Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002 

TENTANG 

GRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan,
peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang
telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan
permohonan grasi kepada Presiden;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Grasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan
oleh Presiden.

2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II 

RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup,
penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut;
atau

b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana
penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
keputusan pemberian grasi diterima.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4

(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang
diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung.

(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :

a. peringanan atau perubahan jenis pidana;

b. pengurangan jumlah pidana; atau

c. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN

PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim
atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak
hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama.

Pasal 6

(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan
kepada Presiden.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat
diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi
oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau
keluarganya, kepada Presiden.

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. 

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga
Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada
Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan
berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan
tertulis kepada Presiden. 

Pasal 11

(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

(3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada :

a. Mahkamah Agung;

b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;

c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan

d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang
mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan
sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima
oleh terpidana.

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan
permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua
permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan
kembali diputus lebih dahulu.

(2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo
_

PENJELASAN 

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002 

TENTANG 

GRASI 

I. UMUM 

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut
dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai
lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini
dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian
permohonan grasi, Undang-Undang tersebut di samping tidak mengenal
pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga
melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan
pidana (criminal justice system) dan mengatur pula penundaan
pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Hal
tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan
dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan
putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama
dan terlalu birokratis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan
pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk
pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian,
pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi
bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,
melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati
pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan,
tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan
rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip
umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian
permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan
dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang
berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban
penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan
grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan
pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta
ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan,
kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula
bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali
untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan
grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka
bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah
lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi
tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana
mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana,
dalam Undang-Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian
permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap
proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi,
terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden,
dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang
memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah
Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan
hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap" adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana;

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi
dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana; atau

3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan di lingkungan
peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang
memutus perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas [DEL: :DEL]

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas 

Ayat (2)

Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana
untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada
tingkat banding atau kasasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah isteri atau suami, anak
kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "berkas perkara" adalah termasuk putusan
pengadilan tingkat pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding
atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a 

Cukup jelas

Huruf b dan huruf c

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan
keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan
Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat
militer yang menuntut perkara terpidana. 

Huruf d

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan
keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Militer tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234