Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata 
kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
b.	bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah 
tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.	bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas 
pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional 
yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan 
meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean
Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan
pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan
kepabeanan;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG 
KEPABEANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 3612) diubah sebagai bertikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, 
angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.	Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas 
barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2.	Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 
ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas 
kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3.	Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar 
udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di 
bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.	Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5.	Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk 
melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6.	Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk 
memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7.	Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka 
melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini.
8.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi 
Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11.	Pejabat bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk 
dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12.	Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13.	Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
14.	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
15.	Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap 
barang yang di impor.
15a.	Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap 
barang ekspor.
16.	Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang 
disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu 
pemuatan atau pengeluarannya.
17.	Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan 
mendapatkan penangguhan bea masuk.
18.	Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang 
disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di 
bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang 
dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara berdasarkan Undang-Undang ini.
19.	Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang 
yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
20.	Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan 
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/
atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan.
21.	Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2	

(1)	Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan 
terutang bea masuk.
(2)	Barang yang dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap 
telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
(3)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal 
dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam
daerah pabean.

3.	Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1)	Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
(2)	Bea Keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk :
a.	menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
b. 	melindungi kelestarian sember daya alam;
c.	mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di
pasaran internasional; atau
d.	menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri;
(3)	Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud 		
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4.	Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)	Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
(2)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan 
pemeriksaan fisik barang.
(3)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4)	Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

5.	Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-undang ini.

6.	Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)	Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah panean.
(2)	Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan 
jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.
(3)	Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu mengenai pengangkutan
barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan pemerintah.

7.	Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 5

(1)	Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan
dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
(2)	Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau 
tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
(3)	untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan 
pabean, dan pos pengawasan pabean.
(4)	Penetapan kawasan pebean, kantor kantor pabean, dan pos pengawasan pebean dilakukan 
oleh Menteri.

8.	Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)	Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan 
dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
(2)	Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data 
elektronik dilakukan oleh Menteri.
(3)	Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut
Undang-Undang ini.
(4)	Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.

9.	Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)	Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.
(2)	Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait,
pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

10.	Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)	Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses 
kepabeanan.
(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan 
pemenuhan kewajiban pabean tertentu
(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri.

11.	Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR,
DAN EKSPOR

12.	Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
Pengangkutan Barang

13.	Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi
sebagai berikut :

Paragraf 1
Kedatangan Sarana Pengangkut

14.	Pasal 7 dihapus.

15.	Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal 7A yang berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)	Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
a.	luar daerah pabean; atau
b.	dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau 
barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui
luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut
ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana 
pengangkut darat.
(2)	Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.
(3)	Pengangkut yang sarana pengangkutannya datang dari luar daerah pabean atau datang
dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum 
melakukan pembongkaran.
(4)	Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan:
a.	paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk
sarana pengangkut yang melalui laut;
b.	paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana
pengangkut yang melalui udara; atau
c.	pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui 
darat.
(5)	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut
yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran 
barang.
(6)	Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang
impor terlebih dahulu wajib:
a.	melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan 
pertama; dan
b.	menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah
pembongkaran.
(7)	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(8)	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(9)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

16.	Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi 
sebagai berikut :

Paragraf 2
Pengangkutan Barang

17.	Pasal 8 dihapus.

18.	Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B,
dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)	Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan 
berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya
wajib diberitahukan ke kantor pabean.
(2)	Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea
masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa 
denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)	Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi dil luar
kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
(4)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8B

(1)	Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan 
melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil 
pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
(2)	Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan 
melalui transmisi eletronik.
(3)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8C

(1)	Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun
kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.
(2)	Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah 
dalam pengangkutannya.
(3)	Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi 
jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
(4)	Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai 
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan menteri.

19.	Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi
sebagai berikut:

Paragraf 3
Keberangakatan Sarana Pengangkut

20.	Pasal 9 dihapus.

21.	Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)	Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :
a.	ke luar daerah pabean;
b.	ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau 
barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean
melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang 
yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
(2)	Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.
(3)	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.

22.	Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Impor

23.	Pasal 10 dihapus.

24.	BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang 
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Pembongkaran, Penimbunan, 
dan Pengeluaran

Pasal 10A

(1)	Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat
(1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat
izin kepala kantor pabean.
(2)	Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat
(1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa 
ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. 
(3)	Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1), tetapi jumlah barang 
impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak 
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib 
membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi 
administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4)	Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi 
jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di 
luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5)	Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun
di tempat penimbunan sementara.
(6)	Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlukan sama dengan
tempat penimbunan sementara.
(7)	Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
a.	diimpor untuk dipakai;
b.	diimpor sementara;
c.	ditimbun di tempat penimbunan berikat;
d.	diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
e.	diangkut terus atau diangkut lanjut;atau
f.	diekspor kembali.
(8)	Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat 
persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(9)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 2
Impor Untuk Dipakai

Pasal 10B

(1)	Impor untuk dipakai adalah :
a.	memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
b.	memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang 
yang berdomisili di Indonesia.
(2)	Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah :
a.	diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
b.	diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42; atau
c.	diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42.
(3)	Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke
dalam daerah pabean pada saat kedatangannnya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan
cukai.
(4)	Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas 
persetujuan pejabat bea dan cukai.
(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
(6)	Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib 
membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
10 % (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Pasal 100

(1)	Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan 
pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang 
nyata.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila :
a.	barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
b.	kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
c.	telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.
(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.

Paragraf 3
Impor Sementara

Pasal 10B

(1)	Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya
benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)	Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(3)	Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
(4)	Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea 
masuk paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dan bea masuk yang seharusnya dibayar;
(5)	Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu
yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya dibayar.
(6)	Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang 
diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100 %
(seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
(7)	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri.

25.	Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Ekspor

26.	Pasal 11 dihapus.

27.	Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)	Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
(2)	Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang
pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai 
dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
(3)	Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat 
di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
(4)	Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat
ditimbun ditempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
(5)	Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika 
ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
(6)	Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(7)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

28.	Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)	Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
a.	barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan internasional; atau
b.	barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau 
barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.
(2)	Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

29.	Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)	Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem 
klasifikasi barang.
(2)	Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan menteri.

30.	Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1)	Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang 
bersangkutan.
(2)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea 
masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dan barang identik.
(3)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk 
penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.
(3a)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5)
secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).
(4)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan 
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.
(5)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan metode deduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan
berdasarkan metode komputasi.
(6)	Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan 
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata
cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah
pabean dengan pembatasan tertentu.
(7)	Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.

