Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa alam semesta dan segala isinya
diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan umat manusia yang
dalam pengelolaan dan pendayagunaannya diperlukan penguasaan,
pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
bertanggung jawab;

b. bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di
Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan
negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia
beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila;

c. bahwa untuk menumbuhkembangkan
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk
keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara
unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara
Republik Indonesia;

d. bahwa penumbuhkembangan sistem
nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi adalah tugas dan tanggung jawab negara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), ayat
(2), ayat (4), Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian
pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi
ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif
untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala
kemasyarakatan tertentu.

2. Teknologi adalah cara atau metode serta
proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi
pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan
manusia.

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang
luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh,
atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan
masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan
negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur
budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh
informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan
pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau
hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori
ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan
fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

6. Invensi adalah suatu ciptaan atau
perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah
serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil
penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi
teknologi.

8. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun
untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal,
fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

9. Inovasi adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan
penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau
cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada ke dalam produk atau proses produksi.

10. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi
dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya
dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna
potensinya.

11. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan
memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar
lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam
negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan
sebaliknya.

12. Lembaga penelitian dan pengembangan yang
selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

13. Badan usaha adalah badan atau lembaga
berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

14. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat
ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan
teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh
negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya
disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas
kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri atas Presiden beserta para menteri.

17. Pemerintah daerah adalah kepala daerah
beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif
daerah.

18. Menteri adalah menteri yang membidangi
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 2

Pengertian peristilahan dalam Pasal 1 yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan
berpikir, kebebasan akademis, dan tanggung jawab akademis.

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas
kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan
berpikir, asas kebebasan akademis, serta asas tanggung jawab akademis.

Pasal 4

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu
pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan
negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam
memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

BAB III 

FUNGSI, KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA,

DAN JARINGAN

Bagian Pertama

Fungsi

Pasal 5

(1) Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang
saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk
mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur
kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 6

(1) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur
perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi :

a. mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian,
pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi;

b. membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi
penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pasal 7

(1) Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 8

(1) Lembaga litbang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi
pendayagunaannya.

(3) Lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri,
atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan
tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi
masyarakat.

Pasal 9

(1) Badan usaha sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan
difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki
nilai ekonomis.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), badan usaha bertanggung jawab mengusahakan pendayagunaan manfaat
keluaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Pasal 10

(1) Lembaga penunjang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi berfungsi memberikan dukungan dan membentuk
iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan,
pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), lembaga penunjang bertanggung jawab mengatasi permasalahan atau
kesenjangan yang menghambat sinergi dan pertumbuhan perguruan tinggi,
lembaga litbang, dan badan usaha.

Bagian Ketiga

Sumber Daya

Pasal 11

(1) Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas keahlian,
kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan
intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan
dan teknologi.

(2) Setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan
nilai guna sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

(1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia
dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan
teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata
keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem
penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan
kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme,
organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan
sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi.

Pasal 13

(1) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran
informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta
kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan
perlindungan kekayaan intelektual.

(3) Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan
tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI
sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

(4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian,
pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik
oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang
melaksanakannya.

Pasal 14

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun
kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan
dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan
unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan
teknologi di kalangan masyarakat.

Bagian Keempat

Jaringan

Pasal 15

(1) Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan
interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari
keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan
secara sendiri-sendiri.

(2) Untuk mengembangkan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang,
wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi,
melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih
yang merupakan pemborosan.

Pasal 16

(1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih
teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau
masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sebagian biaya kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai oleh pihak lain, selain
pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pengalihan teknologi
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah diatur sebelumnya
dengan pihak lain tersebut.

(3) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan
pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan
jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih
teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam
kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan
atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak
merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan
tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing,
dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV 

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH

Bagian Pertama

Fungsi Pemerintah

Pasal 18

(1) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan
stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi
perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka
kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19

(1) Menteri wajib mengoordinasikan perumusan kebijakan strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan mempertimbangkan
segala masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Untuk mendukung Menteri dalam merumuskan arah, prioritas utama,
dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan,
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah membentuk
Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam menetapkan prioritas utama dan mengembangkan berbagai aspek
kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi, Menteri wajib memperhatikan pentingnya upaya :

a. penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan dan
teknologi yang strategis, dan peningkatan kapasitas penelitian dan
pengembangan yang merupakan tulang punggung perkembangan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan penguasaan ilmu-ilmu
sosial dan budaya yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

b. penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi untuk
meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi
serta memperkuat tarikan pasar bagi hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan;

c. penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan
penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen dan
memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri.

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi,
memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang
kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber
daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah
pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai
kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerahnya.

(3) Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud dalam ayat
(2), pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan
yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang
beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan
teknologi di daerahnya.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah

Pasal 21

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen
kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

(2) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan
dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian
insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
pembentukan lembaga.

(4) Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi lembaga
litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai
Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen
atau pemerintah daerah tertentu.

(5) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan
akuntabel.

Pasal 22

(1) Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar
nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh
perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan
lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non
hayati di Indonesia.

(3) Pemerintah menjamin perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen,
terhadap penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta
dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh
penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan
kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi
secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan
dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau
yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 25

(1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim
yang dapat mendorong perkembangan Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab untuk
berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui
organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap organisasi profesi wajib membentuk dewan kehormatan kode
etik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2).

BAB VI 

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan,
dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab
bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Pasal 27

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran
sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membiayai
pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
dan Pasal 21 ayat (1).

(3) Perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, lembaga penunjang,
organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan dana
dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Badan usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk
meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi
dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa
yang dihasilkan.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan dalam
lingkungan sendiri dan dapat pula digunakan untuk membentuk jalinan
kemitraan dengan unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi
lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII 

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 29

Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan,
pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau
pencabutan izin oleh instansi pemberi izin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 30

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia,
kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dijatuhi
sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2002

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo