Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 07 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKA
RAN HUTAN DAN LAHAN 
DI WILAYAH KOTA 
PALANGKA RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang :
a.  bahwa kebakaran hutan dan lahan meng
akibatkan berbagai kerusakan lingkungan, 
terganggunya tata air, musnahnya sumber pl
asma nutfah, berkurangnya keanekaragaman 
hayati, merugikan masyarakat, mengancam keselamatan manusia dan mahluk hidup 
lainnya;
b.  bahwa  dalam rangka mencegah dan menan
ggulagi ancaman dan bahaya terhadap fungsi 
hutan dan lahan serta lingkungan hidup perl
u dilakukan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
 Palangka Raya tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan La
han di Wilayah Kota Palangka Raya
. 
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya 
(LNRI Tahun 1965 Nomor 48, TLNRI Nomor 2753);  
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya (LNRI Tahun 1990 
Nomor 49, TLNRI Nomor 3419);  
3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI 
Tahun 1997 Nomor 68, TLNRI Nomor 3699);  
4.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tent
ang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 
Nomor 60, TLNRI Nomor 3839);  
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 
Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848);  
6.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tent
ang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 
167, TLNRI Nomor 3888);  
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(LNRI Tahun 1999 Nomor 59, TLNRI Nomor 3838);  
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 2952);  
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 te
ntang Pengendalian Kerusakan dan atau 
Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau 
Lahan (LNRI Tahun 2001 Nomor 10, TLNRI Nomor 4076);  
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 te
ntang Dana Reboisas
i (LNRI Tahun 2002 
Nomor 67, TLNRI Nomor 4207);  
11.
Peraturan Daerah Kota Palangka Ra
ya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengenda
lian Dampak Lingkungan Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Pa
langka Raya Tahun 2000 Nomor 10).  
Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTA
N DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA 
PALANGKA RAYA.
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat  
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3.
Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 
4.
Badan Teknis adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota 
Palangka Raya; 
5.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan; 
6.
Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk 
usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat dan/atau 
cadangan untuk pemukiman; 
7.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota Palangka Raya; 
8.
Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk 
penanaman padi dan palawija berlangsung 1-2 tahun kemudian ditinggalkan 
setelah ditanami karet dan buah-buahan, dan kembali dibuka dalam kurun waktu 
tertentu; 
9.
Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk 
penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau 
palawija dan sayura
n secara intensif; 
10.
Lahan cadangan pemukiman adalah lahan yang terdapat dan terletak di luar 
kota/desa atau terletak di kiri-kanan ruas jalan antar kota/desa; 
11.
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan 
dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang 
menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan; 
12.
Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap orang dan atau 
badan hukum agar pencegahan dan penanggulangan dalam mencegah kerusakan 
dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan dapat 
terwujud; 
13.
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam 
mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat 
kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran 
hutan; 
14.
Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan 
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas 
dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga; 
15.
Pemulihan kerusakan hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan 
dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya; 
16.
Kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran adalah perubahan langsung 
atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan 
hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang 
berkelanjutan; 
17.
Pembakaran terencana adalah pembakaran lahan yang sengaja direncanakan 
untuk tujuan tertentu, dan/atau pembakaran lahan/hutan yang sengaja dilakukan 
namun tanpa tujuan yang jelas, dan/atau membiarkan lahan lain terbakar akibat 
merambat dan areal yang dibakar terencana karena tanpa sekat bakar atau upaya 
pemadaman; 
18.
Pembakaran tidak terencana adalah pembakaran lahan atau hutan yang tidak 
sengaja dilakukan akibat kelalaian ma
syarakat seperti membuang puntung rokok 
di ruas jalan, bekas memasak di hutan, dan lain-lain; 
19.
Biomas adalah bagian batang, dahan, ranting dan daun tanaman/pohon hasil 
tebas-tebang baik dalam keadaan kering maupun segar yang tertumpuk dalam 
suatu areal; 
20.
Tim Serbu Api Kelurahan atau disingka
t TSAK adalah tim operasional dari 
satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat Kelurahan Kota 
Palangka Raya yang bertugas menanggulangi/memadamkan kebakaran hutan 
dan lahan di Wilayah Kota Palangka Raya; 
21.
Organisasi Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) adalah kelompok orang yang 
terbentuk atas koordinasi Camat dan Lurah beranggotakan komponen 
masyarakat (TNI/Polisi, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, PPL/LSM/Omas, 
Pengusaha, dan lain-lain) di Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya dalam 
rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Palangka 
Raya. 
BAB II 
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
Bagian Pertama 
Pembakaran Hutan dan/atau Lahan
Pasal 2
Setiap orang dan/atau Badan Hukum baik seng
aja maupun tidak sengaja tidak diperkenankan 
membakar hutan, dan/atau melakukan tindak
an yang dapat menimb
ulkan kebaka
ran hutan.
Pasal 3
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang me
mbuka lahan, baik lahan milik perorangan, 
lembaga maupun lahan milik negara di Wilaya
h Kota Palangka Raya, tidak diperkenankan 
melakukan pembakaran biomas hasil tebas 
tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa 
mengikuti prosedur yang telah dite
tapkan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibe
narkan membiarkan lahan miliknya terbakar 
tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.
Pasal 5
Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibe
narkan membuang puntung rokok atau bahan 
lainnya di sepanjang jalan yang
 dapat menyebabkan ve
getasi terbakar dan terus meluas ke 
hutan dan/atau lahan di sekitarnya.
Pasal 6
Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibenarkan membakar sampah di pekarangannya 
pada saat kabut asap tebal menutupi at
mosfir wilayah Kota Palangka Raya.
Bagian Kedua 
Ijin Pembakaran Hutan dan atau Lahan
Pasal 7
(1)   Pembakaran lahan harus mendapat izin tertulis.
(2)   pemberi izin sebagaimana ayat (1) Pasal in
i berdasarkan luas lahan yang diberi izin untuk 
membakar biomas adalah: 
a.  Lahan dengan luas antara 0 - 0,1 ha, oleh Ketua RT setempat. 
b.  Lahan dengan luas antara 0,1 - 0,5 ha, oleh Lurah setempat. 
c.  Lahan dengan luas antara 0,5 - 2,5 ha, oleh Camat setempat. 
d.  Lahan dengan luas lebih 
dari 2,5 ha, oleh Walikota.
(3)   Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga 
Kewajiban Dalam Upaya Pencegahan
Pasal 8
(1)   Setiap orang dan/atau Badan Hukum berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan 
lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.
(2)   Setiap orang dan/atau Badan Hukum berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran di 
luar areal lahan yang dibakar terencana.
Pasal 9
(1)   Setiap orang dan/atau penanggung ja
wab sebagaimana dalam Pasal 8 wajib memiliki 
sarana dan prasarana yang memadai untu
k mencegah terjadinya kebakaran hutan 
dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
(2)   Setiap orang dan/atau penanggung jawa
b sebagaimana dalam Pasal 8 wajib mengontrol 
dan memelihara lahan miliknya dari benc
ana kebakaran, terutama selama musim 
kemarau.
BAB III 
PENGENDALIAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN/ATAU LAHAN
Bagian Pertama 
Tata Cara Pembakaran Lahan
Pasal 10
(1)   Sebelum dilakukan pembakaran, areal laha
n yang akan dibakar harus diberi batas atau 
sekat bakar keliling dengan lebar minima
l 3 meter dan bersih dari biomas yang 
berpeluang sebagai media menjalarkan api ke luar areal.
(2)   Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api yang memadai, 
yaitu seperti air yang dibungkus dengan pl
astik (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, 
penyemprot air dan bambu, pemukul dari po
hon kecil atau ranting berdaun, dan lain-
lain.
(3)   Titik memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang 
berlawanan dengan arah angin.
(4)   Pada saat atmosfir wilayah kota ditutu
pi oleh kabut asap teba
l, tidak diperkenankan 
masyarakat membakar lahan/ladang dan atau sampah dalam jumlah tertentu yang 
berpeluang meningkatkan kepekatan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan 
permukiman.
(5)   Pada saat pembakaran lahan, haru
s ditunggu sampai api benar-benar padam.
Bagian Kedua 
Waktu Pelaksanaan Pembakaran Lahan
Pasal 11
(1)   Pembakaran areal ladang untuk tujuan 
penanaman padi dan palawija, dapat dilakukan 
pada menjelang akhir musim kemarau, karena terkait erat dengan jadwal tanam dan 
kebutuhan air berdasarkan curah hujan.
(2)   Pembakaran areal atau lahan kebun (buk
an padi/palawiija) dapat dilakukan di luar 
periode musim kemarau.
(3)   Pembakaran areal atau lahan cadangan pe
mukiman yang terdapat di luar kota/desa di 
kiri-kanan ruas jalan, dapat dilaku
kan di luar periode musim kemarau.
BAB IV 
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHA
N KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Bagian Pertama 
Penanggulangan
Pasal 12
(1)   Setiap orang atau Badan Hukum berkewaj
iban menanggulangi keba
karan hutan dan/atau 
lahan miliknya, apabila terjadi kebakaran atau terbakar di luar waktu pelaksanaan 
pembakaran yang telah ditetapkan pada
 Pasal 11 Bab III Peraturan Daerah ini.
(2)   Setiap orang atau Badan Hukum berkew
ajiban menanggulangi kebakaran hutan atau 
lahan yang bersumber dari lahan miliknya da
n segera berkoordinasi dengan pemilik lahan 
dimaksud.
(3)   Setiap lembaga yang ditunjuk oleh 
pemerintah sebagai Penanggulang Bencana, 
berkewajiban penuh menanggulangi kebakaran 
hutan dan/atau lahan, baik yang terjadi 
sengaja dan tidak sengaja oleh pihak manapun.
Pasal 13
Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 10 
bertanggung jawab dan bertindak dini atas terj
adinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau 
lahan yang digarap da
n kebakaran hutan akibat meluas 
dari kebakaran lahan miliknya, 
sebelum melakukan koordinasi dan mendapat 
pertolongan dari Lembaga Penanggulangan 
Bencana.
Bagian Kedua 
Pemulihan
Pasal 14
(1)   Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran biomas yang 
mengakibatkan terjadinya kebaka
ran hutan dan atau lahan di 
luar lokasi usahanya atau 
lahan yang digarap, wajib melakukan pemulihan seperti penanaman/pemeliharaan 
komoditi bernilai ekonomis dan berkelanjutan.
(2)   Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib 
melaporkan upaya pemulihan yang akan dan/atau telah dilakukan kepada Pemerintah 
Kota Palangka Raya.
BAB V 
PENERTIBAN
Bagian Pertama 
Wewenang Walikota
Pasal 15
Walikota berwenang untuk :
a.  Melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap setiap orang 
dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi 
usaha atau lahan yang digarapnya;
b.  Mencabut ijin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan.
Bagian Kedua 
Wewenang Camat
Pasal 16
Camat berwenang untuk :
a.  Melakukan koordinasi dan membina kerjasama dalam penanggulangan dan pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh satuan pemadam swakarsa dan 
masyarakat;
b.  Melakukan pemantauan dan mengevaluasi 
akibat dan dampak yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan atau lahan.
Bagian Ketiga 
Wewenang Damang Kepala Adat
Pasal 17
(1)   Dalam melaksanakan tindakan terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau 
badan dengan sengaja dan/atau kelalaian ya
ng mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau 
lahan sehingga sejumlah pohon dan atau tana
man rusak yang dilindungi oleh Hukum Adat 
maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan dan memberlakukan sanksi berdasarkan 
hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)   Tata cara dan ketentuan lebih lanjut dala
m hal ayat (1) Pasal ini diatur oleh Keputusan 
Walikota.
Bagian Keempat 
Wewenang Lurah
Pasal 18
(1)   Dalam rangka menanggulangi dan memada
mkan kebakaran hutan dan lahan, maka Lurah 
membentuk organisasi Tim Serbu Api Kelurahan atau disingkat TSAK.
(2)   Tujuan dan kegiatan TSAK sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah dalam rangka 
penanggulangan kebakaran hutan dan la
han di Wilayah Kota Palangka Raya.
(3)   Akibat dari pembentukan TSAK sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.
Bagian Kelima 
Wewenang Ketua RT
Pasal 19
(1)   Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pendelegasian wewenang secara nyata 
dengan melibatkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, maka kepada Ketua RT untuk:
a.  Membentuk POSKO Kebakaran Hutan dan La
han di tingkat RT setempat sebagai upaya 
pencegahan dan penanggulangan dini;
b.  Membangun dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat;
c.  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Serbu Api Kelurahan;
d.  Melakukan pengawasan dan mengajukan gugatan ke pengadilan dan atau melaporkan 
ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan
 yang merugikan kehidupan masyarakat 
akibat terjadinya kebakaran.
(2)   Selain mengajukan gugata
n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, Ketua 
RT dapat menawarkan penyelesaian yang di
tempuh melalui Damang Kepala Adat untuk 
pelaksanaan sanksi berdasarkan hukum adat ya
ng berlaku dan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI 
GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
(1)   Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain atau lingkungan hidup, mewajibk
an kepada penanggung jawab perbuatan itu 
untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ting
kat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan 
kepada Daerah untuk biaya rehabilitasi, pemuli
han kondisi hutan, atau tindakan lain yang 
diperlukan.
(2)   Tata cara dan penetapan besarnya ganti 
kerugian sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini 
diatur secara tersendiri 
dengan Keputusan Walikota.
(3)   Pembayaran sejumlah uang ganti rugi 
dimaksudkan ayat (1) Pasal ini dapat diganti 
dengan tindakan langsung oleh penanggung 
jawab perbuatan dengan melaksanakan sanksi 
sosial misalnya berupa kewajiban penanaman pohon kembali sejumlah tertentu 
berdasarkan keputusan Walikota.
(4)   Dalam hal pelanggaran terhadap ketentua
n Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan 
Hukum atau pemegang izin dikenakan sanksi administratif.
BAB VII 
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1)   Setiap orang/atau badan dengan seng
aja ataupun karena kelalaiannya melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ayat 
(1), 8, 9, 10, 11, 12, 
13, dan 14 Peraturan Daerah ini diancam de
ngan pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda setinggi-tinggin
ya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2)   Tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII 
PENYIDIKAN
Pasal 22
(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan peny
idikan tindak pidana terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah ini.
(2)   Wewenang penyidik sebagaimana di
maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a.  menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana;
b.  meneliti, mencari dan me
ngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran;
c.  meminta keterangan dan barang bukti 
dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana;
d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana;
e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam ra
ngka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana;
g.  menyuruh berhenti, melarang seseoran
g meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
h.  mengambil sidik jari dan memotret sese
orang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.  memanggil orang untuk didengar keterang
annya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;
j.  menghentikan penyidikan setelah mendapat
 persetujuan dari Walikota atas petunjuk 
dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui penyidik POLRI memberitahukan 
hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
k.  melakukan tindakan lain
 yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ay
at (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undan
g Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana.
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
 ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berl
aku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan perundan
gan Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ke
bakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota 
Palangka Raya ini dengan penempatannya da
lam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.
Disahkan di Palangka Raya   
pada tanggal 7 April 2003    
WALIKOTA PALANGKA RAYA, 
ttd.                     
SALUNDIK GOHONG         
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 7 April 2003 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
                             ttd. 
                        MARTOYO
LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2003 NOMOR 07