Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1957
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 1957 
TENTANG 
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAK
YAT 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
1. 
bahwa pada waktu-waktu terakhir ini produksi gar
am pada umumnya dan khusus garam 
Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam neg
eri; 
2. 
bahwa dianggap perlu mencari jalan untuk menamba
h produksi garam dengan memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut
 berusaha membikin garam, sehingga 
jumlah produsen garam akan bertambah di samping yan
g sudah ada pada saat ini; 
3. 
bahwa satu-satunya jalan adalah menghapuskan mon
opoli Pemerintah atas garam 
sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1941 Nom
or 357 dan Nomor 388; 
4. 
bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini
 perlu segera diadakan. 
Mengingat: 
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Ind
onesia. 
Mendengar: 
Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-33 pada tangga
l 9 Agustus 1957. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
Undang-undang Darurat tentang penghapusan monopoli 
garam dan pembikinan garam rakyat. 
Pasal 1 
"Zoutmonoplie Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat
 dalam Staatsblad tahun 1941 Nomor 357 
dan Nomor 388, dan segala Undang-undang dan peratur
an yang bertentangan dengan Undang-
undang Darurat ini, dicabut. 
Pasal 2 
Di samping Perusahaan Garam Negara, pembikinan gara
m hanya dapat dilakukan oleh warga 
negara Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentua
n sebagai berikut: 
(1) 
Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan s
etelah yang berkepentingan mendapat 
surat izin dari Kepala Daerah Propinsi/atau penjaba
t yang, dikuasakan olehnya, yang juga 
dapat menetapkan syarat-syaratnya mengenai luas tan
ah pengaraman, cara pembikinan 
garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan
 kepentingan umum. 
(2) 
Kepala Daerah termaksud dalam ayat (1) dapat me
netapkan, bahwa surat izin tidak berlaku, 
apabila perusahaan dijalankan oleh pihak lain darip
ada pemegang surat izin tersebut. 
(3) 
Letaknya pengaraman rakyat harus di luar jarak 
3 km dari pengaraman Negara. 
(4) 
Penguasa yang berhak memberi izin tersebut pada
 ayat (1) mengadakan daftar izin. 
Pasal 3 
(1) 
Pemegang izin membikin garam diwajibkan membaya
r biaya izin perusahaan sebesar 
jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
(2) 
Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Peme
rintah daerah yang bersangkutan. 
Pasal 4 
Pasal 2 sub 1 b dari "Indonesische Tariefwet" (Staa
tsblad tahun 1924 Nomor 487 sebagaimana 
semenjak itu telah dirubah dan ditambah) dihapuskan
. 
Pasal 5 
Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-und
ang Darurat ini mulai berlaku sudah ada 
pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada peng
usaha untuk membikin garam rakyat 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang
 Darurat ini setelah membayar biaya izin 
menurut pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan bahwa pen
gusaha yang berkepentingan selambat-
lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah Undang-undang
 Darurat ini berlaku, harus sudah 
menyampaikan permohonan untuk meneruskan pembikinan
 garam kepada yang berhak 
memberikan izin menurut ketentuan Undang-undang Dar
urat ini. 
Pasal 6 
(1) 
Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya
 Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan barang s
iapa melanggar ketentuan dalam 
pasal 2. 
(2) 
Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaks
ud dalam pasal 5 dihukum dengan 
hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 2.500,- (dua ri
bu lima ratus rupiah) atau hukuman 
kurungan setinggi-tingginya tiga minggu. 
(3) 
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman
 termaksud dalam pasal ini 
merupakan pelanggaran. 
(4) 
Garam yang diperoleh karena pelanggaran tersebu
t pada ayat (1) disita sebagai bukti atau 
dirampas. 
Pasal 7 
Di samping alat-alat kekuasaan Negara yang pada umu
mnya diwajibkan melakukan penyelidikan 
dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daer
ah Propinsi termaksud pada pasal 2 dan 
penjabat yang dilakukan olehnya wajib mengawasi jal
annya Undang-undang ini. 
Pasal 8 
Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-un
dang Darurat ini diselenggarakan oleh 
Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, jika perl
u atas petunjuk Menteri Perindustrian. 
Pasal 9 
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari d
iundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republi
k Indonesia. 
Ditetapkan Di Denpasar, 
Pada Tanggal 9 Agustus 1957 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
SUKARNO 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd.