Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

TRANSPARANSI DAN KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan hak asasi 
manusia dan merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara 
hukum yang demokratis untuk mewujudkan pemerintahan yang 
terbuka;

b. bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik 
merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik; 
c. bahwa kebebasan 
memperoleh Informasi Publik merupakan unsur 
penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna mendorong 
pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; 
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c di atas serta untuk mempercepat pelaksanaan jaminan hak 
asasi manusia untuk memperoleh Informasi Publik, perlu ditetapkan 
Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. 
Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Perubahannya;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia; 
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964); 
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH 
INFORMASI PUBLIK.

BAB 
I
KETENTUAN UMUM

Pasal 
1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. 
“Informasi Publik” adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang 
dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, 
atau pernyataan lisan pejabat Badan Publik yang berwenang, yang dihasilkan, 
dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain sehingga berada di dan dimiliki 
oleh suatu Badan Publik; 
2. 
“Badan Publik” adalah: 
a. 
badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundangundangan Republik Indonesia; 
b. 
badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh peraturan perundangundangan Republik Indonesia; 
c. 
badan usaha swasta yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian 
pemberian pekerjaan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b; atau 
d. 
organisasi non-pemerintah yang: 
i. 
mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
ii. 
melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian pemberian 
pekerjaan dengan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b; 
iii. 
mempunyai fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan Republik Indonesia; atau 
iv. 
mengumpulkan sumbangan dalam bentuk apapun dari 
masyarakat untuk tujuan amal atau kesejahteraan sosial 
3. 
“Pejabat Informasi dan Dokumentasi” adalah pegawai Badan Publik yang secara 
khusus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pencatatan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan pemberian Informasi 
Publik di Badan Publik tersebut; 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
4. 
“Peminta” adalah orang yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada 
Badan Publik berdasarkan undang-undang ini; 
5. 
”Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. 
6. 
“Komisi Informasi” adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan 
sengketa Informasi Publik antara Badan Publik dan Peminta melalui mediasi atau 
adjudikasi yang berkedudukan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. 
7. 
”Lembaga Informasi” adalah lembaga pemerintah non-departemen yang 
berfungsi melakukan kajian, pengembangan, dan pembinaan Badan Publik dalam 
rangka peningkatan kapasitas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 
8. 
“Mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa Informasi Publik antara Badan 
Publik dan Peminta melalui Komisi Informasi yang bertindak sebagai pihak ketiga 
yang netral dan tidak memihak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian 
sengketa Informasi Publik dengan cara musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa; 
9. 
”Adjudikasi” adalah cara penyelesaian sengketa Informasi Publik antara Badan 
Publik dan Peminta melalui Komisi Informasi yang bertindak sebagai pihak ketiga 
untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara mengeluarkan 
Putusan setelah mendengar, memeriksa, dan menganalisis fakta-fakta dan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. 
BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

(1) 
Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diminta oleh setiap orang. 
(2) 
Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) 
bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak. 
(3) 
Informasi Publik yang disampingkan sebagaimana diatur pada Pasal 15 bersifat 
ketat dan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. 
(4) 
Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
Informasi Publik yang disampingkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang akan timbul apabila suatu 
Informasi Publik diberikan kepada masyarakat, dan didasarkan pada pertimbangan 
yang cermat bahwa kepentingan publik untuk menutup suatu Informasi Publik 
lebih besar daripada kepentingan publik untuk membukanya. 
Penjelasan Pasal 2:

Pengaturan Informasi Publik di dalam undang-undang ini harus diartikan oleh setiap 
orang dari sudut pandang keterbukaan, karena pada dasarnya seluruh Informasi Publik 
yang berada di Badan Publik adalah milik masyarakat yang telah memberikan mandat 
kepada para penyelenggara negara untuk menjalankan penyelenggaraan negara.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketat, terbatas” adalah pengecualian tersebut bersifat ketat dan 
terbatas hanya untuk kategori pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam undangundang ini. yang dimaksud dengan “tidak mutlak” adalah walaupu suatu informasi 
termasuk dalam kategori pengecualian, tetapi informasi ersebut masih dapat dibuka 
setelah dilakukan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar atau setelah jangka 
waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketat, terbatas” adalah pengecualian tersebut bersifat ketat dan 
terbatas hanya untuk kategori pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam undangundang ini.

Pasal 3

Badan Publik harus memberikan Informasi Publik kepada setiap Peminta dengan cepat, 
tepat waktu, murah, dan sederhana.

Penjelasan Pasal 3: 
Informasi bersifat unik sebab nilai gunanya dapat berubah sangat cepat dan menjadi 
berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, informasi mengenai rencana pembuangan 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di suatu lokasi mempunyai nilai guna yang 
berbeda apabila Badan Publik memberikan informasi tersebut setelah pembuangan 
limbah itu dilakukan dibandingkan apabila Badan Publik memberikan informasi tersebut 
sebelum pembuangan limbah dilakukan. Dengan keadaan yang demikian, hak atas 
informasi juga meliputi jaminan hak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat 
waktu, murah, dan sederhana. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah tata cara 
yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Tujuan

Pasal 4

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk 
memperoleh Informasi Publik dalam rangka:

a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan 
proses pengambilan keputusan publik serta alasannya; 
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 
c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan 
bagi pengambilan kebijakan publik; dan 
d. memastikan 
bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang 
mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 
BAB III

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
HAK MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Hak Masyarakat

Pasal 5

Badan Publik harus menjamin hak setiap orang untuk memeriksa, mengetahui, 
mendapatkan salinan, menggunakan, menyebarkan Informasi Publik, diberitahu 
mengenai Informasi Publik, dan menghadiri pertemuan publik.

Pasal 6

Badan Publik tidak boleh mewajibkan Peminta untuk menyebutkan tujuan atau 
alasannya mengajukan permintaan Informasi Publik.

Penjelasan Pasal 6: 
Dalam negara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas didasarkan 
atas amanat dari rakyat. Oleh karena itu, informasi yang berada di Badan Publik yang 
dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah informasi milik rakyat 
sehingga rakyat tidak perlu menyebutkan alasannya dalam mengajukan permintaan 
untuk memperoleh Informasi Publik tersebut.

Pasal 7

Setiap orang dan Badan Publik tidak boleh melarang atau menghalangi penggunaan 
dan/atau penyebarluasan Informasi Publik yang telah dikeluarkan atau dibuka 
berdasarkan undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 7: 
Yang dimaksud dengan “penggunaan” meliputi, antara lain penyimpanan, pengutipan,
pembahasan, atau analisis. “Penyebarluasan” meliputi, antara lain perbanyakan,
penerbitan, penyiaran, atau penayangan.

Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan Informasi 
Publik yang dimilikinya secara efisien dan efektif, maka:

a. Pemimpin Badan Publik harus: 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
1. 
menunjuk Pejabat Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan informasi dan dokumentasi; 
2. 
membuat dan memiliki sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan 
Publiknya; dan 
3. 
menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memeriksa Informasi Publik tanpa 
biaya. 
b. 
Pejabat Informasi dan Dokumentasi harus: 
1. 
menyimpan, memelihara, mengelola, dan menyediakan Informasi Publik secara 
utuh dan baik; dan 
2. 
memberikan Informasi Publik kepada setiap orang yang mengajukan permintaan 
secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana. 
Penjelasan Pasal 8: 
Yang dimaksud dengan “memelihara” meliputi mencegah kerusakan Informasi Publik
dan mencegah ketidakbergunaan Informasi Publik yang sudah berada dalam kondisi 
tidak baik, misalnya dengan menyalin atau memperbanyak Informasi Publik tersebut. 
Yang dmaksud dengan ”utuh” adalah keadaan di mana Informasi Publik dapat
dimengerti dengan jelas dan menyeluruh. Yang dimaksud dengan “baik” adalah
keadaan di mana Informasi Publik dapat digunakan sehingga isinya dapat dilihat, dibaca, 
atau diketahui.

Pasal 9

(1) 
Untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik yang utuh, Badan Publik 
harus membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan umum yang 
diambil. 
(2) 
Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidak-tidaknya memuat aspek 
ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan aspekaspek lain yang menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan kebijakan dimaksud. 
Penjelasan Pasal 9: 
Salah satu tujuan menjamin hak memperoleh Informasi Publik yang utuh adalah untuk 
mewujudkan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. 
Pertimbangan atas pengambilan kebijakan umum yang dituangkan secara tertulis 
merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui 
dasar atau alasan pengambilan kebijakan tersebut sehingga dalam perjalanan 
pelaksanaan kebijakan itu masyarakat dapat menilai alasan pengambilan kebijakan 
tersebut dengan referensi yang jelas.

Dalam praktek, ditemui bahwa pengambilan kebijakan oleh pejabat suatu Badan Publik 
tidak menuangkan secara tertulis dasar pertimbangan kebijakan yang diambil. Dengan 
tidak adanya pertimbangan tertulis akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Untuk itu kewajiban penulisan 
pertimbangan akan sangat membantu pencari informasi di dalam mendapatkan 
informasi yang utuh.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Informasi Publik yang Harus Diumumkan

Pasal 10

(1) Badan Publik harus menyebarluaskan dan menyediakan setiap saat Informasi Publik 
dasar mengenai Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi informasi sebagai 
berikut: 
a. 
pendirian, nama, alamat, domisili hukum, fungsi, tugas, dan wewenang, 
termasuk kantor-kantor cabangnya, bila ada; 
b. 
struktur organisasi yang mencakup nama dan jabatan pejabat, telepon, 
faksimili, dan emailnya, termasuk kantor-kantor cabangnya, bila ada; 
c. 
bagian atau divisi pelayanan informasi dan nama Pejabat Informasi dan 
Dokumentasi; 
d. 
tata cara pelayanan dan daftar biaya pelayanan yang berlaku; 
e. 
rencana dan penetapan kebijakan umum dan peraturan perundangundangan yang dibuat dan disahkan oleh Badan Publik tersebut; 
f. 
daftar perjanjian yang dibuat dan surat izin yang dikeluarkan berdasarkan 
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan 
g. 
informasi mengenai rencana kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup 
orang banyak. 
(2) Bilamana terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap Badan Publik yang bersangkutan harus menyebarluaskan informasi tersebut 
selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari kerja. 
(3) Kewajiban 
penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan caracara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta 
memperolehnya. 
Penjelasan Pasal 10 ayat (1): 
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik dasar” adalah informasi utama tentang Badan 
Publik tersebut yang menjelaskan profil, status, kebijakan, dan sistem pelayanan. 
Ketentuan ini mengatur kewajiban proaktif Badan Publik dalam menyebarluaskan dan 
menyediakan informasi dasar yang sudah sebagaimana mestinya harus dilakukan tanpa 
perlunya masyarakat mengajukan permintaan informasi tersebut. Jenis Informasi Publik 
ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar masyarakat tanggap terhadap 
eksistensi, perkembangan, dan kegiatan Badan Publik tersebut.

Yang dimaksud dengan “kebijakan umum” adalah Informasi Publik yang memiliki 
kepentingan nasional atau regional, misalnya informasi mengenai keuangan atau 
perekonomian negara atau daerah, atau penetapan tarif harga dasar kebutuhan pokok; 
atau informasi yang mengandung risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan 
keselamatan orang banyak.

Yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak adalah informasi yang mengandung 
risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan orang banyak, dan halhal lain yang merupakan kepentingan publik, misalnya keuangan negara atau daerah, 
penentuan tarif atau harga dasar dari kebutuhan pokok.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Informasi Publik yang Harus Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) 
Badan Publik harus menyediakan Informasi Publik setiap saat dan dapat diperoleh 
oleh setiap orang, yang setidaknya meliputi: 
a. 
Informasi Publik dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1); 
b. 
formulir-formulir umum yang dikeluarkan oleh Badan Publik tersebut; 
c. 
panduan kerja pegawai dan instruksi untuk pegawai yang terkait dengan 
anggota masyarakat; 
d. 
instrumen-instrumen hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Publik 
berdasarkan syarat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; 
e. 
putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang 
bersangkutan; 
f. 
salinan Informasi Publik yang telah dibuka dan dikeluarkan untuk masyarakat 
setelah melalui proses permintaan, keberatan, banding, dan kasasi 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; 
g. laporan-laporan; 
h. daftar perihal seluruh Informasi Publik yang dimilikinya, termasuk Informasi 
publik yang dapat diakses tanpa mengajukan permintaan, Informasi Publik 
sebagaimana dimaksud pada huruf f, Informasi Publik yang dikecualikan, dan 
Informasi Publik yang disampingkan; dan 
i. 
Informasi Publik selain di dalam ketentuan pasal ini yang secara resmi telah 
dikeluarkan atau disebarluaskan. 
(2) 
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Badan publik juga harus 
menyediakan Informasi Publik setiap saat yang dapat diperoleh setiap orang, 
antara lain meliputi: 
(a) 
Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
(b) 
Rencana proyek dan program termasuk perkiraan pengeluaran tahunan 
Badan Publik; 
(c) 
Perjanjian-perjanjian dengan pihak luar; dan 
(d) 
Pendapat-pendapat Badan Publik. 
(3) 
Dalam rangka penyediaan dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), Badan publik 
menempatkan Informasi Publik tersebut di perpustakaannya, ruang bacanya, situs 
web, atau sarana lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 
Penjelasan Pasal 11 ayat (1): 
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik rutin” adalah Informasi Publik yang tidak 
mengandung persoalan dalam hal pengeluarannya. Sudah sewajarnya informasi jenis 
ini merupakan Informasi Publik yang terbuka dan harus tersedia dan disediakan setiap 
saat agar masyarakat dapat langsung mendapatkannya tanpa harus melalui prosedur 
keberatan dan banding yang akan memakan waktu lebih lama.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d: 
Yang dimaksud dengan “instrumen-instrumen hukum” adalah, antara lain perjanjian 
atau kontrak, anggaran dasar, atau akta yang pembuatan dan pelaksanaannya

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal pengadaan
barang dan jasa instansi pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000,
pengguna barang/jasa (dalam hal ini, pemerintah) mempunyai tugas pokok untuk 
menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
Dengan demikian, perjanjian atau kontrak semacam ini adalah instrumen hukum yang
termasuk dalam Informasi Publik rutin.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf f:
Informasi Publik yang telah dibuka dan telah dikeluarkan untuk masyarakat menjadi
Informasi Publik yang berlaku umum. Untuk itu, salinan informasi tersebut merupakan 
informasi rutin yang harus disediakan setiap saat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
masyarakat dan Badan Publik di mana masyarakat tidak perlu lagi mengajukan
permintaan terhadap Informasi Publik yang sama sehingga hal ini mengurangi beban 
Badan Publik dalam melayani masyarakat.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf h:
“Daftar seluruh Informasi Publik” ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat untuk
mencari dan memilih Informasi Publik yang diinginkan dan menghemat waktu serta 
biaya.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) 
Informasi yang dicakup dalam ayat ini adalah jenis informasi yang sudah seharusnya 
dimiliki oleh Badan Publik karena merupakan produk penyelenggaraan kepentingan
publik yang menjadi wilayah kewenangan Badan Publik terkait, tetapi masih ada
kemungkinan informasi tersebut masuk dalam wilayah pengecualian. Walaupun 
demikian, informasi tersebut harus tersedia sehingga apabila diputuskan bahwa 
informasi tersebut dapat diakses oleh publik tidak ada alasan bahwa informasi tidak
tersedia.

Informasi Yang Harus Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12

(1) 
Badan Publik harus menyebarluaskan secara serta merta tanpa penundaan 
informasi darurat mengenai hal atau keadaan yang dapat mengancam hajat hidup 
orang banyak. 
(2) 
Kewajiban penyebarluasan informasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara 
yang dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkannya. 
Penjelasan Pasal 12 ayat (1)
 
“Informasi darurat,” misalnya, antara lain informasi mengenai bocornya limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3), bocornya reaktor nuklir, banjir besar, dan sejenisnya.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2)
 
“Cara yang dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkannya,
”
misalnya melalui siaran di media massa, baik media elektronik maupun media cetak. 
Selain itu cara-cara penyebarluasan informasi yang berkembang dan efektif di wilayah

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
tersebut harus didayagunakan. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami disesuaikan 
dengan wilayah penyebarluasan informasi, misalnya di wilayah Badui menggunakan 
bahasa Badui. Penggunaan bahasa teknis juga harus dihindarkan agar masyarakat 
mengerti informasi tersebut sepenuhnya.

Laporan Badan Publik

Pasal 13

(1) 
Selambat-lambatnya tanggal 1 Februari setiap tahun, Badan Publik menyampaikan 
kepada Lembaga Informasi laporan yang mencakup tahun fiskal sebelumnya yang 
berisi: 
a. 
jumlah seluruh permintaan informasi yang diterima oleh Badan Publik; 
b. jumlah permintaan yang dipenuhi oleh Badan Publik beserta jumlah rata-rata 
hari yang dihabiskan; 
c. 
jumlah permintaan yang ditolak oleh Badan Publik beserta alasannya; 
d. jumlah permintaan yang disengketakan; 
e. 
jumlah permintaan yang belum atau tidak dipenuhi dan alasannya bila berbeda 
dengan huruf c; 
f. 
jumlah seluruh biaya yang terkumpul untuk memproses permintaan; 
g. jumlah seluruh pegawai penuh waktu di Badan Publik yang khusus memproses 
permintaan; dan 
h. jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Publik untuk memproses 
permintaan. 
(2) 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum. 
BAB IV

PENGECUALIAN DAN PENYAMPINGAN INFORMASI PUBLIK

Pengecualian Informasi Publik

Pasal 14

(1) 
Badan Publik harus memberi akses kepada setiap orang untuk memperoleh 
Informasi Publik, kecuali apabila Informasi Publik tersebut dibuka dan diberikan 
kepada orang akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut: 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
a. 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan menghambat atau menganggu 
proses penegakan hukum, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka akan: 
1. mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban; 
2. mengungkap 
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 
penanganan kegiatan tindak pidana dan terorisme; 
3. membahayakan keselamatan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya 
secara fisik dan/atau non-fisik; atau 
4. membahayakan keamanan 
peralatan, prasarana, dan sarana penegakan 
hukum. 
b. 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan merugikan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat; 
c. 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan 
keamanan nasional, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka akan 
mengungkap informasi tentang: 
1. rencana mengenai cara dan proses perolehan informasi oleh intelijen; dan 
2. rencana mengenai taktik dan strategi operasi. 
d. 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengganggu hubungan baik antara 
negara Republik Indonesia dengan negara lain; 
e. 
Informasi Publik yang tidak terkait dengan penyelenggaraan negara Republik 
Indonesia yang apabila dibuka akan merugikan satu negara atau lebih; dan 
f. 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan melanggar privasi pribadi, yaitu 
Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas, profil, status, 
kesehatan, kompetensi, keuangan, harta kekayaan, korespondensi, atau 
komunikasi seseorang yang informasi dirinya tidak berkaitan dengan 
kepentingan urusan publik. 
(2) 
Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal Informasi 
Publik mengenai: 
a. penetapan dan putusan badan peradilan; 
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, maupun bentuk kebijakan lain 
baik yang tidak berlaku mengikat ataupun mengikat ke dalam maupun ke luar 
beserta pertimbangan dari lembaga penegak hukum; 
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; 
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; 
e. laporan keuangan lembaga penegak hukum; dan 
f. laporan pengembalian uang hasil korupsi. 
(3) 
Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f tidak berlaku, antara lain dalam hal 
Informasi Publik yang diminta: 
a. 
informasi pribadi mengenai Peminta itu sendiri di mana Peminta harus 
menunjukkan bukti identitas yang layak; 
b. informasi pribadi 
mengenai orang lain tetapi Peminta telah mendapat 
persetujuan tertulis dari orang yang memiliki informasi tersebut; 
c. 
pengungkapan informasi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam 
jabatan-jabatan publik; dan 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
d. kontrak kerja antara Badan Publik dengan seseorang dimana kontrak tersebut 
merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 
(4) Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 15, hanya berlaku sepanjang kondisi yang 
menyebabkan dikecualikannya suatu informasi sebagaimana dimaksud dalam ayatayat tersebut dan dengan jangka waktu klasifikasi paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 
(5) Jangka waktu untuk menutup akses keinformasi sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 
Penjelasan Pasal 14: 
Suatu Informasi Publik dikecualikan dengan dasar pemikiran bahwa apabila Badan Publik 
membuka informasi tersebut pada saat itu, maka dampak informasi tersebut dapat 
mengancam kepentingan publik, termasuk dalam pengertian merugikan pihak-pihak 
yang informasi mengenai dirinya dirahasiakan secara sah. Namun demikian, setiap 
kebijakan ataupun kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat, dan untuk menjamin pertanggungjawaban ini, Badan Publik tetap 
harus membuka Informasi Publik tersebut setelah jangka waktu yang diatur yang 
dianggap tidak lagi akan membahayakan masyarakat.

Penyampingan Informasi Publik

Pasal 15

Dalam hal Informasi Publik mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan korban 
yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana yang dimiliki oleh suatu Badan Publik 
diminta oleh pihak ketiga, maka Badan Publik tersebut dapat menganggap informasi 
dimaksud tidak tunduk pada ketentuan undang-undang ini, kecuali status dirinya 
tersebut sebagai informan, pelapor, saksi, dan korban yang mengetahui terjadinya suatu 
tindak pidana telah diungkapkan secara resmi.

Klasifikasi Informasi Publik

Pasal 16

(1) 
Dalam hal terdapat permintaan Informasi Publik mengenai hal-hal sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), setiap Pejabat Informasi dan Dokumentasi 
Badan Publik yang menerima permintaan tersebut harus melakukan pengujian 
mengenai konsekuensi-konsekuensi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 14 ayat (1) dengan teliti dan seksama, dan dengan 
mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka 
suatu informasi daripada kepentingan untuk menutup informasi tersebut sebelum 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap 
orang.

(2) 
Badan Publik harus menuangkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dalam bentuk surat keputusan. 
BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 17

(1) 
Badan Publik menyediakan formulir permintaan Informasi Publik yang sedikitnya 
memuat keterangan sebagai berikut: 
a. nama dan alamat lengkap Peminta, termasuk organisasinya atau kuasanya bila 
ada; 
b. alamat lengkap tempat pengiriman Informasi Publik; 
c. 
rincian Informasi Publik yang diminta, berdasarkan nama, tanggal, dan perihal, 
apabila Peminta mengetahuinya; 
d. nama 
dan persetujuan dari orang yang informasi mengenai dirinya akan 
diminta dalam hal permintaan berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 
(1) huruf f dan Pasal 14 ayat (3); 
e. cara penyampaian, yaitu apakah Peminta ingin melihat sendiri di tempat Badan 
Publik atau dengan cara lain; 
f. format Informasi Publik yang diinginkan; 
g. cara pengiriman Informasi Publik; 
h. cara pembayaran biaya permintaan; 
(2) 
Setiap orang dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik 
kepada Badan Publik secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau secara tidak tertulis. 
(3) 
Dalam hal Peminta mengajukan permintaan Informasi Publik secara tidak tertulis, 
Badan Publik yang menerima permintaan tersebut mencatat keterangan dari 
Peminta dengan mengisikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(4) 
Badan Publik memberikan tanda bukti penerimaan permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta nomor pendaftaran sesaat setelah 
pendaftaran diterima. 
(5) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya permintaan, Badan Publik tersebut menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Peminta yang berisikan hal-hal sebagai berikut: 
a) informasi yang diminta dimiliki atau tidak; 
b) dalam hal informasi tidak dimiliki dan Badan Publik yang menerima permintaan 
mengetahui keberadaan informasi yang diminta di Badan Publik lain, maka 
Badan Publik tersebut harus memberitahu Badan Publik yang memiliki 
informasi dimaksud;

c) 
diterima atau ditolaknya permintaan baik sebagian atau seluruhnya 
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan 
perihal informasi yang akan diberikan; 
e) dalam hal informasi ditolak, dicantumkan alasan-alasan penolakan berdasarkan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14;

f) 
penegasan bahwa permintaan diterima seluruhnya atau sebagian tetapi Badan 
Publik itu tidak dapat memberikan Informasi Publik tersebut karena kondisinya 
yang tidak memungkinkan untuk disalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 
ayat (3);

g) cara penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; 
h) biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi yang diminta 
sebagaimana diatur oleh undang-undang ini; dan 
i) hak setiap orang, kewajiban Badan Publik dan upaya hukum berdasarkan 
undang-undang ini.

j) Badan Publik dapat memperpanjang jangka waktu untuk menyampaikan 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

k) Badan Publik dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal Informasi Publik yang sedang 
diminta:

a. 
berjumlah besar dan proses pencarian serta penyalinannya dapat mengganggu 
kinerja Badan Publik bersangkutan; 
b. memerlukan cek silang, konfirmasi, konsultasi, atau koordinasi dengan Badan 
Publik lainnya; 
c. 
sedang digunakan secara mendesak oleh Badan Publik yang bersangkutan; 
d. sedang dalam proses pembuatan; atau 
e. 
berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3). 
(8) 
Pengiriman Informasi Publik yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) 
dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu keseluruhan paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), kecuali Informasi Publik yang berada dalam situasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4). 
Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf f: 
Yang dimaksud dengan “format Informasi Publik” adalah, misalnya salinan keras 
(hardcopy), salinan lunak (softcopy), rekaman suara atau gambar, mikro film, disket, 
atau dalam format lain.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf g: 
Yang dimaksud dengan “cara pengiriman Informasi Publik” adalah cara menyampaikan 
atau memberikan Informasi Publik dari Badan Publik ke Peminta, misalnya Peminta 
mengambilnya sendiri atau Badan Publik mengirimnya melalui pos, faksimili, email, dan 
lain-lain.

Pasal 18

Badan Publik dapat membebani setiap orang yang meminta informasi hanya biaya 
penyalinan dan pengiriman informasi sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Penjelasan Pasal 18: 
Yang dimaksud dengan “biaya penyalinan” adalah biaya fotokopi, cetak (printout), atau
penyalinan dengan cara lain, termasuk biaya penggantian alat-alat yang digunakan, 
misalnya disket, CD-ROM, pita video, atau sejenisnya, “Biaya pengiriman,” misalnya
biaya pos atau kurir, tidak termasuk biaya pengiriman melalui faksimili dan email.

Pasal 19

(1) 
Pejabat Informasi dan Dokumentasi dapat menghilangkan bagian dari Informasi 
Publik yang akan disediakan, dipublikasikan, atau diberikan kepada Peminta jika 
Informasi Publik tersebut berisi hal-hal yang dikecualikan sebagaimana diatur pada 
Pasal 14 ayat (1) dan yang disampingkan sebagaimana diatur pada Pasal 15. 
(2) 
Dalam hal Pejabat Informasi dan Dokumentasi melakukan penghilangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Informasi dan Dokumentasi tersebut 
memberi daftar klasifikasi tertulis hal-hal yang dihilangkan berdasarkan Pasal 14 
ayat (1) dan Pasal 15 dan menjelaskan alasan penghilangan tersebut secara 
tertulis dengan cara yang tidak mengungkap hal-hal atau pihak-pihak yang 
dilindungi oleh pengecualian dan penyampingan tersebut. 
(3) 
Catatan dan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada bagian 
Informasi Publik itu sendiri di dekat bagian yang dihilangkan sesuai format 
Informasi Publik yang digunakan; atau apabila secara teknis tidak memungkinkan, 
dapat di lakukan pada lembar atau bagian yang terpisah. 
Penjelasan Pasal 19:

Penghilangan bagian Informasi Publik dilakukan sedemikian rupa sampai tidak kelihatan, 
tidak terbaca, tidak dapat dibaca, dan tidak dapat dilacak. Contoh mengenai catatan 
dan alasan penghilangan itu, misalnya, penghilangan foto, angka, huruf, kata, frase, 
kalimat, paragraph, atau hal apapun di halaman tertentu dari suatu dokumen adalah 
karena Informasi Publik tersebut mengenai data kesehatan seseorang yang termasuk 
dalam kategori privasi pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f. 
Penghilangan dapat dilakukan dengan cara, misalnya menghitamkan teks, menghapus 
sebagian suara rekaman, atau dengan cara lain yang disesuaikan dengan format 
Informasi Publik.

Pasal 20

(1) 
Dalam hal Badan Publik menyetujui permintaan Informasi Publik maka Badan 
Publik sesuai dengan permintaan Peminta, mengirimkan Informasi Publik tersebut 
kepada Peminta dengan cara yang dianggap efisien, cepat, dan murah sesuai 
format Informasi Publik dan perkembangan teknologi yang ada. 
(2) 
Badan Publik dapat mengirimkan Informasi Publik itu langsung bersama dengan 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) bila keadaan 
memungkinkan. 
(3) 
Dalam hal Badan Publik menyetujui permintaan Informasi Publik tetapi Informasi 
Publik yang diminta itu secara teknis tidak memungkinkan untuk disalin karena 
kondisi fisiknya tidak memungkinkan, maka Badan Publik bersangkutan harus 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
memberitahu bagaimana informasi tersebut dapat dilihat, direkam, dicatat, 
dipotret atau berbagai cara lainnya yang memungkinan peminta informasi untuk 
menduplikasi informasi tersebut dengan tetap menjaga nilai Informasi Publik 
tersebut.

(4) 
Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), apabila Badan Publik dan 
Peminta tidak mampu membuat penyalinan Informasi Publik tersebut tetapi 
Peminta tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan Informasi Publik itu, maka 
Badan Publik berhak untuk memutuskan bahwa, dengan menyimpang dari 
ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (8), jangka waktu pemberian Informasi 
Publik tersebut diperpanjang sampai penyalinannya aman dapat dilakukan. 
(5) 
Setelah mengirimkan Informasi Publik kepada Peminta sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2), Badan Publik menyimpan tanda bukti pengiriman 
sesuai dengan cara pengiriman dan format Informasi Publik yang dikirimkan. 
Penjelasan Pasal 20 ayat (1)
 
Yang dimaksud dengan “cara yang dianggap efisien, cepat, dan murah sesuai format
Informasi Publik dan perkembangan teknologi,“ misalnya Badan Publik, atas persetujuan
Peminta, dapat mengirimkan kepada Peminta Informasi Publik yang berbentuk salinan 
lunak (softcopy) melalui email.

Penjelasan Pasal 20 ayat (2)
 
Tujuan pengiriman Informasi Publik bersama dengan pemberitahuan adalah untuk
efisiensi dan penghematan biaya.

Penjelasan Pasal 20 ayat (3)

Yang dimaksud “upaya lain” adalah, misalnya Badan Publik dan Peminta mencari cara
yang aman untuk menyalin Informasi Publik tersebut.

Peminta mendapat kesempatan untuk datang ke Badan Publik guna melihat dan
membuktikan sendiri kondisi Informasi Publik tersebut, atau Peminta bersangkutan 
mungkin dapat menyalin sendiri dengan alatnya sendiri, misalnya dengan mencatat, 
memfilmkan, memotret, atau dengan cara lain asal tidak mengurangi nilai Informasi
Publik tersebut. Misalnya, Informasi Publik yang diminta berbentuk buku kuno langka
yang mudah hancur bila halamannya dibuka. Badan Publik dan Peminta dapat
berunding dan mengupayakan sedemikian rupa sehingga Informasi Publik tersebut
dapat disalin.

Penjelasan Pasal 20 ayat (4)
 
Yang dimaksud dengan “diperpanjang sampai penyalinannya yang aman dapat
dilakukan” adalah diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan sampai penyalinan
Informasi Publik yang diminta tersebut dapat dilakukan secara aman dengan tidak 
mengurangi nilainya.

Penjelasan Pasal 20 ayat (5)
 
Selain tanda bukti pengiriman berbentuk kertas, Badan Publik juga menyimpan tanda
bukti pengiriman yang berbentuk digital atau salinan lunak (softcopy), misalnya, setelah 
pengiriman melalui email.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Pasal 21

Tata cara untuk memperoleh Informasi Publik yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 20 
tidak dimaksudkan untuk mengurangi akses terhadap Informasi Publik yang telah ada 
dan harus dianggap sebagai syarat minimal bagi tata cara memperoleh Informasi Publik 
yang akan dibuat.

Penjelasan Pasal 21: 
Apabila suatu Badan Publik telah memiliki tata cara pemberian informasi yang lebih 
efisien dan efektif daripada pengaturan dalam Pasal 17 dan 20, maka standar tersebut 
tidak dapat diturunkan mengikuti standar pemberian informasi berdasarkan Pasal 17 dan

20. Sedangkan apabila suatu Badan Publik telah memiliki standar pemberian informasi 
tetapi masih buruk atau belum memiliki standar pemberian informasi, maka minimal 
harus menyesuaikan dengan standar yang terdapat pada Pasal 17 dan 20. 
BAB VI 
LEMBAGA INFORMASI DAN KOMISI INFORMASI

Lembaga Informasi

Fungsi Lembaga Informasi

Pasal 22

Lembaga Informasi memiliki fungsi memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Publik 
dalam penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Tugas Lembaga Informasi

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Informasi bertugas untuk: 
a. 
melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan 
kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 
untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan 
memperoleh Informasi Publik di masa mendatang; 
b. 
mengkaji, mengembangkan, dan membina Badan Publik untuk meningkatkan 
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 
c. 
melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai 
berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan undang-undang ini baik 
melalui forum khusus yang diadakan secara rutin maupun melalui cara-cara 
lain; 
d. 
merumuskan dan mengajukan masukan-masukan yang merupakan aspirasi 
masyarakat dalam rangka penyempurnaan undang-undang ini kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
e. 
memberikan saran kepada Badan Publik untuk meningkatkan penyebarluasan 
dan penyediaan Informasi Publik; dan 
Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf d: 
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan Lembaga Informasi ini sebagai satusatunya lembaga yang merumuskan dan mengajukan masukan dalam rangka 
penyempurnaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

Wewenang Lembaga Informasi

Pasal 24

(1) 
Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Informasi berwenang untuk: 
a. 
meminta Informasi Publik dari Badan Publik untuk kepentingan tugasnya 
berdasarkan undang-undang ini dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu; 
b. 
meminta catatan-catatan atau bahan-bahan terkait yang dimiliki oleh Badan 
Publik untuk kepentingan tugasnya berdasarkan undang-undang ini; 
c. 
memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait untuk konsultasi khusus 
maupun pertemuan lain yang diselenggarakan; dan 
d. 
menyusun kebijakan di bidangnya. 
(2) 
Lembaga Informasi yang telah mengetahui Informasi Publik yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan yang disampingkan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 15 yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a dan huruf b harus merahasiakannya sampai Informasi Publik tersebut 
dibuka berdasarkan undang-undang ini. 
(3) 
Pengaturan mengenai wewenang Lembaga Informasi diatur lebih lanjut oleh 
Keputusan Presiden. 
Komisi Informasi

Fungsi Komisi Informasi

Pasal 25

Komisi Informasi berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik antara Badan 
Publik dan Peminta melalui Mediasi atau Adjudikasi.

Kedudukan Komisi Informasi

Pasal 26

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
(1) Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi, dan 
Komisi Informasi Kabupaten/Kota. 
(2) Komisi Informasi Pusat adalah Komisi Informasi di tingkat pusat dan berkedudukan 
di Ibukota Negara. 
(3) Komisi Informasi Propinsi adalah Komisi Informasi di tingkat propinsi dan 
berkedudukan di Ibukota Propinsi. 
(4) Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah Komisi Informasi di tingkat 
Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. 
(5) Pembentukan Komisi Informasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan 
pada kebutuhan di daerah yang bersangkutan. 
Susunan Komisi Informasi

Pasal 27

(1) Komisi Informasi Pusat terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. 
(2) Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri 
dari 1 (satu) orang anggota. 
(3) Komisi 
Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi, dan Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan dapat 
didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota. 
(4) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi dengan 
cara musyawarah atau pemungutan suara. 
(5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi didukung oleh sekretariat. 
Tugas Komisi Informasi

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi bertugas: 
a. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik yang diajukan 
oleh Peminta berdasarkan undang-undang ini; dan 
b. membuat pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Informasi 
Publik. 
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk: 
a. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1); 
b. membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b; dan 
c. mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 
berkala melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi 
Informasi Kabupaten/Kota serta masyarakat luas. 
Wewenang Komisi Informasi

Pasal 29

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
(1) 
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: 
a. memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait untuk konsultasi khusus 
maupun pertemuan lain yang diselenggarakan; 
b. meminta catatan-catatan atau bahan-bahan terkait yang dimiliki oleh Badan 
Publik; 
c. memanggil, menghadirkan, dan mendengar Pemimpin Badan Publik dan/atau 
Pejabat Informasi dan Dokumentasi, atau pihak-pihak yang terkait sebagai 
saksi dalam rangka menengahi atau memutus sengketa Informasi Publik; dan 
d. dalam menjalankan fungsi Adjudikasi, Komisi Informasi mengambil sumpah dari 
setiap saksi yang akan didengar keterangannya. 
(2) 
Komisi Informasi Pusat memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang 
menyangkut Badan Publik di tingkat pusat. 
(3) 
Komisi Informasi Propinsi memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik 
yang menyangkut Badan Publik di tingkat Propinsi. 
(4) 
Komisi Informasi Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Informasi 
Publik yang menyangkut Badan Publik di tingkat Kabupaten/Kota. 
(5) 
Dalam hal terdapat kekeliruan penyampaian banding, Komisi Informasi yang 
menerima banding dengan serta merta menyampaikan berkas banding tersebut ke 
Komisi Informasi yang berwenang serta memberitahukan hal tersebut kepada 
pembanding. 
Penjelasan Pasal 29 ayat (2)
 
“Badan Publik di tingkat pusat” meliputi:

a. penyelenggara 
negara dan penyelenggara pemerintahan yang tugas dan 
wewenangnya bersifat nasional; dan 
b. Badan Usaha Milik Negara. 
Penjelasan Pasal 29 ayat (3)

“Badan Publik di tingkat Propinsi” meliputi:

a. pemerintah daerah propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi; 
b. Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh propinsi; dan 
c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi daerah propinsi: 
Penjelasan Pasal 29 ayat (4)

“Badan Publik di tingkat Kabupaten/Kota” meliputi:

a. pemerintah 
daerah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan, termasuk pemerintah desa; 
b. Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh kabupaten/kota; 
c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi daerah kabupaten/kota; dan 
d. badan usaha swasta dan organisasi non-pemerintah. 
Laporan Komisi Informasi

Pasal 30

(1) 
Selambat-lambatnya tanggal 1 Februari setiap tahun, Komisi Informasi 
menyampaikan laporan yang mencakup tahun fiskal sebelumnya yang paling 
sedikit berisi hal-hal berikut ini: 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
a. jumlah 
seluruh sengketa Informasi Publik yang masuk serta perihal yang 
disengketakan; 
b. jumlah sengketa Informasi Publik yang telah diselesaikan; 
c. 
jumlah sengketa Informasi Publik yang belum diselesaikan; 
d. jumlah putusan Adjudikasi dan putusan Mediasi yang 
dikeluarkan beserta 
jumlah hari penyelesaiannya; 
e. 
jumlah pegawai paruh waktu dan penuh waktu; dan 
f. 
laporan keuangan. 
(2) 
Komisi Informasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Komisi Informasi Pusat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan; 
b. Komisi Informasi Propinsi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, 
Gubernur, Mahkamah Agung, Komisi Informasi Pusat, dan badan pengawas 
keuangan di tingkat propinsi; dan 
c. Komisi Informasi Kabupaten/Kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Mahkamah Agung, dan Komisi Informasi 
Pusat, dan badan pengawas keuangan di tingkat kabupaten/kota. 
(3) 
Laporan Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
mencakup laporan Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota. 
(4) 
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan 
harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau 
elektronika. 
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi

Pasal 31

(1) 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi 
Pusat atas usul Komisi Informasi Pusat. 
(2) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi memilih anggota Komisi Informasi 
Propinsi atas usul Komisi Informasi Propinsi. 
(3) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memilih anggota Komisi 
Informasi Kabupaten/Kota atas usul Komisi Informasi Kabupaten/Kota. 
(4) 
Dalam melaksanakan pemilihan anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberi kesempatan yang luas kepada 
masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain. 
(5) 
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan 
dengan konsultasi publik dan memperhatikan asas partisipasi dan transparansi. 
(6) 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menetapkan anggota Komisi 
Informasi yang terpilih dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
habisnya masa jabatan anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 34, sejak tanggal berhentinya anggota Komisi Informasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), atau sejak tanggal pemberhentian sebagaimana 
dimaksud padal Pasal 35 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Penjelasan Pasal 31 ayat (5)
 
Daftar calon anggota Komisi Informasi diumumkan kepada masyarakat dan anggota 
masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon dimaksud dengan disertai
alasan.

Pasal 32

Calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia; 
b. memiliki integritas yang tinggi dan tidak tercela; 
c. tidak lagi menjadi anggota 
atau pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun 
terakhir; 
d. tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
e. tidak pernah dipidana dalam perkara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau 
lebih, kecuali pemidanaan tersebut karena alasan pertentangan ideologi dan politik; 
f. 
memahami masalah hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan kebijakan publik; 
g. memiliki pengalaman menjalankan kegiatan untuk kepentingan publik; 
h. bersedia melepaskan 
jabatannya di bidang penyelenggaraan negara atau politik 
apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; dan 
i. 
bersedia bekerja penuh waktu. 
Pasal 33

(1) 
Presiden menetapkan anggota Komisi Informasi Pusat yang terpilih dengan 
Keputusan Presiden. 
(2) 
Gubernur menetapkan anggota Komisi Informasi Propinsi yang terpilih dengan 
Keputusan Gubernur. 
(3) 
Bupati/walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang 
terpilih dengan Keputusan Bupati/Walikota. 
(4) 
Presiden, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan anggota Komisi Informasi 
yang terpilih melalui masing-masing Keputusannya paling lambat dalam jangka 
waktu 7 hari kerja sejak tanggal dipilihnya anggota Komisi Informasi oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (6) dan Pasal 58. 
Pasal 34

Anggota Komisi Informasi menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Pasal 35

(1) 
Anggota Komisi Informasi berhenti dari jabatannya karena: 
a. telah habis masa jabatannya; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. meninggal dunia. 
(2) 
Atas usul Komisi Informasi Pusat Presiden memberhentikan anggota Komisi 
Informasi Pusat sebelum habis masa jabatannya. 
(3) 
Atas usul Komisi Informasi Propinsi, Gubernur memberhentikan anggota Komisi 
Informasi Propinsi sebelum habis masa jabatannya. 
(4) 
Atas usul Komisi Informasi Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberhentikan 
anggota Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebelum habis masa jabatannya. 
(5) 
Komisi Informasi mengajukan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jika anggota Komisi Informasi yang bersangkutan: 
a. telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurangkurangnya 5 (lima) tahun penjara; 
b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak 
dapat menjalankan tugas selama satu tahun penuh; atau 
c. 
melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh 
anggota Komisi Informasi yang bersangkutan karena mencemarkan martabat 
dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi 
Informasi yang bersangkutan. 
(6) 
Presiden harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi Pusat yang 
sedang berada dalam penyidikan. 
(7) 
Gubernur harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi Propinsi 
yang sedang berada dalam penyidikan. 
(8) 
Bupati/Walikota harus memberhentikan sementara anggota Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota yang sedang berada dalam penyidikan. 
Penjelasan Pasal 35 ayat (5) huruf a:
Yang dimaksud “telah terbukti melakukan tindak pidana” adalah terbukti melalui putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kekebalan Anggota Komisi Informasi

Pasal 36

(1) 
Setiap orang tidak boleh menuntut anggota Komisi Informasi di muka pengadilan 
atas tindakannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya secara jujur dan tidak lalai sesuai dan berdasarkan undang-undang 
ini. 
(2) 
Tanggung jawab hukum anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalah tanggung jawab negara. 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Tata Cara Pengaduan Mengenai Anggota Komisi Informasi

Pasal 37

(1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Informasi apabila 
menemukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5). 
(2) Komisi Informasi 
memeriksa pengaduan yang diterima dan menyampaikan hasil 
pemeriksaan itu kepada pengadu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak tanggal pengaduan diterima. 
(3) Komisi Informasi dapat memberhentikan anggota Komisi Informasi yang diperiksa 
tersebut apabila hasil pemeriksaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5). 
BAB VII

KEBERATAN, BANDING, DAN KASASI

Pasal 38

(1) Setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan, banding, dan kasasi dalam 
hal: 
a. 
ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 atau penyampingan sebagaimana 
diatur dalam pada Pasal 15; 
b. 
tidak disediakannya informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 
Pasal 11; 
c. 
tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
d. 
tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
e. 
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
f. 
pengenaan biaya yang tidak wajar; atau 
g. 
penyampaian informasi yang diminta melebihi jangka waktu sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang ini; 
(2) Keberatan, banding, dan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4). 
(3) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan 
peminta dan Pejabat Informasi dan Dokumentasi untuk menyelesaikan sengketa 
secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. 
Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf c 
Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi,” adalah Badan Publik tersebut telah 
memberitahu Peminta dan menyatakan tidak memiliki Informasi Publik yang diminta, 
sehingga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka peminta dapat mengajukan 
banding dengan asumsi informasi tersebut seharusnya dimiliki oleh Badan Publik yang 
bersangkutan atau peminta menduga bahwa informasi tersebut sebenarnya ada.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf d: 
Yang dimaksud dengan “tidak menanggapi” adalah Badan Publik tersebut tidak 
memberitahu Peminta mengenai permintaannya. “Tidak menanggapi” dihitung sejak 
berakhirnya batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(5).

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf e 
Yang dimaksud dengan “menanggapi permintaannya tetapi tidak sesuai dengan yang 
diminta” adalah Badan Publik telah memberitahu dan mengirimkan kepada Peminta 
Informasi Publik yang diminta, tetapi Peminta tersebut menerima Informasi Publik yang 
tidak sesuai dengan perihal yang diminta. Misalnya, Peminta meminta Informasi Publik 
mengenai jumlah pengeluaran anggaran tahunan suatu Badan Publik, tetapi Badan 
Publik tersebut secara salah memberinya Informasi Publik mengenai jumlah tenaga 
kerja.

Pasal 39

(1) Peminta dapat mengajukan keberatan kepada Pemimpin Badan Publik mengenai halhal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1). 
(2) Peminta dapat mengajukan banding kepada Komisi Informasi sesuai dengan wilayah 
kewenangannya atas tanggapan Pemimpin Badan Publik mengenai hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1). 
(3) Peminta dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Komisi 
Informasi hanya untuk sengketa mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 38 ayat (1) huruf a. 
Pasal 40

(1) Peminta 
mengajukan keberatan kepada Pemimpin Badan Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak tanggal ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1). 
(2) Pemimpin Badan 
Publik harus memberikan tanggapan kepada Peminta atas 
keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan. 
Pasal 41

(1) Peminta dapat mengajukan banding kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
tanggapan dari Pemimpin Badan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat 
(2). 
(2) Komisi Informasi harus mengeluarkan Putusan atas banding sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) melalui Mediasi atau Adjudikasi selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya banding tersebut. 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Pasal 42

(1) Jika 
upaya penyelesaian melalui Mediasi tercapai, ketua Komisi Informasi 
menuangkan hasil yang dicapai tersebut dalam suatu putusan yang bersifat final dan 
mengikat. 
(2) Jika perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi diputuskan melalui Adjudikasi, 
maka putusan terhadap pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) 
huruf b sampai dengan g bersifat final dan mengikat. 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bagian Kesatu

Mediasi

Pasal 43

(1) 
Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa Informasi 
Publik melalui Mediasi secara sukarela atas kemauannya sendiri. 
(2) 
Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dapat dilakukan hanya 
untuk pokok sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b 
sampai dengan huruf g. 
(3) 
Dalam hal para pihak yang bersengketa memilih Mediasi, maka proses 
pemeriksaan perkara melalui Adjudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya 
Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak yang 
bersengketa atau salah satu pihak yang bersengketa menarik diri dari proses 
Mediasi. 
(4) 
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan 
Komisi Informasi. 
(5) 
Dalam proses Mediasi, seorang anggota Komisi Informasi menjalankan fungsi 
sebagai seorang mediator dengan ketentuan bahwa anggota tersebut: 
a. 
telah disetujui oleh para pihak yang bersengketa; 
b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa; 
c. 
tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; dan 
d. tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap proses 
perundingan maupun hasilnya baik langsung atau tidak langsung. 
(6) 
Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus digantikan 
oleh anggota Komisi Informasi yang lain atau apabila tidak ada penggantinya, 
maka para pihak dapat memilih satu anggota Komisi Informasi dari wilayah 
terdekat sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada ayat 
(5). 
(7) 
Keanggotaan ad hoc Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 
berakhir dengan sendirinya setelah Mediasi untuk sengketa tersebut tidak 
berlanjut atau setelah menetapkan Putusan final dan mengikat. 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Bagian Kedua

Adjudikasi

Pasal 44

(1) 
Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik 
dapat terdiri dari 1 (satu) anggota. 
(2) 
Sidang Komisi Informasi terbuka untuk umum. 
(3) 
Anggota Komisi Informasi harus mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau 
hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan salah satu pihak yang 
perkaranya sedang diperiksa. 
(4) 
Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus digantikan 
oleh anggota Komisi yang lain atau apabila tidak ada pengganti, maka kasus 
tersebut dilimpahkan kepada Komisi Informasi Pusat sepanjang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) 
Keanggotaan ad hoc Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
berakhir dengan sendirinya setelah Putusan yang ditetapkannya mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 45

(1) 
Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan banding dari Peminta, dalam 
hal ini sebagai pembanding, Komisi Informasi memberikan salinan memori 
banding tersebut kepada: 
a. Pemimpin Badan Publik, dalam hal ini sebagai terbanding; dan 
b. Setiap orang yang diduga terkait dengan Putusan yang akan dikeluarkan oleh 
Komisi Informasi. 
(2) 
Dalam pemeriksaan, Komisi Informasi harus mendengar keterangan Pemimpin 
Badan Publik sebagai terbanding dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b. 
(3) 
Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis atau lisan. 
(4) 
Pembanding, terbanding, dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat mewakilkan kepada kuasanya yang secara khusus ditunjuk untuk 
itu. 
(5) 
Dalam sidang, untuk memeriksa isi informasi Publik yang dianggap dikecualikan 
sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) atau disampingkan sebagaimana diatur 
pada Pasal 15, maka pemeriksaan perkara bersifat tertutup. 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
(6) 
Anggota Komisi Informasi yang telah mengetahui isi Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) harus menjaga kerahasiaannya sampai Informasi Publik 
itu telah dibuka berdasarkan undang-undang ini. 
Penjelasan Pasal 45 ayat (1)
 
Memori banding dan informasi yang menjadi pokok sengketa harus sudah diterima oleh
Komisi Informasi untuk memutuskan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa 
tersebut.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3)
 
Salah satu pertimbangan untuk mendengar keterangan secara tertulis adalah untuk
melindungi identitas pihak ketiga.

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 46

(1) 
Pemimpin Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya 
dalam hal Peminta melakukan banding terhadap tanggapan Pemimpin Badan 
Publik mengenai hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan 
Pasal 38 ayat (1) huruf a. 
(2) 
Pemimpin Badan Publik harus membuktikan alasan-alasan yang mendukung 
tindakannya dalam hal Peminta melakukan banding terhadap tanggapan Pemimpin 
Badan Publik mengenai hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat 1 huruf b 
sampai dengan huruf g. 
Bagian Kelima

Putusan Komisi Informasi

Pasal 47

(1) 
Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, memuat salah satu dari 
hal berikut ini: 
a. 
membatalkan tanggapan Pemimpin Badan Publik dan memerintahkan 
Pemimpin Badan Publik untuk memberikan Informasi Publik yang 
disengketakan tersebut kepada Peminta sesuai dengan yang diminta; atau 
b. 
memperkuat tanggapan Pemimpin Badan Publik dan memerintahkan untuk 
tidak memberikan Informasi Publik yang disengketakan tersebut sebagian atau 
seluruhnya kepada Peminta berdasarkan pertimbangan atas ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15. 
(2) 
Putusan Komisi Informasi tentang keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, memuat salah satu amar putusan berikut 
ini: 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
a. 
menyatakan bahwa tanggapan Pemimpin Badan Publik bertentangan dengan 
undang-undang ini, dan memerintahkan Pemimpin Badan Publik dan/atau 
Pejabat Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini; 
b. 
dalam hal sengketa mengenai biaya, memperkuat tanggapan Pemimpin Badan 
Publik atau menetapkan sendiri jumlah biaya permintaan Informasi Publik; 
c. 
dalam hal sengketa mengenai pengiriman Informasi Publik yang melebihi 
jangka waktu, menyatakan bahwa tindakan Pemimpin Badan Publik 
bertentangan dengan undang-undang ini dan memerintahkan Pemimpin Badan 
Publik untuk segera tanpa menunda mengirimkan Informasi Publik yang 
diminta kepada Peminta. 
(3) 
Komisi Informasi dapat memutuskan atau memerintahkan hal-hal di luar 
permintaan pembanding yang dianggap dapat mendukung Putusannya. 
(4) 
Putusan yang diambil oleh anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 44 ayat (3) batal demi hukum dan pemeriksaan sengketa harus diulangi. 
(5) 
Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 
43 ayat 4 mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(6) 
Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
(7) 
Komisi Informasi memberikan salinan Putusannya kepada pembanding, 
terbanding, pihak-pihak terkait sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf b, 
dan Lembaga Informasi. 
(8) 
Apabila ada anggota Komisi Informasi memiliki pendapat yang berbeda dengan 
Putusan Komisi Informasi, pendapat yang berbeda tersebut dilampirkan pada 
Putusan Komisi Informasi itu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Putusan itu. 
Pasal 48

(1) 
Peminta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan banding 
Komisi Informasi mengenai sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak tanggal diterimanya Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47. 
(2) 
Mahkamah Agung harus memberikan putusan selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut. 
BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 49

Anggaran untuk Komisi Informasi, Lembaga Informasi, dan seluruh beban biaya 
pelaksanaan undang-undang ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
BAB IX

SANKSI PIDANA

Pasal 50

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan Putusan 
Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun 
serta denda setinggi-tingginya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 
serendah-rendahnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang tidak 
melaksanakan Putusan Komisi Informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap harinya 
sebesar-besarnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak batas waktu 
pelaksanaan putusan yang ditetapkan dalam putusan tersebut. 
(3) Kewajiban untuk mematuhi Putusan Komisi Informasi tidak hapus dengan adanya 
penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1). 
Pasal 51

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan 
Komisi Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf c dipidana dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) 
bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 
serendah-rendahnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja, mencegah, menghalangi, atau menggagalkan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan serendah-rendahnya 3 (tiga) hari dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 
(satu juta rupiah) dan serendah-rendahnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada Komisi 
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dipidana 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 54

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, 
membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan Informasi Publik 
apapun dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan 
serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000 
(satu milyar rupiah) dan serendah-rendahnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik secara tidak benar atau 
menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan 
serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah) dan serendah-rendahnya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 55: 
Termasuk dalam Pengertian “membuat”, antara lain menghasilkan atau memperbanyak
Informasi Publik.

Pasal 56

Dalam menentukan pidana denda, majelis hakim dilarang membebankan sebagian atau 
seluruh denda tersebut kepada negara.

Pasal 57

(1) 
Setiap orang tidak boleh menuntut atau memberikan sanksi apapun kepada orang 
yang telah melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. 
(2) 
Setiap orang yang telah melaporkan pelanggaran dan mengungkap Informasi 
Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memiliki hak-hak 
sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan saksi. 
BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) 
Presiden harus membentuk Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. 
(2) 
Komisi Informasi Pusat harus membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas 
sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sejak pembentukannya. 
(3) 
Pemilihan dan penetapan anggota-anggota Komisi Informasi di tingkat Propinsi 
atau Kabupaten/Kota dapat mendahului pemilihan dan penetapan Komisi Informasi 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
Pusat dengan memperhatikan ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang 
Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(4) 
Komisi Informasi Pusat memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang 
terjadi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebelum dan sampai Komisi 
Informasi Propinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota di daerah yang 
bersangkutan dibentuk. 
(5) 
Dalam hal Komisi Informasi Propinsi telah dibentuk, Komisi Informasi Propinsi 
memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik yang terjadi di tingkat 
kabupaten/kota sebelum dan sampai Komisi Informasi Kabupaten/Kota di 
wilayahnya dibentuk. 
Penjelasan Pasal 58: 
Pembentukan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi dan Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota membutuhkan waktu yang cukup, antara lain untuk melaksanakan 
rekruitmen yang transparan dan partisipatif, pendidikan dan pelatihan anggota Komisi 
Informasi terpilih, pembuatan tata cara penanganan perkara, dan lain-lain.

Pasal 59

(1) Pemilihan anggota Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan membuka kesempatan yang 
luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, dan memberi 
masukan mengenai calon tersebut. 
(2) Pemilihan anggota Komisi Informasi Provinsi untuk pertama kalinya dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan membuka kesempatan yang luas 
kepada masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, dan memberi masukan 
mengenai calon tersebut. 
(3) Pemilihan anggota 
Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk pertama kalinya 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan membuka 
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri atau orang lain, 
dan memberi masukan mengenai calon tersebut. 
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

(1) Pengaturan mengenai 
jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan 
mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen 
perusahaan. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang diperuntukan bagi Informasi Publik 
yang tergolong sebagai arsip tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai kearsipan. 
Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

�
(3) Dibukanya Informasi Publik berdasarkan undang-undang ini tidak dapat ditafsirkan 
sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 
larangan membuka Informasi Publik. 
Penjelasan Pasal 60 ayat (1)

Dalam hal badan publik berbentuk perusahaan maka badan publik tersebut harus 
menyimpan dokumennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan.

Pasal 61

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai akses ke Informasi Publik yang telah ada tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 62

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR ….. 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR …..

Draft 4 RUU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 
Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 10 Januari 2003

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia