Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab III
Menyikapi ancaman krisis keuangan global terhadap sistem keuangan 
nasional, Pemerintah segera mengambil kebijakan antisipatif dan 
koordinatif. Langkah-langkah tersebut didasarkan pada koridor arahan yang 
digariskan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dinyatakan dalam 
pernyataan-pernyataan berikut: 

 

Presiden RI: 

"Perkuat pendanaan dalam negeri. Jangan minta pendanaan dari luar, dangerous …. 
bantuan asing yang selama ini masuk di negara-negara yang sedang tertimpa krisis 
malah tidak membantu menyelesaikan krisis”. Kilasberita.com, 4 November 2008 

 

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak akan meminta bantuan 
kepada IMF jika dampak krisis keuangan semakin membebani perekonomian 
nasional”. Endonesia.com, 16 November 2008 

 

''Jadi rasional dari posisi dan sikap kita ke depan tidak kembali memilih format 
seperti kita dulu kerja sama Indonesia dengan IMF. Dengan Letter of Intent (LoI) 
dengan kondisionalitas yang sangat ketat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan 
kondisi yang berlaku”. Endonesia.com, 16 November 2008 

 

Wapres RI : 

"Supaya tidak terjadi lagi BLBI, buat apa dijamin? Hampir seluruh uang rakyat 
sudah terjamin pemerintah". Tempointeraktif.com, 7 November 2008 

 

"Sebenarnya yang dulu dijamin banknya, apapun perbuatan bankirnya, pemerintah 
ambil alih risikonya. Masak begitu? Waktu blanket guarantee 10 tahun lalu, apa 
hasilnya? Tidak ada hasilnya. Karena perilaku bankir yang jadi masalah". 
KilasBerita.com, 28 November 2008 

 

"Kita tidak akan keluarkan blanket guarantee seperti dulu, di mana orang bank 
yang tidak benar membawa lari uang dan pemerintah yang harus menanggungnya. 
Saya katakan tidak". Inilah.com, 5 Februari 2009 

Langkah-langkah tersebut berupa: 

1. Penciptaan ketersediaan likuiditas pasar, melalui: 
a. upaya Pemerintah memberikan likuiditas tambahan kepada 
perbankan nasional melalui penempatan rekening pemerintah kepada 
Bank-Bank BUMN; 
b. penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), GWM Rupiah diturunkan 
dari 9,01% menjadi 7,5%, 5% cash + 2,5% secondary reserved, GWM 
Valas diturunkan dari 3% menjadi 1%. Kebijakan ini berpotensi 
menambah likuiditas rupiah sebesar Rp50 triliun dan Valas US$721 
juta; 
c. pemerintah menerapkan Crisis Management Protocol /CMP untuk 
pengelolaan SUN dengan membatalkan jadwal program penerbitan 
SUN mulai Oktober 2008, termasuk lelang yang dilakukan secara 
reguler. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan tambahan 
beban utang dalam APBN maupun potensi kerugian bagi pelaku 
pasar domestik SUN . 
d. pembekuan pemberlakuan Peraturan tentang ‘marked to market’ 
terhadap surat berharga/efek untuk mencegak pembukuan kerugian 
akibat turunnya harga surat berharga/efek yang dimiliki oleh 
perusahaan efek dan reksa dana. 
e. mempercepat realisasi belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp. 
25,9 triliun; 
f. melakukan pembelian (buyback) saham BUMN yang telah go public 
melalui Pusat Investasi Pemerintah dan beberapa BUMN; 
g. memberikan kemudahan kepada Emiten untuk melakukan buy back, 
misalnya memperbesar jumlah saham yang dapat di buy back dari 
10% menjadi 20%, dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan 
persetujuan RUPS. 

 

2. Menjaga kesinambungan devisa dan neraca pembayaran, dengan 
tindakan-tindakan, seperti: 
a. mendorong FDI melalui perbaikan iklim usaha secara nyata; 
b. mencari pembiayaan defisit anggaran dari sumber non-pasar dari luar 
negeri: antara lain melalui Lembaga multilateral (World Bank, IDB, 
JBIC), Bilateral dan Sovereign Wealth Fund; 

c. mengupayakan “swap facility” dengan bank sentral negara lain, 
diantaranya Bank of China, Bank of Japan, Monetary Authority of 
Singapore; 
d. merealisasikan “Asian Bond Arrangement” (Chiang May plus 
refinement); 
e. memberlakukan wajib lapor terhadap setiap pembelian USD dalam 
jumlah besar, dalam rangka mencegah spekulasi dolar; 
f. membuat “clearing house” valas yang berasal dari valas hasil eksporimpor 
khusus untuk BUMN; 
g. mewajibkan pelaporan LC dengan dokumen dan underlying asset pada 
setiap Bank; 
h. mencegah masuknya “short term capital” dalam jumlah besar, 
khususnya Non-Deliverable Forward; 
i. memperlambat keluarnya modal dengan mempersempit “auto 
rejection”; 
j. Mengurangi impor barang konsumsi. 

3. Menjaga kesinambungan APBN 2009/2010, melalui langkah-langkah 
seperti: 
a. melakukan redefinisi “pembiayaan darurat” dalam Pasal 23 UU No. 41 
tahun 2008 Tentang APBN 2009. Diamanatkan bahwa dalam keadaan 
darurat (krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan 
nasional), Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam APBN 2009; 
b. menambah belanja atau fokus belanja untuk sektor-sektor yang 
berdampak besar terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja 
dan pengurangan kemiskinan; 
c. menambah dana risiko fiskal terhadap deviasi asumsi; 
d. merancang pembiayaan darurat dari pinjaman luar negeri antara lain 
melalui melalui private placement kepada sovereign wealth funds, 
lembaga multilateral dan bilateral, serta ASEAN + 3; 
e. melakukan relaksasi tarif pajak untuk beberapa sektor, antara lain 
CPO. 

4. Penerbitan dan perbaikan peraturan perundangan di sektor keuangan 
untuk mendukung pasar yang kuat dan kondusif, seperti: 
a. melakukan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, pasar modal 
dan lembaga keuangan bukan bank (Perasuransian, Dana Pensiun, 
Reksa Dana dan Perusahaan Pembiayaan) terutama untuk penentuan 
nilai wajar surat berharga; 
b. melakukan suspensi sementara terhadap perdagangan di Bursa; 
c. menetapkan Perppu Bank Indonesia untuk memperluas jenis aset 
bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek (FPJP); 
d. menetapkan Perppu LPS dan peraturan pemerintah untuk 
meningkatkan besaran nilai penjaminan dari sebesar Rp100 juta 
menjadi maksimum Rp 2 miyar untuk setiap nasabah dalam satu 
bank; 
e. menetapkan Perppu JPSK yang mengatur mekanisme pencegahan dan 
penanganan krisis sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem 
keuangan nasional. 

 
Semua upaya-upaya tersebut dilakukan dengan simultan melalui kerjasama 
yang baik dan kerja keras. Kalau boleh berbangga diri pada keadaan itu, 
bahwa kerjasama Pemerintah antar instansi bersama-sama dengan Bank 
Indonesia ibarat gerakan darah yang bergerak dalam tubuh bekerja secara 
serentak sesuai dengan mekanismenya. Demikianlah, semua pihak bekerja 
bahu membahu untuk menahan hantaman krisis yang dorongannya berat 
pada masa-masa itu. Tidaklah sesuatu yang mengherankan jika kebijakankebijakan 
strategis yang diambil Pemerintah tersebut mendapatkan 
apresiasi dari berbagai pihak. 
Sejumlah analis, ekonom, politikus mengungkapkan apresiasi sebagai 
berikut: 

Apindonesia.com, 14 Oktober 2008 

“Berbagai langkah pemerintah seperti menaikkan BI rate, mensuspensi 
perdagangan di bursa saham serta mengeluarkan Perpu tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan sangat tepat” 

Rahman Halim, Ketua Perbanas Jatim 

 

Rakyat Merdeka, 16 Oktober 2008 

“Saya lihat ada tiga langkah menonjol yang dilakukan Sri Mulyani dalam pekan ini, 
terutama Perppu Penjaminan LPS dan Perppu BI. Langkah ini bisa menenangkan 
nasabah yang resah karena tabungan dan depositonya di bank yang besarnya 
maksimal Rp 2 miliar dijamin keamanannya oleh pemerintah," kata anggota Komisi 
XI DPR Ramson Siagian di Gedung DPR” 

Ramson Siagian, Anggota DPR Komisi XI Periode 2004-2009 

Vivanews.com, 16 Februari 2009 

“Kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat baik dari kebijakan moneter 
maupun fiskal” 

ADB 

Sriwijaya Post, 10 Juli 2009 

“Perekonomian Indonesia bakalan makin kinclong setelah mampu menghindari 
krisis finansial global yang paling buruk. Indonesia merupakan negara dengan 
perekonomian yang menggelinding dengan bagus setelah China dan India” 

World Bank

Indonesia juga pantas berbangga atas pendapat Independen Assessor untuk 
Financial Sector Assessment Programs (FSAP), pada pertengahan Tahun 
2009, yang secara khusus datang untuk mengevaluasi kebijakan dan 
kegiatan semua sektor keuangan di Indonesia, menyatakan: “bahwa 
regulator dan sistem keuangan di Indonesia sangat memadai untuk 
memperkuat sektor keuangan dalam menghadapi permasalahanpermasalahan 
akibat krisis”. 

Sekilas mengingatkan kembali apa yang kita pelajari dari krisis pada 
tahun 1998.