Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan/Pengkhianatan Terhadap Negara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

a. Pengkhianatan Terhadap Negara

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf a 
menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara 
adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur 
dalam UU. 

Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam pasal 104 sampai dengan 129. 

Selain itu, ada juga UU yang mengatur tindak pidana 
terhadap keamanan negara selain yang terdapat dalam KUHP yaitu 
tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam (UU nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan, yaitu : 

1. pengkhianatan intern (hoogveraad) yang ditujukan untuk 
mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan 
yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. 
Jadi, mengenai keamanan intern (inwendige veiligheid) dari 
negara; 

2. pengkhianatan ekstern (landverraad) yang ditujukan untuk 
membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar 
negeri. Jadi, mengenai keamanan ekstra (uitwendige veiligheid) 
dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kepada negara 
asing yang bermusuhan dengan negara kita. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan 
terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan 
pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanaan 
negara, yaitu : 

1. makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

<ul>
1. makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden 

2. makar yang dilakukan dengen tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden 

3. makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah </ul>

2. makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing (pasal 106 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 

<ul>
1. berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketangan musuh. 

2. berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia. 

3. makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 107 
KUHP) berkaitan dengan pejabat yang dapat di-impeach 
di Indonesia hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden 
maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan 
pemerintahan hanya dapat ditujukan kepada Wakil 
Presiden. Karena Presiden adalah pemegang sah, legitimate 
dan konstitusional dari kekuasaan pemerintahan. Bilamana 
Wakil Presiden berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden maka Wakil 
Presiden dapat dituduh telah melakukan makar dan dapat di-impeach. Namun, menurut Wirjono Projodikoro ada 2 (dua) macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu  : 

a. menghancurkan bentuk pemerintahan menurut UUD. 

Contohnya adalah menghapuskan bentuk pemerintahan menurut UUD dan menggantikannya dengan bentuk yang sama sekali baru; 

b. mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD. 

4. Pemberontakan atau opstand (pasal 108 KUHP); 

5. Permufakatan atau samenspanning serta penyertaan
istimewa atau bijzondere deelneming (pasal 110 KUHP) 
Permufakatan jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu 
pada kejahatan yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107 
dan 108 KUHP; 

6. mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUHP) bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud : a. menggerakkannya untuk melakukan perbuatan 
permusuhan atau perang terhadap negara 
b. memperkuat niat negara asing tersebut 
c. menjanjikan bantuan kepada negara asing tersebut 
d. membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara 

7. mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing memebantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia (pasal 111 bis KUHP) 

8. menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP) 

9. kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (pasal 117-120 KUHP) 

10. merugikan negara dalam perundingan diplomatik (pasal 121 KUHP) 

11. kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 122-125 KUHP) 

12. menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP) 

13. menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (pasal 127 KUHP)