Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Kerangka Teori/Negara Hukum
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Negara Hukum 

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, gagasan 
Negara Hukum  merupakan gagasan modern yang mempunyai 
banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah Negara 
Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah (Rechtsstaat). 
Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum 
ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang 
berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. 
Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di 
dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang 
disebut Rechtsstaat dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon 
yang disebut dengan Rule of Law. 
 
Salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik 
Negara Hukum (Rechtsstaat) dalam tradisi Eropa Kontinental adalah 
Friedrich Julius Stahl. Pandangannya tentang Rechtsstaat merupakan 
perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Unsur-unsur yang 
harus ada dalam Rechtsstaat adalah pertama, pengakuan hak-hak 
asasi manusia (grondrechten); kedua, pemisahan kekuasaan (scheiding 
van machten); ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang 
(wetmatigheid van het bestuur); dan keempat, peradilan administrasi 
(administratieve rechtspraak). Sedangkan unsur-unsur yang harus 
terdapat dalam Rule of Law adalah pertama, supremasi hukum 
(supremacy of law); kedua, persamaan di depan hukum (equality before 
the law); ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi 
manusia (constitution based on human rights). 

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis di bawah 
konsep Rule of Law adalah pertama, perlindungan konstitusional; 
kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan 
menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; 
dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. Sekali lagi ingin 
ditekankan di sini bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi 
pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi 
Rechtsstaat maupun dalam tradisi Rule of Law. Dengan kata lain, 
keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 
menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum 
tersebut. 

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat 
dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama 
lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah 
bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, 
adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama 
dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, 
adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan 
keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau 
hukum dasar.