Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006/ANALISIS
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2006 dan tanggal 2
Mei 2006, Pemerintah telah memberi keterangan secara lisan dan tertulis, yang
menguraikan sebagai berikut:

I. UMUM
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.
Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum
adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan
ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan
kehakiman (judicative power). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dipertegas

�
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mempunyai
wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK)
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya
sebagai ditentukan dan diatur didalam undang-undang. Selain kewenangan
tersebut, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan
dan tingkah laku para hakim disemua lingkungan peradilan.

Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji Undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi
suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman (judicative power) yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
bahwa: �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim�. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut
kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim.

Bahwa UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi
dibidang peradilan yaitu dengan lebih mengefektifkan fungsi pengawasan baik
pengawasan internal maupun eksternal kepada Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim pada
semua lingkungan badan peradilan di Indonesia.

�
Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ/badan yang dibentuk oleh lembaga
itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim.
Misalnya pada Mahkamah Agung terdapat Ketua Muda Bidang Pengawasan,
sedangkan pengawasan eksternal sesuai ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh
Komisi Yudisial.

Bahkan Mahkamah Agung pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 24
Nopember 2005 yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung R.I. sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006 berpendapat bahwa : �apapun yang
dikemukakan oleh para Pemohon dalam kenyataannya sekarang, kewenangan
yang ada pada Mahkamah Agung didasarkan kepada Pasal 32 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak dihapuskan atau tidak dirubah oleh Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan demikian tetap masih berlaku dimana
ditegaskan dan jelas disebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan
peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung
mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan
peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-
hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
Mahkamah Agung juga berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Undang-undang menentukan pengawasan dan kewenangan sebagaimana
dimaksud, ayat (1) dan (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.

Sedangkan kewenangan yang ada pada Komisi Yudisial sudah jelas dan kami
melihat bahwa kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung adalah
pengawasan internal dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
berdasarkan, baik Undang-Undang Dasar maupun ketentuan dari Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah kewenangan eksternal yang diberikan
sepenuhnya kepada Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim� (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006, halaman 37 s/d 38).

�
Kenyataan juga pada akhir-akhir ini, kita bisa melihat kewenangan-kewenangan
Komisi Yudisial dijalankan tanpa ada satu halangan apapun dan para Hakim yang
dipanggil oleh Komisi Yudisial tidak pernah dilarang oleh Mahkamah Agung dan
para Hakim yang dinilai oleh Komisi Yudisial mungkin tidak menjalankan
profesinya dengan baik dan dinilai melakukan unprofesional conduct telah
diusulkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang ada kepadanya.

Dari uraian tersebut di atas, nampak jelas adanya kehendak yang kuat untuk
menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campur tangan
pihak manapun, yang pada gilirannya diharapkan harkat, martabat dan keluhuran
perilaku Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat terjaga, sehingga
kedepan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum dapat terwujud dan
rasa keadilan pada masyarakat akan menjadi kenyataan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan �hak
konstitusional� adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

�
c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya
ketentuan Pasal 1 butir 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat
(5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat
(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat
sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga
apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji.

Bahwa hak konstitusional yang didasarkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
tidak menyangkut para Pemohon tetapi menyangkut Mahkamah Agung,
sehingga para Pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1)
sebagai landasan untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para
Pemohon yang dirugikan baik secara faktual maupun potensial yang timbul
dalam hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian jika para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan
dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

�
Kehakiman, maka hal ini perlu dipertanyakan hak konstitusional para Pemohon
mana yang dirugikan?, apakah lembaga Mahkamah Agung sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman itu sendiri atau hakim secara keseluruhan baik dalam
lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, agama maupun peradilan
militer.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa: �Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi�.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh lembaga
Mahkamah Agung dan lembaga badan peradilan dibawah Mahkamah Agung
dan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, dan bukan oleh Hakim Agung, bukan
oleh hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan bukan oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu hak dan/atau kewenangan konstitusional
Hakim Agung yang mana yang dianggap dirugikan karena dalam UUD 1945
tidak satupun pasal yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung
hak dan/atau kewenangan konstitusional Hakim Agung.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa
nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para
Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan kedua Undang-undang a quo, karena
pada kenyataannya para Pemohon dengan jabatan sebagai Hakim Agung tetap
dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menyelenggarakan
peradilan.

Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi agar memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan secara sah
terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak
terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan
konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu kedudukan hukum (legal standing)
para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan

�
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian
apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini
disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
Sehubungan dengan pendapat para Pemohon dalam permohonannya yang
menyatakan bahwa :

A. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
Tentang Komisi Yudisial, yaitu :
1. Pasal 1 butir 5: "Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan
peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945".
2. Pasal 20: "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim".
3. Pasal 21: �Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan
usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi�.
4. Pasal 22 ayat (1) huruf e: "Dalam melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial : membuat

�
laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta
tindasannya disampaikan kepada Presden dan DPR".
Ayat (5): "Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung
dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa
paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan
keterangan atau data yang diminta".

5. Pasal 23 ayat (2): "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat,
disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung
dan/atau Mahkamah Konstitusi".
Ayat (3): �Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi�.

Ayat (5): �Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim
diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada
Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak
oleh Majelis Kehormatan Hakim�.

6. Pasal 24 ayat (1): �Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada
Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan
penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
Hakim�.
7. Pasal 25 ayat (3): �Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon
Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung
dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota
Komisi Yudisial�.
Ayat (4): � Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas
keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan
pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah

�
Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima)
orang anggota�

B. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman : "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial
yang diatur dalam undang-undang"
bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945, sebagai
berikut :

Pasal 24B ayat (1): �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim�.

Pasal 25 : �Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai
hakim ditetapkan dengan undang-undang".

