Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001
KETETAPAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR VIII/MPR/2001 TENTANG 

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia 
sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendisendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara; 
b. bahwa sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil 
sebagaimana diharapkan; 
c. bahwa terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai 
langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal 
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
d. bahwa pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan mencegah 
korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah-langkah percepatan; 
e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.b.c. dan 
IV/d perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
Mengingat : 

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 23, Pasal 28 IV/d ayat (1) dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001; 
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. 
�
Memperhatikan : 

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 
tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001; 
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 
tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tahun 2001; 
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001 yang membahas Rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah 
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan) tanggal 9 Nopember 2001 Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME,

Pasal 
1
Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin 
efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 
serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 
2
Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah 

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak 
hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum. 
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus 
korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah 
terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. 
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak 
berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh 
pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat. 
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta 
keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau 
memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
�
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan korupsi 
sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya. 
6. Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan 
korupsi yang muatannya meliputi : 
a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
b. Perlindungan Saksi dan Korban; 
c. Kejahatan Terorganisasi; 
d. Kebebasan Mendapatkan Informasi; 
e. Etika Pemerintahan; 
f. Kejahatan Pencucian Uang; 
g. Ombudsman. 
7. Perlu segera membentuk Undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatanperbuatan 
kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana 
korupsi. 
Pasal 
3
Rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan 
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas, 
dan fungsi masing-masing, dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 
4
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd.
Prof.Dr.Ir.Ginandjar Kartasasmita; 
Ir. Sutjipto; 
Prof. Dr. Yusuf Amir Feisal, S.Pd.
 
Drs. H. M. Husnie Thamrin; 
Drs. H. A. Nazri Adlani; 
Agus Widjojo.

�

2001-08