Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak
asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia;

b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat
di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan
keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya
suasana yang aman, tertib, dan damai;

d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DI MUKA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain
termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap
orang.

3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan,
dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan
umum.

5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang
dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan
berlandaskan pada :

a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
b. asas musyawarah dan mufakat;
c. asas kepastian hukum dan keadilan;
d. asas proporsionalitas; dan
e. asas manfaat.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum adalah :

a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945;
b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai *9134 perwujudan hak dan
tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan
atau kelompok.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk :

a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara,
aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk
berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung
secara aman, tertib, dan damai.

BAB IV BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 

Pasal 9

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d.
mimbar bebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi
militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,
terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; b. pada hari
besar nasional.

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat
membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab
kelompok.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum
kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan
keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
memuat :

a. maksud dan tujuan;
b. tempat, lokasi, dan rute;
c. waktu dan lama;
d. bentuk;
e. penanggung jawab;
f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
h. jumlah peserta.

Pasal 12

(1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut
terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

(2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa
atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima)
orang penanggung jawab.

Pasal 13

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Polri wajib :

a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; b.
berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka
umum; c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan
menjadi tujuan penyampaian pendapat; d. mempersiapkan pengamanan
tempat, lokasi, dan rute.

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri
bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku
atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri
bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan
dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan
secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri
selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V SANKSI 

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang
melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per
tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di
muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana
dengan pidana penjara paling *9137 lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kejahatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 181

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

UMUM

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi
manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang
berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan
dengan *9138 Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang
berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai
pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima
dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan
dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara
secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan
sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan
kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas
dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan
maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan
penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi
justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum
internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal
Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang
memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;

2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk
semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan
maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta
kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi
moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat
yang demokratis;

3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara
bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa.
Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum,
aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi
manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya
dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam
pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan
perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional
maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan :

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;

2. asas musyawarah dan mufakat; 3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas; 5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung
jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka
umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai
tujuan untuk : 1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai
salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945; 2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 3.
mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung
jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 4. menempatkan tanggung jawab
sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa
mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus
memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau
meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif,
sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan
Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah
tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa
dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan
hukum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian
pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui
media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di
lingkungan kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyampaian
pendapat di muka umum" adalah penyampaian pendapat secara lisan,
tulisan, dan sebagainya.

"Penyampaian pendapat secara lisan" antara lain : pidato, dialog, dan
diskusi. "Penyampaian pendapat secara tulisan" antara lain : petisi,
gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Adapun yang
dimaksud dengan "dan sebagainya" antara lain : sikap membisu dan mogok
makan.

Pasal 3

Huruf a *9140 Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Huruf d Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang
meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan
tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun
aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika
sosial, dan etika institusional. Huruf e Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas"
adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang
bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan
dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini.
Huruf b Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk
di dalamnya jaminan keamanan.

Pasal 6

Huruf a Yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebasan orang
lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain
untuk hidup aman, tertib, dan damai. Huruf b Yang dimaksud dengan
"menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan
norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.
Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "menjaga dan
menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat
mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik
yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Huruf e Yang dimaksud
dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah
perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam
masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparatur pemerintah
yang menyelenggarakan pengamanan. *9141 Huruf a Cukup jelas Huruf b
Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan
"menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk
menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah
timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal
dari mana pun juga.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "berperan serta secara bertanggung jawab" adalah
hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi
kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan
ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian
pendapat di muka umum.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan
pengecualian "di lingkungan istana kepresidenan" adalah istana
presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar
luar. Pengecualian untuk "instalasi militer" meliputi radius 150 meter
dari pagar luar. Pengecualian untuk "obyek-obyek vital nasional"
meliputi radius 500 meter dari pagar luar. Huruf b Yang dimaksud
dengan hari-hari besar nasional adalah : 1. Tahun Baru; 2. Hari Raya
Nyepi; 3. Hari Wafat Isa Almasih; 4. Isra Mi'raj; 5. Kenaikan Isa
Almasih; 6. Hari Raya Waisak; 7. Hari Raya Idul Fitri; 8. Hari Raya
Idul Adha; 9. Hari Maulid Nabi; 10. 1 Muharam; 11. Hari Natal; 12. 17
Agustus. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud
dengan "Polri setempat" adalah *9142 satuan Polri terdepan dimana
kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan
dilaksanakan pada : a. 1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan
kepada Polsek setempat; b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam
lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres
setempat; c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu)
propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat; d. 2 (dua)
propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan "tempat" dalam Pasal
ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. Yang
dimaksud dengan "lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian
pendapat di muka umum. Yang dimaksud dengan "rute" dalam Pasal ini
adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka
umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju
dan atau sebaliknya. Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan
"bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Huruf e
Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab
agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Huruf
f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Koordinasi antara Polri dengan
penanggung jawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang
dapat mengganggu *9143 terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum
secara aman, tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam
hari. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14

Cukup jelas Pasal 15

Kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b,
d, dan e adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16

Yang dimaksud dengan "sanksi hukum" adalah sanksi hukum pidana, sanksi
hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud dengan
"ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan
perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum
administrasi.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "melakukan tindak pidana" dalam Pasal ini adalah
termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3789

Jakarta, 22 Oktober 1998 WAKIL KETUA,

HARI SABARNO, S.IP. MBA. MM

CATATAN

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1998