Reglemen Acara Perdata/Buku Pertama/Bab II/Bagian 3
Bagian 3. Permohonan Sementara Dan Tangkisan Tentang Ketidakwenangan.

Pasal 128.

	(s.d.u. dg.  S. 1915-299, 642.) Orang-orang asing bukan penduduk sebagai penggugat, atau menggabungkan diri atau masuk dalam suatu perkara atas permintaan pihak lawan sebelum melakukan pembelaan atau bantahan diminta jaminan mengenai pembayaran biaya, kerugian dan bunga yang mungkin dapat dibebankan kepadanya.

Pihak yang minta jaminan tidak dianggap sebagai telah mengakui wewenang hakim. (ISR. 163, AB. 3-5; KUHPerd. 1827; Rv. 114, 117, 130, 134, 241, 279,  349, 580-90, 611, 614, 872.)

Pasal 129.

	Putusan hakim yang memerintahkan pemberian jaminan menyebut jumlah uang yang menjadi tanggungan serta Cara pemberiannya. (KUHPerd. 1830; Rv. 349, 611 dst.)                                

Pasal 130.

	Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang. (ISR. 136; RO. 175; Rv. 76, 99, 328, 349.)

Pasal 131.	

Dicabut dengan  S. 1908-522. 

Pasal 132.

(s.d.u. dg.  S. 1908-522.) Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. (Rv.130, 328, 349, 951; IR. 134; RBg. 160.)

Pasal 133.

	(s.d.u. dg.  S. 1908-522.) Bila suatu perkara yang menjadi wewenang Residentierechter (hakim Karesidenan), diajukan ke raad van justitie dan tergugat yang hadir tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwewenangannya, maka raad van justitie akan menangani perkara itu dan mengadilinya pada tingkat tertinggi. (Rv. 130, 132, 972.)

Pasal 134.
	(s.d. u. dg.  S. 1901-15; S. 1908-522.) Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat.  Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu.

(s.d. t. dg.  S. 1908-522.) Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya. (KUHPerd. 1197; Rv. 95, 99, 128, 270, 279, 349, 436, 615.)

Pasal 135.

	(s.d.t. dg.  S. 1908-522.) Jika ada perkara antara orang-orang yang sama mengenai pokok-pokok sengketa yang sama pada waktu yang bersamaan, atau pada hakim yang saina ada perkara-perkara yang sangat erat hubungannya maka dapat dimintakan penggabungan.

Jika penggabungan itu dimintakan oleh tergugat, maka berlakulah kalimat terakhir alinea pertama pada pasal yang lain.
Penggabungan dapat juga dimintakan oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya. (Rv. 112, 114, 120, 134, 244, 279.)

Pasal 136 dan 137.  

Dicabut dengan  S. 1908-522.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata