Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keenam
BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Keenam

Acara Pemeriksaan Cepat

Paragraf 1

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 205

(1) Yang diperiksa rnenurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda 
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang 
ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, 
dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa 
beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili 
dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana 
perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara 
pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207

 
(I) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggaI, jam dan 
tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh 
penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. 
b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera 
disidangkan pada hari sidang itu juga.

(2) a.Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua 
perkara yang diterimanya. 
b. Dalam buku register dimuat nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang 
didakwakan kepadanya.

Pasal 208

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji 
kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209

(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan seIanjutnya oleh panitera 
dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut 
ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku 
sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. Paragraf 2 Acara 
Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Pasal 211

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran 
tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh 
karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan 
kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214

(I) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera 
disampaikan kepada terpidana.

(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, 
diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana 
perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan

(5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia 
dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

(6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim 
menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara.

(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 215

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah 
putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216

Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan 
Paragraf ini.

 16-06