Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2004 

TENTANG 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu 
diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; 
b. bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial 
menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, 
dan murah; 
c. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan 
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c 
perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial; 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan 
Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan�ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3316); 

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3327) 
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, 
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. 

3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan 
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama. 

 

4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena 
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang 
dilakukan oleh salah satu pihak. 

 

5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat 
pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu 
perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, 
pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. 

6. Pengusaha adalah: 

 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

7. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, 
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik 
negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 

8. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 

10. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial. 

11. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah 
penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 
hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 
satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
mediator yang netral. 

12. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai 
instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang 
memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran 
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan 
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

13. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah 
penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 
atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang 
netral. 

14. Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah 
seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh 
Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran 
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

15. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah 
penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan 
Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk 
menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat 
para pihak dan bersifat final. 

16. Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau 
lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan 
oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang 
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak 
dan bersifat final. 

17. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 
lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi 
putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. 

18. Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan 
Hubungan Industrial. 

19. Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan 
Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat 
pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. 

20. Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung 
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan 
hubungan industrial. 

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: 

a. perselisihan hak; 

b. perselisihan kepentingan; 

c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan 

d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

BAB II 

TATA CARA 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 Bagian Kesatu 

Penyelesaian Melalui Bipartit 

Pasal 3 

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu 
melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya 
perundingan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan 
tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit 
telah dilakukan. 

(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas 
untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal diterimanya pengembalian berkas. 

(3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada 
para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui 
arbitrase. 

(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi 
atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertangung 
jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada 
mediator. 

(5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh. 

(6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan 
kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. 

Pasal 5 

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, 
maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan 
Industrial. 

Pasal 6 

(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang 
ditandatangani oleh para pihak. 

(2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. nama lengkap dan alamat para pihak; 

b. tanggal dan tempat perundingan; 

c. pokok masalah atau alasan perselisihan; 

d. pendapat para pihak; 

e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan 

f. tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai 
kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani 
oleh para pihak. 

(2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi 
hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. 

(3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh 
para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. 

(4) Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama. 

(5) Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) 
tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat 
penetapan eksekusi. 

(6) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat 
pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka 
pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi 
untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang 
berkompeten melaksanakan eksekusi. 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Melalui Mediasi 

 

Pasal 8 

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap 
kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 

Pasal 9 

Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. warga negara Indonesia; 

c. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter; 

d. menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); dan 

g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 10 

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan 
penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya 
perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. 

Pasal 11 

(1) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi 
guna diminta dan didengar keterangannya. 

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian 
biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

 

Pasal 12 

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan 
keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang 
diperlukan. 

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh mediator terkait dengan seseorang yang 
karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Mediator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 13 

(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para 
pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan 
Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui mediasi, maka: 

 

a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis; 

b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah 
disampaikan kepada para pihak; 

c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator 
yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; 

d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf 
c dianggap menolak anjuran tertulis; 

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran 
tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat 
Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian 
Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

(3) Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf e 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama; 

b. apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
huruf e tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk 
mendapat penetapan eksekusi. 

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian 
Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi 
melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah 
domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. 

Pasal 14 

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a 
ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak 
dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri setempat. 

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 15 

Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). 

Pasal 16 

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja 
mediasi diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Penyelesaian Melalui Konsiliasi 

Pasal 17 

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar 
pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 18 

(1) Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 
atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat pekerja/buruh bekerja. 

(2) Penyelesaian oleh konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan 
setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada 
konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. 

(3) Para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari 
daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi 
Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 

Pasal 19 

(1) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi syarat: 

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. warga negara Indonesia; 

c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun; 

d. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S.1); 

e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter; 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun; 

h. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 

i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Konsiliator yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi 
legitimasi oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 20 

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan 
penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian 
tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah 
dilakukan sidang konsiliasi pertama. 

Pasal 21 

(1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang 
konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. 

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian 
biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri. 

Pasal 22 

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh konsiliator guna penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan 
keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang 
diperlukan. 

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh konsiliator terkait dengan seseorang 
yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 23 

(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para 
pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan 
Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui konsiliasi, maka: 

a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis; 

b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah 
disampaikan kepada para pihak; 

c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator 
yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; 

d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf 
c dianggap menolak anjuran tertulis; 

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak 
anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak 
membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak 
mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 

(3) Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf e 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama; 

b. apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e tidak 
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat 
penetapan eksekusi; 

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian 
Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi 
melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah 
domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. 

Pasal 24 

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a 
ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak 
dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial 
pada pengadilan negeri setempat 

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak. 

Pasal 25 

Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. 

Pasal 26 

(1) Konsiliator berhak mendapat honorarium/imbalan jasa berdasarkan penyelesaian 
perselisihan yang dibebankan kepada negara. 

(2) Besarnya honorarium/imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 27 

Kinerja konsiliator dalam satu periode tertentu dipantau dan dinilai oleh Menteri atau 
Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 28 

Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan legitimasi konsiliator serta 
tata kerja konsiliasi diatur dengan Keputusan Menteri. 

Bagian Keempat 

Penyelesaian Melalui Arbitrase 

Pasal 29 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan 
kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. 

Pasal 30 

(1) Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus 
arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Pasal 31 

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1) harus memenuhi syarat: 

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. cakap melakukan tindakan hukum; 

c. warga negara Indonesia; 

d. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); 

e. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 

f. berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter; 

g. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang 
dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian 
arbitrase; dan 

h. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun. 

(2) Ketentuan mengenai pengujian dan tata cara pendaftaran arbiter diatur dengan 
Keputusan Menteri. 

Pasal 32 

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar 
kesepakatan para pihak yang berselisih. 

(2) Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) 
dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum 
yang sama. 

(3) Surat perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-
kurangnya memuat: 

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih; 

b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada 
arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan; 

c. jumlah arbiter yang disepakati; 

d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan 
keputusan arbitrase; dan 

e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang 
berselisih. 

Pasal 33 

(1) Dalam hal para pihak telah menandatangani surat perjanjian arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) para pihak berhak memilih arbiter dari daftar 
arbiter yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Para pihak yang berselisih dapat menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter 
(majelis) dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka para pihak 
harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja tentang nama arbiter dimaksud. 

(4) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa arbiter (majelis) dalam 
jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang arbiter dalam waktu 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter ketiga ditentukan oleh 
para arbiter yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
untuk diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase. 

(5) Penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan 
secara tertulis. 

(6) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun 
beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat mengangkat 
arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri. 

(7) Seorang arbiter yang diminta oleh para pihak, wajib memberitahukan kepada para 
pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau 
menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. 

(8) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (6) harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan 
penunjukannya secara tertulis. 

Pasal 34 

(1) Arbiter yang bersedia untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(8) membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang 
berselisih. 

 

(2) Perjanjian penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih 
dan arbiter; 

b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada 
arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan; 

c. biaya arbitrase dan honorarium arbiter; 

d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan 
keputusan arbitrase; 

e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang 
berselisih dan arbiter; 

f. pernyataan arbiter atau para arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya 
dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya; dan 

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih. 

(3) Perjanjian arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 
dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing pihak dan arbiter mendapatkan 1 (satu) 
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(4) Dalam hal arbitrase dilakukan oleh beberapa arbiter, maka asli dari perjanjian 
tersebut diberikan kepada Ketua Majelis Arbiter. 

Pasal 35 

(1) Dalam hal arbiter telah menerima penunjukan dan menandatangani surat perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), maka yang bersangkutan tidak 
dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. 

(2) Arbiter yang akan menarik diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. 

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas 
sebagai arbiter dalam penyelesaian kasus tersebut. 

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, 
arbiter harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk 
dibebaskan dari tugas sebagai arbiter dengan mengajukan alasan yang dapat 
diterima. 

Pasal 36 

(1) Dalam hal arbiter tunggal mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka para 
pihak harus menunjuk arbiter pengganti yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

(2) Dalam hal arbiter yang dipilih oleh para pihak mengundurkan diri, atau meninggal 
dunia, maka penunjukan arbiter pengganti diserahkan kepada pihak yang memilih 
arbiter. 

(3) Dalam hal arbiter ketiga yang dipilih oleh para arbiter mengundurkan diri atau 
meninggal dunia, maka para arbiter harus menunjuk arbiter pengganti berdasarkan 
kesepakatan para arbiter. 

(4) Para pihak atau para arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) harus sudah mencapai kesepakatan menunjuk arbiter pengganti dalam 
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. 

(5) Apabila para pihak atau para arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak 
mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah satu pihak atau salah satu 
arbiter atau para arbiter dapat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial 
untuk menetapkan arbiter pengganti dan Pengadilan harus menetapkan arbiter 
pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya permintaan penggantian arbiter. 

Pasal 37 

Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus membuat pernyataan 
kesediaan menerima hasil-hasil yang telah dicapai dan melanjutkan penyelesaian 
perkara. 

Pasal 38 

(1) Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase dapat 
diajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri apabila cukup alasan dan cukup 
bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya 
tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. 

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula diajukan apabila terbukti 
adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau 
kuasanya. 

(3) Putusan Pengadilan Negeri mengenai tuntutan ingkar tidak dapat diajukan 
perlawanan. 

Pasal 39 

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal yang disepakati diajukan kepada arbiter yang 
bersangkutan. 

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter yang disepakati diajukan kepada 
majelis arbiter yang bersangkutan. 

Pasal 40 

(1) Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat 
perjanjian penunjukan arbiter. 

(2) Pemeriksaan atas perselisihan harus dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. 

(3) Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka 
waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 (satu) kali perpanjangan 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

Pasal 41 

Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan 
secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain. 

Pasal 42 

Dalam sidang arbitrase, para pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya dengan 
surat kuasa khusus. 

Pasal 43 

(1) Apabila pada hari sidang para pihak yang berselisih atau kuasanya tanpa suatu 
alasan yang sah tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter 
atau majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan arbiter dan tugas 
arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. 

(2) Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya salah satu pihak 
atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk itu telah 
dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara dan 
menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran salah satu pihak atau kuasanya. 

(3) Dalam hal terdapat biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian penunjukan 
arbiter sebelum perjanjian tersebut dibatalkan oleh arbiter atau majelis arbiter 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya tersebut tidak dapat diminta kembali 
oleh para pihak. 

Pasal 44 

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan 
upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. 

 

(2) Apabila perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter 
atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para 
pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter. 

(3) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didaftarkan di Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan 
perdamaian. 

(4) Pendaftaran Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan 
sebagai berikut: 

a. Akta Perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian; 

b. apabila Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak 
yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian 
didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi; 

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Akta 
Perdamaian, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi 
melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah 
domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. 

(5) Apabila upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gagal, arbiter 
atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase. 

Pasal 45 

(1) Dalam persidangan arbitrase para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan 
secara tertulis maupun lisan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang 
dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang 
ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter. 

(2) Arbiter atau majelis arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan 
penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap 
perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter. 

Pasal 46 

(1) Arbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorang 
saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. 

(2) Sebelum memberikan keterangan para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan 
sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

(3) Biaya pemanggilan dan perjalanan rohaniawan untuk melaksanakan pengambilan 
sumpah atau janji terhadap saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang 
meminta. 

(4) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak 
yang meminta. 

(5) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli yang diminta oleh arbiter 
dibebankan kepada para pihak. 

Pasal 47 

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh arbiter atau majelis arbiter guna 
penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan 
undang-undang ini wajib memberikannya, termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. 

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh arbiter terkait dengan seseorang yang 
karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 48 

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara 
pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter. 

Pasal 49 

Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum. 

Pasal 50 

(1) Putusan arbitrase memuat: 

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 

b. nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter; 

c. nama lengkap dan alamat para pihak; 

d. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak 
yang berselisih; 

e. ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang 
berselisih; 

f. pertimbangan yang menjadi dasar putusan; 

g. pokok putusan; 

h. tempat dan tanggal putusan; 

i. mulai berlakunya putusan; dan 

j. tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. 

 

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbiter oleh salah seorang arbiter dengan alasan 
sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. 

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
harus dicantumkan dalam putusan. 

(4) Dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus 
sudah dilaksanakan. 

Pasal 51 

(1) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang 
berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. 

(2) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan di Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. 

(3) Dalam hal putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan 
oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat 
eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu harus 
dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan. 

(4) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan 
pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tidak memeriksa alasan atau 
pertimbangan dari putusan arbitrase. 

Pasal 52 

(1) Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan 
pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 
disembunyikan oleh pihak lawan; 

c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
pemeriksaan perselisihan; 

d. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau 

e. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, 
Mahkamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau 
sebagian putusan arbitrase. 

(3) Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak menerima permohonan pembatalan. 

Pasal 53 

Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase 
tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pasal 54 

Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas 
segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan 
fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad 
tidak baik dari tindakan tersebut. 

BAB III 

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Bagian Kesatu 

U m u m 

 Pasal 55 

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada 
lingkungan peradilan umum. 

 

Pasal 56 

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 

 

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 

d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh dalam satu perusahaan. 

Pasal 57 

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara 
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang 
diatur secara khusus dalam undang-undang ini. 

Pasal 58 

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara 
tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 59 

(1) Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan 
Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap 
Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. 

(2) Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden 
harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
setempat. 

Pasal 60 

(1) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: 

a. Hakim; 

b. Hakim Ad-Hoc; 

c. Panitera Muda; dan 

d. Panitera Pengganti. 

(2) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari: 

a. Hakim Agung; 

b. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; dan 

c. Panitera. 

Bagian Kedua 

Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi 

Pasal 61 

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan 
diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 62 

Pengangkatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 63 

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan Keputusan 
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 

(2) Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua 
Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri atas usul serikat 
pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha. 

(3) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-Hoc Hubungan 
Industrial kepada Presiden. 

Pasal 64 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan 
Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; 

e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

g. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1) kecuali bagi Hakim Ad-Hoc 
pada Mahkamah Agung syarat pendidikan sarjana hukum; dan 

h. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun. 

Pasal 65 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial 
wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, 
bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut: 

Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 
barang sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan 
serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan 
ideologi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku�. 

(2) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diambil 
sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 66 

(1) Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai: 

 

a. anggota Lembaga Tinggi Negara; 

b. kepala daerah/kepala wilayah; 

c. lembaga legislatif tingkat daerah; 

d. pegawai negeri sipil; 

e. anggota TNI/Polri; 

f. pengurus partai politik; 

g. pengacara; 

h. mediator; 

i. konsiliator; 

j. arbiter; atau 

k. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha. 

(2) Dalam hal seorang Hakim Ad-Hoc yang merangkap jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc dapat dibatalkan. 

Pasal 67 

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan 
Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; 

d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada 
Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) 
tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; 

e. tidak cakap dalam menjalankan tugas; 

f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh 
yang mengusulkan; atau 

g. telah selesai masa tugasnya. 

(2) Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 68 

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diberhentikan tidak dengan 
hormat dari jabatannya dengan alasan: 

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan 
kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaanya tanpa alasan yang sah; 
atau 

c. melanggar sumpah atau janji jabatan. 

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan 
pembelaan kepada Mahkamah Agung. 

Pasal 69 

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebelum diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya. 

(2) Hakim Ad-Hoc yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2). 

Pasal 70 

(1) Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 

(2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat 
pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha. 

Pasal 71 

(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, 
Hakim Ad-Hoc, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya. 

 

(2) Ketua Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim 
Kasasi, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua 
Pengadilan Negeri dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim dan 
Hakim Ad-Hoc. 

 

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua 
Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim Kasasi. 

(5) Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak 
boleh mengurangi kebebasan Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi 
Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus perselisihan. 

Pasal 72 

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak 
hormat, dan pemberhentian sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 73 

Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial 
diatur dengan Keputusan Presiden. 

Bagian Ketiga 

Sub Kepaniteraan dan Panitera Pengganti 

Pasal 74 

(1) Pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada Pengadilan Hubungan Industrial 
dibentuk Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh 
seorang Panitera Muda. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti. 

Pasal 75 

(1) Sub Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. menyelenggarakan administrasi Pengadilan Hubungan Industrial; dan 

b. membuat daftar semua perselisihan yang diterima dalam buku perkara. 

 

(2) Buku perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya 
memuat nomor urut, nama dan alamat para pihak, dan jenis perselisihan. 

Pasal 76 

Sub Kepaniteraan bertanggung jawab atas penyampaian surat panggilan sidang, 
penyampaian pemberitahuan putusan dan penyampaian salinan putusan. 

Pasal 77 

(1) Untuk pertama kali Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan 
Industrial diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari instansi Pemerintah yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian 
Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial diatur lebih 
lanjut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 78 

Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan 
Industrial diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 79 

(1) Panitera Pengganti bertugas mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara. 

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Hakim, 
Hakim Ad-Hoc, dan Panitera Pengganti. 

Pasal 80 

(1) Panitera Muda bertanggung jawab atas buku perkara dan surat-surat lainnya yang 
disimpan di Sub Kepaniteraan. 

(2) Semua buku perkara dan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik 
asli maupun foto copy tidak boleh dibawa keluar ruang kerja Sub Kepaniteraan 
kecuali atas izin Panitera Muda. 

BAB IV 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

MELALUI 

 PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Bagian Kesatu 

Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim 

Paragraf 1 

Pengajuan Gugatan 

Pasal 81 

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh 
bekerja. 

Pasal 82 

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak 
diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. 

Pasal 83 

(1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau 
konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan 
gugatan kepada pengugat. 

(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim 
meminta pengugat untuk menyempurnakan gugatannya. 

Pasal 84 

Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan 
memberikan kuasa khusus. 

Pasal 85 

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat 
memberikan jawaban. 

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan 
oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya 
apabila disetujui tergugat. 

Pasal 86 

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus 
terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. 

Pasal 87 

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa 
hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. 

Pasal 88 

(1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 
1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc 
sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. 

(2) Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Hakim 
Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan 
seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi 
pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). 

(3) Untuk membantu tugas Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditunjuk seorang Panitera Pengganti. 

Paragraf 2 

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 

Pasal 89 

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis 
Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama. 

(2) Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan 
dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau 
apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman 
terakhir. 

(3) Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal 
kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan atau 
Kepala Desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil 
atau tempat kediaman yang terakhir. 

(4) Penerimaan surat penggilan oleh pihak yang dipanggil sendiri atau melalui orang 
lain dilakukan dengan tanda penerimaan. 

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka 
surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan 
Hubungan Industrial yang memeriksanya. 

Pasal 90 

(1) Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan 
guna diminta dan didengar keterangannya. 

(2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban 
untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah 
sumpah. 

Pasal 91 

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh Majelis Hakim guna penyelidikan 
untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang 
ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan 
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. 

(2) Dalam hal keterangan yang diminta Majelis Hakim terkait dengan seseorang yang 
karena jabatannya harus menjaga kerahasian, maka harus ditempuh prosedur 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

Pasal 92 

Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
88 ayat (1). 

Pasal 93 

(1) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari 
sidang berikutnya. 

(2) Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam 
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. 

(3) Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan 
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan. 

Pasal 94 

(1) Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada 
sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka 
gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya 
sekali lagi. 

(2) Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada 
sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka 
Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. 

Pasal 95 

(1) Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan 
lain. 

(2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib 
persidangan. 

(3) Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah Ketua Majelis 
Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang. 

Pasal 96 

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti 
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua 
Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha 
untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh 
yang bersangkutan. 

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari 
persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. 

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, 
Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan 
Pengadilan Hubungan Industrial. 

(4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat 
digunakan upaya hukum. 

Pasal 97 

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus 
dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas 
setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Paragraf 3 

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 

Pasal 98 

(1) Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup 
mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang 
berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan 
penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 

(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan 
upaya hukum. 

Pasal 99 

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, 
Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), 
menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan. 

(2) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing 
ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. 

Paragraf 4 

Pengambilan Putusan 

Pasal 100 

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang 
ada, kebiasaan, dan keadilan. 

Pasal 101 

(1) Putusan Mejelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. 

(2) Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk 
menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut. 

(3) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai putusan 
Pengadilan Hubungan Industrial. 

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat 
putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 102 

(1) Putusan Pengadilan harus memuat: 

a. kepala putusan berbunyi: �DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA�; 

b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan 
para pihak yang berselisih; 

c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawabatan termohon/tergugat yang jelas; 

d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi 
dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 

e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 

f. amar putusan tentang sengketa; 

g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama 
Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pasal 103 

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang 
pertama. 

 

Pasal 104 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 
ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti. 

Pasal 105 

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan, harus sudah menyampaikan 
pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2). 

Pasal 106 

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani, Panitera 
Muda harus sudah menerbitkan salinan putusan. 

Pasal 107 

Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 
salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. 

Pasal 108 

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang 
dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. 

Pasal 109 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan 
kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 
merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. 

Pasal 110 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan 
hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap 
apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: 

a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis 
hakim; 

b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan 
putusan. 

Pasal 111 

Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus 
menyampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri setempat. 

Pasal 112 

Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan 

permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah 
Agung. 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Kasasi 

Pasal 113 

Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-
Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial 
pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 114 

Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 115 

Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada 
Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
penerimaan permohonan kasasi. 

BAB V 

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA 

Bagian Kesatu 

Sanksi Administratif 

Pasal 116 

(1) Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam 
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Panitera Muda yang tidak menerbitkan salinan putusan dalam waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 dan Panitera yang tidak mengirimkan salinan kepada 
para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
107 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Pasal 117 

(1) Konsiliator yang tidak menyampaikan anjuran tertulis dalam waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(2) butir b atau tidak membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama dalam 
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (2) huruf e dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

(2) Konsiliator yang telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
pencabutan sementara sebagai konsiliator. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru dapat dijatuhkan setelah yang 
bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang sedang ditanganinya. 

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai konsiliator diberikan untuk 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal 118 

Konsiliator dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai 
konsiliator dalam hal: 

a. konsiliator telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai 
konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) 
kali; 

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; 

c. menyalahgunakan jabatan; dan atau 

d. membocorkan keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (3). 

Pasal 119 

(1) Arbiter yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam 
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam jangka waktu 
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) atau 
tidak membuat berita acara kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

(2) Arbiter yang telah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara 
sebagai arbiter. 

(3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) baru dapat dijatuhkan setelah 
yang bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang sedang ditanganinya. 

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai arbiter diberikan untuk jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal 120 

(1) Arbiter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai 
arbiter dalam hal: 

a. arbiter paling sedikit telah 3 (tiga) kali mengambil keputusan arbitrase 
perselisihan hubungan industrial melampaui kekuasaannya, bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (1) huruf d dan e dan Mahkamah Agung telah mengabulkan 
permohonan peninjauan kembali atas putusan-putusan arbiter tersebut; 

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; 

c. menyalahgunakan jabatan; 

d. arbiter telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai 
arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali. 

(2) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai arbiter sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal arbiter menyelesaikan perselisihan yang 
sedang ditanganinya. 

Pasal 121 

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 
dan Pasal 120 dijatuhkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Tata cara pemberian dan pencabutan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 

Bagian Kedua 

Ketentuan Pidana 

Pasal 122 

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat 
(2), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 
1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 123 

Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial pada usaha-usaha sosial dan usaha-
usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, maka perselisihannya diselesaikan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 124 

(1) Sebelum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tetap melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang 
ini, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah 
diajukan kepada: 

a. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembaga-lembaga 
lain yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau 
pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat; 

b. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembaga-
lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditolak dan diajukan 
banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima 
masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka diselesaikan oleh 
Mahkamah Agung; 

c. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain 
yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau 
pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh 
Mahkamah Agung; 

d. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-
lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan 
banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima 
masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh 
Mahkamah Agung; 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 125 

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka: 

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1227); dan 

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di 
Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2686); dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan 
yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227) dan Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta 
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2686) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam undang-undang ini. 

Pasal 126 

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 14 januari 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BAMBANG KESOWO </li>

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 6

Lihat pula
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004