Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  

NOMOR  1  TAHUN  2008  

TENTANG   

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang 	: 

a. bahwa  dalam  rangka  menunjang  tersedianya  dana  pembangunan  perumahan  yang  lebih  efektif dan  efisien  melalui pembiayaan sekunder perumahan, perlu didukung oleh ketentuan mengenai pembiayaan  sekunder  perumahan  yang  memadai;  

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan perumahan dan perkembangan skim pembiayaan sekunder perumahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;  

Mengingat 	:

1.   Pasal  4  ayat  (1)  Undang‐Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  

2.   Kitab  Undang‐Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek,  Staatsblad  1847  Nomor  23);  

3.   Undang‐Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
	Tahun  1992  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No  3472)  sebagaimana  
	telah   diubah   dengan   Undang‐Undang   Nomor   10   Tahun   1998   (Lembaran   Negara   Republik  
	Indonesia  Tahun   1998  Nomor   182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
	3790);  

4.	Undang‐Undang   Nomor   8   Tahun   1995   tentang   Pasar   Modal   (Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia   Tahun   1995   Nomor   64,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor 
3608); 

5. 	Undang‐Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Lembaran  Negara  
	Republik  Indonesia  Tahun   2003  Nomor   70,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
	Nomor  4297);  

6. 	Undang‐Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik  
	Indonesia  Tahun   2007  Nomor   106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
	4756);  

7.	Peraturan   Pemerintah   Nomor 	12  tahun 	1998  tentang   Perusahaan   Perseroan 	(PERSERO) 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun   1998  Nomor   15,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Nomor   3731)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor   45 
Tahun  2001  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4101); 
8. 	Peraturan  Presiden  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan  (Lembaran  
	Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   21,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  
	Indonesia  Nomor  4479);  

MEMUTUSKAN  :  

Menetapkan:  

PERATURAN  PRESIDEN  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  19  TAHUN  2005 TENTANG  PEMBIAYAAN  SEKUNDER  PERUMAHAN.  

BAB  I  

KETENTUAN  UMUM  

	“Pasal  1  

1.   Aset  keuangan  adalah  piutang  yang  diperoleh  dari  penerbitan  KPR,  termasuk  hak  agunan  
	yang  melekat  padanya.  

2.   Bank  adalah  bank  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang‐Undang  Perbankan.  

3.   Dokumen  Transaksi  adalah  seluruh  dokumen  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  proses  
	Sekuritisasi.  

4.   Efek   Beragun   Aset   adalah   surat   berharga   yang   dapat   berupa   Surat   Utang   atau   Surat  
	Partisipasi  yang  diterbitkan  oleh  Penerbit  yang  pembayarannya  terutama  bersumber  dari  
	Kumpulan  Piutang.  

5a.  Pendukung   Kredit  	(Credit   Enhancer)   adalah   pihak   yang   memberikan   fasilitas   untuk  

meningkatkan  kualitas  dan  nilai  Aset  Keuangan  dan/atau  surat  berharga  dalam  transaksi  Sekuritisasi  maupun  untuk  pemberian  fasilitas  pinjaman.  

5.   Kredit  Pemilikan  Rumah   (KPR)  adalah  fasilitas  kredit  yang  diterbitkan  oleh  Kreditor  Asal  
	untuk  membeli  rumah  siap  huni.  

6.   Kreditor  Asal  adalah  setiap  Bank  atau  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  Aset  Keuangan.  

7.   Kumpulan  Piutang  adalah  keseluruhan  Aset  Keuangan  yang  dibeli  oleh  Penerbit  dari  Kreditor  
	Asal.  

8.   Kustodian  adalah  lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang‐Undang  Pasar  Modal.  

9.   Menteri  adalah  Menteri  Keuangan.  

10. Pembiayaan   Sekunder   Perumahan   adalah   penyelenggaraan   kegiatan   penyaluran   dana  
	jangka  menengah  dan/atau  panjang  kepada  Kreditor  Asal  dengan  melakukan  Sekuritisasi.  

11. Pemodal  adalah  orang  atau  badan  pemegang/pembeli Efek  Beragun  Aset.  

12. Penerbit   adalah   pihak   yang   melakukan   penerbitan   efek   beragun   aset   dalam   rangka  
	sekuritisasi.  

13. Sekuritisasi  adalah  transformasi  aset  yang  tidak  liquid  menjadi  liquid  dengan  cara  pembelian  
	Aset  Keuangan  dari  Kreditor  Asal  dan  penerbit  Efek  Beragun  Aset.  

14. Special   Purpose   Vehicle  	(SPV)   adalah   perseroan   terbatas   yang   ditunjuk   oleh   lembaga  
keuangan   yang   khusus   didirikan   untuk   membeli   Aset   Keuangan   dan   menerbitkan   Efek  Beragun  Aset.  

15. Surat  Partisipasi  adalah  bukti  pemilikan  secara  proporsiaonal  atas  Kumpulan  Piutang  yang  
	dimiliki  bersama  oleh  sejumlah  Pemodal  yang  diterbitkan  oleh  Penerbit.  

16. Surat  Utang  adalah  bukti  utang  yang  dikeluarkakn  oleh  Penerbit  yang  memberikan  hak  
	kepada  pemegangnya  untuk  memperoleh  pembayaran  sebagai  Pemodal.  

17. Wali  Amanat  adalah  pihak  yang  mewakili  kepentingan  Pemodal  dalam  transaksi  sekuritisasi  
	dan  terdaftar  di  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan.”  

BAB  II  

PEMBIAYAAN  SEKUNDER  PERUMAHAN  

	Pasal  2  

Pembiayaan  Sekunder  Perumahan  bertujuan  memberikan  fasilitas  pembiayaan  dalam  rangka  
meningkatkan   kapasitas   dan   kesinambungan   pembiayaan   perumahan   yang   terjangkau   oleh  
masyarakat.  

Pasal  3  

Pembiayaan   Sekunder   Perumahan   dilakukan   oleh   suatu   lembaga   keuangan   yang   didirikan  khusus  untuk  itu.  

BAB  III  

MEKANISME  PEMBIAYAAN  SEKUNDER  PERUMAHAN  

	“Pasal  4  

(1)  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan  dilakukan  dengan  cara  pembelian  kumpulan  Aset  Keuangan  
	dari  Kreditor  Asal  dan  penerbitan  Efek  Beragun  Aset.  

(2)  Efek  Beragun  Aset  dapat  berbentuk  Surat  Utang  atau  Surat  Partisipasi.  

(3)  Efek  Beragun  Aset  harus  diperingkat  oleh  lembaga  pemeringkat.  

(4)  Surat  Utang  atau  Surat  Partisipasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterbitkan  atas  tunjuk  
	(aan  toonder)  dan/atau  atas  nama  (aan  order).”  

Pasal  5  

Pembelian  kumpulan  Aset  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  setinggi‐ tingginya  80%  (delapan  puluh  persen)  dari  total  Aset  Keuangan.  

Pasal  6  

(1)  Dalam  hal  Efek  Beragun  Aset  berbentuk  Surat  Utang,  SPV  membeli  kumpulan  Aset  Keuangan  
	dari  Kreditor  Asal  dan  menerbitkan  Surat  Utang.  

(2)  Dalam  hal  efek  Beragun   Aset   berbentuk  Surat   Partisipasi,   lembaga  keuangan   sebagaimana  
	dimaksud  dalam  pasal  3  atau  Wali  Amanat  membeli  kumpulan  Aset  Keuangan  dari  Kreditor  Asal  
	dan  menerbitkan  Surat  Partisipasi.”  

“Pasal  6  A  
Dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1),  SPV  hanya  dapat  melakukan  satu  transaksi  sekuritisasi.”  

Pasal  7   

(1)  Dalam  hal  Efek  Beragun  Aset  berbentuk  Surat  Utang,  Kumpulan  Piutang  merupakan  agunannya.  

(2)  Dalam  hal  Efek  Beragun  Aset  berbentuk  Surat  Partisipasi,  Kumpulan  Piutang  merupakan  milik  
	bersama  Pemodal  yang  tidak  terbagi.  

“Pasal  8  

Pembelian  kumpulan  Aset  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan   atas   Aset   Keuangan   yang   memenuhi   persyaratan   yang   ditetapkan   oleh   lembaga  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3.”  

“Pasal  9A  

Lembaga  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal   3  dapat  melakukan  pembelian  Efek  Beragun  Aset.”  

“Pasal  10  

(1)  Pembayaran  atas  Efek  Beragun  Aset  kepada  Pemodal  terutama  bersumber  dari  arus  kas  yang  
	diperoleh  dari  Kumpulan  Piutang.  

(2)  Dalam   hal   arus   kas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat 	(1)  tidak   mencukupi   pembayaran 
kekurangannya  bersumber  dari  Pendukung  Kredit. 

(3)  Pembayaran   atas   Efek   beragun   Aset   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2),  
	dilaksanakan  oleh  Wali  Amanat,  Kustodian  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  dalam  
	Dokumen  Transaksi.”  

“Pasal  12  

(1) 	Pihak‐pihak  dalam  Sekuritisasi  antara  lain  Kreditor  Asal,  Penerbit,  Pemodal,  penata  sekuritisasi,  
	Wali  Amanat,  Kustodian,  Pendukung  Kredit,  dan  pemberi  jasa.  

(2) 	Lembaga  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  dapat  bertindak  sebagai  koordinator  
	global,  penjamin,  penata  sekuritisasi,  dan/atau  Pendukung  Kredit  dalam  transaksi  Sekuritisasi.”  

“Pasal  12A  
Lembaga  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  dapat  menunjuk  penata  sekuritisasi  untuk  mengatur  dan  menyiapkan  proses  sekuritisasi.”  

BAB  IV  

PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  

	Pasal  13   

Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan  dilakukan  oleh  Menteri.  

“Pasal  14  

Lembaga  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  Menteri,  berupa:  

a.   Laporan  keuangan  triwulanan;  

b.   Laporan  kegiatan  usaha  semesteran;  

c.   Laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit  Akuntan  Publik;  

d.   Laporan  dan/atau  hal‐hal  lain  yang  diperlukan.”  

	BAB  V  

PENDIRIAN  PERUSAHAAN  

	Pasal  15  

(1)  Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan,  Pemerintah  mendirikan  
	perusahaan   Pembiayaan   Sekunder   Perumahan   sebagai   lembaga   keuangan   sebagaimana  
	dimaksud  dalam  Pasal  3.  

(2)  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbadan  hukum  perseroan  terbatas.  

	Pasal  16  

Pendirian  dan  penyertaan  modal  negara  untuk  pendirian  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15,  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang‐undangan  yang  berlaku.  

Pasal  17  

Dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  perusahaan  wajib  menerapkan  prinsip  pengelolaan  usaha  
yang  sehat,  meliputi  tingkat  kewajaran,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pertanggungjawaban.  

	“Pasal  18  

(1)  Dalam  rangka  melaksanakan  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan,  perusahaan  dapat  melakukan  
	penyertaan  langsung.  

(2)  Penyertaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  pada  perusahaan  yang  
	kegiatan   usahanya   terkait   langsung   dengan   pembangunan   dan   pengembangan   pasar  
	pembiayaan  sekunder  perumahan.  

(3)  Penyertaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  
	dari  pemegang  saham.  

(4)  Perusahaan  dilarang  melakukan  pembelian  saham  melalui  pasar  modal.”  

	“Pasal  19  

Perusahaan   dapat   menempatkan   dana   dalam   bentuk   Surat   Utang   Negara,   Sertifikat   Bank  
Indonesia,  Deposito,  dan/atau  instrumen  keuangan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  Menteri.”  

	“Pasal  20  

(1)  Dalam  rangka  membangun  dan  mengembangkan  pasar  sekunder  perumahan,  perusahaan  dapat  
	memberikan   fasilitas   pinjaman   kepada   Bank   dan/atau   lembaga   keuangan   untuk   disalurkan  
	kepada  KPR  dengan  tata  cara  dan  persyaratan  yang  ditetapkan  perusahaan.  

(2)  Pemberian  fasilitas  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)  dilakukan  paling  lama   10  
	(sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  ditetapkannya  Peraturan  Presiden  ini.  

(3)  Jangka  waktu  penyaluran  fasilitas  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  15  
	(lima  belas)  tahun.”  

Pasal  21  

(1)  Dalam  mendukung  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (1),  perusahaan  dapat  
	menerbitkan  Surat  Utang.  

(2)  Jatuh  tempo  Surat  Utang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  tidak  melampaui  batas  waktu  
	sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (3).  

BAB  VII  

KETENTUAN  PENUTUP  

	Pasal  22  

Pada  saat  Peraturan  Presiden  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan  pelaksanaan  yang  mengatur  
tentang  Perusahaan  Fasilitas  Pembiayaan  Sekunder  Perumahan,  dinyatakan  tidak  berlaku.  

	Pasal  23  

Ketentuan  lebih  lanjut  yang  diperlukan  bagi  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  ini  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan.  

Pasal  24  

Peraturan  Presiden  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan.   
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan   Presiden   ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  

Peraturan  Presiden  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan.  

Ditetapkan  di  Jakarta  

pada  tanggal  26  Januari  2008  

PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA,  

Ttd  

DR.  H.  SUSILO  BAMBANG  YUDHOYONO