Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 1950 
TENTANG 
PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI
KAT 
DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTA
NG 
MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH 
Presiden Republik Indonesia Serikat, 
Menimbang  :  bahwa  perlu  diadakan  peraturan  tentang
  mengeluarkan,  mengumumkan  dan  mulai 
berlakunya undang-undang federal dan peraturan-Peme
rintah; bahwa untuk pengumuman Undang-undang 
dan  Peraturan-Pemerintah  itu,  begitu  pula  untuk  pen
gumuman  atau  penyiaran  peraturan-peraturan  dan 
surat-surat   lain,   perlu   diadakan   alat   pengumuman   da
n   penyiaran   resmi   dari   Pemerintah   dengan 
aturan-aturan yang tertentu;  
Menimbang  :  bahwa  karena  keadaan-keadaan  yang  mend
esak,  peraturan-peraturan  tersebut  di 
atas perlu segera diadakan;  
Mengingat : pasal 143 dan pasal 139 Konstitusi;  
Memutuskan :  
Dengan mencabut Undang-undang darurat Nr 1 tertangg
al 27 Desember 1949.  
Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITA
N LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA   SERIKAT   DAN   BERITA-NEGARA   REPUBLIK   INDONE
SIA   SERIKAT   DAN   TENTANG 
MENGELUARKAN;  MENGUMUMKAN  DAN  MULAI  BERLAKUNYA  UNDA
NG-UNDANG  FEDERAL  DAN 
PERATURAN-PEMERINTAH.  
BAB I  
Tentang  penerbitan  Lembaran  Negara  Republik  Indones
ia  Serikat  dan  Berita  Negara  Republik  Indonesia 
Serikat.  
Pasal 1.  
Pemerintah  menerbitkan  suatu  Lembaran  Negara  Republ
ik  Indonesia  Serikat  dan  suatu  Berita-Negara 
Republik Indonesia Serikat.  
Pasal 2.  
Lembaran-Negara dicetak dalam ukuran oktavo, dan Be
rita-Negara dalam ukuran folio.  
Waktu  penerbitannya  tidak  ditentukan  dan  dua-duanya
  disebut  dengan  tahun  penerbitannya  dan  nomor 
berturut.  
Pasal 3.  
Dalam  selembar  Lembaran-Negara  tersendiri  dimuat  se
bagai  pengumuman  tiap-tiap  undang-undang 
federal dan tiap-tiap peraturan-Pemerintah.    
Dalam Berita-Negara dimuat peraturan mengenai hal-h
al yang dengan undang-undang federal atau dengan 
peraturan-Pemerintah  diserahkan  kepada  alat-perleng
kapan  Republik  Indonesia  Serikat  lain,  dan  juga 
surat-surat lain yang harus ataupun dianggap perlu 
atau berguna disiarkan dalam Berita-Negara.  
Pasal 4.  
Penyelenggaraan penerbitan Lembaran-Negara dan Beri
ta-Negara, teristimewa pemuatan Undang-undang 
federal dan Peraturan-Pemerintah dalam Lembaran-Neg
ara, diserahkan kepada Menteri Kehakiman.  
Pasal 5.  
Undang-undang    federal    dan    Peraturan-Pemerintah,    set
elah    ditanda-tangani    oleh    Presiden    dan 
ditanda-tangani-serta oleh menteri yang bersangkuta
n, diumumkan oleh Presiden.  
Menteri tersebut mengirimkan Undang-undang atau Per
aturan-Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, 
yang menyelenggarakan dengan segera termuatnya dala
m Lembaran-Negara.  
Jikalau diperlukan penanda-tanganan-serta oleh lebi
h dari satu menteri, maka pengiriman itu dilakukan 
oleh 
menteri yang terakhir menanda-tanganinya.  
Pasal 6.  
Menteri  Kehakiman  memberi  nomor  kepada  Undang-undan
g  atau  Peraturan-Pemerintah  yang  dimuatnya 
dalam Lembaran Negara, masing-masing menurut nomor 
urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan 
nomor 1, dan menulis nama Undang-undang atau peratu
ran-Pemerintah itu pada pucuknya.  
Pada  kaki  sebelah  kiri  Undang-undang  atau  Peraturan
-Pemerintah  itu  Menteri  Kehakiman  membubuh 
catatan sebagai berikut:  
Diumumkan di ....... (nama tempat)  
pada ...... (hari bulan dan tahun)  
MENTERI KEHAKIMAN,  
.......... (tanda tangan)  
(........... nama Menteri)  
Pasal 7.  
Surat-surat   asli   mengenai   Undang-undang   atau   Peratu
ran-Pemerintah   itu   oleh   Menteri   Kehakiman 
dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk d
isimpan dalam arsip Kabinet Presiden.  
Pasal 8.  
Jikalau  dalam  sesuatu  peraturan  yang  telah  ada  dan 
yang  menjadi  peraturan  yang  dilakukan  untuk 
penyelenggaraan-Pemerintahan  Republik  Indonesia  Ser
ikat,  disebut  atau  dimaksud  "Staatsblad  voor 
Indonesië" atau "Javase Courant", maka sejak berlak
unya undang-undang darurat ini, harus dibaca sebaga
i 
gantinya  "Lembaran-Negara  Republik  Indonesia  Serika
t"  atau  "Berita-Negara  Republik  Indonesia  Serikat",
tergantung pada jenis peraturan atau hal yang dimua
t dalam lembaran-lembaran resmi tersebut di atas.  
BAB II  
Tentang    mengeluarkan,    mengumumkan    dan    mulai    berlaku
nya    Undang-undang    federal    dan 
Peraturan-Pemerintah.  
Pasal 9.  
Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan
 keterangan-keterangan sebagai berikut :  
Presiden Republik Indonesia Serikat,  
Menimbang : bahwa .... dst.; (alasan-alasan pembent
ukan undang-undang).  
Mengingat  :  ......  ;(pasal-pasal  Konstitusi  atau  Un
dang-undang  lain  yang  menjadi  dasar  kekuasaan  atau 

http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/uudrt1950_2.pdf