Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004/Penjelasan
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

I. UMUM 

Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan 
perselisihan antara kedua belah pihak. 

Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi 
mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan 
yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. 

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan 
kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 
di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta 
menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena 
hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari 
oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. 
Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan 
kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan 
yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua 
belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan 
Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat 
menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh 
salah satu pihak. 

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang 
diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka 
jumlah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. 
Persaingan diantara serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan ini dapat 
mengakibatkan perselisihan di antara serikat pekerja/serikat buruh yang pada 
umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam 
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian 
perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar 
hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi 
mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena hak-hak 
pekerja/buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam 
perselisihan hubungan industrial. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar 
hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya mengatur 
penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, 
sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara 
perseorangan belum terakomodasi. 

Hal lainnya yang sangat mendasar adalah dengan ditetapkannya putusan P4P 
sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan 
adanya ketentuan ini, maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak 
pekerja/buruh maupun oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin 
panjang. 

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang 
berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 
Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa 
dicampuri oleh pihak manapun. 

Namun demikian pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat 
khususnya kepada masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, berkewajiban memfasilitasi 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan 
menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua 
belah pihak yang berselisih. 

Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi 
keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 
melalui konsiliasi atau arbitrase. 

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh 
karena itu arbitrase hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang ini 
merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan 
industrial. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan dimaksud di atas, undang-undang ini 
mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh : 

a. perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang 
belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 
bersama, atau peraturan perundang-undangan; 

b. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan 
ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; 

c. pengakhiran hubungan kerja; 

d. perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 
mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. 

Dengan cakupan materi perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud di 
atas, maka undang-undang ini memuat pokok-pokok sebagai berikut : 

1. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di 
perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara. 

2. Pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun 
organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi 
pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antara serikat 
pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu 
perusahaan. 

3. Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit). 

4. Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka 
salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 

5. Perselisihan kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau 
Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatat pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan 
melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan penyelesaian 
perselisihan melalui abitrase atas kesepakan kedua belah pihak hanya 
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. 
Apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan 
perselisihannya melalui konsiliasi atau arbitrase, maka sebelum diajukan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari menumpuknya perkara perselisihan hubungan 
industrial di pengadilan. 

6. Perselisihan Hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau 
arbitrase namun sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih 
dahulu melalui mediasi. 

7. Dalam hal Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang 
dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan 
berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan 
tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah 
Agung. 

9. Pengadilan Hubungan Industrial berada pada lingkungan peradilan umum dan 
dibentuk pada Pengadilan Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah Agung. 

10. Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang 
berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya 
dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke 
Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan 
hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. 
Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat 
pertama dan terakhir yang tidak dapat di mintakan kasasi ke Mahkamah 
Agung. 

 

11. Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perselisihan 
hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 3 
(tiga) orang, yakni seorang Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang 
Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha 
dan organisasi pekerja/organisasi buruh. 

12. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai 
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 
dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

13. Untuk menegakkan hukum ditetapkan sanksi sehingga dapat merupakan alat 
paksa yang lebih kuat agar ketentuan undang-undang ini ditaati. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Angka 1 s.d 21 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang 
sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud perundingan bipartit dalam pasal ini adalah perundingan 
antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat 
pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Ketentuan dalam pasal ini memberikan kebebasan bagi pihak yang 
berselisih untuk secara bebas memilih cara penyelesaian perselisihan yang 
mereka kehendaki. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Oleh karena mediator adalah seorang pegawai negeri sipil, maka selain syarat-syarat 
yang ada dalam pasal ini harus dipertimbangkan pula ketentuan yang mengatur tentang 
pegawai negeri sipil pada umumnya. 

 Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Saksi ahli yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah seseorang yang 
mempunyai keahlian khusus di bidangnya termasuk Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-
surat dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat 
perintah lembur dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk 
mediator. 

 Ayat (2) 

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan 
keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti 
prosedur yang ditentukan. 

 Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening 
milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah 
ada ijin dari Bank Indonesia atau dari pemilik rekening yang 
bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 
dan lain-lain. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksudkan dengan anjuran tertulis adalah pendapat atau 
saran tertulis yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak 
dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka. 

 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

 Huruf e 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan mengenai pengajuan gugatan yang diatur dalam ayat ini sesuai 
dengan tatacara penyelesaian perkara perdata pada peradilan umum. 

Pasal 15 

 Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Cukup Jelas. 

Pasal 18 

 Cukup Jelas. 

Pasal 19 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan syarat lain dalam huruf i ini adalah 
antara lain : pengaturan tentang standar kompetensi konsiliator, 
pelatihan calon atau konsiliator, seleksi bagi calon konsiliator, dan 
masalah teknis lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-
surat dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat 
perintah lembur dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk 
konsiliator. 

 Ayat (2) 

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan 
keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti 
prosedur yang ditentukan. 

 Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening 
milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah 
ada ijin dari Bank Indonesia atau dari pemilik rekening yang 
bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 
dan lain-lain. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Penetapan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 
masyarakat, oleh karena itu tidak setiap orang dapat bertindak sebagai 
arbiter. 

 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Mengingat keputusan arbiter ini mengikat para pihak dan bersifat 
akhir dan tetap, arbiter haruslah mereka yang kompeten di 
bidangnya, sehingga kepercayaan para pihak tidak sia-sia. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

Pasal 36 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Arbiter yang ditetapkan Pengadilan tidak boleh arbiter yang telah pernah 
ditolak oleh para pihak atau para arbiter tetapi harus arbiter lain. 

Pasal 37 

Yang dimaksud dengan menerima hasil-hasil yang telah dicapai bahwa arbiter 
pengganti terikat pada hasil arbiter yang digantikan yang tercermin dalam risalah 
kegiatan penyelesaian perselisihan. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40 

 Ayat (1) 

Dalam hal terjadi penggantian arbiter maka jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kerja dihitung sejak arbiter pengganti menandatangani perjanjian 
arbitrase. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

Yang dimaksud surat kuasa khusus dalam pasal ini adalah kuasa yang diberikan 
oleh pihak yang berselisih sebagai pemberi kuasa kepada seseorang atau lebih 
selaku kuasanya untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan 
hukum dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan perkaranya yang 
dicantumkan secara khusus dalam surat kuasa. 

Pasal 43 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan �dipanggil secara patut� dalam ayat ini yaitu 
para pihak telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, setiap 
panggilan masing-masing dalam waktu 3 (tiga) hari. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-
surat dalam pasal ini adalah, misalnya buku tentang upah atau surat 
perintah lembur dan dilakukan oleh orang yang ahli soal pembukuan 
yang ditunjuk oleh arbiter. 

Ayat (2) 

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan 
keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti 
prosedur yang ditentukan. 

 Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening 
milik pihak lain akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah 
ada ijin dari Bank Indonesia atau dari pemilik rekening yang 
bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 
dan lain-lain. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Upaya hukum melalui permohonan pembatalan dimaksudkan untuk 
memberi kesempatan kepada pihak berselisih yang dirugikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

Pasal 59 

 Ayat (1) 

- Berhubung Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Ibu Kota 
Provinsi sekaligus Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki lebih 
dari satu Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Hubungan Industrial 
yang dibentuk untuk pertama kali dengan undang-undang ini adalah 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

- Dalam hal di ibukota provinsi terdapat Pengadilan Negeri Kota dan 
Pengadilan Negeri Kabupaten, maka Pengadilan Hubungan Industrial 
menjadi bagian Pengadilan Negeri Kota. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan kata �segera� dalam ayat ini adalah bahwa 
dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah undang-undang ini 
berlaku. 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 

Pasal 65 

Ayat (1) 

 Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai 
dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam 
�Demi Allah� sebelum lafal sumpah dan untuk penganut agama 
Kristen/Katholik kata-kata �Kiranya Tuhan akan menolong saya� 
sesudah lafal sumpah. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus menerus 
adalah sakit yang menyebabkan penderita tidak mampu lagi 
melakukan tugasnya dengan baik. 

Huruf d. 

Cukup jelas. 

Huruf e. 

Yang dimaksud dengan tidak cakap menjalankan tugas misalnya 
sering melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas karena 
kurang mampu. 

 Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Yang dimaksud tunjangan dan hak-hak lainnya adalah tunjangan jabatan dan hak-
hak yang menyangkut kesejahteraan. 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

 Cukup jelas. 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

Pasal 81 

 Cukup jelas. 

Pasal 82 

 Cukup jelas. 

Pasal 83 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Dalam penyempurnaan gugatan, Panitera atau Panitera Penganti dapat 
membantu penyusunan/menyempurnakan gugatan. Untuk itu Panitera atau 
Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat: 

- nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak; 

- pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan; 

- dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu 
oleh penggugat. 

Pasal 84 

 Cukup jelas. 

Pasal 85 

 Cukup jelas. 

Pasal 86 

 Cukup jelas. 

Pasal 87 

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, 
anggota federasi, maupun konfederasi. 

Pasal 88 

 Cukup jelas 

Pasal 89 

Cukup jelas 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan harus menjaga kerahasiannya, maka permintaan 
keterangan kepada pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti 
prosedur yang ditentukan. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 92 

Ketentuan sahnya persidangan dalam pasal ini dimaksudkan setiap sidang harus 
dihadiri oleh Hakim dan seluruh Hakim Ad-Hoc yang telah ditunjuk untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut. 

Pasal 93 

 Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

 Cukup jelas. 

Pasal 96 

Ayat (1) 

Permintaan putusan sela disampaikan bersama-sama dengan materi 
gugatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

 Cukup jelas. 

Pasal 98 

 Cukup jelas. 

Pasal 99 

 Cukup jelas. 

Pasal 100 

 Cukup jelas. 

Pasal 101 

 Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

 Cukup jelas. 

Pasal 104 

 Cukup jelas. 

Pasal 105 

 Cukup jelas. 

Pasal 106 

Dengan ketentuan ini berarti jangka waktu membuat putusan asli dan salinan 
putusan dibatasi selama 14 (empat belas) hari kerja agar tidak merugikan hak 
para pihak. 

Pasal 107 

 Cukup jelas. 

Pasal 108 

 Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

 Cukup jelas. 

Pasal 111 

Yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri setempat dalam pasal ini adalah Pengadilan 
Negeri yang memutus perkara tersebut. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas 

Pasal 114 

 Cukup jelas. 

Pasal 115 

 Cukup jelas. 

Pasal 116 

 Cukup jelas. 

Pasal 117 

 Cukup jelas. 

Pasal 118 

 Cukup jelas. 

Pasal 119 

 Cukup jelas. 

Pasal 120 

 Cukup jelas. 

Pasal 121 

 Cukup jelas. 

Pasal 122 

 Cukup jelas. 

Pasal 123 

 Cukup jelas. 

Pasal 124 

 Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Tenggang waktu dalam pasal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyediaan 
dan pengangkatan Hakim dan Hakim Ad Hoc, persiapan sarana dan prasarana 
seperti penyediaan kantor dan ruang sidang Pengadilan Hubungan Industrial. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4356