Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab VIII
Sebagai bentuk akuntabilitas, KSSK melaporkan hasil rapat KSSK pada 21 
November 2008 tersebut kepada Presiden dan Wakil Presiden. Laporan 
dilakukan pada 21 November 2008 pagi, yang dilengkapi dengan laporan 
tertulis kepada Presiden RI dan secara lisan kepada Wakil Presiden RI pada 
25 November 2008. 
Selain itu, Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI beserta jajarannya, Ketua 
Dewan Komisioner LPS dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri 
juga melaporkan hal tersebut kepada Komisi XI DPR RI melalui Rapat Kerja 
pada 26 Februari 2009. Adapun keputusan-keputusan dari rapat kerja 
tersebut adalah: 

1. Penyelesaian kasus Bank Century dilakukan dalam koridor hukum 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pemerintah dan BI diminta untuk mengejar, mengamankan dan 
segera melakukan appraisal serta menggunakan aset pihak-pihak 
yang terlibat untuk pengembalian uang negara dan dana nasabah. 

3. Penyelesaian dana nasabah Bank Century dilakukan secara 
proporsional sesuai risiko investasinya dan sesuai kewenangan yang 
dimiliki oleh otoritas keuangan dan/atau otoritas moneter. 

4. Otoritas Perbankan dan Otoritas Pasar Modal untuk memperketat 
dan mengefektifkan pengawasan serta penguatan dari sisi 
regulasi/peraturan terhadap produk-produk non perbankan. 

5. BI diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 
produk-produk perbankan yang dijamin oleh LPS, sehingga tidak 
terjadi lagi kasus-kasus penipuan yang merugikan nasabah.