Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan/Korupsi dan Penyuapan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

b. Korupsi dan Penyuapan

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf b 
menyebutkan bahwa yang dimaksud korupsi dan penyuapan adalah 
tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam 
UU. 

Batasan mengenai perbuatan korupsi diatur oleh UU nomor 
20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam UU 
diatas dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu : 

1. tindak pidana korupsi umum  yang terdiri dari : 

a. perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara 

b. perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan 
perekonomian negara.

2. tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak 
pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, 
advokat sebagaimana yang diatur dalam KUHP; jabatan 
penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta 
pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan 
umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia. 

3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi . Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan  yang tidak benar dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.