Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab VII
KSSK: Mengambil Aksi atau Tidak Mengambil Aksi 
Dalam menangani permasalahan Bank Century, tujuan KSSK dalam 
mengambil aksi atau tidak mengambil aksi adalah bagaimana meminimalisir 
biaya/risiko yang timbul untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Diagram 7.1: Untung Rugi Penyelamatan Bank Century 

Dengan kondisi faktual dan obyektif yang telah diuraikan pada Bab 
sebelumnya, terlihat bahwa pada 21 November 2008 yang lalu para 
pengambil kebijakan, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur BI, 
dihadapkan pada pilihan berat. 

Pilihannya, mengambil tindakan penyelamatan Bank Century atau 
tidak ambil tindakan dengan membiarkan Bank Century ditutup. 
Pilihan tersebut sebenarnya bermuara pada satu tujuan akhir yang 
sama yaitu pencegahan krisis. 

Diagram 7.1 mengilustrasikan perhitungan biaya yang timbul dari dua 
pilihan yang ada. Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa baik pilihan 
menyelamatkan maupun menutup Bank Century, akan mengakibatkan 
munculnya biaya bagi LPS. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan yang 
terbaik adalah didasarkan pada pilihan yang biayanya lebih murah. Ongkos 
dari penyelamatan Bank Century bagi LPS sampai dengan akhir tahun 
kelima, secara konservatif diperkirakan sekitar Rp 3,7 triliun. Sedangkan 
apabila Bank Century ditutup, ongkosnya bisa mencapai Rp 5,8 triliun. Ini 
belum memperhitungkan ongkos apabila terdapat bank lain yang ditutup 
sehingga LPS harus membayar dana penjaminan (Catatan: DPK yang dijamin 
LPS per November 2008 sebesar lebih dari Rp 1.000 triliun). Dengan 
demikian, secara rasional, pilihan yang terbaik pada saat itu adalah 
menyelamatkan Bank Century. 

Andaikan pada saat itu KSSK tidak ambil aksi dan membiarkan Bank Century 
ditutup, apakah tidak akan terjadi krisis? 

Kita tidak tahu. Yang jelas, jika terjadi krisis maka biayanya akan sangat 
mahal. Jika kita melihat kembali krisis 1997/1998, penutupan 16 bank kecil 
pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangat 
besar: biaya rekapitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun), pertumbuhan 
negatif 13%, pengangguran yang meningkat hingga 20% angkatan kerja, 
menciutnya perdapatan per kapita, meningkatnya penduduk miskin, dan 
terjadinya kekacauan politik. 

Jika kita membandingkan biaya yang kita keluarkan dalam rangka 
pencegahan krisis dengan biaya negara lainnya, biaya tersebut jauh lebih 
rendah. Sebagai contoh biaya penyelamatan yang dilakukan oleh USA dan UK 
pada krisis akhir 2008 masing-masing mencapai 1,3 triliun USD dan sekitar 
1,2 triliun GBP. 

Beberapa kutipan dari media massa terkait keputusan KSSK adalah 

Hasil Yang Telah Dicapai 

Keputusan KSSK tersebut adalah tepat setelah kita melihat hasil-hasil yang 
telah kita capai pada saat ini, yaitu: TIDAK TERJADI KRISIS dan STABILITAS 
SISTEM KEUANGAN TERJAGA. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator 
keuangan dan ekonomi sebagai berikut : 

Kompas, 17 Desember 2009 

“Biaya untuk penyelamatan adalah Rp 6,7 triliun dan biaya kalau ditutup adalah Rp 
6,4 triliun. Biaya yang relevan sebenarnya adalah sebesar Rp 0,3 triliun. Biaya 
sebesar Rp 0,3 triliun ini akan dengan mudah dapat di-recovery dari hasil penjualan 
saham PMS hasil penyelamatan BC (bahkan dengan perhitungan yang konservatif 
sekalipun). Bandingkan misalnya dengan aset yang dimiliki oleh Robert Tantular 
yang menyebar di beberapa Negara yang menurut Ketua PPATK mencapai 1.151 
juta dolar AS yang terdapat di Hongkong (1.119,5 juta dolar AS), New Jersey (16,5 
juta dolar AS), Guernsey (14,8 juta dolar AS), Inggris (USD 55.000 ), Bermuda 
(USD300.000). Seluruh asset ini harus ditarik dan diselamatkan kembali ke 
Indonesia. Oleh karena itu, upaya perolehan aset dari pihak yang melakukan 
kejahatan menjadi perhatian kita semua.” 

Tempo 2 Des 2009 

“… pilihan penutupan BC akan mengakibatkan potensial 23 peer banks yang setara 
atau lebih kecil mempunyai masalah likuiditas dan permasalahan lain yang kurang 
lebih sama dengan Bank Century dengan perkiraan biaya Rp 18 triliun” 

Eko B. Supriyanto 

1. Penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah. IHSG 
naik kembali dari sekitar 1100 pada bulan November 2008 menjadi 
2500 pada akhir Desember 2009. Dalam periode yang sama rupiah 
mengalami apresiasi dari Rp12.100 menjadi Rp 9.500 dengan volatilitas 
yang relatif stabil. 

Grafik 7.1: Indeks Harga Saham Gabungan dan Nilai Tukar Rupiah 

Grafik 7.2: Volatilitas Rupiah 

2. Credit Default Swap (CDS) Indonesia turun tajam dari 980 bps per 
November 2008 menjadi sekitar 260 bps per November 2009. Hal ini 
menunjukkan terjadinya penurunan risiko Indonesia di mata investor, 
yang secara langsung juga tercermin pada penurunan yield SUN secara 
tajam pada periode yang sama (lihat grafik 2.3). Penurunan premi risiko 
ini sangat signifikan untuk mengurangi tekanan beban bunga penerbitan 
SUN pada APBN. 

Grafik 7.3: Credit Default Swap (CDS) 

3. Cadangan devisa naik sebesar 31,21% dari USD 50,18 milyar per 
November 2008 menjadi USD 65,84 per November 2009, yang 
mengindikasikan adanya arus modal yang masuk kembali sebagai wujud 
kepercayaan investor asing terhadap stabilitas keuangan nasional. 

Grafik 7.4: Cadangan Devisa 

4. Kepemilikan SUN oleh investor asing mulai meningkat sejak April 2009 
dengan melakukan pembelian SUN yang meningkat cukup signifikan. 
Pembelian SUN terbesar oleh asing pada bulan Oktober 2009 sebesar 
Rp8,19 triliun. Indikator ini menunjukkan pemulihan kepercayaan 
investor asing terhadap perekonomian Indonesia. 

Grafik 7.5 : Investor asing kembali membeli SUN 

5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, namun tetap 
positif dan jauh lebih baik dibanding negara-negara lain yang mengalami 
mengalami pertumbuhan negatif. Sementara itu, pendapatan per kapita 
juga naik dan penciptaan lapangan kerja masih terjadi. 

Tabel 7.1: Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara