Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab V-A
Sub
1

Ketentuan-ketentuan
Umum

 

Pasal
466

Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah
orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut
perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

 

Pasal
467

Pengangkut dalam batas-batas yang layak, bebas
dalam memilih alat pengangkutannya, kecuali bila diperjanjikan suatu alat
pengangkutan tertentu.

 

Pasal
468

Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut
untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan
sampai saat penyerahannya.

Pengangkut harus mengganti kerugian karena
tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali
bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau
sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya
tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu
cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang
dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu. 

 

Pasal
469

Terhadap pencurian dan hilangnya emas, perak,
batu mulia dan barang berharga lainnya, uang dan surat-surat berharga, dan juga
terhadap kerusakan barang-barang berharga yang mudah menjadi rusak, pengangkut
hanya bertanggung jawab bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai
barang itu sebelum atau pada waktu ia menerimanya.

 

Pasal
470

Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan,
bahwa ia tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada
sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang
cakupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat
pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan,
maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap
barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal.

Namun pengangkut berwenang untuk
mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggung jawab untuk tidak lebih dari
suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila
kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada
waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari f. 600,-.

Pengangkut di samping itu dapat
mempersyaratkan, bahwa ia tidak wajib mengganti kerugian, bila kepadanya
diberitahukan sifat dan nilai barangnya dengan sengaja secara keliru.

 

Pasal
470a

Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab
pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa
untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan
yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu
adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya.

Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan
dengan perjanjian.

 

Pasal
471

Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab
pengangkut tidak membebaskannya dari tanggung jawab, bila dibuktikan, bahwa ada
kesalahan atau kelalaian padanya sendiri atau pada orang-orang yang
dipekerjakannya, kecuali bila tanggung jawab untuk itu pun ditiadakan dengan
tegas. 

 

Pasal
472

Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut
karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung
menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu
barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea,
biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan.

Bila muatan selebihnya dengan ketentuan tujuan
yang sama, sebagai akibat suatu sebab untuk hal mana pengangkut tidak
bertanggung jawab, tidak mencapai tujuannya, maka ganti ruginya dihitung
menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat dan pada waktu
barang itu didatangkan. 

 

Pasal
473

Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti
jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal
472 dengan nilai barang yang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan apa yang
dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan.

 

Pasal
474

Bila pengangkut adalah pengusaha kapal, maka
tanggung jawab atas kerusakan yang diderita barang yang diangkut dengan kapal,
terbatas sampai jumlah f. 50,- setiap meter kubik isi bersih kapalnya,
sepanjang mengenai kapal yang digerakkan secara mekanis, ditambah dengan apa
yang untuk menentukan isinya dikurangkan dari isi kotor untuk ruangan yang
ditempati oleh tenaga penggerak. 

 

Pasal
475

Bila pengangkut bukan pengusaha kapal, kewajiban
untuk ganti rugi menurut pasal 468 yang mengenai pengangkutan melalui laut,
terbatas sampai jumlah yang dalam urusan kerusakan yang diderita, berdasarkan
ketentuan pasal yang lalu, dapat ditagih pada pengusaha kapal.

Dalam hal adanya perselisihan, maka pengangkut
harus menunjukkan sampai seberapa batas pertanggungjawabannya. 

 

Pasal
476

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal-pasal
472-475, maka dapat dituntut ganti rugi penuh, bila kerusakan itu disebabkan
oleh kesengajaan atau kesalahan besar pengangkut sendiri.

Persyaratan perjanjian yang bertentangan
dengan ini adalah batal.

 

Pasal
477

Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian
yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia
membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang
selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.

 

Pasal
478

Pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang
diderita karena tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya surat-surat
yang menjadi syarat untuk mengangkut barang itu. 

Ia bertanggung jawab untuk mematuhi
undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai barang itu, bila surat-surat
dan pemberitahuan yang diberikan kepadanya memungkinkannya untuk itu. 

 

Pasal
479

Pengangkut mempunyai hak atas penggantian
kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak
betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-sifat barang, kecuali bila ia
telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat itu.

Pengangkut setiap waktu dapat melepaskan
dirinya dari barang-barang yang menimbulkan
bahaya bagi muatan atau kapalnya, juga dengan cara menghancurkannya tanpa
diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Hal ini berlaku jika terhadap
barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan, bila kepada pengangkut
diberikan pemberitahuan yang tidak betul dan tidak lengkap mengenai
barang-barang itu. 

 

Pasal
480

Bila kapal karena keadaan setempat tidak
mencapai atau tidak dapat mencapai tempat tujuannya dalam waktu yang layak,
pengangkut wajib berusaha atas biayanya mengantarkan barang-barang ke tempat
tujuannya dengan tongkang atau dengan jalan lain.

Bila diperjanjikan, bahwa kapal tidak perlu
pergi lebih jauh dari tempat yang dapat sampai dan berlabuh lancar dan aman,
maka pengangkut berwenang untuk menyerahkan barang-barang itu di tempat
terdekat pada tempat tujuannya yang memenuhi syarat ini, kecuali bila halangan
itu hanya bersifat sementara, sehingga hal itu hanya akan menyebabkan
kelambatan sedikit. 

 

Pasal
481

Bila pada suatu tempat ditempatkan pegawai yang
diangkat oleh pemerintah setempat, yang ditugaskan untuk mengawasi
penghitungan, pengukuran atau penimbangan
barang-barang yang harus diserahkan, maka atas perintah pengakut atau penerima
pada waktu penerimaan, penghitungan, pengukuran atau pertimbangannya, dapat
dilakukan atau diawasi oleh pegawai tersebut.

<p class=MsoNormal>Hasil penghitungan, pengukuran atau p<span
 lang=IN>eni</span>mbangan yang d;lakukan atau diawasi oleh
pegawai tersebut untuk pihak-pihak itu adalah mengikat, kecuali bila dibuktikan
bahwa hal itu tidak benar.</p>

Biaya yang timbul untuk pemberian upah kepada
pegawai tersebut dipikul sama rata oleh kedua belah pihak. 

 

Pasal
482

Apa yang ditentukan pada alinea Pertama pasal
yang lalu tidak berlaku, bila dan sekedar karena itu pembongkaran janji
terlambat.

 

Pasal
483

Baik pengangkut maupun penerima berwenang
untuk minta agar diadakan pemeriksaan olah hakim tentang keadaan sewaktu barang
diserahkan atau telah diserahkan, beserta anggaran penaksiran kerugian yang
ditimbulkannya.

Pengangkatan ahli-ahli dilakukan oleh ketua
raad van justitie, bila dalam wilayah tempat terjadinya penyerahan ada
pengadilan tinggi, atau kalau tidak ada, oleh residentierechter atau bila ia
tidak hadir, terhalang atau tidak ada, oleh kepala Pemerintahan Daerah
setempat, dan dalam semua hal, setelah pihak lain atau wakilnya didengar atau
dipanggil secukupnya.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal ini
tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga peraturan dinas kapal pelayaran
terganggu karenanya.

 

Pasal
484

Bila pemeriksaan usaha telah diadakan dengan dihadiri
oleh pihak yang lain atau wakilnya atau yang telah dipanggil secukupnya, maka
berita acara yang dikeluarkan mengenai hal usaha berlaku sebagai bukti di
hadapan pengadilan mengenai keadaan barang pada waktu pemeriksaan, selama tidak
ditunjukkan bahwa hal itu tidak benar adanya.

 

Pasal
485

Bila barang-barang yang telah diterima tanpa
diadakan pengawasan seperti termaksud dalam pasal 481, dianggap barang-barang
itu telah diserahkan tanpa ada kekurangan, kecuali bila sebelum atau pada
kesempatan penerimaan barang itu, atau bila kekurangannya dari luar tidak
kelihatan, selambat-lambatnya pada hari ketiga setelah penerimaan, penerima
telah memberitahukan secara tertulis kepada pengangkut atau wakilnya tentang
adanya suatu kekurangan.

Bila suatu kekurangan sudah pasti, maka bila
hal usaha mengenai barang -barang dengan berbagai-bagai sifat, dianggap bahwa
kekurangannya mempunyai susunan yang sama menurut imbangan seperti pada
barang-barang yang telah diserahkan, kecuali ada dasar untuk menerima pendapat
lain.

 

Pasal
486

Bila barang-barang yang tanpa diadakan
pemeriksaan pengadilan seperti termaksud dalam pasal 483, dianggap bahwa hal
itu telah diterima diserahkan menurut isi dari konosemennya, kecuali bila
sebelum atau pada kesempatan penerimaan barang atau bila kekurangannya dari
luar tidak kelihatan, selambat-lambatnya pada hari ketiga setelah penerimaan,
penerima telah memberitahukan secara tertulis kepada pengangkut atau wakilnya
tentang adanya suatu kekurangan. Pemberitahuan itu harus menyebut sifat kerugian
pada umumnya.

Kerusakan meliputi kehilangan isi seluruhnya
atau sebagian.

 

Pasal
487

Gugatan untuk penggantian kerugian harus
didaftarkan dalam 1 tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari barang
itu seharusnya diserahkan. 

 

Pasal
488

Penerima barang mempunyai hak didahulukan
mengenai ganti rugi atas barang-barang angkutannya terhadap para kreditur,
kecuali yang disebut dalam pasal 316, asalkan ia menyuruh menyita biaya
angkutan dalam jangka waktu yang disebut dalam pasal yang lalu. Dengan penyitaan
itu dianggap peraturan dalam pasal yang lalu telah terpenuhi.

Bila tidak ada surat, penyitaan dapat
dilakukan dengan izin ketua raad van justitie yang daerahnya barang-barang itu
diserahkan pengadilan usaha memeriksa tuntutan pernyataan sahnya dan pencabutan
penyitaan, beserta tuntutan untuk pemberian pernyataan kepada pihak ketiga yang
barangnya disita.

<p class=MsoNormal>Di luar kabupaten yang ada raad van justi<span
 lang=IN>tien</span>ya penyitaan dapat dilakukan atas izin
residentierechter yang mempunyai wilayah penyerahan barang yang bersangkutan.</p>

 

Pasal
489

Penerima barang yang menduga adanya kerusakan
pada barangnya, berwenang untuk menyuruh mengadakan pemeriksaan oleh pengadilan
sebelum atau pada waktu penyerahan, tentang cara memuat barang dalam kapal, dan
tentang sebab kerusakannya.

Pengangkatan ahli-ahlinya dilakukan oleh ketua
raad van justitie, bila ada dalam wilayah tempat dilakukannya penyerahan, dan
kalau tidak ada oleh residentierechter, atau jika ia tidak ada oleh kepala
pemerintahan Daerah setempat, bagaimanapun juga setelah mendengar atau
memanggil secukupnya pihak lawan atau wakilnya.

Bila pemeriksaan usaha telah diadakan dengan
dihadiri oleh pihak yang lain atau wakilnya atau setelah panggilan secukupnya,
maka berita yang dikeluarkan mengenai itu berlaku sebagai bukti di hadapan
pengadilan mengenai pemuatan barang ke dalam kapal dan sebab dari kerusakan
itu, selama tidak ditunjukkan bahwa hal itu tidak benar adanya.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal usaha
tidak akan dilakukan, bila peraturan dinas kapal pelayaran terganggu karenanya.

 

Pasal
490

Biaya pemeriksaan pengadilan yang dimaksud
dalam pasal 483 dan pasal 489 menjadi beban pemohon.

Namun bila pengangkut harus mengganti kerugian
yang dinyatakan itu, bila ada dasarnya, hakim dapat membebankan biaya
pemeriksaan yang diusahakan oleh pemohon kepada pengangkut.

 

Pasal
491

Setelah penyerahan barang di tempat tujuannya,
penerima harus membayar biaya angkutannya dan apa yang selanjutnya harus
dibayar sesuai dengan dokumennya yang berdasarkan itu telah menerima
penyerahannya.

 

Pasal
492

Bila biaya angkutannya ditetapkan menurut
ukuran, berat atau bilangan barang-barang yang harus diangkut, maka hal itu
dihitung menurut ukuran, berat atau bilangan yang ada pada barang-barang itu
pada waktu penyerahan kepada penerima, kecuali bila ternyata, bahwa ukuran,
berat atau bilangannya pada waktu pengambilalihan untuk diangkut lebih sedikit,
yang dalam hal itu dilakukan.

<p class=MsoNormal>Biaya pengukuran, peni<span
lang=IN>mbangan dan penghitungan pada waktu penyerahan dibebankan kepada
pengangkut, kecuali bila dalam pelabuhan itu ada kebiasaan yang lain.</span></p>

Penghitungannya menurut ketentuan-ketentuan
usaha.

 

Pasal
493

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam alinea
kedua pasal usaha, pengangkutan tidak berwenang untuk menahan barang guna
menjamin apa yang harus dibayar dalam urusan pengangkutannya dan sebagai
sumbangan dalam kerugian (avarij) umum. Persyaratan perjanjian yang
bertentangan dengan usaha adalah batal.

Ia berhak, sebelum penyerahan barangnya, untuk
menuntut agar diadakan jaminan pembayaran yang oleh penerima harus dibayar
dalam urusan pengangkutannya dan sebagai sumbangan dalam kerugian umum.

Bila timbul sengketa mengenai jumlah atau
sifat jaminan yang harus diadakan, diambil keputusan oleh ketua raad van
justitie, bila ada dalam wilayah tempat penyerahannya harus dilakukan, bila
tidak ada, oleh residentierechter, atau jika ia tidak ada oleh kepala
Pemerintahan Daerah setempat, bagaimanapun juga atas permohonan pihak yang
paling bersedia, setelah mendengar atau memanggil secukupnya pihak lawan atau
wakilnya.

 

Pasal
494

Bila pada waktu perhitungan akhir timbul
perselisihan tentang jumlah yang harus dibayar oleh penerima, apakah untuk
menentukan itu tidak diperlukan perhitungan yang segera dilaksanakan, maka
penerima wajib dengan seketika memenuhi bagian yang harus dibayarnya disetujui
oleh pihak-pihaknya, dan mengadakan jaminan untuk pembayaran bagian yang
diperselisihkan olehnya atau untuk bagian yang jumlahnya belum pasti.

Bila sesuai dengan pasal yang lalu telah
diadakan jaminan, penerima wajib mengusahakan agar jumlah jaminan itu tetap
dalam keadaan yang mencukupi.

Bila timbul sengketa mengenai jumlah atau
sifat jaminan yang harus diadakan, atau mengenai jumlah yang untuk itu jaminan
yang harus diadakan itu harus diusahakan dalam keadaan tetap mencukupi, diambil
keputusan oleh ketua raad van justitie, bila ada dalam wilayah tempat
penyerahannya harus dilakukan, dan bila tidak ada, oleh residentierechter, atau
jika ia tidak ada oleh kepala pemerintahan Daerah setempat, dan bagaimanapun
juga atas permohonan dari pihak yang paling bersedia, setelah mendengar atau
memanggil secukupnya pihak lawan atau wakilnya. 

 

Pasal
495

Bila penerima tidak datang, menolak untuk
menerima barangnya, atau bila atas barang itu dilakukan penyitaan revindikatur
(yang barangnya dapat dituntut kembali oleh yang berhak), pengangkut wajib
menyimpan barang di tempat penyimpanan yang sesuai untuk itu atas beban dan
kerugian dari yang mempunyai hak.

Pengangkut dapat memutuskan untuk melakukan
penyimpanan, bila penerima menolak untuk mengadakan jaminan sesuai dengan
ketentuan pasal 493 atau timbul perselisihan tentang jumlah atau sifat jaminan
yang harus diadakan.

Bila di tempat tujuannya tidak ada tempat
penyimpanan yang sesuai atau pengangkut tidak mempunyai wakil di sana,
pengangkut dalam hal tersebut dalam alinea kedua pasal usaha, berwenang untuk
mengangkut barang itu ke pelabuhan pertama yang berikut, di mana penyimpanan
dapat dilakukan paling sesuai, dan ia mempunyai wakil dan menyimpannya di sana
dalam tempat yang sesuai untuk itu, semuanya untuk beban dan kerugian dari yang
mempunyai hak. 

 

Pasal
496

Bila barang yang sudah disimpan, bila mudah
menjadi busuk, baik pengangkut maupun penyimpan dapat dikuasakan untuk menjual
seluruhnya atau sebagian dengan cara yang ditentukan oleh pejabat yang dalam
alinea berikut dinyatakan berwenang; pengangkut di samping itu dapat
dikuasakan, agar dari hasilnya ia mengambil apa yang harus dibayar kepadanya.

Pemberian kuasa dilakukan oleh ketua raad van
justitie, yang di daerahnya barang itu disimpan, sedapat-dapatnya setelah
mendengar atau memanggil dengan cukup orang-orang yang ikut berkepentingan atau
wakil mereka. Di luar daerah di mana ada ketua raad van justitie, pemberian
kuasa ini dilakukan oleh residentierechter atau bila ia tidak ada atau berhalangan,
oleh kepala pemerintahan Daerah setempat.

Hasil penjualan barang, sekedar tidak
digunakan untuk memenuhi biaya penyimpanan dan tagihan pengangkut, disimpan
pada pengadilan. 

 

Pasal
497

Bila hasil penjualan barang tidak cukup untuk
memenuhi tagihan pengangkut, maka kekurangannya ditagih dari orang yang telah
mengadakan perjanjian pengangkutan dengannya. 

 

Pasal
498

Bila atas barang itu dilakukan penyitaan lain
daripada revindikatur, pengangkut wajib juga menyimpan dalam tempat yang sesuai
untuk itu. Bila barangnya mudah menjadi busuk, maka baik pengangkut dan
penyimpan maupun penyita dan penerima dapat dikuasakan untuk menjualnya.

Hasil penjualan barang-barang, setelah
dikurangi biaya penyimpanan, disimpan pada pengadilan. 

 

Pasal
499

Pengangkut yang menyerahkan barang angkutannya
bertentangan dengan pasal yang lalu, begitu pula penerima yang menerima
penyerahan itu, sedangkan ia tahu bahwa barang itu ada di bawah penyitaan,
bertanggung jawab secara pribadi terhadap pemenuhan tuntutan yang menyebabkan
diletakkannya penyitaan, sepanjang tuntutan pada waktu barang diserahkan dapat
dipenuhi dengan barang tersebut.

Dianggap bahwa tuntutan itu seluruhnya dapat
dipenuhi dengan barang tersebut dan bahwa penerima barang mengetahui tentang
adanya penyitaan itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

 

Pasal
500

Setelah penyerahan, maka pengangkut setelah
menerima izin dari ketua raad van justitie, di mana pun juga barang itu berada,
dapat menyita barang itu untuk jumlah yang harus dibayar kepadanya, bila untuk
pembayarannya oleh penerima tidak diadakan jaminan, dan selama tidak ada pihak
ketiga yang telah memperoleh suatu hak atas barang itu dengan itikad baik dan
menjaminnya dengan imbalan atau belum lewat satu bulan setelah penyerahannya.

<p class=MsoNormal>Di luar kabupaten yang ada raad van justi<span
 lang=IN>tien</span>ya, penyitaan dapat dilakukan dengan izin
residentierechter.</p>

Pasal-pasal 721-727 Reglemen Acara perdata
berlaku terhadap penyitaan usaha.

Raad van justitie yang di dalam daerahnya
dilakukan penyitaan, memeriksa, tuntutan pernyataan sahnya dan pencabutan
penyitaan. 

 

Pasal
501

Bila pengangkut menyerahkan barang tanpa
menyuruh memenuhi apa yang kepadanya harus dibayar pada penyerahan itu karena
pengangkutan tersebut atau tanpa menerima jaminan untuk itu, maka ia kehilangan
hak dalam urusan itu, terhadap orang yang telah mengadakan perjanjian
pengangkutan dengannya, bila orang usaha membuktikan, bahwa dengan dasar
hubungan hukum yang ada antara ia dan penerima, apa yang harus dibayar harus
dipikul oleh penerima dan bila ia tidak akan dapat menagih hal itu kepadanya,
seandainya ia telah membayarnya. 

 

Pasal
502

Penerima tidak berwenang untuk melepaskan hak
atas barang-barangnya untuk seluruhnya atau sebagian untuk membayar biaya
angkutannya. 

 

Pasal
503

Biaya pemilihan barang-barang, sekedar diperlukan
untuk penyerahan yang rapi, menjadi beban pengangkut. 

 

Pasal
504

Pengirim dapat meminta agar pengangkut
mengeluarkan konosemen tentang barang yang diterimanya untuk diangkut, dengan
menarik kembali tanda terima, sekiranya telah dikeluarkan olehnya.

Pengirim di lain pihak wajib memberikan pada
waktu yang tepat bahan-bahan yang diperlukan guna pengisian konosemennya. 

 

Pasal
505

Nakhoda berwenang mengeluarkan konosemen
barang-barang yang diterima untuk dimuat di kapal yang dipimpinnya, kecuali
jika ada orang lain yang ditugaskan untuk mengeluarkannya. 

 

Pasal
506

Konosemen adalah surat yang diberi tanggal
yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima
barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat
yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian
pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan
dilakukan.

Orang usaha dapat disebut dengan namanya, baik
sebagai yang ditunjuk dari pengirim atau dari pihak ketiga, maupun sebagai
orang yang menunjukkan konosemen itu, dengan atau tanpa di samping orang yang
disebut dengan namanya.

Kata-kata “atas-tunjuk” begitu saja dianggap
menunjukkan yang ditunjuk dari pengirim.

Bila konosemen dikeluarkan setelah pemuatan barang-barang,
maka di dalamnya atas kehendak pengirim disebut nama kapal yang memuat barang
itu. Bila konosemen itu dikeluarkan sebelum pemuatan barang-barang tanpa
menyebut nama kapal yang akan memuat barang-barang itu, maka pengirim dapat
mengharap, agar di dalamnya masih akan dicatat oleh pengangkut nama kapalnya
dan hari pemuatannya, segera setelah itu terjadi. 

 

Pasal
507

Konosemen dikeluarkan dalam dua lembar yang
dapat diperdagangkan, yang di dalamnya dinyatakan berapa lembar seluruhnya yang
dikeluarkan, berlaku semua untuk satu dan satu untuk semuanya. Lembar-lembar
yang tidak dapat diperdagangkan harus dinyatakan sebagai demikian.

Terhadap tiap lembar yang di dalamnya tidak
terdapat pernyataan jumlah lembar yang dikeluarkan dan yang tidak ditandai bahwa
tidak dapat diperdagangkan, pengangkut wajib melakukan penyerahan kepada orang
yang memperolehnya dengan itikad baik dan menjaminnya dengan imbalan. 

 

Pasal
508

Konosemen atas-tunjuk dipindahtangankan dengan
endosemen dan penyerahan naskahnya. Endosemen itu tidak usah memuat harga yang
telah dinikmati, begitu pula tidak usah ditentukan atas-tunjuk. Satu tanda
tangan pun di halaman belakang konosemen sudah cukup. 

 

Pasal
509

Bila telah dikeluarkan konosemen, tidak dapat
dituntut penyerahan barang sebelum tiba di tempat tujuan selain dengan
penyerahan kembali semua lembar konosemen yang dapat diperdagangkan atau, bila
tidak semua diserahkan kembali, dengan jaminan untuk semua kerugian yang
mungkin diderita karenanya. Bila timbul perselisihan tentang jumlah dan sifat
jaminan, maka hal itu diserahkan kepada putusan hakim.

 

Pasal
510

Pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan
barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi
pemegang tidak sah menurut hukum.

Surat-surat yang oleh pemegang konosemen
dikeluarkan kepada pihak ketiga, dengan maksud agar dengan itu diterima bagian
dari barang-barang yang disebut dalam konosemennya, tidak memberikan hak
tersendiri kepada para pemegangnya atas penyerahan terhadap pengangkut. 

 

Pasal
511

Perjanjian pengangkutan atau bila diadakan
carter-partai, carter-partai hanya dapat digunakan sebagai alat untuk membantah
pemegang konosemen dan usaha hanya dapat digunakan sebagai dalih, bila dan
sekedar oleh konosemen ditunjuk kepada hal itu, kecuali bila ia sendiri atau
orang yang atas bebannya ia bertindak, adalah suatu pihak pada perjanjian itu
atau carter-partai itu.

Pemegang konosemen tidak wajib memenuhi bea
berlabuh tambahan atau ganti rugi dalam urusan pemuatan atau yang harus dibayar
karena sebagian barang tidak dimuat, kecuali jika kewajiban membayar itu
ternyata dari konosemen itu, atau ia selayaknya dapat dianggap mengetahui pada
waktu memperoleh konosemen dari tempat lain tentang kewajiban bayar itu, atau
konosemen memuat penunjukan secara umum kepada ketentuan dalam carter-partai
dan usaha menentukan, bahwa tanggung jawab pencarter untuk bea berlabuh
tambahan atau ganti rugi berhenti dengan berakhirnya pemuatan. pengecualian
yang diadakan pada akhir alinea pertama berlaku juga di sini.

 

Pasal
512

Bila pemegang konosemen sendiri adalah
pengirimnya atau bertindak untuk bebannya, pengangkut cukup dengan menyerahkan
apa yang telah diterimanya untuk diangkut, meskipun uraian mengenai barangnya
dalam konosemen tidak sesuai.

 

Pasal
513

<p class=MsoNormal>Bila dalam konosemen dimuat klausula:
"isi, sifat, jumlah, berat atau ukuran tidak diketahui", atau
klausula semacam itu, maka pernyataan yang terdapat pada konosemen mengenai
isi, sifat, jumlah, berat atau ukuran dari barang tidak mengikat pengangkut, kecuali
bila ia telah tahu atau semestinya harus tahu tentang jeni<span
lang=IN>s atau keadaan barang-barang itu atau barang-barang itu telah dihitung,
ditimbang atau diukur di hadapannya.</span></p>

 

Pasal
514

Bila konosemennya tidak menyebut keadaan
barangnya, dianggap pengangkut telah menerima barangnya dalam keadaan baik,
sampai ada bukti kebalikannya, bila keliatan dari luar dalam keadaan baik.

 

Pasal
515

Pemegang konosemen yang telah melaporkan diri
untuk menerima barang-barang yang disebutkan di dalamnya, setelah menerima
barang-barang itu dengan beres, wajib menyerahkan konosemennya kepada penanda
tangan atau wakilnya dengan dibubuhi tanda terima.

<p class=MsoNormal>Bila diminta, ia wajib meni<span
lang=IN>tipkan konosemen itu kepada pihak ketiga guna menjamin pengembaliannya,
sebelum dimulai dengan penyerahan barang-barangnya.</span></p>

Bila ada perselisihan, maka pihak ketiga itu
ditunjuk oleh ketua raad van justitie, bila ada dalam wilayah di mana
penyerahan itu dilakukan, kalau tidak, oleh residentierechter, atau jika ia
tidak ada oleh kepala Pemerintahan Daerah setempat, bagaimanapun juga atas
permohonan pihak yang paling bersedia dan setelah mendengar atau memanggil
secukupnya pihak lawannya atau wakilnya. pemanggilan usaha dilakukan dengan
surat tercatat.

 

Pasal
516

Pengangkut wajib menyimpan barang-barang atas
biaya dan bahaya kerugian pemilik dalam tempat yang sesuai untuk itu, bila
pemegang berbagai konosemen atau berbagai lembar dari konosemen yang sama di
tempat tujuan menuntut penyerahan dari barang-barang yang sama.

Bila di tempat tujuan tidak ada tempat
penyimpanan yang sesuai atau pengangkut tidak mempunyai wakilnya, maka
pengangkut berwenang untuk mengangkut barang-barang itu ke pelabuhan pertama
yang berikut yang penyimpanannya dapat dilakukan paling sesuai dan yang
mempunyai wakil, dan di sana menyimpan barang pada tempat penyimpanan yang
sesuai, semua atas biaya dan bahaya kerugian pemilik.

Pasal 496 dan pasal 497 dalam hal usaha
berlaku, kecuali perubahan usaha, bahwa pemberian kuasa untuk menjual dapat
diminta oleh tiap-tiap pemegang konosemen, bila barang-barang dapat menjadi
lekas busuk.

 

Pasal
517

Yang mempunyai hak terkuat di antara para
pemegang berbagai lembar konosemen dari barang-barang yang disimpan menurut
pasal yang lain, adalah orang yang menjadi pemegang dari lembaran, sesudah
pemegang yang mendahului mereka, yang menjadi pemegang dari seluruh lembaran,
orang yang pertama menjadi pemegang dengan itikad baik dan menjaminnya dengan
imbalan.

 

Pasal
517a

Penyerahan konosemen sebelum pengangkut
menyerahkan barang-barang yang disebut di dalamnya, berlaku sebagai
pemindahtanganan barang-barang itu.

 

Pasal
517b

Konosemen-konosemen yang isinya bertentangan
dengan ketentuan pasal 470, tidak boleh dikeluarkan untuk pengangkutan dari
pelabuhan Indonesia.

 

Pasal
517c

Pasal-pasal 468-480 berlaku terhadap
pengangkutan lewat laut dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal itu juga
berlaku terhadap pengangkutan lewat laut ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia,
kecuali alinea pertama pasal 470 dan alinea kedua pasal 470a yang tetap tidak
berlaku terhadap hal itu, sekedar persyaratan dan perjanjian yang dimaksud di
situ berlaku sah menurut undang-undang negara tempat dilakukannya pemuatan.

 

Pasal
517d

Ketentuan-ketentuan bab usaha yang berhubungan
dengan pemuatan atau pembongkaran dan penyerahan barang selalu berlaku, bila
pemuatan atau pembongkaran dan penyerahannya dilakukan di pelabuhan Indonesia.

 

Sub
2

Dinas
perhubungan Tetap

 

Pasal
517e

Terhadap pengangkutan oleh
perusahaan-perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan dinas tetap antara dua
tempat atau lebih (kapal-kapal pelayaran tetap) berlaku ketentuan-ketentuan
berikut.

 

Pasal
517f

Bila pengangkut telah mengumumkan
syarat-syarat pengangkutan dan tarif, ia wajib mengangkut barang-barang yang
diajukan kepadanya dan yang dihubungkan sesuai dengan syarat-syarat dan tarif
itu, sekedar hal itu dimungkinkan oleh ruangan yang disediakan baginya untuk
jurusan yang diminta. Pengangkut wajib memberi kesempatan kepada umum untuk
memperoleh daftar syarat-syarat dan tarif yang telah diumumkan. Usaha berlaku
terhadap pengangkutannya, kecuali bila oleh kedua belah pihak ditetapkan
ketentuan-ketentuan lain secara tertulis.

 

Pasal
517g

Pengangkut tidak wajib mengangkut dengan
kesempatan tentu, dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk kelambatan
pengangkutannya.

 

Pasal
517h

Kesediaan untuk mengangkut dengan kesempatan
kapal tertentu batal, bila barang-barang tidak disampaikan pada waktunya,
dengan tidak mengurangi hak pengangkut atas ganti rugi yang diderita karenanya.

 

Pasal
517i

Pengangkut harus menyerahkan barang-barang
angkutannya di tempat tujuan, di kapal atau di darat.

Ia wajib memberitahukan tentang datangnya
barang-barang dan tentang cara penyerahannya kepada mereka yang telah
melaporkan diri selaku penerima dan telah menunjukkan hak mereka.

Terhadap para penerima lainnya ia cukup dengan
pemberitahuan dengan cara yang lazim.

Ketentuan-ketentuan dalam alinea kedua dan
ketiga dalam hal usaha tidak berlaku, bila untuk hal tersebut keadaan setempat
tidak mengizinkan atau tidak ada gunanya.

 

Pasal
517J

Barang-barang yang diserahkan dari kapal harus
diterima oleh penerima dari alat pembongkar yang digunakan oleh pengangkut,
begitu hal itu diberitahukan oleh pengangkut kapal untuk diserahkan.

Bila penerima pada saat termaksud dalam alinea
yang lalu tidak memulai dengan penerimaannya, atau setelah memulainya, tidak
melanjutkannya dengan tertib dan dengan kecepatan yang seimbang dengan
kemampuan kapal untuk melakukan penyerahan, pengangkut berwenang untuk
membongkar barang-barang itu dan memasukkannya dalam tongkang-tongkang atau
menyimpannya di tempat-tempat yang sesuai untuk itu, atas beban dan risiko
penerima.

Bila pembongkaran dan penyimpanan yang
dimaksud dalam alinea yang lain tidak mungkin dilakukan atau pengangkut di
tempat itu tidak mempunyai perwakilan, nakhoda berwenang untuk mengangkut terus
barang-barang itu. pembongkaran dan penyimpanan barang-barang itu lalu
dilakukan di pelabuhan pelayaran tetap berikutnya, di mana hal usaha dapat
dilakukan paling sesuai dan di mana pengangkut mempunyai perwakilan, dalam
tongkang-tongkang atau dalam tempat tongkang penyimpanan yang sesuai, semua
atas beban dan risiko penerima.

Dalam hal tersebut pada alinea yang lalu,
nakhoda mempunyai juga wewenang bila dianggapnya hal ini penting untuk
penerima, untuk menahan barang di kapal dan menyerahkannya, bila kapalnya
singgah lagi di tempat tujuan itu. Hal itu dilakukan atas risiko penerima, yang
dengan demikian di samping biaya angkutan yang semula harus dibayar, juga biaya
angkutan dari tempat tujuan ke pelabuhan pelayaran tetap dan sebaliknya seperti
yang dimaksud dalam alinea ketiga.

Dalam hal-hal penyimpanan barang-barang,
mengangkut terus dan menahannya di kapal, pengangkut wajib memberitahukan
selekasnya kepada para penerima tentang hal usaha, kecuali bila pemberitahuan
dengan cara pasal 517i telah dilakukan.

 

Pasal
517k

Bila pengangkut di suatu tempat mempunyai
perwakilan dan tempat penyimpanan yang sesuai, maka barang-barang yang harus
diserahkan di darat harus diterima di sana - oleh para penerima tersebut dalam
alinea kedua pasal 517i, selambat-lambatnya pada hari kedua setelah mereka
menerima pemberitahuan tentang tibanya atau, bila di dalamnya ditentukan hari
yang lebih kemudian, maka pada hari itulah, - oleh para penerima selebihnya
paling lambat pada hari kedua setelah pemberitahuan dilakukan atau, bila di
dalamnya ditentukan hari yang lebih kemudian, pada hari itulah, dan bila tidak
dikeluarkan pemberitahuan, paling lambat pada hari kedua setelah pembongkaran
di darat.

Bila penerima pada hari yang ditunjukkan
baginya dalam alinea yang lalu tidak memulai dengan penerimaan atau setelah
menerimanya tidak melanjutkannya dengan tertib dan dengan kecepatan yang
pantas, pengangkut berwenang untuk tetap menyimpan barang-barang itu dalam
tempat penyimpanan yang sesuai untuk itu.

Bila pengangkut tidak mempunyai perwakilan di
tempat itu atau tempat penyimpanan yang tidak sesuai, barang itu harus diterima
oleh penerima di darat, segera setelah hal itu di sana ditunjukkan untuk
diterima.

Bila dalam hal yang terakhir penerima tidak
memulai dengan penerimaan pada waktunya, nakhoda berwenang untuk mengembalikan
lagi barang-barang ke kapal dan mengangkutnya terus ke pelabuhan pelayaran
tetap pertama berikutnya, di mana barang-barang dapat dibongkar dan disimpan
secara sesuai dan di mana pengangkut mempunyai perwakilan, dan membongkarnya di
sana ke dalam tongkang-tongkang atau menyimpannya di tempat yang sesuai untuk
itu, semua atas beban dan risiko penerima.

Dalam hal apa yang tersebut dalam alinea yang
lalu, maka nakhoda juga mempunyai wewenang, bila ia menganggap hal usaha
penting untuk penerima, untuk menahan barangnya di kapal - setelah menerimanya
kembali di kapal - dan menyerahkannya, bila kapalnya singgah lagi di tempat
tujuan itu. Hal itu dilakukan atas risiko penerima, yang dengan demikian di
samping biaya angkutan yang semula harus dibayar juga biaya angkutan dari
tempat tujuan ke pelabuhan pelayaran tetap dan sebaliknya seperti yang dimaksud
dalam alinea keempat, beserta biaya untuk memuat dan membongkar.

Ketentuan dalam alinea terakhir pasal 517j di
sini berlaku juga.

 

Pasal
517l

Pengangkut wajib menghentikan pembongkaran
atau penyimpanan yang telah dimulainya secara sepihak berdasarkan ketentuan
pasal-pasal yang lalu, bila penerima masih mau datang melaporkan diri untuk
menerima dan mengambil tindakan yang perlu untuk secepatnya melaksanakannya.

 

Pasal
517m

Pada waktu penerimaan, maka penerima akan
berlaku menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan pengangkut mengenai waktu
dan caranya, kecuali bila ketentuan-ketentuan itu sedemikian rupa, sehingga
selayaknya tidak dapat dituntut dari penerima untuk menaatinya.

 

Pasal
517n

Bila pengangkut tidak dapat menggunakan
wewenangnya untuk membongkar atau menyimpan barang-barang di tempat tujuan, dan
penerimaan yang tidak pada waktunya adalah akibat dari kelalaian penerima, maka
penerima wajib mengganti kerugian yang diderita pengangkut yang disebabkan
olehnya.

 

Pasal
517o

Pengangkut yang tidak siap untuk menyerahkan
barang, jika penerima melaporkan diri untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan
di atas, atau menghambat penerimaannya, wajib mengganti kerugian penerima yang
disebabkan penghambatan itu.

 

Pasal
517p

Biaya angkutan harus dibayar setelah
penyerahan barang pada tempat tujuan.

Namun biaya angkutan itu tidak harus dibayar
untuk barang yang sedemikian rusaknya sehingga tibanya dalam keadaan tak
berharga, kecuali bila kerusakan itu disebabkan oleh kesalahan pengirim atau
oleh sifat, keadaan atau suatu cacat barang itu sendiri.

 

Pasal
517q

Bila telah dijanjikan, bahwa biaya angkutan
harus dibayar di tempat pengiriman atau pada waktu pengirimannya, maka hal itu
hanya dapat ditagih pada pengirimnya dan menjadi utangnya, juga bila barangnya
tidak sampai di tempat tujuan.

 

Pasal
517r

Kewajiban pengangkut tidak terhapus karena
kapal yang bermuatan barang itu tidak melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan
perjalanannya dalam jangka waktu yang layak; ia harus mengusahakan pengangkutan
selanjutnya ke tempat tujuan atas bebannya.

 

Pasal
517s

Perjanjian pengangkutan terhapus, bila sebelum
keberangkatan kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutannya:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>peraturan penguasa menghalangi keluarnya kapal itu;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pengeluaran barang-barang dari tempat keberangkatan
atau pemasukan di tempat tujuan dilarang;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pecah perang, sehingga kapal atau barang-barangnya
menjadi tidak bebas;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pelabuhan keberangkatan atau tempat tujuan dibl<span
 lang=IN>oki</span>r;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>dilakukan embargo terhadap kapal atau oleh
peraturan penguasa dicabut penguasaan pengangkut atas ruang kapal yang
diperuntukkan bagi pengangkutan barang-barang itu.</p>

Bila dalam hal-hal yang disebut dalam nomor 2
dan nomor 3 untuk pembongkaran barang-barang itu diperlukan pengaturan kembali
muatan lainnya untuk seluruhnya atau sebagian, biayanya dibebankan pada para
pemuat barang-barang itu. Di samping itu mereka juga wajib mengganti kerusakan
yang diderita pada muatan lainnya karena pengaturan kembali.

 

Pasal
517t

Bila setelah permulaan perjalanan timbul
hal-hal yang disebut dalam nomor 2, nomor 3 atau nomor 5 pasal yang lalu, pada
pelabuhan tujuan diblokir, kapalnya
oleh peraturan penguasa dihalangi untuk ke luar dari pelabuhan yang disinggahi,
atau usaha diblokir, pengangkut
berwenang untuk membongkar barang-barangnya dan menyimpannya atas beban orang
yang berhak di pelabuhan tempat kapal itu berada atau dalam pelabuhan terdekat
yang aman yang dapat dicapainya.

Orang yang berhak pada pihaknya dapat menuntut
penyerahan barang-barangnya di pelabuhan tempat kapal itu berada, atau di
pelabuhan pertama yang dimasuki kapal itu.

Alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga
disini.

 

Pasal
517u

Biaya angkutan tidak harus dibayar dalam
hal-hal dari pasal yang lalu.

Namun bila yang berhak telah memperoleh
manfaat dari pengangkutan itu, hakim atas tuntutan pengangkut dapat memutuskan,
bahwa biaya angkutan harus dibayar, dan menetapkan jumlahnya secara layak.

 

Pasal
517u bis

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal
517s, setiap pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawannya dapat
menghentikan perjanjiannya, bila pelaksanaannya terhalang oleh karena suatu
peraturan penguasa yang mencabut seluruhnya atau sebagian dari ruang sebuah
kapal atau lebih yang diperuntukkan bagi pengangkutan barang-barang dari
penguasaan pengangkut, sedangkan pelaksanaannya tidak dapat dimulai kembali
dalam waktu yang layak.

Setelah berakhirnya perjanjian, pengangkut
berwenang untuk membongkar barang-barang dan menyimpannya atas beban yang
berhak di pelabuhan tempat kapal berada, atau di pelabuhan terdekat yang aman
yang dapat dicapainya. yang berhak pada pihaknya dapat menuntut penyerahan
barang-barangnya di pelabuhan tempat kapal itu berada, atau di pelabuhan
pertama yang dimasuki kapal tersebut.

Biaya angkutan dalam hal yang diatur dalam
pasal usaha tidak harus dibayar.

Bila telah terjadi pengangkutan barang-barang
dan yang berhak telah mendapat manfaat darinya, hakim atas tuntutan pengangkut
dapat memutuskan, bahwa biaya angkutan harus dibayar dan menetapkan jumlahnya
secara layak.

 

Pasal
517v

Pengangkut yang di tempat yang tidak termasuk
dalam dinas tetap yang diselenggarakan olehnya, menerima barang-barang untuk
diangkut atau menerima barang-barang untuk diangkut ke tempat yang tidak
termasuk dalam dinas tetapnya sebagai pengangkut, juga bila sebagian
pengangkutannya tidak lewat laut, bertanggungjawab untuk seluruh pengangkutan,
sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap tiap bagian dari pengangkutan itu.

Bila dalam perjanjian atau dalam konosemen
(konosemen terusan atau konosemen pengangkutan terusan) yang dikeluarkannya
dipersyaratkan, bahwa tanggung-jawab untuk pengangkutan terbatas sampai pada
jurusan dinas pengangkutannya sendiri saja, maka ia wajib mengusahakan agar
pengangkutannya sebelum atau berikutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
-ketentuan perjanjian pengangkutan atau kkonosemennya, demikian pula agar
surat-surat bukti yang menyatakan hal itu disampaikan kepada pihak lawannya
atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima surat-surat itu.  Bila
surat-surat bukti berhubungan dengan pengangkutan berikutnya, maka daripadanya
harus pula ternyata, bahwa barang-barang di tempat tujuan akhir akan diserahkan
kepada orang yang ditunjuk dalam perjanjian atau kepada pemegang konosemennya.

 

Pasal
517w

Dua orang pengangkut atau lebih yang menerima
barang-barang untuk diangkut, seluruhnya atau sebagian lewat laut melalui
jurusan dinas pengangkutan yang bersambungan, sebagai pengangkut bertanggung
jawab secara tanggung renteng untuk seluruh angkutannya, sesuai dengan hukum
yang berlaku terhadap tiap bagian pengangkutan.

Bila perjanjian pengangkutan atau konosemen
terusan menentukan mengenai pengangkutan usaha, bahwa tanggung jawab
berbagai-bagai pengangkut terbatas sampai pada jurusan dinas pengangkutan
masing-masing saja, maka tiap pengangkut wajib mengusahakan agar pengangkutan
selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian pengangkutan
atau Konosemen, begitu pula agar surat-surat buktinya, yang menyatakan hal itu,
disampaikan kepada pihak lawan atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima
surat-surat itu. Dari surat-surat bukti usaha harus pula ternyata, bahwa
barang-barang di tempat tujuan akhir akan diserahkan kepada orang yang ditunjuk
dalam perjanjian atau kepada pemegang konosemen terusan itu.

Pasal
517x

penerima bagaimanapun juga dapat memungut dari
biaya angkutan yang harus dibayar olehnya, ganti rugi yang diderita pada
barang-barang selama pengangkutan, untuk mana biaya angkutan harus dibayar.
Pengangkut yang memungut atau telah memungut biaya angkutan usaha dapat
dituntut untuk membayar kerugian itu.

 

Pasal
517y

Pasal-pasal 517f, 517p-517x berlaku baik
terhadap pengangkutan lewat laut, dari maupun ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

 

Sub
3

Pencarteran
Menurut Waktu

 

Pasal
517z

Terhadap carter menurut waktu untuk
pengangkutan barang-barang berlaku pasal-pasal 518-518f.

 

Pasal
518

pencarter berwenang untuk mengadakan dengan
pihak ketiga, baik pencarteran menurut waktu maupun pencarteran menurut
perjalanan, dengan tidak mengurangi pertanggungjawabannya terhadap yang
mencarterkan untuk memenuhi perjanjian yang diadakan dengannya.

 

Pasal
518a

Pencarter dapat menggunakan seluruh ruang
kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan barang. Dalam ruang kapal selebihnya
tidak boleh diangkut barang atau penumpang tanpa izinnya.

 

Pasal
518b

Bila dalam carter-partai daya muat kapal
dinyatakan lebih besar daripada yang sebenarnya, uang carternya dikurangi
secara sebanding dan yang mencarterkan di samping itu wajib mengganti kerugian
yang disebabkan oleh itu terhadap pencarter, kecuali bila pencarter telah
mengetahui besar daya muat yang sesungguhnya.

 

Pasal
518c

Dalam batas-batas yang ditetapkan oleh
carter-partai, nakhoda harus menurut perintah-perintah pencarter dalam segala
hal mengenai penerimaan, pengangkutan dan penyerahan muatan.

Ia berwenang mengenai hal usaha untuk
bertindak atas nama pencarter, kecuali bila untuk penyelenggaraan usaha
pencarter menugaskan orang-orang lain.

Barangsiapa telah bertindak dengan nakhoda
menurut itu, kecuali kepada pencarter, ia dapat juga menggugat pengusaha kapal.

 

Pasal
518d

Pencarter berwenang menerima barang-barang
pihak ketiga untuk diangkut dengan biaya angkutan dan syarat-syarat yang
dianggapnya pantas.

Bila konosemen-konosemen yang dikeluarkan
untuk barang-barang ditandatangani oleh atau atas nama nakhoda,
pemegang-pemegangnya dapat menggugat baik pengusaha kapal maupun pencarternya.

Bila karena itu pengusaha kapal mendapat
kewajiban lebih daripada kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut
Carter-partainya, maka ia dapat minta ganti rugi dari pencarter. 

 

Pasal
518e

Pencarter tidak dapat menuntut, agar kapal
memuat, membongkar dan lain-lain sebagainya, pergi ke tempat-tempat yang tidak
dapat dicapainya dengan lancar dan berlabuh dengan aman. 

 

Pasal
518f

Bila kapal dicarter untuk mengadakan satu
perjalanan tertentu atau lebih, uang carter mulai diperhitungkan sejak hari
kapal disediakan bagi pencarter di pelabuhan di mana perjalanan pertama akan
dimulai dan kepadanya oleh yang mencarterkan diberitahu tentang hal itu secara
tertulis. Uang carter harus dibayar sampai dengan hari di mana kapal itu
setelah pembongkarannya diserahkan kembali kepada yang mencarterkan. (KUHD 453,
533n.)

 

Pasal
518g

Terhadap pencarteran menurut waktu atas kapal
yang memakai bendera Indonesia, sejauh tidak ada perjanjian lain, berlaku
ketentuan-ketentuan paragraf usaha, tanpa memandang tempat diadakannya
pencarteran. 

 

Sub
4

Pencarteran
Menurut Perjalanan

 

Pasal
518h

Dari perjanjian-perjanjian yang disebut dalam
pasal 453, pencarter hanya dapat mengadakan carter menurut perjalanan dengan
pihak ketiga asalkan carter-partainya memberi wewenang untuk itu kepadanya.

 

Pasal
518i

Pencarter dapat menggunakan seluruh ruang
kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan barang, bila telah diadakan
perjanjian tentang pengangkutan keseluruhan suatu muatan. Dalam ruang kapal
selebihnya tanpa izinnya tidak boleh diangkut barang-barang atau penumpang.

 

Pasal
518j

Bila dalam carter-partai daya muat kapal atau
ruang kapal yang dicarterkan disebutkan lebih besar daripada yang sesungguhnya,
yang mencarterkan wajib mengganti kepada pencarter kerugian yang disebabkan
karena itu, kecuali bila pencarter telah mengetahui besarnya daya muat yang
sesungguhnya; di samping itu uang carternya dikurangi secara sebanding, bila
untuk itu ditetapkan suatu jumlah tetap.

 

Pasal
518k

Pencarter berwenang untuk menerima
barang-barang pihak ketiga untuk diangkut dengan syarat yang ditetapkan dalam
carter-partai, dan dengan biaya angkutan yang dianggapnya pantas.

Bila konosemen-konosemen yang dikeluarkan
untuk barang-barang itu ditandatangani oleh atau atas nama nakhoda,
pemegang-pemegangnya dapat menggugat baik pengusaha kapal maupun pencarternya
untuk mengganti kerugian.

Bila karena itu pengusaha kapal mendapat
kewajiban lebih daripada kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut
carter-partainya, maka ia dapat minta ganti rugi dari pencarter. 

 

Pasal
518l

Pencarter menunjuk tempat kapal harus berlabuh
untuk diberi muatan.

Untuk itu ia harus menunjuk tempat untuk
memuat yang biasa digunakan, yang tersedia dan di mana kapal itu dapat datang
dan tetap berlabuh dengan aman dan lancar.

Bila pencarter menunjuk berturut-turut lebih
dari satu tempat untuk memuat, biaya angkutan tambahan, termasuk juga ganti
rugi karena kehilangan waktu, dibebankan kepadanya. 

 

Pasal
518m

Bila pencarter lalai untuk menunjuk hal itu
pada waktunya, atau para pencarter, bila lebih dari seorang, tidak mendapat
kata sepakat dalam penunjukan, yang mencarterkan bebas untuk memilih sendiri
tempat muatnya. Dalam hal usaha ia wajib memilih tempat-tempat yang biasa
digunakan. 

 

Pasal
518n

Barang tidak boleh dimuat di atas geladak atau
perahu-perahu tanpa izin pencarter.

 

Pasal
518o

Pencarter harus membawa barang-barang yang
harus dimuat ke dekat kapal dan menempatkannya pada alat-alat pemuat yang harus
disediakan oleh yang mencarterkan. 

 

Pasal
518p

Yang mencarterkan wajib menerima barang-barang
yang diantarkan untuk dimuat, secepat penataan kapal mengizinkan.

Bila pada waktu pemuatan ia menyebabkan
hambatan, maka ia wajib mengganti kerugian terhadap pencarter.

 

Pasal
518q

Yang mencarterkan memberitahukan kepada
pencarter secara tertulis tentang hari siapnya kapal di tempat muat untuk
dimuati.

Waktu muat mulai pada hari itu, akan tetapi
tidak sebelum hari pertama setelah pemberitahuan. 

 

Pasal
518r

Bila waktu muat tidak ditentukan dalam
carter-partai, yang berlaku adalah waktu selama pemuatan dapat selesai, bila
barang-barang selama jam-jam kerja biasa dan dengan cara yang lazim di tempat
itu dibawa ke dekat kapal, dengan kecepatan yang memungkinkan secara layak
menurut keadaan yang ada dan kemampuan kapal mengizinkan untuk menerimanya.

 

Pasal
518s

Bila pencarter tidak dapat mengadakan muatan
yang telah diperjanjikan, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawan atau
wakilnya ia dapat memutuskan perjanjian itu, asalkan pemuatannya belum dimulai.
ia wajib mengganti kerugian kepada yang mencarterkan yang disebabkan oleh
pemutusan itu.

 

Pasal
518t

Bila sampai lewat waktunya untuk memuat belum
dimulai dengan mengantarkan barang-barang untuk dimuatkan dan tidak
dipersyaratkan hari-hari berlabuh tambahan, maka yang mencarterkan dapat
menganggap perjanjian dibatalkan, asalkan ia memberitahukan hal itu secara
tertulis kepada pihak lawan. Dalam hal usaha ia mempunyai hak atas penggantian
bea berlabuh tambahan dan kerugian yang dideritanya karena pemutusan itu.

 

Pasal
518u

Bila dipersyaratkan hari berlabuh tambahan,
setelah lewat waktu muat, maka yang mencarterkan masih harus menunggu sampai
hari berlabuh tambahan lewat.

Setelah hari berlabuh tambahan lewat, bila
barang-barang belum diantarkan juga, yang mencarterkan dapat bertindak menurut
cara yang ditunjukkan dalam pasal yang lalu. Dalam hal usaha ia mempunyai hak
atas bea berlabuh tambahan dan penggantian kerugian. 

 

Pasal
518v

Bila carter-partai menentukan hari berlabuh
tambahan, akan tetapi tidak ditetapkan tentang bea berlabuh tambahan, maka bila
ada perselisihan, hal itu ditetapkan oleh hakim menurut kelayakan.

Bila carter-partai menentukan bea berlabuh
tambahan, akan tetapi tidak ditetapkan tentang jumlah hari berlabuh tambahan,
maka jumlah usaha dianggap sebanyak 8 hari.

 

Pasal
518w

Bila jumlah hari berlabuh atau hari berlabuh
tambahan ditetapkan dalam carter-partai, dalam perhitungan mengenai itu
hari-hari di mana yang mencarterkan lalai atau terhalang untuk menerima muatan,
tidak ikut dihitung. (KUHD 454, 518p, u.)

 

Pasal
518x

Bila waktu muat sudah lewat atau bila
hari-hari berlabuh tambahan yang dipersyaratkan sudah lewat pula, muatan hanya
diantarkan sebagian, maka tanpa menunggu lebih lama lagi, yang mencarterkan
dapat memulai perjalanan. ia berwenang untuk menerima barang-barang dari orang
lain (muatan tambahan) untuk diangkut mengganti bagian muatan yang kurang.

Pencarter wajib mengganti kerugian yang
diderita oleh yang mencarterkan, oleh karena jumlah muatan yang diperjanjikan
hanya diadakan sebagian, demikian pula untuk membayar bea berlabuh tambahan,
bila dipersyaratkan hari-hari berlabuh tambahan.

Bila sebagai uang carter ditentukan jumlah
yang pasti, hal usaha tetap harus dibayar seluruhnya dengan pemotongan biaya
angkutan untuk muatan tambahan yang sekiranya dimuat.

 

Pasal
518y

Bila ada pencarter lebih dari satu orang,
masing-masing mereka yang menggunakan hari-hari berlabuh tambahan yang
dipersyaratkan, wajib membayar bea berlabuh tambahan kepada yang mencarterkan,
dengan tidak mengurangi hak-haknya kepada orang yang sekiranya telah
menghalanginya untuk mengantarkan barang-barang untuk dimuat sebelum permulaan
hari-hari berlabuh tambahan.

 

Pasal
518z

Atas tuntutan pencarter, yang mencarterkan
wajib memulai perjalanan dengan sebagian muatan yang diperjanjikan, asalkan
pencarter memberi jaminan untuk segala sesuatu yang seharusnya dapat dituntut
oleh yang mencarterkan dalam hal pengangkutan seluruh muatan yang
diperjanjikan.

Bila timbul perselisihan tentang jumlah atau
sifat jaminan yang harus diberikan, maka hal usaha diputuskan oleh ketua raad
van justitie, bila ada dalam kabupaten tempat pemuatan, atau kalau ia tidak
ada, oleh residentierechter, atau jika ia tidak ada, oleh kepala pemerintahan
Daerah setempat, bagaimanapun atas permohonan pihak yang paling bersedia,
setelah mendengar atau setelah pemanggilan dengan cukup pihak lawan atau
wakilnya.

 

Pasal
519

Juga setelah muatan yang diperjanjikan
sebagian atau seluruhnya dimuat, selama kapal belum berangkat, pencarter dapat
memutuskan perjanjian, asalkan ia memberi jaminan untuk biaya-biaya
pembongkaran kembali dan untuk penggantian semua kerugian yang mungkin dapat diderita
oleh yang mencarterkan karena pemutusan perjanjian itu.

Alinea kedua pasal yang lalu, dalam hal usaha
berlaku. 

 

Pasal
519a

Bila ada lebih dari satu orang pencarter, maka
tidak seorang pun dari mereka dapat memutuskan perjanjian, bila karena itu keberangkatan
kapal terlambat, kecuali bila yang lainnya memberikan izin.

 

Pasal
519b

Yang mencarterkan wajib segera memberangkatkan
kapal setelah pemuatan selesai, dan menyelenggarakan perjalanan dengan
kecepatan yang pantas.

Ia wajib mengganti kerugian, bila karena
kesalahannya atau kesalahan orang yang dipekerjakannya, kapal disita atau
ditahan.

 

Pasal
519c

Pencarter yang karena kesalahannya menyebabkan
kapal ditahan, wajib mengganti kerugian baik terhadap yang mencarterkan maupun
terhadap lain-lainnya yang berkepentingan pada muatannya. 

 

Pasal
519d

Bila kapal karam atau mendapat kerusakan
sedemikian rupa, sehingga dalam waktu yang layak tidak dapat diperbaiki atau
tidak pantas diperbaiki, hapuslah perjanjian pencarteran, kecuali bila yang
mencarterkan bersedia untuk mengusahakan atas biaya sendiri membawa muatan pada
kesempatan lain ke tempat tujuannya.

Ia wajib memberi pernyataan dalam waktu yang
pantas. 

 

Pasal
519e

Bila kapal tidak dapat menyelesaikan
perjalanan karena sejak permulaan tidak laik laut dan tidak sesuai untuk
perjalanan, maka yang mencarterkan wajib mengganti kerugian terhadap pencarter.

 

Pasal
519f

Bila seluruh muatan di tengah perjalanan
dijual karena rusak, hapuslah perjanjian carter, dengan tidak mengurangi
ketentuan pasal 519x.

 

Pasal
519g

Pencarter menunjukkan tempat di mana kapal
harus dibongkar.

Untuk itu ia harus menunjukkan tempat
pembongkaran yang biasa digunakan, di mana kapal dapat masuk dan berlabuh
dengan aman dan lancar.

Bila pencarter menunjuk lebih dari satu tempat
pembongkaran berturut-turut, maka biaya untuk angkutan tambahan yang meliputi
juga penggantian kerugian karena kehilangan waktu, adalah menjadi tanggungan
pencarter. 

 

Pasal
519h

Bila pencarter lalai memberikan penunjukan
pada waktunya, atau para pencarter, bila ada lebih dari satu orang, tidak
mendapat kata sepakat dalam penunjukan, yang mencarterkan bebas memilih sendiri
tempat pembongkaran. Dalam pada itu ia wajib memilih tempat pembongkaran yang
biasa digunakan. 

 

Pasal
519i

Bila kapal telah tiba di tempat pembongkaran
dan telah siap untuk penyerahan muatannya, yang mencarterkan memberitahukan hal
itu kepada pencarter atau wakilnya. Di samping itu pengusaha kapal wajib
memberitahukan hal itu dengan cara yang biasa digunakan, bila
konosemen-konosemen yang dikeluarkan untuk barang-barang yang dimuat
ditandatangani oleh atau atas nama nakhoda.

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku di
sini, bila keadaan setempat tidak memungkinkan pemberitahuan ini, atau hal itu
tidak akan bermanfaat. 

 

Pasal
519j

Yang mencarterkan wajib menyerahkan
barang-barang secepatnya sesuai dengan yang dimungkinkan oleh tatanan kapalnya.

Bila ia menghalangi pencarter untuk penerimaan
barang-barang, maka ia wajib mengganti kerugian. 

 

Pasal
519k

Pencarter harus menerima barang-barangnya dari
alat pembongkar yang harus diselenggarakan oleh yang mencarterkan. ia wajib
memulainya pada hari pertama setelah menerima pemberitahuan dimaksud dalam
pasal 519i, dan melanjutkannya secepatnya seperti selayaknya dimungkinkan oleh
keadaan yang ada dan diizinkan oleh kemampuan kapal.

Bila pemberitahuan berdasarkan ketentuan dalam
alinea terakhir pasal 519i tidak diadakan, pencarter harus menerima
barang-barang, segera setelah diajukan oleh kapal untuk penyerahannya. 

 

Pasal
519l

Bila pencarter tidak memenuhi ketentuan dalam
pasal yang lalu, yang mencarterkan berwenang untuk membongkar barang-barang ke
dalam tongkang atau tempat penyimpanan yang sesuai untuk itu atas beban dan
risiko pencarter.

Bila pembongkaran atau penyimpanan termaksud
dalam alinea yang lain tidak mungkin, nakhoda berwenang untuk mengangkut terus
barang-barang itu. pembongkaran dan penyimpanan barang itu dilakukan dalam
pelabuhan, yang paling sesuai untuk dilakukan di kapal-kapal kecil atau di
tempat penyimpanan yang sesuai, semuanya atas biaya dan risiko penerima.

Dalam hal penyimpanan atau pengangkutan terus,
yang mencarterkan wajib secepatnya memberitahukan hal itu kepada pencarter dan
para pemegang konosemen, kecuali bila telah dilakukan pemberitahuan dengan cara
seperti dimaksud dalam pasal 519i.

 

Pasal
519m

Yang mencarterkan, yang menggunakan wewenang
termaksud dalam alinea pertama pasal yang lalu, wajib menghentikan pembongkaran
dan penyimpangannya, bila pencarter memberitahukan bersedia menerima dan
mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelenggarakannya secepatnya.

 

Pasal
519n

Pada waktu penerimaan, pencarter akan menuruti
peraturan-peraturan yang mencarterkan mengenai waktu dan cara penerimaan,
kecuali bila peraturannya adalah sedemikian rupa, sehingga selayaknya tidak dapat
dituntut dari pencarter untuk menaatinya.

 

Pasal
519o

Bila yang mencarterkan tidak dapat menggunakan
wewenangnya untuk membongkar atau menyimpan di tempat tujuannya, maka pencarter
wajib mengganti kerugian kepadanya yang disebabkan karena penerimaan yang tidak
dilakukan pada waktunya.

 

Pasal
519p

Bila dalam carter-partai dipersyaratkan jumlah
tertentu hari-hari berlabuh atau hari-hari berlabuh tambahan, yang mencarterkan
baru boleh memulai pembongkaran, penyimpanan atau pengangkutan terus, bila
setelah hari-hari itu berlalu dan barang-barang masih ada di kapal.

Dalam penghitungan hari-hari itu, tidak
diikutkan hari-hari pada waktu mana yang mencarterkan lalai atau terhalang
untuk menyerahkan muatan.

 

Pasal
519q

Untuk hari-hari berlabuh tambahan pencarter harus
membayar bea berlabuh tambahan yang diperjanjikan. Bila carter-partai tidak
menentukan bea berlabuh tambahan, maka bila ada perselisihan, hal usaha
ditetapkan oleh hakim sebagaimana layaknya.

Bila carter-partai menentukan bea berlabuh
tambahan, akan tetapi tidak ditetapkan jumlah hari berlabuh tambahan, maka
jumlah usaha dianggap 8 hari. 

 

Pasal
519r

Bila setelah hari-hari berlabuh atau hari-hari
berlabuh tambahan yang diperjanjikan masih ada barang-barang di dalam kapal,
maka pencarter wajib mengganti kerugian akibat kelambatan itu kepada yang
mencarterkan. 

 

Pasal
519s

Bila untuk barang-barang yang dimuat,
dikeluarkan konosemen-konosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama
pengusaha kapal atau oleh atau atas nama nakhoda, yang menunjuk pembongkarannya
kepada carter-partainya, maka berlaku untuk para pemegang konosemen yang
memberitahukan kesediaannya untuk menerima barang yang menjadi haknya,
ketentuan dalam pasal-pasal 519k-519r, dengan tidak mengurangi perubahan dalam
pasal 519k yang tersebut dalam alinea berikut.

Tiap pemegang konosemen wajib memulai
penerimaan, segera bila barang tersedia untuknya, akan tetapi tidak sebelum
hari pertama berikut setelah pemberitahuan termaksud dalam pasal 519i alinea
pertama, pada hari apa pun hari berlabuh yang disepakati dalam carter-partai
mulai. Bila tidak diadakan pemberitahuan berdasarkan ketentuan dalam alinea
terakhir pasal 519i, tiap pemegang konosemen wajib memulai penerimaan segera
bila barang tersedia untuknya, hari-hari berlabuh yang disepakati dalam carter
tanpa memandang pada hari apa partai mulai.

Para pemegang konosemen yang barang-barangnya
masih ada di kapal, bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap yang
mencarterkan untuk bea berlabuh tambahan dan untuk penggantian kerugian, bila
dalam carter-partai disepakati suatu jumlah tertentu hari-hari berlabuh atau
hari-hari berlabuh tambahan. Terhadap sesama mereka sendiri para pemegang
konosemen semua wajib menyelenggarakan penerimaan dengan cara yang dinyatakan
dalam pasal 519k. Barangsiapa yang dengan melalaikan usaha, merintangi orang
lain untuk mengambil barang-barang pada waktunya, wajib terhadap orang itu
mengganti kerugian.

 

Pasal
519t

Tiap ruang kapal yang untuknya diadakan
perjanjian carter tersendiri, untuk penerapan pasal-pasal 519i-519s dianggap
tersendiri. 

 

Pasal
519u

Untuk barang-barang yang diserahkan di tempat
tujuan dari kapal yang dicarter, atau dalam hal tersebut pada pasal 519d
diantarkan di sana atas biaya yang mencarterkan, harus dibayar biaya angkutan
sepenuhnya.

Namun tidak perlu dibayar biaya angkutan untuk
barang yang sedemikian rusak, sehingga tiba dalam keadaan tidak berharga,
kecuali bila kerusakan itu disebabkan oleh kesalahan pengirim atau oleh karena
sifat, keadaan atau suatu cacat barang itu sendiri.

 

Pasal
519v

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
pasal-pasal 519w-519y, tidak harus dibayar biaya angkutan untuk barang-barang
yang tidak diantarkan di tempat tujuan atau yang diantarkan ke sana tidak
dengan kapal yang dicarter, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 519d.

 

Pasal
519w

Biaya angkutan sepenuhnya harus dibayar untuk
barang-barang yang oleh pencarter diminta kembali di tengah perjalanan. yang
mencarterkan di samping itu mempunyai hak atas pembayaran untuk apa yang dapat
ditagih olehnya karena kerusakan umum atau atas dasar lain atau jaminan untuk
itu, beserta penggantian semua biaya untuk penyerahan, dan untuk kerugian yang
mungkin diderita olehnya.

Ia tidak wajib menyerahkannya, bila
perjalanannya akan terhambat karenanya.

 

Pasal
519x

Tidak harus dibayar biaya angkutan untuk
barang-barang yang dijual di tengah perjalanan, karena kerusakannya tidak
mengizinkan untuk pengangkutan lebih lanjut, kecuali bila penjualannya
menghasilkan keuntungan bagi pencarter, yang dalam hal itu jumlah biaya
angkutan yang harus dibayar ditetapkan oleh hakim menurut layaknya.

Yang mencarterkan mempunyai hak untuk
mengambil barang-barang lain (muatan tambahan) sebagai pengganti muatan yang
dijual itu. Biaya angkutan muatan tambahan menjadi haknya. 

 

Pasal
519y

Untuk barang-barang yang berdasarkan pasal 357
dipakai oleh nakhoda atau dilempar ke laut, harus dibayar biaya angkutan
sepenuhnya, kecuali bila ada alasan yang dapat diterima, bahwa hal usaha tidak
akan harus dibayar seandainya nakhoda tidak berbuat apa-apa terhadap barang-barang
itu. 

 

Pasal
519z

Bila untuk biaya angkutan ditentukan jumlah
yang pasti, maka jumlah usaha dikurangi secara sebanding, bila untuk sebagian
barang-barang yang dimuat tidak harus dibayar biaya angkutan berdasarkan yang
ditentukan dalam pasal 519u, alinea kedua, 519v dan 519x.

 

Pasal
520

Apa yang sebelum penyerahan barang-barang di
tempat tujuan telah dibayarkan oleh pencarter untuk diperhitungkan kemudian dan
bila tidak diperjanjikan kebalikannya, dianggap sebagai uang muka atas biaya
angkutan yang seluruhnya atau sebagian harus dikembalikan, jika ternyata tidak
harus dibayar atau harus dibayar sampai jumlah yang lebih kecil.

Dianggap, bahwa diperjanjikan kebalikannya,
bila diberikan uang muka yang dibebani dengan premi untuk asuransi. 

 

Pasal
520a

Bila karena tindakan yang diambil oleh
penguasa terhadap kapal atau karena pecah perang, sehingga kapal menjadi tidak
bebas, perjalanan tidak dapat dimulai dalam waktu yang layak, atau tidak dapat
dilanjutkan setelah dimulai, masing-masing pihak dengan pemberitahuan tertulis
kepada pihak lawan dapat memutuskan perjanjian. Hal yang sama berlaku, bila
oleh tindakan dari penguasa, ruang kapal yang dicarterkan dicabut dari
penguasaan yang mencarterkan.

Bila pada waktu itu kapal tidak berada dalam
suatu pelabuhan dan dimuati, yang mencarterkan wajib menyuruh kapal untuk
singgah di pelabuhan aman yang pertama dapat dicapai dan membongkar muatan di
sana.

Semua biaya pembongkaran menjadi tanggungan
yang mencarterkan.

