97 tanggal 28 September 1996 ;
1.22. No.660 / RS / 96-97 tanggal 31 Oktober 1996 ;
1.23. No.752 / RS / 96-97 tanggal 30 Desember 1996 ;
1.24. No.829 / RS / 96-97 tanggal 23 Desember 1996 ;
1.25. No.932 / RS / 96-97 tanggal 23 Januari 1997 ;
1.26…………….
25
1.26. No.1057 / RS / 96-97 tanggal 28 ebruari 1997 ;
1.27. No.1164 / RS / 96-97 tanggal 27 Maret 1997 ;
1.28. No.232 / RT / 94-95 tanggal 29 Juni 1994 ;
1.29. No.338 / RS / 95-96 tanggal 11 Agustus 1995 ;
1.30. No.990 / RS / 95-97 tanggal 30 Januari 1996 ;
1.31. No.994 / RS / 95-96 tanggal 15 Pebruari 1996 ;
1.32. No.969 / RS / 95-96 tanggal 13 Pebruari 1996 ;
1.33. No.142 / RS / 95-96 tanggal 23 Mei 1996 ;
2. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.172.900 / II-Keu /
1997 tanggal 31 Desember 1997 dan lembar daftar temuan dan
komitmen lanjut tahun yang diperiksa TA-1995-1996 ;
3. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.302 / III-DPRD / 1997
taggal 9 September 1997 ;
4. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.169-900 / II-Keu /
1997 tanggal 19 Desember 1997 ;
5. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.172-900 / II-Keu / 1997
taggal 31 Desember 1997 ;
6. Surat Ketua DPRD Tingkat II Padang No.356 / III-DPRD / 1998 tanggal
6 Januari 1998 ;
7. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003-900 / II-Ke / 1998
tanggal 23 Januari 1998 ;
8. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.375 / III-DPRD / 1998
tanggal 24 Januari 1998 ;
9. Surat pernyataan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
10. Surat Kuasa anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang kepada
Bendaharawan Rutin Sekretaria DPRD Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
11. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003.A.900 / II-Keu /
1998 tanggal 27 Januari 1998 ;
12. Surat Pengakuan Hutang Drs. H. Zuyen Rais. MS. Sebagai
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27 Januari 1998 ;
13……………….
26
13. Syarat-syarat umum pemberian kredit BPD Sumber tanggal 27 Januari
1998 ;
14. Surat Jaminan Pribadi (Borgtoht) Drs.H. Zuiyen Rais MS. Dan Firdaus
K, SE. masing-masing tanggal 27 Januari 1998 ;
15. Persetujuan Membuka Kredit No.006 / PA / KMK-MG / 0198 / 0498
tanggal 27 Januari 1998 ;
16. Tanda terima uang Rp.720.000.000, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
yang ditanda tangani Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 dan tanda terima uang Rp.7.225.000,- (tujuh jta dua ratus
dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani Pimpinan BPD Sumber
Cabang Pasar Raya Padang ;
17. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.089 / PA / UM / 0498
tanggal 25 April 1998 ;
18. Surat Walikota KDH Tingkat II Padang dan Perjanjian Addendum ke II
No.006 / 019 / PA / ADD / KMK-MG / 0798 / 1098 ;
19. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.195 / PA / UM / 0898
tanggal 21 Agustus 1998 ;
20. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.096 / 900 / II-Keu /
1998 tanggal 3 September 1998 ;
21. Tanda terima uang Rp.364.861.300,50 yang ditanda tangani pimpinan
BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang tanggal 28 Oktober 1996 ;
22. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang masingmasing

d. No.26 / Dikda / 1998 tanggal 7 April 1998 ;
e. No.16 / R / 98-99 tanggal 20 April 1998 ;
f. No.5 tahun 1998 tanggal Mei 1998 ;
23. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.056-900 / II-Keu / 1998
tanggal 18 ei 1998 ;
24. Saran Staf tanggal 29 Juni 1998 ;
25. SPMU No.236 / RS / 98-99 tanggal 30 Juni 1998 ;
26. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.164 / PA / UM / 0798
tanggal 24 April 1998 ;
27. Perjanjian Addendum ke I No.006 / 005 / PA / ADD / KMK-MG / 0498
tanggal…………….
27
tanggal 24 April 1998 ;
28. SPMU No.348 / RS / 98-99 tanggal 31 Juli 1998 ;
29. Surat Staf tanggal 24 Agustus 1998 ;
30. SPMU No.414 / RS / 98-99 tanggal 20 Agustus 1998 ;
31. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.291 / PAUM / 1098
tanggal 23 Oktober 1998 ;
32. SPMU No.644 / RS / 98-99 tanggal 28 Oktober 1998 ;
33. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar No.SK-903-227-1998 tanggal 26
Juni 1998 ;
34. Perda Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998 ;
35. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar ;
d. No.SK-903-278-1994 tanggal 28 Mei 1994 ;
e. No.SK-903-235-1995 tanggal 4 Mei 1995 ;
f. No.SK-903-273-1996 tanggal 28 Mei 1998 ;
36. Foto Copy surat tertanggal 15 Juli 1999 No.108 / III / DPRD-1999 dari
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang kepada Walikotamadya
KDH Tinkat II Padang tentang Permohonan Pembebasan Bunga
Pinjaman melalui APRB (T.15) ;
37. Surat tertanggal 16 Juli 1999 No.127-900-II-Keu / 1999 dari
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH Tingkat
I Sumbar tentang Permohonan Pembebasan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan melalui APD (T-16) ;
38. Surat bertanggal 15 Oktober 1999 No.903 / 80 / kei-99 dari Pejabat
Gubernur Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tentang Permohonan Pembebanan bunga pinjaman anggota
Dewan melalui APBD tahun anggaran 1999-2000 (T.17) ;
39. Surat tanda setoran tanggal 18 – 1999 senilai Rp.106.916.647,- tentang
Titipan Sementara sebagai Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau
Kesejahteraan Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan
pada tahun anggaran 1998-1999 dari Ketua DPRD Tingkat II Padang
kepada Bank Negara Padang (T.18) ;
40. Surat tanda setoran tanggal 7 Desember 1999 senilai Rp.106.916.647,-
tentang Setoran Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau Kesejahteraan
anggota……………….
28
Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan pada tahun
anggaran 1998-1999 (T.19) ;
41. Surat tanda setoran tanggal 1 Maret 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
42. Surat tanda setoran tanggal 1 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
43. Surat tanda setoran tanggal 29 April 1999 senilai Rp.4.00.000,- ;
44. Surat tanda setoran tanggal 28 Mei 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
45. Surat tanda setoran tanggal 28 Juni 1999 senilai Rp.4.400.000, ;
46. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
47. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
48. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
49. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
50. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
51. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
52. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
53. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
54. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
55. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
56. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
57. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
58. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
59. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
60. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
61. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
62. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
63. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
64. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
65. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
66. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
67. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
68. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
69. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
70. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
71. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
72……………….
29
72. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
73. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
74. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
75. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
76. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
77. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
78. Surat tanda setoran tanggal 27 Juli 1999 senilai Rp.168.000.000, ;
79. Surat tanda setoran tanggal 30 Juli 1999 senilai Rp.66.000.000,- ;
80. Surat kawat Gubernur KDH Tingka I Sumbar tanggal 4 Januari 1999
No.903 / 024 / Keu / 1999 ;
82. Surat Menteri Dalam Negeri No.X.350 / S / 8 / SJ. Tanggal 24 Pebruari
1999 tentang kasus pengaduan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang ;
83. Surat hasil Pembahasan Pemutakhiran data Hasil Pemeriksaan antara
BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar dengan Pemerintah Daerah Tingkat
II Padang tanggal 23 Juni 1998 ;
84. Surat kawat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903
/ 75 / Keu-99 tanggal 7 Juli 1999 ;
85. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903-
100-99 tentang pengesahan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang No.01 tahun 1999 ;
86. Daftar Rekapitulasi pengembalian dana bantuan ke kas daerah tanggal 30
Juli 1999 ;
87. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.07a tahun
1998 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tahun 1998 ;
88. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.4 tahun
1999 tentang Penjabaran Kegiatan / pasal dan Proyek Perubahan APBD
Tahun Anggara 1998-1999 ;
89. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994-1995 sampai
dengan 1999-2000 ;
90. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH
Tingkat I Sumbar yang menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 1998-
1999…………………
30
1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 1998
tanggal 13 April 1998, pasal.2.14.1.1135 disediakan dana sebesar
Rp.720.000.000,- bantuan untuk anggota DPRD Tingkat II Padang
Periode tahun 1997-2002 masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- ;
91. Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Padang No.01 / II-DPRD
/ 99 tanggal 18 Pebruari 1999 ;
92. Risalah Rapat Paripurna DPRD Tingkat II Kotamadya Padang 07 /
MED-II-DPRD-1999 tanggal 26 Juli 1999 ;
93. Surat DPRD Tingkat II Kotamadya Padang tanggal 9 Januari 1999
No.340 / III-DPRD / 1999 kepada Menteri Dalam Negeri RI. melalui
Gubernur KDH Tingkat I Sumbar tentang Kasus isu suap atau Korupsi
Pemilihan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang periode 1998-2003
terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri di Padang tanggal 22 Januari 2000
No.221 / Pid.B / 1999 / PN.Pdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
- Menyatakan Terdakwa Drs.H. Zuiyen Rais MS. seperti tersebut diatas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu
Primair, Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti merah berupa :
1. Surat Hasil Pembahasan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan antara
BPKP Perwakilan ropinsi Sumbar dengan Pemerintah Daerah Tingkat II
Padang tanggal 23 Juni 1998 ;
2. Surat Informasi dari Sekretariat Wilayah Daerah Sumbar H. Zainal Bakar,
SH. tanggal 23 Juni 1998 ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I
Propinsi Sumbar ;
3. Surat kawat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903 /
75 /……………..
31
75/ Keu-99 tanggal 7 Juli 1999 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903-
100-99 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Komadya Daerah Tingkat II
Padang No.01 tahun 1999 ;
5. Daftar Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan ke Kas Daerah tanggal 30
Juli 1998 ;
6. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.07a tahun
1998 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat I
Padang tahun 1998 ;
7. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.4 tahun 1999
tentang Penjabaran Kegiatan / pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun
Anggaran 1998-1999 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Daerah tahun 1994-1995 sampai dengan
1999-2000 ;
9. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH
Tingkat I Sumbar yang menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 1998-
1999 yang telah ditetapkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1998-1999
tanggal 13 April 1998, pasal 2.14.1.1135 disediakan dana sebesar
Rp.720.000.000,- bantuan untuk anggota DPRD Tingkat II Padang Periode
tahun 1997-2002 masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- ;
10. Surat kawat Gubernur KDH Tingka I Sumbar tanggal 4 Januari 1999
No.903 / 024 / Keu / 1999 ;
11. Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Padang No.01 / II-DPRD /
99 tanggal 18 Pebruari 1999 ;
12. Risalah Rapat Paripurna DPRD Tingkat II Kotamadya Padang 07 / MEDII-
DPRD-1999 tanggal 26 Juli 1999 ;
13. Surat DPRD Tingkat II Kotamadya Padang tanggal 9 Januari 1999 No.340
/ III-DPRD / 1999 kepada Menteri Dalam Negeri-RI. melalui Gubernur
KDH Tingkat I Sumbar tentang Kasus isu Suap atau Korupsi Pemilihan
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang perioede 1998-1999 ;
14.1. Surat tanda setoran tanggal 1 Maret 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.2. Surat tanda setoran tanggal 1 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.3………………..
32
14.3. Surat tanda setoran tanggal 29 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.4. Surat tanda setoran tanggal 28 Mei 1999 senla Rp.4.400.000,- ;
14.5. Surat tanda setoran tanggal 28 Juni 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.6. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
14.7. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.8. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.9. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.10 Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.11. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.12. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.13. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.14. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.15. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.16. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.17. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.18. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.19. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.20. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.21. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.22. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.23. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.24. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.25. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.26. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.27. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.28. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.29. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.30. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.31. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.32. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.33. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.34. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.35. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.36……………….
33
14.36. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.37. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.38. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.39. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.40. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.41. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.42. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.43. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.44. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.45. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.46. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.47. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.48. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.49. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.50. Surat tanda setoran tanggal 27 Juli 1999 senilai Rp.168.000.000,- ;
14.51. Surat tanda setoran tanggal 30 Juli 1999 senilai Rp.66.000.000,- ;
15. Foto Copy surat tertanggal 15 Juli 1999 No.108 / III / DPRD-1999 dari
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang kepada Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang tentang Permohonan Pembebasan Bunga P
Pinjaman melalui APBD (T.15) ;
16. Surat tertanggal 16 Juli 1999 No.127.900-II-Keu / 1999 dari
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH Tingkat
I Sumbar tentang Permohonan Pembebanan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan memalui APBD (T.16) ;
17. Surat bertanggal 15 Oktober 1999 No.903 / 80 / Kei-99 dari Pejabat
Gubernur KDH Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya KDH Tingkat
II Padang tentang Permohonan Pembebanan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan melalui APBD Tahun Anggaran 1999-2000 (T.17) ;
18. Surat tanda setoran tanggal 18 – 1999 senilai Rp.106.916.647,- tentang
Titipan Sementara sebagai Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau
Kesejahteraan Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan
pada Tahun Anggaran 1998 - 1999 dari Ketua DPRD Tingkat II Padang
kepada…………….
34
kepada Bank Negara Padang (T.18) ;
19. Surat tanda setoran tanggal 7 Desember 1999 senilai Rp.106.916.647,-
tentang Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau Kesejahteraan Anggota
DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan pada tahun anggaran
1998-1999 (T.19) ;
dikembalikan kepada Terdakwa :
Dan Surat bukti hitam berupa :
1. Surat perintah membayar uang (SPMU) :
1.1. No.333 / RT / 94-95 tanggal 30 Juli 1994 ;
1.2. No.426 / RT / 94-95 tanggal 30 Agustus 1994 ;
1.3. No.507 / RT / 94-95 tanggal 23 September 1994 ;
1.4. No.620 / RS / 94-95 taggal 27 Oktober 1994 ;
1.5. No.714 / RS / 94-95 tanggal 30 September 1994 ;
1.6. No.808 / RS / 94-95 tanggal 2 Desember 1994 ;
1.7. No.919 / RS / 94-95 taggal 31 Januari 1995 ;
1.8. No.1029 / RS / 94-95 tanggal 28 Pebruari 1995 ;
1.9. No.46 / RS / 94-95 tanggal 28 April 1995 ;
1.10. No.133 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.11. No.238 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.12. No.426 / RS / 95-96 tanggal 29 Agustus 1995 ;
1.13. No.502 / RS / 95-96 tanggal 15 September 1995 ;
1.14. No.621 / RS / 95-96 taggal 31 Oktober 1995 ;
1.15. No.T11 / RS / 95-96 taggal 23 Nopember 1995 ;
1.16. No.807 / RS / 95-96 tanggal 28 Desember 1995 ;
1.17. No.58 / RS / 96-97 tanggal 30 April 1996 ;
1.18. No.251 / RS / 6-97 tanggal 27 Juni 1996 ;
1.19. No.353 / RS / 96-97 tanggal 2 Juli 1996 ;
1.20. No.455 / RS / 96-97 tanggal 30 Agustus 1996 ;
1.21. No.550 / RS / 9697 tanggal 28 September 1996 ;
1.22. No.660 / RS / 96-97 tanggal 31 Oktober 1996 ;
1.23. No.752 / RS / 96-97 tanggal 30 Nopember 1996 ;
1.24. No.829 / RS / 96-97 tanggal 23 Desember 1996 ;
1.25. No.932 / RS / 96-97 tanggal 23 Januari 1997 ;
1.26…………..
35
1.26. No.1057 / RS / 96-97 tanggal 28 Pebruari 1997 ;
1.27. No.1164 / RS / 96-97 tanggal 27 Maret 1997 ;
1.28. No.232 / RS / 94-95 tanggal 29 Juni 1994 ;
1.29. No.338 / RS / 95-96 tanggal 11 Agustus 1995 ;
1.30. No.990 / RS / 95-97 tanggal 30 Januari 1996 ;
1.31. No.994 / RS / 95-96 tanggal 15 Pebruari 1996 ;
1.32. No.969 / RS / 95-96 tanggal 13 Pebruari 1996 ;
1.33. No.142 / RS / 95-96 tanggal 23 Mei 1995 ;
2. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.172.900 / II-Keu /
1997 tanggal 31 Desember 1997 dan lembar daftar temuan dan
komitmen lanjut tahun yang diperiksa TA-1995-1996 ;
3. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.302 / III-DPRD /
1997 tanggal 9 September 1997 ;
4. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.169-900 / II-Keu /
1997 tanggal 19 Desember 1997 ;
5. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.172-900 / II-Ke /
1997 tanggal 31 Desember 1997 ;
6. Surat Ketua DPRD Tingkat II Padang No.356 / III-DPRD / 1998
tanggal 6 Januari 1998 ;
7. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.003-900 / II-Keu /
1998 tanggal 23 Januari 1998 ;
8. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.375 / III-DPRD /
1998 tanggal 24 Januari 1998 ;
9. Surat pernyataan Walikotamada KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
10. Surat Kuasa anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang kepada
Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
11. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003.A.900 / IIKeu
/ 1998 tanggal 27 Januari 1998 ;
12. Surat Pengakuan Hutang Drs.H. Zuiyen Rais MS sebagai
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27 Januar 1998 ;
13…………….
36
13. Syarat-syarat umum pembelian kredit BPD Sumbar tanggal 27
Januari 1998 ;
14. Surat jaminan Pribadi (Borgtoht) Drs.H. Zuiyen Rais MS dan Firdaus
K, SE masing-masing tanggal 27 Januari 1998 ;
15. Persetujuan membuka kredit No.006 / PA / KMK-MG / 0198 / 0498
tanggal 27 Januari 1998 ;
16. Tanda terima uang Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta
rupiah) yang ditanda tangani Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tanggal 27 Januari 1998 dan tanda terima uang
Rp.7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang
ditanda tangani Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang ;
17. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.089 / PA / UM /
0498 tanggal 25 April 1998 ;
18. Surat Walikota KDH Tingkat II Padang dan Perjanjian Addendum ke
II No.006 / 019 / PA / ADD / KMK-MG / 0798 / 1098 ;
1. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.195 / PA / UM
/ 0898 tanggal 21 Agustus 1998 ;
20. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.096 / 900 / II-Keu
/ 1998 tanggal 3 September 1998 ;
21. Tanda Terima uang Rp.364.861.300,50 yang ditanda tangani
pimpinan BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang tanggal 28
Oktober 1996 ;
22. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang masingmasing

d. No.26 / Dikda / 1998 tanggal 17 April 1998 ;
e. No.16 / R / 98-99 tanggal 20 April 1998 ;
f. No.5 tahun 1998 tanggal Mei 1998 ;
23. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.056-900 / II-Keu /
1998 tanggal 18 Mei 1998 ;
24. Surat Staf tanggal 29 Juni 1998 ;
25. SPMU No.236 / RS / 98-99 tanggal 30 Juni 1998 ;
26. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.164 / PA / UM /
0798 tanggal 24 April 1998 ;
27………………
37
27. Perjanjian Addendum ke I No.006 / 005 / PA / ADD / KMK-MG /
0498 tanggal 24 April 1998 ;
28. SPMU No.348 / RS / 98-99 tanggal 31 Juli 1998 ;
29. Saran Staf tanggal 24 Agustus 1998 ;
30. SPMU No.414 / RS / 98-99 tanggal 20 Agustus 1998 ;
31. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.291 / PAUM /
1098 tanggal 23 Oktober 1998 ;
32. SPMU No.644 / RS / 98-99 tanggal 28 Oktober 1998 ;
33. SK.Gubernur KDH Tingkat I Sumbar No.SK-903-227-1998 tanggal
26 Juni 1998 ;
34. Perda Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998 ;
35. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar ;
d. No.SK-903-278-1994 tanggal 28 Mei 1994 ;
e. No.SK-903-235-1995 tanggal 4 Mei 1995 ;
f. No.SK-903-273-1996 tanggal 28 Mei 1998 ;
36. Surat Menteri Dalam Negeri No.X.305 / S / 8 / SJ tanggal 24
Pebruari 1999 tentang Kasus Pengaduan Walikotamadya KDH
Tingkat II Padang ;
37. Surat dari Gubernur KDH Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang tanggal 16 Maret 1999 No.Rhs.08 / ooda-
1999, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Padang ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 2000
No.366 K / Pid / 2000 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Januari 2000
No.221 / Pid.B / 1999 / PN.Pdg. ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Zuyen Rais MS tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua,
dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Zuiyen Rais MS tersebut secara sah dan
meyakinkan…………..
38
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut” seperti didakwakan dalam dakwaan
Kesatu Primair ;
3.Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, akan
diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Surat perintah membayar uang (SPMU) :
1.1. No.333 / RT / 94-95 tanggal 30 Juli 1994 ;
1.2. No.426 / RT / 94-95 tanggal 30 Agustus 1994 ;
1.3. No.507 / RT / 94-95 tanggal 23 September 1994 ;
1.4. No.620 / RS / 94-95 taggal 27 Oktober 1994 ;
1.5. No.714 / RS / 94-95 tanggal 30 September 1994 ;
1.6. No.808 / RS / 94-95 tanggal 2 Desember 1994 ;
1.7. No.919 / RS / 94-95 taggal 31 Januari 1995 ;
1.8. No.1029 / RS / 94-95 tanggal 28 Pebruari 1995 ;
1.9. No.46 / RS / 94-95 tanggal 28 April 1995 ;
1.10. No.133 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.11. No.238 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.12. No.426 / RS / 95-96 tanggal 29 Agustus 1995 ;
1.13. No.502 / RS / 95-96 tanggal 15 September 1995 ;
1.14. No.621 / RS / 95-96 taggal 31 Oktober 1995 ;
1.15. No.T11 / RS / 95-96 taggal 23 Nopember 1995 ;
1.16. No.807 / RS / 95-96 tanggal 28 Desember 1995 ;
1.17. No.58 / RS / 96-97 tanggal 30 April 1996 ;
1.18. No.251 / RS / 6-97 tanggal 27 Juni 1996 ;
1.19. No.353 / RS / 96-97 tanggal 2 Juli 1996 ;
1.20. No.455 / RS / 96-97 tanggal 30 Agustus 1996 ;
1.21. No.550 / RS / 9697 tanggal 28 September 1996 ;
1.22. No.660 / RS / 96-97 tanggal 31 Oktober 1996 ;
1.23………………..
39
1.23. No.752 / RS / 96-97 tanggal 30 Nopember 1996 ;
1.24. No.829 / RS / 96-97 tanggal 23 Desember 1996 ;
1.25. No.932 / RS / 96-97 tanggal 23 Januari 1997 ;
1.26. No.1057 / RS / 96-97 tanggal 28 Pebruari 1997 ;
1.27. No.1164 / RS / 96-97 tanggal 27 Maret 1997 ;
1.28. No.232 / RS / 94-95 tanggal 29 Juni 1994 ;
1.29. No.338 / RS / 95-96 tanggal 11 Agustus 1995 ;
1.30. No.990 / RS / 95-97 tanggal 30 Januari 1996 ;
1.31. No.994 / RS / 95-96 tanggal 15 Pebruari 1996 ;
1.32. No.969 / RS / 95-96 tanggal 13 Pebruari 1996 ;
1.33. No.142 / RS / 95-96 tanggal 23 Mei 1995 ;
2. Surat Wali kotamadya KDH Tingkat II Padang No.172.900 / II-Keu /
1997 tanggal 31 Desember 1997 dan lembar daftar temuan dan
komitmen lanjut tahun yang diperiksa TA-1995-1996 ;
3. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.302 / III-DPRD / 1997
taggal 9 September 1997 ;
4. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.169-900 / II-Keu /
1997 tanggal 19 Desember 1997 ;
5. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.172-900 / II-Keu / 1997
taggal 31 Desember 1997 ;
6. Surat Ketua DPRD Tingkat II Padang No.356 / III-DPRD / 1998 tanggal
6 Januari 1998 ;
7. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003-900 / II-Ke / 1998
tanggal 23 Januari 1998 ;
8. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.375 / III-DPRD / 1998
tanggal 24 Januari 1998 ;
9. Surat Pernyataan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
10. Surat Kuasa Anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang kepada
Bendaharawan Rutin Sekretaria DPRD Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
11. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003.A.900 / II-Keu /
1998 tanggal 27 Januari 1998 ;
12………………
40
12. Surat Pengakuan Hutang Drs. H. Zuyen Rais. MS. Sebagai
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27 Januari 1998 ;
13. Syarat-syarat umum pemberian kredit BPD Sumber tanggal 27 Januari
1998 ;
14. Surat jaminan Pribadi (Borgtoht) Drs.H. Zuiyen Rais MS. Dan Firdaus
K, SE. masing-masing tanggal 27 Januari 1998 ;
15. Persetujuan membuka kredit No.006 / PA / KMK-MG / 0198 / 0498
tanggal 27 Januari 1998 ;
16. Tanda terima uang Rp.720.000.000, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
yang ditanda tangani Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 dan tanda terima uang Rp.7.225.000,- (tujuh juta dua ratus
dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani Pimpinan BPD Sumber
Cabang Pasar Raya Padang ;
17. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.089 / PA / UM / 0498
tanggal 25 April 1998 ;
18. Surat Walikota KDH Tingkat II Padang dan Perjanjian Addendum ke II
No.006 / 019 / PA / ADD / KMK-MG / 0798 / 1098 ;
19. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.195 / PA / UM / 0898
tanggal 21 Agustus 1998 ;
20. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.096 / 900 / II-Keu /
1998 tanggal 3 September 1998 ;
21. Tanda terima uang Rp.364.861.300,50 yang ditanda tangani pimpinan
BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang tanggal 28 Oktober 1996 ;
22. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang masingmasing

d. No.26 / Dikda / 1998 tanggal 7 April 1998 ;
e. No.16 / R / 98-99 tanggal 20 April 1998 ;
f. No.5 tahun 1998 tanggal Mei 1998 ;
23. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.056-900 / II-Keu / 1998
tanggal 18 Mei 1998 ;
24. Saran Staf tanggal 29 Juni 1998 ;
25. SPMU No.236 / RS / 98-99 tanggal 30 Juni 1998 ;
26. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.164 / PA / UM / 0798
tanggal…………….
41
tanggal 24 April 1998 ;
27. Perjanjian Addendum ke I No.006 / 005 / PA / ADD / KMK-MG / 0498
tanggal 24 April 1998 ;
28. SPMU No.348 / RS / 98-99 tanggal 31 Juli 1998 ;
29. Saran Staf tanggal 24 Agustus 1998 ;
30. SPMU No.414 / RS / 98-99 tanggal 20 Agustus 1998 ;
31. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.291 / PAUM / 1098
tanggal 23 Oktober 1998 ;
32. SPMU No.644 / RS / 98-99 tanggal 28 Oktober 1998 ;
33. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar No.SK-903-227-1998 tanggal 26
Juni 1998 ;
34. Perda Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998 ;
35. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar ;
d. No.SK-903-278-1994 tanggal 28 Mei 1994 ;
e. No.SK-903-235-1995 tanggal 4 Mei 1995 ;
f. No.SK-903-273-1996 tanggal 28 Mei 1998 ;
36. Foto Copy surat tertanggal 15 Juli 1999 No.108 / III / DPRD-1999 dari
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang kepada Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang tentang Permohonan Pembebasan Bunga
Pinjaman melalui APRB (T.15) ;
37. Surat tertanggal 16 Juli 1999 No.127-900-II-Keu / 1999 dari
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH Tingkat
I Sumbar tentang Permohonan Pembebasan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan melalui APD (T-16) ;
38. Surat bertanggal 15 Oktober 1999 No.903 / 80 / kei-99 dari Pejabat
Gubernur Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tentang Permohonan Pembebanan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan melalui APBD tahun anggaran 1999-2000 (T.17) ;
39. Surat tanda setoran tanggal 18 – 1999 senilai Rp.106.916.647,- tentang
Titipan Sementara sebagai Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau
Kesejahteraan Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan
pada tahun anggaran 1998-1999 dari Ketua DPRD Tingkat II Padang
kepada Bank Negara Padang (T.18) ;
40………………
42
40. Surat tanda setoran tanggal 7 Desember 1999 senilai Rp.106.916.647,-
tentang Setoran Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau Kesejahteraan
Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan pada tahun
anggaran 1998-1999 (T.19) ;
41. Surat tanda setoran tanggal 1 Maret 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
42. Surat tanda setoran tanggal 1 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
43. Surat tanda setoran tanggal 29 April 1999 senilai Rp.4.00.000,- ;
44. Surat tanda setoran tanggal 28 Mei 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
45. Surat tanda setoran tanggal 28 Juni 1999 senilai Rp.4.400.000, ;
46. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
47. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
48. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
49. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
50. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
51. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
52. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
53. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
54. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
55. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
56. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
57. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
58. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
59. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
60. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
61. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
62. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
63.. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
64. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
65. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
66. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
67. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
68. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
69. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
70……………
43
70. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
71. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
72. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
73. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
74. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
75. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
76. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
77. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
78. Surat tanda setoran tanggal 27 Juli 1999 senilai Rp.168.000.000, ;
79. Surat tanda setoran tanggal 30 Juli 1999 senilai Rp.66.000.000,- ;
80. Surat kawat Gubernur KDH Tingka I Sumbar tanggal 4 Januari 1999
No.903 / 024 / Keu / 1999 ;
82. Surat Menteri Dalam Negeri No.X.350 / S / 8 / SJ. Tanggal 24 Pebruari
1999 tentang kasus pengaduan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang ;
83. Surat hasil Pembahasan Pemutakhiran data Hasil Pemeriksaan antara
BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar dengan Pemerintah Daerah Tingkat
II Padang tanggal 23 Juni 1998 ;
84. Surat kawat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903
/ 75 / Keu-99 tangal 7 Juli 1999 ;
85. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I umbar No.SK.903-
100-99 tentang pengesahan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang No.01 tahun 1999 ;
86. Daftar Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan ke Kas Daerah tanggal
30 Juli 1999 ;
87. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.07a tahun
1998 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tahun 1998 ;
88. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.4 tahun
1999 tentang Penjabaran Kegiatan / pasal dan Proyek Perubahan APBD
Tahun Anggara 1998-1999 ;
89. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994-1995 sampai
dengan 1999-2000 ;
90………………
44
90. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH
Tingkat I Sumbar yang menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 1998-
1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 1998
tanggal 13 April 1998, pasal 2.14.1.1135 disediakan dana sebesar
Rp.720.000.000,- bantuan untuk anggota DPRD Tingkat II Padang
Periode tahun 1997-2002 masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- ;
91. Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Padang No.01 / II-DPRD
/ 99 tanggal 18 Pebruari 1999 ;
92. Risalah Rapat Paripurna DPRD Tingkat II Kotamadya Padang 07 /
MED-II-DPRD-1999 tanggal 26 Juli 1999 ;
93. Surat DPRD Tingkat II Kotamadya Padang tanggal 9 Januari 1999
No.340 / III-DPRD / 1999 kepada Menteri Dalam Negeri RI. melalui
Gubernur KDH Tingkat I Sumbar tentang Kasus isu Suap atau Korupsi
Pemilihan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang periode 1998-2003
terlampir dalam berkas perkara ;
- Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 8 Desember
2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 8
Desember 2000 dari Pemohon Peninjauankembali sebagai terpidana, yang
memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;
Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 14 Nopember
2000 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauankembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. bahwa kesemuanya prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang
mengatur tentang tata cara penyusunan APBD dan Peraturan Daerah telah
dilalui Pemerintah Daerah Tingkat II Padang dalam menetapkan APBD
tahun anggaran 1998 / 1999 atau Perda No.2 tahun 1998, sehingga dalam hal
ini………………
45
ini Pemohon Peninjauankembali hanya melaksanakan Perda yang telah
disahkan dan bahkan sebaliknya, jika Pemohon Peninjauankembali tidak
melaksanakan Perda No.2 tahun 1998 tersebut, maka secara hukum
Pemohon Peninjauankembali dapat dianggap telah melakukan pelanggaran
terhadap peraturan daerah ;
Bahwa dengan diterapkan APBD Tingkat II Padang tahun 1998 / 1999
dengan Perda No.2 tahun 1998, dimana di dalamnya terdapat bantuan
mobilitas bagi anggota Dewan, asas-asas dalam penyusunan Anggaran
Daerah telah dipenuhi, yaitu :
- Asas openbaar beginsel atau asas keterbukaan, dimana sidang perubahan
RAPBD menjadi APBD dapat diikuti oleh siapa saja. Hal ini dengan
maksud perubahan RAPBD transparansi ;
- Asas soverengniteid beginsel atau asas kedaulatan rakyat, dimana
penyusunan APBD Tingkat II itu telah dikehendaki rakyat yang dalam hal
ini DPRD Tingkat II Padang ;
Dengan dipenuhinya asas-asas tersebut diatas, dana bantuan mobiliasasi bagi
anggota DPRD Tingkat II Padang sudah memenuhi persyaratan format
hukum Tata Administrasi Negara (penyusunan Anggaran). Berarti hal
demikian sudah Rechtsmatig ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara in
casu dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan diatas, terutama
proses pembahasan dan penetapan APBD Tingkat II Padang tahun Anggaran
1998 / 1999, ditemukan kenyataan bahwa yang menentukan penempatan pos
bantuan Anggota DPRD Tingkat II Padang ke dalam mata anggaran
2.14.1.1135 adalah team penyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat II Padang bersama-sama dengan Panitia anggaran DPRD Tingkat II
Padang yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perda dan disyahkan oleh
Gubernur Sumatera Barat dan bukan Pemohon Peninjauankembali secara
pribadi maupun selaku Walikota Tingkat II Padang ;
3. Bahwa tentang surat kawat Gubernur tanggal 4 Januari 1999 No.903 / 024 /
Keu-1999 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk
menyatakan bahwa penempatan pos bantuan untuk anggota DPRD Tingkat
II Padang ke dalam Pos bantuan Organisasi Sosial dengan mata anggaran
2.141.1135……………
46
2.14.1.1135 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
- Surat kawat Gubernur muncul setelah Perda No.2 tahun 1998, yang
disahkan sendiri oleh Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Barat telah dilaksanakan selama bulan ;
- Bahwa sebelum Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat mengesahkan
Perda No.2 tahun 1998, terlebih dahulu diproses oleh Tim Anggaran
Pemda Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari Biro Keuangan, Biro
Hukum dan seluruh instansi yang terkait di Pemda Tingkat I Sumatera
Barat dengan mengundang Kepala-Kepala Daerah Tingkat II Se-Sumatera
Barat termasuk Walikota KDH Tingkat II Padang, sesuai dengan bukti
surat kawat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.903 / 05 / Keu-
1998 tanggal 29 April 1998 ;
- Bahwa pada waktu Perda No.2 tahun 1998 tentang APBD Tingkat II
Padang tahun anggaran 1998-1999 sedang dibahas oleh Tim Anggaran
Tingkat I Sumatera Barat, maka melalui Surat Walikotamadya Padang
tanggal 10 Mei 1998 No.056.900 / II-Keu / 1998 perihal Bantuan Dana
Mobilitas untuk Anggota DPRD periode 1997-2002, telah disampaikan
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang adanya
pos bantuan untuk anggota DPRD Tingkat II Padang yang dimasukkan
dalam Pos Bantuan Organisasi dengan mata anggaran 2.14.1.1135 ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah dikemukakan diatas, oleh
karena sebelum Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Barat No.903 / 024 / Keu-1999 tanggal 4 Januari 1999 telah ditelaah dan
dikonsultasi tentang penempatan Pos Bantuan untuk Anggota DPRD
Tingkat II Padang ke dalam Pos Bantuan Organisasi Sosial dengan mata
anggaran 2.14.1.1135 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Barat dan ditindaklanjuti dengan pengesahan Perda No.2 tahun 1998 oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dan selanjutnya Perda
tersebut telah dilaksanakan oleh Pemda Tingkat II Padang, maka secara
hukum Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
yang dijadikan sebagai salah satu alasan oleh Hakim Agung yang
memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa unsur menyalahgunakan
kewenangan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah
tidak…………….
47
tidak dapat dibenarkan dan merupakan pertimbangan hukum yang sangat
keliru ;
3. Bahwa selain dan apa yang telah dikemukakan diatas, seluruh fakta dan
kenyataan yang telah dikemukakan diatas, dihubungkan dengan Novum
berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
No.903-217-2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pengesahan Peraturan
Daerah No.03 tahun 1999 tentang penetapan sisa perhitungan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Padang tahun anggaran 1998 /
1999, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Perda No.03 tahun 1999 tanggal 26 Juli 1999 adalah merupakan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tingkat II Padang tahun anggaran
1998 / 1999 yang dikenal dengan Perda No.2 tahun 1998 ;
- Bahwa sebelum Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tingkat II
Padang disahkan oleh DPRD Tingkat II Padang menjadi Perda No.3 tahun
1999, telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Irwilprop tentang
pelaksanaan APBD Tingkat II Padang tahun anggaran 1998 / 1999 dengan
hasil “Tidak Ditemukan Adanya Penyimpangan”, baik secara administraif
maupun dalam pelaksanaannya ;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Irwilprop tersebut, Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) disampaikan kepada DPRD Tingkat II Padang
dalam rapat paripurna dan selanjutnya dilakukan pembahasan-pembahasan
sebagaimana proses pembahasan Peraturan Daerah seperti yang telah
diuraikan sebelumnya ;
- Bahwa melalui pembahasan di DPRD Tingkat II Padang, Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tingkat II Padang tahun anggaran
1998 / 1999 diterima dan ditetapkan menjadi Perda yang dikenal dengan
Perda No.3 tahun 1999 tanggal 26 Juli 1999 ;
- Bahwa setelah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tingkat II
Padang tahun anggaran 1998 / 1999 ditetapkan menjadi Perda No.3 tahun
1999, maka sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1974, Perda No.3
tahun 1999 diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Barat untuk disahkan atau ditolak ;
Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang diketemukan, diuraikan, dan
dianalisa…………….
48
dianalisa tersebut diatas, jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon
Peninjauankembali dalam menempatkan bantuan untuk anggota DPRD
Tingkat II Padang ke dalam Pos Bantuan Sosial dengan mata anggaran
2.14.1.1135 adalah sah menurut hukum, dimana telah melalui prosedur
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disusun, dan
direncanakan oleh Team Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat II Padang bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD
Tingkat II Padang, disahkan dan ditetapkan oleh DPRD Tingkat II Padang
menjadi Perda No.2 tahun 1998, disahkan oleh Gubernur Sumatera Barat
dan Pertanggung Jawaban Penggunaan dan Pelaksanaan APBD Tingkat II
Padang tersebut disahkan dan ditetapkan oleh anggota DPRD Tingkat II
Padang menjadi Perda No.3 tahun 1999 dan selanjutnya Perda No.3 tahun
1999 disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1974 maupun berdasarkan
Undang-Undang No.22 tahun 1999, proses penyusunan penetapan, dan
pengesahan APBD adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama
lain. Dalam hubungan ini APBD yang disusun, ditetapkan, disyahkan pada
awal tahun anggaran dilegalkan melalui suatu Peraturan Daerah, kemudian
yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran itu diikuti oleh APBD
perubahan pada pertengahan tahun Anggaran, kemudian Akhir Tahun
Anggaran yang mekanismenya sebagaimana telah ditetapkan peraturan
perundang-undangan. Atas dasar ini, maka secara hukum adalah keliru
pertimbangan Mahkamah Agung yang telah mempertimbangkan dalil
Pemohon Kasasi, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon
Peninjauankembali telah selesai pada bulan Oktober 1999. Dalam hubungan
ini, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tingkat II Padang tahun
anggaran 1998 / 1999 telah diterima dan ditetapkan DPRD Tingkat II
Padang menjadi Perda No.3 tahun 1999 yang disahkan dengan Surat
Keputusan No.903-217-2000 tanggal 29 Juni 2000 (Novum) ;
Bahwa dengan diterima dan ditetapkannya LPJ APBD Tahun anggaran 1998
/ 1999 yang pada pokoknya tidak terlepas isinya juga memuat mengenai
bantuan dana mobilitas bagi Anggota DPRD Tingkat II Padang, dan juga
Perdanya telah disahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat
dengan………………
49
dengan Surat Keputusan No.903-217-2000 tanggal 29 Juni 2000 ;
Bahwa dana bantuan mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II Padang
sebagaimana ditempatkan pada pos 2.14.1135 APBD Tingkat II Padang
Tahun Anggaran 1998 / 1999 oleh Mahkamah Agung telah dipertimbangkan
sebagai sesuatu yang terpisah dari APBD Tingkat II Padang Tahun 1998 /
1999 yang dalam penyusunan, dan pelaksanaannya dan pertanggung
jawaban dipayungi Peraturan Daerah Tingkat II Padang. Dalam hubungan
ini secara hukum bantuan Dana Mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II
Padang yang ditempatkan pada pos bantuan sosial APBD Tingkat II Padang
adalah satu kesatuan dengan APBD Tingkat II Padang tahun 1999 dan
secara hukum wujudnya adalah berupa Peraturan Daerah ;
Bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya patut dan
beralasan hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Kasasi
Reg.No.33 K / Pid / 2000 tanggal 25 September 2000 ;
6. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara
ini, baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat-alat bukti dihubungkan
dengan Novum berupa Daftar Rincian Pengembalian Bantuan Dana
mobilitas anggota DPRD Periode 1997-1999 oleh Kepala Bagian Keuangan,
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Kekurangan pengembalian dana mobilitas anggota DPRD Tingkat II
Padang telah dibayar oleh Ketua DPRD Tingkat II Padang tanggal 7
Desember 1999 dimana uang pembayarannya diambil dari uang titipan
Ketua DPRD Tingkat II Padang ke Kas Daerah dan selanjutnya dijadikan
sebagai pelunasan sisa sebesar Rp.106.916.647,- (lihat keterangan saksi H.
Amri Moenir, SE dan Bahar Adam Sori) ;
- Adanya Novum berupa Daftar Rincian Pengembalian Dana Bantuan
Mobilitas anggota DPRD Periode 1997-1999 dari Kepala Bagian
Keuangan ;
Bahwa dengan demikian dari fakta hukum ini jelas dan nyata-nyata bahwa
pembayaran sisa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Mahkamah
Agung RI dalam putusannya adalah sangat keliru dan tidak benar
pembayaran sisa tersebut diambil dari Anggaran Pemerintah Daerah tahun
anggaran……………
50
anggaran 1999 / 2000 ;
Bahwa berdasarkan uraian, fakta, dan analisa yang telah dikemukakan di
atas, jelas dan nyata-nyata tidak ditemukan adanya kerugian keuangan
Negara ;
Bahwa disamping apa yang telah dikemukakan di atas, Hakim Agung yang
memeriksa dan memutus perkara in casu, telah mengembalikan ketentuan
pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika sesudah perbuatan
dilakukan ada perobahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang
paling ringan bagi Terdakwa ;
Bahwa dengan demikian, secara hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1
ayat (2) KUHP, ketentuan yang sah dipergunakan untuk memproses
Pemohon Peninjauankembali adalah Undang-Undang No.22 tahun 1999,
sebab ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999
tersebut sangat meringankan Pemohon Peninjauankembali, terutama tentang
kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 1999, dimana dalam
administrasi keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II tidak lagi meminta
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sehingga dengan demikian
penentuan dan penempatan pos-pos anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II
berada dan merupakan wewenang sepenuhnya dari Kepala Daerah Tingkat
II;
7. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut juga mencerminkan suatu
putusan yang tidak taat asas, karena sesuai asas hukum lex superior derogat
legi inferiori, putusan penerimaan kasasi oleh Mahkamah Agung hanya
berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PW.07.0
than 1983 tanggal 10 Desember 1983, SK.Menteri Kehakiman tersebut jelas
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang
No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. ;
Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 70
terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan berpendapat, bahwa Judex
Facti telah salah menerapkan hukum karena menyatakan unsur tersebut tidak
terbukti hanya mendasarkan pernyataan BPKP dalam kolom evaluasi
dinyatakan “selesai” yang disimpulkan oleh Pengadilan bahwa Terdakwa
telah…………….
51
telah melakukan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ;
Pertimbangan hukum Mahkamah Agung di atas, telah saling bertentangan
dengan pernyataan Pengadilan Negeri, karena tidak benar Pengadilan Negeri
hanya mendasarkan semata-mata pada pernyataan BPKP. Selain itu
bertentangan pula pernyataan Pemohon Kasasi seperti tertuang dalam
putusan Mahkamah Agung pada halaman 56 angka 2 yang pada intinya
Pemohon Kasasi mendalilkan, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya
tidak mempertimbangkan beberapa peraturan pelaksanaan tersebut yang
tidak dipertimbangkan bukanlah seluruhnya, melainkan hanya sekedar
menyangkut penempatan bantuan dana mobilitas bagi anggota DPRD
Tingkat II Padang pada pos bantuan social ;
8. Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi yang menjadi dasar hanya soal
waktu dengan mempedomani tanggal pengembalian bantuan. Dalam hal ini
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa yang
menjadi ukuran adalah Tahun Anggaran dari APBD, mulai dari sejak
tanggal disahkan Perdanya sampai pada pengesahan LPJ dari APBD ahun
anggaran bersangkutan. Untuk hal ini, maka secara hukum perihal bantuan
mobilitas yang diterima anggota DPRD Tingkat II Padang periode 1997-
2000 dari APBD Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998 / 1999 secara
hukum telah selesai setelah LPJ APBD Tingkat II Padang tahun baru
disyahkan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat pada tanggal 29 Juni
2000 ;
Dengan demikian adalah keliru alasan Pemohon Kasasi yang dibenarkan
oleh Mahkamah Agung mengenai tempus dilicti ;
9. Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi yang dibenarkan Mahkamah Agung
tersebut adalah suatu kekeliruan, karena yang menganggarkan bantuan dana
mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II Padang dalam APBD Tahun
Anggaran 1998 / 1999 pada pos bantuan sosial, bukanlah Terdakwa yang
menempatkannya melainkan kesepakatan antara Tim Anggaran Pemda dan
Panitia Anggaran DPRD Tingkat II Padang. Bahwa penempatan dalam
bantuan dana mobilitas tersebut pada pos bantuan organisasi social telah
ditetapkan…………..
52
ditetapkan oleh DPRD Tingkat II Padang dengan Perda No.2 tahun 1998 dan
kemudian disyahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat setelah
melalui suatu hasil konsultasi dengan Tim Aggaran Pemda Tingkat I
Sumatera Barat. Pada tingkat pengesahan oleh Gubernur Tingkat I Sumatera
Barat tersebut tentu pejabat yang berwenang mengesahkan sudah
mempertimbangkan apakah Perda Tingkat II Padang No.2 tahun 1998 telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum atau
pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam
hal ini apabila Perda Tingkat II Padang No.2 tahun 1998 bertentangan
dengan peraturan yang berlaku, tentu Gubernur KDH Tingkat I Sumatera
Barat akan membatalkannya. Dengan demikian jelas alasan Pemohon Kasasi
terhadap ada salah menafsirkan unsur mempergunakan kewenangan
merupakan suatu pemaksaan terhadap diri Pemohon Peninjauankembali,
dimana Pemohon Kasasi mengabaikan prosedur dan mekanisme dalam
memperoleh legalitas suatu APBD (Perda No.2 tahun 1998) yang setelah
disyahkan oleh pejabat yang berwenang berwujud sebagai sebuah peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi telah keliru
menempatkan bantuan dana mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II
Padang periode 1997-2002 sebagaimana dianggarkan pada pos bantuan
organisasi sosial pada APBD Tingkat II Padang periode 1997-2002
sebagaimana dianggarkan pada pos bantuan organisasi sosial pada APBD
Tingkat II Padang tahun 1998 / 1999 sebagai suatu hal yang terpisah dari
Perda Tingkat II Padang No.2 tahun 1998 ;
10. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung juga sangat keliru karena Mahkamah
Agung sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang
No.22 tahun 1999 yang mana Undang-Undang ini secara eksplisit telah
memberikan kewenangan penuh pada tingkat dua dalam mengatur daerahnya
tanpa perlu ada campur tangan dari pejabat lebih tinggi ;
Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung juga sangat keliru dan khilaf karena
Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan sama sekali Perda No.2 tahun 1998
secara eksplisit telah mengesahkan APBD Tingkat II Padang Tahun 1998-1999
di mana bantuan mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II Padang sudah
termasuk dan diatur dalam Perda dimaksud ;
Bahwa………………
53
Bahwa Mahkamah Agung juga telah keliru sebagaimana juga dengan Pemohon
Kasasi yang mempermasalahkan Pemohon Peninjauankembali terbukti
melakukan tindak pidana korupsi, padahal yang dipermasalahkan adalah APBD
yang sesungguhnya adalah suatu peraturan perundang - undangan di tingkat
Daerah karena APBD formal legalitasnya adalah berwujud Peraturan Daerah.
Dalam hubungan ini Mahkamah Agung telah khilaf dan mengenyampingkan
TAP MPR No.III / 2000 yang dalam Pasal 7 menyebutkan, bahwa Perda
(Peraturan Daerah) merupakan sumber hukum dan termasuk ke dalam tata
urutan peraturan Perundang-undang ;
Kemudian TAP MPR ini menyebutkan, bahwa Peraturan Daerah merupakan
peraturan untuk melaksanakan aturan hukum dan menampung kondisi khusus di
daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, maka masalah bantuan dana
mobilitas bagi anggota DPRD Tingkat II Padang yang ditempatkan dalam
APBD Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998-1999 adalah termasuk ke dalam
hal menampung kondisi khusus di Daerah. Hal ini sesuai dengan konsep
otonomi baik berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1974 dan terlebih-lebih
berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 ;
Bahwa pengajuan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.2 Tahun
1998, seharusnya diuji terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung sebelum
menerima dan memeriksa Permohonan Kasasi dalam perkara Kasasi
Reg.No.336 K / Pid / 2000. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 TAP MPR
No.III / MPR / 2000 yang menyebutkan, bahwa pengujian sebagaimana
dimakud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses
peradilan Kasasi. Akan tetapi Mahkamah Agung telah khilaf, dimana telah
memeriksa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan hanya
mempertimbangkan soal pemberian bantuan kepada anggota DPRD Tingkat II
Padang dalam konteks hukum pidana, akan tetapi tidak melakukan pengujian
terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.2 tahun 1998 dan peraturan
Daerah lainnya sebagai turutannya sebagai bentuk legalitas dari APBD Tingkat
II Padang 1998 / 1999 ;
Pendapat Jaksa :
- Dari uraian permasalahannya yang di ajukan oleh Pemohon Peninjauankembali
sebagai alasan / dasar dalam permohonan Peninjauankembali kepada
Mahkamah……………
54
Mahkamah Agung, tidak ada memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang
dirumuskan oleh Pasal 263 ayat a, b, c KUHAP sehingga Permohonan
Peninjauankembali tersebut harus ditolak. Dan juga Pengadilan Negeri Padang
yang telah memproses Peninjauankembali yang diajukan terpidana, tidaklah
dapat dibenarkan, karena terpidana Drs.H. Zuiyen Rais MS / Pemohon
Peninjauankembali (PK) pada tanggal 17 Nopember 2000 telah mengajukan
Grasi / ampun kepada Presiden Republik Indonesia, dan juga terpidana telah
melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI. No.366 K / Pid / 2000 tanggal
25 September 2000 yaitu berupa pembayaran pidana denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima raus rupiah) / bukti tanda terima pembayaran terlampir.
Seharusnya Permohonan Pennjauankembali, baru mulai diproses bila
permohonan Grasi telah memperoleh keputusan Presiden. Hal ini telah
ditegaskan pada butir c. halaman 180 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan BUKU II Cetakan ke 2 terbitan Proyek Pembinaan
Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI Tahun 1997 ;
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 5. :
bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena terdapat
keadaan baru, yaitu Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1999
No.024 / 27289 / PUOD dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2000 No.903-217-2000 tentang Pengesahan
Peraturan Daerah No.3 tahun 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Padang Tahun Anggaran
1998 / 1999, yang merupakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD
Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998 / 1999 dikenal sebagai Perda No.2
tahun 1998, yang apabila surat-surat tersebut sudah ada pada waktu sidang
masih berlangsung, menimbulkan dugaan kuat akan menghasilkan putusan
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa Pasal 50 KUHP menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”, sedangkan
mengenai……………….
55
mengenai yang dimaksud dengan “Undang-Undang” tersebut, Mahkamah
berpendapat pada hal-hal sebagai berikut :
a. bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu
menurut Undang-Undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung
dari pembentuk Undang-Undang maupun dari kekuasaan yang lebih
rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada
Undang-Undang. Demikian pendapa Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307)
(vide Drs.P.A.F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum
Pidana Indonesia Cet.I halaman 32) ;
b. bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan perundangundangan
Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR.RI.
No.III / MPR / 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan ;
2. bahwa berpedoman pada pengertian “Perundang-undangan” dalam ad.1
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terpidana dalam melaksanakan
Perda No.2 tahun 1998, termasuk pemberian bantuan mobilitas kepada
anggota DPRD, yang kemudian mendapat dukungan / pembenaran dengan
adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1999 No.024 /
27289 / PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
tanggal 29 Juni 2000 No.903-217-2000 tentang Pengesahan Peraturan
Daerah No.3 tahun 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Padang Tahun Anggaran 1998 /
1999 tersebut diatas, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan,
ketentuan Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 KUHP,
oleh karena itu ia tidak dapat dipidana ;
3 .bahwa mengenai kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses
pembentukan Perda No.2 tahun 1998 tersebut, menurut Mahkamah Agung
tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Terdakwa, karena
berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.5 tahun 1974 kekuasaan membuat
peraturan tersebut ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad.1, 2, 3 tersebut diatas,
Mahkamah……………
56
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
Terpidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan Dakwaan
Kedua adalah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak
pidana, oleh karena itu Terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
Menimbang, bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan
hukum, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 1 KUHAP junto Pasal 14 Peraturan
Pemerintah No.27 tahun 1983, kepada Terpidana harus diberikan rehabilitasi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, tanpa mempertimbangkan keberatan / alasan Pemohon
Peninjauankembali selebihnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauankembali yang
diajukan oleh Pemohon : Drs. H. Zuiyen Rais MS dan selanjutnya
membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 2000
Reg.No.366 K / Pid / 2000 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Padang tanggal 22 Januari 2000 No.22 / Pid.B / 1999 / PN.Pdg. serta Mahkamah
Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tertera dibawah
ini ;
Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauankembali dari
Terpidana dikabulkan maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Negara ;
Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang
No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang
No.14 tahun 1985 ;
MENGADILI ;
Mengabulkan permohon Peninjauankembali dari pemohon
Peninjauankembali : Drs. H. ZUIYEN RAIS. MS tersebut ;
Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 September 2000
No.366 K / Pid / 2000 ;
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana : Drs.H.
Zuiyen Rais MS. tersebut diatas sebagaimana didakwakan kepadanya dalam
Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair dan Kedua adalah terbukti, tetapi
perbuatan-perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan………….
57
- Melepaskan karena itu Terpidana tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terpidana tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya ;
- Menetapkan surat bukti yang diberi tanda merah berupa :
1. Surat hasil Pembahasan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan antara
BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar dengan Pemerintah Daerah Tingkat II
Padang tanggal 23 Juni 1998 ;
2. Surat Informasi dari Sekretariat Wilayah Daerah Sumbar H. Zainal Bakar,
SH. tanggal 23 Juni 1998 ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I
Propinsi Sumbar ;
3. Surat kawat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903 /
75 / Keu-99 tanggal 7 Juli 1999 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar No.SK.903-
100-99 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang No.01 tahun 1999 ;
5. Daftar Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan ke Kas Daerah tanggal 30
Juli 1998 ;
6. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.07a tahun
1998 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat I
Padang tahun 1998 ;
7. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.4 tahun 1999
tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun
Anggaran 1998-1999 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1994-1995 sampai dengan 1999-
2000 ;
9. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH
Tingkat I Sumbar yang menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 1998-
1999 yang telah ditetapkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1998-1999
tanggal 13 April 1998, pasal 2.14.1.1135 disediakan dana sebesar
Rp.720.000.000,- bantuan untuk anggota DPRD Tingkat II Padang Periode
tahun 1997-2002 masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- ;
10. Surat kawat Gubernur KDH Tingkat I Sumbar tanggal 4 Januari 1999
No.903 / 024 / Keu / 1999 ;
11…………………..
58
11. Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Padang No.01 / II-DPRD /
99 tanggal 18 Pebruari 1999 ;
12. Risalah Rapat Paripurna DPRD Tingkat II Kotamadya Padang 07 / MEDII-
DPRD-1999 tanggal 26 Juli 1999 ;
13. Surat DPRD Tingkat II Kotamadya Padang tanggal 9 Januari 1999 No.340
/ III-DPRD / 1999 kepada Menteri Dalam Negeri-RI. melalui Gubernur
KDH Tingkat I Sumbar tentang Kasus isu Suap atau Korupsi Pemilihan
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang perioede 1998-1999 ;
14.1. Surat tanda setoran tanggal 1 Maret 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.2. Surat tanda setoran tanggal 1 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.3. Surat tanda setoran tanggal 29 April 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.4. Surat tanda setoran tanggal 28 Mei 1999 senla Rp.4.400.000,- ;
14.5. Surat tanda setoran tanggal 28 Juni 1999 senilai Rp.4.400.000,- ;
14.6. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.400.000,- ;
14.7. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.8. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.9. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.10 Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.11. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.12. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.13. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.14. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.15. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.16. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.17. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.18. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.19. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.20. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.21. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.22. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.23. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.24. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.25. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.26…………..
59
14.26. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.27. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.28. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.29. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.30. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.31. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.32. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.33. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.34. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.35. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.36. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.37. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.38. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.39. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.40. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.41. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.42. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.43. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.44. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.45. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.46. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.47. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.48. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.49. Surat tanda setoran tanggal 5 Juli 1999 senilai Rp.14.000.000,- ;
14.50. Surat tanda setoran tanggal 27 Juli 1999 senilai Rp.168.000.000,- ;
14.51. Surat tanda setoran tanggal 30 Juli 1999 senilai Rp.66.000.000,- ;
15. Foto Copy surat tertanggal 15 Juli 1999 No.108 / III / DPRD-1999 dari
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang kepada Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang tentang Permohonan Pembebasan Bunga
Pinjaman melalui APBD (T.15) ;
16. Surat tertanggal 16 Juli 1999 No.127.900-II-Keu / 1999 dari
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang kepada Gubernur KDH Tingkat
I Sumbar tentang Permohonan Pembebanan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan…………..
60
Dewan melalui APBD (T.16) ;
17. Surat bertanggal 15 Oktober 1999 No.903 / 80 / Kei-99 dari Pejabat
Gubernur KDH Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya KDH Tingkat
II Padang tentang Permohonan Pembebanan Bunga Pinjaman Anggota
Dewan melalui APBD Tahun Anggaran 1999-2000 (T.17) ;
18. Surat tanda setoran tanggal 18 – 1999 senilai Rp.106.916.647,- tentang
Titipan Sementara sebagai Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau
Kesejahteraan Anggota DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan
pada tahun anggaran 1998-1999 dari Ketua DPRD Tingkat II Padang
kepada Bank Negara Padang (T.18) ;
19. Surat tanda setoran tanggal 7 Desember 1999 senilai Rp.106.916.647,-
tentang Pelunasan Uang Bantuan Mobilitas atau Kesejahteraan Anggota
DPRD Tingkat II Padang yang telah dibayarkan pada tahun
anggaran 1998-1999 (T.19) ;
dikembalikan kepada Terpidana :
Dan Surat bukti yang diberi tanda hitam berupa :
1. Surat perintah membayar uang (SPMU) :
1.1. No.333 / RT / 94-95 tanggal 30 Juli 1994 ;
1.2. No.426 / RT / 94-95 tanggal 30 Agustus 1994 ;
1.3. No.507 / RT / 94-95 tanggal 23 September 1994 ;
1.4. No.620 / RS / 94-95 taggal 27 Oktober 1994 ;
1.5. No.714 / RS / 94-95 tanggal 30 September 1994 ;
1.6. No.808 / RS / 94-95 tanggal 2 Desember 1994 ;
1.7. No.919 / RS / 94-95 taggal 31 Januari 1995 ;
1.8. No.1029 / RS / 94-95 tanggal 28 Pebruari 1995 ;
1.9. No.46 / RS / 94-95 tanggal 28 April 1995 ;
1.10. No.133 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.11. No.238 / RS / 95-96 tanggal 30 Mei 1995 ;
1.12. No.426 / RS / 95-96 tanggal 29 Agustus 1995 ;
1.13. No.502 / RS / 95-96 tanggal 15 September 1995 ;
1.14. No.621 / RS / 95-96 taggal 31 Oktober 1995 ;
1.15. No.T11 / RS / 95-96 taggal 23 Nopember 1995 ;
1.16. No.807 / RS / 95-96 tanggal 28 Desember 1995 ;
1.17……………….
61
1.17. No.58 / RS / 96-97 tanggal 30 April 1996 ;
1.18. No.251 / RS / 6-97 tanggal 27 Juni 1996 ;
1.19. No.353 / RS / 96-97 tanggal 2 Juli 1996 ;
1.20. No.455 / RS / 96-97 tanggal 30 Agustus 1996 ;
1.21. No.550 / RS / 9697 tanggal 28 September 1996 ;
1.22. No.660 / RS / 96-97 tanggal 31 Oktober 1996 ;
1.23. No.752 / RS / 96-97 tanggal 30 Nopember 1996 ;
1.24. No.829 / RS / 96-97 tanggal 23 Desember 1996 ;
1.25. No.932 / RS / 96-97 tanggal 23 Januari 1997 ;
1.26. No.1057 / RS / 96-97 tanggal 28 Pebruari 1997 ;
1.27. No.1164 / RS / 96-97 tanggal 27 Maret 1997 ;
1.28. No.232 / RS / 94-95 tanggal 29 Juni 1994 ;
1.29. No.338 / RS / 95-96 tanggal 11 Agustus 1995 ;
1.30. No.990 / RS / 95-97 tanggal 30 Januari 1996 ;
1.31. No.994 / RS / 95-96 tanggal 15 Pebruari 1996 ;
1.32. No.969 / RS / 95-96 tanggal 13 Pebruari 1996 ;
1.33. No.142 / RS / 95-96 tanggal 23 Mei 1995 ;
2. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.172.900 / II-Keu /
1997 tanggal 31 Desember 1997 dan lembar daftar temuan dan
komitmen lanjut tahun yang diperiksa TA-1995-1996 ;
3. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.302 / III-DPRD /
1997 tanggal 9 September 1997 ;
4. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.169-900 / II-Keu /
1997 tanggal 19 Desember 1997 ;
5. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.172-900 / II-Ke /
1997 tanggal 31 Desember 1997 ;
6. Surat Ketua DPRD Tingkat II Padang No.356 / III-DPRD / 1998
tanggal 6 Januari 1998 ;
7. Surat Walikotamada KDH Tingkat II Padang No.003-900 / II-Keu /
1998 tanggal 23 Januari 1998 ;
8. Surat Ketua DPRD Tingkat II Kodya Padang No.375 / III-DPRD /
1998 tanggal 24 Januari 1998 ;
9………………..
62
9. Surat pernyataan Walikotamada KDH Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
10. Surat Kuasa anggota DPRD Tingkat II Kodya Padang kepada
Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Tingkat II Padang tanggal 27
Januari 1998 ;
11. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.003.A.900 / IIKeu
/ 1998 tanggal 27 Januari 1998 ;
12. Surat Pengakuan Hutang Drs.H. Zuiyen Rais MS sebagai
Walikotamadya KDH Tingkat II Padang tanggal 27 Januar 1998 ;
13. Syarat-syarat umum pembelian kredit BPD Sumbar tanggal 27
Januari 1998 ;
14. Surat jaminan Pribadi (Borgtoht) Drs.H. Zuiyen Rais MS dan Firdaus
K, SE masing-masing tanggal 27 Januari 1998 ;
15. Persetujuan membuka kredit No.006 / PA / KMK-MG / 0198 / 0498
tanggal 27 Januari 1998 ;
16. Tanda terima uang Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta
rupiah) yang ditanda tangani Walikotamadya KDH Tingkat II
Padang tanggal 27 Januari 1998 dan tanda terima uang
Rp.7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang
ditanda tangani Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang ;
17. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.089 / PA / UM /
0498 tanggal 25 April 1998 ;
18. Surat Walikota KDH Tingkat II Padang dan Perjanjian Addendum ke
II No.006 / 019 / PA / ADD / KMK-MG / 0798 / 1098 ;
19. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.195 / PA / UM /
0898 tanggal 21 Agustus 1998 ;
20. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.096 / 900 / II-Keu
/ 1998 tanggal 3 September 1998 ;
21. Tanda Terima uang Rp.364.861.300,50 yang ditanda tangani
pimpinan BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang tanggal 28
Oktober 1996 ;
22. Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Padang masingmasing

d. No…………..
63
d. No.26 / Dikda / 1998 tanggal 17 April 1998 ;
e. No.16 / R / 98-99 tanggal 20 April 1998 ;
f. No.5 tahun 1998 tanggal Mei 1998 ;
23. Surat Walikotamadya KDH Tingkat II Padang No.056-900 / II-Keu /
1998 tanggal 18 Mei 1998 ;
24. Surat Staf tanggal 29 Juni 1998 ;
25. SPMU No.236 / RS / 98-99 tanggal 30 Juni 1998 ;
26. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.164 / PA / UM /
0798 tanggal 24 April 1998 ;
27. Perjanjian Addendum ke I No.006 / 005 / PA / ADD / KMK-MG /
0498 tanggal 24 April 1998 ;
28. SPMU No.348 / RS / 98-99 tanggal 31 Juli 1998 ;
29. Saran Staf tanggal 24 Agustus 1998 ;
30. SPMU No.414 / RS / 98-99 tanggal 20 Agustus 1998 ;
31. Surat BPD Sumbar Cabang Pasar Raya Padang No.291 / PAUM /
1098 tanggal 23 Oktober 1998 ;
32. SPMU No.644 / RS / 98-99 tanggal 28 Oktober 1998 ;
33. SK.Gubernur KDH Tingkat I Sumbar No.SK-903-227-1998 tanggal
26 Juni 1998 ;
34. Perda Tingkat II Kodya Padang No.2 tahun 1998 ;
35. SK. Gubernur KDH Tingkat I Sumbar ;
d. No.SK-903-278-1994 tanggal 28 Mei 1994 ;
e. No.SK-903-235-1995 tanggal 4 Mei 1995 ;
f. No.SK-903-273-1996 tanggal 28 Mei 1998 ;
36. Surat Menteri Dalam Negeri No.X.305 / S / 8 / SJ tanggal 24
Pebruari 1999 tentang Kasus Pengaduan Walikotamadya KDH
Tingkat II Padang ;
37. Surat dari Gubernur KDH Tingkat I Sumbar kepada Walikotamadya
KDH Tingkat II Padang tanggal 16 Maret 1999 No.Rhs.08 / ooda-
1999 ;
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Padang ;
Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauankembali dari
Terpidana dikabulkan maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Negara ;
Demikianlah…………….
64
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis
tanggal 14 Nopember 2002 oleh H. Toton Soeprapto, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, H. Parman
Soeparman, SH. dan Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan N.H.T. Siahaan,
SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /
Terpidana tersebut.;
Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.- ttd.,
Ttd./ Iskandar Kamil, SH.- H. Toton soeprapto, SH.-
Panitera Pengganti,
Ttd.,
N.H.T. Siahaan, SH.MH.-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
Kepala Direktorat Pidana,
MOEGIHARDJO, SH.-
NIP.040.013.664.