Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003
<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>REPUBLIK 
INDONESIA</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>KETETAPAN</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b></p>
<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>NOMOR I/MPR/2003</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>TENTANG</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>REPUBLIK 
INDONESIA</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></p>

<p class=MsoPlainText align=center style='text-align:center'><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,</b></p>

 

 

Menimbang 

 

a. 

bahwa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan landasan utama dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi 

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

 

b. 

bahwa Perubahan Pertama,
Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun

1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur
kelembagaan negara 

yang berlaku di Negara Republik 
Indonesia;

 

c. 

bahwa perubahan struktur
kelembagaan negara sebagaimana dimaksud pada 

huruf b mengakibatkan terjadinya
perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan 

wewenang lembaga negara dan
lembaga pemerintahan yang ada; 

 

d. 

bahwa perubahan tersebut
mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan 

mengakibatkan perlunya dilakukan
peninjauan terhadap materi dan status 

hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia; 

 

e. 

bahwa hasil peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan 

<p class=MsoPlainText>Rakyat Republik 
Indonesia tersebut <span
class=GramE>akan</span> diambil putusan oleh Majelis </p>

Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia pada
Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2003; 

 

f. 

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, 

d, dan e perlu ditetapkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia
tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
sampai dengan 

Tahun 2002. 

 

Mengingat 

 

1. 

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 3, serta Pasal 

8 ayat (2) dan ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal II
serta Aturan Tambahan 

Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun
1945; 

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor

IIIMPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR/2002; 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor

III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan
Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
Tahun 2003. 

 

Memperhatikan : 

 

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
Nomor I/MPR/2003 

tentang Jadwal Acara Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
3/MPR/2003 tentang 

Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat 

Republik Indonesia
Tahun 2003; 

Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia
tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang 

membahas Rancangan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia
tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002; 

Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus
2003 Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia
Tahun 2003. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENINJAUAN
TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM 

KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN 

KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1960
SAMPAI DENGAN TAHUN 2002. 

 

Pasal 1 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud
dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang 

Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan
Daerah pada Posisi dan Fungsi yang 

Diatur dalam UndangUndang Dasar 1945.

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nornor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan 

dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nornor VII/MPR/1973 tentang Keadaan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden
Republik Indonesia Berhalangan. 

 

4. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan 

dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

 

5. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan 

Umum. 

 

6. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XIIIIMPR/1998 tentang Pembatasan 

Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.

 

7. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nornor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan 

dan Tambahan atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 

tentang Pemilihan Umum. 

 

8. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nornor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

 

Pasal 2 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud di
bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masingmasing sebagai
berikut. 

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XXV/MPRS/I966 

tentang Pembubaran Partai
Kornunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh 

Wilayah Negara Republik Indonesia
bagi Partai Komunis Indonesia
dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 

Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran
Komunis/MarxismeLeninisme dinyatakan tetap 

berlaku dengan ketentuan seluruh
ketentuan dalarn Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sernentara 

Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966
ini. ke depan diberlakukan dengan beikeadilan
dan 

menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia. 

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik 

Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, di nyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan Pemerintah 

berkewajiban mendorong
keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan 

pengembangan ekonomi, usaha
kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan 

terlaksananya pembangunan
nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang--

Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia
Tahun 1945. 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia
Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan 

Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sarnpai dengan
terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia
Nomor V/MPR/1999. 

 

Pasal 3 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap 

berlaku sampai dengan
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. 

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi 

Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi
Daerah. 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan 

Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik 
Indonesia Tahun 2000. 

 

4. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/200I tentang Penetapan 

Wakil Piesiden Republik Indonesia
Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik 
Indonesia. 

 

5. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

6. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nornor X/MPR/200I tentang Laporan 

Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
oleh Lembaga Tinggi Negara 

pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. 

 

7. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi 

Kebijakan untuk Mempercepat Pernulihan
Ekonorni Nasional. 

 

8. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi 

atas Laporan Pelaksanaan Putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia oIeh Presiden, 

Dewan Pertimbangan Agung. Dewan
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkarnah Agung 

pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. 

 

Pasal 4 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud di
bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undangundang. 

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 

tentang Pengangkatan Pahlawan
Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahiawan Ampera yang telah 

ditetapkan dan sampai
terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda

kehormatan 

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi
Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya 

seluruh ketentuan dalam
Ketetapan tersebut. 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia
sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan
188 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 

4. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan. 

 

5. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan Nasional.

 

6. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No VI/MPRI2000 tentang Pemisahan 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia
sampai terbentuknya undangundang yang terkait 

 

7. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara 

Nasional Indonesia
dan Peran Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sampai terbentuknya
undang-undang 

yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan
Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang 

disesuaikan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

8. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan 

Berbangsa. 

 

9. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Visi 
Indonesia 

Masa Depan. 

 

10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi 

<p class=MsoPlainText>Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi. <span
class=GramE>dan</span> Nepotisme sampai terlaksananya seluruh </p>

ketentuan dalam Ketetapan
tersebut. 

 

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai
terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan 

tersebut. 

 

Pasal 5 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku 

sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

<p class=MsoPlainText><span
  class=GramE>Indonesia</span><span
class=GramE> hasil pemilihan umum tahun 2004.</span> </p>

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan 

Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang 

Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan 

Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang 

Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

4. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan 

Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang 

Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

5. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan 

Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang 

Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

Pasal 6 

 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia
yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
yang tidak perlu dilakukan 

tindakan hukum lebih lanjut,
baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut. maupun
telah selesai di 

laksanakan. 

 

1. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor I/MPRS/1960 tentang 

Manifesto Politik Republik 
Indonesia sebagai Garis-Garis Besar
daripada Haluan Negara. 

 

2. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 tentang 

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. 

 

3. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor III/MPRS/1963 tentang 

Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi 
Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik 
Indonesia 

Seumur Hidup. 

 

4. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor IV/MPRS/1963 tentang 

Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis
Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. 

 

5. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor V/MPRS/1965 tentang 

Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris MPRS yang Berjudul “Berdikari” sebagai 

Penegasan Revolusi 
Indonesia dalam Bidang Politik,
Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan 

Program Perjuangan Rakyat 
Indonesia.

 

6. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor VI/MPRS/1965 tentang 

Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki
Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 

 

7. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor VII/MPRS/1965 tentang 

“Gesuri”, “Tavip”, “The
Fifth Freedom is Our Weapon” dan “The Era of Confrontation”
sebagai Pedoman-

Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik
Republik Indonesia.

 

8. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik indonesia
Nomor VIII/MPRS/1965 tentang 

Prinsip-Prinsip Musyawanah untuk Mufakat dalam Demokrasi
Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-

Lembaga Permusyawaratan/PerwakiIan. 

 

9. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik indonesia
Nomor IX/MPRS/1966 tentang 

<p class=MsoPlainText><st1:CitySurat</st1:City> Perintah
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia
/Pemimpin Besar </p>

Revolusi/Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik 
Indonesia. 

 

10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang 

Pemilihan Umum. 

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966 tentang 

Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan
Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

 

12. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XIII/MPRS/1966 tentang 

Kabinet Ampera. 

 

13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XIV/MPRS/1966 tentang 

Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas
Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga 

Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara
Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistim 

Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan
Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 

dan Penyusunan Perincian Hak-Hak
Azasi Manusia. 

 

14. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XV/MPRS/1966 tentang 

Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan
Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. 

 

15. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XVI/MPRS/1966 tentang 

Pengertian Mandataris MPRS. 

 

16. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik 

Indonesia Nomor XVII/MPRS/1966 tentang
Pemimpin Besar Revolusi. 

 

17. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara Republik 
Indonesia Nomor XVIII/MPRS/1966 

tentang Peninjauan Kembali
Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963. 

 

18. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XIX/MPRS/1966 tentang 

Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di
Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan 

UndangUndang Dasar 1945. 

 

19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang 

Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
indonesia
dan Tata Urutan Peraturan 

Perundangan Republik 
Indonesia. 

 

20. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXI/MPRS/1966 tentang 

Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada
Daerah. 

 

21. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik 

Indonesia Nomor XXII/MPRS/1966 tentang
Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. 

 

22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara Republik 
Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 

tentang Pembaharuan
Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan. dan
Pembangunan. 

 

23. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara Republik 
Indonesia Nomor XXIV/MPRS/I966 

tentang Kebijaksanaan dalam
Bidang Pertahanan/Keamanan. 

 

24. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

Republik Indonesia
Nomor XXVI/MPRS/1966 

tentang Pembentukan Panitia
Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. 

 

25. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Nomor XXVII/MPRS/1966 

tentang Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan. 

 

26. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Nomor XXVIII/MPRS/1966 

tentang Kebijaksanaan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. 

 

27. Ketetapan Majelis Permusyawanatan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Nomor XXX/MPRS/1966 

tentang Pencabutan Bintang
“Maha Putera” Kelas III dari D.N. Aidit. 

 

28. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

Republik Indonesia
Nomor XXXI/MPRS/1966 

tentang Penggantian Sebutan
“Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.),
“Paduka Tuan” (P.T.) 

dengan Sebutan
“Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari”. 

 

29. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Nomor XXXII/MPRS/1966 

tentang Pembinaan Pers. 

 

30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Nomor XXXIII/MPRS/1967 

tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara dan Presiden Soekarno. 

 

31. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XXXIV/MPRS/1967 

tentang Peninjauan Kembali
Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik 

<p class=MsoPlainText><span
  class=GramE>Indonesia</span><span
class=GramE> sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.</span> </p>

 

32. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor
XVII/MPRS/1 966. 

 

33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XXXVI/MPRS/1967 

tentang Pencabutan Ketetapan
MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966. 

 

34. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XXXVII/MPRS/1968 

tentang Pencabutan Ketetapan
MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebij aksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 

 

35. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXXVIII/MPRS/1968 

tentang Pencabutan
Ketetapan-Ketetapan MPRS: 

 

a. Nomor
II/MPRS/1960; 

b. Nomor
IV/MPRS/1963; 

c.
Nomor V/MPRS/1965; 

d. Nomor
VI/MPRS/1965; 

e. Nomor
VII/MPRS/1965. 

 

36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XXXIX/MPRS/1968 

tentang Pelaksanaan Ketetapan
MPRS Nomor XIX/MPRS/ 1966. 

 

37. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XL/MPRS/1968 

tentang Pembentukan Panitia Ad
Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan 

Sidang Umum MPRS Ke-IV Tahun 1966 dan
Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967. 

 

38. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XLI/MPRS/1968 

tentang Tugas Pokok Kabinet
Pembangunan. 

 

39. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XLII/MPRS/1968 

tentang Perubahan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor 

XI/MPRS/I966 tentang Pemulihan Umum.

 

40. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nomor XLIII/MPRS/1968 

tentang Penjelasan Ketetapan
MPRS Nomor IX/MPRS/1966. 

 

41. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia
Nornor XLIV/MPRS/1 968 

tentang Pengangkatan Pengemban
Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik 

Indonesia.

 

42. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan 

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

 

43. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPRJ1973 tentang Tata-Cara 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.

 

44. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1973 tentang 

Pertanggungan Jawab Presiden Republik Indonesia Jenderal
TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

 

45. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

46. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/l973 tentang Peninjauan 

Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sernentara Republik 

Indonesia.

 

47. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan 

Umum. 

 

48. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/1973 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

49. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan 

Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis
Permsyawaratan Rakyat untuk 

Melaksanakan Tugas Pembangunan. 

 

50. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1973 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

51. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repuhlik
Indonesia Nornor I/MPR/1978 tentang Peraturan 

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

 

52. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/l 978 tentang Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetia Pancakarsa). 

 

53. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

54. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1978 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto
selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 

 

55. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan 

Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

56. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan 

Umum. 

 

57. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/1978 tentang 

Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan
Pembangunan Nasional. 

 

58. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya 

Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

<p class=MsoPlainText><span
  class=GramE>Indonesia</span><span
class=GramE> Nomor V/MPR/1973.</span> </p>

 

59. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor X/MPR/1978 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

60. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1978 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

61. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan 

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

 

62. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

63. Ketelapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan 

Umum. 

 

64. 

Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang 

Referendum. 

 

65. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1983 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto
selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat serta Pengukuhan Pemberiari
Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan 
Indonesia. 

 

66. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1983 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

67. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan 

Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka 

Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan
Nasional. 

 

68. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/1983 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

69. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1988 tentang Perubahan 

dan Tambahari atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 

tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. 

 

70. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

71. 

Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1988 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto
selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 

 

72. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1988 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

73. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan 

Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka 

Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan
Nasional. 

 

74. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/I988 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

75. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan 

dan Tambahan atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
indonesia Nomor I/MPR/1983 

tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana Telah 

Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

I/MPR/1988. 

 

76. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

77. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR11993 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto
selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik 
Indonesia.

 

78. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1993 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

79. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1993 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

80. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1998 tentang Perubahan 

dan Tambahan atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR11983 

tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana Telah 

Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993. 

 

81. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

82. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1998 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Repuhlik Indonesia Soeharto
selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik 
Indonesia.

 

83. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1998 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

84. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian 

Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia
dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan

Pancasila. 

 

85. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1998 tentang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

86. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan 

dan Tambahan atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 

tentang Peraturan Tata Tertib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana Telah 

Beberapa KaIi Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik 
Indonesia Nomor I/MPR/1998. 

 

87. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Noinor
VIII/MPR/1998 tentang 

Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang 

Referendum. 

 

88. 

Ketetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/1 998 tentang Pencabutan 

Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 

 

89. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok 

Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai 

Haluan Negara. 

 

90. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nornor XII/MPR/1998 tentang Pencabutan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian 

Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia
dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan

Pancasila. 

 

91. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVIII/MPR/1998 tentang 

Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia
Pancakarsa) dan Penetapan tentang 

Penegasan Pancasila sebagai Dasar
Negara. 

 

92. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Perubahan 

Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang 

Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

 

93. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1999 tentang 

<p class=MsoPlainText><st1:Street<st1:address<span
  class=GramE>Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr.</span></st1:address></st1:Street><span
class=GramE> Ing.</span> Bacharuddin Jusuf Habibie. </p>

 

94. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara 

Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

95. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/1999 tentang 

Pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia.

 

96. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/1999 tenlang 

Pengangkatan Wakil Presiden Republik 
Indonesia.

 

97. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan 

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia untuk
Melanjutkan Perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun
1945. 

 

98. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan 

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia untuk
Mempersiapkan Rancangan 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945. 

 

99. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia
terhadap Makiumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 

Juli 2001. 

 

100. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/2001 tentang 

Pertanggungjawaban Presiden Republik 
Indonesia K.H.
Abdurrahman Wahid. 

 

101. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rcpublik
Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Perubahan 

atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor IX/MPR/2000 tentang 

Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
untuk Mempersiapkan 

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. 

 

102. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IJMPRJ2002 tentang 

Pembentukan Komisi Konstitusi 

 

103. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor Ill/MPR12002 tentang Penetapan 

Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2003. 

 

104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/2002 tentang Pencahutan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPRjJ 999 tentang Tata Cara 

Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Pasal 7 

 

Ketetapan ini mulai herlaku pada
tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Agustus 2003 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA

 

Ketua, 

ttd 

 

Prof. Dr. H.M. Amjen Rais 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

ttd ttd 

 

Prof. Dr. Ir. Grnandjar Kartasasmita Ir. Sutjipto 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua 

Ttd Ttd 

 

K.,H. Cholil Bisri Drs. H.M.
Husni Thamrin 

 

Wakil Ketua, Wakil Ketua 

Ttd Ttd 

 

<p class=MsoPlainText>Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P</span>.,M.Sc,
M.M. Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. </p>

 

Wakil Ketua Wakil Ketua 

Ttd Ttd 

 

Drs. H.A. Nazri Adlani Dr. H. Oesman Sapta 

2003-01