Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka
pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang
penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;
b. bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh
perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya
varietas unggul;
c. bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama
pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas
unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna
mendorong pertumbuhan industri perbenihan;
d. bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan
maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman
dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia
tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu
diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut
secara memadai;
e. bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas
tanaman perlu diatur dengan undang-undang;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan e,
dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan
varietas tanaman dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3680);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Teks judul

BAB I KETENTUAN UMUM 

==== 
 Teks judul
 Butir daftar berpoin
 ====
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
 Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
 Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
 Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
 Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
 Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
 Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
 Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.
 Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
 Menteri adalah Menteri Pertanian.
 Departemen adalah Departemen Pertanian.
 Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.
 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
 Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
 Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi.
 Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.
 Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

BAB II LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 

Bagian Pertama

Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 2

(1) Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis
atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi
nama.

(2) Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan
permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari
varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau
sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah
diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk
tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

(3) Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat
dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya
sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak
PVT.

(4) Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau
penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun
bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang
berbeda-beda.

(5) Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak
mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk
yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak
mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

(6) Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang
selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan
ketentuan bahwa:

a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa
perlindungannya telah habis;
b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap
sifat-sifat varietas;
c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan
pada Kantor PVT;
d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka
Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan
baru;
e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas
lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek
dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Varietas Tanaman Yang Tidak Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 3

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 4

(1) Jangka waktu PVT

a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

(2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak tanggal pemberian hak PVT.

(3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap
diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada
pemohon diberikan perlindungan sementara.

Bagian Keempat
Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 5

(1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum,

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang
hak PVT sebelumnya.

(2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja,
maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT,
kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak
mengurangi hak pemulia.

(3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak
yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali
diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak
pemulia.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang
Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 6

(1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan
varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk
propagasi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
untuk:

a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang
dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas
yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang
dilindungi.

(3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. memproduksi atau memperbanyak benih;
b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
c. mengiklankan;
d. menawarkan;
e. menjual atau memperdagangkan;
f. mengekspor;
g. mengimpor;
h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a,
b, c, d, e, f, dan g.

(4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang
dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

(5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau
pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:

a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah
mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas
turunan esensial sebelumnya;
b. varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi
sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan
secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul
dari tindakan penurunan itu sendiri;
c. varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan
butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi,
variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan
transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

(6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial
harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

(7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas
sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi
tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1) Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.

(2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas
lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta
instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih
lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1) Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang
layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh
dari varietas tersebut.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan:

a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
b. berdasarkan persentase;
c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan
hadiah atau bonus; atau
d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus,
yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak
menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam
sertifikat pemberian hak PVT.

Pasal 9

(1) Pemegang hak PVT berkewajiban:

a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
b. membayar biaya tahunan PVT;
c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah
mendapatkan hak PVT di Indonesia.

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
butir a, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau
ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat
disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh
pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang
diberikan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 10

(1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :

a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi,
sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian,
pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam
rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan
memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas
yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

(1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Surat permohonan hak PVT harus memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama dan alamat lengkap pemohon;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli
waris yang ditunjuk;
d. nama varietas;
e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah,
ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan
untuk memperjelas deskripsinya.

(3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:

a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat
kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa
yang berhak;
b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.

(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga
mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang
bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan,
sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan
senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia
serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan
disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan
manusia dari instansi yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu
varietas.

(2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

a. pemulia;
b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang
memesan varietas dari pemulia;
c. ahli waris; atau
d. konsultan PVT.

(3) Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) butir a, b, atau c yang tidak bertempat
tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui
Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Pasal 13

(1) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
butir d, harus:

a. terdaftar di Kantor PVT;
b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak
PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan
PVT, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14

(1) Selain persyaratan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas
harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar
Indonesia;
b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan
disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a
paling lambat tiga bulan;
c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di
luar negeri;
d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut
pernah ditolak.

(2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak
prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman

Pasal 15

(1) Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan
surat permohonan hak PVT oleh Kantor PVT dan telah diselesaikannya
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima
surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14 ayat
(1).

(3) Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam
Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT.

Pasal 16

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14, Kantor PVT
meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan
kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

(2) Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling
lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT.

Pasal 17

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1), maka tanggal penerimaan permohonan hak PVT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah tanggal
diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh
Kantor PVT.

Pasal 18

Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Kantor
PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa
permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali.

Pasal 19

(1) Apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sama
ternyata diajukan lebih dari satu permohonan hak PVT, hanya
permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang
dapat diterima.

(2) Permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diajukan pada saat yang sama, maka Kantor PVT meminta dengan surat
kepada pemohon tersebut untuk berunding guna memutuskan permohonan
yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada
Kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal
pengiriman surat tersebut.

(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara
pemohon hak PVT atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau
hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor PVT dalam waktu
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan
hak PVT tersebut ditolak dan Kantor PVT memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada pemohon hak PVT tersebut.

(4) Apabila varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut
varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap
sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak
PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri.

Bagian Ketiga
Perubahan Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman

Pasal 20

(1) Permohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selama masa
pemeriksaan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat
varietas yang dimohonkan hak PVT.

(3) Perubahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.

Bagian Keempat
Penarikan Kembali Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman

Pasal 21

(1) Surat permohonan hak PVT dapat ditarik kembali dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor PVT.

(2) Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT
diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Larangan Mengajukan Permohonan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah
pensiun atau berhenti karena se== bab apapun dari Kantor PVT, pegawai ==
Kantor PVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan
atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT,
memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau
memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak
PVT itu diperoleh karena warisan.

Pasal 23

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT,
seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga
kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai
dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

BAB IV PEMERIKSAAN 

Bagian Pertama

Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 24

(1) Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi
ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 14 serta tidak ditarik kembali.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya:

a. enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT
dengan hak prioritas.

Pasal 25

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:

a. menggunakan fasilitas pengumuman yang mudah dan jelas diketahui
oleh masyarakat;
b. menempatkan dalam Berita Resmi PVT.

(2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat oleh
Kantor PVT dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 26

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan
dengan mencantumkan:

a. nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa;
b. nama dan alamat lengkap pemulia;
c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan
negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam
hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
d. nama varietas;
e. deskripsi varietas;
f. deskripsi yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4) untuk varietas transgenik.

Pasal 27

Kantor PVT menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan
kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk
melihat dokumen permohonan hak PVT yang diumumkan.

Pasal 28

(1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum
setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat
mengajukan secara tertulis pandangan atau

keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan
mencantumkan alasannya.

(2) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat
yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang
mengajukan permohonan hak PVT.

(3) Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan
penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor
PVT.

(4) Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan
serta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak
PVT.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 29

(1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus
diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu
bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya
pemeriksaan tersebut.

(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi
sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang
dimohonkan hak PVT.

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta
bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi
dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi Pemeriksa
PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 31

(1) Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang
diangkat oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.

(2) Kepada Pemeriksa PVT diberikan jenjang dan tunjangan fungsional
di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 32

(1) Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila varietas yang
dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau
kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Kantor PVT
memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada
pemohon hak PVT.

(2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci
mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan
kelengkapan yang dinilai penting berikut jangka waktu untuk
melakukan perbaikan dan perubahan.

(3) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau
tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan
atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, Kantor PVT
berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.

Bagian Ketiga 

Pemberian atau Penolakan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 33

(1) Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak
permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan
substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kantor PVT harus memberitahukan kepada
pemohon hak PVT dengan disertai alasan dan penjelasan yang
mendukung perpanjangan tersebut.

Pasal 34

(1) Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang
dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menyimpulkan
bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
ini, Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian
hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT.

(2) Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk Sertifikat hak PVT.

(3) Hak PVT yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan
diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(4) Kantor PVT dapat memberikan salinan dokumen PVT kepada anggota
masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya.

Pasal 35

(1) Apabila permohonan hak PVT dan/atau hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pemeriksa PVT menunjukkan bahwa permohonan tersebut
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
11 dan/atau Pasal 14, maka Kantor PVT menolak permohonan hak PVT
tersebut dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada
pemohon hak PVT.

(2) Surat penolakan permohonan hak PVT harus dengan jelas
mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar
penolakan serta dicatat dalam Daftar Umum PVT.

(3) Pemberian hak PVT atau penolakan permohonan hak PVT diumumkan
oleh Kantor PVT dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman
permohonan hak PVT.

(4) Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT
berikut bentuk dan isinya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Keempat

Permohonan Banding

Pasal 36

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan
hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan
mengenai hal-hal yang bersifat substantif, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 28, dan Pasal 32.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon hak
PVT atau kuasa hukumnya kepada Komisi Banding PVT disertai uraian
secara lengkap keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT
berikut alasannya selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal
pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan tembusan
kepada Kantor PVT.

(3) Alasan banding harus tidak merupakan alasan atau penyempurnaan
permohonan hak PVT yang ditolak.

(4) Komisi Banding PVT merupakan badan khusus yang diketuai secara
tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di
departemen.

(5) Anggota Komisi Banding PVT berjumlah ganjil dan
sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri atas beberapa ahli di bidang
yang diperlukan dan pemeriksa PVT senior yang tidak melakukan
pemeriksaan substantif terhadap permohonan hak PVT yang
bersangkutan.

(6) Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri.

Pasal 37

Apabila jangka waktu permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, maka
penolakan permohonan hak PVT dianggap diterima oleh pemohon hak PVT
dan keputusan penolakan tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 38

(1) Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding PVT
selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan
banding PVT.

(2) Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final.

(3) Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding,
Kantor PVT wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding dan mencabut
penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan.

(4) Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, Kantor
PVT segera memberitahukan penolakan tersebut.

Pasal 39

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding PVT, tata cara
permohonan dan pemeriksaan banding, serta penyelesaiannya diatur
lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB V PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 

Bagian Pertama
 
Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 40

(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. 

(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,
b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang
berkaitan dengan itu.

(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan
dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut
oleh Pemerintah.

Pasal 41

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap
dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT
yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 42

(1) Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan
hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap
boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga
lainnya.

(3) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau beberapa
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berlangsung
selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 43

(1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat
dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lisensi Wajib

Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36
(tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT,
dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri
untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.

(2) Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan
bahwa:

a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9;
b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan
kepentingan masyarakat.

Pasal 45

Lisensi Wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi
dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka.

Pasal 46

(1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila:

a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang
bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan
sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil
langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT
atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak
berhasil.
b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat
dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

(2) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh
Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan
pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang
bersangkutan.

(3) Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih
lama dari hak PVT.

Pasal 47

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Pengadilan Negeri memperoleh
keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT
untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan
Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses
persidangan tersebut atau menolaknya.

Pasal 48

(1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti
oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT.

(2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara
pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri.

(3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata
cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau
perjanjian lain yang sejenis.

Pasal 49

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib
dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. alasan pemberian Lisensi Wajib;
b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk
dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;
c. jangka waktu Lisensi Wajib;
d. besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang Lisensi Wajib
kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
e. syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat
membatalkannya;
f. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar
di dalam negeri;
g. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang
bersangkutan secara adil.

Pasal 50

(1) Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mencatatkan Lisensi Wajib
yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

(2) Lisensi Wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diumumkan oleh
Kantor PVT dalam Berita Resmi PVT.

(3) Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam
Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar royalti.

(4) Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan hak PVT.

Pasal 51

(1) Atas permohonan pemegang hak PVT Pengadilan Negeri setelah
mendengar pemegang Lisensi Wajib dapat membatalkan Lisensi Wajib
yang semula diberikannya apabila:

a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada
lagi;
b. penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib
tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya
untuk segera melaksanakannya;
c. penerima Lisensi Wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan
lainnya, termasuk kewajiban membayar royalti.

(2) Pemeriksaan atas permohonan pembatalan Lisensi Wajib dilakukan
oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan
pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT.

(3) Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan Lisensi
Wajib, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal
putusan, Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan
tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat dalam Daftar Umum PVT dan
diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(4) Kantor PVT wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang hak PVT,
pemegang Lisensi Wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang
memutuskan pembatalan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak Kantor PVT menerima salinan putusan Pengadilan Negeri
tersebut.

Pasal 52

(1) Lisensi Wajib berakhir karena:

a. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;
b. dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib menyerahkan
kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka
waktu tersebut berakhir.

(2) Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka
waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam Berita Resmi
PVT, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT
serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Pasal 53

Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 dan Pasal 52 berakibat pulihnya pemegang hak PVT atas hak
PVT yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan
bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha
yang menggunakan hak PVT yang bersangkutan atau karena pewarisan.

(2) Lisensi Wajib yang beralih tetap terikat oleh syarat
pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pasal 55

Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VI BERAKHIRNYA HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 

Bagian Pertama
Umum

Pasal 56

Hak PVT berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu;
b. pembatalan;
c. pencabutan.

Bagian Kedua
Berakhirnya Jangka Waktu Hak Perlindungan
Varietas Tanaman

Pasal 57

(1) Hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan
varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT
dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Bagian Ketiga
Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 58

(1) Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT.

(2) Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata:

a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi pada saat
pemberian hak PVT;
b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau ayat (5) tidak dipenuhi pada saat
pemberian hak PVT;
c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

(3) Hak PVT tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar
alasan-alasan yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 59

(1) Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang
berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya
hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan
Negeri.

(2) Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar
Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Bagian Keempat
Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 60

(1) Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT.

(2) Hak PVT dicabut berdasarkan alasan:

a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan
dalam jangka waktu enam bulan;
b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau
tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh
benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah
mendapatkan hak PVT; atau
e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya,
serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Pasal 61

(1) Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak
tanggal pencabutan hak tersebut.

(2) Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar
Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 62

Dalam hal hak PVT dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi
Wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah
membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang
hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan
sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib.

BAB VII   BIAYA 

Pasal 63

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib
membayar biaya tahunan.

(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan
pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan
dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat
perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya
yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII PENGELOLAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 64

(1) Untuk pengelolaan PVT dibentuk Kantor PVT.

(2) Pengelolaan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kantor PVT menyelenggarakan administrasi, dokumentasi,
pemeriksaan, dan pelayanan informasi PVT.

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan PVT, Kantor PVT bertanggung
jawab kepada Menteri.

(2) Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para
profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan
pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan PVT.

BAB IX HAK MENUNTUT 

Pasal 66

(1) Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum
selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum
yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.

(2) Hak menuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak
tanggal diberikan Sertifikat hak PVT.

(3) Salinan putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada
Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan
diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 67

(1) Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi
Wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat diterima
apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang
telah diberi hak PVT.

(3) Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan
segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat
dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 68

(1) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya
dilanggar, maka Hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT
tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, untuk
menghentikan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3).

(2) Hakim dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT
untuk dilaksanakan, apabila putusan Pengadilan sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang
dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad
baik.

Pasal 69

Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam == BAB ini ==
tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana
terhadap pelanggaran hak PVT.

BAB X PENYIDIKAN 

Pasal 70

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang PVT;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang PVT.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA 

Pasal 71

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan
pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 73

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1)
untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 74

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 75

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam == BAB ini adalah tindak ==
pidana kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 76

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 241

PENJELASAN 

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

I. UMUM

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki
sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai
negara yang memiliki "mega-biodiversity". Keanekaragaman hayati ini
adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia,
yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk
merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk
mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan
pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya
globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi
kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian
internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu
pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar
internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang
masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika
perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi
pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan
segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional,
termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari
kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan
perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan
pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain
oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki
potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas
tanaman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik
varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman
yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi
orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman
yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai
tambah lebih besar bagi pengguna.

