Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 disusun berdasarkan anggaran defisit yang ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 adalah pelaksanaan dari rencana pembangunan, sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 pada dasarnya merupakan rencana kerja pemerintahan negara, yang berlaku selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak bulan April sampai dengan Desember 2000, dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran utama pada upaya penanggulangan krisis ekonomi;

d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2000;

e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan
hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari
pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

3. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari bea masuk dan pungutan (pajak) ekspor.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima
negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian
pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara
bukan pajak lainnya.

6. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan
pemerintah luar negeri.

7. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

8. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah
pusat dan daerah, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran
bunga atas utang luar negeri, serta pembiayaan subsidi.

9. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan.

10. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek
pembangunan pada akhir tahun anggaran.

11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara
realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang
terjadi.

12. Sektor adalah kumpulan subsektor.

13. Subsektor adalah kumpulan program.

14. Pembiayaan Defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan
untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan
dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih.

15. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari
perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi privatisasi,
penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset perbankan dalam
rangka program restrukturisasi.

16. Pembiayaan Luar Negeri Bersih adalah semua pembiayaan yang berasal
dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman
program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok
utang/pinjaman luar negeri.

17. Pinjaman Program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar
negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat
dirupiahkan.

18. Pinjaman Proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar
negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari
sumber-sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c. Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 101.436.830.000.000,00 (seratus satu triliun
empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta
rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 51.459.677.000.000,00 (lima puluh satu
triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh
tujuh juta rupiah).

(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nihil).

(5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar
Rp 152.896.507.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun
delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh juta
rupiah).

Pasal 3

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
terdiri dari:

a. Pajak Dalam Negeri;

b. Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 95.538.030.000.000,00 (sembilan puluh
lima triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh juta
rupiah).

(3) Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.898.800.000.000,00
(lima triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar delapan
ratus juta rupiah).

(4) Jumlah Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp
101.436.830.000.000,00 (seratus satu triliun empat ratus tiga puluh
enam miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

(5) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam;

b. Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2) Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 40.082.374.600.000,00 (empat puluh
triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta
enam ratus ribu rupiah).

(3) Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
5.281.300.000.000,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh satu miliar
tiga ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.096.002.400.000,00
(enam triliun sembilan puluh enam miliar dua juta empat ratus ribu
rupiah).

(5) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
direncanakan sebesar Rp 51.459.677.000.000,00 (lima puluh satu triliun
empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh
juta rupiah).

(6) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat
ini.

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari:

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 155.424.600.000.000,00 (seratus lima puluh
lima triliun empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus juta
rupiah).

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 41.605.700.000.000,00 (empat puluh satu
triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

(4) Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun
Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
direncanakan sebesar Rp 197.030.300.000.000,00 (seratus sembilan puluh
tujuh triliun tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

(5) Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun
Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan
Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari Sektor dan Subsektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) ke dalam program dan kegiatan untuk Pengeluaran
Rutin, serta program dan proyek untuk Pengeluaran Pembangunan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

(1) Dengan jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000
sebesar Rp 152.896.507.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun
delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah
anggaran Belanja Negara sebesar Rp 197.030.300.000.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh triliun tiga puluh miliar tiga ratus
juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka dalam
Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp
44.133.793.000.000,00 (empat puluh empat triliun seratus tiga puluh
tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), yang akan
dibiayai dari Pembiayaan Defisit anggaran.

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber:

a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 25.400.000.000.000,00 (dua puluh
lima triliun empat ratus miliar rupiah);

b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 18.733.793.000.000,00
(delapan belas triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus
sembilan puluh tiga juta rupiah).

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan
dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 8

(1) Pada bulan Oktober tahun 2000, Pemerintah menyampaikan laporan
semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2000, sekaligus dengan pengajuan Rancangan Undang-undang
tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2000.

(2) Laporan semester I dan pengajuan Rancangan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Realisasi Pendapatan Negara;

b. Realisasi Pengeluaran Rutin;

c. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;

d. Realisasi Pembiayaan Defisit;

e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;

f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri;

g. Prognosa untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 9

(1) Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan
Tahun Anggaran 2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek,
dipindahkan ke Tahun Anggaran 2001 menjadi kredit anggaran Tahun
Anggaran 2001.

(2) Pemindahan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Realisasi dari pemindahan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa
Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2001.

Pasal 10

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 ditampung pada
pembiayaan dalam negeri dan dapat digunakan untuk membiayai defisit
anggaran tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 berdasarkan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2000
berakhir.

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 2000 berakhir, Pemerintah membuat
perhitungan anggaran negara mengenai pelaksanaan anggaran yang
bersangkutan.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan
Anggaran Negara setelah perhitungan anggaran negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
paling lambat 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 2000
berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
(Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan,
dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini berlaku selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 1
April sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2000 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2000 Pj. SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Berbagai tekanan ekonomi baik internal maupun eksternal, yang diawali
oleh melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang
dolar Amerika sejak pertengahan tahun 1997, telah mengakibatkan
perekonomian Indonesia dilanda krisis selama lebih dari dua tahun
terakhir. Kondisi fundamental ekonomi nasional yang lemah, serta
sektor produksi yang mengalami kesulitan dalam menggerakkan kegiatan
usahanya, bahkan tidak sedikit pula yang terpaksa menghentikan
kegiatan usahanya, telah mengakibatkan berkurangnya kontribusi usaha
swasta dalam pemulihan ekonomi. Dalam kondisi yang demikian, peranan
pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan ekonomi,
terutama bagi kelompok masyarakat yang menderita akibat terjadinya
krisis ekonomi. Hal ini dilaksanakan melalui kebijakan fiskal, yaitu
dengan melakukan program penyelamatan dan pemulihan (rescue and
recovery) ekonomi nasional. Pelaksanaan kebijakan dimaksud sejauh
mungkin diupayakan agar dapat berjalan seiring dengan kebijakan di
bidang moneter, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, nilai
tukar dan lalu lintas devisa, serta kebijakan di sektor riil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2000,
merupakan APBN tahun awal dari era pemerintahan baru, yang berlaku
untuk 9 (sembilan) bulan yaitu dari tanggal 1 April sampai dengan 31
Desember 2000. APBN ini disusun dengan mengacu pada Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004. Sesuai dengan arah kebijakan
yang digariskan dalam GBHN Tahun 1999-2004, kebijakan fiskal
tahun anggaran 2000 senantiasa memperhatikan prinsip transparan,
disiplin, adil, efisien dan efektif, yang diiringi dengan upaya
peningkatan penerimaan negara dan penurunan ketergantungan dana dari
luar negeri. Demikian pula dalam upaya menyehatkan anggaran negara,
upaya pengurangan pembiayaan subsidi dan pinjaman luar negeri akan
dilaksanakan secara bertahap, yang diiringi dengan upaya peningkatan
penerimaan perpajakan yang progresif, adil dan jujur, serta
penghematan pengeluaran negara.

Sejalan dengan upaya untuk menciptakan prinsip transparansi dan
disiplin anggaran negara, serta untuk menyesuaikan dengan standar
statistik keuangan pemerintah yang berlaku secara internasional, dalam
APBN Tahun Anggaran 2000 dilakukan perubahan struktur APBN. Dengan
adanya perubahan tersebut, APBN yang semula berdasarkan prinsip
anggaran berimbang dan dinamis, dalam Tahun Anggaran 2000 mengalami
perubahan dan penyempurnaan yang cukup mendasar, yaitu menjadi
anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari
dalam negeri dan luar negeri. Perubahan tersebut pada dasarnya
merupakan penyempurnaan atas klasifikasi anggaran sebelumnya, agar
dapat memberikan informasi yang transparan mengenai proporsi dan
perubahan dalam pendapatan, belanja, pinjaman dan pengembalian, serta
defisit anggaran dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup
defisit tersebut.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja negara dan sekaligus menjaga
kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian
sumber-sumber penerimaan dalam negeri, baik penerimaan perpajakan
maupun penerimaan negara bukan pajak, akan terus ditingkatkan.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan
efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan
beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan
kesejahteraan aparatur negara, dan upaya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi defisit
anggaran diupayakan penangguhan pembayaran sebagian cicilan pokok
utang luar negeri (rescheduling), terutama untuk utang bilateral dan
fasilitas kredit ekspor. Di lain pihak, penyediaan anggaran subsidi
akan dilakukan secara selektif dan transparan.

Di sisi pengeluaran pembangunan, anggaran belanja pembangunan
diharapkan dapat berperan mempercepat proses stabilisasi dan reformasi
struktural, mengingat dalam masa krisis ekonomi dewasa ini sektor
masyarakat dan dunia usaha (swasta) belum mampu menjadi lokomotif
kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan itu, dilaksanakan penajaman
prioritas alokasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran belanja pembangunan, penundaan proyek-proyek dan kegiatan
pembangunan yang belum mendesak, serta penyediaan tambahan anggaran
untuk meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
Dalam lingkup sektoral, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan
diberikan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan penciptaan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemenuhan kebutuhan pokok dan
pengembangan produksi pangan dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial, operasi dan pemeliharaan
proyek prasarana dan sarana dasar, serta pelaksanaan otonomi yang luas
kepada daerah.

Lebih rendahnya penerimaan dalam negeri dibanding dengan perkiraan
kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya perkiraan defisit
dalam APBN Tahun Anggaran 2000. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik
yang berasal dari pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam GBHN
Tahun 1999-2004, penggunaan pinjaman luar negeri dilaksanakan secara
optimal guna membiayai kegiatan ekonomi yang produktif yaitu untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan yang memiliki prioritas tinggi,
mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta
dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara,
baik pendapatan dan belanja negara maupun pengawasannya terus
ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi pengelolaan dan
disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa
kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian
proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2000 dipindahkan
kepada Tahun Anggaran 2001, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran
2001.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 disusun berdasarkan
asumsi sebagai berikut:

a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan
yang lebih baik;

b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami pemulihan
dari krisis ekonomi, sehingga diperkirakan mulai mengalami pertumbuhan
yang positif;

c. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus
meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas
alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan
pembangunan terus ditingkatkan;

d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan
pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil
dan terjangkau oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan;

e. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati
hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih
besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang
digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang
ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat
dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam
pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara
pandang dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Pengertian ini diperlukan
karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan
besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2000, perencanaan hibah
ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil).

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 101.436.830.000.000,00 yang terdiri
dari: (dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri 95.538.030.000.000,00

0110 Pajak penghasilan nonmigas 44.188.900.000.000,00

0120 Pajak penghasilan migas 10.035.630.000.000,00

0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas
barang mewah (PPN dan PPnBM) 27.002.300.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.375.700.000.000,00

0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
525.000.000.000,00

0160 Cukai 10.271.800.000.000,00

0170 Pajak lainnya (Bea meterai) 1.138.700.000.000,00

b. Pajak perdagangan internasional 5.898.800.000.000,00

0210 Bea masuk 4.976.300.000.000,00

0230 Pungutan (pajak) ekspor 922.500.000.000,00

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 51.459.677.000.000,00 terdiri
dari: (dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam 40.082.374.600.000,00

0310 Penerimaan minyak bumi 25.311.350.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam 7.918.120.000.000,00

0330 Penerimaan pertambangan umum 619.000.000.000,00

0340 Penerimaan kehutanan 6.208.904.600.000,00

0350 Penerimaan perikanan 25.000.000.000,00

b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara
5.281.300.000.000,00

0410 Bagian laba dari BUMN 5.281.300.000.000,00

c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 6.096.002.400.000,00

0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 16.441.200.000,00

0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 1.064.300.000,00

0512 Penjualan hasil peternakan 5.563.200.000,00

0513 Penjualan hasil perikanan 807.200.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan 3.200.000.000,00

0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 243.000.000,00

0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya
827.900.000,00

0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 4.132.500.000,00

0519 Penjualan lainnya 603.100.000,00

0520 Penjualan aset tetap 13.374.500.000,00

0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 234.300.000,00

0522 Penjualan kendaraan bermotor 342.400.000,00

0523 Penjualan sewa beli 12.058.400.000,00

0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan
739.400.000,00

0530 Pendapatan sewa 7.053.600.000,00

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 3.329.900.000,00

0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 1.945.100.000,00

0533 Sewa benda-benda bergerak 1.052.800.000,00

0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 725.800.000,00

0540 Pendapatan jasa I 430.265.900.000,00

0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum 170.800.000,00

0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB
123.640.000.000,00

0545 Pendapatan hak dan perijinan 179.418.400.000,00

0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan
4.248.800.000,00

0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan 2.645.200.000,00

0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan
120.142.700.000,00

0550 Pendapatan jasa II 128.817.800.000,00

0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 35.928.800.000,00

0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda
1.764.800.000,00

0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 2.400.800.000,00

0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa
2.440.000.000,00

0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 48.000.000,00

0557 Pendapatan bea lelang 32.000.000.000,00

0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara
48.400.000.000,00

0559 Pendapatan jasa lainnya 5.835.400.000,00

0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 27.060.000.000,00

0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.123.818.900.000,00

0581 Pendapatan penjualan swadana 19.837.700.000,00

0582 Pendapatan sewa swadana 1.398.100.000,00

0583 Pendapatan jasa swadana 1.102.583.100.000,00

0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 10.105.600.000,00

0611 Legalisasi tanda tangan 64.000.000,00

0612 Pengesahan surat di bawah tangan 40.000.000,00

0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan
860.000.000,00

0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 8.000.000.000,00

0615 Ongkos perkara 661.600.000,00

0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 480.000.000,00

0710 Pendapatan pendidikan 5.214.800.000,00

0711 Uang pendidikan 4.564.200.000,00

0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
650.400.000,00

0719 Pendapatan pendidikan lainnya 200.000,00

0780 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00

0781 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00

0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan
27.511.900.000,00

0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 1.376.600.000,00

0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 1.600.000.000,00

0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 24.127.200.000,00

0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya
408.100.000,00

0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
4.804.300.000,00

0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 1.088.900.000,00

0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 400.000,00

0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.373.800.000,00

0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya
2.341.200.000,00

0840 Pendapatan pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)
2.815.750.000.000,00

0841 Pendapatan pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)
2.815.750.000.000,00

0880 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00

0881 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00

0890 Pendapatan lain-lain 813.445.700.000,00

0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 815.800.000,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
2.068.400.000,00

0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
negara 1.427.800.000,00

0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah
otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 191.792.000.000,00

0899 Pendapatan anggaran lainnya 617.341.700.000,00

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 155.424.600.000.000,00 terdiri dari:
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI 102.329.703.000,00

01.1 Subsektor Industri 102.329.703.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 5.503.248.927.000,00

02.1 Subsektor Pertanian 260.715.683.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan
5.242.533.244.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN 13.902.439.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 0,00 03.2 Subsektor
Irigasi 13.902.439.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA 329.383.176.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja 329.383.176.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN
KOPERASI 104.282.377.345.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 96.273.900.000,00 05.2
Subsektor Perdagangan Luar Negeri 62.409.488.000,00 05.3 Subsektor
Pengembangan Usaha Nasional 0,00 05.4 Subsektor Keuangan
104.103.589.894.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
20.104.063.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 316.630.406.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan 17.136.541.000,00 06.2 Subsektor
Transportasi Darat 30.200.418.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut
157.971.382.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 58.807.019.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan
(SAR) 52.515.046.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 330.055.498.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan 323.501.827.000,00 07.2 Subsektor Energi
6.553.671.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI 105.512.199.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata 29.492.767.000,00 08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi 76.019.432.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 18.248.821.669.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 18.238.015.996.000,00 09.2 Subsektor
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 10.805.673.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 344.176.558.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 8.972.661.000,00 10.2 Subsektor Tata
Ruang 335.203.897.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 6.454.363.321.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan 5.959.645.986.000,00 11.2 Subsektor
Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 388.295.820.000,00 11.3
Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa 96.673.421.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
9.748.094.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 418.698.831.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 418.698.831.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN
REMAJA 768.111.878.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 56.123.056.000,00 13.2 Subsektor
Kesehatan 711.988.822.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 0,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 22.177.802.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 6.441.082.000,00 14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 15.736.720.000,00

15 SEKTOR AGAMA 1.095.806.601.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 249.335.662.000,00 15.2
Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 846.470.939.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 448.900.091.000,00

16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 0,00 16.2 Subsektor Ilmu
Pengetahuan Terapan dan Dasar 260.105.968.000,00 16.3 Subsektor
Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
40.085.538.000,00 16.4 Subsektor Kelautan 0,00 16.5 Subsektor
Kedirgantaraan 1.883.011.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 146.825.574.000,00

17 SEKTOR HUKUM 888.451.391.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 780.134.302.000,00 17.2
Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 108.317.089.000,00 17.3 Subsektor
Sarana dan Prasarana Hukum 0,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 5.427.485.766.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.107.435.916.000,00 18.2 Subsektor
Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 320.049.850.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA 1.588.311.119.000,00

19.1 Subsektor Politik 112.039.114.000,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri 1.436.345.076.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa 39.926.929.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 8.735.855.280.000,00

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 0,00 20.2
Subsektor Tentara Nasional Indonesia 5.407.383.087.000,00 20.3
Subsektor Kepolisian 3.158.608.173.000,00 20.4 Subsektor Pendukung
169.864.020.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 41.605.700.000.000,00
terdiri dari: (dalam rupiah)

Nilai Rupiah Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah dan Kredit Ekspor

01 SEKTOR INDUSTRI 83.813.000.000,00 58.879.700.000,00
142.692.700.000,00 01.1 Subsektor Industri 83.813.000.000,00
58.879.700.000,00 142.692.700.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 1.100.470.000.000,00
1.652.742.000.000,00 2.753.212.000.000,00 02.1 Subsektor Pertanian
1.091.220.000.000,00 1.598.369.000.000,00 2.689.589.000.000,00 02.2
Subsektor Kehutanan 9.250.000.000,00 54.373.000.000,00
63.623.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN 848.745.000.000,00 1.370.263.000.000,00
2.219.008.000.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
185.620.000.000,00 727.659.000.000,00 913.279.000.000,00 03.2
Subsektor Irigasi 663.125.000.000,00 642.604.000.000,00
1.305.729.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA 410.010.000.000,00 0,00 410.010.000.000,00 04.1
Subsektor Tenaga Kerja 410.010.000.000,00 0,00 410.010.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI 707.610.000.000,00 162.271.400.000,00 869.881.400.000,00 05.1
Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 15.365.000.000,00 19.013.400.000,00
34.378.400.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
37.675.000.000,00 2.079.000.000,00 39.754.000.000,00 05.3 Subsektor
Pengembangan Usaha Nasional 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 423.440.000.000,00 129.679.000.000,00
553.119.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
227.980.000.000,00 11.500.000.000,00 239.480.000.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 701.230.000.000,00
2.518.429.900.000,00 3.219.659.900.000,00 06.1 Subsektor Prasarana
Jalan 440.000.000.000,00 1.308.087.000.000,00 1.748.087.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 116.000.000.000,00
451.480.000.000,00 567.480.000.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut
57.390.000.000,00 424.380.600.000,00 481.770.600.000,00 06.4 Subsektor
Transportasi Udara 81.775.000.000,00 334.482.300.000,00
416.257.300.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 6.065.000.000,00 0,00 6.065.000.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 406.620.000.000,00
1.377.167.000.000,00 1.783.787.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan
38.270.000.000,00 0,00 38.270.000.000,00 07.2 Subsektor Energi
368.350.000.000,00 1.377.167.000.000,00 1.745.517.000.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 57.780.000.000,00
667.004.900.000,00 724.784.900.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata
27.460.000.000,00 17.500.000.000,00 44.960.000.000,00 08.2 Subsektor
Pos dan Telekomunikasi 30.320.000.000,00 649.504.900.000,00
679.824.900.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 15.797.565.000.000,00
1.109.646.000.000,00 16.907.211.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah 15.421.230.000.000,00 1.109.646.000.000,00
16.530.876.000.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 376.335.000.000,00 0,00 376.335.000.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 107.880.000.000,00
443.461.400.000,00 551.341.400.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
70.595.000.000,00 361.857.000.000,00 432.452.000.000,00 10.2 Subsektor
Tata Ruang 37.285.000.000,00 81.604.400.000,00 118.889.400.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.628.015.000.000,00
2.768.795.000.000,00 5.396.810.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan
2.431.250.000.000,00 2.670.098.000.000,00 5.101.348.000.000,00 11.2
Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 133.450.000.000,00
98.459.000.000,00 231.909.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
31.680.000.000,00 0,00 31.680.000.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan
Olah Raga 31.635.000.000,00 238.000.000,00 31.873.000.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 144.530.000.000,00
206.117.100.000,00 350.647.100.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 144.530.000.000,00 206.117.100.000,00
350.647.100.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN
REMAJA 802.976.000.000,00 1.505.621.800.000,00 2.308.597.800.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 110.121.000.000,00
75.412.500.000,00 185.533.500.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan
682.715.000.000,00 1.430.209.300.000,00 2.112.924.300.000,00 13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 10.140.000.000,00 0,00
10.140.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 222.280.000.000,00
496.303.400.000,00 718.583.400.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman 214.730.000.000,00 488.162.400.000,00 702.892.400.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 7.550.000.000,00
8.141.000.000,00 15.691.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA 31.650.000.000,00 4.850.000.000,00 36.500.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 20.835.000.000,00
4.850.000.000,00 25.685.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama 10.815.000.000,00 0,00 10.815.000.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 330.689.000.000,00
317.563.000.000,00 648.252.000.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi 90.245.000.000,00 175.098.000.000,00 265.343.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 29.390.000.000,00
0,00 29.390.000.000,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 43.144.000.000,00 34.400.000.000,00
77.544.000.000,00 16.4 Subsektor Kelautan 35.509.000.000,00
5.065.000.000,00 40.574.000.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan
25.945.000.000,00 66.000.000.000,00 91.945.000.000,00 16.6 Subsektor
Sistem Informasi dan Statistik 106.456.000.000,00 37.000.000.000,00
143.456.000.000,00

17 SEKTOR HUKUM 131.002.000.000,00 0,00 131.002.000.000,00 17.1
Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 17.672.000.000,00 0,00
17.672.000.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
38.065.000.000,00 0,00 38.065.000.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan
Prasarana Hukum 75.265.000.000,00 0,00 75.265.000.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 301.069.000.000,00
201.584.400.000,00 502.653.400.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara
255.429.000.000,00 201.584.400.000,00 457.013.400.000,00 18.2
Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
45.640.000.000,00 0,00 45.640.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN
MEDIA MASSA 44.266.000.000,00 0,00 44.266.000.000,00 19.1 Subsektor
Politik 1.665.000.000,00 0,00 1.665.000.000,00 19.2 Subsektor Hubungan
Luar Negeri 11.990.000.000,00 0,00 11.990.000.000,00 19.3 Subsektor
Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 30.611.000.000,00 0,00
30.611.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 717.500.000.000,00
1.169.300.000.000,00 1.886.800.000.000,00 20.1 Subsektor Rakyat
Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 6.050.000.000,00 0,00
6.050.000.000,00 20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia
415.445.000.000,00 0,00 415.445.000.000,00 20.3 Subsektor Kepolisian
127.000.000.000,00 0,00 127.000.000.000,00 20.4 Subsektor Pendukung
169.005.000.000,00 1.169.300.000.000,00 1.338.305.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini
ditetapkan pada bulan April 2000.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 25.400.000.000.000,00 terdiri dari:
(dalam rupiah)

a. Privatisasi 6.500.000.000.000,00 b. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 18.900.000.000.000,00 c. Penjualan obligasi
dalam negeri 0,00

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 18.733.793.000.000,00 terdiri
dari: (dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 27.329.793.000.000,00 -
Penarikan pinjaman program 11.299.793.000.000,00 - Penarikan pinjaman
proyek 16.030.000.000.000,00 Dikurangi dengan:

b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri 8.596.000.000.000,00

Pasal 8

Ayat (1) Mengingat Tahun Anggaran 2000 merupakan tahun anggaran
transisional dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan, yang dimulai dari
1 April 2000 dan berakhir pada 31 Desember 2000, maka pengajuan
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 diajukan bersamaan waktunya dengan
penyampaian laporan semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000. Hal ini dimaksudkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
bersama dengan Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk membahas
penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehubungan dengan
adanya perkembangan dan perubahan perekonomian yang berpengaruh
terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2000.

Ayat (2) Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca
pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor
bukan Pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan
devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Belanja
Rutin Daerah serta Pengeluaran Pembangunan dan Belanja Pembangunan
Daerah sulit untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam
bentuk prognosa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku
adalah:

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang, dan belanja modal;

2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan
perincian lebih lanjut pos; dan

3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara
(PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah
tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3944

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2000
_