Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 1950 
TENTANG 
PENGHAPUSAN PENGADILAN-PENGADILAN LANDGERECHT 
DAN APPELRAAD DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILA
N NEGERI 
DAN PENGADILAN TINGGI 
Presiden Republik Indonesia Serikat 
Menimbang :  
1. 
bahwa  perlu  mengadakan  peraturan  penghapusan  pen
gadilan  Landgerecht  dan  Appelraad  dan 
pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
 di Jakarta;  
2. 
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perat
uran ini perlu segera diadakan.  
Mengingat : pasal-pasal 123, 139, 140, 147, 149 da
n 193 Konstitusi.  
Mendengar : Senat.  
MEMUTUSKAN :  
Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG  DARURAT  TENTANG  PENGHAPUSAN  PENGADIL
AN  LANDGERECHT 
DAN   APPELRAAD   DAN   PEMBENTUKAN   PENGADILAN   NEGERI   DAN
   PENGADILAN   TINGGI  DI 
JAKARTA.  
Pasal 1.  
Pada saat peraturan ini diumumkan dihapuskan :  
a. 
Landgerecht dan Appelraad di Jakarta. 
b. 
Kejaksaan pada Landgerecht tersebut. 
Pasal 2.  
Pada saat tersebut dalam pasal 1 di Jakarta diadak
an :  
a. 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 
b. 
Kejaksaan pada Pengadilan Negeri tersebut. 
Pasal 3.  
Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  tersebut, 
begitupun Kejaksaan pada  Pengadilan  Negeri 
tersebut, masing-masing disusun dan mempunyai kekua
saan serta daerah-hukum, begitupun menjalankan 
tugas  dan  kekuasaan  Landgerecht  dan  Appelraad,  Keja
ksaan  pada  Landgerecht,  yang  masing-masing 
dihapuskan  itu,  menurut  peraturan-peraturan  yang  te
lah  ada  dan  dipakai  untuk  Land-  gerecht  dan 
Appelraad dan untuk Kejaksaan pada Landgerecht itu.
Pasal 4.  
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari peratura
n ini diumumkan. 
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  meme
rintahkan  pengumuman  Undang-undang 
Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia Serikat.   
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 1950. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
SOEKARNO  
MENTERI KEHAKIMAN  
SOEPOMO  
Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN  
SOEPOMO    
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 27 
PENJELASAN 
Tak  perlu  kiranya  dibentangkan  betapa  perlunya  peng
gantian  badan-badan  pengadilan  dari  zaman  pre-
federal dahulu dengan badan-badan pengadilan baru m
enurut tata hukum baru R.I.S. Sebagai satu langkah 
yang  segera  dapat  dijalankan  untuk  maksud  tersebut,
  ialah  penggantian  Landgerecht  dan  Appelraad  di 
Jakarta  dengan  Pengadilan  Negeri  serta  Pengadilan T
inggi. Pun Kejaksaan  Landgerecht di Jakarta  harus 
menjadi Kejaksaan Pengadilan Negeri.  
Adapun terhadap Landgerecht dan Appelraad di tempat
-tempat lain tak dapat diambil tindakan demikian it
u, 
oleh karena ini adalah haknya daerah-daerah yang be
rsangkutan masing-masing.  
Dengan   anak   kalimat   "begitupun   menjalankan   tugas   da
n   kekuasaan   Landgerecht   dan   Appelraad, 
Kejaksaan  pada  Landgerecht  yang  masing-masing  dihap
uskan  itu"  (pasal  3)  dimaksudkan  pula,  bahwa 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, begitupun 
Kejaksaan pada Pengadilan Negeri itu, berkewajiban 
untuk menyelesaikan segala perkara, yang pada saat 
penghapusan Landgerecht Appelraad dan Kejaksaan 
pada Landgerecht tersebut, masih bergantung pada da
n belum diselesaikan oleh kedua badan pengadilan 
masing-masing dan Kejaksaan ini.   
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
4