Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967
<center>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan pemerintahan di Propinsi
Sumatera Selatan, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan,Undang-undang
No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70) yoncto Undang-undang No. 14 tahun 1964
(Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), perlu ditinjau kembali,

b. bahwa sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten
Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, perlu dipisahkan dan
selanjutnya dibentuk menjadi satu daerah propinsi baru, yaitu Propinsi Bengkulu yang berhak mengatur
dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXI/MPRS/1966;

3. Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967;

4. Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14
tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95);

5. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Dengan mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undangundang
No.14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).

Menetapkan:

Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Membentuk Propinsi Bengkulu yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan
dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto
Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).

(2) Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun
1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14(Lembaran Negara tahun 1964 No. 95) diubah menjadi
Propinsi Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu berkedudukan di Bengkulu.

(2) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasal 22 ayat (1), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan masing-masing
terdiri dari 40 orang anggota.

Pasal 4

Bagi masing-masing Propinsi dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 25
tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 - (Lembaran-
Negara tahun 1964 No. 95), sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan
lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat
ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6

Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan lama pada saat Undang-undang ini berlaku tetap menjabat sebagai
Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong
Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam
wilayah Propinsi Bengkulu,berhenti sebagai anggota.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1), diisi menurut peraturan
perundangan yang berlaku.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) yang bertempat
tinggal pokok Di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Propinsi Bengkulu, oleh Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud
pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).

Pasal 9

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan
lama tetap menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang
pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini
telah menjadi Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Selatan.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) diisi menurut peraturan
perundangan yang berlaku

(3) Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama yang diberhentikan seperti dimaksud
pada ayat (1) oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian
Propinsi Bengkulu.

Pasal 10

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Propinsi Bengkulu:

a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Propinsi Bengkulu sebagai tenaga
pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan.

b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau
dikuasai oleh Propinsi Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau
berfungsi dalam Propinsi Bengkulu.

c. alat pengangkutan di laut atau sungai dan perlengkapannya.

d. alat pengangkutan darat.

e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan routine yang telah tersedia.

f. Perkakas-perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak
lainnya.

(2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Mengingat batas kemampuan keuangan pada Negara dan Daerah yang bersangkutan pada saat berlakunya
Undang-undang ini, selama Propinsi Bengkulu dimaksud pada pasal 1 belum dapat menjalankan hak dan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan sepenuhnya, untuk
sementara waktu pelaksanaan pemerintahan Propinsi Bengkulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Selama menjalankan pemerintahan sebagai dimaksud pada pasal 11, Propinsi Bengkulu adalah instansi atasan
bagi Kabupaten dan Kotamadya dimaksud pada pasal 1.

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Undang-undang ini disiapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 1968.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 September 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 September 1967.

PRESIDIUM KABINET AMPERA;

SEKRETARIS,

Ttd.

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 19