Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Lumpur Panas Sidoarjo/REPLIK Dalam Perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST
Dokumen resmi

Kepada yang terhormat, 
Majelis Hakim Perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
di – 
Jakarta 

Jakarta, 21 Mei 2007 

Hal: REPLIK 

Dengan hormat, 

Taufik Basari,S.H.,S.Hum.,LL.M., Ivan Valentina Ageung,S.H., Jevelina Punuh,S.H., 
Susilaningtias, S.H., Sulistiono, S.H., Rino Subagyo, S.H., A.H Semendawai, 
S.H.,LL.M, Asfinawati, S.H., Asep Yunan Firdaus, S.H., Tabrani Abby,S.H.,M.Hum, 
Erna Ratnaningsih,S.H., Indriaswati Saptaningrum, S.H.,LL.M, Zainal Abidin, S.H., 
Wahyu Wagiman, S.H., Sjarifuddin Jusuf, S.H., Sri Nur Fathya, S.H., Ferry Siahaan, 
S.H., Romy Leo Rinaldo, S.H., Astuty Liestianingrum, S.H., Siti Aminah, S.H., 
Gatot, S.H., Hermawanto, S.H., Nurkholish Hidayat, S.H., Febi Yonesta, S.H., 
Restaria Hutabarat,S.H., Kiagus Ahmad,S.H., Henri Subagyo,S.H., Ricky Gunawan, 
S.H., Albert Sianipar, S.H., I Gede Aryana, S.H., Erick Christoffel, S.H., Iki Dulagin, 
SH., Dhoho A. Sastro, S.H., Virza R. Hizzal, S.H., Totok Yulianto, S.H., Dimas 
Prasidi, S.H., Melda Kumalasari, S.H., Putri Kanesia, S.H., Edi Gurning, S.H., 
Khaerudin, S.H., Agus Pratiwi, S.H., Andiko, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., M. 
Saiful Aris, S.H. Athoilah S.H.; Saiful Arif, S.H., Ansorul Huda, S.H., Faiq Assidiqi, 
S.H., Waode Sitti Adriyani, S.H., Wiwid Tuhu, S.H., Rijal Alifi, S.H., Subagyo, S.H., 
Budi Siswanto, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) selaku Penggugat yang diwakili oleh 
Ketua Badan Pengurus YLBHI A. Patra M. Zen, S.H., LL.,M berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2006, dengan ini mengajukan Replik atas 
Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat. 

Adapun Penggugat mengajukan Replik ini dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN .................................................................................................
3 
I. A. Maksud, Konstruksi Hukum dan Latar Belakang Gugatan...........................
4 
I. B. Latar Belakang Kronologi Terjadinya Semburan Lumpur............................
7 
I. C. HancurnyaHak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Para Korban....10 
II. Permasalahan Hukum..........................................................................................11 
III. Tanggapanatas Eksepsi...................................................................................12 
III. A. EKSEPSI Tergugat I, II, dan III...............................................................12 
1. Gugatan Penggugat Telah Disusun Secara Lengkap, Jelas dan Cermat......12 
2. Gugatan Penggugat Tidak Premature ..........................................................13 
III. B. EKSEPSI Tergugat VI.............................................................................14 
1. Tergugat VI tidak Memahami konsep Perbuatan Melawan Hukum ...........14 
2. Tergugat VI tidakMemahami Hukum Acara Perdata.................................14 
3. Tergugat VI Tidak Bisa Membedakan Gugatan Legal Standing dengan 
Class Action.........................................................................................................15 

III. C. EKSEPSI Turut Tergugat ........................................................................15 
1. Turut Tergugat Tidak Mengerti dan Tidak Dapat Membedakan Gugatan 
Legal Standing Organisasi dengan Gugatan Perwakilan Kelompok...................15 
2. Turut Tergugat Juga Memiliki Tanggungjawab Untuk Menghormati, 
Melindungi dan Memenuhi Ham.........................................................................16 
3. 
Penggugat Telah Menguraikan Alasan Perlunya Dijatuhkan Putusan Provisi 
17 
4. 
Gugatan Penggugat Tidak Premature ..........................................................17 
5. 
Gugatan Penggugat Telah Tepat Dalam Hal Pihak .....................................18 
6. Fakta Notoire Feiten dalam Gugatan Merupakan Fakta Yang Tidak 
Terbantahkan dan Diketahui oleh Umum............................................................19 
7. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang 
Menjadi Kewenangan Pengadilan Umum untuk Memeriksa dan Memutusnya..20 
8. Keputusan Hakim Meniadakan Proses Mediasi Tidak Menyalahi Hukum 
Acara Perdata dan Tidak Ada Kaitannya dengan Gugatan Penggugat................20 
IV. Tanggapan atas Jawaban Dalam Pokok Perkara..............................................21 
IV. A. Tanggapan atas Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV ................................21 
1. 
Tergugat I, II, III, dan IV Melakukan Perbuatan Melawan Hukum............21 
2. 
Dalil Jawaban Tergugat I Tidak Relevan dan Tidak Berdasar....................22 
3. Tindakan-Tindakan Tergugat II menunjukkan Ketidakseriusan Menangani 
Dampak Semburan Lumpur Bagi Para Korban dan Masyarakat.........................24 
4. Tergugat III Tidak Melakukan Tindakan-Tindakan yang Signifikan dalam 
Menangani Dampak Semburan Lumpur..............................................................26 
5. 
Tergugat IV Tidak Membantah Dalil-Dalil Pengugat dalam Gugatan........28 
IV. B. TERGUGAT V........................................................................................28 
1. 
Jawaban Tergugat V Cerminan dari Sikap yang Tidak Bertanggung Jawab 
28 
2. Tergugat V Lalai Menjalankan Kewajiban Hukumnya Bertindak Cepat, 
Tegas, Efisien, Maksimal, Efektif dan Optimal...................................................29 
IV. C. Dalil-Dalil Tergugat VI Tidak Berdasar..................................................30 
1. Tergugat VI Tidak Mampu Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak-
Hak Warganya .....................................................................................................30 
2. Tergugat VI Gagal Memberikan Informasi yang Berguna Bagi Masyarakat 
Korban..................................................................................................................31 
3. 
Tergugat VI Gagal Meminimalisir Kerugian Warganya.............................32 
4. 
Para Korban Masih Terus Menderita Akibat Kelalaian Penanganan ..........33 
5. 
Tergugat VI Tidak Mengerti Hukum Acara Perdata ...................................33 
IV. D. Tanggapan Atas Jawaban Turut Tergugat ...............................................34 
1. Kegiatan Eksplorasi Usaha Minyak dan Gas Bumi Dilakukan Turut 
Tergugat Berdasarkan “Production Sharing Contract”......................................34 
2. Kegiatan Eksplorasi Turut Tergugat Tidak Memenuhi Standar Keteknikan 
Dalam Kegiatan Eksplorasi..................................................................................36 
3. 
Semburan Lumpur Dipicu oleh Rangkaian Kegiatan Pengeboran ..............37 
4. 
Semburan Lumpur Bukan Force Majeure....................................................50 
5. 
Strict Liability Sebagai Bentuk Pemenuhan Secara Langsung....................51 

6. Turut Tergugat Tergugat Bersama Dengan Para Tergugat Tidak Serius 
Dalam Menangani Korban dan Dampak Semburan Lumpur ..............................51 
7. Turut Tergugat Bersama dengan Para Tergugat Telah Melakukan 
Pelanggaran HAM Khususnya di bidang EKOSOB............................................52 
8. Penanganan Dampak Sosial yang Telah Dilakukan oleh Turut Tergugat 
Tidak Menyelesaikan Permasalahan....................................................................54 
V. KESIMPULAN....................................................................................................55 
VI. PERMOHONAN PROVISI.............................................................................55 
VII. PENUTUP........................................................................................................56 
I. PENDAHULUAN 
1. 
Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dan Turut 
Tergugat dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara kecuali atas 
hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 
2. 
Bahwa demi efisiensi dan untuk menghindari duplikasi, maka segala sesuatu 
yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan replik ini. 
3. 
Bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya bagi para pihak dalam persidangan 
ini, baik Penggugat, Para Tergugat, maupun Turut Tergugat harus bersyukur 
karena masih dapat beraktifitas secara normal, dapat menjalani kehidupan 
secara layak dan hidup dalam keadaan yang jelas. Keadaan ini jauh lebih baik 
daripada para korban semburan lumpur panas di Sidoarjo dan sekitarnya. 
Mereka hidup dalam kedaaan yang tidak menentu. Mereka harus bersusah 
payah menuntut hak mereka sampai-sampai harus melakukan protes berkalikali. Sebagian dari mereka masih hidup di pengungsian dengan keadaan yang 
tidak layak. Para korban mengalami gangguan jiwa, anak-anak kesulitan 
bermain dan memperoleh pendidikan, dan berbagai penderitaan lain yang terus 
menerus harus mereka hadapi tanpa ada kepastian. Mereka merindukan 
kembalinya masa-masa dahulu yakni masa-masa kehidupan normal seperti 
sebelum semburan lumpur panas dan penanganan yang berlarut-larut 
merenggut kehidupan mereka. 
4. 
Bahwa hal tersebut di atas adalah hal utama yang mendasari gugatan aquo. 
Penderitaan korban yang berlarut-larut hingga kini merupakan pelanggaran 
atas hak-hak mereka. Tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagaimana 
dijamin oleh Undang-Undang merupakan pelanggaran terhadap hukum. 
Sementara, Para Tergugat sebagai bagian dari pemerintahan dan Turut 
Tergugat sebagai penanggung jawab usaha yang memicu terjadinya semburan 
lumpur panas, memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Keadaan-keadaan 
inilah yang menimbulkan keadaan hukum yakni perbuatan melawan hukum. 

I. A. 
Maksud, Konstruksi Hukum dan Latar Belakang 
Gugatan 
5. 
Bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan apresiasi atas usaha kuasa 
hukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah menyampaikan 
jawaban atas gugatan Penggugat. Melalui jawaban yang disampaikan, kita 
memperoleh banyak informasi. Namun sayangnya, berbagai informasi yang 
telah disampaikan tidak menjawab inti permasalahan dan tidak cukup tepat 
mengarah pada substansi yang dipermasalahkan dalam gugatan. Penggugat 
sadar bahwa ketidaktepatan ini tidak sepenuhnya akibat kurangnya kompetensi 
ataupun keterbatasan kapasitas kuasa Para Tergugat atau Turut Tergugat. 
Namun, ini adalah akibat dari fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa ini 
memang sulit dibantah atau tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut 
Tergugat. 
6. 
Dari jawaban (dan eksepsi) Para Tergugat dan Turut Tergugat terlihat bahwa 
Para Tergugat dan Turut Tergugat mencoba mencari celah untuk menghindari 
tanggungjawabnya. Padahal, seharusnya sebagai otoritas yang mendapatkan 
amanat untuk melindungi warga negaranya Para Tergugat harusnya berdiri 
paling depan untuk membela rakyatnya bukan sebaliknya menjerumuskan 
rakyatnya ke dalam jurang kesusahan yang tidak menentu. Bagitu pula halnya 
dengan Turut Tergugat yang tidak mau bertanggungjawab dan malahan 
berkonsentrasi untuk menggiring skenario sesuai versi mereka dan 
mempengaruhi pemerintah agar terhindar dari tanggungjawabnya tersebut. 
Untuk itu, Penggugat mengingatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan 
kewajiban mereka dengan menyampaikan kembali inti dasar dari gugatan 
sebagai berikut: 
a. 
Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
para Tergugat dan Turut Tergugat dalam penanganan masalah Lumpur 
Sidoarjo. Hal ini karena terdapat kerugian yang dialami oleh para 
korban. Kerugian yang dimaksudkan dalam perkara ini bukan hanya 
kerugian-kerugian material, namun juga kerugian-kerugian berupa 
tidak terpenuhinya hak-hak asasi mereka sebagai manusia, yang 
dengan kata lain tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional mereka 
sebagai warga negara. 
b. 
Bahwa hak-hak yang tidak terpenuhi adalah hak-hak yang tertuang 
dalam berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-undang Dasar (UUD 
1945) dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta 
hak-hak yang secara prinsip dan asas hukum melekat pada warga 
masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Daftar pasal 
yang dilanggar dalam ketentuan hukum telah kami sampaikan dalam 
butir 63 dan butir 64 dalam gugatan kami. Begitu pula halnya dengan 
uraian hak-hak subyektif para korban. Hal inilah yang dimaksudkan 
dengan kerugian sebagaimana diakomodir dalam pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, kerugian-kerugian 
tersebut secara nyata diketahui umum (notoire feiten) karena itulah 
fakta yang terjadi yang tidak dapat seorangpun membantahnya. Fakta 
itu bukan fakta dari media massa melainkan fakta yang secara kasat 
mata jelas telah terjadi. Tidak ada yang dapat membantah bahwa ada 
ribuan orang yang telah kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, 
kehidupan yang layak, kesehatan, lingkungan hidup yang bersih, 
pendidikan dan lain-lain. Penderitaan korban ini jelas tidak 
terbantahkan karena telah jelas terjadi dan menjadi peristiwa hukum 
yang nyata. 

c. 
Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak asasi para korban tersebut, 
merupakan salah satu manifestasi dari tidak dilaksanakan kewajiban 
dan tanggungjawab hukum para Tergugat dan turut Tergugat, 
sebagaimana telah kami paparkan dalam butir 65 sampai dengan butir 
84 dalam gugatan kami. Tidak dilaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawab hukum ini merupakan salah satu bentuk kelalaian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
d. 
Bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa akibat kelalaian dalam 
melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab hukum para Tergugat 
dan turut Tergugat, maka timbul kerugian berupa tidak terpenuhinya 
hak asasi manusia para korban. 
Atau dengan kata lain, 
jika para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan tindakantindakan yang memadai, efisien dan tidak terlambat maka tidak akan 
ada lagi kerugian karena seluruh korban terpenuhi hak asasi 
manusianya. Justru karena belum ada tindakan yang memadai dan 
efisien serta lambatnya penanganan tersebut, tindakan-tindakan yang 
dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu memenuhi 
hak para para korban. Oleh karena itulah maka perbuatan melawan 
hukum telah terjadi. 
e. 
Bahwa dengan konstruksi di atas, maka alat penentu untuk menentukan 
ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah apakah 
kerugian-kerugian sebagaimana dinyatakan di atas telah terpenuhi 
dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan 
turut Tergugat. Secara a contrario jika para Tergugat serta turut 
Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang memadai dan efektif, 
maka kerugian-kerugian yang dialami korban telah terpenuhi. 
f. 
Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang telah diambil atau 
sedang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat telah efektif 
atau tidak, bukan lagi merupakan kriteria yang subyektif. Alat ukurnya 
menjadi obyektif, karena efektifitasnya ditentukan dengan telah 
terpenuhi atau tidaknya kerugian yang dialami korban. Sebagai 

contoh: para Tergugat ataupun turut Tergugat tidak bisa dianggap 
melakukan PMH sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, apabila 
para Tergugat atau turut Tergugat telah melakukan tindakan yang 
dapat memenuhi hak korban untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jika 
korban masih belum pulih keadaannya, masih menderita, masih hidup 
dalam penampungan, masih sengsara kehidupannya, masih harus 
bersusah payah menuntut haknya, masih belum bertempat tinggal tetap 
seperti keadaan semula, masih sulit memperoleh makanan, 
penghidupan, pendidikan, masih belum belum mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, berarti para Tergugat ataupun 
turut Tergugat masih terus menerus melakukan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH). 

g. 
Faktanya, hingga replik ini diajukan, hak-hak para korban masih juga 
belum terpenuhi. Berlarut-larutnya penanganan telah menambah 
penderitaan mereka. Dengan kata lain, Para Tergugat dan Turut 
Tergugat harus mengakui bahwa mereka telah membuat para korban 
menderita. 
h. 
Setidaknya, dalam dua bulan terakhir ini saja (Maret-April) tercatat 
penderitaan para korban terus menerus berlangsung. Contoh 
penderitaan ini antara lain: 
-kondisi para pengungsi sangat tidak layak. Para pengungsi 
berulangkali harus melancarkan protes dan aksi unjuk rasa akibat 
dari perlakuan yang tidak manusiawi. Pada tanggal 17 Januari 2007 
Pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, 
terpaksa berunjukrasa memprotes jatah makanan bungkusan yang 
dibagikan kepada pengungsi ternyata sudah basi. Bahkan sebagian 
besar dari nasi basi tersebut sudah ber-belatung. Aksi protes 
pengungsi dilakukan di depan Posko Satuan Pelaksana (satlak) 
Penanganan Pengungsi dan Bencana Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo dengan meletakkan ratusan bungkusan nasi yang sudah 
busuk di depan posko. Kejadian serupa berungkali terjadi. Terakhir 
protes atas diberikannya nasi basi ini terjadi lagi pada hari tanggal 
6 Mei 2007 di tempat pengungsian di Pasar Porong. 

-Tidak hanya persoalan nasi basi, namun fasilitas di pengungsianpun tidak manusiawi. Berdasarkan keterangan dalam Harian 
Kompas tanggal 19 April 2007, sejumlah pengungsi korban 
semburan lumpur dari Desa Ketapang, Sidoarjo, mengeluhkan 
kondisi di pengungsian di Balai Desa Ketapang yang 
memprihatinkan. Air bersih yang digunakan untuk mandi dan 
buang air sangat terbatas, sementara tempat mandi cuci kakus 
(MCK) hanya ada satu sehingga pengungsi harus mengantri lama 

untuk menggunakannya. Selain itu, pengungsi juga mengeluhkan 
makanan yang diberikan berupa nasi keras dan lauk yang tidak 
enak seperti diutarakan salah satu korban bernama Sumini. Sumini 
juga merasa kasihan terhadap anak-anak balita yang juga harus 
makan nasi keras itu, sementara tidak ada susu ataupun bubur. 

-Lalu, setidaknya terdapat 7 jiwa warga korban luapan lumpur 
Lapindo menderita ganguan jiwa. Bahkan, dr. Wurjaning Hastuti 
SpKj, Kepala Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Sidoarjo menyatakan 
jumlah korban lumpur yang mengalami gangguan kejiwaan 
kemungkinan lebih besar dari angka ini. 

-Para siswa yang harus menjalani Ujian Nasional-pun turut 
dirugikan. Setidaknya tercatat para siswa kelas III Madrasah 
Tsanawiyah Khalid bin Walid di Desa Renokenongo, Porong, 
Sidoarjo terpaksa mengikuti ujian nasional di ruang kelas yang 
tergenang lumpur. Sementara itu, Dari 30 peserta, hanya 20 orang 
yang mengikuti ujian. Artinya di sekolah itu saja terdapat 10 orang 
korban lumpur yang tidak dapat mengikuti ujian yang amat penting 
bagi masa depan mereka. Pengelola sekolah sudah mengadukan 
masalah ini, tapi belum mendapat tanggapan dari pemerintah. 

-Permasalahan ganti rugi yang berlarut-larut dan tidak adil telah 
menimbulkan gelombang protes, unjuk rasa dan berbagai 
ketidakpuasan. Para korban yang sudah menderita harus ditambah 
lagi penderitaannya dengan tidak beresnya, pemenuhan hak-hak 
mereka. Berulang kali para korban harus berunjuk rasa menuntut 
ganti rugi yang tidak tuntas. 

i. 
Tentunya para korban akan merasa tersakiti manakala membaca 
jawaban (dan eksepsi) Para Tergugat dan Turut Tergugat yang 
melemparkan tanggungjawabnya dan merasa (mengklaim) seolah-olah 
telah memenuhi hak-hak para korban. Sungguh amat menyedihkan. 
Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bertindak tidak manusiawi dan 
mengelak dari tanggungjawabnya. 
j. 
Oleh karena itu, dengan ukuran yang sederhana, meskipun Para 
Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengklaim telah 
melakukan tindakan-tindakan tertentu namun jika para korban masih 
juga belum terpulihkan hak-haknya maka jelas Para Tergugat dan 
Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 
I. B. 
Latar Belakang Kronologi Terjadinya Semburan 
Lumpur 
7. 
Bahwa amat disayangkan Turut Tergugat membangun skenario pelepasan 
tanggungjawab dengan menutupi dan memanipulasi fakta. Hal mana 
kemudian Para Tergugat, dalam beberapa hal, terjebak untuk mengikuti 

skenario Turut Tergugat hingga tidak lagi berpihak pada masyarakat luas dan 
para korban, namun sebaliknya melindungi kepentingan ekonomi dari Turut 
Tergugat. 

8. 
Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran utuh mengenai terjadinya 
semburan lumpur di areal pengeboran Turut Tergugat di Sidoarjo Jawa Timur 
maka berikut ini adalah kronologi pemicu terjadinya semburan lumpur panas 
tersebut: 
a. 
Semburan Lumpur dipicu oleh kegiatan pengeboran Turut Tergugat. 
Semburan lumpur di areal pengeboran sumur Banjar Panji 1 milik Turut 
Tergugat tidak muncul dengan sendirinya. Pemicu semburan lumpur 
tersebut terkait dengan kegiatan pengeboran di sumur Banjar Panji 1 
Porong Sidoarjo pada tanggal 27-29 Mei 2006 dilanjutkan dengan 
tindakan-tindakan pasca insiden tanggal 30 Mei – 3 Juni 2006. 
b. 
Kronologi kejadian insiden pengeboran tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
• 
Pada tanggal 27 Mei 2006 dilakukan pengeboran hingga mencapai 
kedalaman 9277 feet (kaki), dan dilanjutkan pada hari itu juga hingga 
mencapai kedalaman 9283 ft. Hingga kedalaman ini, pengeboran 
berlangsung aman tanpa masalah. 
• 
Kemudian ketika pengeboran dilanjutkan hingga mencapai 9297 ft., 
saat itu terjadi sirkulasi lumpur berat masuk ke dalam lapisan tanah, 
menyebabkan Total Loss. Lumpur berat ini digunakan sebagai 
semacam pelumas untuk melindungi mata bor sekaligus untuk menjaga 
tekanan hidrostatis dalam sumur agar stabil; 
• 
Setelah terjadi total loss, sebagai langkah standar disuntikkan loss 
circulating material (LCM) atau material penyumbat ke dalam sumur. 
Tujuannya untuk menghentikan loss agar sirkulasi kembali normal; 
• 
Peristiwa loss yang lazim dalam pengeboran pada umumnya diikuti 
munculnya tekanan tinggi dari dalam sumur ke atas atau disebut 
”kick”. Untuk mengantisipasi kick, pipa ditarik ke atas untuk 
memasukkan casing sebagai pengamanan sumur. Sebagai catatan, 
casing terakhir terpasang di kedalaman 3.580 kaki; 
• 
Pada 28 Mei pukul 08.00-12.00, saat proses penarikan pipa hingga 
4.241 ft terjadilah kick H2S. Kekuatannya 350 psi. Kemudian 
disuntikkanlah lumpur berat ke dalam sumur; 
• 
Ketika hendak ditarik lebih ke atas, bor macet atau stuck di 3.580 
kaki. Upaya menggerakkan pipa ke atas, ke bawah, maupun 
merotasikannya gagal. Bahkan pipa tetap bergeming saat dilakukan 
penarikan sampai dengan kekuatan 200 ton. Upaya ini berlangsung 
mulai pukul 12.00 hingga 20.00. Selanjutnya untuk mengamankan 
sumur, disuntikan semen di area macetnya bor; 
• 
Tindakan-tindakan penanganan ini tidak dilakukan secara hati-hati. 

• 
Lalu, akibat macet, akhirnya diambil keputusan oleh Turut Tergugat 
memutus bor atau fish dari rangkaian pipa dan ditinggalkan di dalam 
tanah. 
• 
Pada 29 Mei pukul 05.00, terjadilah semburan gas berikut lumpur 
ke permukaan. 
• 
Pada pagi hari tanggal 29 Mei 2006 tersebut dilaksanakan evakuasi 
personel ke muster area. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 
memompakan ke sumur bor. 
• 
Di atas pukul 21.00 hingga dini hari pukul 04.00, dilakukan 
penyingkiran peralatan yang tidak diperlukan lagi dengan tujuan untuk 
memberi jalan pada Backo dan truk untuk lewat; 
• 
Setelah itu pemasangan alat pemotong Baker pun dilakukan, dan 
pemotongan pipa dilaksanakan pada kedalaman 2989 ft. Pada 
pemotongan pipa kedua kali ini terjadi semburan lumpur yang kedua; 
• 
Kemudian muncul semburan ketiga dan dilakukan Cement Plug 20 bbl, 
15,8 ppg dengan kedalaman 2590 ft hingga 2790 ft dan 30 bbl pada 
kedalaman 2100 ft hingga 2250 ft; 
• 
Semua upaya penanganan tersebut tidak berhasil menghentikan 
semburan lumpur. 
• 
Pada tanggal 3 Juni 2006, setelah semburan ketiga ini Rig akhirnya 
down, dipindahkan, dan sumur yang memicu semburan lumpur itu 
ditinggalkan dengan mata bor atau fish yang masih tertinggal di dalam 
tanah dan ditutupi oleh semen. 
c. 
Fakta insiden pengeboran seperti ini sebenarnya tercatat dalam laporan harian 
pengeboran Turut Tergugat atau daily drilling report. Dokumen ini aslinya 
dimiliki oleh Turut Tergugat. Untuk keperluan pengungkapan fakta yang 
sebenarnya, maka Turut Tergugat wajib menunjukkan dokumen ini di 
depan persidangan dan tidak lagi menutup-nutupi fakta yang ada. 
d. 
Bahwa selain itu, juga terdapat fakta kelalaian pemasangan casing dalam 
proses pengeboran. Pada sumur Banjar Panji 1, casing terakhir dipasang pada 
kedalaman 3.850 kaki. Sekadar catatan, kedalaman terakhir sumur adalah 
9.297 kaki. Artinya, dinding sumur tak ber-casing sepanjang 5.447 kaki. 
Catatan lainnya sebagaimana ditulis dalam Harian Kompas adalah, salah satu 
pemegang saham Turut Tergugat, yakni PT Medco Energy, pada 18 Mei 
sempat merekomendasikan agar Lapindo Brantas Inc memasang casing pada 
kedalaman 8.500 kaki. Alasan yang disebutkan dalam suratnya, hal itu 
bertujuan untuk menghindari potensi persoalan di dalam sumur (potential 
down hole problems). Artinya, PT Medco Energy telah melihat potensi 
persoalan apabila tidak dipasang casing. PT Medco Energi telah menyatakan 
dalam suratnya kepada Turut Tergugat No. MGT-088/JKT/06 tertanggal 5 
Juni 2006 bahwa Turut Tergugat sebagai operator blok brantas berdasarkan 
Prodcution Sharing Contract – PSC (kontrak bagi hasil) telah melakukan 
kecerobohan berat (gross negligence) dalam insiden pengeboran (drilling 
incident). Dokumen ini dimiliki oleh Turut Tergugat dan untuk kepentingan 

pengungkapan kebenaran selayaknya Turut Tergugat menunjukkannya di 
muka persidangan. 

e. 
Dengan demikian jelas bahwa sebelum semburan lumpur terjadi pada tanggal 
29 Mei 2006 telah terjadi serangkaian insiden dalam pengeboran oleh Turut 
Tergugat yang diikuti dengan kelalaian penanganannya. 
I. C. 
Hancurnya Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(EKOSOB) Para Korban 
9. 
Dampak semburan lumpur kepada para korban hingga kini masih berlarutlarut. Setelah sekian lama persoalan penanganan kepada para korban tidak 
juga kunjung tuntas. Hak-hak korban masih juga belum dipenuhi. 
10. Setidaknya hingga tanggal 30 Maret 2007, 48.892 jiwa (10.426 unit rumah) 
kehilangan tempat tinggal, 2.739 jiwa kehilangan tempat bekerja, dan 5.397 
pelajar kehilangan tempat sekolah. Sejumlah 64,015 Ha Lahan tebu, 309,7 
Ha sawah terendam dan mengancam kurang lebih 482,65 Ha sawah lainnya 
serta kurang lebih 7.000 Ha tambak. 
11. Hingga tanggal 30 Maret 2007, tercatat minimal sebanyak 
10.426 tempat 
tinggal, 33 sekolah yang menampung 5.397 siswa dan mempekerjakan 451 
guru dan pegawai , 4 Kantor, 1 Pondok Pesantren yang mengasuh 284 
santri, 30 Pabrik yang mempekerjakan 2.288 karyawan , 8 Masjid dan 57 
Musholla dengan total Luas Bangunan 10.727,88m2 dan Luas Tanah 16.799,5 
m2, serta 28 TPQ dengan total 2.701 santri dan 198 pengajar telah terendam 
banjir. 
12. Meskipun hampir setahun berlalu masih saja terdapat ribuan korban tinggal 
dalam keadaan tidak layak di pengungsian Hingga tanggal 2 Mei 2007, 
jumlah pengungsi yang pernah ditampung di tempat pengungsian sebelum 
terjadinya Ledakan Pipa Gas milik Pertamina EJGP di KM 38 Jalan Tol 
Surabaya-Gempol sebanyak 2.605 Kepala Keluarga (KK), atau 9.936 Jiwa. 
Sedangkan jumlah pengungsi setelah terjadinya Ledakan Pipa Gas milik 
Pertamina EJGP di KM 38 Jalan Tol Surabaya-Gempol Tanggal 22 Nopember 
2006, sebesar 2.856 KK atau 10.613 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: 
1. Warga Renokenongo (Warga Perum Citra Pesona) di PBP 10 KK/36 jiwa 
2. Warga Desa Renokenongo di PBP 1.1070 KK/3.827 jiwa 
3. Warga Kedungbendo (Perum TAS) di PBP 1.729 KK/6.401 jiwa 
4. Warga Kedungbendo (luar Perum TAS) di PBP 839 KK/2.914 jiwa 
5. Warga Kalitengah di PBP 12 KK / 45 jiwa 
6. Warga Pejarakan di Tanggul Porong 78 KK / 400 jiwa 
7. Warga Besuki di tanggul Porong 10 KK / 60 jiwa 
8. Warga Kedungcangkring di tanggul Porong 144 KK / 576 jiwa 
9. Warga Kalitengah di Balai Desa Kalitengah 21 KK / 96 jiwa 

13. Para korban di pengungsian juga mengalami berbagai persoalan kesehatan. 
Hingga 2 Mei 2007, total pengungsi yang pernah menjalani rawat jalan 
47.981 orang, rawat inap1.089 orang, masih rawat sakit 12 orang. 
14. Disamping itu sarana dan prasarana sosial meliputi fasilitas publik dan sarana 
pemerintah seperti lampu penerang jalan, jalan raya, rel kereta api, saluran 
irigasi, sarana PDAM, Listrik (PLN) juga tak luput menjadi korban rendaman 
lumpur. Hal ini belum termasuk rusaknya air tanah (sumur) dan pertanian 
masyarakat hingga radius lebih dari 1 KM dari tanggul terluar. 
15. Akses transportasi tak luput menjadi korban setelah Jalan Tol Porong lumpuh 
total, per tanggal 1 Maret 2007 Jalan Raya Porong dan rel kereta api yang 
merupakan akses utama Surabaya-Malang turut tergenang luapan lumpur 
sehingga akses Surabaya-Malang nyaris lumpuh. Hal ini menyebabkan 
kemacetan panjang jalur Malang- Surabaya, sedangkan kendaran dari 
Surabaya ke Malang harus berputar melewati jalur alternatif atau melewati 
Mojosari (Mojokerto) yang menyebabkan jarak tempuh meningkat menjadi 
hampir dua kali lipat. 
16. Saat 
ini ketakutan luar biasa dialami penduduk Desa Gempolsari serta 
beberapa desa lainnya yang terancam menjadi korban rendaman lumpur 
berikutnya. Kekhawatiran ini semakin memuncak manakala tidak ada 
kepastian bagaimana nasib kehidupan mereka ketika lumpur akan 
menggenangi rumah-rumah mereka. Akibatnya, dampak sosial yang 
ditimbulkan-pun akan semakin membesar. 
II. Permasalahan Hukum 
17. Dari uraian di atas 
maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus 
dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 
a. 
Apakah benar Para Tergugat dan Turut Tergugat telah lalai 
menjalankan kewajiban hukumnya sehingga mengakibatkan kerugian 
yang luar biasa terhadap hak-hak masyarakat luas terutama korban 
semburan lumpur panas di Sidoarjo? 
b. 
Apakah benar hak-hak masyarakat terutama korban semburan lumpur 
telah terlanggar akibat dari kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat 
dalam menangani dampak semburan lumpur? 
c. 
Apakah benar para korban semburan lumpur telah berhasil dipulihkan 
kembali keadaannya seperti sediakala? 
Permasalahan hukum di atas akan dijawab dalam dalam uraian-uraian replik 
di bawah ini. 

III. Tanggapan atas Eksepsi 
18. Bahwa Penggugat 
menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dan Turut 
Tergugat dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara kecuali atas hal-hal yang 
secara tegas diakui kebenarannya. 
19. Bahwa 
Penggugat menolak eksepsi dan jawaban Tergugat IV untuk 
seluruhnya karena Tergugat IV tidak lagi memiliki hak jawab menjawab 
dalam perkara aquo sebagaimana ditetapkan oleh majelis hakim dan 
ditegaskan kembali dalam putusan sela tanggal 23 April 2007. Oleh karenanya 
Penggugat menganggap Tergugat IV tidak memberikan jawabannya, 
meskipun disampaikan secara bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III. 
Untuk itu, Penggugat tidak merasa perlu untuk menanggapi jawaban Tergugat 
IV dalam persidangan aquo. 
III. A. EKSEPSI Tergugat I, II, dan III 
20. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan menolak seluruh 
dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III, kecuali yang diakui kebenarannya secara 
tegas. 
1. Gugatan Penggugat Telah Disusun Secara Lengkap, 
Jelas dan Cermat 
21. Bahwa Penggugat 
menolak dengan tegas dalil pada point I.A.1 Eksepsi 
Tergugat I, II, dan III, yang pada intinya menyatakan bahwa : “... gugatan 
Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.” Dalil tersebut tidak 
berasalan karena dalam gugatan Pengugat telah diuraikan dengan tentang 
hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat I, II, dan III. Hal ini jelas 
diuraikan baik pada Bagian I tentang ”Kedudukan dan Kepentingan Hukum 
Penggugat Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang Memiliki Hak Gugat 
Organisasi”point 1 sampai 8, maupun dalam Bagian IV.C tentang “Kewajiban 
dan Tanggungjawab Hukum Para Tergugat.” 
22. Gugatan ini menggunakan mekanisme 
Legal Standing Organisasi, dimana 
Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdasarkan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya memperjuangkan Hak 
Asasi Manusia dan mempunyai hak untuk melakukan gugatan yang berkaitan 
derngan apa yang selama ini diperjuangkan. Penggugat juga merupakan 
bagian dari komponen masyarakat sipil di negara Indonesia. Sementara itu 
Tergugat I, II, dan III adalah bagian dari pemerintahan yang mempunyai 
tanggung jawab untuk menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia pada 
umumnya, dan warga Sidoarjo korban semburan lumpur panas yang 

mengalamai pelanggaran hak terutama Hak Asasi di bidang Ekonomi, Sosial, 
Budaya (EKOSOB). Terlanggarnya hak-hak korban, telah menimbulkan 
peristiwa hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itulah Penggugat 
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 

23. Bahwa 
Pengugat menolak dengan tegas dalil pada point I.A.3 Eksepsi 
Tergugat I, II, III yang menyatakan bahwa ”Penggugat tidak menguraikan 
perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Tergugat sehingga dianggap 
telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud.” 
Pengugat telah menguraikan perbuatan-perbuatan Para Tergugat dalam Bagian 
III ”Uraian Fakta-Fakta Hukum”. Rangkaian dari fakta-fakta tersebut telah 
melawan hukum, termasuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 
disebutkan Penggugat dalam Gugatan sebagaimana diuraikan selanjutnya 
dalam bagian IV tentang ”Sifat Melawan Hukum.” 
2. Gugatan Penggugat Tidak Premature 
24. Bahwa Penggugat 
menolak dengan tegas seluruh point dalam bagian I.B 
Eksepsi Tergugat I, II, dan III yang menyatakan gugatan premature. Karena, 
yang menjadi objek gugatan adalah perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang 
telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya dan telah melanggar hakhak para korban sehingga menimbulkan kerugian. Kenyataannya hingga 
sekarang ini kerugian yang ditimbulkan oleh semburan Lumpur Lapindo 
semakin meluas dan masih terus berlangsung. 
25. Bahwa meskipun Tergugat I, II, dan III mengklaim telah melakukan upayaupaya penanggulangan semburan lumpur dan hal itu terus dilakukan, namun 
tidak bisa menjadi alasan tidak dapatnya gugatan ini diajukan. Yang menjadi 
salah satu alasan gugatan adalah tindakan-tindakan Para Tergugat yang 
terlambat, tidak memadai dan tidak optimal. Jika Para Tegugat tidak lalai 
menjalankankan kewajibannya, saat ini hak-hak para korban telah dipenuhi 
atau setidaknya kerugian para korban tidak menjadi begitu besar dan berlarutlarut seperti ini. 
26. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang 
telah mengakibatkan kerugian kepada korban semburan lumpur TELAH 
dilakukan. Berarti Perbuatan Melawan Hukumnya TELAH terjadi dan 
karenanya DAPAT digugat. 
27. Suatu gugatan 
menjadi premature hanya apabila terdapat suatu faktor 
Premature. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” hlm.444, 
memberikan contoh faktor premature misalnya dalam perjanjian utang telah 
ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktunya tiba, 
kreditur telah menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam contoh 
seperti inilah baru gugatan dapat disebut premature. Sedangkan gugatan aquo 

tidak dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak 
premature. 

III. B. EKSEPSI Tergugat VI 
1. Tergugat VI tidak Memahami konsep Perbuatan 
Melawan Hukum 
28. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat VI pada halaman 1, 2, 
3 dan 4, point 2.1 sampai dengan 2.10. Eksepsi Tergugat VI tersebut 
menunjukkan Tergugat VI tidak mengerti mengenai konsep Perbuatan 
Melawan Hukum (PMH) 
29. Bahwa dasar hukum dari perbuatan melawan hukum biasa maupun perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa adalah sama yakni pasal 1365 KUHPerdata. 
Ajaran onrechtmatigeoverheidsdaad justru untuk menunjukkan bahwa pasal 
1365 KUHPerdata tidak hanya digunakan bagi gugatan antar subjek hukum 
horizontal (antar warga negara atau badan hukum) saja melainkan dapat pula 
digunakan untuk menggugat subjek hukum penguasa yang bersifat vertikal. 
Oleh karena itu dalil Tergugat IV tidak berdasar. 
2. Tergugat VI tidak Memahami Hukum Acara Perdata 
30. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat VI pada halaman 4 point 3 
dalam eksepsi Tergugat VI yang mengira bahwa gugatan diajukan tim 
advokasi dan bukannya oleh lembaga yakni YLBHI. Dalil tersebut merupakan 
dalil yang tidak perlu dan dilandasi oleh ketidakpahaman Tergugat VI atas 
hukum acara perdata. Sudah jelas dalam surat kuasa maupun dalam gugatan 
bahwa tim advokasi yang menandatangani gugatan merupakan KUASA 
HUKUM Penggugat dan bukannya Penggugat itu sendiri. Yang menjadi 
Penggugat adalah YLBHI sedangkan yang tercantum dalam nama-nama yang 
tercantum dalam surat kuasa adalah kuasa hukum yang menerima kuasa dari 
Ketua Badan Pengurus YLBHI, suatu yayasan yang telah menyesuaikan 
dengan UU Yayasan. Oleh karena itu, dalil tidak berdasar ini harus ditolak. 
31. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat VI pada halaman 4 point 4 
dalam eksepsi Tergugat VI yang mempertanyakan soal syarat-syarat legal 
standing sebagaimana diuraikan dalam gugatan. Tergugat rupanya tidak 
mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. Legal standing organisasi telah 
dikenal dan diakui bahkan tidak hanya untuk bidang hukum perdata melainkan 
juga dalam putusan Mahkamah Konstusi dan putusan Pra-Peradilan. Syarat 
yang suatu organisasi yang disebutkan dalam gugatan merupakan syarat yang 
sudah dikenal dalam yurisprudensi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
berulang kali mencantumkan syarat tersebut untuk menentukan suatu 
organisasi dapat memiliki hak gugat. Jadi, syarat tersebut bukan dibuat-buat 

dengan memanipulasi UU Lingkungan Hidup melainkan memang syarat 
tersebut diakui dalam putusan-putusan yang oleh karenanya menjadi 
yurisprudensi. 

3. Tergugat VI Tidak Bisa Membedakan Gugatan Legal 
Standing dengan Class Action 
32. Penggugat 
menolak dalil Tergugat VI pada halaman 5 point 5, 6 dan 7. 
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela sebelumnya oleh majelis 
hakim, maka YLBHI dapat bertindak sebagai Penggugat dengan 
menggunakan mekanisme legal standing organisasi. Yang menjadi landasan 
YLBHI menggunakan hak gugat adalah karena YLBHI bergerak di bidang 
Hak Asasi Manusia dan gugatan diajukan dengan dasar yang sama yakni 
adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, sebagai 
pengetahuan bagi Tergugat VI, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan 
sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum baik 
dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) UU HAM maupun 
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. 
33. Penggugat juga menolak dalil Tergugat pada halaman 5 dan 6 point 8, 9 dan 
10. Tergugat VI tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan masih 
belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai gugatan “Legal 
Standing” dan masih beranggapan gugatan yang diajukan ini adalah gugatan 
perwakilan kelompok atau “Class Action.” Oleh karena itu atas pemahaman 
yang keliru ini kembali Penggugat tegaskan bahwa gugatan ini bukanlah 
gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang dikira oleh Tergugat VI. 
III. C. EKSEPSI Turut Tergugat 
1. Turut Tergugat Tidak Mengerti dan Tidak Dapat 
Membedakan Gugatan Legal Standing Organisasi 
dengan Gugatan Perwakilan Kelompok 
34. Bahwa Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada halaman 2 - 4 huruf A 
angka 1 Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa “posita gugatan a 
quo gugatan perdata namun petitum tidak mencantumkan adanya kerugian 
bahkan petitum memiliki karakteristik gugatan perwakilan kelompok.” Dalil 
ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat tidak mengerti dan tidak dapat 
membedakan Gugatan Legal standing dengan gugatan Perwakilan 
Kelompok. 

35. Bahwa gugatan legal standing memiliki karakteristik-karakteristik antara lain: 
(1) gugatan mengacu pada hukum acara perdata. Artinya gugatan diajukan 
menurut hukum acara perdata pada umumnya yang berarti tidak ada 
mekanisme khusus; (2) tuntutannya tidak berkenaan dengan ganti rugi. 
Maksudnya, tuntutan atau petitum dalam gugatan legan standing organisasi 
tidak dapat berupa tuntutan ganti rugi, namun terbatas pada tuntutan terhadap 
pihak lawan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan 
kepentingan khusus penggugat dan tuntututan seseorang telah melakukan 
perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada tuntutan ganti kerugian hanya 
diperbolehkan sebatas pada pengeluran yang telah dikeluarkan organisasi yang 
ebrsangkutan (penggugat) terkait diajukannya perkara (out of pocket 
expenses). Hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan terkait dengan 
kepentingan publik atau masyarakat luas yang kepentingannya dijalankan oleh 
organisasi yang menjadi Penggugat; (3) Penggugat merupakan organisasi yang 
memiliki kapasitas hukum. Organisasi yang menjadi Penggugat haruslah 
memiliki kapasitas hukum. Mengacu pada perkembangan hukum, termasuk 
yurisprudensi, syarat suatu organisasi dapat mengajukan gugatan legal 
standing organisasi ada tiga, yakni: (a) Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
(b) Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan 
tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik; 
(c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 
36. Bahwa gugatan legal standing organisasi tersebut berbeda dengan gugatan 
perwakilan kelompok atau class action. Gugatan perwakilan kelompok 
merupakan gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili 
kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan 
sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki 
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota 
kelompok dimaksud. Gugatan inilah yang dapat menuntut ganti kerugian 
untuk anggota kelompok yang mengajukan gugatan. Selain mengacu hukum 
acara perdata pada umumnya, mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok ini 
secara khusus juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2002 
tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 
37. Berdasarkan uraian di atas, jelas Turut Tergugat tidak memahami atau tidak 
mengikuti perkembangan hukum sekarang ini.Oleh karenanya dalil Turut 
Tergugat harus diabaikan. 
2. Turut Tergugat Juga Memiliki Tanggungjawab Untuk 
Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Ham 
38. Bahwa sebagai subjek hukum, Turut Tergugat juga memiliki tanggungjawab 
untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Pada hakikatnya, 
tanggung jawab terhadap HAM adalah tanggungjawab semua pihak. Bahwa 
benar berdasarkan ketentuan hukum Negara memiliki kewajiban dan 
tanggungjawab untuk melindungi, menegakkan dan memenuhi HAM, namun 

bukan berarti setiap subjek hukum lain boleh untuk tidak menghormati HAM 
tersebut. Maksud dari Konstitusi, aturan perundang-undangan dan prinsipprinsip hukum lainnya adalah terkait dengan konsep kontrak sosial yang dalam 
ilmu filsafat dikemukakan oleh John Locke dan didukung oleh berbagai 
pemikir lainnya. Dalam konsep tersebut, negara merupakan hasil dari kontrak 
sosial. Masyarakat yang pada dasarnya bebas dan setara merasa perlu untuk 
membuat suatu perjanjian bersama untuk membentuk suatu negara dengan 
dengan suatu maksud yang mendasar, yakni agar hak asasinya dilindungi oleh 
negara. Setiap ada pelanggaran HAM, maka menjadi tugas negara untuk 
menghukum pelanggarnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin 
semua hak asasi warga negaranya terjamin dan terpenuhi. Itulah amanat rakyat 
dalam kontrak sosial yang mewujud dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu, 
ketika terjadi semburan lumpur yang dipicu oleh kegiatan usaha Turut 
Tergugat yang memberikan dampak luar biasa terhadap masyarakat dan telah 
mencabut hak-hak warga negara, maka menjadi kewajiban negara yang 
dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin segala kerugian akan ditanggung 
oleh pelaku usaha yang bertanggungjawab tersebut. 

39. Bahwa sesuai 
dengan doktrin prima causa, penyebab utama terjadinya 
semburan lumpur panas di Sidoarjo dipicu oleh kegiatan usaha Turut 
Tergugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Turut Tergugat yang harus 
menanggung biaya penanggulangan dan pemulihan dampak musibah Lumpur 
Sidoarjo. 
40. Oleh karena 
itu, dalil Turut Tergugat point II.A.2 dalam Eksepsi Turut 
Tergugat harus ditolak. 
3. Penggugat Telah Menguraikan Alasan Perlunya 
Dijatuhkan Putusan Provisi 
41. Bahwa Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada halaman 5 angka point 
II.A.3 Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak 
menguraikan alasan dijatuhkannya putusan provisi. Penggugat telah 
menegaskan dalam Gugatan Penggugat pada bagian VI point 88 alasan 
Penggugat mengajukan provisi yakni: “saat gugatan ini didaftarkan 
semburan lumpur masih terus berlangsung, korban masih terus 
bertambah dan hak-hak korban serta kerusakan lingkungan hidup masih 
belum dipulihkan”. Kemudian pada point 90 Penggugat menambahkan 
“berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat 
perkara aquo ...” Oleh karena itu dalil Turut Tergugat tersebut harus ditolak; 
4. Gugatan Penggugat Tidak Premature 
42. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Turut Tergugat pada point II.B yang 
menyatakan gugatan Penggugat prematur. Gugatan aquo diajukan tidak harus 

menunnggu proses pidana mengenai kesalahan pengeboran karena objek dari 
gugatan aquo adalah soal penanaganan yang terlambat, tidak memadai dan 
tidak efektif yang membuat kerugian luar biasa yang dialami para korban 
berupa hilangnya hak-hak mereka khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 

43. Bahwa selain 
itu, sebagaimana dijelaskan dalam tanggapan mengenai 
persoalan prematur sebelumya, suatu gugatan baru dikatakan prematur apabila 
memiliki faktor prematur. Sedangkan dalam gugatan aquo tidak terdapat 
faktor prematur.Oleh karena itu dalil Turut Tergugat tersebut harus ditolak. 
5. Gugatan Penggugat Telah Tepat Dalam Hal Pihak 
44. Bahwa Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada halaman 7 bagian I.C 
angka 1-5 Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak. 
45. Bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan cukup pihak karena pihak-pihak 
yang digugat Penggugat merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas 
objek gugatan yakni hilangnya hak-hak korban akibat tindakan-tindakan 
dalam pengananan dampak semburan lumpur yang terlambat, berlarut-larut, 
tidak memadai dan tidak efektif yang membuat para korban menjadi semakin 
sengsara. 
46. Bahwa Turut Tergugat adalah OPERATOR dari Sumur Banjar Panji 1 di blok 
Brantas yang mengalami insiden pengeboran menjelang keluarnya semburan 
lumpur pada tanggal 29 Mei 2006. Pada saat kejadian, berdasarkan Production 
Sharing Contract dan Joint Operation Agreement, Turut Tergugat dengan 
jumlah saham 50 % bertindak sebagai operator pada areal pengeboran tersebut 
yang bertanggungjawab atas segala kegiatan eksplorasi yang dilakukan. 
Sedangkan pemilik saham lainnya pada saat itu adalah PT Medco Energi 
sebesar 32 % dan Santos Pty Ltd sebesar 18 %. Dalam hal dalil-dalil gugatan 
yang diajukan di PN Jakarta Pusat ini, gugatan ditujukan kepada Turut 
Tergugat selaku penanggungjawab kegiatan usaha sekaligus operator dari 
Sumur Banjar Panji 1 dimana semburan lumpur bersumber dari area tersebut. 
47. Bahwa 
masalah pemindahan saham yang dilakukan oleh pihak pemegang 
saham seperti yang dilakukan PT Medco Energi kepada Group Prakarsa tidak 
memiliki kaitan langsung terhadap permasalahan yang menjadi objek gugatan. 
48. Demikian pula halnya dengan keberadaan PT Medici Citra Nusantara yang 
menjadi sub-kontraktor yang ditunjuk oleh Turut Tergugat. Tanggungjawab 
kegiatan usaha tetap dijalankan oleh Turut Tergugat selaku operator di Blok 
Brantas. 
49. Bahwa pertanggungjawaban Turut Tergugat atas dampak semburan lumpur ini 
sebagai penanggungjawab usaha juga diakui oleh pemerintah terbukti dengan 

hanya menyebut nama Turut Tergugat dalam setiap kaitan semburan lumpurdi 
Sidoarjo dan tidak menyebut perusahaan sub-kontraktor pemilik saham 
lainnya, baik MCN, Santos, Medco, atau apalagi Group Prakarsa yang baru 
muncul kemudian. 

50. Bahwa kemudian, Tim 
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di 
Sidoarjo (Timnas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 13 
tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di 
Sidoarjo bukanlah pihak yang turut digugat karena Timnas merupakan tim ad 
hoc, tidak berbadan hukum, merupakan tim gabungan dari berbagai instansi 
dan telah berakhir masa kerjanya pada 8 Maret 2007 lalu. Bahkan Tergugat II 
merupakan ketua merangkap anggota Tim Pengarah, Tergugat II merupakan 
salah satu anggota Tim Pengarah, General Manager Turut Tergugat menjadi 
salah satu Tim Pelaksana. Artinya, Timnas bukanlah sebuah subjek hukum 
yang layak digugat, apalagi saat ini keberadaan Timnas sudah tidak ada lagi 
dan badan baru yang dibentuk yakni Badan Pelaksana Penanggulangan 
Dampak Lumpur di Sidoarjo merupakan badan baru yang tidak memiliki 
hubungan hukum dengan Timnas yang sudah dibubarkan. 
51. Bahwa 
Turut Tergugat adalah pihak yang harus dimintakan 
pertanggungjawabannya sebagai penanggungjawab kegiatan usaha. Oleh 
karena itu, gugatan cukup ditujukan kepada pihak-pihak dalam gugatan aquo 
dimana Turut Tergugat termasuk sebagai pihak yang digugat. 
6. Fakta Notoire Feiten dalam Gugatan Merupakan 
Fakta Yang Tidak Terbantahkan dan Diketahui oleh 
Umum 
52. Bahwa 
fakta-fakta yang disebutkan sebagai notoire feiten merupakan fakta 
yang memang sudah diketahui oleh umum, bukan karena media melainkan 
memang fakta tersebut ada dan terjadi dan tidak ada yang dapat 
membantahnya. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa tidak 
ada semburan lumpur di daerah sidoarjo. Tidak ada yang dapat membantah 
bahwa semburan lumpur tersebut telah memberikan dampak negative yang 
luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada yang dapat membantah 
bahwa hingga kini pelanggaran atas hak-hak masyarakat terutama para korban 
masih terus berlangsung. Tidak ada yang dapat membantah bahwa Para 
Tergugat dan Turut Tergugat masih belum dapat menjalankan kewajibannya 
memulihkan kembali keadaan para korban. Tidak ada yang dapat membantah 
bahwa para korban masih terus menderita hingga kini. 
53. Fakta-fakta tersebut di atas adalah fakta yang jelas diketahui oleh umum. 
Untuk membantahnya silakan Turut Tergugat menyatakan sebaliknya seperti 
menyatakan bahwa sebenarnya di daerah Sidoarjo tidak ada banjir lumpur 
yang menggenani rumah dan harta benda masyarakat, atau tidak ada 

seorangpun yang tinggal di pengungsian, tidak ada seorangpun yang masih 
hidup sengsara karena semua korban telah dipulihkan keadaannya seperti 
semula. Jika Turut Tergugat dapat menunjukkan bukti-bukti tersebut maka 
dalil Penggugat mengenai notoire feiten baru bisa runtuh. Selama Turut 
Tergugat tidak dapat menunjukkan hal sebaliknya maka itula fakta yang 
sebenarnya. 

54. Oleh karena itu, dalil-dalil Turut Tergugat dalam halaman 9 Bagian II.D angka 
1-6 tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. 
7. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum Yang Menjadi Kewenangan 
Pengadilan Umum untuk Memeriksa dan Memutusnya 
55. Bahwa dalil Turut Tergugat dalam Bagian II.E angka 1-5 menunjukkan Turut 
Tergugat tidak memahami hukum perdata, hukum Tata Usaha Negara dan 
hukum Tata Negara. Majelis hakim dalam putusan Sela tanggal 23 April 2007 
telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum yang menjadi keweangan Pengadilan Umum untuk 
memeriksa dan memutus. Bagaimana mungkin Turut Tergugat menyatakan 
seharusnya gugatan di ajukan ke PTUN sementara yang menjadi objek 
gugatan bukanlah Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final? 
Bagaimana mungkin pula Turut Tergugat menyarankan untuk mengajukan uji 
materil sementara tidak terdapat produk hukum atau legislasi yang dijadikan 
objek gugatan? 
56. Oleh karena itu, dalil-dalil Turut Tergugat tersebut harus ditolak karena sama 
sekali tidak berdasar dan tidak memiliki landasan pengetahuan hukum. 
8. Keputusan Hakim Meniadakan Proses Mediasi Tidak 
Menyalahi Hukum Acara Perdata dan Tidak Ada 
Kaitannya dengan Gugatan Penggugat 
57. Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara dengan 
meniadakan proses Mediasi sebagaimana dalil Turut Tergugat pada halaman 
10-11 Bagian II.F angka 1-6 Ekspesi Turut Tergugat. dinyatakan bahwa 
Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara dengan meniadakan proses 
Mediasi. Proses mediasi hanya dapat dilakukan apabila seluruh pihak lengkap 
hadir dalam menunjuk mediator. Sementara dalam kasus aquo, Tergugat IV 
telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak dapat menunjukan baik 
atas nama sendiri maupun diwakili oleh kuasanya yang sah, maka dengan 
demikian keputusan hakim untuk meniadakan proses mediasi telah tepat dan 
berdasarkan hukum oleh karena Tergugat IV dianggap telah melepaskan 

haknya. Dengan keadaan ini, mediasi tidak dapat dilakukan karena para pihak 
tidak lengkap. 

58. Bahwa permintaan Turut Tergugat untuk menyatakan gugatan tidak dapat 
diterima dengan alasan ini sungguh tidak dapat diterima. Karena, keputusan 
hakim tidak memiliki hubungan dengan gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat. 
IV. Tanggapan atas Jawaban Dalam Pokok 
Perkara 
IV. A. Tanggapan atas Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV 
59. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat I, II, dan III dalam jawaban 
pokok perkara kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 
60. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya karena 
Tergugat IV tidak lagi memiliki hak jawab menjawab dalam perkara aquo 
sebagaimana ditetapkan oleh majelis hakim dan ditegaskan kembali dalam 
putusan sela tanggal 23 April 2007. Oleh karenanya Penggugat menganggap 
Tergugat IV tidak memberikan jawabannya, meskipun disampaikan secara 
bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III. Untuk itu, Penggugat tidak 
merasa perlu untuk menanggapi secara khusus dalil-dalil jawaban Tergugat IV 
dalam persidangan aquo karena dianggap Tergugat IV tidak membantah 
gugatan Penggugat. 
61. Namun demikian 
sebagai pihak, Tergugat IV tetap terikat pada putusan 
perkara aquo. Karenanya dalam menyebutkan para pihak, Penggugat tetap 
menyebut Tergugat IV sebagai salah satu pihak. 
62. Demikian 
pula halnya dengan jawaban Tergugat IV yang disampaikan 
bersama-sama Tergugat I, II, dan III. Penggugat hanya akan menganggap 
jawaban Tergugat IV tersebut sebagai informasi dalam perkara aquo namun 
bukan bantahan yang dilakukan oleh Tergugat IV. 
1. Tergugat I, II, III, dan IV Melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum 
63. Bahwa 
Penggugat menolak dengan tegas dalil pada bagian II A. point 3 
Jawaban Tergugat I. II, dan III, yang pada intinya menyatakan bahwa 
Tergugat I, II, II, dan IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kecuali 
atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 

64. Bahwa dalam point 3.3 Tergugat I, II, dan III benar telah menyadari bahwa 
pengertian perbuatan melawan hukum meliputi: melanggar ketentuan undangundang, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum 
si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau melanggar kepatutan. 
Untuk itulah pengadilan ini memeriksa apakah Tergugat I, II, III, dan IV: 
1. 
Tidak melanggar ketentuan undang-undang atau; 
2. 
Tidak melanggar hak subyektif orang lain (masyarakat dan korban 
semburan lumpur) atau; 
3. 
Tidak melanggar kewajiban hukum atau; 
4. 
Tidak bertentangan dengan kesusilaan atau melanggar kepatutan. 
2. Dalil Jawaban Tergugat I Tidak Relevan dan Tidak 
Berdasar 
65. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I point 3.4.1.a. angka 1sampai 4 
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 
a. 
Sebelum semburan lumpur panas di Sidoarjo terjadi, Tergugat I telah 
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 
2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas. 
b. 
Rumusan Pasal 39 ayat (1) dan (4) PP No 35 tahun 2004 tanggal 14 
Oktober 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas menunjukkan 
bahwa Tergugat I melalui instansi yang terkait tela melakukan 
pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
jauh sebelum terjadinya kasus semburan lumpur panas di areal ladang 
eksplorasi sumur pengeboran Bandjar Panji di Sidoarji dengan 
mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi. 
c. 
Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Tergugat I telah 
mengeluarkan Keputusan Presiden No 13 tahun 2006 tentang Tim 
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang 
membentuk tim yang bertugas untuk mengambil langkah-langkah 
operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan 
lumpur Sidoarjo. 
d. 
Gugatan Penggugat tidak beralasan karena Tergugat I selaku kepala 
pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional telah 
mengeluarkan kebijakan tentang upaya penaggulangan semburan lumpur 
panas di ladang eksplorasi sumur pengeboran Banjar Panji di Sidoarjo. 
Bahkan tindakan Tergugat I tersebut dilakukan jauh sebelum terjadinya 
semburan lumpur dengan mengeluarkan kebijakan tentang pengawasan 
terhadap kegiatan hulu minyak dan gas bumi. 
66. Bahwa jawaban Tergugat I tersebut sama 
sekali tidak relevan dan tidak 
menjawab pokok permasalahan. Jawaban Tergugat I justru menunjukkan 
Tergugat I tidak memahami apa yang menjadi kewajibannya sebagai kepala 

pemerintahan. Sebagai Presiden, Tergugat I harus dapat menjamin warga 
negaranya tidak hidup sengsara. 

67. Bahwa Tergugat I juga tidak menyadari kelalaiannya. Tergugat I tanpa merasa 
bersalah menunjukkan dalam jawabannya seolah-olah dengan membentuk 
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TIMNAS) 
pada tanggal 8 September 2006 maka persoalan selesai dan kewajibannya 
telah dilaksanakan. Padahal, justru dalil Penggugat adalah kebijakan Tergugat 
I membentuk TIMNAS sangat terlambat. Kebijakan yang berskala nasional 
dalam bentuk pembentukan TIMNAS baru ada setelah persoalan sudah 
sedemikian berlarut-larut karena telah lewat dari 3 bulan 12 hari atau 102 
hari setelah semburan lumpur terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Dalam waktu 
3 bulan 12 hari atau 102 hari tersebut banyak hal yang dapat dilakukan oleh 
Tergugat I sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan membiarkan 
waktu 3 bulan 12 hari atau 102 hari berlalu (bulan Juni, Juli, Agustus dan satu 
minggu di bulan September) berarti telah membiarkan penderitaan korban 
semakin menjadi-jadi akibat tidak jelasnya langkah penanganan yang akan 
diambil. 
68. Begitu pula halnya dengan kebijakan lanjutan berupa putusan-putusan dalam 
rapat kabinet yang baru diambil pada tanggal 27 September 2006 atau setelah 
4 bulan 1 hari atau 121 hari. Waktu empat bulan ini tentunya akan menjadi 
sangat berharga bagi korban yang menanti kepastian hidupnya dengan penuh 
harap, namun Tergugat I sebagai tumpuan harapan mereka tidak serius 
menjalankan kewajiban hukumnya. 
69. Ternyata kenyataannya 
kelalaian Tergugat I tidak hanya terlambat dalam 
mengambil kebijakan, tetapi juga mengeluarkan kebijakan yang tidak 
memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Dalam kebijakannya yang 
tertuang dalam Peraturan Presiden RI No 14 tahun 2007 tentang Badan 
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres No 14/2007), Tergugat I telah 
menyengsarakan para korban. Perpres tersebut mencerminkan 
ketidakberdayaan Tergugat I untuk melindungi rakyatnya. 
70. Bahwa Tergugat I telah memanipulasi konsep ganti rugi untuk para korban 
menjadi konsep hubungan perdata antara para korban dengan Turut Tergugat. 
Dalam pasal 15 ayat (1) Perpres No. 14/2007 disebutkan bahwa “Dalam 
rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas 
membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan Lumpur 
Sidorajo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area 
terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan 
tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh 
Pemerintah.” Ganti rugi tidaklah sama dengan jual beli. Dengan konsep 
seperti ini para korban dipaksa untuk menjual hak miliknya berupa tanah dan 
bangunan secara murah karena tidak ada kesempatan tawar menawar secara 
wajar, dan hal ini bukanlah suatu ganti rugi. Dengan konsep seperti ini, kelak 

jika semburan lumpur berhenti, Turut Tergugat memiliki tanah yang sangat 
luas karena berhasil MEMBELINYA dengan murah. 

71. Bahwa selain itu, ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) Perpres 14 tahun 2007 
menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara 20% 
(dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling 
lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. Kebijakan 
seperti ini telah mengecewakan ribuan korban termasuk ribuan warga Perum 
TAS yang rumahnya terendam lumpur. Mereka sampai harus ke Jakarta untuk 
berusaha menemui Tergugat I menuntut direvisinya kebijakan Tergugat I dan 
meminta agar pembayaran dilakukan secara tunai dan langsung (cash and 
cary). Setelah berhari-hari berada jauh di Jakarta barulah Tergugat I mau 
menemui mereka itupun bukan untuk mengabulkan tuntutan mereka. Konsep 
pembayaran bertahap ini justru akan memperpanjang penderitaan korban dan 
memperpanjang permasalahan sehingga menjadi tidak kunjung tuntas. Dengan 
uang sejumlah 20% dari nilai tanah dan bangunan tidak dapat dipergunakan 
oleh korban untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru dengan segera. 
Artinya para korban tidak dapat memulai kehidupan baru. Dengan kebijakan 
seperti ini ternyata Pemerintah telah melakukan upaya pemiskinan sistematis 
terhadap para korban semburan lumpur. 
72. Dengan demikian, 
dalil-dalil Tergugat I dalam jawabannya harus ditolak 
karena tidak relevan dan bahkan semakin menunjukkan ketidakseriusan 
Tergugat I dalam menghadapi persoalan korban semburan lumpur di Sidoarjo. 
3. Tindakan-Tindakan Tergugat II menunjukkan 
Ketidakseriusan Menangani Dampak Semburan 
Lumpur Bagi Para Korban dan Masyarakat 
73. Tergugat II dalam Jawabannya pada halaman 9 sampai 10 pada pokoknya 
menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidak beralasan dan tidak 
berdasar hukum karena: 
i. 
Tergugat I telah melakukan 3 tindakan, yakni: 
. 
mengirim petugas investigasi ke lokasi semburan (30 Mei 2006) 
. 
membentuk tim independen untuk menginvestigasi (14 Juni 2006) 
. 
melakukan rapat koordinasi dengan Tergugat IV, Muspida Provinsi 
Jawa Timur, Tergugat VI, dan Tergugat V dan membentuk Tim 
Penanggulangan Semburan/Luapan Lumpur (27 Juni 2006). 
ii. 
Dengan dibentuknya TIMNAS, Tergugat II yang mengaku sebagai Wakil 
Ketua Tim Pelaksana merangkap Anggota (?) telah melaksanakan tugas 
berupa penanggulangan dan penyelamatan penduduk di sekitar daerah 
semburan lumpur panas, menjaga infrastruktur dasar dan penyelesaian 
masalah semburan lumpur. 
iii. 
Dalam melaksanakan Keppres RI No. 13 tahun 2006, TIMNAS telah 
melakukan kegiatan-kegiatan berupa: 

1. 
Memperkuat koordinasi antar pokja/tim dalam satu kesatuan 
organisasi yang terstruktur; 
2. 
Menjembatani komunikasi yang efektif antara tim lapangan dengan 
para pengambil keputusan di tingkat pemerintah pusat; 
3. 
Unsur-unsur yang ada pada Tim Terpadu diintegrasikan ke dalam Tim 
Nasional. 
74. Jawaban Tergugat II di atas mencerminkan bahwa Tergugat II tidak serius 
dalam melakukan kewajibannya terhadap korban semburan lumpur. Mengirim 
petugas, membentuk tim dan melakukan rapat koordinasi bukanlah bentuk dari 
pemenuhan kewajiban hukum untuk menangani masalah kemanusiaan yang 
timbul terkait dampak semburan lumpur. 
75. Seharusnya, dengan mengirim petugas segera setelah semburan lumpur terjadi 
Tergugat II mampu dapat segera mengetahui sebab dan keadaan-keadaan yang 
akan muncul. Jika Tergugat II sudah mengirim petugas sehari setelah 
terjadinya semburan lumpur, pastinya laporan yang masuk telah cukup bagi 
Tergugat II untuk mengambil tindakan yang segera dan efektif sehingga dapat 
meminimalisir korban. Waktu yang terbuang hari per hari akan menambah 
kerugian para korban berlipat ganda. Secara akal sehat, ditunjang dengan 
kemajuan teknologi saat ini, dengan menghitung kecepatan semburan lumpur 
tentunya Tergugat II telah mengetahui seberapa berbahaya dampak semburan 
lumpur terhadap masyarakat dan seberapa lama harus diambil tindakan segera 
dan cepat. 
76. Jawaban Tergugat II juga membuktikan Tergugat II tidak serius menjalankan 
tugasnya karena bahkan Tergugat II tidak mengetahui kedudukan Tergugat II 
dalam TIMNAS. Tergugat II menyangka kedudukan dirinya dalam TIMNAS 
adalah sebagai Wakil Ketua TIM PELAKSANA merangkap anggota. Padahal 
Tergugat II merupakan Ketua merangkap Anggota TIM PENGARAH 
TIMNAS. Bagaimana mungkin Tergugat II dapat melaksanakan kewajiban 
hukumnya dengan baik kalau ia sendiri tidak memahami kedudukan, tugas dan 
wewenang yang menjadi menjadi kewajibannya. 
77. Bahwa 
sebagai pihak yang mempunyai kewenangan-kewenangan dalam 
bidang pertambangan migas sebagaimana diatur dalam UU 21 tahun 2002 
tentang Minyak dan Gas, Tergugat II tentunya memiliki data dan hasil kajian 
yang cukup mengenai keadaan geologi dan keadaan lainnya di areal Sumur 
Banjar Panji I ini. Dengan data-data yang dimilikinya, Tergugat II dapat 
bertindak lebih dan mengeluarkan kebijakan taktis dengan segera daripada 
sekedar mengirim petugas, membentuk tim dan melakukan rapat koordinasi. 
78. Bahwa Tergugat II juga 
tidak berpihak kepada masyarakat luas dan 
masyarakat korban. Berulang kali para korban harus dikecewakan dengan 
tindakan-tindakan Tergugat II yang lebih memihak kepada Turut Tergugat 
daripada memihak kepada rakyat. 

79. Demikian 
pula dengan keberadaan Media Center yang dikelola TIMNAS 
(bersama Turut Tergugat) dengan Tergugat II sebagai Ketua Tim Pengarah 
TIMNAS. Media Center Lusi bukanlah media informasi yang informatif 
melainan media propaganda yang bertujuan memuji-muji TIMNAS dan 
membuat skenario agar Turut Tergugat terhindar dari tanggungjawabnya. 
Tidak ada informasi yang dapat digunakan para korban untuk meringankan 
beban penderitaannya. Yang ada hanyalah informasi untuk meringankan Turut 
Tergugat. Padahal para korban berhak untuk mengentahui segala informasi 
terkait dengan semburan lumpur dan kepentingan pemulihan bagi korban. 
80. Dengan uraian di atas, jelas 
menunjukkan bahwa Tergugat II telah lalai 
menjalankan kewajiban hukumnya. 
4. Tergugat III Tidak Melakukan Tindakan-Tindakan 
yang Signifikan dalam Menangani Dampak Semburan 
Lumpur 
81. Tergugat III dalam Jawabannya pada halaman 11 sampai 16 pada pokoknya 
menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidak beralasan dan tidak 
berdasar hukum karena Tergugat III telah melakukan tindakan-tindakan 
sebagai berikut: 
1. 
Menugaskan staf untuk melakukan verifikasi lapangan (1 Juni 2006) 
2. 
Menerima Laporan dari Bapedalda Propinsi Jawa Timur (8 Juni 2006) 
3. 
Menyusun status terakhir penanganan dampak lingkungan (9 Juni 2006) 
4. 
Melakukan pertemuan dengan Tergugat I dan melaporkan tentang latar 
belakang kejadian, lokasi dampak lingkungan, kronologis kejadian, 
dampak lingkungan dan sosial serta rencana penanggulangan luapan 
lumpur panas (14 Juni 2006) 
5. 
Deputi II dari kementerian Tergugat III mengirim surat kepada Turut 
Tergugat (14 Juni 2006) 
6. 
Deputi VII dari Kementerian Tergugat III mengambil sampel (16-17 
Juni 2006) dan dilaporkan kepada Tergugat II (20 Juni 2006) 
7. 
Melaporkan informasi umum perusahaan Lapindo (Turut Tergugat), 
debit semburan lumpur, kronologis kejadian, dampak lingkungan dan 
sosial serta langkah penanggulangan bencana dalam rapat kabinet 
paripurna (5 Juli 2006) 
8. 
Deputi II dari Tergugat III melakukan pertemuan di Bapedalda Propinsi 
Jawa Timur (5 Juli 2006) 
9. 
Deputi VII dari Tergugat III melaporkan kepada Tergugat III tentang 
hasil analisis uji karakteristik yang bersifat reaktif dan menyarankan 
perlu pembahasan bersama dengan instansi terkait dan berbagai 
disiplin ilmu (7 Juli 2006) 
10. Melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI (10 Juli 2006) 

11. Deputi II dari Tergugat III mengirim surat kepada General Manager 
East Java PT Lapindo Brantas (Turut Tergugat) (1 Agustus 2006) 
12. Deputi IV dari Tergugat III mengirim surat kepada General Manager 
PT Lapindo Brantas (Turut Tergugat) (1 Agustus 2006) 
13. Kepala PUSARPEDAL mengirim memo kepada Asdep 2/II/MENLH (8 
Agusutus 2006) 
14. Deputi II dari Tergugat III mengirim surat kepada Deputi Operasi BP 
Migas (16 Agustus 2006) 
15. Asdep 1/1 mengirimkan Memo kepada Deputi II dari Tergugat III (28 
Agustus 2006) 
16. Tergugat III melaporkan tentang kondisi terburuk dalam Rapat Kabinet 
Terbatas (30 Agustus 2006) 
17. Melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden tentang penanganan 
dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo (11 September 
2006) 
18. Kepala PUSARPEDAL mengirim memo kepada Asdep 2/II (3 Oktober 
2006) 
19. Deputi II pada Tergugat III mengirimkan surat kepada Ketua Pelaksana 
TIMNAS (4 Oktober 2006) 
20. Bupati Sidoarjo (Tergugat VI) mengirimkan 
surat kepada Ketua 
TIMNAS (16 November 2006) 
21. Deputi II pada Tergugat III mengirimkan Memo kepada Tergugat III. 
Dari uraian tersebut di atas Terggugat III merasa selaku penyelenggara 
negara telah melakukan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif dalam 
mengantisipasi dampak semburan lumpur panas dan telah bertindak sesuai 
dengan kewajiban hukumnya dan telah mengambil tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk mengantisipasi dampak semburan lumpur. Selain itu 
Tergugat III juga telah melaporkan keada Tergugat I mengenai dampak 
semburan lumpur. 
82. Dari uraian jawaban Tergugat III di atas dapat kita simpulkan bahwa tindakantindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III adalah dalam bentuk 
menugaskan staf, menerima laporan, melakukan pertemuan, melaporkan 
dalam rapat kabinet. Sedangkan stafnya (Deputi dan Asdep) melakukan 
tindakan berupa mengirim surat, mengambil sampel, melaporkan dan saling 
mengirim Memo. 
83. Bahwa 
menurut Tergugat III tindakan-tindakan tersebut telah merupakan 
tindakan yang serius, tanggap, cepat dan efektif. Padahal, yang diungkapkan 
oleh Tergugat III hanya sebatas tindakan-tindakan administratif belaka seperti 
mengirim surat, melaporkan, mengadakan pertemuan, bahka memo internal 
dianggap sebagai tindakan yang serius, tanggap, cepat dan efektif. 
84. Jawaban Tergugat III sudah jelas mencerminkan ketiadaan tindakan nyata 
yang memiliki efek bagi korban untuk lebih meringankan penderitaan korban. 

85. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk tidak mengakui 
kelalaiannya selama ini menjalankan tugas fungsinya. 
5. Tergugat IV Tidak Membantah Dalil-Dalil Pengugat 
dalam Gugatan 
86. Bahwa karena 
Tergugat IV ditinggalkan dan tidak memiliki hak dalam 
memberikan tanggapan artinya Tergugat IV membenarkan semua dalil-dalil 
Penggugat dalam gugatan. Untuk itu Penggugat tidak perlu menanggapinya. 
IV. B. TERGUGAT V 
87. Jawaban Tergugat V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 
. 
Usaha dan/atau kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi 
merupakan keweangan Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan UU 
No 11 tahun 1967 Ketentuan Pokok Pertambangan dan aturan-aturan 
pelaksananya, karenanya pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak 
mempunyai kewenangan dalam perizinan bidang minyak dan gas 
bumi. 
. 
Penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup untuk kegiatan eksplorasi 
penambangan minyak dan gas bumi dan penilalaian dokumen 
AMDAL dari penambangan migas juga menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat 
. 
Kewenangan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
penambangan migas dan limbah B adalah merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat. 
. 
Tergugat V telah melakukan langkah-langkah antisipasi melalui 
SATKORLAK, melaporkan dan minta bantuan Pemerintah Pusat, 
membentuk tim terpadu, 
. 
Tergugat V memberikan solusi, saran atau masukan yang disampaikan 
melalui surat-surat 
. 
Tergugat V berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur 
1. Jawaban Tergugat V Cerminan dari Sikap yang Tidak 
Bertanggung Jawab 
82. Bahwa Jawaban Tergugat V di atas 
merupakan cerminan dari sikap dan 
tindakan Tergugat V selama ini yakni: Tidak Mau bertanggung jawab dan 
Melemparkan tanggung jawab. Amat disayangkan sikap seperti ini dimiliki 
Tergugat V dan dijadikan alasan bagi Tergugat V untuk mengelak dari 
tanggung jawab. 

83. Dari jawaban Tergugat V yang berusaha melempar tanggung jawab tersebut, 
justru telah membuktikan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. 
84. Bahwa terhadap dampak 
semburan lumpur, upaya-upaya dan tindakantindakan kepada para korban harus diambil dengan segera dan cepat karena 
pada saat itulah para korban membutuhkannya. Tergugat V merupakan pejabat 
daerah yang memiliki infrastruktur memadai yang dapat ia kerahkan demi 
menjalankan kewajiban hukumnya sebagai pemerintah, yakni menjamin tidak 
terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara namun tidak dilakukan dengan 
baik oleh Tergugat V. Tergugat V malahan merasa tidak memiliki tanggung 
jawab untuk bertindak melindungi warganya. 
85. Bahwa ternyata, persoalan penanganan berlarut-larut ini, berdasarkan jawaban 
Tergugat V, juga disebabkan masalah lempar melempar tanggung jawab 
antara Tergugat V dan Para Tergugat lainnya. Sehingga, timbullah kerugian 
korban yang teramat besar. 
2. Tergugat V Lalai Menjalankan Kewajiban Hukumnya 
Bertindak Cepat, Tegas, Efisien, Maksimal, Efektif 
dan Optimal 
86. Bahwa dalam hal terjadinya suatu keadaan yang membahayakan kehidupan 
warga di daerah Jawa Timur, maka secara logis timbullah kewajiban seketika 
bagi Tergugat V sebagai Gubernur Jawa Timur untuk segera mengambil 
tindakan yang cepat, tegas, efisien, maksimal, efektif dan optimal. 
87. Bahwa ukuran-ukuran yang digunakan untuk melakukan tindakan yang cepat, 
tegas, efisien, maksimal, efektif dan optimal cukup memakai ukuran menurut 
penalaran yang wajar. Yakni, ketika diketahui bahwa dampak semburan 
lumpur tersebut akan merugikan hak-hak warga masyarakat maka segera 
beritahukan kepada masyarakat akan kejadian yang sebenar-benarnya tanpa 
ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, persiapkan segala fasilitas darurat untuk 
menjamin agar standar kehidupan warga tidak menurun berupa fasilitas tempat 
tinggal yang layak, sarana kesehatan, jaminan agar anak-anak tetap dapat 
memperoleh pendidikan tanpa terganggu dengan keadaan, jaminan hak-hak 
untuk berusaha dan bekerja dapat terus berjalan, jaminan tersedianya 
lingkungan yang bersih dan sehat, jaminan ketenangan menjalani hidup (bebas 
dari rasa takut), dan jaminan agar hak-hak milik warga tidak hilang. 
88. Bahwa keadaan sementara dalam menjalani kehidupan tidak boleh dibiarkan 
berlangsung sedemikian lamanya. Sesuai dengan istilahnya, maka keadaan 
sementara berarti keadaan dalam tempo yang singkat selama dipersiapkan 
segala fasilitas untuk memberikan kembali keadaan normal sesuai dengan hakhak warga. Kenyataannya, sebagaimana diuraikan di awal, jumlah pengungsi 

dan jumlah korban yang belum tertangani dengan baik masih teramat banyak. 
Keadaan sementara yang begitu lamanya hingga sampai hampir setahun 
merupakan kelalaian yang luar biasa karena telah mempermainkan kehidupan 
banyak orang. Hidup dalam keadaan yang tidak pasti merupakan bentuk 
penderitaan yang berat yang menimbulkan kesengsaraan luar biasa. 

89. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat V memperburuk keadaan dengan tidak 
mengantisipasi dengan segera bagi para warga yang berpotensi terkena 
dampak semburan lumpur. Tadinya para warga ini di minggu-minggu awal 
belum terkena semburan lumpur. Namun akibat tidak ada tindakan memadai 
dari Tergugat V berupa antisipasi keadaan yang sebenarnya telah dapat 
diperhitungkan, maka jumlah korban menjadi jauh lebih besar. Jika Tergugat 
V melakukan tindakan antisipasi terhadap para warga yang tadinya belum 
terkena dampak semburan lumpur, maka tentunya kerugian dapat lebih 
diminimalisir. 
90. Oleh karena itu, meskipun Tergugat V mengklaim telah melakukan beberapa 
tindakan, namun terbukti tindakan-tindakan tersebut tidak mampu menjamin 
terlindungi dan terpenuhinya hak-hak warga masyarakat. Tindakan Tergugat 
V-pun tidak mampu mewujudkan pemulihan bagi para korban. Bahkan lebih 
jauh, berbagai protes dan ketidakpuasan masih saja muncul dari para korban 
terhadap penanganan yang dilakukan selama ini. 
91. Dengan demikian, dalil-dalil Tergugat V yang menyatakan telah melakukan 
sesuatu sama sekali tidak berdasar karena tidak menunjukkan bahwa Tergugat 
V telah menjalankan kewajiban hukumnya dengan baik. 
IV. C. Dalil-Dalil Tergugat VI Tidak Berdasar 
92. Bahwa jawaban Tergugat VI pada pokoknya hanya berisi empat hal, yakni 
. 
bahwa Tergugat VI sejak awal semburan lumpur terjadi sudah 
memberikan perhatian dan penanganan terhadap warga yang menjadi 
korban dengan merelokasi ke pasar Porong Baru dengan melibatkan 
berbagai lintas sektor; 
. 
Kondisi yang didalilkan Penggugat sangat berlebihan dikarenakan 
Penggugat tidak melihat di lapangan bukti-bukti penanganan yang 
sudah dan masih dilakukan Tergugat VI 
. 
Tergugat VI tidak memiliki kewenangan dalam hal masalah perizinan 
dan pengawasan terhadap usaha di bidang pertambangan minyak dan 
gas bumi. 
. 
Tuntutan Provisi tidak dikenal dalam gugatan perwakilan kelompok 
1. Tergugat VI Tidak Mampu Menjamin Perlindungan 
dan Pemenuhan Hak-Hak Warganya 

93. Bahwa Penggugat 
menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat VI tersebut. 
Meskipun Tergugat VI merasa sejak awal telah memberikan perhatian dan 
penanganan terhadap warga yang menjadi korban, namun ternyata terbukti di 
lapangan Tergugat VI tidak mampu menjamin tiadanya pelanggaran hak-hak 
masyarakat. 
94. Bahwa Tergugat VI sebagai pihak terdepan dari jajaran pemerintah haruslah 
menjadi pihak yang paling mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang 
diperlukan, agar kehidupan para korban dapat dipulihkan kembali dengan 
segera. Tergugat VI juga pihak terdepan untuk menentukan langkah apa yang 
paling cepat dan efektif harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisir 
kerugian. Faktanya, tidak ada sebuah upaya optimal dari Tergugat VI untuk 
mengerahkan segala sumber dayanya dengan cepat dan efektif di awal-awal 
semburan lumpur terjadi sehingga jatuh korban sedemikian besar tanpa 
mampu diminimalisir. 
95. Jika Tergugat VI peduli pada 
persoalan kemanusiaan dan paham bahwa 
sebagai bagian dari Pemerintahan seharusnya Tergugat VI dapat mengukur 
kemampuannya dalam menangani persoalan ini dan segera menginformasikan 
kepada pemerintah pusat jika tidak mampu menangani. 
96. Bahwa terkait dengan peristiwa aquo, dalam hal terjadinya suatu keadaan yang 
membahayakan kehidupan warga di daerah Sidoarjo, Tergugat IV sebagai 
Bupati Sidoarjo wajib untuk segera mengambil tindakan yang cepat, tegas, 
efisien, maksimal, efektif dan optimal. 
97. Bahwa sama 
halnya dengan uraian sebelumnya, ukuran-ukuran yang 
digunakan untuk melakukan tindakan yang cepat, tegas, efisien, maksimal, 
efektif dan optimal cukup memakai ukuran menurut penalaran yang wajar. 
2. Tergugat VI Gagal Memberikan Informasi yang 
Berguna Bagi Masyarakat Korban 
98. Ketika diketahui bahwa dampak semburan lumpur tersebut akan merugikan 
hak-hak warga masyarakat maka menjadi kewajiban Tergugat VI untuk segera 
memberitahukan kepada masyarakat akan kejadian yang sebenar-benarnya 
tanpa ada yang ditutup-tutupi. Faktanya, Tergugat VI seperti tidak berpihak 
pada rakyat melainkan berusaha melindungi Turut Tergugat agar terlepas dari 
tanggung jawabnya dengan menutup-nutupi fakta. 
99. Bahwa berbulan-bulan lamanya warga tidak diberikan informasi yang jelas 
mengenai apa yang terjadi oleh Tergugat IV. Warga yang pada awalnya belum 
terkena dampak semburan lumpurpun merasa cemas karena tidak mengetahui 
apakah tempat tinggalnya juga akan terkena dampak. Akhirnya meskipun 
jarak waktu antara semburan lumpur terjadi hingga sampai kepada warga yang 
awalnya belum terkena tersebut cukup lama, namun tetap saja warga tidak 

sempat mempersiapkan dirinya dan menyelamatkan harta bendanya. Hal ini 
terjadi karena ketiadaan informasi yang jelas. 

100. Bahwa 
kemudian Media Center Lusi yang difasilitasi oleh Tergugat V 
semakin memperburuk dis-informasi bagi warga yang terkena dampak 
semburan lumpur. Media Center yang seharusnya berfungsi sebagai media 
informasi faktanya tidak informatif dan bahkan menjadi media propaganda 
bagi Turut Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab dan bagi Tim 
Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas) untuk kampanye atas 
kerja-kerjanya. Media Center Lusi berusaha menggiring opini agar 
masyarakat terpengaruh bahwa seolah-olah kejadian semburan lumpur 
merupakan bencana alam. Pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan di dalam 
Media Center Lusi jelas-jelas terlihat merupakan pendapat dan tulisan yang 
dipilih untuk menekankan tujuan mendukung Turut Tergugat dan Timnas. 
Oleh karena itu, Media Center Lusi tidak dapat dijadikan acuan informasi 
karena justru telah menyajikan informasi yang tidak mendukung kebutuhan 
dan kepentingan korban. 
3. Tergugat VI Gagal Meminimalisir Kerugian Warganya 
101. Bahwa 
Tergugat VI juga telah gagal mengantisipasi dengan segera 
meluasnya dampak bagi para warga yang berpotensi terkena dampak 
semburan lumpur namun akhirnya harus terkena dampak semburan lumpur. 
Kecepatan semburan lumpur di awal-awal kejadian seharusnya sudah diukur 
untuk mengantisipasi keadaan sehingga kerugian dapat diminimalisir. 
102. Bahwa selain dalam hal informasi dan antisipasi, Tergugat VI juga telah 
lalai mempersiapkan segala fasilitas untuk menjamin agar standar kehidupan 
warga tidak menurun. Meskpipun Tergugat VI membangun fasilitas darurat 
berupa tempat pengungsian, namun keadaannya sangat tidak layak. Para 
korban yang tinggal di pengungsian berkali-kali mengeluh dan memprotes 
atas fasilitas yang disediakan. 
103. Tergugat VI juga gagal menjamin agar anak-anak tetap dapat memperoleh 
pendidikan tanpa terganggu dengan keadaan. Tergugat VI juga gagal 
menjamin hak-hak masyarakat untuk dapat menjalankan perekonomiannya 
dan tetap dapat bekerja. 
104. Kegagalan Tergugat VI juga 
sangat nyata dengan ketidakmampuannya 
berdiri mendukung dan mendampingi para korban yang nota bene adalah 
warganya. Para korban harus dihadapkan dengan Turut Tergugat untuk 
menuntut hak-haknya atas pemulihan. Sementara tidak terdapat 
perlindungan yang nyata dari Tergugat VI sebagai kepala daerah yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi warganya. 

105. Bahwa hingga hampir satu tahun semburan lumpur terjadi, masih begitu 
besar korban yang menderita kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, 
pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
Besarnya angka kerluarga di pengungsian menjadi indikator utama dari 
kegagalan Tergugat VI menjalankan kewajibannya. 
106. Oleh karena 
itu, meskipun Tergugat VI mengklaim telah melakukan 
beberapa tindakan, namun terbukti tindakan-tindakan tersebut tidak mampu 
menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak warga masyarakat. Dengan 
demikian nyata Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 
4. Para Korban Masih Terus Menderita Akibat Kelalaian 
Penanganan 
107. Bahwa 
Penggugat juga menolak dalil yang menyatakan kondisi yang 
didalilkan berlebihan. Penggugat selama ini berhubungan langsung dengan 
para korban sehingga mengetahui keadaan korban yang sebenarnya. Apabila 
aparat dari Tergugat VI bekerja secara jujur dan melaporkan keadaan yang 
sebenarnya, tentunya Tergugat VI menyadari bahwa tindakan-tindakan yang 
dilakukan Tergugat VI dan instansi-instansi lainnya jauh dari harapan para 
korban. Jika keluhan para korban tidak sampai kepada Tergugat VI dan 
Tergugat VI tetap merasa puas terhadap kinerja penanganan selama ini, 
berarti laporan yang diterima oleh Tergugat VI diberikan hanya untuk 
menyenangkan Tergugat VI sebagai pejabat saja. 
108. Fakta berlarut-larutnya penanganan para korban 
sudah sangat jelas. 
Ukurannya sangat mudah, yakni apakah setelah hampir setahun semburan 
lumpur terjadi para korban telah berhasil mendapatkan haknya kembali? 
Apakah saat ini para korban dapat memulai kehidupannya yang baru seperti 
sediakala? Ataukah masih banyak korban yang tidak mendapatkan kepastian 
mengenai tempat tinggalnya sehingga hampir setahun berlalu masih saja 
tinggal di pengungsian? Adakah korban anak-anak yang terpaksa tidak dapat 
melanjutkan pendidikannya akibat semburan lumpur ini? Dan banyak lagi 
fakta di lapangan yang dengan mudah akan terlihat jika Tergugat VI tidak 
cepat puas dan merasa berbangga diri seperti telah melakukan banyak hal. 
5. Tergugat VI Tidak Mengerti Hukum Acara Perdata 
109. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat VI pada halaman 8 point 8. 
Adanya dalil tersebut justru menunjukkan Tergugat VI tidak memahami 
hukum acara perdata dimana dari awal selalu menyangka bahwa gugatan 
aquo diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Selain itu, 
Tergugat VI mencampur adukkan antara dalil yang seharusnya menjadi dalil 
eksepsi dengan dalil yang menjadi pokok perkara. Oleh karena itu, 
Penggugat tidak merasa perlu menanggapi dalil-dalil yang tidak berdasar 

seperti ini yang tidak dilandasi pengetahuan hukum akan hukum perdata dan 
hukum acara perdata. 

110. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalil-dalil Tergugat VI sama sekali tidak 
berdasar. Oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus ditolak dan Tergugat VI 
harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 
IV. D. Tanggapan Atas Jawaban Turut Tergugat 
111. Bahwa 
Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Turut Tergugat dalam 
jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 
1. Kegiatan Eksplorasi Usaha Minyak dan Gas Bumi 
Dilakukan Turut Tergugat Berdasarkan “Production 
Sharing Contract” 
112. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan Turut 
Tergugat pada jawaban huruf A halaman 12 yang menyatakan bahwa MCN 
sebagai Kontraktor merupakan pihak yang bertanggung jawab selaku 
pelaksana lapangan pengeboran di sumur eksplorasi Banjar Panji 1. 
113. Bahwa adanya Drilling Contract antara Turut Tergugat dengan PT.Medici 
Citra Nusantara sebagai pelaksana pengeboran, tidak meniadakan tanggung 
jawab Turut Tergugat. Karena, dalam Kontrak Kerjasama Bagi Hasil 
(Production Sharing Contract - PSC), Turut Tergugat adalah pihak yang 
mengikatkan diri dengan Pertamina Persero (yang kemudian tugas dan 
tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Tergugat IV). 
114. Bahwa 
PT MCN bukanlah pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (PSC) 
melainkan hanyalah bertindak sebagai sub-kontraktor yang ditunjuk oleh 
Lapindo Brantas (Turut Tergugat). Sedangkan Turut Tergugat adalah 
OPERATOR sumur eksplorasi Banjar Panji 1 di Blok Brantas. Oleh karena 
itu, sebagai pihak dalam PSC dan sebagai OPERATOR, dalam perkara aquo 
sebutan kontraktor merujuk kepada Turut Tergugat. 
115. Bahwa 
dalam hal kontrak khusus terkait Kerjasama Bagi Hasil untuk 
minyak dan gas bumi dijelaskan mengenai Kontrak Bagi Hasil ( Production 
Sharing Contract ), yakni: 
Production Sharing Contract (PSC)

 -Pertamina was manager of operations 
-Contractor ‘executes’ operations 
-Sharing based on production, not profit 
-No title to contractor until point of export/delivery 
-Contractor provides risk capital and technical assistance 

- 
Issue of Pertamina involvement 
116. Bahwa penjelasan tersebut di atas sejalan dengan apa yang tercantum dalam 
Pasal 6 jo Pasal 1(17) UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi yang berbunyi: 
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 
dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19. 
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 
sedikit memuat persyaratan : 
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai 
pada titik penyerahan; 
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; 
c. Modal dan risiko seluruhnya 
ditanggung Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap. 
117. Bahwa 
ditambahkan menurut Hilton R.King dalam makalahnya saat 
pelatihan English For Lawyers, 10 Maret 2007, di Hotel Millenium Jakarta 
yakni: 
Cooperation Contract (‘PSC’ or other) for upstream, to contain: 

- 
Resources owned by GOI to point of transfer; 
- 
BP Migas controls management; 
- 
Capital and risk assumed by Contractor 
- 
Will be similar to PSC 
118. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, modal dan resiko terhadap proses 
eksporasi dipikul oleh kontraktor, dalam hal ini adalah Turut Tergugat, 
terkait Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang disamakan 
dengan Kontrak Kerjasama (Cooperation Contract) 
119. Bahwa 
dalam menafsirkan kata “kontraktor” adalah bukan sebagaimana 
disebutkan oleh Turut Tergugat, yakni PT. Medici Citra Nusantara, 
melainkan kontraktor dalam artian pihak yang mengikatkan diri dalam 
Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract). 
120. Bahwa menurut Hilton R.King dalam makalahnya tentang “Reviewing A 
Production Sharing Contract” yakni: 
. 
Contractor responsible for execution of operations, and is appointed 
exclusively to conduct operations 
. 
Contractor responsible for preparation and execution of Work 
Program 
Significance of ‘exclusively’: 
Trade off: contractor gives up management right, takes financial risks, 
but is to have exclusive right (sole control) to conduct the approved Work 
Program because only gets return when production commences 

121. Bahwa 
sebagaimana termuat dalam Production Sharing Contract antara 
Turut Tergugat dengan Pertamina, dan sesuai dengan kebiasaan mengenai 
kontrak dalam bidang minyak dan gas bumi yakni pihak kontraktor yang 
bertanggung jawab terhadap resiko daripada pekerjaan yang sudah dan akan 
dilakukan. 
122. Bahwa merujuk pada Joint Operation Agreement (JOA) Brantas, bahwa 
Turut Tergugat sebagai Operator bertanggung jawab terhadap segala 
kelalaian atau pun klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa 
dirugikan. 
123. Bahwa berdasarkan uraian Joint Operation Agreement maka Turut Tergugat 
sebagai Operator, harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang 
diakibatkan kelalaian dalam melakukan pengeboran. 
2. Kegiatan Eksplorasi Turut Tergugat Tidak Memenuhi 
Standar Keteknikan Dalam Kegiatan Eksplorasi 
124. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Turut Tergugat dalam 
jawaban point B hal.13 yang menyatakan bahwa Medici Citra Nusantara 
telah memenuhi standard keteknikan dalam kegiatan eksplorasi. 
125. Bahwa salah satu pemegang saham di Blok Brantas yakni PT Medco Energi 
telah menyatakan dalam suratnya kepada Turut Tergugat No. MGT088/JKT/06 tertanggal 5 Juni 2006 bahwa Turut Tergugat sebagai operator 
blok brantas berdasarkan Production Sharing Contract – PSC (kontrak bagi 
hasil) telah melakukan kecerobohan berat (gross negligence) dalam 
insiden pengeboran (drilling incident). Dalam surat tersebut juga dijelaskan 
bahwa Medco Energi pada tanggal 18 Mei 2006 telah memberi peringatan 
kepada Turut Tergugat sebagai operator untuk memasang casing 9 – 5/8” di 
kedalaman 8500 kaki, untuk mengantisipasi permasalahan dalam 
pengeboran sebelum masuk ke Formasi Kujung sebagaimana tercantum 
dalam program pengeboran (drilling program). Artinya, telah ada peringatan 
kepada Turut Tergugat dan telah diperhitungkan adanya potensi insiden 
dalam pengeboran namun Turut Tergugat tidak mempedulikannya. Bahkan 
pemilik sahamnya sendiri telah menyatakan Turut Tergugat melakukan 
kecerobohan fatal. 
126. Bahwa ternyata Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Operator tidak 
melakukan pemasangan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam program 
pengeboran (drilling program). 
127. Bahwa 
dengan tidak mengikuti program pengeboran (drilling program) 
sebagaimana telah dibuat, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 
kesalahan fatal yaitu terjadi “undergroud blow out”. 

128. Bahwa 
tindakan Turut Tergugat tidak memberitahukan agar dilakukan 
pemasangan casing pada kedalaman 8.500 kaki, sebagaimana dalam 
program pengeboran sehingga terjadi “kick”, adalah bentuk kesalahan 
anjuran (advice) terhadap PT Medici Citra Nusantara. Oleh karenanya Turut 
Tergugat tidak mematuhi Standar Keteknikan dalam Kegiatan Eksplorasi. 
129. Bahwa menurut Amin Widodo sebagai Kepala Pusat Studi Bencana Institut 
Teknologi 10 November, dikutip dari Tempo Edisi 21-27 Agustus 2006 
halaman 104, ada 5 kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga 
mengakibatkan terjadinya luapan lumpur Lapindo yaitu : 
. 
Pengeboran pada kedalaman tertentu tanpa menggunakan casing, 
padahal beresiko tinggi terjadinya semburan. 
. 
Lapindo menarik rig dari sumur, padahal tidak ada bahaya. Ini 
menunda penanganan. 
. 
Jika cepat ditangani, volume lumpur bisa dikurangi. 
. 
Hingga sepekan setelah semburan, tidak ada pernyataan yang pasti 
dari Lapindo. 
. 
Lapindo melakukan pengeboran di lokasi dekat kawasan padat 
penduduk. 
130. Bahwa penyelewengan-penyelewengan prosedur tersebut adalah salah satu 
upaya dari Turut Tergugat untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan 
terhadap eksporasi yang menjadi beban Turut Tergugat. 
131. Bahwa dengan meminimalisasi biaya mengakibatkan terjadinya pengabaian 
terhadap keamanan dalam pengeboran, serta mempengaruhi cara 
pengeboran. Selain itu juga penghematan biaya tersebut tidak 
memperhitungkan apabila terjadi resiko kebocoran, serta pengaruhnya 
terhadap manusia dan lingkungan sekitar eksplorasi tersebut. 
3. Semburan Lumpur Dipicu oleh Rangkaian Kegiatan 
Pengeboran 
132. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Turut 
Tergugat dalam jawaban hal.12 – 20 yang menyimpulkan semburan lumpur 
Sidoarjo merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh aktivitas tektonik 
yang berhubungan dengan gempa tektonik yang terjadi di Yogyakarta pada 
tanggal 27 Mei 2006. 
133. Bahwa Turut Tergugat menutupi fakta adanya insiden pengeboran (drilling 
insiden) beserta rangkaian antisipasinya sejak 27 Mei malam hingga 3 Juni 
2006. 
134. Fakta ini memang sengaja ditutup-tutupi oleh Turut Tergugat agar publik 
tidak mengetahui apa pemicu dari semburan tersebut. 

135. Sejak 
awal Turut Tergugat menyiapkan SKENARIO GEMPA BUMI. 
Skenario ini sudah dimunculkan Turut Tergugat sejak hari-hari awal 
semburan lumpur terjadi. Padahal, saat itu belum ada investigasi ilmiah 
untuk menemukan penyebabnya. 
136. Kemudian skenario gempa ini didorong terus oleh Turut Tergugat dengan 
membuat skenario pendukung berupa mengarahkan berbagai pendapat agar 
mendukung skenario ini dengan berbagai cara. 
137. Hal ini sangat jelas terlihat dalam media propaganda yang digunakan Turut 
Tergugat yakni Media Center Lusi dimana tulisan-tulisan di dalamnya 
adalah tulisan-tulisan yang dipilih dan diberikan penekanan untuk 
menghilangkan tanggung jawab Turut Tergugat termasuk mendukung 
skenario yang dibuat oleh Turut Tergugat. 
138. Bahwa 
dalam jawabannya, Turut Tergugat selalu menggunakan rujukan 
Media Center Lusi untuk mendukung dalilnya tentang gempa bumi ini. 
Selain itu, Turut Tergugat juga menggunakan rujukan International 
Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano yang diselenggarakan 
tanggal 20-21 Februari 2007. Ternyata, di kalangan ahli Geologi acara ini 
dipandang sebagai acara yang kontroversial. 
139. Bahwa Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata, Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI) 1973-1975, mengkritik acara tersebut melalui surat terbuka 
tertanggal 25 Februari 2007 kepada Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia (IAGI) selaku pihak penyelenggara. Beliau menyatakan 
kekecewaan dan keprihatinannya atas acara tersebut yang antara lain sebagai 
berikut: 
a. Mengenai Tidak Terakomodasinya Beberapa Pembicara yang Strategis 
Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata mempertanyakan materi pembicara dimana 
di antara para pembicara secara menyolok tidak ada kehadiran Dr. Ir. Rudy 
Rumbiandini, ketua dari Tim Investigasi yang segera ditunjuk oleh Menteri 
ESDM, begitu kejadian Lumpur Sidoarjo terjadi. Selain itu Prof. Dr. R.P. 
Koesoemadinata juga mencatat bahwa Richard Davies dari Inggris, 
ilmiawan penting yang telah menulis dalam suatu journal ilmiah terkemuka 
GSA Today yang “referreed” (yang diterbitkan the Geological Society of 
America), tidak termasuk sebagai pembicara. Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata 
mendengar bahwa yang bersangkutan tidak diundang namun ternyata 
Richard Davies datang dalam waktu hanya dalam waktu 2 hari setelah diberi 
tahu oleh rekannya yang ada di Indonesia, namun tidak menjadi pembicara. 
Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata mempertanyakan tidak dihadirkannya 
Richard Davies sebagai pembicara apakah karena takut ia mempunyai buktibukti dan analisa yang kuat sehingga berkesimpulan bahwa gunung api 
lumpur itu kemungkinan besar disebabkan karena kelalaian pemboran 

Banjar Panji-1? Menurut Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata sebagai suatu 
perkumpulan profesi seperti Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), justru 
orang seperti Richard Davies harus diberi kesempatan berbicara mengenai 
hasil penelitiannya, sehingga para ahli bisa meng’interogasi’ dia atas 
keabsahan dan keakuratan dari data yang dia gunakan, serta validitas dari 
analisanya. 

b. Perumusan Hasil Workshop 
Menurut Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata, ketua tim perumus pada 
pembacaan kesimpulan dari workshop ini praktis hanya mengemukakan 
pendapatnya sendiri yang didukung oleh data-datanya sendiri, dan hanya 
menyebut sekilas butir-butir utama yang hanya mendukung pendapatnya 
tersebut serta seolah-olah sudah ada kesepakatan bahwa terjadinya gunung 
api lumpur di Sidoarjo ini semata-mata murni bencana alam yang 
disebabkan rekahan yang dipicu gempa bumi di Jogyakarta dan tidak ada 
hubungannya dengan pemboran Banjar Panji-1. 

Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata berpendapat bahwa, sekalian saja tim 
perumus itu menjadi salah seorang pembicara, mengingat yang bersangkutan 
mempunyai pendapatnya sendiri, serta kepakarannya, pengetahuannya yang 
luas dan mungkin sekali mempunyai akses pada data-data geologi dan 
geofisika di sekitar Sidoarjo ini, dan Tim Perumus diserahkan kepada orang 
lain. Prof Dr. R.P Koesoemadinata mempertanyakan meskipun mungkin ada 
kepentingan nasional dalam penyelenggaraan International workshop ini, 
tetapi mengapa kita (para ahli geologi) tidak dapat lebih bijaksana, elegant, 
atau diplomatis dalam mengambil kesimpulan ini tanpa harus mengorbankan 
nilai kebenaran dan kaidah ilmiah? 

Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata menilai perumusan hasil workshop 
internasional ini dilakukan dengan tidak hati-hati dan mengabaikan banyak 
fakta dan temuan penting yang diungkapkan oleh beberapa ahli dalam 
workshop tersebut. Akibatnya, rumusan yang diberikan banyak tidak 
relevant dengan apa yang dibahas, bahkan cenderung bertolak belakang. 
Menurut Prof. Koesoemadinata hal ini sangat menyedihkan, orang awampun 
akan bertanya-tanya apakah kesimpulan dari workshop ini sudah ditentukan 
sebelumnya demi kepentingan nasional? Menurut beliau, komentar di 
masyarakat ilmiah di luar negeri pun sudah bermunculan. 

Prof. Koesoemadinata menunjuk bagaimana para ilmiawan Jepang dalam 
acara tersebut dalam mengemukakan pendapatnya berusaha untuk tidak 
mengecewakan tuan rumah tetapi juga tidak mengorbankan kebenaran 
ilmiah. Prof. Mori dari Jepang memperlihatkan secara tegas adanya 
hubungan antara gempa bumi dengan aktifivitas gunung api lumpur dengan 
mengeplot magnitude dari gempa bumi serta jarak antara epicentum dengan 
gunungapi lumpur yang diaktifkan, antara lain gempa Aceh yang 

menyebabkan gunung api lumpur di pulau Andaman. Namun pada slide 
yang ditampilkan, posisi lumpur di Sidoarjo pada grafik ini mula-mula tidak 
ditampilkan, tapi ternyata sekilas sempat ia tampilkan yang ternyata berada 
jauh diluar garis. Hal ini mencerminkan bahwa Lumpur Sidoarjo terlalu jauh 
dari epicentrum gempa Jogya untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api 
lumpur. Kemudian juga Prof. Kumai. Meskipun judul makalahnya 
menyatakan Earthquake as a major cause of the mud, namun dalam 
pembahasannya ia lebih berkutik pada efek gempa di Osaka City terhadap 
turun-naiknya air tanah di sekitar daerah itu. Sementara dalam hal semburan 
lumpur di Sidoarjo, Prof Kumai hanya mengatakan bahwa sumber air dari 
semburan lumpur itu suatu kedalaman besar, mungkin berasal dari 
volkanisme atau granit yang tua. Sama sekali Prof. Kumai tidak menjelaskan 
bagaimana gempa telah menyebabkan terjadinya rekahan/ fault sehingga air 
panas itu muncul ke permukaan sebagai mud volcano 

Prof. Koesoemadinata berpandangan bahwa walaupun makalah-makalah 
pada umumnya membahas asal gunung api lumpur disebabkan air yang 
bertekanan tinggi, yang boleh jadi disebabkan gempa, namun gunung api 
lumpur di Sidoarjo disimpulkan selain terjadi secara alamiah juga 
disebabklan karena rekahan dan aktivitas tektonik yang diakibatkan oleh 
gempa bumi Jogya. Namun anehnya pada seluruh acara Conference ini tidak 
satupun ada makalah yang membahas tektonik serta sistim sesar dari daerah 
Sidoarjo, bahkan peta geologi yang menunjukkan patahanpun nyaris tidak 
ada kecuali peta sesar Watukosek dengan satu garis saja yang 
menghubungkan Watukosek dengan Lusi dan G. Anyar dengan arah NNESSW.dan sesar-sesar amblasan yang berarahkan WSW-ENE yang 
menghubungkan semburan-semburan lumpur yang sekarang sudah tidak 
aktif lagi. Apa lagi pembahasan bagaimana mekanisme gempa bumi Jogya 
dapat mengakibatkan sesar (rekahan) itu sama sekali tidak ada. Prof. 
Koesoemadinata menyakatan bahwa inilah yang dikeluhkan Dr. Benyamin 
Sapiie dari ITB pada komentar yang diberikannya sesaat sebelum rumusan 
akhir dari hasil workshop ini dibacakan. Beliau menyatakan betapa 
pentingnya kita menganalisa tegangan-tegangan tektonik yang aktif di 
daerah Sidoarjo ini untuk menentukan critical stresses yang didapatkan, 
namun pembahasan ini tidak ada sama sekali. 

c. Ketidakterbukaan Panitia Workshop terhadap perumusan dan bahanbahan workshop 
Prof. Koesoemadinata juga menyesalkan ketidakterbukaan panitia 
penyelenggara terhadap perumusan dan bahan-bahan workshop. Prof 
Koesoemadinata sudah meminta pada panitia untuk bisa mendapatkan file 
presentasi masing-masing pembicara. Namun sayangnya panitiia hanya akan 
memberikannya sesudah dilakukan peng-edit-tan terlebih dulu. 

140. Dengan adanya keprihatinan yang diberikan oleh seseorang yang sangat 
dihormati di kalangan ahli geologi ini menunjukkan memang terdapat 
upaya-upaya untuk menggiring pendapat-pendapat untuk melepaskan 
tanggung jawab Turut Tergugat. Dengan demikian, acara dan kesimpulan 
yang dipergunakan oleh Turut Tergugat untuk menyatakan penyebab 
semburan lumpur adalah gempa bumi adalah acara dan kesimpulan yang 
kontroversial dan menimbulkan kritik. 
141. Bahwa 
kemudian pendapat-pendapat selanjutnya yang dijadikan rujukan 
oleh Turut Tergugat dalam jawabannya juga tidak dapat 
dipertanggungjawabkan ke-obyektifan-nya. Rujukan pendapat-pendapat 
tersebut adalah dari Temu Ilmiah Asosiasi Perusahaan Migas Nasional 
tanggal 7 Desember 2007, yang berarti diselenggarakan oleh para pengusaha 
di bidang perminyakan yang tentunya demi kepentingan usaha. Lalu rujukan 
berikutnya adalah dari media propaganda Turut Tergugat yang dikelola 
Timnas yakni Media Center Lusi edisi 2, edisi 10, edisi 11, edisi 8, edisi 13, 
serta dari sebuah Pers Release BPPT tanggal 18 Oktober 2006. 
142. Oleh karena 
itu, dalam melihat rujukan-rujukan yang digunakan Turut 
Tergugat penting untuk dikaji obyektifitas rujukan tersebut. Oleh karena itu, 
Penggugat menolak dalil-dalil Turut Tergugat dengan skenario gempa buminya yang berusaha menghindar dari tanggungjawabnya. 
143. Bahwa terdapat berbagai pendapat ahli yang menoolak skenarion gempa 
bumi yang disponsori Turut Tergugat. Berikut ini hasil penelitian dan 
pendapat para ahli sebagai pembanding pendapat untuk menunjukkan bahwa 
semburan lumpur dipicu oleh aktivitas manusia yakni insiden pengeboran: 
a. 
Laporan Penelitian Richard J. Davies (University of Durham), 
Richard E. Swarbrick (Mountjoy Research Centre), Robert J. 
Evans, (Cardiff University), Mads Huuse, (University of Aberdeen) 
dari Inggris berjudul Birth of A Mud Volcano: East Java, 29 May 
2006, dimuat dalam GSA Today volume 17, No 2, Februari 2007, 
halaman 4-9 dipublikasikan oleh the Geological Society of America. 
Dalam abstraknya, Penelitan Davies dan kawan-kawan tersebut 
menyatakan bahwa semburan lumpur pertama kali muncul akibat 
dipicu oleh pengeboran (This “pioneer” mud eruption (the first to 
occur at this site) appears to have been triggered by drilling …). 

Lengkapnya adalah sebagai berikut: 

“On 29 May 2006, an eruption of steam, water, and, subsequently, 
mud occurred in eastern Java in a location where none had been 
previously documented. This “pioneer” mud eruption (the first to 
occur at this site) appears to have been triggered by drilling of 
overpressured porous and permeable limestones at depths of ~2830 m 

below the surface. We propose that the borehole provided a pressure 
connection between the aquifers in the limestones and overpressured 
mud in overlying units. As this was not protected by steel casing, the 
pressure induced hydraulic fracturing, and fractures propagated to the 
surface, where pore fluid and some entrained sediment started to 
erupt. Flow rates remain high (7000–150,000 m3 per day) after 173 
days of continuous eruption (at the time of this writing), indicating that 
the aquifer volume is probably significant. A continued jet of fluid, 
driven by this aquifer pressure, has caused erosion and entrainment of 
the overpressured mud. As a result, we predict a caldera will form 
around the main vent with gentle sag-like subsidence of the region 
covered by the mud flow and surrounding areas. The eruption 
demonstrates that mud volcanoes can be initiated by fracture 
propagation through significant thicknesses of overburden and shows 
that the mud and fluid need not have previously coexisted, but can be 
“mixed” within unlithified sedimentary strata.” (Davies, et al, Birth of 
A Mud Volcano: East Java, 29 May 2006, GSA Today vol. 17, No 2, 
Februari 2007, hal. 4). 

Davies dan kawan-kawan menyatakan penyebab terjadinya semburan 
lumpur adalah aktivitas pengeboran yang telah membuka hubungan 
antara cairan bertekanan tinggi di kedalaman dengan sedimen rendah 
di suatu kedalaman dimana rekahan dapat dipicu. Gempa bumi yang 
terjadi sebelumnya hanya kebetulan saja. Alasan utama untuk tidak 
menyatakan gempa sebagai pemicunya adalah: (a) tidak ada laporan 
mengenai semburan lumpur lainnya di Pulau Jawa pada saat yang 
sama; (b) gempa bumi mendahului terjadinya semburan yakni dua hari 
sebelumnya; (c) tidak ada laporan “kick” ketika gempa atau segera 
setelahnya; (d) pasir, dibandingkan lumpur, merupakan media yang 
lebih kondusif untuk sebuah semburan. Gempa bumi memang dapat 
membuat rekahan dan melemahkan bagian sumur bor tapi adalah suatu 
yang sangat dipaksakan jika menyebutkan gempa bumi menyebabkan 
rekahan 200 meter dari sumur bor dan menghasilkan seluruh rangkaian 
rekahan sebagai jalan semburan ke permukaan. 

Keterangan lengkapnya adalah sebagai berikut: 

We propose that Lusi is the direct result of connection of a high-
pressure fluid at depth with shallow sediments at a depth at which 
fractures can be initiated. Once initiated, the fractures would have 
propagated to the surface, driven by the deep pressure. Drilling 
activity has allowed this connection, and our preferred model is that 
the earthquake that occurred two days earlier is coincidental. The 
primary reasons for not considering an earthquake to be the trigger or 
contributing factor are (a) no other mud volcano eruptions were 
reported in Java at the same time; (b) the earthquake preceded the 
eruption by two days; seismogenic liquefaction usually occurs during 

earthquake- induced shaking of sediment (e.g., Ambraseys, 1988); (c) 
there are no reports of a “kick” during the earthquake or immediately 
afterward; and (d) sand, rather than mud, is more conducive to 
liquefaction due to earthquake shaking because it is a non-cohesive, 
granular sediment. An earthquake could have generated new fractures 
and weakened the uncased section of the well, but it would be highly 
coincidental for an earthquake-induced fracture to form 200 m away 
from this well and provide the entire fracture network required for an 
eruption on the Earth’s surface. (Davies, et al, Birth of A Mud 
Volcano: East Java, 29 May 2006, GSA Today vol. 17, No 2, Februari 
2007, hal. 8) 

Menurut Richard J. Davies dan kawan-kawan, semburan lumpur 
tersebut merupakan aliran air yang membawa lumpur yang berasal dari 
lapisan kujung. Aliran air ini bisa terjadi karena dipicu oleh pemboran 
Lapindo Brantas (Turut Tergugat) di Banjar Panji 1 yang menembus 
Kujung sehingga memberi kesempatan bagi air bertekanan tinggi dan 
gas untuk keluar melalui lubang pengeboran. Karena lubang bor telah 
disemen maka cairan ini memaksa dan mencari jalan keluarnya melalui 
bebatuan dan membuat rekahan-rekahan di sekitar sumur bor. 
Sehingga semburan pertama tidak dapat keluar melalui sumur bor 
tetapi melalui jalan yang ditembus oleh tekanan tinggi tersebut di 
sekitar sumur bor. Akhirnya, air bertekanan tinggi ini berhasil keluar 
ke permukaan dengan membawa gas dan lumpur. 

Uraian lengkap berikut gambarnya adalah sebagai berikut: 

We propose that the drilling of the overpressured Kujung limestone 
caused an influx of pore fluid into the well bore (known as a “kick”). 
The well bore itself provided the pressure connection from the 
limestone to any shallower aquifers as well as the overpressured muds 
of the Upper Kalibeng Formation. The eruption started with steam and 
water, and this did not come to the surface through the well bore, but 
instead took place 200–1000 m away (Fig. 4B). Therefore, the 
transport route for the steam and mud was not through the wellbore 
but through the surrounding overburden. High pore-pressure causes 
natural hydraulic fracturing of the sedimentary overburden (see 
Engelder, 1993) when pore pressures exceed the fracture strength. 
These conditions for the creation of hydraulic fractures are most likely 
to form in the shallowest strata not protected by steel casing. We 
propose that the fractures probably formed within the Upper Kalibeng 
Formation and propagated from 1–2 km depth to the surface over a 
period of hours. The depth is backed by the temperature of the erupted 
mud-water mix, which is 70–100 °C, indicative of rapid transport from 

1.5 to 3 km depth, assuming a geothermal gradient of 25 °C/km and a 
surface temperature of 28 °C. Such drilling-induced fracture and 

fluid flow processes, where the well bore provides the fracture 
strength. These conditions for the creation of hydraulic fractures are 
most likely to form in the shallowest strata not protected by steel 
casing. We propose that the fractures probably formed within the 
Upper Kalibeng Formation and propagated from 1–2 km depth to the 
surface over a period of hours. The depth is backed by the temperature 
of the erupted mud-water mix, which is 70–100 °C, indicative of rapid 
transport from 1.5 to 3 km depth, assuming a geothermal gradient of 
25 °C/km and a surface temperature of 28 °C. Such drilling-induced 
fracture and fluid flow processes, where the well bore provides the 
necessary initial pressure communication, has been witnessed 
elsewhere; for example, in subsurface blowouts that occurred in 
Brunei in 1974 and 1979 (see Tingay et al., 2005). 

At Lusi, the influx of pore water into the well bore may have initially 
come from the Kujung limestones, but once the heavy drilling mud had 
been displaced into the new fractures, fluid would have also started to 
flow from porous and permeable formations in the overburden. The 
passage of fluid into overpressured (and therefore undercompacted) 
mud would lead to entrainment of the unlithified sediment (Fig. 4C), 
which would also contribute its pore water to the mix. Mud is cohesive, 
and in a similar way to the entrainment of mud in sedimentary settings, 
the shear stress imposed by the adjacent moving water has to 
overcome the sediment’s cohesive yield strength (e.g., Dade et al., 
1992; Kranenburg and Winterwerp, 1997) for it to be entrained. Such 
an entrainment process has been proposed for mud volcanoes in the 
UK, for instance, where water from an underlying aquifer passes 
through mud-rich overburden, causing the formation of a subterranean 
cavern system (Bristow et al., 2000). The same general process has 
also been proposed by Deville et al. (2003) for mud volcanoes in 
Trinidad. We envisage that collapse of the Upper Kalibeng strata will 
contribute to the mixing process. It is also conceivable that the hot 
water in large caverns will allow convection cells to develop, which 
will contribute to the mixing process (e.g., Deville et al., 2003). The 
resultant dilute water-mud mix is moving up fractures to the surface as 
a fluidized sediment flow with the mud in suspension. 

The mix started to erupt at the surface, driven by the pressure of the 
pore fluids in the Kujung limestones. Erosion of the walls of the 
fractures is also likely (it occurs in other mud volcanoes), and 
therefore a major conduit would grow upward and laterally, 
periodically collapsing inward. This particular mixing mechanism for 
mud volcanism has probably led to the very dilute composition of the 
mud-water mix and the high aspect ratio of the edifice. 

lumpur tersebut dalam 4 tahap sebagaimana gambar di bawah ini: 
Richard Davies dan kawan-kawan memaparkan terjadinya semburan 

Figure 4. Schematic three-
dimensional representations of the 
Lusi mud volcano showing four 
main developmental stages. The first 
three diagrams depict the evolution 
between May 2006 and Dec. 2006 
(A–C), and the fourth diagram (D) 
shows the predicted next phase of 
evolution. (A) March to May 2006: 
Banjar Panji-1 well drills toward 
Kujung Formation, through 
overpressured mud (Kalibeng 
Formation) and interbedded sands 
and muds. (B) May 2006: Kujung 
Formation carbonates are 
penetrated, which leads to a “kick” 
(influx of fluid into the well bore). 
The kick causes hydrofracturing of 
overlying strata (probably initiated 
within the Kalibeng Formation). 
Drilling mud and pore-fluid enter 
the well bore, driven by the excess 
pressure upward, through porous 
and permeable strata and the 
fracture system. Entrainment of 
overpressured Kalibeng Formation 
muds occurred. (C) May to 
December 2006: entrainment of 

Kalibeng Formation muds causes a subterranean conduit to form, the walls of 
which undergo period collapse. (D) Post-2006: caldera forms around the vent, 
and gentle sag-like subsidence of the region where the flow extends. Smaller 
mud cones may be erupted as a result of conduit establishment due to 
foundering of the overburden stratigraphy. 

b. 
Ir. Bambang Purwohadi, MSi., MT, Ketua Umum Asosiasi 
Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI), dalam 
presentasinya pada diskusi “Menilai Praktek Bisnis Lapindo Brantas 
Secara Politik dan Hukum” di Hotel Sahid Jaya, 1 Desember 2006, 
diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
Secara umum kronologi terjadinya semburan lumpur adalah sebagai 
berikut: 

. 
Pada tanggal 27 Mei 2006: Lapindo Brantas melakukan pemboran 
sampai kedalaman 9297’ kemudian terjadi total loss. 

. 
Pada tanggal 28 Mei 2006: Melanjutkan pengeboran sampai 
kedalaman 9277’ terjadi total loss lagi, lalu dipompakan lumpur dg 
LCM, ditarik pipa sampai dengan kedalaman 4241’ dan 
terdeteksilah adanya “H2S KICK” 
. 
Pada tanggal 3 Juni 2006: Terjadi semburan gas dan air 
dipermukaan, lalu LapindoBrantas memutuskan untuk memotong 
pipa bor dan melakukan cement plug. Setelah itu rig dipindahkan / 
dibawa pergi (rig down) dan sumur ditinggalkan (well 
abandonment). 
Penjabarannya adalah seperti di bawah ini (Sumber gambar: Presentasi 
Ir. Bambang Purwohadi, Sahid Jaya Hotel, 1 Desember 2006): 

. 
Sejak tanggal 26 Mei 2006 pemboran dilakukan secara vertikal dari 
kedalaman 8980 ft –9230 feet (ft). Lalu terdeteksi adanya 
kandungan H2S (25 ppm) pada 
shale shaker. Selanjutnya 
Pemboran dilanjutkan dari 9230 
ft – 9277 ft. 
. 
Pada tanggal 27 Mei 2006 
dilakukan pengeboran hingga 
mencapai kedalaman 9283 ft 
antara pukul 05.00-07.00. Pada 
saat ini pengeboran berlangsung 
aman tanpa masalah. Pada pukul 
11.00-13.00, pengeboran 
dilanjutkan hingga mencapai 
9297 ft. Saat itulah terjadi total 
loss. 
. 
Lalu pada pukul 13.00-17.00, 
dipompakan 60 bbls loss 
circulating material (LCM) 
untuk menutup zona hilang 
lumpur. Kemudiab dicabutlah 4 
stand DP sampai kedalaman 8737 
ft, dan sumur terus dipantau. 
. 
Pada tanggal 28 Mei 2006 pukul 00.00-05.00 dilakukan penarikan 
pipa dari 8700 ft menjadi 8100 ft. Saat itu terjadi kelebihan beban 
sebesar 30.000 lbs. Kemudian dilakukan sirkulasi pada kedalaman 
8100 ft, namun hanya 50% yang kembali. Selanjutnya dilakukanlah 
penarikan pipa dari 8100 ft menjadi 6500 ft, dan dilanjutkan lagi 
hingga 4500 ft. 
Spotted 60 bbls 
LCM 
(Lost Circulation 
Material) 

. 
Selanjutnya pukul 05.00 - 08.00, 
dilanjutkan penarikan pipa hingga 
4241ft. Saat itu terjadi adanya 
peningkatan volume mud yang 
menandakan terjadinya well kick. 
Kemudian terdeteksi adanya gas 
H2S dengan konsentrasi yang 
tinggi yaitu sebesar 500 ppm. 
. 
Kemudian Bor yang hendak ditarik 
lebih ke atas macet. Karena gagal 
menarik maka disuntikkanlah 
lumpur berat ke dalam sumur. 
Penanganan dilakukan hingga 
malam dengan mentutup BOP, 
mematikan sumur (killing well) 
dan memompa Lumpur HiVis Pill 
(40 bbl). 
. 
Pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 
05.00, terjadilah semburan yang 
pertama berupa gas dan air. Selanjutnya dilakukanlah evakuasi 
personel ke muster area. 
POOH (Pull Out of 
Hole) 8100’ 
Terasa tambahan 
beban 30,000 lbs 
kemudian sirkulasi 
POOH (Pull 
Out of Hole) 
4500’ 
POOH 
4241’ 
. 
Langkah-langkah berikutnya yang 
dilakukan adalah memompakan 130 
bbl lumpur dengan densitas 14,7 
ppg, kemudian dipompakan kembali 
100 bbl lumpur. Semburan mulai 
berkurang intensitasnya di 
permukaan hingga hanya sekitar 8 
feet ketinggian, dan akhirnya tinggal 
1 feet dengan frekwensi sekitar 30 
menit; 
. 
Pada malam harinya dipersiapkan 
lumpur 100 bbl 16 ppg untuk 
displacement, dan juga 
memompakan 200 bbl lumpur 16 
ppg ditambah LCM, akibatnya gas 
yang muncul di permukaan menjadi 
sedikit; 
. 
Keesokan paginya, mulai melakukan 
pembuatan slurry semen 15,8 ppg 

CEMEN 
T PLUG 
(20 bbl) 
CEMEN 
T PLUG 
(30 bbl) 
yang dilanjutkan dengan memompakan semen dengan volume 50 
bbl; 

. 
Malam harinya semburan lumpur sudah mulai bercampur air 
dengan mixed 200 bbl, 14,7 ppg. Dan dilakukan pemompaan 
lumpur 100 bbl 15,8 ppg pada kecepatan 4 bpm; 
. 
Dini harinya, dilakukan tes injeksi dengan pressure 1000 psi pada 
kecepatan 1 bpm; 
. 
Pada tanggal 3 Juni Jam 04.30 - 05.00 :Persiapan free point 
indicator. Pukul 05.00 -09.30 
dilakukan pengamatan dan 
pengontrolan air yang mengandung 
lumpur yang mengalir melalui 
rekahan untuk mencegah 
kontaminasi dan membanjiri 
lingkungan sekitar dengan 
memasang kantung pasir. 
. 
Pada hari yang sama, pukul 09.30 – 
21.00, dilakukan Run in Hole (RIH) 
Free point indicator test. Maksimum 
kedalaman Free point indicator test 
yang dapat dicapai adalah 3200 ft, 
pipe-free 8% sampai 40% pada 
interval 700 ft sampai ke 3200 ft. 
Terdapat beberapa pipa yang terjepit 
100% pada kedalaman 2600 ft dan 
3200ft; 
. 
Di atas pukul 21.00 hingga dini hari 
pukul 04.00, dilakukan penyingkiran 
peralatan yang tidak diperlukan lagi 
dengan tujuan untuk memberi jalan pada Backo dan truk untuk 
lewat; 
. 
Setelah itu pemasangan alat pemotong Baker pun dilakukan, dan 
pemotongan pipa dilaksanakan pada kedalaman 2989 ft. Pada 
pemotongan pipa kedua kali ini terjadi semburan lumpur yang 
kedua; 
. 
Kemudian muncul semburan ketiga dan dilakukan Cement Plug 20 
bbl, 15,8 ppg dengan kedalaman 2590 ft hingga 2790 ft dan 30 bbl 
pada kedalaman 2100 ft hingga 2250 ft; 

. 
Pada tanggal 3 Juni 2006, setelah semburan ketiga ini Rig akhirnya 
down, dan sumur yang menyemburkan lumpur itu ditinggalkan 
dengan mata bor atau fish yang masih tertinggal dan ditutupi oleh 
semen. 
c. 
Bahwa selanjutnya, Jurnal Ilmiah Nature, International Weekly Journal 
of Science, Vol. 442, 22 Febuari 2007 halaman 814, dalam artikel 
berjudul Muddy Waters: How Did A Mud Volcano Come to Destroy 
An Indonesian Town? (Laporan dari David Cyranoski) memaparkan 
beberapa pendapat ahli. Menurut jurnal tersebut, Ahli Geologi 
Independent yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi 
Indonesia Dr. Andang Bachtiar juga sependapat bahwa semburan 
lumpur dipicu dan memiliki hubungan dengan kegiatan pengeboran. 
Proses penanganan pasca terjadinya masuknya fluida ke sumur bor 
atau ”kick”telah memicu terjadinya semburan lumpur. 
Berikut kutipan Jurnal Ilmiah Nature dari Dr. Andang Bachtiar: 

“The drill team reached with a special drilling fluid to scal the 
fractures responsible for the loss of fluid. The next step was to pull the 
drill out and add cement to the unstable area at the bottom to secure it 
before they continued drilling. But at 8 am on 28 May, when they were 
pulling the drill out, they got some “kick” 1,293 meters down. Kick is 
basically the opposite of loss, instead of drilling fluid leaking out of the 
borehole, highly pressurized liquids or gas suddenly rush in.” 

Kemudian ditambahkan lagi oleh Andang Bachtiar sebagai berikut: 

To kill a kick, drillers circulated drilling fluid heavy enough to fight 
back the incoming liquid and gas. But this is a delicate process. The 
heavy fluid itself can open cracks in the surrounding rock, which the 
upcoming fluids can than enter. Lower strata are less vulnerable to 
cracking because the weight of overlying rock holds them together. In 
the shallowers regions, steel casing is cemented to shore things up. 
The most vulnerable point is just below this casing –about a kilometer 
in the case of Banjar Panji-1. If the pressure caused by the heavy 
drilling fluid exceeds the pressure holding the rock together here, “it 
will be a disaster”, says Bachtiar. 

d. 
Pernyataan di atas diperkuat oleh Dr. Rudi Rubiandini, pakar 
Perminyakan Institut Tekhnologi Bandung dan mantan Ketua Tim 
Penghentian Lumpur Dr.Rudi Rubiandini yang dikutip oleh Jurnal 
Ilmiah Nature (hal. 814) sebagai berikut: 
“Evidence in the drilling report shows that this is what happened. “It 
was very clear that the rock formation cracked”. The timing and the 
geographical location also suggest a connection between Lapindo’s 
kick and the eruption.” 

e. 
Bantahan bahwa terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo adalah akibat 
gempa Yogyakarta secara tegas juga dinyatakan oleh ahli Geofisika 
University of California, Michael Manga. Sebagaimana dikutip dari 
Jurnal Nature hal.814, Prof. Michael Manga mengatakan bahwa gempa 
Yogyakarta terlalu jauh untuk menjadi penyebab semburan lumpur. 
Berikut kutipannya: 
“If the Yogyakarta earthquake caused that mud vulcano, it would have 
been way out of range.” Says Manga. Manga also found some recent 
earthquakes larger than 6,3 magnitude closer to the Big Hole that did 
not cause a mud vulcano, suggesting that such weak seismic stress 
could not account for Lusi.” 

144. Selanjutnya 
ada juga pendapat ahli geologi dari Pusat Studi Bencana 
Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, Mulyo Guntoro, (dikutip dari 
Majalah Tempo, Edisi 13-18 Juni 2006, hal 54-55), yang menyatakan 
penyebab semburan lumpur sebagai berikut: 
“Pengeboran di kedalaman lebih dari 2 kilometer seharusnya dilakukan 
miring bukan lurus seperti yang dilakukan Lapindo saat ini. Karena 
terlambat menyumbat, lumpur yang berada di lapisan atas ikut tersedot 
keluar bersama dengan gas. Akibatnya mereka tidak lagi bisa menyuntikkan 
lumpur dalam lubang pengeboran, karena tekanan di dalam lubang 
pengeboran pasti sudah sangat besar.Salah satu keteledoran Lapindo 
adalah tidak pernah melakukan pemadatan tanah di lokasi yang bakal 
dieksplorasi. Akibatnya saat ada kebocoran, lumpur segera menyembur 
keluar.” 

145. Dari uraian pendapat para ahli di atas jelas dan nyata bahwa telah terjadi 
insiden pengeboran yang memicu terjadinya semburan lumpur. 
146. Bahwa 
kalaupun ada pendapat dari beberapa pihak yang menyatakan 
terdapat gejala alam mud vulcano yang terjadi di Sidoarjo terkait semburan 
lumpur, quad non, ternyata semburan lumpur tersebut terjadi tidak terlepas 
ulah manusia atau seringkali disebut sebagai human made disaster. 
147. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk menyatakan 
dirinya tidak bertanggung jawab untuk menangani dampak semburan lumpur 
karena telah jelas dan nyata semburan lumpur tidak terjadi dengan 
sendirinya melainkan dipicu oleh kegiatan usaha Turut Tergugat. 
4. Semburan Lumpur Bukan Force Majeure 
148. Bahwa berdasarkan urian-uraian tersebut di atas, Penggugat menolak segala 
dalil Turut Tergugat yang menyatakan adalah lumpur Sidoarjo dikarenakan 
keadaan memaksa (Force Majeur/Over Macht) point 9 hal 19-20. 

149. Bahwa 
force majeure mensyaratkan suatu keadaan memaksa. Sementara, 
fakta adanya insiden pengeboran pada saat menjelang terjadinya semburan 
lumpur di areal pengeboran Turut Tergugat telah mematahkan kedaan alasan 
force majeur tersebut. 
150. Bahwa 
kemudian, sebagaimana yang menjadi dalil Penggugat dalam 
gugatannya, yang menjadi pokok permasalahan gugatan adalah penanaganan 
dampak semburan kepada masyarakat yang berlarut-larut yang merenggut 
hak-hak mereka. Sehingga, sangat tidak tepat kalau Turut Tergugat 
mendalilkan force majeur atas kelalaian penanganan ini. 
5. Strict Liability Sebagai Bentuk Pemenuhan Secara 
Langsung 
151. Bahwa Penggugat menolak dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam 
jawaban yakni Turut Tergugat tidak bisa dimintai pertanggung jawaban 
secara mutlak sebagaimana tercantum dalam point 14 hal 24. 
152. Bahwa 
semburan lumpur dipicu oleh kegiatan usaha Turut Tergugat. 
Meskipun Gugatan Penggugat adalah gugatan PMH, namun pasal 35 UU No 
23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup tetap dapat dipergunakan, karena 
hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan hak asasi 
manusia. 
153. Oleh karena Turut Tergugat merupakan penanggung jawab kegiatan usaha 
maka terhadap Turut Tergugat berlaku ketentuan Strict Libility. 
6. Turut Tergugat 
Tergugat Bersama Dengan Para 
Tergugat Tidak Serius Dalam Menangani Korban dan 
Dampak Semburan Lumpur 
154. Bahwa Turut Tergugat 
Tergugat bersama dengan para Tergugat tidak serius 
dalam menangani korban dan dampak semburan lumpur. 
155. Bahwa apabila benar Turut Tergugat mendatangkan para ahli sebagaimana 
diterangkan oleh Turut Tergugat dalam Jawabannya pada Bagian III D 
angka 5-9, seharusnya telah terdapat berbagai hasil yang dicapai yang dapat 
dijadikan landasan untuk melakukan penanganan khususnya terhadap 
korban, agar kerugian korban dapat diminimalisir dan persoalan hak-hak 
korban dapat segera terpenuhi. Namun kenyataannya, tidak ada sebuah 
tindakan nyata untuk mempercepat tindakan terhadap para korban. Fakta 
menunjukkan jikapun Turut Tergugat mendatangkan ahli ternyata tidak 
berdampak positif pada penanganan korban. Hal ini terbukti dari masih 
berlarut-larutnya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban. 

156. Seharusnya jika benar Turut Tergugat mendatangkan ahli, tentunya potensi 
bahaya yang besar dapat diketahui sejak dini dari para ahli tersebut. Namun 
kenyataannya hal ini tidak diringi dengan gerak yang cepat dari Turut 
Tergugat dan Para Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa 
meminimalisir kerugian korban. Akhirnya tetap saja tindakan-tindakan Turut 
Tergugat menjadi sangat terlambat dan tidak serius. 
157. Bahwa 
kelambanan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam 
menginformasikan dan mengevakuasi warga sekitar semburan Lumpur 
tersebut telah membuat sebagian warga tidak sempat untuk menyelamatkan 
harta benda miliknya yang berada di dalam rumahnya yang mulai tenggelam 
oleh Lumpur panas yang terus menerus menyembur dengan deras dari lokasi 
pengeboran Lapindo Berantas di Sumur Banjar Panji I Porong; 
158. Bahwa 
kelambanan penginformasian dan evakuasi warga telah 
menyebabkan sebagian warga korban Lumpur Sidoarjo terlambat untuk 
menyelamatkan harta bendanya, sehingga menimbulkan kerugian baik 
materiil maupun immateriil yang amat besar bagi korban Lumpur Lapindo 
tersebut; 
159. Bahwa 
pembentukan Tim-Tim Terpadu oleh Para Tergugat dan Turut 
Tergugat merupakan langkah yang tidak serius, karena tidak diringi dengan 
tindakan nyata sebagaimana tidak dapat dijelaskan oleh para Tergugat dan 
Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing. 
160. Bahkan, berbagai upaya penanggulangan harus menjadi terhambat karena 
Turut Tergugat selalu membuat perhitungan ekonomis untung-rugi dalam 
menangani dampak semburan lumpur. Berulang kali upaya penghentian 
lumpur harus mengadapi kendala dana yang sulit sekali dikeluarkan oleh 
Turut Tergugat. Begitu pula halnya dengan penanganan korban yang juga 
seringkali menimbulkan masalah karena Turut Tergugat tidak mau 
mempersulit pengeluaran dana untuk penanganan para korban. 
7. Turut Tergugat Bersama dengan Para Tergugat Telah 
Melakukan Pelanggaran HAM Khususnya di bidang 
EKOSOB 
161. Bahwa 
sebagai akibat semburan Lumpur panas tersebut, tidak hanya 
mengakibatkan hilangnya harta benda para korban Musibah Lusi, melainkan 
juga kerugian-kerugian sebagai berikut: 
a. 
Hak untuk hidup berupa hilangnya nyawa manusia akibat ledakan pipa 
gas Pertamina di jalan Tol Porong-Gempol KM 38 22 November 2006, 
yang merupakan dampak tidak langsung dari semburan Lumpur panas 

yang telah mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah yang 
mematahkan pipa gas Pertamina dan menimbukan ledakan besar. 

b. 
Kualitas kehidupan yakni masih banyaknya korban musibah Lusi yang 
hingga kini tinggal di tempat-tempat pengungsian. Hal ini 
menunjukkan bahwa penanganan musibah lusi dilakukan tidak secara 
maksimal. 
c. 
Hilangnya mata mata pencaharian dan pekerjaan akibat semburan 
Lumpur panas. 
d. 
Hak atas pendidikan para anak korban Lusi sebagai akibat hilangnya 
kesempatan menjalani pendidikan (sekolah yang tenggelam akibat 
semburan Lumpur panas) dan juga kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan dengan baik karena harus tinggal di tempat pengungsian 
yang tidak kondusif untuk proses belajar. 
e. 
Hak anak untuk memperoleh perawatan yang baik dari orang tuanya, 
untuk bermain dan berkreasi, dan juga berkembang akibat semburan 
Lumpur panas. 
f. 
Hak-hak perempuan berupa hilangnya perlindungan kepada 
perempuan, kusunya anak-anak perempuan dan ibu-ibu terutama yang 
tinggal di lokasi pengungsian 
Bahwa semburan Lumpur panas yang merupakan kelalaian Turut Tergugat 
dan penanganan yang tidak serius dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 
berdasarkan dalil-dalil di atas merupakan pelanggaran hukum atas Hak-
Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundangundangan Indonesia. 

162. Bahwa benar untuk menghentikan semburan Lumpur, Turut Tergugat telah 
mengupayakan metode Snubbing unit, side track, relief well 1 dan relief well 
2, namun hingga sekarang belum membuahkan hasil,dan fakta di lapangan 
dapat kita lihat bersama bahwa semburan Lumpur panas malah semakin 
banyak dan meluas. 
163. Bahwa 
sejauh ini apa yang diupayakan oleh Turut Tergugat dan Para 
Tergugat untuk menghentikan semburan Lumpur panas ini boleh dibilang 
selalu gagal atau menjadi gagal karena ketidak seriusan Turut Tergugat 
untuk mendukung pendanaan. 
164. Bahwa dengan gagalnya semua upaya yang telah dilakukan selama ini dalam 
menghentikan semburan Lumpur panas ini juga turut mengakibatkan 
semakin besarnya kerugian yang dialami oleh penduduk sekitar Sidoarjo, 
dan ini membuktikan bahwa dampak akibat dari kelalaian yang telah 

dilakukan oleh Turut Tergugat pada akhirnya menimbulkan musibah Lusi 
ini. 

8. Penanganan Dampak Sosial yang Telah Dilakukan 
oleh Turut Tergugat Tidak Menyelesaikan 
Permasalahan 
165. Bahwa dalil Turut Tergugat yang merasa telah menjalankan penanganan 
dampak sosial ternyata tidak menyelesaikan permasalahan. Malahan justru 
Turut Tergugat memperparah keadaan karena nasib korban menjadi semakin 
terkatung-katung dan terus menderita. 
166. Bahwa 
sebagai contoh, suplai air bersih yang didalilkan oleh Turut 
Tergugat, ternyata hanya sebatas kepada masyarakat desa Siring dan 
Renokenongo saja, sementara korban di desa-desa lainnya tidak 
mendapatkan persediaan air bersih secara layak. 
167. Bahwa tim internal yang dibentuk oleh Turut Tergugat sejak 5 Juni 2006 
hingga kini tidak diketahui hasil kerja, laporan dan pertanggungjawabannya. 
Apakah betul tim internal tersebut telah melakukan pendataan adanya 
kerugian maupun kerusakan akibat semburan lumpur panas 
168. Bahwa proses evakuasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat berjalan lamban 
dan tidak tanggap darurat. Jumlah warga yang menjadi korban semburan 
lumpur panas begitu banyak sementara evakuasi baru dilakukan terhadap 
sebagian warga saja. Menjadi tanda tanya besar sejauh mana keseriusan 
Turut Tergugat untuk mengatasi persoalan ini. Jumlah pengungsi yang 
disebut Turut Tergugat semakin besar justru menunjukkan bahwa tindakan 
yang diambil Turut Tergugat tidak optimal; 
169. Bahwa 
Posko Kesehatan sebanyak 3 (tiga) unit yang dibangun Turut 
Tergugat jelas tidak sebanding dengan jumlah korban semburan lumpur 
panas yang semakin membesar. Keberadaan Posko Keamanan, Dapur 
Umum dan Logistik pada satu tempat penampungan di Pasar Baru Porong 
juga jelas tidak representatif dengan kondisi dan jumlah warga yang menjadi 
korban lumpur panas. Artinya Turut Tergugat sebenarnya tidak serius 
melakukan penanganan masalah sosial yang muncul. Turut Tergugat 
cenderung sekedarnya saja dalam bertindak; 
170. Bahwa kalaupun benar Turut Tergugat telah memenuhi biaya hidup dan 
uang pindahan warga Perumtas, lantas mengapa warga Perumtas masih terus 
melancarkan protes baik kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat? 
Mengapa ratusan warga Perumtas sampai secara swadaya mendatangi 
Jakarta untuk meminta kejelasan nasib mereka hingga harus meminta untuk 
ditemui oleh Presiden? 

171. Bahwa penggantian bentuk ganti rugi yang diklaim Turut Tergugat sudah 
sesuai dengan keinginan para warga, ternyata tidak terbukti di lapangan. 
Sebenarnya yang dilakukan Turut Tergugat bukanlah pemenuhan ganti rugi 
melainkan pembelian tanah dan bangunan dengan harga murah karena warga 
tidak punya pilihan untuk menawar harga. Kalaupun ada yang telah 
menerima uang pembelian dari Turut Tergugat, ternyata dengan pembayaran 
bertahap tidak mampu membuat warga korban memulai kehidupannya yang 
baru. Tentunya hal ini semakin memperpanjang penderitaan para korban. 
V.KESIMPULAN 
172. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa jawaban Para 
Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membantah gugatan Penggugat dan 
membantah fakta-fakta yang terjadi. Oleh karena itu, Penggugat 
berkesimpulan bahwa: 
a. 
Para Tergugat dan Turut Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban 
hukumnya sehingga mengakibatkan kerugian yang luar biasa terhadap 
hak-hak masyarakat luas terutama korban semburan lumpur panas di 
Sidoarjo. 
b. 
Hak-hak masyarakat terutama korban semburan lumpur telah terlanggar 
akibat dari kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam menangani 
dampak semburan lumpur 
c. 
Hingga saat ini para korban semburan lumpur tidak berhasil dipulihkan 
kembali keadaannya seperti sediakala. 
d. 
Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan 
Hukum. 
VI. PERMOHONAN PROVISI 
173. Bahwa pada kenyataannya sampai saat ini Tergugat I, II, II, dan IV belum 
memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghitung seluruh kerugian 
yang dialami oleh penduduk atau masyarakat yang mengalami kerugian 
tersebut. Turut Tergugat hanya mengganti kerugian versi Turut Tergugat 
saja. 
174. Bahwa hingga sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Turut Tergugat akan 
memulihkan dengan segera hak-hak korban sesuai dengan keadaan semula, 
dan kenyatannya semburan Lumpur panas Lapindo malah semakin meluas, 
dan kerugian yang diakibatkan semakin banyak. 
175. Oleh karena itu, layak dan pantas apabila Majelis Hakim yang terhormat 
dapat mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat 

VII.PENUTUP 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mejelis Hakim 
untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, II III, VI dan Turut Tergugat. 

DALAM PROVISI 

Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat. 

DALAM POKOK PERKARA 

PRIMAIR : 

1. 
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. 
Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 
3. 
Menghukum Para Tergugat untuk mengeluarkan kebijakan yang 
memerintahkan Turut Tergugat untuk memulihkan hak-hak masyarakat 
korban semburan lumpur panas di Sidoarjo dengan ketentuan bahwa 
masyarakat korban memperoleh kembali haknya setara atau lebih baik 
dengan nilai keadaan semula seperti sebelum terjadinya semburan 
lumpur panas ditambah dengan tanggungan penuh selama para korban 
belum terpenuhi hak-haknya. 
4. 
Memerintahkan Para Tergugat mengeluarkan kebijakan agar Turut 
Tergugat untuk secara bersama-sama segera menghentikan semburan 
lumpur panas dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia 
dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas 
lingkungan yang sehat; 
5. 
Memerintahkan kepada Para Tergugat mengeluarkan kebijakan yang 
dapat menjamin secara hukum bahwa Turut Tergugat akan menanggung 
seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan terkait dengan upaya 
penanggulangan semburan Lumpur panas di Sidoarjo dan pemulihan 
hak-hak korban; 
6. 
Memerintahkan Tergugat I untuk memerintahkan jajaran aparat hukum 
mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum 
dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab 
termasuk pimpinan penanggungjawab usaha yang kegiatannya telah 
memicu terjadinya semburan lumpur panas; 

7. 
Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk 
meminta maaf secara tertulis kepada para korban yang diumumkan 
melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 10 
(sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang 
isinya berbunyi sebagai berikut: 
“Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Negara 
Lingkungan Hidup RI, Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas RI; 
Gubernur Jawa Timur; Bupati Sidoarjo; Lapindo Brantas Incorporated, 
menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum 
yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan melakukan kewajiban 
hukum kami terkait dengan terjadinya semburan lumpur panas yang merenggut 
Hak Asasi Manusia para korban dan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, serta 
membuat kerusakan lingkungan hidup yang memberikan dampak kerugian materil 
maupun immaterial yang besar dan meluas. Kiranya pernyataan penyesalan atas 
perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistem 
pengelolaan lingkungan hidup yang bermutu dan berkualitas dengan manfaat 
yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia” 

8. 
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi; 
9. 
Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar 
biaya perkara. 

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 

Hormat Kami, 

Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Sidoarjo 

Taufik Basari,S.H.,S.Hum.,LL.M., Ivan Valentina Ageung,S.H., Jevelina Punuh,S.H., 
Susilaningtias, S.H., Sulistiono, S.H., Rino Subagyo, S.H., A.H Semendawai, 
S.H.,LL.M, Asfinawati, S.H., Asep Yunan Firdaus, S.H., Tabrani Abby,S.H.,M.Hum, 
Erna Ratnaningsih,S.H., Indriaswati Saptaningrum, S.H.,LL.M, Zainal Abidin, S.H., 
Wahyu Wagiman, S.H., Sjarifuddin Jusuf, S.H., Sri Nur Fathya, S.H., Ferry Siahaan, 
S.H., Romy Leo Rinaldo, S.H., Astuty Liestianingrum, S.H., Siti Aminah, S.H., 
Gatot, S.H., Hermawanto, S.H., Nurkholish Hidayat, S.H., Febi Yonesta, S.H., 
Restaria Hutabarat,S.H., Kiagus Ahmad,S.H., Henri Subagyo,S.H., Ricky Gunawan, 
S.H., Albert Sianipar, S.H., I Gede Aryana, S.H., Erick Christoffel, S.H., Iki Dulagin, 
SH., Dhoho A. Sastro, S.H., Virza R. Hizzal, S.H., Totok Yulianto, S.H., Dimas 
Prasidi, S.H., Melda Kumalasari, S.H., Putri Kanesia, S.H., Edi Gurning, S.H., 
Khaerudin, S.H., Agus Pratiwi, S.H., Andiko, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., M. 
Saiful Aris, S.H. Athoilah S.H.; Saiful Arif, S.H., Ansorul Huda, S.H., Faiq Assidiqi, 
S.H., Waode Sitti Adriyani, S.H., Wiwid Tuhu, S.H., Rijal Alifi, S.H., Subagyo, S.H., 
Budi Siswanto, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) selaku Penggugat yang diwakili oleh 
Ketua Badan Pengurus YLBHI A. Patra M. Zen, S.H., LL.,M