Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956
<center>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1956

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN

PROPINSI SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukanpembentukan
daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di
daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi
Sumatera Utara;

b. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan
daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun
1955, Lembaran Negara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang
dimaksud di bawah ini.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;

2. Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

I. Menetapkan:

Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan
pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

II. Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan
Propinsi Sumatra Utara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

I. Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten:

1. Aceh Besar;

2. Pidie;

3. Aceh Utara;

4. Aceh Timur;

5. Aceh Tengah;

6. Aceh Barat;

7. Aceh Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatra
Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 dan
dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tingkatan
ke-I dengan nama "Propinsi Aceh".

II. Propinsi Sumatra Utara tersebut dalam ayat (1) di atas yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagianbagian
yang terbentuk sebagai daerah otonom Propinsi Aceh, tetap disebut Propinsi Sumatra Utara.

III. Apabila selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini tidak disebutkan dengan tegas nama
daerah otonom Propinsi yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan kata "Propinsi" adalah
"Propinsi Aceh" dan/atau "Propinsi Sumatra Utara".

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Aceh berkedudukan di Kutaraja dan Propinsi Sumatra Utara di Medan.

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi yang bersangkutan, tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi tersebut dalam ayat
(1) di atas, dengan keputusan Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya.
(3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur
yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh dari Propinsi Sumatra Utara masing-masing terdiri dari
30 anggota, dengan ketentuan, bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ternyata banyaknya jumlah anggota tersebut tidak lagi seimbang
dengan banyaknya penduduk dalam Propinsi, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
yang bersangkutan jumlah tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah.

(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatra Utara masing-masing
terdiri sekurang-kurangnya dari 3 dan sebanyak-banyaknya dari 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam
jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat Ketua merangkap anggota Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Propinsi mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah
daerah Propinsi Sumatra Utara (lama) menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan
Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah
daerah Propinsi Sumatra Utara (lama) yang kini masih berlaku, dengan ketentuan bahwa dimana dalam
Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatra Utara" harus
diartikan "Propinsi Aceh" atau "Propinsi Sumatera Utara" (baru).

(2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diubah
pula dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Hal-hal lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan yang dipandang sebagai tugas-tugas yang
termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi pada waktunya dapat diatur dalam Peraturan
Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi sebagai urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi.

Pasal 5

Tentang hal penguburan mayat

(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom bawahan dalam
lingkungan daerahnya, Propinsi diberi hak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam ordonnantie tentang
penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196) sebagaimana bunyinya
ordonnantie ini sesudah diubah dan ditambah.

(2) Jika Propinsi mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat (1) di atas, maka bagi daerah Propinsi
ordonnatie tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan daerah Propinsi yang mengatur hal-hal
termaksud mulai berlaku.

Pasal 6

Tentang hal sumur bor

(1) Propinsi diberi hak untuk mengatur hal-hal tentang pembikinan sumur bor oleh pihak lain dari Negara
yang ditetapkan dalam ordonnantie tanggal 10 Agustus 1912 Staatsblad No. 430 yang sejak telah
ditambah dan diubah.............

(2) Pada waktu mulai berlakunya peraturan daerah Propinsi dimaksud dalam ayat 1 di atas, ordonnantie
Staatsblad No. 430 tahun 1912 tersebut berhenti berkekuatan bagi wilayah daerah Propinsi.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak memberikan izin untuk pembikinan sumur bor, dengan tiada
pertimbangan dari Jawatan "Geologi".

Pasal 7

Tentang hal Undang-undang gangguan
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 sub b
"Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926, sejak telah diubah dan ditambah) dahulu dijalankan oleh "Gouverneur".

Pasal 8

Tentang hal penangkapan ikan di pantai
Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan
di pantai yang menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dari "Kustvisscherijordonnantie", Staatsblad 1927 No.
144 sejak telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1940 No. 25 dahulu dapat diatur dengan
"gewestelijke keuren". Tentang hal perhubungan dan lalu-lintas jalan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas kewajiban tentang urusan lalu lintas jalan,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegvorkeers ordonnantie" dan "Wegverkeers
verordening" Staatsblad 1933 No. 86 dan Staatsblad 1936 No. 451 sebagaimana bunyinya staatsbladstaatsblad
tersebut sekarang setelah diubah dan ditambah.

Pasal 10

Tentang hal pengambilan benda-benda tambang tidak tersebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet"

(1) Pemerintah Daerah Propinsi diberi hak menguasai benda- benda tambang (delfstoffen) yang tidak disebut
dalam pasal 1 ayat 1 "Indische Mijnwet", Staatsblad 1899 No. 214 jo Staatsblad 1919 No. 4 yang terdapat
di tanah-tanah Negeri bebas (Vrij landsdomein).

(2) Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas berlaku mutatis mutandis
ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian
izin mengambil benda-benda tambah dimaksud, yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak telah
beberapa kali diubah dan ditambah).

(3) Semua surat-surat izin tentang pengambilan benda-benda tambang yang telah dikeluarkan sebelumnya
berlaku undang-undang ini, sepanjang dapat dipandang masih berlaku, sesudah mulai berlakunya
undang-undang ini tetap berlaku dan dapat ditarik kembali atau diganti dengan surat izin baru oleh Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi.

(4) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak memberi izin tentang pengambilan benda-benda tambah
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada siapa saja, atau menarik kembali izin yang lama, atau
membolehkan izin lama diserahkan kepada Pihak ketiga, apabila tentang hal-hal itu belum diperoleh
pertimbangan dari Kepala Jawatan Pertambangan, kecuali mengenai izin yang diberikan kepada
penduduk asli untuk mengambil benda-benda tambang itu dari tempat-tempat yang luasnya tidak lebih
dari 1 hektar, yang dikerjakan dengan kekuatan tenaga manusia dan dipakai untuk keperluannya sendiri.

(5) Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka bagi Daerah Propinsi tidak berlaku lagi ketentuanketentuan
tentang hal penyerahan hak-hak kekuasaan pemberian izin pengambilan benda-benda
tambang dimaksud kepada "Hoofden van gewestelijk bestuur" di luar Jawa yang dimaksud dalam
Staatsblad 1926 No. 137 dan sepanjang mengenai keputusan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 26
Januari 1935 No. 21 dimuat dalam Staatsblad 1935 No. 42 maka peraturan ini tidak berlaku lagi bagi
Propinsi yang bersangkutan sesudah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut diganti
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

Tentang hal kehutanan

(1) Dalam hutan-hutan yang tidak ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai hutan-hutan yang dipertahankan
untuk kepentingan tata air dan pemeliharaan tanah, Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan
kewenangan, hak, tugas dan kewajiban tentang pemberian izin menebang kayu hutan dan memungut
lain-lain hasil hutan, yang dahulu dijalankan oleh "Hoofdvan Gewestelik Bestuur" berdasarkan peraturan
dalam Bijblad 6075, sebagaimana bunyinya setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad 14432,
dan hak, kewenangan, tugas dan kewajiban Hoofd van Gewestelijk Bestuur menurut peraturan dalam
Lembaran Negara 1927 No. 283.

(2) Dalam menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam ayat (1) Pemerintah
Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, baik petunjuk yang bersifat teknis kehutanan,
maupun petunjuk tentang teknik penjualan hasil hutan.

Pasal 12

Tentang hal pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung zat arang
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan yang menurut ketentuan-ketentuan pasal 7 dan
8 peraturan "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren"
(Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) dahulu dijalankan oleh "Hoofd van
Gewestelijk Bestuur" atau "Gouverneur".

Pasal 13

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas,
maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan
daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian
dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.

(2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) di atas Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk
yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Propinsi turut serta menjalankan ketentuan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, apabila yang demikian itu ditugaskan kepada Propinsi untuk dilaksanakan.

BAB III

TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN KEKUASAAN-KEKUASAAN
CAMPUR TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA PROPINSI

Pasal 15

Tentang pegawai-pegawai Propinsi

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Propinsi termaksud dalam pasal 21
Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah
tangga dan kewajiban Propinsi, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi,

b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.

(2) Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai Negara, maka dengan keputusan
Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara
yang diserahkan atau diperbantukan kepada Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke daerah otonom lain, diatur oleh
Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang
bersangkutan.

(4) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi di dalam lingkungan daerahnya, diatur
oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan ayat (1) b
di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi ......

(6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar, maupun istirahat karena
sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi, diputus
oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara
dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 16

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan
oleh Propinsi untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada
daerah Propinsi dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna
keperluannya.

(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan
rumah tangga dan kewajiban daerah Propinsi, diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik.

(3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah Propinsi,
mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah Propinsi, dengan ketentuan, bahwa
penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban daerah Propinsi, Kementerian yang bersangkutan menyerahkan
kepada daerah otonom Propinsi sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang
bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah otonom
Propinsi, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam
Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh
Propinsi Sumatera Utara (lama) dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini,
sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk
tugas kewajiban Propinsi, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi dan
dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Propinsi.

Pasal 18

(1) Peraturan-peraturan daerah dari Propinsi Sumatra Utara (lama) dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- undang No. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dan ditambah), yang masih berlaku
pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula, dengan
ketentuan-ketentuan bahwa di daerah hukum yang termasuk wilayah propinsi Aceh peraturan daerah
dimaksud berlaku sebagai peraturan Propinsi Aceh dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh
Pemerintah Daerah Propinsi tersebut.

(2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Utara (lama) sepanjang mengenai
Propinsi Aceh pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini dijalankan terus oleh Pemerintah Daerah
Propinsi Aceh hingga keputusan-keputusan tersebut oleh Pemerintah Daerah Aceh dinyatakan tidak
berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.

Pasal 19

(1) Pegawai-pegawai Propinsi Sumatra Utara (lama) yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini
dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Propinsi Aceh, untuk sementara waktu
diperbantukan kepada Propinsi Aceh, dengan ketentuan bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut
harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah Propinsi Aceh, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu
dapat ditetapkan oleh Pemerintah-pemerintah daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatra Utara (baru)
bersama-sama.

(2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi Sumatra Utara (lama) dan sampai pada
saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Propinsi Aceh,
sesudah berlakunya undang-undang ini diperbantukan terus kepada Propinsi Aceh.

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) di atas
diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat 2 oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Barang-barang milik Propinsi Sumatra Utara (lama) yang berada dalam wilayah Daerah Propinsi Aceh,
begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari
Propinsi Sumatra Utara (lama) sepanjang mengenai daerah Propinsi Aceh, oleh Pemerintah daerah
Propinsi Sumatra Utara (baru) diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi Aceh dan karenanya
dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah daerah Propinsi Aceh wajib dan harus membayar segala
tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah daerah Propinsi Sumatra Utara (lama) belum dapat dilunasi.

(2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatra Utara (lama) termasuk barang-barang inventaris yang
dibutuhkan oleh Pemerintah daerah Propinsi Aceh diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatra Utara
(baru) kepada Pemerintah daerah Propinsi Aceh.

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) di atas diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pemisahan daerah Aceh dari wilayah daerah Propinsi Sumatra Utara
(lama) c.q. pembentukan Propinsi Aceh ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan
perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara".

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Nopember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Desember 1956

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULJATNO

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 64