Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2222

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai 
kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 
kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. 
bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban 
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
c. shit
bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas 
nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di 
daerah; 
d. 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan 
dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar 
aparat unsur intelijen secara profesional; 
e. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Komunitas Intelijen Daerah; 
Mengingat : 1. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

2. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 
3. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 
4. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
5. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 
�
6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di daerah; 
7. 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi 
Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
8. 
Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOMUNITAS 
INTELIJEN DAERAH. 

BAB 
I
KETENTUAN UMUM

Pasal 
1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. 
Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganislr dengan 
menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang 
dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai 
bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
2. 
Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi 
dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan 
kabupaten/kota. 
3. 
Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi 
tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk 
kepentingan tugas intelijen. 
4. 
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang 
dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional Iainnya. 
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan Kominda di provinsi menjadi tugas dan tanggungjawab gubernur. 
(2) Penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab 
bupati/walikota. 
Pasal 3

 (1)Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi : 

a. 
membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap 
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; 
b. 
mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan 
meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan 
c. 
mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan 
�
intelijen. 

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 
didelegasikan kepada wakil gubernur. 
Pasal 4 

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
meliputi: 
a. 
membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap 
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan 
b. 
mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota sebagai 
jaringan Intelijen. 
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada 
wakil bupati/wakil walikota. 
BAB III 

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 

Pasal 5 

(1) Kominda dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. 
(2) Pembentukan Kominda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan oleh 
gubernur. 
(3) Pembentukan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh bupati/walikota. 
(4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiiiki 
hubungan yang bersifat 
koordinatif dan konsultatif. 
Pasal 6 

(1) Keanggotaan 
Kominda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
ditetapkan oleh gubernur dengan susunan: 
Ketua : Wakil gubernur. 
Wakil Ketua : Kepala pos wilayah Badan Intelijen Negara. 
Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi. 
Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional 
Indonesia, Kepottslpn Negara Republik Indonesia, KeJaksaan 
Tinggi, Imigrasl, Bea dan Cukai dan unsur terkait lainnya. 

(2) Keanggotaan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan: 
Ketua : Wakil bupati/wakil walikota.
Wakil Ketua : Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolistan

Republik Indonesia. 
Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota. 
Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KeJaksaan 
Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai dan unsur terkait Iainnya. 

Pasal 7 

(1) Kominda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas: 
�
a. 
merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan 
mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber 
mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas naslonal 
di daerah; dan 
b. 
memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai 
kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dins dan pencegahan 
dini terhadap ancaman stabilitas naslonal di daerah. 
(2) Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. 
merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan 
mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai 
sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas 
naslonal di daerah; dan 
b. 
memberikan rekomendasl sebagai bahan pertimbangan bag! bupati/walikota 
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksl dini dan peringatan dint terhadap 
ancaman stabilitas naslonal di daerah. 
Pasal 8 

(1) Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda di provinsi dan 
kabupaten/kota. 
(2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. 
membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan 
pemberdayaan Kominda; 
b. 
memfasilitasi hubungan Kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan 
antar Instansi di daerah dl bidang Intelljen. 
(3)Keanggotaan Dewan Pembina Kominda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh gubernur dengan susunan: 
Ketua : Gubernur. 
Anggota : Panglima daerah militer atau komandan resort militer, kepala 

kepolisian daerah, kepala keJaksaan tlnggl, kepala kantor wilayah 
Imigrasi, kepala kantor wilayah bea dan cukai, dan unsur terkait 
lainnya. 

(4) Keanggotaan Dewan Pembina Komirida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan: 
Ketua : Bupati/walikota. 
Anggota : Komandan distrik militer, kepala kepolisian resort atau kepala 
kepolisian resort kota, kepala keJaksaan negeri, kepala kantor 
imigrasi, kepala kantor bea dan cukai, dan unsur terkait lainnya. 

Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kominda provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan 
peraturan gubernur. 

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, gubernur melakukan pengawasan 
terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah. 

�
Pasal 11 

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di provinsi dilaporkan oleh gubernur 
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, 
Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, 
Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
(2) Pelaksanaan 
penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota dilaporkan oleh 
bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, 
Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusla, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa 
Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang 
perlu. 
(4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dapat disampaikan secara Iisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, 
dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara 
hirarkhi. 
BAB 
V
PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di provinsi didanai dari dan atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; 
(2) Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda dl kabupaten/kota didanai dari dan atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. 
Pasal 13 

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda 
secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Mel 2006 

MENTERI DALAM NEGERI, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri
