Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR … TAHUN 
…
TENTANG 
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
memiliki hak-hak asasi yang hakiki sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia;

b. 
bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan 
yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan 
melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas; 
c. 
bahwa perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan 
yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, 
bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan 
yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia baik nasional maupun internasional; 
d. 
bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan 
dan anak didasarkan pada komitmen nasional dan internasional 
dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional 
yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan 
perempuan dan anak; 
�
e. 
bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat 
ini belum secara komprehensif dan memadai untuk 
memberantas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak; 
f. 
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang 
Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak; 
Mengingat : 1. 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1) 
dan ayat (2), 28G, dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 
3. 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886); 
4. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4235); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

�
BAB 
I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 
1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. 
Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang 
memenuhi unsur-unsur sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Undang-undang ini. 
2. 
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi. 
3. 
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
4. 
Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, 
seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan 
sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil. 
5. 
Kekerasan adalah setiap perbuatan penggunaan kekuasaan dengan atau tanpa 
menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik atau ancaman 
kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang sehingga tidak mampu membuat keputusan 
secara bebas. 
6. 
Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan 
menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum yang 
menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk 
menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. 
Pasal 2 
Perdagangan perempuan dan anak dalam ketentuan Undang-undang ini termasuk 
perdagangan laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

�
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3 
Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak merupakan landasan 
atas penghormatan dan pengakuan hak-hak dan martabat yang sama dan tidak dapat 
dicabut dari hak perempuan dan anak tersebut.

Pasal 4 
Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dalam Undangundang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan 
masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan dan menjunjung tinggi hukum dan 
hak asasi manusia dalam upaya menghapus segala bentuk perdagangan perempuan dan 
anak.

BAB III 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Pasal 
5

(1) 
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan 
perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan 
posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan dan atau berakibat 
mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
(2) 
Tindakan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengajak, 
menampung, atau membawa. 
(3) 
Tindakan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengangkut, 
melabuhkan, atau memberangkatkan. 
(4) 
Tindakan penyerahterimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
penerimaan, pengalihan, atau pemindahtanganan. 
�
Pasal 6

Setiap orang yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan 
melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau 
transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan 
pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain 
dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 
nonmateriil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Catatan : 
Cetakan miring, perlu diputuskan oleh penentu kebijakan.

Pasal 7 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan 
sengaja memasukkan ke Indonesia perempuan atau anak dengan maksud :

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau 
b. dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain. 
Pasal 8 
Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia 
ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan perempuan atau 
anak Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit HIV/AIDs, 
atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
�
paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup. 
Pasal 10 
Setiap orang yang dengan sengaja memalsu (membuat palsu) atau memalsukan 
dokumen negara atau dokumen lain, atau memalsu atau memalsukan identitas dalam 
dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya perdagangan 
perempuan atau anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).

Pasal 11 
Setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk 
melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang berakibat terjadinya 
tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

(1) 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan 
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dengan : 
a. 
memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan 
lainnya kepada pelaku tindak pidana; 
b. 
menyembunyikan pelaku tindak pidana; 
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 5 (lima) tahun. 
(2) 
Termasuk memberikan bantuan adalah setiap orang yang dengan sengaja 
menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil perdagangan perempuan 
dan anak dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya 
dengan perempuan dan anak yang diperdagangkan tersebut. 
�
Pasal 13

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana 
dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau 
seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 15 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, 
kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan 
perempuan atau anak, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

(1) 
Dalam hal tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh 
atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 
(2) 
Tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh korporasi 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 
(3) 
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi 
tersebut diwakili oleh pengurus. 
Pasal 17

(1) 
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan 
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada 
�
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(2) 
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan 
pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(3) 
Korporasi yang terlibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dapat 
dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang 
terlarang. 
BAB IV 
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 18 
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau 
barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang 
pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan 
dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 19 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 20 
Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

�
BAB 
V 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN 
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 21 
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak 
pidana perdagangan perempuan dan anak, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana 
yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 22 
Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, 
penyidik dapat menggunakan alat bukti selain yang ditentukan dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana.

Pasal 23 
Alat bukti permulaan dan pemeriksaan tindak pidana perdagangan perempuan dan 
anak dapat meliputi :

a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 
b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, 
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam 
secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : 
1) tulisan, suara, atau gambar; 
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 24

(1) 
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22, penyidik berhak: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa 
�
pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak 
pidana perdagangan perempuan dan anak yang sedang diperiksa;

b. 
menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang 
diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. 
(2) 
Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya 
dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
(3) 
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan 
atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 
Pasal 25

(1) 
Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat 
dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. 
(2) 
Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain 
yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak 
dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang 
memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. 
(3) 
Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 
(4) 
Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan, pemberian keterangan saksi dapat dilakukan dengan menggunakan 
pemberian kesaksian jarak jauh atau teleconference. 
(5) 
Pemberian keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan di 
bawah sumpah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dapat dihadiri oleh 
penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. 
(6) 
Dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan, saksi 
korban atau saksi lainnya berhak didampingi oleh penasihat hukum dan atau 
pendamping lainnya yang dibutuhkan. 
(7) 
Dalam hal saksi korban yang memberikan keterangan di depan sidang 
pengadilan menginginkan ketidakhadiran terdakwa, Hakim Ketua Sidang 
memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. 
�
(8) 
Pemeriksaaan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat dilanjutkan 
jika kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia berada di luar 
sidang pengadilan. 
(9) 
Selama proses pemeriksaan dan penyidikan, korban berhak mendapatkan 
informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. 
Pasal 26 
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 untuk paling 
lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 27

(1) 
Untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi atau korban 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, pada setiap tingkat 
kabupaten/kota dapat dibentuk ruangan pelayanan khusus pada kantor 
kepolisian setempat. 
(1) 
Ruangan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan 
untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan 
anak. 
(3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruangan pelayanan khusus dan 
tata cara pemeriksaan saksi dan korban diatur dengan Keputusan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 28 
Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa saksi beserta keluarganya 
dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak wajib diberi 
perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 
dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 29

(1) 
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan aparat keamanan berupa : 
�
a. 
perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; 
b. 
kerahasiaan identitas saksi; 
c. 
pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan 
tanpa bertatap muka dengan tersangka. 
(2) 
Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 30

(1) 
Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang 
pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus 
tanpa hadirnya terdakwa. 
(2) 
Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, 
maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat 
yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam 
sidang saat hadirnya terdakwa. 
(3) 
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut 
umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau 
diberitahukan kepada kuasanya. 
(4) 
Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
BAB VI 
RESTITUSI, REHABILITASI, DAN REPATRIASI

Pasal 31

(1) 
Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan perempuan 
dan anak berhak mendapatkan restitusi. 
(2) 
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian 
yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. 
(3) 
Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 
pengadilan. 
�
Pasal 32

(1) 
Setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi atau pemulihan kesehatan dari 
pelaku tindak pidana apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik 
fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak. 
(2) 
Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 
pengadilan. 
Pasal 33 
Pengajuan restitusi dan/atau rehabilitasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada 
pelaku berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

Pasal 34 
Pelaku wajib memberikan restitusi dan/atau rehabilitasi paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 35

(1) 
Pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi dilaporkan oleh pelaku 
atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai 
dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi 
tersebut. 
(2) 
Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli 
warisnya. 
(3) 
Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan 
pengumuman pengadilan yang bersangkutan. 
Pasal 36

(1) 
Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi kepada pihak 
korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, korban 
atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. 
(2) 
Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) setelah diberikan peringatan satu kali oleh pengadilan, pengadilan dapat 
�
melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku untuk 
membayar restitusi dan/atau rehabilitasi korban.

Pasal 37

(1) 
Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum 
akibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, maka Pemerintah 
Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri melindungi 
kepentingan korban tersebut dan mengusahakan untuk memulangkan korban 
ke Indonesia atas biaya negara. 
(2) 
Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38 
Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 39 
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diwujudkan dalam 
pemberian:

a. 
hak mencari, memperoleh, atau memberikan informasi dan atau melaporkan 
adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada penegak hukum; 
b. 
hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
c. 
hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada 
pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab menangani pengerahan atau 
pengiriman tenaga kerja agar tidak terjadi praktik-praktik yang menjurus kepada 
perdagangan perempuan dan anak. 
�
Pasal 40

Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan 
berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial 
lainnya.

Pasal 41

(1) 
Negara memberikan penghargaan kepada para penegak hukum atau masyarakat 
yang berhasil mencegah atau memberantas tindak pidana perdagangan perempuan 
dan anak. 
(2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
BAB VIII

PENCEGAHAN DAN KERJA SAMA

Pasal 42

(1) 
Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah 
terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. 
(2) 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, dan 
alokasi anggaran untuk melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
(3) 
Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan 
secara khusus kepada masyarakat atau keluarga yang secara potensial akan 
dijadikan korban perdagangan perempuan dan anak. 
Pasal 43

(1) 
Untuk melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan 
perempuan dan anak, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang 
dianggap perlu untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak. 
(2) 
Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah atau pemerintah daerah membentuk gugus 
tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. 
�
(3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas diatur dengan 
Keputusan Presiden. 
Pasal 44 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan 
dan anak, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional, baik 
pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, di bidang intelijen, kepolisian, 
keimigrasian, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah-masalah pidana, 
dan kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45 
Pada saat Undang-undang ini berlaku, perkara perdagangan orang yang masih dalam 
proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB 
X 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara 
Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 
Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah 
beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan 
Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana

�
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

�
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM 
Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat di Timur 
Tengah dan berkembang terus pada abat ke delapan belas di kawasan Amerika 
Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada masa 
sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang 
lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak 
merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang 
dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan 
pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan 
perempuan dan anak diberbagai negara, terutama negara-negara yang sedang 
berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi 
internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, 
yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi di berbagai 
negara. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, 
dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditi yang menguntungkan 
pelaku seperti kejahatan masa lalu yang disebut white slave trade yang dialami 
perempuan pada abad 19.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak pada 
dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak 
laki-laki di bawah umur merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan 
tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun 
ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas

�
negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula 
terhadap Pasal 324 KUHP yang substansinya tidak memadai lagi.

Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah 
diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung 
(umbrella act) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang substansinya 
mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Karena sifatnya yang 
payung tersebut, Undang-undang Nomor 39 belum dapat diterapkan secara 
langsung sehingga perlu suatu undang-undang yang dapat melaksanakan 
Undang-undang tersebut, khususnya pengaturan mengenai larangan 
perdagangan perempuan dan anak..

Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, selain 
sifatnya sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan dilaksanakan 
secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membayakan 
masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu ketentuan hukum materiel yang 
berbeda, misalnya, adanya ketentuan ancaman pidana yang berat bagi 
pelakunya. Selain itu, perlu pula pengaturan khusus hukum formilnya, yakni 
hukum acara yang menyimpang dari Undang-undang tentang Hukum Acara 
Pidana.

Undang-undang ini dibentuk, selain untuk mencegah dan menangani 
perdagangan perempuan dan anak, juga untuk melindungi korban dari akibat 
tindak pidana pidana perdagangan perempuan dan anak. Di samping itu, 
pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen 
nasional terhadap keinginan bangsa-bangsa internasional dalam memberantas 
tindak pidana perdagangan perempuan dan anak karena sifat tindak pidananya 
yang transnasional dan terorganisasi.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 
1 
Cukup jelas.

�
Pasal 2 
Ketentuan ini dimaksudkan agar ruang lingkup berlakunya Undangundang ini meliputi perdagangan laki-laki yang telah berumur 18 
(delapan belas) tahun. Ketentuan ini mendasari pasal-pasal berikutnya 
yang menyebut “perempuan dan anak” yang harus dibaca “termasuk 
laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas.

Pasal 5 
Yang dimakud dengan “penjeratan utang” adalah suatu status atau 
keadaan yang timbul dari ikatan perutangan dengan menjadikan si 
pengutang mempekerjakan dirinya atau orang-orang yang menjadi 
tanggungannya sebagai jaminan utangnya tanpa kejelasan tentang nilai 
dan lama kerjanya.

Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Luka berat dalam ketentuan ini adalah :

. 
Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; 
. 
Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan;atau 
pekerjaan pencarian; 
. 
Kehilangan salah satu panca indera; 
. 
Mendapat cacad berat ; 
. 
Menderita sakit lumpuh; 
�
. 
Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 
selama 4 (empat ) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut; 
. 
Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan HIV/AIDs adalah Human Immune Deficiency

Virus/ Acquirated Immune Deficiency Syndrome yakni sejenis virus

yang menyebabkan penyakit yang …

Pasal 10

Dokumen negara dalam ketentuan ini, misalnya, paspor, kartu tanda

penduduk, kartu keluarga, akta lahir, surat nikah.

Dokumen lain dalam ketentuan ini, misalnya, surat perjanjian kerja,

surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dll.

Pasal 11

Cukup jelas. 
Pasal 12

Cukup jelas. 
Pasal 13

Cukup jelas. 
Pasal 14

Cukup jelas. 
Pasal 15

Cukup jelas. 
Pasal 16

Cukup jelas. 
Pasal 17

Cukup jelas. 
Pasal 18

Cukup jelas. 
Pasal 19

Cukup jelas.

�
Pasal 20

Cukup jelas. 
Pasal 21

Cukup jelas. 
Pasal 22

Cukup jelas. 
Pasal 23

Cukup jelas. 
Pasal 24

Cukup jelas. 
Pasal 25

Cukup jelas. 
Pasal 26

Cukup jelas. 
Pasal 27

Ketentuan dalam Pasal 27 ini tidak menghentikan penyidikan apabila

pada suatu daerah tertentu belum dibentuk ruang pemeriksaan khusus.

Pasal 28

Cukup jelas. 
Pasal 29

Cukup jelas. 
Pasal 30

Cukup jelas. 
Pasal 31

Cukup jelas. 
Pasal 32

Cukup jelas. 
Pasal 33

Cukup jelas. 
Pasal 34

Cukup jelas.

�
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup

struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi

internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang

menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..

�
DRAFT RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA 
NOMOR … TAHUN 
… 
TENTANG 
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia