Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950/KUP
PRESIDEN 
REPUBLIK 
INDONESIA,

Mengingat : 
Pasal 
98 
Undang-undang 
Dasar 
Sementara 
Republik 
Republik 
Indonesia 
dianggap 
perlu 
untuk 
memusatkan 
urusan 
kepegawaian 
yang 
hingga 
sekarang 
diselenggarakan 
oleh 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
di 
Yogyakarta 
dan 
Jawatan 
Urusan 
Umum 
Pegawai 
di 
Jakarta; 

Mengingat : 
pasal 
98 
Undang-undang 
Dasar 
Sementara 
Republik 
Indonesia; 

Mendengar : 
pertimbangan 
Dewan 
Menteri 
dalam 
sidangnya 
ke 
15 
pada 
tanggal 7 
Nopember 
1950; 

MEMUTUSKAN 

Dengan 
mencabut 
segala 
peraturan 
yang 
bertentangan 
dengan 
peraturan 
ini, 
menetapkan 
peraturan 
sebagai 
berikut : 

Pasal 1 

(1) 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
di 
Yogyakarta 
dan 
Jawatan 
Urusan 
Umum 
Pegawai 
di 
Jakarta 
(serta 
kantor-kantor 
cabangnya) 
dihapuskan 
dan 
semua 
tugas 
kewajiban, 
pegawai-pegawai 
dan 
peralatan-peralatan 
kedua 
kantor 
tersebut 
dimasukkan 
dalam 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
yang 
dibentuk 
dengan 
peraturan 
ini, 
dan 
berkedudukan 
di 
tempat 
kedudukan 
Pemerintah. 
(2) 
Kantor 
ini 
dipimpin 
oleh 
seorang 
Kepala, 
yang 
langsung 
di 
bawah 
perintah 
dari 
dan 
bertanggung 
jawab 
kepada 
Perdana-Menteri. 
(3) 
Dalam 
menjalankan 
tugasnya 
Kepala 
Kantor 
ini 
dibantu 
oleh 
seorang 
Kepala-Muda. 

Pasal 2 

Lapang 
kerja 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
ialah 

a. 
Merencanakan 
peraturan-peraturan 
mengenai 
kepegawaian 
pada 
umumnya; 
b. 
mengamat-amati 
agar 
supaya 
peraturan-peraturan 
mengenai 
soal 
kepegawaian 
oleh 
instansi-instansi 
yang 
bersangkutan 
dijalankan 
dengan 
setepat-tepatnya; 
c. 
menyelenggarakan 
koordinasi 
dari 
hal 
kedudukan 
dan 
gaji 
pegawai 
Negeri 
yang 
penyelesaiannya 
termasuk 
dalam 
lingkungan 
kekuasaan 
Kementerian 
dan 
Badan 
Pemerintah 
lain; 
d. 
menyelenggarakan 
pemberian 
pensiun 
dan 
tunjangan 
semacam 
itu; 
e. 
mengadakan 
hubungan 
dengan 
serikat-serikat 
sekerja 
pegawai 
Negeri; 
f. 
pengawasan 
atas 
pengangkatan 
tenaga-tenaga 
yang 
didatangkan 
dari 
luar 
Indonesia 
untuk 
jabatan-jabatan 
Pemerintah 
dan 
penyelenggaraannya. 

Pasal 3 

Dari 
hal 
ikhwal 
mengenai 
soal 
kepegawaian 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
diperbolehkan 
mengadakan 
surat-menyurat 
langsung 
dengan 
pembesar-pembesar 
yang 
bersangkutan. 

Pasal 4 

Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
diperbolehkan 
mengadakan 
petunjuk-petunjuk 
mengenai 
soal 
kepegawaian 
atas 
peraturan-peraturan 
yang 
telah 
ditetapkan 
dan 
di 
mana 
perlu 
menyampaikan 
tegoran-tegoran 
agar 
segala 
sesuatu 
dilakukan 
menurut 
peraturan-peraturan 
itu. 

Pasal 5 

(1) 
Dalam 
menjalankan 
kewajibannya 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
dan 
pegawai-
pegawai 
Kantor 
ini 
yang 
ditunjuk 
olehnya 
diberi 
kekuasaan 
mendatangi 
Kementerian-kementerian, 
Jawatan-jawatan 
dan 
Badan-badan 
Pemerintah 
lainnya, 
untuk 
minta 
keterangan-keterangan 
yang 
diperlukan 
oleh 
Kantor 
tersebut, 
dan 
di 
mana 
perlu 
mengadakan 
pemeriksaan 
pula 
atas 
surat-surat 
putusan 
kepegawaian. 
(2) 
Atas 
permintaan 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
dan 
pegawai-pegawai 
termaksud 
dalam 
ayat 1 
di 
atas 
ini, 
setiap 
Kementerian, 
Jawatan 
dan 
Badan 
Pemeritah 
lainnya 
diwajibkan 
memberikan 
kepada 
mereka 
itu 
segala 
keterangan 
baik 
dengan 
lisan 
maupun 
dengan 
tertulis 
yang 
diperlukan 
oleh 
Kantor 
Urusan 
Pegawai. 

Pasal 6 

(1) 
Jika 
ada 
perselisihan 
paham 
antara 
Menteri 
dan 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
pegawai 
dalam 
hal 
menafsirkan 
atau 
menjalankan 
suatu 
peraturan 
yang 
khusus 
mengenai 
kepegawaian, 
maka 
hal 
ini 
diputuskan 
oleh 
Perdana 
Menteri. 
(2) 
Sebelum 
ada 
keputusan 
Perdana 
Menteri, 
maka 
keputusan 
atau 
pendapat 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
tetap 
berlaku. 

Pasal 7 

Pekerjaan-pekerjaan 
yang 
tidak 
disebut 
dalam 
Pasal 2 
peraturan 
ini, 
yang 
hingga 
sekarang 
dilakukan 
oleh 
Kantor 
dan 
Jawatan 
tersebut 
dalam 
Pasal 1, 
untuk 
sementara 
waktu 
dilanjutkan 
oleh 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
yang 
dibentuk 
menurut 
peraturan 
ini. 

Pasal 8 

Peraturan 
ini 
mulai 
berlaku 
pada 
hari 
diundangkan 
dan 
berlaku 
surut 
sampai 
tanggal 1 
Nopember 
1950. 

Agar 
supaya 
setiap 
orang 
dapat 
mengetahuinya, 
memerintahkan 
pengundangan 
Peraturan 
Pemerintah 
ini 
dengan 
penempatan 
dalam 
Lembaran 
Negara 
Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan 
di 
Jakarta
pada 
tanggal 
15 
Desember 
1950

PRESIDEN 
REPUBLIK 
INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA 
MENTERI,

MOHAMMAD 
NATSIR.

Diundangkan
pada 
tanggal 
16 
Desember 
1950.
MENTERI 
KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

LEMBARAN 
NEGARA 
DAN 
TAMBAHAN 
LEMBARAN 
NEGARA 
TAHUN 
1950
YANG 
TELAH 
DICETAK 
ULANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN 
PEMERINTAH 
NOMOR 
32 
TAHUN 
1950
TENTANG
PENGHAPUSAN 
KANTOR 
URUSAN 
PEGAWAI 
YOGJAKARTA 
DAN
JAWATAN
URUSAN 
UMUM 
PEGAWAI 
JAKARTA 
SERTA 
PEMBENTUKAN
KANTOR 
URUSAN 
PEGAWAI 
YANG 
BARU

PENDAHULUAN 
UMUM 

Urusan 
pegawai 
adalah 
soal 
yang 
tidak 
hanya 
mengenai 
pegawai-pegawai 
dari 
satu 
Kementerian 
saja, 
melainkan 
mengenai 
pegawai-pegawai 
dari 
seluruh 
Kementerian 
dengan 
Jawatan-jawatan 
dan 
cabang-cabangnya, 
sehingga 
soal 
ini 
adalah 
bersifat 
umum. 

Hal-hal 
mengenai 
penyelesaian 
kepegawaian 
seumumnya 
harus 
terlepas 
dari 
hubungan 
suatu 
Kementerian 
dan 
diserahkan 
kepada 
Perdana 
Menteri. 

Kemungkinan 
ada 
bahwa 
Perdana 
Menteri 
itu 
memegang 
juga 
salah 
satu 
Kementerian 
Negara, 
akan 
tetapi 
hal 
ini 
tidak 
perlulah 
bertentangan, 
karena 
kedudukannya 
sebagai 
Perdana 
Menteri 
cukup 
sudah 
merupakan 
suatu 
jaminan 
untuk 
bertindak 
dengan 
tidak 
memihak. 

Dengan 
jalan 
demikian, 
maka 
tindakan 
Menteri-menteri 
dalam 
lapangan 
kepegawaian 
dapat 
dikoordineer. 

PENJELASAN 
PASAL 
DEMI 
PASAL 

Pasal 1 

Ayat 
1: 
Cukup 
jelas. 

Ayat 2 
dan 
ayat 
3. 

Karena 
lapang-kerja 
dan 
tugas 
yang 
sangat 
luas 
itu, 
Kepala 
Kantor 
Urusan 
Pegawai 
perlu 
dibantu 
oleh 
seorang 
Kepala-Muda. 

Pasal 2

huruf 
a. 

Adalah 
kewajiban 
K.U.P. 
turut 
merencanakan 
peraturan-peraturan 
umum 
mengenai 
kedudukan 
dan 
gaji 
termasuk 
tunjangan-tunjangan 
untuk 
pegawai 
Negeri, 
yang 
harus 
ditetapkan 
dalam 
suatu 
Undang-undang 
ataupun 
Peraturan 
Pemerintah. 

huruf b 
Cukup 
jelas. 

hurup 
c. 

Oleh 
suatu 
Peraturan 
Pemerintah 
ataupun 
Undang-undang 
mungkin 
ditentukan, 
bahwa 
penetapan 
kedudukan 
dan 
gaji 
pegawai 
negeri 
tertentu 
dimasukkan 
dalam 
kekuasaan 
masing-masing 
Menteri 
atau 
badan 
Pemerintah 
lain; 
dalam 
hal-hal 
ini 
diperlukan 
adanya 
koordinasi, 
dan 
imbangan 
yang 
baik. 

huruf 
d. 

Mulai 
berlakunya 
peraturan 
ini, 
maka 
pemberian 
pensiun 
dan 
tunjangan 
semacam 
itu, 
yang 
hingga 
saat 
itu 
diselenggarakan 
oleh 
instansi-instansi 
lain, 
menjadi 
kewajiban 
K.U.P. 

hurup e 

Cukup 
jelas. 
huruf f 

Cukup 
jelas. 

Pasal 3 

Cukup 
jelas. 

Pasal 4 

Cukup 
jelas. 

Pasal 5 

Cukup 
jelas. 

Pasal 6 

Cukup 
jelas. 

Pasal 7 

Dalam 
keadaan 
baru 
dewasa 
ini, 
maka 
beberapa 
usaha 
yang 
menjadi 
kewajiban 
D.U.U.P. 
sejak 
penyerahan 
kedaulatan, 
menjadi 
usaha-usaha 
yang 
termasuk 
dalam 
kekuasaan 
masing-masing 
Menteri 
atau 
Badan 
Pemerintah 
lain; 
sementara 
usaha 
itu 
belum 
diserahkan/dioper 
oleh 
masing-masing 
Kementerian 
maka 
K.U.P. 
melanjutkannya.