Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 019-020/PUU-III/2005
P U T U S A N

Nomor 028-029/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU PPTKI) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD 1945), diajukan oleh:

I. PEMOHON PERKARA NOMOR 028/PUU-IV/2006

1. JAMILAH TUN SADIAH, Tempat/tanggal lahir Bogor, 6 November 1986, Umur
20 tahun, beralamat di Kampung Parung Panjang Atas RT. 01, RW. 08,
Leuwiliang;
2. NURYANIH, Tempat/tanggal lahir Bogor, 1 Januari 1987, Umur 19 tahun,
beralamat di Kampung Parung Panjang Lebak RT. 02, RW. 07, Leuwiliang;
3. SITI MUNAWAROH, Tempat/tanggal lahir Bogor, 6 Juni 1988, Umur 18 tahun,
beralamat di Kampung Sengkol, Leuwiliang;
4. ROHMAWATI, Tempat/tanggal lahir Bogor, 2 April 1988, Umur 18 tahun,
beralamat di Kampung Parung Panjang Lebak RT. 02, RW. 07, Leuwiliang;
5. DANIATI, Tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Desember 1986, Umur 20 tahun,
beralamat di Kampung Parung Panjang Lebak RT. 03, RW. 07, Leuwiliang;

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 November 2006, para Pemohon
tersebut masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. SOEKITJO J.G., Jabatan Ketua Umum/Koordinator LSM Indonesia Manpower
Watch, Alamat di Jalan Casablanca (Kampung Melayu Besar) Nomor 55
Jakarta Selatan 12480, dan di Jalan Karehkel Nomor 26 RT. 01/08
Leuwiliang;

 
2. KURNIA WAMILDA PUTRA, S.H., LL.M., Jabatan Anggota LSM Indonesia
Manpower Wacth, Alamat di Jalan Casablanca (Kampung Melayu Besar)
Nomor 55 Jakarta Selatan 12480, dan di Jalan Pemuda Nomor 712, Jakarta
Timur 13220;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon I;

II. PEMOHON PERKARA NOMOR 029/PUU-IV/2006

1. ESTI SURYANI, Tempat/tanggal lahir Magetan, 13 Oktober 1986, Umur 20
tahun, beralamat di Dusun Jaranan RT. 02, RW. 02, Desa Ngadirejo,
Kecamatan Kawedanan, Magetan;
2. MARTINA SEPTI MAYASARI, Tempat/tanggal lahir Lampung, 9 September
1987, Umur 19 tahun, beralamat di Sumurlipan RT. 05, RW. 02, Kelurahan
Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Lampung;
3. DENIYATI, Tempat/tanggal lahir Bumirestu, 23 Juli 1986, Umur 20 tahun,
beralamat di Dusun Bumirestu RT. 029/RW. 07, Kelurahan Bumirestu,
Kecamatan Palas, Lampung Selatan;
4. SUMIYATI, Tempat/tanggal lahir Subang, 12 April 1986, Umur 20 tahun,
beralamat di Desa Bojong Sari RT. 10, RW. 04, Desa Sukatani, Kecamatan
Compreng, Subang;

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2006 dan 13
Desember 2006, para Pemohon tersebut masing-masing memberikan kuasa
kepada SANGAP SIDAURUK, S.H. dan HARISON MALAU, S.H. pekerjaan
Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di SANGAP & PARTNERS, beralamat
di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmad Nomor 21, Jakarta Timur 13410;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan ahli dari Pemerintah;

Telah membaca kesimpulan dari para Pemohon;

 
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan surat permohonan pada
bulan Desember 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Desember
2006 dengan registrasi Nomor 028/PUU-IV/2006 dan diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 17 Januari 2007;

Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 20 Desember
2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28
Desember 2006 dengan registrasi Nomor 029/PUU-IV/2006, dan diperbaiki dengan
perbaikan permohonan bertanggal 17 Januari 2007 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2007;

Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PERKARA NOMOR 028/PUU-IV/2006

Bahwa Pemohon Jamilah Tun Sadiah, Nuryanih, Siti Munawaroh, Rohmawati,
dan Daniati masing-masing adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri
yang tidak bisa diberangkatkan ke Negara tujuan kerja masing-masing, oleh
Pelaksana Penempatan TKI Swasta, dalam hal ini PT. Gayung Mulya IKIF,
berdomisili di Jakarta dengan surat pernyataan penolakan Calon Tenaga Kerja
Indonesia ke Luar Negeri, tertanggal 15 Oktober 2006. Dalam Surat Penolakan
tersebut disampaikan alasan �belum cukup umur� sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004,
yaitu yang mensyaratkan berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
apabila akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan;

Pemohon memberikan kuasa kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia
Manpower Watch dengan surat kuasa bertanggal 20 November 2006 untuk
mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 kepada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dengan tujuan agar kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian
terhadap anak kalimat dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

 
Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi �kecuali bagi Calon TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan berusia 21 (dua puluh satu) tahun�;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai
berikut;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,
selanjutnya disebut UU MK);
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibatasi oleh Pasal 60 UU MK
yang berbunyi, �Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali�. Ketentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Pasal
47 UU MK yang berbunyi, �Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh
kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum�, artinya bahwa sejak perkara tersebut diputus oleh
Mahkamah Konstitusi, maka putusannya telah memiliki kekuatan hukum
tetap, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum lain seperti
banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun verzet;
3. Bahwa permohonan Pemohon yang melakukan mengajukan pengujian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan merupakan
suatu permohonan ulangan, banding atau peninjauan kembali atas
putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Maret 2006 dalam perkara
Nomor 019/PUU/III/2005 dan Nomor 020/PUU/III/2005, karena
permohonan demikian bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang
disebutkan di atas;
4. Bahwa permohonan a quo ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap
anak kalimat Pasal 35 huruf a UU PPTKI, dengan alasan sebagai berikut:

 
4.1. Mahkamah Konstitusi belum pernah melakukan pengujian dan
membuat keputusan terhadap anak kalimat Pasal 35 huruf a UU
PPTKI;
Permohonan terhadap pengujian Pasal 35 huruf a UU PPTKI (yang
meliputi seluruh kalimat) pernah diminta untuk diuji melalui Perkara
Nomor 020/PUU-III/2005 dimana permohonannya pada waktu itu
adalah suatu organisasi berbentuk yayasan yang bernama Yayasan
Indonesia Manpower Watch;

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tanggal 28 Maret 2006
terhadap Perkara Nomor 20/PUU-III/2005 tersebut menolak legal
standing Yayasan Indonesia Manpower Watch, sehingga terhadap
materi yang diajukan Pemohon tidak dilakukan pengujian;

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 35
huruf a, khususnya pada anak kalimat ��kecuali bagi calon TKI yang
akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun� belum pernah
dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi;

4.2. Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian Pasal 35 huruf d
UU PPTKI.
Bahwa permohonan untuk melakukan pengujian terhadap UU PPTKI
juga pernah dilakukan vide Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 dimana
Pemohonnya adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (APJATI);

Permohonan tersebut juga dilakukan untuk menguji Pasal 35 tetapi
hanya huruf d saja dan tidak meliputi huruf a;

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Maret 2006,
Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pemohon dari APJATI yaitu
dengan menyatakan bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat;

5. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
5.1. Permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap Pasal
35 huruf a haruslah dianggap sebagai permohonan yang berdiri
sendiri yang tidak terkait dengan permohonan vide Perkara Nomor
019/PUU-III/2005 dan Nomor 020/PUU-III/2005, dan juga bukan

 
merupakan pengulangan pemeriksaan terhadap perkara yang sama
(nebis in idem);
5.2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini dan
melakukan pengujian Pasal 35 huruf a UU PPTKI terhadap UUD
1945 dengan alasan tidak terjadinya nebis in idem berdasarkan
kewenangan secara umum yang diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kuasa Pemohon
1. Bentuk organisasi kuasa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat
(LSM).
Bahwa cikal bakal organisasi kuasa Pemohon adalah sebuah LSM
pembela buruh migran yang keberadaannya telah melampaui waktu 20
tahun. Keberadaannya sebagai LSM perburuhan tersebut dikuatkan
dengan �Deklarasi Bogor� pada tanggal 10 Mei 1990 dan pada bulan Mei
1995. Dalam deklarasi tersebut telah disusun sebuah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga secara sederhana, dan secara resmi didaftarkan
sebagai LSM di Dirjen Pembinaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 004/DIII.2/I/
2007, bertanggal 17 Januari 2007;

Dengan pendaftaran dan adanya surat keputusan dari Dirjen Pembinaan
Masyarakat tersebut, kuasa Pemohon/Lembaga Swadaya Masyarakat
Indonesia Manpower Watch (selanjutnya disebut LSM IMW) telah resmi
sebagai LSM terdaftar;

2. LSM diakui legal standing-nya dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
Keberadaan LSM untuk melakukan permohonan (legal standing) diakui
dalam yurispridensi di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang Migas yang diajukan oleh Pemohon merupakan
perkumpulan LSM, Majelis menyatakan bahwa terlepas dari terbukti
tidaknya kedudukan hukum para Pemohon sebagai badan hukum atau
tidak, namun berdasar anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang
mengajukan permohonan a quo, ternyata tujuan perkumpulan tersebut
adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest
advocacy) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan a quo.

 
Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, para Pemohon (LSM)
tersebut memiliki legal standing. (Kutipan buku Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, oleh Maruarar Siahaan, S.H., hal. 91);

Berdasarkan putusan tersebut, telah dilakukan suatu terobosan oleh
Mahkamah Konstitusi untuk menyimpang dari Pasal 51 Ayat (1) UU MK, di
mana keberadaan LSM yang memiliki formulasi anggaran dasar tertentu
(public interest advocacy) dapat menjadi Pemohon mewakili sebagian
masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
suatu undang-undang;

3. LSM IMW adalah LSM yang memiliki tujuan perjuangkan Kepentingan
Umum (public interest advocacy)
Sesuai dengan Akta Pendirian LSM IMW Nomor 11, tanggal 13 Desember
2006 dibuat di hadapan Ny. Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, salah
satu maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan Pemohon/IMW yang
tertuang di dalam Pasal 3 Angka 5 adalah untuk pemerhati dan
membela/mengadvokasi TKI-LN (Buruh Migran Indonesia) yang
bermasalah atau mengalami musibah, sejak pra pemberangkatan, di saat
bekerja di luar negeri dan kepulangannya ke tanah air/kampung
halamannya;

Dengan maksud dan tujuan perkumpulan demikian dan aktifitas sehari-hari
kuasa Pemohon sebagai pembela buruh migran, nyatalah bahwa kuasa
Pemohon adalah perkumpulan yang juga memiliki tujuan perjuangkan
kepentingan umum (public interest advocacy);

4. Tujuan dilakukannya permohonan oleh kuasa Pemohon adalah untuk
membela kepentingan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang dilanggar
oleh berlakunya UU PPTKI.
Kuasa Pemohon mewakili Pemohon mengajukan permohonan pengujian
Pasal 35 huruf a UU PPTKI disebabkan adanya fakta bahwa undang-
undang tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon selaku
calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (yang dikenal sebagai buruh
migran). Hak-hak apa saja yang dilanggar nantinya akan kuasa Pemohon
uraikan dalam permohonan. Fakta adanya pelanggaran hak-hak para
Pemohon itu merupakan alasan kuasa Pemohon sebagai pembela TKI-LN
untuk mengajukan permohonan;

 
5. Kesimpulan
Sesuai dengan fakta-fakta dan konsep di atas, kedudukan kuasa Pemohon
(legal standing) dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi sudah sesuai
dengan kondisi dan ketentuan yang ada dan berlaku, di mana jelas kuasa
Pemohon adalah sebuah LSM terdaftar yang bermotif public interest
advocacy bagi TKI-LN, yang secara praktik diterima untuk menjadi pihak
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi sekaligus dalam permohonan a quo
adalah selaku penerima kuasa dari Pemohon.

III. Pokok Permasalahan dan Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Materiil
UU PPTKI.
Berikut ini akan diuraikan oleh kuasa Pemohon hal-hal yang menjadi alasan
dari permohonan pengujian materiil Pasal 35 UU PPTKI.

KONSEP PERLINDUNGAN HAK UNTUK BEKERJA

1. HAK BEKERJA WARGA NEGARA DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI.
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�. Di
dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 juga diatur mengenai hak untuk
bekerja yang berbunyi �Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�;

Kedua pasal tersebut disusun dengan gaya bahasa hukum yang mudah
difahami yang inti dari pasal-pasal tersebut adalah bahwa setiap warga
negara, tanpa melihat suku atau ras, agama, tingkatan pendidikan dan
usia, jenis kelamin, orientasi dan status politik dan klasifikasi-klasifikasi
sosial ekonomi budaya dan biologis, berhak atas pekerjaan dan imbalan
yang layak bagi kemanusiaan dalam suatu hubungan kerja. Hak tersebut,
juga meliputi hak untuk mendapat perlakuan adil demi untuk mendapatkan
pekerjaan dan imbalan;

Dalam kehidupan di Indonesia tidak diperbolehkan adanya diskriminasi
dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan imbalan berdasarkan
patokan dan klasifikasi di atas;

Konsep ini secara umum berlaku di seluruh negara di dunia yang
menjunjung demokrasi, keterbukaan, persamaan dan perlindungan
terhadap kebebasan dan hak asasi manusia;

 
Adanya suatu sikap, praktik, konsep, ketentuan dan peraturan yang
bertentangan dengan konsep konstitusi haruslah dilarang atau setidak-
tidaknya kalau telah terjadi dapat dihapuskan.

2. DEFINISI DEWASA SESUAI DENGAN KONSEP DAN KETENTUAN
YANG ADA.
Sesuai dengan konsepsi yang dibakukan oleh badan Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk perburuhan yaitu International Labour Organization (ILO) di
mana konsep ini telah diterima secara luas di negara-negara di dunia
termasuk oleh Indonesia, batasan seseorang untuk memulai suatu
pekerjaan (penuh waktu dan dibayar) adalah 18 tahun. ILO dan negara-
negara di dunia juga sepakat bahwa anak-anak (di bawah 18 tahun) tidak
diharapkan untuk menjadi pekerja profesional. Toleransi yang diberikan
ILO dan negara-negara tersebut adalah untuk anak-anak diperbolehkan
melakukan pekerjaan paruh waktu, di mana hasilnya (imbalan) tidak
menjadi penopang hidup keluarganya;

Hal ini berarti untuk memulai profesi sebagai pekerja (formal atau informal)
seseorang harus sudah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;

Di Negara Indonesia mempekerjakan anak-anak bertentangan dengan
konstitusi [secara tersirat dicantumkan dalam Pasal 28B Ayat (2)].
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Undang-undang
tersebut juga melarang adanya eksploitasi secara ekonomi bagi seorang
anak;

Sesuai dengan konsepsi ILO di atas, Negara Indonesia memandang
bahwa:

(1) batasan usia anak adalah sampai seseorang yang belum berumur 18
tahun; dan

(2) anak-anak dilarang untuk dieksploitasi secara ekonomi;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh konsep
dan ketentuan yang berlaku adalah bahwa orang dewasa (bukan anak-
anak) adalah seseorang yang telah berusia diatas 18 tahun;

 
3. SINKRONISASI
Sesuai dengan pengaturan hak-hak seperti yang diatur dalam konstitusi
dan diselaraskan dengan definisi dewasa (yang layak untuk bekerja) baik
oleh ILO maupun ketentuan positif Negara Indonesia, dapat disimpulkan
bahwa di Negara Indonesia, seseorang yang telah berusia 18 tahun lah
yang berhak memiliki dan diperbolehkan atas suatu pekerjaan. Batasan
usia inilah yang menjadi patokan universal (termasuk di Indonesia) dalam
membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Setiap tindakan atau
ketentuan yang menutup peluang untuk bekerja bagi seorang warga
negara yang berusia 18 tahun harus dianggap diskriminatif yang oleh
karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

PASAL 35 HURUF A BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelum memasuki uraian Pasal 35 huruf a, Pemohon akan mengutip
pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan usia yang diatur
dalam Pasal 35 huruf a dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 dan
Nomor 020/PUU-III/2005.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa �syarat usia tertentu sangat
tepat agar supaya dapat terhindar praktik mempekerjakan anak-anak
dibawah umur, ... Larangan tersebut dapat diterima karena justru
bermaksud untuk melindungi pencari kerja yang secara moral, hukum dan
kemanusiaan perlu dilindungi. Seseorang yang telah dewasa memerlukan
pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya
sendiri maupun keluarganya tanpa membedakan apakah seseorang
tersebut lulusan SLTP atau bukan...�

Hanya saja pendapat Mahkamah Konstitusi tentang usia (anak-anak atau
dewasa) tercampur dengan batasan minimum pendidikan;

Yang menarik bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa
�pembatasan sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi TKI yang akan
bekerja pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 tahun
adalah sesuai dengan konsep dan ketentuan umum yang ada�. Mahkamah
Konstitusi tidak membedakan antara usia 18 tahun dan usia 21 tahun,
sehingga secara analogis dengan alasan tertentu semua dianggap sama

 
yaitu (pembatasan tersebut) dilakukan untuk mencegah praktik
mempekerjakan anak-anak di bawah umur;

Hal ini amat disayangkan oleh karena sesuai dengan fakta-fakta dan
konklusi di atas tadi telah disebutkan bahwa seseorang yang telah berusia
18 tahun lah yang berhak memiliki dan diperbolehkan atas suatu
pekerjaan. Secara analogis Mahkamah Konstitusi telah berpendapat
bahwa �Walaupun usia seseorang telah melebihi 18 tahun, tetapi bilamana
TKI-LN tersebut direncanakan untuk bekerja pada Pengguna
perseorangan maka dia dianggap tidak dewasa lagi dan oleh karenanya
harus mencapai usia 21 tahun terlebih dahulu untuk dapat memulai
pekerjaan tersebut�;

URAIAN PENDAPAT KUASA PEMOHON.

Kuasa Pemohon sesuai dengan konsepsi dan pengaturan positif yang
berlaku di negara Indonesia, bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak-
anak harus dilarang. Kegiatan ekonomi praktis yang melibatkan anak-anak
harus dikurangi dan ditiadakan secara sistematis. Tetapi pada saat yang
sama kuasa Pemohon juga memandang perlu dibukanya kesempatan
secara luas oleh Pemerintah bagi tersedianya pekerjaan untuk angkatan
kerja (18 tahun ke atas);

Menurut kuasa Pemohon, kedua hal tersebut bukan suatu yang mudah
untuk dikerjakan tetapi juga bukan merupakan tugas yang mustahil bagi
Pemerintah. Konsistensi sikap Pemerintahlah yang diperlukan untuk
mencegah ledakan pengangguran;

Pasal 35 huruf a pada anak kalimat �...kecuali bagi TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia
21 (dua puluh satu) tahun�, merupakan pengaturan yang mencerminkan
tidak konsistennya sikap Pemerintah atau pembuat undang-undang. Dilihat
dari sudut manapun (konsepsi dan hukum positif), pembatasan demikian
adalah berlebihan. Pembuat undang-undang mengatur demikian dengan
alasan �Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan
selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna,
yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan
yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada
pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek

 
kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan
seksual dapat diminimalisasi�. (Penjelasan atas Pasal 35 huruf a UU
PPTKI).

Alasan tersebut menurut Pemohon tidak tepat dilihat dari hal-hal sebagai
berikut:

1. Secara logis, yang rawan mendapat pelecehan seksual bukan hanya
pekerja yang berusia di bawah 21 tahun, tetapi juga mengancam
kepada seluruh lapisan umur tenaga kerja;
2. Dalam praktiknya, bukan hanya pada Pengguna perseorangan saja
ada ancaman pelecehan seksual, tetapi juga pada bidang pekerjaan
lain (penjaga toko, restoran, dan sebagainya);
3. Jarang atau tidak pernah ditemukan pelecehan seksual terhadap TKI
pria berumur di bawah 21 tahun. Sehingga pembatasan demikian akan
sangat merugikan TKI-LN yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan oleh kuasa Pemohon bahwa
secara konsepsi pembatasan yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU
PPTKI bertentangan dengan konsepsi dan logika umum yang wajar;
Pembatasan yang tidak jelas arah dan tujuannya seperti itu otomatis
bertentangan dengan hak-hak bagi warga negara sebagaimana diatur
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�
dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi �Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja�.

IV. KESIMPULAN
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

DIKTUM PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, kuasa Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima baik permohonan kuasa Pemohon untuk menguji secara materiil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang

 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
terhadap UUD 1945;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 pada anak kalimat yang berbunyi �...kecuali bagi calon TKI
yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya
berusia 21 (dua puluh satu) tahun� bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan pada anak kalimat Pasal 35 huruf a
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut diatas tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
5. atau memutuskan keputusan lain yang baik dan bermanfaat bagi tenaga kerja
dan calon tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I
telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan. Bukti-bukti tersebut oleh Pemohon I telah
diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar
Negeri;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sebagian pasal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa dari Pemohon Jamilah Tun Sadiah, dkk.,
kepada Soekitjo JG, dkk ., bertanggal 20 November 2006;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Calon Tenaga Kerja
Indonesia Ke Luar Negeri, bertanggal 15 Oktober 2006;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan LP3ES kepada Indonesia Manpower
Wacth (IMW) bertanggal 27 November 2006;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat
Indonesia Manpower Watch, Nomor 11 bertanggal 13 Desember
2006;

 
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima dari Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik
Direktorat Fasilitas Organisasi Politik Kemasyarakatan
Departemen Dalam Negeri, bertanggal 14 Desember 2006;
9. Bukti P-9 : Fotokopi buku dengan Judul Mengenal Lebih Dekat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Maruarar
Siahaan, Penerbit Konpres, halaman 24 - 29;
11. Bukti P-11 : Fotokopi buku Intisari Hukum Acara Perdata, karangan Izaac S.
Laihitu, S.H., dan Fatimah Achmad, S.H., halaman 24 � 29;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia,
karangan Chidir Ali, S.H., Penerbit Armico Bandung, halaman
243 � 250;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-IV/
2005, tanggal 28 Maret 2006, halaman 104 � 109;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Deklarasi Bogor Anggaran Dasar Lembaga Swadaya
Masyarakat Indonesia Manpower Watch pada tanggal 10 Mei
1990 dan diperbaharui pada tanggal 10 Mei 2005;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 004/DIII.2/I/2007,
bertanggal 17 Januari 2007;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
18. Bukti P-18 : Surat dari PT. Gayung Mulya Ikif No.467/SKt/GMI/X/2006 tanggal
15 Oktober 2006 perihal Penolakan Pemrosesan ke Negara Saudi
Arabia atas nama Nuryanih;
19. Bukti P-19 : Surat dari PT. Gayung Mulya Ikif No.468/SKt/GMI/X/2006 tanggal
15 Oktober 2006 perihal Penolakan Pemrosesan ke Negara Saudi
Arabia atas nama Rohmawati;
20. Bukti P-20 : Surat dari PT. Gayung Mulya Ikif No.469/SKt/GMI/X/2006 tanggal
15 Oktober 2006 perihal Penolakan Pemrosesan ke Negara Saudi
Arabia atas nama Daniati;

 
21. Bukti P-21 : Surat dari PT. Gayung Mulya Ikif No.470SKt/GMI/X/2006 tanggal
15 Oktober 2006 perihal Penolakan Pemrosesan ke Negara Saudi
Arabia atas nama Siti Munawaroh;
22. Bukti P-22 : Surat dari PT. Gayung Mulya Ikif No.471/SKt/GMI/X/2006 tanggal
15 Oktober 2006 perihal Penolakan Pemrosesan ke Negara Saudi
Arabia atas nama Jamilah Tun Sadiah;

II. PERKARA NOMOR 029/PUU-IV/2006

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf a UU PPTKI
karena pasal tersebut terdapat pada bagian kalimat atau frasa yang berbunyi
�calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun�;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai
berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil (judicial
review) diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1)
huruf a UU MK;
- Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi �Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar��;
- Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi �Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusanya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�;

2. Bahwa UU PPTKI diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 oleh karena
itu berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat
(1) huruf a UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
menguji dan memutus permohonan Pemohon;
3. Bahwa permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 35 huruf a UU
PPTKI telah pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
Perkara 020/PUU-III/2005, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menimbang
Pemohon (selaku Yayasan) belum sah sebagai badan hukum privat dan

 
tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon (vide Putusan Perkara
Nomor 020/PUU-III/2005, halaman 89), maka Mahkamah Konstitusi
berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (vide Putusan
Perkara Nomor 20/PUU-III/2005 halaman 107), oleh karena itu Mahkamah
Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor
020/PUU-III/2005 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa oleh karena permohonan dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi �tidak dapat diterima� (niet
ontvankelijk verklaard), dengan pertimbangan pada legal standing para
Pemohon, dengan demikian pokok perkara dalam permohonan Perkara
Nomor 020/PUU-III/2004 tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan;
5. Bahwa oleh karena pokok Perkara dalam Perkara Nomor 020/PUU-II/2005
tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan maka permohonan ini tidak
bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.
1. Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi �Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau
d. lembaga negara�.

2. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai
perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 Ayat (1) huruf a UU MK.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang ingin bekerja di
luar negeri. Pemohon telah melengkapi dokumen-dokumen awal yang

 
diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia
agar dapat ditempatkan bekerja di luar negeri, yaitu:
4. Bahwa sebagai persyaratan awal Pemohon telah menyiapkan dokumen-
dokumen sebagai berikut;
a. Pemohon ESTI SURYANI memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk,
Ijazah, Kartu Keluarga, dan Paspor No. AA 300484 ke Negara
Hongkong (Lampiran 1a, 1b, 1c, 1d );
b. Pemohon MARTINA SEPTI MAYASARI memiliki dokumen Kartu Tanda
Penduduk, dan Kartu Keluarga (Lampiran 2a, 2b);
c. Pemohon DENIYATI memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan
Kartu Keluarga (Lampiran 3a, 3b);
d. Pemohon SUMIYATI memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran dan berstatus Kawin (Lampiran 4a, 4b, 4c);

5. Bahwa Pemohon ESTI SURYANI pernah bekerja sebagai TKI di
Hongkong yang mendaftarkan diri pada Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (selanjutnya disebut PPTKIS) PT. Bama Mapan
Bahagia, tetapi karena adanya ketentuan Pasal 35 huruf a tersebut,
PPTKIS menolak/tidak menerimanya sebagai calon TKI dengan alasan
karena baru berusia 20 tahun;
6. Bahwa Pemohon MARTINA SEPTI mendaftarkan diri sebagai calon TKI
pada PPTKIS PT. Manpower Indonesia, tetapi karena adanya ketentuan
Pasal 35 huruf a UU PPTK, maka PPTKIS menolak/tidak menerimanya
sebagai calon TKI dengan alasan karena baru berusia 19 tahun;
7. Demikian pula dengan Pemohon DENIYATI dan SUMIYATI tidak diterima
sebagai calon TKI karena adanya ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI,
padahal keduanya telah berusia berusia 19 tahun ditambah pula dengan
SUMIYATI yang telah berkeluarga;
8. Pemohon tersebut diatas memiliki latar belakang yang berbeda satu
dengan lainnya, akan tetapi seluruhnya telah berusia lebih dari 18 tahun
yang dalam hal ini mempunyai hak konstitusional berupa hak atas
pekerjaan dan atau hak bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat
(2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, akan tetapi hak konstitusional
para Pemohon tersebut tereleminir oleh ketentuan Pasal 35 huruf a UU

 
PPTKI yaitu pada kalimat�calon TKI yang akan dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun�;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tersebut diatas mempunyai
kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 35 huruf a UU PPTKI terhadap UUD 1945
karena mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat,
menghilangkan dan mendiskriminasikan hak-hak Pemohon atas pekerjaan;
III. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN
9. Pasal 51 Ayat (3) huruf b UU MK yang berbunyi �Dalam permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan
dengan jelas bahwa: huruf b. materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau
bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�.
10. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKI-
LN bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945;
� Pasal 35 huruf a yang berbunyi �Perekrutan calon TKI oleh pelaksana
penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah
memenuhi persyaratan: huruf a. berusia sekurang-kurangnya 18
(delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan
pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua
puluh satu) tahun;
� Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan�;
� Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi �Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja�;

11. Bahwa hak atas pekerjaan dan atau hak bekerja yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan hak asasi manusia, hal tersebut juga diatur/
dijamin dalam UUD 1945 telah diabaikan oleh Pasal 35 huruf a UU PPTKI,
karena dalam pasal tersebut terdapat bagian kalimat atau frasa yang
berbunyi �calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna
perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun�;

 
12. Bahwa untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya manusia harus
terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan untuk dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya tersebut salah satunya adalah terpenuhinya hak atas pekerjaan
dan atau hak bekerja [Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD
1945]. Oleh karenanya hak untuk bekerja yang berkaitan langsung dengan
hak untuk mencari nafkah sangatlah erat hubungannya dengan hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya;
13. Bahwa sekalipun ada kewajiban warga negara Indonesia untuk tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, tetapi
pembatasan tersebut telah didefinisikan oleh Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945
itu sendiri yaitu �...semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang
demokratis�;
Apabila tidak terdapat pembedaan atau diskriminasi terhadap usia warga
negara Indonesia yang sudah dewasa (berusia 18 tahun keatas) untuk
menjadi calon TKI sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU
PPTK, maka tidak ada sama sekali pertentangan dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Lain halnya
apabila dalam keadaan hamil atau berusia belum dewasa tentunya
bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama atau keamanan dan
ketertiban umum;

Sebaliknya dengan adanya ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI justru
secara langsung atau tidak langsung telah memperkecil peluang kerja bagi
angkatan kerja usia produktif untuk bekerja di luar negeri, padahal disisi
lain rendahnya kesempatan bekerja di dalam negeri telah sampai pada
level yang memprihatinkan yang pada akhirnya (dapat) mengganggu
keamanan dan ketertiban umum;

14. Bahwa seorang warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun
sampai dengan 20 tahun tidak dapat bekerja kepada Pengguna
perorangan di luar negeri merupakan bentuk ketentuan yang diskriminatif

 
dan menutup hak atas pekerjaan dan hak bekerja yang diatur dan dijamin
dalam UUD 1945;
15. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apabila terdapat pekerjaan yang
tidak memerlukan syarat tertentu, tetapi justru pembuat undang-undang
membebankan syarat yang tidak relevan dengan jenis pekerjaan yang
tersedia, terhadap hal demikian perlu untuk dikaji, apakah tidak akan
mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi sekelompok warga negara
untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak memenuhi syarat yang
dibebankan oleh undang undang dan bahkan apakah hal tersebut tidak
menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk bekerja (Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 tanggal 28 Maret
2006, halaman 105);
16. Bentuk pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI
dengan pertimbangan atau dengan tujuan �meminimalisasi pelecehan
seksual� (Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKI) merupakan
pertimbangan yang mengkesampingkan fakta, sebagai berikut:
- Pelecehan seksual kepada para TKI yang bekerja diluar negeri,
sebagian besar justru terjadi pada TKI yang telah berumur diatas 21
tahun karena oleh �pelaku� dianggap sudah lebih matang;
- TKI yang bekerja pada Pengguna perorangan tidak mutlak/harus oleh
jenis kelamin wanita;
- Sangat banyak Calon TKI yang berusia antara 18 sampai dengan 20
tahun akan tetapi tidak dapat ditempakan untuk bekerja karena adanya
ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKILN;

17. Bahwa kematangan kepribadian dan emosi adalah bersifat relatif sehingga
tidak semata-mata terpatri pada usia, hal tersebut sebagaimana dialami
oleh Pemohon SUMIYATI yang telah berusia 20 tahun dan sudah
menikah, tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang belum
matang aspek kepribadian dan emosinya tetapi karena adanya ketentuan
Pasal 35 huruf a UU PPTKI, Pemohon SUMIYATI tidak dapat
memperoleh pekerjaan atau bekerja diluar negeri padahal di dalam
negeri lowongan pekerjaan atau kesempatan bekerja tidak ada, demikian
pula dengan Pemohon ESTI SURYANI yang telah berusia 20 tahun dan
sudah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri selama 2 tahun di

 
Hongkong tidak pernah mengalami hal-hal yang dijadikan pertimbangan
adanya Pasal 35 huruf a UU PPTKI akan tetapi tidak dapat lagi bekerja di
luar negeri;
18. Selain daripada itu, adanya persyaratan usia dalam Pasal 35 huruf a
berdasarkan pertimbangan kematangan kepribadian dan emosi, tidak
konsisten dengan diberlakukannya prosedur wajib pemeriksaan kesehatan
dan psikologi yang diatur dalam Pasal 48 s.d. Pasal 50 UU PPTKI. Apabila
seorang calon TKI telah dinyatakan lulus test/pemeriksaan kesehatan dan
psikologi, maka tentunya calon TKI yang bersangkutan telah memiliki
kesiapan mental maupun kesehatannya untuk bekerja di luar negeri,
dengan kata lain tidak harus telah berusia 21 tahun untuk bekerja pada
Pengguna perseorangan;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convension Nomor 138 Concering Minimum Age for
Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk
Diperbolehkan Bekerja), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3835 menetapkan �batas usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja adalah 15 tahun�;

IV. PETITUM
Berdasarkan uraian atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4445) sepanjang bagian kalimat atau frasa yang berbunyi �bagi
calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun� bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

 
Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4445) sepanjang kalimat atau frasa �kecuali bagi calon TKI yang
akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya
berusia 21 (dua puluh satu) tahun� tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II
telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan. Bukti-bukti tersebut oleh Pemohon II telah
diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sebagian pasal dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sebagian pasal dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat PT. Bama Mapan Bahagia Nomor 016/B/BMB/REK
/XII/2006, Perihal Penolakan proses Calon Tenaga Kerja
Indonesia, bertanggal 11 Desember 2006 yang ditujukan kepada
Esti Suryani;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat PT. Manpower Indonesia Nomor 007/12/06/EXT/
EKS, Perihal Penolakan Permohonan, bertanggal 15 Desember
2006 yang ditujukan kepada Martina Septi Mayasari;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-
III/2005 tanggal 28 Maret 2006, halaman 105;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning
Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO
Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
7. Bukti P-7 : Fotokopi sebagian pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
8. Bukti P-8 : Surat PT. Bina Karya Lestari Nomor 1023/BKW/XII/2006, Perihal
Penolakan Untuk Pendaftaran Sebagai Calon TKI, tertanggal 13
Desember 2006 yang ditujukan Sdri. Deniyati;

 
9. Bukti P-9 : Surat PT. Bina Lestari Nomor 1024/BKW/XII/2006, Perihal
Penolakan Untuk Pendaftaran Sebagai Calon TKI, tertanggal 13
Desember 2006 yang ditujukan kepada Sdri. Sumiyati;
Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut diatas,
Pemohon II telah pula menyampaikan Lampiran 1.a s.d. Lampiran 4.c, sebagai
berikut:

1. Lampiran 1.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
12.19.13. 531086.2002, atas nama Esti Suryani dikeluarkan
oleh Kantor Kecamatan Magetan tertanggal 19 Januari 2004;
Hongkong Identity Card Nomor W839762 (A) tertanggal 29
September 2005 atas nama Esti Suryani dikeluarkan oleh
Pemerintah Negara Hongkong;

2. Lampiran 1.b : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 04 DI1191374
tertanggal 25 Juni 2001 atas nama Esti Suyani dikeluarkan
oleh Departemen Pendidikan Nasional R.I SLTP Kewedanan,
Magetan;
3. Lampiran 1.c : Fotokopi Kartu Keluarga No.10/19/00258/2001 atas nama
Sarju tertanggal 02 Januari 2001 dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Ngadirejo, Magetan;
4. Lampiran 1.d : Fotokopi Paspor No. AA 300484 atas nama Esti Suryani
tertanggal 07 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
Madiun, Jawa Timur;
5. Lampiran 2.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
08.07.03/2008/471/2006, atas nama Martina Septi Mayasari
dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jabung, Lampung
tertanggal 02 Juni 2006;
6. Lampiran 2.b : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0763, atas nama Suharno,
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Negara Saka, Lampung;
7. Lampiran 3.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
1081102015.1087.23071986, atas nama Deniyati dikeluarkan
oleh Kantor Kecamatan Palas, Lampung Selatan, tertanggal 29
Juni 2006 ;

 
8. Lampiran 3.b : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 181102015/73, atas nama
Ladarin, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bumirestu,
Lampung;
9. Lampiran 4.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
3215092006.0103448, atas nama Sumiyati Bt Kusnadi
dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Compreng, Subang,
tertanggal 04 Mei 2006;
10. Lampiran 4.b : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10257/1st/2006, atas
nama Sumiyati, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang;
11. Lampiran 4.c : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213152305061212, atas
nama Kusnadi B. Amad, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Sukatani, Subang, Jawa Barat;
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2007, Pemerintah
melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia telah memberikan keterangan secara lisan dan telah pula menyerahkan
keterangan tertulis bertanggal 14 Februari 2007, opening statement bertanggal 15
Februari 2007 dan tambahan keterangan tertulis bertanggal 15 Maret 2007 yang
diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2007, yang
memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KETERANGAN TERTULIS PEMERINTAH
I. UMUM

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia,
sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai
sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup -
bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk
mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi Iebih
berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena
itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri
seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati;

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal
27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�.
Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam

 
negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan
ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri
semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan berkerja ke luar
negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu
segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran
di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatife berupa resiko
kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI;

Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan,
selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan
demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak
manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau
minimal dikurangi;

Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah
ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan
penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja secara balk. Pemberian
pelayanan penempatan dan perlindungan secara baik didalamnya memuat
prosedur yang jelas serta mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-
belit dan aman. Pengaturan yang menganut prinsip-prinsip tersebut diatas
akan meminimalisir kemungkinan eksploitasi kasus-kasus yang mungkin
terjadi terhadap TKI;

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar
negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri,
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di
dalam maupun di diluar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI
semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia
yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah
Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan
Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri
serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat
sederhana/sumir, sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang
berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang
yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini

 
diatasi melalui pengaturan dalam keputusan menteri serta peraturan
pelaksanaannya.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk
Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan
diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-
undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan
mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dan berbagai
upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun;

Dengan mengacu kepada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, maka undang-undang
ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan
menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di
luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga
kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan
tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya;

Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga
hubungan antar negara, maka sudah menjadi kewajiban untuk
menyelenggarakan pelayanan penempatan dan sewajarnya apabila
kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan
kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri,
karena itu perlu melibatkan Pemerintah Propinsi maupun kabupaten/kota
serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia Iangsung berhubungan dengan masalah
nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi
swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek
komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-
hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi;

Setiap tenaga kerja yang bekerja di Iuar wilayah negaranya merupakan orang
pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat
dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang
mungkin di Iuar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah
airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada
kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga

 
kerja itu sendiri, sehingga tidak dapat menghindari perlunya diberikan
batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di Iuar negeri.
Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia
minimum yang boleh bekerja di Iuar negeri. Dengan adanya pembatasan
tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi
terhadap TKI;

Pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana
yang diamanatkan dalam UUD 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga
negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh
informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di Iuar negeri.
Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya
mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi;

Sementara itu bagi calon TKI yang mempunyai pendidikan dan keterampilan
yang relatif rendah, seringkali pada umumnya dipekerjakan pada jabatan atau
pekerjaan-pekerjaan yang rentan terhadap eksploitasi, maka hal tersebut
diperlukan pengaturan yang berbeda dari pada mereka yang memiliki
keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam situasi yang demikian,
maka diperlukan campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk
memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal;

Perbedaan pelayanan atau perlakuan tersebut, bukan untuk
mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya,
namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan. Karena itu dalam
undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
adalah adanya persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa
diskriminasi;

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam
penempatan adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, maka sanksi-sanksi
yang dicantumkan dalam undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi
pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen
perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran
bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang
bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di Iuar negeri;

 
Tidak adanya satu saja dokumen, sudah berisiko tenaga kerja tersebut tidak
memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini
membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhada perlakuan yang
tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan
penempatan;

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-
undangan, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982
tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik
dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus
(Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan
semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan
bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI.
Dengan demikian undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi
instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama
masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal
di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI
beserta keluarganya;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa �Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara�.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud
dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon

 
yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus
menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam
Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud
yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai
akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan
tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-
undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 syarat (vide Putusan
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 ) yaitu
sebagai berikut:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 huruf a
UU PPTKI, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.
Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah
tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU PPTKI. Juga apakah
terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut

 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada
hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian atas berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
Kemudian jika Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan
diberlakukannya UU PPTKI, maka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang
sebenarnya dirugikan? para calon tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri, para pengurus dan/atau anggota LSM
IMW atau LSM IMW itu sendiri yang menyatakan sebagai badan hukum privat;

Pemerintah berpendapat para Pemohon baik yang bertindak untuk diri sendiri
dan/atau mewakili kuasanya, maupun yang bertindak sebagai LSM IMW yang
memilik kegiatan sebagai pemerhati, pelindung dan pembela Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, juga sebagai perusahaan yang bergerak dalam
rangka perekrutan dan penempatan TKI, bukan merupakan pihak yang secara
langsung atau tidak langsung dirugikan oleh keberlakuan ketentuan undang-
undang yang dimohonkan untuk diuji;

Selain itu, perlu juga dipertanyakan mengenai keabsahan LSM IMW (dahulu
Yayasan IMW) itu sendiri yang menyatakan sebagai badan hukum privat,
apakah kedudukannya sebagai badan hukum privat telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 tanggal 28 Maret 2006);

Pemerintah berpendapat, karena kedudukan dan keabsahan LSM IMW belum
berbadan hukum (vide keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan karenanya tidak
dapat mewakili untuk dan atas nama para calon tenaga kerja Indonesia ke
luar negeri untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu
apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat
dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang a quo, karena itu
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan
pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada
Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

 
Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi RI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para
Pemohon ditolak (void) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard;

III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UU
PPTKI.

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan Iebih lanjut atas permohonan
pengujian Undang-Undang a quo, terlebih dahulu disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pengujian beberapa ketentuan UU PPTKI terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk
ketentuan Pasal 35 huruf a, pernah diajukan oleh Asosiasi Perusahaan
Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Jasa Penempatan Asia
Pasific (AJASPAC), Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(HIMSATAKI), seperti terdaftar pada registrasi Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Nomor 019/PUU-III/2005 dan 020/PUU-III/2005;
2. Bahwa permohonan kembali terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a UU
PTKI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (register perkara Nomor 028-029/PUU-IV/2006), juga diajukan oleh
para Pemohon maupun oleh kuasa hukum yang sama;
3. Bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut pada angka 1 diatas,
telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diucapkan
dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, pada
tanggal 28 Maret 2006, dengan putusan:
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 020/PUU-
III/2005 (yang dimohonkan oleh Soekitjo. JG. dkk), tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklraad);
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 019/PUU-
III/2005, dikabulkan sebagian (ketentuan Pasal 35 huruf d);

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dan dipertegas
dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga
terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian Undang-Undang
a qua yang diajukan oleh para Pemohon (register perkara Nomor 028-
029/PUU-IV/2006), memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas
yang dijadikan alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian
Undang-Undang a quo yang diajukan para Pemohon terdahulu (register
perkara Nomor 019-020/PUU-III/2005), sehingga sepatutnyalah
permohonan para Pemohon tersebut untuk dikesampingkan (vide Pasal 42
ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang).

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian
Undang-Undang a quo tidak dapat diajukan kembali (ne bis in idem).
Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan
keterangan/argumentasi sebagai berikut:
Bahwa Pasal 35 menyatakan, "Perekrutan calon TKI oleh pelaksana
penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah
memenuhi persyaratan": a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas)
tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna
perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun�;

Ketentuan diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal
28D Ayat (2) UUD 1945;

- Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang la yak bagi kemanusiaaan";
- Pasal 28D Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja�;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan
keterangan sebagai berikut:

 
Bahwa keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI
yang diangap secara langsung atau tidak langsung telah memperkecil
peluang kerja bagi angkatan kerja usia produktif untuk bekerja di luar negeri
dan merupakan bentuk ketentuan yang diskriminatif dan menutup hak atas
pekerjaan dan hak bekerja yang diatur dan dijamin UUD 1945. dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perorangan kondisi kerjanya
sangat rentan terhadap berbagai permasalahan yang harus dihadapi
sendiri, karena faktor subjektivitas sangat kental dan pengguna
perorangan tidak jarang melanggar rambu-rambu, sehingga diperlukan
kesiapan fisik dan mental untuk melindungi diri sendiri. Karena itu
Pemerintah berpendapat usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dianggap
mampu untuk melindungi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan di
luar negeri. Lain halnya bagi TKI yang bekerja di luar Pengguna
perorangan yang ketentuan normatifnya sudah jelas, maka usia minimal
18 (delapan belas) tahun sudah dapat dipekerjakan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 019-020/PUU-III/2005 tanggal 28 Maret 2006, halaman 106
menyatakan "Selain syarat yang lain: (a) berusia sekurang-kurangnya 18
(delapan betas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh
satu) tahun; (b) sehat jasmani dan rohani; (c) tidak dalam keadaan hamil
bagi calon tenaga kerja perempuan. Syarat usia tertentu adalah sangat
tepat agar supaya dapat terhindarkan praktik mempekerjakan anak-anak
di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani serta
adanya larangan terhadap seorang yang sedang hamil dimaksudkan
untuk melindungi agar tidak membahayakan kesehatan balk anak yang
dikandung maupun ibunya. Larangan tersebut dapat diterima karena
justru bermaksud untuk melindung pencari kerja yang secara moral,
hukum dan kemanusian perlu dilindungi�.

Dengan demikian nampak jelas bahwa ketentuan usia minimal (21 tahun) bagi
calon TKI ke luar negeri yang akan dipekerjakan pada Pengguna
perseorangan, semata-mata bertujuan untuk melindungi calon TKI itu sendiri
dari kemungkinan perlakuan eksploitasi tanpa batas oleh pengguna, juga

 
dalam rangka memupuk dan menumbuhkan sikap tanggung jawab atas
keselamatan jiwa dan raga tenaga kerja itu sendiri;

Dari uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI tidak
merugikan hak dan/kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah
memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
Negeri tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat
(2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
Negeri, tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-
adilnya (ex aequo et bono);
2. OPENING STATEMENT PEMERINTAH
1. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal
27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaanI�.

 
Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam
negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan
ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri
semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan berkerja ke luar
negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di Iuar negeri di satu
segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran
di dalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko
kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI;
2. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan,
selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan
demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak
manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau
minimal dikurangi;
3. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di
luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri,
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di
dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI
semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia
yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;
4. Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia
masalah penempatan dan perlindungan TKI ke Iuar negeri, menyangkut juga
hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan
Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu
melibatkan Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta institusi
swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga
kerja Indonesia Iangsung berhubungan dengan masalah nyawa dan
kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang
terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, balk dari aspek komitmen,
profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-ha'k asasi
warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi;
5. Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang
pendatang atau orang asing di Negara tempat ia bekerja. Mereka dapat
dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang

 
mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah
airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut harus mengakui bahwa pada
kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga
kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan
batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di Iuar negeri.
Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia
minimum yang boleh bekerja di Iuar negeri. Dengan adanya pembatasan
tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi
terhadap TKI. Oleh karena itu persyaratan dalam perekrutan calon TKI oleh
pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf
a sampai dengan d UU PPTKI adalah merupakan persyaratan yang bersifat
komulatif;
6. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada Pengguna perseorangan kondisi
kerjanya sangat rentan terhadap berbagai permasalahan yang harus dihadapi
sendiri, karena faktor subjektifitas sangat kental dan Pengguna perseorangan
tidak jarang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku bagi TKI
ketika masih di tanah air, sehingga diperlukan kesiapan fisik dan mental
untuk melindungi diri sendiri. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa
usia 21 tahun telah mampu untuk melindungi diri sendiri dalam melaksanakan
pekerjaan pada Pengguna perseorangan di luar negeri. Lain halnya bagi TKI
yang bekerja di luar Pengguna perseorangan yang ketentuan normatifnya
sudah jelas, maka usia 18 tahun sudah dapat dipekerjakan;
7. Pada sidang perkara terdahulu (Perkara Nomor 019-020/PUU-III/2005)
antara lain telah diuji ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf d Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohon oleh Pemohon melalui
kuasa hukum yang sama yaitu Sdr. Soekitjo JG, dkk. dan Sdr. Sangap
Sidauruk S.H., dkk. Perkara tersebut telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
pada tanggal 28 Maret 2006 dengan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 020/PUU-
III/2005 (yang dimohonkan oleh Soekitjo. JG dkk.), tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklraad);
- Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 019/PUU-

 
III/2005, dikabulkan sebagian (ketentuan Pasal 35 huruf d);

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas
dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga
terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah mohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
dengan seadil-adilnya.

3. TAMBAHAN KETERANGAN TERTULIS PEMERINTAH
Bahwa Pemerintah tetap pada keterangan tertulisnya bertanggal 14 Pebruari
2007, untuk memperkuat keterangan tertulis tersebut, Pemerintah mengutip
keterangan ahli R.Goenawan Oetomo,S.H. yang dikemukakan pada persidangan
tanggal 1 Maret 2007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

� Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI yang mesyaratkan usia 21 (dua
puluh satu) tahun bagi calon TKI yang akan bekerja pada Pengguna
perseorangan dimasudkan agar calon TKI yang bersangkutan mampu
melindungi diri terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum, karena
bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal
yang intens dengan Pengguna yang dapat mendorong TKI berada dalam
keadaan yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum
termasuk pelecehan seksual;
� Usia 21 (dua puluh satu) tahun dipandang telah matang dari aspek
kepribadian dan emosi dibandingkan dengan usia 18 tahun, sehingga dapat
melindungi dirinya sendiri;
� Bahwa istilah diskriminasi harus dipandang dalam pengertian yang positif dan
negatif. Walaupun terhadap perbedaan persyaratan usia bagi calon TKI 18
(delapan belas) tahun yang bekerja di sektor formal sedangkan calon TKI
berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bekerja pada Pengguna
perseorangan, maka perbedaan persyaratan tersebut merupakan diskriminasi
positif dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon TKI yang
bersangkutan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI tidak
bertentangan dengan UUD 1945;

 
� Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 mengatur "Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian".
Dengan demikian nampak jelas ketentuan usia minimal 21 (dua puluh satu)
tahun bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan,
semata-mata bertujuan untuk melindungi calon tenaga kerja itu sendiri
terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum termasuk pelecehan
seksual. Oleh karena itu ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI sudah sejalan
dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon
kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU PPTKI terhadap UUD 1945,
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (2), Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tetap
mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah pula
menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 19 Februari 2007 yang diserahkan
melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2007, yang menguraikan
sebagai berikut:

 
KETERANGAN TERTULIS DPR

A. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dimohonkan untuk
diuji materiil
Pasal 35 huruf a yang berbunyi "Perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia oleh
pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon Tenaga Kerja
Indonesia yang telah memenuhi persyaratan:

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon
tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun� ;

B. Hak konstitusional Pemohon.
Rumusan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dianggap oleh
Pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya yaitu hak atas pekerjaan
dan/atau hak bekerja untuk mempertahankan kehidupannya yang merupakan
bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak";
2. Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja";

Oleh karena secara langsung atau tidak langsung Pasal 35 huruf a tersebut
dengan pembatasan umur yang disyaratkan telah memperkecil peluang bagi siapa
saja untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memutuskan Pasal
35 huruf a sepajang kalimat "kecuali bagi calon tenaga kerja yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua
puluh satu) tahun" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
C. Keterangan DPR RI Terhadap Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
1. Hak memperoleh pekerjaan atau hak untuk bekerja (baik di dalam maupun di
luai negeri) dalam kerangka mempertahankan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang
wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. Hal inilah yang menjadi prinsip

 
dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Dengan semakin minimnya kesempatan bekerja di dalam negeri pada satu sisi,
dan pada sisi lain semakin terbuka dengan luas kesempatan kerja di luar
negeri, maka meningkat pula TKI yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri
baik pada sektor formal maupun sektor informal (umumnya yang bekerja pada
Pengguna perseorangan sebagai house keeper);
3. Sejalan dengan makin meningkatnya minat TKI untuk bekerja di luar negeri,
berdasarkan informasi data dan fakta yang ada dilapangan terlihat semakin
meningkat pula kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI,
bahkan sudah ada yang berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat
dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;
4. Kasus-kasus yang menimpa TKI di Iuar negeri tidak saja sangal merendahkan
harkat dan martabat tenaga kerja yang bersangkutan sebagai manusia
sehingga tidak dapat menjalankan/menggunakan haknya untuk bekerja guna
memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi Pasal
27 Ayat (2), tetapi juga dapat merendahkan harkat dan martabat negara
Indonseia sebagai bangsa yang berdaulat dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan;
5. Mengacu pada uraian diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah, maka
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini sebagai dasar hukum guna
melindungi setiap Warga Negara Indonesia yang ingin/akan menggunakan
haknya untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan perlindungan
keselamatan tenaga kerja baik dari sisi fisik, moral maupun harkat dan martabat
kemanusiaannya;
6. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diatur ketentuan-ketentuan
mulai dari proses perekrutan calon tenaga kerja, penempatannya, sampai
dengan kepulangan tenaga kerja yang bersangkutan ke tanah air, yang
kesemuanya ditujukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap Warga
Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya untuk mendapatkan
pekerjaan di luar negeri dalam rangka mempertahankan kehidupannya yang
layak bagi kemanusiaan;
7. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memuat ketentuan

 
mengenai pengecualian bagi calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun lebih
didasarkan pada pertimbangan memberikan perlindungan hukum bagi calon
TKI di luar negeri guna menjamin kesejahteraan anak balk dari segi lahir
maupun batin, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang memberikan batasan
umur anak untuk dijamin kesejahteraannya sampai dengan usia 21 Tahun;
8. Pembatasan usia minimal 21 tahun bagi Calon TKI yang yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan adalah suatu persyaratan yang
memang diperlukan untuk jenis pekerjaan dimaksud, mengingat dalam
praktiknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai
hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mengakibatkan
TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan perlakuan-
perlakuan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya;
Sesorang yang telah berusia 21 tahun dianggap telah betul-betul mempunyai
kematangan dari segi emosi dan kepribadian, dimana hal tersebut sangat
diperlukan jika seseorang Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri pada
Pengguna peseorangan yang dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut
selalu mempunyai hubungan personal yang sangat intens dengan Pengguna,
sehingga pada saat-saat tertentu dapat melindungi dirinya sendiri, mengingat
kesempatan pertama perlindungan terbaik muncul dari tenaga kerja itu sendiri
sebelum orang lain memberikan perlindungan;

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri, tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi justru mengatur mengenai
pemberian perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak sebagaimana
diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;

9. Pembatasan usia minimum sebagaimana dimasud pada Pasal 35 huruf a
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Hak Asasi
Manusia khususnya Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945, karena berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis�;
Berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat Pasal 35 huruf a Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat
(2) dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2007, telah didengar
keterangan dibawah sumpah/janji ahli dari para Pemohon bernama Prof. Dr. Aloysius
Uwiyono, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perburuhan pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI PROF. DR. ALOYSIUS UWIYONO, S.H.,M.H.
� Pasal 35 huruf a UU PPTKI mengatur mengenai pembatasan umur bagi pekerja
atau buruh migran yang akan bekerja pada Pengguna perseorangan. Pasal
dimaksud menurut ahli bertentangan dengan hak dasar manusia untuk melakukan
pekerjaan dan bertentangan dengan asas equality before the law, dengan alasan
sebagai berikut:
- bahwa pada dasarnya manusia hidup di dunia harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hak bekerja merupakan hak fundamental
dan hak dasar setiap manusia. Agar setiap warga negara mendapatkan
haknya, maka negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan lapangan
pekerjaan. Jika Pemerintah tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan, maka
yang dapat dilakukan oleh negara adalah memberikan kemudahan-kemudahan
kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan suatu pekerjaan.
Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 35 huruf a bertentangan
dengan hak dasar manusia untuk melakukan pekerjaan;
- bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a bertentangan dengan asas equality before
the law. Pembedaan umur antara yang kurang dari 22 tahun dan yang lebih dari
22 tahun merupakan diskriminatif karena seseorang yang umurnya kurang dari
22 tahun tidak dapat bekerja pada Pengguna perseorangan, sedangkan
seseorang yang umurnya lebih dari 22 tahun dapat bekerja pada Pengguna

 
perseorangan. Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan,
sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi. Dalam kaitan ini ahli mengambil
contoh, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 telah membatasi
wanita untuk bekerja pada malam hari, namun setelah adanya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, wanita boleh bekerja pada malam hari dengan suatu
syarat mendapat izin dari Depnaker. Pembatasan dimaksud jelas
menghilangkan kesempatan bekerja bagi wanita untuk bekerja pada malam
hari. Pada dasarnya pembatasan-pembatasan tersebut dilakukan sebagai
upaya perlindungan, tetapi perlindungan dimaksud bukan untuk melindungi
pada pekerja, tetapi justru mengekang, bahkan mengeliminir hak pekerja;
Berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa pembatasan dengan
perlindungan adalah merupakan suatu hal yang berbeda, sehingga ketentuan
Pasal 35 Ayat (2) bertentangan dengan hak dasar melakukan pekerjaan dan
bertentangan dengan asas equality before the law;

� Bahwa alasan pembatasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a
adalah tidak tepat. Jika dikaji lebih lanjut bahwa pelecehan seksual tidak selalu
terjadi pada mereka yang berumur di bawah 22 tahun tetapi dapat pula terjadi pada
mereka yang berumur di atas 22 tahun. Ahli berpendapat bahwa jika Pemerintah
akan membatasi hak warga negaranya, seharusnya pembatasan tersebut
dituangkan dalam bentuk pengecualian. Bahwa pengecualian tersebut
mendasarkan kepada syarat-syarat tertentu, sehingga apabila seseorang ingin
memperoleh pengecualian dimaksud, maka orang tersebut harus dapat memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pengecualian, ahli mengambil contoh
hukum perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa seseorang
laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu orang dengan suatu syarat yaitu sang
istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. Aturan ini hanya berlaku
pada suami yang istrinya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri,
sehingga aturan ini merupakan aturan yang dikecualikan. Dalam hukum pidana,
misalnya orang menumpang kapal, kemudian kapal tersebut pecah di tengah laut,
karena dalam suasana mempertahankan hidupnya, salah seorang membunuh
yang lain dengan perkiraan bahwa papan tersebut tidak kuat ditumpangi 2 orang.
Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pidana dan pelakunya
dapat dijatuhi pidana, namun karena perbuatan tersebut dilakukan dengan
keterpaksaan untuk melindungi hidupnya, maka pembunuhan demikian adalah

 
dibolehkan menurut hukum pidana. Pembunuhan tersebut merupakan bentuk yang
dikecualikan yang tidak dapat diberlakukan kepada setiap orang.
� Bahwa tujuan dibentuknya UU PPTKI adalah untuk memberikan perlindungan,
namun perlindungan tersebut tidak dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan
pada TKI, misalnya menciptakan sistem penempatan TKI yang betul memihak
kepada TKI atau TKW;
� Bahwa apabila dalam hukum perburuhan diatur syarat-syarat tertentu untuk
mendapatkan pekerjaan, maka hal justru akan mengekang atau mengeliminir hak
warga negara. Dengan dikeluarkannya Konvensi ILO Nomor 138, ketentuan yang
mengatur mengenai pembedaan pembatasan umur telah dicabut. Dalam Konvensi
ILO diatur bahwa batasan usia bagi seorang yang diperbolehkan untuk bekerja
adalah berusia 15 tahun. Aturan batasan usia untuk bekerja tersebut tidak
membedakan jenis-jenis pekerjaan dalam sektor industri maupun non industri;
� Bhwa jika dibandingkan ketentuan Pasal 1601 BW dengan ketentuan dalam UU
PPTKI, maka ketentuan Pasal 1601 BW lebih bagus daripada ketentuan yang
diatur dalam UU PPTKI. Meskipun Pasal 1601 BW lahir 2000 tahun yang lalu,
tetapi isinya sejalan dengan UUD 1945 yaitu telah mengatur hak warga negara
untuk bekerja. Di dalam pasal tersebut pada pokoknya dinyatakan, �seseorang
belum dewasa membuat perjanjian kerja, jika dalam waktu 6 minggu atau 1
setengah bulan tidak ada keberatan/perlawanan dari walinya, maka perjanjian
tersebut dianggap sah�. Ahli sependapat, jika perlindungan kerja dilakukan oleh
negara, namun negara tidak boleh membatasi hak seseorang untuk melakukan
pekerjaan, bahkan terhadap seseorang yang belum dewasa harus diberi hak untuk
melakukan pekerjaan, aturan inilah yang dimaksud UUD 1945 yang menjamin hak
seorang untuk melakukan pekerjaan;
� Bahwa diskriminasi dibedakan menjadi dua kelompok diskriminasi, yaitu yang
diskriminasi merugikan dan diskriminasi yang tidak merugikan. Kemudian
diskriminatif tidak merugikan dibagi lagi menjadi dua yaitu direct discrimination dan
indirect discrimination. Direct discrimination adalah pembedaan karena
kemampuannya dan indirect discrimination adalah pembedaan karena kodratnya.
Menurut ahli, diskriminasi yang dilarang adalah discrimination atau diskriminasi
yang merugikan dan jika dikaitkan dengan Pasal 35 huruf a, maka pasal tersebut
membatasi hak untuk bekerja.

 
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2007, telah didengar
keterangan dibawah sumpah/janji ahli dari Pemerintah bernama R. Goenawan
Oetomo, S.H., Ketua Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan dan Dosen pada Fakultas
Hukum Universitas Trisakti Jakarta, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI R. GOENAWAN OETOMO, S.H.
� Bahwa pelecehan seksual bukan satu-satunya alasan yang dijadikan dasar untuk
membatasi usia TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, tetapi
pembatasan tersebut bersifat umum yaitu selain untuk menghindarkan adanya
pelecehan seksual juga untuk mencegah adanya tindakan kekerasan dan
pelanggaran hukum, sehingga TKI yang dipekerjakan pada Pengguna
perseorangan diharapkan betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi.
Pengecualian tersebut diberlakukan hanya terhadap TKI yang bekerja pada sektor
informal yaitu TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
- dipandang dari aspek kepribadian dan emosi, bahwa pekerja yang berusia 21
tahun lebih matang dari pada pekerja yang berusia 18 tahun;
- dipandang dari segi pendidikan, bahwa pekerja yang berusia 21 tahun lebih
memiliki pengalaman dibanding dengan pekerja yang berusia 18 tahun;
- dipandang dari segi hukum, bahwa pasal yang terkandung dalam UUD 1945
merupakan norma dasar yang diberlakukan secara umum yang tentunya pasal
tersebut belum dapat langsung dioperasionalkan di masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan bentuk-bentuk hukum yang tingkatannya lebih rendah dari pada
UUD 1945, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah yang akan
mengatur lebih rinci dengan argumentasi dan tujuan yang jelas dalam bentuk
hukum. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, menyatakan �Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�. Pasal
tersebut tidak dapat langsung diterapkan dalam masyarakat karena pekerja
yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum, Menurut BW
bahwa seseorang diangap dewasa apabila sudah berumur 21 tahun. UUD 1945
tidak mengatur secara rinci mengenai umur, oleh karena itu diperlukan undang-
undang pelaksananya yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perburuhan.
Berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa pembatasan umur
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI tidak bertentangan

 
dengan UUD 1945, karena pada dasarnya hukum selalu membuat norma-
norma tertentu dengan tujuan dan alasan yang jelas dan pasti benar;

� Ahli mengakui bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI memang membatasi atau
bersifat diskriminasi, tetapi tidak setiap diskriminasi itu dilarang. Diskriminasi dibagi
menjadi 2 yaitu diskriminasi positif yang memberikan perlindungan dan diskriminasi
negatif yang memberikan batasan. Diskriminasi dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI
merupakan diskriminasi positif dan hal tersebut diperbolehkan, yang dilarang
adalah diskriminasi yang bersifat negatif. Diskriminasi negatif dilarang karena
diskriminasi tersebut tidak menguntungkan seseorang yang haknya dibatasi. TKI
yang belum berusia dibawah 21 tahun yang ditolak menjadi TKI yang bekerja pada
Pengguna perseorangan, semestinya bersyukur karena UU PPTKI telah
memberikan perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu
perbuatan kekerasan atau perbuatan melanggar hukum. Pasal 35 huruf a UU
PPTKI merupakan sebuah pemikiran dari pembuat undang-undang untuk
memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja diluar negeri.
Berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa ketentual Pasal 35 huruf a
UU PPTKI tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945;
� Pembentukan UU PPTKI telah melalui proses yang panjang, yaitu diajukan oleh
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian diajukan ke Sekretaris
Negara dan selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR dengan perdebatan
dan diskusi yang bertingkat. Pembatasan usia terhadap TKI tersebut dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan kepada TKI yang bersangkutan. Bentuk
perlindungan Pemerintah tersebut dituangkan dalam UU PPTKI yaitu dengan
memberikan batasan usia 21 tahun terhadap TKI yang akan dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan. Dengan usia 21 tahun tersebut, TKI dianggap memiliki
kematangan kepribadian dan emosi, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri.
Perlindungan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan
menuangkannya dalam bentuk undang-undang dengan memberikan batasan usia
21 tahun kepada TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan. Perlindungan
tersebut dituangkan dalam undang-undang karena Pemerintah tidak dapat masuk
ke rumah tangga Pengguna perseorangan di luar negeri untuk memberikan
perlindungan langsung kepada TKI yang bersangkutan;

 
� Bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi TKI laki-laki pun
kemungkinan juga mengalami hal yang serupa, hanya saja pelecehan seksual
pada TKI laki-laki tidak sebanyak yang dialami TKI wanita;
Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tertulis
masing-masing bertanggal 13 Maret 2007 dan 15 Maret 2007 yang disampaikan di
Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 Maret 2007 dan tanggal 15
Maret 2007 yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH
Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945), Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,
selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama

 
dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian
undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU PPTKI),
oleh karena itu Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan para Pemohon tersebut;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan
Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara
Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau
(d) lembaga negara;

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah
menyatakan pendiriannya bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:

a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang;
c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional
dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

 
Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan pengujian UU PPTKI terdiri
atas 2 (dua) kelompok Pemohon, yaitu:

A. Pemohon dalam Perkara Nomor 028/PUU-IV/2006 adalah Jamilah Tun Sadiah,
Nuryanih, Siti Munawaroh, Rohmawati, Daniati;
B. Pemohon dalam Perkara Nomor 029/PUU-IV/2006 adalah Esti Suryani, Martina
Septi Mayasari, Deniyati, Sumiyati;
Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas adalah perorangan warga
negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan
tidak dapat bekerja di luar negeri karena terhalang oleh adanya ketentuan tentang
batas usia bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk Pengguna
perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI. Atas dasar itu,
para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal
27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU PPTKI. Namun, khusus
mengenai status Soekitjo J.G. dan Kurnia Wamilda Putra, S.H., LL.M. yang
mengatasnamakan Indonesia Manpower Watch selaku kuasa Pemohon tidak akan
dipertimbangkan. Ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Mahkamah
Konstitusi akan diatur tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan ketentuan Pasal 43 UU MK;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai
Pokok Permohonan;

3. Pokok Permohonan
Menimbang, para Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan dalam Duduk
Perkara, mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI yang
berbunyi, �Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib
dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: a. ... kecuali bagi
Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.�;
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, �Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�, dan
Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, �Setiap orang berhak untuk bekerja

 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Perkara Nomor 028/PUU-IV/2006
� bahwa Pemohon adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
(selajutnya disebut Calon TKI-LN) yang tidak dapat diberangkatkan ke luar
negeri oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (selanjutnya disebut PPTKIS)
PT. Gayung Mulya IKIF;
� bahwa PT. Gayung Mulya IKIF menolak memberangkatkan Pemohon karena
adanya ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI yang mensyaratkan usia 21
(dua puluh satu) tahun terhadap TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna
perseorangan;
� bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI khusus pada anak kalimat yang berbunyi
�...kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun�, menurut Pemohon,
merupakan pengaturan yang mencerminkan tidak konsistennya sikap
Pemerintah atau pembuat undang-undang. Penjelasan Pasal 35 huruf a UU
PPTKI menyatakan �Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna
perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan
Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada
keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka
pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek
kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual
dapat diminimalisasi�. Menurut Pemohon alasan pembatasan usia bagi TKI
yang bekerja pada Pengguna perseorangan tersebut adalah tidak tepat,
karena:
- pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada pekerja yang berusia di bawah
21 tahun, tetapi juga mengancam kepada seluruh lapisan umur tenaga
kerja;
- pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada TKI yang bekerja pada
Pengguna perseorangan, tetapi juga terjadi pada pekerja yang bekerja
pada bidang pekerjaan lain;
- pelecehan seksual jarang terjadi pada TKI pria berumur di bawah 21
tahun, sehingga pembatasan usia sangat merugikan TKI laki-laki;

 
- secara konsepsi, pembatasan yang diatur dalam anak kalimat Pasal 35
huruf a UU PPTKI bertentangan dengan konsepsi dan logika yang wajar;
- pembatasan yang tidak jelas arah dan tujuannya seperti tersebut di atas
bertentangan dengan hak-hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 27
Ayat (2) UUD 1945 serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja menurut Pasal 28D
Ayat (2) UUD 1945;
- dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan imbalan berdasarkan
patokan dan klasifikasi pekerjaan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi;

II. Perkara Nomor 029/PUU-IV/2006
� bahwa Pemohon adalah Calon TKI yang tidak dapat diberangkatkan ke luar
negeri oleh PPTKIS PT. Bama Mapan Bahagia dan PPTKIS PT. Manpower
Indonesia, karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI;
� bahwa pembatasan usia 21 (dua puluh satu) tahun kepada TKI yang bekerja
pada Pengguna perseorangan adalah merupakan bentuk ketentuan yang
diskriminatif dan menutup hak atas suatu pekerjaan dan hak bekerja
sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
� bahwa pembatasan usia dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI bukan yang
dimaksudkan pembatasan dalam Pasal 28J UUD 1945, karena Pasal 28J
telah mendefinisikan pembatasan, yaitu �Semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang
demokratis�;
� bahwa bentuk pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 35 huruf a UU
PPTKI dengan tujuan untuk meminimalisir pelecehan seksual adalah tidak
sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- pelecehan seksual kepada para TKI yang bekerja di luar negeri, sebagian
besar justru terjadi pada TKI yang telah berumur di atas 21 tahun karena
oleh �pelaku� dianggap sudah lebih matang;

 
- TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan tidak mutlak berjenis
kelamin wanita;
- hak untuk bekerja yang berkaitan langsung dengan hak untuk mencari
nafkah sangatlah erat hubungannya dengan hak untuk mempertahankan
hidup dan kehidupan;
- ketentuan Pasal 35 huruf a UU PPTKI sangat merugikan calon TKI yang
berusia antara 18 sampai dengan 20 tahun, karena tidak dapat bekerja
pada Pengguna perseorangan;
- seorang warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas)
tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun tidak dapat bekerja pada
Pengguna perseorangan di luar negeri merupakan bentuk ketentuan yang
diskriminatif serta menutup hak atas pekerjaan dan hak bekerja yang
diatur dan dijamin UUD 1945;
Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon selain
mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, telah mengajukan pula seorang ahli bernama
Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perburuhan pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah didengar keterangannya dalam
persidangan tanggal 1 Maret 2007;

Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.
Keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

� bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI mengatur mengenai pembatasan umur
kepada TKI yang akan bekerja pada Pengguna perseorangan. Pada dasarnya
pembatasan itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja,
tetapi dalam praktiknya perlindungan tersebut justru mengekang dan bahkan
mengeliminir hak pekerja. Ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI
bertentangan dengan hak dasar manusia untuk melakukan pekerjaan dan
bertentangan dengan asas equality before the law;
� bahwa alasan pembatasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 35 huruf
a UU PPTKI adalah tidak tepat, karena pelecehan seksual tidak selalu terjadi
pada mereka yang berumur di bawah 22 tahun, tetapi dapat pula terjadi mereka
yang berumur di atas 22 tahun;

 
� bahwa diskriminasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu diskriminasi yang merugikan
dan diskriminasi yang tidak merugikan. Hal yang dilarang adalah diskriminasi
yang merugikan, jika dikaitkan dengan Pasal 35 huruf a UU PPTKI, maka pasal
tersebut telah membatasi hak untuk bekerja;
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar pula keterangan lisan
Pemerintah, dan membaca keterangan tertulis Pemerintah bertanggal 14 Februari
2007, serta tambahan keterangan tertulis Pemerintah bertanggal 15 Maret 2007.

Keterangan Pemerintah
Keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

� bahwa perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri,
oleh karena itu diperlukan adanya batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja
yang akan bekerja di Iuar negeri. Pembatasan tersebut mencakup beberapa hal,
misalnya keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di
Iuar negeri. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang berbeda dengan mereka
yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan
pelayanan atau perlakuan tersebut, tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan
suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, tetapi pembedaan
tersebut justru untuk melindungi hak-hak warga negara dalam memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan;
� bahwa TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan sangat rentan terhadap
berbagai permasalahan, sehingga diperlukan kesiapan fisik dan mental untuk
melindungi dirinya sendiri. Pemerintah berpendapat bahwa usia minimal 21 (dua
puluh satu) tahun dianggap mampu untuk melindungi diri sendiri dalam
melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Perlakuan tersebut berbeda dengan TKI
yang bekerja pada sektor formal yang ketentuan normatifnya sudah jelas dan
kondisi kerjanya bersifat kolektif yang dapat saling melindungi, oleh karena itu
usia minimal 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dipekerjakan;
� bahwa pembatasan usia 21 tahun kepada calon TKI yang akan dipekerjakan
pada Pengguna perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU
PPTKI, semata-mata bertujuan untuk melindungi calon TKI yang bersangkutan
dari kemungkinan adanya perlakuan eksploitasi tanpa batas oleh Pengguna, juga
untuk memupuk dan menumbuhkan sikap tanggung jawab atas keselamatan jiwa

 
dan raga tenaga kerja itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat
bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI tidak merugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
Menimbang bahwa terkait permohonan a quo, Mahkamah telah pula
membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 19 Februari 2007.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat
Keterangan tertulis selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

� bahwa Pasal 35 huruf a UU PPTKI memuat ketentuan pengecualian kepada
calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun lebih didasarkan pada
pertimbangan memberikan perlindungan hukum bagi calon TKI di luar negeri
guna menjamin kesejahteraan anak baik dari segi lahir maupun batin,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang memberikan batasan
umur anak untuk dijamin kesejahteraannya sampai dengan usia 21 Tahun;
� bahwa pembatasan usia minimal 21 tahun bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan adalah suatu persyaratan yang
memang diperlukan untuk jenis pekerjaan tersebut. Hal itu mengingat karena
dalam praktiknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu
mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna yang dapat
mengakibatkan TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan
dengan perlakuan-perlakuan yang dapat merendahkan harkat dan martabat
kemanusiaannya;
� bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap mempunyai kematangan
dari segi emosi dan kepribadian, sehingga diharapkan dapat melindungi dirinya
sendiri;
� bahwa pembatasan usia 21 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a
UU PPTKI tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2)
UUD 1945, karena pembatasan demikian diperbolehkan dalam Pasal 28J Ayat
(2) UUD 1945;

 
Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalilnya, Pemerintah telah
mengajukan seorang ahli bernama R. Gunawan Oetomo, S.H., Ketua Pusat Studi
Hukum Ketenagakerjaan dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jakarta yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Maret 2007.

Ahli R. Gunawan Oetomo, S.H.
Keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

� bahwa pelecehan seksual bukan satu-satunya alasan untuk membatasi usia TKI
yang bekerja pada Pengguna perseorangan, tetapi pembatasan tersebut bersifat
umum yaitu untuk mencegah tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum;
� bahwa tidak semua diskriminasi itu dilarang, pembatasan usia sebagaimana
diatur dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI termasuk diskriminasi positif yang
diperbolehkan, karena pembatasan demikian bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dari
perbuatan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya;
� bahwa usia 21 tahun dianggap lebih memiliki kematangan kepribadian dan
emosi, sehingga dapat melindungi diri sendiri;
� bahwa Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan langsung kepada TKI
yang bekerja pada Pengguna perseorangan di luar negeri, karena ada aturan di
negara penempatan yang melarang negara pengirim untuk masuk ke rumah
tangga Pengguna. Oleh karena itu, bentuk perlindungan Pemerintah dituangkan
dalam UU PPTKI yaitu memberikan batasan usia 21 tahun kepada TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan;
Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca keterangan semua
pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang diajukan para
Pemohon, yang menjadi masalah pokok (legal issue) dari permohonan a quo adalah
apakah pembatasan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun sebagai syarat bagi
calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan di luar negeri
sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI melanggar hak
konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2)
UUD 1945, sehingga ketentuan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945;

 
Menimbang bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan di atas, terlebih
dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

� bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan terhadap
warga negara dan kepentingannya. Kewajiban demikian secara tegas dinyatakan
dalam Pembukaan UUD 1945 yang, antara lain, berbunyi, �Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....� Kewajiban negara
untuk melindungi warga negara dan kepentingannya itu kini telah diterima dan
telah berlaku sebagai prinsip universal sebagaimana tercermin dalam berbagai
ketentuan hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun
hukum internasional tertulis, misalnya ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relation), yang telah
diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1982. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Konvensi dimaksud dengan tegas
menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah �melindungi
kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara
penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional� (protecting
in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within
the limits permitted by international law);
� bahwa kewajiban negara sebagaimana diuraikan di atas, dalam hubungannya
dengan warga negara (termasuk badan hukum Indonesia) yang berada di luar
negeri, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang dalam Bab V-nya bahkan
secara khusus mengatur tentang �Perlindungan Kepada Warga Negara
Indonesia�. Namun, dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan
perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar yurisdiksi teritorialnya,
terdapat pembatasan-pembatasan dan/atau larangan yang ditentukan oleh
hukum internasional yang berlaku umum (general international law) yang
membatasi keleluasaan suatu negara untuk melaksanakan kewajibannya itu.
Pembatasan atau larangan demikian timbul karena berlakunya prinsip umum
dalam hukum internasional bahwa �suatu negara berdaulat dilarang melakukan
tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat
lainnya� (par im parem non habet imperium);

 
Menimbang bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan ini, in casu Pasal 35 huruf a UU PPTKI, adalah ketentuan yang
mengatur tentang warga negara Indonesia yang akan menjadi tenaga kerja
Indonesia di luar negeri yang dipekerjakan pada Pengguna perseorangan. Sebagai
tenaga kerja yang bekerja pada perseorangan di wilayah negara lain, keleluasaan
bertindak negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga
negaranya yang berada dalam kondisi demikian menjadi sangat terbatas karena
negara terikat oleh pembatasan-pembatasan yang ditentukan dan diakui oleh hukum
internasional. Salah satu implikasinya adalah negara tidak mungkin melakukan
tindakan langsung dan seketika terhadap suatu pelanggaran hukum yang menimpa
warga negara Indonesia yang bekerja pada Pengguna perseorangan itu karena hal
itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip par im parem non habet imperium
sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan kata lain, tatkala keadaan semacam
itu terjadi, pada tahap permulaan, langkah yang perlu diambil akan sangat
bergantung pada warga negara Indonesia itu sendiri dan ketentuan hukum yang
berlaku di negara tersebut. Dalam hubungan inilah faktor kematangan kepribadian
dan emosi warga negara Indonesia yang bersangkutan sangat berperan. Bahwa
undang-undang menentukan batas usia dimilikinya kematangan kepribadian dan
emosi demikian adalah 21 (dua puluh satu) tahun, hal itu tidaklah dapat dikatakan
sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja, lebih-lebih hak
untuk hidup. Dalil demikian tidak dapat diterima bukan saja karena: pertama, tidak
adanya kriteria yuridis yang bersifat umum tentang batas usia kematangan
kepribadian dan emosi yang berlaku untuk kondisi semacam itu, yang berarti bahwa
dalam kondisi demikian penentuan tentang batas kematangan kepribadian dan
emosi itu merupakan domain negara untuk menentukan pembatasannya; kedua,
juga karena dasar pemikiran yang melandasi penentuan pembatasan usia itu justru
karena adanya kesadaran akan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan
terhadap warganya yang berada dalam kondisi di mana negara tidak mungkin untuk
melakukan tindakan perlindungan itu secara leluasa dikarenakan adanya
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum internasional. Oleh karena itu,
persyaratan yang mengandung pembatasan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal
35 huruf a UU PPTKI, adalah sejalan dengan prinsip pembatasan yang secara
objektif dan rasional dibenarkan oleh tujuan yang sah (objectively and reasonably
justified by a legitimate aim);

 
Menimbang pula bahwa pembatasan usia minimal seseorang untuk bekerja
dan menjalankan pekerjaan tertentu termasuk hal yang diperbolehkan kepada
pembuat undang-undang untuk membatasinya. Alasan pembatasan dimaksud
bersifat subjektif yang dapat melahirkan beberapa alternatif, sehingga sangat
mungkin menimbulkan pro dan kontra terhadap alasan tersebut sebagaimana alasan
yang termuat dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKI. Penjelasan Pasal 35
huruf a UU PPTKI itu merupakan salah satu contoh alasan mengenai pentingnya
persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi TKI yang dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan di luar negeri. Hal demikian, bukanlah merupakan masalah
konstitusionalitas undang-undang a quo, sehingga dalil para Pemohon sepanjang
berkenaan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKI tidak perlu dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, di samping itu, apabila jalan pikiran para Pemohon diikuti maka
seolah-olah hak untuk bekerja itu mengalir (derivative) dari hak hidup. Padahal,
antara hak untuk bekerja dan hak hidup adalah dua kelompok hak yang berbeda.
Hak untuk bekerja adalah bagian dari kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya, sedangkan hak hidup adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik. Kedua
kelompok hak asasi manusia ini memiliki karakter yang sangat berbeda satu sama
lain. Hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya termasuk hak hidup, adalah hak-hak
yang di dalamnya negara bersifat pasif dan dapat dituntutkan (enforceable rights).
Sedangkan dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang di dalamnya termasuk
hak untuk bekerja, peranan negara diharuskan bersifat aktif dan pemenuhannya
tidak dapat dituntut secara individual (non-enforceable rights). Dengan demikian,
jelaslah bahwa hak untuk bekerja tidaklah mengalir (derivative) dari hak hidup, tetapi
merupakan hak yang mengalir dari hak ekonomi, sosial dan budaya;

Menimbang pula bahwa pendirian Mahkamah tentang prinsip perlindungan
negara terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut di
atas, secara umum telah diuraikan dalam Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005,
yang antara lain menyatakan �Syarat usia tertentu adalah sangat tepat agar supaya
dapat terhindarkan praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga
syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan terhadap seorang yang
sedang hamil dimaksudkan untuk melindungi agar tidak membahayakan kesehatan
baik anak yang dikandung maupun ibunya. Larangan tersebut dapat diterima karena

 
justru bermaksud untuk melindungi pencari kerja yang secara moral, hukum, dan
kemanusiaan perlu dilindungi�.

Menimbang, selain itu, para Pemohon juga mendalilkan Pasal 35 huruf a UU
PPTKI yang mensyaratkan usia 21 tahun kepada TKI yang akan dipekerjakan pada
Pengguna perseorangan telah mendiskriminasikan hak-hak para Pemohon untuk
bekerja dan hak atas suatu pekerjaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat
(2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat bahwa untuk melihat apakah ketentuan Pasal 35 huruf a
UU PPTKI bersifat diskriminatif atau bukan, terlebih dahulu harus diketahui apakah
yang dimaksud dengan pengertian diskriminatif dalam ruang lingkup hukum hak
asasi manusia (human rights law). Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, �Diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan
aspek kehidupan lainnya�. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga
diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (LN RI
Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558). Article 2 ICCPR berbunyi, �Each
State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all
individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the
present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status�.

Menimbang dengan demikian, diskriminasi harus diartikan sebagai setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex),
bahasa (language), kesatuan politik (politcal opinion). Lagi pula, dalam praktik yang
dijalankan oleh Masyarakat Eropa, sebagaimana tercantum dalam Council Directive
2007/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal

 
treatment in employment and occupation, dalam Article 6 dinyatakan, �(1)
Notwithstanding Article 2(2), Member States may provide that differences of
treatment on grounds of age shall not constitute discrimination, if, within the
context of national law, they are objectively and reasonably justified by a
legitimate aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational
training objectives, and if the means of achieving that aim are appropriate and
necessary. Such differences of treatment may include, among others:

(a). the setting of special conditions on access to employment and vocational
training, employment and occupation, including dismissal and remuneration
conditions, for young people, older workers and persons with caring
responsibilities in order to promote their vocational integration or ensure their
protection;
(b). the fixing of minimum conditions of age, professional experience or seniority
in service for access to employment or to certain advantages linked to
employment;�

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bagi Mahkamah
bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 35 huruf a UU PPTKI bukanlah
merupakan penghapusan hak terhadap suatu pekerjaan, tetapi merupakan
persyaratan yang dapat dibenarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban negara
untuk melindungi warga negaranya yang dipekerjakan pada Pengguna perseorangan
di luar negeri. Dari uraian di atas, telah ternyata pula Pasal 35 huruf a UU PPTKI
tidak mengandung sifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dan
juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
Lagi pula, kedua ketentuan UUD 1945 dimaksud tidak mengatur hak konstitusional
yang berkaitan dengan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di
atas, permohonan para Pemohon yang mendalilkan Pasal 35 huruf a UU PPTKI
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 telah
ternyata tidak beralasan, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan
ditolak;

Mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

 
Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh
9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 11 April 2007, dan diucapkan dalam
Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, 12 April 2007 oleh 8
(delapan) Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota
dan H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, Soedarsono, H.A.S. Natabaya,
H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, serta I Dewa Gede Palguna, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili.

K E T U A,

JIMLY ASSHIDDIQIE

ANGGOTA-ANGGOTA,

H. M. LAICA MARZUKI MARUARAR SIAHAAN

SOEDARSONO H.A.S. NATABAYA

H. ABDUL MUKTHIE FADJAR H. HARJONO

I DEWA GEDE PALGUNA

 *** ***

 
PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah yang menolak permohonan para Pemohon
tersebut di atas, empat Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting
opinion), yaitu Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, H. Abdul Mukthie Fadjar,
Maruarar Siahaan, dan H. Harjono sebagai berikut.

HAKIM KONSTITUSI H.M. LAICA MARZUKI

Para Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan persyaratan sekurang-
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun bagi calon TKI yang akan bekerja
pada Pengguna perseorangan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 huruf a UU
PPTKI, yang oleh para Pemohon dipandang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2)
dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945;

Pasal 35 huruf a UU PPTKI berbunyi, �Perekrutan calon TKI oleh pelaksana
penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi
persyaratan:

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI
yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21
(dua puluh satu) tahun;
b. ....
c. ....
d. ....�
Para Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan
berlakunya pasal a quo, tatkala mereka selaku calon TKI tidak dapat diberangkatkan
ke luar negeri oleh pelaksana penempatan TKI swasta karena mereka belum
ternyata berusia 21 tahun, sebagaimana disyaratkan pasal a quo;

Para Pemohon dalam permohonan pengujian mereka terhadap pasal a quo
sesungguhnya mempersoalkan hak konstitusional mereka in casu atas pekerjaan
yang layak bagi kemanusiaan, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin
konstitusi, berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945;

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, �Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan�.

 
Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, �Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�;

Menurut Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono,S.H, M.H. di persidangan, manusia
pada dasarnya hidup di dunia harus bekerja. Kalau tidak maka dia tidak bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hak bekerja merupakan hak
fundamental, hak dasar bagi setiap manusia. Ahli berpendapat, persyaratan
sekurang-kurangnya berusia 21 tahun bagi calon TKI yang akan bekerja pada
Pengguna perseorangan, menurut Pasal 35 huruf a UU PPTKI, bertentangan dengan
hak dasar manusia, dan bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan asas
equality before the law;

Pertama-tama, perlu kiranya mempertimbangkan alasan pembuat undang-
undang (de wetgever) berkenaan dengan persyaratan sekurang-kurangnya berusia
21 tahun bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan;

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKI berbunyi:

�Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu
mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat
mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan
dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut
diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi.
Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi�.

Apakah pasal a quo mengandung muatan diskriminasi, serta melanggar asas
equality before the law?

Konstitusi melarang diskriminasi, serta tidak memperkenankan adanya
pelanggaran asas equality before the law. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi,
�Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya�;

Dalam pada itu, in casu article 6 International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, yang telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (LN.RI Tahun 2005 Nomor 118
dan TLN.RI Nomor 4557), menegaskan:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which
includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which

 
he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this
right;
2. The steps to be taken by State Party to the present Covenant to achieve the full
realization of this right shall include technical and vocational guidance and
training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social
and cultural development and full and productive employment under conditions
safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual;
Pasal a quo memuat dua persyaratan usia bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan di Luar Negeri, yakni :

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan di perusahaan atau tempat kerja semacamnya;
b. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan;
Sebagaimana dikemukakan pada Penjelasan pasal a quo, persyaratan
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun bagi calon TKI yang akan
dipekerjakan pada Pengguna perseorangan karena Pembuat Undang-Undang (de
wetgever) mengkhawatirkan bahwa dalam praktiknya TKI yang bekerja pada
Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan
Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan
yang rentan dengan pelecehan seksual. Menurut Pembuat Undang-Undang, pada
pekerjaan di tempat Pengguna perseorangan diperlukan orang yang betul-betul
matang dari aspek kepribadian dan emosi, agar resiko terjadinya pelecehan seksual
dapat diminimalisasi;

Alasan pertimbangan (ratio legis) Pembuat Undang-Undang dimaksud
mengandung unreasonable distinction terhadap kedua kelompok calon TKI.
Bagaimana menjamin bahwa terhadap TKI wanita yang berusia 21 (dua puluh satu)
tahun tidak bakal terjadi kasus pelecehan seksual bagi dirinya di tempat Pengguna
perseorangan, dimana TKI wanita bekerja. Kasus sedemikian bahkan dapat terjadi
bagi TKI wanita yang telah berusia 33 tahun, yang menurut Penjelasan pasal a quo
telah memiliki kematangan kepribadian dan emosi. Sebaliknya, bagaimana menjamin
bahwa tidak bakal terjadi kasus-kasus pelecehan seksual bagi TKI-TKI wanita yang
bekerja di perusahaan;

 
Perbedaan perlakuan yang unreasonable terhadap persyaratan usia bagi
kedua kelompok calon TKI dimaksud tidak ternyata merupakan upaya perlindungan
bagi calon TKI yang akan bekerja di tempat Pengguna perseorangan, tetapi
merupakan pembatasan belaka bagi suatu kelompok calon TKI tertentu yang tidak
ternyata dapat bekerja di tempat Pengguna perseorangan karena belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, sedangkan kelompok calon TKI lainnya dapat bekerja di
perusahaan atau tempat semacamnya, dengan persyaratan sekurang-kurangnya
berusia 18 (delapan belas) tahun. Terjadi perlakuan yang unreasonable terhadap
dua kelompok TKI berkenaan dengan persyaratan usia yang berbeda, yakni 18
tahun dan 21 tahun;

Discrimination happens when someone is treated worse (less favourable in
legal terms) than another person in the some situation (Community Legal Service,
London, June 2001). Pengertian anak, menurut Pasal 1 angka 26 UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang berumur di bawah
18 (delapan belas ) tahun;

Anak, menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak, anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh digunakan sebagai
pekerja;

Menurut Ahli Prof. Dr. A. Uwiyono, SH, MH, dengan diberlakukannya
Konvensi ILO Nomor 138, yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, batasan usia anak untuk bekerja adalah 15
(lima belas) tahun. Ahli Uwiyono memahami bahwa ILO sendiri menyadari,
pembatasan usia adalah diskriminasi;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pasal 35 huruf a UU PPTKI yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beralasan guna dikabulkan karena
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, yakni
memuat pembatasan usia, yang tidak memungkinkan para Pemohon mendapatkan
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja secara bebas
menurut pilihan, bagi para Pemohon (� on grounds of age discrimination �) .

 
HAKIM KONSTITUSI H. ABDUL MUKTHIE FADJAR
Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 35 huruf a Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disingkat UU PPTKI) terhadap UUD
1945, sepanjang mengenai frasa �... kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan
pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu)
tahun�, seharusnya dikabulkan, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 35 huruf a UU PPTKI yang berbunyi �Dalam prakteknya TKI
yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan
personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang
bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual.
Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-
betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko
terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.� Alasan yang tercantum
dalam Penjelasan tersebut dan juga dipakai oleh Pemerintah dalam
keterangannya di persidangan menurut pendapat saya tidak mempunyai dasar-
dasar konstitusional yang kuat, baik secara filosofis, secara sosiologis, maupun
secara yuridis, karena :
a. Secara filosofis, tidak cukup alasan untuk membedakan TKI usia 18 tahun
dengan TKI usia 21 tahun dari kemungkinan mengalami pelecehan seksual
dan dari sudut kematangan emosional. Selain itu, secara filosofis pula, justru
pemerintah/negara harus membuka berbagai kemungkinan bagi warga
negaranya untuk bekerja, termasuk bekerja di Luar Negeri apabila pekerjaan
di dalam negeri sulit diperoleh. Bukankah hak setiap warga negara dan setiap
orang untuk bekerja telah dijamin dalam Konstitusi kita, yakni Pasal 27 Ayat
(2) �Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan�; juga Pasal 28D Ayat (2) �Setiap orang berhak untuk
bekerja ...� Bekerja terkait dengan hak untuk hidup dan mempertahankan
kehidupan (Pasal 28A UUD 1945), sehingga hak untuk bekerja merupakan
hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights)
1948 �Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih
pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta hak dan
perlindungan atas pengangguran� (Everyone has the right to work, to free

 
choice of employment, to just and favourable conditions of work and to
protection against unemployment). Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 6
ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang
telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Justru karena hak atas pekerjaan ini termasuk HAM di bidang ekonomi, sosial,
dan budaya, maka Pemerintah/Negara tidak sekedar hanya menghormati (to
respect) dan melindungi (to protect), malahan harus memenuhinya (to fulfil);
b. Secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan seksual
terhadap TKI di Luar Negeri relatif prosentasenya sangat kecil dan tidak
terjadi pada usia 18 tahun, tetapi justru pada usia di atasnya. Realitas juga
menunjukkan bahwa negara/pemerintah tidak/belum mampu menyediakan
lapangan kerja bagi warga negaranya;
c. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah menentukan hal-hal sebagai berikut: (i) Setiap tenaga
kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan tanpa adanya diskriminasi (Pasal 5); (ii) perusahaan dilarang untuk
mempekerjakan anak-anak, kecuali kalau mereka sudah berusia 13 sampai
15 tahun (Pasal 68); (iii) Pasal 76 mengatur bahwa perempuan berusia di
bawah 18 tahun tidak diijinkan untuk bekerja antara jam 23.00 � 07.00.
Kemudian dalam Konvensi ILO 1973 Nomor 138 (Minimum Age Convention)
ditentukan bahwa usia minimum untuk bekerja tidak boleh kurang dari usia
wajib belajar (schooling), yakni tak boleh kurang dari 15 tahun [Pasal 2 Ayat
(3)] dan dalam Pasal 3 Ayat (1) ditentukan bahwa �The minimum age for
admission to any type of employment or work which by its nature or the
circumstances in which it is carried out is likely jeopardise the health, safety or
morals of young persons shall not be less than 18 years.� Selain itu, usia 18
tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak tidak dikategorikan sebagai anak (vide Pasal 1 Angka 1);

2. Meskipun ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang a quo ditujukan kepada
kepada pelaksana penempatan calon TKI swasta dengan ancaman pidana
apabila dilanggar [Pasal 103 Ayat (1) huruf c], tetapi berimplikasi luas bagi
pencari kerja (TKI) yang berusia di bawah 21 tahun, yaitu berupa hambatan bagi
mereka untuk bekerja pada Pengguna perseorangan (misal sebagai pembantu
rumah tangga atau sopir) di luar negeri. Padahal, kondisi kualitas sumber daya

 
manusia (SDM) TKI mayoritas memang masih dalam kapasitas sebagai
pembantu rumah tangga. Apakah mereka akan dibiarkan sebagai pengangguran
di dalam negeri?
3. Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
PPTKI-LN yang mensyaratkan usia 21 tahun bagi TKI untuk bekerja pada
Pengguna perseorangan di luar negeri, telah menciderai hak asasi manusia,
yakni hak untuk bekerja dan hak atas perlindungan dari pengangguran, yang
berarti telah menciderai Konstitusi. Sehingga sudah sepantasnya apabila
ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

HAKIM KONSTITUSI MARUARAR SIAHAAN
Larangan yang terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004, meskipun ditujukan terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia (PPTKI), yang menyangkut syarat-syarat rekruitmen, khususnya batas
usia �...sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun apabila akan dipekerjakan
pada Pengguna perseorangan�, memiliki implikasi langsung terhadap para pencari
kerja yang belum mencapai usia 21 tahun;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan
Ketenagakerjaan di Indonesia, didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Undang-
undang tersebut telah menetapkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang sama tanpa diskriminasi, dan tenaga kerja Indonesia tersebut ditentukan setiap
orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal demikian juga bersesuaian dengan
Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagaimana juga diakui oleh Pemerintah dan
DPR dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to employment
(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), pekerjaan
mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan
dapat dimaknai sebagai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa
dirinya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh
karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri
seseorang yang wajib dijunjung tinggi. Pengakuan atas hak untuk bekerja sebagai

 
hak asasi manusia, telah dimuat dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, yang
berbunyi; �Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�;

Hak setiap orang untuk bekerja merupakan hak asasi yang sangat erat
berkaitan atau berhubungan dengan hak untuk hidup, yang diatur dan dilindungi
dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun. Seseorang tidak akan dapat hidup tanpa memiliki
dukungan untuk menopang kehidupannya, berupa sandang dan pangan yang
memadai, yang akan diperoleh melalui upah atau penghasilan dari pekerjaannya.
Seseorang akan dirampas hidupnya, jika haknya untuk memperoleh sarana
pendukung kehidupannya melalui pekerjaan yang diperolehnya juga dirampas. Oleh
karena itu hak atas pekerjaan yang memungkinkan seseorang memperoleh sandang
dan pangan untuk menopang hidupnya, sangat berhubungan erat dengan hak untuk
hidup. UUD 1945 menetapkan standar yang jauh lebih maju dan tegas, karena
dibeberapa Negara lain, right to livelihood yang dipandang merupakan komponen
integral dari right to life, diperoleh melalui interpretasi dalam putusan Hakim sebagai
evolving new rights dari right to life yang diatur dalam Konstitusi. Dalam putusan
Mahkamah Agung India dalam perkara Olga Tellis v Bombay Municipal Corp,
dikatakan antara lain bahwa:

�Hak untuk hidup tidak bisa dibatasi hanya pada keberadaan secara fisik saja,
tetapi juga meliputi hak untuk hidup secara bermartabat dengan kebutuhan
hidup dasar, dengan mana hak untuk hidup meliputi hak untuk melaksanakan
fungsi dan kegiatan yang menghasilkan kebutuhan untuk mengekspresikan
diri. Ekspresi hidup bukan hanya eksistensi phisik, melainkan lebih luas lagi
mencakup full enjoyment of life, which includes the right of enjoyment of
pollution-free water and air. Dalam masyarakat yang beradab, hak untuk hidup
harus mencakup tidak hanya kebutuhan dasar sandang dan pangan, tetapi
juga hak atas lingkungan hidup yang layak serta akomodasi yang wajar untuk
tinggal�. (Prof. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, Wadhwa Nagpur, Fifth
Edition 2004, hal. 1123)

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang
mempersyaratkan rekruitmen tenaga kerja untuk Pengguna perseorangan sekurang-
kurangnya 21 tahun, yang merupakan pengecualian atas tenaga kerja pada

 
umumnya yang dipersyaratkan usia 18 tahun, ditentukan berdasar pemikiran bahwa
Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan
TKI, yang dapat menyebabkan TKI yang bersangkutan menjadi korban pelecehan
seksual. Untuk bidang pekerjaan demikian diperlukan aspek kepribadian dan emosi
yang matang, sehingga risiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.
Argumen demikian termuat dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004, Keterangan Pemerintah dan DPR maupun keterangan ahli yang
diajukan Pemerintah. Sebagai bentuk perlindungan terbaik terhadap TKI harus
muncul dari diri TKI sendiri melalui pembatasan utama untuk rekruitmen yaitu syarat
keterampilan, pendidikan dan usia minimum untuk bekerja di luar negeri, sehingga
dapat dihindarkan keadaan yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI
sendiri maupun harkat dan martabat Negara Indonesia sebagai bangsa yang
berdaulat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

Tidak dapat disangkal bahwa memberikan perlindungan terhadap segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah
merupakan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yang sekaligus
menjadi sumber kewajiban dan wewenang Konstitusional Pemerintah. Karenanya
adalah merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati,
melindungi dan mewujudkan (to respect, to protect, and to fulfil) hak asasi manusia
sedemikian rupa, dan dalam kerangka itu pula, karena UUD 1945 tidak
memperlakukan Hak Asasi Manusia tersebut sebagai sesuatu yang absolut, negara
boleh menentukan pembatasan-pembatasan tertentu dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis,
pembatasan mana ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain pembatasan
yang dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (reasonable and rational) sedemikian
rupa tanpa menghilangkan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara;

Akan tetapi perlindungan warga negara untuk menjaga martabatnya sendiri
dan martabat negara, seyogyanya dilakukan melalui kebijakan negara, dalam
konteks masalah tenaga kerja yang dihadapi dewasa ini dengan menyediakan

 
informasi bagi negara, dan akses bagi TKI, yang memungkinkan TKI memperoleh
perlindungan hukum di negara penyedia pekerjaan. Data yang dikemukakan
Pemohon memberi petunjuk bahwa presentase pelecehan seksual tidak signifikan
dibandingkan dengan pelanggaran hukum yang dialami TKI, untuk membenarkan
pembatasan usia TKI untuk bekerja pada Pengguna perseorangan. Terlebih lagi
Pemerintah pun tidak memberi data usia pada umumnya korban pelecehan seksual.
Klausul perjanjian kerja yang membuka kemungkinan perlindungan yang intensif,
maupun perjanjian antara negara penyedia dengan Pengguna TKI, yang menjamin
penegakan hukum bagi TKI, serta upaya-upaya berkelanjutan dari Pemerintah
melalui Perwakilan di negara Pengguna, belum ternyata dilakukan secara optimal.
Pengabaian (constitutional omission) semacam itu adalah masalah konstitusi yang
mendasar, yang menyebabkan pembatasan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 menjadi tidak reasonable and rational, karena pembatasan
usia yang dilakukan menyebabkan terjadinya pembedaan perlakuan terhadap TKI
yang akan bekerja pada Pengguna perseorangan yang merupakan diskriminasi.
Pembatasan demikian merupakan pelanggaran hak untuk bekerja sebagai hak
asasi yang menjadi bagian dari hak untuk hidup, sebagai hak yang paling
mendasar, yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yang tidak dapat
dikesampingkan tanpa alasan yang konstitusional. Oleh karena itu, seyogyanya
Mahkamah mengabulkan permohonan, dan menyatakan Pasal 35 huruf a tersebut
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

HAKIM KONSTITUSI H. HARJONO

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan
terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas ) tahun kecuali bagi calon TKI
yang dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21
(dua puluh satu) tahun;

Meskipun ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaksana pemempatan TKI swasta,
namun akan mempunyai akibat langsung kepada Pemohon sebagai calon TKI,
karena Pemohon yang belum berusia 21 tahun akan ditolak oleh pelaksana
penempatan TKI apabila Pemohon akan bekerja untuk Pengguna perseorangan di
luar negeri dengan dasar belum usia 21 tahun. Seseorang yang telah berumur 18

 
tahun sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian dewasa hal tersebut terbukti
bahwa dalam banyak ketentuan undang-undang memberikan pengertian dewasa
mereka yang telah berumur lebih dari 17 tahun. Konvensi ILO Nomor 138 mengenai
Batas Minimum Usia Untuk Bekerja telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1999. Bahwa dalam Lampiran undang-undang tersebut Pemerintah
Indonesia telah membuat pernyataan mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan
bekerja sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi, yaitu bahwa usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun. Bahwa Konvensi menetapkan
untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau
moral anak harus diupayakan tidak kurang dari 18 tahun , kecuali untuk pekerjaan
ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian usia bekerja
minimum 18 tahun bagi TKI telah memenuhi ketentuan pernyataan Pemerintah
Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan batasan yang
disarankan oleh Konvensi;
Dalam UUD 1945 hak untuk bekerja mempunyai dasar dalam Pasal 28A yaitu
hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hal demikian adalah jelas
karena banyak orang yang tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya
disebabkan oleh faktor tidak dipenuhi kebutuhan minimum untuk hidup karena yang
bersangkutan tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu secepatnya seseorang dapat bekerja adalah semakin baik, lebih-
lebih lagi bagi masyarakat pedesaan atau kelas bawah, kebutuhan demikian
dirasakan sangat mendesak tidak saja untuk kebutuhan dirinya sendiri bahkan tidak
jarang untuk kebutuhan yang lebih besar yaitu keluarganya; orang tua dan saudara-
saudaranya yang masih di bawah umur. Tiadanya lowongan kerja menjadikan
semakin tidak adanya kepastian bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa �Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja�. Adanya kekhawatiran akan dilanggarnya ketentuan ini tidaklah
kemudian dengan serta merta lalu dibuat peraturan yang kemudian justru membuat
orang kemudian sulit atau terhalangi untuk bekerja dengan demikian akan
menjadikan posisinya semakin sulit;

Dalam kaitannya dengan TKI, yang artinya seseorang harus meninggalkan
wilayah Indonesia untuk bekerja, adanya larangan yang ternyata kemudian dapat
membatasi kebebasan seseorang untuk pergi ke luar negeri haruslah juga

 
dipertimbangkan, hal demikian berkait dengan adanya hak sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 yang antara lain berbunyi ; � �Setiap orang
bebas � memilih pekerjaan, ... , memilih tempat tinggal di wilayah negara Indonesia
dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali�. Dengan ketentuan ini pada
asasnya seseorang bebas untuk meninggalkan wilayah Indonesia untuk keperluan
apa pun dengan motif apapun. Tentu hal yang demikian dapat dibatasi hanya
apabila kepergiannya untuk menghindari pelaksanaan atau kewajiban hukum yang
dikenakan kepadanya dan larangan demikian harus dilakukan dengan melalui
prosedur hukum dan alasan yang jelas. Seorang TKI yang akan pergi keluar negeri
mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain untuk pergi ke luar negeri,
hal demikian dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Dengan demikian persyaratan usia
yang dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
disamping dapat merugikan hak konstitusional seseorang untuk bekerja, juga secara
tidak langsung dapat merugikan hak warga negara untuk memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD
1945 apabila diduga bahwa seseorang yang akan meninggalkan wilayah negara
tersebut dimaksudkan untuk bekerja di luar negeri.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas maka seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan.

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI