Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab IX
Di dalam bab ini disuguhkan pertanyaan-pertanyaan publik terkait polemik 
Bank Century yang dijawab dalam format tanya jawab: 
Kriteria Bank Gagal Berdampak Sistemik 

Koran Tempo dan Jurnal Nasional 14 September 2009 

“Jika Century dilikuidasi, kerugian bisa membengkak menjadi Rp 30 triliun. 
Keputusan menyelamatkan Century sudah tepat karena perekonomian nasional 
pada pertengahan November 2008 tengah tertekan krisis keuangan.” 

A.Tony Prasetiantono, ekonom BNI 

1. Apa landasan KSSK menyatakan bahwa Bank Century adalah bank 
gagal berdampak sistemik? Mengapa Bank Century tidak ditutup 
saja? 

Jawaban: 
KSSK bertindak berdasarkan laporan BI yang menyatakan Bank Century 
adalah bank gagal dengan CAR negatif yang diduga kuat akan berdampak 
sistemik. Rapat pengambilan keputusan KSSK akhirnya menetapkan 
Bank Century berdampak sistemik. Ini didasarkan pertimbangan, jika 
bank itu dibiarkan ditutup maka akan timbul dampak psikologis negatif 
karena akan membuat nasabah bank lain panik menarik dana secara 
besar-besaran di berbagai bank. 
Apalagi, kondisi pada saat itu dibayang-bayangi oleh tekanan negatif 
krisis ekonomi dunia dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam 
hingga 30% (lihat hal tentang tekanan negatif krisis global). 

2. Benarkah data Bank Century yang digunakan tidak mutakhir dan 
tidak mencukupi untuk analisis dampak sistemik? 

Jawaban: 
Dalam hal ini, Ketua KSSK menghargai independensi dan kompetensi BI 
sebagai otoritas moneter dan perbankan sesuai ketentuan hukum dan 
peraturan perundangan yang berlaku. Ketua KSSK juga berpendapat 
bahwa data, fakta dan analisa BI tentang Bank Century per 31 Oktober 
2008 yang diterima dari BI pada 20 November 2008 dianggap telah 
cukup menggambarkan kondisi Bank Century sebagai bank gagal yang 
diduga kuat berdampak sistemik. 
Data per 31 Oktober 2008 digunakan karena waktu untuk audit terbaru 
sebuah bank paling tidak membutuhkan waktu enam minggu (pengajuan 
rapat ke KSSK diajukan tanggal 20 November 2008, belum enam minggu 
dari waktu audit terakhir). Tentu tidak mungkin audit sebuah bank 
dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua hari saja. Untuk itu data per 
tanggal 31 Oktober 2008 sudah dianggap mutakhir. 
Selain data dan informasi yang berasal dari BI, dalam 
mempertimbangkan dampak sistemik KSSK juga menggunakan data, 
fakta, informasi dan analisis yang bersifat makro tentang perkembangan 
situasi dan kondisi krisis keuangan nasional dan dunia termutakhir pada 
saat itu. 

3. Mengapa rapat KSSK tidak menetapkan kriteria yang terukur 
secara kuantitatif untuk melihat apakah benar Bank Century 
adalah bank gagal berdampak sistemik? 

Jawaban: 
Memang, tidak ada kriteria bank berdampak sistemik yang dinyatakan 
eksplisit di undang-undang. Ada dua alasan utama hal ini dihindari. 
Pertama, jika dinyatakan eksplisit maka akan berpotensi menimbulkan 
moral hazard karena akan mampu dengan mudah dikondisikan oleh 
bank-bank yang berniat buruk untuk masuk kategori bank gagal 
berdampak sistemik tersebut dan mendapat bantuan pemerintah. 

Selain itu pengukuran dampak sistemik bersifat kondisional sehingga 
sulit ditentukan batasannya. Suatu bank dapat dinyatakan berdampak 
sistemik pada kondisi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada 
kondisi yang lain. Perlu professional judgement untuk memutuskan hal 
tersebut. Meski demikian, BI dan KSSK tetap juga menggunakan 
penilaian kuantitatif untuk menganalisis dampak sistemik. Data 
kuantitatif itu di antaranya berupa data pertumbuhan ekonomi, neraca 
pembayaran, nilai tukar rupiah, penurunan indikator kepercayaan, 
simulasi ketahanan likuiditas dan data Real-time Gross-Settlement. 
Selain itu, indikator Banking Pressure Index (BPI) beserta indikatorindikator 
dini lainnya juga digunakan. BPI ini merupakan indikator dini 
yang digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman pada sektor 
perbankan. Indikator ini dikembangkan oleh Danareksa Research 
Institute pada tahun 1999 berdasarkan pengalaman krisis Indonesia 
tahun 1997/1998. 

4. Mengapa Bank Century yang dinyatakan bank gagal berdampak 
sistemik oleh KSSK dan bukan bank lain? Apa benar itu merupakan 
pertimbangan profesional dan proporsional serta bukan karena 
alasan lain seperti tudingan bahwa itu dilakukan untuk 
menyelamatkan uang penyandang dana tim kampanye presiden 
SBY saat itu? 

Jawaban: 
Bank Century dibantu karena bank tersebut memiliki CAR negatif dan 
berpotensi memicu kerusakan sistemik pada masa itu. Jadi bukan 
sekedar dilihat dari ukurannya. Jika ternyata bank itu adalah bank lain, 
maka bank lain itu juga akan diperlakukan serupa. KSSK tidak mendasari 
putusannya dengan melihat siapa pemilik bank itu, apakah penjahat atau 
bukan. Tidak juga melihat siapa nasabahnya atau apa kepentingan 
nasabahnya. 
Kepedulian KSSK semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan 
perekonomian nasional. Kebetulan saja, salah satu caranya adalah 
dengan memasukkan Bank Century ke dalam penanganan LPS dengan 
status perlu diselamatkan karena jika tidak akan menimbulkan 
kerusakan sistemik. 

Akuntabilitas 

5. Benarkah Kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan 
(sebagai ketua), Gubernur BI (sebagai anggota) dan Ketua Dewan 
Komisioner LPS (sebagai anggota) belum pernah dibentuk 
berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS? Sehingga 
otomatis status hukum penanganan Bank Century oleh LPS jadi 
tidak sah? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. KK sudah sah ada/terbentuk, baik demi 
Undang-Undang, maupun dari kenyataannya. 

KK dengan sendirinya telah terbentuk dengan diundangkannya UU 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yaitu sebagaimana dirumuskan 
dalam ketentuan Pasal 1 butir 9: "Komite Koordinasi adalah komite yang 
beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, BI dan Lembaga Penjamin 
Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan 
suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. 
Selain itu, dalam kenyataannya, KK telah ada dan beroperasi 
berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan BI (tanggal 17 
Maret 2004). Nota Kesepakatan itu mendapat kekuatan dari Pasal II UU 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU 23/1999 tentang BI (UU BI 
2004), yang bunyinya: ”Sepanjang Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan 
dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan BI”. 

Memang harus diakui bahwa terdapat ketidakkonsistenan perundangundangan, 
yang bisa menyebabkan tafsir yang salah ketika hanya 
membaca satu Penjelasan dari Pasal 21 ayat (2) UU LPS, bahwa KK 
"adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 
2004". 

Ketidakkonsistenan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

PERTAMA, pencantuman uraian KK "adalah komite yang akan dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (5)..dst" sifatnya adalah ANTISIPASI SEPIHAK pembuat Undang- 
Undang (UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS) terhadap pengaturan 
Pasal 11 ayat (5) tersebut mengenai "ketentuan dan tata cara 
pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang 
berdampak sistemik,...diatur dalam undang-undang tersendiri”. Namun 
Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 tersebut tidak pernah menyebut tentang 
KK yang harus diatur/dibentuk dengan Undang-Undang. KK disebut 
pertama kali dalam Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI tanggal 17 
Maret 2004. 

KEDUA, fungsi KK adalah berhubungan dengan suatu Bank Gagal "yang 
ditengarai berdampak sistemik", seperti dirumuskan dalam Pasal 1 
ayat(9) UU LPS. Demikian juga Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 mengatur 
"ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan 
keuangan Bank yang berdampak sistemik”. Jadi hanya yang mengenai 
"berdampak sistemik", bukan mengenai yang "tidak berdampak 
sistemik". Padahal Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS justru adalah 
untuk masalah YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK. Bunyi 
selengkapnya Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah: "LPS melakukan 
penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP 
atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS". 
Artinya, Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS tersebut yang merujuk pada 
Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 adalah tidak tepat, atau salah tempat, 
karena Pasal 11 ayat (5) tersebut berhubungan dengan bank dengan 
kesulitan keuangan yang berdampak sistemik, sedangkan Pasal 21 ayat 
(2) UU LPS adalah mengenai bank gagal yang tidak berdampak sistemik. 
Jadi Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU LPS itu telah merujuk secara tidak 
sesuai, sehingga menjadi kehilangan arti. 
Ketidakkonsistenan perundang-undangan ini harus kita kenali dan kita 
catat. 

KETIGA, apabila KK seperti yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 21 ayat 
(2) UU LPS adalah "komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang- 
Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 3 
Tahun 2004...", maka Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 11 
ayat (5) UU BI 2004 tersebut adalah Perppu JPSK, yang ternyata TIDAK 
membentuk KK, melainkan membentuk KSSK. 
Apakah KSSK bisa disamakan dengan KK sebagaimana dimaksud oleh UU 
LPS? Ternyata tidak bisa dianggap demikian, karena berdasarkan Pasal 5 
Perppu JPSK tersebut KSSK beranggotakan Menteri Keuangan dan 
Gubernur BI, sedangkan KK beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, BI, 
dan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 1 UU LPS. Jadi, 
KSSK tidak sama dengan KK, walau sebenarnya fungsinya bisa dianggap 
atau dimaksudkan sama. 

Agar dapat membantu memperjelas, perlu diketahui kronologi/urutan 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 
KK, langsung atau tidak langsung: 

1. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI -- 15 Januari 2004 (Pasal 11 ayat 
5 tidak menyebut tentang perlunya atau keharusan membentuk KK). 

2. Nota Kesepakatan Pemerintah dan BI -- 17 Maret 2004 (yang 
mengatur pembentukan KK, terdiri dari Menteri Keuangan dan 
Gubernur BI). 

3. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan -- 22 
September 2004 (yang mengatur tentang KK, terdiri dari Menteri 
Keuangan, LPP, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan. UU ini tidak 
menjelaskan hubungan KK dengan yang diatur dalam Nota 
Kesepakatan Pemerintah dan BI). 

4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua 
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tentang 
Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 29 Juni 
2007 (yang mengatur bahwa KK dalam rangka pemberian FPD adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan Menteri Keuangan 
dan Gubernur BI 17 Maret 2004, sedangkan untuk penanganan Bank 
gagal adalah KK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang LPS. 
Ini dapat menimbulkan kesan adanya dua jenis KK). 

5. Perppu JPSK (tidak mengatur atau menyebut tentang KK, melainkan 
membentuk KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur 
BI.) 

KEEMPAT, karena di satu sisi KSSK bukan KK sebagaimana dimaksud 
oleh UU LPS namun berwenang menetapkan bank gagal berdampak 
sistemik (berdasarkan Perppu JPSK), sedangkan di sisi lain, KK yang ada 
berdasarkan UU LPS dan bukan berdasarkan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ayat (5) UU BI 2004 (yaitu Perppu 
JPSK) berwenang menyerahkan penanganan bank gagal kepada LPS, 
maka kesenjangan akibat tidak sempurnanya perundang-undangan itu 
harus dijembatani. 

KSSK berwenang menentukan bank gagal berdampak sistemik, dan KK 
berwenang menyerahkan penanganan bank gagal tersebut kepada LPS 
(Pasal 21 ayat (3) UU LPS), sehingga jembatan formal yang dibuat ialah 
dengan menyerahkan keputusan KSSK kepada KK (yang sudah ada 
karena UU LPS). Dalam hal penanganan Bank Century sebagai bank 
gagal berdampak sistemik ialah dengan menyerahkan/mengalihkan 
ketetapan KSSK kepada KK pada 21 November 2008. 

KELIMA, Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran UU 
Butir 149 dan 150) telah disebutkan bahwa: 

149. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk 
Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam 
batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat 
uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur 
dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai 
sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak 
boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma 
yang dijelaskan. 

150. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum 
untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, 
hindari membuat rumusan norma di dalam bagian 
penjelasan. 
Dengan demikian ketidaksempurnaan pengaturan mengenai KK dalam 
berbagai perundang-undangan telah diatasi, dan penyerahan 
penanganan Bank Century kepada LPS oleh KK dilakukan secara sah 
sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. 

6. Benarkah tudingan DPR yang menyatakan bahwa landasan Perppu 
JPSK yang digunakan sebagai dasar rapat KSSK tidak sah? 

Jawaban: 
Perppu JPSK hanya digunakan pada tanggal 20-21 November 2008 saja. 
Sebelum tanggal itu, keputusan terhadap Bank Century berlandaskan 
pada Undang-Undang BI. Sementara, setelah dinyatakan sebagai bank 
gagal berdampak sistemik, penanganan Bank Century dilakukan oleh LPS 
dengan menggunakan Undang-Undang LPS. RUU JPSK diajukan ke DPR 
pada 14 Januari 2009 dan batal disahkan pada 30 September 2009. Jadi, 
penggunaan Perppu JPSK pada tanggal 20-21 November 2008 sah secara 
hukum. 

7. Apakah Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK setelah diubah 
menjadi RUU JPSK dan ditolak oleh DPR mengakibatkan semua 
keputusan yang dilandasi Perppu itu sebelumnya otomatis menjadi 
batal demi hukum? 

Jawaban: 
Jelas tidak. Keputusan tetap berlaku karena hakikat dari penerbitan 
Perppu itu adalah untuk digunakan sebagai pengganti undang-undang. 
Perppu tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan 
undang-undang sebelum secara resmi diganti dengan undang-undang 
yang baru. 

8. Apakah benar bahwa KSSK, BI dan LPS tidak melapor ke Wakil 
Presiden maupun DPR tentang rapat Bank Century dan bagaimana 
kedudukan wakil presiden saat itu? 

Jawaban: 
Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK pada saat itu, Sri Mulyani 
Indrawati, pada 21 November 2008 sudah memberikan laporan ke 
Presiden (yang sedang berada di Peru menghadiri KTT APEC 2008) 
setelah rapat KSSK memutuskan Bank Century dinyatakan sebagai bank 
gagal berdampak sistemik. Laporan yang sama juga disampaikan ke 
wakil presiden RI saat itu, M. Jusuf Kalla. 
Laporan tersebut berisi laporan tentang kondisi perekonomian nasional 
yang mendapat tekanan negatif dari krisis global. Laporan juga 
menjelaskan tentang penanganan yang dilakukan terhadap Bank 
Century. Selanjutnya pada 25 November 2008, Menteri Keuangan selaku 
Ketua KSSK menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan 
laporan secara lisan kepada wakil presiden Jusuf Kalla. 
KSSK juga sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Komisi XI DPR 
melalui rapat kerja pada 26 Februari 2009. 

Sesuai Perppu JPSK, keputusan penanganan Bank Century dalam rangka 
pencegahan krisis tidak memerlukan persetujuan Presiden maupun 
Wakil Presiden. KSSK memiliki otoritas penuh untuk melakukan 
tindakan yang dianggap perlu. Penggunaan dana LPS juga tidak 
membutuhkan persetujuan DPR karena dana tersebut berasal dari 
kekayaan LPS, bukan berasal dari APBN. Pelaporan kepada Presiden, 
Wakil Presiden dan DPR merupakan akuntabilitas KSSK sesuai Perppu 
JPSK Pasal 9. 

9. Ada tudingan dari Wapres saat itu, M. Jusuf Kalla, bahwa Bank 
Century tidak patut ditolong karena dimiliki oleh pemilik saham 
yang beritikad tidak baik dengan melakukan penipuan terhadap 
para nasabahnya. Bagaimana tanggapan KSSK? 

Jawaban: 
Sesuai dengan Perppu JPSK, KSSK berfungsi untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan, bukan menjaga stabilitas individu bank (Bank 
Century). KSSK tidak melihat siapa pemilik bank tersebut, apakah dia 
penjahat atau bukan. KSSK hanya melihat bank itu berpotensi 
menyebabkan kerusakan sistemik perekonomian nasional jika tidak 
ditangani dengan tepat dan cepat pada saat itu. Ini bisa dianalogikan 
dengan upaya memadamkan api kecil di padang yang tandus. Tujuannya 
agar api tidak merembet ke rerumputan lain dan menyebabkan 
kebakaran besar. Namun demikian, setelah apinya padam oknum yang 
melakukan kejahatan atau penipuan harus tetap diproses secara hukum. 

 
Koran Tempo 23 November 2009 

“Penyelamatan Century sudah sesuai dengan syarat sistemik. Karena Century 
diselamatkan maka LPS tak perlu merogoh kocek lebih banyak lantaran dana 
nasabah di atas Rp2 miliar tidak menjadi tanggungan lembaga itu” 

A.Tony Prasetiantono, ekonom BNI 

 
Tentang pencairan dana PMS sebesar Rp.6,76 triliun 

Koran Tempo, 23 November 2009 

“Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani sudah tepat. Kondisi pada 2008 
memang mengharuskan bank itu diselamatkan” 

Mirza Adityaswara, Pengamat ekonomi 

10. Apakah benar KSSK yang menentukan besar dana talangan sebesar 
Rp.6,76 triliun? 

 
Jawaban: 
Tidak benar. Besaran dana penyertaan modal sementara (PMS) 
merupakan hasil pembahasan BI dan LPS dengan mengacu pada 
Undang-Undang LPS. KSSK hanya berperan dalam menetapkan Bank 
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, bukan besaran dana 
PMS. 

11. Apakah benar Presiden memberikan instruksi kepada Menteri 
Keuangan untuk kembali ke Indonesia khusus dalam rangka 
menyelamatkan Bank Century? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. Pada tanggal 13 November 2008, BI 
menginformasikan Menteri Keuangan (yang sedang di Washington DC) 
kondisi Bank Century melalui teleconference. Selanjutnya, pada 14 
November 2008, Menteri Keuangan melapor secara lisan kepada 
Presiden mengenai keterkaitan kondisi ketidakstabilan perekonomian 
global dengan sistem keuangan nasional. 
Atas instruksi Presiden, Menteri Keuangan kembali ke Indonesia tanggal 
15 November 2008, lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Hal ini 
dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengambil kebijakan yang 
diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan 
untuk menyelamatkan Bank Century. 

12. Apakah benar ada rekayasa pembuatan peraturan dalam rangka 
menyelamatkan Bank Century ? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. Penyelamatan Bank Century didasarkan 
Perppu JPSK. JPSK diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang BI. Peraturan ini harus selesai paling lambat akhir tahun 2004. 
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menyiapkan RUU JPSK sejak 
awal 2004 dan lebih intensif sejak Juli 2007. 

Untuk mengantisipasi ancaman krisis keuangan global, Pemerintah 
menyiapkan draft Perppu JPSK, Perppu Perubahan UU BI, dan Perppu 
Perubahan UU LPS sejak awal 2008. Ketiga Perppu tersebut ditetapkan 
pada bulan Oktober 2008. Demikian pula ruang lingkup Perppu JPSK 
bukan hanya meliputi perbankan saja, tetapi juga menyangkut Lembaga 
Keuangan Bukan Bank dan sistem keuangan keseluruhan. Dengan 
demikian, Perppu JPSK tidak ditujukan untuk menyelamatkan Bank 
Century melainkan untuk menyelamatkan sistem keuangan nasional. 

13. Apakah benar, Menteri Keuangan mendapat instruksi Presiden 
melalui telepon agar menyetujui penyelamatan Bank Century 
dengan mengubah pendapat yang semula mengkritisi argumen BI 
tentang dampak sistemik pada rapat dengar pendapat tanggal 20 
November 2008, menjadi menyetujui Bank Century berdampak 
sistemik pada rapat pengambilan keputusan KSSK? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. Sejak efektifnya Forum Stabilitas Sistem 
Keuangan (FSSK) pada pertengahan tahun 2007, Menteri Keuangan 
secara reguler mendapatkan update tentang perkembangan krisis 
keuangan dunia dan nasional. Selain itu, Menteri Keuangan juga secara 
aktif ikut dalam diskusi-diskusi internasional dalam rangka penanganan 
krisis keuangan global. 

Untuk meyakinkan hasil analisis BI tentang Bank Century sehubungan 
dengan tidak tersedianya data individual perbankan di Departemen 
Keuangan, dalam rapat KSSK Menteri Keuangan mempersilahkan para 
pejabat Depkeu, BI, LPS, Bank Mandiri, dan UKP3R untuk mengajukan 
pertanyaan dan pendapat, sebelum KSSK mengambil keputusan. 
Dalam rapat tersebut, terjadi pembahasan yang intensif dan mendalam 
diantara peserta rapat. Bahkan, beberapa peserta rapat mengajukan 
pertanyaan dan tanggapan kritis atas hasil analisis BI. Hal ini merupakan 
proses yang wajar dan sehat dalam rangka membantu KSSK dalam 
mengambil keputusan. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan kondisi sistem 
keuangan pada saat itu, Menteri Keuangan dapat menerima alasanalasan 
bahwa Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak 
sistemik. Keputusan KSSK diambil tanpa intervensi dari pihak manapun. 

14. Apakah benar proses penanganan Bank Century oleh LPS setelah 18 
Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. Penetapan Bank Century sebagai bank gagal 
berdampak sistemik dilakukan oleh KSSK pada tanggal 21 November 
2008 didasarkan pada Perppu JPSK. Selanjutnya, sejak tanggal 21 
November 2008, pelaksanaan penanganan Bank Century dilakukan oleh 
LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. 
Tentang Perppu JPSK, rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 
2008 meminta Pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang- 
Undang (RUU) tentang JPSK paling lambat tanggal 19 Januari 2009. 
Terkait dengan hasil rapat paripurna tersebut, terdapat perbedaan 
persepsi antara Pemerintah dengan sebagian anggota DPR yakni tentang 
pemberlakuan Perppu JPSK sejak tanggal 18 Desember 2008. 
Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, 
DPR menolak Perppu JPSK. 

Hal yang perlu dicermati adalah pengambilan keputusan KSSK tentang 
Bank Century berdasarkan Perppu JPSK hanya dilakukan pada tanggal 
20-21 November 2008 (Perppu belum ditolak DPR). Berdasarkan hal 
tersebut, pelaksanaan penanganan Bank Century sesudah tanggal 18 
Desember 2008 memiliki dasar hukum dan dilakukan berdasarkan UU 
LPS (tidak terkait dengan penolakan Perppu JPSK). 

15. Apakah benar dana Penyertaan Modal Sementara LPS merupakan 
dana talangan yang berasal dari APBN melalui Fasilitas Pembiayaan 
Darurat (FPD)? 

Jawaban: 
Hal tersebut tidak benar. Sumber pendanaan untuk PMS Bank Century 
berasal dari kekayaan LPS (berasal dari premi bank peserta program 
penjaminan pemerintah dan belum menyentuh modal LPS). Dengan PMS 
tersebut, mayoritas saham Bank Century kini dimiliki LPS. Dana ini tidak 
hilang namun akan kembali kepada LPS melalui divestasi. Bank Century 
tidak pernah menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) 
yang pembiayaannya berasal dari APBN. 

Berhubung dana PMS berasal dari kekayaan LPS (bukan dari APBN), 
maka tidak diperlukan persetujuan dari DPR sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.