Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 15 TAHUN 2008

 

TENTANG

 

PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

 

a. bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah
Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk
hasil pemilihan umum kepala daerah;

 

b. bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara kepala
daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;

 

c. bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang
berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah;

 

d. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan dan wewenangnya;

 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah;

 

Mengingat

 

1. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 24C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah berubah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005;

 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

 

Memperhatikan

 

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Oktober
2008;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH

 

BAB IKETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

 

1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik <st1:place
w:st="on">Indonesia<

 

2.Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut
Pemilukada, adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi dan kabupaten/kota.

 

3.Komisi Pemilihan Umum provinsi, yang selanjutnya disebut
KPU provinsi, adalah penyelenggara Pemilukada provinsi.

 

4.Komisi Independen Pemilihan provinsi yang selanjutnya
disebut KIP provinsi adalah penyelenggara Pemilukada Provinsi Aceh.

 

5.Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya
disebut KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilukada kabupaten/kota.

 

6.Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota yang
selanjutnya disebut KIP kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilukada
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

 

7.Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada.

 

8.Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan
hasil penghitungan suara Pemilukada.

 

9.Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada.

 

10. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilukada.

 

11. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik <st1:country-region
w:st="on">Indonesia<

 

Pasal 2

 

Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan
sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final dan mengikat.

 

BAB II PARA PIHAK DAN OBJEK
PERSELISIHAN

 

Pasal 3

 

(1) Para pihak yang
mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

 

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

 

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
kabupaten/kota sebagai Termohon.

 

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak
Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

 

(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili
dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan <st1:City
w:st="on">suratkuasa khusus dan/atau <st1:place
 w:st="on">suratketerangan untuk itu.

 

Pasal 4

 

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran
kedua Pemilukada; atau

 

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

 

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

 

Pasal 5

 

(1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara
Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang
bersangkutan;

 

(2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.

 

Pasal 6

 

<p class=MsoNormal>(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau
kuasa hukumnya yang mendapatkan surat</st1:City>
kuasa khusus dari Pemohon;</p>

 

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

 

a. identitas lengkap Pemohon yang
dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

 

b. uraian yang jelas mengenai:

 

1. kesalahan hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk
membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

 

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

 

BAB IV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

 

Pasal 7

 

(1) Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan
permohonan;

 

(2) Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat
dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);

 

(3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum
lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan
ini;

 

(4) Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah
diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan
permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan
suara yang diperselisihkan;

 

(5) Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada
pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.

 

BAB V PERSIDANGAN

 

Pasal 8

 

(1) Sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan oleh
Panel Hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim
konstitusi atau Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim
konstitusi;

 

(2) Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

 

a. penjelasan permohonan dan
perbaikan apabila dipandang perlu;

b. jawaban Termohon;

c. keterangan Pihak Terkait apabila
ada;

d. pembuktian oleh Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait; dan

e. kesimpulan.

 

(3) Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat melakukan
pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference);

 

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan
putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang.

 

BAB VI Alat Bukti

 

Pasal 9

 

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:

 

a. keterangan para pihak;

<p class=MsoNormal>b. surat</st1:City>

atau tulisan;</p>

c. keterangan saksi;

d. keterangan ahli;

e. petunjuk; dan

f. alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi
elektronik.

 

Pasal 10

 

<p class=MsoNormal>(1) Alat bukti surat</st1:City>
atau tulisan terdiri atas:</p>

 

a. berita acara dan salinan
pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);

b. berita acara dan salinan
sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. berita acara dan salinan
rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

d. berita acara dan salinan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau
kabupaten/kota;

e. berita acara dan salinan
penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala
daerah provinsi atau kabupaten/kota;

f. berita acara dan salinan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;

g. penetapan calon terpilih dari
KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau

h. dokumen tertulis lainnya.

 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang
dimohonkan ke Mahkamah.

 

(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi
materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 11

 

(1) Saksi dalam perselisihan hasil Pemilukada terdiri atas:

 

a. saksi resmi peserta Pemilukada;
dan

b. saksi pemantau Pemilukada.

 

(2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain yang diperlukan,
antara lain, panitia pengawas pemilihan umum atau Kepolisian;

 

(3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses
penghitungan suara yang diperselisihkan.

 

BAB VII RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

 

Pasal 12

 

(1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk
mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup;

 

(2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup
oleh sekurangkurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

 

(3) Pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;

 

(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan diambil dengan suara
terbanyak;

 

(5) Dalam hal pengambilan putusan dengan suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, suara terakhir Ketua Rapat
Permusyawaratan Hakim menentukan.

 

 

BAB VIII PUTUSAN

 

Pasal 13

 

(1) Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada diucapkan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi;

 

(2) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh
sekurangkurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

 

(3) Amar Putusan dapat menyatakan:

 

a. permohonan tidak dapat diterima
apabila Pemohon dan/atau permohonantidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;

 

b. permohonan dikabulkan apabila
permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan
hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
kabupaten/kota serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut
Mahkamah;

 

c. Permohonan ditolak apabila
permohonan tidak beralasan.

 

(4) Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat;

 

(5) Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon,
dewan perwakilan rakyat daerah setempat, Pemerintah, dan Pihak Terkait;

 

(6) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, dewan
perwakilan rakyat daerah setempat, dan Pemerintah wajib menindaklanjuti Putusan
Mahkamahsebagaimana mestinya;

 

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 14

 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan
lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

 

 

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

pada tanggal 23 Oktober 2008

15-2008