Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1947
Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 1947

Tentang

CUKAI, CUKAI MINUMAN KERAS. Mengadakan sanctie terhadap pelanggaran atas Peraturan Cukai minuman keras. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. 
bahwa perlu diadakan "Aturan-aturan" mengenai pelanggaran-pelanggaran Osamu 
Seirei No. 32-1944, (tentang cukai minuman keras) yang dengan Undang-undang tahun 
1946 No. 1 telah hilang sanctienya sedang cukai tersebut berhubung dengan keadaan 
Keuangan Negara tidak dapat dihilangkan; 

b. 
bahwa perlu beberapa kata-kata di dalam Osamu Seirei tersebut diganti dengan 
istilahistilah bahasa Indonesia; 

c. 
bahwa perlu ditambah beberapa pasal agar penyelesaian yang effectief dan cepat 
dapat diselenggarakan oleh instansi yang berkewajiban; 

Mengingat:

Osamu Seirei No. 32-1944; pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 dari Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia; pasal IV "Aturan Peralihan" dari Undang-undang Dasar dan
Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan: 

Menetapkan peraturan sebagai berikut: 

UNDANG-UNDANG CUKAI MINUMAN KERAS. 

Pasal 1. 

Jikalau dalam peraturan tentang cukai minuman keras ditulis perkataan "Zaimubutyo" atau 
perkataan "Gunseikan", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Menteri Keuangan". 

Pasal 2. 

ATURAN HUKUMAN. 

1. Barang siapa yang membuat minuman keras dengan tidak mendapat izin perusahaan, 
dihukum dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun, atau dengan hukuman 
denda paling banyak R. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang minuman keras yang 
dibuatnya serta mesin-mesin, alat-alat dan bejana-bejana yang dipergunakan, 
dirampas pula. 

2. Cukai tidak dikenakan buat minuman keras yang dibuat dengan tidak mendapat izin 
perusahaan itu, dipungut dengan segera.
Pasal 

3.Barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai, memberikan 
keterangan yang palsu kepada Pejabatan Bea dan Cukai sehingga dengan jalan yang curang 
itu ia mendapat salah satu surat izin yang diharuskan dalam Osamu Seirei No. 32 tahun 1944, 
dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman denda paling 
banyak R. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 

Pasal 4. 

1. Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, 
dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau dengan hukuman denda 
paling banyak R. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : 

a. Orang yang mengubah maksud mempergunakan minuman keras untuk dipakai 
sebagai bahan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 19 Osamu Seirei No. 32-1944, yaitu 
dengan tidak mendapat pengesahan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 19 Osamu 
Seirei No. 32-1944, atau orang yang melakukan sesuatu tindakan tentang minuman 
keras, atau mengeluarkannya dari tempat membuatnya; 

b. Orang yang melakukan suatu tindakan tentang minuman keras atau 
mengeluarkannya dari tempat membuatnya, berlawanan dengan aturan pasal 23 
Osamu Seirei No. 32-1944. 

2. Cukai yang dikenakan buat minuman keras yang dimaksud pada ayat (1) dipungut 
dengan segera. 

Pasal 5. 

Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, dihukum 
dengan hukuman denda paling banyak R. 5.000,-(lima ribu rupiah): 

a. Orang yang mengadakan perusahaan untuk menjual minuman keras dengan tidak 
mendapat izin-perusahaan, berlawanan dengan aturan pasal 8 Osamu Seirei No. 32-1944; 

b. Orang yang melanggar perintah yang dimaksud dalam pasal 25 atau pasal 26 Osamu 
Seirei No. 32-1944. 

Pasal 6. 

Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut dibawah ini, dihukum 
dengan hukuman denda paling banyak R. 2.000,-(dua ribu rupiah) : 

a. Orang yang memindahkan tempat membuat atau tempat menjual minuman keras 
dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 10 Osamu Seirei No. 32-1944; 

b. Orang yang tidak memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 11 Osamu Seirei 
No. 32-1944; 

c. Orang yang tidak mencatat dalam buku perusahannya hal-hal yang dimaksud dalam 
aturan pasal 27 Osamu Seirei No. 32-1944; atau mencatat hal-hal yang tidak benar, 
atau menyembunyikan buku perusahaan itu; 

d. Orang yang tidak merapotkan, hal-hal yang dimaksud dalam pasal 29 Osamu Seirei No. 
32-1944, atau menyampaikan rapotan bohong; 

e. Orang yang mempergunakan mesin-mesin, alat-alat atau bejana-bejana yang tidak 
diperiksa, berlawanan dengan aturan pasal 29 Osamu Seirei No. 32-1944; 

f. Orang yang melakukan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 30 Osamu Seirei No. 
32-1944 dengan tidak diperiksa atau disahkan oleh kantor Bea dan Cukai Daerah; 

g. Orang yang tidak memberi keterangan yang diminta oleh pegawai Pejabatan Bea dan 
Cukai, memberi keterangan bohong atau tidak menyampaikan contoh minuman keras, 
atau menolak, merintangi, atau menghindari pegawai itu melakukan kewajiban 
jabatannya berlawanan dengan aturan pasal 31 Osamu Seirei No. 32-1944; 

h. Orang yang mengangkut minuman keras 5 liter atau lebih, demikian juga 
mengeluarkan dari tempat membuatnya atau memasukannya ke dalam tempat 
membuatnya itu dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 32 Osamu 
Seirei No. 32-1944. 

Pasal 7. 

Jika wakil, keluarga, isi rumah, pegawai atau pekerja yang lain dari pembuat atau penjual 
minuman keras melanggar undang-undang ini, berhubung dengan pekerjaan perusahannya, 
maka yang dihukum, ialah orang yang melakukan pelanggaran itu atau pembuat atau penjual 
minuman keras itu. 

Pasal 8. 

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam Undang-undang ini, dipandang 
sebagai pelanggaran terkecuali perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 3 yang dipandang 
sebagai kejahatan.
 
Pasal 9. 

Perabot-perabot yang dipakai untuk melakukan pelanggaran atau yang tidak dirapotkan 
dalam hal rapotan itu diharuskan, harus dirampas. 

Pasal 10. 

Menteri Keuangan atau pegawai Pejabatan Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya, dapat 
mengadakan perdamaian untuk mencegah tuntutan dimuka hakim, terkecuali kalau 
perbuatan yang dituntut merupakan kejahatan. 

Pasal 11. 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. 
Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 30 Agustus 1947. <r>
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

SOEKARNO. 

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS. 

Diumumkan 
pada tanggal 30 Agustus 1947.

Sekretaris Negara, 

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1947. 

1. Dengan pengumuman Undang-undang No. 1 tahun 1946 (Undang-undang tentang 
Peraturan Hukum Pidana) pada tanggal 26-2-1946, maka peraturan-peraturan yang 
termaktub dalam Peraturan Cukai Minuman Keras buat sebagian besar kehilangan 
"sanctienya". 

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari 26-2-1946 sampai dimasa ini, hanya dapat 
dituntut jika pelanggaran itu juga melanggar Undang-undang alcohol sulingan (Stbl. 
1898 No. 90, yang telah sering diubah dan terakhir diumumkan mengenai "aturan 
hukuman dsb." dalam Stbl. 1931 No. 111). 

2. Dapat dimengerti bahwa keadaan yang demikian sangat kurang memuaskan. Antara 
lain semua pembikinan minuman keras gelap yang tidak memakai "gedistilleerd". 
(misalnya anggur dsb.) tidak dapat dituntut. 

3. Berhubung dengan itu dalam Undang-undang ini diadakan aturan-aturan hukuman lagi 
sebagai "sanctie" tentang macam-macam aturan dalam Peraturan Minuman Keras yang 
perlu untuk menyelamatkan cukainya. 

4. Pada umumnya aturan-aturan hukuman yang dulu (yang dimatikan oleh 
Undang-undang tahun 1946 No. 1) tidak dihidupkan lagi begitu saja, oleh karena pada 
umumnya aturan lama itu banyak bertentangan dengan prinsipprinsip umum yang 
berlaku dalam systeem hukum pidana kita. Misalnya tidak ditetapkan mana yang 
bersifat "pelanggaran" mana yang bersifat "kejahatan". Juga beratnya dan sifatnya 
hukuman dalam aturan lama banyak yang tidak seimbang dengan ukuran yang 
terdapat dalam Undang-undang fiscaal lain atau dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 

5. Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidak perlu, oleh karena dapat dipandang cukup 
jelas. 

6. Peraturan yang termaktub dalam pasal 10 yang memuat "schikkingsbevoegdheid", 
terdapat pula pada macam-macam Undang-undang fiscaal lainnya. Maksudnya supaya 
dalam hal-hal yang dukup berat, Pejabatan Bea dan Cukai dapat menghindarkan 
tuntutan dengan menetapkan perjanjian-perjanjian dengan yang bersalah antara lain 
pembayaran wang perdamaian (schikkingsbedrag) kepada Negara. Hanya kalau nyata 
ada maksud jahat atau dalam hal ulangan (recidive) sebagai tindakan terakhir 
(ultimatum remedium) yang bersalah diajukan kepada hakim.