 

Pasal
520a bis

Bila sebagai uang carter ditetapkan suatu
jumlah yang tetap, maka usaha dikurangi secara sebanding, bila oleh tindakan
penguasa sebagian dari ruang kapal yang dicarterkan dicabut dari penguasaan
yang mencarterkan.

 

Pasal
520b

Bila sebelum pemuatan dimulai, pengangkutan
barang-barang yang diuraikan dalam carter-partai terhalang oleh tindakan
penguasa atau karena pecah perang, barang-barang menjadi tidak bebas, maka
pencarter berwenang untuk mengajukan barang-barang lain untuk diangkut sebagai
pengganti barang-barang tersebut, asalkan pengangkutan barang-barang itu bagi
yang mencarterkan tidak mendatangkan beban yang lebih berat.

Bila pencarter tidak menggunakan wewenang
usaha, maka masing-masing pihak memberitahukan dengan tertulis kepada pihak
lawan dapat memutuskan perjanjian itu.

 

Pasal
520c

Bila keadaan-keadaan yang disebut dalam pasal
yang lain timbul setelah pemuatan dimulai, maka para pihak dengan pemberitahuan
tertulis kepada pihak lawan dapat memutuskan perjanjian.

Bila pada waktu itu kapal tidak berada dalam
pelabuhan, yang mencarterkan wajib menyuruh kapal untuk singgah di pelabuhan
aman yang pertama dapat dicapai dan membongkar muatan di sana.

Semua biaya pembongkaran menjadi tanggungan
pencarter. 

 

Pasal
520d

Bila tindakan yang diambil hanya mengenai
sebagian muatan atau bila hanya sebagian yang menjadi tidak bebas, maka yang
mencarterkan dapat mulai membongkar bagian itu dan pencarter yang bersangkutan
meminta pembongkarannya. Semua biaya untuk pembongkaran yang meliputi biaya
untuk singgah pada suatu pelabuhan bila perlu, menjadi tanggungan pencarter.

Yang mencarterkan berhak menerima
barang-barang dari orang lain, sebagai pengganti barang-barang yang dibongkar,
dan menerima biaya angkutannya.

 

Pasal
520e

Untuk barang-barang yang dibongkar menurut
ketentuan-ketentuan pasal-pasal 520a, 520c dan 520d atau tidak dimuatkan
menurut ketentuan alinea kedua pasal 520b, lazimnya tidak perlu dibayar biaya
angkutan.

Namun bila pencarter telah mendapat keuntungan
dari pengangkutan barang-barang itu, atau untuk pelaksanaan perjanjian
pencarteran itu telah dilakukan perjalanan, yang untuk itu tidak diterima biaya
angkutan, atau keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan hakim memberi
alasan untuk hal itu, alas permohonan yang mencarterkan, hakim dapat
memutuskan, bahwa harus dibayar biaya angkutan dan menetapkan jumlahnya menurut
kelayakan.

 

Pasal
520f

pasal-pasal 518h-518k, 519b-519f dan 519u-520e
berlaku di sini, bila perjanjian pencarteran mengenai baik kapal yang memakai
bendera Indonesia, maupun pengangkutan barang -barang dari atau ke pelabuhan
Indonesia.

 

Sub
5

Pengangkutan
Barang-barang Potongan

 

Pasal
520g

Pengangkutan barang-barang potongan berarti
pengangkutan berdasarkan perjanjian lain daripada perjanjian pencarteran.

Terhadap pengangkutan barang-barang potongan,
selama hal usaha tidak dilakukan dengan kapal-kapal pelayaran tetap, berlaku
ketentuan berikut.

 

Pasal
520h

Pengangkut menentukan tempat dan berapa lama
kapalnya berlabuh untuk pemuatan.

Bila waktu berlabuh untuk pemuatan tidak
diberitahukan lebih dahulu, setiap pengirim dapat menuntut agar kapalnya
berangkat, setelah lalunya 3 minggu sejak barang-barangnya dimuat, atau bila
pengangkut tidak bersedia untuk itu, menuntut agar barang-barangnya dibongkar
kembali atas biaya pengangkut.

 

Pasal
520i

Pengirim harus mengantarkan barang-barang
untuk dimuat, segera bila pengangkut memintanya. ia tidak wajib memuatkan
barang-barang yang tidak diantarkan pada waktunya, dan berhak atas penggantian
kerugian, bila kapal berangkat tanpa barang-barang itu.

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 518n-518p
berlaku juga di sini juga.

 

Pasal
520j

Selama kapal belum berangkat, pengirim dapat
meminta agar barang-barangnya dibongkar kembali, asalkan keberangkatan kapal
tidak terhambat karenanya.

Ia wajib membayar biaya angkutan beserta biaya
penyusunan kembali muatan lainnya, bila sekiranya perlu.

Kerugian pada muatan lainnya yang disebabkan
oleh penyusunan kembali harus diganti olehnya.

 

Pasal
520k

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519b-519e di
sini berlaku juga.

 

Pasal
520l

Pengangkut menunjukkan tempat kapal dibongkar.
ia wajib menunjukkan tempat pembongkaran yang biasa digunakan dan
memberitahukan dengan cara yang lazim kedatangan kapalnya di tempat
pembongkaran itu. Kewajiban pemberitahuan usaha dihapus, bila keadaan setempat
tidak memungkinkan atau hal itu tidak berguna.

 

Pasal
520m

Mulai hari pertama berikut pada pemberitahuan
itu, penerima-penerima harus mengambil barang mereka dari tempat alat-alat
pembongkaran yang harus diadakan oleh pengangkut. Masing-masing mereka wajib
memulainya, segera bila pengangkut telah siap untuk menyerahkan barang-barang
yang diperuntukkan bagi mereka, dan melanjutkan hal itu dengan secepat mungkin
dengan mengingat keadaan yang ada dan kemampuan kapal itu mengizinkan untuk
penyerahan.

Bila pemberitahuan berdasarkan ketentuan dalam
alinea terakhir pasal yang lalu tidak diadakan, penerima harus menerima
barang-barangnya segera setelah diajukan oleh kapal untuk penyerahan.

Bila penerima tidak menaati ketentuan dalam
alinea pertama atau kedua, pengangkut berwenang untuk membongkar barang-barang
itu ke dalam tongkang atau di tempat penyimpanan yang sesuai untuk itu, atas
biaya dan risiko penerima.

Bila pembongkaran dan penyimpanan yang
dimaksud dalam alinea yang lalu tidak mungkin dilakukan, maka nakhoda berwenang
untuk mengangkut terus barang-barang itu. pembongkaran dan penyimpanan barang
itu lalu dilakukan di pelabuhan, yang paling sesuai di kapal-kapal kecil atau
di tempat penyimpanan yang sesuai pula, semua atas biaya dan risiko penerima.

Dalam hal penyimpanan atau pengangkutan terus,
pengangkut wajib secepatnya memberitahukan hal itu kepada penerima, kecuali
bila telah dilakukan pemberitahuan seperti yang diatur dalam pasal 5201.

Pengangkut yang menggunakan wewenang yang
diberikan dalam alinea ketiga, wajib menghentikan pembongkaran atau penyimpanan
itu, bila penerima masih mau memberitahukan kesediaannya untuk menerima dan
mengambil tindakan untuk menyelenggarakan penerimaan itu dengan kecepatan yang
menjadi syaratnya.

 

Pasal
520n

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519j, 519n dan
519o di sini berlaku juga.

 

Pasal
520o

Bila dalam konosemen ditetapkan suatu jumlah
tertentu tentang hari berlabuh atau hari berlabuh dengan hari berlabuh
tambahan, pengangkut haru boleh memulai pembongkaran, penyimpanan dan
pengangkutan terus barang-barang yang disebut dalam konosemen, bila setelah
lewat hari-hari itu seluruhnya atau sebagian barang-barang masih ada di dalam
kapal.

Bila ketentuan tentang jumlah hari berlabuh
atau hari berlabuh dengan hari berlabuh tambahan itu berkenaan dengan
pembongkaran seluruh muatan, maka hari-hari berlabuh itu mulai berlaku pada
hari pertama berikut pada pemberitahuannya, yang diatur dalam pasal 5201. Bila
tidak diadakan pemberitahuan berdasarkan alinea kedua pasal 5201, maka
hari-hari berlabuh ku mulai berlaku pada hari pertama berikut pada hari tibanya
kapal itu.

Bila ketentuan itu semata-mata mengenai
pembongkaran barang-barang yang disebut dalam konosemen, maka hari-hari
berlabuh itu tidak mulai berlaku lebih awal daripada hari ketika pengangkut itu
siap untuk penyerahan barang-barang itu. 

 

Pasal
520p

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519p alinea
kedua, 519q dan 519r di sini berlaku juga.

 

Pasal
520q

Pemegang-pemegang konosemen yang ada
ketentuannya tentang jumlah hari berlabuh atau hari berlabuh dengan hari
berlabuh tambahan yang berhubungan dengan pembongkaran seluruh muatan, bila
mereka mempergunakan hari-hari berlabuh tambahan, bertanggung jawab secara
tanggung renteng tentang penggantian kerugian termaksud dalam pasal 519r,
masing-masing selama masih ada barang-barang yang diperuntukkan baginya di
kapal.

Terhadap sesama mereka sendiri, mereka wajib
menyelenggarakan penerimaan dengan cara yang disebutkan dalam pasal 520m.
Barangsiapa yang dengan lalaikan hal usaha menghalangi orang lain untuk
menerima barang-barangnya pada waktunya, wajib mengganti kerugian kepadanya.

 

Pasal
520r

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519u-519y,
520, 517s-517u bis di sini berlaku juga. 

 

Pasal
520s

Bila dengan sebuah kapal dilakukan
pengangkutan barang-barang untuk melaksanakan perjanjian pencarteran dan untuk
barang-barang yang dimuat dikeluarkan konosemen-konosemen yang ditandatangani
oleh atau atas nama pengusaha kapal atau oleh atau atas nama nakhodanya, yang
mengenai pembongkarannya tidak menunjuk kepada carter-partai, maka berlaku mengenai
pembongkarannya ketentuan dalam pasal-pasal 520n-520q. 

 

Pasal
520t

Pasal-pasal 520k, 520r dan 520s berlaku baik
terhadap pengangkutan lewat laut dari maupun pengangkutan ke
pelabuhan-pelabuhan Indonesia.