Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000
KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IV/MPR/2000

TENTANG

REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. 
bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan 
melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
b. 
bahwa penyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang 
diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Kegagalan itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan 
yang melahirkan antara lain tuntutan untuk memisahkan diri dan tuntutan keras agar otonomi 
daerah ditingkatkan pelaksanaannya; 
c. 
bahwa kewajiban politik yang telah dibuat oleh Majelis berupa ketetapan maupun produk 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan 
otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya; 
d. 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan sebuah ketetapan 
Majelis tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
Mengingat:

1. 
Pasal 18 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. 
Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
3. 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 
4. 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang 
Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. 
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I//MPR/2000 
tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, 
2. 
Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi 
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang telah dipersiapkan oleh Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 
3. 
Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH.

Pasal 1

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut:

I. Latar Belakang 
II. Permasalahan 
III. Rekomendasi 
IV. Penutup 
Pasal 2

Muatan Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Ir. Sujipto

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djalil, 
Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

REKOMENDASI
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

1. LATAR BELAKANG 
Majelis Permusyawaratan Rakyat mencermati bahwa harapan dan tuntutan masyarakat 
tentang proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan berkehidupan di bidang ekonomi, 
politik, dan sosio-kultural, dan penegakan hukum, maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia, 
tidak lagi bisa ditawar-tawar. Harapan dan tuntutan masyarakat agar proses demokratisasi untuk 
terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, merupakan gambaran 
sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan 
memberikan visi dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang 
memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh kedepan. Pemikiran itu 
kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh 
prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan 
keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. 
Kabijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. 
Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreaktivitas masyarakat serta aparatur 
pemerintahan di daerah. 
2. 
Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan 
antarpemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. 
3. 
Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di 
daerah. 
4. 
Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. 
II. 
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 
Permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara 
lain adalah sebagai berikut:

1. 
Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap 
sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. 
2. 
Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah 
kepada pusat yang nyaris mematikan kreativitas masyarakat beserta Seluruh perangkat 
pemerintahan di daerah. 
3. 
Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar daerah sendiri dalam 
kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat 
kualitas sumber daya manusia. 
4. 
Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan 
otonomi daerah. 
Dengan mengingat permasalahan-permasalahan mendasar tersebut dan besarnya harapan 
masyarakat untuk segera ditingkatkannya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, sebagaimana 
tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Reublik Indonesia Nomor 
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
mengeluarkan rekomendasi.

III. 
REKOMENDASI 
Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar 
ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini;

1. 
Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai 
amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 
2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. 
2. 
Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-daerah lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadwal 
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. 
Keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua undang-undang 
tersebut agar ditertibkan selambat-lambatnya akhir Desember tahun 2000. 
b. 
Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai 
pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
c. 
Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi secara 
penuhdapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan yang 
dimilikinya. 
d. 
Apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum ditertibkan sampai dengan akhir 
Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupaan penuh untuk 
menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menertibkan peraturan 
daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah telah diterbitkan, 
peraturan daerah yang terkait harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah 
dimaksud. 
3. 
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana 
induk pelaksanaan otonomi daerahnya, dengan mempertimbangkan antara lain tahap-tahap 
pelaksanaan, keterbatasan Kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen 
anggaran dan manajemen publik. 
4. 
Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan 
memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan badan usaha milik 
negara yang ada didaerah bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang 
beroperasi. 
5. 
Bagi daerah yang kaya sumber alamnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang ketersediaan 
sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus. 
6. 
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi antar instansi 
pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan 
lembaga pemerintah maupun non pemerintah guna memperlancar penyelenggaraan otonomi 
dengan program yang jelas. 
7. 
Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan 
daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar 
terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang 
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 Undangundang 
Dasar 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, 
kabupaten/kota, desa/nagari/marga dan sebagainya.

IV. PENUTUP 
Hasil pelaksana Ketetapan Majelis ini dilaporkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara pada 
Sidang Tahunan Majelis berikutnya.

2000-04