Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999/Penjelasan
1. U M U M

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan
tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu
secara
terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan
tindak
pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat
untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin
meningkat,
karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan
kerugian
negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada
timbulnya
krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No. 3
Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu
memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat
dalam
rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk
tindak
pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
karena:
(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
pejabat

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di
daerah;
(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
yayasan, badan hukum,
dan perusahaan yang menyertakan modal negara,
atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian
Negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara
mandiri yang didasarkan
pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun di daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,
dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan rakyat.
Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi
penyimpangan keuangan
negara atau perekonomian negara yang semakin
canggih dan rumit, maka

tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang
ini dirumuskan
sedemikian rupa sehingga meliputi
perbuatan-perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
secara "melawan hukum"
dalam pengertian formil dan materiil. Dengan
perumusan tsb,

pengertian melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi dapat pula
mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang
menurut perasaan keadilan
masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi
dirumuskan secara
tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini
sangat penting uantuk

pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang
dianut dalam
Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah
dikembalikan
kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi
tetap diajukan ke
pengadilan dan tetap dipidana.
Perkembangan baru yang diatur dalam
Undang-undang ini adalah

korporasi Sebagai subyek tindak pidana korupsi
yang dapat
dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam
Undang-undang No. 3
Tahun 1971.
Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif
untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi,
Undang-undang ini memuat

ketentuan pidana yang berbeda dengan
Undang-undang sebelumnya,
yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus,
pidana denda yang
lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang
merupakan pemberatan
pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat
juga pidana penjara
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak
dapat membayar pidana

tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
Undang-undang ini juga memperluas pengertian
Pegawai Negeri, yang
a.l. adalah orang yang menerima gaji atau upah
dari korporasi
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
Negara atau masyarakat.
Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan
istimewa yang

diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga
pinjaman yang tidak
wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin
yang eksklusif,
termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang
bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi
tindak pidana korupsi yang

sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan
yang dikoordinasikan
oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan
dan penuntutan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan
efisiensi waktu
penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus
perlindungan hak

asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.
Untuk memperlancar proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan
tindak pidana korupsi, Undang-undang ini
mengatur kewenangan
penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai
dengan tingkat penanganan
perkara untuk dapat langsung meminta keterangan
tentang keadaan

keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank
dengan mengajukan hal
tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.
Di samping itu, Undang-undang ini juga
menerapkan pembuktian terbalik
yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni
terdakwa mempunyai hak
untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi dan

wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta
benda istri atau suami, anak, dan harta benda
setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara ybs., dan
penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan
dakwaannya.
Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang
seluas-luasnya kepada

masyarakat berperan serta untuk membantu upaya
pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
terhadap anggota masyarakat
yang berperan serta tsb diberikan perlindungan
hukurn dan penghargaan.
Selain memberikan peran serta masyarakat tsb,
Undang-undang ini juga
mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri
dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang
ini diundangkan.
Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi terdiri atas
unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tsb di atas,
Undang-undang Nomor 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi perlu diganti
dengan Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara melawan
hukum" dalam Pasal ini mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil
maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam
peraturan
perundang-undangan.
Namun apabila perbuatan tsb dianggap tercela
karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat.
Maka perbuatan tsb dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata "dapat"
sebelum frasa "merugikan keuangan atau
perekonomian negara"
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil,

yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan
dengan timbulnya akibat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan
tertentu" dalam ketentuan ini

dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku
tindak pidana korupsi
apabila tindak pidana tsb dilakukan pada waktu
negara dalam keadaan
bahaya sesuai dengan undang-undang yang
berlaku, pada waktu terjadi
bencana alam nasional, sebagai pengulangan
tindak pidana korupsi,
atau pada waktu negara dalam keadaan krisis
ekonomi dan moneter.

Pasal 3
Kata "dapat" dalam ketentuan ini
diartikan sama dengan Penjelasan
Pasal 2.
Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur
pasal dimaksud, maka
pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara,
tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku
tindak pidana tsb.
Pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara

hanya merupakan salah satu faktor yang
meringankan.
Pasal 5 dan Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut
atau Angkatan Darat yang

dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca
"Tentara Nasional Indonesia".
Pasal 8 s/d Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan "ketentuan yang
berlaku dalam Undang-undang ini"

adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum
pidana formil.
Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena
ancaman pidana pada
percobaan dan pembantuan tindak pidana pada
umumnya dikurangi 1/3
(satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana
korupsi yang bersifat transnasional atau lintas
batas teritorial
sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta
kekayaan hasil tindak
pidana korupsi antar negara dapat dicegah
secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan,
sarana, atau keterangan"
dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
huruf a dan huruf b
Cukup jelas
huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh
atau sebagian perusahaan"
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian
kegiatan untuk
sementara waktu sesuai dengan putusan
pengadilan.
huruf d

Cukup jelas.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh
hakim setelah eksekusi,
maka negara berkewajiban mengganti kerugian
kepada pihak ketiga
sebesar nilai hasil lelang atas barang tsb.

Ayat (4) dan Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengurus"

adalah organ korporasi yang menjalankan
kepengurusan korporasi ybs. Sesuai dengan
anggaran dasar, termasuk
mereka yang dalam kenyataannya memiliki
kewenangan dan ikut memutuskan
kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana
korupsi.

Ayat (2) s/d Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 21 s/d Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara
yang oleh Undang-undang
ditentukan untuk didahulukan maka mengenai
penentuan prioritas perkara
tsb diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang
di setiap proses
peradilan.
Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk
wewenang untuk melakukan
penyadapan (wiretaping).
Pasal 27
Yang dimaksud dengan "tindak pidana
korupsi yang sulit pembuktiannya",

a.l tindak pidana korupsi di bidang perbankan
perpajakan pasar modal,
perdagangan dan industri. Komoditi berjangka,
atau di bidang moneter
dan keuangan yang:
a. bersifat lintas sektoral;
b. dilakukan dengan menggunakan teknologi
canggih atau

c. dilakukan oleh tersangkal terdakwa yang
berstatus sebagai
Penyelenggara Negara
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas penyidikan,
penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan tetap

memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan
Instansi terkait.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rekening
simpanan" adalah dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito,
sertifikat deposito,
tabungan, dan atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu.
termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan
barang atau surat
berharga (safe-deposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk
bunga deviden,
bunga obligasi, atau keuntungan lain yang
diperoleh darisimpanan tsb.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi
kewenangan kepada penyidik
dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang
pada dasarnya di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk
membuka, memeriksa atau
menyita surat harus memperoleh izin teriebih
dahuiu dari Ketua
Pengadilan Negeri.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam
ketentuan ini adalah orang yang
memberi informasi kepada penegak hukum mengenai
terjadinya suatu

tindak pidana korupsi dan bukan pelapor
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara nyata telah
ada kerugian keuangan negara"
adalah kerugian negara yang sudah dapat
dihitung jumlahnya berdasarkan

hasil temuan instansi yang berwenang atau
akuntan publik yang ditunjuk.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "putusan bebas"
adalah putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1)
dan ayat (2)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
Pasal 33
Yang dimaksud dengan "ahli waris"
dalam Pasal ini adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama"
dalam Pasal ini adalah hanya
petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan
kejiwaan, yang
dipercayakan untuk menyimpan rahasia.
Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari
ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
menentukan bahwa jaksa yang wajib
membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan
terdakwa. Menurut
ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa
ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat
membuktikan hal tsb

tidak berarti ia tidak terbukti melakukan
korupsi, sebab penuntut
umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya.
Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian
terbalik yang terbatas,
karena jaksa masih tetap wajib membuktikan
dakwaannya.
Pasal 38

Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk
menyelamatkan kekayaan
negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun,
perkara dapat diperiksa
dan diputus oleh hakim.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Putusan" yang
diumumkan atau diberitahukan
adalah petikan surat putusan pengadilan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan pula untuk
menyelamatkan
kekayaan negara.

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk
melindungi pihak ketiga
yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga
puluh) hari dimaksudkan

untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi
terhadap barang-barang yang
memang berasal dari tindak pidana korupsi.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan
"mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa

Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
Ayat (2)
Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas
Huruf e
Perlindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan
untuk memberikan
rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) s/d Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
penghargaan kepada masyarakat yang berjasa
dalam tindak pidana

korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan
penghargaan baik berupa
piagam maupun premi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43 s/d Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874