Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1952 
TENTANG 
PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BAR
ANG 
TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUK
UM 
EROPA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a.
Bahwa disebabkan keadaan darurat, maka belum ada ke
sempatan yang cukup untuk 
mengatur kedudukan tanah dalam umumnya dan khususny
a barang-barang tetap yang 
lain-lain, selaras dengan kehendak sifat Negara yan
g merdeka; 
b.
Bahwa diantara segala macam barang-barang tetap ter
sebut, maka kebutuhan yang 
sangat dirasai untuk mengurusnya dengan segera, ial
ah barang-barang tetap yang 
sekarang ini mempunyai titel menurut hukum Eropah; 
c.
Bahwa oleh karena itu, maka diperlukan lebih dahulu
 mengadakan peraturan sementara 
mengenai urusan perpindahan hak atau pemakaian bara
ng-barang tetap yang 
mempunyai titel menurut hukum Eropah; 
d.
bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak per
aturan itu perlu segera diadakan. 
Mengingat: 
Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Rep
ublik Indonesia. 
Mendengar: 
Pendapat Dewan Menteri pada rapat ke-22 pada tangga
l 31 Juli 1951. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN DAN PEMAKA
IAN 
TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YA
NG 
MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPAH 
Pasal 1 
(1)
Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka bu
at sementara setiap serah pakai 
buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud
 pemindahan hak, mengenai tanah-
tanah dan barang-barang tetap yang lainnya, yang me
mpunyai titel menurut hukum 
Eropah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin 
dari Menteri Kehakiman. 
(2)
Semua peraturan yang ada yang bertentangan dengan a
yat (1) buat sementara ditunda 
berlakunya. 
(3)
Semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang d
ilakukan di luar izin Menteri 
Kehakiman dengan sendirinya batal menurut hukum. 
Pasal 2 
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari d
iundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengundangan Undang-
undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta, 
Pada tanggal 2 Januari 1952 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
SOEKARNO 
MENTERI KEHAKIMAN, 
Ttd. 
MOEHAMMAD NASROEN 
Diundangkan 
Pada Tanggal 2 Januari 1952 
MENTERI KEHAKIMAN, 
Ttd. 
MOEHAMMAD NASROEN