Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional. 
 Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 
 Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir. 
 Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah  Negara Republik Indonesia. 
 Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor. 
 Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
 Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 
 Kredit adalah fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi  seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa. 
 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang  mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
 Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
 Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.   
 Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

BAB II
PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Pasal 2
Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan atas asas:
a. kepentingan nasional;
b. kepastian hukum;
c. keterbukaan;
d. akuntabilitas;
e. profesionalisme;
f. efisiensi berkeadilan; dan
g. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3
Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

Pasal 4
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Bagian Kedua
Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional
 
Pasal 5 

Pasal 6
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi. 

Pasal 7
Bentuk Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau
d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

 
Pasal 8
Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk: 
a. Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
 
Pasal 9
Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu.

BAB III 
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 
 
Bagian Kesatu 
Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan 
 
Pasal 10 
(1)  Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  Pembiayaan Ekspor 
Nasional,  berdasarkan  Undang-Undang  ini  dibentuk 
Lembaga Pembiayaan Ekspor  Indonesia  yang  selanjutnya 
disingkat  LPEI  sebagai  lembaga  keuangan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 
(2)  LPEI  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) adalah badan 
hukum menurut Undang-Undang ini. 
(3)  LPEI  adalah  lembaga  yang  dalam  melaksanakan  tugas 
dan  wewenangnya  bersifat  transparan,  akuntabel,  dan 
independen. 
(4)  LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11 
(1)  LPEI  berkedudukan  dan  berkantor  pusat  di  Ibukota 
Negara Republik Indonesia. 
(2)  LPEI  dapat  mempunyai  kantor  di  dalam  dan  di  luar 
wilayah Republik Indonesia. 
 
Bagian Kedua 
Fungsi, Tugas, dan Wewenang 
 
Pasal 12 
LPEI  berfungsi mendukung  program  ekspor  nasional melalui 
Pembiayaan  Ekspor  Nasional  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 5 ayat (1). 
 
Pasal  13 
(1)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, LPEI mempunyai tugas: 
a.   memberi  bantuan  yang  diperlukan  pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (3) dalam 
rangka  Ekspor,  dalam  bentuk  Pembiayaan, 
Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam 
rangka  menghasilkan  barang  dan  jasa  dan/atau 
usaha lain yang menunjang Ekspor; 
b.   menyediakan pembiayaan bagi  transaksi atau proyek 
yang  dikategorikan  tidak  dapat  dibiayai  oleh 
perbankan,  tetapi  mempunyai  prospek  untuk 
peningkatan ekspor nasional; dan 
c.   membantu  mengatasi  hambatan  yang  dihadapi  oleh 
Bank  atau  Lembaga  Keuangan  dalam  penyediaan 
pembiayaan  bagi  Eksportir  yang  secara  komersial 
cukup  potensial  dan/atau  penting  dalam 
perkembangan ekonomi Indonesia. 
(2)  Dalam  menjalankan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1), LPEI dapat melakukan: 
a.    bimbingan  dan  jasa  konsultasi  kepada  Bank, 
Lembaga  Keuangan,  Eksportir,  produsen  barang 
ekspor,  khususnya  usaha  mikro,  kecil,  menengah, 
dan koperasi; dan 
b.   melakukan  kegiatan  lain  yang menunjang tugas dan 
wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang ini. 

Pasal 14 
(1)  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang:  
a.   menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; 
b.   melakukan  restrukturisasi  Pembiayaan  Ekspor 
Nasional;  
c.   melakukan  reasuransi  terhadap  asuransi  yang 
dilaksanakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8; 
dan 
d.   melakukan penyertaan modal. 
(2)  Penyertaan  modal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau 
badan  lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan  tugas 
LPEI dengan persetujuan Menteri. 
 
Pasal 15 
LPEI  dapat  memberikan  fasilitas  Asuransi  kepada  Eksportir 
dalam  hal  lembaga  asuransi  ekspor  tidak  dapat  memenuhi 
permintaan  fasilitas  asuransi  bagi  Eksportir  atau  dalam 
rangka  memenuhi  ketentuan  yang  dipersyaratkan  oleh 
pembeli di luar negeri. 
 
Pasal 16 
Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem 
pembayaran nasional dan internasional. 
 
Pasal 17 
(1)  Dalam  menjalankan  tugasnya,  LPEI  wajib  menerapkan 
prinsip  tata  kelola    perusahaan  yang  baik,  prinsip 
penerapan  manajemen  risiko,  dan  prinsip  mengenal 
nasabah. 
(2)  Penerapan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup  prinsip 
keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, 
kemandirian, dan kewajaran. 
(3)  Penerapan  prinsip  manajemen  risiko  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup  pemenuhan 
kecukupan  modal  minimum,  pengawasan  aktif,  dan 
pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. 

(4)  Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit  mencakup 
kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan 
rekening nasabah,  pemantauan  transaksi nasabah,  serta 
manajemen risiko. 
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  dan 
pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Bagian Ketiga 
Penugasan Khusus 
 
Pasal 18 
(1)   LPEI  dapat  melaksanakan  penugasan  khusus  dari 
Pemerintah  untuk mendukung  program  Ekspor  nasional 
atas biaya Pemerintah. 
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hal-hal  yang  terkait 
dengan  penugasan  khusus  pelaksanaan  program Ekspor 
nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keempat 
Permodalan LPEI 
 
Pasal 19 
(1)  Modal  awal  LPEI  ditetapkan  paling  sedikit 
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). 
(2)  Modal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan 
kekayaan negara  yang dipisahkan dan  tidak  terbagi  atas 
saham. 
(3)  Dalam  hal  modal  LPEI  menjadi  berkurang  dari 
Rp4.000.000.000.000,00  (empat  triliun  rupiah), 
Pemerintah    menutup  kekurangan  tersebut  dari  dana 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  berdasarkan 
mekanisme yang berlaku. 
(4)  Penambahan  modal  LPEI  untuk  menutup  kekurangan 
modal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 20 
(1)  LPEI  dapat  membentuk  cadangan  umum  dan  cadangan 
tujuan.

(2)  Dalam  hal  akumulasi  cadangan  umum  dan  cadangan 
tujuan  telah melebihi  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari 
modal awal LPEI, kelebihannya sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% 
(dua  puluh  lima  persen)  sebagai  Penerimaan  Negara 
Bukan Pajak. 
(3)  Kapitalisasi modal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri. 
 
Pasal 21 
(1)  Surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1  (satu) 
tahun kegiatan digunakan untuk: 
a.  cadangan umum; 
b.  cadangan tujuan; 
c.  jasa produksi dan tantiem; dan 
d.  bagian laba Pemerintah. 
(2)  Persentase alokasi surplus ditetapkan: 
a.  cadangan  umum  dan  cadangan  tujuan  sebesar  90% 
(sembilan puluh persen) dari surplus; dan 
b.  jasa  produksi  dan  tantiem  serta  bagian  laba 
Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. 
(3)  Besarnya  persentase  untuk  cadangan  umum,  cadangan 
tujuan,  jasa  produksi  dan  tantiem,  serta  bagian  laba 
Pemerintah ditetapkan oleh Menteri. 
 
Bagian Kelima 
Sumber dan Penempatan Dana 
 
Pasal 22 
(1)  Untuk  membiayai  kegiatannya,  LPEI  dapat  memperoleh 
dana dari: 
a.  penerbitan surat berharga; 
b.  pinjaman  jangka pendek,  jangka menengah, dan/atau 
jangka panjang yang bersumber dari: 
1.  pemerintah asing; 
2.  lembaga multilateral; 
3.  bank  serta  lembaga  keuangan  dan  pembiayaan, 
baik dari dalam maupun luar negeri; 
4.  Pemerintah; dan/atau 
c.  hibah.

(2)  Selain  memperoleh  dana  dari  sumber-sumber 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  LPEI  dapat 
membiayai  kegiatannya  dengan  sumber  pendanaan  dari 
penempatan dana oleh Bank Indonesia. 
 
Pasal 23 
(1)  Pemerintah  dapat  memberikan  pinjaman  atau  hibah 
kepada  LPEI  sesuai  dengan  yang  tercantum  atau 
ditetapkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemberian 
pinjaman  atau  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 24 
(1)  LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan 
untuk  membiayai  kegiatannya  dalam  bentuk  pembelian 
surat  berharga  dan/atau  penempatan  di  lembaga 
keuangan dalam negeri maupun luar negeri. 
(2)  Penempatan  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 
antara lain dalam bentuk: 
a.  surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; 
b.  Sertifikat Bank Indonesia; 
c.  surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah 
negara donor; 
d.  surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh  lembaga 
keuangan  multilateral; 
e.  simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada 
Bank Indonesia; dan/atau 
f.  simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar 
negeri. 
(3)  Penempatan  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
wajib  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  faktor 
likuiditas dan risiko. 
 
BAB IV 
ORGANISASI 
Bagian Kesatu 
Organ LPEI 
 
Pasal  25 
(1)  Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI.

(2)  Anggota  Dewan  Direktur  berjumlah  paling  banyak  10 
(sepuluh) orang, yang terdiri atas: 
a.  3  (tiga)  orang  pejabat  yang  berasal  dari  instansi  atau 
lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat 
yang  berasal  dari  instansi  atau  lembaga  yang 
membidangi perdagangan, 1  (satu) orang pejabat yang 
berasal  dari  instansi  atau  lembaga  yang  membidangi 
perindustrian, dan 1  (satu) orang pejabat yang berasal 
dari  instansi  atau  lembaga  yang  membidangi 
pertanian. 
b.  paling  banyak  3  (tiga)  orang    yang  berasal  dari  luar 
LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI. 
(3)  Anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 
atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan. 
(4)  Anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh  Menteri. 
(5)  Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  ditetapkan  oleh Menteri 
sebagai  Ketua  Dewan  Direktur  merangkap  Direktur 
Eksekutif. 
(6)  Ketua Dewan Direktur  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5)  tidak  mempunyai  hak  suara  dalam  rapat  Dewan 
Direktur. 
(7)  Direktur  Eksekutif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) 
melakukan  tugas  secara  penuh  waktu  dan  dilarang 
merangkap jabatan eksekutif di tempat lain. 
(8)  Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa  jabatan 5 
(lima)  tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan berikutnya. 
 
Pasal 26 
(1)  Dewan Direktur  bertugas merumuskan  dan menetapkan 
kebijakan  serta  melakukan  pengawasan  terhadap 
kegiatan operasional LPEI. 
(2)  Pembagian  tugas  dan  tata  cara  pelaksanaan  tugas 
anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur. 
(3)  Gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur 
dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri. 

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.  warga negara Indonesia; 
b.  mampu melakukan perbuatan hukum; 
c.  sehat jasmani dan rohani;  
d.  memiliki  integritas,  kepemimpinan,  perilaku  yang  baik, 
serta dedikasi yang tinggi; 
e.  tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh 
otoritas  perbankan  maupun  otoritas  pasar  modal  dan 
lembaga keuangan; 
f.  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang 
perbankan dan perekonomian; 
g.  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  di  salah  satu  bidang 
yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan 
h.  tidak pernah dinyatakan pailit. 
 
Pasal 28 
(1)  Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri  
apabila: 
a.  berhalangan tetap; 
b.  masa jabatannya berakhir; 
c.  mengundurkan diri; 
d.  kinerja  anggota  Dewan  Direktur  tidak  memenuhi 
kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri; 
e.  memiliki  hubungan  keluarga  sampai  dengan  derajat 
kedua  atau  besan  dengan  anggota  Dewan  Direktur 
yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan 
diri;  
f.  melakukan  kejahatan  korporasi,  tindak  pidana 
korupsi,  tindak  pidana  lainnya,  atau  pelanggaran 
moral; dan/atau 
g.  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud 
dalam  Pasal  27  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d, 
huruf f, dan huruf h. 
(2)  Anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a  diberhentikan  dari  jabatannya 
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) atau 
tidak  lagi  menjadi  pejabat  di  instansi  atau  lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(3)  Anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal  25  ayat  (2)  sebelum  diberhentikan  karena  alasan 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  dalam 
waktu  14  (empat  belas)  hari  diberi  kesempatan  untuk 
melakukan pembelaan diri kepada Menteri. 
(4)  Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(5)  Pemberhentian  anggota  Dewan  Direktur  dan 
pengangkatan  anggota  yang  baru  harus  dilakukan 
sehingga  jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 
(empat) orang. 
(6)  Dalam  hal  anggota  Dewan  Direktur  diberhentikan, 
anggota Dewan Direktur   penggantinya ditetapkan dalam 
waktu  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal 
pemberhentian. 
(7)  Masa  jabatan  anggota  Dewan  Direktur  yang  diangkat 
untuk menggantikan  anggota  yang  diberhentikan  bukan 
karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah  sisa masa  jabatan  anggota 
Dewan Direktur yang digantikannya. 
 
Pasal 29 
(1)  Kegiatan  operasional  LPEI  dilakukan  oleh  Direktur 
Eksekutif. 
(2)  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Direktur  Eksekutif 
dibantu  oleh  paling  banyak  5  (lima)  orang  Direktur 
Pelaksana. 
(3)  Direktur Pelaksana  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. 
(4)  Direktur Pelaksana  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Dewan  Direktur  atas 
usul Direktur Eksekutif. 
 
Pasal 30 
(1)  Direktur Eksekutif mewakili LPEI, baik di dalam maupun 
di luar pengadilan; 

(2)  Kewenangan  Direktur  Eksekutif  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1)  dapat  dilimpahkan  kepada  2  (dua)  orang 
Direktur Pelaksana. 
 
 
Bagian Kedua 
Kepegawaian 
Pasal 31 
(1)  Direktur  Eksekutif  menetapkan  sistem  kepegawaian,  
penggajian,  penghargaan,  program  pensiun,  dan 
tunjangan  hari  tua,  serta  penghasilan  lainnya  bagi 
pegawai LPEI. 
(2)  Direktur  Eksekutif  mengangkat  dan  memberhentikan 
pegawai LPEI. 
(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Direktur 
Eksekutif.  
Bagian Ketiga 
Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang  
serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap 
Pasal 32 
(1)  Kewenangan  penghapusbukuan  piutang  LPEI 
dilaksanakan  oleh  Direktur  Eksekutif,  Dewan  Direktur, 
atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar  rupiah)  oleh  Direktur  Eksekutif  dengan 
persetujuan Dewan Direktur; 
b.  piutang  lebih  dari  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh 
miliar  rupiah)  sampai  dengan  Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan 
persetujuan Menteri; dan 
c.  piutang  lebih  dari  Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh 
miliar rupiah) oleh Menteri. 
(2)  Piutang  yang  dapat  dihapusbukukan  adalah  piutang 
macet  yang  walaupun  telah  dilakukan  upaya 
restrukturisasi,  tetap  tidak  tertagih dan  tidak disebabkan 
oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya. 
(3)  LPEI  wajib  terus  melakukan  upaya  penagihan  atas 
piutang  yang  telah  dihapusbukukan  sebelum  piutang 
tersebut dihapus tagih. 

Pasal 33 
(1)  Dalam  hal  upaya  penagihan  atas  piutang  sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (3)  telah  dilakukan  lebih 
dari  10  (sepuluh)  tahun,  tetapi  tetap  tidak  tertagih  dan 
perkiraan  biaya  tagih  lebih  besar  dibandingkan  dengan 
hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagihkan. 
(2)  Kewenangan  penghapustagihan  piutang  LPEI 
dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh 
persetujuan dari Dewan Direktur.  
 
Pasal 34 
(1)  Aktiva  tetap  yang  dapat  dihapusbukukan  adalah  aktiva 
yang  telah  habis  umur  ekonomisnya  atau  mengalami 
keusangan karena kemajuan teknologi. 
(2)  Kewenangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan 
oleh  Direktur  Eksekutif  setelah memperoleh  persetujuan 
dari Dewan Direktur. 
 
Pasal 35 
Tata  cara  penghapusbukuan  dan  penghapustagihan  piutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat  (2) dan Pasal 33 
ayat  (1)  serta  tata  cara  penghapusbukuan  aktiva  tetap 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri. 
 
Bagian Keempat  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 
 
Pasal 36 
Tahun  Buku  dan  Tahun  Anggaran  LPEI  dimulai  dari  1 
Januari sampai dengan 31 Desember. 
 
Pasal 37 
(1)  Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang 
sebagai  rencana  strategis  yang  memuat  sasaran  yang 
hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan. 
(2)  Direktur  Eksekutif  menyusun  Rencana  Kerja  dan 
Anggaran  Tahunan  sebagai  penjabaran  tahunan  dari 
Rencana Jangka Panjang. 
(3)  Tata  cara  penyusunan,  penyampaian,  dan  pengubahan 
Rencana  Jangka  Panjang  serta  Rencana  Kerja  dan 
Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. 

Bagian Kelima 
Pelaporan dan Akuntabilitas 
Pasal 38 
(1)  LPEI  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan 
yang  telah diaudit kepada Menteri   paling  lambat  tanggal 
30 April tahun berikutnya. 
(2)  Laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
diaudit  oleh  kantor  akuntan  publik  yang  ditunjuk  oleh 
Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. 
(3)  LPEI wajib mengumumkan  laporan  keuangan  yang  telah 
diaudit melalui media massa elektronik dan paling sedikit 
2  (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran  luas 
secara  nasional,  paling  lambat  tanggal  30  April  tahun 
berikutnya. 
 
Bagian Keenam 
Pembubaran 
Pasal 39 
LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. 
 
BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal 40 
(1)  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  LPEI  dilakukan 
oleh Menteri. 
(2)  Ketentuan  mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  LPEI 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri. 
 
BAB VI 
BANTUAN HUKUM 
 
Pasal 41 
LPEI  memberikan  bantuan  hukum  kepada  anggota  Dewan 
Direktur,  Direktur  Eksekutif,  Direktur  Pelaksana,  pegawai, 
mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif, mantan 
Direktur  Pelaksana,  dan  mantan  pegawai  atas  tuntutan 
pidana dan/atau gugatan yang dapat menimbulkan kewajiban 
dan/atau  akibat  hukum,  sepanjang  keputusan  dan/atau 
kebijakan  yang  diambil  dilakukan  dengan  iktikad  baik  dan 
sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 
 
Pasal 42 
(1)  Anggota  Dewan  Direktur,  Direktur  Eksekutif,  Direktur 
Pelaksana, dan pegawai  yang melanggar ketentuan Pasal 
17 ayat  (1), Pasal 37 ayat  (1) dan ayat  (2), Pasal 38 ayat 
(3),  dan  Pasal  40  dikenai  sanksi  administratif  berupa 
teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian. 
(2)  Pengenaan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan  tingkat 
pelanggaran yang dilakukan. 
(3)  Ketentuan  mengenai  sanksi  administratif  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut 
dengan Peraturan Menteri. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 43 
(1)  Pegawai  LPEI  yang  dengan  sengaja  melakukan  kegiatan 
yang  bertentangan  dengan  Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14, 
Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18  ayat  (1), Pasal 22, Pasal 24 
ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian 
bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda  paling  sedikit    Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta 
rupiah)  dan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua 
miliar lima ratus juta rupiah). 
(2)  Anggota  Dewan  Direktur,  Direktur  Eksekutif,  atau 
Direktur  Pelaksana  yang  dengan  sengaja  melakukan 
kegiatan  yang  bertentangan  dengan  Pasal  13  ayat  (1), 
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat  (1), Pasal 22, 
Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan 
kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
pidana  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua 
miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 44 
Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 
a.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia 
tetap melaksanakan kegiatan  operasional  sampai dengan 
beroperasinya LPEI. 
b.  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Perusahaan  Perseroan 
(Persero)  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  ditugasi  untuk 
mempersiapkan  operasional  LPEI  dan  melakukan 
sosialisasi. 
c.  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Perusahaan  Perseroan 
(Persero)  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  ditugasi  untuk 
menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit 
atas  laporan  keuangan  penutup  Perusahaan  Perseroan 
(Persero) PT Bank Ekspor Indonesia. 
 
 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 45 
Untuk pertama kali, anggota Dewan Direktur diangkat untuk 
masa jabatan sebagai berikut: 
a.  anggota  Dewan  Direktur  yang  merupakan  Ketua  Dewan 
Direktur  merangkap  Direktur  Eksekutif  diangkat  untuk 
masa jabatan 5 (lima) tahun; 
b.  3  (tiga)  orang  anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk 
masa jabatan 4 (empat) tahun; 
c.  3  (tiga)  orang  anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk 
masa jabatan 3 (tiga) tahun; 
d.  paling  banyak  3  (tiga)  orang  anggota  Dewan  Direktur 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  b 
yang  berasal    dari  luar  LPEI  yang  bukan  merupakan 
Ketua  Dewan  Direktur  diangkat  untuk  masa  jabatan  4 
(empat) tahun; dan 

e.  1  (satu)  orang  anggota  Dewan  Direktur  sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  b  yang  berasal 
dari  dalam  LPEI  yang  bukan  merupakan  Ketua  Dewan 
Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. 
 
Pasal 46 
Dalam  menjalankan  kegiatannya,  baik  dalam  melakukan 
Pembiayaan,  Penjaminan,  maupun  Asuransi,  LPEI  tunduk 
pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 
 
Pasal 47 
LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat 
menggunakan nama Indonesia Eximbank. 
 
Pasal 48 
(1)  Paling lama 9 (sembilan)  bulan sejak Undang-Undang ini 
diundangkan: 
a.  LPEI mulai beroperasi; 
b.  anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan 
c.  peraturan-peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini 
telah ditetapkan. 
(2)  Dengan beroperasinya LPEI  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a: 
a.  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Bank  Ekspor 
Indonesia  dinyatakan  bubar  dan  semua  aktiva  dan 
pasiva  serta  hak  dan  kewajiban  hukum  Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi 
aktiva  dan  pasiva  serta  hak  dan  kewajiban  hukum 
LPEI; dan 
b.  semua  pegawai  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT 
Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI. 
 
 Pasal 49 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan 
pengundangan  Undang-Undang  ini  dengan  penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Januari 2009 
 
               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
   
                                                                            ttd 
 
               DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta   
pada tanggal 12 Januari 2009 
   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 REPUBLIK INDONESIA, 
   
                                ttd 
 
 ANDI MATTALATTA 
 
 
   
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 2 
 
 
       Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
     Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
             Bidang Perekonomian dan Industri, 
 
 
 
 
 
                    SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2009     
TENTANG 
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 
 
 
I.  UMUM 
 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik  Indonesia  tahun 
1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan 
negara  adalah memajukan  kesejahteraan  umum  guna mewujudkan  suatu 
keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Amanat  konstitusi  negara 
Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  ini,  dilaksanakan melalui 
pembangunan  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi 
dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, 
berwawasan  lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, 
dan kesatuan ekonomi nasional. 
Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian 
global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi 
semakin  menegaskan  perlunya  penerapan  prinsip  demokrasi  ekonomi 
tersebut  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang 
perekonomian.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bangsa  dengan  sumber  daya 
ekonomi  yang  sangat  besar,  pengembangan  perekonomian  nasional  secara 
berkelanjutan  harus  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  pada  setiap  mata 
rantai  perekonomian  nasional  sehingga  bangsa  Indonesia  mampu 
mewujudkan kedaulatan ekonomi  Indonesia yang salah satu  tolok ukurnya 
adalah meningkatnya  kapabilitas  di  dalam memproduksi  barang  dan  jasa 
yang  kompetitif  di  pasar  global.  Pencapaian  sasaran  ini menjadi  semakin 
relevan, karena kontribusi perdagangan  luar negeri di dalam perekonomian 
nasional  semakin  penting.  Hal  itu  terbukti  bahwa  peningkatan  ekspor 
nasional  tidak  hanya  berdampak  pada  stabililitas  makro-ekonomi  melalui 
peningkatan  cadangan  devisa,  tetapi  juga  berdampak  pada  meningkatnya 
kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar 
negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya 
merupakan  integrasi  antara  kebijakan  investasi  untuk mendorong  ekspor, 
kebijakan  fiskal  terkait  dengan  fasilitas  pembiayaan  ekspor  nasional,  dan 
kebijakan  peningkatan  daya  saing  perekonomian nasional,  serta  kebijakan 
pengembangan sektor riil. 

Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan  ekspor nasional, 
Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor  Indonesia  (LPEI) merupakan 
dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, 
yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar 
dapat  berperan  dan  berfungsi  secara  efektif,  LPEI  beroperasi  secara 
independen,  berdasarkan  undang-undang  tersendiri  (Lex  specialist),  dan 
memiliki  sifat  sovereign  status.  Status  tersebut  diperlukan  agar  lembaga 
tersebut  mempunyai  akses  pada  pendanaan,  baik  dari  sumber  resmi 
maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi 
tetap  beroperasi  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan  dalam 
industri  perbankan,  sehingga  diharapkan  tidak  membebani  anggaran 
tahunan Pemerintah (APBN). 
LPEI sebagai  lembaga  independen dengan status sovereign membawa 
konsekuensi  adanya  kewajiban  Pemerintah  untuk  menutup  kekurangan 
modal  dari  APBN  berdasarkan mekanisme  yang  berlaku,  jika modal  LPEI 
berkurang  dari  Rp4.000.000.000.000,00  (empat  triliun  rupiah).  Status 
tersebut  juga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan 
kemudahan  bagi  LPEI  untuk  mendapatkan  sumber  pembiayaan,  baik 
melalui  penerbitan  surat  berharga,  pinjaman  jangka  pendek,  menengah, 
dan/atau  jangka  panjang  yang  bersumber  dari  pemerintah  asing,  lembaga 
multilateral, bank dalam dan luar negeri maupun lembaga pembiayaan dan 
keuangan  dalam  dan  luar  negeri,  serta  dari  Pemerintah  maupun  yang 
berasal dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan 
adanya  sumber  pembiayaan  yang murah  dan  adanya  jaminan  pemerintah 
untuk  menutup  kekurangan  modal,  kebutuhan  pembiayaan  ekspor  yang 
sering  bersifat  jangka  menengah/panjang  dapat  diatasi.  Di  samping  itu, 
LPEI dapat pula mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank 
dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan,  terutama kredit berjangka 
menengah/panjang. 
LPEI  sebagai  agen  Pemerintah  dapat  membantu  memberikan 
pembiayaan  pada  area  yang  tidak  dimasuki  oleh  bank  atau  lembaga 
keuangan  komersial  (fill  the  market  gap)  yang  tidak memiliki  kemampuan 
pembiayaan  yang  kompetitif  dan  kemampuan  menyerap  risiko  dengan 
tingkat  bunga  kompetitif  guna  pengembangan  usaha  yang  menghasilkan 
barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. 
LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara 
komersial  sulit  dilaksanakan,  baik  oleh  lembaga  keuangan  komersial 
maupun  oleh  LPEI  sendiri,  tetapi  dinilai  perlu  oleh  Pemerintah  untuk 
menunjang  kebijakan  atau  program  ekspor  nasional  (national  Interest 
Account). 

Pembiayaan  diberikan  LPEI  dalam  bentuk  modal  kerja  dan/atau 
investasi.  Pembiayaan  dalam  bentuk modal  kerja,  antara  lain  pembiayaan 
untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan 
baku dari  luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan 
sarana  produksi.  Pembiayaan  dalam  bentuk  investasi  antara  lain 
pembiayaan  untuk    modernisasi  mesin,  ekspansi  usaha  termasuk 
pembangunan  dan  perluasan  pabrik  baru,  pembiayaan  proyek,  misalnya 
pembangunan  proyek  konstruksi,  infrastruktur,  kegiatan  eksplorasi  dan 
eksploitasi,  serta  industri  pendukung  di  dalam  dan  di  luar  negeri.  Selain 
pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI  juga dapat memberikan 
pembiayaan kepada pihak pembeli di  luar negeri dalam  rangka mengimpor 
barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. 
Penjaminan  ekspor  yang  dilakukan  oleh  LPEI  pada  dasarnya 
merupakan  bentuk  pembiayaan  tidak  langsung,  tetapi  tidak  terbatas  pada 
penerbitan stand by letter of credit, konfirmasi atas surat kredit berdokumen 
(letter  of  credit)  yang  diterbitkan  oleh  bank  di  luar  negeri,  penjaminan 
pembayaran  kembali  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  eksportir,  dan 
industri penunjang ekspor.  
Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam 
bentuk  asuransi.  Adanya  berbagai  risiko  yang  dihadapi  dalam  kegiatan 
ekspor-impor,  menimbulkan  kebutuhan  bagi  eksportir  dan  importir  akan 
jasa  asuransi  agar  tidak mengganggu  kesinambungan  kegiatan  usahanya. 
Kebutuhan  akan  jasa  asuransi  dalam  kegiatan  ekspor  impor  itu  menjadi 
permasalahan  bagi  para  eksportir  dan  pengusaha  yang  terkait  dengannya 
karena  premi  yang  harus  ditanggung/dibayar  oleh  para  pengusaha  relatif 
tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko 
tinggi  sehingga  jumlah  perusahaan  asuransi  yang  berminat  memberikan 
jasa  di  sektor  ini  sangat  sedikit.  Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  dapat 
memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga 
komoditas  ekspor  Indonesia  dapat  bersaing  di  pasar  internasional, 
dibutuhkan  jasa  asuransi dengan premi kompetitif  yang diharapkan dapat 
diwujudkan oleh LPEI. 
Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI  juga dirancang 
untuk  dapat memberikan  pembiayaan  ekspor  nasional  yang  dilaksanakan 
berdasarkan  prinsip  syariah.  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  ini 
dilakukan  mengingat  bahwa  di  Indonesia  telah  berkembang  berbagai 
kegiatan  ekonomi  dengan  prinsip  syariah,  seperti  bank  syariah,  asuransi 
dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariah 
lainnya  yang  telah  diterima  oleh  masyarakat  dan  dinilai  mempunyai 
keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif. 

Melalui  kegiatan  usaha  di  atas,  LPEI  diharapkan  dapat memberikan 
kontribusi  yang  optimal  terhadap  pembangunan  ekonomi  nasional  dengan 
turut menunjang  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka mendorong  program 
ekspor  nasional. Oleh  karena  itu,  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya, 
LPEI  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  yang  meliputi  prinsip  tata 
kelola  perusahaan  yang  baik,  penerapan  manajemen  risiko,  dan  prinsip 
mengenal  nasabah.  Perwujudan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berarti 
LPEI  wajib menerapkan  transparansi  dan memenuhi  prinsip  akuntabilitas 
publik,  antara  lain  dengan  menyampaikan  laporan  keuangan  kepada 
Pemerintah  dan  kepada  publik.  Perwujudan  penerapan  manajemen  risiko 
adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspor, LPEI selalu mengacu 
pada prinsip analisis yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 
umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan penempatan dana, 
LPEI  hanya  dapat  melakukan  dalam  bentuk  tertentu  yang  dapat 
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini 
berikut  peraturan  pelaksanaannya.  Perwujudan  pelaksanaan  prinsip 
mengenal nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta 
sumber dana dan transaksi nasabah. Di samping wajib menerapkan prinsip 
kehati-hatian, LPEI tidak melakukan persaingan dengan bank atau lembaga 
keuangan  lainnya,  serta  dapat  melakukan  pembiayaan  dengan  cara 
pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. 
Peran  strategis  LPEI  tersebut  di  atas,  memerlukan  kebijakan  dasar 
pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang 
kondusif  bagi  peningkatan  ekspor  nasional;  mempercepat  peningkatan 
ekspor  nasional;  membantu  peningkatan  kemampuan  produksi  nasional 
yang  berdaya  saing  tinggi  dan   memiliki  keunggulan  untuk  ekspor;  serta 
mendorong  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi 
untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. 
LPEI sebagai  lembaga khusus  (sui generis) secara kelembagaan  tidak 
tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  tentang  perbankan,  Badan 
Usaha  Milik  Negara,  lembaga  pembiayaan  atau  perusahaan  pembiayaan, 
dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, 
LPEI  tunduk  kepada  ketentuan materiil  tentang  pembiayaan,  penjaminan, 
dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab 
Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang  pinjam-meminjam,  Bab  Ketujuh 
Belas  Buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang 
penanggungan  utang,  dan  Bab  Kesembilan  Buku  Kesatu  Kitab  Undang-
Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.  
Walaupun LPEI adalah  lembaga pembiayaan yang  tidak semata-mata 
mencari  keuntungan,  LPEI  dimungkinkan  untuk  mendapatkan  laba  hasil 
usaha  atau  surplus  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Surplus 
tersebut  dialokasikan  untuk  cadangan  umum,  cadangan  tujuan,  jasa 
produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah. 

Untuk melaksanakan  tugas  tersebut, LPEI perlu didukung organisasi 
yang  fleksibel  dan  dapat  bergerak  cepat  untuk  pengelolaan  perusahaan. 
Oleh  karena  itu,  sistem  susunan  dewan  satu  tingkat  (One  Board  System) 
dianggap  sesuai  dengan  kebutuhan  LPEI.  Meskipun  demikian,  untuk 
mencegah  pemusatan  pengaruh  dominan  pada  salah  satu  anggota Dewan 
Direktur  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagai  Ketua  Dewan  Direktur 
merangkap Direktur Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak 
suara dalam rapat Dewan Direktur. 
Dengan  adanya  undang-undang  ini  diharapkan  LPEI  mampu 
memberikan  fasilitas  pembiayaan  ekspor  dan  jasa  konsultasi  untuk 
meningkatkan  nilai  ekspor  barang  dan  jasa  Indonesia,  menumbuhkan 
kepercayaan  dunia  internasional,  dan  meningkatkan  daya  saing  pelaku 
bisnis  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  LPEI  diharapkan  semakin  mampu 
melaksanakan  penugasan  khusus  dari  Pemerintah  untuk  mendukung 
program ekspor nasional. 
Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari 
Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  menjadi  LPEI 
harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  guna  memastikan  pengalihan 
aktiva  dan  pasiva melalui  audit  penutupan  atas  laporan  PT  Bank  Ekspor 
Indonesia  disertai  dengan  pemberian  opini  yang  wajar  sehingga  dapat 
menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI. Di sisi lain, 
pengalihan hak dan kewajiban hukum  dari Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Bank Ekspor  Indonesia ke LPEI harus disertai dengan pemberian  opini 
atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan tersebut. 
Undang-Undang LPEI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga 
LPEI  juga  terbentuk  sejak  diberlakukannya  undang-undang  ini.  Namun, 
beroperasinya  LPEI  memerlukan  masa  transisi  paling  lama  9  (sembilan) 
bulan  sejak undang-undang  ini diundangkan. Dengan beroperasinya LPEI, 
Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Bank  Ekspor  Indonesia  dinyatakan 
bubar dan semua pegawai PT Bank Eskpor Indonesia menjadi pegawai LPEI. 
Di  samping  itu,  karena  kegiatan  usahanya  dalam  dunia  perdagangan 
internasional, LPEI dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.  
 
 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah asas 
yang  meletakkan    kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas 
kepentingan lainnya. 

Huruf b 
Yang  dimaksud  dengan  “asas  kepastian  hukum”  adalah  asas 
yang meletakkan  hukum  dan  ketentuan  perundang-undangan 
sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan  dalam 
Pembiayaan Ekspor Nasional. 
Huruf c 
Yang  dimaksud  dengan  “asas  keterbukaan”  adalah  asas  yang 
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar dan tidak diskriminatif. 
Huruf d 
Yang  dimaksud  dengan  “asas  akuntabilitas”  adalah  asas  yang 
menjamin  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari 
penyelenggaraan  Pembiayaan  Ekspor  Nasional  dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah asas yang 
menjamin  bahwa  pelaksanaan  Pembiayaan  Ekspor  Nasional 
dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas.  
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas 
yang  menjamin  pelaksanaan  Pembiayaan  Ekspor  Nasional 
dilakukan  secara  efisien  untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang 
adil, kondusif, dan berdaya saing. 
Huruf g 
Yang  dimaksud  dengan  “asas  keseimbangan  kemajuan  dan 
kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang mendasari bahwa 
kebijakan  Pembiayaan  Ekspor  Nasional  harus 
mempertimbangkan  keseimbangan  kemajuan  daerah  dalam 
kesatuan ekonomi nasional. 
 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
Pembiayaan  dalam  bentuk  pembiayaan  modal  kerja,  antara  lain 
pembiayaan  untuk    pengadaan  bahan  baku  dan/atau  bahan 
penolong,  pembelian  bahan  baku  dari  luar  negeri,  penggantian 
dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. 

Pembiayaan  dalam  bentuk  pembiayaan  investasi,  antara  lain 
pembiayaan  untuk    modernisasi  mesin,  ekspansi  usaha  termasuk 
pembangunan  dan  perluasan  pabrik  baru,  pembiayaan  proyek, 
misalnya  pembangunan  proyek  konstruksi,  infrastruktur,  kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi, serta  industri pendukung di dalam dan di 
luar negeri.  
Fasilitas  pembiayaan  modal  kerja  dan/atau  investasi  juga  dapat 
diberikan  kepada  pembeli  di  luar  negeri  untuk membeli  barang  dan 
jasa yang diproduksi di Indonesia (buyer’s credit). 
 
Pasal 7 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Penjaminan  dalam  rangka  tender,  antara  lain  bid  bond  dan 
performance guarantee. 
 
Pasal 8 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor” 
adalah  asuransi  yang  diberikan  kepada  bank  atau  pihak  lain 
yang  dirugikan  karena  kegagalan  Ekspor  yang  dilakukan 
Eksportir. 
Huruf b 
Yang  dimaksud  dengan  “Asuransi  atas  risiko  kegagalan  bayar” 
adalah  asuransi  yang  diberikan  kepada  Eksportir  untuk 
menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau  jasa 
tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “Asuransi atas investasi yang dilakukan 
oleh perusahaan Indonesia di luar negeri” adalah asuransi yang 
diberikan  kepada  investor  Indonesia  untuk menutup  kerugian 
atas investasi yang dilakukannya di luar negeri.

Huruf d 
Yang  dimaksud  dengan  “Asuransi  atas  risiko  politik  di  suatu 
negara”  adalah  asuransi  yang  diberikan  kepada  Eksportir  
untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang 
terjadi  di  suatu  negara,  antara  lain  nasionalisasi 
(nationalization),  ketaktertukaran  mata  uang  (currency 
inconvertibility),  hambatan  transfer  devisa  (exchange  transfer 
restricted),  dan  pembatalan  kontrak  sepihak  (contract 
repudiation). 
 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Pasal 10  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang  dimaksud  dengan  “badan  hukum”  adalah  badan  atau 
organisasi  yang  oleh  hukum  diperlakukan  sebagai  subjek 
hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban yang memiliki status 
sama dengan orang perorangan sebagai subjek hukum. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dapat campur 
tangannya pihak lain termasuk Pemerintah terhadap LPEI dalam 
menjalankan  tugas dan wewenangnya, kecuali atas hal-hal yang 
dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang ini. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
 
Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Bank  atau  Lembaga 
Keuangan  lainnya,  antara  lain  kekurangmampuan 
memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dari Eksportir, 
keterbatasan  akses  kepada  perbankan  luar  negeri,  atau 
keterbatasan  sumber  pendanaan  yang  sesuai  dengan 
skema pembiayaan ekspor. 
 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
 
Huruf b 
Yang  dimaksud  dengan  “kegiatan  lain”  adalah  kegiatan 
yang  lazim  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  ekspor 
(eximbank)  di  negara  lain  antara  lain  pemberian 
penjaminan  balik  (counter  guarantee)  dan  penjaminan 
bersama  (joint  guarantee),  pembiayaan  substitusi  impor, 
serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan nasional. 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang  dimaksud  dengan  “restrukturisasi  Pembiayaan 
Ekspor Nasional”  adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  LPEI 
dalam  membantu  nasabahnya  agar  dapat  menyelesaikan 
kewajibannya, antara lain melalui: 
a.  penjadwalan  kembali  (reschedulling),  yaitu  perubahan 
jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah  dan/atau 
jangka waktunya; 
b.  persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu  perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan; dan 
c.  penataan  kembali  (restructuring),  yaitu  perubahan 
persyaratan  pembiayaan  tidak  terbatas  kepada 
reschedulling atau reconditioning. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
Untuk  memudahkan  dalam  melaksanakan  Pembiayaan  Ekspor 
Nasional,  LPEI  dapat  ikut  serta  sebagai  peserta  dalam  sistem 
pembayaran  nasional. Untuk  itu,  LPEI  tunduk  pada  ketentuan  yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Yang  dimaksud  dengan  “sistem  pembayaran nasional”  adalah  sistem 
pembayaran  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 
Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  
Yang  dimaksud  dengan  “sistem  pembayaran  internasional”  adalah 
sistem  pembayaran  yang  lazim  dilakukan  untuk  menyelesaikan 
kewajiban  pembayaran  antar-bank  atau  lembaga  keuangan  antar- 
negara. 
 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Yang  dimaksud  dengan  “penugasan  khusus”  adalah  penugasan 
yang  diberikan  Pemerintah  kepada  LPEI  untuk  menyediakan 
pembiayaan,  penjaminan,  dan  asuransi  untuk  transaksi  atau 
proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap 
perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program 
Ekspor nasional. 
Ayat (2) 
Pokok-pokok  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri,  antara  lain 
tata  cara  pengajuan  usul  program  Ekspor  nasional  dari 
kementerian  dan  lembaga,  sumber  dana,  denda,  provisi 
penjaminan,  premi  asuransi,  penggantian  kerugian  (coverage), 
dan  pembayaran. 
 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Modal  awal  LPEI  berasal  dari  seluruh  kekayaan  negara  yang 
tertanam dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor 
Indonesia. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Penutupan kekurangan modal tersebut, pertama-tama dilakukan 
dengan  menggunakan  sumber  internal  LPEI,  yaitu  penyisihan 
penghapusan  aktiva  produktif  (PPAP),  cadangan  umum,  dan 
modal  lainnya.  Dalam  hal  penutupan  kekurangan  tersebut 
mengakibatkan  modal  awal  LPEI  menjadi  kurang  dari 
Rp4.000.000.000.000,00  (empat  triliun  rupiah),  kekurangan 
tersebut  akan  ditutup  dari  dana  Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja Negara. 
Yang dimaksud dengan “mekanisme yang berlaku” adalah proses 
pengusulan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  oleh 
Pemerintah melalui persetujuan DPR.  
Ayat (4) 
Penambahan modal untuk menutup kekurangan modal LPEI  ini 
diperhitungkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. 
 
Pasal 20 
Ayat (1) 
Yang  dimaksud  dengan  “cadangan  umum”  adalah  dana  yang 
berasal  dari  penyisihan  sebagian  surplus  LPEI  yang  digunakan 
untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan 
usahanya. 
Yang  dimaksud  dengan  “cadangan  tujuan”  adalah  dana  yang 
berasal  dari  penyisihan  sebagian  surplus  LPEI  yang  dapat 
digunakan,  antara  lain  untuk  biaya  penggantian  dan/atau 
pembaruan  aktiva  tetap,  pengadaan  perlengkapan  yang 
diperlukan,  dan  pengembangan  organisasi  dan  sumber  daya 
manusia dalam melaksanakan tugas LPEI. 
Ayat (2) 
Persentase  kapitalisasi  modal  sebesar  75%  (tujuh  puluh  lima 
persen) dimaksudkan untuk memperkuat permodalan LPEI. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “surplus” adalah laba dari hasil kegiatan 
usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku. 
Besarnya  surplus  dihitung  dari  selisih  lebih  antara  pendapatan 
dan  beban  yang  diakui  berdasarkan  metode  akrual  sesuai 
dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku  umum  di 
Indonesia. 

Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “jasa produksi dan tantiem” adalah 
bagian surplus yang diberikan kepada pegawai dan anggota 
Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Persentase  alokasi  surplus  memperhitungkan  pemupukan 
cadangan dalam  rangka memperkuat  struktur permodalan LPEI 
serta antisipasi LPEI dalam menghadapi kerugian yang mungkin 
timbul dalam kegiatan usaha pada masa yang akan datang. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
  Ayat (1) 
Huruf a 
Surat  berharga  atau  surat  utang  yang  diterbitkan  oleh 
LPEI,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  antara  lain 
dalam bentuk obligasi atau  surat utang  jangka menengah 
(medium  terms  note),  baik  yang  diterbitkan  secara 
konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. 
Huruf b 
Pinjaman  dapat  diterima  dalam  bentuk,  antara  lain 
pinjaman  langsung  dan  penerusan  pinjaman  (two  step 
loan). 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan 
untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya 
penempatan  dana  dalam  bentuk  rekening  giro  dan  rekening 
nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 
Ayat (3) 
Untuk mengantisipasi  kebutuhan  likuiditas  dalam menjalankan 
kegiatan usahanya, surat berharga yang dibeli atau penempatan 
yang dilakukan harus mudah dicairkan. 
Untuk mengamankan  kepentingan  di  atas,  surat  berharga  yang 
dibeli  atau  penempatan  yang  dilakukan  memiliki  risiko  yang 
terkendali. 
 
Pasal 25 
Ayat (1) 
Dewan Direktur terdiri atas Direktur Non-Eksekutif dan Direktur 
Eksekutif. Direktur Non-Eksekutif melakukan tugas tidak secara 
penuh waktu. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Pejabat  dari  instansi  atau  lembaga  yang  akan  menjadi 
anggota  Dewan  Direktur  diusulkan  kepada  Menteri 
Keuangan  oleh  menteri  dari  instansi  atau  lembaga  yang 
bersangkutan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Kebijakan  yang  dirumuskan  dan  ditetapkan  oleh  Dewan 
Direktur, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan: 

a.  pembiayaan  ekspor  yang  merupakan  operasionalisasi 
kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional; 
b.  pembiayaan,  penjaminan,  asuransi,  jasa  konsultasi,  dan 
kegiatan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini; 
c.  pendanaan dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini; 
d.  pengawasan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b 
dan c; 
e.  tata  cara  pengusulan,  penunjukan,  pengangkatan,  dan 
pemberhentian Direktur Pelaksana; 
f.  penyusunan  Rencana  Jangka  Panjang  dan  Rencana  Kerja 
dan Anggaran Tahunan; 
g.  evaluasi  pelaksanaan kegiatan usaha; 
h.  pelaporan kegiatan usaha; 
i.  struktur organisasi; 
j.  pengadaan  aktiva  bergerak,  tidak  bergerak,  dan  jasa; 
dan/atau 
k.  bantuan hukum. 
 
Ayat (2) 
Pembagian  tugas  dan  tata  cara  pelaksanaan  tugas  anggota 
Dewan Direktur meliputi, antara lain: 
a.  pembagian tugas di antara anggota Dewan Direktur; 
b.  rapat  Dewan  Direktur,  kuorum  rapat,  dan  tata  cara 
penyelenggaraan rapat Dewan Direktur; 
c.  tata cara pengambilan keputusan Dewan Direktur; dan 
d.  ketentuan benturan kepentingan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas.

Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Keahlian dan pengalaman yang dimaksud, antara  lain keahlian 
dan  pengalaman  di  bidang  ekonomi,  keuangan,  perbankan, 
perdagangan internasional, dan/atau hukum. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang  dimaksud  dengan  “berhalangan  tetap”  adalah 
meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan  Indonesia, 
atau mengalami  cacat  fisik  dan/atau  cacat mental  yang 
tidak  memungkinkan  yang  bersangkutan  melaksanakan 
tugasnya dengan baik. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Kriteria kinerja anggota Dewan Direktur ditetapkan dalam 
kontrak  kerja  antara  anggota  Dewan  Direktur  dan 
Menteri. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang  dimaksud  dengan  “tindak  pidana  lainnya”  adalah 
yang  tindak  pidana  yang  mengganggu  integritas 
organisasi, misalnya  tindak  pidana  pencucian uang  atau 
tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Direktur  Eksekutif  dan  Direktur  Pelaksana  paling  sedikit 
menjalankan  fungsi kegiatan usaha, manajemen  risiko, hukum, 
keuangan, dan administrasi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Piutang  macet  yang  disebabkan  adanya  kesalahan  dalam 
penyalurannya  dapat  dihapusbukukan  sesuai  mekanisme  yang 
berlaku, apabila pihak yang bertanggung  jawab atas penyaluran 
telah dikenakan sanksi. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 
 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
 
Pasal 37  
Ayat (1) 
Rencana Jangka Panjang memuat, antara lain: 
a.  evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;  
b.  posisi lembaga saat ini;  
c.   asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka     
Panjang; dan 
d.  misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana  
Jangka Panjang. 
Ayat (2) 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan memuat, antara lain:  
a.  misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program 
kerja/kegiatan;  
b.  anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program 
kerja/kegiatan;  
c.  proyeksi keuangan; dan  
d.  hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Pengumuman  laporan  keuangan  LPEI  dilakukan  dalam  rangka 
pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 
 
Pasal 39 
Sebagai  lembaga  yang  didirikan  oleh  Undang-Undang,  pembubaran 
LPEI harus dilakukan dengan Undang-Undang.  LPEI juga tidak dapat 
dipailitkan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  tentang 
Kepailitan. 

Pasal 40 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Pokok-pokok  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri,  antara  lain 
kegiatan  usaha,  kualitas  aktiva  produktif,  batas  maksimum 
pemberian  pembiayaan,  modal  minimum,  posisi  devisa  neto, 
pelaporan, dan pemeriksaan. 
 
Pasal 41 
Bantuan hukum diberikan dalam bentuk, antara lain penyediaan jasa 
pengacara, pendampingan, dan penyediaan akses dokumen LPEI. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Penunjukan  kantor  akuntan  publik  dilakukan  sesuai  dengan 
ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik. 
Yang dimaksud dengan “audit atas  laporan keuangan penutup” 
adalah  proses  penutupan  seluruh  akun  untuk  menunjukkan 
posisi terakhir dari akun-akun tersebut pada tanggal penutupan 
pembukuan,  disertai  dengan  pemberian  opini  wajar. 
Selanjutnya,  laporan  keuangan  yang  telah  ditutup  tersebut 
menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI. 
Konsultan  hukum memberikan  opini  atas  aspek  hukum  yang 
terkait  dengan  peralihan  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT 
Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI. 
Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Undang-Undang  ini  bersifat  lex  specialis  terhadap  peraturan 
perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  perbankan,  usaha 
perasuransian,  lembaga  keuangan  non-bank,  badan  usaha  milik 
negara,  perseroan  terbatas,  dan  kepailitan.  LPEI  dalam menjalankan 
kegiatan  usahanya,  tunduk  pada  ketentuan  materiil  tentang 
Pembiayaan,  Penjaminan,  dan  Asuransi  sebagaimana  diatur  dalam  
Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tentang  pinjam-meminjam,  Bab  Ketujuh  belas  Buku  Ketiga  Kitab 
Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang  penanggungan  utang,  dan 
Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya. 
 
Pasal 47 
Penggunaan  nama  Indonesia  Eximbank  dimaksudkan  untuk 
memudahkan  LPEI  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  serta 
menyejajarkan diri dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4957