Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957
UNDANG
-
UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN PAJAK DAERAH
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a.
bahwa  perlu  selekas
-
lekasnya  ditetapkan  peraturan  umum  tentang  pajak  daerah 
sebagai   dimaksud   Pasal   56   ayat   (2)   "Undan
g
-
undang  tentang  Pokok
-
pokok 
Pemerintahan Daerah 1956"; 
b.
bahwa  berhubung  dengan  keadaan  yang  mendesak,  peraturan  umum  dimaksud 
sub a perlu ditetapkan dengan Undang
-
undang Darurat; 
Memperhatikan:
a.
"Undang
-
undang  tentang  Pokok
-
pokok  Pemerintahan  Da
erah  1956"  (Lembaran 
Negara tahun 1957 No. 6); 
b.
"Undang
-
undang  Perimbangan  Keuangan  1957"  (Lembaran  Negara  tahun  1956 
No. 77); 
Mengingat:
Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang
-
undang Dasar Sementara; 
Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke
5 pada tanggal 10 Mei 1957; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:
UNDANG
-
UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Undang
-
undang Darurat ini yang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut "Undang
-
undang
tentang Pokok
-
pokok Pemerintahan Daerah 1956". 
Pasal 2 
Dalam  Undang
-
undang  Darurat  ini  yang  dimaksud  dengan  pajak  daerah,  ialah  pungutan  Daerah  menurut 
peraturan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  Daerah  untuk  pembiayaan  rumah tangganya sebagai badan huku
m 
publik. 
Pasal 3 
(1)
Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
(2)
Dalam peraturan pajak daerah dimuat hal
-
hal yang dikenakan pajak serta dasarnya. 
Pasal 4 
Pemungutan pajak daerah tidak boleh dibo
rongkan atau digadaikan. 
Pasal 5 
(1)
Jumlah uang pajak daerah harus ditetapkan dalam peraturan pajak itu sendiri atau setidak
-
tidaknya 
dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut. 
(2)
Penunjukan wilayah dimana suatu pajak daerah akan di
pungut, demikian juga syarat
-
syarat tertentu 
mengenai kewajiban membayar pajak daerah, ditentukan dalam peraturan pajak daerah tersebut. 
Pasal 6 
(1)
Barang
-
barang keperluan hidup sehari
-
hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah. 
(2)
Pajak  da
erah  tidak  boleh  merupakan  rintangan  keluar
-
masuknya  atau  pengangkutan  barang  ke 
dalam dan ke luar Daerah. 
(3)
Dalam peraturan pajak daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang 
menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.
(4)
Duta atau Konsul asing, demikian pula orang
-
orang yang termasuk kedutaan atau konsulat asing, 
tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan Presiden. 
Pasal 7 
(1)
Dalam peraturan pajak daerah dapat diadakan ketentuan 
tentang kewajiban bagi wajib pajak untuk 
mengisi dengan teliti daftar
-
daftar yang disampaikan untuk diisi dan untuk memenuhi kewajiban lain 
yang diperlukan untuk menetapkan pajak daerah. 
(2)
Terhadap  pelanggaran  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  ayat  (1),  d
alam  peraturan  pajak  daerah 
yang bersangkutan dapat dimuat ancaman denda fiskal. 
Pasal 8 
Jika  wajib  pajak  suatu  badan  hukum,  dalam  peraturan  pajak  daerah  dimuat  ketentuan  siapa  yang  harus 
memenuhi kewajiban menurut peraturan pajak daerah itu. 
P
asal 9 
Dalam  peraturan  pajak  daerah  dimuat  ketentuan  tentang  pembebasan  dari  kewajiban  membayar  pajak 
daerah bagi badan hukum publik, sepanjang badan ini bertindak sebagai demikian. 
Pasal 10 
Dalam  peraturan  pajak  daerah  dapat  diadakan  ketentuan 
bahwa,  dalam  hal  pajak  daerah  atau  sebagian 
daripada  itu  tidak  dibayar  pada  waktu  yang  ditentukan,  jumlah  yang  harus  dibayar  itu  ditambah  dengan 
suatu persentasi atau suatu jumlah yang ditetapkan dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan. 
Pasal 11
(1) 
Peraturan pajak daerah dapat memuat ketentuan tentang tagihan susulan: 
a.
apabila pajak daerah yang ditetapkan ternyata kurang dari yang semestinya, 
b.
apabila  keputusan  untuk  mengurangi,  meniadakan  atau  tidak  mengenakan  pajak  daerah 
ternyata salah,
kecuali jika kekurangan atau kesalahan itu disebabkan kekhilafan tata usaha 
pajak   daerah   yang   bersangkutan,   Tagihan   susulan   termaksud   ayat   (1)   hanya   dapat 
ditetapkan dalam waktu 3 tahun dihitung dari permulaan tahun pajak yang bersangkutan. 
(2) 
Jumlah tagiha
n susulan termaksud ayat (1) dapat ditetapkan setinggi
-
tingginya sampai empat kali 
jumlah uang tersebut. 
BAB II 
TENTANG LAPANGAN PAJAK 
Pasal 12 
(1)
Lapangan pajak daerah ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara. 
(2)
Lapangan  paja
k  daerah  tingkat  bawahan  ialah  lapangan  pajak  yang  belum  dipergunakan  oleh 
Negara atau daerah tingkat atasannya. 
(3)
Apabila  suatu  daerah  tingkat  atasan  telah  mempergunakan  suatu  lapangan  pajak,  daerah  tingkat 
bawahannya  tidak  diperkenankan  memasuki  lapan
gan  itu,  akan  tetapi  dalam  peraturan  pajak 
daerah  tingkat  atasan  itu  dapat  ditentukan,  bahwa  daerah  tingkat  bawahannya  diperkenankan 
memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasan. 
Pasal 13 
Selain yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Undang
-
undan
g pajak daerah yang dapat dipungut 
oleh Daerah tingkat ke I adalah antara lain: 
a.
pajak atas izin menangkap ikan diperairan umum di dalam wilayahnya; 
b.
pajak  sekolah  yang  semata
-
mata  diperuntukkan  membiayai  pembangunan  rumah
-
rumah  sekolah