Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA 

REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg.)

Staatsblad 1927 No. 227

TITEL IV CARA MENGADILI PERKARA PERDATA YANG DALAM TINGKAT PERTAMA MENJADI WEWENAG PENGADILAN NEGERI

Bagian 1 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian 2 Musyawarah dan Keputusan Pengadilan

Bagian 3 Banding

Bagian 4 Pelaksanaan Keputusan Hukum

Bagian 5 Beberapa Acara Khusus

Bagian 6 Izin Perkara Tanpa Biaya

TITEL V BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

REGLEMENT INDONESIA YANG DIBARUI (R.I.B) HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (H.I.R) Staatsblad 1941 No. 44

BAB IX PERIHAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI

Bagian 1 Tentang Pemeriksaan Perkara di dalam Persidangan

Bagian 2 Tentang Bukti

Bagian 3 Tentang Musyawarat dan Keputusan

Bagian 4 Tenntang Membandingkan Keputusan

Bagian 5 Tentang Menjalankan Keputusan

Bagian 6 Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa

Bagian 7 Tentang Izin untuk Berperkara dengan Tak Berbiaya

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BERLAKUNYA DAN PERALIHAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BEPALINGEN OMTRENT DE INVOERING VAN-EN DEN OVERGANG 
Staatsblad 1848 No. 10 Tanggal 3 Maret 1848

BAB I PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG LAMA

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN RAJA 16 MEI 1846 No. 1, YANG SEMENTARA DISISIHKAN ATAU DIUBAH

Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum Perundang-Undangan

Bagian 2 Reglemen Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi

Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

BAB III KETENTUAN-KETENTUAN SEMENTARA TENTANG REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA RAAD VAN JUSTITIE DI JAWA DAN HOOGGEREGTSHOF INDONESIA

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN TETAP BERLAKUNYA UNTUK SEMENTARA BEBERAPA PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN KHUSUS

Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Peralihan Umum

Bagian 2 Catatan Sipil

Bagian 3 Pernyataan Kedewasaan Sempurna, Pernyataan Cukup Umur Terbatas, Pengangkatan Anak, dan lain-lain

Bagian 4 Hak-Hak Suami Istri, yang Kawin Sebelum Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bagian 5 Perceraian, Pisah Meja dan Tempat Tidur, dan Pemutusan Perkawinan

Bagian 6 Perwalian

Bagian 7 Pengusaha Balai Harta Peninggalan dan Juru Harta Peninggalan

Bagian 8 Wasiat Timbal Balik dan Wasiat Lisan, Penetapan di Bawah Tangan tentang Testamen atau codicil dan Penunjukan Waris Tak Langsung

Bagian 9 Utang yang Didahulukan

Bagian 10 Hipotek

Bagian 11 Pembatalan Perkara-Perkara yang Merugikan

Bagian 12 Upah yang Diberikan Kepada Balai Harta Peninggalan, Wali, Pelaksana Testamen dan Pemberi Tugas

Bagian 13 Bukti dalam Perkara-Perkara Perdata

Bagian 14 Keperseroan Perniagaan

Bagian 15 Tagihan Pendapatan negara dan Sewa dan Pelaksanaan Langsung (Parete Executie), tentang Harga dan Rampasan dan Pencabutan Hak Milik untuk Kepentingan Umum

Bagian 16 Perkara yang bergantung

Bagian 17 Putusan Hooggeregtshaf, Tunduk karena Upaya Naik Banding Hogen Raad Negeri Belanda

Bagian 18 Pelaksana Akta Pengadilan dan Akta Notaris

Bagian 19 Sandera

Bagian 20 Kantor Lelang

Bagian 21 Pengawas terhadap Notariat, Gaji dan Ganti Rugi

Bagian 22 Hukum Materai, Pewarisan, dan Pajak Menurut Persentase Perkara-Perkara Peradilan

Bagian 23 Pegawai-Pegawai Pengadilan

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG BEBERAPA HAL, YANG PENGATURANNNYA ADA HUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERUNDAG-UNDANGAN BARU

HUKUM ACARA PERDATA

I. UMUM

II. KOMPETENSI

III. PIHAK-PIHAK DALAM BERPERKARA

IV. GUGATAN DAN SURAT GUGATAN

V. PERMOHONAN DAN SURAT PERMOHONAN

VI. EKSEPSI

VII. PEMBUKTIAN (UMUM)

VIII. PENGAKUAN

IX. BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA

X. PERSAKSIAN

XI. SUMPAH

XII. PEMERIKSAAN SETEMPAT

XIII. PUTUSAN

XIV. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

XV. PENYITAAN

XVI. PELAKSANAAN KEPUTUSAN

XVII. BIAYA PERKARA

Peraturan perundang-undangan Indonesia era kolonial