Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966
SURAT 
EDARAN 
MAHKAMAH 
AGUNG
NOMOR 4 
TAHUN 
1966
TENTANG
SARAN-SARAN/USUL-USUL 
DALAM 
MENANGGAPI 
KETETAPANKETETAPAN 
MPRS 
YANG 
BERHUBUNGAN 
DENGAN 
SOAL-SOAL
PERADILAN 
DAN 
HUKUM

MAHKAMAH 
AGUNG

JI. 
Lapangan 
Banteng 
Timur 
No. 1

JAKARTA 
Jakarta, 
11 
Juli 
1966

No : 
405/K/1911/M/
A 
III/66 
Lampiran : 
Satu 
Memorandum 
Kepada 
Yth. 
Perihal : 
Saran-saran/usul-usul 
dalam 
Menanggapi 
I. 
Semua 
Pengadilan

ketetapan-ketetapan 
MPRS 
yang 
berhubungan 
Negeri 
dengan 
soal-soal 
Peradilan 
dan 
Hukum. 
II. 
Semua 
Pengadilan 
Tinggi

III. 
Pengurus 
Pusat 
IKAHI. 
SURAT 
EDARAN 
NOMOR 4 
TAHUN 
1966

Segera

Dalam 
menanggapi 
HASIL-HASIL 
SIDANG 
UMUM 
KE-IV 
MPRS/TAHUN 
1966 
yang 
bulan 
lalu, 
khusus 
yang 
berhubungan 
dengan 
soal-soal 
Peradilan 
dan 
Hukum, 
kami 
minta 
perhatian 
Saudara-saudara 
tentang 
hal-hal 
sebagai 
berikut:

I. 
SOAL-SOAL 
PERADILAN 
PERTAMA: 
Pasal 4 
dari 
Ketetapan 
No. 
X/MPRS/1966 
tentang 
Kedudukan 
semua 
Lembaga-
lembaga 
Negara 
Tingkat 
Pusat 
dan 
Daerah 
pada 
posisi 
dan 
fungsi 
yang 
diatur 
dalam

U.U.D. 
1945, 
berbunyi 
sebagai 
berikut: 
"Menugaskan 
kepada 
Pemerintah 
bersama-sama 
DPR-GR 
untuk 
membuat 
perundang-undangan 
sebagai 
landasan 
hukum 
dari 
pada 
lembaga-lembaga 
termaksud 
pada 
kemurnian 
U.U.D. 
1945"
. 
KEDUA: 
Pasal 1 
dari 
Ketetapan 
No. 
XIV/MPRS/1966 
tentang 
Pembentukan 
Panitia-panitia 
Ad 
Hoc 
MPRS 
yang 
bertugas 
melakukan 
penelitian 
Lembaga-lembaga 
Negara 
penyusunan 
bagan 
pembagian 
kekuasaan 
diantara 
Lembaga-lembaga 
Negara 
menurut 
sistem 
U.U.D. 
1945, 
penyusunan 
Rencana 
Penjelasan 
Pelengkap 
U.U.D. 
1945 
dan 
penyusunan

�
perincian 
hak-hak 
azasi 
manusia, 
berbunyi 
sebagai 
berikut: 
"Menugaskan 
pada 
Pimpinan 
MPRS 
dengan 
bantuan 
Badan 
Pekerja 
MPRS 
untuk 
membentuk 
Panitia-panitia 
ad 
Hoc 
dengan 
tugas-tugas:

(2) 
Menyusun 
bagan 
pembagian 
kekuasaan 
di 
antara 
Lembaga-lembaga 
Negara 
menurut 
sistem 
U.U.D. 
1945; 
(3) 
Menyusun 
rencana 
penjelasan 
pelengkap 
U.U.D. 
1945 
untuk 
dipergunakan 
disamping 
penjelasan 
resmi 
yang 
telah 
ada. 
KETIGA:
Pasal 3 
dari 
Ketetapan 
No. 
XIX/MPRS/1966 
tentang 
peninjauan 
kembali 
produkproduk 
legislatif 
Negara 
di 
luar 
produk 
MPRS 
yang 
tidak 
sesuai 
dengan 
U.U.D. 
1945,
berbunyi 
sebagai 
berikut: 
"Undang-undang 
dan 
Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti
Undang-undang 
yang 
memuat 
materi 
yang 
bertentangan 
dengan 
U.U.D. 
1945 
ditinjau
kembali"
.

Mahkamah 
Agung 
berpendapat, 
bahwa 
ketetapan-ketetapan 
MPRS 
yang 
tersebut 
PERTAMA 
dan 
KEDUA 
di 
atas, 
adalah 
kesempatan 
baik 
untuk 
sambil 
menyumbangkan 
fikiran-fikiran 
dalam 
penyusunan 
masing-masing 
perundang-undangan 
yang 
bersangkutan 
sebagai 
landasan 
hukum 
untuk 
kemurnian 
U.U.D. 
1945 
dalam 
bidang 
Peradilan, 
sekaligus 
Korps 
Hakim 
dapat 
memperjuangkan 
pula 
kedudukan 
Kekuasaan 
Kehakiman 
umumnya 
dan 
Korps 
Hakim 
khususnya, 
baik 
Pusat 
maupun 
di 
Daerah.

