Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab I
<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
310

<p class=MsoNormal>Kapal laut adalah semua kapal yang
dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan bagi itu.

<p class=MsoNormal>Dalam Bab I sampai dengan Bab IV buku ini yang
dimaksud dengan kapal semata-mata hanya kapal laut.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
311

<p class=MsoNormal>Kapal Indonesia adalah kapal yang dianggap
sebagai kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang surat laut dan
pas kapal.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
312

<p class=MsoNormal>Kapal yang telah atau sedang dibuat di negeri
ini, dianggap sebagai kapal Indonesia, sampai pembuatnya menyerahkannya kepada
orang yang atas bebannya kapal itu telah atau sedang dibuat, atau memasukkannya
dalam pelayaran atas bebannya sendiri.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
313

<p class=MsoNormal>Pengalihan seluruhnya atau sebagian saham pada
kapal, yang karenanya kapal itu akan berakhir menjadi kapal Indonesia,
membutuhkan persetujuan semua, sesama-pemilik.

<p class=MsoNormal>Bila pemilik saham pada kapal kehilangan
kewarganegaraan Indonesia atau berhenti sebagai penduduk Indonesia, atau bila
hak milik suatu saham pada kapal seluruhnya atau sebagian dengan cara lain
daripada penyerahan, beralih kepada orang, yang bukan warga negara Indonesia
atau bukan penduduk Indonesia, sehingga karena itu kapalnya tidak lagi sebagai
kapal Indonesia, maka masing-masing dari para sesama pemilik selama enam bulan
mempunyai hak untuk memohonkan kepada raad van justitie di tempat terdaftarnya
kapal itu dalam register kapal, suatu perintah penjualan umum saham itu.
Perintah itu diberikan setelah mendengar atau memanggil secukupnya para anggota
perusahaan kapal itu. Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat oleh
panitera. Saham itu hanya boleh diberikan kepada orang yang menginginkan, yang
karena diperolehnya kapal itu memenuhi kembali syarat yang ditetapkan untuk
kapal Indonesia. Kapal itu dengan demikian dianggap tidak kehilangan
kedudukannya sebagai kapal Indonesia.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
314

<p class=MsoNormal>Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya
berukuran paling sedikit 20 m3 dapat dibukukan dalam register kapal
menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri.

<p class=MsoNormal>Dalam ordonansi ini diatur juga cara peralihan
milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam register kapal itu atau kapal
dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan.

<p class=MsoNormal>Atas kapal dalam pembuatan dan saham-saham
pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register
kapal dapat diadakan hipotek.

<p class=MsoNormal>Atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama
tidak dapat diadakan hak gadai. Atas kapal yang dibukukan, Kitab Undang-undang
Perdata pasal 1977 tidak berlaku.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
315

<p class=MsoNormal>Urutan tingkat antara hipotek-hipotek
ditentukan oleh hari pendaftarannya. Hipotek yang didaftarkan pada satu hari
yang sama, mempunyai tingkat yang sama.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
315a

<p class=MsoNormal>Bila piutangnya berbunga, maka hipotek itu
berlaku juga sebagai jaminan terhadap bunga dari jumlah pokok untuk tahun yang
berjalan, beserta dua tahun sebelumnya.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
315b

<p class=MsoNormal>Kreditur yang piutangnya dijamin dengan
hipotek, dapat menuntut haknya atas kapal itu atau sahamnya atas kapal, di
tangan siapa pun kapal itu berada.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
315c

<p class=MsoNormal>Terhadap hipotek kapal, sekedar hal ini
dimungkinkan oleh sifat barang jaminan itu, dilakukan penerapan yang sesuai
dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal-pasal 1168, 1169, 1171
alinea ketiga dan keempat, 1175, 1176 alinea kedua, 1177, 1178, 1180, 1186,
1187, 1189, 1190, 1193-1197, 1199-1205, 1207-1219, 1224-1227 tentang hipotek.

<p class=MsoNormal>Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1185
berlaku juga baik terhadap soal penyewaan maupun terhadap soal pencarteran
menurut waktu dari kapal yang dihipotekkan. Bila kapal itu dipertanggungkan
terhadap kebakaran atau terhadap bahaya lain, maka di samping itu berlaku juga
Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 297 dan pasal 298.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
315d

<p class=MsoNormal>Bila sebuah kapal karena lain daripada
sita-lelang tidak lagi sebagai kapal Indonesia, tagihan hipoteknya menjadi
dapat ditagih, bila hal itu belum demikian adanya. Tagihan itu tetap dapat
ditagih atas kapal itu, sampai telah lunas, dengan mendahulukan tagihan
kemudian, meskipun hal itu didaftar di luar Indonesia.

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>Pasal
315e</b>

<p class=MsoNormal>Dalam hal sita-lelang di luar Indonesia
terhadap kapal yang didaftarkan dalam register kapal, maka kapal itu tidak
dibebaskan dari hipotek yang membebaninya berdasarkan pasal sebelum ini,
kecuali bila para kreditur telah dipanggil sendiri untuk melakukan hak mereka
terhadap hasil lelang itu dan juga dengan nyata memberi kesempatan untuk itu.

<p class=MsoNormal>Hipotek atas saham tetap berlaku setelah
pengalihan atau pembagian kapalnya.

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316

<p class=MsoNormal>Piutang yang diberi hak mendahului atas kapal,
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 318, adalah:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>biaya sita-lelang; 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tagihan nakhoda dan anak buah kapalnya yang timbul
dari perjanjian perburuhan, selama mereka bekerja dalam dinas kapal itu;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>upah pertolongan, uang pandu, biaya rambu dan biaya
pelabuhan, dan biaya pelayaran lain-lain;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tagihan karena penubrukan. 

<p class=MsoNormal>Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1139
tidak berlaku terhadap kapal.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316a

<p class=MsoNormal>Tingkat piutang yang mempunyai hak mendahului
ditentukan oleh nomor, yang menyebutkan piutang itu, dalam pasal sebelum ini.

<p class=MsoNormal>Piutang dengan satu nomor yang sama mempunyai
tingkat yang sama dan dibayar menurut perimbangan, kecuali piutang untuk upah
pertolongan, yang darinya didahulukan yang lebih baru daripada yang lebih lama.

<p class=MsoNormal>Piutang yang mempunyai hak mendahului
didahulukan daripada hipotek. 

<p class=MsoNormal>Hak mendahului tersebut dalam nomor 31 pasal
yang lain, gugur, bila kapalnya memulai perjalanan baru. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316b

<p class=MsoNormal>Piutang dengan hak mendahului meliputi bunga
dan biaya-biaya berdasarkan undang-undang, sekedar ini belum termasuk dalam
nomor 1 pasal 316.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316c

<p class=MsoNormal>Piutang yang mempunyai hak mendahului atas
kapal, juga berhak mendahului tagihan yang timbul dari perusahaan kapal,
seperti tagihan untuk pembayaran muatan dan biaya angkutan, upah pertolongan,
bila kapalnya untuk dinas penyimpanan, upah pemanduan, bila kapal itu digunakan
untuk dinas pemanduan.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316d

<p class=MsoNormal>Hak mendahului yang diuraikan dalam pasal 316
dan pasal 316c, meluas sampai ke penggantian yang terutang karena kerusakan
atau kehilangan kapalnya atau karena kehilangan sebagian atau seluruhnya dari
salah satu tagihan yang disebut dalam pasal 316c.

<p class=MsoNormal>Hak mendahului tidak meluas sampai ke tagihan
dari perjanjian pertanggungan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
316e

<p class=MsoNormal>Kreditur yang piutangnya bersifat mendahului
dapat menuntut haknya atas kapal atau saham kapal, di tangan siapa pun itu
berada dan atas tagihan yang disebut dalam pasal 316c dan pasal 316d, juga
setelah pengalihan atau penggadaiannya kepada pihak ketiga.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
317

<p class=MsoNormal>Piutang yang berhak mendahului atas muatan
adalah:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>biaya sita-lelang;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tagihan pembayaran upah pertolongan dan kerugian
laut umum;

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0 cm;text-indent:-1.0 cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tagihan dari perjanjian pengangkutan.

<p class=MsoNormal>Piutang ini mendahului piutang yang disebut
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1139.

<p class=MsoNormal>Pada kapal nelayan laut, dimasukkan juga dalam
arti muatan, hasil penangkapan ikan yang ada di atas kapal. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
317a

<p class=MsoNormal>Urutan tingkat piutang yang berhak mendahului
ditentukan oleh nomor yang menyebutkan piutang itu dalam pasal sebelum ini.

<p class=MsoNormal>Dari piutang yang tersebut dalam nomor 21
pasal di atas, yang lebih baru didahulukan terhadap yang lebih lama.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
317b

<p class=MsoNormal>Piutang yang berhak mendahului itu meliputi
bunga dan biaya berdasarkan undang-undang, sekedar ini belum termasuk dalam
nomor 11 pasal 317.

<p class=MsoNormal>Hak mendahuluinya meluas sampai ke penggantian
yang terutang karena kerusakan atau kehilangan bagian dari muatan.

<p class=MsoNormal>Hak mendahului tidak meluas sampai ke tagihan
yang timbul dari perjanjian pertanggungan. 

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
318

<p class=MsoNormal>Tagihan mengenai kapal atau mengenai
perusahaan kapal atau berdasarkan tanggung jawab pengusaha perkapalan yang
diuraikan dalam pasal 321, setelah piutang yang berhak mendahului yang disebut
dalam pasal 316, dan setelah tagihan hipotek, berhak mendahului terhadap kapal
itu dan penggantian yang disebut dalam pasal 316d di atas semua tagihan karena
hal lain.

<p class=MsoNormal>Tagihan itu mempunyai tingkat yang sama dan
dibayar menurut perimbangan. Pasal 316c dan pasal 316e tidak berlaku terhadap
tagihan ini.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
318a

<p class=MsoNormal>Piutang dan tagihan yang disebut dalam pasal
316 dan pasal 318 dapat ditagih dengan hak mendahului atas kapalnya, juga bila
hal itu merupakan akibat dari pemakaian kapal untuk pelayaran di laut oleh
orang lain daripada pemiliknya, kecuali bila orang yang menggunakan kapal,
untuk itu tidak berwenang terhadap pemilik dan kreditur itu tidak beritikad
baik.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
318b

<p class=MsoNormal>Bila pembagian lewat pengadilan dari hasil
sebuah kapal asing terjadi di Indonesia, maka biaya sita-lelang, upah
pertolongan, uang pandu, biaya rambu dan biaya pelabuhan serta biaya pelayaran
lain, bagaimanapun ditempatkan di tingkat yang diberikan kepada itu semua oleh
pasal 316.

<p class=MsoNormal> 

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Pasal
319

<p class=MsoNormal>Ketentuan pasal-pasal 311-318b tidak berlaku
terhadap kapal-kapal yang dimiliki oleh Negara atau badan resmi, yang
diperuntukkan bagi dinas umum. 

<p class=MsoNormal>