Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU,
KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN
NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya serta Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak sebagai pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu dan membentuk Kota Batam;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN,
KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN
KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Kotamadya Batam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
c. Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau,
dan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
d. Propinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 57) sebagai undang-undang;

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA 

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dalam
wilayah Propinsi Riau.

Pasal 3

Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar,
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Langgam;
b. Kecamatan Bunut;
c. Kecamatan Kuala Kampar; dan
d. Kecamatan Pangkalan Kuras.

Pasal 4

Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar,
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Tambusai;
b. Kecamatan Kepenuhan;
c. Kecamatan Kunto Darussalam;
d. Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa
Kabun;
e. Kecamatan Rokan IV Koto;
f. Kecamatan Rambah; dan
g. Kecamatan Rambah Samo.

Pasal 5

Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Bengkalis, yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Kubu;
b. Kecamatan Bangko;
c. Kecamatan Rimba Melintang;
d. Kecamatan Tanah Putih; dan
e. Kecamatan Bagan Sinembah.

Pasal 6

Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang
terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Siak;
b. Kecamatan Minas; dan
c. Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 7

Kabupaten Karimun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan
Riau, yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Karimun;
b. Kecamatan Moro; dan
c. Kecamatan Kundur.

Pasal 8

Kabupaten Natuna berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan
Riau, yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Jemaja;
b. Kecamatan Siantan;
c. Kecamatan Bunguran Barat;
d. Kecamatan Bunguran Timur;
e. Kecamatan Serasan; dan
f. Kecamatan Midai.

Pasal 9

Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu, yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Singingi;
b. Kecamatan Kuantan Hilir;
c. Kecamatan Cerenti;
d. Kecamatan Benai;
e. Kecamatan Kuantan Tengah; dan
f. Kecamatan Kuantan Mudik.

Pasal 10

(1) Kota Batam berasal dari:

a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah:

1) Kecamatan Belakang Padang; 2) Kecamatan Batam Barat; dan 3)
Kecamatan Batam Timur;

b. Sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

1) sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi:

a) Desa Rempang Cate; b) Desa Sembulang; c) Desa Sijantung; d)
Desa Karas; dan e) Desa Pulau Abang;

2) sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi:

a) sebagian wilayah Desa Galang Baru, yaitu Pulau Air Raja dan Pulau
Mencaras; dan b) Desa Subang Mas.

(2) Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan
ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi:

a. Kecamatan Batu Ampar; b. Kecamatan Nongsa; c. Kecamatan Galang; d.
Kecamatan Sungai Beduk; e. Kecamatan Bulang; f. Kecamatan Belakang
Padang; g. Kecamatan Sekupang; dan h. Kecamatan Lubuk Baja.

Pasal 11

(1) Sisa wilayah Kecamatan Galang setelah dikurangi dengan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1) tetap
merupakan wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama
Kecamatan Teluk Bintan dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa
Pengujan.

(2) Kecamatan Bintan Utara setelah dikurangi dengan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2), tetap
merupakan Kecamatan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dengan pusat
pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Tanjung Uban Kota.

(3) Dengan ditatanya wilayah Kecamatan di Kota Batam, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan
Batam Timur dihapus.

Pasal 12

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kampar dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, dan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkalis
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, dan Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Dengan dibentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota
Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, dan sebagian Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b.

(4) Dengan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi
Riau dihapus.

Pasal 14

(1) Kabupaten Pelalawan mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak
Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis; b.
sebelah timur dengan Selat Gading dan Selat Air Hitam; c. sebelah
selatan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan Kecamatan
Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir
Penyu, dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan
Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi, Kabupaten
Kuantan Singingi; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri
dan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru.

(2) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir; b. sebelah timur dengan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan
Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten
Kampar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar dan Propinsi Sumatera Barat; dan d. sebelah barat dengan
Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat.

(3) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Selat Malaka; b. sebelah timur dengan
Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai; c. sebelah selatan dengan Kecamatan
Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kunto Darussalam,
Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; dan
d. sebelah barat dengan Propinsi Sumatera Utara.

(4) Kabupaten Siak mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu,
Kabupaten Bengkalis; b. sebelah timur dengan Kecamatan Merbau dan
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis; c. sebelah selatan
dengan Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan
Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

(5) Kabupaten Karimun mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia, dan
Selat Malaka; b. sebelah timur dengan Kota Batam; c. sebelah selatan
dengan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir; dan d. sebelah
barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

(6) Kabupaten Natuna mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan; b. sebelah timur dengan
Laut Cina Selatan; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Tambelan
Kabupaten Kepulauan Riau; dan d. sebelah barat dengan Semenanjung
Malaysia dan Pulau Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.

(7) Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,
Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
c. sebelah selatan dengan Propinsi Jambi; dan d. sebelah Barat dengan
Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan Propinsi Sumatera Barat.

(8) Kota Batam mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Selat Singapura; b. sebelah timur dengan
Kecamatan Bintan utara dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Kepulauan
Riau; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Senayang, Kabupaten
Kepulauan Riau; dan d. sebelah Barat dengan Kecamatan Moro dan
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.

(9) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang
ini.

(10) Penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, secara
pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah
Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten
Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kota
Batam wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten masing-masing,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak
terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/
Kota.

Pasal 16

(1) Ibukota Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci.

(2) Ibukota Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian.

(3) Ibukota Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Ujung Tanjung.

(4) Ibukota Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura.

(5) Ibukota Kabupaten Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun.

(6) Ibukota Kabupaten Natuna berkedudukan di Ranai.

(7) Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan.

BAB III KEWENANGAN DAERAH 

Pasal 17

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh bidang
pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik, luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 18

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dipilih
dan disahkan seorang Bupati/ Walikota dan seorang Wakil
Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
di Kabupaten/Kota masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabupaten/Kota, dinas-dinas
Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis Kabupaten/Kota, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21

(1) Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah
Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

(2) Status dan kedudukan Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan
Pembangunan Nasional dan Daerah sehubungan dengan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan.

(3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita
Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
diterbitkan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal
diresmikannya Kota Batam.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu
tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
terdiri atas:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai
politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota masing-masing; dan b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kampar setelah dikurangi
dengan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.

(5) Dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak,
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis setelah
dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten
Siak.

(6) Dengan terbentuknya Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Riau setelah
dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun dan Kabupaten
Natuna.

(7) Dengan terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu disesuaikan
dengan jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi
dengan jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 23

Pada saat terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Penjabat
Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan
Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati
Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam
untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur Riau.

Pasal 24

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam, maka Gubernur Riau, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis,
Bupati Kepulauan Riau, dan Bupati Indragiri Hulu, sesuai dengan
wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sesuai
dengan peraturan perundang-undangan:

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam; b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak
bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten
Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, yang berada dalam wilayah
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam; c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau,
Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan
Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedudukan dan sifatnya
diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; d. utang
piutang Kabupaten Kampar yang kegunaannya untuk Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Rokan Hulu, utang piutang Kabupaten Bengkalis yang
kegunaannya untuk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak,
utang-piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk
Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, utang piutang Kabupaten
Indragiri Hulu, yang kegunaannya untuk Kabupaten Kuantan Singingi, dan
utang piutang Propinsi Riau yang kegunaannya untuk Kota Batam; e.
perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena
sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun,
terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Pasal 25

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam,
segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat
disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan,
masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten
Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

(3) Pemerintah Propinsi Riau wajib membantu pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Riau selama tiga tahun berturut-turut,
terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 26

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Kampar tetap berlaku bagi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten
Rokan Hulu sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan
Undang-undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Bengkalis tetap berlaku bagi Kabupaten Rokan Hilir dan
Kabupaten Siak sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan
Undang-undang ini.

(3) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Kepulauan Riau tetap berlaku bagi Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan
Undang-undang ini.

(4) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Indragiri Hulu tetap berlaku bagi Kabupaten Kuantan Singingi
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.
dan

(5) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Propinsi Riau tetap berlaku bagi Kota Batam sebelum diubah, diganti,
atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 27

(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi
ibukota Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (3), ibukota sementara ditetapkan di Bagan Siapiapi.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Kabupaten
Rokan Hilir yang definitif telah difungsikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 181

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU,
KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN
NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

I. UMUM

Propinsi Riau pada umumnya serta Kabupaten Kampar, Kabupaten
Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan
Kotamadya Batam pada khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangannya perlu
ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan
pada masa mendatang.

Propinsi Riau mempunyai luas wilayah 94.561 km persegi dengan sarana
dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Kampar bagian timur dan barat,
Kabupaten Bengkalis bagian selatan dan barat, Kabupaten Kepulauan Riau
bagian utara dan barat, serta Kabupaten Indragiri Hulu bagian barat.

Kabupaten Kampar mempunyai luas wilayah 30.563,72 km persegi. Dalam
rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan timur dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II yang meliputi empat
kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan
Kuala

Kampar, dan Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas wilayah keseluruhan
12.490,42 km persegi. Sementara itu, di sebelah barat dibentuk wilayah
kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang meliputi tujuh kecamatan,
yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo,
Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan
Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah keseluruhan 7.449,85 km
persegi.

Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah 28.919,45 km persegi. Dalam
rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan selatan dibentuk
tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan
Kecamatan Minas dengan luas wilayah keseluruhan 8.556,03 km persegi.
Sementara itu di sebelah barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati
Bengkalis Wilayah I yang meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan
Kubu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rimba
Melintang, dan Kecamatan Bagan Sinembah dengan luas wilayah
keseluruhan

8.881,59 km persegi.

Kabupaten Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 9.982,88 km persegi
Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan barat dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II yang meliputi
tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, dan
Kecamatan Moro dengan luas wilayah keseluruhan

1.524 km persegi. Sementara itu di sebelah utara dibentuk wilayah
kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I yang meliputi enam
kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai,
Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan
Serasan dengan luas wilayah keseluruhan

3.404,40 km persegi.

Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai luas wilayah 15.854,29 km persegi.
Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan Barat dibentuk
wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I yang meliputi
enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Benai,
dan Kecamatan Singingi dengan luas wilayah keseluruhan

7.656,03 km persegi.

Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1983 dengan luas wilayah keseluruhan 61.253 km persegi, yang
terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang,
Kecamatan Batam Barat, dan Kecamatan Batam Timur. Dalam
perkembangannya Kotamadya Batam tumbuh sebagai kota perdagangan dan
industri serta menunjukkan kemajuan yang pesat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Perkembangan Kotamadya Batam tidak terlepas dari keberadaan Badan
Otorita Batam sebagai pengelola industri di Kotamadya Batam. Dalam
rangka pengembangan Kotamadya Batam pada masa mendatang sesuai dengan
potensinya khususnya untuk sarana dan prasarana fisik kota,
Kotamadya Batam perlu diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah
Kabupaten Kepulauan Riau, dan menata Kecamatan menjadi delapan
kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang,
Kecamatan Bulang, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batu Ampar,
Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Galang yang luas
seluruhnya 1.570,35 km persegi.

Wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah
kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, dan tiga kecamatan yang
terdiri atas Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan
Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan II,
dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta
Kotamadya Batam telah menunjukkan perkembangan dan pembangunan yang
cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian
struktur pemerintahannya. Secara geografis wilayah kerja Pembantu
Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati
Bengkalis Wilayah I dan wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak,
dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau
Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri
Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam mempunyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomis, sosial, budaya,
dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut dan
kecamatan-kecamatan serta Kotamadya Batam di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Kampar Wilayah II berjumlah 202.723 jiwa, sedangkan
pada tahun 1998 meningkat menjadi 213.393 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk rata-rata 5,26 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah
kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I berjumlah 254.876 jiwa,
sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 268.291 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk rata-rata 5,94 % per tahun.

Pada Tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis
Wilayah II berjumlah 361.946 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah
364.880 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 8,04 % per
tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah Kecamatan Siak, Kecamatan
Sungai Apit, dan Kecamatan Minas berjumlah 225.686 jiwa, sedangkan
pada tahun 1998 berjumlah 231.616 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk rata-rata 2,56 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah
kerja pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II berjumlah 152.081
jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 155.186 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk rata-rata 2,04 % per tahun.

Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau
Wilayah I berjumlah 76.372 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah
78.273 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,49 % per tahun. Pada
tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu
Wilayah I berjumlah 200.477 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1998
meningkat menjadi 206.744 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
rata-rata 3,13 % per tahun.

Pada tahun 1997 penduduk Kotamadya Batam berjumlah 252.480 jiwa,
sedangkan pada akhir tahun 1998 meningkat menjadi 281.904 jiwa dengan
laju pertumbuhan penduduk rata-rata 11,65 % per tahun. Hal ini
mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan
Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I dan
Wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas,
wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II,
dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta
Kotamadya Batam. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan
memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun
1953 yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 28 Juni 1999 No.
05/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam
Wilayah Daerah Tingkat II Kampar, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Bengkalis tanggal 22 Juni 1999 No. 12/KPTS/P/DPRD/1999/2000,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau tanggal 24
Juni 1999 No. 14/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran
Kepulauan Riau, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri
Hulu tanggal 24 Juni 1999 No. 02/KPTS/DPRD/VI/1999 tentang Persetujuan
Melepaskan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu
untuk dijadikan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 No.
19/KPTS/Pimp/ DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan terhadap Usul
Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Riau serta
untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk
lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu
Wilayah Kabupaten Kampar ditata menjadi tiga Kabupaten, yaitu
membentuk Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu, menata
Kabupaten Bengkalis menjadi tiga Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten
Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak, menata Kabupaten Kepulauan Riau
menjadi tiga Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna, dan menata Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua
Kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Kuantan Singingi serta membentuk
Kota Batam sebagai peningkatan struktur pemerintahan Kotamadya Batam.

Mengingat di Kota Batam pada saat berlakunya undang-undang ini
penyelenggaraan sebagian tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Badan
Otarita Batam, dalam rangka mendudukkan tugas, fungsi, dan kewenangan
sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diperlukan pengaturan
hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam
untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka
wilayah Kabupaten Kampar berkurang seluas wilayah Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Rokan Hulu, wilayah Kabupaten Bengkalis berkurang seluas
Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, wilayah Kabupaten Kepulauan
Riau berkurang seluas wilayah Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan
sebagian wilayah Kecamatan Galang serta sebagian wilayah Kecamatan
Bintan Utara, dan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berkurang seluas
wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka wilayah kerja
Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja
Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, wilayah kerja Pembantu Bupati
Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah kerja Pembantu
Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dihapus.

Penghapusan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelum
dibentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu merupakan
wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan Wilayah II, yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525
tanggal 26 Mei 1987. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan wilayah
Kabupaten Siak, yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Rokan Hilir
dan Kabupaten Siak merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis
Wilayah I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 821.26.525 tanggal 26 Mei 1987 dan merupakan tiga Kecamatan yang
berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten
Karimun dan Kabupaten Natuna, yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten
Karimun dan Natuna merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan
Riau Wilayah I dan Wilayah II yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-195 tanggal 18 Februari 1984.
Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sebelum dibentuk menjadi Kabupaten
Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri
Hulu Wilayah I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 821.26.525 tanggal 26 Mei 1987.

Wilayah Kota Batam berasal dari wilayah Kotamadya Batam dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan sebagian
wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu sebagian Kecamatan Galang dan
sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Keberadaan Kelurahan/Desa pada
masing-masing Kecamatan di Kota Batam setelah ditata menjadi delapan
Kecamatan menjadi sebagai berikut:

a. Kecamatan Batu Ampar terdiri atas:

1) Kelurahan Bukit Senyum; 2) Kelurahan Sungai Jodoh; 3) Kelurahan
Batu Merah; 4) Kelurahan Kampung Seraya; 5) Kelurahan Bengkong
Harapan; 6) Kelurahan Bukit Jodoh; 7) Kelurahan Harapan Baru; dan 8)
Kelurahan Bengkong Laut.

b. Kecamatan Nongsa terdiri atas:

1) Kelurahan Batu Besar; 2) Kelurahan Nongsa; 3) Kelurahan Kabil; 4)
Kelurahan Teluk Kering; 5) Kelurahan Belian; 6) Kelurahan Baloi
Permai; 7) Kelurahan Baloi; dan 8) Desa Desa Ngenang.

c. Kecamatan Galang terdiri atas:

1) Desa Sijantung; 2) Desa Karas; 3) Desa Galang Baru; 4) Desa
Sembulang; 5) Desa Rempang Cate; 6) Desa Subang Mas; dan 7)
Desa Pulau Abang.

d. Kecamatan Sungai Beduk terdiri atas:

1) Kelurahan Muka Kuning; 2) Kelurahan Batuaji; 3) Kelurahan Sagulung;
dan 4) Kelurahan Tanjung Piayu.

e. Kecamatan Bulang, terdiri atas:

1) Kelurahan Bulang Lintang; 2) Kelurahan Pulau Buluh; 3) Desa
Temoyong; 4) Desa Batu Legong; 5) Desa Pantai Gelam; dan 6) Desa Pulau
Setokok.

f. Kecamatan Belakang Padang terdiri atas:

1) Kelurahan Belakang Padang; 2) Desa Pemping; 3) Desa Kasu; 4) Desa
Pecong; dan 5) Desa Pulau Terong.

g. Kecamatan Sekupang terdiri atas:

1) Kelurahan Sungai Harapan; 2) Kelurahan Tanjung Pinggir; 3)
Kelurahan Tanjung Riau; 4) Kelurahan Tanjung Uncang; 5) Kelurahan
Tiban Indah; 6) Kelurahan Patam Lestari; 7) Kelurahan Tiban Asri; dan
8) Kelurahan Tiban Lama.

h. Kecamatan Lubuk Baja terdiri atas:

1) Kelurahan Batu Selicin; 2) Kelurahan Lubuk Baja Kota; 3) Kelurahan
Kampung Pelita; 4) Kelurahan Pangkalan Petai; dan 5) Kelurahan Tanjung
Uma.

Mengingat beberapa kecamatan wilayahnya terdiri atas beberapa pulau,
untuk kejelasan atau kepastian hukum keberadaan tiap-tiap pulau dalam
suatu wilayah kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kecamatan Belakang Padang terdiri atas:

1) Pulau Belakang Padang; 2) Pulau Sambu; 3) Pulau Dendang; 4) Pulau
Lengkana; 5) Pulau Meriam; 6) Pulau Tolop; 7) Pulau Suwe; 8)
Pulau Air Manis; 9) Pulau Jagung; 10) Pulau Sekilak; 11) Pulau Leroi;
12) Pulau Layang Besar; 13) Pulau Tapung; 14) Pulau Suba; 15) Pulau
Nirup; 16) Pulau Mercan Besar; 17) Pulau Sarang; 18) Pulau Semakau;
19) Pulau Serapat; 20) Pulau Negeri; 21) Pulau Penyalang; 22) Pulau
Bertam; 23) Pulau Lingke; 24) Pulau Padi; 25) Pulau Bakau; 26) Pulau
Pemping; 27) Pulau Labum Besar; 28) Pulau Labum Kecil; 29) Pulau Kasu;
30) Pulau Batu Ampar; 31) Pulau Lumba; 32) Pulau Sei Cudung; 33) Pulau
Pelangi; 34) Pulau Ketapah; 35) Pulau Katung; 36) Pulau Buntung; 37)
Pulau Tandut; 38) Pulau Panjang; 39) Pulau Sali; 40) Pulau Kepala Jeri
41) Pulau Ladang; 42) Pulau Pecung; 43) Pulau Dandan; 44) Pulau Cumin;
45) Pulau Semukir; 46) Pulau Santo; 47) Pulau Bayan; 48) Pulau Paloi
Kecil; 49) Pulau Paloi Besar; 50) Pulau Terong; 51) Pulau Teluk Bakau;
52) Pulau Telan; 53) Pulau Ketumbar; 54) Pulau Kepala Gading; dan 55)
Pulau Geranting.

b. Kecamatan Sekupang terdiri atas:

1) Pulau Dangas; 2) Pulau Janda Berhias; 3) Pulau Seraya; 4) Pulau
Kapur; 5) Pulau Teluk Dalam; 6) Pulau Cicit; dan 7) Pulau Bokor.

c. Kecamatan Bulang terdiri atas:

1) Pulau Bulan; 2) Pulau Bulan Lintang; 3) Pulau Tanjung Kubu;
4) Pulau Bulan Kiban; 5) Pulau Jallo; 6) Pulau Buluh; 7) Pulau Teluk
Sepaku; 8) Pulau Boyan; 9) Pulau Tengah; 10) Pulau Bulat; 11) Pulau
Temoyong; 12) Pulau Nipis; 13) Pulau Rinjing; 14) Pulau Kemudi; 15)
Pulau Biawak Besar; 16) Pulau Ladi; 17) Pulau Resam Bakau; 18) Pulau
Resam Laut; 19) Pulau Tinju; 20) Pulau Aweng; 21) Pulau Selat Nenek;
22) Pulau Pual; 23) Pulau Malang Hitam; 24) Pulau Luing Bendera; 25)
Pulau Luing Sempal; 26) Pulau Luing Lamat; 27) Pulau Luing Singkek;
28) Pulau Tong; 29) Pulau Mengkadah; 30) Pulau Culik; 31) Pulau
Kundur; 32) Pulau Labu; 33) Pulau Dongsi; 34) Pulau Lembu; 35) Pulau
Pugam; 36) Pulau Orang Mati; 37) Pulau Kuyung; 38) Pulau Limau Kecil;
39) Pulau Limau Besar; 40) Pulau Air; 41) Pulau Tengah; 42) Pulau Kayo
Besar; 43) Pulau Darat Depan; 44) Pulau Belakang Sidi; 45) Pulau Kura
Besar; 46) Pulau Kura Kecil; 47) Pulau Lingkur; 48) Pulau Bedara; 49)
Pulau Jona; 50) Pulau Setokok; 51) Pulau Babi; 52) Pulau Nipah; 53)
Pulau Asah Besar; 54) Pulau Asah Kecil; 55) Pulau Bakau; 56) Pulau
Pontianak; 57) Pulau Air Rasa; 58) Pulau Awi; 59) Pulau Burik; 
60) Pulau Tonton; 61) Pulau Akar; 62) Pulau Ranca; 63) Pulau Panjang;
64) Pulau Panjang Raut; 65) Pulau Sekikir; 66) Pulau Bukit; 67) Pulau
Penjahit Layar; dan 68) Pulau Koloh.

d. Kecamatan Nongsa terdiri atas:

1) Pulau Semakau Kecil; 2) Pulau Nongsa; 3) Pulau Traling; 4) Pulau
Sakerah; 5) Pulau Meregah; 6) Pulau Limau Kuras; 7) Pulau Kasem; 8)
Pulau Ngenang; 9) Pulau Tanjung Sauh; 10) Pulau Kila; 11) Pulau
Moi-Moi; 12) Pulau Bakau; 13) Pulau Matang; 14) Pulau Todat; 15) Pulau
Kubang; 16) Pulau Raja; 17) Pulau Lapang; dan 18) Pulau Gondo.

e. Kecamatan Galang terdiri atas:

1) Pulau Rempang; 2) Pulau Panjang; 3) Pulau Kinun; 4) Pulau Cemara;
5) Pulau Subang Mas; 6) Pulau Air Raja; 7) Pulau Galang; 8) Pulau
Galang Baru; 9) Pulau Karas Besar; 10) Pulau Tanjung Dahan; 11) Pulau
Sembur; 12) Pulau Batu Belobang; 13) Pulau Labun; 14) Pulau Ngual 15)
Pulau Anak Petong I; 16) Pulau Anak Petong II; 17) Pulau Petong 18)
Pulau Abang Besar; 19) Pulau Abang Kecil; 20) Pulau Rano; 21) Pulau
Sepitu; 22) Pulau Pengelap; 23) Pulau Tunjuk; 24) Pulau Combon; 25)
Pulau Mencaras 26) Pulau Borek 27) Pulau Buku; 28) Pulau Wil;
29) Pulau Mekapur; 30) Pulau Kera; 31) Pulau Lenggok; 32) Pulau
Perantum; 33) Pulau Mabok 34) Pulau Peredas; 35) Pulau Nibung 36)
Pulau Dahan; 37) Pulau Korek Busung; 38) Pulau Nanga; 39) Pulau Mubut
Darat; 40) Pulau Korek Darat; 41) Pulau Bantal; 42) Pulau Jebimbing;
43) Pulau Batu Licin; 44) Pulau Gedung Melan; 45) Pulau Bukit
Penyambung; 46) Pulau Matianak; 47) Pulau Panekeh; 48) Pulau Dapur
Tiga; 49) Pulau Karas Kecil; 50) Pulau Mubat; 51) Pulau Semokot; 52)
Pulau Melur Besar; 53) Pulau Melur Sedang; 54) Pulau Melur Kecil; 55)
Pulau Bentang/Gana; 56) Pulau Belibis; 57) Pulau Pupun; 58) Pulau
Samak; 59) Pulau Tok; 60) Pulau Maria; 61) Pulau Malini; 62) Pulau
Biatu; 63) Pulau Dedap; 64) Pulau Pengayoh; 65) Pulau Penyambungan
Besar; 66) Pulau Penyambungan Kecil; 67) Pulau Nyiur; 68) Pulau
Mantinge; 69) Pulau Ratanohran; 70) Pulau Jakloa; 71) Pulau Jung; 72)
Pulau Singgayang; 73) Pulau Mariam; 74) Pulau Udik; 75) Pulau Kerambu
Cawan I 76) Pulau Kerambu Cawan II; 77) Pulau Kerambu Cawan III; 78)
Pulau Penunggal; 79) Pulau Hantu I; 80) Pulau Hantu II; 81) Pulau
Hantu III; 82) Pulau Pempu; dan 83) Pulau Penyantai.

f. Kecamatan Sungai Beduk (berada di Pulau Batam)

g. Kecamatan Batu Ampar (berada di Pulau Batam)

h. Kecamatan Lubuk Baja (berada di Pulau Batam)

Mengingat sebagian besar pulau-pulau tersebut luasnya relatif kecil,
maka berdasarkan skala perbandingan yang tergambar dalam peta
sebagiannya tidak tampak secara visual.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat
(4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7)
Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat
(7), dan ayat (8) ini adalah peta wilayah Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
dalam bentuk lampiran Undang-undang ini. Ayat (10) Penetapan batas
wilayah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten
Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dengan
Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Riau
dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, Kabupaten Indragiri
Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Propinsi Riau berdasarkan atas
hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam rangka pengembangan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam sesuai dengan potensi Daerah dan guna
perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan
sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah
dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota
Kabupaten Pelalawan pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada
di Kecamatan Langgam. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pasir Pengaraian
sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hulu pada ayat ini adalah sebagian
wilayah yang berada di Kecamatan Rambah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan
Ujung Tanjung sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir pada ayat ini
adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Tanah Putih. Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Siak Sri Indrapura sebagai ibukota Kabupaten Siak
pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Siak.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan Tanjung Balai Karimun sebagai ibukota
Kabupaten Karimun pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Karimun. Ayat (6) Yang dimaksud dengan Ranai sebagai ibukota
Kabupaten Natuna pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Bunguran Timur. Ayat (7) Yang dimaksud dengan Teluk Kuantan
sebagai ibukota Kabupaten Kuantan Singingi pada ayat ini adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20

Pembentukan dinas-dinas, dan lembaga teknis harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 21

Ayat (1) Keikutsertaan Badan Otorita Batam dimaksudkan untuk
kesinambungan berbagai kemajuan pembangunan di kawasan Batam sebagai
kawasan industri, alih kapal, pariwisata, dan perdagangan yang selama
ini dilakukan oleh Badan Otorita Batam. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan
Otorita Batam dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Kota
Batam dan Badan Otorita Batam. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan partai
politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta
pemilihan umum tahun 1999. Huruf b Yang dimaksud dengan anggota ABRI
adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 23

Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati
Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat
Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota
Batam melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Pelalawan,
Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, Bupati Karimun,
Bupati Natuna, Bupati Kuantan Singingi, dan Walikota Batam hasil
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 24 Ayat (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,
digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya,
dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah
dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan
Wilayah II, Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, Kecamatan Sungai
Apit, Kecamatan Siak, Kecamatan Minas, Pembantu Bupati Kepulauan Riau
Wilayah I dan Wilayah II, Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I,
dan Kotamadya Batam. Dalam rangka tertib administrasi diperlukan
tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Riau,
Pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan
Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam. Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi
Riau dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan
Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu yang kedudukan dan kegiatan berada
di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam, untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau,
Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya
masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah
Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten
Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kota
Batam. Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam, masing-masing diserahkan pula kepada
Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Siak,
Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kota Batam. Berkenaan
dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar
inventaris. Ayat (2) Yang dimaksud sejak diresmikannya
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat
Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Penjabat Bupati Rokan
Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati Karimun, Penjabat Bupati
Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Penjabat Walikota Batam.

Pelantikan Penjabat Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Rokan Hulu,
Penjabat Bupati Rokan Hilir, Penjabat Bupati Siak, Penjabat Bupati
Karimun, Penjabat Bupati Natuna, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan
Penjabat Walikota Batam didahului dengan peresmian pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Gubernur
Riau wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan
lebih lanjut.

Pasal 25

Ayat (1) Yang dimaksud pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan
gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel,
dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3902