Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab V
Sub
1

Ketentuan-ketentuan
Umum

 

Pasal
453

Yang diartikan dengan mencarterkan
(vervrachten) dan mencarter (bevrachten) ialah pencarteran menurut waktu
(carter waktu) dan pencarteran menurut perjalanan (carter perjalanan).

Percarteran menurut waktu ialah perjanjian di
mana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan
penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk bagi pihak lainnya (pencarter), agar
digunakan untuk keperluannya guna pelayaran di laut, dengan membayar suatu
harga yang dihitung menurut lamanya waktu.

Pencarteran menurut perjalanan adalah
perjanjian di mana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk
menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk untuk seluruhnya atau untuk
sebagian bagi pihak lainnya (pencarter), agar baginya dapat diangkut orang atau
barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih dengan membayar harga
tertentu untuk pengangkutan ini. 

 

Pasal
454

Masing-masing pihak dapat mengharap bahwa dari
perjanjian itu dibuat suatu akta. Akta ini disebut carter-partai.

 

Pasal
455

Barangsiapa mengadakan perjanjian pencarteran
untuk orang lain, bagaimanapun juga karena itu terikat terhadap pihak lainnya,
kecuali bila dalam perjanjian itu Ia bertindak dalam batas kuasanya dan
menyebutkan pemberi kuasanya. 

 

Pasal
456

Dengan pemindahtanganan sebuah kapal,
perjanjian pencarteran yang diadakan oleh pemilik sebelumnya tidak menjadi
putus. Pemilik baru wajib memenuhi perjanjian tersebut di samping yang
memindahtangankan.

 

Pasal
457

Bila carter-partai dibuat atas nama, maka
pencarter dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada orang lain dengan
endosemen dan penyerahan akta itu.

Bila carter-partai tidak dibuat atas nama,
maka setelah endosemen dan penyerahan akta, pencarter tetap terikat terhadap yang
mencarterkan untuk memenuhi kewajiban perjanjian itu.

 

Pasal
458

Bila kapalnya pada waktu yang ditentukan dalam
perjanjian tidak tersedia bagi pencarter, ia dapat memutuskan perjanjian itu,
dan memberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain. Bagaimanapun juga Ia
mempunyai hak atas ganti rugi tanpa disyaratkan adanya pernyataan lalai,
kecuali bila yang mencarterkan membuktikan, bahwa kelambatannya tidak dapat
dipersalahkan kepadanya. 

 

Pasal
459

Sebelum menggunakan apa yang ditentukan dalam
carter-partai, pencarter berwenang untuk menyuruh memeriksa kapal itu oleh
seorang ahli atau lebih atas biayanya.

Para ahli diangkat oleh ketua raad van
justitie di daerah kapal itu berada, setelah mendengar atau memanggil yang
mencarterkan secukupnya atau orang yang mewakilinya. Panggilan ini dilakukan
dengan surat tercatat oleh panitera Di luar afdeling (kini dapat disamakan
dengan kabupaten) yang ada raad van justitie, para ahli itu diangkat oleh
kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang di daerahnya kapal itu berada.

Yang mencarterkan atau wakilnya wajib, bila
perlu, membantu pemeriksaannya dengan ancaman hukuman ganti rugi.

Selama tidak ditunjukkan ketidakbenarannya,
berita para ahli berlaku antara pihak-pihak pada perjanjian pencarteran sebagai
bukti di hadapan pengadilan mengenai keadaan kapal itu pada waktu pemeriksaan.

Pencarter wajib mengganti kerugian yang
mencarterkan, yang sekiranya diderita olehnya karena pemeriksaan dan kelambatan
yang disebabkan oleh itu, kecuali bila dari pemeriksaan itu terbukti, bahwa
kapal ada dalam keadaan tidak cukup terpelihara, tidak dilengkapi dengan cukup
atau tidak cocok untuk penggunaan yang ditunjuk dalam carter-partai.

 

Sub
2

Pencarteran
Menurut Waktu

 

Pasal
460

Bila diadakan pencarteran menurut waktu, yang
mencarterkan harus menyediakan kapalnya untuk digunakan oleh pencarter, dan
selama berlangsungnya perjanjian itu menjaga agar tetap dalam keadaan cukup
terpelihara, cukup dilengkapi dan diberi anak buah kapal dan cocok untuk
penggunaan seperti yang ditunjuk dalam carter-partai.

Ia menjamin kerugian yang diderita oleh
pencarter akibat keadaan kapal, kembali bila Ia membuktikan telah memenuhi
kewajibannya dalam hal ini.

Bila perjanjiannya mengenai kapal yang
digerakkan secara mekanis, maka bahan bakar untuk mesinnya menjadi beban
pencarter.

 

Pasal
461

Upah penolongan yang diperoleh oleh kapal itu
selama berlangsungnya perjanjian, setelah dikurangi dengan semua biaya dan
bagian yang menjadi hak orang lain, dibagi sama rata oleh yang mencarterkan dan
pencarter. 

 

Pasal
462

Perjanjian berakhir dengan karamnya kapal, dan
bila kapal hilang, pada hari pemberitaan terakhir.

Uang carternya tidak harus dibayar selama
kapal dalam keadaan tidak dapat digunakan akibat kerusakan yang diderita,
karena kekurangan anak buah kapal atau bekal yang cukup.

 

Pasal
463

Bila uang carternya tidak dibayar pada waktu
yang ditentukan, maka pihak yang mencarterkan dapat memutuskan perjanjian itu,
asalkan pemberitahuan tentang hal itu dilakukan secara tertulis kepada pihak
lainnya.

 

Pasal
464

Masing-masing pihak dapat memutuskan
perjanjian dengan pemberitahuan tentang hal itu secara tertulis kepada pihak
lainnya, jika karena tindakan penguasa atau karena pecahnya perang, pelaksanaan
perjanjiannya terhalang dan tidak dapat dimulai kembali dalam waktu yang layak.

Bila kapal itu berisi muatan atau penumpang di
dalamnya dan tidak berada dalam suatu pelabuhan, kapal itu harus menuju ke
pelabuhan pertama yang dapat dicapai.

 

Pasal
465

Dalam segala kejadian di mana perjanjian
berakhir sebelum habis waktunya, uang carternya harus dibayar sampai dengan
hari berakhirnya.

Namun bila dalam hal dari pasal 463 dan pasal
464 kapal berisi muatan atau penumpang di dalamnya, uang carter itu harus
dibayar sampai hari muatan telah dibongkar atau penumpangnya telah diturunkan.