Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang 
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang :	.	Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
a.	Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). 
b.	Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.  
c.	Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.  
d.	Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003  ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut,  sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk   lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.	 
  
Mengingat :	1.	Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Reglemen Indonesia yang diperbahrui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;  
3.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;  
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986,  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004; 
6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000. 
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.	 

M E M U T U S K A N :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1.	Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2.	Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3.	Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata; 
4.	Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;  
5.	Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6.	Mediator adalah pihak netral yang  membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian; 
7.	Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator; 
8.	Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian; 
9.	Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10.	Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11.	Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung; 
12.	Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13.	Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14.	Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.	 

Pasal 2
Ruang　lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

 
(1)	Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.  	   
(2)	Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.	   
(3)	Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.	   
(4)	Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.	 

Pasal 3
Biaya Pemanggilan Para Pihak

 
(1)	Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. 	   
(2)	Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.	   
(3)	Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.	 

Pasal 4
Jenis Perkara Yang Dimediasi

 
Kecuali perkara yang diselesaikan melalui  prosedur pengadilan  niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.	 

Pasal 5
Sertifikasi Mediator

 
(1)	Kecuali  keadaan sebagaimana dimaksud  Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.	   
(2)	Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum  yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.	   
(3)	Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a.	mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b.	memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
c.	sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan; 
d.	memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi  di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 	 

Pasal 6
Sifat Proses Mediasi
Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II
Tahap Pra Mediasi
Pasal 7
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

 
(1)	Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 	   
(2)	Ketidakhadiran pihak turut tergugat  tidak  menghalangi pelaksanaan mediasi.	   
(3)	Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.	   
(4)	Kuasa hukum para pihak berkewajiban  mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.	   
(5)	Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.	   
(6)	Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.	 

Pasal 8
Hak Para Pihak Memilih Mediator

 
(1)	Para pihak berhak memilih  mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
a.	Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
b.	Advokat atau akademisi hukum;
c.	Profesi bukan hukum yang dianggap  para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
d.	Hakim majelis pemeriksa perkara;
e.	Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.	   
(2)	Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.	 

Pasal 9
Daftar Mediator

 
(1)	Untuk memudahkan para pihak memilih mediator,  Ketua Pengadilan  menyediakan daftar mediator yang memuat  sekurang-kurangnya  5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman  para mediator. 	   
(2)	Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. 	   
(3)	Jika dalam wilayah  pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.  	   
(4)	Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. 	   
(5)	Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan  menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.  	   
(6)	Ketua Pengadilan setiap  tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. 	   
(7)	Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan  alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku. 	 

Pasal 10
Honorarium Mediator

 
(1)	Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.	   
(2)	Uang jasa  mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.	 

Pasal 11
Batas Waktu Pemilihan Mediator

 
(1)	Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama,  hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama  2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator  termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.	   
(2)	Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. 	   
(3)	Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.	   
(4) 	Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. 	   
(5)	Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat  pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.	   
(6)	Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. 	 

Pasal 12
Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

 
(1)	Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.	   
(2)	Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi  jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.	 

BAB III
Tahap-Tahap Proses Mediasi
Pasal 13
Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

 
(1) 	Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.	   
(2)	Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.	   
(3)	Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh)  hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).    	   
(4)	Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.	   
(5)	Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.	   
(6)	Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.	 

Pasal 14 
Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

 
(1).	Mediator berkewajiban  menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak  menghadiri pertemuan mediasi sesuai  jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa  alasan setelah dipanggil secara patut.	   
(2)	Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. 	 

Pasal 15
Tugas-Tugas Mediator

 
(1) 	Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan  mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.  	   
(2) 	Mediator wajib mendorong para pihak  untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.	   
(3) 	Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.	   
(4) 	Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.	 

Pasal 16
Keterlibatan Ahli

 
(1) 	Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.	   
(2)	Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. 	   
(3) 	Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak  berdasarkan kesepakatan.	 

Pasal 17
Mencapai Kesepakatan

 
(1)	Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 	   
(2)	Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.  	   
(3)	Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.	   
(4)	Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan  kesepakatan perdamaian.	   
(5) 	Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan  dalam bentuk akta perdamaian.	   
(6)	 Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk  akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat  klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.	 

Pasal 18
Tidak Mencapai Kesepakatan

 
(1). 	Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal  15,  mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 	   
(2). 	Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	   
(3)	Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang  untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.  	   
(4)	Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. 	 

Pasal 19
Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

 
(1) 	Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.	   
(2) 	Catatan mediator wajib dimusnahkan. 	   
(3) 	Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.	   
(4)	Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.	 

BAB IV
Tempat Penyelenggaraan Mediasi 
Pasal 20

 
(1) 	Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.	   
(2)	Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.	   
(3) 	Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.	   
(4) 	Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.	 

BAB V
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN  PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 21

 
(1)	Para pihak, atas dasar  kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian   terhadap perkara yang  sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.	   
(2)	Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.	   
(3)	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.	   
(4)	Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda  pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima  pemberitahuan tentang kehendak para pihak  menempuh perdamaian. 	   
(5)	Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori  banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk  memberi kesempatan para pihak  mengupayakan perdamaian. 	 

Pasal 22

 
(1)	Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima  Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.	   
(2)	Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.	   
(3)	Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.	   
(4)	Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.	   
(5)	Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.	   
(6)	Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.	   
(7)	Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.	 

Bab VI
Kesepakatan di Luar Pengadilan
Pasal 23

 
(1)	Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut  ke pengadilan yang berwenang  untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.  	   
(2)	Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen  yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.	   
(3)	Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian  apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a.	sesuai kehendak para pihak;
b.	tidak bertentangan dengan hukum;
c.	tidak merugikan pihak ketiga;
d.	dapat dieksekusi.
e.	dengan iktikad baik.
 	 

Bab VII
Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif
Pasal 24

 
(1)	Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator 	   
(2)	 Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku  mediator.	 

Pasal 25

 
(1)	Mahkamah Agung  menyediakan sarana  yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi  hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.	   
(2)	Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.  	 

BAB VIII 
Penutup 
Pasal 26

 
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  dinyatakan tidak berlaku.	 

Pasal 27

 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal :  31 Juli 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG

BAGIR MANAN
2008-01