Ulama Perempuan, Mengapa Tidak ?
Islam

  
                     
          
          “….Kalau 
            perempuan jadi presiden itu boleh, tapi kalau jadi keuchik ya.. gak 
            boleh. Karena itu hanya untuk laki-laki. Laki-laki itu pemimpin, akalnya 
            banyak, 

            gak gampang marah, beda dengan perempuan...”.
                      Itulah jawaban dari seorang penghuni salah satu barak di Banda Aceh 
            pada bulan Agustus 2007 lalu. Pendapat Kak Cut muncul saat saya bertanya 
            tentang pendapatnya mengenai mungkinkah perempuan menjadi keuchik . Ia sangat disegani dan memiliki pengaruh dalam komunitasnya 
            atau presiden? 
          Kepemimpinan 
            Ulama Perempuan 
            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemimpin berarti orang 
            yang memimpin. Sedangkan dalam Bahasa Arab, pemimpin disebut qowamun 
            yang selain bermakna pemimpin, kata ini juga berarti pelindung atau 
            pendidik. Menjadi pemimpin berarti seseorang ditunjuk, dipercaya oleh 
            organisasi atau komunitasnya untuk menjadi pelindung, pendidik, dan 
            sekaligus menjadi contoh yang baik bagi orang lain yang dipimpinnya.
            

            Dalam kehidupan sosial masyarakat kita dewasa ini, wacana tentang 
            kepemimpinan perempuan selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. 
            Dalam dunia politik praktis, masuknya perempuan dalam kancah perpolitikan 
            masih dianggap sebagai hal yang tabu. Padahal masuknya perempuan dalam 
            perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai sejak masa kesultanan 
            atau kerajaan. Baik kerajaan yang bercorak Islam, Hindu, atau Budha. 
            Sebut saja Ratu Kalinyamat di Jawa, atau Sultanah Sri Alam Permaisuri 
            atau yang dikenal Sri Ratu Taj al-Alam Safiat Addin di Aceh. Ironisnya 
            kepemimpinan perempuan hampir selalu digagalkan oleh para ulama laki-laki 
            dengan mengusung dalil pamungkas. Lan yufliha qaum wallauw amrahum 
            imra’ah (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan 
            mereka kepada perempuan). Digunakannya dalil-dalil semacam ini karena 
            tradisi keulamaan banyak didominasi oleh kaum laki-laki. 
          Mengapa 
            harus laki-laki?
            Dalam suatu pertemuan yang membahas tentang kepemimpinan perempuan, 
            dengan ibu-ibu komunitas di Jakarta tahun 2006, saya bertanya “Bagaimana 
            dengan Jang Geum ? . Spontan dan saling bersahutan, ibu-ibu menjawab. 
            “Saya suka dengan Jang Geum, dia itu cerdas banget, lincah, 
            berani, lemah lembut tapi juga tegas pada bawahannya. Makanya, ia 
            jadi perempuan pertama yang dapet jabatan tabib agung di Istana Korea....” 
            seorang ibu menambahkan, “......dia juga jadi perempuan karier 
            pertama lho...”. Namun, jawaban ini akan berbeda jika pertanyaan 
            yang saya ajukan terkait dengan kemungkinan perempuan menjadi ulama, 
            imam shalat, atau berkhutbah di mimbar.
            

            Kedua ilustrasi di atas menunjukkan bahwa ambiguitas akan muncul bila 
            pertanyaan itu menyangkut pemimpin perempuan di ranah agama, seperti 
            ulama atau keuchik. Ada inkonsistensi dalam pendapat mereka soal kepemimpinan. 
            Menjadi pemimpin negara atau suatu instansi untuk perempuan bukanlah 
            suatu halangan, tapi menjadi pemimpin agama menjadi larangan. Hal 
            ini karena anggapan bahwa agama adalah wilayah sakral. Selain itu 
            agama dipandang sebagai otoritas kaum lelaki. 
            
            Hal ini muncul karena dua faktor. Pertama, faktor budaya dimana masyarakat 
            banyak menganggap perempuan tidak layak menjadi pemimpin agama, apalagi 
            menjadi pembaharu dalam implementasi fiqh. Kedua, stereotip akal yang 
            kurang. Hal ini telah terinternalisasi dalam jiwa perempuan, sehingga 
            untuk memangku jabatan sebagai keuchik yang di kalangan masyarakat 
            Aceh adalah hal yang hampir mustahil. Kalaupun ia mampu, ia cenderung 
            berkata tidak. Keputusannya sangat dipengaruhi oleh faktor di luar 
            dirinya. Bila tidak mendapat dukungan dari suami, keluarga, atau lingkungan 
            tak jarang juga perempuan akan berkorban demi keutuhan keluarga.
          Ulama 
            Perempuan? Mengapa Tidak!
            Bagaimana Syari’at Islam memposisikan perempuan dalam wilayah 
            kepemimpinan?. Dalam Alquran tidak ada pembedaan antara perempuan 
            dan laki-laki. Mereka memiliki persamaan sebagai makhluk ciptaan Allah, 
            kecuali dibedakan dari takwanya (QS. al-Hujurat [49]: 13); dan persamaan 
            beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan 
            melakukan kerja-kerja positif (QS. an-Nahl [16]: 97).
            

            Implementasi dari ayat diatas telah dicontohkan Rasulullah dalam menggambarkan 
            perempuan sebagai sosok yang aktif, sopan, dan terpelihara ahlaknya. 
            Dimasa Rasulullah hidup, banyak perempuan yang aktif berdiskusi di 
            masjid, dan meriwayatkan ribuan hadis. Bahkan, dalam Alquran, figur 
            ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian 
            politik, al-istiqlal al-siyasah (QS al-Mumtahanah [60]:12), seperti 
            figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan superpower (’arsyun 
            ’azhim) (QS. Al-Naml [27]:23); memiliki kemandirian ekonomi, 
            al-istiqlal al-iqtishadi (QS. Al-Nahl [16]: 97), seperti figur perempuan 
            pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. Al-Qashash, 
            [28]:23); bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian 
            dalam menentukan pilihan pribadi, al-istiqlal al-syakhshi yang diyakini 
            kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami (QS. Al-Tahrim [66]:11) 
            atau menentang pendapat orang banyak (public opinion) bagi perempuan 
            yang belum menikah (QS. Al-Tahrim, [66]:12). 
            
            Sayangnya, hal diatas tidak bertahan lama, sejak kepergian Rasulullah 
            dan sejalan dengan perpolitikan dimasa itu kehadiran ulama perempuan 
            mulai berkurang. Adalah Umar bin Khatab yang mula-mula melarang perempuan 
            untuk shalat di masjid. Lalu, pada masa selanjutnya perempuan makin 
            tersingkir dari wilayah politik dan terhalang menjadi pemimpin. Kepemimpinan 
            perempuan benar-benar dihapus dalam kesejarahan Islam. Dan, parahnya 
            lagi seolah kita melupakan hadirnya para pemikir perempuan yang pantas 
            disebut sebagai ulama semisal Sayyidah Nafisah yang menjadi guru bagi 
            ulama terkenal al-Shafi’i ketika mengikuti halaqoh di kota Fustat, 
            Shaykhah Shuhda yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu (sastra, stilistika 
            sampai puisi), Rabi’ah al-Adawiyah dalam kajian sufi, dan berbagai 
            nama lainnya.
                        Ketika Perempuan Berkesempatan jadi Ulama Adalah Rahima yang menggelar 
            kegiatan Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) selama 2005-2006. Para 
            peserta yang terpilih, adalah para perempuan yang mewakili daerahnya 
            masing-masing. Peserta yang terpilih telah mengikuti seleksi yang 
            cukup ketat dari tim Rahima. Hanya satu tujuannya yaitu, memunculkan 
            potensi ulama perempuan dalam kancah kepemimpinan agama di Indonesia.

            
            Saya, adalah satu dari peserta yang terpilih. Sama-sama merasakan 
            betapa kehadiran kami dianggap kecil dan sederhana, terutama jika 
            bicara tentang agama. Tak jarang pula orang akan bertanya berapa usia 
            kami, belajar dimana, berguru pada siapa, dan pertanyaan lainnya yang 
            mengecilkan. Apalagi jika berhadapan dengan para tokoh agama yang 
            telah memiliki pengaruh yang cukup kuat. Agaknya, masyarakat kita 
            lupa akan nasebat nabi unzur ma qola wala tanzur man qola (lihat apa 
            yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakannya). 
            
            Selain itu, bicara tentang ketidakadilan bagi perempuan dalam literatur 
            fiqh bukan perkara mudah. Ungkapan sebagai antek antek asing sering 
            kami jumpai. Tapi, kami tak pernah menyerah, karena rata-rata telah 
            memiliki majelis taklim dan ruang-ruang diskusi untuk terus mengirimkan 
            kabar baik yang bernama ’keadilan dan kesetaraan dalam Islam’.
            
            Bagi kami, PUP merupakan wadah menuangkan gagasan dan berbagi pengalaman. 
            Kami meyakini benar, bahwa hambatan masih akan kami jumpai. Untuk 
            itulah, saatnya ulama perempuan saling bahu membahu dan terus berjaringan. 
            Gerakan perempuan insyaallah akan semakin mantap dengan hadirnya para 
            ulama yang turut menyuarakan keadilan relasi lelaki- perempuan. ]

            (Diolah dari berbagai sumber.)