Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian seperti tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah :
a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak;
b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;
c. bentuk usaha tetap.

(2) Subyek pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah :
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah :
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia;
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksudkan dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan
untuk eksplorasi pertambangan;
h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan oleh Direktur Jenderal
Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

3. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A, yang berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 2A

(1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat
tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.

(2) Kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b
dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan
berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

(3) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat
tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

(4) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut.

(5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan
berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

(6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di
Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut
menggantikan tahun pajak."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
a. badan perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing,
dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia."

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambil-alihan usaha;
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib
Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut
ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari
transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :

a. 1) bantuan atau sumbangan;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan
modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

f. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan
penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

h. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi;

i. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan
di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang
dimiliki atau dikuasai;
b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian
jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh
kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan
harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

(2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

(3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :
a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya
yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya
adalah :
1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau
hak-hak lainnya;
2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari
kantor pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan
dengan usaha perbankan."

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-
nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan;
e. kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat
kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :
a. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib
Pajak orang pribadi;
b. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;
c. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk
seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
d. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun
pajak.

(3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan
suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."

9. Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan ditambah dengan beberapa ketentuan baru, sehingga
seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun
sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-
mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak
berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

(2) Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
a. suami-isteri telah hidup terpisah;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan.

(3) Penghasilan netto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pajak
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus
dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan
netto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali
penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c."

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk
deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,
sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih
untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha
asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan
dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak
yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan
kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b;
h. Pajak Penghasilan;
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 atau Pasal 11A."

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang
sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa
adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

(2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

(3) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.

(4) Apabila terjadi pengalihan harta :
a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa
buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak;
b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a,
maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari
harta tersebut.

(5) Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka
dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari
harta tersebut.

(6) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan
harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan
yang diperoleh pertama."

12. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau
perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang memiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah
ditentukan bagi harta tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir
masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih
dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta
tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan
penyusutan mulai pada tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan
penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan
sebagai berikut :

Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana
berwujud dimaksud pada

Ayat (1) Ayat (2)

I. Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%

II. Bangunan
Permanen 20 Tahun 5% -
Tidak Permanen 10 Tahun 10% -

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ketentuan tentang penyusutan
atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang
diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta
tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan
pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian
tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.:

13. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A, yang berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang
sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku,
dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat
asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta tak Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan Metode
berwujud --------------------------------------------
Garis Lurus Garis Menurun

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
KelompoK 2 8 Tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan
pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud
pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam
lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan
menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti tersebut pada ayat (1),
ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai
kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun
terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."

14. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Peredaran Bruto untuk menentukan peredaran bruto dan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan
pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan netto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan
pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau tidak memperlihat
pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau bukti-bukti pendukungnya, sehingga tidak
diketahui besarnya peredaran bruto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan
netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya tetapi
dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya, maka penghasilan nettonya dihitung
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan
keputusan Menteri Keuangan."

17. Ketentuan Pasal 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak
dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."

18. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud
dalam pasal tersebut, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak
dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak
dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung
berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang
disetahunkan."

19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp 25.000.000,00 10%
(dua puluh lima juta rupiah) (sepuluh persen)

di atas Rp 25.000.000,00 15 %
(dua puluh lima juta rupiah) s/d (lima belas persen)
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

di atas Rp 50.000.000,00 30 %
(lima puluh juta rupiah) (tiga puluh persen)

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25 % (dua puluh lima persen).

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang
pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung
sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh)
dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang
penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
sebagaimana tersebut pada ayat (1)."

20. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan
antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan
Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya deviden oleh Wajib Pajak dalam
negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut sekurang-kurangnya
50 % (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan
modal 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak
lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1)
huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar
25 % (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara
Wajib Pajak dengan penyertaan modal 25% (dua lima puluh persen) atau lebih pada
dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau
lebih yang disebut terakhir; atau
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada
di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan
lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Apabila Wajib Pajak badan dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung atau tidak
langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak badan dalam
negeri lainnya, maka lapisan tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya
diterapkan pada 1 (satu) Wajib Pajak saja."

21. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan
faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan
penghasilan karena perkembangan harga.

(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif
pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)."

22. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

(1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak
dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

(2) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau
masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh
dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan,
kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final."

23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai
atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
a. badan perwakilan negara asing;
b. organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah
jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang
besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak
adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan
pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
tarif pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

(6) Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan
pekerjaan dari 1 (satu) pemberi kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh
penghasilan lain yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan
bersifat final menurut Undang-undang ini.

(7) Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan pemotongan pajak yang bersifat final atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
tertentu.

(8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak."

24. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk
memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran,
dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Keuangan."

25. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang
wajib membayarkan :
a. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
1) dividen;
2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang;
3) royalti;
4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
c. sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :
1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan
hak opsi;
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

26. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang
berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang
terutang berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan
adalah sebagai berikut :

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang
menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;
b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta
gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah
negara tempat harta tersebut terletak;
d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut
bertempat kedudukan atau berada;
e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian
dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus
ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."

27. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak
Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian
tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan
sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama
dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang
tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

(3) Apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung
berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak
sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar daripada angsuran pajak
bulan yang lalu, yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tahun
pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan
pajak.

(5) Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah
dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, maka besarnya
angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari
tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai
dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan untuk bulan-bulan berikutnya angsuran
pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak
dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, apabila :
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan
setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan;
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

(8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah."

28. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang
dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak
sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
a. dividen;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2),
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia,
dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak
sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia
dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri
Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final,
kecuali :
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
dan huruf c;
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan
luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
tetap."

29. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

30. Judul Bab VI diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"BAB VI
PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN

31. Ketentuan Pasal 28 disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru, sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

(1) Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan
kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21;
b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan
penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25;
f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

(2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda
yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)."

32. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 28 dan Pasal 29 yang dijadikan Pasal 28 A, yang berbunyi
sebagai berikut :
"Pasal 28A

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya."

33. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi
selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan."

34. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

36. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A dalam Bab VII
tentang Ketentuan Lain-lain, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 A

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

37. Ketentuan Pasal 32 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan."

38. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 33 dan Pasal 34 yang dijadikan Pasal 33A dan BAB VIII
tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33A

(1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung
pajaknya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

(2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang
saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud
dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

(3) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,
pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak
Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat
berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi
Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai
dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

39. Ketentuan Pasal 34 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya
Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini."

40. Ketentuan Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah."

Pasal II 

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."

Pasal III 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang
menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah
satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta
masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang
merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan Pajak
Penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1991.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di
berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang
aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Selain dari pada itu, Undang-undang
tersebut belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena
itu, dipandang sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan
penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor. 7 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :
a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber
utamanya berasal dari penerimaan pajak;
b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam
pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;
c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan
pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
d. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa
dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
e. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan
dalam rangka pengentasan kemiskinan;
f. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian
ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan
pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan pokok-pokok sebagai berikut :
a. Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional, diatur
ketentuan-ketentuan yang menunjang kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak;
b. Ketentuan mengenai Subyek Pajak diatur secara lebih luwes agar dapat mengikuti perkembangan
sosial ekonomi dan perkembangan bentuk-bentuk aktifitas bisnis yang timbul dan berkembang di
masyarakat;
c. Kesempatan mengenai Obyek Pajak diatur dengan lebih rinci, jelas dan tegas untuk lebih memberikan
kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak;
d. Dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengeluaran untuk
penelitian dan pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya;
e. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran untuk biaya pelatihan, magang, dan
bea siswa dapat dibebankan sebagai biaya;
f. Dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan nasional di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang
melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
g. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang
diatur selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional;
h. Untuk menunjang program pemerintah dalam pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan
hidup, ditegaskan bahwa biaya pengolahan limbah boleh dibebankan sebagai biaya dan diatur
mengenai pembentukan atau pemupukan cadangan untuk biaya reklamasi;
i. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam hal penghitungan penyusutan atas harta
yang dimiliki dan digunakan dalam usaha serta lebih menyelaraskan pembukuan Wajib Pajak untuk
kepentingan fiskal, maka kepada Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan
atas harta berwujud bukan bangunan;
j. Kebijaksanaan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan Penghasilan
Kena Pajak dan besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas tarif yang
diberlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, dengan mempertimbangkan
kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era
globalisasi;
k. Mencegah penghindaran pajak melalui penundaan pembagian laba dalam waktu yang tidak ditentukan
atas penanaman modal di luar negeri;
l. Perluasan dalam sistem pemotongan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak, menggali potensi fiskal yang tersedia, dan menunjang sistem "self assessment" melalui
pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien;
m. Dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak, diatur pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subyek Pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subyek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula
dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak
subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang ini adalah tahun takwim,
namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Subyek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan
warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak pengganti
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal
dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Pengertian badan sebagai Subyek Pajak terdiri dari perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan
Subyek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga
setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan,
dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan merupakan Subyek Pajak.

Perkumpulan sebagai Subyek Pajak adalah perkumpulan yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Dalam
pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,
perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan pada ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subyek Pajak dibedakan antara Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek
Pajak luar negeri. Subyek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila
telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar
negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang
diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak
luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan
netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri
dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak
sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang
dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena
kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang
bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban
perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan
Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subyek Pajak dalam
negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat
tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh
jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi
sebagai Subyek Pajak dalam negeri dianggap Subyek Pajak dalam
negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris.
Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya,
warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.
Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban
perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi
sebagai Subyek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia,
tidak dianggap sebagai Subyek Pajak pengganti karena pengenaan
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi
dimaksud melekat pada obyeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subyek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik
melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia
kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subyek
Pajak luar negeri.
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha
tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan
pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan
tersebut statusnya tetap sebagai Subyek Pajak luar negeri. Dengan
demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi
atau badan sebagai Subyek Pajak luar negeri dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui
bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung
kepada Subyek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat
usaha ("place of business") yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan
gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan
selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas
nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap
mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan
dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan
bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak
sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar
Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila
perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di
Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan
atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti
bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal,
berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai
yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan
ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan
tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada
pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam
menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan
tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga,
tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu
dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban
pajak.

Angka 3

Pasal 2A

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya
melekat pada Subyek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut
dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subyek Pajak lainnya. Oleh karena itu
dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya
kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

Ayat (1)

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subyektifnya dimulai sejak hari
pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi
berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan
dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti
yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subyek Pajak dalam
negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha
tetap, kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap
tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap
tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

Ayat (4)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
adalah Subyek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan
tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan
ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan
tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada
saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan
Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-
sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan
tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Ayat (5)

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat
meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya
melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subyektif warisan berakhir
pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu
pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

Ayat (6)

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subyek Pajak tidak untuk jangka waktu
satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subyek
Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang
kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang
menggantikan tahun pajak.

Angka 4

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing
beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta pejabat-
pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di tempat mereka
mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subyek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak
berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau
mereka adalah warga negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh
penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, maka ia termasuk Subyek
Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

Namun apabila negara asal pejabat tersebut memberikan pembebasan pajak
kepada pejabat perwakilan Indonesia atas penghasilan lain di luar jabatannya,
maka berlaku asas timbal balik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam
pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari
manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan
kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan
Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang
diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib
Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,
notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak
gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan
harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain
sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain
sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan
dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-
undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,
apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita
kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan
tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Obyek Pajak, maka penghasilan
tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan
tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak
terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang
dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya
adalah Obyek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam
bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian pekerjaan,
dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari
pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan
sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang
diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi
dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan,
maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal
penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan
pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar
untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga
pasar.

Misalnya PT. S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam
kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual sesuai dengan harga
pasar sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan
demikian keuntungan PT. S yang diperoleh karena penjualan mobil
tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila
mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya
dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai
jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar
Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan
bagi PT. S, dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut
selisih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan
penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta,
yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai
sisa buku harta tersebut, merupakan Obyek Pajak. Demikian juga
selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal
terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan
pengambil alihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal maka keuntungan berupa selisih antara harga
pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan
penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan
atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang
mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk
yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat
menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Obyek Pajak.

Sebagai contoh Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan
dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan,
maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai
nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli
di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan
bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan
bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham
atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha
koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam
pengertian deviden adalah :

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak
langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah
modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran
kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio
saham baru dan revaluasi aktiva tetap;

4) pembagian laba dalam bentuk saham;

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima
atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali
saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal
yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau
diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu
adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang
dilakukan secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk
yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;

12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang
saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden
secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah
menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada
perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila
terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang
dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar,
diperlakukan sebagai deviden. Bagian bunga yang diperlakukan
sebagai deviden tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh
perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu
imbalan sehubungan dengan penggunaan :
1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten,
merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri,
komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan
alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah
setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya
peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri
khusus seperti anjungan pengeboran minyak ("driling rig"),
dan sebagainya;
3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara
umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya
pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.
Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi
tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi
melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut.
Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah
informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli
hukum, atau ahli

teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat
diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang
disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau
diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa
mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau
tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam
waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai
penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak
yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

Huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata
uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang
moneter.

Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang
asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan
yang dianut oleh Wajib Pajak, dengan syarat dilakukan secara taat
asas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung
berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
anggota tersebut, misalnya iuran yang besarnya ditentukan
berdasarkan volume ekspor, satuan produksi atau satuan penjualan,
adalah penghasilan bagi perkumpulan tersebut.

Huruf p

Tambahan kekayaan netto pada hakekatnya merupakan akumulasi
penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek
Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya
tambahan kekayaan netto yang melebihi akumulasi penghasilan yang
telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek Pajak, maka tambahan
kekayaan netto tersebut merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito
dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Obyek Pajak.
Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek
merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat
tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.
Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri
dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak,
keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan
perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari
perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta
jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak
Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan
pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan
tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta
agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun
Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam
ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan Obyek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau
hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima
dapat terjadi, misalnya PT. A sebagai produsen suatu jenis barang
yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT. B. Apabila PT. B
memberikan sumbangan bahan baku kepada PT. A, maka
sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT. A merupakan Obyek
Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Obyek
Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima
tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan
kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh
badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan
tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini,
harta yang diterima tersebut bukan merupakan Obyek Pajak.

Huruf d

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula
dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti
penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya,
bukan merupakan Obyek Pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan
tersebut bukan Wajib Pajak, maka imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima
atau memperolehnya. Misalnya, seorang Indonesia menjadi pegawai
pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut
memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh
perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya.
Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi
pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan
bukan merupakan Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari
perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi
bea siswa, bukan merupakan Obyek Pajak. Hal ini selaras dengan
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi
asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk
kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan
Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, deviden atau bagian laba yang diterima
atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada
badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia, tidak termasuk Obyek Pajak. Yang dimaksud dengan
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah pada ayat
ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank
pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima deviden atau bagian
laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti
orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma,
perseroan komanditer dan sebagainya, maka penghasilan berupa
deviden atau bagian laba tersebut tetap merupakan Obyek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Obyek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya
berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Obyek
Pajak adalah:

1) iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban
sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada
dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut
merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan
dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya.

Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak
para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut
dikecualikan sebagai Obyek Pajak.

2) penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang
tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk
pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran
kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga
penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-
bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko
tinggi.
Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Huruf h

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana
disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para
anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada
tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima
oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Obyek
Pajak.

Huruf i

Perusahaan reksa dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya
melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi
pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksa dana
merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan
modalnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan
reksa dana dari investasinya dapat berupa deviden dan bunga
obligasi.

Karena perusahaan reksa dana pada umumnya berbentuk perseroan
terbatas, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf f, deviden
tersebut bukan merupakan Obyek Pajak. Agar tidak mengurangi
dana yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemodal, terutama
pemodal kecil, bunga obligasi juga bukan merupakan Obyek Pajak
bagi perusahaan reksa dana.

Huruf j

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan
usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam
bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh
dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Obyek
Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut
tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka
deviden yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
bukan merupakan Obyek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada
sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk
dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas,
maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut
diatur oleh Menteri Keuangan. Mengingat perusahaan modal ventura
merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal,
maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan
modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum
mempunyai akses ke bursa efek.

Angka 6

Pasal 5

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui
bentuk usaha tetap tersebut.

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal
dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau
dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut
dikenakan pajak di Indonesia.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal
dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa,
yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada
hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang
lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha
tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan
bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar
Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia,
memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha
tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha
tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk
usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk
yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa
melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang
diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan
konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama
dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara
langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di
Indonesia.

Huruf c

Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima atau
diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha
tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta
atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha
tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan
PT. Y untuk mempergunakan merk dagang X Inc. Atas penggunaan
hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT. Y.
Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan
jasa manajemen kepada PT. Y melalui suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT. Y yang
mempergunakan merk dagang tersebut.

Dalam hal demikian, penggunaan merk dagang oleh PT. Y
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia,
dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut
diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat
sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk
usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk
usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh
dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Huruf b dan huruf c

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan
dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha
tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta
kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk
usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa,
dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha
tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya
bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa
bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-
pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari
kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga
yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang
berkenaan dengan usaha perbankan.

Angka 7

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi
dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa
manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih
dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya
gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan
sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau
melalui amortisasi.

Disamping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena
penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-
hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat
dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus
mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
merupakan Obyek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
bukan merupakan Obyek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai
biaya.

Contoh :
Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari
Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari :
a) penghasilan yang bukan
merupakan Obyek Pajak sesuai
Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar Rp 100.000.000,00
b) penghasilan bruto di luar ad. a)
sebesar Rp 300.000.000,00 (+)

Jumlah penghasilan bruto Rp 400.000.000,00
============

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00 maka biaya
yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp.200.000.000,00 =
Rp 150.000.000,00.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi
saham milik pemegang saham pendiri atau lama tidak dapat
dibebankan sebagai biaya sepanjang deviden yang diterimanya tidak
merupakan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf f, kecuali bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau
mengambil bagian dalam "right issue" oleh perusahaan yang telah
lama berdiri. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut
dapat dikapitalisasi.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan
upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi
pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang
dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran
premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan
sebagai biaya.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan
sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah melakukan upaya-upaya
penagihan yang maksimal atau terakhir, yaitu Wajib Pajak telah
menyerahkan penagihan piutang tersebut kepada Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah mendapat keputusan
Pengadilan.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan
pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun
bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan
penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan
pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus
dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam
bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah
dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi
pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan
penghasilan.

Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh
dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau
menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan
adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila
pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi
oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas
kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal
18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya
selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Pembangunan I (PP.I), dapat
dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya
yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang
pada hakekatnya merupakan sumbangan.. Biaya yang benar-benar
dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui
penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A
beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka,
misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus,
pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran
yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau
belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan
sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut
tujuannya semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang
dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi
tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak
digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh
adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya
kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs
mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs,
pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang
dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak
menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap,
pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya
realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib
Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun,
Pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada
akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter
dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya
dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan dalam rangka
menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan
perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan
pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan
kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Ayat (2)
Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan
pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian,
maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba
fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya
sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh :
PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar
Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal PT. A
sebagai berikut :
1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
1998 : laba fiskal Rp N I H I L
1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00
2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1996 Rp 200.000.000,00
 (+)
sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1997 (Rp 300.000.000,00)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1998 Rp N I H I L

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1999 Rp 100.000.000,00
 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2000 Rp 800.000.000,00
 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 100.000.000,00)
===============

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang
masih tersisa pada akhir tahun 2000, tidak boleh dikompensasikan lagi
dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal 1997 sebesar
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan
dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu 5 tahun
yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

Ayat (3)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 8

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak
yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan
yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat
tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar
Rp 1.728.000,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam
garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang
tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan
Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan
anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota
keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya
ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh :
Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang
anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang
sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak
A adalah sebesar Rp 5.184.000,00 {Rp 1.728.000,00 + Rp 864.000,00 +
(3 x Rp 864.000,00)}. Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja, diberikan Penghasilan Tidak
Kena Pajak sebesar Rp 1.728.000,00. Apabila penghasilan isteri harus
digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 6.912.000,00
(Rp 5.184.000,00 + Rp 1.728.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 1995 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan
tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah
tanggal 1 Januari 1995, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 1995 tetap dihitung
berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan
moneter serta perkembangan harga pokok setiap tahunnya.

Angka 9

Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-undang ini menempatkan keluarga
sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh
anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan
pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal
tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun
pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau
kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan.
Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh
dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja,
dengan ketentuan bahwa:
a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi
kerja, dan
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya.

Contoh :
Wajib pajak A, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar
Rp.100.000.000,00, mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan
penghasilan sebesar Rp.50.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut
diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau
anggota keluarga lainnya, maka penghasilan sebesar Rp 50.000.000,00 tidak
digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri
tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya
salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp 75.000.000,00, maka
seluruh penghasilan isteri sebesar Rp 125.000.000,00 (Rp 50.000.000,00 +
Rp.75.000.000,00 ) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan

penggabungan tersebut A dikenakan pajak atas penghasilan sebesar
Rp 225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 +
Rp 75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final,
artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan
sebesar Rp 225.000.000,00 tersebut yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suami.

Ayat (2) dan Ayat (3)

dalam hal suami-isteri telah hidup terpisah, penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Namun, apabila
suami-isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara
tertulis, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan
penghasilan netto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak
sebanding dengan besarnya penghasilan netto.

Contoh :
Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan
penghasilan secara tertulis adalah sebagai berikut :

Dari contoh pada ayat (1), apabila isterinya menjalankan usaha salon
kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan
sebesar Rp.225.000.000,00.

Misalnya pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah
sebesar Rp.56.250.000,00, maka untuk masing-masing suami dan isteri
pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut :

- Suami : 100.000.000,00 x Rp 56.250.000,00 =Rp 225.000.000,00

225.000.000,00

- Isteri : 125.000.000,00 x Rp 56.250.000,00 = Rp 31.250.000,00

225.000.000,00

Ayat (4)

Penghasilan anak yang belum dewasa yang tidak digabung dengan
penghasilan orang tuanya hanya penghasilan yang berasal dari pekerjaan
yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang
mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut.

Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah,
menerima atau memperoleh penghasilan maka pengenaan pajaknya
digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan
yang sebenarnya.

Angka 10

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara
pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah
biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek
Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau
selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya
adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan aman dan dalam bentuk apapun, termasuk
pembayaran deviden kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil
usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran deviden oleh
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena
pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan
tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang
ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah
biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan
untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,
seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi
asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi
para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak
dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena
Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis
memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau
kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas pada
piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan
hak opsi, dan cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya
reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang
bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang
ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian
atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan
Obyek Pajak. Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau
ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran
tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang
bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3)
huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan dianggap bukan merupakan Obyek Pajak. Selaras
dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau
imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang
dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam
rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong
pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai yang merupakan keharusan
dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti pakaian dan peralatan untuk
keselamatan kerja, pakaian seragam, antar jemput karyawan,
penyediaan makanan dan minuman serta penginapan untuk awak
kapal, dan sejenisnya, pemberian tersebut bukan merupakan
imbalan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran
imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham.
Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai
dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah
yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari
suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan
memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain
yang setara hanya dibayar sebesar Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah)
maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh
dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai
pemegang saham tersebut, jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) dimaksud dianggap sebagai deviden.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini
adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan
penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu
biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan,
sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang
diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan
pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan
tersebut.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan
terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan
sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap
penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan
penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus
pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan
amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11
dan Pasal 11A.

Angka 11

Pasal 10

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam
rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam
perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau
pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

Ayat (1)

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak
pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi
pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam
harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan
biaya pemasangan.

Dalam hal jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai
perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual
nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan
istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan
menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut
tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan
ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak
yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang
seharusnya diterima.

Ayat (2)

Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain,
nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh :

PT. A PT. B
 --------------
( Harta X ) ( Harta Y )

Nilai sisa buku Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00

Harga Pasar Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00

Antara PT. A dan PT. B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat
realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena
harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp 20.000.000,00, maka jumlah
sebesar Rp.20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya
dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan
merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT. A memperoleh keuntungan
sebesar Rp 10.000.000,00 (Rp 20.000.000,00 - Rp 10.000.000,00), dan PT. B
memperoleh keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00
(Rp 20.000.000,00 - Rp.12.000.000,00).

Ayat (3)

Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang
dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat
dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu
pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau
sebab lainnya.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh :
PT. A dan PT. B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu
PT. C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah
sebagai berikut :

PT A PT B
Nilai sisa buku Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00
Harga Pasar Rp 300.000.000,00 Rp 450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT. A dan PT. B dalam
rangka peleburan menjadi PT. C adalah harga pasar dari harta. Dengan
demikian, PT. A mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00
(Rp 300.000.000,00 - Rp.200.000.000,00) dan PT. B mendapat keuntungan
sebesar Rp 150.000.000,00 (Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00).
Sedangkan PT. C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah
Rp 750.000.000,00 (Rp.300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00).

Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial,
ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, misalnya atas
dasar nilai sisa buku ("pooling of interest"). Dalam hal demikian PT. C
membukukan penerimaan harta dari PT. A dan PT. B tersebut sebesar
Rp 500.000.000,00 (Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00).

Ayat (4)

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang
memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai
perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari
pihak yang melakukan penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui,
maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga
pasar.

Ayat (5)

Penyerahan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi
dengan setoran tunai atau pengalihan harta.

Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai
pengganti saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan
nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Contoh :
Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah
Rp.25.000.000,00 kepada PT. Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya
dengan nilai nominal Rp 20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut
tersebut adalah Rp 40.000.000,00. Dalam hal ini PT. Y akan mencatat mesin
bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp 40.000.000,00 dan sebesar nilai
tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT. Y. Selisih antara nilai
nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp 20.000.000,00
(Rp 40.000.000,00 - Rp.20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib
Pajak X selisih sebesar Rp.15.000.000,00
(Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) merupakan Obyek Pajak.

Ayat (6)

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang
jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan
bahan pembantu.

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya
boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk
penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau
dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out
atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga
diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh :
1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp 9,00
2. Pembelian 100 satuan @ Rp 12,00
3. Pembelian 100 satuan @ Rp 11,25
4. Penjualan/dipakai 100 satuan
5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok dan nilai persediaan dengan menggunakan cara
rata-rata misalnya sebagai berikut :

No. Didapat Dipakai Sisa/Persediaan

1. 100s @Rp 9,00 = Rp 900,-
2. 100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,- 200s @Rp. 10,50 = Rp. 2.100,-
3. 100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,- 300s @Rp. 10,75 = Rp. 3.225,-
4. 100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,- 200s @Rp. 10,75 = Rp. 2.150,-
5. 100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,- 100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,-

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan
menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut :

No. Didapat Dipakai Sisa/Persediaan

1. 100s @Rp. 9,00 = Rp. 900,-

2. 100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,- 100s @Rp. 9,00 = Rp. 900,-
100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-

3. 100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,- 100s @Rp. 9,00 = Rp. 900,-
100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-
100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-

4. 100s @Rp. 9,00 = Rp. 900,- 100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-
100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-

5. 100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,- 100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan
untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun
selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

Angka 12

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara
mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut
melalui penyusutan. Tanah tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah
tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh
penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena
penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan
untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata.
Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah (a)
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan
bagi harta tersebut (metode garis lurus atau "straight-line method"), atau (b)
dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan
atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau "declining-balance method").
Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan
metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan
metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai
sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil ("small tools") yang
sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh Penggunaan metode garis lurus :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa
manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar
Rp.5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

Contoh Penggunaan metode saldo menurun :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juni 1995 dengan
harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin
tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan
50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai
berikut :

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku

0 150.000.000,00
1 50% 75.000.000,00 75.000.000,00
2 50% 37.500.000,00 37.500.000,00
3 50% 18.750.000,00 18.750.000,00
4 disusutkan
sekaligus 18.750.000,00 0

Ayat (3) dan Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur saat mulainya penyusutan, yaitu pada tahun
dilakukannya pengeluaran, atau pada tahun selesainya pengerjaan suatu
harta. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya
penyusutan dapat dilakukan pada tahun harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta
tersebut mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan
dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak
dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 1
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar
Rp.100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 1995 dan
selesai untuk digunakan pada bulan Maret 1996. Penyusutan atas harga
perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada tahun pajak 1996.

Contoh 2
PT. X yang bergerak di bidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun
1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000.
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut
dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan
penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur
kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode
garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat
sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha
tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman
keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud
yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan Ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan
pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan netto dari
penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya
yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut, dan/atau penggantian
asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan
atau pada tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari
harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang
bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui
dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat
dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Ayat (10)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal
pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh
dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk
melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan
jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang
harus diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 13

Pasal 11A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode (a) dalam
bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau (b) dalam
bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif
amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo
menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau
hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak
berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak
dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai
dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud.
Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud
yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang
ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya
harta tak berwujud dengan masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan)
tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta
tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa
manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi
yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara
realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan
dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi
tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang
diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh
hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh
dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas
bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak
pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi
dengan jumlah setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) setahun.

Contoh :
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai
potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00
diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan
dalam tahun yang bersangkutan. JIka dalam satu tahun pajak ternyata jumlah
produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30 % (tiga puluh
persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada
tahun tersebut mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah potensi
yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan
dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20 % (dua puluh persen)
dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial,
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya
biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk
biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya
rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran
operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan
sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh :
PT. X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan
gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah
kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua
ratus juta) barel. setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai
100.000.000 (seratus juta) barel, PT. X menjual hak penambangan tersebut
kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan
penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

Harga perolehan Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan
100.000.000/200.000.000
barel (50 %) Rp 250.000.000,00
NIlai buku harta Rp 250.000.000,00
Harga jual harta Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai
penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting
untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan
ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak
harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib
Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk
menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan netto bagi
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya peredaran
bruto dan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak dengan berpedoman pada suatu pegangan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan norma
penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan
atau catatan peredaran bruto yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata
diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian
atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu
menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netto.

Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)

Norma Penghitungan Penghasilan Netto hanya boleh digunakan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah
Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Netto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan
kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama
dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto tersebut wajib
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tentang peredaran
brutonya. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan
norma dalam menghitung penghasilan netto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, tetapi tidak
memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang
ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Peredaran
Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Netto terhadap Wajib Pajak yang
peredaran bruto sebenarnya tidak dapat diketahui, yaitu Wajib Pajak yang :

a. Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia
memperlihatkan pembukuan atau catatan peredaran bruto atau bukti-
bukti pembukuan atau bukti-bukti pencatatan peredaran bruto,
sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;

b. dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak tentang
keinginannya untuk menghitung penghasilan netto dengan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto, namun ternyata tidak atau tidak
sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran
bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;

c. telah menyatakan keinginannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto, namun ternyata tidak atau tidak
sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan mengenai peredaran
brutonya, sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat
diketahui.

Ayat (6)

Ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak yang sebenarnya dapat diketahui
namun penghasilan nettonya tidak dapat dihitung, yaitu terhadap Wajib Pajak
yang :
a. Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak atau tidak
sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak
memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun peredaran
bruto yang sebenarnya dapat diketahui;
b. dianggap menyelenggarakan pembukuan seperti dimaksud pada ayat
(4) tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan
atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun
peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui.

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan
ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan
pembukuan.

Angka 17

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib
Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas
bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk
bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau
sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut,
Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus
guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

Angka 18

Pasal 16

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya
Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-undang ini dikenal dua golongan
Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan
penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan.

Disamping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma
Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan
antara :

(1) Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
(2) Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ayat (1)
Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan,
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan
biasa dengan contoh sebagai berikut :

- Peredaran bruto Rp 300.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan Rp 255.000.000,00
 (-)
- Laba usaha (penghasilan netto usaha ) Rp 45.000.000,00
- Penghasilan lainnya Rp 5.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara
penghasilan lainnya tersebut Rp 3.000.000,00
 (-)
Rp 2.000.000,00
 (+)
Jumlah seluruh penghasilan netto Rp 47.000.000,00
- Kompensasi kerugian Rp 2.000.000,00
 (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib
Pajak badan) Rp 45.000.000,00
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak
Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang
pribadi (isteri + 3 anak) Rp 5.184.000,00
 (-)
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib
Pajak orang pribadi) Rp 39.816.000,00
============

Ayat (2)
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan
pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan contoh sebagai berikut :

- Peredaran bruto Rp 300.000.000,00
- Penghasilan netto (menurut Norma
Penghitungan) misalnya 20 % Rp 60.000.000,00
- Penghasilan netto lainnya Rp 5.000.000,00
 (+)
- Jumlah seluruh penghasilan netto Rp 65.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri +
3 anak) Penghasilan Kena Pajak Rp 5.184.000,00
 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 59.816.000,00
============

Ayat (3)
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan
Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan
Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap
berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena
Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh :
- Peredaran bruto Rp 400.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan Rp 275.000.000,00
 (-)
Rp 125.000.000,00
- Penghasilan bunga Rp 5.000.000,00
- Penjualan langsung
barang oleh kantor
pusat yang sejenis
dengan barang yang
dijual bentuk usaha
tetap Rp 200.000.000,00
- Biaya untuk
mendapatkan, menagih
dan memelihara
penghasilan Rp 150.000.000,00
 (-)
Rp 50.000.000,00
- Deviden yang diterima atau diperoleh
kantor pusat yang mempunyai
hubungan efektif dengan bentuk usaha
tetap Rp 2.000.000,00
 (+)
Rp 182.000.000,00
- Biaya-biaya menurut Pasal ayat (3) Rp 7.000.000,00
 (-)
- Penghasilan Kena Pajak Rp 175.000.000,00
=============
Ayat (4)
Contoh :
Misalnya orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya
sebagai Subyek Pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka
waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 10.000.000,00 maka
penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan Rp 10.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar :
360 x Rp 10.000.000,00 Rp 40.000.000,00

3 x 30
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(isteri + 3 anak) Rp 5.184.000,00
 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 34.816.000,00
===============

Angka 19

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh :
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 120.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang :
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00
30% x Rp 70.000.000,00 = Rp 21.000.000,00
 (+)
Rp 27.250.000,00
============

Tarif pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia sama dengan tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan
secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain
tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan
yang mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut.

Ayat (4)

Contoh :
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif
dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Contoh ( berdasarkan contoh dalam Pasal 16 ayat (4)) :
Penghasilan Kena Pajak Rp 34.816.000,00
Pajak Penghasilan setahun :
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 9.816.000,00 = Rp 1.472.400,00

Rp 3.972.400,00
===========

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan).
(3 x 30) x Rp 3.972.400,00 = Rp 993.100,00

360

Ayat (7)

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk
menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis
penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur pada
ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, pemerataan, dan dalam pengenaan
pajak.

Angka 20

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk
memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal
perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak.

Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar
mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal ("debt-equity ratio").
Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar yang melebihi
batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam
keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan
Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional
sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri
menanam modal di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran
pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan
usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang
untuk menentukan saat diperolehnya deviden.

Contoh :
PT. A dan PT. B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada
X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak
diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 1995 X Ltd. memperoleh laba
setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00.

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya deviden dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya
penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa.
Apabila terdapat hubungan istimewa kemungkinan dapat terjadi penghasilan
dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari
yang seharusnya.

Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan
kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan
seandainya diantara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan
istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya
tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding
alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang
mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung,
dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur
Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal
perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi
mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara
para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data
atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang
dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk
dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau
memperolehnya dianggap sebagai deviden yang dikenakan pajak.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan
atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :
a. kepemilikan atau penyertaan modal;
b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib
Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau
karena perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan
kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT. A mempunyai 50 % (lima puluh persen) saham PT. B,
pemilikkan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.
Selanjutnya apabila PT.B tersebut mempunyai 50% (lima puluh
persen) saham PT. C maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B
secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar
25 % (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT. A, PT.
B dan PT. C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT. A
juga memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka
antara PT. B, PT. C, dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa.
Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi
antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena
penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi,
kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan
berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan
antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang
sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu
derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan
keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat
adalah ipar.

Ayat (5)

Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal
langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
pada Wajib Pajak lainnya, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan yang
terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak dimaksud penerapan lapisan tarif
rendah hanya diberikan satu kali saja yaitu terhadap Wajib Pajak induknya.
Sedangkan terhadap Wajib Pajak lainnya dalam satu grup, Pajak Penghasilan
yang terutang dihitung langsung berdasarkan tarif yang lebih tinggi yang
dikenakan terhadap Wajib Pajak induk tersebut atau tarif tertinggi.

Yang dimaksud dengan lapisan tarif rendah adalah lapisan tarif di bawah
lapisan tarif tertinggi yang diterapkan terhadap Penghasilan Kena Pajak dari
Wajib Pajak induk dimaksud.

Contoh :
PT. A memiliki saham PT. B sebesar 50 % (lima puluh persen) dan PT. B
memiliki saham PT. C sebesar 60 % (enam puluh persen). Penghasilan Kena
Pajak atau kerugian fiskal tahun 1995 untuk masing-masing badan misalnya
sebagai berikut :

PT. A Penghasilan Kena Pajak : Rp 200.000.000,00
PT. B Rugi Fiskal : (Rp 40.000.000,00)
PT. C Penghasilan Kena Pajak : Rp 70.000.000,00

Penghitungan pajak yang terutang :

PT. A :
10 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00
30 % x Rp 125.000.000,00 = Rp 45.000.000,00
 (+)
Rp 51.250.000,00
============

PT. B : Nihil
Kerugian fiskal sebesar Rp 40.000.000,00 tidak boleh diperhitungkan
terhadap penghasilan netto PT. A dan PT C.

PT. C :
30 % x Rp 70.000.000,00 = Rp 21.000.000,00
============
Atas Penghasilan Kena Pajak PT. C sebesar Rp 70.000.000,00 langsung
diterapkan tarif 30 % (tiga puluh persen), karena penerapan tarif rendah
hanya dilakukan pada satu Wajib Pajak yaitu PT. A.

Angka 21

Pasal 19

Ayat (1)

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di
bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan
penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang
wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang
menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi)
atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 20

Ayat (1)

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak
yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka
pelaksanaannya dilakukan melalui :

a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan
oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana
dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas
penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.

b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

Ayat (2)

Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap
bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat
dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan,
sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan
baik.

Ayat (3)

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran
pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara
mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak
yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan
pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur
pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis
penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21,
Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak
dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

Angka 23

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan
melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa
dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana
pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan
induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau
terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain
dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai,
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga
organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban
memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan
nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan
pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang
menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Negara Republik
Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan,
honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan.

Huruf c

Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan
sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari
tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan
nama apapun.

Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk
tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala atau pun
tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan
hari tua, penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang
tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang
pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan
pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri, bukan
untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Perusahaan, badan, atau penyelenggara kegiatan wajib memotong
pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian
badan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi
internasional, dan perkumpulan. Kegiatan yang diselenggarakan
misalnya olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga
iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak
Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan
hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan,
serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi
dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak
Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Apabila pemberi kerja telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak
dengan benar, maka pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang
pribadi yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 (satu)
pemberi kerja, yang pajaknya telah dipotong tidak lagi diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali pegawai atau orang
pribadi tersebut memperoleh penghasilan lain yang bukan penghasilan yang
pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-
undang ini, misalnya pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Ayat (7)

Misalnya, penghasilan tertentu dari kegiatan seperti hadiah olah raga dan
undian.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 22

Ayat (1) dan Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak
adalah :
- Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran
atas penyerahan barang;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di
bidang lain.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui
sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan
pengenaan pajak yang tepat waktu.

Dalam hubungan ini Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan
tersebut bersifat final.

Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan antara lain :
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan
pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang;
- prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana
sehingga mudah dilaksanakan.

Angka 25

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau
Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto
dan perkiraan penghasilan netto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran
penghasilan dalam bentuk deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan
adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan
penghasilan netto.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak
adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa
lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas
penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggota-
anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ayat (2)

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai
dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi
wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan
penghasilan netto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan netto,
Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat
memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk
meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, ketentuan ini mengatur
tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di
luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Ayat (1)

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat
dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang
langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak.

Contoh :
PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di
Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar
US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48%
dan Pajak Deviden adalah 38% penghitungan pajak atas dividen tersebut
adalah sebagai berikut :

Keuntungan Z Inc. US$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) : 48 % US$ 48,000.00
 (-)
US$ 52,000.00
Pajak atas deviden (38 %) US$ 19,760.00
 (-)
Deviden yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT. A adalah pajak yang langsung dikenakan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di
atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00.

Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$ 48,000.00
tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. A,
karena pajak sebesar US$ 48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. A dari luar negeri, melainkan
pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

Ayat (2)

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau
diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di
luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi
tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-
undang ini.

Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6).

Ayat (3) dan Ayat (4)

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang
di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut
Undang-undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting.
Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan
untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.

Mengingat Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas,
maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari
penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang
sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya
A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan
dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari
penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di
Singapura, karena rumah tersebut terletak di Singapura.

Ayat (5)

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang
dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di
Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka
selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat
pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar
Rp 5.000.000,00, yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang
dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka
jumlah sebesar Rp 5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak
Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus
dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1 :
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 1994 Rp 50.000.000,00
dikurangi :
a. Pajak Penghasilan yang dipotong
pemberi kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut
oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong
oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar
negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00
 (+)
Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,00
 (-)
Selisih Rp 15.000.000,00
============

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun
1995 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 : 12).

Contoh 2 :
Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian
tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 1994, maka
besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam
tahun 1995 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 : 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir, maka besarnya
angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum
dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat (1). Berdasarkan ketentuan ini,
besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut
adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak
yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun
pajak yang lalu.

Contoh :
Pajak pada bulan Maret 1995, maka besarnya angsuran pajak yang harus
dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 1995 adalah sebesar
angsuran pajak bulan Desember 1994, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Namun apabila dalam bulan September 1994 diterbitkan keputusan
pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak
bulan Oktober sampai dengan Desember 1994 menjadi nihil, maka besarnya
angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan
Januari dan Pebruari 1995 adalah berdasarkan perhitungan rata-rata angsuran
bulanan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 750.000,00 (9 x Rp 1.000.000,00 : 12).

Ayat (3) dan Ayat (4)

apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak sebelum tahun Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menghasilkan angsuran
pajak lebih besar dari pada angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, maka angsuran bulanan
dihitung menurut surat ketetapan pajak terakhir.

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua)
tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan jumlah angsuran pajak yang
lebih besar dari jumlah angsuran pajak bulan sebelumnya, maka angsuran
pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak terakhir. Perubahan
angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak.

Contoh :
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 1994 yang
disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 1995, perhitungan besarnya
angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam
bulan Juni 1994 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 1992 yang
menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar
Rp 2.000.000,00. Selanjutnya dalam bulan Oktober 1994 diterbitkan surat
ketetapan pajak tahun pajak 1993 yang menghasilkan besarnya angsuran
pajak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00.

Berdasarkan ketentuan pada ayat (3), maka besarnya angsuran pajak mulai
bulan Maret 1995 adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dengan perhitungan
angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 1993, sedangkan
besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 1995 dihitung
berdasarkan ketentuan pada ayat (2).

Selanjutnya apabila dalam bulan Oktober 1995 diterbitkan surat ketetapan
pajak untuk tahun pajak 1994 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak
untuk setiap bulan sebesar Rp 1.750.000,00, maka berdasarkan ketentuan
pada ayat (4), besarnya angsuran pajak mulai bulan Nopember 1995 adalah
sebesar Rp.1.750.000,00

Ayat (5)

Apabila pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan yang disampaikan lebih kecil dari pada pajak yang telah dibayar,
dipotong, dan dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh
karena itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan utang
pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai
pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak tersebut, besarnya angsuran
bulanan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak
yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun
pajak yang lalu.

Setelah adanya keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka angsuran bulanan
dari bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan
keputusan tersebut.

Contoh :
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 1994 yang disampaikan
Wajib Pajak dalam bulan Maret 1995 menunjukkan kelebihan pembayaran
pajak sebesar Rp 40.000.000,00, sedangkan angsuran bulanan dalam tahun
1994 sebesar Rp 1.000.000,00.

Atas permohonan pengembalian pembayaran pajak tahun 1994 tersebut,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan bulan Agustus 1995 yang
menghasilkan besarnya angsuran untuk setiap bulan menjadi nihil.
Berdasarkan ketentuan ini besarnya angsuran pajak setiap bulan untuk bulan
Januari sampai dengan bulan Agustus 1995 sebesar Rp 1.000.000,00 dan
mulai bulan September 1995 adalah nihil.

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak
sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah
pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan
ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan
wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat
kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1 :
- Penghasilan PT. X tahun 1994 Rp 120.000.000,00
- Sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000,00
- Sisa kerugian yang belum di-
kompensasikan tahun 1994 Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 1995 adalah:
- Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00 =
Rp 90.000.000,00
- Pajak Penghasilan terutang :
10 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00
30 % x Rp 40.000.000,00 = Rp 12.000.000,00
 (+)
Rp 18.250.000,00
============

Apabila pada tahun 1994 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau
dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak
bulanan PT. X tahun 1995 = 1/12 x Rp 18.250.000,00 = Rp 1.520.833,33
(dibulatkan Rp.1.520.833,00 ).

Contoh 2 :
Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 1994
Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari pengontrakkan rumah
selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 1994 sebesar
Rp 72.000.000,00. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut
sekaligus diterima pada tahun 1994, maka penghasilan yang dipakai sebagai
dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada
tahun 1995 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3 :
Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena
penurunan atau peningkatan usaha. PT. B yang bergerak di bidang produksi
benang dalam tahun 1995 membayar angsuran bulanan sebesar
Rp.15.000.000,00.

Dalam bulan Juni 1995 pabrik milik PT. B terbakar, oleh karena itu
berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 1995
angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari
Rp 15.000.000,00.

Sebaliknya apabila PT. B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya
peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan
lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban
angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun
berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan
selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati
kewajaran berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya
pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan
jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk menentukan besarnya
angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau
kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah, terdapat kewajiban menyampaikan
kepada Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan
untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau
Wajib Pajak tertentu yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data
atau kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

Ayat (8)

Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri
merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat
dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.
Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan
sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan
Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar
pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Angka 28

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia,
Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri
kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan
oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di
Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan
pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan
pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia, dengan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan
dalam :
1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk deviden, bunga
termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subyek Pajak dalam
negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak
luar negeri, maka Subyek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk
memotong Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari
Rp 100.000.000,00.

Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri yang ikut
mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian
merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan
Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Ayat (2) dan Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia,
selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi, termasuk premi
reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20 % (dua
puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto dan bersifat final. Menteri
Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan
penghasilan netto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan
pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak ditetapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha
tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah
dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh :
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia
Rp 17.500.000.000,00

Pajak Penghasilan :
10 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00
30 % x Rp 17.425.000.000,00 = Rp 5.235.000.000,00
 (+)
Rp 5.241.250.000,00
 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak Rp 12.258.750.000,00
Pajak Penghasilan yang dipotong sebesar 20 % Rp. 2.451.750.000,00
===============

Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut sebesar
Rp.12.258.750.000,00 ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan
keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong
pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri bersifat final,
namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan
luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga
potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh :
A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT. B
sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka
waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995. Pada tanggal 20
April 1995 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan
sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 1995. Jika perjanjian kerja
tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak
luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, maka status A
berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri
terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995. Selama bulan Januari sampai dengan
Maret 1995 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 26 oleh PT. B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang
terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus
1995, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT. B
atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap
pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Angka 29

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 30

Judul Bab VI diganti menjadi "PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN".

Angka 31

Pasal 28

Ayat (1)

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat
dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang
bersangkutan.

Contoh :
Pajak Penghasilan yang terutang Rp 80.000.000,00
Kredit pajak :
Pemotongan pajak dari
pekerjaan (Pasal 21) Rp 5.000.000,00
Pemungutan pajak oleh pihak
lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00
Pemotongan pajak dari modal
(Pasal 23) Rp 5.000.000,00
Kredit pajak luar negeri
(Pasal 24) Rp 15.000.000,00
Dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (Pasal 25) Rp 10.000.000,00
 (+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan Rp 45.000.000,00
 (-)
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 35.000.000,00
===========
Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 28 A

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat
yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan
pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau
perhitungan kelebihan pajak adalah :
a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak
yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat
lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan
keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan
dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah
pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya
kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali
kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

Angka 33

Pasal 29

Ketentuan Pasal ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang ini sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku
sama dengan tahun takwim maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi
selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir, sedangkan
apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, misalnya dimulai tanggal 1 Juli
sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya
tanggal 25 September.

Angka 34

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 31 A

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan
adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib
Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama,
dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu
setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus
mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak
menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk
berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala
nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan ini dapat pula
diberikan untuk mendorong perkembangan daerah yang terpencil, seperti yang
banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan

Kemudahan yang diberikan terbatas dalam bentuk :
a. penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
b. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
c. pengurangan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan
perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan,
investasi, dan bidang lainnya.

Angka 37

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 33 A

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30
Juni 1995 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun takwim), maka tahun
buku tersebut adalah tahun pajak 1994. Pajak yang terutang dalam tahun
tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal
30 Juni 1995, wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai
fasilitas perpajakan tentang saat mulai berproduksi yang diterbitkan sebelum
tanggal 1 Januari 1995 dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan
sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan yang
bersangkutan. Dengan demikian sejak 1 Januari 1995 keputusan tentang
saat mulai berproduksi tidak diterbitkan lagi.

Ayat (4)

Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja
sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya
Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan
pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku,
namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi
hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan
tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang ini baru diberlakukan untuk
pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan
pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk
kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan, yang ditanda tangani setelah berlakunya Undang-undang ini.

Angka 39

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 40

Pasal 35

Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur
dalam Undang-undang ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar Undang-
undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pula peraturan
peralihan.

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3567