Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Identifikasi Masalah
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, persoalan 
impeachment perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan 
jawaban-jawaban akademis terhadap berbagai persoalan yang terkait 
dengannya, seperti apakah proses impeachment tunduk pada prinsipprinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan 
hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara 
tersendiri; apakah diperlukan semacam special prosecutor yang 
dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap 
Presiden di depan sidang yang digelar oleh MK; bagaimanakah tata 
cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada 
suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan 
tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden; apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang 
terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat 
politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka 
atau tidak suka (like and dislike) kepada Presiden dan/atau Wakil 
Presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan 
terbingkai oleh norma-norma yuridis; apabila MK memutuskan 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan 
pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah 
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR 
dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian 
hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas ne bis in 
idem dalam hukum pidana; apakah proses peradilan yang bersifat 
khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak 
bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (equality before 
the law); dan mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan 
pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat 
MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip 
supremasi hukum (supremacy of law) yang dikenal dalam hukum tata 
negara.