Resolusi Majelis Umum PBB 630
<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=4 cellpadding=0
 style='mso-cellspacing:3.0pt;mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in'>
 <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes'>
  <td style='padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt'>
  Konvensi Internasional tentang Hak-hak Koreksi 
  <h3 align=center style='margin-bottom:13.5pt;text-align:center'><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Dibuka untuk tanda tangan oleh
  Majelis Umum resolusi 630 (VII) dari 16 Desember 1952</span> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>
  
  </span>Berkekuatan pemaksaan pada Tgl 24 Agustus 1962, sesuai dengan pasal VIII </h3>
  Pembukaan
  
  Negara penanda tangan yang
  menyatakan, 
  Dengan sukarela untuk melaksanakan hak mereka orang-orang yang akan
  sepenuhnya dpt dipercaya dan informasi, 
  Dengan sukarela untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui antara
  mereka bebas dari arus informasi dan pendapat, 
  Dengan sukarela  sehingga
  untuk melindungi manusia dari bencana perang, untuk mencegah pengulangan
  agresi dari sumber apapun, dan untuk memerangi semua propaganda yang baik
  atau mungkin dirancang untuk merangsang atau mendorong setiap ancaman untuk
  perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi , 
  <p>Mempertimbangkan<span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> bahaya untuk pemeliharaan ramah
  hubungan antara masyarakat dan untuk mempertahankan perdamaian, yang timbul
  dari penerbitan laporan tidak akurat,</span> </p>
  <p>Mempertimbangkan<span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> bahwa pada sesi kedua Majelis
  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan adopsi dari langkah-langkah
  yang dirancang untuk memerangi penyebaran laporan palsu atau distorsi
  kemungkinan untuk merusak hubungan antara negara-negara sahabat,</span> </p>
  <p>Mempertimbangkan
  Namun, yang
  tidak praktis untuk hadir di lembaga, di tingkat internasional, prosedur
  untuk melakukan verifikasi terhadap akurasi laporan yang dapat mengakibatkan
  pengenaan denda atas penerbitan laporan palsu atau berubah, Mengingat<span
  class=GramE>,. Lebih-lebih lagi, bahwa untuk
  mencegah penerbitan laporan ini alam atau untuk mengurangi efek buruk mereka,
  di atas semua itu diperlukan untuk mempromosikan sebuah berita beredar luas
  dan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab yang secara berkala terlibat dalam
  penyebaran berita,</span> </p>
  Dikaitkan dengan
  salah satu cara
  efektif untuk berakhir ini adalah untuk memberikan kepada negara secara langsung yang akan
  terpengaruh oleh laporan, yang mereka anggap palsu atau distorsi dan yang
  disebarkan oleh sebuah lembaga informasi, kemungkinan pengamanan setara
  publisitas untuk mereka koreksi, 
  <p>Mengingat<span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> bahwa peraturan dari negara
  tertentu tidak memberikan hak untuk koreksi yang asing pemerintah Mei faedah
  sendiri, dan bahwa karena itu, untuk membolehkan lembaga tersebut yang tepat
  di tingkat internasional, dan</span> </p>
  <p>Setelah diselesaikan<span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> untuk menyepakati Konvensi
  untuk tujuan tersebut,</span> </p>
  <p>Telah disepakati<span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> sebagai berikut:</span> </p>
  Pasal 1
  
  Untuk keperluan masa
  kini Konvensi: 
  1. Berita
  dispatch" berarti bahan berita dikirim secara tertulis atau oleh alat
  telekomunikasi, dalam bentuk customarily informasi yang dipakai oleh lembaga
  tersebut dalam transmisi bahan berita, sebelum dicetak, kepada koran, dan
  penyiaran berita berkala organisasi. 
  2. "Informasi
  badan" berarti tekan, penyiaran, film, televisi atau faksimili
  organisasi, publik atau swasta, secara berkala terlibat dalam pengumpulan,
  dan penyebaran bahan berita, dibuat dan disusun di bawah undang-undang dan
  peraturan Negara penanda tangan dari Negara di mana pusat dan organisasi yang
  berkedudukan, Negara penanda tangan di setiap negara di mana ia beroperasi, fungsi di
  bawah undang-undang dan peraturan yang Negara. 
  3. "Komunikasi"
  berarti nasional dari Negara penanda tangan Negara atau individu yang dipakai oleh
  sebuah lembaga informasi dari Negara penanda tangan, yang dalam kasus ini baik
  secara berkala terlibat dalam pengumpulan dan pelaporan bahan berita, dan
  yang saat berada di luar negara itu adalah mengidentifikasi sebagai
  koresponden dengan paspor yang berlaku atau oleh dokumen yang sama dapat
  diterima secara internasional. 
  Pasal 2
  
  1. Menyadari bahwa
  tanggung jawab profesional dan koresponden mereka membutuhkan informasi
  lembaga untuk melaporkan fakta tanpa diskriminasi dan dalam konteks dan tepat
  sehingga untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,
  untuk lebih memahami internasional dan kerjasama dan memberikan kontribusi
  kepada pemeliharaan dari perdamaian dan keamanan internasional, 
  <p>Mempertimbangkan
  kembali bahwa, sebagai masalah etika profesional, koresponden dan semua
  instansi harus informasi, dalam kasus berita dispatches dikirim atau
  diterbitkan oleh mereka yang telah dan akan menunjukkan palsu atau berubah,
  ikuti adat praktek yang sama melalui kanal transmisi<span
  style='mso-spacerun:yes'>  atau dari penerbitan dispatches
  koreksi tersebut,</span> </p>
  Negara penanda tangan
  sepakat bahwa dalam kasus di mana Negara penanda tangan mengakui bahwa berita
  dispatch mampu merusak hubungan baik dengan negara-negara lain atau
  nasional prestise atau martabat antar negara ke negara lain oleh
  koresponden atau informasi dari instansi Negara penanda tangan atau non-Negara dan
  Negara penanda tangan diterbitkan atau disebarluaskan di luar negeri adalah palsu atau
  distorsi, dapat mengirimkan dengan versi fakta (selanjutnya disebut
  "pengumuman resmi") Negara penanda tangan ke dalam wilayah tersebut
  dispatch yang telah diterbitkan atau disebarluaskan. 
  Salinan dari pengumuman
  resmi akan diteruskan pada saat yang sama kepada wartawan informasi atau
  badan yang bersangkutan untuk mengaktifkan surat atau kebenaran informasi untuk agensi
  berita tertulis yang dipertanyaan. 
  <p>2. Sebuah
  pernyataan resmi yang dikeluarkan mungkin hanya berkaitan dengan berita
  dispatches dan harus tanpa ekspresi komentar atau pendapat itu <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>tidak boleh melebihi yang
  diperlukan untuk kebebenaran tuduhan ketidak telitian atau distorsi dan harus
  disertai data teks dari dispatch hingga dipublikasikan atau disebarluaskan,
  sebagai bukti bahwa dispatch telah dikirim dari luar negeri oleh koresponden
  atau agen informasi.</span> </p>
  Pasal 3
  
  1. Dengan
  sedikit dan kemungkinan keterlambatan dalam setiap kasus tidak
  jelas-lambatnya lima hari dari tanggal menerima pernyataan resmi dikirim sesuai dengan ketentuan
  pasal II, Negara penanda tangan adalah sebuah Negara, apapun yang akan pendapat mengenai fakta
  dalam pertanyaan, akan: 
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(a) Lepaskan pengumuman resmi ke
  koresponden informasi dan badan-badan yang beroperasi di wilayah melalui
  saluran customarily digunakan untuk rilis berita tentang urusan internasional
  untuk publikasi; dan</span> </p>
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(b) <span
  class=grame>memberikan</span> pernyataan resmi ke kantor pusat
  informasi dari instansi yang bertanggung jawab atas surat yang berasal dispatch dalam
  pertanyaan, jika kantor pusat tersebut adalah di dalam wilayah.</span> </p>
  2. Dalam
  hal Negara penanda tangan yang tidak membebaskan kewajiban dalam artikel ini,
  sehubungan dengan pernyataan resmi dari Negara penanda tangan ke Negara lain, yang kedua
  Mei sesuai, berdasarkan timbal-balik, perawatan yang sama untuk sebuah
  pernyataan resmi itu disampaikan kepada dengan Defaulting Negara
  . 
  Pasal 4
  
  1. Jika
  salah satu Negara penanda tangan untuk sebuah pernyataan resmi yang telah
  dikirim sesuai dengan pasal II gagal untuk memenuhi, dalam batas waktu yang
  ditentukan, kewajiban meletakkan di bawah artikel III, Negara penanda tangan
  melaksanakan hak koreksi kata yang dapat mengajukan pernyataan resmi ,
  Bersama-sama dengan data teks dari dispatch yang dipublikasikan atau
  disebarluaskan, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
  akan sekaligus memberitahukan Negara pengadu terhadap yang demikian itu.
  Yang terakhir Negara, memungkinkan
  untuk menjelaskan dalam lima hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, yang mengirimkan komentar
  kepada Sekretaris Jenderal, yang hanya akan berhubungan dengan dakwaan yang
  belum habis kewajibannya dalam artikel III. 
  2. Sekretaris
  Jenderal pada setiap peristiwa, jelas dalam sepuluh hari setelah menerima
  pengumuman resmi, memberikan publisitas melalui informasi di saluran pengeluaran
  pernyataan resmi, bersama dengan dispatch dan komentar, jika ada, diserahkan
  kepadanya terhadap Negara pengadu. 
  Pasal 5
  
  Setiap pertikaian
  antara setiap dua atau lebih Negara penanda tangan mengenai penafsiran atau
  penerapan Konvensi ini yang belum selesai dengan melakukan negosiasi harus
  dirujukan ke Pengadilan Internasional untuk Keadilan keputusan kecuali Negara penanda tangan setuju untuk tindakan.
  Pasal 6
  
  1. Kehadiran
  Konvensi harus terbuka untuk penanda-tanganan untuk semua Negara Anggota
  Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk setiap negara yang diundang oleh PBB pada
  Konferensi Kebebasan Informasi yang diselenggarakan di Jenewa pada 1948, dan
  untuk setiap negara yang lain Majelis Umum membolehkan, dengan resolusi,
  menyatakan akan memenuhi persyaratan. 
  <p>2. Konvensi
  ini harus diratifikasi oleh negara-negara penandatangan sesuai dengan proses <span
  class=GramE>konstitusional  masing-masing
  negara.</span>  <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Alat-alat ratifikasi yang akan disimpan
  pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.</span> </p>
  Pasal 7
  
  1. Kehadiran
  Konvensi harus terbuka untuk pencapaian ke Negara-Negara sebagaimana dimaksud
  dalam pasal VI (1). 
  2. Penambahan
  harus disimpan dan diperlakukan sebagai suatu instrumen pencapaian melalui
  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
  Pasal 8
  
  Ketika salah satu dari
  enam negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VI telah menyimpan instrumen
  ratifikasi atau pencapaian, saat ini Konvensi mulai berlaku di antara mereka
  pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpanan dari keenam instrumen
  ratifikasi atau pencapaian .
  akan mulai berlaku untuk setiap Negara yang meratifikasi atau
  accedes setelah tanggal tersebut pada hari
  ketigapuluh setelah deposit dari instrumen ratifikasi atau tambahan. 
  Pasal 9
  
  Ketentuan-ketentuan
  dari Konvensi akan hadir untuk memperpanjang atau akan berlaku sama kepada
  Negara penanda tangan, Negara besar dan keseluruhan wilayah, mereka memerintah, Penyatuan
  atau Wilayah Kolonial, yang sedang dikelola atau diatur oleh negara besar
  tersebut. 
  Pasal 10
  
  <p>Setiap Negara penanda tangan yang mengkhianati Konvensi dengan pemberitahuan kepada
  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Pengkhianatan akan berlaku enam
  bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.</span>
  </p>
  Pasal 11
  
  <span class=google-src-text1>Keberadaan Konvensi akan berhenti pemberlakunya sejak dari
  tanggal ketika pengaduan yang mengurangi jumlah Pasangan untuk kurang dari
  enam menjadi efektif. 
  Pasal 12
  
  1. Permintaan
  untuk revisi Konvensi masa kini dapat dilakukan setiap saat oleh setiap
  Negara penanda tangan dengan cara pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal
  Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
  2. Umum
  akan memutuskan langkah-langkah di atas, jika ada, yang akan diambil
  sehubungan permintaan tersebut. 
  Pasal 13
  
  Sekretaris Jenderal
  Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan negara-negara sebagaimana dimaksud
  dalam pasal VI (saya) yang berikut: 
  a)
  Tanda tangan, ratifications dan accessions diterima sesuai dengan pasal VI
  dan VII; 
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(b) setelah tanggal yang hadir
  Konvensi datang mulai berlaku sesuai dengan pasal VIII;</span> </p>
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(c) Pengaduan diterima sesuai
  dengan pasal X;</span> </p>
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(d) pencabutan sesuai dengan
  pasal XI;</span> </p>
  <p style='margin-left:.5in'> <span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>(e) Penerimaan pemberitahuan sesuai
  dengan pasal XII.</span> </p>
  Pasal 14
  
  1. Teks Konvensi, ditulis dalam Bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan
  Spanyol teks dibagikan secara merata asli, akan disimpan sebagaii arsip pada Perserikatan
  Bangsa-Bangsa. 
  2. (1). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan
  sebuah salinan sertifikat untuk setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam
  pasal VI (1). 
  3. Teks
  Konvensi akan dicatatkan di Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
  tanggal saat ditanda tangani. 
  </td>
 </tr>
</table>
  </td>
 </tr>

Resolusi Majelis Umum PBB
Karya terjemahan dari bahasa Inggris

en:United Nations General Assembly Resolution 630