Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 1951 
TENTANG 
MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEP
ALINGEN" (STBL. 1948 
NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHU
LU NOMOR 8 TAHUN 
1948 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan un
tuk kepentingan pemerintah dipandang 
perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "O
rdonnantie Tijdelijke Byzondere 
Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-und
ang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 
1948. 
Menimbang pula: 
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peratur
an ini perlu segera diadakan. 
Mengingat: 
a. 
Pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sement
ara Republik Indonesia; 
b. 
"Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalinge
n" (Stbl. 1948 No. 17); 
c. 
Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 ta
hun 1948. 
MEMUTUSKAN : 
A. 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE
TIJDELIJKE 
BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DA
N UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948). 
Pasal 1 
(1) 
Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indo
nesia membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, m
enguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam m
iliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau men
geluarkan dari Indonesia 
sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan pel
edak, dihukum dengan hukuman mati 
atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penj
ara sementara setinggi-tingginya 
dua puluh tahun. 
(2) 
Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api 
dan amunisi termasuk juga segala barang 
sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari P
eraturan Senjata Api 
(Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing
) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah 
diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl
. No. 278), tetapi tidak termasuk 
dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nya
ta mempunyai tujuan sebagai barang 
kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan 
bukan pula sesuatu senjata yang tetap 
tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa s
ehingga tidak dapat dipergunakan. 
(3) 
Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan 
peledak termasuk semua barang yang 
dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie t
anggal 18 September 1893  (Stbl. 
234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan O
rdonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 
No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pemba
kar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-
granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak 
baik yang merupakan luluhan 
kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) 
maupun yang merupakan adukan 
bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan
-bahan peledak pemasuk 
(inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk m
eledakkan lain-lain barang peledak, 
sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi. 
Pasal 2 
(1) 
Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indon
esia, membuat, menerima, mencoba 
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan
, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam m
iliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau meng
eluarkan dari Indonesia 
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senj
ata penusuk (slag-, steek-, of 
stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setingg
i-tingginya sepuluh tahun. 
(2) 
Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penik
am atau senjata penusuk dalam pasal ini, 
tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimak
sudkan untuk dipergunakan guna 
pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tan
gga atau untuk kepentingan melakukan 
dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempuny
ai tujuan sebagai barang pusaka 
atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid
). 
Pasal 3 
Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undan
g Darurat ini dipandang sebagai 
kejahatan. 
Pasal 4 
(1) 
Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum m
enurut Undang-undang Darurat ini 
dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan huku
m, maka penuntutan dapat dilakukan 
dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau k
epada wakilnya setempat. 
(2) 
Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terh
adap badan-badan hukum, yang bertindak 
selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum l
ain. 
Pasal 5 
(1) 
Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terh
adap mana sesuatu perbuatan yang 
terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampa
s, juga bilamana barang-barang itu 
tidak kepunyaan si-tertuduh. 
(2) 
Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas me
nurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, 
kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh ata
u dari pihak Menteri Pertahanan untuk 
kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain. 
Pasal 6 
(1) 
Yang diserahi untuk mengusut perbuatan-perbuata
n yang dapat dihukum berdasarkan pasal 
1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya t
elah ditunjuk untuk mengusut 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-
orang, yang dengan peraturan 
Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengus
ut kejahatan-kejahatan dan 
pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan se
njata api, amunisi dan bahan-bahan 
peledak. 
(2) 
Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang
 mengikutinya senantiasa berhak 
memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu di
masukinya, untuk kepentingan 
menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mer
eka dihalangi memasuknya, 
mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat k
ekuasaan. 
B. 
Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentua
n-ketentuan dari peraturan-peraturan 
yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini 
tidak berlaku. 
Ketentuan terakhir.