Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. 
bahwa pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan
bermotor semakin meningkat, sehingga perlu upaya
pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor;

b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor Lama tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sehingga perlu diperbaharui;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama adalah batas
maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari
pipa gas buang kendaraan bermotor lama;

2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraan itu;

3. Kendaraan Bermotor Lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit 
atau diimpor dan sudah beroperasi di wilayah Republik Indonesia;

4. Uji emisi kendaraan bermotor lama adalah uji emisi gas buang yang wajib 
dilakukan untuk kendaraan bermotor lama secaraberkala;

5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup;

6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi;

7. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi ambang batas emisi gas buang, metode uji,
prosedur pengujian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penaatan ambang batas
emisi gas buang kendaraan bermotor lama.

Pasal 3

(1) Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Metode uji kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur
pada kondisi tanpa beban (idle)sedangkan kandungan asap diukur pada
kondisi percepatan bebas (free accelaration).

(3) Prosedur pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini yang meliputi:

a. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O
(roda empat atau lebih) berpenggerak cetus api pada kondisi idle
menggunakan SNI 19-7118.1-2005.

b. Cara uji kadar opasitas asap untuk kendaraan bermotor kategori M, N
dan O (roda empat atau lebih) berpenggerak penyalaan kompresi pada
kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005.

c. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori L (sepeda motor)
pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.3-2005.

(4) Format pelaporan pelaksanaan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, huruf b, dan huruf ctercantum dalam Lampiran III Peraturan
Menteri ini.

(5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta
perubahan-perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Ini.

Pasal 4

(1) Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas emisi gas
buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

(2) Setiap kendaraan bermotor lama wajib melakukan uji emisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengujian emisi kendaraan bermotor lama dilakukan di tempat pengujian milik
pemerintah atau swasta yang telah mendapat sertifikasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Bupati/Walikota melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor lama yang
terdaftar di daerahnya.
(2) Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan Bupati/Walikota lain dalam
melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

(3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan uji emisi kendaraan
bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan
laporan pelaksanaan uji emisi kepada Gubernur minimal 6 (enam) bulan
sekali.

(4) Bupati/Walikota mengumumkan hasil uji emisi minimal 1 (satu) tahun sekali
kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 7

(1) Gubernur mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan uji emisi di daerahnya.

(2) Gubernur melaksanakan evaluasi kegiatan uji emisi minimal 1 (satu) tahun
sekali dan mengumumkan hasil uji emisi berkala kepada masyarakat melalui
media cetak maupun elektronik.

(3) Gubernur melaporkan hasil uji emisi yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
di wilayahnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Gubernur dapat menetapkan ambang batas emisi gas buang kendaraan
bermotor lama di daerahnya sama atau lebih ketat dari ambang batas
kendaraan bermotor lama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.

(2) Gubernur dapat menetapkan ambang batas emisi gas buang kendaraan
bermotor lama di daerahnya dengan tidak menambah maupun mengurangi
parameter yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal Gubernur belum menetapkan ambang batas emisi gas buang
kendaraan bermotor lama di daerahnya maka berlaku ambang batas emisi
gas buang kendaraan bermotor lama dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam rangka penaatan ambang batas emisi gas buang kendaran bermotor lama,
Menteri berwenang:

a. mengevaluasi pelaksanaan penaatan ambang batas emisi gas buang kendaraan 
bermotor lama; 
b. melakukan uji petik emisi (spot check)dalam rangka pengumpulan data; 
c. memberikan pembinaan (bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan penaatan 
ambang batas kendaraan bermotor lama.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor lama di daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah.

Pasal 11

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dievaluasi sekurang-
kurangnyasekalidalam5(lima)tahun.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor : KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd
Ir. Rachmat Witoelar.