Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 08/PMK/2006
<center>
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 08/PMK/2006 

TENTANG 

PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA 

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

b. bahwa ketentuan hukum acara untuk perkara sengketa 
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum cukup 
lengkap; 
c. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih 
lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
dan kewenangannya; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan 
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara 
Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; 

 

Mengingat : 

1. Pasal 24C ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4316); 

 

Memperhatikan : 

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi; 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN 
BERACARA DALAM SENGKETA KEWENANGAN 
KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Mahkamah ialah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

3. Hakim adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. 

4. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi. 

5. Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 
1945. 

6. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa 
wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. 

7. Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. 

8. BRPK adalah Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 

 

 

BAB II 

PEMOHON DAN TERMOHON 

 

Pasal 2 

 

(1) Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
d. Presiden; 
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 
f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau 
g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 

(2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. 

(3) Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun 
termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial). 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya 
diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang 
lain. 
(2) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang 
dipersengketakan. 
(3) Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, 
menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. 

Pasal 4 

 

(1) Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya 
berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. 
(2) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya, pemohon 
dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. 
(3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada majelis 
Hakim dalam persidangan. 
 

BAB III 

PERMOHONAN DAN TATA CARA PENGAJUAN 

 

Pasal 5 

 

(1) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: 

a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, 
nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; 

b. nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; 

c. uraian yang jelas tentang: 

1. kewenangan yang dipersengketakan; 

2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut; 

3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 

(2) Permohonan dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dan ditandatangani oleh Presiden atau 
Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. 

(3) Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format digital 
yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram 
padat (compact disk), atau yang sejenisnya. 

(4) Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa 
dibebani biaya perkara. 

 

Pasal 6 

 

(1) Permohonan tertulis dan/atau format digitalnya (soft copy) diajukan kepada Mahkamah 
melalui Kepaniteraan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alat-alat bukti 
pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau surat/dokumen 
pendukung. 

(3) Alat-alat bukti tertulis yang diajukan, seluruhnya dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap 
dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya. 

(4) Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon harus 
menyertakan daftar ahli dan/atau saksi yang akan memberi keterangan yang berisi 
identitas, keahlian, kesaksian dan pokok-pokok keterangan yang akan diberikan. 

(5) Dalam hal pemohon belum mengajukan ahli dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), pemohon masih dapat mengajukan ahli dan/atau saksi selama dalam 
pemeriksaan persidangan. 

BAB IV 

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI 

Pasal 7 

 

(1) Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta 
lampirannya. 
(
2) Apabila permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut 
diterima oleh pemohon. 

(3) Apabila pemohon tidak melengkapi permohonannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak 
diregistrasi dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. 

Pasal 8 

(1) Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, dalam BRPK disertai penomoran perkara. 

(2) Panitera memberikan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon. 

(3) Mahkamah menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. 

(4) Penyampaian permohonan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara. 

(5) Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi sebelum 
diterbitkannya ketetapan tentang Panel Hakim, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan 
Registrasi yang harus diberitahukan kepada termohon. 

(6) Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali 
oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan 
yang telah diajukan Pemohon dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan 
pengembalian berkas permohonan. 

BAB V 

PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG 

 
Pasal 9 

(1) Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua 
Mahkamah untuk ditetapkan susunan Panel Hakim. 

(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam proses 
penyelesaian perkara. 

(3) Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 
14 (empatbelas) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. 

(4) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan 
kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat. 

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan 
pengumuman Mahkamah yang khusus dibuat untuk itu dan situs Mahkamah 
(www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta media lainnya. 

Pasal 10 

 

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan panggilan 
sidang yang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan. 

(2) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera 
dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara 
panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimili, dan 
surat elektronik (e-mail). 

(3) Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah. 

BAB VI 

PEMERIKSAAN 

Bagian Pertama 

Pemeriksaan Pendahuluan 

 

Pasal 11 

 

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel 
Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim 
yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. 

(2) Pemeriksaan Pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam hal 
adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau kuasanya. 

(3) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim: 

a. memeriksa kelengkapan permohonan; 

b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup 
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok 
permohonan; 

c. wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, 
materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan; 

d. wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk 
menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan; 

e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon. 

(4) Dalam hal permohonan belum lengkap dan/atau belum jelas, Majelis Hakim memberi 
kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. 

(5) Dalam hal permohonan telah lengkap dan jelas, hasil Pemeriksaan Pendahuluan 
dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. 

Bagian Kedua 

Putusan Sela 

Pasal 12 

(1) Setelah Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela yang 
memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara 
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa 
tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan 
kewenangan yang dipersengketakan. 

Pasal 13 

 

(1) Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon. 

(2) Permohonan putusan sela yang diajukan oleh pemohon harus disertai alasan-alasan 
yang jelas. 

(3) Jika dipandang perlu, Majelis Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan 
hukum. 

(4) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diputuskan dalam Rapat 
Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. 

(5) Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 
dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila: 

a. Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan 
dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius; 

b. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Persidangan 

Pasal 14 

(1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno 
Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. 

(2) Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat 
dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim. 

Pasal 15 

 
Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk: 

a. memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon; 

b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon; 

c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang 
diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung; 

d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh 
Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun 
kepentingan yang tidak langsung; 

e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun 
oleh termohon. 

Bagian Keempat 

Pembuktian 

Pasal 16 

(1) Beban pembuktian berada pada pihak pemohon. 

(2) Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan 
pembuktian kepada pihak termohon. 

(3) Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau 
mengajukan alat bukti lainnya. 

Pasal 17 

(1) Alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung 
dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para 
pihak, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

(2) Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan 
perolehannya secara sah menurut hukum. 

(3) Penentuan sah tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan oleh Majelis Hakim dalam 
persidangan Pleno atau Panel. 

(4) Apabila dipandang perlu Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, dengan 
dihadiri oleh para pihak. 
(5) Biaya yang diperlukan oleh Majelis Hakim untuk pemeriksaan setempat dibebankan pada 
anggaran Mahkamah. 
(6) Biaya yang diperlukan oleh para pihak untuk menghadiri pemeriksaan setempat 
dibebankan pada masing-masing pihak. 

Bagian Kelima 

Penarikan Kembali Permohonan 

Pasal 18 

(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan 
dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis. 

(2) Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah dimulainya pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat 
mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan termohon. 

(3) Dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan penarikan kembali setelah dimulainya 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah menerbitkan ketetapan 
dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatnya dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi dan salinannya disampaikan kepada para pihak. 

(4) Dalam hal Mahkamah menolak permohonan penarikan kembali setelah dimulainya 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah menyatakan 
melanjutkan pemeriksaan. 

Pasal 19 

(1) Penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: 

a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional; 

b. tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan 

c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum. 

BAB VII 

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM 

 
Pasal 20 

 

(1) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia. 

(2) RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah, atau apabila Ketua berhalangan RPH dipimpin 
oleh Wakil Ketua, atau apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh 
Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim. 

(3) RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya. 

Pasal 21 

(1) RPH untuk pengambilan keputusan antara lain meliputi pengambilan keputusan 
mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela, serta putusan 
akhir. 

(2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 
orang hakim. 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. 

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, dan apabila 
pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua 
sidang RPH menentukan. 

(5) Dalam hal RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat, pendapat 
yang berbeda (dissenting opinion) ataupun alasan yang berbeda (concurring opinion) 
dimuat dalam putusan. 

Pasal 22 

(1) Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap Hakim wajib 
menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. 

(2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari berkas 
asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan. 

Pasal 23 

(1) RPH untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) antara lain diskusi curah 
pendapat (brain storming) dan perancangan (drafting) putusan setelah musyawarah. 

(2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persyaratan kuorum. 

BAB VIII 

PUTUSAN 

 

Pasal 24 

(1) Putusan akhir diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. 

(2) Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. 

(3) Putusan bersifat final dan mengikat. 

Pasal 25 

(1) Putusan diambil berdasarkan ketentuan UUD 1945 menurut keyakinan Hakim dengan 
didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. 

(2) Putusan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar putusan. 

Pasal 26 

Putusan harus memuat sekurang-kurangnya : 

a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA”; 

b. identitas pemohon dan termohon; 

c. ringkasan permohonon; 

d. ringkasan keterangan dan/atau tanggapan termohon; 

e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 

f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 

g. amar putusan; 

h. pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan 

i. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim, serta panitera. 

 

Pasal 27 

(1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dapat menyatakan: 

a. permohonan tidak dapat diterima; 

b. permohonan dikabulkan; atau 

c. permohonan ditolak. 

(2) Permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) apabila pemohon dan/atau 
permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 
ayat (1) Peraturan ini. 

(3) Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan. 

(4) Permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan. 

(5) Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas bahwa 
pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau 
termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang 
dipersengketakan. 

Pasal 28 

(1) Hakim yang turut serta dalam pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan 
Hakim dicantumkan namanya di dalam putusan. 

(2) Dalam hal terdapat pendapat berbeda dari Hakim yang dimuat di dalam putusan, 
sedangkan Hakim yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pleno pengucapan 
putusan, pendapat berbeda tersebut tidak dibacakan. 

(3) Putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang hadir dalam sidang 
pleno pengucapan putusan serta panitera yang mendampingi. 

Pasal 29 

 

(1) Dalam hal isi amar putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3), termohon 
wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan diterima oleh termohon. 

(2) Apabila putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) tidak dilaksanakan oleh 
termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon 
batal demi hukum. 

 

Pasal 30 

 

(1) Mahkamah wajib mengirimkan salinan putusan kepada pemohon, termohon, dan pihak-
pihak terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan 
diucapkan. 

(2) Putusan Mahkamah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, serta lembaga 
negara lain apabila dipandang perlu. 
 

Pasal 31 

 

Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno 
yang terbuka untuk umum. 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 32 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan dalam RPH. 

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 18 Juli 2006 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Ketua, 

 
PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

08-2006