Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia Tahun 2004-2005
PENGANTAR

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan 
komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan Bangsa melalui upaya-upaya 
yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi 
warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk 
eksploitasi lainnya.

Penguatan komitmen Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk 
Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas lintas 
sektoral untuk implementasinya, telah menggiatkan upaya memerangi perbudakan 
modern perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah 
untuk mengatasi akar masalahnya: kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, 
kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang 
memarginalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Kerjasama antar unsur internal dalam negeri dan dengan negara sahabat serta 
lembaga internasional semakin meluas dan menguat, dan akan terus dibina sehingga 
terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah 
menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Perhatian khususnya ditujukan untuk 
melindungi korban, tetapi dalam waktu yang bersamaan, melalui pembinaan aparat dan 
komunitas masyarakat, diupayakan penindakan hukum yang lebih keras kepada trafficker 
agar menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, kampanye, dan peningkatan 
kepedulian masyarakat juga terus dilakukan untuk mencegah terjeratnya kelompok 
rentan dalam perdagangan orang.

Bangsa Indonesia telah menapak maju tetapi masih jauh dari tujuan. Sementara 
itu kita juga sadar bahwa trafficker dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah 
menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dengan didukung oleh negara sahabat dan 
lembaga internasional, dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah s.w.t., kita harus 
semakin bersemangat dan berupaya melangkah lebih cepat dan lebih lebar sehingga 
segera sampai ke tujuan.

Kepada negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional dan internasional serta 
semua pihak khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang telah 
menggerakkan Gugus Tugas termasuk memberikan masukan dan informasi guna 
penyusunan Position Paper Tahun 2005 (kurun waktu April 2004-Maret 2005) ini, saya 
mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua.

Jakarta, 30 Maret 2005 
Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Dr. Alwi Shihab

RINGKASAN

Penguatan komitmen Pemerintah RI dalam penghapusan perdagangan
orang tercermin dari Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 
(RAN P3A) dan pengajuan Rencana Undang-undang Penghapusan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) kepada DPR RI untuk disahkan. 
Dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang 
berada di urutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas Tahun 2005.

Penindakan hukum kepada pelaku (trafficker) digiatkan melalui peningkatan 
kapasitas penegak hukum serta peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan 
yang lain dan pihak penegak hukum negara sahabat sehingga Kepolisian RI berhasil 
memproses 23 kasus dari 43 kasus yang terungkap. Pada tahun 2004-2005 (Maret), 
sebanyak 53 terdakwa telah mendapat vonis Pengadilan dengan putusan: bebas, dan 
hukuman penjara 6 bulan sampai yang terberat 13 tahun penjara atau rata-rata hukuman 
3 tahun 3 bulan. Sosialisasi dan advokasi dari berbagai pihak kepada aparat penegak 
hukum telah membuahkan dijatuhkannya vonis hukuman yang cukup berat kepada 
trafficker.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang dilaksanakan 
dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan 
Terpadu di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota 
serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat dan Rumah Sakit Bhayangkara di daerah. Ruang 
Pelayanan Khusus Kepolisian yang dikelola oleh Polisi Wanita semakin ditambah yang 
kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 Kepolisian Daerah (Propinsi) dan masih akan 
terus diperluas ke Kepolisian Daerah yang lain dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) 
seluruh Indonesia. Di samping itu juga semakin banyak LSM dan organisasi masyarakat 
yang mendirikan women’s crisis centre, Drop In Center, atau shelter yang kini jumlahnya 
23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi di Aceh telah 
didirikan sedikitnya 20 unit Children Center “Jambo Anak Metuah” bekerjasama dengan 
UNICEF dan Departemen Sosial. Lembaga bantuan hukum dan LSM yang sebagian 
tugasnya juga memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang kini 
semakin banyak tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, Pemerintah telah memulangkan 
sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia, dan 347.696 tenaga kerja 
Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI 
tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. 
Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk 
bekerja di sana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak di 
antaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, 
penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan 
telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena overstay, dan hal ini menjadikannya 
semakin rentan untuk dieksploitasi.

Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak: LSM lokal, nasional dan 
internasional serta dengan badan-badan dunia mengupayakan program pemberdayaan 
para mantan korban perdagangan orang pasca reintegrasi untuk mencegah mereka 
terjebak kembali dalam perdagangan orang demikian pula untuk keompok masyarakat 
yang rentan. Program pemberdayaan ini terintegrasi dengan upaya pengentasan 
kemiskinan dan peningkatan pendidikan yang ditengarai merupakan akar masalah dari 
perdagangan orang.

Pola imigrasi dan emigrasi, dengan bantuan perguruan tinggi dan LSM, telah 
dipelajari Pemerintah sehingga dapat diketahui pola pergerakan transportasi 
perdagangan orang. Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas penduduk masuk dan 
keluar daerah perbatasan, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman TKI ke 
Malaysia telah dibentuk lembaga Pelayanan Satu Atap di sebelas exit point di Indonesia 
yang terdiri dari petugas instansi terkait Indonesia dengan pihak Imigresen Malaysia.

Keterlibatan LSM dalam dan luar negeri, organisasi masyarakat dan media massa 
(koran, majalah, TV, radio) dalam meningkatkan kepedulian masyarakat pada masalah 
penghapusan perdagangan perempuan dan anak sepanjang tahun 2004 sangat 
menggembirakan. Namun disadari bahwa jangkauannya masih perlu diperluas terutama 
kepada mereka yang ada di daerah yang belum terjangkau, dan perlu ditingkatkan 
intensitasnya sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang pada 
gilirannya mampu merubah perilaku masyarakat yang harus tidak mentolerir perbudakan 
(trafficking in persons) di jaman modern ini.

Bangsa Indonesia telah membuat kemajuan dalam penghapusan perdagangan 
orang khususnya perempuan dan anak, namun masih jauh dari tujuan Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdaganan Perempuan dan Anak, yaitu: “Terhapusnya segala 
bentuk perdagangan perempuan dan anak di Indonesia”. Oleh karena itu, penguatan 
jejaring kerja perlu ditingkatkan agar kedholiman terhadap perempuan dan anak 
Indonesia dapat segera dihapuskan. ***

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Perdagangan Orang di Indonesia 1

Pengertian 2

Kejahatan terhadap HAM 3

Kelompok Rentan 4

Daerah Sumber, Transit dan Penerima 5

Pelaku (trafficker) 7

Pengguna 8

Rencana Aksi 8

Sikap Pemerintah RI 8

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) 9

Gugus Tugas 11

Otonomi Daerah 12

II. PENINDAKAN HUKUM

Penguatan Dasar Hukum 14

Peningkatan Kapasitas 17

Kasus 19

Vonis Hukuman 20

Kerjasama Penindakan Hukum 21

Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas 22

III. PERLINDUNGAN KORBAN

Aksesibilitas Layanan 23

Persepsi Korban terhadap Layanan Perlindungan 28

Repatriasi dan Pemulangan Korban

Pemulihan dan Reintegrasi

Pemberdayaan

IV. PENCEGAHAN

Peningkatan Pendidikan

Penyebarluasan Informasi

Peningkatan Pengawasan

V. KERJASAMA

VI. PENUTUP

REFERENSI

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia: “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudara-an.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta 
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” (Pasal 3, 
Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun” (Pasal 4, 
Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, 
pedagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya 
serupa, dilarang” (Pasal 20, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan 
seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya” (Pasal 65, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, 
dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik 
Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi 
yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, 
dan bidang lain” (Pasal 71 dan 72, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

Perdagangan Orang di Indonesia

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada 
jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem 
pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan 
sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasan penuh, antara lain tercermin 
dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri 
bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi 
persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas 
bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga 
tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feodal ini 
belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan 
dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki 
dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan 
Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk 
memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan 
para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang 
(1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi 
dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke 
Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi 
Jepang (Hull, Sulistyaningsih dan Jones 1997).

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi 
Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh 
keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau 
penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan 
pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang meng-akselerasi 
terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi 
perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan 
orang (trafficking in persons), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar 
hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) - yang dengan cepat berkembang menjadi 
sindikasi lintas batas negara - dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan 
sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak 
berdaya untuk membebaskan diri.

Pengertian. Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai 
ditetapkannya Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially 
Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational 
Organized Crime tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan 
perdagangan orang adalah: (a) ... the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of 
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or 
of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person 
having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall 
include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of 
sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 
servitude or the removal of organs. (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan, 
penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau 
pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun 
penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara 
minimal termasuk ekspolitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual 
lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang 
menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di 
bawah 18 tahun), bahwa: The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt 
of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if 
this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang 
(Harkristuti, 2003), adalah:

1. 
Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.

2. 
Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, 
berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau 
keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
korban.

3. 
Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk ekspoitasi seksual 
lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun 
untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya 
tetap harus untuk eksploitasi.

Pengertian menurut Protocol tersebut menjiwai definisi perdagangan perempuan dan 
anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang 
menyatakan: “Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku 
(trafficker) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan 
antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan 
penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak - dengan cara 
ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, 
memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, 
terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau 
menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk 
tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal 
maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah 
tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ 
tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

Perdagangan orang berbeda dengan penyeludupan orang (people smuggling). 
Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu 
negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak 
terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam 
penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan 
bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau 
perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim 
merupakan obyek ekploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur 
yang esensiil dalam perdagangan orang.

Kejahatan terhadap HAM. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji 
terhadap HAM, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan 
lainnya.

Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, selain menimbulkan 
human, social and economic cost yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan 
HIV/AIDS. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh 
pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti 
merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.

Dalam perdagangan orang, sering karena dokumen imigrasinya tidak lengkap, 
dipalsukan, dirampas agen atau majikan, korbannya mendapat perlakuan sebagai migran 
ilegal, sehingga mereka mendapat ancaman hukuman. Sebetulnya mereka lebih 
memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus karena trauma fisik, sosial dan 
psikologis yang dideritanya akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerasan 
yang dialaminya. Perdagangan orang telah memasukkan banyak migran yang kurang 
“berkualitas”, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat, dan bagi 
para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak manusiawi.

Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, 
menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan 
dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap 
tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk

HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu 
Bangsa dan generasi penerus Bangsa Indonesia.

Kelompok Rentan. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun: orang-
orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada 
dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga 
miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang 
berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan 
sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya 
pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; anakanak 
putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk 
buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat 
pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk 
bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri 
menjanjikan pendapatan lebih.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, 
menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, 
mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau 
memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga 
kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri 
dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau 
membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar 
dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di 
bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barangbarang 
keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. 
RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, 
karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen 
(paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti 
kesesuaian identitas dengan subyeknya.

Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya di rumah-rumah pedesaan, di 
keramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau di restauran. Para agen atau calo ini 
bekerja dalam kelompok dan seringkali menyaru sebagai remaja yang sedang 
bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.

Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau 
dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada 
tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya 
perjalanan. Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh 
dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan.

Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang 
ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk 
kembali pulang, mereka ditakut-takuti atau diancam.

Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu 
menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, 
pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam 
kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti 
isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan “tebusan” 
dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi 
hutang yang harus ditanggung oleh korban.

Daerah Sumber, Transit dan Penerima. Di dunia internasional, Indonesia dikenal 
sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang. Berdasarkan berbagai studi, 
ditengarai bahwa ada beberapa propinsi di Indonesia yang utamanya merupakan daerah 
sumber namun ada beberapa kabupaten/kota di propinsi itu yang juga diketahui sebagai 
daerah penerima atau yang berfungsi sebagai daerah transit.

Tabel 1. Daerah sumber, transit dan penerima perdagangan orang di Indonesia.

Daerah Sumber Transit Daerah Penerima 
Prop. Sumatera Utara:

Medan, Deli Serdang, Serdang 
Bedagai, Simalungun, 
Pematang Siantar, Asahan, 
Langkat, Tebing Tinggi, 
Labuhan Batu, Tapanuli 
Selatan, Dairi, Langkat, Binjai 
Belawan, Medan, Padang 
Bulan, Deli Serdang, 
Serdang Bedagai, Asahan, 
Tanjung Balai maupun 
Kabupaten Labuhan Batu 
Deli Serdang, Medan, 
Belawan, Serdang Bedagai, 
Simalungun.

-Prop. Riau: Tanjungbalai 
Karimun, Dumai 
Tanjung Balai Karimun, 
Dumai, Pekanbaru.

-Prop. Kepulauan Riau: 
Batam, Tanjung Pangkor 
Batam

-Prop. Lampung Lampung Selatan Lampung Selatan

-Prop. DKI Jakarta:

Jakarta Pusat, Barat, Timur, 
Utara, Selatan. 
Jakarta Pusat, Barat, Timur, 
Utara, Selatan. 
Prop. Jawa Barat: 
Sukabumi, Tangerang, 
Bekasi, Indramayu, Bandung, 
Karawang, Bogor, Cianjur, 
Ciroyom, Bekasi, Sawangan 
Depok, Cirebon, Kuningan. 
Bandung, Losari-Cirebon -
Prop. Jawa Tengah: 
Banyumas, Magelang, 
Purwokerto, Cilacap, 
Semarang, Tegal, 
Pekalongan, Purwodadi, 
Grobogan, Jepara, Boyolali 
Cilacap, Solo Baturaden, Solo. 
Prop. Jawa Timur: 
Banyuwangi, Nganjuk, 
Madiun, Kediri, Surabaya, 
Blitar, Jember, Gresik. 
Surabaya Surabaya 
Prop. Bali: 
Denpasar, Trunyan, Karangasem, 
Kintamani, Bangli 
Denpasar. Denpasar, Gianyar, Legian, 
Nusa Dua, Sanur, Tuban. 
Kuta, Ubud, Candi Dasa dan 
Denpasar. 
Prop. Kalimantan Barat: 
Pontianak 
Entikong, Pontianak Pontianak 
Prop. Kalimantan Timur: 
Samarinda 
Balikpapan, Nunukan, 
Tarakan. 
Balikpapan, Samarinda. 
-Prop. Sulawesi Selatan: 
Pare-pare, Makassar, 
Sengkang, Watampone.

Daerah Sumber Transit Daerah Penerima

Prop. Sulawesi Utara: 
Manado 
Bitung. -
Prop. Sulawesi Tenggara—Prop. Nusa Tenggara Barat Mataram. Pantai Senggigi, Sumbawa. 
Prop. Nusa Tenggara Timur --
-Prop. Maluku Utara: 
Ternate 
-
-Prop. Papua: 
Serui 
Biak, Fak-fak, Timika.

Sumber: Rosenberg, 2003; Harkristuti Harkrisnowo, 2003; PKPA, 2004.

Perempuan dan anak Indonesia juga banyak yang diperdagangkan ke luar negeri dengan 
jalur transportasi melalui daerah transit yang pada umumnya berada di daerah 
perbatasan atau kota-kota besar yang mempunyai fasilitas perhubungan yang baik.

Tabel 2. Daerah sumber, transit dan penerima perdagangan orang ke luar negeri.

Daerah Sumber Transit Negara Penerima 
Prop. Sumatera Utara Medan. Asia Tenggara (Singapura, 
Malaysia, Brunei, Filipina, 
Thailand), 
Timur Tengah (Arab Saudi), 
Taiwan, Hong Kong, Jepang, 
Korea Selatan, 
Australia, 
Amerika Selatan. 
Prop. Lampung -
Prop. Riau Batam. 
Prop. Jakarta Jakarta. 
Prop. Jawa Barat -
Prop. Jawa Tengah Solo 
Prop. Jawa Timur Surabaya 
Prop. Kalimantan Barat Pontianak, Entikong 
Prop. Kalimantan Timur Nunukan 
Prop. Sulawesi Utara -
Prop. Bali -
Prop. Nusa Tenggara Barat -
</pre>

Sumber: Rosenberg, 2003; PKPA, 2004.

Selain menjadi negara sumber, baru-baru ini muncul indikasi bahwa Indonesia mungkin 
juga menjadi negara penerima dan atau transit untuk perdagangan orang internasional. 
Jakarta Post pada 13 Desember 2002 melaporkan bahwa 150 pekerja seks asing 
beroperasi di luar hotel-hotel di Batam, Propinsi Riau. Para perempuan itu kabarnya 
berasal dari Thailand, Taiwan, Cina, Hong Kong dan beberapa negara Eropa termasuk 
Norwegia (Rosenberg 2003). Media Indonesia pada 11 Maret 2004 kembali melaporkan 
ditangkapnya warga negara Republik Rakyat China yang diduga sebagai otak 
penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia menyelundupkan ratusan orang China ke 
Indonesia dengan iming-iming gaji besar namun ternyata hanya dijadikan pedagang 
barang-barang buatan China.

Pelaku (trafficker). Perdagangan orang melibatkan laki-laki, perempuan dan anakanak 
bahkan bayi sebagai “korban”, sementara agen, calo, atau sindikat bertindak 
sebagai yang “memperdagangkan (trafficker)”. Para germo, majikan atau pengelola 
tempat hiburan adalah “pengguna” yang mengeksploitasi korban untuk keuntungan 
mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat halus sehingga korban tidak 
menyadarinya. Termasuk dalam kategori pengguna adalah lelaki hidung belang atau 
pedofil yang mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi pelacur, atau 
penerima donor organ yang berasal dari korban perdagangan orang.

Pelaku perdagangan orang (trafficker) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas 
batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang 
seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang 
(Rosenberg, 2003):

Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calo-calonya di daerah 
adalah trafficker manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta 
secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan 
mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke 
industri seks.

Agen atau calo-calo bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau 
bahkan kepala desa, yang dianggap trafficker manakala dalam perekrutan mereka 
menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen. 
.. Aparat pemerintah adalah trafficker manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, 
membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi 
perbatasan secara ilegal. 
.. Majikan adalah trafficker manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi 
eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan 
fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan 
utang.

Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat 
dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar 
kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi 
kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan 
mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun).

Calo pernikahan adalah trafficker manakala pernikahan yang diaturnya telah 
mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan 
eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat 
eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

Orang tua dan sanak saudara adalah trafficker manakala mereka secara sadar 
menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di 
sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka 
untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika 
orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan 
menjerat anaknya dalam libatan utang. 
.. Suami adalah trafficker manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim 
isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, 
menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Pengguna. Pengguna (user) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil 
keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain 
adalah :

Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak 
untuk dipekerjakan sebagai pelacur.

Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya serta para 
pekerja asing (ekspatriat) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu 
negara.

Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah 
diatur dan mudah ditakut-takuti.

Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di 
panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.

Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.

Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.

Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk 
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Keluarga yang ingin mengadopsi anak.

Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan “tradisionil” sebagai 
pengantinnya.

Rencana Aksi

Dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas 
negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar 
ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga 
tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan 
prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama 
kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima 
income dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba 
yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan 
orang pada dasarnya adalah bagian dari shadow economy: berjalan dengan tak terlihat, 
amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat 
seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkahlangkah 
yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di 
dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional.

Sikap Pemerintah RI. Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, perbudakan 
dan penghambaan telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan 
dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana termaktub 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wet boek van Strafrecht yang terakhir 
diubah dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946) yang mengatur:

Pasal 324:

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan 
perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau 
tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 333 (1):

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas 
kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan 
yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun.

Pasal 333 (2):

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 333 (3):

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun.

Pasal 333 (4):

Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang 
dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk 
perampasan kemerdekaan.

Perbudakan dan penghambaan dalam bentuk perdagangan orang juga dikriminalisasi 
dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 dan Pasal 65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, 
penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang juga mengkriminalisasi perdagangan anak dan eksploitasi 
seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88.

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak 
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 
sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam 
Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta pengajuan Rencana Undangundang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai usul inisiatif 
Pemerintah ke DPR RI pada tahun 2004. RUU ini pada Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Tahun 2005 berada pada urutan 22 dari 55 RUU yang akan dibahas oleh 
DPRI Hasil Pemilu 2004.

RAN P3A. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 
(RAN P3A) merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat 
maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan 
perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar 
masalahnya. Implementasi RAN P3A dibarengi dengan langkah-langkah nyata di bidang 
penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan baik formal,

non-formal maupun informal (pendidikan dalam keluarga), serta kegiatan pemberdayaan 
lainnya yang relevan.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan 
(prevention), menindak dan menghukum (prosecution) dengan tegas pelaku perdagangan 
orang (trafficker), serta melindungi (protection) korban melalui upaya repatriasi, 
rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal 
yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke 
masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan 
terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun 
regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina 
dan dikembangkan.

Tujuan umum RAN-P3A adalah: “Terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan 
dan anak”.

Sedang tujuan khusus adalah:

1. 
Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan 
perempuan dan anak.

2. 
Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan 
perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.

3. 
Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan 
anak di keluarga dan masyarakat.

4. 
Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan 
perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional. 
Adapun Sasaran RAN-P3A adalah:

1. 
Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan dua protokol 
tentang perdagangan manusia dan anak (The Optional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child (1989) on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography, dan Prococol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 
Especially Women and Children).

2. 
Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan 
Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang 
Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.

3. 
Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan dengan perdagangan 
orang ke dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 
Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM.

4. 
Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan 
perempuan dan anak.

5. 
Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak terutama di 
daerah beresiko.

6. 
Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak serta 
meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10 % per 
tahun.

7. 
Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam 
proses rekruitmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada 
penyaluran buruh migran.

8. 
Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial terhadap korban.

9. 
Adanya jaminan aksesibiitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk 
memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

10. 
Terbentuknya jaringan kerja (networking) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, 
antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional. 
RAN P3A dilengkapi dengan lampiran yang memuat bentuk-bentuk kegiatan yang 
terjadwal lengkap dengan penangungjawab kegiatannya, baik di tingkat nasional, propinsi 
maupun di kabupaten/kota.

Selain RAN P3A, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan 
penghapusan perdagangan orang, yaitu: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk 
Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002), 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan 
Presiden RI No. 87 Tahun 2002), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 20042009 
(Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004).

Gugus Tugas. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 juga menetapkan adanya 
Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 
(Gugus Tugas RAN-P3A) yang terdiri dari TIM PENGARAH yang diketuai Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan 10 orang Menteri, Kepala 
POLRI, dan Kepala BPS; serta TIM PELAKSANA yang diketuai Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan beranggotakan Pejabat Eselon I dari 16 Intitusi 
Pemerintah, Kepala Badan Narkotika Nasional, Direktur Reserse Pidana Umum MABES 
POLRI, serta 10 orang dari unsur LSM, Organisasi Wanita Keagamaan, Organisasi 
Pengusaha Wanita, Kamar Dagang dan Industri dan Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun tugas dari Gugus Tugas RAN-P3A adalah:

1. 
Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) 
perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai 
dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing.

2. 
Advokasi dan sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku kepentingan 
(stakeholders).

3. 
Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta 
penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada 
instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. 
Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan 
dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) 
perempuan dan anak.

5. 
Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan 
perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat. 
Sesuai dengan tujuannya, Gugus Tugas memfokuskan diri pada upaya penghapusan 
perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, sementara untuk menanggulangi 
akar masalahnya: kemiskinan (dalam berbagai bidang kehidupan), kesehatan dan 
kurangnya pendidikan, dilaksanakan secara lintas sektor, pusat dan daerah, di bawah 
koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain Gugus Tugas RAN P3A, juga ada gugus tugas yang lain yang masih berkaitan 
dengan penghapusan perdagangan orang seperti misalnya Komite Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 
12 Tahun 2001), Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003), Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan (Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia), dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004).

Otonomi Daerah. Dalam era otonomi, di tingkat propinsi dan kabupaten/kota 
diharapkan dibentuk pula gugus tugas serupa yang akan menyusun rencana aksi daerah. 
Menteri Dalam Negeri telah memberikan dukungan melalui Surat Edaran Departemen 
Dalam Negeri No. 560/1134/PMD/2003, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ 
Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa sebagai focal 
point pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan oleh unit 
kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan 
perempuan dan anak, melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di 
daerah dengan tujuan:

(1) Menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak

(2) Pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang di daerah

(3) Melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja (4) Mengalokasikan dana 
APBD untuk keperluan tersebut.

Daerah sumber, daerah transit dan daerah perbatasan merupakan tempat-tempat yang 
dipriotaskan untuk segera dibentuk gugus tugas penghapusan perdagangan orang tingkat 
daerah. Di beberapa propinsi dan kabupaten/kota, gugus tugas yang dibentuk seringkali 
tidak mengkhususkan diri pada masalah penghapusan perdagangan perempuan dan 
anak, tetapi juga menangani masalah penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan hal-hal lain yang 
berkaitan.

1. 
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
2004 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya 
Perempuan dan Anak, dan melalui Surat Keputusan Gubernur No. 130 Tahun 2004 
membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan 
Anak.

2. 
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan membentuk 
Gugus Tugas RAN-P3A Sumatera Utara.

3. 
Propinsi Riau:

Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau, bulan Januari 2005 membentuk Gugus 
Tugas Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak dan 
sedang dalam tahapan menyusun Rencana Aksi Daerah.

4. 
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui Surat Keputusan 
Gubernur No. 1099 Tahun 1994 mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan tentang 
Peningkatan Kesejahteraan bagi Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta. Tahun 
2004, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 
tentang Ketenagakerjaan yang pasal-pasal di antaranya mengatur tentang buruh 
anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

5. 
Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 43 Tahun 
2004 membentuk Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi 
Anak, dan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menyusun Rencana Aksi Penghapusan 
Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Sumedang membentuk Komite Penghapusan Bentukbentuk 
Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Pemerintah Kota Bandung membentuk Komite Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk bagi Anak dan menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak 
(Agustus, 2004).

DPRD Kota Bekasi bulan Mei 2004 mengesahkan Peraturan Daerah tentang 
Larangan Perbuatan Tuna Susila sebagai perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi No. 58 Tahun 1998. Peraturan Daerah ini menjelaskan secara rinci 
definisi pelacur, pelacuran dan tempat pelacuran yang ditengarai menjadi salah 
satu pendotong terjadinya perdagangan orang.

6. 
Propinsi Jawa Tengah:

Pemerintah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah menyusun draft Peraturan 
Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri.

Pemerintah Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana 
Aksi tentang Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan 
Anak.

7. 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun draft Peraturan Daerah tentang 
Hubungan Kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan di Propinsi DI 
Yogyakarta.

8. 
Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/145/ 
KPTS/013/2003 membentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang, 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak. Draft Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan 
Orang Khususnya Perempuan dan Anak telah disusun dan dalam proses 
pengesahan oleh DPRD.

Rencana Aksi Propinsi Jawa Timur tentang Penghapusan Perdagangan Orang 
khususnya Perempuan dan Anak, Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak, dan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk bagi Anak tahun 2004-2008 direncanakan akan ditetapkan bulan Februari 
2005.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Surat Keputusan Bupati No. 844 
Tahun 2004 membentuk Komisi Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Pekerja Migran, juga telah menyusun Rencana Aksi Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak yang akan ditetapkan bulan Februari 2005.

Pemerintah Kota Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Pekerja Migran.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Pekerja Indonesia Blitar dan Anggota Keluarganya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Komite Perlindungan Anak 
berkaitan dengan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak, dan Perdagangan Anak.

9. 
Propinsi Kalimantan Barat:

Pemerintah Kabupaten Sambas mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 
Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Praktek-praktek 
Perdagangan Orang.

10.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 350/ 
K.36/2004 tanggal 25 Maret 2004 membentuk Koalisi Anti Trafficking (KAT) 
Kalimantan Timur dan melalui Surat Keputusan Gubernur No. 463/K.214/2004 
membentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi 
Anak.

11.

Nusa Tenggara Barat: 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 
Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal 
Sumbawa.

PENINDAKAN HUKUM 
Penindakan hukum kepada trafficker, sesuai dengan kewenangannya

diselenggarakan oleh yang berwajib (Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan), akan tetapi mengingat perdagangan orang merupakan tindak 
kejahatan yang beroperasi diam-diam, kepada masyarakat umum, 
lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam 
mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang 
jika melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan perdagangan orang atau 
hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu. Pihak Kepolisian di 
seluruh wilayah telah membuka hot-line yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin 
melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera menanggapi dan 
menindaklanjuti informasi yang diberikan.

Penguatan Dasar Hukum

Beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum 
kepada para trafficker dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke 
Pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan, advokat/pengacara dan pengamat yang 
peduli terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di bidang 
perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada trafficker 
tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), pengaturan tentang perdagangan orang dalam 
perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkan 
dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan 
untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Menurutnya, 
ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian 
perbuatan perdagangan orang walaupun tak lepas dari berbagai kelemahan.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di 
bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan 
korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya 
sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga lakilaki 
dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. 
Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa 
maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada 
wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini 
adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru 
dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan 
yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang 
menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk 
adposi ilegal anak dan bayi.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pasal 297 KUHP adalah tentang batas usia 
belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti 
diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan 
batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur 
tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa 
korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus 
menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas 
untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerligh Wetbook (BW), usia belum 
dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undangundang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa adalah belum 
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undangundang 
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak 
adalah ‘orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 
belum pernah kawin’. Disini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun 
yang sudan kawin berarti tidak masuk kategori ‘anak’ lagi. Lebih lanjut dalam Undangundang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”. Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan 
yang tegas agar hanya ada satu pengertian.

Di samping Pasal 297 KUHP, Pasal 324 juga dapat dipergunakan untuk menjaring 
sebagian perbuatan perdagangan orang karena pasal ini melarang perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai perdagangan manusia, namun obyeknya disebutkan secara 
khusus yaitu budak belian sehingga keberlakuan pasal ini menjadi sempit sekali.

Selain KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat 
dipergunakan untuk menjaring trafficker sebagaimana diatur dalam

Pasal 83 dan Pasal 88.

Pasal 83:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 
diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 
(enam puluh juta rupiah). 
Pasal 88: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Tetapi dalam undang-undang ini, cakupannya hanya terbatas pada anak sehingga pelaku 
perdagangan orang dengan korban yang bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan 
Undang-undang ini.

Menurut analisis para pengamat hukum, dengan tidak adanya definisi resmi tentang 
perdagangan orang baik dalam KUHP, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
maka di dalam praktek pasal-pasal tersebut sulit untuk digunakan. Pihak Kepolisian juga 
melaporkan, bahwa pelaku perdagangan orang sering kali terdiri dari orang-orang yang 
berbeda pada setiap tahapan perdagangan orang seperti misalnya orang yang merekrut 
berbeda dengan orang yang mengantar atau membawa korban, dan lain lagi orang yang 
menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna. Sehingga jika ia tertangkap 
oleh pihak berwajib, paling hanya bisa dikenakan tuduhan penipuan atau perlakuan tidak 
menyenangkan yang ancaman hukumannya ringan tidak sepadan dengan penderitaan 
dan kerugian korban. Upaya penuntutan kepada para germo yang sering berlaku sebagai 
trafficker menggunakan Pasal 333 KUHP tentang ‘merampas kemerdekaan seseorang’ 
juga sulit dilakukan, karena ‘anak asuhan’-nya bersedia ‘memberikan’ pernyataan tertulis 
bahwa mereka datang atas kemauan sendiri dan seiijin orang tua.

Penuntutan terhadap trafficker yang menjual dan mengeksploitasi tenaga kerja 
sebagaimana banyak terungkap dari kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia 
bermasalah dan keluarganya dari Malaysia dari sejak Oktober 2004 sampai dengan 
Maret 2005, sesungguhnya dapat menggunakan Pasal 324 KUHP, walaupun mungkin 
menimbulkan perdebatan karena adanya penafsiran analogi tentang pengkategorian 
tenaga kerja sebagai budak belian atau karena memperluas arti kata yang disesuaikan 
dengan perkembangan.

Banyak kalangan menghendaki adanya dasar hukum yang kuat untuk mendukung 
penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Pada tahun 2003, 
Pemerintah RI telah menyusun Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan tahun 2004 telah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas 
dan disahkan, namun sampai terpilihnya anggota DPR RI Hasil Pemilu Tahun 2004, 
rancangan undang-undang tersebut belum dibahas. Dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) 2005-2009 yang disusun DPR RI, Rancangan Undang-undang Penghapusan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa rancangan undang-undang terkait 
lainnya masuk dalam 55 prioitas rancangan undang-undang yang akan dibahas DPR RI 
tahun 2005, sebagai berikut:

No. 8. Rancangan Undang-undang tentang Keimigrasian Pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

No. 21. Rancangan Undang-undang tentang Pornografi dan Pornoaksi.

No. 22. Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

No. 25. Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

No. 26. Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
No. 27. Rancangan Undang-undang tentang Narkotika Pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

No. 28. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

No. 31. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Trans-nasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime).

No. 32. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC]] (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children).

No. 33. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Againts Corruption, 2003).

Salah satu kegiatan yang mendorong timbulnya perdagangan orang adalah pelacuran. Di 
Indonesia ‘kegiatan melacur’ tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tindak pidana, 
namun mendapatkan keuntungan dan melacurkan orang lain adalah tindakan yang 
dianggap kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum, 
sebagaimana termaktub dalam KUHP sebagai berikut:

Buku Kedua. Kejahatan, Bab XIV. Kejahatan terhadap Kesusilaan:

Pasal 289: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun.

Pasal 296: 
Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbutan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima 
belas ribu rupiah.

Buku Ketiga. Pelanggaran, Bab II. Pelanggaran Ketertiban Umum:

Pasal 506: 
Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun.

Pasal-pasal KUHP tersebut masih memerlukan suatu penafsiran bahwa pelacuran adalah 
perbuatan cabul sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau 
pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Sebagaimana tertera dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka kegiatan pemilik bordil/ 
pengelola, pelanggan, germo, dan penyelenggara yang seringkali melakukan tindak 
kekerasan, ancaman (secara halus), pemaksaan dan menyediakan fasilitas untuk 
berlangsungnya pelacuran telah dikriminalisasikan, namun ancaman hukumannya sangat 
ringan (4 bulan, 1 tahun, paling lama 9 tahun atau denda) sehingga tidak mempunyai efek 
jera bagi pelakunya.

Kegiatan para pelacur yang menjajakan diri untuk dapat memberikan pelayanan seks 
kepada penggunanya, oleh KUHP tidak dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun dalam 
Rancangan Undang-undang Revisi KUHP Pasal 509 (Draft 2004), dinyatakan: “Setiap 
orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan 
melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (denda paling 
sedikit 150 ribu rupiah, paling banyak 1,5 juta rupiah)”. Dalam RUU ini, ancaman 
hukumannya terlalu rendah, bukan merupakan ancaman pidana penjara tetapi berupa 
denda.

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas penegakan hukum ditujukan kepada aparat penegak hukum 
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advocat/pengacara) dan aparat serta personil 
lainnya yang terkait, dilakukan dengan memberikan pembekalan materi berkaitan dengan 
aspek-aspek perdagangan orang khususnya perempuan dan anak serta upaya-upaya 
penghapusannya.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Mabes Polri antara lain adalah:

1. 
Pelatihan bulan Januari 2004 tentang Perlindungan Hak-hak Anak sebanyak dua 
angkatan diikuti oleh 65 orang peserta, diselenggarakan Mabes Polri bekerjasama 
dengan UNICEF, dengan fasilitator dari Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian 
Perancis, Dep. Kriminilogi UI, dan LSM Mitra Perempuan.

2. 
Pelatihan bulan April 2004 tentang Counter Trafficking in Persons sebanyak dua 
angkatan diikuti oleh 51 orang peserta, diselenggarakan Pusat Pendidikan Reserse 
Kriminil Megamendung, Bogor bekerjasama dengan ICITAP.

3. 
Pelatihan bulan Mei 2004 untuk awak Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian dalam 
memerangi Trafficking in Persons, diikuti oleh 51 orang peserta, diselenggarakan 
Badan Reserse Kriminil Polri bekerjasama dengan IOM, dengan fasilitator dari 
Kedutaan Besar Selandia Baru, Derap Warapsasi, YMKK, dan Jurnal Perempuan.

4. 
Pelatihan bulan Mei 2004 tentang Trafficking in Persons, diikuti 30 orang peserta, 
diselenggarakan Mabes Polri bekerjasama dengan UNICEF dengan fasiltator dari 
UNICEF Kantor Jakarta dan Kepolisian Perancis.

5. 
Pelatihan bulan Juni 2004 tentang Combanting Trafficking in Persons, diikuti oleh 
40 orang peserta, diselenggarakan Badan Reserse Kriminil Polri bekerjasama 
dengan IOM, dengan fasilitator dari Kepolisian Australia dan Inggeris, dan Derap 
Warapsari.

6. 
Pelatihan bulan Desember 2004 tentang Perlindungan Hak-hak Anak, diikuti oleh 
25 orang peserta, diselenggarakan Mabes Polri bekerjasama dengan UNICEF dan 
fasilitator dari Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian Filipina, Kriminolog UI, Hakim 
Bandung dan LSM.

7. 
Seminar tentang Peradilan Anak mengembangkan konsep Diversion and 
Restorative Justice System, diikuti 179 peserta, diselenggarakan oleh Mabes Polri 
bekerjasama dengan UNICEF. 
Kegiatan peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada aparat selain Kepolisian 
antara lain adalah:

Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan 
advokasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparat Daerah untuk mendorong 
pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang dan penyusunan 
Rencana Aksi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2004 di Medan 
Prop. Sumatera Utara, Batam dan Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, Dumai 
Propinsi Riau, Medan, Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, dan Samarinda Propinsi 
Kalimantan Timur.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
bekerjasama dengan ICMC memberikan advokasi dalam rangka peningkatan 
kapasitas LSM dan organisasi kemasyarakatan agar meningkat kepeduliannya dan 
berpartisipasi dalam kegiatan penghapusan perdagangan orang baik dalam 
pencegahan, perlindungan korban maupun membantu pihak berwajib melaporkan 
adanya kejahatan perdagangan orang yang diketahuinya. Kegiatan ini dilaksanakan 
tahun 2004 di Samarinda dan Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, Medan Propinsi 
Sumatera Utara, Batam Prop. Kepulauan Riau, Dumai Propinsi Riau dan Manado 
Propinsi Sulawesi Utara.

 
Kementerian Koordinator Bidang Kesra bekerjasama dengan ICMC memberikan 
advokasi dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat Perwakilan RI di 
Malaysia untuk meningkatkan sensitivitas dalam membantu korban perdagangan 
orang yang mencari perlindungan ke Perwakilan RI. Kegiatan ini dilaksanakan tahun 
2004 di Kedutaan Besar RI di Kualalumpur dan Kantor Penghubung Konsulat 
Jenderal RI Sabah dan Serawak di Kuching.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengadakan lokalatih kepada 40 
orang pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tentang Penghapusan Perdagangan 
Perempuan dan Anak di Propinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan LSM JARAK 
melakukan peningkatan kapasitas aparat pemerintah di kawasan Pantai Utara Jawa 
Barat yaitu di Kabupaten Indramayu dan Bekasi dalam hal Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan penguatan kapasitas aparat 
Pemerintah Propinsi Riau dalam Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 
melalui lokakarya selama lima hari. 
 
Departemen Sosial bekerjasama dengan ACILS mengadakan Pertemuan Sosialisasi 
Program Pencegahan Perdagangan Anak dengan peserta Dinas Sosial dari 30 
Propinsi, beberapa aparat Kepolisian Daerah, Pengadilan dan instansi Pemerintah 
yang terkait di tingkat propinsi. 
 
Save the Children bekerjasama dengan LSM lokal mengadakan penguatan kapasitas 
aparat Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan 
Malang, serta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan ILO Kantor Jakarta dan 
Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 2004 menyusun modul 
pelatihan untuk guru dalam program pencegahan perdagangan anak dan 
perempuan. Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan YKAI kemudian 
melatih sekitar 100 orang guru SD dan SLTP di Indramayu dengan materi tersebut 
(Media Indonesia Online, diakses 15 Maret 2005).

Advokasi LSM tentang penggunaan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak kepada para hakim di Pengadilan telah dilaksanakan sehingga 
undang-undang tersebut dipergunakan sebagai dasar penetapan vonis hukuman.

Kasus

Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminil MABES POLRI pada tahun 2004 tercatat 
ada 43 kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Kepolisian. Di luar itu mungkin ada 
kasus-kasus perdagangan orang yang dicatat oleh LSM dan organisasi masyarakat 
lainnya namun tidak diteruskan ke pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya 
menganggap cukup diselesaikan di antara mereka saja. Karena itu, jumlah kasus 
perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisa 
apakah benar-benar terjadi penurunan kasus selama tahun-tahun terakhir. Kasus-kasus 
tersebut sebanyak 23 kasus telah selesai diproses dan dinyatakan lengkap oleh 
Kejaksaan (P21), yang selanjutnya oleh Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk 
proses penuntutan dan pengadilan.

Tabel 3. Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 1999-2004

 Sumber: Badan Reserse Kriminal MABES POLRI (2005).

Dari laporan Mabes Polri dapat diketahui bahwa pihak Kepolisian Daerah – sesuai 
dengan kasusnya - semakin banyak yang mendasarkan tuntutannya kepada dasar 
hukum yang relevan dengan tindak kejahatan para trafficker sehingga tuntutan hukuman 
yang dikenakan kepada mereka diupayakan setinggi-tingginya. Penggunaan Undangundang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk penuntutan semakin sering 
digunakan, yang mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi dan advokasi yang 
dilaksanakan sebelumnya telah membuahkan hasil.

Vonis Hukuman

Dari beberapa kasus yang telah dilimpahkan Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, telah 
diajukan ke Pengadilan dan banyak di antaranya yang telah mendapat vonis dari Hakim. 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, ada 53 orang 
tersangka yang telah mendapat vonis pengadilan dengan hukuman yang relatih lebih 
berat dari vonis hukuman tahun-tahun sebelumnya.

Pengadilan Negeri Medan pada bulan Mei 2004 menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun 
penjara dan denda Rp 60 juta kepada trafficker Siti Mawar Sembiring. Sementara itu 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga menjatuhkan hukuman berat bagi trafficker Desi 
Prisanti dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 60 juta karena dinilai bersalah 
menjual 11 anak usia 16-24 tahun ke Malaysia untuk dijadikan pelacur (Suara Karya 
Online, 11 Desember 2004).

Tabel 4. Putusan Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2003-2004

No. Tahun Terdakwa Vonis Hukuman 
1. 2003-2004 84 27 Hukuman yang dijatuhkan berkisar 
dari 5-6 bulan hukuman penjara 
sampai tertinggi 4 tahun.

2. 2004-2005 53 44

9 *) 
Hukuman yang dijatuhkan ada yang 
bebas, divonis hukuman penjara dari 
6 bulan sampai tertinggi 13 tahun. 
Rata-rata hukuman: 3 tahun 3 bulan.

) Tidak jelas vonis yang dijatuhkan 
Diolah dari berbagai sumber (2005)

Di samping 53 terdakwa yang sudah diputus, masih ada 98 orang tersangka trafficker di 
13 propinsi (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, 
Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Timur, dan Sulawesi Utara) yang berada dalam status: dalam penyelidikan Polisi, dalam 
proses pengajuan ke Kejaksaan, dan sedang menunggu putusan Pengadilan.

Tercatat ada dua perkara yang erat kaitannya dengan perdagangan anak yaitu kasus 
warga negara asing pelaku pedofili yang mengeksploitasi secara halus anak laki-laki 
korbannya. William Stuart Brown warga negara Australia bulan Mei 2004 diputus 
hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bali. Keesokan harinya, William 
ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di selnya. Kasus lain adalah Hendrik 
Tibboel warga negara Belanda yang pada bulan Mei 2004 melakukan pedofili kepada 
korbannya di Nusa Tenggara Barat. Hendrik berhasil melarikan diri dan masuk dalam 
Daftar Pencarian Orang (Wanted List) pihak Kepolisian RI.

Kerjasama Penindakan Hukum

Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi 
sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Kejahatan 
lintas batas ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena korbannya: pria, 
wanita dan anak-anak diperjual-belikan dengan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak 
mempedulikan akibat kejiwaan dan penyakit yang dapat menimpa korbannya.

Sebagai bagian dari transnational organized crime, perdagangan orang tidak dapat 
diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negaranegara 
yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warganegaranya harus 
bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah 
(G-to-G) antar LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri 
harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas 
kejahatan teroganisir tersebut.

Kerjasama penindakan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dan 
negara tujuan lainnya sudah lama dibina seperti misalnya dengan Pemerintah Australia 
dan Hong Kong yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik 
dalam Masalah Pidana (Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in 
Criminal Matters), dan Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan 
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk 
Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government 
of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders). 
Akhir-akhir ini, Pemerintah RI berusaha membuka kembali pembicaraan dengan 
Pemerintah Singapura mengenai perjanjian ekstradiksi bagi penjahat Indonesia yang 
berlindung di negara pulau itu.

Kerjasama dengan negara tetangga terdekat sangat penting dilakukan antara lain melalui 
Konferensi Penegakan Hukum Internasional tentang Perdagangan Orang di Batam bulan 
Februari 2004 yang dihadiri 50 orang aparat penyidik dari Malaysia, Singapura dan 
Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia yang mengajak 
penyidik Kepolisian negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan orang 
(trafficker) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan hukuman seberat-beratnya. 
Konferensi ini juga bertujuan untuk membuat komitmen bersama antara aparat penegak 
hukum Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengatasi perdagangan orang (Batam 
Pos, 15 Februari 2004).

Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan orang, memberikan 
dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah sumber atau sebagai daerah 
transit, termasuk kepada Indonesia. Awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan 
penguatan komitmen dukungannya melalui keterikatan kerjasama Indonesia-Amerika 
Serikat senilai US$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi 
perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di dalam 
negeri Indonesia. Kerjasama tersebut ditujukan untuk: pencegahan perdagangan orang 
melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, perlindungan dan reintegrasi 
korban perdagangan orang; serta memperkuat upaya-upaya penegakan hukum untuk 
menghentikan pelaku perdagangan orang (trafficker). Sebagai executing agencies adalah

LSM internasional dan badan-badan seperti Save the Children-AS, American Center for 
International Labor Solidarity (ACILS), International Catholic Migration Commision 
(ICMC), dan International Organization for Migration (IOM) bekerja sama Instansi 
Pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan komunitas lokal.

Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luasnya 5.193.252 km2 
terdiri dari sebagian besar lautan dan hanya 36,6 % berupa daratan. Daratan yang ada 
merupakan rangkaian dari 17.000 pulau-pulau seluas total 1.904.443 km2 sehingga 
batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan propinsi di dalam negeri, maupun dengan 
negara tetangga menjadi sangat “porous”, mudah ditembus dengan berbagai cara.

Perbatasan antara propinsi-propinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan 
Semenanjung Malaysia yang melalui laut, sangat mudah ditembus. Demikian pula 
perbatasan antara propinsi di Kalimantan dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) 
sangat mudah dilewati melalui “jalan-jalan tikus” dari Kalimantan Barat menuju Kuching, 
Serawak atau dari Kalimantan Timur menuju Tawau, Sabah. Demikian pula yang terjadi di 
perbatasan antara Papua dengan Papua New Guinea, yang memang secara tradisional 
ke dua penduduk negara tersebut sering kali saling berkunjung sebagai saudara.

Kota-kota di daerah perbatasan seperti: Medan (Sumatera Utara); Dumai, Tanjung Balai 
Karimun (Riau), Batam, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau); Pontianak, Entikong 
(Kalimantan Barat), Nunukan dan Tarakan (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi 
Utara) dikenal sebagai daerah transit dan tempat pemberangkatan korban perdagangan 
orang ke luar negeri (Rosenberg 2003).

Tingkat “keporousan” perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terungkap ketika 
pada tahun 2004 Pemerintah Malaysia menyatakan akan memulangkan Pendatang Asing 
Tanpa Izin (PATI) ke negaranya yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang (Imigresen 
Malaysia, 2004) di mana 80 % di antaranya berasal dari Indonesia. Para PATI tersebut 
ada yang sudah tinggal lama di Malaysia bahkan berkeluarga dan beranak-pinak dengan 
status PATI juga. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Malaysia dan selama itu 
hanya didiamkan saja oleh Pemerintah Malaysia seolah-olah melindungi keterlibatan 
bahkan mungkin adanya sindikasi orang Malaysia dalam penyaluran dan penempatan 
PATI di negara tersebut.

Para PATI itu memang diperlukan di Malaysia untuk dipekerjakan di pedalaman (hutan, 
kebun sawit, kebun karet), dan juga di perkotaan (kedai, rumah tangga, pabrik, pasar, 
atau bangunan). Mereka diminta mengerjakan jenis pekerjaan yang kasar, kotor, 
terkadang berbahaya tetapi dengan gaji murah. Masyarakat Malaysia enggan dan kurang 
berminat untuk bekerja seperti itu sehingga walau kemampuan PATI pas-pasan, mereka 
tetap diperlukan dan diakui sebagai pekerja ulet, kuat, dan terkadang nekat, karena 
berani bekerja di tempat-tempat berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian.

Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas penduduk lintas batas, Pemerintah Malaysia 
dan Indonesia sepakat membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap yang ditempatkan di 
11 titik di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia yaitu di Medan (Sumatera Utara), 
Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Entikong (Kalimantan Barat), dan 
Nunukan (Kalimantan Timur), juga di daerah lainnya seperti Jakarta (DKI Jakarta), 
Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), 
Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

PERLINDUNGAN KORBAN

erlindungan korban perdagangan orang meliputi kegiatan: penampunganP dalam tempat 
yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri) termasuk upaya pemberian 
bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan 
kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan 
(ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang. 
Upaya perlindungan korban dilaksanakan oleh Pemerintah RI bersama dengan mitranya: 
LSM baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi masyarakat, Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, dan perseorangan yang peduli dengan 
masalah ini.

Aksesibilitas Layanan

Pemerintah RI memberikan perlindungan kepada warga negaranya di manapun dia 
berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri adalah lembaga 
Pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara 
Indonesia (WNI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri. Perlindungan yang diberikan selain layanan kesehatan, 
konseling, dan bantuan administratif, juga termasuk memberikan penampungan yang 
aman serta mengusahakan pemulangannya ke Indonesia.

Pasal 19: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan 
pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan 
badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangan 
nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. 
Pasal 21: Dalam hal warga negara Indonesia tercancam bahaya nyata, Perwakilan 
Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan 
menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk 
memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri 
berada di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan 
Konsuler, Departemen Luar Negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor formal di luar negeri pada umumnya 
tidak mengalami kesulitan mengakses layanan ini, namun untuk tenaga kerja yang 
bekerja di sektor informal dan masuk ke suatu negara melalui jalur tidak resmi seringkali 
mengalami hambatan untuk mengakses layanan dan bantuan dari Perwakilan RI di luar 
negeri karena biasanya mereka tidak melapor atau tidak diberikan kesempatan melapor 
oleh agen penempatan atau majikannya. Korban perdagangan orang yang biasanya 
ditahan dokumen keimigrasiannya dan disekap di tempat tertentu, sangat sulit 
mengakses perlindungan ini. Oleh karena itu, informasi mengenai “bagaimana bermigrasi 
yang aman”, perlu disebarluaskan ke masyarakat di dalam negeri sehingga bila suatu 
saat karena berbagai alasan mereka berada di luar negeri, sudah tahu apa yang harus 
dilakukan jika menghadapi keadaan darurat.

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling 
termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung 
jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala

Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.V/X/2002; 1329/MENKES/SKB/X/2002; 
75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan 
Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, 
agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek 
medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan 
Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat 
bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat 
Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

Tabel 5. Pusat Pelayanan Terpadu RS Kepolisian di Indonesia.

Kepolisian Daerah Rumah Sakit Kepolisian

1. Nangroe Aceh Darussalam RS Bhayangkara NAD Banda Aceh. 
2. Sumatera Utara RS Bhayangkara Medan. 
3. Sumatera Barat 
RS Bhayangkara Padang. 
RS Bhayangkara Tebing Tinggi 
4. Jambi RS Bhayangkara Jambi. 
5. Riau 
RS Bhayangkara Pekanbaru. 
RS Bhayangkara Dumai, 
6. Kepulauan Riau -
7. Sumatera Selatan RS Bhayangkara Palembang. 
8. Bengkulu RS Bhayangkara Bengkulu. 
9. Lampung RS Bhayangkara Lampung. 
10. Bangka Belitung -
11. Banten -
12. Metro Jakarta Raya 
RS Polpus Sukanto, Kramatjati. 
RS Brimob Kelapa Dua, Cimanggis. 
13. Jawa Barat 
RS Bhayangkara Sartika Asih, Bandung. 
RS Secapa, Sukabumi. 
14. Jawa Tengah 
RS Bhayangkara Semarang. 
RS Akademi Kepolisian, Semarang. 
15. DI Yogyakarta -
16. Jawa Timur 
RS Bhayangkara HS Mertoyoso, Surabaya. 
RS Bhayangkara Kediri. 
RS Bhayangkara Nganjuk. 
RS Bhayangkara Tulungagung. 
RS Bhayangkara Lumajang. 
RS Gasum, Porong. 
17. Bali RS Bhayangkara Trijata, Denpasar. 
18. Kalimantan Barat RS Bhayangkara Pontianak. 
19. Kalimantan Tengah RS Bhayangkara Palangkaraya. 
20. Kalimantan Timur RS Bhayangkara Balikpapan. 
21. Kalimantan Selatan RS Bhayangkara Banjarmasin. 
22. Sulawesi Utara RS Bhayangkara Manado. 
23. Gorontalo -Kepolisian Daerah Rumah Sakit Kepolisian 
24. Sulawesi Tengah RS Bhayangkara Palu. 
25. Sulawesi Selatan RS Bhayangkara Andi Mappa Odang, Makassar. 
26. Sulawesi Tenggara RS Bhayangkara Kendari. 
27. Nusa Tenggara Barat RS Bhayangkara Mataram. 
28. Nusa Tenggara Timur RS Bhayangkara Kupang. 
29. Maluku RS Bhayangkara Ambon. 
30. Maluku Utara RS Bhayangkara Ternate. 
31. Papua RS Bhayangkara Papua, Jayapura.

Sumber: Bareskrim Mabes Polri, 2005.

Departemen Sosial tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak 
(RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak, dan di Medan Sumatera 
Utara dengan kapasitas 170 anak. RPSA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari 
unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi sosial dan 
sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di 
berbagai propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik 
dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan 
lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak 
kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan 
Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI 
membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian 
Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk 
memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban 
perdagangan oang). Tahun 2004 telah berhasil dibentuk 18 RPK sehingga jumlahnya 
menjadi 226 unit yang tersebar hampir di seluruh Kepolisan Daerah di Indonesia. Ruang 
Pelayanan Khusus ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian 
Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia.

Tabel 6. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian di Indonesia.

J u m l a h  226

Sumber: Bareskrim Mabes Polri, 2005.

Layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya 
ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi 
pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga 
membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan 
pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya 
memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar 
mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu, Women’s Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang 
berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan 
dampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali 
diminta men#interProyek {display: none; speak: none;} #p-tb .pBody {padding-right: 0;}jadi saksi bagi trafficker yang telah berbuat jahat kepadanya.

Tabel 7. Women’s Crisis Centre, Trauma Center, Shelter dan Drop in Center

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi

Masyarakat di Indonesia.

Propinsi WCC, Shelter atau Drop in Center

1. Nangroe Aceh Darussalam Trauma Centre di Pidie dan Lhoksukon, Children Center di 
lokasi pengungsian korban tsunami NAD.

2. Sumatera Utara Drop in Center Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 
Medan.

3. Sumatera Barat Nurani Perempuan Women’s Crisis Centre, Padang

4. Riau Shelter Yayasan Perlindungan Anak Riau (YPAR)-ICMC di 
Dumai.

5. Kepulauan Riau Shelter Pusat Pelayanan Tenaga Kerja Wanita (PP Nakerwan), 
Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB), Pusat Pelayanan Terpadu PIKORI, Batam, Shelter Pemerintah Kota Batam.

6. Sumatera Selatan Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan Women’s Crisis Centre, 
Palembang.

7. Bengkulu Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre, Bengkulu

8. DKI Jakarta Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre, Yayasan Tribhuana 
Tunggadewi (YATRIWI) Women’s Crisis Center, Jakarta;

9. Jawa Barat Drop In Center Yayasan Bahtera, Bandung; Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Bandung.

10. Jawa Tengah Lentera Perempuan Women’s Crisis Center (LPWCC), 
Purwokerto.

11. DI Yogyakarta Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta

12. Jawa Timur Savy Amira Surabaya Women’s Crisis Center Surabaya; 
Women’s Crisis Center Jombang.

13. Kalimantan Barat Shelter Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) 
Pontianak; Perempuan Khatulistiwa Crisis Center (PKCC), 
Shelter LSM Anak Bangsa, Entikong.

Propinsi WCC, Shelter atau Drop in Center

14. Sulawesi Selatan Women’s Crisis Centre Forum Pemerhati Masalah Perempuan 
(FPMP), Women’s Crisis Centre Yayasan Pengkajian Pekerja Indonesia, Makassar

15. Nusa Tenggara Barat Women’s Crisis Centre Mitra Annisa, Mataram.

Sumber: Kemenko Kesra, 2005.

Beberapa LSM memfasilitasi pemberian layanan medis, psikologis, rehabilitatif, maupun 
bantuan hukum kepada korban perdagangan orang khususnya anak seperti misalnya 
oleh: Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan; JARAK, Jakarta Timur, YKAI 
Jakarta Pusat, Gema Perempuan, Jakarta Selatan.

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong 
untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin 
bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, 
disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar 
menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada trafficker.

Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah seperti:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Ujung Pandang, Bali, Jayapura.

LBH Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, Medan, 
Padang, Palembang, Jakarta, Malang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado dan 
Mataram.

Komisi Hukum Nasional; Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia; 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga; Perhimpunan 
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan 
Keluarga (LKBHuWK), Jakarta.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.

Aliansi Pengacara Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Palembang.

Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung)
 
Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan

(LKPH PIK), Malang. 
 
Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia (LBH HAM) Kalimantan Barat, 
Pontianak.

Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I), 
Makassar.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Veronika Atus; Yayasan Konsultasi dan 
Bantuan Hukum (YKBH) Justitia, Kupang. 
.. dan lain-lain.

Di samping lembaga bantuan hukum tersebut, ada Konsorsium Pembela Buruh Migran 
Indonesia (KOPBUMI) yang memiliki jaringan di 14 propinsi, yang merupakan Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang juga memberikan bantuan hukum kepada buruh migran yang 
bermasalah termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan orang. Bersama 
dengan LSM Migrant Care yang mempunyai jaringan di Malaysia, dan berbagai LSM

lainnya yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, mereka juga mengkritisi kinerja 
lembaga penegakan hukum dalam menindak para pelaku perdagangan orang (trafficker).

Lembaga-lembaga tersebut di atas memberikan pendampingan kepada korban tindak 
kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak 
hukumnya (sebagai saksi) baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang 
berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku (trafficker) perdagangan orang. Kegiatan 
pendampingan ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum 
(Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang 
harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan 
bagi pelaku (trafficker) diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi 
hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Walaupun sudah ada perkembangan jumlah dan aktivitas dari pusat-pusat pelayanan 
kepada korban perdagangan orang sehingga memudahkan mereka mengakses bantuan 
yang diperlukan, namun masih belum mencakup seluruh kota yang strategis di berbagai 
daerah yang ditengarai sebagai daerah sumber, transit maupun daerah tujuan 
perdagangan orang. Dengan adanya kesiapan aparat di daerah tersebut, diperkirakan 
pelaku perdagangan orang akan menempuh jalan memutar melalui daerah yang kurang 
pengawasannya, sehingga upaya kewaspadaan aparat dan masyarakat harus diperluas 
ke daerah-daerah tersebut. Pemerintah RI terus mendorong tumbuhnya LSM dan 
organisasi masyarakat yang berkenan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan 
perlindungan kepada para korban perdagangan orang.

Persepsi Korban terhadap Layanan Perlindungan

Patut diakui bahwa walaupun sudah ada peningkatan upaya pemberian informasi kepada 
kelompok masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang mengenai hak-hak 
mereka (seandainya menjadi korban) seperti misalnya hak untuk mendapatkan 
perlindungan dari Pemerintah negara setempat dan dari Perwakilan RI di luar negeri, 
namun masih banyak korban yang belum memahami layanan yang seharusnya dan 
sewajarnya mereka dapatkan ketimbang perlakuan Pemerintah setempat yang lebih 
cenderung menganggapnya sebagai kriminal, migran ilegal atau undocumented migrant.

Berbagai hal yang disinyalir oleh Rosenberg (2003) bahwa pelatihan yang diberikan 
kepada calon pekerja migran sebelum pemberangkatan (yang tidak selalu diberikan) 
yang dinilai tidak cukup memberikan informasi tentang hak-hak mereka sebagai pekerja 
migran dan berbagai masalah yang mungkin ditemui di tempat kerjanya nanti dan 
bagaimana melindungi diri mereka sendiri atau di mana bantuan dapat diperoleh, telah 
diupayakan untuk dipenuhi tidak saja oleh Pemerintah tetapi juga melalui kerjasama 
dengan LSM yang peduli, antara lain:

Forum 182 Batam bekerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID menerbitkan buku 
saku kecil “Panduan Informasi Untuk Melawan Praktek Perdagangan Manusia” yang 
didiseminasikan kepada mereka yang pernah dibantu untuk disebarluaskan kepada 
rekan-rekannya agar jangan mengalami nasib yang sama dengannya. Tetapi 
seandainya pun menghadapi situasi yang rawan, dapat mengambil tindakan-tindakan 
penyelamatan seperlunya.

ICMC bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ACILS, dan 
USAID telah menerbitkan dan membagikan secara gratis komik “Petualangan Wening 
dan Kawan-kawan. Selalu Ada jalan Pulang” kepada kelompok masyarakat yang dinilai 
rentan terhadap perdagangan orang seperti anak-anak sekolah, remaja perempuan di 
pedesaan, dan lain-lain. Diseminasi komik ini bekerjasama dengan jaringan LSM yang 
peduli di seluruh Indonesia.

ACILS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan 
iklan layanan masyarakat yang ditempatkan pada kemasan makanan untuk program 
perbaikan gizi masyarakat yang berisikan pesan untuk memerangi perdagangan orang 
di beberapa tempat di Jawa Barat.

Pemberian informasi kepada kelompok masyarakat yang rentan selain dilakukan secara 
langsung kepada target kelompok sasaran, juga dilakukan melalui aparat yang bertugas 
menangani korban perdagangan orang seperti misalnya aparat Kepolisian, petugas 
shelter, petugas pendamping korban, dan Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait, 
seperti misalnya penyampaian leaflet dan booklet yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang didiseminasikan kepada dinas-dinas dan 
Pemerintah Daerah setiap kali melakukan sosialisasi, advokasi dan monitoring ke 
Daerah.

Sosialisasi dan advokasi ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan 
perlakuan yang harus diberikan kepada korban perdagangan orang berkaitan dengan 
hak-hak mereka seperti misalnya tidak memperlakukan mereka sebagai kriminal, 
merahasiakan identitas korban, memberikan perlindungan dari ancaman trafficker, 
memberikan bantuan pemulihan kesehatan dan atau trauma konseling serta hak-hak 
lainnya, juga diberikan secara lebih meluas kepada aparat Kepolisian dan juga media 
massa agar dalam pemberitaan identitas korban dijaga dan dilindungi.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada korban perdagangan orang, Pemerintah 
RI dengan focal point Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan 
ICMC pada tahun 2004 telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pemulangan Korban Perdagangan Orang dan menyusun modul-modul pendidikan dan 
pelatihan bagi para pengelola program sejak dari Perwakilan RI di luar negeri sampai ke 
lembaga-lembaga terkait di dalam negeri termasuk LSM dan organisasi kemasyarakatan 
yang peduli dalam masalah ini.

SOP ini dan berbagai panduan yang sudah ada sebelumnya antara lain yang dikeluarkan 
oleh Departemen Sosial (termasuk yang disusun tahun 2004: Pedoman Penanganan 
Anak melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak dan pedoman Pencegahan Perdagangan 
Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak), akan terus disosialisasikan kepada pihak Kepolisian 
(RPK), Perwakilan RI di luar negeri, aparat Pemerintah Pusat dan Daerah, PJTKI, LSM 
dan organisasi sosial termasuk kepada calon pekerja migran dan masyarakat umum 
sehingga mereka dapat mengetahui hak-haknya dan kepada aparat dapat bertindak 
sebagaimana seharusnya dalam memperlakukan korban perdagangan orang. Upaya ini 
akan dilakukan juga kepada Pemerintah negara tetangga dan negara tujuan lainnya agar 
mereka bersedia memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang 
bekerjasama dengan Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Repatriasi dan Pemulangan Korban

Ketika Pemerintah Malaysia pada tahun 2004 menyatakan akan memulangkan 
Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di negaranya yang jumlahnya mencapai 1,2 juta 
orang yang 80 % di antaranya berasal dari Indonesia, beberapa pihak berpendapat 
bahwa para PATI tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek 
perdagangan orang.

Laporan Human Rights Watch (HRW) yang dimuat Kompas, 26 Juli 2004 yang berjudul: 
“Indonesia/Malaysia: Household Worker’s Rights Trampled” menyatakan bahwa 
pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran pekerja rumah tangga (PRT) di Malaysia 
sudah berlangsung lama, hanya tidak terungkap. Situasi itu menyusul risiko eksploitasi 
dan pelanggaran yang dihadapi di setiap tahapan siklus migrasi, mulai dari perekrutan,

pelatihan, transit, di tempat kerja dan ketika kembali ke Indonesia. Mereka terjebak dalam 
praktek perdagangan orang dan kerja paksa, ditipu di mana kondisi dan jenis pekerjaan 
yang dihadapi tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Mereka dikurung dan tidak 
menerima gaji, sementara dokumen mereka ditahan oleh agen, atau oleh majikan.

Sekitar 90 persen dari 240.000 lebih PRT yang ada di Malaysia adalah perempuan 
warga negara Indonesia. Mereka bekerja 16-18 jam sehari, tujuh hari seminggu 
dengan upah antara Rp 870.000 sampai Rp 990.000, yang berarti hanya separuh dari 
upah PRT asal Filipina. Selama ini masalah tersebut hanya ditangani penyalur tenaga 
kerja yang acap kali tidak bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan dan 
pelecehan.

Keberadaan buruh migran Indonesia di Malaysia sudah dimulai tahun 1971 (dua 
tahun setelah kerusuhan antar-ras di Malaysia) ketika Pemerintah Malaysia membuat 
"Kebijakan Ekonomi Baru" guna mengurangi disparitas ekonomi antara golongan 
China dan Melayu. Kebijakan ini yang secara agresif mendorong industri berbasis 
ekspor dan perluasan sektor publik, mengakibatkan pertumbuhan lapangan kerja di 
perkotaan dan di bidang industri. Tenaga kerja Malaysia dari pedesaan mengalir ke 
kota, sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang manufaktur dan konstruksi serta di 
sektor pertanian dan domestik yang ditinggalkan pekerja Malaysia, dipenuhi oleh 
pekerja migran asal Indonesia, Banglades, India, dan Vietnam. Kehadiran pekerja 
migran tersebut secara nyata telah mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Tetapi masuknya pekerja migran ke Malaysia menjadi tak terkendali. Perbatasan 
darat dan laut yang “porous” antara Indonesia dengan Malaysia dan dengan negara 
lain telah membuka jalan bagi perdagangan perempuan dan anak-anak. Kondisi 
tersebut semakin diperburuk dengan adanya oknum pejabat yang korup, agen tenaga 
kerja yang tidak baik, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk menahan gelombang 
migrasi ini, Pemerintah Malaysia telah melakukan beberapa upaya namun tidak 
berhasil membendung migrasi ilegal dan gagal pula memberikan perlindungan pada 
hak-hak buruh migran. Malaysia menganggap buruh migran tanpa dokumen resmi 
sebagai kriminal dan melakukan penahanan, penawanan, dan deportasi secara rutin 
tanpa mempertimbangkan latar belakang korban.

Laporan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 
dan Keluarganya dari Malaysia (Satgas TK-PTKIB), mensinyalir bahwa kebijakan bebas 
visa kunjungan atau wisata antar negara ASEAN telah dimanfaatkan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab memanipulasi fasilitas tersebut dan memanfaatkannya 
untuk mengirimkan WNI bekerja di negeri jiran. Dengan tidak adanya visa kerja, telah 
menyebabkan banyak di antaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, 
upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika 
visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena overstay, dan hal ini 
menjadikannya semakin rentan untuk dieksploitasi.

Di samping modus tersebut, banyak WNI yang tertipu calo dengan janji akan diberi 
paspor di tengah laut menjelang masuk Malaysia, tetapi ternyata bohong. Mau kembali 
kepalang tanggung, uang sudah habis, apalagi di perbatasan sudah menunggu para 
makelar TKI yang siap membawa mereka ke Malaysia, tentu atas "jasa baik" aparat nakal 
lainnya. Maka jadilah mereka TKI ilegal dengan berbagai konsekuensinya.

Banyak juga WNI yang masuk ke Malaysia secara gelap, sembunyi-sembunyi, dan tanpa 
dokumen melalui “jalur tikus” yang jumlahnya lebih dari 86 jalur di sepanjang perbatasan 
Kalimantan Barat dan Serawak. Hal ini biasa dilakukan karena dulunya mereka berasal 
dari satu keturunan/suku yang menjadi terpisah dengan adanya batas negara Indonesia 
dan Malaysia.

TKI yang masuk ke Malaysia secara legal, posisinya juga sangat lemah karena paspor 
mereka dipegang majikan. Karena itu, jika mereka lari dari majikan atas sebab-sebab 
tertentu (misalnya pekerjaan terlalu berat, gaji tak dibayar, dianiaya, atau diperkosa), atau 
dipecat majikan tanpa sepengetahuan agen TKI bersangkutan, status mereka otomatis 
menjadi ilegal.

Pemulangan PATI dari Malaysia pada tahun 2004, dilakukan oleh Pemerintah Malaysia 
melalui Operasi Nyah (pengusiran) rencananya dimulai 1 September 2004 tetapi diubah 
menjadi setelah Hari Raya Idul Fitri 16 November 2004, dan berubah lagi menjadi Januari 
2005. Namun menjelang Idul Fitri 1425H, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan 
pemberian amnesti bagi PATI yang secara sukarela pulang ke tanah airnya, yang 
berlangsung dari 29 Oktober sampai 14 November 2004. Program amnesti ini 
diperpanjang dua kali, pertama sesudah tanggal 14 Nopember 2004 sampai dengan 31 
Desember 2004, kemudian sehubungan dengan adanya bencana nasional gempa dan 
tsunami di Aceh, Pemerintah Malaysia memperpanjang lagi program amnesti sampai 
dengan 31 Januari 2005. Bulan Februari 2005 Pemerintah Malaysia menggelar Operasi 
Nasihat, di mana PATI yang tertangkap tidak diproses tetapi dinasihati untuk segera 
pulang ke negaranya.

Pemerintah RI melalui Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 
dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang dibentuk melalui Keppres No. 106 
Tahun 2004, sesuai dengan penugasannya telah membantu memberikan layanan yang 
proporsional dan layak pada WNI yang menjadi tenaga kerja bermasalah di Malaysia 
dalam kepulangannya ke Indonesia, sejak berangkat dari Malaysia, masuk di berbagai 
entry point di wilayah Indonesia, ke daerah transit sampai ke daerah asalnya masingmasing.

Pemerintah RI menetapkan 13 daerah entry point bagi pemulangan TKI bermasalah dari 
Malaysia, yang melalui jalan darat: (1) Entikong (Kalimantan Barat); Jalan laut: (2) 
Belawan (Sumatera Utara), (3) Dumai, (4) Pekanbaru dan (5) Tanjungbalai Karimun 
(Riau), (6) Tanjung Pinang dan (7) Batam (Kepulauan Riau) (8) Nunukan (Kalimantan 
Timur) (9) Pare-pare (Sulawesi Selatan); dan jalan udara: (10) Medan (11) Jakarta (12) 
Semarang (13) Surabaya.

Tabel 8. 
Data Pemulangan Korban Perdagangan Orang dari Malaysia dan Pemulangan TKI Bermasalah Tahun 2004-2005

 Sumber: Media Center Kantor Menko Kesra, 14 Maret 2005

Pemerintah RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26,87 milyar untuk memberikan 
layanan kepada TKI bermasalah yang memanfaatkan masa amnesti untuk pulang ke 
Indonesia. Mengingat bahwa sebagian besar TKI Amnesti mampu membiayai 
pemulangan mereka dan keluarganya sampai ke daerah asal masing-masing, maka 
penggunaan dana tersebut hanya untuk hal-hal yang sangat emergency yang berkaitan 
dengan masalah kemanusiaan. Kepada TKI Amnesti yang tidak mampu atau menemui 
hambatan dalam perjalanan, dapat diberikan bantuan sesuai dengan tingkat 
permasalahannya meliputi layanan kesehatan, transportasi, penampungan, permakanan 
dan pengawalan Kepolisian jika diperlukan. Pemerintah Pusat akan membantu biaya 
pemulangan dari entry point ke ibukota propinsi asal, sedang dari propinsi asal ke 
kabupaten/kota sampai ke kelurahan/desa asalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan.

Masalah yang sama ternyata juga menimpa kepada pekerja migran Indonesia di Arab 
Saudi. Laporan HRW (2004) ‘Bad Dreams: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in 
Saudi Arabia’ menguraikan tentang eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh 
migran di Arab Saudi. Laporan tersebut mendokumentasikan praktek-praktek yang mirip 
perbudakan, khususnya terhadap perempuan buruh migran PRT yang dikategorikan 
sebagai ‘kondisi pelanggaran yang sangat serius’. Saat ini terdapat 8,8 juta orang asing 
bekerja di Arab Saudi atau hampir 50 persen dari jumlah penduduk Arab Saudi. Sekitar

500.000 buruh migran di antaranya berasal dari Indonesia yang sebagian besar 
perempuan. Laporan HRW mengungkapkan kegagalan Pemerintah Arab Saudi 
menjalankan hukum-hukum dan peraturan perburuhannya menghadapi pelanggaran 
serius yang dilakukan majikan setempat terhadap buruh migran. 
Pemerintah RI di samping akan terus menangani TKI bermasalah di Malaysia, juga akan 
menangani kasus yang sama di negara Timur Tengah yang persoalannya hampir sama 
beratnya dengan yang di Malaysia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera 
ke Arab Saudi untuk melakukan penertiban atau menangani kasus-kasus yang dihadapi 
para pekerja Indonesia disana. Pada akhirnya nanti hanya TKI legal yang bisa dikirimkan 
ke luar negeri (Sinar Harapan, 15 Februari 2005).

Pemulihan dan Reintegrasi

Pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental, pemberian penampungan dan 
permakanan serta perlindungan kepada korban perdagangan orang diberikan kepada 
mereka selama berada di Perwakilan RI di luar negeri, selama menunggu proses hukum 
atau proses administrasi keimigrasian yang diperlukan. Kepada tenaga kerja Indonesia 
bermasalah di Malaysia yang akan pulang ke Indonesia memanfaatkan program amnesti 
Pemerintah Malaysia, sepanjang masih mampu untuk membiayai perjalanan pulang 
mereka, diberikan layanan informasi dan kemudahan pembelian tiket transportasi 
(pesawat udara, kapal) di Perwakilan RI di Malaysia bersamaan dengan pengurusan 
dokumen keimigrasiannya (Surat Perjalanan Laksana Paspor, SPLP). Untuk membantu 
tenaga kerja Indonesia bermasalah yang tidak mampu, Pemerintah Indonesia bahkan 
membebaskan biaya pembuatan SPLP, dan mengupayakan kapal pengangkut personil 
dari TNI AL untuk membantu kepulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dari 
Malaysia ke Indonesia.

Sesampainya di pelabuhan entry point, kepada tenaga kerja Indonesia bermasalah yang 
mampu, diberikan layanan informasi mengenai berbagai hal yang membantu kelancaran

kepulangannya ke daerah asal, dan bagi mereka yang memerlukan, diberikan bantuan 
layanan kesehatan, penampungan, permakanan dan bantuan transportasi - termasuk 
pengawalan Kepolisian jika diperlukan - sampai ke propinsi daerah asal. Di propinsi 
daerah asal, mereka mendapat layanan yang sama dari Pemerintah Daerah yang 
membantu kepulangannya sampai ke rumah tinggalnya.

Untuk wilayah Serawak, Malaysia Timur, Kantor Penghubung Konsulat Jenderal RI Kota 
Kinibalu di Kuching, dalam memberikan layanan kepada korban perdagangan orang dan 
tenaga kerja Indonesia bermasalah, bekerjasama dengan Yayasan Anak Bangsa di 
Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Yayasan Anak Bangsa secara 
swadaya membantu memberikan layanan penampungan, konsultasi dan pemulangan 
kepada korban perdagangan orang dan pekerja migran yang bermasalah di Serawak, 
Malaysia, yang dipulangkan ke Indonesia melalui Entikong. Kepada korban di samping 
diberikan bantuan penampungan, permakanan dan pembinaan mental untuk 
membesarkan hati korban selama mereka dalam penampungan, juga dibantu dalam 
proses hukum yang berkaitan dengan hubungan kerjanya dengan bekas majikan.

Dalam rangka pemulihan sebelum akhirnya direunifikasi ke keluarganya atau pihak lain, 
Departemen Sosial tahun 2004 telah menangani kasus perdagangan bayi sebanyak 37 
anak. Lima orang anak dijual ke Singapura tetapi dua di antaranya dapat kembali ke 
Indonesia. Sejumlah 32 anak yang dijual tetapi dapat diselamatkan, saat ini di bawah 
asuhan Departemen Sosial bekerjasama dengan yayasan yang berwenang untuk 
menanganinya.

Pemberdayaan

Sebagaimana dilaporkan Rosenberg (2003), profil perempuan dan anak korban 
perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga 
miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang 
kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu, pemberdayaan 
perempuan dan anak menjadi sangat penting dilaksanakan agar mantan korban tidak 
terjebak kembali dalam perdagangan orang, dan bagi mereka yang beresiko dapat 
terhindar dari kejahatan keji terhadap kemanusiaan tersebut.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 
perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dan ketidakmerataan 
merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dan merupakan masalah 
kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, 
gender, dan kondisi lingkungan. Dalam hubungan ini, kemiskinan bukan sebatas 
ketidakmampuan ekonomi tetapi juga tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan 
perlakuan bagi orang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 
bermartabat.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan 
nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam (Draft) Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2005-2009. Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk 
miskin diharapkan dapat berkurang menjadi 8,2 % pada tahun 2009 serta terciptanya 
lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada 
tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, meliputi: kecukupan pangan yang bermutu 
dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang bermutu; pelayanan pendidikan dasar yang 
bermutu dan merata; terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; terpenuhinya 
kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; terpenuhinya kebutuhan air 
bersih dan aman; terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas 
tanah; terbukanya akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan terjaganya 
lingkungan hidup; terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; serta meningkatnya 
partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup 
manusia, karena merupakan alat yang tak tergantikan, yang memungkinkan individu 
mendapatkan pengetahuan sebagai prakondisi untuk mampu mengatasi masalah, 
sebagaimana dibutuhkan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia yang kompleks.

Tugas “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah amanat UUD 1945 yang dipertegas 
dalam pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan 
kualitas hidupnya demi kesejahteraan manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang 
mengamanatkan bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.

Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 
lokal, nasional dan global. Pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan telah 
mempertimbangkan kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua 
(Education for All), Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of Child), Millenium 
Development Goals, dan World Summit on Sustainable Development yang menekankan 
pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, 
peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan 
multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Kebijakan pendidikan nasional diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses orang 
dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, dan meningkatnya keadilan 
dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat antara wilayah maju dan 
tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, serta 
antara laki-laki dan perempuan.

Masalah mutu pendidikan dan kurangnya pendidikan bagi perempuan dan anak yang 
beresiko menjadi korban perdagagan orang, akan ditanggulangi melalui percepatan 
penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pendidikan keaksaraan fungsional dengan perluasan 
akses bagi perempuan; pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat buta 
aksara, putus sekolah, dan lainnya; memberikan akses yang lebih besar kepada 
masyarakat miskin, perdesaan, terpencil dan masyarakat di daerah konflik; dan 
mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan luar sekolah (Kelompok 
Belajar Paket A, B dan C, pendidikan keluarga, Kelompok Belajar Usaha, Program 
Keaksaraan Fungsional serta Diklat life-skill seperti PRT Plus) yang berorientasi pada 
peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat; meningkatkan penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan 
pengelolaan usaha di bidang jasa dan produksi; dan meningkatkan kualitas lembaga 
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kurang informasi merupakan salah satu masalah kondisional yang berkaitan dengan 
ketersediaan moda penyampaian informasi seperti koran, radio, dan televisi kepada 
masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memang 
memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mampu menjembatani 
keterpisahan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk sistem komunikasi melalui satelit 
Palapa. Namun demikian, masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau layanan 
tersebut bahkan “koran masuk desa” juga belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan.

Strategi penyampaian informasi tentang penghapusan perdagangan orang dengan 
demikian harus dilaksanakan secara terfokus dengan mengajak semua unsur baik 
pemerintah maupun LSM untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada kelompok 
sasaran daam masyarakat yang dipertimbangkan rentan terhadap perdagangan orang.

Budaya patriarki yang masih banyak dianut di masyarakat Indonesia, seringkali 
“memposisikan” perempuan pada status subordinat, seperti terlihat jika terdapat 
keterbatasan sumber daya dalam keluarga, maka adik laki-laki yang tetap meneruskan 
sekolah sedang kakak perempuannya diminta untuk bekerja membantu pekerjaan di 
rumah dengan argumen bahwa mereka toh nantinya jika menikah juga akan bekerja di 
dapur. Perubahan sosial-budaya masyarakat memerlukan waktu yang sangat lama 
bahkan mungkin dalam ukuran generasi sehingga upaya yang berkaitan dengan 
perubahan sosial-budaya diupayakan melalui pembinaan yang terus-menerus.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender seperti itu ditanggulangi melalui implementasi 
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan 
program pemberdayaan perempuan ke dalam program, sektor dan daerah masingmasing.

Dalam hubungan itu, kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk: 
meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 
meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan 
lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan; 
meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap untuk melindungi setiap 
individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk kekerasan 
dalam rumah tangga; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; memperkuat 
kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarus-utamaan gender dan anak dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program 
dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen 
internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi 
masyarakat.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah kepada para tenaga 
kerja Indonesia bermasalah yang dipulangkan dari Malaysia adalah kesepakatan yang 
dibuat dengan Pemerintah Malaysia untuk menempatkan mereka kembali sebagai 
pekerja migran legal di Malaysia. Kepada mereka disediakan Pelayanan Satu Atap untuk 
memudahkan pengurusan dokumen imigrasi dan ijin kerja di Malaysia karena dalam 
Pelayanan Satu Atap itu juga ada unsur Imigresen Malaysia.

Pelayanan Satu Atap dibentuk di sebelas exit point di Indonesia yaitu di: Belawan 
(Propinsi Sumatera Utara), Tanjung Uban (Propinsi Kepulauan Riau), Dumai (Propinsi 
Riau), Jakarta (DKI Jakarta), Semarang (Propinsi Jawa Tengah), Surabaya (Propinsi 
Jawa Timur), Entikong (Propinsi Kalimantan Barat), Nunukan (Propinsi Kalimantan 
Timur), Pare-pare (Propinsi Sulawesi Selatan), Mataram (Propinsi Nusa Tenggara Barat), 
dan Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur).

Sampai dengan 14 Maret 2005 (pagi), jumlah TKI yang diberangkatkan kembali ke 
Malaysia melalui Layanan Satu Atap mencapai 8.996 orang, terbanyak melalui Nunukan

(8.499 orang), kemudian Dumai (162 orang), Tanjung Uban (133 orang), Medan (100 
orang), Semarang (68 orang) dan Entikong (34 orang). Sebelum beroperasinya Layanan 
Satu Atap 1 Maret 2005, beberapa daerah sudah ada yang memberangkatkan TKI untuk 
kembali bekerja ke Malaysia, yang sampai dengan 28 Februari 2005 jumlahnya mencapai 
 
26.809 orang. Dengan demikian total TKI yang telah kembali ke Malaysia sampai dengan 
14 Maret 2005 sejumlah 35.805 orang. Diharapkan kemudahan ini akan membantu 
mereka untuk keluar dari kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang. 
Pihak perbankan mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan 
kelompok masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang. City Bank melalui 
Grameen Trust dan program Citibank Peka® (Peduli dan Berkarya) telah menyalurkan 
dana dari Citigroup Foundation untuk mendukung lembaga kredit mikro di Indonesia: 
Bangun Karya Central Java Project di Surakarta, Yayasan Pokmas Mandiri (YPM), di 
Medan, Yayasan Paluma, Yayasan Dharma Bakti Parasahabat (YDBP), Yayasan Mitra 
Usaha (YMU), dan Yayasan Siti Khadijah (YSK) di Jakarta. Peminjam pada umumnya 
adalah wanita yang berusaha kecil-kecilan seperti usaha makanan, kain, obat-obatan 
tradisional, warung, katering, dan menjahit.

.. Bangun Karya Central Java Project (BKCJP) adalah lembaga pengabdian masyarakat 
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang melakukan 
pengelolaan bantuan kredit modal bagi 885 keluarga miskin di Karanganyar, Jawa 
Tengah dengan pinjaman rata-rata sebesar Rp 200 ribu – 250 ribu.

 
Yayasan Paluma, telah memberikan kredit kepada 44 orang dengan pinjaman rata-
rata sebesar Rp 500 ribu sejak yayasan tersebut menerima dana bantuan dari 
Citibank Peka® pada Maret 2001.

 
Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat (YDBP) menyalurkan dana dari Grameen Trust 
untuk kegiatan pemberian kredit modal kepada 1.200 keluarga miskin di Sukatani, 
Bekasi dan 1.500 keluarga di Pedes, Karawang, Propinsi Jawa Barat.

 
Yayasan Mitra Usaha (YMU) menyalurkan dana dari Grameen Trust yang digunakan 
untuk bantuan kredit modal kepada 640 peminjam di desa Taruma Jaya, Propinsi 
Jawa Barat.

 
Yayasan Siti Khadijah (YSK) menyalurkan dana dari Grameen Trust untuk kredit 
modal kepda 750 keluarga yang memerlukan di Mijen, Semarang.

 
Yayasan Pokmas Mandiri (YPM) menyalurkan dana dari Grameen Trust untuk 
melayani kredit modal kepada 785 keluarga miskin di Galang, Propinsi Sumatera 
Utara.

PENCEGAHAN

Pencegahan perdagangan orang diupayakan melalui pemetaan masalah
perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar 
negeri, peningkatan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan 
alternatif bagi anak-anak dan perempuan termasuk dengan sarana dan 
prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian 
informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek-aspek yang 
terkait dengan upaya penghapusannya, yang dilakukan melalui berbagai media yang 
tersedia serta mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya 
perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan 
dan pelayanan sosial. Upaya tersebut melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta, 
LSM (nasional dan internasional), badan-badan internasional, organisasi masyarakat, 
perseorangan dan mass media.

Peningkatan Pendidikan

Peningkatan pendidikan telah menjadi perhatian semua pihak dan keberpihakan tersebut 
terutama ditujukan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, anak jalanan, 
dan juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Istri Bupati Indramayu Sofiana menyatakan ada semacam penilaian dalam 
masyarakat Indramayu bahwa anak adalah aset yang harus produktif secara 
ekonomis. Seringkali dengan berbagai cara anak dipaksa untuk memberikan 
kontribusi pada keluarga, padahal dukungan keluarga pada pendidikan anak sangat 
rendah. Akibatnya anak terpaksa pergi ke luar Indramayu atau ke luar negeri untuk 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, terutama menjadi pekerja rumah tangga. 
Untuk meningkatkan pendidikan anak-anak tersebut, Pemerintah Indramayu 
menganggarkan bea siswa pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar dalam 
jumlah yang sangat besar dengan harapan mereka memiliki bekal pendidikan dasar 
9 tahun. Dengan pendidikan yang dimilikinya, diharapkan mereka akan lebih banyak 
mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah masuk melawan 
perdagangan perempuan dan anak. (www.jurnalperempuan.com, 15 Desember 
2004).

 
Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Citra Bunda, LPK Setia Bakti, Jakarta, 
Yayasan Tiara Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan Yayasan Citra Abadi 
Komplek Binong Permai, Karawaci, Tangerang, masih terus memberikan pendidikan 
dan latihan babbysitter untuk lulusan SD atau SMP, sementara lulusan SLTA dapat 
mengikuti kursus nanny atau governess. Babby sitter, nanny dan governess memiliki 
gaji yang cukup tinggi.

 
Peningkatan pendidikan sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DI 
Yogyakarta sangat membentu kelompok masyarakat miskin yaitu dengan cara 
memberikan jaminan bantuan kredit untuk pendidikan perawat kepada warganya 
yang berminat bekerja di luar negeri. Bulan Maret 2004, Pemerintah Propinsi DIY 
mengirim 142 orang tenaga perawat ke Malaysia bahkan 3 bulan sebelumnya juga 
sudah mengirim tenaga kerja Indonesia sebagai perawat ke Amerika Serikat. Pola 
pengembalian kredit tersebut, diangsur langsung oleh pemberi kerja di luar negeri ke 
Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta (Media, 16 Maret 2004).

 
Yayasan Pemberdayaan Umat-Human Future Foundation (YPU-HFF) Bantul, DI 
Yogyakarta membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu 
terutama yatim-piatu melalui program beasiswa. Pada tahun ajaran 2002-2003 
beasiswa yang diberikan Rp 149,4 juta untuk 192 pelajar/mahasiswa, sementara 
pada tahun ajaran 2003-2004 jumlahnya Rp 296 juta untuk 284 pelajar/mahasiswa. 
Tahun Anggaran 2004 ini, YPU-HFF merencanakan akan memberikan beasiswa 
kepada lebih dari 300 penerima (Website YPU-HFF, diakses 15 Maret 2005).

 
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Propinsi Jawa Tengah juga berpartisipasi dalam 
peningkatan pendidikan. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa 
Tengah, melaksanakan pendidikan Life Skills, Kelompok Belajar Usaha dan bea 
siswa/magang khusus putra-putri yang putus sekolah dan anggota Dharma Wanita 
Persatuan Provinsi Jawa Tengah seperti misalnya dalam kursus perbengkelan dan 
cat milenium, bordir dan menjahit, dan tata kecantikan rambut. Dharma Wanita 
Persatuan Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan modal dan peralatan untuk 
kelompok belajar usaha (Website DWP, diakses 16 Maret 2005).

 
Kepedulian Bank Mandiri terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk pemberian 
bea siswa Peduli Mandiri untuk anak yang kurang mampu berupa paket setahun 
sebesar Rp 25 ribu per bulan untuk siswa SD, Rp 50 ribu per bulan untuk siswa

SMP, dan Rp 75 ribu per bulan untuk siswa SMA, sementara untuk mahasiswa Rp 
500 ribu per tahun. Selain bea siswa, Bank Mandiri juga membantu perangkat 
komputer pada 102 sekolah se Indonesia, di Jakarta 39 sekolah dan luar Jakarta 63 
sekolah. Program Peduli Mandiri merupakan penyisihan 1-3 % keuntungan yang 
diperolah Bank Mandiri (Inkom Pontianak, 22 Juli 2004).

Bupati Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur meminta partisipasi dunia usaha di daerahnya 
untuk peduli terhadap program pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk 
murid miskin yang baru 19,2 % yang tersantuni. Selain beasiswa, dunia usaha kuga 
dapat membantu dengan meningkatkan kesempatan magang ataupun bantuan 
peralatan yang mendukung program pendidikan (www.sidoarjo.go.id diakses 15 
Maret 2005).

Pemerintah Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, juga memberikan beasiswa 
kepada murid kurang mampu dan menyatakan bahwa pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama (Website Pemkot Brebes, diakses 15 Maret 2005)

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan beasiswa untuk membantu siswa 
kurang mampu sehingga mengurangi siswa putus sekolah. Pada tahun 2004, 
sejumlah lebih dari Rp 938 juta dialokasikan ke Kabupaten Pati untuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Bantuan 
tersebut belum cukup untuk membantu murid-murid yang membutuhkan sehingga 
Bupati Pati mengajak masyarakat berpartisipasi dalam bidang pendidikan melalui 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Pati Online, diakses 15 Maret 2005).

Sekitar 50 anak remaja putus sekolah di Indramayu mendapat pelatihan tentang 
garmen selama enam bulan di International Garment Training Centre (IGTC) di 
Citeureup, Bogor. (Kompas, 4 Februari 2005).

Mereka yang disebut "anak jalanan" adalah para penjaja dagangan, penyemir 
sepatu, pedagang asongan, penjual koran, pengamen, peminta-minta, pengais 
sayur-sayuran di pasar tradisional, dan sebagainya. Mereka sangat rentan terhadap 
kemungkinan menjadi pengguna obat-obatan terlarang, terlibat tindakan atau korban 
kekerasan, kriminal, pelecehan dan prostitusi, terkena gangguan kesehatan dari 
asap (polusi udara) yang dikeluarkan kendaraan bermotor, gangguan ketertiban lalu 
lintas, dan kadang-kadang bersikap antisosial. Mereka tidak lagi sempat memikirkan 
pentingnya pendidikan, tetapi hanya memikirkan kebutuhan ekonomi untuk diri dan 
keluarganya. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional 
menggalang kerjasama dengan instansi dan lembaga masyarakat terkait untuk 
menangani permasalahan tersebut melalui pendidikan yang mampu membimbing 
dan mengembalikan hak-hak pendidikan anak jalanan sehingga dapat belajar dan 
berkarya sebagaimana mestinya.

Yayasan Kesejahteraan Anak Pinggiran (YKAP), Jakarta, membaktikan diri dalam 
meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan melalui penyediaan beasiswa dan 
bantuan pendidikan dari pra-sekolah sampai tingkat SMU, bahkan sampai 
universitas. Selain Jakarta, YKAP juga mempunyai wilayah program di Polonia dan 
Belawan (Medan), serta Genteng dan Pabean (Surabaya). Anak-anak yang terlayani 
dalam program lebih dari 376 orang. YKAP juga mengelola Program Rumah Pusat 
Kegiatan (Activity House Program) yang bertujuan penyediakan kegiatan pendidikan 
dan fasilitas di luar jam sekolah, sehingga mereka tidak berada lagi di jalanan untuk 
bekerja mengumpulkan uang (Website YKAP diakses 19 Maret 2005).

Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJ) dan LSM Pandu Rakyat Miskin (PaRaM), 
Jakarta telah begitu peduli dan berkarya nyata dalam memandu anak-anak yang 
sangat memerlukan bantuan, agar mereka lebih siap menapak masa depannya,

sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Upaya ini sangat mulia dan sangat 
membantu karena masih banyak anak-anak Indonesia yang karena kemiskinan lalu 
putus sekolah (www.anjal.blockdrive.com).

Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), melaksanakan pendidikan bagi anak 
jalanan dan kurang mampu, dan menjalankan pusat pendidikan untuk anak jalanan 
dan anak pasar. Di tempat ini anak-anak diajarkan pengetahuan umum dan keahlian 
praktis yang diselingi dengan pendidikan moral dan budi pekerti. YNDN mempunyai 
15 pusat pendidikan di berbagai tempat di Jakarta. Citibank Peka® membantu 
pendanaan dan relawan di lokasi Pasar Minggu dan Kramat Jati (www.citibank.co.id).

 
Yayasan Usaha Mulia (YUM) mendirikan sekolah persiapan untuk anak-anak sekolah 
dasar yang putus sekolah di lokasi Jurang Mangu, Jakarta yang memiliki 42 murid 
dan juga di Cipulir. Anak-anak yang putus sekolah tersebut diberikan pendidikan 
selama satu tahun agar dapat kembali belajar di sekolah formal (www.citibank.co.id).

 
Yayasan Bintang Pancasila (YBP) memiliki beberapa rumah singgah serta sekitar 12 
sekolah setingkat Sekolah Dasar untuk anak-anak jalanan dan anak putus sekolah. 
Sekolah yang mendapatkan bantuan dari program Citibank Peka® berlokasi di 
daerah Pendongkelan, Jakarta dengan 75 murid (www.citibank.co.id).

 
LSM ERa AKu, ICT Watch dan Jaringan Informasi Sekolah (JIS) mendirikan 
laboratorium komputer swadaya yang berfungsi bagi pendidikan dan pelatihan 
komputer bagi anak jalanan. Lab komputer yang dipasang di Sekolah Anak Jalanan 
(SAJ) komplek Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta dimaksudkan sebagai upaya 
memenuhi hak atas ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi mereka yang kurang 
mampu secara struktural seperti anak jalanan. Perangkat keras internet tersebut 
sudah ketinggalan jaman dan memerlukan up-grading (www.itcwatch.com).

 
SD Khusus Pasar Lama yang merupakan Filial SD Negeri I Mawar Banjarmasin 
Tengah membawa misi untuk mendidik anak-anak jalanan dan mengerem 
munculnya preman-preman kecil di pasar tersebut, yang rata-rata mereka adalah 
tunawisma. Sekolah tersebut telah berhasil mengubah "etos kerja mencuri" menjadi 
"etos kerja mencari", antara lain dengan mencari kardus yang menghasilkan Rp 10 
ribu per hari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Pengajarnya 
adalah pensiunan guru SDN I Mawar yang terpanggil secara moral untuk mengajar 
anak-anak jalanan tersebut (Kompas, 27 Juli 2004).

 
Yayasan Hotline Surabaya menerjunkan relawannya untuk memberikan bimbingan 
kepada 124 anak sekolah Dasar dari empat SD di kecamatan Licin, Banyuwangi 
Propinsi Jawa Timur. Bimbingan yang diberikan menekankan kepada anak-anak 
pada pemahaman pentingnya bersekolah karena dengan mempunyai pendidikan 
yang memadai jika besar nanti lebih berkesempatan untuk mempunyai pekerjaan 
yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan ke depan tidak ada lagi yang terjebak 
dalam perdagangan perempuan dan anak. Pola yang dipakai dalam memberikan 
bimbingan disesuaikan dengan pola pikir anak-anak, dengan lebih banyak 
memasukkan unsur bermain agar mempunyai kesan mendalam bagi anak-anak itu. 
Kepada ibu-ibu yang ingin punya keterampilan menjahit, dipinjamkan mesin jahit 
untuk belajar. Sedang remajanya diajarkan anyam-menganyam bambu dan teknik 
sablon. Program ini dilaksanakan Yayasan Hotline bekerjasama dengan ILO , ASA, 
dan Cabang Dinas Pendidikan, untuk selama satu tahun sejak Januari sampai 
Desember 2005 (Website Yayasan Hotline diakses 18 Maret 2005).

Dalam masalah peningkatan pendidikan ini, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Dr. Meutia Hatta Swasono menyatakan bahwa sekolah sangat penting peranannya dalam 
mencegah perdagangan perempuan karena kegiatan belajar dan berada di lingkungan 
sekolah yang aman akan menjauhkan perempuan dari pengaruh negatif masyarakat. 
Dalam hubungan itu, guru mempunyai peranan untuk meningkatkan partisipasi anak 
dalam pendidikan dengan berupaya mempertahankan agar anak didik tidak putus 
sekolah. Guru juga dapat memberikan informasi tentang berbagai hal terkait dengan 
perdagangan anak dan perempuan yang kini marak di kawasan Pantai Utara Indramayu, 
Propinsi Jawa Barat (Media Indonesia Online, diakses 15 Maret 2005).

Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi dilakukan oleh siapapun yang peduli dengan masalah 
perdagangan orang dan ditujukan kepada khalayak luas baik dalam rangka memberikan 
informasi agar mereka mengetahui masalah perdagangan oranbg, maupun dalam rangka 
mengajak mereka berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang 
dimilikinya dalam upaya-upaya penghapusannya. Kampanye tentang kasus-kasus 
perdagangan orang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik) dalam 
rangka pengembangan opini, keberpihakan, dan dukungan massa.

Iklan layanan masyarakat dari Yayasan Jurnal Perempuan tentang penghapusan 
perdagangan orang di launching di Metro TV tanggal 7 Februari 2005.

Sosialisasi dan Pemutaran Film Anti Perdagangan Perempuan dan Anak 
diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan Teres De 
Homes dan Forum Komunikasi Perlindungan Perempuan (FKPP) Indramayu, tanggal 
9 Desember 2004 di Indramayu, yang dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari sekolah, 
dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Indramayu, serta LSM yang peduli pada 
perempuan dan anak. Acara sosialisasi di Indramayu ini merupakan rangkaian awal 
sosialisasi anti perdagangan perempuan dan anak yang rencananya akan digelar di 
tujuh wilayah di Indonesia dengan tujuan agar usaha untuk melawan perdagangan 
perempuan dan anak akan menjadi sebuah gerakan sosial.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bulan Mei 2004 mengadakan seminar 
tentang pencegahan eksploitasi seksual komersial anak yang erat hubungannya 
dengan perdagangan perempuan dan anak di Bali yang diikuti oleh 100 orang 
peserta dari Dinas Pariwisata Bali, Industri Pariwisata, Instansi terkait, LSM, Dharma 
Wanita Persatuan Bali, PKK, dan Kepolisian. Dalam bentuk ceramah, masalah 
tersebut disampaikan kepada 100 orang siswa SLTP, SMU kelas 1 dan 2 Bali dan 
guru pembimbingnya. Program yang sama juga diadakan di Batam, Pontianak (Juni, 
2004) Pekanbaru, Makassar (Agustus 2004), dan Manado (September 2004).

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sepanjang tahun 2004 mengeluarkan 
berbagai iklan, leaflet, sticker dan poster. Iklan berupa artikel “Biarkan Mereka 
Tersenyum” dimuat di koran Media Indonesia, majalah: Tempo, Matra, Hello Bali, 
dan Garuda Inflight Magazine. Dalam majalah yang terakhir juga dimuat wawancara 
dengan Deputi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Luar Negeri mengenai hal ini. 
Iklan berupa artikel “Government’s Concern about Sexual Exploitation of Children” 
dimuat di Travel News Edisi July-august 2004. Iklan Layanan Masyarakat di TV 
berdurasi 16 detik telah ditayangkan di TVRI (20 kali) dan ANTV (60 kali). 
Bekerjasama dengan Bali Tourism Board (BTB) membuat leaflet berupa Tourist Map 
sejumlah 10 ribu eksemplar dan mulai bulan September 2004 didistribusikan di 
Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan di terminal ferry dan Bandara Hang Nadim 
Batam. Di Bali utamanya ditujukan kepada wisatawan mancanegara dari Eropa, 
Amerika dan Australia sedang di batam untuk turis dari Malaysia dan Sungapura. 
Sticker dan Poster dipasang dan dibagikan di bandara Bali, Batam, Padang, Manado 
dan Mataram serta di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. 
Media massa baik cetak maupun elektronik (radio, televisi) juga berpartisipasi aktif 
dalam menyebarluaskan masalah perdagangan orang termasuk tindakan yang 
diambil oleh yang berwajib kepada pelaku (trafficker)-nya. Berbagai acara tayangan 
televisi baik berita kriminal (Buser, Sidik, Sergap, dan lain-lain), berita umum 
(Liputan-6, Seputar Indonesia, Lintas-5, Kontradiksi, dan lain-lain) termasuk talk-
show telah banyak memberitakan masalah perdagangan orang. Media website juga 
telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi mengenai 
hal ini dilengkapi dengan berbagai program yang telah mereka jalankan dalam upaya 
penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Peningkatan Pengawasan

Dalam rangka pencegahan perdagangan orang yang salah satu kedoknya 
mengatasnamakan pekerja migran, Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap 
operasional perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dalam merekrut, 
menampung, melatih, menyiapkan dokumen dan memberangkatkan tenaga kerja 
Indonesia ke luar negeri. Upaya ini didukung oleh masyarakat melalui DPR RI sehingga 
beberapa undang-undang telah ditetapkan: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta asosiasi pengerah jasa tenaga 
kerja Indonesia (PJTKI) untuk segera menertibkan anggotanya yang tidak baik 
sebelum diambil tindakan oleh Pemerintah. Sejak Oktober 2004, Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencabut ijin operasi 28 perusahaan PJTKI 
yang empat diantaranya kasusnya diajukan ke pengadilan. Selain itu, sejumlah 40 
perusahaan lainnya juga akan ditindak dan 10 diantaranya akan diajukan ke meja 
hijau. Menteri mengatakan kalau asosiasi PJTKI tidak mau menertibkan anggotanya 
maka Pemerintah akan mengambil tindakan tegas (Sinar Harapan, 15 Februari 
2005). 
 
Dalam kurun waktu yang tidak terbatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Propinsi Jawa Tengah tidak akan memperpanjang kegiatan perekrutan calon tenaga 
kerja Indonesia yang dilakukan oleh kantor-kantor cabang PJTKI di Jawa Tengah 
karena adanya kegiatan perekrutan dan pengiriman TKI secara ilegal terkait dengan 
perdagangan pekerja perempuan dan anak di dalam dan luar negeri. TKI Jawa 
Tengah kebanyakan ditempatkan di Malaysia dan mereka yang bermasalah adalah 
TKI ilegal yang dikirim oleh calo-calo yang diduga dari kantor cabang PJTKI yang 
tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan (Suara Merdeka, 21 April 
2004).

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat mencabut izin sedikitnya tiga 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), karena kerap melanggar aturan 
ketenagakerjaan. Tahun 2003, Dinas Tenaga Kerja NTB telah menindak 15 PJTKI 
karena kesalahan serupa seperti misalnya memanipulasi umur calon TKI/TKW, 
mengirimkan calon di bawah umur, memalsukan dokumen seperti surat-surat syarat 
kesehatan hingga visa kerja, dan membuat laporan palsu tentang jumlah pengiriman 
tenaga kerja. Jumlah PJTKI saat ini ada 97 perusahaan, lima di antaranya berkantor 
pusat di NTB (Tempo Interaktif, 26 Juli 2004).

Sehubungan dengan kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh sebuah yayasan 
di Jakarta Timur, Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta bulan Desember 2004 melakukan penelitian dan menemukan 
bahwa Yayasan PK tidak memiliki izin pendirian dan izin operasional

penyelenggaraan kegiatan Panti Sosial Asuhan Anak milik Yayasan PK yang ada di 
Jakarta Timur dan Tangerang. Yayasan ini diperiksa Polisi karena diketahui menjual 
anak-anak yang diasuhnya. Sejumlah 86 anak-anak yang ditampung, akan 
disalurkan kepada panti dan yayasan yang berwenang untuk memberi pengasuhan 
kepada anak.

KERJASAMA

Menghadapi kejahatan internasional yang terorganisir dengan sumberdaya 
yang besar dan sanggup membiayai pengadaan dan operasionalisasi 
peralatan yang canggih untuk menunjang kegiatan jaringannya, maka 
Pemerintah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Keppres No. 88 Tahun 2002) juga 
menempuh strategi penyatuan unsur-unsur penangkal dalam satu jejaring kerja yang 
kenyal sehingga jaringan tersebut mempunyai kekuatan untuk menghambat dan 
memberantas transnational organized crime perdagangan orang.

Secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap trafficker, 
dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan 
dan perlindungan kepada korban. Namun mengingat bahwa Pemerintah juga 
menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di 
beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka 
kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan. Untuk 
mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak baik di dalam dan di luar negeri, 
antara daerah asal, transit dan tujuan. Kerjasama tersebut sangat penting, karena 
penghapusan perdagangan orang di daerah tujuan tidak akan pernah berhasil jika daerah 
asal masih tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi. Selain kerjasama antar 
daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan perdagangan orang di suatu 
daerah juga sangat penting seperti misalnya pihak Kepolisian tidak akan mungkin pernah 
bisa mendeteksi terjadinya setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil 
dan perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat untuk 
menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada Polisi sehingga dapa 
segera ditindaklanjuti.

Jalinan kerjasama yang telah diupayakan antara lain: kerjasama Ruang Pelayanan 
Khusus Kepolisian yang telah ada di banyak wilayah di Indonesia dengan shelter 
yang dikelola LSM, women’s crisis center, dan Pusat Pelayanan Terpadu Rumah 
Sakit bahkan dengan dukungan para tokoh agama, dalam memberikan layanan yang 
dibutuhkan sesuai dengan kondisi korban yang mungkin memerlukan pengobatan 
baik fisik maupun psikis, bimbingan agama atau sekedar bertukar pikiran sambil 
mengarahkan untuk menentukan langkah-langkah ke depan.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, dalam rangka membina jaringan kerja unsurunsur 
penghapusan perdagangan orang di wilayahnya, pada tahun 2004 memberikan 
bantuan sejumlah total Rp 25 juta kepada Shelter/Konseling Badan Koordinasi 
Organisasi Wanita (BKOW), Shelter RSUD dr. Soedarso Pontianak, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) 
Pontianak, Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sebagai 
langkah awal upaya keterpaduan merespons tingginya angka perdagangan orang dan

kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Barat. (Website Warta 
Pemprov Kalbar, 4 Februari 2005)

Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengkoordinasikan penghapusan

perdagangan orang, membentuk Koalisi Anti Trafficking Kalimantan Timur (KAT 
Kaltim) yang beranggotakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, LBH-APIK, dan 
LSM. Koalisi ini telah menyusun Prosedur Tetap sehingga setiap unsur telah 
mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. KAT Kaltim saat 
sekarang sedang merintis dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan 
untuk membentuk koalisi di tingkat kabupaten. Kabupaten Nunukan ditengarai 
sebagai tempat untuk keluar masuknya pengiriman korban perdagangan orang dari 
dan ke Sabah, Malaysia.

Forum 182 Batam adalah suatu forum yang merupakan koalisi dan jaringan kerja 
yang beranggotakan individu dan lembaga/organisasi yang ada di Pulau Batam, untuk 
membangun kesadaran bersama dalamm kampanye melawan kejahatan 
perdagangan manusia (counter trafficking). Selain mengembangkan media, database 
dan informasi yang dibutuhkan dalam kampanye, Forum 182 Batam juga memberikan 
layanan konseling, hotline service, bantuan psikologi dan layanan hukum bagi para 
korban kejahatan perdagangan orang.

Bentuk kerjasama juga bisa diadakan dalam rangka menggalang dana seperti yang 
dilaksanakan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan para perupa dan pecinta 
senirupa dalam menggelar pameran karya bersama bertema ”Karya Untuk Kawanku 
II”, menampilkan 41 karya Dolorosa Sinaga, Sarah Gumelar, Indyra, Birgit Ulrike Hau, 
Nani Sakri, Magdalena Pardede, Hening Tyas Sutji dan lain-lain. Pameran ini 
bertujuan menggalang dana publik untuk penguatan Womens Crisis Center (WCC ) di 
Indonesia yang berjumlah sekitar 60 organisasi tersebar di berbagai daerah. WCC 
tersebut pada umumnya mengalami kesulitan pendanaan operasional untuk biaya 
darurat seperti tindakan medis dan pendampingan korban. Pada tahun 2003 “Karya 
Untuk Kawanku I” berhasil menggalang dana sebesar lebih Rp 122 juta, yang dibuat 
menjadi dana abadi ”Pundi Perempuan” bagi WCC. Dana ini dikelola oleh Yayasan 
Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan (YSIK), lembaga yang terpisah dari Komnas 
Perempuan. Sampai dengan tahun 2004, Pundi Perempuan telah mampu 
menguatkan sebelas WCC di Manado, Bone, Makassar, Maumere, Jombang, 
Surabaya, Bandung, Bengkulu, Palembang, Padang dan Labuhan Batu. Pameran 
seperti ini akan diselenggarakan setiap dua tahun sekali bertepatan dengan 
peringatan Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret (Yayasan Jurnal 
Perempuan, 2005).

Di berbagai daerah yang ditengarai sebagai daerah sumber, transit atau derah tujuan 
serta di daerah perbatasan dengan Malaysia, oleh Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) sedang dirintis, difasilitasi 
dan didorong terbentuknya kerjasama seperti tersebut di atas. Dumai dan Tanjungbalai 
Karimun, Propinsi Riau; Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Sanggau 
Propinsi Kalimantan Barat, adalah beberapa daerah yang saat ini sedang diupayakan 
pembentukannya. Daerah asal dan transit seperti Propinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, 
Sulawesi Utara dan lainnya yang telah memiliki gugus tugas akan didorong untuk 
semakin meningkatkan kerjasamanya, termasuk merintis kerjasama antara daerah transit 
atau daerah tujuan dengan daerah asal sehingga dapat diperoleh mekanisme pemberian 
perlindungan yang sebaik-baiknya bagi korban perdagangan orang.

Untuk tingkat regional dan internasional, kerjasama penghapusan perdagangan orang 
terus ditingkatkan. Di samping kerjasama yang secara legal formal telah dikukuhkan 
sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara 
Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
(Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters), dan Undangundang 
No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang 
Melarikan Diri (Agreement between the Government of Indonesia and the Government of 
Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders), juga dilaksanakan kerjasama dengan 
LSM internasional terutama dalam upaya pencegahan, peningkatan kapasitas, dan 
perlindungan kepada korban perdagangan orang.

ICMC, ACILS, Terre des Hommes, Save the Children US, IOM, adalah beberapa di 
antara LSM internasional yang selama ini telah erat bekerjasama dengan Pemerintah 
Indonesia dalam membina hubungan dan penguatan LSM lokal untuk kegiatan 
pencegahan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Badan internasional 
seperti UNICEF dan ILO adalah beberapa di antaranya yang telah bekerjasama dengan 
baik dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka penghapusan perdagangan anak dan 
pekerjaan terburuk bagi anak. UNICEF antara lain telah mensponsori pertemuan regional 
tingkat ASEAN yang dimotori oleh PKPA Medan sehingga menghasilkan Deklarasi 
Medan yang merupakan komitmen regional ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama 
dalam penghapusan perdagangan orang di wilayah ini.

Salah satu bentuk kerjasama dalam rangka pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) 
bermasalah dan keluarganya dari Malaysia adalah pembentukan Tim Koordinasi 
Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) melalui 
Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004. Tim ini telah berhasil mengkoordinasikan 
pemulangan lebih dari 347 ribu TKI bermasalah dan keluarganya dari Malaysia via jalan 
darat, laut maupun udara masuk melalui 13 daerah entry point di Indonesia, dan telah 
mampu memfasilitasi sehingga mereka sampai ke daerah asalnya masing-masing 
dengan selamat. Bagi TKI yang mampu, mereka membiayai sendiri kepulangannya, untuk 
itu Tim hanya memfasilitasi dan memberikan informasi hal-hal yang memperlancar 
kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Tetapi bagi mereka yang memerlukan, 
Pemerintah Indonesia secara terpadu memberikan layanan kesehatan, penampungan 
sementara termasuk permakanannya, bantuan transportasi serta pengamanan dan 
pengawalan dari Kepolisian jika diperlukan. Banyak dari TKI bermasalah itu merupakan 
korban dari praktek-praktek perdagangan orang: dijanjikan bekerja di Malaysia dengan 
gaji tinggi tetapi ternyata dimasukkan ke Malaysia dengan paspor dan visa kunungan 
wisata, kemudian dipekerjakan di perkebunan dengan kondisi terekploitasi (paspor 
ditahan, gaji dipotong, terlilit hutang untuk biaya makan dan sebagainya).

Pelayanan Satu Atap yang dibentuk di sebelas daerah exit point di Indonesia adalah 
salah satu bentuk kerjasama antar Instansi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan 
masalah penempatan pekerja migran Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Imigresen) 
untuk memberikan kemudahan bagi pekerja migran Indonesia untuk kembali bekerja di 
Malaysia secara legal. Pelayanan Satu Atap ini diharapkan dapat menekan pengiriman 
tenaga kerja Indonesia secara ilegal yang sebelumnya banyak dilakukan oleh mereka 
yang tidak bertanggung jawab.

PENUTUP 
emerintah Indonesia bersama dengan LSM nasional dan internasional,P badan-badan internasional, serta partisipasi aktif seluruh unsur masyarkat telah melakukan upaya-upaya penghapusan perdagangan orang secara 
terkoordinatif sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 
Perempuan dan Anak, selama lebih dari dua tahun sejak ditetapkannya Rencana Aksi 
tersebut melalui Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002. Dua tahun adalah waktu 
yang singkat untuk mampu memerangi sindikat kejahatan transnasional terorganisir yang 
kuat, namun sungguh, beberapa kemajuan telah dicapai.

Berdasarkan pada sasaran dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 
Perempuan dan Anak, dapat dilaporkan bahwa:

1. 
Rencana Undang-undang (RUU) Pengesahan Konvensi Internasional Melawan 
Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime); dan RUU tentang Pengesahan Protokol untuk 
Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan 
Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and 
Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children), telah disusun dan 
masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2005, 
termasuk RUU Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Korupsi, 2003.

2. 
Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah 
disahkan sebagai Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Sementara RUU tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 
RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, telah disusun dan masuk dalam Prolegnas 
Prioritas Tahun 2005.

3. 
Upaya harmonisasi standar internasional ke dalam hukum nasional dilaksanakan 
melalui revisi beberapa Undang-undang. RUU tentang (Revisi) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana; RUU tentang Narkotika (Revisi); RUU tentang Pencucian 
Uang (Revisi); RUU tentang Keimigrasian (Revisi), telah disusun dan masuk dalam 
Prolegnas Prioritas Tahun 2005.

4. 
Dengan berbagai studi yang dilakukan oleh LSM, perguruan tinggi dan lembaga 
lainnya, peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan 
perempuan dan anak di Indonesia secara umum telah diketahui dan dijadikan dasar 
bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penghapusan perdagangan 
perempuan dan anak. Secara berlanjut peta situasi tersebut dimutakhirkan terlebih 
dengan adanya bencana nasional di Aceh yang rawan terhadap praktek-praktek 
perdagangan perempuan dan anak yang berkedok memberikan bantuan 
mencarikan pekerjaan atau pengasuhan anak.

5. 
Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis dilaksanakan dengan 
misalnya membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan bekerjasama 
dengan lembaga donor memberikan bantuan kepada shelter, Drop In Center, 
Women’s Crisis Center dan yang serupa, yang dikelola oleh LSM lokal di daerah 
beresiko. 
6. 
Secara kuantitatif berdasarkan laporan Mabes Polri terjadi penurunan kasus yang 
dilaporkan, namun data tersebut masih belum cukup meyakinkan untuk menyatakan 
bahwa benar-benar terjadi penurunan kasus perdagangan orang. Tetapi dapat 
dilaporkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas hukuman yang dijatuhkan 
kepada trafficker oleh Pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman 13 tahun 
penjara berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.

7. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulangan Korban Perdagangan Orang 
telah disusun dan bekerjasama dengan ICMC sedang disusun modul-modul untuk 
pelatihan kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan di lapangan. Undangundang 
No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar 
Negeri telah ditetapkan, dan akan dilanjutkan dengan penyusunan peraturan 
pelaksanaannya.

8. 
Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial terhadap korban telah dilaksanakan walaupun dalam jumlah kecil 
karena keterbatasan anggaran. Terima kasih kepada lembaga donor internasional 
(USAID, ILO dan lain-lain) yang telah mendukung kegiatan ini.

9. 
Peningkatan aksesibiitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk 
memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial 
telah dilakukan. Terima kasih kepada pihak perbankan, lembaga kredit mikro, dan 
lembaga donor internasional serta LSM lokal yang telah berpartisipasi dalam 
mendukung dan melaksanakan kegiatan ini.

10. 
Pembentukan dan peningkatan hubungan jaringan kerja (networking) dan kemitraan 
baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun 
internasional telah dilaksanakan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan sehingga 
jaringan kerja semakin meluas dan menguat. 
Namun disadari bahwa kemajuan tersebut masih jauh dari tujuan utama: “Terhapusnya 
segala bentuk perdagangan perempuan dan anak di Indonesia”. Oleh karena itu, Bangsa 
Indonesia – belajar dari pengalaman yang diperoleh selama lebih dari dua tahun terakhir 
ini – akan terus mengupayakan penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan Rencana 
Aksi selanjutnya.

Jejaring kerja dengan sesama negara sahabat yang anti perbudakan dan dengan LSM 
lokal dan internasional serta badan/lembaga internasional dan masyarakat dunia pada 
umumnya, dinilai sebagai program kunci agar mampu mengatasi gerak-polah kejahatan 
transnasional terorganisir perdagangan orang serta agar mampu memberikan 
perlindungan yang maksimal kepada korban. Kepada masyarakat bangsa Indonesia akan 
difasilitasi agar mereka bersedia secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan memerangi 
perbudakan modern ini melalui kelompok-kelompok yang terorganisir baik melalui 
kelembagaan masyarakat yang sudah ada seperti Rukun Tetangga, kelompok pengajian, 
kelompok gereja, dan lain-lain, atau dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang profesional. Jika jalinan antar berbagai unsur negara baik dalam dan luar 
negeri ini telah terbentuk, Insya Allah, Bangsa Indonesia akan mampu memagari diri dari 
tindak kedzoliman yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Demikianlah, kertas posisi Republik Indonesia ini disusun sebagai masukan bagi semua 
pihak yang berkepentingan, yang memerlukan informasi tentang kegiatan Pemerintah RI 
dalam penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di Indonesia.

Jakarta, 30 Maret 2005

Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat RI

REFERENSI

Batam Pos, 15 Februari 2004. ‘Hentikan Modern Slavery!’. 
Citibank Peka, Citibank Peduli dan Berkarya. Website: citibank.co.id. 
Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Hartian Silawati, 2002. ‘Indonesia: Migration and Trafficking in Women’ dalam A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process. Patterns, Profiles and Health Consequenses of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philiphines, Thailand, Venezuela and the United States. Website CATW. 
Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Hartian Silawati, 2002a. ‘Indonesia : Interview Findings and Data Analysis : A Survey of Trafficked Women, Women in Prostitution and Mail Order Brides dalam A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process. Patterns, Profiles and Health Consequenses of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philiphines, Thailand, Venezuela and the United States)’. Website CATW. 
Hull, Terence H, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones, 1997. ‘Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya’. Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta. 
Harkristuti Harkrisnowo (2003). Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Sentra HAM UI, Jakarta. 
Irwanto, Mohammad Farid, Jeffry Anwar, 1998. ‘Ringkasan Analisa Situasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus’. Terjemahan oleh Agustina Hendriati. PKPM Atma Jaya, Dep. Sosial dan UNICEF, Jakarta. 
Irwanto, 2001. ‘Perdagangan Anak di Indonesia’, dalam Progressia Vol. IV No. 02, Juni 
2001. Malang. 
Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001. ‘Perdagangan Anak di 
Indonesia’. Kantor Perburuhan Internasional dan Jurusan Ilmu 
Kesejahteraan Sosial FISIP-UI. Jakarta. 
Inkom Pontianak, 22 Juli 2004. ’Walikota Serahkan Beasiswa Peduli Mandiri’. Website 
Pemprop Kalbar, diakses 15 Maret 2005. 
Jakarta Post, 25 November 1997. Women’s Solidarity Report, “Seventeen maids have 
died abroad” 
Kementerian Koordinator Bidang Kesra (2003): ‘Penghapusan Perdagangan Orang 
(Trafficking in Persons) di Indonesia’. Jakarta. 
Kementerian Koordinator Bidang Kesra (2004): ‘Penghapusan Perdagangan Orang 
(Trafficking in Persons) di Indonesia’. Jakarta. 
Kompas, 13 Maret 2000. ‘Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak’. 
Kompas, 13 Juli 2004. ‘100 TKW Ilegal dalam Sepekan Lolos ke Malaysia’ 
Kompas, 26 Juli 2004. ‘Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak. Laporan Human Rights Watch 2004’ 
Kompas, 27 Juli 2004. ‘Pendidikan Anak Jalanan Sering Dilupakan’ 
Kompas, 4 Februari 2005. ‘Pendidikan bisa cegah “trafficking”’. 
Majalah Ombudsman, No. 61/Th V, Desember 2004. ‘Sex n Trafficking di Era SBY’. 
Media Indonesia, 11 Maret 2004. ‘Petugas Imigrasi Tangkap Otak Penyelundupan 
Manusia’. Jakarta. 
Media Indonesia, 16 Maret 2004. ‘…’, Jakarta. 
Miko, Francis T., 2001. Perdagangan Wanita dan Anak-anak dalam Progressia Vol. IV 
No. 02, Juni 2001. Malang. 
Parawansa, Kofifah Indar, 2000. ‘Pemberdayaan Perempuan Indonesia’ dalam Prosiding 
Seminar Sehari Perempuan Indonesia dalam Pembangunan di Abad 21 
dalam rangka Hari kependudukan Dunia “Saving Women’s Lives”. Kantor 
Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, Jakarta. 
Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2004-2009. 
Rahyanan, Salma Safitri, 2001. ‘Women and Child Trafficking Situation of Indonesia’. Makalah Diskusi tentang Trafficking, kerjasama ACILS – Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, Jakarta. 
Rahyanan, Salma Safitri, 2001a. ‘Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia’ dalam Pengiriman Buruh ke Luar Negeri, dalam Progressia Vol. IV No. 02, Juni 2001. Malang. 
Rosenberg, Ruth (Ed.), 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. 
International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center 
for International Labor Solidarity (ACILS). Jakarta. 
Sinar Harapan, 15 Februari 2005. ‘Menakertrans Minta Asosiasi PJTKI Tertibkan Anggotanya’. 
Suara Karya Online, 11 Desember 2004. ‘Sumut Serius Tangani Kasus Trafficking’ 
Suara Pembaruan Daily, 11 Agustus 2004. ‘Mudahnya Menjadi TKI Ilegal di Malaysia’ 
Sunardjono (1998). ‘Proses Peradilan Anak’ dalam Anak yang Berkonflik dengan Hukum. PKPM Unika Atma Jaya Jakarta bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda. Jakarta. 
Tempo Interaktif, 26 Juli 2004. ‘Dinas Tenaga Kerja NTB Cabut Izin Tiga PJTKI’. 
UNIFEM East and South East Asia, 2002. Trafficking in Women and Children dalam Website UNIFEM East and South East Asia. 
Yayasan Jurnal Perempuan (2004). ‘Roadshow Sosialisasi Anti Perdagangan Anak dan Perempuan’. www.jurnalperempuan.com, 15 Desember 2004. 
Yayasan Jurnal Perempuan (2005). ‘”Karya untuk Kawanku II”, Solidaritas untuk Anti Kekerasan terhadap Perempuan’. www.jurnalperempuan.com, 16 Maret 2005.

Lihat pula
 Fact Sheet On Commercial Sexual Exploitation and Trafficking Of Children (CSEC)
 Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
 Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi (2003)
 Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi (2008)

Dokumen pemerintahan Indonesia