Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup
perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang
mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan
Intelektual;
b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan
mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk
secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit
Terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas
hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri,
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
7. Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang
terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh
Menteri.
10. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang ini.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki
keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus
memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan
Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta
bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar
sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak
lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II 

LINGKUP DESAIN TATA LETAK

SIRKUIT TERPADU

Bagian Pertama
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.

(2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila
desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada
saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak
merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Bagian Kedua
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 3

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama,
atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 4

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut
dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal
Penerimaan.

(2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi
secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
selama 10 (sepuluh) tahun.

(4) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Bagian Keempat
Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 5

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama,
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka
secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 6

(1) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam
hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya,
Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian
lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain
apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas
sampai keluar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain
berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam
hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan
Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Bagian Kelima
Lingkup Hak

Pasal 8

(1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai,
menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di
dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk
kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

BAB III 

PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar
Permohonan.

Pasal 10

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani
oleh Pemohon atau Kuasanya.

(3) Permohonan harus memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui
Kuasa; dan
e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah
pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri
dengan:

a. salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf e.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih
dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah
satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para
Pemohon lain.

(6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan
harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup
bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Pasal 12

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik
Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan
dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 13

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan
Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan
Keputusan Presiden.
Bagian Kedua
Waktu Penerimaan Permohonan
Pasal 14

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan, dengan
syarat Pemohon telah:

a. mengisi formulir Permohonan;
b. melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan; dan
c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1).

Pasal 15

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat
dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13,
Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya
agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan
kekurangan tersebut.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan
Pemohon.

Pasal 16

(1) Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa
Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada
Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 17

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara
tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya
selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Keempat
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 18

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan
sesudah pensiun atau berhenti karena se== bab apa pun dari Direktorat ==
Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena
tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal
dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki
hak yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.
Pasal 19

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat
Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau
atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan
Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Pemberian Hak dan Pengumuman
Pasal 20

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
10, dan Pasal 11 terhadap Permohonan.

(2) Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11, Direktorat Jenderal
memberikan hak atas Permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya
dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana
lain.
Pasal 21

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak
dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2), Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Pasal 22

(1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan
Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

BAB IV 

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 23

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau
dialihkan dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-se== bab lain yang dibenarkan oleh peraturan ==
perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan
hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak
dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 24

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak
menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan
identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun
dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 25

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan
lain.

Pasal 26

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi
Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan
lain.

Pasal 27

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai
biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 28

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau
memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.

BAB V 

PEMBATALAN PENDAFTARAN
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak

Pasal 29

(1) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan
oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan
oleh Pemegang Hak.

(2) Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima
Lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan
persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan
pembatalan pendaftaran tersebut.

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

a. Pemegang Hak;
b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan
dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan
tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

(4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Gugatan

Pasal 30

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan
Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14
(empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

Pasal 31

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum
tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,
gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan
yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang
sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga
mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan
didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7
(tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan
Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan
diucapkan.

Pasal 32

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 33

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak
dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan
tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi
diterimanya.

(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi
dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari
setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama
60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan
kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal
putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan
termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi
diterima.

Pasal 34

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 35

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 36

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi
wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib
dilakukannya kepada Pemegang Hak yang haknya dibatalkan, tetapi
wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu
Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Hak yang sebenarnya.

BAB VI 

B I A Y A

Pasal 37

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar
Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, permintaan salinan
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan pengalihan
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan perjanjian
Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta permintaan lain
yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang
jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat
mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII 

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

(1) Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke
Pengadilan Niaga.

Pasal 39

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 40

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33
berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38.

BAB VIII 

PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana
di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan
melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
merupakan delik aduan.

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 244

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

I. UMUM

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri
dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing
tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan
Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan
para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan
teknologi mutakhir.
Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah
meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam hubungan dengan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan TRIPs memuat
syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara
anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty).
Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan
perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta
menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting
untuk merangsang aktivitas kreatif Pendesain guna terus-menerus
menciptakan desain orisinal. Oleh karena itu, ketentuan tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disusun dalam Undang-undang ini
agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat
diberikan oleh negara apabila diminta melalui Permohonan oleh
Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.
Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual
Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum
bagi para Pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit
Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek
perlindungan dari undang-undang ini se== bab sebuah Sirkuit Terpadu ==
dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.
Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu
berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu
perlindungan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya
diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak
Tanggal Penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan
tidak dapat diperpanjang.
Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak
tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat
Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang
menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan
Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan "orisinal" apabila
Desain tersebut merupakan hasil karya Pendesain itu sendiri dan
bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara komersial" adalah
dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di
dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
"Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu" adalah sarana
penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain
TataLetak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan tentang nama
Pemegang Hak, jenis desain, tanggal diterimanya Permohonan, tanggal
pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak
(bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).

Yang dimaksud dengan "Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu" adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk
lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat
Jenderal, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang
ini.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian
antara pegawai negeri dan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat oleh seseorang berdasarkan
pesanan, misalnya dari instansi Pemerintah, tetap dipegang oleh
instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan
lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Pendesain untuk mengklaim
haknya apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu digunakan untuk
hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja" adalah hubungan kerja di
lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu
dengan Pendesain.

Pasal 7

Pencantuman nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu pada dasarnya adalah hal yang lazim di lingkungan
Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama Pendesain
dikenal sebagai istilah hak moral (moral right).

Pasal 8

Ayat (1)

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak
untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau
memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain
dilarang melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak. Pemberian hak kepada pihak
lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian,
atau sebab-se== bab lain. ==

Ayat (2)

Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk
kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji
penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh
merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang
dimaksud dengan "kepentingan yang wajar" adalah penggunaan untuk
kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak
termasuk dalam penggunaan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan,
misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan
apabila Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga
pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang
wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial,
tetapi juga dari kuantitas penggunaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang sah,
benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak
mengajukan Permohonan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon.
Khusus untuk Pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri,
Permohonan harus diajukan melalui Kuasa untuk memudahkan Pemohon
yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen Permohonan
seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan
menggunakan Kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi
persyaratan domisili hukum Pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah
Pemohon mendapatkan Tanggal Penerimaan seperti telah didefinisikan
di muka. Tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya
perhitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Pasal 15

Ayat (1)

Tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pemohon untuk
melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal
pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemohon.

Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman,
atau bukti pengiriman lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya seluruhnya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal
tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah Permohonan diterima,
ditolak, ataupun ditarik kembali.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "belum mendapat keputusan" adalah Permohonan yang
belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan administratif
(formality check) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan
administratif Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.
Di samping itu, untuk tujuan pengumuman Permohonan, Direktorat
Jenderal melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap
tidak jelas atau tidak patut jika Permohonan tersebut diumumkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sarana lain" adalah media penyimpanan,
misalnya CD-ROM dan optical disk.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "salinan" adalah salinan berisi keterangan
yang menyangkut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut, antara
lain nama Pendesain, pemegang hak, dan/atau Kuasa atas Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebab-se== bab lain", misalnya putusan ==
pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" adalah perjanjian Lisensi itu sendiri dalam
bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian
Lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari
kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian Lisensi
tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima
Lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti kepada pemberi
Lisensi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan "panitera" dalam
Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan
Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "juru sita" adalah juru sita pada Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada saat dibatalkan, ada orang lain yang benar-benar berhak atas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Keadaan
seperti itu dapat

terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, tetapi salah satu di antaranya kemudian secara hukum
dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Seiring dengan kejelasan yang
diatur dalam ayat (1), pembayaran royalti selanjutnya harus
dilakukan oleh penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
kepada pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang benar-benar
berhak.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh
para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4046