Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak, dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran Kabupaten Pontianak;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Landak akan dapat men dorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Landak harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Kabupaten Pontianak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
undang-undang;

c. Propinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur.

BAB II 
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Landak dalam wilayah
Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Kabupaten Landak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Air Besar;
b. Kecamatan Kuala Behe;
c. Kecamatan Ngabang;
d. Kecamatan Meranti;
e. Kecamatan Menyuke;
f. Kecamatan Sengah Temila;
g. Kecamatan Sebangki; h. Kecamatan Mempawah Hulu;
i. Kecamatan Menjalin; dan j. Kecamatan Mandor.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, wilayah Kabupaten Pontianak dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Landak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kabupaten Landak mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Samalantan,
Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggauledo, Kecamatan Seluas, dan Kecamatan
Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang; b. sebelah timur dengan Kecamatan
Beduwai, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Tayan Hulu,
dan Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau; c. sebelah selatan dengan
Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor dan Kecamatan
Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak; dan d. sebelah barat dengan
Kecamatan Toho, Kecamatan Sungai Pinyuh, dan Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Pontianak.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas Kabupaten Landak secara pasti di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pemerintah Kabupaten Landak, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan
dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibukota Kabupaten Landak berkedudukan di Ngabang.

BAB III 
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, kewenangan Daerah sebagai
Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,
termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,
pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV 
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Landak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Landak, dipilih dan
disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Landak, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Landak dibentuk
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat
Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak diselenggarakan melalui
pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak terdiri
atas:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai
politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten
Landak; dan b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Landak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak disesuaikan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Pontianak setelah dikurangi dengan jumlah penduduk
Kabupaten Landak.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Kabupaten Landak, Penjabat Bupati Landak untuk
pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Landak, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Pontianak sesuai dengan
wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan:

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Landak; b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi
Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang berada dalam
wilayah Kabupaten Landak; c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi
Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang tempat
kedudukannya terletak di Kabupaten Landak; d. utang piutang Kabupaten
Pontianak yang kegunaannya untuk Kabupaten Landak; dan e. perlengkapan
kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Landak.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun,
terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Landak.

Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Landak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Landak, segala
pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak,
berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten
Landak.

(3) Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat wajib membantu pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat selama tiga tahun
berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Pontianak tetap berlaku bagi Kabupaten Landak, sebelum
diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 183

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK

I. Umum.

Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya, Kabupaten Pontianak pada
khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,
dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah,
luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang. Propinsi Kalimantan
Barat mempunyai luas wilayah 146.807 km persegi dengan sarana dan
prasarana komunikasi serta tansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di Kabupaten Pontianak bagian selatan. Kabupaten Pontianak
mempunyai luas wilayah 18.171,20 km persegi. Dalam rangka membantu
tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati
Pontianak wilayah Ngabang yang wilayahnya meliputi lima kecamatan,
yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Menyuke,
Kecamatan Sengah Temila, dan Kecamatan Meranti. Dalam rangka
pembentukan Kabupaten Landak, wilayah tersebut ditambah dengan
Kecamatan Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Kuala Behe,
Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah
Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai kedudukan
yang sangat strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam perkembangannya wilayah
kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan
kecamatan-kecamatan tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah
yang ada, antara lain, di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan,
perikanan, perindustrian, peternakan, pertambangan, perdagangan, dan
jasa. Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak Wilayah
Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 wilayah kerja Pembantu
Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut
penduduknya berjumlah 361.806 jiwa dan pada tahun 1998 meningkat
menjadi 384.030 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5
persen per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan
volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu
Bupati Pontianak Wilayah Ngabang dan kecamatan-kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat
yang mulai berkembang sejak tahun 1957 dan selanjutnya secara formal
dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 03
Tahun 1999 tentang Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Daerah
Kabupaten Pontianak dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat tanggal 1 April 1999 Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Dukungan terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Landak, serta untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan
kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif
masyarakat, Kabupaten Pontianak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, ditata menjadi
dua Kabupaten dengan membentuk Kabupaten Landak dengan luas 9.909,10
km persegi yang wilayahnya meliputi sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan
Menyuke, Kecamatan Meranti, Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan
Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar,
Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu.
Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, wilayah Kabupaten Pontianak
berkurang seluas wilayah Kabupaten Landak. Wilayah kerja Pembantu
Bupati Pontianak wilayah Ngabang dihapus. Penghapusan wilayah kerja
Pembantu Bupati Pontianak wilayah Ngabang tersebut ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Landak adalah wilayah yang sebelum dibentuk
Kabupaten Landak merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Pontianak
Wilayah Ngabang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 13 Maret Tahun 1985 Nomor 821.26-224, dan ditambah
dengan wilayah Kecamatan Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Kuala
Behe, Kecamatan Mandor, dan Kecamatan Mempawah Hulu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
adalah peta wilayah Kabupaten Landak dalam bentuk lampiran
Undang-undang ini. Ayat (3) Penetapan batas wilayah secara pasti
antara Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur
Kalimantan Barat yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran,
dan pematokan di lapangan.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka mengembangkan Kabupaten
Landak, sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang
khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintah
dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan.
Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak harus benar-benar serasi
dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional,
Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Ngabang sebagai ibukota Kabupaten Landak adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Ngabang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)1 Huruf a Yang dimaksud dengan partai
politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta
pemilihan umum tahun 1999. Huruf b Yang dimaksud dengan anggota ABRI
adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13

Penjabat Bupati Landak melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya
Bupati Landak hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Landak.

Pasal 14

Ayat (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Landak, untuk mencapai daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam tugas oleh
Pembantu Bupati Pontianak wilayah Ngabang. Dalam rangka tertib
administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten
Pontianak kepada Pemerintah Kabupaten Landak. Demikian pula halnya
Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah
Kabupaten Pontianak yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten
Landak, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah
Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak sesuai
dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Landak. Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk
wilayah Kabupaten Landak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Landak. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan
daftar inventaris. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sejak diresmikan
Kabupaten Landak adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Landak. Pelantikan Penjabat Bupati Landak didahului dengan peresmian
pembentukan Kabupaten Landak oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden Republik Indonesia. Setelah satu tahun peresmian Kabupaten
Landak, Gubernur Kalimantan Barat wajib melaporkan pelaksanaan
penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam
Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk
pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor,
sarana mebel, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta
pembinaan kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3904