Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992
Undang Undang No. 12 Tahun 1992

Tentang : Sistem Budidaya Tanaman

Oleh

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

12 TAHUN 1992 (12/1992)

Tanggal

30 APRIL 1992 (JAKARTA)

Sumber

LN 1992/46; TLN NO. 3478
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a.
bahwa sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan
mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan
Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secari
lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat;
b.
bahwa sistem pembangunan yang berketanjutan dan berwawasan
lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan
pertanian secara menyeluruh dan terpadu;
c.
bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang
penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
d.
bahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari
pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan
tangguh;
e.
bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku,
baik yang merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial
maupun produk hukum nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kepentingan nasional sehingga perlu
dicabut;
f.
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu
menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman dalam suatu
Undang-undang;

Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 2823);
4.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046);
6.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan
pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang
dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan
barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2.
Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok
makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis
unggul atau kultivar baru;
3.
Pemuliaan
tanaman
adalah
rangkaian
kegiatan
untuk
mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada
atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik;
4.
Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman;
5.
Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain
yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
6.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah
melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi
semua persyaratan untuk diedarkan;
7.
Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian
pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu
tumbuhan;
8.
Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang
dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian
tumbuhan;
9.
Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme
pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan
tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;

10.
Pupuk adalah bahan kimia atau organisms yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau
tidak langsung;
11.
Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang
tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan
untuk melakukan perlindungan tanaman.
Pasal 2
Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat,
lestari, dan berkelanjutan.
Pasal 3
Sistem budidaya tanaman bertujuan:
a.
meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil
tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan,
kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
b.
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
c.
mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha
dan kesempatan kerja.
Pasal 4
Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi
sampai dengan pascapanen.
BAB II
PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN
Pasal 5
(1)
Untuk
mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pemerintah:

a.
menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai
dengan tahapan rencana pembangunan nasional;
b.
menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;
c.
mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan
kepentingan nasional;
d.
menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.
(2)
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pasal 6
(1)
Petani memiliki kebebasan untuk menentukaii pilihan jenis tanaman
dan perribudidayaannya.
(2)
Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana
pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
(3)
Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat
terwujud
karena
ketentuan
Pemerintah,
maka
Pemerintah
berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan
memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
PENYELENGGARAAN BUDIDAYA TANAMAN
Bagian Kesatu
Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh
Tanaman
Pasal 7
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan
dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib

mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan
lingkungan hidup.
(2)
Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh
tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara
yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Bagian Kedua
Perbenihan
Pasal 8
Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan
melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar
negeri.
Pasal 9
(1)
Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan
tanaman.
(2)
Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan
tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
(3)
Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau
badan hukum berdasarkan izin.
(4)
Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama
masyarakat.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan
pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 10
(1)
Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi
induk untuk pemuliaan tanaman.
(2)
Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh
Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan
hukum.
(3)
Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk
menemukan varietas unggul.
Pasal 12
(1)
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum
diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
(2)
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
(3)
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1)
Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
(2)
Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan
memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)
Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi
label.
(4)
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan
pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14
(1)
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan
oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan
hukum berdasarkan izin.
(2)
Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Pasal 15
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran
benih bina.
Pasal 16
Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih
tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman,
sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan dan Benih Tanaman
Pasal 17
(1)
Pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari
dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia
memerlukan izin.
(2)
Pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
(3)
Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih
bina.

Bagian Keempat
Penanaman
Pasal 18
(1)
Penanaman mcrupakan kegiatan menanamkan benih pada petanaman
yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk
memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai
produktivitas yang tinggi.
(3)
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih,
tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada petanaman siap
tanam.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diatur lebih
lanjut oteh Pemerintah.
Bagian Kelima
Pemanfaatan Air
Pasal 19
(1)
Pemerintah mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya
tanaman.
(2)
Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Perlindungan Tanaman
Pasal 20
(1)
Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian
hama terpadu.

(2)
Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.
Pasal 21
Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakanakan
melalui kegiatan berupa :
a.
pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam
dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b.
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c.
eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
Pasal 22
(1)
Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, setiap orang atau badan hukum dilarang
menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu
kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan
gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan
hidup.
(2)
Ketentuan mengenai penggunaan sarana dan/atau cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Pasal 23
Setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan
ke dalam, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan
dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan
karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 24
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai
tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu
tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan
yang bersangkutan harus mengendalikannya.
(2)
Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), merupakan eksplosi, Pemerintah
bertanggung jawab menanggulanginya bersama masyarakat.
Pasal 25
(1)
Pemerintah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya
eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan
tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
(2)
Eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan apabila
organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat
berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
Pasal 26
(1)
Kepada pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan
dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.
(2)
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan hanya
atas tanaman dan/atau benda lainnya yang tidak terserang organisms
pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka
eradikasi.
Pasal 27
Ketentuan mengenai pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu
tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 butir b dan butir c serta
ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Tanaman
Pasal 28
(1)
Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk:
a.
menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman
yang optimal;
b.
menjaga kelestarian lingkungan;
c.
mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan atau kepentingan
umum.
(2)
Dalam pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana
dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam
keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan
sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut
oleh Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Panen
Pasal 29
(1)
Panen merupakan kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk
memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan
kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.
(3)
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panen
harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat
sarana.
(4)
Dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau
kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 30
(1)
Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
(2)
Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil
berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena
bencana alam.
(3)
Pemerintah dapat menetapkan pengaturan mengenai panen budidaya
tanaman tertentu.
Bagian Kesembilan
Pascapanen
Pasal 31
(1)
Pascapanen meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi,
pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan
transportasi hasil produksi budidaya tanaman.
(2)
Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan
dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan
daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.
Pasal 32
(1)
Terhadap hasil budidaya tanaman yang dipasarkan diterapkan standar
mutu.
(2)
Pemerintah menetapkan jenis hasil budidaya tanaman yang harus
memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)
Pemerintah mengawasi mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 33
Ketentuan mengenai pascapanen dan standar mutu hasil budidaya tanaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.
Pasal 34
(1)
Pemerintah menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi,
dan unit penyimpanan hasil. budidaya tanaman.
(2)
Pemerintah melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat
transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(3)
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat
transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 35
Pemerintah menetapkan tata cara pcngawasan atas mutu unit pengolahan,
alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman.
Pasal 36
(1)
Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut
oleh Pemerintah.
BAB IV
SARANA PRODUKSI
Bagian Kesatu
Pupuk
Pasal 37
(1)
Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib
memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

(2)
Pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang
boleh diimpor.
(3)
Pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk.
(4)
Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadaan dan peredaran
pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pestisida
Pasal 38
(1)
Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin
efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi
label.
(2)
Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dan jenis pestisida yang boleh diimpor.
Pasal 39
Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran,
serta penggunaan pestisida.
Pasal 40
Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau
penggunaan pestisida tertentu.
Pasal 41
Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang
peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak
terdaflar wajib memusnahkannya.

Pasal 42
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan
Pasal 41, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Alat dan Mesin
Pasal 43
(1)
Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin budidaya
tanaman yang produksi serta peredarannya perlu diawasi.
(2)
Alat dan mesin budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH BUDIDAYA TANAMAN
(1)
Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan
dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan
maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
Pasal 45
Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan
budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan
rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.
Pasal 46
(1)
Pemerintah menetapkan luas maksimum lahan untuk unit usaha
budidaya tanaman yang dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh
Negara.

(2)
Setiap pcrubahan jenis tanaman pada unit usaha budidaya tanaman di
atas tanah yang dikuasai oleh negara harus memperoleh persetujuan
Pemerintah.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENGUSAHAAN
Pasal 47
(1)
Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
(2)
Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dapat berupa:
a.
Koperasi; atau
b.
Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah;
atau
c.
Perusahaan swasta.
(3)
Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diarahkan untuk
bekerja sama secara terpadu dengan masyarakat petani dalam
melakukan usaha budidaya tanaman.
(4)
Pemerintah dapat menugaskan badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), untuk pengembangan kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 48
(1)
Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya
tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.

(2)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam,
lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya.
(3)
Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan untuk
mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan
industri dan pemasaran produknya.
Pasal 49
Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina
terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan antara
pengusaha lemah dan pengusaha kuat di bidang budidaya tanaman.
Pasal 50
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan budidaya
tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh
Pemerintah dapat dikenakan pungutan,
(2)
Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya
tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak
dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 51
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan
Pasal 50, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 52
(1)
Pemerintah melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dalam
bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan budidaya tanaman.

(2)
Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan
produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta
efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat (2), didasarkan pada
pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan
permintaan pasar komoditi budidaya tanaman yang bersangkutan.
(4)
Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Pasal 53
Pemerintah mendorong dan mengarahkan peranserta organisasi profesi
terkait dalam pembinaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1).
Pasal 54
(1)
Pemerintah menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman
yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
(2)
Pemerintah membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan
kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 55
(1)
kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah
baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh
Pemerintah.
(2)
Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan
penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama
pada temuannya.
(3)
Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki
keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
(4)
Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.

Pasal 56
(1)
Pemerintah menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia
di bidang budidaya tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan
tersebut.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 57
(1)
Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta
mendorong dan membina peranserta masyarakat untuk melakukan
kegiatan penyuluhan dimaksud.
(2)
Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang
mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan
membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan
tersebut.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diatur lebih
lanjut oleh Pemerintah.
BAB VIII
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 58
(1)
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya
tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan tugas pembantuan di bidang budidaya tanaman.

(3)
Ketentuan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 59
(1)
Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang
budidaya tanaman.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
a.
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya
tanaman;
b.
melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam
tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
c.
melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak
pidana di bidang budidaya tanaman;
d.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman,
e.
membuat dan menandatangani berita acara;
f.
menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60
(1)
Barangsiapa dengan sengaja:
a.
mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
b.
mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum
dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
c.
mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
d.
mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah
Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2);
e.
menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman
yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan
manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
f.
mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),
g.
mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai
dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
h.
tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak
memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
i.
melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)
Barang siapa karena kelalaiannya :
a.
mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
b.
mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum
dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

c.
mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
d.
mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah
negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2);
e.
menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman
yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan
manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
f.
mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
g.
mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai
dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
h.
tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak
memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
i.
melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
Pasal 61
(1) Barangsiapa dengan sengaja:
a.
tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan
atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;
b.
melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1);
c.
dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau
cara
yang
mengganggu
kesehatan
dan
mengancam
keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan
sumberdaya Alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam asal 28 ayat (2);
d.
melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);

e.
melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
(2)
Barangsiapa karena kelalaiannya :
a.
tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan
atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;
b.
melakukan sertifikisi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1),
c.
dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau
cara
yang
mengganggu
kesehatan
dan
mengancam
keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan
sumberdaya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
d.
melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
e.
melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
Pasal 62
(1)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dan
Pasal 61 ayat (1), adalah kejahatan.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dan
Pasal 61 ayat (2), adalah pelanggaran.
Pasal 63
Tumbuhan dan/atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan/atau
digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-
undang ini dapat dirampas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan di bidang budidaya tanaman yang tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan
penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :
1.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan
Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2147);
2.
Ketentuan yang mengatur tentang budidaya tanaman yang tercantum
dalam :
a.
Ordonansi tentang Krisis Teh (Crisis Thee Ordonnantie,
Staatsblad 1933 No. 203);
b.
Ordonansi tentang Krisis Kina (Crisis Kina Ordonnantie,
Staatsblad 1933 No. 204);
c.
Ordonansi tentang Krisis Kopi dan Kakao (Crisis Koffie en Cacao
Ordonnantie, Staatsblad 1933 No. 205);
d.
Ordonansi tentang Pertanaman Kina (Kinaaanplant Ordonnantie,
Staatsblad 1934 No. 70);
e.
Ordonansi
tentang
Pengeluaran
Karet
Perkebunan
(Ondernemings Rubber-uitvoer Ordonnantie, Staatsblad 1934
No. 342);
f.
Ordonansi tentang Pengeluaran Karet Rakyat (Bevolkings
Rubber-uitvoer Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 343);

g.
Ordonansi
tentang
Pertanaman
Karet
(Rubberaanplant
Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 346);
h.
Ordonansi tentang Kepentingan-kepentingan Kapok (Kapok-
belangen Ordonnantie, Staatsblad 1935 No. 165);
i.
Ordonansi
tentang
Pertanaman
Teh
(Thee-aanplant
Ordonnantie, Staatsblad 1936 No. 119);
j.
Ordonansi tentang Krosok (Krosok Ordonnantie, Staatsblad
1937 No. 604);
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 66
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO

PENJELASAN ATAS :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
12 TAHUN 1992
TENTANG

SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
UMUM
Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan
alam hayati, air, iklim, dan kondisi tanah yang memberikan sumber
kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus
merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada
hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional
adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh,
serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan
pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas
lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri
serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan
mengintensifkan kegiatan transmigrasi. Arah pembangunan pertanian
sedemikian ini akan memperkokoh landasan bidang ekonomi dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional.
Sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada
hakekatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan
sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan
manusia secara lebih baik. Oleh karena itu sistem budidaya tanaman akan
dikembangkan dengan berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan.
Pengembangan budidaya tanaman diarahkan secara bijaksana, dengan
memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk
meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam
negeri, dan memperbesar ekspor.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Pemerintah menyusun
rencana pengembangan budidaya tanaman yang disesuaikan dengan
tahapan
rencana
pembangunan
nasional,
menetapkan
wilayah
pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman
tertentu berdasarkan kepentingan nasional, dan menciptakan kondisi yang
menunjang peranserta masyarakat, dengan tetap memperhatikan
kepentingan masyarakat.
Dengan semakin ketatnya persaingan dalam era globalisasi, maka
pengembangan budidaya tanaman harus diarahkan pula pada upaya
memanfaatkan keunggulan komparatif produk tanaman yang dimiliki dengan
penerapan prinsip keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri
pengolahan, industri manufaktur, dan pemasarannya. Dengan arah tersebut,

maka nilai tambah produksi pertanian akan dinikmati pula oleh petani
sebagai produsen.
Dalam kondisi perkembangan yang demikian, posisi petani dalam
keseluruhan sistem budidaya tanaman menjadi sangat sentral dan strategis.
Posisi sentral dan strategis dimaksud hanya dapat bermanfaat apabila
Pemerintah senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang
mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama
masyarakat petani.
Pengembangan budidaya tanaman hanya dapat dicapai secara optimal
apabila di dalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat yakni yang
sesuai dengan daya dukung sumberdaya alam Indonesia yang beriklim
tropis. Oleh karena itu upaya untuk menemukan dan menciptakan teknologi
budidaya tanaman secara tepat melalui penelitian (research and
development) perlu digalakkan. Dalam rangka memberikan pelayanan
kepada petani, Pemerintah melakukan penelitian serta membina dan
mendorong masyarakat terutama dunia usaha untuk ikut berperanserta
dalam penelitian dan pengembangan budidaya tanaman, baik yang bersifat
rekayasa teknologi, rekayasa sosial ekonomi, maupun rekayasa sosial
budaya.
Teknologi tepat yang telah ditemukan perlu disebarluaskan kepada
masyarakat, khususnya para petani, agar mereka dapat memanfaatkannya.
Penyebarluasan tersebut dilakukan baik melalui jalur pendidikan sekolah
maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti penyuluhan, pelatihan, dan
lain-lain.
Dalam hubungan ini Pemerintah menyelenggarakan pendidikan sekolah dan
pendidikan luar sekolah yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan
masyarakat.
Pengikutsertaan peran masyarakat tidak saja diperlukan dalam
penyebarluasan teknologi tepat, tetapi juga dalam pemberian pelayanan
informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah, meliputi antara lain informasi
pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, serta
prakiraan cuaca dan iklim yang mendukung pengembangan budidaya
tanaman.
Lahan bagi budidaya tanaman merupakan salah satu faktor produksi
utama. Dilain pihak tersedianya lahan sebagai petanaman untuk budidaya
tanaman semakin terbatas, baik karena tekanan yang ditimbulkan oleh
bertambahnya jumlah penduduk maupun meningkatnya kebutuhan
penggunaan lahan oleh sektor lain. Oleh karena itu penggunaan lahan untuk
keperluan budidaya tanaman harus dilakukan secara efektif dan efisien serta
dengan memperhatikan terpeliharanya kemampuan sumberdaya alam dan
kelestarian lingkungan.
Masalah yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau
konversi lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan
budidaya tanaman. Masalah tersebut dapat mengancam lahan budidaya
tanaman terutama untuk penghasil pangan yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi ambang batas tingkat produksi secara nasional. Oleh karena
itu maka apabila terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan
perubahan lahan budidaya tanaman guna keperluan lain di luar budidaya

tanaman, perlu secara arif dan cermat mempertimbangkan ketersediaan
lahan usaha budidaya tanaman.
Benih tanaman, sebagai sarana produksi utama dalam budidaya
tanaman perlu dijaga mutunya, sehingga mampu menghasilkan produksi dan
mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu perlu
diselenggarakan kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan
tanaman maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya untuk
menemukan jenis baru serta varietas unggul. Untuk mendorong
terlaksananya hal tersebut maka kepada para penemunya dapat diberikan
penghargaan oleh Pemerintah serta pemberian hak untuk memberi nama
pada temuannya. Penghargaan tersebut dapat pula diberikan kepada para
pemilik tanaman yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu. Apabila di
dalam negeri belum terdapat varietas unggul tertentu, maka Pemerintah
untuk sementara dapat mengintroduksi varietas unggul tersebut dari luar
negeri. Untuk menjamin bahwa varietas baru hasil pemuliaan tanaman
maupun introduksi dari luar negeri benar-benar unggul, maka sebelum
diedarkan perlu diadakan pengujian untuk kemudian apabila hasilnya
memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pemerintah melepas varietas
tersebut untuk dapat diedarkan.
Suatu varietas yang telah dilepas, benihnya dinyatakan sebagai benih
bina, dalam pengertian produksi dan peredarannya perlu diatur dan diawasi.
Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk dapat menjamin
benih bermutu, adalah melalui sertifikasi benih. Sertifikasi benih ini dapat
dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Benih yang lulus sertifikasi
merupakan benih yang telah dijamin mutunya baik mutu genetis, fisiologis,
maupun fisik dan dapat diedarkan. Untuk menjamin bahwa benih yang
diedarkan benar-benar bermutu dan dalam rangka mempermudah
pengawasan mutu benih, maka benih yang lulus sertifikasi apabila akan
diedarkan wajib diberi label. Hasil pemuliaan sebelum dilepas oleh
Pemerintah dilarang untuk dikembangkan dan/atau diedarkan.
Sarana produksi budidaya tanaman yang lain seperti pupuk, pestisida,
alat dan mesin budidaya tanaman perlu terjamin efektivitasnya dan aman
dalam penggunaannya baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup.
Khusus bagi pestisida, karena merupakan bahan berbahaya dan beracun,
jika telah dinyatakan dilarang atau telah rusak atau tidak memenuhi standar
mutu atau tidak terdaftar harus dimusnahkan.
Perlindungan tanaman merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk
melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan.
Kegiatan tersebut meliputi pencegahan masuknya, pengendalian dan
eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Pelaksanaan perlindungan
tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah. Dalam hal
terjadi eksplosi serangan organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah
bertanggung jawab untuk menanggulanginya bersama masyarakat.
Kegiatan-kegiatan tersebut kesemuanya bertujuan untuk mengamankan
tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan yang tujuan
akhirnya menyelamatkan produksi baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berperanserta untuk
melaporkan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada

tanaman di wilayahnya, terutama yang sifatnya eksplosi dan sekaligus
berusaha untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan tersebut.
Mengingat bahwa dalam hal-hal tertentu kegiatan perlindungan tanaman
menggunakan pestisida maka harus memperhatikan keselamatan manusia
dan kelestarian lingkungan hidup.
Usaha budidaya tanaman memerlukan lahan yang sesuai untuk
budidaya tanaman yang bersangkutan. Di samping itu, pengembangan usaha
budidaya tanaman harus disesuaikan dengan sasaran produksi nasional
dan/atau permintaan pasar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun
ekspor. Usaha budidaya tanaman berskala besar memerlukan lahan yang
luas dan produksinya akan sangat berpengaruh terhadap produksi budidaya
tanaman secara nasional. Oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan usaha budidaya tanaman berskala besar,
mekanisme yang paling baik adalah melalui perizinan. Perizinan yang
diberikan harus melalui pertimbangan yang cermat terhadap berbagai aspek
seperti aspek ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup,
dan kepentingan strategis lainnya.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta
memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja,
Pemerintah mengambil langkah-langkah yang mendorong tumbuhnya
kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha berskala kecil dengan
yang berskala besar. Dengan demikian, akan terbuka peluang bagi
masyarakat petani dan usaha berskala kecil untuk turut serta dalam
pemilikan dan pengelolaan usaha budidaya tanaman berskala besar.
Penanganan panen dan pascapanen sebagai salah satu tahapan
kegiatan dalam budidaya tanaman yang meliputi kegiatan pemungutan hasil,
pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan,
standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi perlu diatur sedemikian
rupa, sehingga dapat lebih meningkatkan mutu, menekan tingkat
kehilangan,memperpanjang daya simpan, meningkatkan dayaguna, dan
meningkatkan nilai tambah hasil budidaya tanaman.
Dengan materi seperti yang dikemukakan di atas disusunlah Undang-
undang ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi sistem
budidaya tanaman.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Yang dimaksud sumberdaya alam nabati meliputi semua jenis
tumbuhan termasuk bagiannya baik yang tumbuh di darat
maupun di air, yang telah maupun belum dibudidayakan, terdiri
dari tanaman semusim seperti padi, tebu, tembakau, kapas,
gadung, jamur, kentang, dan sebagainya serta tanaman
tahunan seperti kelapa, karet, mangga, jati, pinus, sagu, enau,
dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang termasuk
barang yang tidak berwujud (jasa).
Angka 2
Kultivar
adalah
sekelompok
tumbuhan
yang
apabila
dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap
menurunkan ciri-ciri khas tumbuhan induknya seperti bentuk,
rasa buah, warna, dan ciri khas lainnya.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas

Pasal 2
Asas manfaat, lestari, dan berkelanjutan berarti penyelenggaraan budidaya
tanaman harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup sehingga sistem budidaya tanaman dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan dan dinamis.
Pasal 3
Huruf a
Dalam pengertian pangan termasuk bahan makanan ternak dan
ikan, sedangkan dalam pengertian kesehatan termasuk gizi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 4
Proses kegiatan produksi meliputi semua kegiatan mulai dari
penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman,
pemeliharaan, perlindungan tanaman, dan panen.
Pascapanen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen
sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Terhadap wilayah yang lahannya mempunyai potensi
untuk pengembangan budidaya tanaman di seluruh
Indonesia diadakan penelitian dari berbagai aspek seperti
klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim/cuaca, vegetasi,
dan sebagainya.

Data ditiap wilayah sebagaimana dimaksud di atas diolah
sedemikian rupa,dan jika perlu dilakukan berbagai
percobaan ilmiah, sehingga dapat diketahui tanaman
yang cocok untuk dikembangkan di wilayah yang
bersangkutan. Atas dasar hal-hal tersebut dapat diketahui
potensi wilayah budidaya tanaman di seluruh Indonesia
yang selanjutnya dengan memperhatikan aspek sosial
ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lain dapat
ditetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman.
Huruf c
Budidaya tanaman tertentu adalah budidaya tanaman
yang mempunyai nilai strategis misalnya padi, tebu, dan
sebagainya.
Pengaturan produksi dimulai dari perencanaan dan
pengendalian tingkat produksi yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional.
Huruf d
Dalam pengembangan budidaya tanaman, Pemerintah
perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang
dapat mendorong masyarakat untuk berperanserta dalam
pengembangan budidaya tanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak
mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya
mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh tanaman untuk
budidaya tanaman.
Ayat (2)
Pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman
yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut
diikuti dengan kewajiban berperanserta untuk mendukung
pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan
budidaya tanaman di wilayahnya.

Ayat (3)
Jaminan penghasilan tertentu merupakan imbalan penghasilan
yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan
minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan luasan tertentu adalah luasan lahan
yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budidaya
tanaman harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan media tumbuh tanaman adalah
petanaman selain lahan misalnya air, agar-agar, merang, tanah
dalam pot dan lain-lain.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Benih bermutu mempunyai pengertian bahwa benih tersebut varietasnya
benar dan murni, mempunyai mutu genetis; mutu fisiologis, dan mutu fisik
yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Varietas unggul
adalah varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap
terhadap pemupukan, toleran terhadap hama penyakit utama, umur genjah,
tahan terhadap kerebahan, dan tahan terhadap pengaruh buruk (cekaman)
lingkungan.
Pasal 9
Ayat (1)
Pemuliaan tanaman dilakukan dengan cara persilangan antara 2
atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetis varietas, rekayasa
genetika, seleksi, atau cara lain sesuai perkembangan teknologi.
Tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan

untuk menyusun sifat varietas baru yang lebih baik dalam
kegiatan pemuliaan tanaman.
Teknik mutasi sifat genetis varietas adalah cara untuk
mengadakan perubahan sifat genetis suatu varietas dengan
perlakuan tertentu, misalnya dengan radiasi, zat mutagen.
Rekayasa genetik adalah pemindahan bahan genetik dari sel
suatu jenis ke jenis lain yang tidak memiliki hubungan
kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya di
dalam sel penerima.
Seleksi adalah kegiatan pemilihan dari suatu populasi jenis
tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Seleksi dimulai
dari tahapan eksplorasi yang merupakan suatu kegiatan
pencarian dan pendataan dari populasi suatu jenis tanaman
lokal atau asli untuk mendapatkan varietas unggul lokal
dan/atau sebagai bahan baku persilangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Plasma nutfah mempunyai peran sangat mendasar dan
merupakan kekayaan yang terpendam dan tidak ternilai
harganya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah bersama
masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya.
Dalam rangka pemuliaan tanaman dapat dilakukan tukar
menukar plasma nutfah dengan luar negeri, dengan tidak
mengurangi kepentingan nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Introduksi benih dari luar negeri dapat berupa benih dari
berbagai kelas yang dilakukan apabila benih atau materi induk
belum pernah ada di Indonesia.
Yang dimaksud dengan materi induk adalah tanaman dan/atau
bagiannya yang digunakan sebagai bahan pemuliaan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dilepas oleh Pemerintah adalah
pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas
unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan
yaitu silsilah, metoda pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan
dan analisa percobaan, diskripsi, serta ketersediaan benih dari
varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.
Ayat (2)
Hasil pemuliaan yang belum diajukan untuk dilepas dan/atau
sudah diajukan tetapi ditolak untuk dilepas dilarang untuk
diedarkan karena masih dianggap mempunyai kelemahan dan
tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah
dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
Ayat (2)
Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan
mutu benih dan kemurniaan varietas, yang dilaksanakan
dengan :
a.
pemeriksaan terhadap :
1.
kebenaran benih sumber atau pohon induk;
2.
petanaman dan pertanaman;

3.
isolasi
tanaman
agar
tidak
terjadi
persilangan liar;
4.
alat panen dan pengolahan benih;
5.
tercampurnya benih;
b.
pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih
yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik;
c.
pengawasan pemasangan label.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis yang
diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan
diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan
varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta
akhir masa edar benih.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Yang dimaksud dengan pengadaan meliputi produksi dalam negeri maupun
pemasukan dari luar negeri.
Pasal 16
Benih tanaman tertentu adalah benih tanaman yang secara potensial dapat
membahayakan dan menimbulkan kerugian, misalnya dapat merupakan
sumber dan/atau menjadi sasaran terjadinya eksplosi organisme
pengganggu tumbuhan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 17
Ayat (1)
Dalam pengertian tumbuhan termasuk plasma nutfah.
Ayat (2)
Benih atau tumbuhan dianggap telah dikeluarkan dari wilayah
negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam alat
angkut untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah negara
Republik Indonesia. Di samping itu juga termasuk benih yang
telah diangkut dari suatu tempat ke tempat lain di dalam
wilayah negara Republik Indonesia, tetapi tidak sampai pada
tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim
yang bersangkutan bahwa benih tersebut telah sampai di
tempat lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau
telah hilang dalam perjalanan ke tempat tujuannya.
Benih atau tumbuhan dianggap telah dimasukkan ke dalam
Wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibawa ke
dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diturunkan dari
alat angkut.
Ayat (3)
Pemasukan benih dari luar negeri, dalam hal di dalam negeri
telah terdapat benih bina yang sama, standar mutunya
mengikuti standar mutu benih bina yang ada. Apabila di dalam
negeri belum terdapat benih bina yang sama, standar mutunya
ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah. Benih dari luar negeri
apabila akan diedarkan harus diberi label seperti halnya benih
bina.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian
populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu
tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai
teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan,
untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan
kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini penggunaan
pestisida merupakan alternatif terakhir.
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bersifat
dinamis.
Ayat (2)
Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab
masyarakat. Dalam hal-hal tertentu pelaksanaan perlindungan
tanaman dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah,
misalnya dalam menangani daerah sumber serangan dan
organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat eksplosi.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Dalam pengertian sumberdaya alam termasuk satwa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Selain pemilik atau orang yang menguasai tanaman, setiap
orang yang mengetahui adanya serangan organisme penggangu
tumbuhan terutama yang bersifat eksplosi diharapkan
melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain
Penyuluh Pertanian, Pengamat Hama Penyakit Tanaman, Mantri
Tani, dan Kepala Desa.
Ayat (2)
Eksplosi adalah serangan organisme penggangu tumbuhan yang
sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan
menyebar luas dengan cepat.
Pasal 25
Ayat (1)
Selain tanaman, benda lain yang dapat dieradikasikan adalah
benda yang dapat menjadi media pembawa atau sumber
penyebaran organisme penggangu tumbuhan misalnya sisa
tanaman, limbah panen dan pascapanen, gudang, dan
sebagainya.
Ayat (2)
Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya
dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas apabila:
a.
organisme pengganggu tumbuhan tersebut belum pernah
diketemukan di wilayah yang bersangkutan;
b.
organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau
pernah ada di wilayah yang bersangkutan; dan
c.
terhadap organisme pengganggu tumbuhan tersebut
tidak atau belum ada teknologi pengendalian yang efektif.

Pasal 26
Ayat (1)
Bentuk kompensasi yang diberikan dapat berupa uang,
penggantian sarana produksi dan/atau diberi kemudahan untuk
melakukan
usaha
lain.
Kesemuanya
itu
dengan
mepertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan
eradikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Pemungutan hasil dapat dilakukan dengan berbagai cara antara
lain pemotongan, pengupasan, penusukan, penorehan, dan
pemetikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan petani kecil berlahan sempit adalah
petani
yang
mengusahakan
budidaya
tanaman
dan
penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari.
Ayat (3)
Pengaturan mengenai panen budidaya tanaman tertentu berupa
kebijaksanaan Pemerintah yang membatasi luasan yang boleh
dipanen, saat pemanenan, cara memanen, dan sebagainya.
Budidaya tanaman tertentu adalah jenis budidaya tanaman
yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan pertimbangan sosial
ekonomi, perjanjian internasional, dan hal-hal strategis lainnya.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Dalam upaya merumuskan suatu standar unit pengolahan, alat
transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman,
Pemerintah dapat mengumpulkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap standar tersebut.
Pihak-pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat
konsensus standar adalah wakil-wakil dari instansi Pemerintah,
Dewan Standardisasi Indonesia, Kamar Dagang dan Industri
Indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti,
perguruan tinggi, dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman
tertentu, Pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat
masyarakat produsen melalui studi atau survei, tanpa
mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen.
Penetapan harga dasar akan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi serta kepentingan produsen dan konsumen hasil
budidaya tanaman yang bersangkutan serta memperhatikan
perjanjian internasional.
Hasil budidaya tanaman tertentu adalah hasil budidaya tanaman
yang menyangkut kepentingan masyarakat luas baik produsen
maupun konsumen, misalnya padi, gula, dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Pengertian pupuk menurut ketentuan ini tidak termasuk pupuk
organik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Dalam pengertian pestisida termasuk bahan aktif. Zat pengatur
atau perangsang tumbuh, dengan dosis tertentu dapat berfungsi
sebagai pestisida.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Yang dimaksud dengan mengawasi pengadaan, peredaran serta penggunaan
pestisida, adalah Pemerintah melakukan pembinaan dan memberikan
informasi kepada masyarakat tentang pengadaan, peredaran, serta
penggunaan pestisida untuk mencegah pengaruh samping yang tidak
diinginkan dan memberikan manfaat secara maksimal. Kegiatan pengawasan
meliputi pemeriksaan jenis, mutu, jumlah, wadah, pembungkus, label,
residu, keselamatan kerja, dokumen publikasi, alat dan bahan yang
digunakan dalam kegiatan pengadaan, peredaran, dan penggunaan
pestisida.
Pengertian peredaran adalah impor, ekspor, jual beli di dalam negeri,
serta penyimpanan dan pengangkutan pestisida.
Pasal 40
Larangan dan pembatasan peredaran dan/atau penggunaan pestisida
tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan keamanan bagi manusia
dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan

organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resistensi) dan/atau meledaknya
turunan berikutnya dari organisme pengganggu tumbuhan sasaran
(resurgensi).
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Dalam pengertian alat dan mesin pertanian termasuk di
dalamnya rumah kaca, gudang, bengkel dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Yang dimaksud dengan keperluan lain yaitu penggunaan lahan yang semula
untuk budidaya tanaman menjadi non budidaya tanaman sehingga tidak
sesuai dengan tata ruang yang ada.
Pasal 46
Ayat (1)
Penetapan luas maksimum mengacu pada Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945, serta Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4), Pasal
48, dan Pasal 49 Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan unit usaha budidaya tanaman dalam hal
ini adalah satu satuan luasan lahan yang secara ekonomis
diperlukan bagi suatu jenis tanaman tertentu.
Ayat (2)
Persetujuan perubahan jenis tanaman pada unit usaha budidaya
tanaman yang dimaksud dalam ayat ini, tidak berlaku bagi
petani kecil berlahan sempit.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Dalam pengertian usaha budidaya tanaman termasuk usaha di
bidang perbenihan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Perusahaan swasta adalah perseroan
terbatas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Penentuan skala tertentu didasarkan antara lain atas luasan
lahan, manajemen, jenis maupun jumlah tanaman, jumlah
investasi, tingkat teknologi, dan lain-lain yang digunakan dalam
budidaya tanaman.
Berdasarkan pendekatan tersebut Pemerintah menetapkan skala
usaha bagi usaha di bidang budidaya tanaman yang wajib
memiliki izin.
Ayat (2)
Kepentingan strategis lainnya adalah pertahanan keamanan,
kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Yang dimaksud dengan usaha lemah adalah usaha di bidang budidaya
tanaman baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang
ditinjau dari segi permodalan, manajemen, dan teknologi masih lemah.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 53
Yang dimaksud dengan organisasi profesi terkait adalah semua bentuk
perhimpunan profesional, keilmuan, pengusahaan, atau perdagangan di
bidang budidaya tanaman.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya
tanaman meliputi antara lain informasi pasar, profil komoditas,
penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam
bentuk prakiraan cuaca dan iklim.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
__