Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964
1
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN O
LEH  
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER
[UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 196
4 (LN 1964 No 38) yang  
ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tah
un 1969] 
Mengingat  :  1.  Pasal  IV  Ketetapan  Majelis  Permusyaw
aratan  Rakyat  Sementara  No.I/MPRS/1960  dan 
Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat S
ementara No.II/MPRS/1960; 
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden No.4 Tahun 1962 
tanggal 28 Desember 1962; 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 Ta
hun 1963. 
BAB I 
UMUM 
Pasal 1 
Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  hukum  a
cara  pidana  yang  ada  tentang  penjalanan 
putusan  pengadilan,  maka  pelaksanaan  pidana  mati,  y
ang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  lingkungan 
peradilan  umum  atau  peradilan  militer,  dilakukan  de
ngan  ditembak  sampai  mati,  menurut  ketentuan-
ketentuan dalam pasal-pasal berikut. 
BAB II 
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI, YANG DIJATUHKAN 
OLEH PENGADILAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM 
Pasal 2 
(1)  Jika  tidak  ditentukan  lain  oleh  Menteri  Kehakim
an,  pidana  mati  dilaksanakan  dalam  daerah  hukum 
pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat p
ertama (Pasal 2 ayat 1). 
(2)  Pidana  mati  yang  dijatuhkan  atas  dirinya  bebera
pa  orang  di  dalam  satu  putusan,  dilaksanakan 
secara  serempak  pada  waktu  dan  tempat  yang  sama,  ke
cuali  jika  terdapat  hal-hal  yang  tidak 
memungkinkan pelaksanaan demikian itu. 
Pasal 3 
(1)  Kepala  Polisi  Daerah  tempat  kedudukan  pengadila
n  tersebut  dalam  Pasal  2,  setelah  mendengar 
nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab un
tuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan 
tempat pelaksanaan pidana mati. 
(2)  Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersa
ngkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah 
lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam 
ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi 
Komisariat Daerah lain itu. 
(3)  Kepala  Polisi  Komisariat  Daaerah  tersebut  dalam
  ayat  (1)  bertanggungjawab  atas  keamanan  dan 
ketertiban  sewaktu  pelaksanaan  pidana  mati  dan  meny
ediakan  tenaga-tenaga  serta  alat-alat  yang 
diperlukan untuk itu. 
Pasal 4 
Kepala  Polisi  Komisariat  Daerah  tersebut  dalam  Pasa
l  3  ayat  (1)  atau  Perwira  yang  ditunjuk  olehnya 
menghadiri   pelaksanaan   pidana   mati   tersebut   bersama
-sama   dengan   Jaksa   Tinggi/Jaksa   yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaannya. 
Pasal 5 
Menunggu  pelaksanaan  pidana mati, terpidana ditahan
 dalam  penjara atau  di  tempat  lain  yang khusus 
ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pas
al 4. 
Pasal 6 
(1)  Tiga  kali  duapuluh  empat  jam  sebelum  saat  elaks
anaan  pidana  mati,  Jaksa  Tinggi/Jaksa  tersebut 
memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaks
anakannya pidana tersebut. 
(2)  Apabila  terpidana  hendak  mengemukakan  sesuatu, 
maka  keterangan  atau  pesannya  itu  diterima 
oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. 
Pasal 7 
Apabila  terpidana  hamil,  maka  pelaksanaan  pidana  ma
ti  baru  dapat  dilaksanakan  empat  puluh  hari 
nsetelah anaknya dilahirkan. 
2
Pasal 8 
Pembela  terpidana,  atas  permintaannya  sendiri  atau 
atas  permintaan  terpidana,  dapat  menghadiri 
pelaksanaan pidana mati. 
Pasal 9 
Pidana  mati  dilaksanakan  tidak  di  muka  umum  dan  den
gan  cara  sesederhana  mungkin,  kecuali 
ditetapkan lain oleh Presiden. 
Pasal 10 
(1)  Kepala  Polisi  Daerah  membentuk  suatu  Regu  Penem
bak  dari  Brigade  Mobile  yang  terdiri  dari 
seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpina
n seorang Perwira.   
(2)  Khusus   untuk   pelaksanaan   tugasnya   ini,   Regu   Pen
embak   tidak   mempergunakan   senjata 
organiknya. 
(3)  Regu  Penembak  ini  berada  di  bawah  perintah  peri
ntah  Jaksa  Tinggi/Jaksa  tersebut  dalam  Pasal  4 
sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. 
Pasal 11 
(1)  Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana de
ngan pengawalan polisi yang cukup. 
(2)  Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seo
rang perawat rohani. 
(3)  Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. 
(4)  Setiba  di  tempat  pelaksanaan  pidana  mati,  Koman
dan  pengawal  menutup  mata  terpidana  dengan 
sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakiny
a. 
Pasal 12 
(1)  Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri
, duduk atau berlutut. 
(2)  Jika  dipandang  perlu,  Jaka  Tinggi/Jaksa  yang  be
rtanggungjawab  dapat  memerintahkan  supaya 
terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diika
t kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. 
Pasal 13 
(1)  Setelah  terpidana  siap  ditembak,  Regu  Penembak 
dengan  senjata  sudah  terisi  menuju  ke  tempat 
yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut da
lam Pasal 4. 
(2)  Jarak  antara  titik  di  mana  terpidana  berada  dan
  tempat  Regu  Penembak  tidak  boleh  melebihi  10 
meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. 
Pasal 14 
(1)  Apabila   semua   persiapan   telah   selesai,   Jaksa   Ti
nggi/Jaksa   yang   bertanggungjawab   untuk 
pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksa
naan pidana mati. 
(2)  Dengan segera para pengiring terpidana menjauhk
an diri dari terpidana. 
(3)  Dengan  menggunakan  pedang  sebagai  isyarat,  Koma
ndan  Regu  Penembak  memberi  perintah 
supaya  bersiap,  kemudian  dengan  menggerakkan  pedang
nya  ke  atas  ia  memerintahkan  Regunya 
untuk  membidik  pada  jantung  terpidana  dan  dengan  me
nyentakkan  pedangnya  ke  bawah  secara 
cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. 
(4)  Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih
 memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, 
maka Komandan Regu  segera memerintahkan  kepada  Bint
ara Regu  Penembak untuk melepaskan 
tembakan  pengakhir  dengan  menekankan  ujung  laras  se
njatanya  pada  kepala  terpidana  tepat  di 
atas telinganya. 
(5)  Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terp
idana dapat diminta bantuan seorang dokter. 
Pasal 15 
(1)  Penguburan  diserahkan  kepada  keluarganya  atau  s
ahabat  terpidana,  kecuali  jika  berdasarkan 
kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggun
gjawab memutuskan lain. 
(2)  Dalam   hal   terahir   ini,   dan   juga   jika   tidak   ada 
kemungkinan   pelaksanaan   penguburan   oleh 
keluarganya  atau  sahabat  terpidana  maka  penguburan 
diselenggarakan  oleh  Negara  dengan 
mengindahkan   cara   penguburan   yang   ditentukan   oleh   a
gama/kepercayaan   yang   dianut   oleh 
terpidana. 
Pasal 16 
(1)  Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 h
arus membuat berita acara dari pada pelaksanaan 
pidana mati. 
(2)  Isi  dari  pada  berita  acara  itu  disalinkan  ke  da
lam  Surat  Putusan  Pengadilan  yang  telah  mendapat 
kekuatan  pasti  dan  ditandatangani  olehnya,  sedang  p
ada  berita  acara  harus  diberi  catatan  yang 
ditandatangani  dan  yang  menyatakan  bahwa  isi  berita
  acara  telah  disalinkan  ke  dalam  Surat 
Putusan Pengadilan bersangkutan.