Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab V
Bagian
1

Komisioner

 

Pasal
76

Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan
perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau
firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas
beban pihak lain.

 

Pasal
77

Komisioner tidak berkewajiban untuk
memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung
beban tindakannya itu.

Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesama
rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.

 

Pasal
78

Pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan
terhadap pihak dengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yang
bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntut pemberi amanat. 

 

Pasal
79

Akan tetapi bila seorang komisioner telah
bertindak atas nama pemberi amanat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya,
juga terhadap pihak ketiga, diatur oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dalam Bab "Pemberian Amanat".

Ia tidak mempunyai hak mendahului seperti
dimaksud dalam pasal-pasal berikut.

 

Pasal
80

Untuk tagihan-tagihan terhadap pemberi amanat
sebagai komisioner, demikian pula dalam hal uang yang telah dibayarkan lebih
dahulu, bunga-bunga, biaya-biaya dan provisi-provisi, demikian juga untuk
perikatan-perikatannya yang masih berjalan, komisioner mempunyai hak mendahului
atas barang-barang yang telah dikirim kepadanya oleh pemberi amanat untuk
dijual, atau untuk disimpan sampai penentuan lebih lanjut, atau yang telah
dibeli olehnya untuk pemberi amanat dan telah diterimanya, selama barang-barang
itu masih ada dalam kekuasaannya.

Hak mendahului ini mengalahkan segala hak
lainnya, kecuali dari pasal 1139-1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 

Pasal
81

Bila barang-barang yang dimaksud dalam pasal
80 dijual dan diserahkan atas nama pemberi amanat, maka komisioner membayar
pada dirinya sendiri jumlah tagihan-tagihannya yang ada hak mendahuluinya
menurut pasal tersebut, yang diambilkan dari hasil penjualannya.

 

Pasal
82

Bila pemberi amanat telah mengirimkan
barang-barang kepada komisioner, dengan amanat untuk menyimpannya sampai
ketentuan lebih lanjut atau membatasi kekuasaan komisioner untuk menjualnya,
atau bila amanat untuk menjualnya sudah dihapus, dan yang disebut pertama tidak
memenuhi tagihan-tagihan komisioner terhadapnya yang diberi hak mendahului oleh
pasal 80, maka dengan memperlihatkan surat-surat bukti yang perlu, atas surat
permohonan sederhana komisioner dapat memperoleh izin dari raad van justitie
tempat tinggalnya untuk menjual barang-barang itu seluruhnya atau sebagian
dengan cara yang ditentukan dalam surat keputusan hakim.

Komisioner tersebut berkewajiban untuk
memberitahukan kepada pemberi amanat baik tentang permohonan izin itu, maupun
tentang penjualan yang telah terjadi berdasarkan izin itu paling lambat hari
berikutnya, bila tiap-tiap hari ada pos ataupun telegrap, atau kalau tidak
demikian, dengan pos pertama yang berangkat. Pemberitahuan dengan telegrap atau
dengan surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah.

 

Pasal
83

Seorang komisioner yang untuk pemberi amanat
telah membeli barang-barang dan menerimanya, dapat diberi kuasa oleh raad van
justitie tempat tinggalnya dengan cara seperti ditentukan dalam pasal di atas
untuk menjual barang-barang itu, bila pemberi amanat tidak memenuhi
tagihan-tagihan komisioner itu terhadapnya dan yang menurut pasal 80 diberi hak
mendahului.

Alinea terakhir pasal 82 berlaku terhadap hal
ini.

 

Pasal
84

Dalam hal pailitnya pemberi amanat, maka
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 56, 57 dan 58 peraturan kepailitan
mengenai pihak pemegang gadai atau pihak yang berutang berlaku bagi dan
terhadap komisioner.

Penundaan pembayaran yang diberikan kepada
pihak pemberi amanat tidak menjadi halangan baginya untuk menggunakan
wewenang-wewenang yang diberikan kepadanya oleh pasal-pasal 81, 82 dan 83.

 

Pasal
85

Pemberian wewenang-wewenang tersebut dalam
pasal 81, 82 dan 83 sama sekali tidak mengurangi hak menahan yang diberikan
kepada komisioner oleh pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 

Pasal
85a

Bila seseorang atas namanya sendiri atau
firmanya dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas
beban orang lain, mengadakan perjanjian tanpa menjadikannya sebagai perusahaan,
maka terhadapnya berlaku juga pasal-pasal 77, 78, 80 sampai dengan 85, 240 dan
241.

 

Bagian
2

Ekspeditur

 

Pasal
86

Ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya
menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di
darat atau di perairan.

Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam
register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang
atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang
nilainya.

 

Pasal
87

Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan
secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya
untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk
menjamin pengiriman yang baik. 

 

Pasal
88

Ia juga harus menanggung kerusakan atau
kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang
disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

 

Pasal
89

Ia harus juga menanggung ekspeditur-perantara
yang digunakannya.

 

Pasal
90

Surat muatan merupakan perjanjian antara
pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain
apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti
misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian
dalam hal kelambatan, juga meliputi:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama dan berat atau ukuran barang-barang yang harus
diangkut beserta merek-mereknya dan bilangannya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama yang dikirimi barang-barang itu;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan
kapal;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>jumlah upah pengangkutan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tanggal penandatanganan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penandatanganan pengirim atau ekspeditur.</p>

Surat muatan harus dicatat dalam daftar harian
oleh ekspeditur.

 

Bagian
3

Pengangkut
Dan Juragan Kapal Melalui Sungai-sungai Dan Perairan Pedalaman

 

Pasal
91

Para pengangkut dan juragan kapal harus
bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan
atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu
disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan di luar kekuasaan
mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur sendiri.

 

Pasal
92

Pengangkut atau juragan kapal tidak
bertanggung jawab atas kelambatan pengangkutan, bila hal itu disebabkan oleh
keadaan yang memaksa.

 

Pasal
93

Setelah pembayaran upah pengangkutan barang-barang
dagangan dan barang-barang yang telah diangkut atas dasar pesanan diterima,
maka gugurlah segala hak untuk menuntut kerugian kepada pengangkut atau juragan
kapal dalam hal kerusakan atau kekurangan, bila cacatnya waktu itu dapat
dilihat dari luar.

Jika kerusakan atau kekurangannya tidak dapat
dilihat dari luar, dapat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan setelah
barang-barang itu diterima, tanpa membedakan sudah atau belum dibayar upah
pengangkutan, asalkan pemeriksaan itu diminta dalam waktu dua kali dua puluh
empat jam setelah penerimaan, dan ternyata barang-barang itu masih dalam wujud
yang semula.

 

Pasal
94

Bila terjadi penolakan penerimaan
barang-barang dagangan atau barang-barang lainnya, atau timbul perselisihan
tentang hal itu, ketua Raad van Justitie, atau bila tidak ada, hakim
karesidenan atau jika Ia tidak ada, terhalang atau tidak di tempat, maka kepala
pemerintahan setempat memerintahkan, atas surat pemohonan sederhana untuk
diambil tindakan-tindakan seperlunya guna pemeriksaan barang-barang itu oleh
ahli-ahli, setelah pihak lainnya, bila Ia berada di tempat itu juga, didengar,
dan dengan demikian pula dapat memerintahkan juga untuk menyimpannya secara
memuaskan, agar dari itu dapat dibayarkan upah pengangkutan dan biaya-biaya
lainnya kepada pengangkut dan juragan kapal.

Raad van justitie atau Hakim Karesidenan atau
Kepala Daerah setempat berwenang dengan cara seperti ditentukan di atas untuk
memberi kuasa menual di depan umum barang-barang yang mudah rusak atau sebagian
dari barang-barang itu untuk memenuhi pembayaran upah pengangkutan dan biaya
lain.

 

Pasal
95

Semua hak-menuntut terhadap ekspeditur,
pengangkut atau juragan kapal berdasarkan kehilangan barang-barang seluruhnya,
kelambatan penyerahan, dan kerusakan pada barang-barang dagangan atau
barang-barang, kedaluwarsanya pengiriman yang dilakukan dalam wilayah
Indonesia, selama satu tahun dan selama dua tahun dalam hal pengiriman dari
Indonesia ke tempat-tempat lain, bila dalam hal hilangnya barang-barang,
terhitung dari hari waktu seharusnya pengangkutan barang-barang dagangan dan
barang-barangnya selesai, dan dalam hal kerusakan dan kelambatan penyampaian,
terhitung dari hari waktu barang-barang itu seharusnya akan sampai di tempat
tujuan.

Kedaluwarsa ini tidak berlaku dalam hal adanya
penipuan atau ketidakjujuran.

 

Pasal
96

Dengan tidak mengurangi hal-hal yang mungkin
diatur dalam peraturan khusus, maka ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku pula
terhadap para pengusaha kendaraan umum di darat dan di air. Mereka berkewajiban
menyelenggarakan registrasi untuk barang-barang yang diterimanya.

Bila barang-barang itu terdiri dari uang,
emas, perak, permata, mutiara, batu-batu mulia, efek-efek, kupon-kupon atau
surat-surat berharga lain yang semacam itu, maka pengirim berkewajiban untuk memberitahukan
nilai barang-barang itu, dan Ia dapat menuntut pencatatan hal itu dalam
register tersebut.

Bila pemberitahuan itu tidak terjadi, maka
dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan, pembuktian tentang nilainya
hanya diperbolehkan menurut ujud lahirnya saja.

Bila pemberitahuan nilai itu ada, maka hal itu
dapat dibuktikan dengan segala alat bukti menurut hukum, dan malahan hakim
berwenang untuk mempercayai sepenuhnya pemberitahuan pengirim setelah diperkuat
dengan sumpah, dan menaksir serta menetapkan ganti rugi berdasarkan
pemberitahuan itu.

 

Pasal
97

Pelayaran-bergilir dan semua perusahaan
pengangkutan lainnya tetap tunduk kepada peraturan-peraturan dan
perundang-undangan yang ada dalam bidang ini, selama hal itu tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam bab ini.

 

Pasal
98

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak berlaku
terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pembeli dan penjual.

 

Pasal
99

Dihapuskan.