Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab VIII
BAB
VIII

REKLAME
ATAU TUNTUTAN KEMBALI DALAM HAL KEPAILITAN.

 

Pasal
230

Jika barang bergerak telah dijual dan
diserahkan, dan harga pembeliannya belum dilunasi sepenuhnya, dalam hal
kepailitan pembeli, penjual berhak untuk menuntut kembali barang itu menurut
ketentuan-ketentuan berikut. 

 

Pasal
231

Untuk melakukan hak penuntutan kembali
disyaratkan, bahwa barang itu masih berada dalam keadaan yang sama seperti
waktu diserahkan.

Bukti untuk itu diizinkan, meskipun barang itu
sudah dikeluarkan dari bungkusannya, dibungkus kembali atau dikurangi. 

 

Pasal
232

Barang bergerak, yang telah dijual baik dengan
penentuan waktu maupun tanpa penentuan waktu dapat dituntut kembali, bila
barang itu masih dalam perjalanan, baik di darat maupun di air, atau bila
barang itu masih berada pada orang yang jatuh pailit, atau pada pihak ketiga
yang menguasai atau menyimpan barang itu untuknya.

Dalam kedua hal, tuntutan kembali hanya dapat
dilakukan dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung dari hari barang itu di
simpan di bawah kekuasaan orang yang pailit atau pihak ketiga. 

 

Pasal
233

Bila pembeli telah melunasi sebagian uang
pembeliannya, maka pada penuntutan kembali seluruhnya, penjual wajib memberikan
kembali uang yang telah diterimanya kepada harta pailit itu. 

 

Pasal
234

Bila barang yang dijual hanya sebagian
didapatkan pada harta pailit, pemberian kembali dilakukan menurut imbangan dan
dalam perbandingan dengan harga pembelian dalam keseluruhannya. 

 

Pasal
235

Penjual yang menerima kembali barangnya wajib
memberikan ganti rugi kepada harta orang yang jatuh pailit untuk semua yang
telah dibayar atau yang masih terutang karena bea, upah pengangkutan, komisi,
asuransi, avarij umum (kerugian laut umum), dan selanjutnya segala biaya yang
digunakan untuk keselamatan barang dagangan. 

 

Pasal
236

Bila pembeli telah mengakseptasi dengan Surat
wesel atau Surat dagang lain jumlah penuh dari harga barang yang dijual dan
diserahkan, maka tidak terjadi penuntutan kembali.

Bila akseptasi itu dilakukan untuk sebagian
dari uang pembelian yang terutang, dapat dilakukan penuntutan kembali, asalkan
untuk kepentingan harta orang yang pailit diadakan jaminan untuk hal sebagai
akibat dari akseptasi itu, yang darinya dapat dituntut. 

 

Pasal
237

Bila barang yang dituntut kembali diambil
dengan itikad baik sebagai jaminan utang oleh pihak ketiga, penjual tetap
mempunyai hak menuntut kembali, akan tetapi sebaliknya mempunyai kewajiban
kepada pemberi utang untuk memenuhi jumlah yang dipinjamkan, dengan bunga dan
biaya yang terutang. 

 

Pasal
238

Tuntutan kembali barang dihapus, bila barang
itu selama perjalanan dibeli dengan itikad baik oleh pihak ketiga atas faktur
dan atas konosemen atau surat muatan.

Namun penjual aslinya dalam hal itu berhak
untuk menagih pada pembeli harga pembeliannya, selama belum dilunasi sebesar jumlah
tagihannya, dan Ia mempunyai hak mendahului terhadap uang itu, dengan tidak
diperbolehkan untuk mencampurkan uang itu dengan harta orang yang pailit.

Ketentuan alinea yang lalu berlaku juga dalam
hal barang itu, setelah berada dalam penguasaan orang yang pailit atau
seseorang yang bertindak untuknya, akibat pembelian dan penyerahan dengan
itikad baik, telah menjadi milik pihak ketiga. 

 

Pasal
239

Para pengurus harta pailit mempunyai wewenang
untuk mempertahankan harta itu, barang-barang yang dituntut kembali, asalkan
memenuhi harga pembelian kepada penjual yang olehnya telah dipersyaratkan pada
orang yang pailit. 

 

Pasal
240

Selama barang bergerak yang diberikan dalam
komisi masih berada pada komisioner atau pada pihak ketiga yang menguasainya
atau menyimpan untuk orang yang pailit, barang-barang itu dapat dituntut
kembali oleh pemberi komisi, dengan kewajiban yang dinyatakan dalam pasal 235.

Hak menuntut kembali yang sama terjadi
terhadap harga pembelian barang-barang yang diberikan dalam komisi dan yang
telah dijual dan diserahkan oleh komisioner, asalkan harga pembeliannya tidak
dilunasi sebelum kepailitannya, walaupun komisioner telah memperhitungkan
keuntungan sebagai jaminan untuk pembelinya, atau yang dinamakan del credere.

 

Pasal
241

Jika barang-barang yang diberikan dalam komisi
diambil sebagai jaminan utang oleh pihak ketiga dengan itikad baik, berlakulah
peraturan-peraturan dari pasal 237.

 

Pasal
242

Bila dalam harta pailit terdapat surat-surat
wesel, surat-surat dagang dan surat lain yang belum sampai jatuh tempo
pembayarannya, atau yang sudah sampai jatuh temponya dan belum dibayar, yang
diserahkan ke tangan orang yang pailit hanya dengan amanat untuk menagihkannya
dan memegang jumlah uangnya untuk penggunaan pengirim, atau untuk melakukan pembayaran
tertentu yang ditunjuk atau bila hal itu dimaksudkan untuk menjamin surat-surat
wesel yang ditarik atas orang yang pailit dan diakseptasi olehnya, atau
surat-surat yang harus dibayar di tempat tinggalnya, maka surat-surat wesel,
surat-surat dagang dan surat-surat lain itu dapat dituntut kembali, selama hal
ini masih berada pada orang yang pailit, atau pada pihak ketiga yang menguasai
atau menyimpan untuknya, namun semua tidak mengurangi hak atas harta itu untuk
minta jaminan yang untuknya mungkin dapat dituntut darinya karena
akseptasi-akseptasi orang yang pailit. 

 

Pasal
243

Juga selain soal maksud atau akseptasi yang
disebut dalam pasal yang lalu, surat-surat wesel, atau surat-surat dagang atau
surat-surat lainnya yang dialihkan kepada orang yang pailit dapat dituntut
kembali, meskipun ada sesuatu yang dimasukkan dalam rekening koran, asalkan
pengirimnya pada waktu pengiriman, atau kemudian, tidak pernah berutang sama
sekali untuk sesuatu jumlah pada orang yang pailit dan tidak termasuk dalam hal
itu biaya yang timbul karena pengiriman itu. 

 

Pasal
244

Dihapus dg.  S. 1938-276.

 

Pasal
245

Dihapus dg.  S. 1938-276.