Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA (UUDRT) 
NOMOR 33 TAHUN 1950 (33/1950) 
TENTANG 
MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT 
NR. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 7) 
Presiden Republik Indonesia  
Menimbang :  
- 
bahwa sudah  tiba masanya  untuk menyerahkan  kembal
i kekuasaan dan kewajiban pemerintahan 
dan  penjagaan  keamanan  umum  di  Jakarta-Raya  dari  ta
ngan  Gubernur  Militer  Ibu  Kota  kepada 
Pemerintahan sipil dan polisi umum di daerah terseb
ut;  
- 
bahwa  karena  keadaan-keadaan  yang  mendesak,  penye
rahan  kembali  tersebut  perlu  segera 
ditetapkan;  
Mengingat :  
1. 
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
 pasal 96 ayat (1) dan Pasal 142;  
2. 
Staatsblad  1949  No.  juncto  Undang-undang  Darurat
  No.  20  Tahun  1950  (Lembaran  Negara  No. 
31);  
3. 
Undang-undang  darurat  No.  6  Tahun  1950  (Lembaran
  Negara  No.  7)  dan  Peraturan  Pemerintah 
No. 7 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 21);  
4. 
Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desem
ber 1949 No. 1/1949; 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG  DARURAT  UNTUK  MENCABUT  KEMBALI  UNDAN
G-UNDANG  DARURAT 
No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA No. 7).  
Pasal 1.  
Undang-undang darurat No. 6 tahun 1950 dicabut kem
bali mulai tanggal 1 Nopember 1950.  
Pasal 2.  
1. 
Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yan
g ada pada Gubernur Militer Ibu Kota 
diserahkan  kepada  instansi-instansi  sipil,  sekedar 
kekuasaan-kekusaan  dan  kewajiban-kewajiban  itu  tida
k 
bersifat Militer seperti termaksud dalam ayat (2) p
asal ini.  
2. 
Kekuasaan-kekuasaan  dan  kewajiban-kewajiban  yan
g  bersifat  Militer  diserahkan  kepada 
instansi  Militer  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertaha
nan  untuk  memegang  "Militer-gezag"  di  daerah  bekas 
Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya.  
Pasal 3.  
Peraturan-peraturan,  keputusan-keputusan  dan  instr
uksi-instruksi  yang  telah  dikeluarkan  oleh 
Gubernur  Militer  lbu  Kota,  lagi  pula  "verordeningen
  Militer  gezag"  yang  diterbitkan  oleh  pemegang  "Mil
iter 
gezag" di  daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-dae
rah  di Sekitarnya selain Gubernur Militer lbu Kota 
dan  pada  waktu  dicabut  kembali  Undang-undang  darura
t  No.  6  Tahun  1950  masih  berlaku,  tetap  berlaku 
sampai diubah, ditambah atau dicabut oleh instansi 
yang berhak termaksud dalam Pasal 2 ayat (2).  
Pasal 4.  
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tangg
al 1 Nopember 1950.  
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  meme
rintahkan  pengundangan  Undang-undang 
darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.   
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Oktober 1950. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO.  
PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI PERTAHANAN,  
MOHAMMAD NATSIR.  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ASSAAT.  
Diundangkan  
pada tanggal 31 Oktober 1950  
MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO.   
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 66 
PENJELASAN UMUM. 
Sejak  dibentuk  jabatan  Gubernur  Militer  Ibu  Kota, 
maka  sesuai  dengan  instruksi-instruksi  yang 
diberikan  kepadanya  oleh  Koordinator  Keamanan  dan  M
enteri  Pertahanan  selalu  diberi  kesempatan 
sebesar-besarnya kepada pemerintahan sipil untuk me
njalankan kewajibannya.  
Kini telah tiba waktunya bagi pemerintah Gubernur 
Militer Ibu Kota untuk mengundurkan diri dan 
menyerahkan segala kekuasaan dan kewajiban pemerint
ahan dan penjagaan keamanan umum kepada 
pemerintah sipil dan polisi umum di Jakarta-Raya.  
Meskipun demikian, untuk menghadapi segala kemungk
inan dalam masa sebelum militer, polisi 
dan pemerintah sipil "gestabiliseerd" dengan sempur
na, maka :  
a. Keadaan staat van beleg di Jakarta-Raya tetap di
langsungkan.  
b.  "militer  gezag"  yang  dahulu  dipegang  dan  dilakuk
an  oleh  Gubernur  Militer  Jakarta-Raya  diserahkan 
kepada  pemegang            "militer  gezag"  baru  yang  ditu
njuk  oleh  Menteri  Pertahanan,      yaitu 
Komandan Militer Kota Besar Jakarta-Raya.   
Dalam  memegang  "militer  gezag"  ini  perlu  ditegaskan
,  bahwa  fihak  militer  tidak  dibolehkan  aktif  turut 
campur  dalam  pemerintahan  sipil  dan  penjagaan  keama
nan  umum.  Akan  tetapi  fihak  militer 
setiap  waktu  siap  untuk  memberi  bantuan,  apabila  di
minta  oleh  pemerintah  daerah  atau  oleh 
Kepala Kepolisian daerah.  
Lain  dari  pada  itu,  jikalau  fihak  militer  mengangga
p  perlu  mengambil  sesuatu  tindakan  yang  termasuk 
lapangan  pemerintahan  sipil  atau  penjagaan  keamanan
  umum,  maka  tindakan  itu  hanya  dapat 
diambil setelah berunding dengan pemerintah daerah 
atau Kepala Kepolisian daerah.