Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD
LABOUR (KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), dan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989;

c. bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kedelapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999, telah menyetujui Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

d. bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182
CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF
THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI
PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 1

Mengesahkan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang naskah
aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro
Peraturan Perundang-undangan I,

ttd. Lambock V. Nahattands

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND
IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD
LABOUR (KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)

I. UMUM

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak
dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal
sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO
di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959
tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.
Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk
menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat
perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.
Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau
International Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai,
menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga
internasional dimaksud.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang
disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan
puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu
Konvensi yang melindungi hak asasi anak.

Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah
meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, maka "anak" berarti semua
orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja merupakan instrumen dasar tentang kerja *10270
anak.

2. Di samping Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tersebut, dipandang
perlu untuk menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk
melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak yang
akan melengkapi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973.

3. Konvensi mengenai Hak Anak telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada
tanggal 20 Nopember 1989.

4. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diatur oleh
instrumen internasional lainnya khususnya Konvensi ILO No. 29 Tahun
1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi Tambahan PBB mengenai
Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-lembaga serta
Praktek-Praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan Tahun 1956.

III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI

1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional,
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam
sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Untuk itu bangsa Indonesia bertekad melindungi hak asasi anak sesuai
dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang
Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan
DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan
hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tanggal
30 September 1990, mengenai Hak-hak Anak. Di samping itu Indonesia
telah meratifikasi 7 (tujuh) Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar
pekerja, termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999.

4. Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan
perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan
hak anak. Oleh karena itu, pengesahan Konvensi ini dimaksudkan untuk
menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak
serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif
sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk
tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan
praktek pelacuran, pornografi, narkotika, dan psikotropika.
Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang
sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak-anak.

5. Pengesahan Konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam
memajukan dan melindungi hak asasi anak sebagaimana diuraikan pada
butir 4. Hal ini akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan
memantapkan kepercayaan masyarakat Internasional.

IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil
tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun.

3. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah:

(a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan
perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan
anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik
bersenjata;

(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk
produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan
terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan
sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

(d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan
dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun
program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak.

5. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil
langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara
efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

6. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan
pelaksanaannya.

V. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dalam
bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3941

 Catatan

International Labour Conference

CONVENTION 182

CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE
ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ADOPTED BY THE
CONFERENCE AT ITS EIGHTY-SEVENTH SESSION, GENEVA, 17 JUNE 1999

AUTHENTIC TEXT

Convention 182

CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE
ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR

The General Conference of the International Labour Organization.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International Labour Office, and having met in its 87th Session on 1
June 1999, and

Considering the need to adopt new instruments for the prohibition and
elimination of the worst forms of child labour, as the main priority
for national and international action, including international
cooperation and assistance, to complement the Convention and the
Recommendation concerning Minimum Age for Admission to Employment,
1973, which remain fundamental instruments on child labour, and

Considering that the effective elimination of the worst forms of child
labour requires immediate and comprehensive action, taking into
account the Importance of free basic education and the need to remove
the children concerned from all such work and to provide for their
rehabilitation and social integration while addressing the needs of
their families, and

Recalling the resolution concerning the elimination of child labour
adopted by the International Labour Conference at its 83rd Session in
1996, and

Recognizing that child labour is to a great extent caused by poverty
and that the long-term solution lies in sustained economic growth
leading to social progress, in particular poverty alleviation and
universal education, and Recalling the Convention on the Rights of the
Child adopted by the United Nations General Assembly on 20 November
1989, and

Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work and its Follow-up, adopted by the International Labour Conference
at its 86th Session in 1998, and

Recalling that some of the worst forms of child labour are covered by
other international instruments, in particular the Forced Labour
Convention, 1930, and the United Nations Supplementary Convention on
the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and
Practices Similar to Slavery, 1956, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to
child labour, which is the fourth item on the agenda of the session,
and

Having determined that these proposals shall take the form of
an international Convention;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine
hundred and ninety-nine the following Convention, which may be cited
as the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999.

Article 1

Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and
effective measures to secure the prohibition and elimination of the
worst forms of child labour as a matter of urgency.

Article 2

For the purposes of this Convention, the term "child" shall apply so
all persons under the age of 18.

Article 3

For the purposes of this Convention, the term "the worst forms of
child labour" comprises:

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the
sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced
or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of
children for use in armed conflict;

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for
the production of pornography or for pornographic performances;

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities,
in particular for the production and trafficking of drugs as defined
in the relevant international treaties;

(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is
carried out, is likely to harm the health, safety or morals of
children.

Article 4

1. The types of work referred to under Article 3(d) shall be
determined by national laws or regulations or by the competent
authority, after consultation with the organizations of employers and
workers concerned, taking into consideration relevant international
standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of the Worst Forms of
Child Labour Recommendation, 1999.

2. The competent authority, after consultation with the organizations
of employers and workers concerned, shall identify where the types of
work so determined exist.

3. The list of the types of work determined under paragraph 1 of this
Article shall be periodically examined and revised as necessary, in
consultation with the organizations of employers and workers
concerned.

Article 5

Each Member shall, after consultation with employers' and workers'
organizations, establish or designate appropriate mechanisms to
monitor the implementation of the provisions giving effect to this
Convention.

Article 6

1. Each Member shall design and implement programmes of action to
eliminate as a priority the worst forms of child labour.

2. Such programmes of action shall be designed and implemented in
consultation with relevant government institutions and employers' and
workers' organizations, taking into consideration the views of other
concerned groups as appropriate.

Article 7

1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the
effective implementation and enforcement of the provisions giving
effect to this Convention including the provision and application of
penal sanctions or, as appropriate, other sanctions.

2. Each Member shall, taking into account the importance of education
in eliminating child labour, take effective and time-bound measures
to:

(a) prevent the engagement of children in the worst forms of child
labour;

(b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the
removal of children from the worst forms of child labour and for their
rehabilitation and social integration;

(c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and
appropriate, vocational training, for all children removed from the
worst forms of child labour;

(d) identify and reach out to children at special risk; and

(e) take account of the special situation of girls.

3. Each Member shall designate the competent authority responsible for
the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

Article 8

Members shall take appropriate steps to assist one another in giving
effect to the provisions of this Convention through enhanced
international cooperation and/or assistance including support for
social and economic development, poverty eradication programmes and
universal education.

Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to
the Director - General of the International Labour Office for
registration.

Article 10

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the
International Labour Organization whose ratifications have been
registered with the Director-General of the International Labour
Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the
ratifications of two Members have been registered with the
Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12
months after the date on which its ratification has been registered.

Article 11

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after
the expiration of ten years from the date on which the Convention
first comes into force, by an act communicated to the Director-General
of the International Labour Office for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year after the date on which it is
registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not,
within the year following the expiration of the period of ten years
mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at
the expiration of each period of ten years under the terms provided
for in this Article.

Article 12

1. The Director-General of the International Labour Office shall
notify all Members of the International Labour Organization of the
registration of all ratifications and acts of denunciation
communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration
of the second ratification, the Director-General shall draw the
attention of the Members of the Organization to the date upon which
the Convention shall come into force.

Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall
communicate to the Secretary-General of the United Nations, for
registration in accordance with article 102 of the Charter of the
United Nations, full particulars of all ratifications and acts of
denunciation registered by the Director-General in accordance with the
provisions of the preceding Articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the
International Labour Office shall present to the General Conference a
report on the working of this Convention and shall examine the
desirability of placing on the agenda of the Conference the question
of its revision in whole or in part.

Article 15

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this
Convention in whole or in part, then, unless the new Convention
otherwise provides

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention
shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention,
notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the
new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into
force, this Convention shall cease to be open to ratification by the
Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual
form and content for those Members which have ratified it but have not
ratified the revising Convention.

Article 16

The English and French version of the text of this Convention are
equally authoritative.

The text of the Convention as here presented is a true copy of the
text authenticated by the signatures of the President of the
International Labour Conference and of the Director-General of the
International Labour Office.

Certified true and complete copy.

For the Director-General of the International Labour Office:

The foregoing is the authentic text of the Convention unanimously
adopted by the General Conference of the International Labour
Organization during its Eighty-seventh Session which was held at
Geneva and declared closed on 17 June 1999.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day
of June 1999.

The President of the Conference, ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

The Director-General of the International Labour Office,

JUAN SOMAVIA

Konferensi Ketenagakerjaan Internasional

KONVENSI 182

KONVENSI MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK YANG DISETUJUI OLEH
KONFERENSI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL PADA ACARA SIDANGNYA YANG
KEDELAPAN PULUH TUJUH DI JENEWA PADA TANGGAL 17 JUNI 1999

Konvensi 182

KONVENSI MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA UNTUK PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Konferensi Umum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,

Setelah diundang ke Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan
Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang ke-87 pada tanggal
1 Juni 1999, dan

Menimbang, perlunya menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru
untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak, sebagai prioritas utama untuk aksi nasional dan internasional,
termasuk kerja sama dan bantuan internasional, untuk melengkapi
Konvensi dan Rekomendasi yang berkenaan dengan Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja, 1973, yang merupakan instrumen dasar tentang
kerja anak, dan

Menimbang, bahwa penghapusan secara efektif bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak memerlukan tindakan segera dan komprehensif,
dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar secara cuma-cuma
dan keburuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk terburuk
kerja anak itu dan untuk mengupayakan rehabilitasi dan integrasi
sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka, dan

Mengingat, resolusi mengenai penghapusan kerja anak yang diterima oleh
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada sidangnya yang ke-83
pada tahun 1996, dan

Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan
dan bahwa penyelesaian jangka panjang terletak pada pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan menuju ke arah kemajuan sosial,
khususnya penanggulangan kemiskinan serta wajib belajar, dan

Mengingat, Konvensi mengenai Hak Anak yang diterima oleh Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan

Mengingat, Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat
Kerja beserta Tindak Lanjutnya, yang diterima oleh Konferensi
Ketenagakerjaan Internasional pada sidangnya yang ke-86 pada tahun
1998, dan

Mengingat, bahwa beberapa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
telah diatur oleh instrumen internasional lainnya, khususnya Konvensi
Kerja Paksa, 1930, dan Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan
Lembaga-Lembaga serta Praktik-Praktik Perbudakan atau Sejenis
Perbudakan, 1956, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu yang
berkaitan dengan kerja anak, yang merupakan butir keempat dalam agenda
acara sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk
konvensi internasional;

Menyetujui pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan, konvensi ini, yang dapat disebut
Konvensi Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999.

Pasal 1

Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan
segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak.

Pasal 2

Dalam konvensi ini, istilah "anak" berarti semua orang yang berusia di
bawah 18 tahun.

Pasal 3

Dalam konvensi ini, istilah "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak" mengandung pengertian :

(a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan,
seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage)
dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan
anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik
bersenjata;

(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk
produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram,
khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana
diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

(d) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu
dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral
anak-anak.

Pasal 4

1. Jenis-jenis pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 (d) wajib diatur
oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau oleh pihak yang
berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan
pekerja terkait, dengan mempertimbangkan standar internasional yang
relevan khususnya paragraf 3 dan paragraf 4 dari Rekomendasi mengenai
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999.

2. Pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi
pengusaha dan pekerja terkait, wajib mengidentifikasi tempat-tempat
jenis pekerjaan itu berada.

3. Daftar jenis pekerjaan yang disebutkan dalam paragraf 1 pasal ini
wajib dikaji ulang secara berkala dan direvisi bilamana perlu, melalui
konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait.

Pasal 5

Setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan
pekerja, wajib membuat atau menetapkan mekanisme yang sesuai untuk
memantau pelaksanaan ketentuan yang membuat konvensi ini berlaku.

Pasal 6

1. Setiap anggota wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
sebagai prioritas.

2. Program-program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui
konsultasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan
pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok
terkait lainnya sebagaimana perlunya.

Pasal 7

1. Setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk
memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini
dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan
dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana
perlunya.

2. Setiap anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan
dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan
terikat waktu untuk :

(a) mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak;

(b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai dan membebaskan
anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk
rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;

(c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila
mungkin dan sesuai, pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah
dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

(d) mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak berisiko khusus; dan

(e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

3. Setiap anggota wajib menunjuk pihak berwenang yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan
konvensi ini.

Pasal 8

Anggota wajib mengambil langkah yang sesuai untuk membantu satu sama
lain dalam memberlakukan ketentuan konvensi ini melalui peningkatan
kerjasama dan/atau bantuan internasional termasuk dukungan pembangunan
sosial dan ekonomi, program-program penanggulangan kemiskinan, dan
wajib belajar.

Pasal 9

Ratifikasi resmi konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur
Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.

Pasal 10

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur
Jenderal.

2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal
ratifikasi oleh dua anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional
telah didaftar oleh Direktur Jenderal.

3. Selanjutnya, konvensi ini akan berlaku bagi setiap anggota dua
belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 11

1. Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat membatalkannya,
setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal konvensi
ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur
Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.
Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal
pendaftarannya.

2. Setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang dalam
waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana
tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan
menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun
lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu
berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam
pasal ini.

Pasal 12

1. Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib
memberitahukan kepada segenap anggota Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional tentang pendaftaran semua pengesahan dan pembatalan yang
disampaikan kepadanya oleh anggota organisasi.

2. Pada saat memberitahukan kepada anggota organisasi tentang
pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur
Jenderal wajib meminta perhatian anggota organisasi mengenai tanggal
mulai berlakunya konvensi ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib
menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan
yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 14

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan
Internasional wajib menyampaikan kepada konferensi, laporan mengenai
pelaksanaan konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya
mengagendakan dalam konvensi, perubahan konvensi ini seluruhnya atau
sebagian.

Pasal 15

1. Jika koferensi menyetujui konvensi baru yang memperbaiki konvensi
ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali konvensi baru menentukan
lain, maka:

(a) ratifikasi oleh anggota atas konvensi baru yang memperbaiki,
secara hukum berarti pembatalan atas konvensi ini tanpa mengurangi
ketentuan dalam Pasal 5 di atas, jika dan bilamana konvensi
baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;

(b) sejak tanggal konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, konvensi
ini tidak dapat disahkan lagi oleh anggota.

2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi
anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum mengesahkan konvensi
yang memperbaikinya.

Pasal 16

Naskah konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sama-sama
resmi.

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2000