Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Landasan Konstitusional dan Mekanisme Impeachment di Indonesia/Undang Undang Dasar 1945
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Undang Undang Dasar 1945

Ketika Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka 
dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan 
pada saat itu (Undang Undang Dasar 1945) tidak mengatur 
bagaimana mekanisme impeachment dapat dilakukan dan alasan apa 
yang dapat membenarkan impeachment boleh dilakukan. UUD 1945 
tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. 
UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari 
presiden kepada wakil presiden jika presiden mangkat, berhenti 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945. Tidak adanya 
pengaturan yang eksplisit dan detail mengenai alasan dan mekanisme 
impeachment tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan 
konstitusi (constitutionale vacuum) mengenai hal tersebut dalam UUD 
1945. 

Kekosongan konstitusi yang mengatur mengenai impeachment 
tersebut dapat dimengerti jika dikaitkan dengan status UUD 1945 
yang masih bersifat sementara sebagaimana pernah dikemukakan 
oleh Soekarno dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesai (PPKI). Status sementara itu disebabkan para anggota 
PPKI tidak memiliki cukup waktu lagi untuk menyusun sebuah 
konstitusi yang lengkap karena kondisi politik saat itu muncul 
keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan 
sidang untuk mengesahkan UUD 1945 hasil Badan Penyelidiak 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai 
konstitusi Indonesia.

Pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sendiri 
tidak berlangsung lama setelah kemerdekaan Indonesia itu. 
Penggantian fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang 
menurut Aruran Peralihan UUD 1945 adalah badan yang berfungsi 
membantu presiden menjadi badan yang melaksanakan fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tonggak dimulainya 
penyimpangan terhadap UUD 1945. Kemudian, penyimpangan itu 
dilanjutkan melalui dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 
X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengganti sistem pemerintahan 
Indonesia yang menurut UUD 1945 yaitu sistem presidensial 
menjadi sistem parlementer. Kondisi Indonesia yang belum stabil 
saat itu, karena masih dalam gejolak revolusi mempertahankan 
kemerdekaan, merupakan pertimbangan yang mendorong 
terjadinya penyimpangan tersebut.Apa yang dapat dicermati dari 
catatan historis itu adalah, UUD 1945 belum menjadi rujukan 
mutlak dalam praktik sistem ketatanegaraan Indonesia. 
 
Namun, terlepas dari apa pun alasan adanya perbedaan antara 
ketentuan normatif dalam UUD 1945 dengan praktik ketatanegaraan 
yang dijalankan pada masa itu, penerapan sistem parlementer 
semakin mengaburkan ketentuan impeachment yang di dalam UUD 
1945 memang tidak ada ketentuan yang jelas tentang itu. Dalam 
sistem parlementer, presiden bukan jabatan yang dapat menjadi 
obyek impeachment oleh parlemen. Dalam sistem parlementer, yang 
dapat dilakukan impeachment adalah Perdana Menteri. Di sinilah 
persoalan menjadi semakin rumit. Dalam UUD 1945 yang 
menganut sistem presidensial, jabatan eksekutif dijabat oleh 
presiden, sedangkan dalam praktiknya di Indonesia saat itu kepala 
pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Posisi presiden 
hanya sebagai simbol kepala negara. Dalam sistem parlementer, 
memang dapat dilakukan impeachment terhadap Perdana Menteri, 
tetapi itu melalui mekanisme mosi tidak percaya oleh parlemen 
yang seringkali hanya berdasarkan pada alasan politik semata.Alasan 
seperti inilah yang menyebabkan jatuhnya kabinet dalam praktik 
sistem parlementer ketika itu selalu terjadi. 

Selama berlangsungnya periode ini, yaitu berlakunya UUD 
1945 dan dipraktikkannya sistem parlementer, tetap tidak ada 
ketentuan yang mengatur mengenai alasan dan mekanisme 
dilakukannya impeachment. Begitulah, hingga kemudian Indonesia 
meninggalkan UUD 1945 dan digantikan oleh berlakunya 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950 sejak 31 Januari 
1950, aturan yang spesifik dan detail mengenai impeachment tersebut 
tidak ada. 

Setelah Indonesia melewati masa interupsi Konstitusi RIS 
1950 yang berlaku selama 5 bulan dan Undang Undang Dasar 
Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku selama 9 tahun, yang ditandai 
dengan pengumuman kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit 
Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, Indonesia 
tetap tidak memiliki aturan yang spesifik dan detail mengenai 
impeachment. Selama periode berlakunya kembali UUD 1945 
tersebut hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1967, 
aturan mengenai impeachment tetap saja belum ada. Jatuhnya 
Presiden Soekarno karena ditariknya mandat oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan 
(Tap) MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 hanya dengan alasan 
mayoritas anggota MPRS tidak menerima pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, yang dinamainya Nawaksara, mengenai 
sebab-sebab terjadinya peristiwa G 30S/PKI. Meskipun tidak ada 
aturan yang jelas mengenai impeachment pada saat itu, dan karenanya 
penarikan mandat oleh MPRS terhadap Presiden Soekarno sangat 
terbuka untuk diperdebatkan, jatuhnya Presiden Soekarno 
menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pernah 
terjadi impeachment terhadap presiden. 

Pengalaman ketatanegaraan dalam hal impeachment yang 
dibingkai oleh UUD 1945 tersebut terjadi kembali pada Presiden 
Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Dengan argumen Presiden 
Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan pelanggaran hukum 
dan konstitusi, para anggota DPR kemudian mengajukan usulan 
memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/ 
MPR/1978. Memorandum kepada presiden itu untuk meminta 
keterangan dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. Keterangan yang 
disampaikan oleh presiden dalam Memorandum Pertama ditolak 
oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus dilakukan 
Memorandum Kedua. Namun pada Memorandum Kedua ini 
keterangan presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. 
Dalam situasi yang seperti itu, konflik politik antara presiden dan 
DPR menjadi tajam. Dalam posisi politik yang semakin terjepit 
dan kelanjutan kekuasaannya terancam, Presiden Abdurrahman 
Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit 

Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera 
melakukan pemilihan umum. Langkah politik presiden itu dibalas 
oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden 
tersebut dan kemudian melakukan Memorandum Ketiga yang 
dipercepat dengan agenda mencabut mandat terhadap presiden 
(impeachment). 

Apa yang terjadi pada pengalaman impeachment terhadap 
Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid di atas 
menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai 
alasan dan mekanisme impeachment berakibat pelaksanaan 
impeachment cenderung ditentukan oleh penafsiran subyektif. 
Pengalaman impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid 
memang telah dilandasi aturan yang sedikit lebih maju dibandingkan 
impeachment yang dilakukan terhadap Presiden Soekarno. 
Impeachment terhadap Presiden Soekarno tidak didasarkan pada 
ketentuan yang jelas untuk melakukan impeachment tersebut, tetapi 
hanya berdasarkan bahwa menurut UUD 1945 lembaga MPR(S) 
memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan presiden 
dan MPR(S) dapat setiap saat memberhentikan presiden manakala 
presiden dinilai telah melakukan penyimpangan atau tidak 
memenuhi syarat lagi. Sementara impeachment terhadap Presiden 
Abdurrahman Wahid telah ada ketentuan mengenai proses 
Memorandum sebanyak tiga tahapan sebelum dapat dilakukan 
impeachment terhadap presiden. Ketentuan proses impeachment ini 
diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1978. Namun dalam 
kenyataannya, ketentuan ini pun tidak sepenuhnya ditaati oleh 
anggota MPR ketika melakukan impeachment terhadap Presiden 
Abdurrahman Wahid. Sebab, mayoritas anggota MPR menafsirkan 
bahwa MPR dapat melakukan Memorandum yang dipercepat ketika 
ada keadaan yang memaksa. 

Meskipun begitu, yang nyata adalah bahwa MPR setiap waktu 
dapat memberhentikan presiden dari jabatannya (kan hem op elk 
gewenst moment onslaan) atau dapat menjatuhkan hukuman 
pemecatan (op straffe van ontslag). Adanya wewenang MPR untuk 
melakukan impeachment terhadap presiden ini menunjukkan MPR 
di Indonesia memiliki hak Supremacy of the People’s Consultative Assembly.