Karena 
s.d.l. 
hal 
tersebut 
perlu 
dikoordinir 
yang 
untuk 
secepatnya 
dalam 
tarif 
pertama 
ini 
Mahkamah 
Agung 
mengambil 
inisiatifnya 
maka 
dengan 
ini 
kami 
harapkan 
atau 
dari 
pada 
para 
Hakim 
secara 
bersama-sama 
dalam 
lingkungan 
masing-masing 
Pengadilan 
Negeri/Pengadilan 
Tinggi, 
ataupun 
dari 
pada 
IKAHI 
jika 
dianggap 
perlu 
melewati/juga 
cabang-cabangnya, 
untuk 
sampai 
akhir 
bulan 
Agustus 
1966 
telah 
mengirimkan 
kepada 
kami: 
usul-usul/saran-saran 
tentang 
ide-ide/konsekwen-konsekwen 
mengenai 
masalah-masalah 
yang 
PERTAMA 
dan 
KEDUA 
tersebut, 
sedapat 
mungkin 
dengan 
telah 
tersusun 
redaksinya 
(jika 
dianggap 
perlu 
dengan 
penjelasan-penjelasannya)
.

Tentang 
caranya 
usul-usul/saran-saran 
dapat 
diperoleh 
dan 
dirumuskan 
di 
daerah-daerah 
(terutama 
dalam 
hubungan 
dengan 
kemungkinan 
perlu 
dikoordinasikan 
oleh 
masing-masing 
IKAHI-Cabang) 
kami 
serahkan 
atas 
pertimbangan-pertimbangan 
yang 
sesuai 
dengan 
keadaan-
keadaan 
di 
masing-masing 
daerah. 
Yang 
terpenting 
untuk 
usaha 
selanjutnya 
adalah 
untuk 
selekas 
mungkin 
menghimpun 
usul-usul/saran-saran 
tadi 
dengan 
mutu 
yang 
sebaik-baiknya.

Tentang 
cara 
menentukan 
rumusan-kesimpulan 
setelah 
bahan-bahan 
usul/saran 
terhimpun 
dan 
menyalurkannya/memperjuangkannya 
melewati 
alat-alat 
perlengkapan 
Negara 
yang 
berwenang, 
akan 
ditentukan 
oleh 
Mahkamah 
Agung 
kelak 
dengan 
mengingat 
keadaan 
pada 
waktu 
itu 
nanti, 
tentang 
soal-soal 
mana 
akan 
kami 
hargakan 
jika 
mendapatkan 
saran-sarannya 
pula.

Khusus 
mengenai 
ketetapan 
MPRS 
tersebut 
dalam 
bab 
KETIGA 
di 
atas, 
kami 
berpendapat 
(jika 
ada 
pendapat 
lain 
dipersilahkan 
mengemukakan 
pula)
, 
bahwa 
cukuplah 
kirannya 
kita 
menaruh 
perhatian 
atas 
penyusunan 
Undang-undang 
No. 
19 
tahun 
1964 
dan 
Undang-undang 
No. 
13 
tahun 
1965 
yang 
menurut 
pendapat 
kami 
cara/sistematik 
penyusunannya 
bertentangan 
satu 
sama 
lain 
dan 
tidak 
membuka 
kemungkinan 
perkembangan 
Peradilan 
di 
Negara 
kita 
(perlunya 
Peradilan 
khusus 
dalam 
masing-masing 
lingkungan 
Peradilan)
, 
begitu 
pula 
beberapa 
dari 
pada 
isinya 
adalah 
bertentangan 
dengan 
kemurnian 
pelaksanaan 
U.U.D. 
1945.

�
Juga 
mengenai 
masalah 
termaksud 
dalam 
bab 
KETIGA 
di 
atas, 
kami 
harapkan 
saran-
saran/usul-usul 
jika 
mungkin 
telah 
disusun 
baru 
secara 
lengkap 
dengan 
penjelasannya 
yang 
hendaknya 
sampai 
akhir 
bulan 
Agustus 
1966 
telah 
disampaikan 
kepada 
Mahkamah 
Agung 
pula.

II. 
SOAL-SOAL 
HUKUM 
Bersama 
ini 
kami 
menyampaikan 
pula 
sehelai 
turunan 
dari 
MEMORANDUM 
DPR-GR 
MENGENAI 
SUMBER 
TERTIBHUKUM 
R.I. 
DAN 
TATA 
URUTAN 
PERUNDANGAN

R.I. 
DAN 
SCHEMA 
SUSUNAN 
KEKUATAN 
DI 
DALAM 
NEGARA 
REPUBLIK 
INDONESIA, 
yang 
menurut 
Ketetapan 
MPRS 
No. 
XX/MPRS/1966 
telah 
ditentukan 
sebagai 
berikut 
dalam 
Pasal 1 : 
Menerima 
baik 
Memorandum 
DPR-GR 
tertanggal 9 
Juni 
1966, 
khusus 
mengenai 
sumber 
tertib 
Hukum 
Republik 
Indonesia 
dan 
Tataurutan 
Peraturan 
Perundangan 
Republik 
Indonesia. 
Pasal 
2: 
Sumber 
Tertib 
Hukum 
dan 
Tata 
urutan 
Peraturan 
Perundang-undangan 
Republik

Indonesia 
tersebut 
pada 
Pasal 1 
berlaku 
bagi 
pelaksanaan 
U.U.D.1945 
secara 
murni

dan 
konsekwen.

Berdasarkan 
Pasal-pasal 1 
dan 2 
dan 
Ketetapan 
MPRS 
tersebut 
Memorandum 
DPR-GR 
termaksud 
di 
atas 
akan 
dapat 
dipergunakan 
baik 
sebagai 
bahan-bahan 
dasar 
dalam 
menelaah 
masalah-masalah 
mengenai 
ad. 1 
SOAL-SOAL 
PERADILAN 
di 
atas, 
maupun 
sehari-hari 
dalam 
Saudara 
menafsir 
dan 
menerapkan 
Hukum 
sebagai 
Hakim.

ATAS 
NAMA 
MAHKAMAH 
AGUNG,
Ketua,
Ttd.
(SOERJADI)

�

Surat Edaran-04/1966