Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi (versi Koalisi Perlindungan Saksi)
Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Saksi 

(Versi Koalisi Perlindungan Saksi)

RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …… TAHUN ……. 

TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. 
bahwa seorang saksi adalah pihak yang harus dilindungi sepenuhnya sebagai 
manusia yang harus dijamin keselamatan jiwa dan raganya; 
b. 
bahwa jaminan atas perlindungan seorang saksi merupakan bagian dari 
tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak; 
c. 
bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memperlancar 
proses peradilan, namun selama ini para penegak hukum dan masyarakat 
kurang memberikan perhatian kepada saksi; 
d. bahwa 
ketentuan hukum acara dan pembuktian atau peraturan perundangundangan lainnya belum memberikan perlindungan hukum bagi saksi untuk 
dapat menyampaikan apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri; 
e. 
bahwa tidak adanya perhatian dan perlindungan hukum terhadap saksi 
menyebabkan banyak saksi yang mengalami intimidasi dan tekanan yang 
menyebabkan saksi tidak berani memberikan keterangan atau memberikan 
keterangan dengan benar; 
f. 
bahwa selama ini dengan tidak adanya keberanian saksi untuk mengungkapkan 
kebenaran menjadikan penegak hukum dalam mencari kejelasan tentang tindak 
pidana sering mengalami kesulitan sehingga banyak tindak pidana yang tidak 
dapat terungkap; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c, d, e, f dan g 
perlu dibentuk Undang-undang Perlindungan saksi. 
Mengingat : 

1. 
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah dirubah 
dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman; (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3879). 
3. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208); 

4. 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 
Nomor__, Tambahan Lembaran Negara Nomor__); 
5. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); 
6. 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara 
No. 3851) serta Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (pasal 31) Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999; 
7. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan lembaran Negara Nomor 3886); 
8. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4026); 
9. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3668); 
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 45). (lihat keputusan Mahkamah 
Konstitusi). 
Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan : 

1. 
Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat 
memberikan keterangan dalam proses penyelesaian perkara pidana berkenaan dengan 
peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki 
keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian perkara 
pidana. 
2. 
Yang dimaksud pihak lain yang terkait dengan saksi adalah : 
a. 
Orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan saksi dalam garis lurus keatas 
dan kebawah sampai derajat ketiga atau Orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah dengan saksi dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, 

b. 
Orang atau pihak yang mempunyai hubungan perkawinan atau yang sudah tidak 
mempunyai hubungan perkawinan lagi (dalam status bercerai); 
c. 
Orang-orang yang menjadi tanggungan dari saksi, bisa dalam garis lurus ke atas dan 
atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, atau bisa juga garis menyamping sampai 
derajat ketiga; 
d. 
Orang-orang yang berada dalam pengampuan atau perwalian saksi; atau 
e. 
Orang lain yang mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan saksi. 
3. 
Perlakuan khusus adalah perlakuan yang berbeda terhadap saksi karena kondisi dan 
keadaan saksi. 
4. 
Perspektif jender adalah pandangan yang dapat memberikan hak-hak yang sama terhadap 
pihak perempuan dan anak dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dalam rangka 
perlindungan pada saat mereka menjadi saksi. 
5. 
Ancaman fisik adalah ancaman yang berorientasi pada pencederaan tubuh yang ditujukan 
untuk mempengaruhi kondisi saksi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
sesuai dengan maksud dilakukannya ancaman tersebut. 
6. 
Ancaman yang membahayakan jiwa adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat 
hukum yang merugikan keamanan dari saksi. Ancamannya ini bisa dalam berbagai bentuk, 
yang berkaitan dengan kehidupannya. 
7. 
Perahasiaan identitas adalah tindakan untuk tidak mempublikasikan nama-nama, alamat dan 
identitas saksi yang lainnya terhadap pihak-pihak tertentu termasuk terdakwa selama saksi 
menjalani proses pemberian kesaksian 
8. 
Identitas baru adalah perubahan jati diri seseorang, terutama mengenai nama, tempat dan 
tanggal lahir agar ia terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun 
psikologia sehubungan dengan kesediannya untuk memberikan keterangan dalam selama 
proses peradilan pidana. 
9. 
Relokasi adalah pemindahan seseorang ke tempat yang baru agar ia terhindar dari 
kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis sehubungan dengan 
kesediaannya untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan dan paska 
persidangan. 
10. 
Pendamping adalah seseorang yang atas persetujuan saksi ikut mendampingi saksi didalam 
memberikan keterangan selama proses penyelesaian perkara pidana. 
11. 
Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang 
mempunyai implikasi memaksa seorang saksi untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian keterangan saksi atau informasi yang benar 
dalam proses pemeriksaan perkara dan tindakan-tidakan yang menyebabkan saksi tidak 
dapat memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan. 
12. 
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang wajib 
dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi atau Lembaga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 
13. 
Lembaga Perlindungan Saksi adalah lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk 
memberikan perlindungan kepada saksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. 
14. 
Perwakilan lembaga perlindungan saksi adalah lembaga perwakilan daerah yang dibentuk 
untuk memudahkan perlindungan terhadap saksi di daerah tertentu sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan keputusan lembaga pelindungan Saksi. 
15. 
Program perlindungan adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga 
perlindungan saksi untuk melindungi saksi dengan tindakan atau langkat-langkah tertentu 
berdasarkan undang-undang ini. 

BAB II 

KEWENANGAN, ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Undang-Undang ini berlaku untuk memberikan perlindungan pada saksi dalam semua tahap 
proses peradilan pidana dan pasca peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan 
militer. 

Pasal 3 

Perlindungan Saksi berasaskan pada : 

a. 
Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 
b. 
Rasa aman; 
c. 
Keadilan; 
d. 
Kepastian hukum; 
e. 
Kerahasiaan; 
f. 
Non diskriminatif; 
g. 
Perlakuan khusus kepada pihak-pihak yang rentan; dan 
h. 
Perspektif jender. 
Pasal 4 

Perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa aman dan keadilan kepada saksi dalam 
memberikan keterangan pada saat proses penyelesaian perkara pidana. 

BAB III 

HAK- HAK SAKSI 

Bagian Kesatu 

Hak-hak Saksi Secara Umum 

Pasal 5 

(1) 
Seorang Saksi berhak memperoleh : 
a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain 
yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya atas suatu 
perkara pidana. 
b. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 
c. Hak untuk memperoleh pendampingan; 
d. Hak 
untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan 
pengadilan; 
e. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana melarikan diri atau dibebaskan; 
f. 
Hak untuk mendapatkan penerjemah atau penafsir; 
g. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
h. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
i. Hak 
untuk tidak didiskriminasi berdasarkan agama, suku, gender, paham politik dan 
orientasi seksual dan ekonomi; dan 
j. Hak untuk mendapatkan ruangan tunggu khusus di pengadilan. 
(2) 
Keterangan yang benar dari seorang saksi yang diberikan selama proses peradilan tidak 
dapat dijadikan dasar penuntutan dimuka pengadilan. 

(3) 
Hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) adalah hak-hak melekat pada saksi 
dalam keadaan apapun dan sebagai jaminan atas perlindungan secara hukum terhadap 
saksi. 
Bagian Kedua 

Hak-hak Saksi Dalam Ancaman 

Pasal 6 

(1) 
Seorang saksi dalam ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya berhak atas : 
a. 
Hak atas perahasiaan indentitas; 
b. 
Hak untuk mendapatkan identitas baru; 
c. 
Hak untuk relokasi. 
(2) 
Hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan pula kepada orang lain yang terkait 
dengan saksi berdasarkan keputusan lembaga perlindungan saksi. 
(3) 
Ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain yang terkait dengan 
saksi yang justru menjadi pelakunya. 
Pasal 7 

(1) 
Seorang saksi yang berada dalam ancaman atau tekanan yang sangat berat atau dalam 
kondisi yang tidak memungkinkan, dapat memberikan keterangan tanpa hadir langsung di 
tempat dimana perkara tersebut diperiksa. 
(2) 
Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan keterangan di bawah 
sumpah secara tertulis atau dengan sarana elektronik di hadapan pejabat yang berwenang. 
(3) 
Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat 
tentang keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) 
Keterangan saksi yang diberikan secara tertulis atau dengan sarana elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan 
didalam persidangan. 
(5) 
Seorang Saksi yang berada dalam ancaman yang sangat berat atau dalam kondisi yang 
tidak memungkinkan, atas persetujuan hakim dapat diperiksa dalam sidang tertutup, atau 
diperiksa secara sepihak dimana ditempat tertentu, dan atau dapat diperiksa dengan proses 
pemeriksaan sidang ditempat dimana saksi berada. 
Bagian Keempat 

Hak-hak Saksi Khusus Untuk Anak-anak, Manusia Lanjut Usia, dan Orang Cacat. 

Pasal 8 

(1) 
Saksi anak-anak, manusia lanjut usia, orang cacat dan saksi perempuan korban tindak 
pidana dengan kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus selama proses 
pemberian keterangan dalam proses penyelesaian perkara pidana. 
(2) 
Perlindungan khusus seperti yang disebut dalam ayat (1) adalah hak-hak untuk mendapatkan 
kemudahan-kemudahan bagi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. 
Pasal 9 

(1) 
Seorang anak yang menjadi saksi berhak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. 

(2) 
Seorang anak yang menjadi saksi dapat diperiksa dalam ruangan khusus dengan hakim 
tunggal dan bersifat tertutup. 
(3) 
Proses pemeriksaan terhadap anak yang memberikan kesaksian mempertimbangkan 
peraturan lain yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. 
Pasal 10 

Orang-orang yang sudah lanjut usia dalam hal pemberian keterangan berhak : 

a. 
Didampingi seorang pendamping setiap kali mereka atau orang yang lanjut usia memberikan 
kesaksian dan pendamping tersebut dapat ikut mendampingi dalam setiap proses 
pemeriksaan kesaksian ; 
b. 
Mendapatkan alat bantu atau fasilitas lain yang dibutuhkan dalam memberikaaan 
kesaksianya, seaman dan senyaman mungkin. 
Pasal 11 

Proses pemberian kesaksian oleh orang-orang cacat diatur dengan hal-hal berikut: 

a. 
Setiap saksi yang termasuk kedalam golongan orang cacat berhak didampingi seorang 
pendamping; 
b. 
Saksi yang tidak dapat berjalan diberikan fasilitas kursi roda pada saat saksi berada didalam 
setiap proses pemeriksaan. 
c. 
Saksi yang tuna rungu wajib disediakan seorang penafsir untuk menjelaskan maksud dari 
saksi, dan juga pertanyaan dari hakim atau jaksa, dan penasihat hukum pada waktu di 
persidangan. 
d. 
Saksi dalam kondisi cacat lainnya diberikan fisilitas sesuai dengan kebutuhannya. 
Bagian Kelima 

Hak-hak Saksi Korban 

Pasal 12 

(1) 
Saksi korban adalah korban tindak pidana yang menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut. 
(2) 
Saksi korban berhak untuk didengar pendapatnya dalam proses penuntutan, penjatuhan 
pidana dan pelepasan bersyarat dalam kasus yang melibatkan dirinya. 
(3) 
Saksi Korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan atau psikologi yang berat, juga 
berhak mendapatkan bantuan bantuan yang sifatnya segera berupa : 
a. 
bantuan medis; 
b. 
bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
Pasal 13 

(1) Saksi Korban 
baik secara sendiri-sendiri, melalui kuasa hukumnya atau melalui lembaga 
perlindungan saksi, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa : 
a. 
Hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelangaran HAM yang 
berat; 
b. 
Hak atas restitusi atau ganti kerugian. 
c. 
Hak atas rehabilitasi. 
(2) Keputusan 
mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan dengan putusan 
pengadilan. 

(3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi, 
restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 14 

(1) 
Saksi perempuan korban kekerasan pada saat memberikan keterangan berhak : 
a. 
mendapatkan pemulihan fisik ataupun psikolgis terlebih dahulu sebelum memberikan 
keterangan tentang tindak pidana yang dialaminya. 
b. 
mendapatkan ruangan khusus selama proses pemberian keterangan di tingkat 
penyelidikan, penyidikan maupun pada saat akan memberikan kesaksian di depan 
pengadilan. 
c. 
mendapatkan pendampingan baik pendamping hukum, medis maupun psikologis. 
(2) 
Saksi perempuan korban dalam tindak pidana dengan kekerasan seksual wajib dirahasiakan 
identitasnya. 
Bagian Keenam 

Hak Saksi yang Merupakan Terdakwa Lainnya 

Pasal 15 

(1) 
Seorang saksi yang termasuk sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dan kesaksiannya 
membantu membuktikan kesalahan terdakwa lainnya berhak dikurangi pidananya, apabila 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. 
(2) 
Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap suatu perkara yang 
berdampak luas, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan pelanggaran hak asasi 
manusia berat. 
(3) 
Jika saksi sebagaimana dalam ayat (1) harus menjalani pidana, maka tempat pelaksanaan 
pidana harus dipisahkan dari pelaku tindak pidana dimana saksi tersebut bersaksi. 
BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

Pasal 16 

(1) 
Pemerintah dalam menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak terhadap saksi mempunyai 
kewajiban : 
a. 
memastikan agar hak-hak saksi dan korban dipenuhi terutama berkait dengan hak-hak 
saksi selama memberikan keterangan; 
b. 
menyediakan anggaran pendanaan atas pemenuhan hak-hak saksi; 
c. 
menyiapkan sumbar daya manusia untuk mendukung perlindungan saksi; 
d. 
menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk perlindungan saksi. 
(2) 
Pemerintah berkewajiban mendirikan lembaga perlindungan saksi yang memiliki kewenangan 
khusus dalam memberi perlindungan saksi pada kasus tententu. 
(3) 
Pemerintah berkewajiban menjamin hak masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan 
perlindungan kepada saksi. 
(4) 
Aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi ketentuan 
yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 

BAB V 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI 

Bagian Kesatu 

Status dan Kedudukan 

Pasal 17 

(1) Lembaga perlindungan saksi merupakan lembaga negara yang mandiri. 
(2) Lembaga Perlindungan saksi bersifat sementara dan menjalankan tugas dan wewenangnya 
dalan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lembaga ini berdiri. 
(3) Lembaga perlindungan saksi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat 
membentuk perwakilan di ibukota propinsi atau di daerah lain jika dianggap perlu oleh lembaga 
perlindungan saksi. 
Pasal 18 

(1) 
Lembaga perlindungan saksi bertanggungjawab kepada Presiden. 
(2) 
Lembaga perlindungan saksi membuat laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan 
berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 
(satu) tahun. 
Bagian Kedua 

Asas-asas 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga perlindungan saksi berasaskan pada : 

a. 
Kepastian hukum; 
b. 
Akuntabilitas; 
c. 
Keterbukaan; dan 
d. 
Kerahasiaan dalam pemberian perlindungan demi kepentingan saksi 
Bagian Ketiga 

 Tugas dan Kewenangan 

Pasal 20 

Lembaga Perlindungan saksi mempunyai tugas : 

a. 
Mempersiapkan unit khusus perlindungan saksi dibawah Kepolisian Republik Indonesia 
dalam jangka waktu 10 tahun. 
b. 
Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi dan atau orang lain yang terkait 
dengan saksi; 
c. 
Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau orang lain yang terkait dengan saksi 
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; 

d. 
Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang yang 
terkait dengan saksi; 
e. 
Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan atau lembaga lain dalam rangka 
memberikan perlindungan saksi; 
f. 
Melakukan pengumpulan data atau informasi terhadap suatu perkara dalam rangka 
perlindungan saksi; 
g. 
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan saksi yang dilakukan oleh 
instansi yang berwenang dan atau lembaga lain; 
h. 
Mensosialisasikan perlunya Perlindungan saksi kepada masyarakat; 
i. 
Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada presiden dan DPR. 
Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Lembaga 
Perlindungan saksi memiliki kewenangan : 

a. 
Menetapkan langkah-langkah dan tata cara tentang pembentukan unit khusus perlindungan 
saksi dibawah Kepolisian Republik Indonesia. 
b. 
Menetapkan langkah-langkah dan tata cara bagaimana ketentuan undang-undang ini harus 
dijalankan oleh kantor perwakilannya; 
c. 
Membuat perjanjian tentang perlindungan dan bantuan yang akan dilakukan terhadap saksi 
oleh orang-orang atau institusi atau organisasi lainnya dalam hal : 
1. 
Lembaga perlindungan saksi diberikan kewenangan untuk menggunakan fasilitas atau 
kelengkapan milik atau dibawah penguasaan departemen (pemerintah), orang atau 
organisasi atau institusi lain; atau 
2. 
Menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini dapat berjalan 
d. 
Memerintahkan instansi yang terkait untuk memberikan perlindungan saksi; 
e. 
Menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman/rumah aman 
(safe house); 
f. 
Mendapatkan akses atas informasi dan dokumen dalam setiap tahap penyelesaian perkara 
dalam rangka perlindungan saksi; 
g. 
Meminta informasi kepada instansi yang terkait mengenai perkembangan perkara yang 
sedang ditangani oleh lembaga perlindungan saksi. 
Bagian Keempat

Keanggotaan, Prosedur Pemilihan Anggota 
dan
Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi

Pasal 22

Keanggotaan Lembaga Perlindungan saksi terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur 
masyarakat sebanyak 4 (empat) orang dan unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 23 

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota Lembaga Perlindungan saksi adalah sebagai 
berikut: 

a. 
warga negara Republik Indonesia; 
b. 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. 
sehat jasmani dan rohani; 
d. 
mempunyai wawasan di bidang hak asasi manusia; 
e. 
berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) 
tahun pada proses pemilihan; 
f. 
cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; 
g. 
tidak pernah menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana. 
h. 
tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; 
i. 
bersedia melepaskan jabatan struktural selama menjadi anggota Lembaga Perlindungan 
saksi; dan 
j. 
mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 24 

(1) 
Anggota Lembaga Perlindungan saksi dari unsur pemerintah terdiri atas Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 
(2) 
Anggota Lembaga Perlindungan saksi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 23 ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. 
Pasal 25 

(1) 
Anggota Lembaga perlindungan saksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(2) 
Tata cara pemilihan anggota lembaga perlindungan saksi diatur secara tersendiri oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(3) 
Proses pencalonan dan pemilihan anggota lembaga perlindungan saksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. 
Pasal 26 

Masa Jabatan Anggota Lembaga Perlindungan saksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk sekali masa jabatan 

Pasal 27 

(1) 
Anggota Lembaga Perlindungan saksi berhenti atau diberhentikan karena : 
a. 
meninggal dunia; 
b. 
berakhir masa jabatannya; 
c. 
berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat 
melaksanakan tugasnya; 
d. 
mengundurkan diri: atau 
e. 
dikenai sanksi pidana. 
(2) 
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden 
Pasal 28 

Dalam hal terjadi kekosongan anggota Lembaga Perlindungan saksi, Prosedur pengajuan dan 
pemilihan calon anggota pengganti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 dan 26. 

Bagian Kelima 
Pimpinan Lembaga 

Pasal 29

(1) 
Pimpinan Lembaga Perlindungan saksi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. 
(2) 
Ketua dan wakil ketua lembaga perlindungan saksi dipilih dari dan oleh anggota lembaga 
perlindungan saksi. 
Bagian Keenam 

Staff Lembaga 

Pasal 30 

(1) 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Lembaga Perlindungan Saksi dibantu oleh 
staf Lembaga Perlindungan Saksi. 
(2) 
Staf Lembaga Perlindungan Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga 
negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai staf dalam Lembaga 
Perlindungan Saksi. 
(3) 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan staf Lembaga Perlindungan saksi 
diatur lebih lanjut dengan keputusan Lembaga Perlindungan saksi. . 
Bagian Ketujuh 
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 31 

(1) 
Keputusan Lembaga Perlindungan saksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(2) 
Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka 
keputusan diambil dengan suara terbanyak. 
Bagian Kedelapan 
Hubungan Lembaga dengan Instansi Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 32

(1) 
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada lembaga perlindungan 
saksi berdasarkan undang-undang ini, Lembaga Perlindungan Saksi harus dibantu oleh 
lembaga negara atau instansi pemerintah yaitu: 
a. Kejaksaan Agung RI; 
b. Polisi Republik Indonesia; 
c. Departemen Kehakiman dan HAM; 
d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 
e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan; 
f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
g. Departemen Keuangan; 

h. 
Departemen Dalam Negeri; 
i. 
Pemerintahan Daerah; dan atau 
j. 
Departemen pemerintahnya lainnya dengan izin dari Presiden. 
(2) 
Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepada lembaga 
perlindungan saksi berdasarkan undang-undang ini, Lembaga Perlindungan Saksi dapat 
dibantu oleh orang-orang dan atau institusi atau organisasi publik atau lainnya yang dapat 
membantu pelayanan atau perlindungan terhadap saksi. 
(3) 
Tata cara mengenai hubungan Lembaga Perlindungan saksi dengan instansi terkait atau 
pihak lainnya diatur dengan peraturan pemerintah. 
Bagian Kesembilan 

Pembiayaan Lembaga 

Pasal 33 

Anggaran pembiayaan Lembaga Perlindungan saksi diperoleh dari : 

a. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
b. 
Bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat baik dalam negeri maupun luar negeri. 
BAB VI 

TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN 

Bagian Kesatu 

Permohonan Perlindungan 

Pasal 34 

(1) 
Saksi yang mempunyai cukup alasan atau yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan 
orang lain yang terkait dengannya sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau 
suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak karena keberadaannya sebagai saksi dapat 
melakukan permohonan atau pengaduan itu kepada : 
a. 
Petugas penyelidik dan penyidik dalam perkara yang bersangkutan; 
b. 
Orang yang bertugas di kantor Polisi Republik Indonesia; 
c. 
Orang yang bertugas di tempat ia ditahan atau dipenjara jika ia berada dalam tahanan 
atau penjara; 
d. 
Penuntut umum atau pihak yang berkepentingan lainnya; atau 
e. 
Lembaga Perlindungan Saksi. 
(2) 
Saksi memohonkan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait 
ditempatkan di bawah perlindungan lembaga perlindungan saksi. 
Pasal 35 

(1) 
Dalam hal karena berbagai alasan saksi tidak dapat melakukan pengaduan atau permohonan 
sebagaimana ditunjuk oleh pada Pasal 34 ayat (1), maka orang yang berkepentingan yang 
cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin akan 
terancam boleh melakukan pengaduan atau permohonan atas nama saksi tersebut. 
(2) 
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh : 
a. 
pejabat yang berwenang; 

b. 
keluarga saksi yang bersangkutan; atau 
c. 
pendamping saksi. 
Pasal 36 

(1) 
Dalam hal saksi dan atau pihak lain yang terkait dengan saksi yang belum dewasa, 
permohonan dapat diajukan oleh : 
a. 
orang tua; 
b. 
wali; atau 
c. 
pendamping saksi. 
(2) 
Permohonan perlindungan bagi seseorang dibawah umur dapat dibuat oleh atau atas nama 
orang dibawah umur tersebut tanpa persetujuan orang tua atau walinya lainnya dalam hal : 
a. 
menyangkut perkara dimana saksi dibawah umur melawan orang tua atau walinya atau 
dimana orang tua atau walinya berkedudukan sebagai tersangka; 
b. 
saksi tidak memiliki orang tua atau wali; 
c. 
orang tua atau walinya tidak dikenal atau ditemukan berbagai kendala untuk 
menemukan orang tua atau walinya; 
d. 
orang tua atau walinya tanpa alasan yang jelas tidak bersedia atau tidak mampu 
memberikan persetujuan; atau 
e. 
jika lembaga perlindungan saksi menganggap bahwa hal itu perlu dilakukan demi 
perlindungan anak. 
Pasal 37 

(1) 
Saksi dan atau orang lain yang terkait dengan saksi seperti dalam pasal 35 berhak 
mengajukan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Lembaga 
Perlindungan saksi. 
(2) 
Untuk pengajuan permohonan yang diajukan secara lisan maka pejabat yang berwenang 
akan membuat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis. 
(3) 
Bentuk permohonan atau format permohonan akan ditentukan oleh lembaga perlindungan 
saksi. 
Pasal 38 

(1) 
Pihak yang kepadanya suatu pengaduan atau permohonan disampaikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) harus membuat laporan tertulis dan dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) hari kerja harus menginformasikan dan menyampaikan permohonan itu 
kepada lembaga perlindungan saksi. 
(2) 
Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 harus dalam bentuk tertulis dan meliputi 
a. 
Konfirmasi tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah 
seorang saksi; 
b. 
Rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat perlindungan; dan 
c. 
Hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhitungkan. 
Pasal 39 

Pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 37 tidak menutup kemungkinan 
diberikannya perlindungan atas inisiatif Lembaga Perlindungan saksi tanpa melalui prosedur 
permohonan. 

Bagian Kedua 

Penilaian Kelayakan dan Keputusan 

Pasal 40 

(1) 
Lembaga perlindungan saksi harus melakukan pemeriksaan terhadap permohonan atau 
pengaduan atau pelaporan dan mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan 
perlindungan yang disampaikan kepadanya. 
(2) 
Atas suatu permohonan dan atau pelaporan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan: 
a. 
besarnya resiko atas keselamatan saksi dan orang terkait; 
b. 
bahaya yang mungkin menimpa komunitas/masyarakat jika saksi atau pihak yang terkait 
dengan saksi tidak ditempatkan dalam perlindungan; 
c. 
sifat dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan diminta 
memberi kesaksian, jika kasusnya memungkinkan; 
d. 
arti penting, relevansi dan sifat dari bukti yang telah atau akan diungkapan oleh saksi 
dalam persidangan tersebut; 
e. 
apakah saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan diri dengan perlindungan, 
dengan mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, lingkungan dan relasi-relasi keluarga dan 
lainnya yang dimiliki saksi atau orang terkait; 
f. 
biaya yang kiranya dibutuhkan untuk perlindungan saksi atau orang terkait lainnya; 
g. 
kemungkinan cara lain melindungi saksi atau orang terkait tanpa merujuk pada 
ketentuan-ketentuan undang-undang ini; dan 
h. 
faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh Lembaga Perlindungan Saksi. 
(3) 
Setelah menerima permohonan seperti itu Lembaga Perlindungan Saksi dalam waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, jika 
orang itu berada dalam perlindungan sementara diberikan harus segera mengeluarkan surat 
keputusan secara tertulis mengenai penolakan atau pemberian perlindungan. 
(4) 
Lembaga perlindungan saksi yang memutuskan penempatan seseorang dalam perlindungan 
boleh membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungan, jangka waktu perlindungan dan 
faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam 
perlindungan. 
(5) 
Lembaga perlindungan saksi, yang merekomendasikan untuk menolak permohonan untuk 
perlindungan, harus memberitahu alasan-alasan yang mendasari rekomendasi seperti itu. 
Bagian Ketiga 

Pemberian Bantuan Yang bersifat Segera 

Pasal 41 

(1) 
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dapat diberikan segera setelah 
perkara terjadi. 
(2) 
Bantuan yang sifatnya segera ini dapat diajukan melalui permohonan lesan maupun tertulis 
kepada lembaga perlindungan saksi. 
(3) 
Dalam hal permohonan yang berbentuk lisan maka lembaga Perlindungan Saksi membuat 
permohonan tersebut dalam bentuk tertulis. 

Bagian Keempat 

Perjanjian Perlindungan 

Pasal 42 

(1) 
Dalam hal Lembaga Perlindungan saksi berpendapat bahwa keadaan Saksi memerlukan 
perlindungan terhadap dirinya atau orang lain yang terkait dengan saksi, Saksi yang 
bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan. 
(2) 
Surat perjanjian ditandatangani Saksi dan atau orang lain yang terkait dengan saksi dengan 
Lembaga Perlindungan saksi yang berisikan: 
a. 
kesediaan saksi dan orang lain yang terkait dengan saksi untuk menaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya; 
b. 
kesediaan saksi dan orang lain yang terkait dengan saksi untuk tidak berhubungan 
dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan 
saksi, selama ia berada dalam perlindungan lembaga ini; 
c. 
kesediaan saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai 
keberadaannya di bawah lembaga perlindungan saksi; dan 
d. 
kewajiban lembaga perlindungan saksi untuk memberikan perlindungan sepenuhnya 
pada saksi, termasuk orang lain yang terkait dengan saksi. 
Bagian Kelima 

Perlindungan Sementara 

Pasal 43 

(1) 
Jika menyadari bahwa permohonan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 
belum dapat diselesaikan sementara ancaman sangat membahayakan dan atau Lembaga 
Perlindungan Saksi belum memutuskan memberikan perlindungan dan atau belum 
rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, maka ketua 
lembaga perlindungan saksi dapat menempatkan saksi dalam perlindungan sementara atau 
mendesak dengan syarat : 
a. 
Perlindungan sementara ini diberikan tidak lebih dari 14 hari. 
b. 
Jika saksi menyetujui 
(2) 
Anak-anak tidak boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara dan mendesak tanpa 
persetujuan orangtua atau walinya, kecuali jika Lembaga Perlindungan Saksi berpendapat 
bahwa terdapat keadaan-keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan seperti itu. 
Pasal 44 

(1) 
Sesuai ketentuan Pasal 43 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi harus membuat perjanjianperjanjian perlindungan sementara dengan orang tersebut. 
(2) 
Setelah membuat perjanjian perlindungan sementara, lembaga perlindungan saksi harus 
memutuskan apakah mengikutsertakan orang tersebut ke dalam program perlindungan; 
(3) 
Dalam hal lembaga perlindungan saksi memutuskan untuk mengikutsertakan orang tersebut 
ke dalam program perlindungan, maka lembaga perlindungan saksi harus membuat 
perjanjian perlindungan dengan orang tersebut sesuai ketentuan pasal 42 untuk 
menggantikan perjanjian perlindungan sementara yang pernah dibuat. 
(4) 
Dalam hal lembaga perlindungan saksi memutuskan tidak mengikutsertakan orang tersebut 
ke dalam program, pimpinan harus mengakhiri perlindungan yang diberikan berdasarkan 

perjanjian perlindungan sementara dengan menyampaikan pemberitahuan kepada orang 
tersebut. 

Pasal 45 

(1) 
Perjanjian perlindungan, termasuk perjanjian perlindungan sementara, boleh dirubah lewat 
suatu perjanjian perubahan antara Lembaga Perlindungan Saksi dengan saksi yang 
dilindungi yang sudah terikat dalam perjanjian. 
(2) 
Perjanjian perubahan tidak boleh menghapuskan syarat-syarat mutlak yang sudah ada dalam 
perjanjian perlindungan; 
(3) 
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang tertera dalam perjanjian perubahan atau, jika 
tanggal seperti itu tidak dinyatakan, pada hari setelah perjanjian perubahan itu dibuat 
Pasal 46 

(1) 
Selain melalui perjanjian, lembaga perlindungan saksi dapat mengubah perjanjian 
perlindungan, termasuk perjanjian perlindungan sementara, dengan saksi yang dilindungi 
yang sudah terikat dalam perjanjian. 
(2) 
Sebelum membuat perubahan atas perjanjian itu, Ketua lembaga perlindungan saksi harus 
menyampaikan pemberitahuan kepada saksi yang dilindungi tersebut tentang perubahan 
yang diusulkan beserta alasannya; 
(3) 
Perubahan perjanjian perlindungan tersebut harus memberi kesempatan yang cukup bagi 
saksi yang dilindungi untuk menanggapi perubahan yang diusulkan. 
(4) 
Jika setelah mempertimbangkan setiap tanggapan dan Ketua lembaga perlindungan saksi 
tetap akan mengubah perjanjian, maka Ketua lembaga perlindungan saksi dapat 
melakukannya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada saksi yang dilindungi. 
(5) 
Perubahan ini tidak boleh menghapuskan syarat-syarat mutlak yang sudah ada dalam 
perjanjian perlindungan. 
(6) 
Perubahan ini mulai berlaku pada hari setelah saksi yang dilindungi mendapat 
pemberitahuan. 
Pasal 47 

Apabila Lembaga Perlindungan Saksi menyakini bahwa saksi yang dilindungi tidak selayaknya 
dilindungi karena saksi tersebut telah melakukan atau bermaksud untuk melakukan sesuatu yang 
membuatnya tidak pantas untuk dilindungi, Ketua lembaga perlindungan saksi dapat 
menangguhkan perjanjian perlindungan selama batas waktu yang disebutkan dengan 
menyampaikan pemberitahuan kepada saksi yang dilindungi. 

Bagian Keenam 

Pengunduran Diri Secara Sukarela 

Pasal 48 

(1) 
Saksi yang dilindungi dapat mengundurkan diri dari program dengan menyampaikan 
pemberitahuan lisan maupun tertulis kepada pimpinan. 
(2) 
Dalam hal pemberitahuan itu dibuat secara lisan, lembaga perlindungan saksi harus 
mengambil langkah-langkah agar pemberitahuan itu dinyatakan secara tertulis; 

(3) 
Dalam hal saksi yang dilindungi tidak bersedia atau tidak dapat menguatkan pemberitahuan 
itu secara tertulis, Lembaga Perlindungan Saksi harus yakin bahwa pemberitahuan lisan itu 
benar-benar diberikan oleh saksi yang dilindungi; 
(4) 
Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi cukup yakin bahwa orang tersebut benar-benar 
menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri dari program perlindungan, maka lembaga 
perlindungan saksi boleh mengakhiri perlindungan; 
a. 
jika lewat pemberitahuan tertulis maka pada hari yang dinyatakan dalam pemberitahuan 
itu 
b. 
jika hari seperti itu tidak dicantumkan, pada hari setelah lembaga perlindungan saksi 
menerima pemberitahuan itu; atau 
c. 
jika pemberitahuan disampaikan secara lisan maka pada hari setelah lembaga 
perlindungan saksi cukup yakin bahwa pemberitahuan lisan benar-benar telah diberikan. 
Bagian Ketujuh 

Penghentian perlindungan 

Pasal 49 

Lembaga perlindungan saksi boleh menghentikan perlindungan bagi seorang saksi yang dilindungi 
berdasarkan alasan: 

a. 
saksi atau orang lain yang dilindungi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan; 
b. 
saksi atau orang lain yang dilindungi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; 
c. 
saksi atau orang lain yang yang dilindungi telah melanggar suatu syarat yang bisa mengakhiri 
perlindungan tanpa alasan yang masuk akal dan pelanggaran itu bersifat mendasar; 
d. 
saksi atau orang lain yang dilindungi telah menghentikan atau menolak bantuan yang 
diberikan kepadanya; 
e. 
saksi atau orang lain yang dilindungi tidak selayaknya lagi diikutsertakan dalam program 
perlindungan termasuk; 
f. 
Lembaga perlindungan saksi berpendapat bahwa saksi atau orang lain yang dilindungi tidak 
lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; 
g. 
saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia; 
h. 
ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau 
i. 
saksi atau orang lain lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan 
kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang di tempat 
itu. 
Pasal 50 

(1) 
Sebelum mengakhiri perlindungan, lembaga perlindungan saksi harus mengambil langkahlangkah yang wajar dan perlu untuk memberitahukan penghentian perlindungan kepada 
orang yang dilindungi dan memberi kesempatan yang pantas bagi orang itu untuk 
menyampaikan pendapat mengapa perlindungan berakhir. 
(2) 
Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi harus dilakukan secara tertulis. 
(3) 
Pembertahuan tertulis tersebut harus berisikan 
a. 
alasan mengakhiri perlindungan; 
b. 
kapan perlindungan akan berakhir; 

(4) 
Dalam hal saksi keberatan atas dihentikannya perlindungan oleh Lembaga perlindungan 
saksi, ia berhak untuk mengajukan keberatannya ke pengadilan yang akan memutuskan 
perkara tersebut 
(5) 
Setelah mempertimbangkan setiap pendapat, lembaga perlindungan saksi dapat mengakhiri 
perlindungan sejak tanggal yang dinyatakan menurut ketentuan dalam perjanjian di atas atau 
memutuskan untuk tidak mengakhiri perlindungan. 
(6) 
Jika Lembaga Perlindungan Saksi mengakhiri perlindungan dan orang yang bersangkutan 
menerima penghentian perlindungan, segera sebelum perlindungan berakhir, maka orang 
bersangkutan masih mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian perlindungan yang 
dibuat untuknya. 
Pasal 51 

Jika Ketua Lembaga Perlindungan saksi berpendapat bahwa keselamatan orang tersebut masih 
menghadapi ancaman kendati persidangan bersangkutan telah berakhir, maka Lembaga 
perlindungan Saksi dapat melanjutkan perlindungan terhadap orang tersebut selama masih 
dianggapnya perlu, 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 52 

(1) 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam pemberian 
perlindungan terhadap saksi 
(2) 
Hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk: 
a. 
hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya pelanggaran terhadap 
hak-hak saksi; 
b. 
hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan 
informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak saksi kepada 
pejabat yang berwenang atau Lembaga perlindungan saksi; 
c. 
hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pejabat yang 
berwenang dan atau Lembaga Perlindungan Saksi yang menangani perlindungan saksi 
dan ; 
d. 
hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan 
kepada pejabat yang berwenang dan Lembaga Perlindungan Saksi sepanjang tidak 
berkaitan dengan kerahasiaan tentang perlindungan kepada saksi dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari; d 
e. 
hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 
Pasal 53 

(1) 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik sendiri atau bersama-sama dapat 
memberikan perlindungan terhadap saksi yang mendapatkan ancaman 
(2) 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, dalam rangka pemberian perlindungan 

terhadap saksi dapat melakukan kerja sama dengan pejabat yang berwenang dan atau 
lembaga perlindungan saksi. 

Pasal 54 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
atau lembaga kemasyarakatan lainnya, dapat melakukan pengawasan baik secara langsung 
ataupun tidak langsung terhadap pemberian perlindungan kepada saksi yang dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang dan atau Lembaga Perlindungan Saksi. 

Pasal 55 

(1) 
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan keberatan atau 
gugatan apabila pejabat yang berwenang dan atau Lembaga Perlindungan Saksi yang tidak 
memberikan atau lalai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. 
(2) 
Gugatan yang dapat dilakukan orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud 
ayat (1) adalah gugatan perdata. 
BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 56 

(1) 
Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik memakai kekerasan maupun cara-cara 
tertentu, yang menyebabkan saksi tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a , sehingga saksi tidak memberikan keterangan saksinya pada 
tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
(2) 
Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sehingga menimbulkan luka berat pada saksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 
2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
(3) 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat 
Publik, maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). 
Pasal 57 

(1) 
Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi tidak 
memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai 
dengan pasal 15, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
(2) 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, 
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 58 

(1) 
Setiap orang menyebabkan saksi atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi 
tersebut memberikan keterangan saksi yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan 
pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, 
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 59 

Setiap orang yang menyebabkan dirugikan atau dikuranginya hak-hak saksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 15, disebabkan saksi memberikan keterangan yang 
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 9 (sembilan) bulan 
dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 60 

(1) 
Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi yang tengah dilindungi dalam suatu 
tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga perlindungan saksi sebagaiamana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, 
maka ancaman pidannya ditambah 1/3 (sepertiga). 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

(1) 
Lembaga Perlindungan saksi harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun 
setelah Undang-Undang ini berlaku. 
(2) 
Sebelum Lembaga Perlindungan saksi dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, maka 
upaya perlindungan saksi dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 
Pasal 62 

Ketentuan ini berlaku bagi saksi yang sedang menjalani proses hukum, baik didalam atau diluar 
pengadilan. 

Pasal 63 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka segala peraturan perundang-undangan tentang 
perlindungan saksi lainnya yang tidak bertengan dengan undang-undang ini tetap berlaku. 

BAB 
X 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64 

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
(2) Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. 
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal……………………….
.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

PENJELASAN ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR……..TAHUN…….. 

TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI 

I. UMUM 
Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya 
negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintahan 
yang baik dan bersih akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip 
keadilan/fair trial, dimana penghargaan terhadap nilai-nilai hak azasi manusia seiring dan sejalan 
dengan proses penegakan hukum. 

Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan 
saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama 
yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas ditengah jalan disebabkan 
ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi 
merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran 
saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan 
penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan 
oleh karena keengganan saksi, terutama saksi korban untuk memberikan keterangan saksi kepada 
penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-tertentu. 

Perlindungan saksi dalam proses peradilan suatu fakta yang sangat berbeda dengan 
perlindungan bagi tersangka atau terdakwa dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka atau terdakwa 
yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelangaran Hak Asasi Manusia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Oleh karena itu sudah tiba saatnya 
memberikan perhatian yang lebih besar pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan 
terutama Saksi dan Korban. 

Dengan berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum yang menjadi salah satu 
prasyarat dalam suatu negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi 
perangkat hukum untuk menjamin perlindungan hukum. Muatan utama ketentuan tentang 
perlindungan saksi, pada prinsipnya mengandung beberapa hal pokok, yakni : 

1. Definisi tentang saksi 
2. Perlindungan dan hak-hak saksi 
3. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan saksi 
4. Lembaga yang menanganni perlindungan saksi 
5. Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi 
6. Peran serta masyarakat dalam perlindungan saksi 
7. Sanksi bagi pejabat yang tidak memberikan perlindungan 
8. Sanksi bagi orang yang menghalang-halangi perlindungan saksi 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Huruf a 
Cukup Jelas 

Huruf b 
Asas ini merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga 
negaranya, terutama mereka yang terancam keselamatannya, baik fisik maupun 
mental dan juga keselamatan ekonominya 

Huruf c 
Bahwa perlindungan terhadap saksi dan hak-hak yang diperoleh saksi tidak 
mengurangi hak-hak dasar dari seorang tertuduh dalam artian dengan adanya 
pemberian perlindungan dan hak-hak kepada saksi tidak menjadikan pihak-pihak 
yang berperkara berkurang hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang 

Huruf d 
Untuk pemberian jaminan atas kepastian hukum dalam proses pemeriksaan diluar 
pengadilan bisa ditempuh lewat proses mediasi atau melakukan negosiasi antara 
saksi dengan penegak hukum, agar perkara pokoknya mendapatkan suatu 
putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. 

Huruf e 
Saksi perlu mendapatkan suatu keamanan yang menyangkut dengan rasa aman 
dari saksi secara pribadi, misalkan dengan mengubah identitasnya dalam waktu 
sementara saja atau hanya pada waktu atau setelah saksi memberikan kesaksian 
di pengadilan. Atau, setelah saksi memberikan kesaksian di pengadilan saksi bisa 
ditempatkan di shelter atau rumah aman dan saksi akan diawasi selama 24 jam 
setiap harinya oleh penegak hukum. 

Huruf f 
Non Diskriminasi mengacu pada pembedaan berdasarkan agama, suku, gender, 
paham politik dan orientasi seksual dan ekonomi. 

Huruf g 
Perhatian khusus adalah perlakuan yang berbeda terhadap saksi karena kondisi 
dan keadaan saksi. 

Huruf 
h 
Cukup jelas.

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengana ancaman fisik adalah ancaman yang berorientasi 
pada pencederaan tubuh yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi 
saksi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai 
dengan maksud dilakukannya ancaman tersebut. 

Yang dimaksud dengan ancaman Psikologis adalah ancaman yang 
dimaksudkan untuk mempengaruhi kondisi kejiwaan saksi sebagai akibat 
dari adanya kondisi yang sengaja dibentuk untuk mempengaruhi psikologi 
saksi dan termasuk ancaman psikologi ini adalah akibat adanya 
ancaman fisik. 

Huruf b 
Hak ini diperlukan karena seringkali saksi adalah orang yang awam dan 
tidak mengetahui hukum beserta prosesnya, sehingga perlu mendapat 
nasehat dalam menjalani proses peradilan. Hak atas bantuan hukum ini 
dapat diberikan secara cuma-cuma. 

Huruf c 
Pada kondisi tertentu, saksi membutuhkan orang yang sudah lama dikenal 
dan ia percayai untuk mendampinginya melewati proses pemberian 
keterangan saksi. Hak untuk memperoleh Pendampingan ini adalah suatu 
hak yang berhubungan dengan saksi dalam kelompok rentan dimana 
saksinya secara emosional dan psikologis masih mengalami trauma atau 
tekanan yang sanga dan atau membutuhkan bantuan secara khusus, 
sehingga membutuhkan bantuan dari seorang pendamping. 

Huruf d 
Hak atas kepastian hukum adalah hak bahwa keterangan saksi tidak 
menjadikan saksi sebagai pihak yang dituntut oleh pihak lain berdasarkan 
kesaksiannya. Hak ini merupakan jaminan bahwa keterangan saksi dalam 
sebuah perkara akan dilindungi dari upaya penyalahgunaan untuk 
kepentingan lain selain kepentingan penyelesaian perkara pidana yang 
bersangkutan. 

Huruf e 
Hak untuk mendapatkan Informasi mengenai perkembangan perkara dan 
putusan pengadila adalah suatu hak yang wajib diberikan oleh para 
penegak hukum kepada saksi, agar saksi dapat ikut memantau 
perkembangan kasusnya, dan juga agar saksi dapat mengetahui sejauh 
mana masukan yang telah diberikannya dalam bentuk kesaksian itu 
dimanfaatkan oleh sistem peradilan/para penegak hukum. 

Huruf f 
Ketakutan saksi akan adanya pembalasan dendam dari terpidana 
seringkali cukup beralasan dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang 
terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Hak ini untuk menjamin 
keselamatan saksi atas upaya balas dendam oleh pelaku yang dijatuhi 
hukuman karena keterangan saksi 

Huruf g 
Hak ini atas penerjemah ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar 
berbahasa Indonesia, dengan maksud untuk memperlancar persidangan 
sedangkan hak atas penafsir diberikan kepada saksi atau korban yang 
bisu dan atau tuli. 

Huruf h 
Seringkali saksi dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat 
yang mengakibatkan saksi atau korban mendapatkan tekanan ketika 
menjalani proses persidangan atau menjadi korban dari proses peradilan 
atau menjadi tersangka akibat kesaksiannya. Oleh karena itu saksi atau 
korban berhak untuk tidak menjawab segala pertanyaan yang bersifat 
menjerat 

Huruf i 
Dalam banyak perkara, saksi tidak mempunyai cukup kemampuan 
membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang 

sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Ketentuan semacam 
ini memang sudah ada sebenarnya untuk tingkat persidangan, akan tetapi 
sangat jarang diterapkan karena berbagai alasan 

Huruf j 
Hak untuk tidak didiskrimasi adalah hak untuk diperlakukan sama dengan 
saksi lainnya. Saksi berjenis kelamin perempuan atau saksi masih anakanak, atau bisa juga karena saksi berasal dari suatu agama tertentu atau 
saksi mempunyai paham politik tertentu sering dipersalahkan atas 
perbuatannya, tanpa didengar secara jelas apa yang menjadi pokok 
permasalahan atau kesaksian apa yang telah disampaikan oleh saksi. 

Huruf k 
Hak untuk mendapatkan ruangan tunggu khusus ini adalah jaminan bahwa 
saksi mendapatkan perlindungan ketika saksi menunggu ataupun paska 
pemberian keterangan di depan pengadilan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud keterangan yang benar adalah bukan termasuk dalam tindak 
pidana sumpah palsu.

 Ayat (3) 
Cukup Jelas

Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Kemungkinan adanya pelaku kekerasan adalah justru dari pihak-pihak yang terkait 
dengan saksi. 

Pasal 7 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ancaman atau tekanan sangat berat dalam ayat ini adalah 
ancaman atau tekanan yang menyebabkan saksi dalam kondisi tidak mampu atau 
tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Ancaman atau tekanan sangat berat 
juga ini bisa disebabkan karena saksi masih sangat trauma untuk mengungkapkan 
kesaksiannya didepan banyak orang, atau bisa saja saksi tersebut masih anakanak atau masih di bawah umur, atau bisa saja saksi berasal dari suatu tindak 
kejahatan yang pelaku utamanya adalah aparat negara atau pemerintah. 

Yang dimaksud kondisi yang tidak memungkinkan adalah suatu kondisi dimana 
saksi tidak bisa hadir secara fisik kedalam ruang sidang. Ini disebabkan karena 
saksi mengalami trauma, atau saksi mengalami rasa takut, atau bisa saja saksi 
sedang berada dalam keadaan sakit. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pemberian keterangan dibawah sumpah secara tertulis, 
adalah berarti saksi yang akan dihadirkan didalam persidangan ini benar-benar 
telah menerima panggilan dan identitasnya benar-benar seperti yang disebutkan 
dalam berkas, agar tidak terjadi kekeliruan dengan orangnya (error in persona). 

Yang dimaksud dengan sarana elektronik, adalah sarana teleconference/video 
conference atau bisa juga kesaksian yang diberikan lewat video camera. 

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang yaitu hakim, penuntut umum, 
dan penasehat hukum terdakwa. 

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “disamakan nilainya” adalah pemberian kesaksian yang 
dilakukan dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan 
kebenaran materiil sebagaimana keterangan saksi dimuka persidangan. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “sidang tertutup” adalah sidang yang dalam kondisi 
tertentu tidak dibuka untuk umum dan hanya dihadiri oleh para pihak yang 
berperkara seperti halnya persidangan biasa. 

Yang dimaksud dengan “diperiksa secara terpisah” adalah proses pemeriksaan 
saksi dengan menggunakan media tertentu sehingga saksi dan terdakwa tidak 
berada dalam satu ruangan tetapi tetap saling berhubungan. 

Yang dimaksud “sidang ditempat” adalah proses persidangan yang dilakukan 
ditempat saksi berada dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. 

Pasal 8 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan anak-anak adalah manusia atau orang yang berusia 
sebelum 18 tahun. 

Yang dimaksud dengan orang yang lanjut usia adalah orang-orang yang memiliki 
batasan umur antara 60 tahun keatas. 

Yang dimaksud dengan orang cacat adalah seseorang yang mengalami gangguan 
atau ketidakfungsian salah satu atau lebih anggota fisiknya secara permanen. 

Yang dimaksud “saksi perempuan korban tindak pidana dengan kekerasan” 
adalah perempuan yang menjadi korban tindak pidana dengan kekerasan yang 
menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut. 

. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kemudahan bagi kebutuhan khusus” adalah segala 
bentuk bantuan dan fasilitas yang harus diterima oleh saksi untuk menunjang 
proses pemberian kesaksian karena kondisi saksi 

Pasal 9 

Ayat (1) 
Proses pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa dimaksudkan untuk 
mencegah trauma psikologis yang akan mempengaruhi anak dalam memberikan 
kesaksian. 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Peraturan lain yang juga dapat digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap 
saksi anak-anak segala bentuk peraturan yang mengatur tentang anak-anak 
diantaranta adalah UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Keputusan 
Presiden RI No. 36 tahun 1990, tentang Pengesahan Convention On The Right Of 
The Children, dan Konvensi Hak-hak Anak, yang telah disetujui oleh Majelis 
Umum PBB, pada tanggal 20 November 1989.(konvensi apakah bisa sebagai 
acuan?)) 

Pasal 10 

Huruf a 
Posisi dari pendamping ini sangat penting sekali untuk para saksi yang sudah 
tergolong kedalam usia yang sudah lanjut. Seorang pendamping yang berasal dari 
atau berprofesi sebagai perawat yang diperbolehkan ikut secara penuh selama 
proses pemberian kesaksian. 

Huruf b 
Alat bantu dengar ini wajib diberikan kepada saksi yang sudah berumur lanjut 
dengan tujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan di persidangan. 

Huruf c 
Tentang tempat duduk dari saksi juga sangat penting sekali perannya didalam 
persidangan, yaitu dengan mengingat saksi berada dalam kondisi yang sudah 
lemah. 

Pasal 11 

Huruf a 
Kebutuhan akan pendamping bagi saksi ini bertujuan untuk memberikan bantuan 
teknis dan kemudahan bagi saksi selama menjalani proses pemeriksaan 
kesaksian. Pendamping ini bisa dari kalangan perawat atau orang yang memang 
merawat saksi sejak awal sebelum menjadi saksi ataupun pekerja sosial yang 
biasa sebagai pendamping. 

Huruf b 
Pemberian kursi roda untuk orang cacat di persidangan bertujuan untuk 
mempermudah saksi untuk mobilisasi, jika saksi harus maju kedepan menemui 
hakim untuk meyakinkan apakah barang bukti yang dihadirkan itu benar atau tidak 

Huruf 
c
Cukup jelas

Huruf 
d
Cukup jelas

Pasal 12 
Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas

Ayat (3) 
Penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat adalah segala bentuk penderitaan 
baik fisik maupun psikologis yang menyebabkan saksi korban kehilangan atau 

rusaknya anggota tubuh dan terganggunya psikologis saksi akibat tindak 
kejahatan. 

Huruf a 
Bantuan medis adalah bantuan yang berupa pengobatan medis bagi saksi 
korban sebagai akibat dari tindak kejahatan yang mereka alami. 

Huruf b 
Dalam hal ini Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan 
lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membantu kembali 
menjalani kehidupanya yang telah dikacaukan oleh adanya tindak 
kejahatan pada mereka. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Huruf a 
Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan negara kepada 
korban tindak pidana . 

Huruf b 
Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana 
kepada korban. Hak ini adalah bentuk tanggung jawab pada pelaku dan 
kepeduliannya pada penderitaan korban 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14 
Ayat (1)

 Huruf a 
Yang dimaksud dengan pemulihan fisik maupun psikologis adalah upaya 
perbaikan terhadap fisik maupun mental saksi sebagai akibat tindak 
pidana yang terjadi terhadap saksi sehingga saksi dapat memberikan 
kesaksian secara tenang dan tanpa gangguan fisik maupun mentalnya.

 Huruf b 
Kekhususan dari ruang untuk saksi perempuan korban tindak pidana 
dengan adalah untuk menjaga kondisi saksi agar dalam pemberian 
kesaksian tidak terganggu.

 Huruf 
c 
Cukup jelas
Ayat (2) 
Cukup jelas

Pasal 15 

Ayat (1) 
Yang dimaksud “dalam perkara yang sama” adalah bahwa saksi juga menjadi 
terdakwa dalam kasus yang sama tetapi dengan berkas yang berbeda atau 
disidangkan secara terpisah. 

Ayat (2) 

Kejahatan yang berdampak luas adalah kejahatan yang mempunyai implikasi atau 
pengaruh luas terhadap masyarakat baik karena akibatnya pada masyarakat atau 
karena kasusnya menjadi perhatian masyarakat. 

Kejahatan yang terorganisir adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan 
dengan cara-cara terorganisir dan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak 
yang mempunyai kekuasaan tertentu dengan jaringan tertentu pula yang biasanya 
lintas negara. 

Pelanggaran Ham berat adalah kejahatan yang berupa kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam UU No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
. 

Ayat (3) 
Pembedaan tempat menjalani pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada saksi yang teleh memberikan keterangan yang memberatkan 
terdakwa lain dari kemungkinan terjadinya balas dendam terhadap saksi tersebut. 

Pasal 16 
Cukup Jelas 

Pasal 17 

Ayat (1) 
Maksud dari kata mandiri disini adalah bahwa lembaga ini tidak berada atau 
dibawah struktur lembaga negara yang telah ada. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Cukup Jelas 

Pasal 19

 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum 
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang lembaga 
perlindungan saksi. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan hasil alkhir kegiatan lembaga perlindungan saksi harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap 
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang kinerja lembaga perlindungan saksi dalam menjalankan tugas 
dan kewenangannya. 

Pasal 20 
Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf 
b
Cukup jelas

Huruf 
c
Cukup jelas

Huruf 
d 
Cukup jelas

Huruf e 
Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi adalah melakukan kerja sama 
dalam hubungan resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan pengumpulan data atau informasi adalah proses 
pencarian segala bahan baik berupa informasi lesan maupun dokumen resmi 
dalam rangka proses pelaksanaan progran perlindungan saksi 
. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan melakukan pengawasan adalah segala proses 
pemantauan atas berjalannya program perlindungan saksi.. 

Huruf 
h
Cukup jelas

Huruf 
i
Cukup jelas 

Pasal 21 
Huruf a 
Cukup Jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “menetapkan langkah-langkah dan tata cara “ adalah 
bahwa lembaga perlindungan saksi berwenang membuat prosedur kerja dalam 
menjalankan organisasinya dan prosedur hubungan antara lembaga perlindungan 
saksi dengan perwakilannya di daerah. 

Huruf 
c
Cukup jelas

Huruf 
d
Cukup jelas

Huruf 
e
Cukup jelas

Huruf f 
Lembaga perlindungan saksi harus mendapatkan akses langsung dan penuh 
terhadap setiap acara persidangan dan pernyataan yang diungkapkan saksi, dan 
terhadap setiap bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Lembaga 
Perlindunan Saksi berhak mendapatkan salinan dari pernyataan atau bukti itu. 

Huruf 
g 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “ditunjuk” adalah kewenangan untuk menetapkan anggota 
lembaga perlindungan saksi dari institusi yang dimaksud ada pada pimpinan 
melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. 

Pasal 25 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2)
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat mengikuti proses 
dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Lembaga Perlindungan Saksi. 

Yang dimaksud dengan melibatkan partisipasi masyarakat adalah adanya 
mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan dan informasi atas proses 
pencalonan dan pemilihan lembaga perlindungan saksi. 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup Jelas 

Pasal 30 
Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Keahlian disini adalah keahlian yang berkaitan dengan perlindungan dan 
keamanan saksi, keahlian yang berhubungan dengan hukum dan administrasi, 
keahlian dalam masalah anak-anak yang mengalami trauma, masalah orang tua 
atau manusia lanjut usia, masalah orang cacat atau tidak mampu melakukan halhal yang tidak mampu ia lakukan, masalah keanegaragaman gender dan kultural, 
dan keahlian penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan. 

Ayat 
3 
Cukup Jelas

Pasal 31 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Mekanisme dengan suara terbanyak ini juga disebut dengan mekanisme voting 

Pasal 32 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “orang-orang dan atau institusi atau lembaga publik” 
adalah pihak-pihak non lembaga negara yang mempunyai kompetensi untuk 
melakukan perlindungan saksi dan atau selama ini telah melakukan upaya-upaya 
perlindungan terhadap saksi. 

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “mempunyai cukup alasan atau yakin” adalah adanya 
bukti-bukti awal yang menunjukkan bahwa saksi merasa kesalamatannya 
terancam 

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah polisi, jaksa dan hakim 
dan pejabat lainnya yang pada saat pemeriksaan saksi merupakan pihak yang 
mempunyai kewenangan terhadap pemeriksaan saksi tersebut. 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “membuat permohonan” dalam hal ini adalah menyalin 
permohonan lesan dari pemohon ke bentuk tertulis sesuai dengan format yang 
telah ada. 

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Bahwa lembaga perlindungan saksi dapat mengambil inisiatif untuk melakukan 
perlindungan jika dalam pemantauannya menunjukkan bahwa perlu melakukan 
perlindungan terhadap seorang saksi. 

Pasal 40 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2)
Huruf 
a
Cukup jelas

Huruf 
b
Cukup jelas

Huruf 
c
Cukup jelas

Huruf d 
Lembaga perlindungan saksi menilai apakah kesaksian yang akan 
diungkapkan oleh saksi mempunyai arti penting dan relevansi yang 
memadai untuk mendukung proses penyelesaian perkara. 

Huruf 
e
Cukup jelas

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “biaya” adalah anggaran yang akan diperlukan 
untuk menjalankan program perlindungan terhadap saksi tertentu. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “kemungkinan cara lain” adala cara-cara 
perlindungan yang telah ada yang dilakukan secara langsung oleh aparat 
keamanan atau masyarakat tanpa mengacu pada tata cara perlindungan 
sesuai dengan undang-undang ini. 

Huruf 
h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas 

Pasal 41 

Ayat (1) 
Bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dapat diberikan kepada korban tanpa 
harus menunggu proses administrasi yang panjang, karena korban dalam kondisi 
tertentu harus mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang bersifat segera. 

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42 
Cukup jelas 

Pasal 43 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “menyetujui” adalah saksi setuju dengan syaratsyarat adanya perlindungan sementara yang diajukan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi. 

Ayat (2)
Cukup Jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Syarat-syarat mutlak adalah syarat yang dituangkan dalam perjanjian 
perlindungan sesuai dengan pasal 42 ayat (2) undang-udang ini. 

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Penangguhan perlindungan ini adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran oleh saksi 
tehadap perjanjian perlindungan 

Pasal 48 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf 
b
Cukup jelas

Huruf c 
Saat membuat permohonan untuk mendapatkan perlindungan, dengan sengaja 
saksi menyampaikan informasi atau detail yang salah atau menyesatkan, atau 
membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan, atau dengan sengaja tidak 
mengungkapkan informasi atau detail tertentu di dalam permohonannya; 

Huruf d 
Karena tindakan dari saksi yang dilindungi tersebut menjadi ancaman terhadap 
keutuhan program perlindungan saksi di bawah Undang-Undang ini. perbuatannya 
telah atau mungkin akan membahayakan keselamatan orang yang dilindungi 

Huruf 
e
Cukup jelas 

Huruf f 
Setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang berkepentingan yang 
mengatakan bahwa bukti dari saksi sudah tidak dibutuhkan lagi dalam 
persidangan atau bahwa persidangan telah berakhir 

Huruf 
g
Cukup jelas

Huruf 
h
Cukup jelas

Huruf 
I 
Cukup jelas

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pasal 57 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup Jelas 

Pasal 62 
Cukup Jelas 

Pasal 63 
Cukup Jelas 

Pasal 64 
Cukup Jelas

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia