Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK /Proses beracara di MK/Pemeriksaan Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pada pelaksanaan hukum acara kewenangan MK yang lain, 
sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh sidang panel hakim 
yang terdiri dari 3 orang. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi 
permohonan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. 
Pada tahapan ini Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada 
pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. 

Berkaitan dengan permohonan dalam perkara memutus 
pendapat DPR atas tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau 
Wakil Presiden maka hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan 
pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan 
kelengkapan administrasi yang meliputi 

1. legal standing 

Majelis hakim memeriksa apakah benar bahwa pemohon dalam 
perkara ini adalah DPR atau kuasa yang ditunjuk oleh DPR. 

2. Kewenangan MK untuk mengadili perkara 

Majelis Hakim memeriksa apakah benar perkara yang diajukan 
oleh pemohon termasuk dalam kewenangan MK untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. 

3. prosedur pengambilan keputusan DPR 

Majelis Hakim memeriksa apakah proses pengambilan 
keputusan DPR atas pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 7B ayat 
(3) UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam rangka 
memenuhi hal ini maka permohonan DPR hendaknya 
menyertakan (i) keputusan DPR, (ii) risalah sidang DPR dan 
(iii) berita acara rapat DPR yang berkaitan dengan proses 
pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 7B 
UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR. 

4. Bukti-bukti 

Majelis Hakim memeriksa apakah bukti-bukti yang diajukan 
dalam permohonan telah memadai untuk melakukan proses 
impeachment di MK. MK juga harus menetapkan standar bukti 
permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan pendapat 
DPR dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. 
Analisis Proses Impeachment Menurut UUD 1945 

Mengenai standar bukti permulaan yang cukup ini, MK harus 
mengacu pada standar bukti pada hukum acara pidana 
mengingat bahwa tuduhan impeachment adalah terutama 
berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK juga harus menetapkan 
jumlah bukti yang harus diajukan oleh DPR dalam permohonannya. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa untuk 
menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya 
dibutuhkan 2 (dua) dari 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. 
Apakah MK juga akan menetapkan bahwa DPR harus 
melampirkan minimal 2 (dua) alat bukti dalam permohonannya 
ataukah harus lebih? Mengingat bahwa kasus impeachment adalah 
kasus khusus yang membutuhkan penanganan dan persyaratan 
yang istimewa. 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah adalah: 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 

Bilamana mengacu pada KUHAP maka timbul permasalahan 
yaitu apakah keterangan saksi dan/atau ahli yang disampaikan 
dalam rapat panitia khusus DPR dapat digolongkan pada alat 
bukti yang sah. Hal ini mengingat bahwa saksi dan ahli hanya 
dapat legitimasi didepan sidang. Apakah rapat panitia khusus 
DPR termasuk sebagai sidang yang dapat mengangkat saksi dan 
ahli? UU MK sendiri mengatur bahwa bila pemohon ingin 
mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan maka biodata 
saksi dan/atau ahli dapat dilampirkan dalam permohonan. 
Namun lampiran pengajuan nama saksi dan/atau ahli tidaklah 
Analisis Proses Impeachment Menurut UUD 1945 termasuk dalam kualitas alat bukti yang harus dilampirkan 
dalam permohonan DPR. Keterangan saksi dan/atau ahli yang 
diajukan pemohon tersebut menjadi alat bukti bagi majelis 
hakim untuk menjatuhkan putusan. 

Oleh sebab itu bila mengacu pada jenis alat bukti yang sah 
menurut KUHAP maka kemungkinannya hanya ada 2 (dua) 
jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan DPR dalam 
permohonannya dimana alat bukti tersebut snagat kuat dan 
tidak lagi menimbulkan perdebatan yaitu alat bukti surat dan 
alat bukti petunjuk. 

Kembali mengacu pada KUHAP, pada pasal 187 KUHAP yang disebut surat adalah surat yang dibuat atas atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; Dengan demikian, maka berita acara 
rapat pansus DPR dapat dijadikan alat bukti surat untuk 
dilampirkan pada permohonan. 

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat 
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Dalam 
kaitannya dengan proses impeachment, mungkin saja DPR 
menemukan keputusan atau surat penetapan yang 
dikeluarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang 
mengarah pada tuduhan impeachment. Temuan DPR atas 
Analisis Proses Impeachment Menurut UUD 1945 keputusan atau surat penetapan tersebut dapat dijadikan 
alat bukti bagi permohonan ke MK. 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Hal ini 
sama dengan berita acara sebagaimana disebut di huruf 
(a). Berita acara rapat pansus DPR yang menghadirkan ahli 
untuk dimintai keterangannya dalam rapat pansus dapat 
menjadi alat bukti surat. 
Sedangkan yang disebut alat bukti petunjuk, dengan merujuk 
pada pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian 
atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap 
pelakunya. 

5. Daftar nama calon saksi dan calon ahli 

Memeriksa apakah dalam permohonan telah dicantumkan daftar 
nama calon saksi dan calon ahli. Daftar nama ini menjadi penting 
mengingat prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR 
ini dibatasi oleh waktu, selain itu karena keterangan yang 
diberikan oleh saksi maupun ahli merupakan bahan pertimbangan yang berharga mengingat proses beracara di MK 
dalam rangka memutus pendapat DPR ini bersifat adversarial.