31.	Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16

(1)	Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan
pabean.
(2)	Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea
masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(3)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar 
sesuai dengan pabean.
(4)	Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda 
paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
(5)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan 
kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihan.
(6)	Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

32.	Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga pasal
17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)	Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea 
masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2)	Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) berbeda dengan penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis 
kepada importir untuk :
a.	melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b.	mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.
(3)	Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
(4)	Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya 
kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan 
pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% 
(seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu 
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

33.	Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 17A

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean 
atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

34.	Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
BEA MASUK ANTI DUMPING,
BEA MASUK IMBALAN,
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN,
DAN BEA MASUK PEMBALASAN

35.	Pasal 20 dihapus.

36.	Pasal 23 dihapus.

37.	BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang 
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Pasal 23A

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat 
lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang 
sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :
a.	menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang 
sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
b.	mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi 
barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Pasal 23B

(1)	Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi 
sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman
kerugian serius terhaap industri dalam negeri.
(2)	Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan
dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat
Bea Masuk Pembalasan

Pasal 23C

(1)	Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang 
memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
(2)	Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea 
masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kelima
Pengaturan dan Penetapan

Pasal 23D

(1)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tat cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk 
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.
(2)	Besar tarif masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan 
bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

38.	Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)	Pembebasan bea masuk diberikan atas impor :
a.	barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
berdasarkan asal timbal balik;
b.	barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabat yang bertugas di 
Indonesia;
c.	buku ilmu pengetahuan;
d.	barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, 
kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
e.	barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat semacam itu yang
terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
f.	barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
g.	barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
h.	persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang 
yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
i.	barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
j.	barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
k.	peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
l.	barang pindahan;
m.	barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 
kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
n.	obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang 
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
o.	barang yang teloah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
p.	barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama
dengan kualitas pada saat diekspor;
q.	bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
(2)	Dihapus
(3)	Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
(4)	Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan 
menurut Undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar dan paling banya 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang 
seharusnya dibayar.

39.	Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dari ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)	Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor :
a.	barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal;
b.	mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
c.	barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk 
jangka waktu tertentu;
d.	peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
e.	bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, 
peternakan, atau perikanan;
f.	hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
g.	barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan 
volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan
saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
h.	barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk 
kepentingan umum;
i.	barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga 
nasional;
j.	barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau
hibah dari luar negeri;
k.	barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan 
untuk diekspor.
(2)	Dihapus.
(3)	Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
(4)	Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang 
ditetapkan menurut Undang-Undang ini Wajib membayar bea masuk yang terutang dan 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari 
bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea 
masuk yang seharusnya dibayar.

40.	Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)	Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar
atas :
a.	Kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5),
Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
b.	impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
c.	impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di 
bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
d.	impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai keapatan 
jumlah yang sebenarnyal ebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat,
bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
e.	kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.
(2)	Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41.	Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga 
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)	Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan
pabean atas impor.
(2)	Bea masuk yang harus dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(3)	Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.
(4)	Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan 
pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

42.	Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)	Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang
atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.
(2)	Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan 
sementaranya :
a.	musnah tanpa sengaja;
b.	telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
c.	telah dipindahkan ketempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat
atau tempat penimbunan pabean.
(3)	Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak
dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif 
tertinggi untuk golonggan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang 
tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat 
bea dan cukai.
(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

43.	Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG
DAN JAMINAN

44.	Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
Pembayaran

45.	Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)	Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-
Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)	Bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan 
jumlahnya dalam ribuan rupiah.
(3)	Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda 
administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.

46.	Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 
disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)	Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan
pabean.
(2)	Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan 
pembebasan atau keringanan.
(2a)	Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
a.	tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;
b.	dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.
(3)	Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

47.	Diantara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disispkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 37A

(1)	Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar 
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
(2)	Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan 
penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3)	Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan 
dihitung 1 (satu) bulan.
(4)	Ketentuan mengenai penundaaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

48.	Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 38

(1)	Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang
dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian 
bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(2)	Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut Undang-Undang ini dibulatkan 
jumlahnya dalam rupiah.
(3)	Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a.	dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1);
b.	dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada negara yaitu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal surat keputusan pengambilan oleh Menteri.

49.	Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41 sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi 
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini.

50.	Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disispkan 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)	Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan 
sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penanggguhan bea masuk untuk :
a.	menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat 
penimbunan berikat lainnya atau diekspor;
b.	menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk 
dipakai;
c.	menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dan dalam daerah pabean, guna 
dipamerkan;
d.	menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/
atau orang tertentu;
e.	menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
f.	menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau 
dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau
g.	menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk 
dipakai.
(1a)	Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu
kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat 
penimbunan berikat.
(2)	Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan 
perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
peraturan pemerintah.

51.	Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)	Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan
cukai untuk :
a.	diimpor untuk dipakai;
b.	diolah;
c.	diekspor sebelum atau sesudah diolah;
d.	diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;
e.	dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukan kembali ke tempat 
penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
f.	dimasukan kembali ke dalam daerah pabean.
(2)	Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai berupa :
a.	barang yang telah diolah atau digabungkan;
b.	barang yang tidak diolah; dan/atau
c.	barang lainnya, dipungut bea masuk berdasarakan tarif dan nilai pabean yang 
ditetapkan dengan peraturan menteri.
(3)	Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan 
persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakan kewajiban pabean,
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 
rupiah).
(4)	Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang 
yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk 
yang seharusnya dibayar.

52.	Ketentuan Pasa 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan 
berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib 
menyelenggarakan pembukuan.

53.	Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)	Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib 
menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar 
pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan termasuk data elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit 
kepabeanan.			
(2)	Dalam hal orang sebagaimana ddimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban 
untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat 
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili.	

54.	Ketentuan Pasal diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga 
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)	Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik agar 
menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya
terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.
(2)	Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,
mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing 
yang diizinkan oleh menteri.
(3)	Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat 
usahanya di Indonesia.
(4)	Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri.

55.	Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)	Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dikenai saksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
(2)	Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat
(2), atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah)

56.	Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut :

BAB X
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, 
PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG
HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS 
BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU
KEJAHATAN LINTAS NEGARA

57.	Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1)	Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaaan ketentuan larangan dan pembatasan,
instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau 
ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.
(2)	Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.
(3)	Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau 
diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir
atau eksportir :
a.	dibatalkan ekspornya;
b.	diekspor kembali; atau
c.	dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang 
dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)	Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau 
diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

58.	Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat 
mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu 
pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawaasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, 
diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

59.	Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai :
a.	memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai 
adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
b.	melaksanakan penagguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari 
kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

60.	Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)	Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b 
dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat 
tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan 
perintah tertulis ketua pengadilan niaga.
(3)	Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 huruf d.

61.	Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)	Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau cipta yang meminta perintah
penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak 
tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penagguhan pengeluarannya.
(2)	Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua
pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta 
memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan
pengeluarannya.

62.	Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)	Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta 
penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua
pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan
cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang 
bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan 
Undang-Undang ini.
(2)	Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran 
barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai 
yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor dan ekspor.
(3)	Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan 
ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan 
sebagaimana dimaksud daalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan
penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya
sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.

63.	Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan 
permintaan kepada ketua penagadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea 
dan cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan 
jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

64.	Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1)	Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut
tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran mereka atau hak cipta, pemilik
barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang
hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
(2)	Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d
digunakan sebagai pembayaranatau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

65.	Diantara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai 
berikut :

Bagian Ketiga
Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan
Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

Pasal 64A

(1)	Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau
kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.
(2)	Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

66.	Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1)	Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut
di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
(2)	Kapal patroli atau sarana lain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata 
api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

67.	Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mencuci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman 
yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang 
ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana 
pengangkut, tempat penimbun atau tempat lain.

69.	Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga 
Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

(1)	Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau
barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
(2)	Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat
penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat 
penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka
sarana pengakuan atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang 
diperiksa.
(3)	Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi :
a.	pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
b.	yang bersangkutan dikenai sanksi adaministrasi berupa denda sebesar 
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4)	Dihapus.
(5)	Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan
pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang 
dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
(6)	Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan 
pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara di bidang ekspor 
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan
negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari 
pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

70.	Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

(1)	Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan 
karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah 
pemberitahuan pabean disampaikan.
(2)	Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan peraturan menteri.

71.	Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

(1)	Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan
pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut
sesuai dengan pemberitahuan pabean.
(2)	Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam
hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
(3)	Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal 
orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-
undang ini.

72.	Diantara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 85A

(1)	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat 
melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah 
pabean.
(2)	Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di tempat tujuan.
(3)	Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimasud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

73.	Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasl 86 berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 85

(1)	Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49.
(1a)	Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea 
dan cukai berwenang :
a.	meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,
serta surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta 
surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
b.	meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
c.	memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan 
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan
surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media 
penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang 
keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
d.	melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan
penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.
(2)	Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak
dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)	Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

74.	Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 86A

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk 
yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar 
bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sankisi administrasi berupa denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).

75.	Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1)	Untuk memenuhi kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai
berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain
yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.
(2)	Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat 
tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada
di tempat tersebut.

76.	Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

(1)	Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai
berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang diatasnya.
(2)	Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana 
pengangkutan apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku.
(4)	Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah).

77.	Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat yang berbunyi 
sebagai berikut :

Bagian Keempat
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

Pasal 92A

(1)	Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat :
a.	membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini, atau
b.	mengurangi atau menghapus sanksi adaministrasi berupa denda dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan 
karena kesalahannya.
(2)	Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri.

78.	Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

79. 	Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (1) 
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) 
sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berilkut :

Pasal 93

(1)	Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabata bea dan cukai mengenai tarif dan/
atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis
hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan
dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
(1a)	Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor
belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
(2)	Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan pengajuan keberatan.
(3)	Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, 
jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda
yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
(4)	Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap 
dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
(5)	Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6)	Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

80.	Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 93A

(1)	Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai 
pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya
kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
(2)	Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan 
pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.
(3)	Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor
belum di keluarkan dari kawasan pabean.
(4)	Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
(5)	Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, 
jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda
yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
(6)	Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap 
dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
(7)	Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(8) 	Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

81.	Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 94

(1)	Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara
tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak 
tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda
yang ditetapkan.
(2)	Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
(3)	Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, 
jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan
apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan.
(4)	Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap
dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
(5)	Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6)	Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

82.	Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan 
banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan
atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

83.	Pasal 96 dihapus.

84.	Pasal 97 dihapus.

85.	Pasal 98 dihapus.

86.	Pasal 99 dihapus.

87.	Pasal 100 dihapus.

88.	Pasal 101 dihapus.

89.	Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus.

90.	Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Setiap orang yang :
a.	mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7A ayat (2);
b.	membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor
pabean;
c.	membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
d.	membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat 
selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
e.	menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
f.	mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan
pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan 
pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 
pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
g.	mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan 
berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal
tersebut di luar kemampuannya; atau
h.	dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan 
pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

91.	Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, 
dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

Setiap orang yang:
a.	mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b.	dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan
pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c.	memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d.	membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
e.	mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan 
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena 
melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan 
terganggunya sendi-sensi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah).

Pasal 102C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B 
dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana 
sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak
dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar 
rupiah).

92.	Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Setiap orang yang :
a.	menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau
dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
b.	membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
c.	memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan 
kewajiban pabean; atau
d.	menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

93.	Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 103A

(1)	Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan 
pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 
pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

94.	Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Setiap orang yang :
a.	mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
Pasal 102A, atau Pasal 1023;
b.	memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang 
menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
c.	menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari 
pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d.	menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili
di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean
menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun,
dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

95.	Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

`					Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau
tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara pling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda 
paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

96.	Pasal 106 dihapus.

97.	Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

98.	Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

(1)	Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh
atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau
koperasi, tuntutan pidana dijatuhkan kepada:
a.	badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 
tersebut; dan/atau
b.	mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang
bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
(2)	Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroaan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan 
tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(3)	Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang 
secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang 
bersangkutan.
(4)	Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok
yang diijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara,
dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan
pidana penjara dan pidana denda.

99.	Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 
(satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

(1)	Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 
huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk 
negara.
(2)	Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
(2a)	Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
(3)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

100.	Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai 
berikut :

BAB XV A
PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 113A

(1)	Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang 
menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2)	Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan
oleh Komisi Kode Etik.
(3)	Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
(4)	Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.

Pasal 113B

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak
sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, 
pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 113C

(1)	Dalam hal terdapat indikasi kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen 
Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
menteri.

Pasal 113D

(1)	Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani
pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.
(2)	Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi 
administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana 
kepabeanan.	
(3)	Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai 
dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.
(4)	Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

101.	Diantara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal
115C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115A

(1)	Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah 
ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 115B

(1)	Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur Jenderal memberikan informasi yang 
dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
(2)	Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 115C

(1)	Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu
yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak 
berhak.
(2)	Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.
(3)	Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan 
keterangan dan memperlihatkan bukti agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti
dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.
(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan
bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.

Pasal II
Ketentuan Peralihan

1.	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.	peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 
Undang-Undang ini;
b.	urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, 
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilakukan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang meringankan setiap orang.
2.	Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) 
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
3.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Nopember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93

PENJELASAN 
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

I.	UMUM

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah 
dapat memberikan kepastian hukum dalam usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum 
kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan 
pelayanan dan pengawasan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap
bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau 
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan 
penyelundupan", kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian "tanpa 
mengindahkan" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika 
memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar 
atau salah, tidak dapat dikatagorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan 
masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa 
kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar 
daerah pabean, namun mengingat letak goegrafis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya 
berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap 
pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari 
penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara 
implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean 
merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean 
sebagai salah satu instansi pengawasan perbatasan.

sehubungan dengan hal tersebut mesyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan 
kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis 
terkait.

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini 
diberikan, tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, 
daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk menimbun barang 
impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau disediakan untuk dijual. Untuk menghindari beralihnya 
investasi ke negara-negara tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu 
insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan fungsi TPB.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-undang kepabeanan idealnya dapat 
mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan 
penyesuaian Undang-undang Kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan 
sebagai dengan konvensi tersebut.

Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
mengatur lembaga banding. Namun ternyata lembaga tersebut belum dibentuk dengan pertimbangan 
telah dibentuk badan penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian diganti dengan Pengadilan Pajak 
berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kompetensi Pengadilan 
Pajak mencakup banding di bidang kepabeanan sehingga Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang- 
undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabenan tidak diperlukan lagi dan dihapus.

Sesuai dengan Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Trade and Tarif 
(GATT) 1994, Article 22 menyebutkan bahwa perundang-undangan nasioanal harus memuat ketentuan 
penetapan nilai pabean sesuai World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement. Dalam Article 4 
Konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat digunakan mendahului metode deduksi atas 
permintaan importir. Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan Article 4 
Konvensi tersebut selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tahun 2000, sehingga ketentuan 
penetapan nilai pabean sesuai Article 4 Konvensi tersebut harus dimasukkan dalam perubahan 
Undang-undang Kepabeanan ini.

II. 	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)	

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat 
berang memasuki daerah pebean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea 
masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan 
pengawasan.

Ayat (2)	

Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor 
terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi 
pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di
sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan 
pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada
saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar
daerah pabean.

Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, 
kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukannya barang ke dalam sarana pengangkut dan
telah diajukan pemberitahuan pebean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar.

Ayat (3)	

Ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun barang tersebut telah dimuat di
sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, jika dapat dibuktikan 
barang tersebut akan dibongkar di dalam daerah pabean dengan menyerahkan suatu
pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai barang ekspor.

Pasal 2A

Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional,
bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional.

Pasal 3

Ayat (1)	

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean 
yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pebean dalam bentuk 	
penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah pabean oleh pejabat bea
dan cukai secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang
dan importir. Namun, dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau 
pengamanan penerimaan negara, Menteri dapat menetapkan pelaksanaan 
pemeriksaan pabean di luar daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain 
yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan di dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan 
cukai.

Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk 
meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan
dan kepastian bagi ekportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk 
pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap
barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.
Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang 
diajukan, pasal ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu
dapat mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Pasal 4A

Ayat (1)

Pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang tersebut dari satu tempat ke tempat
lain dalam daerah pabean yang dilakukan melalui laut.

Pengawasan pengangkutan barang tertentu ini bertujuan untuk mencegah 
penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau barang-barang
strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan intansi teknis terkait yaitu kementerian atau lembaga pemerintah 
nondepartemen yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Dilihat dari keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang demikian luas dan 
merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan 
cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukan ke atau
yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. 
Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan 
di kantor pabean. Penegasan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor 
pabean maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di suatu tempat 
yang tidak ditunjuk sebagai kantor pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-Undang ini. 
Dengan demikian, pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat untuk 
memenuhi kewajiban pabean seperti penyerahan pemberitahuan pabean atau 
pelunasan bea masuk telah dibatasasi dengan penunjukan kantor pabean yang 
disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan dan perekonomian, atau apabila dengan 
cara tersebut kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean tersebut bersifat 
sementara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)	
Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban
bongkar muat barang, serta pengamanan keuangan negara, Undang-Undang ini 
menetapkan adanya kawasan pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 
lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan menetapkan adanya kantor pabean.
Penunjukan pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat pejabat bea dan cukai 
melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari kantor pabean dan di 
tempat tersebut tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 5A

Ayat (1)

Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/
atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, 
diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan 
komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian 
kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan 
dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6A

Ayat (1)

Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan 
kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepebeanan 
melalui nomor identitas pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Dengan nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang memiliki 
nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem 
teknologi informasi kepabeanan.

Pemerolehan nomor identitas tersebut dapat dilakukan dengan cara registrasi, 
misalnya registrasi importir, eksportir, dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

Ayat (2)

Pengecualian yang dimaksud pada ayat ini diberikan kepada orang yang 
menyelesaiakan kewajiban pabean tertentu antara lain atas barang penumpang, 
barang diplomatik, atau 	barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan.

Ayat (3)	
Cukup Jelas.

Pasal 7A
Ayat (1)	

Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana 
kedatangan sarana pengangkutnya sebelum sarana pengangkut tiba di kawasan 
pabean, baik terhadap sarana pengangkut yang melakukan kegiatannya secara reguler

(liner maupun sarana pengangkut yang tidak secara teratur berada di kawasan pabean 
(tramper), Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pengawasan pabean atas 
barang impor dan/atau barang ekspor.

Yang dimaksud dengan saat kedatangan sarana pengangkut yaitu:
a.	saat lego jangkar di perairan pelabuhan untuk sarana pengangkut melalui laut;
b.	saat mendarat di landasan bandar udara untuk sarana pengangkut melalui 
udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana 
pengangkut.

Ayat (3)	

Pemberitahuan pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua barang niaga yang 
diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang impor, barang ekspor, maupun 
barang asal daerah pabean yang diangkut yang diangkut ke tempat lain dalam daerah
pabean melalui luar daerah pabean.

Ayat (4)	

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung sejak kedatangan sarana 
pengangkut sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

Ayat (6)

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan pemberitahuan
pabean 	tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan tetapi, jika sarana pengangkut
mengalami keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang 
tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar 
kemampuan manusia dapat diadakan pengecualian dengan melakukan pembongkaran
tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kedatangan sarana pengangkut.

huruf a

Yang dimaksud dengan kantor pabean terdekat yaitu kantor pabean yang 
paling mudah dicapai.
melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 
dapat dilakukan dengan menggunakan radio panggil, telepon, atau faksimile.

huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (7) s/d Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkutan pada ayat ini yaitu pengangkutan barang impor
yang tidak melalui laut (inland transportation).

Ayat (2)

Yang dimnaksud dengan pengusaha pada ayat ini yaitu pengusaha tempat penimbunan 
sementara atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor.

Ayat (3) dan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8B

Ayat (1)

Mengingat tenaga listrik, barang cair, atau gas bersifat khusus, pengangkutan terhadap
barang tersebut dilakukan dengan cara khusus antara lain melalui transmisi atau
saluran pipa.

Pemberitahuan paeban atas impor atau ekspor barang tersebut harus didasarkan pada 
jumlah dan jenis barang pada saat pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam
daerah pabean.

Ayat (2)	

Peranti lunak (software) dapat berupa serangkaian program dalam sistem komputer
yang memerintahkan komputer apa yang harus dilakukan.

Peranti lunak dan data elektronik (softcopy) merupakan barang yang menjadi objek 
dan Undang-Undang ini dan pengangkutan atau pengirimannya dapat dilakukan 
melalui transmisi eletronik misalnya melalui media internet.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang sah yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam
pengangkutan barang tertentu.

Ayat (3)

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap kelebihan atau kekurangan 
barang tertentu pada saat pengangkutan atau pembongkaran.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup Jelas.
Pasal 9A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan barang impor yaitu barang impor baik yang diangkut lanjut 
maupun yang diangkut terus.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10A	

Ayat (1)	

Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran 
atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut
tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

Ayat (2)	

Yang dimaksud pembongkaran pada ayat ini yaitu pembongkaran barang dari sarana
pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang 
belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan
(reede).

Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus dilalui oleh sarana
pengangkut yang meneruskan pengangkutan reede ke kantor pabean.

Ayat (3)

Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya yaitu
memberitahukan kedatangan sarana pengangkut dengan pemberitahuan pabean kepada
pejabat bea dan cukai dan dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang
impor yang diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa barang 
dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang dibongkar kurang dari
jumlah yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, pengangkutan berdasarkan 
ketentuan pada ayat ini dianggap telah memasukkan barang impor tersebut ke 
peredaran bebas sehingga selain wajib membayar bea masuk atas barang yang 
kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi administrasi berupa denda, jika yang
bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan barang yang dibongkar
tersebut bukan karena kesalahannya.

Dalam hal barang yang diangkut dalam kemasan, yang dimaksud dengan jumlah 
barang yaitu jumlah kemasan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di tempat penimbunan 
sementara bukan merupakan keharusan karena penimbunan tersebut hanya 
dilakukan dalam hal barang tidak dapat dikeluarkan dengan segera.

Ayat (6)

Yang dimaksud dalam hal tertentu yaitu apabila penimbunan di tempat penimbunan
sementara tidak dapat dilakukan seperti kongesti, kendala teknis penimbunan, sifat 
barang, atau sebab lain sehingga tidak memungkinkan barang impor ditimbun. 
Termasuk dalam pengertian ini yaitu pemberian fasilitas penimbunan selain di tempat
penimbunan sementara dengan tujuan untuk menghindari beban biaya penumpukan 
yang mungkin atau yang telah timbul selama dalam proses pemenuhan kewajiban 
pabean.

Ketentuan yang berlaku pada tempat penimbunan sementara berlaku di tempat lain
yang dimaksud pada ayat ini.

Ayat (7)

Huruf a s/d Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengang barang diangkut terus yaitu barang yang diangkut
dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan 
pembongkaran terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu barang yang diangkut
dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan
pembongkaran terlebih dulu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan diekspor kembali antara lain :
1)	pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean karena 
ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan;
2)	oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak boleh 
diimpor ke dalam daerah pabean.

Ayat (8)		

Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud untuk mengelakkan 
pembayaran bea masuk, karena telah diajukan pemberitahuan pabean dan bea 
masuknya telah dilunasi, akan tetapi karena pengeluarannya tanpa persetujuan 
pejabat bea dan cukai, atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi berupa 
denda.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 10B

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi persyaratan, untuk 
mengeluarkan barang impor untuk dipakai sebelum melunasi bea masuk
yang terutang dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib 
menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar arus barang.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintas perbatasan
wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana
pengangkut dan bukan pelintas atas.

Yang dimaksud dengan awak sarana pengangkut yaitu setiap orang yang karena sifat
pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana 
pengangkut.

Yang dimaksud dengan pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam atau bertempat 
tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas 
batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

Yang dimaksud dengan diberitahukan yaitu menyampaikan pemberitahuan secara 
lisan atau tertulis.			

Ayat (4)	

Yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu penetapan pejabat bea
dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah tepenuhi kewajiban pabean
berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Ketentuan pada ayat ini mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
kepada importir yang memperoleh kemudahan berdasarkan ketentuan pada ayat (2)
huruf b atau huruf c, yaitu mengimpor barang untuk dipakai sebelum melunasi bea 
masuk dengan penyerahan jaminan, tetapi tidak menyelesaikan kewajiban untuk 
membayar bea masuk menurut jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang ini.

Pasal 10C

Ayat (1)

Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi
dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak
perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai 
dengan penguna jasa kepabeanan, misalnya :
-	Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
-	kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak;
-	kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan 
peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penetapan pejabat bea dan cukai dapat juga merupakan penetapan dengan
menggunakan sistem komputer pelayanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10D

Ayat (1)

Tujuan pengaturan impor sementara yaitu memberikan kemudahan atas pemasukan 
barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang perlombaan; kendaraan yang dibawa
oleh wisatawan; peralatan penelitian; peralatan yang digunakan oleh teknisi, 
wartawan, dan tenaga ahli; kemasaan yang dipakai berulang-ulang; dan barang 
keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimpornya 
telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang tersebut diberikan
pembebasan atau keringanan bea masuk.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan terlambat yaitu barang tersebut telah selesai dipergunakan
sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, tetapi yang bersangkutan tidak mengurus 
administrasi kepabeanannya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Perhitungan bea masuk pada ayat ini dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean 
pada saat pengajuan pemberitahuan pabean atas impor sementara tersebut.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 11A

Ayat (1)

Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan 
pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari pabean.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dibatalkan yaitu dibatalkan seluruh atau sebagian.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk
yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang 
dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau 
beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective 
Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

Huruf b				

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang
bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 
kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan be masuk berdasarkan 
tarif yang berbeda dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1), misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu, 
mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana
pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya terdiri dari beberapa jenis.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini yaitu suatu daftar
penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk 
mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau 
seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk 
diekspor ke daerah pabean ditambah dengan :
a.	biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang
sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa :
1.	komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
2.	biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas 
tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang
bersangkutan;
3.	biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja
pengepakan;
b.	nilai dari barang dan jasa berupa :
1.	material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang 
terkandung dalam barang impor;
2.	peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan
untuk pembuatan barang impor;
3.	materi yang digunakan dalam pembuatan barang impor;
4. 	teknik pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa
yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan diperlukan 
untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau
tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa 
tersebut :
a)	dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
b)	untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor
barang impor yang dibelinya;
c)	harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya
atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang 
bersangkutan.
c.	royalti dan biaya lisensi yang harus dibayaar oleh pembeli secara langsung 
atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai,
sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga 
yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
d.	nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk 
disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas 
penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
e.	biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekpor ke pelabuhan atau 
tempat impor di daerah pabean;
f.	biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan 
pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah 
pabean;
g.	biaya asuransi.

Ayat (2)

Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidak-
tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :
a.	diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b.	diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.

Ayat (3)

Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen
material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara
komersial dapat dipertukarkan serta :
a.	diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b.	diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.

Ayat (3a)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud metode deduksi yaitu metode untuk menghitung nilai barang pabean
barang impor berdasarkan harga jual dari barang impor yang bersangkutan, barang 
impor yang identik atau barang yang serupa di pasar dalam daerah pabean dikurangi
biaya atau pengeluaran, atara lain komisi atau keuntungan, transportasi, asuransi, 
bea masuk, dan pajak.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan metode komputasi yaitu metode untuk menghitung nilai 
pabean barang impor berdasarkan penjumlahan harga bahan baku, biaya proses
pembuatan, dan biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan
atau tempat impor di daerah pabean.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu yaitu bahwa dalam penghitungan nilai
pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan :
a.	harga jual barang produksi dalam negeri;
b.	suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua 
alternatif nilai pembanding;
c.	harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
d.	biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditentukan untuk barang
identik atau serupa;
e.	harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah pabean;
f.	harga patokan;
g.	nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau tiktif.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara self assesment hanya 
dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada 
dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga :
a.	bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan 
lebih tinggi;
b.	bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih
rendah.

Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk 
penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan 
pabean.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan
pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat
bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan 
penetapan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penetapan tarif sebelum penyerahan pemberitahuan pabean 
yaitu penetapan tarif yang dilakukan terhadap impor tertentu secara official assesment.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan nilai pabean sebelum penyerahan pemberitahuan
pabean yaitu penetapan nilai pabean yang dilakukan terhadap importasi tertentu 
seperti impor sementara, barang penumpang, atau barang kiriman secara official
assesment.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat 
dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau
dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau 
kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan 
tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksud bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu
transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran
pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang 
yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidak jujuran yang ditemukan 
dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenai sanksi
administrasi berupa denda.

Pasal 17A

Penetapan Direktur Jenderal sebelum diajukan pemberitahuan pabean dalam pasal ini yaitu 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan menyesuaikan dengan 
praktik kepabeanan internasional yang lazim dikenal sebagai Pre-Entry Clas-sification dan
Valuation Ruling. Yang dimaksud dengan Pre-Entry Classification yaitu penetapan klasifikasi
barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang sebelum sebelum diajukan 
pemberitahuan pabean atas permohonan importir.

Yang dimaksud dengan Valuation Ruling yaitu penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal
yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan 
akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 23A

Yang dimaksud dengan bea massuk tindakan pengamanan (safeguard) yaitu bea masuk yang
dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius 
dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat
dari lonjakan impor baranhg sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan 
hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian
serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktur.

Dalam hal tindak pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), 
maka bea masuk tindakan pengamanan tidak harus dikenakan.

Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam 
negeri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada (shall be based on) fakta-fakta bukan
didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan.

Pasal 23B

Ayat (1)

Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu 
negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea 
masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenakan tarif yang
besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23C dan Pasal 23D

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan pembayaran bea 
masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang perwakilan negara asing beserta para 
pejabatnya yaitu barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara asing 
tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di
Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan 
internasional yang memegang paspor Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yaitu milik atau untuk keperluan badan international yang diakui
dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang 
ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat 
badan international yang memegang paspor Indonesia.

Huruf c

Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari 
kementerian terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan 
ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud keperluan ibadah untuk umum yaitu barang-barang yang 
semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang 
diakui di Indonesia.

Yang dimaksud dengan barang keperluan amal dan sosial yaitu barang yang 
semata-mata ditujukan untuk keperluan amal dan sosial dan tidak 
mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana alam atau
pemberantasan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan kebudayaan yaitu barang 
yang ditunjuk untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antarnegara.
Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari 
kementerian terkait.

Huruf e

Cukup Jelas.			

Huruf f

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk 
memerlukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau 
pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari 
kementerian terkait.

Huruf g s/d Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan barang contoh yaitu barang yang diimpor khusus
sebagai contoh, antara lain untuk keperluan produksi (prototipe) dan pameran
dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan barang pindahan yaitu barang-barang keperluan 
rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian 
dibawa pindah ke dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, 
dan pelintas batas yaitu barang-barang yang dibawah oleh mereka 
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10B ayat (3), sedangkan 
barang kiriman yaitu barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar 
negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan perbaikan yaitu penanganan barang yang rusak, 
usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa 
mengubah sifat hakikinya.

Yang dimaksud dengan pengerjaan yaitu penanganan barang, selain 
perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan peningkatan harga barang
dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.

Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi teknis dan menyangkut 
mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembebasan atau keringanan dalamkhal ini hanya dapat diberikan terhadap
barang dalam keadaan seperti pada waktu diekspor, sedangkan atas bagian
yang diganti atau ditambah dan biaya perbaikan tetap dikenakan bea masuk.

Huruf p

Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang setelah diekspor, 
diimpor kembali tanpa mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan 
apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang
keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan.

Terhadap barang yang diekspor untuk kemudian karena suatu hal diimpor
kembali dalam keadaan yang sama dengan ketentuan segala fasilitas yang 
pernah diterimanya dikembalikan.

Huruf q

Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
yaitu :
1)	bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta
turunannya (derivatif) seperti darah seluruhnya, plasma kering 
albumin, gamaglobulin. fibrinogen serta tubuh.
2)	bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, 
tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.
3)	bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, 
tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut 
persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna memperoleh pembebasan 
berdasarkan pasal ini.

Ayat (4)		

yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai 
dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas pembebasan bea 
masuk atas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, tetapi pada 
kenyataannya diperdagangkan.

Pelangggaran atas ketentuan tentang pembebasan ini ditemukan pada pengawasan, 
penelitian kembali, dan/atau pelaksanaan audit kepabeanan.

Pasal 26

Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam 
arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan 
tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan
bea masuk.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan bea masuk yaitu pengurangan sebagian 
pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penanaman modal pada huruf ini yaitu penanaman
modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan pengembangan 
industri yaitu mesin, permesinan, alat perlengkapan instansi pabrik, 
peralatan, atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan 
pengembangan industri.

Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian 
perusahaan atau pabrik baru serta perluasan (divesifikasi) hasil produksi,
modernisasi, rehabilitasi untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari
perusahaan atau pabrik yang telah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan barang dan bahan yaitu semua barang atau bahan, 
tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau 
komponen untuk menghasilkan barang jadi, sedangkan batas waktu akan
diatur dalam keputusan pelaksanaannya.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bibit dan benih yaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan
atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-benar untuk dikembangbiakan
lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, atau perikanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hasil laut yaitu semua jenis tumbuhan laut, ikan atau 
hewan laut yang layak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan 
kepiting yang belum atau yang sudah diolah dalam sarana penangkap yang
bersangkutan.

Yang dimaksud dengan sarana penangkap yaitu satu atau sekelompok kapal 
yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut,
termasuk juga yang mempunyai peralatan pengolahan.

Yang dimaksud dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin yaitu 
sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang 
telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan 
penangkapan atau pengambilan hasil laut.

Huruf g

Dalam transaksi perdagangan kemungkinan adanya perubahan kondisi 
barang sebelum barang diterima oleh pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan
perinsip pemungutan bea masuk dalam Undang-Undang ini diterapkan atas 
semua barang yang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila terjadi 
perubahan kondisi (kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau 
penyusutan volume atau berat karena sebab alamiah), barang tersebut tidak 
sepenuhnya dapat dipakai atau memberikan manfaat sebagaimana 
diharapkan, wajar apabila yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana
diuraikan diatas tidak sepenuhnya dipungut bea masuk. Oleh karena itu
pembatasan pada saat kapan terjadinya perubahan kondisi barang tersebut,
yaitu antara waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor untuk
dipakai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat 
yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misalnya
proyek pemasangan lampu jalan umum.

Huruf i s/d Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai
dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi kenyataannya 
diperjualbelikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, atau kesalahan pencantuman tarif.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sebab tertentu yaitu bahwa hal tersebut bukan 
merupakan kehendak importir, melainkan disebabkan oleh adanya 
kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan barang yang telah diimpor 
tidak dapat dimasukan ke dalam daerah pabean sehingga harus diekspor 
kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai 
dalam kondisi yang sama.

Huruf d dan Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk barang yang 
diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) undang-Undang
ini, importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkannya
pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan
pabean, tanggung jawab atas bea masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan
sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Apabila barang impor yang harus dilunasi bea masuknya terdiri dari beberapa jenis
dengan satu nama umum (golongan barang), sedangkan jenis barang yang 
sebenarnya tidak dapat diketahui, sebagai dasar penghitungan bea masuk, diambil
tarif tertinggi yang berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan
oleh pejabat bea dan cukai.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah yaitu dibulatkan ke 
atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kewajiban membayar bea masuk yang timbul sebagaimana dimasud dalam Pasal 2
harus dilunasi paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean atas
impor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penundaan yaitu penundaan bea masuk dalam rangka fasilitas
pembayaran berkala dan penundaaan pembayaran bea masuk karena menunggu
keputusan pembebasan atau keringanan.

Ayat (2a) dan Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Direktur Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangsuran pembayaran 
setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam membayar utangnya dengan
memperhatikan laporan keuangan dan kredibilitas orang tersebut.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 41

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, 
penagihan bea masuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 44

Ayat (1)

Tujuan pengadaan tempat penimbunan berikat dalam Undang-Undang ini yaitu 
memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran bea 
masuk.

Yang dimaksud dengan Penangguhan yaitu peniadaan sementara kewajiban pembayaran 
bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan 
Undang-Undang ini.

Dalam tempat penimbunan berikat dilakukan kegiatan menyimpan, menimbun, 
melakukan pengetesan (Quality Control), memperbaiki/merekondisi, menggabungkan 
(kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, 
mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), 
dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari luar daerah pabean
tanpa lebih dahulu dipungut bea masuk.

Pengadaan tempat penimbunan berikat ini diharapkan dapat memperlancar arus 
barang impor atau ekspor serta meningkatkan produksi dalam negeri.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengolah yaitu kegiatan memproses bahan mentah, 
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi.

Huruf c

Barang impor setelah dipamerkan dapat direekspor atau dijual setelah 
dilunasi bea masuk yang terutang.

Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dapat diekspor setelah 
memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan orang tertentu yaitu warga negara asing yang 
bertugas di Indonesia atau orang yang berangkat ke luar negeri.

Huruf e dan Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan daur ulang yaitu suatu kegiatan pengolahan limbah
dan barang lainnya menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dan nilai 
ekonomi yang lebih tinggi.

Ayat (1a)

Penetapan oleh menteri ini guna mengantisipasi perkembangan industri dan 
perdagangan internasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengusahaan tempat penimbunan berikat yaitu kegiatan 
usaha menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan, memperbaiki/merekondisi,
menggabungkan (kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali,
mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai
(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di tempat penimbunan
berikat.

Pasl 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan barang lainnya antara lain waste, scrap, sisa/
potongan, bahan baku yang rusak, dan/atau barang yang rusak.

Ayat (3)

Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud mengelakkan 
pembayaran bea masuk karena telah diajukan pemberitahuan pabean dan bea masuk
telah dilunasi, tetapi pengeluaran barang tersebut dilakukan tanpa persetujuan 
pejabat bea dan cukai sehingga pelanggaran dikenai sanksi administrasi berupa 
denda.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan pengusaha tempat penimbunan berikat yaitu orang yang 
benar-benar melakukan kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan 
pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan,
menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang 
barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), dan/atau membudidayakan
flora dan fauna di tempat penimbunan.

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor yang wajib bea 
masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, kepada pengusaha tempat
penimbunan berikat, wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi 
administrasi berupa denda.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang,
modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diperlukan untuk pelaksanaan audit kepabeanan
setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean.

Yang dimaksud dengan pengusaha pengangkutan yaitu orang yang menyediakan jasa 
angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana pengangkutan di darat, laut, dan udara.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di
tempat bagi orang berupa badan hukum yaitu pimpinan badan hukum tersebut tidak
berada ditempat. Yang dimaksud dengan yang mewakili yaitu karyawan atau bawahan 
atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan agar dapat dihitung besarnya nilai transaksi 
impor atau ekspor. Untuk menjamin tercapainya maksud tersebut, pembukuan harus
diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya
berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan, buku catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, 
surat yang berkaitan dengtan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan dibidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun di Indonesia dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal akan melakukan
audit kepabeanan, bukti dasar pembukuan dan surat yang diperlukan masih tetap ada
dan dapat segera disediakan.

Dalam data tersebut berupa data elektronik, orang wajib menjaga keandalan sistem
pengolahan data yang digunakan agar data elektronik yang disimpan dapat dibuka, 
dibaca, atau diambil kembali setiap waktu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Sesuai dengan praktik kepabeanan Internasional, pengawasan lalulintas barang yang
masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan 
demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi
efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan
peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya yang tidak memenuhi syarat 
yaitu barang impor atau ekspor yang telah diberitahukan dengan pemberitahuan 
pabean, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan.

Permintaan importir atau eksportir untuk membatalkan ekspornya, mereekspor, atau
memusnahkan tidak dapat disetujui jika peraturan perundang-undangan yang berlaku
menetapkan lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian barang impor yang
dibatasi atau dilarang, misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya
dan beracun.

Penerapan sanksi administrasi pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana.

Pasal 54

Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya 
meliputi kawasan pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung.

Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa kawasan pabean dalam daerah 
pabean Indonesia permintaan perintah tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua 
pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat 
impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal ekspor dilakukan dari 
beberapa kawasan pabean, permintaan tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh 
pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama yaitu tempat 
ekpor berlangsung.

Yang dimaksud dengan pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Jangka waktu (sepuluh) hari kerja tersebut merupakan jangka waktu maksimum bagi
penangguhan. Jangka waktu tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada
pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk 
mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Ayat (2)

Perpanjangan jangka waktu penangguhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan 
syarat yang ketat untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan hak untuk meminta
penangguhan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk 
kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk 
mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar.
Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai.

Ayat (2)

Karena permintaan penangguhan tersebut masih berdasarkan dugaan, kepentingan
pemilik barang juga perlu diperhatikan secara wajar. Kepentingan tersebut, antara 
lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi yang 
dirahasiakan, yang digunakan untuk memproduksi barang impor atau ekspor tersebut.
Dalam hal demikian, pemeriksaan hanya diizinkan secara fisik, sekedar untuk 
mengidentifikasi atau mencacah barang-barang yang dimintakan penangguhan.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut, misalnya kondisi atau sifat barang yang 
cepat rusak.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 64A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penindakan yaitu di bidang kepabeanan yang perlu dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan 
kegiatan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan agar 
sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan dan untuk memeriksa sarana 
pengangkut berupa kapal, pejabat bea dan cukai perlu dilengkapi sarana operasional
berupa kapal patroli atau sarana pengawasan lainnya seperti radio telekomunikasi atau
radar.

Yang dimaksud dengan kapal patroli yaitu kapal laut dan/atau kapal udara milik 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh pejabat bea dan cukai sebagai
komandan patroli, yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di daerah pabean
sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Kelengkapan kapal patroli atau sarana lain dengan senjata api pada ayat ini 
dimaksudkan untuk menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan
pejabat bea dan cukai dan kapal patroli dengan memperhatikan ketentuan yang 
berlaku.

Pasal 76

Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta, berkewajiban 
memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi pejabat bea 
dan cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaaannya.
Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud di atas
yaitu sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.

Pasal 82

Ayat (1)

Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan 
pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai 
pemberitahuan atau dokumen yang diajukan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri
pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada ayat ini yaitu 
menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang dan menyiapkan peralatan 
pemeriksaan sehingga pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik 
barang.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud salah pada ayat ini yaitu kesalahan karena kelalaian.
Yang dimaksud pungutan negara di bidang ekspor pada ayat ini meliputi bea keluar.

Pasal 82A
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan karena jabatan yaitu pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai karena kewenangan yang dimilikinya 
berdasarkan Undang-Undang ini dalam rangka pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam hal orang yang bersangkutan telah memenuhi 
kewajibannya, pejabat bea dan cukai segera memberikan pelayanan kepabeanan.

Pasal 85A

Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan 
pabean terhadap barang tertentu di atas alat angkut, ditempat pemuatan, dan di tempat 
pembongkaran di dalam daerah pabean.

Pasal 86

Ayat (1)

Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi 
diberlakukannya;

a.	sistem self assesment;
b.	ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
c.	pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian,
atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasai dan dievaluasi 
setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.

Ayat (1a)

Huruf a

Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau memberikan 
opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk menguji tingkat kepatuhan orang 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Laporan keuangan diminta dalam kegiatan audit kepabeanan dengan tujuan 
hanya untuk memastikan bahwa pembukuan yang diberikan oleh orang 
kepada pejabat bea dan cukai adalah pembukuan yang sebenarnya yang 
digunakan untuk mencatat kegiatan usahanya yang pada akhir periode 
diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Selain itu, dengan laporan keuangan, pejabat bea dan cukai dapat 
memperoleh informasi mengenai kegiatan orang yang berkaitan dengan
kepabeanan.

Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan audit dilarang memberitahukan
kepada pihak lain yang tidak berhak terhadap segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh orang berkaitan dengan audit yang 
dilaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait, yaitu pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan dengan orang yang terkait dengan transaksi yang 
dilakukan oleh orang tersebut, misalnya pembeli di dalam negeri atas barang
impor, pembeli di luar negeri atas barang ekspor, pemasok di luar negeri atas
barang impor, bank, dan pihak lain yang dilakukan oleh orang, seperti Pusat 
Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

Huruf c dan Huruf d.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa perbuatan yang menyebabkan pejabat bea dan 
cukai tidak dapat menjalankan wewenangnya mencakup perbuatan tidak menyerahkan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,
surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat 
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 86A

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal yang dimaksud dalam ayat ini 
misalnya bangunan yang didirikan khusus untuk menyimpan barang apa pun dan 
pendirinya bukan dimaksudkan sebagai tempat usaha berdasarkan Undang-Undang
ini.

Apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa di tempat tersebut terdapat barang 
yang tersangkut pelanggaran, baik sebagai barang yang wajib bea masuk maupun 
yang dikenai peraturan larangan dan pembatasan. Direktur Jenderal dapat 
memerintahkan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaaan terhadap 
tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap
sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan dan dipatuhinya peraturan perundang-
undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana serta barang di atasnya hanya
dilakukan secara selektif.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan atas sarana 
pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, pejabat bea dan cukai
berwenang untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang 
dibongkar berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak
boleh diimpor ke dalam daerah pabean.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 92A

Ayat (1)

Huruf a

Pembetulan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk menurut 
ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan pemerintah yang baik sehingga 
apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan 
perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pengertian membetulkan dapat berarti menambah, mengurangi, atau 
menghapus, sesuai dengan sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan
surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang tidak benar, misalnya 
tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah 
terpenuhi.

Huruf b

Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi 
berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan
kekhilafan bukan kesalahan yang disengaja atau kesalahan dimaksud terjadi
akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha 
dengannya serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan 
sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa 
kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini 
dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

Dalam batas 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi
gugur dan penetapan dianggap disetujui.

Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan 
pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda.

Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajibvan 
menyerahkan jaminan.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan barang belum dikeluarkan pada ayat ini yaitu barang impor 
masih berada dalam kawasan pabean.

Pihak yang mengajukan keberatan bertanggung jawab terhadap impor yang 
bersangkutan dan segala biaya yang mungkin timbul.

Ayat (2)

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk 
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan
ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu 
melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan suatu keberatan yang
diajukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ditolak oleh Direktur Jenderal yaitu penolakan oleh Direktur 
Jenderal yaitu penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan sehingga
penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai menjadi tetap.

Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan sebagian atas 
keberatan yang diajukan, atau Direktur Jenderal menetapkan lain dari penetapan yang 
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih
kecil pada penetapan pejabat bea dan cukai tersebut.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 93A

Ayat (1)

Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap penetapan pejabat selain
mengenai tarif dan/atau nilai pabean, misalnya penetapan pencabutan berupa fasilitas
atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk 
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan
ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu 
melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan keberatan yang 
diajukan.

Ayat (5) s/d Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 94 dan Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 102

Huruf a s/d Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean
yaitu barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan.

Contoh membongkar atau menimbun ditempat selain tempat tujuan yang 
ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan 
berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan 
hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan
sengaja menutupi keberadaan barang tersebut.

Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer,
di dalam dinding koper, didalam tubuh, didalam dinding kapal pada ruang 
mesin kapal, atau tempat-tempat lain.

Huruf f dan Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran
dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini didasarkan atas 
perbuatan yang disengaja dan melawan hukum.

Pasal 102A

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu bea keluar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana 
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang
ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama
untuk mencegah ekspor fiktif, misalnya barang ekspor dimuat di semarang
untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 102B/s/d Pasal 102D

Cukup Jelas.

Pasal 103

Huruf a

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:
a.	dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak;
b.	dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data 
tidak benar.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Memberi ketarangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini terutama 
untuk penumpang dan pelintas batas.

Huruf d

Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat ditemukannya 
orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana
penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual,
menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku
kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang
bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang 
bersangkutan tidak dituntut.
Kemungkinan bisa terjadi, pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-
duanya dapat dituntut.

Pasal 103A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk
login ke sistem kepabenan.

Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem
elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat 
mengirim dan/atau informasi. melalui atau yang ada pada sistem eletronik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 104

Huruf a s/d Huruf c.

Cukup Jelas.

Huruf d

Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau 
pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya invoice.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang 
mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

Pasal 107

Pasal ini menegaskan, jika pengusaha jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau 
eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana 
terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika pengusaha pengurusan jasa kepabenan
memalsukan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan 
atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, pengusaha pengurusan jasa 
kepabeanan dikenai ancaman pidana.

Pasal 108

Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau 
perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, 
firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang-
kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-
badan tersebut diatas.

Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan 
perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana
tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dan badan 
tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, 
seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada
badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu
sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan
tindak pidana penyelundupan.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu memberikan kewenangan kepada hakim
untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya
kapal yang hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit sedangkan kapal
tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah
tentunya diputuskan untuk tidak dirampas.

Ayat (3)	

Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. 
Namun, barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan
dirampas untuk negara, berdasarkan Undang-Undang ini menjadi milik negara yang
pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 113A

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengutamakan fungsi pelayanan 
maupun pengawasan dalam menghimpun dana melalui pemungutan bea masuk, 
melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dokumen dan
dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan
nasional.

Ayat (2)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan 
erat dengan pengawasan dan pelayanan, pegawai bea dan cukai yang melaksanakan
tugas dan wewenangnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan
Komisi Kode Etik apabila melanggar kode etik.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 113B dan Pasal 113C

Cukup Jelas

Pasal 113D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelanggaran kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi dan 
tindak pidana kepabeanan. Yang dimaksud dengan berjasa dalam menangani:
a.	pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik 
secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan
penagihan; atau
b.	pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan 
penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 115A

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan daerah 
perdagangan bebas (free trade zone)/ atau pelabuhan batas terhadap pemasukan 
dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, 
senjata api, bahan peledak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 115B

Yang dimaksud informasi yang sifatnya tertentu yaitu informasi yang menyangkut kerahasiaan 
negara atau yang berdasarkan aturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 115C

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini sebagai upaya pengamanan keuangan negara yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pejabat pemeriksa fungsional lain berdasarkan
Undang-Undang.

Ayat (4)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ini, harus menyebutkan nama 
tersangka, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4661