Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1959 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEM
ARANG 
DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SU
RABAYA 
DAN MAKASSAR 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a.
bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk
 daerah Swatantra Tingkat I Jawa 
Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta, yang sekaran
g termasuk wilayah hukum 
Pengadilan tinggi di Surabaya; 
b.
bahwa berhubung dengan sub a perlu diadakan perubah
an pada wilayah hukum 
Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar; 
Menimbang pula; 
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peratur
an ini perlu segera diadakan; 
Mengingat: 
1.
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Ind
onesia; 
2.
Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran Ne
gara 1951 No. 9). 
Mendengar: 
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Juni 
1959; 
MEMUTUSKAN: 
A.
Mencabut peraturan-peraturan atau Pasal-pasal perat
uran-peraturan yang bertentangan 
dengan Undang-undang ini. 
B.
menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN PENGADILAN 
TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM 
PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR 
Pasal 1 
Pada saat peraturan ini mulai berlaku diadakan Peng
adilan Tinggi yang berkedudukan di 
Semarang. 
Pasal 2 
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal
 1 meliputi wilayah hukum semua 
Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I 
Jawa Tengah dan daerah Istimewa 
Jogyakarta. 
Pasal 3 
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikuran
gi dengan wilayah hukum semua 
Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Timur. 
Pasal 4 
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliput
i wilayah hukum semua Pengadilan 
Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur,
 Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur. 
ATURAN PERALIHAN 
Pasal I 
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau l
ebih sebelum terbentuknya Pengadilan 
Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, teta
p diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tinggi di Surabaya; perkara-perkara yang terdaftar 
sesudah waktu itu dan termasuk wewenang 
Pengadilan Tinggi di Semarang menurut Undang-undang
 ini,diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Tinggi di Semarang. 
Pasal II 
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau l
ebih sebelum terbentuknya Pengadilan 
Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, teta
p diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tinggi di Makassar; perkara-perkara yang terdaftar 
sesudah waktu itu dan termasuk wewenang 
Pengadilan Tinggi di Surabaya menurut Undang-undang
 ini diperiksa, dan diputus oleh 
Pengadilan Tinggi di Surabaya. 
ATURAN PENUTUP 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangk
an. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 4 Juni 1959 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd. 
SOEKARNO 
MENTERI KEHAKIMAN, 
Ttd.