Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Definisi Operasional/Impeachment
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Impeachment 
Sebagaimana telah disebutkan, secara historis, impeachment 
berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga 
impeachment untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individuindividu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau 
hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai “A 
criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, 
instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment”. 
Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap 
seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut 
dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan 
adanya articles of impeachment, yang berfungsi sama dengan surat 
dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikel impeachment adalah 
satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya 
suatu proses impeachment. Di Amerika Serikat, pengaturan 
impeachment terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, 
“The President,Vice President, and all civil officers of the United States, shall 
be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, 
or other high crimes and misdemeanors”. Pasal inilah yang kemudian 
mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan 
impeachment termasuk Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik 
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.