Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
UU 42/1999, JAMINAN FIDUSIA

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 42 TAHUN 1999 (42/1999)

Tanggal: 30 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)

_

Tentang: JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia
usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan
hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan
sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka
perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan
jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan
Fidusia;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
10039 berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya,
baik secara langsung maupun kontinjen.

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau
undang-undang.

9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan
untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20
(dua puluh) M3 atau lebih;
c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.

BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN 
FIDUSIA

Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia

10040 Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
prestasi.

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

a. utang yang telah ada;
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu; atau
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu
prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima
Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan
atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat
jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan
perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia.

b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

10041 Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di
luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di
Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima
Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran
Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor
akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat
akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai
penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku
Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan
Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada
Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar
Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2).

10042 (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya
sendiri.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan
tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan
Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat
Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima
Fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali
pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

10043 (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim
dilakukan dalam usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku,
apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi
Fidusia pihak ketiga.

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia
dengan objek yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan
atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari
objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda
persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui
tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli
telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan
harga pasar.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat
menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau
hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui
melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka
persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan
Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau
kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual
atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan
penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya
utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan
Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
b.

10044 (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang,
pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
tersebut.

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia
dari Buku Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku
lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU 

Pasal 27

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari
1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih
dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 

Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi
terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan
dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian
dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua)
surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

10045 Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk
memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor
cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima
Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,
debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA 

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan
atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang
jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan
perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)
rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada
10046 sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua
perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan
merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini,
semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku
sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

PENJELASAN *10047 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan,
para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik
perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan
terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam
meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak
tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari
Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok
Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas
tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang
banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah,
dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan
Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang
dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani
dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah
susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika
tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah
digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu
bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini
digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak
menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan
kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan,
untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan
menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek
fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam
bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda
yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang
tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk
membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada
para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan
Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya,
khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan
Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang
menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang
telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang
terdiri dari benda *10048 dalam persediaan (inventory), benda
dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh
karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,
maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan
pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak
berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang
pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada
para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia
memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada
pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem
pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan
jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai
kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik
orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat
dijadikan objek Jaminan Fidusia. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup
jelas Huruf d Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat
dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1) Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan
tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta
tersebut. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah
meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan,
tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan
pekerjaan. Huruf b Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah
mengenai *10049 macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan
fidusia. Huruf c Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan
dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan
(inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti
stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka
dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek,
kualitas dari Benda tersebut. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a Cukup jelas Huruf b Utang yang akan timbul di kemudian hari
yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul
dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor
dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Huruf c Utang yang dimaksud
dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya
lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari
satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang
dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari
Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan
Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan "wakil"
adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia
dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili
kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial.
Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda
yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini
menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang
dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang
dibebani Jaminan Fidusia. Huruf b Ketentuan dalam huruf b ini
dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka
klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia. Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di
tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda,
baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik
Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus *10050 merupakan
jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah
dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan
Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit
pelaksana teknis. Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama
kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota
propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal
Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II
maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi
meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan
wilayahnya. Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II,
dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan ini
dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian
terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran
Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan ini tidak
mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi
pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud
dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan
tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak
untuk melaksanakan putusan tersebut. Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan
Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila
pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam
Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang
eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1) Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat
10051 Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak.
Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka
efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak
ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih
kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan
istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta
otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka
segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima
Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan
kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan
bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya
dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat
mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun
demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang
dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau
menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan
"setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud
dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang
berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun
perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang
berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak
mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan
penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan
bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud dengan "mencampur"
adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "benda yang tidak
merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi,
atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

10052 Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya
Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang
atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang
bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang"
antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa
keterangan yang dibuat kreditor. Ayat (2) Dalam hal Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka
klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan dalam ayat ini berhubungan
dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas
kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam
Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia
berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila
perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

10053 Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Berdasarkan
ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak
didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam
maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889

CATATAN

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999
_