Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK /Syarat Formil Permohonan dan Pokok Perkara/Pokok Perkara
b. Pokok Perkara

UUD 1945 dan UU MK seolah membuat klasifikasi pokok 
perkara tuduhan impeachment kedalam 2 (dua) kelompok yaitu (a) 
Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum 
dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang termasuk 
dalam pelanggaran hukum dalam kelompok pertama adalah berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk 
dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan atau Wakil 
Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) UUD 
1945 serta pasal 6 UU nomor 23 tahun 2003 sebagai penjabaran 
dari pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Akan tetapi pengelompokkan ini tidak membawa dampak 
hukum yang berbeda. Karena bilamana Presiden dan/atau Wakil 
Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar 
hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 
termasuk dalam kelompok kedua maka amar putusan MK adalah 
membenarkan pendapat DPR.Namun bila Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau 
tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan 
permohonan ditolak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia