Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan
masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong
peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama
Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea
Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut
undang-undang dan peraturan daerah.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita
Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang,
Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan
surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung
Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan
peraturan daerah.

6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita.

10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak
untuk melunasi utang pajaknya.

11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan
oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak,
dan Tahun Pajak.

12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan
biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan
perundang-undangan.

15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga
secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat
Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan lelang.

20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak
tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung
Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan
pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.

23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

26. Hari adalah hari kalender."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

(2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
b. menerbitkan :
1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3) Surat Paksa;
4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5) Surat Perintah Penyanderaan;
6) Surat Pencabutan Sita;
7) Pengumuman Lelang;
8) Surat Penentuan Harga Limit;
9) Pembatalan Lelang; dan
10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Jurusita Pajak bertugas :
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
b. memberitahukan Surat Paksa;
c. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda
pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa
semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan
objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung
Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian,
Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya,
kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan,
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
b. besarnya utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan
Surat Paksa."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
b. dasar penagihan;
c. besarnya utang pajak; dan
d. perintah untuk membayar."

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2),
sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran."

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa
pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan
eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10),
dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan
Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan
Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan
Surat Paksa.

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang
memungkinkan;
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di
tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;
c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
belum dibagi; atau
d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal
mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator,
Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau
badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada
penerima kuasa dimaksud.

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan
ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah
Daerah setempat.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya,
tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan
dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat
yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat
dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat
pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib
membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada
Pejabat yang meminta bantuan.

(11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan
ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat
Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak
tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan
Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa
ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 12

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal
oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan
Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.

(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan
syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari
Pemerintah Daerah setempat.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita
Pajak dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun
Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau
barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak
bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk
yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya,
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor
tertentu.

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang
milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal
mereka maupun di tempat lain.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai
barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah."

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta
peralatan memasak yang berada di rumah;
c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak
dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yang menjadi tanggungannya.

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e
ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari
penjualan secara lelang.

(3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan
Peraturan Pemerintah."

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan
Negeri atau instansi lain yang berwenang.

(2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita
Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang
berwenang.

(3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya
menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

(4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah
menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan
pelunasan utang pajak.

(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil
penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk
tagihan pajak.

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali
terhadap :
a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk
melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian
suatu warisan.

(7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh
Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar
pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 20

(1) Dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat
Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi
tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi
masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada
Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud
kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan
dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya
tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan
pajak dan utang pajak."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga
keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri
atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar,
tindasan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut
terdaftar."

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Penanggung Pajak dilarang :
a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,
menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan
untuk pelunasan utang tertentu;
c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan
untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

(2) dihapus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah
dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal
pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar
biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas
Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa
efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di
bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih
dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan
pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

(4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah
1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan
secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7),
sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah
pengumuman lelang melalui media massa.

(1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling
singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

(1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang
tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

(1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

(2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan
lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.

(3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan
dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.

(4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.

(5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang
dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan
garis lurus, serta anak angkat.

(6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah."

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
belum memperoleh keputusan keberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan
peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

(1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak
yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

(1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.

(2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat
walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

(3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada
Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli
dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar
pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga
keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada
badan peradilan pajak.

(1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi
kepada Pejabat.

(1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

(3) dihapus."

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat
diajukan kepada Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.

(3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang
disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).

(4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan
setelah lelang dilaksanakan."

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga
keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian
kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman
Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan atau kekeliruan.

(1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas
permohonan yang diajukan.

(1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan
penagihan ditunda untuk sementara waktu.

(2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan,
Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan
dibetulkan oleh Pejabat.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

(1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan
atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil
sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat
meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.

(2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2)
dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

(1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur
dalam undang-undang dan peraturan daerah.

(2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1)
tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

(1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan
undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa."

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UMUM

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan
nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan
kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan
peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan
ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya
tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar.
Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya,
namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan
pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang
memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan
penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas,
di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan
kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan
pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan
antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan
dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah
atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta
memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat
reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi
pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Menegakkan keadilan;
3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa
hak untuk mengajukan gugatan; dan
4. Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan
yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan
pajak ini adalah sebagai berikut :
1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan
penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa
dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham,
pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga
kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari
hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak
menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang
diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik
dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk
Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan
Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor
Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain, Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Ayat (2)

Kewenangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah
diberikan kepada Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat
untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan
Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel
dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada
Pejabat di bidang penagihan pajak untuk mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita,
Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan
Lelang, atau menerbitkan surat lain.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu

pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Petanahan Nasional/Kantor
Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat
permintaan pencegahan.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah
menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung
Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin
yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan
kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan
oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak
bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan
betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam
melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di
tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung
Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat,
misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak.
Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan
pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin
atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak dapat
meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam
hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita
Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional
atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa
keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan
terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan
kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja
Pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota
terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, misalnya, di Jakarta, maka
Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita
Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat
yang mengangkatnya.

Contoh : Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita
Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat
melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada
di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh
utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung
Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik
Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan
penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak
dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang
kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau
menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada
barang yang akan disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari
Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta
memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akta yaitu
putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan
tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat
Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang
sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan
seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh
Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat
Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk
lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat
Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat
Paksa diterbitkan.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak
mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak
atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui
keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud
mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan
langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat
lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di
luar kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau
gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca atau
oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan
lagi, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang
mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan grosse akta, yaitu putusan
pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak
dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua
belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa
Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa
diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa
disimpan di kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan
warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan
kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat
antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan
besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.
Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada
wali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat
disampaikan :

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi
Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan
orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut
menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil
keputusan dalam menjalankan perseroan.

Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai
orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan
Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim
disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan
pemegang saham tertentu adalah pemegang saham
pengendali atau pemegang saham mayoritas dari
perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang
saham dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan,
kepala cabang atau penanggung jawab;

- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan,
firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik
modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan
dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas
perusahaan dimaksud;

- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang
melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung
jawab atas yayasan dimaksud.

Huruf b

Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang
membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia,
hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai
harian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang
pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakan.

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Salinan Surat Paksa
disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah
Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan
atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya
Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada
Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar
wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan
kepada Pejabat lain. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas,
apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan
telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah,
Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk
melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus
meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh : Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dapat langsung
memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di
tempat Penanggung Pajak di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanpa
harus meminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Jakarta Selatan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan
berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan
keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat
tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak
dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau
atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian,
Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa
pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada
Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang
Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada
Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak
harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan
lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor,
nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis
barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita :

- untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi,
Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang
nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan
kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perseroan.

Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang
lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang
perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang
dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang
saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari
perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham
dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala
cabang atau penanggung jawab;

- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan
komaditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang
yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta
bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;

- untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan
dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan
dimaksud.

Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi
pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas
kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang
milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak
(dapat disita).

Ayat (4)

Salah seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat,
sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak,
Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran
Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah
setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian,
Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai
kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli
salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang
yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan
Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau
sebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita
dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah
dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung
Pajak.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak
dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan
terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak,
atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan
pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan
barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat
dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa
melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan
tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak
yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang
dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai
jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik,
hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain,
misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud
dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan
utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau
diagunkan.

Ayat (1a)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang
milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak
mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan
atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap
barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap
barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,
penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus
memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar
sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara
berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk
meminta bantuan jasa penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan
objek sita berupa hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Angka 12

Pasal 15

Pengertian makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang
dipergunakan/diminum dalam hal Penanggung Pajak dan atau keluarganya
sakit. Sedangkan obat-obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam
obyek yang dikecualikan dari penyitaan.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa
terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan
Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi
oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain
yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan
penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada
Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan
agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang
menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku
sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum
dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya
dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita
dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri
dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya
secara resmi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang
milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya
perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman
untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak
bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan
oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan
barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk
membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan
untuk melunasi utang pajak.

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang
menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan
memperhatikan hak mendahulu untuk tagihan pajak, apabila
putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, Pengadilan Negeri segera mengirimkan putusannya ke
Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian
hasil lelang.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sita berada di luar wilayah kerja
Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat
lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
terhadap objek sita dimaksud. Menyimpang dari ketentuan tersebut
di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja
Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala
Daerah, Pejabat dimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk
melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar
wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh : Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita
Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman dapat langsung
melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di wilayah
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok tanpa meminta
bantuan dari Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung
Priok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pejabat yang menerbitkan Surat
Paksa dapat meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita
Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang yang berada
jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih
berada dalam wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah di Jakarta yang
wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan penyitaan
terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah dapat
meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan
penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau
diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak
cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan
demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan
jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik
sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala
Daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab
di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan, misalnya, objek sita
terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim
dari peradilan umum. Putusan peradilan umum, misalnya, putusan
atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang
disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak, misalnya, putusan
atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Ketentuan ini dimaksudkan agar instansi tempat barang tersebut
terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang dimaksud
telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada
Penanggung Pajak.

Contoh : dalam hal penyitaan tanah dan bangunan, tindasan
Surat Pencabutan Sita di sampaikan kepada Badan Pertanahan
Nasional/Kantor Pertanahan.

Angka 17

Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung
Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk
memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan
hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual,
menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan
kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang
telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu
atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh
maupun untuk sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang
yang disita ke tempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau
tidak berada lagi ditempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum
melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap
barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai
rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang
sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko
maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari hasil
penjualan merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada
Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan
terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus
didahului dengan Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama
barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk
barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak
pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak
dapat didahulukan.

Ayat (1c)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya
dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat
umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman
kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang
diperlukan untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang
dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli
lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.

Selain itu, kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan
untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari
Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun
Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh
keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari
Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan
mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud.
Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah
diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang
pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan
walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak
telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam
hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak
ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan
peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas
pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang
musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak
dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum
dilunasi.

Angka 21

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang
sitaan secara lelang mengalami proses yang panjang, rumit dan
penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen)
dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (2)

Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak
dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada
Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan.
Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Penanggung
Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan
penjualan secara lelang. Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang
hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak
segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang
telah selesai dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang
sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung
Pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum
terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan Risalah
Lelang yang berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Angka 22

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada
Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan
peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan
pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman
Lelang.

Ayat (1a)

Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang
gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan
Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau
Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti
rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan
terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa
kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita,
dan untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan
demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat
14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam
jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan
gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan
gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap
kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses
perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang
pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang
berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap
kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan
pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan
yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

Angka 24

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan
dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah
utang pajak, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat
Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah
Penyanderaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga
Limit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada
Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak mengajukan permohonan
penggantian surat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak,
atau karena alasan lain, penggantiannya diberikan dalam bentuk
salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Pejabat.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Pengertian ditunda untuk sementara waktu adalah ditunda hingga
Pejabat membetulkan kesalahannya atau mengganti dokumen
penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau
kekeliruan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan
perlindungan hak bagi pembeli barang sitaan melalui penjualan
secara lelang.

Ayat (2)

Dalam hal barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak telah dilelang
dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding
yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga
menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran
dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Angka 26

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b
adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya, huruf c adalah
bursa efek, huruf d adalah Pejabat, huruf e adalah Notaris dan debitur,
dan huruf f adalah Notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3987