Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak perseorangan maupun badan guna mewujudkan semangat kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara;

b. bahwa untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"a penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan/
atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;"
b. hadiah undian dan penghargaan;"

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d diubah sehingga berbunyi :
"d. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Pemerintah atau Wajib Pajak
menurut Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa bagi pemberi kerja imbalan tersebut
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali untuk daerah terpencil yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;"

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g diubah sehingga berbunyi :
"g. dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas dalam
negeri, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dari penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;"

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambah huruf l dan m, yang berbunyi :
"l. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana yang berasal dari
investasi untuk kepentingan pemodal, berupa :
1) dividen dari Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia,
2) bunga obligasi, dan
3) keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas,
sepanjang seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperolehnya dibagikan kepada
para pemodal sebagai bagian keuntungan atau dividen;
m. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura yang berupa bagian
keuntungan dari badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan
penyertaannya, dengan persyaratan :
1) penyertaan modal dari perusahaan Modal Ventura tersebut dilakukan pada badan
usaha yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dan
2) penghasilan tersebut berasal dari badan usaha yang sahamnya tidak
diperdagangkan di Bursa Efek."

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi :
"a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, meliputi biaya pembelian
bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu di daerah terpencil yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang
yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali
Pajak Penghasilan;"

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi :
"d. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan/atau kenikmatan kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan tertentu di daerah terpencil dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan bagi penerima imbalan
dimaksud bukan merupakan penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d;"

7. Ketentuan Pasal 11 ditambah dengan ayat (15) dan ayat (16) yang berbunyi :
"(15) Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan penyusutan
atas harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan usaha di daerah terpencil dengan
menggunakan metode penyusutan :
a. metode garis lurus yang masa penyusutannya dapat kurang dari 20 (dua puluh)
tahun, atau
b. metode menurun secara berimbang, dengan ketentuan untuk Golongan Bangunan
tetap menggunakan metode garis lurus yang masa penyusutannya dapat kurang
dari 20 (dua puluh) tahun,
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
(16) Biaya untuk memperoleh harta tak berwujud tertentu dalam bidang pertambangan umum
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penanaman modal di
daerah terpencil, dapat diamortisasi dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)
huruf b, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan."

8. Ketentuan Pasal 13 ditambah ayat (3) yang berbunyi :
"(3) Bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, Kontrak Karya, dan Kontrak Bagi
Hasil, disamping dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, atas ijin Menteri Keuangan
pembukuan atau pencatatannya dapat menggunakan bahasa asing dan mata uang selain
rupiah untuk kepentingan perpajakan dengan ketentuan bahwa Surat pemberitahuan harus
diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah termasuk kewajiban pembayaran
pajaknya, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan."

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang
dibayarkan atau yang terhutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau Wajib Pajak Badan dalam negeri
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri selain bank dan lembaga keuangan lainnya,
dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan :
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
1) dividen dari perseroan dalam negeri, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, huruf l, dan huruf
m Undang-undang ini;
2) bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf l Undang-undang ini;
3) sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
b. sebesar 9% (sembilan persen) dari jumlah bruto atas imbalan yang dibayarkan
untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia."

Pasal II 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 93

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UMUM

Bahwa dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diatur mengenai
pengenaan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya menyangkut subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan
cara menghitung jumlah pajak yang terutang.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada
khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, perlu dilakukan perubahan
atas beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, agar dapat
menampung perkembangan dimaksud.

Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan bahwa dividen yang diterima atau
diperoleh suatu perseroan dari penyertaannya pada perseroan lain bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan,
sepanjang penyertaan tersebut meliputi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saham yang disetor
serta kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.

Ketentuan ini mendorong terjadinya integrasi vertikal yang kurang sesuai dengan semangat pemerataan
kesempatan berusaha.

Oleh karena itu terhadap ketentuan di atas perlu diadakan perubahan dengan tetap menjaga prinsip
progresivitas dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

Bentuk-bentuk usaha berupa Perusahaan Reksa Dana (Investment Fund) dan perusahaan Modal Ventura
(Venture Capital) merupakan wahana pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam pemerataan
kesempatan usaha terutama bagi para pemodal kecil dan pengusaha kecil dan menengah termasuk koperasi.
Selain itu kedua wahana pembiayaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang investasi yang pada
gilirannya akan membantu perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu dipandang perlu untuk
diberikan insentif perpajakan.

Untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah terpencil termasuk di Indonesia bagian Timur, perlu
diberikan insentif di bidang perpajakan berupa perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan tertentu yang dapat lebih menarik orang bekerja di daerah terpencil.

Selain itu untuk meningkatkan penanaman modal di daerah tersebut perlu diberikan kemudahan berupa
keluwesan dalam menggunakan metode penyusutan dan amortisasi agar lebih menarik bagi para penanam
modal.

Guna meningkatkan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang gilirannya akan meningkatkan
kesempatan kerja maka kepada para penanam modal dari luar negeri perlu diberikan kemudahan dalam
penyelenggaraan pembukuan dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam penghasilan adalah semua imbalan atau pembayaran dari
pekerjaan dalam hubungan kerja yang dapat berupa upah, gaji, dan sebagainya,
termasuk premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi
kerja. Pemberian imbalan dalam bentuk natura tidak dimasukkan dalam
pengertian penghasilan bagi penerima seperti misalnya perumahan, kendaraan
bermotor, dan sebagainya. Bagi pihak pemberi kerja, terkecuali yang dilakukan di
daerah terpencil, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf b

Hadiah undian mencakup juga pengertian hadiah yang diberikan tanpa diundi.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (3)

Huruf d

Bila seorang pemberi kerja yang merupakan Wajib Pajak menurut pengertian
Undang-undang ini memberi imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan kepada
karyawan atau orang lain yang ada hubungan pekerjaan, maka kenikmatan
tersebut bukan merupakan penghasilan bagi pihak penerima.Yang dimaksud
dengan kenikmatan dalam bentuk natura ialah tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang, seperti kenikmatan
mempergunakan mobil perusahaan dengan cuma-cuma, kenikmatan mendiami
rumah yang disewa oleh perusahaan atau rumah milik perusahaan, pemberian
beras dengan cuma-cuma, dan sebagainya. Bagi pihak pemberi kerja,
pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,
kecuali yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan di daerah
terpencil.

Pengertian daerah terpencil antara lain ditentukan oleh mudah tidaknya dijangkau
oleh transportasi umum baik darat, laut maupun udara, dan keadaan prasarana
ekonomi dan sosialnya sangat terbatas sehingga penanam modal yang
menanamkan modal di daerah tersebut harus membangun sendiri prasarana yang
dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, seperti jalan lingkungan,
jembatan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah. Kenikmatan pemakaian rumah yang
diberikan oleh Pemerintah kepada pegawai Pemerintah, Pejabat Negara dan
Pejabat Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya, tidak merupakan
penghasilan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam Pengertian Pemerintah
termasuk Perusahaan Jawatan. Apabila yang memberi imbalan berupa natura
dan/atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak menurut pengertian undang-
undang ini, maka kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang
menerima atau memperolehnya.

Contoh : Seorang pegawai bangsa Indonesia yang bekerja di salah satu
perwakilan diplomatik, memperoleh kenikmatan menempati
rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau
kenikmatan-kenikmatan lainnya, maka kenikmatan-
kenikmatan tersebut harus dimasukkan sebagai penghasilan
bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang
bersangkutan tidak merupakan Subyek Pajak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong pembayaran oleh pemberi kerja
kepada pegawai atau karyawannya dilakukan dalam bentuk uang, sehingga
dengan demikian mempermudah pengenaan pajaknya.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (3)

Huruf g

Dengan ketentuan ini, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau
diperoleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah (BUMN/BUMD), dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang
didirikan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak
termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan BUMN
dalam ayat ini adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO), Bank Pemerintah, dan
Pertamina. Perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini penerima dividen atau bagian
keuntungan adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti
perseorangan baik dalam negeri maupun luar negeri, Firma, Perseroan
Komanditer (Comanditaire Venootschap) dan sebagainya, maka penghasilan
berupa dividen atau bagian keuntungan tersebut tetap dikenakan Pajak
Penghasilan.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (3)

Huruf l

Perusahaan Reksa Dana (Investment Fund) adalah perusahaan yang kegiatan
utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau penjualan sekuritas.
Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan Reksa Dana merupakan
salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya. Penghasilan yang
diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana dari investasinya adalah berupa
dividen, bunga obligasi atau keuntungan dari penjualan sekuritas. Dengan
ketentuan ini, maka dividen dan bunga obligasi serta keuntungan dari penjualan
sekuritas yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana tidak termasuk
obyek Pajak Penghasilan.Perlakuan perpajakan tersebut dimaksudkan untuk
mendorong perkembangan perusahaan Reksa Dana yang pada gilirannya dapat
meningkatkan penghasilan pemodal kecil, sekaligus dapat mendorong
pengembangan perusahaan Reksa Dana dan perkembangan Pasar Modal.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana dari sumber-
sumber di atas bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. penghasilan tersebut berupa dividen yang berasal dari perseroan yang
didirikan di Indonesia dan/atau bunga dari obligasi yang diperdagangkan
di Pasar Modal di Indonesia serta keuntungan dari penjualan sekuritas
yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dan
b. seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan
Reksa Dana tersebut dibagikan sebagai dividen kepada para pemodal.

Apabila perusahaan Reksa Dana yang bersangkutan tidak memenuhi kedua
persyaratan tersebut, misalnya dengan menahan sebagian labanya, maka atas
seluruh penghasilannya akan dikenakan Pajak Penghasilan. Demikian pula
penghasilan dari sumber-sumber penghasilan selain yang memenuhi persyaratan
tersebut, dikenakan Pajak Penghasilan.

Mengingat bahwa penghasilan berupa dividen, bunga obligasi dan keuntungan
karena penjualan sekuritas tidak dikenakan Pajak Penghasilan, maka dalam hal
terdapat kerugian pada suatu tahun, kerugian tersebut tidak dapat
dikompensasikan baik dengan penghasilan dari sumber penghasilan lainnya
maupun dengan penghasilan tahun-tahun berikutnya (kompensasi vertikal dan
horizontal).

Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana
tidak dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23.
Namun demikian dividen yang dibagikan kepada para pemodal dikenakan
pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 oleh perusahaan Reksa Dana.

Huruf m

Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah suatu perusahaan
yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk
penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dengan ketentuan ini, bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh dari
perusahaan pasangan usaha serta keuntungan yang diterima atau diperoleh dari
penjualan atau pengalihan penyertaannya tidak termasuk sebagai obyek Pajak
Penghasilan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. perusahaan pasangan usaha dari perusahaan Modal Ventura berusaha
dalam sektor-sektor usaha tertentu, termasuk perusahaan menengah
dan kecil, dan
b. perusahaan pasangan usaha tersebut bukan perusahaan yang telah
menjual sahamnya di Bursa Efek di Indonesia.

Mengingat perusahaan Modal Ventura memperoleh fasilitas perpajakan, agar
kegiatan perusahaan Modal Ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor
kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas, misalnya untuk meningkatkan
kegiatan ekspor non migas, maka kegiatan dari perusahaan pasangan usaha
dimana perusahaan Modal Ventura memiliki penyertaan tersebut dipandang perlu
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Mengingat pula bahwa perusahaan
Modal Ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal,
maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura
diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke Pasar
Modal. Oleh karena itu adalah tepat apabila perusahaan Modal Ventura yang
melakukan penyertaan pada perusahaan yang telah "go public" tidak memperoleh
fasilitas perpajakan.

Sebagai akibat dari adanya ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf m ini, maka atas
dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal
Ventura yang memenuhi persyaratan tersebut tidak dilakukan pemotongan pajak
berdasarkan Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penghasilan Kena Pajak diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua penghasilan
yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan menguranginya dengan
biaya-biaya atau pengurangan yang diperbolehkan oleh Pasal ini. Biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah biaya atau pengeluaran
yang ada hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak. Dalam pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan dari usaha, termasuk pemberian imbalan dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan tertentu di daerah terpencil.

Pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan oleh pemberi kerja untuk
pegawai dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sedangkan bagi pegawai yang
bersangkutan, premi tersebut merupakan penghasilan.

Gaji kepada pegawai yang juga merupakan pemegang saham, apabila berlebih-
lebihan, yaitu melampaui gaji pegawai lain yang bukan pemegang saham yang
melakukan pekerjaan, tugas atau jabatan yang kurang lebih sama dengan
pemegang saham itu, maka kelebihannya tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam biaya ini termasuk pula bunga yang dibayarkan sehubungan dengan
hutang perusahaan, kecuali apabila jumlahnya melampaui jumlah yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Dalam
menentukan besarnya bunga yang dapat dikeluarkan dari penghasilan bruto perlu
diperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pengeluaran atau biaya bunga yang
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2).

Bunga yang dibayarkan sehubungan dengan hutang pribadi tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto, sebab bunga semacam ini merupakan
penggunaan dari penghasilan.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf d

Semua pemberian imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang
diberikan kepada karyawan atau pemberi jasa, tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto pemberi kerja, kecuali pemberian penggantian atau imbalan
berupa natura dan/atau kenikmatan tertentu yang berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa yang dilakukan di daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (15)

Untuk mendorong investasi di daerah terpencil, maka kepada para penanam modal yang
menanamkan modalnya di daerah terpencil perlu diberikan insentif dalam menggunakan
metode penyusutan. Kepada para penanam modal tersebut diberikan pilihan dalam
menerapkan metode penyusutan yaitu metode garis lurus (straight line) yang masa
penyusutannya dapat kurang dari 20 (dua puluh) tahun, atau metode menurun secara
berimbang (declining balance) atas harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan
usaha di daerah terpencil, diluar golongan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam metode garis lurus
meskipun dapat kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak boleh lebih pendek
dari masa manfaat harta yang disusutkan;
b. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan adalah metode menurun secara
berimbang, maka penyusutan harus dilakukan berdasarkan ayat (9);
c. Metode penyusutan harus diterapkan secara taat asas.

Atas harta Golongan Bangunan tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
yang masa penyusutannya dapat kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak boleh lebih
pendek dari masa manfaatnya.

Pengertian Golongan Bangunan dalam ayat ini meliputi pula prasarana, seperti jalan
lingkungan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, yang dimiliki dan digunakan dalam
kegiatan usaha Wajib Pajak di daerah terpencil.

Keluwesan dalam menggunakan metode penyusutan ini hanya diberlakukan terhadap harta
yang diperoleh dan digunakan sejak tanggal 1 Januari 1992.

Pengertian daerah terpencil dalam Pasal ini adalah sama dengan pengertian daerah
terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Ayat (16)

Bagi perusahaan-perusahaan dalam bidang pertambangan umum yang menanamkan
modalnya di daerah terpencil diberikan perlakuan amortisasi yang berbeda dengan
ketentuan amortisasi sebagaimana diatur dalam ayat (10), ayat (11) dan ayat (12). Biaya
untuk memperoleh harta tak berwujud tertentu dimaksud dapat amortisasi dengan metode
menurun secara berimbang dengan tarif 25% (dua puluh lima persen).

Dalam hal perusahaan telah menerapkan ayat (10),ayat (11) dan ayat (12), maka
perusahaan tersebut tidak boleh menerapkan amortisasi berdasarkan ayat ini.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kemungkinan bagi penanaman modal asing, Kontrak Karya, dan
Kontrak Bagi Hasil di samping menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang
rupiah, dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatannya dapat pula menggunakan
bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah atas ijin Menteri Keuangan. Sedangkan
Surat Pemberitahuan (SPT) tetap harus diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan
dalam satuan mata uang rupiah, demikian pula pembayaran kewajiban pajaknya harus
dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

Angka 9

Pasal 29

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, maka terhadap penghasilan berupa imbalan atas jasa teknik dan jasa
manajemen yang dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak dalam negeri, dipotong pajak
sebesar 9% (sembilan persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya.
Sedangkan atas penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2) dan
angka 3) huruf a ayat ini tetap dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah
bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3459