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Para Pemohon dalam permohonannya beralasan bahwa kalimat yang
terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, apabila dibaca dalam
satu napas dan konteknya satu sama lain maka bermakna bahwa
Komisi Yudisial �mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung�,

Terhadap alasan para Pemohon tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan teknik penyusunan perundang-undangan maka
untuk memperjelas substansi suatu norma digunakan sistem tabulasi,
sehingga ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung
dua kewenangan Komisi Yudisial yang berbeda yaitu :

- kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
- mempunyai kewewenangan lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

�
b. Bahwa frase "berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung"
dan frase "mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"
dihubungkan oleh kata hubung "dan". Kata hubung "dan" dalam
konteks ini berfungsi sebagai penghubung satuan ujaran (kata, frase,
klausula, dan kalimat yang setara), yang termasuk tipe yang sama
serta memiliki fungsi yang tidak berbeda (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
1995).
c. Bahwa secara gramatikal frase "berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung", dan frase "mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim" merupakan dua frase yang mempunyai
kedudukan yang setara. Sehingga tidak mungkin frase "mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim" sebagai sub-ordinasi dari
frase "berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung".
d. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006, juga telah
ditegaskan bahwa kewenangan pengawasan oleh Mahkamah Agung
bersifat internal, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial baik berdasarkan UUD 1945, maupun Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah kewenangan
eksternal dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat alasan para
Pemohon yang menyatakan bahwa pengertian �mempunyai kewenangan
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim" adalah dalam rangka melaksanakan
kewenangan Komisi Yudisial yaitu "mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung� tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu
undang-undang.
2. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengatur syarat-
syarat untuk menjadi hakim dan untuk diberhentikan sebagai hakim

�
ditetapkan dengan undang-undang, yaitu antara lain: Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2004 (untuk Hakim Tingkat I dan Banding); Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk Hakim Peradilan Tata Usaha
Negara); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan
Agama); Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan
Militer); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung); dan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkamah
Konstitusi).

Para Pemohon menyimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak
menjangkau Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi karena untuk
menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya
berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding. Juga Komisi Yudisial
tidak berwenang mengawasi hakim Ad Hoc.

Sehingga menurut para Pemohon bahwa yang dimaksud �hakim� dalam
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, bukan terhadap seluruh Hakim, melainkan
Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

a. Bahwa kesimpulan para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan-
ketentuan dalam : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk Hakim
Tingkat I dan Banding), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk
Hakim Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan Agama), Undang-undang Nomor
31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer), Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung), dan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkamah Konstitusi),
merupakan kesimpulan sepihak para Pemohon yang dijadikan dasar
untuk menafsirkan kata �hakim� seperti yang tercantum dalam Pasal
24B ayat (1) UUD 1945.
b. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji
konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang
yang lain, yaitu antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 5

�
Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
c. Bahwa jika terjadi inkonsistensi antara undang-undang yang satu
dengan yang lain yang sifatnya sederajat, maka sesuai dengan asas
perundang-undangan yang menyatakan �undang-undang yang
kemudian/belakangan mengenyampingkan undang-undang yang
berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori)�, sehingga
sepanjang mengatur tentang ketentuan yang sama dan dibuat oleh
lembaga yang sama pula, maka semua undang-undang yang dijadikan
acuan oleh para Pemohon tersebut di atas dikesampingkan oleh
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 karena undang-undang ini
diundangkan paling belakangan. Konsekuensinya semua pengertian
�hakim� di dalam undang-undang tersebut diatas, harus tunduk pada
pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
d. Bahwa perbedaan perekrutan (rekruitmen) antara Hakim Agung
dengan Hakim, tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon untuk
membedakan antara Hakim Agung dengan Hakim, karena setelah
menjadi Hakim (Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, Hakim
Peradilan Agama dan Hakim Peradilan Militer) kewenangannya sama
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, karenanya tunduk pada
lembaga pengawasan eksternal sebagaimana diamanatkan Pasal 24
ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , Pemerintah berpendapat keberatan
dan alasan para Pemohon tidak relevan.
3. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pemerintah
dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial
merupakan salah satu rancangan undang-undang inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rancangan
awal rumusan Pasal 1 angka 5 berbunyi: �hakim adalah hakim pada
semua badan peradilan di lingkungan peradilan�.

�
b. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat Pemerintah,
rumusan Pasal 1 angka 5 diusulkan perubahan yang berbunyi :
�hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara,
serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
tersebut�.

c. Bahwa untuk merumuskan ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut, antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah terjadi diskusi
dan perdebatan yang cukup alot, intensif, tajam dan dinamis (dibahas
selama tiga hari kerja dan tiga kali skorsing). Hal ini bertujuan agar
dalam merumuskan ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut jangan
sampai memperluas substansi dari ketetntuan Pasal 24 ayat (2) dan
Pasal 25 UUD 1945.

Berikut disampaikan kutipan beberapa pendapat anggota Panitia Kerja
(PANJA) pada rapat-rapat kerja antara lain :
a. Andi Mattalata, SH. M.Hum., (Fraksi Partai Golkar) menjelaskan
bahwa: �Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mengandung 2 (dua) pesan, yaitu pertama mengenai
pengangkatan Hakim Agung dan bukan Hakim Konstitusi dan juga
bukan pengangkatan hakim yang lain-lain. Kemudian yang kedua
adalah mempunyai kewenangan dalam rangka manjaga dan
menegakkan kehormatan Hakim, maksudnya seluruh hakim selaku
pelaksana kekuasaan kehakiman�. (Rapat ke-4 tanggal 21 Juni 2004).
b. M. Akil Mochtar, SH., MH., (Fraksi Partai Golkar) menjelaskan bahwa:
kita ingin memposisikan anggota Komisi Yudisial itu di berbagai
perspektif yang berhubungan dengan tugas Komisi, yang pertama,
tugas komisi adalah melakukan rekruitment terhadap calon Hakim
Agung, kemudian mengusulkannya kepada DPR, yang kedua tugas-
tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan dan juga mengawasi
perilaku para hakim secara keseluruhan, bukan saja hanya Hakim
Agung�. (Rapat ke 3 tanggal 7 Juni 2004).

�
c. Drs. H. Lukman Hakim S, (Fraksi Persatuan Pembangunan)
menjelaskan bahwa: kalau kita cermati betul tugas Komisi sebenarnya
melakukan pengawasan dalam konteks perilaku, bukan dalam istilah
pengawasan internal yang sebenarnya sudah dilakukan Mahkamah
Agung�. (Rapat ke 2 tanggal 2 Juni 2004).

Setelah melakukan diskusi dan perdebatan panjang dan melelahkan,
pada akhirnya rumusan Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang
tentang Komisi Yudisial disetujui dalam rapat Panitia Kerja pada tanggal
21 Juni 2004, dengan rumusan: �Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim
pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945�.
Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon,
dan tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

4. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat
(1) huruf e dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial, utamanya yang berkaitan dengan �pengawasan hakim�,
bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim pada badan
peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim
Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi
bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud
"Hakim" dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya para Pemohon beranggapan bahwa secara universal
kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim
Agung pada mahkamah Agung karena Komisi Yudisial merupakan mitra
Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim
pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah
Mahkamah Agung.

�
Terhadap alasan para Pemohon tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

a. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap
hakim di lingkungan pelaku kekuasaan kehakiman pada semua tingkat
termasuk Hakim Agung, adalah dalam rangka pengawasan yang
berkaitan dengan teknis yustisial, yaitu dalam rangka
pelaksanaan/menjalankan tugas untuk memeriksa, memutus dan
mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan (pengawasan
yang bersifat internal).
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi
Yudisial yaitu untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan
hakim (pengawasan yang bersifat ekstern), bukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan
Hakim disemua lingkungan peradilan dalam memeriksa, memutus dan
mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa
ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan
hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945.
5. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 21, Pasal 23 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat
(4) yang dihubungkan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial, utamanya yang berkaitan dengan "usul
penjatuhan sanksi". Menurut para Pemohon, usul penjatuhan sanksi
terhadap Hakim menurut Pasal 21 jo. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dilakukan
oleh Komisi Yudisial dengan memberikan rekomendasi kepada
Mahkamah Agung dan kepada hakim yang akan dijatuhi sanksi
pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.

�
Sedangkan pelaksanaan pemberhentian Hakim Agung dilakukan oleh
Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedangkan bagi Hakim
Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu di hadapan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Sehingga menurut para Pemohon Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat
menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang tugas
dan fungsinya bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi
Yudisial memiliki tugas untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini sebagai kehendak yang
kuat dari undang-undang agar dapat terwujud mekanisme checks and
balances terhadap pelaksanaan indepedensi kekuasaan kehakiman dan
cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa
ketentuan Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24
ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan hak dan/atau
kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945.

6. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

�
Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat
menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat lebih dipahami apabila
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim adalah
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
undang-undang". Pengertian hakim mencakup keseluruhan pejabat yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dari uraian tersebut di atas maka Pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak merugikan
hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945.

Kesimpulan; 
 

 Bahwa perluasan pengertian seperti yang telah dirumuskan 
 oleh pembuat undang-undang dalam UU Komisi Yudisial dan UU 
 Kekuasaan Kehakiman tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk 
 mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi, sudah merupakan 
 Mak, tugas dan kewajiban konstitusionalnya untuk merumuskan 
 undang-undang secara Iebih jelas, rinci, tegas sebagaimana 
 dimaksud UUD. Apalagi jika ditinjau dari segi historis, sistematika, 
 perbandingan serta fakta-fakta Iainnya, sangatlah jelas bahwa apa 
 yang dirumuskan dalam kedua undang-undang tersebut sudah sesuai 
 dengan maksud UUD. 
 
 Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa rumusan Pasal 1 
 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22..dst, UU Komisi Yudisial dan 
 UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dipersoalkan para Pemohon, 
 tidak cukup beralasan jika dinyatakan harus bertentangan dengan 
 

 
 
 
 �
 UUD 1945. ,bahwa Pasal-pasal tersebut sudah sesuai dengan 
 konstitusi baik dari segi normatif, historis, sosiologis maupun politis. 
 
 Bahwa penafsiran yang disampaikan para Pemohon dalam 
 permohonannya adalah penafsiran yang tidak berdasar, mengada-ada 
 .dan sangat manipulatif. Dan tidak lepas dari kepentingan bahwa para 
 hakim agung di MA resistensi terhadap pengawasan yang memang 
 sudah seharusnya dilakukan bagi pemegang kekuasaan. Setidaknya 
 hal ini terkait dengan beberapa peristiwa terakhir yang muncul dan 
 terungkap di MA. 
 

 Bahwa tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka 
 pengawasan semua hakim oleh Komisi Yudisial dapat diartikan agar 
 tidak terjadi adanya pengawasan yang berbeda-beda atau berstandar 
 ganda terhadap para hakim. Pengawasan yang berbeda-beda atau 
 berstandar ganda, tidak hanya akan membingungkan dan membuat 
 pengawasan menjadi tidak efektif, akan tetapi juga bisa berdampak 
 terjadinya diskriminasi dan rasa keadilan masyarakat makin 
 terabaikan. 
 
 IV. KESIMPULAN AKHIR 
 
 1. bahwa kondisi peradilan di Indonesia saat ini, khususnya bagi Mahkamah 
 Agung dan peradilan di bawahnya masih jauh dari dambaan dan harapan 
 masyarakat. Dari penelitian, opini dan polling yang dilakukan berbagai 
 kalangan setidaknya menunjukkan bahwa kondisi peradilan dalam keadaan 
 buruk karena mafia peradilan (korupsi). 
 

 
 2. bahwa kenyatan tersebut telah lama disadari. Berbagai upaya perbaikan 
 memang telah dilakukan secara bertahap, sejak reformasi 1998 hingga 
 puncaknya pada perubahan ketiga UUD 1945 yang menegaskan prinsip 
 independensi dalam konstitusi. Selain penegasan prinsip independensi 
 tersebut, ditentukan pula mekanisme pengawasan terhadap para hakim 
 oleh Komisis Yudisial. Pengawasan ini sebagai bagian dari akuntabilitas 
 yang mesti dilakukan badan pelaksana kekuasaan kehakiman, agar 
 independensi bisa dibatasi tidak tidak menimbulkan tirani kekuasaan. 
 Keberadaan Komisi Yudisial menjadi prasyarat mutlak bahwa setiap 
 kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, harus diawasi sebagaimana 
 adagium yang menyatakan the power tend to corrupt. 
 
 

 
 
 �
 3. bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi 
 logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin prinsip cheks 
 and balances, transparans dan akuntabel serta partisipatif. Tidak saja 
 antara cabang-cabang kekuasaan (legeslatif, eksekutif dan yudisial), akan 
 tetapi, di dalam masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Terbentuknya 
 Komisi Yudisial ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat 
 terlaksana di Iingkungan kekuasaan judicial (peradilan). 
 4. bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan satu-satunya lembaga 
 komisi yang dibentuk melalui UUD secara jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu 
 (menggunakan huruf kapital). Hal ini berarti Komisi Yudisial adalah lembaga 
 negara dan kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga negara lain 
 yang diatur dalam UUD, dalam hal ini MA, MK, Presiden, DPR, BPK, MPR, 
 DPD. Selain itu, meskipun terbatas jika dibandingkan dengan negara-
 negara lain, kewenangan Komisi Yudisial juga diatur dalam konstitusi 
 sehingga memiliki legitimasi yang sangat kuat. 
 5. bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon, memiliki konsekuensi 
 tidak hanya mengeliminasi kewenangan Komisi Yudisial akan tetapi juga 
 berdampak terhadap eksistensi terhadap kelembagaan Komisi Yudisial. Di 
 samping itu, dari permohonan tersebut dapat dibaca sebagai upaya 
 perlawanan dan penolakan (resistensi) terhadap peran pengawasan yang 
 dilakukan Komisi Yudisial. Resistensi yang tentunya berlawanan dengan 
 spirit perubahan dan konsitusi. Dari permohonan itu pula patut 
 dipertanyakan konsistensi dan motif para Pemohon. 
 6. bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, sebelum Komisi Yudisial 
 terbentuk dan melaksanakan kewenangannya, MA secara kelembagaan 
 turut mendorong dan mendesain keberadaan dan peran Komisi Yudisial 
 (bukti dari blue print MA dan Naskah Akademis RUU KY versi MA), dan 
 menyadari betapa perlunya keberadaan dan peran pengawasan (termasuk 
 untuk hakim agung) Komisi Yudisial bagi pembaruan di MA. MA mengakui 
 bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan terhadap hakim. 
 Antara lain, pertama adanya dugaan semangat membela korps dalam 
 pendisiplinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Majelis 
 Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang 
 komposisinya hanya terdiri dari kalangan hakim. Kondisi ini mengakibatkan 
 

 
 
 
 �
 proses pendisiplinan kurang dapat berjalan optimal. Tidak banyak hakim 
 yang dijatuhi sanksi, walau jumlah hakim yang diduga melakukan 
 pelanggaran tidak sedikit. Kedua, hukum acara dalam proses pemeriksaan 
 di majelis kehormatan hakim dan hakim agung terlalu sederhana. Ketiga, 
 kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari proses majelis kehormatan 
 dan hakim agung. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menegaskan bahwa 
 pemeriksaan dilakukan secara tertutup. 
 MA berkesimpulan mengenai pentingnya keberadan lembaga pengawas 
 eksternal (di luar MA). Karena sejumlah alat kelengkapan MA yang dibentuk 
 untuk mengawasi hakim seperti Ketua Muda MA bidang pengawasan dan 
 pembinaan (Tuada Wasbin), hanya mengurusi teknis peradilan, 
 administrasi peradilan, perbuatan dan tingkah laku (conduct) hakim dan 
 pejabat kepaniteraan pengadilan. MA pun menyadari. tentang adanya 
 overlapping antara Tuada Wasbin dengan KY. MA menganggap perlu 
 adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai lingkup tugas antara kedua 
 organ pengawasan itu. (naskah akademis hal 46-55) 
 

 Dengan diajukannya permohonan ini, MA tidak konsisten dan menjilat 
 Iudahnya sendiri. Meskipun 31 orang hakim agung menjadi para Pemohon 
 atas dasar perseorangan, namun melihat jumlah tersebut menunjukkan 
 suara mayoritas hakim agung, dan sulit diterima akal sehat jika hal ini tidak 
 diketahui atau 'dikontrol' pimpinan MA dan dianggap sebagai cerminan dari 
 sikap kelembagaan. 
 
 
 7. bahwa disadari permohonan ini akan terjadi conflict of interest para hakim 
 konsitusi dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus permohonan 
 karena apa yang diminta para Pemohon menyangkut pengawasan Komisi 
 Yudisial terhadap hakim konstitusi. Disadari pula bahwa hakim konstitusi 
 tidak mungkin menarik diri dari permohonan ini. Oleh karena itu, Pihak 
 Terkait Tidak Langsung berharap agar hakim konstitusi bisa menunjukkan 
 sikap independensi dan kenegarawanannya dalam memutus perkara ini. 
 Sikap yang sangat diperlukan untuk memutus perkara ini secara tepat, adil 
 dan objektif. Putusan yang dapat meletakkan dan menegaskan kembali 
 pentingnya akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman. Akuntabilitas yang 
 dapat memperteguh prinsip independensi semua hakim, menjaga 
 ke'agung'an para hakim agung dan ke'negarawan'an para hakim konstitusi. 
 

 
 
 
 �
 8. bahwa dari berkas permohonan yang telah diajukan para Pemohon, Pihak 
 Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa status para Pemohon tidak 
 jelas. Hal ini kami dasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut; 
 1. bahwa sebagaimana pernyataan para Pemohon (di media massa 
 maupun dalam persidangan pendahuluan), permohonan diajukan atas 
 dasar perseorangan. Namun dalam berkas permohonan, seluruh 
 Pemohon (hakim agung) mencantumkan jabatannya sebagai hakim 
 agung. 
 

 
 2. bahwa dalam berkas permohonan, para Pemohon tidak menggunakan 
 alamat pribadi/rumah/tempat tinggal masing-masing, akan tetapi 
 para Pemohon menggunakan alamat kantor lembaga Mahkamah 
 Agung yakni di JIn. Medan Merdeka Utara Kav. 9-3 Jakarta Pusat. 
 
 
 9. bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, permohonan yang diajukan atas 
 dasar perseorangan, namun para Pemohon mempersoalkan berlakunya 
 sejumlah Pasal dalam UU Komisi Yudisial dan UU Kekuasaan Kehakiman 
 yang terkait dengan posisi/jabatan para Pemohon sebagai hakim agung. 
 Pasal-pasal tersebut dipandang para Pemohon potensial merugikan hak 
 dan kewenangan konstitusional para Pemohon. Permohonan yang diajukan 
 atas dasar perseorangan namun mempersoalkan pemberlakuan undang-
 undang yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk 
 melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan ini menyangkut jabatan 
 para Pemohon, menurut pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung sangatlah 
 aneh dan janggal serta terlalu mengada-ada. 
 10. bahwa kewenangan konstitusional yang telah diberikan kepada Komisi 
 Yudisial untuk melakukan pengawasan adalah kewenangan yang 
 menyangkut pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang suatu jabatan, 
 dalam hal ini jabatan tersebut adalah Hakim. Oleh karena itu, sangatlah 
 tidak tepat jika permohonan atas dasar perseorangan mempersoalkan hak 
 dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai hakim agung yang 
 khawatir akan dirugikan dengan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial 
 yang telah diberikan undang-undang. Pihak Terkait Tidak Langsung 
 berpandangan, tidak terdapat korelasi yang sangat kuat antara posisi 
 subjek Pemohon dengan objek/materi yang dimohonkan; 
 

 
 
 
 �
 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2006, telah didengar 
 keterangan dari para pihak prinsipal baik para Pemohon maupun Komisi Yudisial, 
 yang masing-masing menerangkan sebagai berikut: 
 
 Keterangan Para Pemohon Prinsipal 
 
 

 1. Tentang perubahan UUD 1945. 
 2. Tentang kewenangan Komisi Yudisial versus kewenangan Mahkamah Agung. 
 3. Tentang kondisi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka setelah beradanya Komisi 
 Yudisial. 
 Ad. 1. Tentang perubahan UUD 1945, khususnya Bab IX, tentang Kekuasaan 
 Kehakiman, yang di dalam perubahan ketiga telah disisipkan Pasal-pasal 
 24A, 24B dan 24C, tetapi kemudian karena munculnya Pasal 24B, tentang 
 Komisi Yudisial, belum ada cantolannya (dasar pembentukannya), baru 
 kemudian dicarikan cantolan/dasar di dalam perubahan yang ke empat, 
 dengan menyisipkan ayat (3) (Pasal 24) yang dirumuskan sebagai berikut : 
 
 "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 
 Kehakiman di diatur dalam Undang-Undang ". 
 
 Cara perubahan yang demikian tidak sesuai dengan "cara berfikir yang 
 tertib dan tidak taat azas" dengan terlebih dahulu menempatkan 
 "lembaganya" baru kemudian mencarikan dasar hukumnya, yang menurut 
 hemat para Pemohon penempatan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B, 
 adalah cacat hukum di dalam pembuatannya, karena dasarnya baru dibuat 
 kemudian. 
 

 Oleh karena itu tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip Kemerdekaan 
 Kekuasaan Kehakiman yang bersifat universal. 
 
 Untuk menghindarkan salah tafsir seolah-olah Komisi Yudisial menjadi 
 bagian dari institusi Kekuasaan kehakiman, maka akan lebih tepat jika 
 ketentuan tentang Komisi Yudisial sebagaimana disebut di dalam Pasal 
 24B, dikeluarkan dari Bab ke IX UUD 1945. 
 
 
 
 
 Ad. 2. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial versus kewenangan Mahkamah 
 Agung : 
 a. Bahwa sesuai dengan Pasal 24B (1) UUD 1945 mengatur bahwa 
 "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan : 
 Pengangkatan Hakim Agung dan "mempunyai wewenang lain dalam 
 rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
 

 
 
 
 �
 serta perilaku Hakim" ayat tersebut kemudian dimuat kembali dalam 
 Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi 
 Yudisial, dan tidak satupun kata dari ayat itu menyebut tentang 
 "pengawasan", tetapi kemudian muncul di dalam Pasal 20, yang 
 berbunyi " dalam melaksanakan wewenang "sebagaimana dimaksud 
 dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas pengawasan 
 tugas pengawasan terhadap" perilaku Hakim "dalam rangka 
 menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 
 perilaku Hakim". Menurut pendapat para Pemohon "pengawasan 
 terhadap perilaku Hakim " hanyalah merupakan media dengan tujuan 
 pokoknya adalah "dalam rangka menegakkan kehormatan dan 
 keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim". Namun 
 kenyataannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim, 
 dengan rnempergunakan pendekatan kekuasaan, yang tidak 
 menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat para Hakim, tetapi 
 sebaliknya justru merusak kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, 
 bahkan beberapa kasus diantaranya Komisi Yudisial telah memasuki 
 wilayah "terlarang" lingkup tehnis penyelesaian perkara yang menjadi 
 wewenang Mahkamah Agung (beberapa Hakim telah 
 direkomendasikan untuk diberhentikan sementara). 
 

 Para Pemohon tetap berpendapat bahwa "objek pengawasan perilaku 
 hakim", tidak termasuk Hakim Agung, selain karena antara Hakim 
 Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berbeda aturan dan 
 persyaratannya dengan Hakim Agung, lagi pula di Mahkamah Agung 
 terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Agung yang pembentukannya 
 didasarkan pada Pasal 12 (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, 
 tentang Mahkamah Agung. Alasan lain karena secara tehnis, 
 persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung dan Hakim 
 Mahkamah Konstitusi, jauh lebih berat dibandingkan dengan 
 persyaratan untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial (S.O.R), jadi 
 secara tehnis akan mengalami hambatan psikologis. 
 
 b. Menurut Pasal 32 (1 s/d 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 
 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 
 menggariskan "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 
 

 
 
 
 �
 terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua Iingkungan peradilan 
 dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman?. 
 
 Demikian pula menurut Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 
 Tahun 2004, mengatur bahwa Mahkamah Agung melakukan 
 pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dalam lingkungan 
 peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-
 undang. Oleh karena Mahkamah Agung, berperan sebagai pengawas 
 tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua Iingkungan 
 peradilan, artinya tidak ada institusi yang Iebih tinggi di dalam 
 melakukan pengawasan selain Mahkamah Agung, maka tidaklah 
 mungkin Komisi Yudisial mengawasi Mahkamah Agung, dan Hakim 
 Agung tidak mungkin berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial 
 fungsi pengawasan yang tertinggi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, 
 semakin menjadi strategi dan sangat relevan setelah Mahkamah Agung 
 melaksanakan sistim satu atap (one roof sistem). 
 

 Ad. 3. Kondisi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka setelah adanya Komisi 
 Yudisial, telah disinggung bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan 
 oleh Komisi Yudisial, dengan mempergunakan pendekataan "kekuasaan" 
 dengan semata-mata mempergunakan kekuasaannya yang diatur di dalam 
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tanpa mau melihat Peraturan 
 Perundang-undangan yang lain, itupun tidak dilakukan secara benar. 
 Karena pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak 
 mengindahkan undang-undang lain yang seharusnya juga menjadi acuan 
 dan pedoman kerja bagi jajaran Komisi Yudisial, maka akibatnya tidak 
 jarang sepak terjangnya telah melampaui batas wewenangnya, sehingga 
 sangat meresahkan serta mengganggu, kinerja para Hakim. Di dalam 
 melaksanakan pengawasan semestinya "media pengawasan" haruslah 
 dilakukan dan didasarkan atas semangat itikad baik (good faith), dalam 
 rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 
 serta menjaga perilaku Hakim tetapi sebaliknya justru "media pengawasan" 
 dijadikan media untuk memasuki substansi/wilayah tehnis penyelesaian 
 perkara, yang bukan menjadi tugasnya, dan kemudian merekomendasikan 
 pemberhentian Hakim, adalah merupakan bentuk perbuatan bukan saja 
 intervensi dan intimidasi bahkan cenderung telah merusak sistem (lembaga 
 

 
 
 
 �
 peradilan yang memiliki kemerdekaan yang dijamin oleh konstitusi dan 
 bersifat universal). 
 
 Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, para Hakim dalam wadah 
 IKAHI telah berupaya untuk membangun " lembaga peradilan yang benar-
 benar bebas dari intervensi Pemerintah" kemudian diwujudkan dalam 
 sistim satu atap, yang ketika itu ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan 
 jika satu atap nanti Mahkamah Agung, akan melakukan tirani judisiel, dan 
 ketika itu pembentuk undang-undang yang tergabung di dalam Panitia 
 Ad Hoc, dalam suasana pemikiran yang penuh kekhawatiran itu, dengan 
 alasan checks and balances berupaya meletakkan batu pertama untuk 
 semakin mengintervensi melalui konstitusi. Kini Mahkamah Agung yang 
 telah menginjak tahun kedua dalam sistim satu atap, tidak ada tanda dua 
 melakukan tirani, akan tetapi diubah issunya dengan "mafia peradilan" 
 seperti yang digembar-gemborkan oleh Komisi Yudisial dan Sdr. Denny 
 Indrayana (seorang doktor) ahli Tata Negara, walaupun secara tidak 
 langsung mengakui bahwa Lembaga Yudikatif mengalami perbaikan 
 khususnya terkait dengan korupsi, yang benar Mahkamah Agung juga 
 berupaya untuk memperbaiki diri tetapi tentu perlu waktu. Sekarang Komisi 
 Yudisial apabila kita perhatikan sepak terjangnya cenderung menjurus 
 keperbuatan tirani ala Komisi Yudisial, terhadap para Hakim yang 
 memutus bebas, atau sebab lain yang menurut Komisi Yudisial perlu 
 diusulkan untuk diberhentikan sementara. Sikap demikian bukanlah dalam 
 kerangka "menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 
 menjaga perilaku Hakim. Apabila hal ini dibiarkan maka cepat atau lambat 
 Kekuasaan Kehakiman akan menjadi bagian dari Komisi Yudisial dan pada 
 akhirnya akan mengakibatkarr hancurnya sebuah sistim ketatanegaraan 
 khususnya Lembaga Yudikatif sebagai penyelenggara Negara dibidang 
 Kekuasaan Kehakiman. 
 

 Dalam pada itu Komisi Yudisial telah masuk ke wilayah terlarang (bukan 
 wewenangnya) sebelum dikatakan Komisi Yudisial intervensi, justru oknum 
 Komisi Yudisial mengatakan Mahkamah Agung telah melakukan intervensi 
 tatkala Mahkamah Agung melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam 
 kasus perkara Tipikor di mana tiga orang Hakim Ad Hoc telah ke luar dari 
 ruang sidang, sehingga persidangan sampai mengalami pengunduran 
 
 
 
 
 �
 sidang hingga enam kali. Kini Mahkamah Agung dan para Hakim merasa 
 khawatir dan resah terhadap Komisi Yudisial yang cenderung melakukan 
 "intervensi" dan menjurus ke "penghancuran sebuah sistim peradilan" yang 
 selama Iebih dari setengah abad kita bangun guna mencapai cita-cita 
 Negara Hukum, dalam mewujudkan tatanan kehidupan demokrasi". 
 Eksitensi Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah merupakan 
 sebuah keniscayaan di dalam negara Hukum. 
 

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, Komisi Yudisial 
 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 
 Bidang Teknis Yustisial 
 
 
 1. Komisi Yudisial telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak boleh 
 dilakukan dalam hal ini bertindak dibidang teknis dan administrasi peradilan; 
 2. Hakim PN Denpasar memutus terdakwa hukuman 3 (tiga) bulan, kemudian oleh 
 Komisi Yudisial Hakim yang memutus tersebut dipanggil, mengapa memutus 
 demikian; 
 3. Ketua Pengadilan Negeri Selatan dipanggil oleh Komisi Yudisial mengenai 
 pelaksanaan eksekusi; 
 4. Harifin A. Tumpa, (Pemohon) juga pernah dipanggil mengenai memberi petunjuk 
 masalah eksekusi; 
 

 
 Bidang Administrasi 
 1. Komisi Yudisial merekomendasikan Hakim Tipikor untuk diberhentikan 
 sementara karena walkout; 
 2. Ketua Pengadilan Negeri dipanggil oleh Komisi Yudisial berkait dengan 
 pergantian Majelis Hakim Tipikor yang merupakan kewenangan Ketua 
 Pengadilan; 
 3. Ketua Mahkamah Agung dipanggil oleh Komisi Yudisial berkait dengan 
 memindahkan persidangan dari Medan ke Jakarta; 
 
 
 Keterangan Prinsipal Komisi Yudisial 
 Beberapa ekses yang dilakukan oleh beberapa Hakim Agung yang mendorong 
 diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 serta beberapa ekses yang 
 mengakibatkan kurang efektifnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut 
 sebagai berikut : 
 

 
 
 
 �
 1. Ekses-ekses yang mendorong diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
 2004: 
 
 Kegagalan sistem yang ada. 
 
 Salah satu alasan yang mendorong keberadaan Komisi Yudisial adalah ekses 
 praktek peradilan yang berakibat kegagalan sistim yang ada dalam menciptakan 
 pengadilan yang lebih baik. Kegagalan tersebut disebabkan ketidakmampuan 
 aparat interen mengawasi perilaku hakim. Oleh sebab itu timbullah pemikiran 
 untuk menciptakan pengawasan ekstern dengan tugas pokok disamping 
 mengusulkan Hakim Agung juga mengawasi perilaku, sehingga diharapkan 
 ekses dari perilaku hakim itu dapat diminimalisir. 
 

 Kekhawatiran akan monopoli kekuasaan pada Mahkamah Agung (MA). 
 
 Terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (kemudian diganti dengan 
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) yang mengganti Undang-undang Nomor 
 14 Tahun 1970, memperluas kekuasaan Mahkamah Agung dibidang organisasi, 
 administrasi dan finansial, menimbulkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung 
 akan memonopoli kekuasaan kehakiman. Di samping itu penyerahan kekuasaan 
 tersebut ke Mahkamah Agung juga dipandang tidak akan mampu menyelesaikan 
 persoalan yang dihadapi, bahkan dinilai dapat menimbulkan akibat atau ekses 
 yang lebih buruk lagi. Oleh sebab itulah timbul pemikiran ke arah pembentukan 
 lembaga baru yang diberi wewenang mengawasi dan saling menyeimbangkan 
 (checks and balances) pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga ekses-
 ekses yang timbul atau yang potensial menimbulkan ekses dapat diantisipasi 
 dan diminimalisir. 
 

 2. Ekses-ekses yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan Undang-
 undang Nomor 22 Tahun 2004 : 
 
 Perilaku yang tidak tunduk pada undang-undang. 
 
 Sebagaimana diketahui menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c bahwa 
 Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan pengawasan, dapat memanggil 
 dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku 
 hakim. Pemanggilan terhadap beberapa Hakim Agung yang diduga terkait dalam 
 kasus suap adalah murni menjalankan perintah undang-undang. Namun 
 demikian apa yang terjadi? Dua kali surat panggilan Komisi Yudisial tidak di 
 indahkan oleh Hakim Agung Bagir Manan yang kebetulan menjabat sebagai 
 Ketua Mahkamah Agung, padahal sebagai petinggi hukum di negeri ini, 
 

 
 
 
 �
 keteladanan yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan 
 prinsip Equality Before The Law serta memberi suri teladan pada hakim 
 lainnya. 
 
 Rekomendasi Komisi Yudisial tidak dilaksanakan. 
 
 Pemeriksaan terhadap beberapa hakim yang diduga melanggar kode etik dan 
 oleh Komisi Yudisial telah direkomendasikan beberapa hakim kepada 
 Mahkamah Agung untuk dilaksanakan atau paling tidak untuk dipertimbangkan. 
 Menanggapi hal itu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan di 
 Jakarta yang dikutip oleh beberapa koran, "bukankah rekomendasi Komisi 
 Yudisial itu terserah kami, apa kami mau masukan ke kotak sampah, terserah 
 kami". Dapatlah dibayangkan betapa ucapan seorang Hakim Agung yang 
 melecehkan undang-undang, padahal ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
 undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa usul penjatuhan 
 sanksi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 ayat (1) beserta alasannya 
 bersifat mengikat disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah 
 Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. 
 

 Konspirasi Hakim Agung dan Advokat untuk bubarkan Komisi Yudisial 
 
 Beberapa orang hakim agung bersama advokat para hakim agung tersebut 
 membuat rencana untuk membubarkan Komisi Yudisial di Hotel Danau Sunter 
 Jakarta Utara tanggal 02 Febuari 2006 yang lalu. Jalan yang akan ditempuh dari 
 rencana itu, melaporkan anggota Komisi Yudisial ke Polisi kemudian mereka 
 akan mengatur penyidik POLRI yang memeriksa anggota Komisi Yudisial 
 tersebut. Terlepas benar atau salah isi dokumen tersebut, namum satu hal telah 
 terlihat bahwa pertemuan tersebut memberikan salah satu bukti bahwa mafia 
 peradilan di lingkungan peradilan tertinggi tersebut memang ada. 
 
 Majelis Hakim yang terhormat, beberapa ekses yang ditunjukkan diatas 
 memperlihatkan bahwa Hakim Agung telah melanggar sumpah jabatan dan 
 melanggar konstitusi, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan 
 secara terencana dan sistematis. Bahwa Hakim Agung adalah figur-figur atau 
 pejabat negara yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum 
 tapi justru berbuat sebaliknya. 
 

 Upaya untuk menyelesaikan "kecurigaan" terhadap Komisi Yudisial ini adalah 
 dengan cara duduk bersama antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan juga 
 
 
 
 
 �
 Mahkamah Konstitusi untuk membicarakan tugas-tugas pengawasan hakim 
 tersebut termasuk kode etik/code of conduct para hakim. 
 
 Atas dasar tersebut, mohon agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan 
 ekses-ekses yang terjadi yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang 
 dilakukan oleh Hakim-hakim Agung, yang mengakibatkan Undang-undang 
 Nomor 22 Tahun 2004 menjadi tidak efektif; 
 

  Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Konsorsium Reformasi 
 Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia 
 Corruption Watch (ICW), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan 
 (Kontras), telah menyerahkan dokumen-dokumen berupa: 
 
 
 1. Guidelines for Action on Children the Criminal Justice System; 
 2. Basic Principles on the Independence of the Judiciary; 
 3. Basic Principles on the Rule of Lawyers; 
 4. Code of Conduct fo Law Enforcement Officials; 
 5. United Nations Rules for the Protection on Juveniles Deprived of their Liberty; 
 6. Pedoman tentang Peranan Jaksa; 
 7. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The 
 Riyadh Guidelines); 
 8. Basic Principles for the Treatment of Prisoners; 
 9. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
 Justice (?The Beijing Rules?); 
 

 
 10. Guidelines on the Rule of Prosecutors; 
 11. Prinsip-prinsip Banglore Tentang Perilaku Pengadilan; 
 12. Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death 
 penalty; 
 13. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The 
 Tokyo Rules); 
 14. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
 Officials; 
 Menimbang bahwa para Pemohon baik prinsipal maupun Kuasa Hukum-nya 
 telah menyerahkan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 
 tanggal 4 Juli 2006, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam Berkas Perkara; 
 
 

 
 
 
 
 �
 Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial, telah 
 menyerahkan Keterangan Tambahan dan Kesimpulan, yang diterima di 
 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2006, yang isi selengkapnya ditunjuk 
 dalam Berkas Perkara; 
 
 Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial, telah 
 menyerahkan bukti di luar persidangan, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 
 14 Juli 2006, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut: 
 

 
 
 
 Bukti T-1 : Fotokopi Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Konsitusi R.I., 
 (halaman 91 - 107); 
 Bukti T-2 : Fotokopi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang 
 Komisi Yudisial, (halaman 45); 
 
 Bukti T-3 : Fotokopi Tulisan A. Ahsin Thohari berjudul ?Komisi Yudisial: Reformasi 
 Peradilan?, (halaman 105 dan 107); 
 
 Bukti T-4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
 Kehakiman; 
 

 Bukti T-5 : Fotokopi Makalah Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MC.L., berjudul 
 ?Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah 
 Konstitusi) Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan); 
 
 Bukti T-6 : Fotokopi Rasalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 
 tanggal 11 April 2001; 
 
 Bukti T-7 : Fotokopi www.detik.com tanggal 17 Maret 2006; 
 
 Bukti T-8 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 17 Maret 2006; 
 
 Bukti T-9 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 21 Maret 2006; 
 

 Bukti T-10 : Fotokopi Koran Tempo tanggal 21 Januari 2006; 
 
 Bukti T-11 : Fotokopi Republika Online tanggal 21 Januari 2006; 
 
 Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu 
 yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan 
 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;