Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 63 TAHUN 2002 

TENTANG

HUTAN KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan 
Kota; 

Mengingat: 1. 
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

2. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 
3. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 
4. 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
23, Tambahan lembaran Negara Nomor 3469); 
5. 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 
6. 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 
Nations Framework Convention on Dimate Change (Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan lklim) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3557); 
7. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 
8. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 
9. 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3888); 
 

10. 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 
11. 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 
12. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 
13. 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090); 
14. 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206); 
15. 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4207); 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA. 

BAB 
I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian
Pasal 
1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. 
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 
 

2. 
Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak 
dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang 
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 
3. 
Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu 
wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk, 
ciri kehidupan kota. 
4. 
Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom. 
5. 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 
6. 
Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah. 
7. 
Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan 
maupun tidak. 
8. 
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
9. 
Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat 
atau Badan Hukum. 
10. 
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 
11. 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
12. 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah 
Provinsi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
13. 
Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 
Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 
2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan 
ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. 

Pasal 3 

Fungsi hutan kota adalah untuk: 

a. 
memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; 
b. 
meresapkan air; 
 

c. 
menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan 
d. 
mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 
BAB II
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 
4

(1) 
Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di setiap wilayah perkotaan 
ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota. 
(2) 
Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Meliputi: 
a. penunjukan; 
b. pembangunan; 
c. penetapan; dan d 
d. pengelolaan. 
Bagian Kedua
Penunjukan

Pasal 
5

(1) 
Penunjukan hutan kota terdiri dari 
a. penunjukan lokasi hutan kota; dan 
b. penunjukan luas hutan kota. 
(2) 
Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. 
(3) 
Untuk Daerah Khusus ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan 
oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Pasal 6 

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. 

Pasal 7 

(1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 
6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. 
 

(2) 
Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Pasal 8 

(1) 
Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 dan Pasal 6 
didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut 
a. luas wilayah; 
b. jumlah penduduk; 
c. tingkat pencemaran; dan 
d. kondisi fisik kota. 
(2) 
Luas hutan kota dalarn satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima 
per seratus) hektar. 
(3) 
Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah 
perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. 
Pasal 9 

(1) 
Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur oleh Menteri. 
(2) 
Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah. 
Bagian Ketiga
Pembangunan

Paragraf 
l
Umum

Pasal 10

(1) 
Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota 
sebagainiana dimaksud dalam Pasal 5. 
(2) 
Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
(3)
. 
Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. 

Pasal 11 

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan 

a. perencanaan; dan 
b. pelaksanaan. 
 

Paragraf 
2
Perencanaan

Pasal 12

(1) 
Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. 
(2) 
Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
(3) 
Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya 
setempat. 
Pasal 13 

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat rencana 
teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota. 

Pasal 14 

(1) 
Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata 
Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
(2) 
Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: 
a. tipe kawasan permukiman; 
b. tipe kawasan industri; 
c. tipe rekreasi; 
d. tipe pelestarian plasma nutfah; 
e. tipe perlindungan; dan 
f. tipe pengamanan. 
Pasal 15 

(1) 
Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disesuaikan dengan 
karakteristik lahan. 
(2) 
Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 
a. jalur; 
b. mengelompok; dan 
c. menyebar. 
 

Paragraf 
3
Pelaksanaan

Pasal 16

(1) 
Pelaksanaan pembanganan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 
(2) 
Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: 
a. penataan areas; 
b. penanaman; 
c. pemeliharaan; dan 
d. pembangunan sipil teknis. 
Pasal 17 

(1) 
Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri. 
(2) 
Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah. 
Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 19 

(1) 
Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan 
kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. 
(2) 
Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. 
(3) 
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Daerah. 
(4) 
Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk 
jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun. 
(5) 
Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa 
melalui proses penunjukan dan pembangunan. 
(6) 
Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. 
terletak diwilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau provinsi untuk 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
b. 
merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; 
c. 
mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan 
mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi 
sebagai resapan air. 
 

(7) 
Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan 
dengan Keputusan Bupati/Walikota. 
(8) 
Untuk Daerah Khusus ibukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan 
tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
(9) 
Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak. 
Pasal 20 

(1) 
Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(2) 
Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(3) 
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil 
penelitian terpadu. 
Bagian Kelima
Pengelolaan

Paragraf 
l
Umum

Pasal 21

(1) 
Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar 
berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18. 
(2) 
Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan kegiatan 
a. penyusunan rencana pengelolaan; 
b. pemeliharaan; 
c. perlindungan dan pengamanan; 
d. pemanfaatan; dan 
e. pemantauan dan evaluasi. 
Pasal 22 

(1) 
Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh : 
a. Pemerintah Daerah; dan atau 
b. masyarakat. 
(2) 
Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak. 
(3) 
Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh 
masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan 
pemegang hak. 
 

Paragraf 
2
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi : 

a. 
penetapan tujuan pengelolaan; 
b. 
penetapan program jangka pendek dan jangka panjang; 
c. 
penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan 
d. 
penetapan sistem monitoring dan evaluasi. 
Paragraf 
3
Pemeliharaan

Pasal 24

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam 
rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang 
tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh. 

Paragraf 
4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 25

(1) 
Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap 
berfungsi secara optimal. 
(2) 
Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan melalui upaya : 
a. 
pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan; 
b. 
pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora; 
c. 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan 
d. 
pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit. 
Pasal 26 

(1) 
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau 
penurunan fungsi hutan kota. 
(2) 
Setiap orang dilarang : 
a. 
membakar hutan kota; 
b. 
merambah hutan kota; 
c. 
menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, 
tanpa izin dari pejabat yang berwenang; 
 

d. 
membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau 
membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan 
e. 
mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah. 
Paragraf 
5
Pemanfaatan

Pasal 27

(1) 
Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan 
a. 
pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; 
b. 
penelitian dan pengembangan; 
c. 
pendidikan; 
d. 
pelestarian plasma nutfah; dan atau 
e. 
budidaya hasil hutan bukan kayu. 
(2) 
Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang 
tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
Paragraf 
6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

(1) 
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e 
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan 
pengelolaan secara menyeluruh. 
(2) 
Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota. 
(3) 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik. 
Pasal 29 

(1) 
Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri. 
(2) 
Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah. 
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) 
Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. 
(2) 
Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di 
Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan 
peraturan perundang- andangan. 
 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 
(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang 
dilakukan oleh masyarakat. 

Pasal 31 

(1) 
Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. 
(2) 
Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di 
Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan. 
(3) 
Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan 
kota di wilayah kerjanya. 
(4) 
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait. 
Pasal 32 

Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 

BAB IV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 33 

(1) 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. 
(2) 
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak 
penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. 
(3) 
Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Daerah. 
Pasal 34 

(1) 
Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. penyuluhan; 
c. bantuan teknis dan insentif. 
(2) 
Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huraf c diatur dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 35 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk: 
a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota; 
b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota; 
c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota; 
d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah 
penyelenggaraan hutan kota; 
e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; 

f. 
pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan 
hutan kota; 
g. 
pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 
h. 
bantuan pelaksanaan pembangunan; 
i. 
bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota; 
j. 
bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; 
k. 
menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota. 
(2) 
Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Daerah. 
BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 36 

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
sumber dana lainnya yang sah. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 37 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIH.AN 

Pasal 38 

Hutan kota yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap 
berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB VIII
KETENTUAN PENUIUP

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan 
yang mengatur hutan kota yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru 
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 40 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta. 
pada tanggal 12 November 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 November 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd 
BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 119 

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2002
TENTANG
HUTAN KOTA

UMUM 

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak 
ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai 
sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau, dan menghilangkan wajah alam. 
Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan 
permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan 
prasarana kota lainnya. 

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara 
ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan 
perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya 
keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, 
pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida 
nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau 
genangan, instrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Keadaan 
tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak 
harmonis. 

Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan 
terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui 
pembangunan hutan kota. 

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan 
tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota 
dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan hutan kota. 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota tersebut dimaksudkan untuk: 

a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; 
b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, 
karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); 
c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan 
d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, 
meningkatnya kandungan logam berat dalam air. 

 

Pasal 3 
Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota 
lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu, antara lain, sebagai penyerap karbondioksida 
dan penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, belerang), peredam 
kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan 
keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian, 
maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi 
sesuai dengan yang direncanakan. 

lklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau 
sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi 
radiasi surya. 

Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau 
sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat 
menghilangkan rasa kejenuhan. 

Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalarn kota yang sudah ditetapkan dalam 
rencana tata ruang wilayah perkotaan. 

Pasal 4 

Ayat (1) 
Pengertian wilayah perkotaan dimaksud sama dengan pengertian kawasan 
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kawasan tertentu di sini adalah suatu lahan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan dan bukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan 
di bidang penataan ruang. 

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Wilayah Perkotaan secara administrative dapat berada dalam Wilayah 
Administrasi Kota maupun dalam Wilayah Administrasi Kabupaten. 

Ayat (3) 
Oleh karena di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada kabupaten atau 
kota yang bersifat otonom, maka penyelenggaraan hutan kota di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta di lakukan oleh Gubernur. 

 

Pasal 6 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, 
baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara 
alami atau tanaman budidaya. 

Pasal 7 

Ayat (1) 
Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), 
hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat (2) 
Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang 
hak atas tanah melalui musyawarah. 

Pasal 8 

Ayat (1) 
Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah perkotaan' harus proporsional 
didasarkan luas wilayah, jumiah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota. 

Huruf 
a 
Cukup jelas 
Huruf 
b 
Cukup jelas 
Huruf 
c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan 
alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, 
bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, 
gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, 
taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya. 

Ayat (2) 
Luasan 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar merupakan hamparan terkecil 
hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat 
menciptakan iklim mikro. Pengertian dari kompak adalah hamparan yang 
menyatu. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). 
Kondisi setempat yang dimaksud antara lain meliputi jumlah penduduk atau 
kondisi fisik kota. Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, 
arboretum bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan 
perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai 
hutan kota. 

 

Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Tatacara penunjukan meliputi inventarisasi, analisis penelitian, kompensasi/ganti 
rugi dan koordinasi. 

Pasal 10 

Ayat (1) 
Pembanganan hutan kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik hutan agar 
berfungsi sebagai hutan kota. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). 
Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Aspek teknis yang dimaksud adalah dengan memperhatikan kesiapan lahan, jenis 
tanaman, bibit, teknologi. 
Lahan yang dimaksud merupakan ruang bebas dari Saluran Udara Tegangan 
Tinggi (SM), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). 
Aspek ekologis yang dimaksud adalah memperhatikan keserasian hubungan 
manusia dengan lingkungan alam kota. 
Aspek ekonomis yang dimaksud berkaitan dengan biaya dan manfaat yang 
dihasilkan. 
Aspek sosial dan budaya setempat yang dimaksud adalah memperhatikan nilai 
dan norma sosial serta budaya setempat. 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). 

Ayat (2) 

a. 
Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areas 
permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap 
karbondioksida, peresap air, penahan angin, dart peredam kebisingan, 
 

berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan
dengan tanaman perdu dan rerumputan. 
Karakteristik pepohonannya: 

1. 
pohon~pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, 
daun tidak mudah gugur. 
2. 
pohon~pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis. 
b. 
Tipe kawasan industri adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri 
yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang 
ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: 
pohon~pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai 
permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau 
harum. 
c. 
Tipe rekreasi adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan 
kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan 
unik. 
Karakteristik pepohonannya: 
pohon~pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang 
digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya. 
d. 
Tipe pelestarian plasma nutfah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai 
pelestari plasma nutfah, yaitu 
1. 
sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu; 
2. 
sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang 
dikembangkan. 
Karateristik pepohonannya: 
pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat. 

e. 
Tipe perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi untuk: 
1. 
mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah 
dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah; 
2. 
melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); 
3. 
melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya 
volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut; 
Karakteristik pepohonannya : 
1. 
pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah. 
2. 
Pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi 
pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat. 
f. 
Tipe pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan 
keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau 
dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu. Karakteristik 
pepohonannya : 
pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, 
yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan 
atau tanaman merambat dari legum secara beriapis~lapis. 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Karakteristik lahan adalah bentuk/ciri bentang lahan yang khas. 

Ayat (2) 
Hutan kota dengan bentuk: 

a. 
jalur adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur 
peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, 
 

sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi 
yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET. 

b. 
mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan 
lahan yang kompak. 
c. 
menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok 
yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan 
merupakan satu kesatuan pengelolaan. 
Untuk masing~masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang 
terpisah luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar tetap 
diberlakukan pada setiap kelompok dan bukan merupakan akumulasi luas dari 
kelompok~kelompok yang tersebar itu meskipun merupakan satu kesatuan 
pengelolaan. 

Pasal 16 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Berdasarkan kondisi fisik lapangan dilakukan penataan bagian-bagian 
lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya. 

Huruf b 
Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, 
ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman. 

Huruf c 
Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, 
pemangkasan, dlan penjarangan. 

Huruf d 
Pembangunan sipil teknis dapat berupa terassering, sesuai kondisi 
setempat dan sarana penunjang lainnya. 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Peraturan Daerah memuat antara lain: 

a. tata cara perencanaan pembangunan; 
b. tata cara pelaksanaan pembangunan. 
Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat (1) 
Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan 
kota dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi hutan kota 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Tanah hak yang ditetapkan menjadi hutan kota 
dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak, dapat dimintakan untuk 
dijadikan hutan kota. 

 

Ayat (2) 
Insentif dapat berupa: 
-insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi financial dan atau 

natura, infrastruktur, bimbingan teknis, dan atau 
-insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap 
pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan 
atas tanah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
Ayat (6) 
Huruf a 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Ayat (7) 
Cukup jelas 
Ayat (8) 
Cukup jelas 
Ayat (9) 
Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). 
Perubahan peruntukkan hutan kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan 
bentuk hutan kota. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin objektifitas dan kualitas hasil 
penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah 
yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama~sama dengan 
stakeholder/pihak lain yang terkait. 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 

Ayat (1) 
Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat 
diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak pengelolaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 23 

Huruf a 
Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam rangka optimalisasi 
fungsi hutan kota. 

Huruf b 
Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan 
lingkungan strategis 

Huruf c 
Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan 
dengan baik, yang meliputi: 

1. penetapan organisasi; 
2. batas~batas kewenangan pihak terkait. 
Huruf 
d
Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan:

1. kriteria; 
2. standar; 
3. indikator; 
4. alat verifikasi. 
Pasal 24 
Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan : 

a. penyulaman; 
b. penjarangan; 
c. pemangkasan; dan 
d. pengayaan. 
Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan:
a. pemupukan; 
b. penyiangan. 
Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 

Ayat (1) 
Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota ditunjukkan oleh 
penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem 
tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan fungsi hutan kota. 

Ayat (2) 
Huruf 
a 
Cukup jelas 
Huruf 
b 
Cukup jelas 
Huruf 
c 
Cukup jelas 
Huruf 
d 
cukup jelas 

 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan dan menduduki 
adalah setiap kegiatan yang bermaksud untuk mengusahakan, mengubah 
atau memanfaatkan areal hutan kota untuk kepentingan lain. 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 

Ayat (1) 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian 
kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi 
pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 3 1 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 

Ayat (1) 
Pengembangan peran serta masyarakat ditempuh melaluigerakan peningkatan 
kesadaran akan manfaat hutan kota. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Pedoman pemberian bantuan teknis meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, 
teknis rehabilitasi dan konservasi. 
Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau 
pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota. 

Pasal 35 
Cukup jelas 

 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4242