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri dan antisipasi
perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian
harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas
berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan
domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain
dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem
agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama
dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu
individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman
harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang
baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas
kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk
dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.
Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di
bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan
berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.
Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan
pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus
dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological
Diversity), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas
Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants), dan World Trade Organization/Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights yang antara lain mewajibkan
kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.
Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk
mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan
perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini
semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia
saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian
pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha
dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang
lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas
baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan,
norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan
tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga
tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil
memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan
tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem
agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa
dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah
melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi
kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum
terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif
mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan
mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-undang tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat penting.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang
kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan
pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya
undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang
mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.
Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak
kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan
yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama.
Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk
itu harus mengajukan permohonan hak PVT dengan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT
diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman
tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Untuk mendapatkan
Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa,
diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat
dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk
memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui
perjanjian. Hak yang diatur dalam undang-undang ini mencakup antara
lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan
propagasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor.
Kepada pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan
untuk melaksanakannya di Indonesia.

Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut
undang-undang ini, maka pemegang hak PVT dapat dituntut untuk
memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat
melalui Pengadilan Negeri. Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya,
dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan
tidak dipenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang diatur dalam
undang-undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVT mengajukan
permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis. Pihak lain yang
dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut
pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Undang-undang ini disusun atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan
fungsi dan mutu lingkungan, serta kelestarian budaya masyarakat.
Hal-hal yang lebih operasional dapat diatur dalam peraturan
pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut sesuai
dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan nasional
serta kesepakatan global lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 s.d. 17

Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Pengertian varietas secara umum, pada dasarnya sama dengan
pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam [[Undang-undang
nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman]], dengan
ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi
genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan
varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya. Yang dimaksud
dengan genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter
tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau
beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak
mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam
proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu,
misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Sedangkan yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang
dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak
secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri,
bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag.

Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan
sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah
perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus dalam ayat ini
adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola
perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.

Ayat (6)

Pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikan
identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan
akan melekat selama varietas itu ada.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman
penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama
misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan
dengan norma agama tertentu.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan
(tree) dan tanaman merambat (vine) yang masa produksinya lebih dari
satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan
yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara
lengkap sampai diterbitkan Sertifkat PVT. Selama jangka waktu
perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan
atas penggunaan varietas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja
sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam
rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan
hukum.

Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang
melekat terhadap hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang
meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Pengertian penerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT
sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima
pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak
memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan
hak memperoleh imbalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Seperti halnya bidang HaKI lainnya, hak atas PVT merupakan hak yang
bersifat khusus. Berdasarkan hak tersebut pemegang hak PVT dapat
menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain
yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk
kepentingan yang bersifat komersial.

Pada dasarnya segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas
diwujudkan melalui bahan propagasi (perbanyakan) berupa benih.
Namun dengan teknik tertentu produk hasil panen berupa
bagian-bagian vegetatif dapat pula digunakan sebagai bahan
propagasi. Oleh karena itu, hak PVT perlu diberlakukan baik untuk
penggunaan benih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan
propagasi.

Ayat (2)

Hak PVT atas suatu varietas berlaku juga untuk penggunaan sebagai
varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, varietas
yang tidak dapat dibedakan, maupun penggunaan secara berulang dalam
menghasilkan varietas lain.

Ketentuan ini menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh
imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas
turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika.

Ketentuan ini untuk melindungi penggunaan varietas yang dilindungi
dari penggunaan dengan nama lain, serta dari penggunaan secara
berulang-ulang dalam memproduksi varietas lain seperti penggunaan
galur inbrida dalam pembuatan hibrida.

Ayat (3)

butir a

Perbanyakan benih adalah usaha produksi benih; benih dapat berwujud
dalam berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tempel, batang
bawah, dan bibit kultur jaringan.

butir b

Penyiapan untuk tujuan propagasi lebih ditekankan pada usaha-usaha
proses dan teknik dari propagasi, seperti penyiapan mata tempel,
bibit kultur jaringan dan sebagainya.

butir c s.d. h

Cukup jelas

Ayat (4)

Perlindungan terhadap penggunaan hasil panen untuk propagasi, perlu
diberikan untuk mencegah penggunaan bagian dari hasil panen yang
diusahakan menjadi benih perbanyakan. Sebagai contoh, bagian
tanaman dari bunga potong yang diperdagangkan, yang dikembangkan
jadi benih melalui kultur jaringan, tetap mendapat perlindungan
PVT.

Ayat (5)

butir a

Perkembangan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika akan
mampu dilakukan kegiatan pemuliaan untuk merakit varietas baru
dengan pemindahan gen yang memiliki ekspresi sifat spesifik dengan
ketepatan yang tinggi. Melalui rekayasa genetika dapat diperoleh
varietas baru yang memiliki sifat-sifat dasar yang masih seperti
varietas asal, kecuali satu atau dua sifat tertentu yang berbeda,
umumnya meningkatkan sifat keunggulan. Varietas baru ini dapat
memperoleh hak PVT, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari
pemilik varietas asal yang digunakan. Hal ini bertujuan agar
pemegang hak PVT atau pemilik nama varietas asal tetap masih perlu
mendapat perlindungan dan hak ekonomi dari penggunaan PVT dari
varietas turunan esensial.

butir b

Varietas tersebut adalah varietas yang diturunkan dari varietas
asal, atau varietas turunan lain dari varietas asal, yang
mempertahankan sebagian besar sifat-sifat esensial dari varietas
asal tetapi dapat dibedakan secara jelas dari varietas asal untuk
sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

butir c

Cukup jelas

Ayat (6)

Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar
untuk pembuatan varietas turunan esensial. Varietas tersebut
meliputi varietas yang mendapat PVT atau tidak mendapat PVT tetapi
telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan varietas lokal adalah varietas yang telah ada
dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi
milik masyarakat.

Ayat (2)

Pengertian pelaksanaan penguasaan varietas lokal oleh Pemerintah
meliputi pengaturan hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut
dalam kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma
nutfah.

Ayat (3)

Dalam rangka penamaan varietas lokal yang bersifat spesifik lokasi,
perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait dengan
deskripsi, asal-usul, dan lokasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penggunaan varietas lokal mencakup antara lain
kepemilikan dan pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik
varietas lokal.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Imbalan, yang merupakan hak pemulia sebagai penemu varietas, diatur
dan ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis secara jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Beberapa varietas secara teknis maupun ekonomis pada waktu tertentu
mungkin masih menghadapi kendala untuk dikembangkan di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

butir a

Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan
perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan
tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan
kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi
varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan
pemegang hak PVT tidak dirugikan.

butir b

Pemulia diberikan kebebasan untuk menggunakan varietas yang
dilindungi untuk kegiatan pemuliaan sebagai induk persilangan,
sepanjang tidak digunakan sebagai varietas asal sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5).

butir c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan
terjadinya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan.
Penggunaan oleh pemerintah setidaknya merupakan salah satu cara
untuk mengatasi ancaman tadi. Namun demikian pelaksanaannya harus
tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT,
karenanya penetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk
Keputusan Presiden.

Ayat (2)

Yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah diantaranya menyangkut
alasan dan tatacara pengusulan serta penetapannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Bagi pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia baik
untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas, apabila ada
beberapa bagian dari dokumen permohonan yang secara teknis sulit
untuk diterjemahkan, maka bagian ini tidak perlu diterjemahkan.

Ayat (2)

butir a

Cukup jelas

butir b

Cukup jelas

butir c

Cukup jelas

butir d

Cukup jelas

butir e

Yang dimaksud dengan ciri-ciri morfologi yaitu antara lain
ciri-ciri tanaman yang tampak jelas berupa bentuk, ukuran, dan
warna dari bagian-bagian tanaman.

butir f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah varietas yang
dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan
aman di sini adalah tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk
sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas
transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau
bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko
berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan
kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih
dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum
digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut
perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu
varietas transgenik.

Ayat (5)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi
bentuk formulir permohonan dan tatacara pengisiannya, serta
komponen dan besarnya biaya pemrosesan permohonan, contoh surat
kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas
transgenik.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

butir d

Konsultan ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus
memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT.
Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberi kemudahan bagi pemulia
atau pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun
segi -segi teknis administrasi mengenai PVT.

Ayat (3)

Untuk pemohon hak PVT dari luar wilayah Republik Indonesia,
permohonan dilakukan melalui Konsultan PVT yang ada di Indonesia.
Ketentuan tersebut berlaku kalau pemohon hak PVT yang bersangkutan
tidak memiliki perwakilan yang merupakan badan hukum resmi di
Indonesia. Sebab, yang ingin dijangkau dari ketentuan ini adalah
penanganan pengajuan permohonan hak PVT dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selain memberi
kemudahan bagi pemulia, ketentuan ini akan memperlancar
penanganannya oleh Kantor PVT.

Pasal 13

Ayat (1)

butir a

Pekerjaan konsultan PVT memerlukan pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak PVT dan
langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait serta tidak merugikan pemohon hak
PVT.

butir b

Kewajiban Konsultan PVT untuk menjaga kerahasiaan tersebut berlaku
pula terhadap pihak yang terkait yang dipekerjakan oleh konsultan
tersebut seperti penterjemah dan lain-lainnya. Kewajiban tersebut
berakhir pada saat permohonan hak PVT mulai diumumkan oleh Kantor
PVT.

Ayat (2)

Syarat-syarat yang diatur oleh Pemerintah itu meliputi
syarat-syarat kelengkapan administratif, kelengkapan fasilitas
perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang
memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi konsultan
PVT yang dinilai secara periodik.

Pasal 14

Ayat (1)

butir a

Cukup jelas

butir b

Pihak yang berwenang mengesahkan salinan surat permohonan hak PVT
yang pertama kali adalah pejabat Kantor PVT suatu Negara di mana
permohonan hak PVT untuk pertama kali diajukan.

butir c

Cukup jelas

butir d

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu
meliputi persyaratan teknis, finansial dan administratif yang harus
dipenuhi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dicatat dalam Daftar Umum PVT mencakup: permohonan,
pemeriksaan, pemberian hak, penolakan hak, pengalihan hak,
peralihan hak, lisensi, Lisensi Wajib, berakhirnya jangka waktu,
pembatalan, dan pencabutan dengan mencantumkan saat atau waktu
penerimaan surat permintaan tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan yang dapat dipertimbangkan tersebut hanya dibatasi untuk
hal-hal yang bersifat teknis saja, misalnya karena belum
terselesaikannya pembuatan uraian atau deskripsi varietas tanaman
dan gambar yang mendukungnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saat penerimaan yang sama adalah tanggal,
bulan, dan tahun yang sama pada jam kerja resmi Kantor PVT.

Dengan ketentuan ini permohonan PVT yang diterima pada jam yang
berbeda, tetapi masih dalam jam kerja resmi pada hari yang sama
dianggap mempunyai waktu penerimaan yang sama.

Dalam hal melaksanakan perundingan, Kantor PVT memfasilitasi
perundingan.

Ayat (3)

Persetujuan antara pihak-pihak yang mengajukan permohonan hak PVT
harus diberitahukan secara tertulis ke Kantor PVT dalam jangka
waktu yang ditetapkan. Apabila pemberitahuan tertulis itu tidak
diterima Kantor PVT sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka
Kantor PVT memberitahukan secara tertulis penolakan permohonan
tersebut.

Ayat (4)

Hal ini sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan
Varietas Tanaman, di mana yang dianggap sebagai tanggal penerimaan
untuk varietas yang diajukan dengan hak prioritas adalah tanggal
penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar negeri.
Untuk pemohon hak PVT dari Indonesia yang mengajukan permohonan hak
PVT di negara lain juga akan diberi perlakuan prioritas yang sama.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan mengenai penarikan kembali permohonan hak PVT
yang diatur oleh Pemerintah meliputi ketentuan-ketentuan teknis,
finansial, dan administratif.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan orang yang karena penugasannya bekerja untuk
dan atas nama Kantor PVT adalah orang yang bekerja pada instansi
di luar Kantor PVT yang ditugasi secara tetap sebagai pemeriksa
substantif pada Kantor PVT sehingga orang yang ditugasi secara
tidak tetap masih dapat mengajukan permohonan hak PVT.

Pasal 23
Kewajiban tersebut bersifat mutlak dan dimaksudkan terutama untuk
menjamin kepentingan pemulia atau yang berhak atas varietas
terhadap segala bentuk pelanggaran haknya. Kewajiban ini
berlangsung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT
sampai dengan tanggal dimulainya pengumuman.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengumuman suatu permohonan hak PVT dimaksudkan agar masyarakat
luas mengetahui adanya permohonan hak PVT atas suatu varietas.
Dengan pengumuman tersebut masyarakat khususnya pihak yang
berkepentingan dengan adanya permohonan hak PVT tersebut dapat
memperoleh kesempatan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran
terhadap hak yang mungkin dimilikinya atau dimiliki orang lain
kalau hak PVT diberikan kepada pemohon. Pengumuman dilakukan dengan
cara menempatkannya dalam papan pengumuman yang khusus disediakan
di Kantor PVT dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat luas.
Selain itu, pengumuman juga dilakukan dengan menempatkannya dalam
Berita Resmi PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor PVT.
Pelaksanaan pengumuman tersebut dilakukan setelah Kantor PVT
berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan, segala persyaratan yang
ditetapkan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 terpenuhi dan permohonan
tersebut tidak ditarik kembali.

Ayat (2)

Tenggat waktu untuk permohonan hak PVT dengan hak prioritas
diberikan lebih lama mengingat proses pemeriksaan persyaratan
permohonan dengan hak prioritas oleh Kantor PVT memerlukan waktu
yang lebih lama.

Pasal 25

Ayat (1)

Jangka waktu enam bulan tersebut untuk memberi kesempatan kepada
masyarakat, terutama bagi mereka yang berkepentingan, untuk
mengetahui adanya varietas yang dimohonkan hak PVT. Pengumuman
tersebut selain ditempatkan pada papan pengumuman Kantor PVT,
dimuat dalam Berita Resmi PVT.

butir a

Cukup jelas

butir b

Berita Resmi PVT meliputi pengumuman permohonan PVT, pemberian,
penolakan, pembatalan, dan pencabutan serta informasi penting
lainnya mengenai PVT kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pandangan atau keberatan terhadap permohonan yang telah diumumkan,
diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan. Apabila
lewat dari jangka waktu tersebut, pandangan atau keberatan tidak
dapat diterima. Dalam hal ini Kantor PVT memberitahukan secara
tertulis kepada orang yang mengajukan pandangan atau keberatan
mengenai keterlambatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian sanggahan atau keberatan oleh pemulia atau yang
mengajukan hak PVT tidak terikat pada jangka waktu tersebut. Segala
sanggahan dan penjelasan tersebut dijadikan tambahan pertimbangan
oleh pemeriksa dalam pemeriksaan permohonan hak PVT yang
bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya
pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan
tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ada kemungkinan bahwa bidang keahlian yang diperlukan untuk
pemeriksaan varietas yang dimohonkan hak PVT tidak atau kurang
dikuasai oleh Pemeriksa. Begitu pula fasilitas yang diperlukan
untuk melakukan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh institusi
lain. Dalam hal demikian, Kantor PVT dapat minta bantuan ahli
dan/atau menggunakan fasilitas dari institusi lain. Hal ini tidak
berarti bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh fihak lain dan
bukan oleh Kantor PVT. Pemeriksaan tetap dilakukan oleh Kantor PVT,
institusi yang memiliki tenaga ahli atau fasilitas yang diperlukan
hanyalah sekedar membantu. Tanggung jawab dan kewenangan serta
keputusan akhir tentang dapat diberi atau ditolaknya permohonan hak
PVT tetap ada pada Kantor PVT.

Ayat (3)

Dalam hal Kantor PVT menggunakan bantuan ahli dan/atau fasilitas
yang ada pada institusi lain, maka mereka yang terlibat secara
keseluruhan terikat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
varietas dan segala dokumen permohonan hak PVT, termasuk penjelasan
atau informasi yang diberikan untuk melengkapinya.

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur oleh Pemerintah mengenai tata cara
pemeriksaan meliputi substansi, metodologi, dan jangka waktu
pemeriksaan. Sedangkan ketentuan mengenai kualifikasi pemeriksa dan
pejabat, meliputi jenjang dan bidang keahlian.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemeriksaan substantif atas permohonan PVT hanya dilakukan oleh
Pemeriksa PVT. Yang dimaksud dengan Pemeriksa PVT adalah tenaga
ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk tugas tersebut.
Pemeriksa PVT adalah pejabat di lingkungan Kantor PVT, tetapi dapat
juga berasal dari instansi Pemerintah lainnya, yang dididik secara
khusus sehingga memiliki kualifikasi pemeriksa PVT dan diangkat
sebagai Pemeriksa PVT. Karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaan
yang bersifat khusus, jabatan Pemeriksa PVT diberi status sebagai
jabatan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan
yang dinilai penting misalnya asal-usul atau silsilah yang kurang
jelas, deskripsi yang kurang sesuai atau kurang jelas, serta gambar
yang kurang mendukung. Bila hal-hal tersebut dipandang perlu untuk
diketahui lebih lanjut, maka masalahnya diberitahukan secara
tertulis oleh Kantor PVT kepada pemohon hak PVT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kasus tertentu dan untuk sebagian besar tanaman tahunan,
pemeriksaan substantif persyaratan baru, unik, seragam, dan stabil
perlu diselesaikan dalam waktu yang lebih lama dari 24 (dua puluh
empat) bulan. Dalam hal tersebut kantor PVT perlu memberitahukan
keperluan perpanjangan waktu pemeriksaan tersebut kepada pemohon.
Pemberitahuan itu dapat diberikan ketika menerima permohonan
pemeriksaan substantif atau setelah itu, tergantung kapan
diketahuinya keperluan perpanjangan waktu tersebut.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah itu meliputi
bentuk dan isi sertifikat hak PVT, formulir permohonan salinan atau
kutipan dokumen PVT serta tatacara pencatatannya.

Pasal 36

Ayat (1)

Banding tidak dapat dimohonkan dalam hal penolakan yang disebabkan
karena tidak dilakukannya perbaikan atau penyempurnaan klaim yang
disarankan selama pemeriksaan substantif. Banding juga tidak dapat
dimohonkan karena dianggap ditariknya kembali permohonan hak PVT
sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT
diumumkan.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal
penolakan permohonan hak PVT adalah terhitung sejak tanggal yang
tertera pada stempel pos surat penolakan permohonan hak PVT.

Ayat (3)

Alasan, penjelasan atau bukti yang disertakan dalam permohonan
banding harus bersifat pendalaman atas alasan atau bukti yang telah
atau seharusnya disampaikan sewaktu pemeriksaan substantif
berlangsung. Hal ini untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa
banding sekedar digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan
dalam permohonan hak PVT.

Ayat (4)

Komisi Banding PVT adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk
memeriksa permohonan banding atas penolakan permohonan hak PVT dan
memberikan hasilnya kepada Kantor PVT. Dalam melaksanakan tugasnya,
Komisi Banding PVT bekerja berdasarkan keahlian dan bersifat
independen.

Ayat (5)

Komisi Banding PVT beranggotakan beberapa orang ahli di bidang yang
diperlukan dan Pemeriksa PVT Senior. Kecuali ketua yang merangkap
anggota, para anggota Komisi Banding PVT diangkat setiap kali ada
permohonan banding dan hanya untuk memeriksa permohonan banding
yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final, artinya tidak dapat
dimohonkan peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat
lainnya, karena penilaian atas varietas menyangkut pertimbangan
yang sangat bersifat teknis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menerima permohonan banding adalah mengabulkan
permohonan banding tersebut dan dengan demikian Kantor PVT wajib
memberikan sertifikat PVT.

Ayat (4)

Pemberitahuan penolakan atas permohonan banding disampaikan kepada
yang mengajukan permohonan banding. Dalam hal permohonan banding
diajukan oleh kuasanya, maka pemberitahuan tersebut disampaikan
kepada kuasa yang bersangkutan dan salinannya diberikan kepada
pihak yang memberi kuasa.

Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Pemerintah meliputi:
penetapan organisasi, tata kerja, permohonan, dan pemeriksaan
banding.

Pasal 40

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh
pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain.

Yang dimaksud dengan se== bab lain yang dibenarkan oleh undang-undang ==
misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah meliputi
persyaratan pengalihan, formulir permohonan pengalihan dan dokumen
kelengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya pencatatan
pengalihan hak PVT.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Berbeda dengan pengalihan hak PVT dimana pemilikan hak juga
beralih, pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kepemilikan hak PVT
tetap berada pada pemegangnya tidak dialihkan kepada pemegang
lisensi. Dengan demikian pemegang lisensi tidak boleh memberikan
lisensi kepada pihak yang lain.

Oleh karena pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada pihak
ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi, harus dinyatakan
secara tegas dalam perjanjian, apa saja hak yang berpindah kepada
pihak ketiga, selama jangka waktu sesuai dalam perjanjian lisensi.
Apabila pemegang hak PVT akan membuat perjanjian lisensi kepada
pihak ketiga lainnya hanya terbatas kepada hak yang belum diberikan
lisensi. Pemegang hak PVT wajib memberitahukan kepada para pemegang
lisensi atas pemberian lisensi baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian
lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi
termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan,
jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut.

Pasal 44

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kemungkinan pemakaian hak
PVT yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus menutup
kemungkinan dimanfaatkannya hak PVT untuk tujuan yang bertentangan
dengan maksud undang-undang ini. Permohonan lisensi dalam rangka
Lisensi Wajib ini hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan
kepada Kantor PVT.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak digunakan" adalah bahwa dalam kurun
waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak hak PVT diberikan tanpa
alasan yang didasarkan pada faktor teknis dan/atau force majeur
(bencana alam, kebakaran, ledakan hama penyakit yang tidak dapat
dikendalikan dan kebijaksanaan pemerintah). Akibat hak PVT yang
bersangkutan tidak digunakan, masyarakat kehilangan kesempatan
untuk memperoleh manfaat dari varietas yang bersangkutan.

Pasal 45
Pengadilan Negeri memutuskan untuk memberikan atau menolak
permohonan Lisensi Wajib setelah mendengar penjelasan dari
pemegang hak PVT di depan sidang, mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan alasan tidak digunakannya hak PVT dan/atau benar tidaknya
alasan-alasan pemberian Lisensi Wajib.
Yang dimaksud dengan Lisensi Wajib bersifat terbuka
(non-eksklusif) yaitu hak PVT tersebut dapat dilisensikan kepada
lebih dari satu pihak baik berdasarkan jangka waktu, jenis
kegiatan, atau lokasi.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian Lisensi
Wajib tidak digunakan untuk tujuan persaingan yang tidak sehat,
melainkan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pendapat pemegang hak PVT
tersebut diperlukan agar Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan
dan memutuskan secara objektif dan benar. Tenaga ahli tersebut
dapat berasal dari Kantor PVT atau dari Instansi Pemerintah atau
pihak lain yang terkait, atas permohonan Kantor PVT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47
Penundaan tersebut dapat berlangsung selama waktu yang dinilai
wajar untuk melihat dan memberi kesempatan kepada Pemegang hak PVT
bahwa ia benar-benar berusaha dan dapat menunjukkan bukti nyata
mengenai kegiatan dan hasil pelaksanaan hak PVT-nya. Apabila
pemegang hak PVT dapat membuktikan kegiatan dan hasil pelaksanaan,
maka Pengadilan Negeri selanjutnya dapat menolak permohonan
Lisensi Wajib. Tetapi kalau sampai akhir penundaan tersebut memang
terbukti lain, atau selama waktu penundaan tidak ada tanda-tanda
atau bukti akan dilaksanakannya hak PVT tersebut secara komersial,
Pengadilan membuka kembali persidangan dan melanjutkan pemeriksaan
terhadap permohonan Lisensi Wajib.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perjanjian lain yang sejenis adalah perjanjian yang lazim dibuat
dalam perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan lain-lain yang diperlukan diantaranya
fakta-fakta yang terungkap di dalam proses peradilan.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan, se== bab lisensi ==
seperti ini hanya diberikan dalam keadaan khusus, dan terikat pada
syarat-syarat yang khusus dalam pelaksanaannya. Adapun yang
dimaksud dengan pengecualian karena pewarisan adalah apabila orang
yang memperoleh Lisensi Wajib tersebut meninggal dunia. Sedangkan
bagi badan hukum, tidak berlaku ketentuan tentang pewarisan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi
ketentuan pelaksanaan, kriteria kemampuan menggunakan sendiri hak
PVT secara penuh, penyediaan kelengkapan fasilitas, dan kemampuan
teknis dan finansial pemohon untuk menggunakan hak PVT yang
berasal dari Lisensi Wajib.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembatalan hak
PVT secara sewenang-wenang oleh Kantor PVT.

Pasal 59

Ayat (1)

Pihak ketiga yang merasa dirugikan sebagai akibat dari putusan
pembatalan hak PVT dapat mengajukan gugatan keberatan atas
dihapuskannya akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT ke
Pengadilan Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemegang lisensi adalah termasuk pemegang
Lisensi Wajib.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Kantor PVT ditangani oleh tenaga profesional, serta dapat bekerja
sama dengan tenaga ahli dan/atau institusi baik di dalam maupun di
luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, dan
pelayanan informasi PVT dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem
dokumentasi dan jaringan informasi PVT.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan PVT senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilik barang yang beriktikad baik adalah
pemilik barang yang barangnya berasal dari transaksi dengan
pemegang hak PVT yang hak PVT-nya kemudian terbukti diperoleh dari
pelanggaran.

Pasal 69

Hal tersebut ditentukan mengingat hak PVT memiliki dampak yang
sangat luas terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 70

Ayat (1)

Pemberian wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil dalam ayat
ini, sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana
di bidang PVT.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pejabat pegawai negeri
sipil tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan
bantuan penyidikan kepada pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
tersebut pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan petunjuk meliputi teknik dan taktik
penyidikan, sedangkan yang dimaksud dengan bantuan penyidikan
meliputi penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan laboratorium. Oleh
karena itu, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sejak awal wajib
memberitahukan tentang penyidikan tersebut kepada penyidik pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya hasil penyidikan
berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti, diserahkan kepada
Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4043