Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Landasan Konstitusional dan Mekanisme Impeachment di Indonesia/Undang Undang Dasar Sementara 1950
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

3. Undang Undang Dasar Sementara 1950

Munculnya aspirasi dari negara-negara bagian dalam Negara 
RIS yang ingin kembali kepada negara kesatuan dalam Negara 
Republik Indonesia berakibat Konstitusi RIS kemudian ditinggalkan 
dan menjadi tidak berlaku lagi. Selanjutnya mulai diberlakukan 
Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sejak tanggal 17 
Agustus 1950. 

Dalam UUDS 1950, bentuk negara yang dianut yaitu 
kesatuan, sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah 
kombinasi sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem 
parlementer ini, Presiden diposisikan sebagai Kepala Negara 
dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Namun Presiden tidak 
terlibat menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Kepala 
pemerintahan diemban oleh Perdana Menteri. Masa-masa 
kehidupan politik Indonesia di bawah UUDS 1950 ini sering disebut 
sebagai praktik Demokrasi Parlementer. 

Hubungan kelembagaan antara perdana menteri dan 
parlemen dalam UUDS 1950 berjalan sebagaimana praktik sistem 
parlementer umumnya. Parlemen dapat melakukan mosi tidak 
percaya kepada perdana menteri yang berarti jabatan perdana 
menteri harus diganti. Sementara perdana menteri dapat 
membubarkan parlemen dan harus segera menyelenggarakan 
pemilu setelah pembubaran itu. Dialektika impeachment terhadap 
perdana menteri dapat dilakukan melalui kerangka politik sistem 
parlementer tersebut. 

Posisi Presiden dalam UUDS 1950 sangat kuat. Pasal 83 
UUDS 1950 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak 
dapat diganggu gugat. Dengan demikian, Presiden dan Wakil 
Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Namun, menurut ketentuan Pasal 84 UUDS 1950, Presiden berhak 
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden 
yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk 
mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam waktu 
30 hari. 

UUDS 1950 tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai 
alasan dan mekanisme impeachment. Pasal 48 UUDS 1950 hanya 
mengatur penggantian presiden manakala presiden mangkat, 
berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa 
jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 
jabatannya. 

Meskipun penggunaan UUDS 1950 berlangsung cukup lama 
jika dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949, selama penggunaannya belum pernah terjadi impeachment terhadap presiden. Dinamika 
politik yang terjadi selama penggunaan UUDS 1950 hanya ditandai 
oleh seringnya terjadi jatuh-bangun kabinet akibat mosi tidak 
percaya yang dilakukan oleh parlemen. 

Sama dengan UUD 1945 dan Konstitusi RIS, UUDS 1950 
juga dimaksudkan sebagai konstitusi sementara. Hal ini terlihat jelas 
dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersamasama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Namun 
pada masa berlakunya UUDS 1950 ada kemajuan karena berhasil 
diselenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk 
memilih anggota Konstituante yang bertugas menyusun 
konstitusi.