Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa bangunan gedung penting sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran
yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa bangunan gedung harus
diselenggarakan secara tertihuruf b, diwujudkan sesuai dengan
fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung;

d. bahwa agar bangunan gedung dapat
terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya,
diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di
atas perlu membentuk Undang-undang tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran.

3. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

4. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

5. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

6. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan
seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

7. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta
pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan
keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan
keadaan menurut periode yang dikehendaki.

8. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan
seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarananya.

9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok
orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik
bangunan gedung.

10. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung
dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan
gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.

11. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis
atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau
usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan
gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

13. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung
pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden beserta para menteri.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota
beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif
daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah
gubernur.

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 4

Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang
meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan
pembinaan.

BAB III 

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan,
usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal
deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,
perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan
penyimpanan.

(5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan,
pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi
pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh
menteri.

(7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin
mendirikan bangunan.

(3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan
penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV 

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan
gedung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung.

(4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air
untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan
yang berlaku.

(5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung
adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan
bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Pasal 8

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif yang meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang
hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung
atau bagian bangunan gedung.

(3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk
keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

(4) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung,
kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian
dampak lingkungan.

(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan
oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan
dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Persyaratan Peruntukan dan

Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 10

(1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan
peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan
gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang ber-sangkutan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi
secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pasal 11

(1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata
ruang.

(2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah
tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu
keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi
prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 12

(1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

(2) Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus
mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang
dipersyaratkan.

(3) Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum
kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang
bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan
kepadatan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi
sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan
tinggi;

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil,
dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi
yang bersangkutan.

(2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus
mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu
fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 14

(1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan
gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap
penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik
arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

(3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan
gedung, dan keandalan bangunan gedung.

(4) Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung,
ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

(5) Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang
dalam, keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 15

(1) Penerapan persyaratan pengendalian
dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(2) Persyaratan pengendalian dampak
lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

(1) Persyaratan keandalan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

(2) Persyaratan keandalan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan
fungsi bangunan gedung.

Paragraf 2

Persyaratan Keselamatan

Pasal 17

(1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung
untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam
mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

(2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan
struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban
muatan.

(3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan
terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau
proteksi aktif.

(4) Persyaratan kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan
terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.

Pasal 18

(1) Persyaratan kemampuan struktur
bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan kemampuan
struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan
kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan
beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk
mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam.

(2) Besarnya beban muatan dihitung
berdasarkan fungsi bangunan gedung pada kondisi pembebanan maksimum
dan variasi pembebanan agar bila terjadi keruntuhan pengguna bangunan
gedung masih dapat menyelamatkan diri.

(3) Ketentuan mengenai pembebanan,
ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 19

(1) Pengamanan terhadap bahaya
kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan stabilitas struktur dan
elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta
proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan
menjalarnya api dan asap kebakaran.

(2) Pengamanan terhadap bahaya
kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi
dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan
kebakaran.

(3) Bangunan gedung, selain rumah
tinggal, harus dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif.

(4) Ketentuan mengenai sistem
pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Pengamanan terhadap bahaya petir
melalui sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua
bagian bangunan gedung, termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya
sambaran petir.

(2) Sistem penangkal petir sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan instalasi penangkal petir yang
harus dipasang pada setiap bangunan gedung yang karena letak, sifat
geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai risiko terkena sambaran
petir.

(3) Ketentuan mengenai sistem penangkal
petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Persyaratan Kesehatan

Pasal 21

Persyaratan kesehatan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan
sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan
bangunan gedung.

Pasal 22

(1) Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus
disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi
alami dan/atau ventilasi buatan.

(2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan,
pendidik-an, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai
bukaan untuk ventilasi alami.

(3) Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 23

(1) Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan
gedung melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk
pencahayaan darurat.

(2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan
untuk pencahayaan alami.

(3) Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 24

(1) Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan
gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor
dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

(2) Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus
dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak
membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.

(3) Ketentuan mengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 25

(1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal 26

(1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan
antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat
getaran dan tingkat kebisingan.

(2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan
tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

(3) Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang
dan sirkulasi antarruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya
fungsi bangunan gedung.

(4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari
temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi
bangunan gedung.

(5) Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan
di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain
di sekitarnya.

(6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh
suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan
gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik
dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

(7) Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan
antarruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta
tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Persyaratan Kemudahan

Pasal 27

(1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan
bangunan gedung.

(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas
dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi
penyandang cacat dan lanjut usia.

(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi
penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti,
ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas
komunikasi dan informasi.

(4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan
bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.

(2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu
dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

(3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang
dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk
sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau
tangga berjalan dalam bangunan gedung.

(2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan
pengguna.

(3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan
kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis
yang berlaku.

(4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima)
harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang
dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung
meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar
darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau
bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

(2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah
yang jelas.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat
dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan
keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

(2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas
dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang
cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk
kepentingan umum.

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

Bagian Kelima

Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Pasal 33

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi
khusus, selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian
Ketiga, dan Bagian Keempat pada == Bab ini, juga harus memenuhi ==
persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang.

BAB V 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung
meliputi kegiatan pembangun-an, pemanfaatan, pelestarian, dan
pembongkaran.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam == Bab IV undang-undang ini. ==

(3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan
gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

(4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam == Bab IV undang-undang ini, tetap harus ==
memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 35

(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan
perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah
milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian
tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana
teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal 36

(1) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan
umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan
teknis dari tim ahli.

(2) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus
ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim
ahli.

(3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli
yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan
keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 37

(1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau
pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan laik fungsi.

(2) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi
apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam

Bab IV undang-undang ini. 

(3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada
bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik
fungsi.

(4) Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna
bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan
pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelestarian

Pasal 38

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai
cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus
dilindungi dan dilestarikan.

(2) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi
dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta
pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(4) Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi
dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan
perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembongkaran

Pasal 39

(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
dan/atau lingkungannya;

c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil pengkajian teknis.

(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis
dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.

(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 40

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai hak:

a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas
rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;

b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;

d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya
ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;

e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis
dari Pemerintah Daerah;

f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah
Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai kewajiban:

a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu
berlakunya izin mendirikan bangunan;

d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas
perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan.

Pasal 41

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna
bangunan gedung mempunyai hak :

a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan
gedung

b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan
dibangun;

c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan
keandalan bangunan gedung;

d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan
gedung yang laik fungsi;

e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna
bangunan gedung mempunyai kewajiban:

a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara
berkala;

c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan
pemeliharaan bangunan gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan
fungsi bangunan gedung.

e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak
laik fungsi;

f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak
laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam
pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dengan
tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

BAB VI 

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;

b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di
bidang bangunan gedung;

c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi
yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan
gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan
umum.

(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII 

PEMBINAAN

Pasal 43

(1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara
nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah.

(3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

(4) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan
pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam == Bab IV. ==

(5) Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII 

SANKSI

Pasal 44

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban
pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 45

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat
berupa:

a. peringatan tertulis,

b. pembatasan kegiatan pembangunan,

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan,

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan
bangunan gedung;

e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau

i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh
per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang
dilakukan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10%
(sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat
seumur hidup.

(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20%
(dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan
pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga
mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan
dan/atau pidana denda.

(2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi:

a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan
gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan
gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain
sehingga menimbulkan cacat seumur hidup

c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan
gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang
telah ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan
tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru
berdasarkan undang-undang ini.

(2) Bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya undang-undang
ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

(3) Bangunan gedung yang telah berdiri,
tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang
ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus
mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang
ini.

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu)
tahun terhitung sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
_

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

Umum

Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan,
kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat
Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu,
penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat,
sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal,
berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada
pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan
secara tertib.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung,
persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk
hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap
tahap penyeleng-garaan bangunan gedung, ketentuan tentang peran
masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan,
dan ketentuan penutup.

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung
dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang
berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan
hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan
persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung
pada umumnya.

Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran penyedia
jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau
manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk
penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung. Oleh karena itu,
pengaturan bangunan gedung ini juga harus berjalan seiring dengan
pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan
bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah,
swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh
ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung.

Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi
maupun arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang
dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada,
khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan
bersejarah.

Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan
pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia
yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus
mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap
sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat
dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat
dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat
kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif,
sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya,
termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan
dalam undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang
ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan
gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang
ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi
nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan
kepantasan.

Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan
gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan
keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna
bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di
samping persyaratan yang bersifat administratif.

Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar
keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan
ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.

Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar
penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan
keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam tiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk
dengan pertimbangan aspek sosial dan ekologis bangunan gedung.

Pengertian tentang lingkup pembinaan termasuk kegiatan
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi
hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan
sejenisnya.

Ayat (3)

Lingkup bangunan gedung fungsi keagamaan untuk bangunan
masjid termasuk mushola, dan untuk bangunan gereja termasuk kapel.

Ayat (4)

Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah:

a. perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;

b. perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;

c. perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan
perbengkelan;

d. perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel,
dan hotel;

e. wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan,
olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;

f. terminal, seperti terminal angkutan darat,
stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;

g. penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan,
dan gedung parkir.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung
yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan
nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di
sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya
dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan
usulan menteri terkait.

Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan
atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali),
pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi.

Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium
forensik dan depo amunisi.

Ayat (7)

Kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya
kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung
rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi
fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah
diberikan dalam proses perizinan mendirikan bangunan gedung.

Ayat (3)

Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti
oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru,
dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru dari
Pemerintah Daerah.

Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk perubahan
pada fungsi yang sama, misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi
fungsi usaha perdagangan atau fungsi sosial pelayanan pendidikan
menjadi fungsi sosial pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Misalnya pembangunan bangunan gedung seperti mal,
terminal, dan perkantoran yang dibangun di atas atau di bawah jalan
atau sungai, termasuk yang berada di atas atau di bawah ruang publik.

Izin penggunaan atau pemanfaatan ruang diberikan oleh
instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
prasarana dan sarana umum atau fasilitas lainnya tempat bangunan
gedung tersebut akan dibangun di atasnya atau di bawahnya.

Ayat (5)

Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang
didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat
sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.

Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung
yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi
permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.

Bangunan gedung darurat adalah bangunan gedung yang
fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak
permanen atau umur bangunan yang tidak lama, misalnya direksi keet dan
kios penampungan sementara.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai
daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas waktu
tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan
keamanan demi kepentingan umum atau menetapkan persyaratan khusus tata
cara pembangunan apabila daerah tersebut telah dinilai tidak
membahayakan.

Bagi bangunan gedung yang rusak akibat bencana
diperkenankan mengadakan perbaikan darurat atau mendirikan bangunan
gedung sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan
tertentu, dan Pemerintah Daerah dapat membebaskan dan/atau meringankan
ketentuan perizinannya namun dengan tetap memperhatikan keamanan,
keselamatan, dan kesehatan manusia.

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban
menata bangunan tersebut di atas agar menjamin keamanan, keselamatan,
dan kemudahannya, serta keserasian dan keselarasan bangunan gedung
dengan arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah
yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti
penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan
(HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan hak pakai. Status
kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akta
jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya.

Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan
persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Huruf b

Status kepemilikan bangunan gedung merupakan
surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan
gedung.

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan
bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini.

Huruf c

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat
bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat
mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan
berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh
Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam
undang-undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum.

Badan hukum privat antara lain adalah perseroan
terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk
usaha lainnya, sedangkan badan hukum publik antara lain terdiri dari
instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan
milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi
teknis di kabupaten/kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan
gedung.

Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung,
dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan dan secara
periodik, yang dimaksud-kan untuk keperluan tertib pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang status
kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai
pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik
bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung
dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana tata bangunan dan lingkungan digunakan untuk
pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan,
menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dan sebagai panduan rancangan
kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan
lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi,
dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.

Rencana tata bangunan dan lingkungan memuat persyaratan
tata bangunan yang terdiri atas ketentuan program bangunan gedung dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dan dapat disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah
Daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai tingkat permasalahan pada
lingkungan/kawasan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Intensitas bangunan gedung adalah ketentuan teknis
tentang kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan
pada suatu lokasi atau kawasan tertentu, yang meliputi koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai
bangunan.

Ketinggian bangunan gedung adalah tinggi maksimum
bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.

Jarak bebas bangunan gedung adalah area di bagian
depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam
satu persil yang tidak boleh dibangun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peruntukan lokasi adalah suatu
ketentuan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi
atau kombinasi fungsi bangunan gedung yang boleh dibangun pada suatu
persil/kavling/blok peruntukan tertentu.

Ayat (2)

Bangunan gedung dimungkinkan dibangun di atas atau di
bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum seperti jalur jalan
dan/atau jalur hijau setelah mendapatkan izin dari pihak yang
berwenang dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana yang
bersangkutan, dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan rencana
tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, tidak mengganggu
fungsi prasarana dan sarana yang ber-sangkutan, serta tetap
mempertimbangkan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan (KDB)
adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung
dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan koefisien lantai bangunan (KLB)
adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan
gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.

Penetapan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung pada
suatu lokasi sesuai ketentuan tata ruang dan diatur oleh Pemerintah
Daerah melalui rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah garis yang
membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan
gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan
lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran,
dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang diukur pada
waktu pasang tertinggi.

Tepi pantai adalah garis pantai yang diukur pada waktu
pasang tertinggi dan waktu bulan purnama.

Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh
Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan,
kenyamanan, kemudahan, serta keseimbangan dan keserasian dengan
lingkungan.

Ayat (2)

Untuk bangunan gedung fasilitas umum seperti bangunan
sarana transportasi bawah tanah, penetapan jarak bebas bangunan
ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah Daerah setelah
mempertimbangkan pendapat para ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Persyaratan arsitektur bangunan gedung dimaksudkan
untuk mendorong perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan
yang mampu mencerminkan jati diri dan menjadi teladan bagi
lingkungannya, serta yang dapat secara arif mengakomodasikan
nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Ayat (2)

Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik
arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung
dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti
melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan serta
warna bangunan gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ruang luar bangunan gedung diwujudkan untuk sekaligus
mendukung pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan bangunan gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan
pendukung fungsi bangunan gedung dan daerah hijau di sekitar bangunan.

Ruang terbuka hijau diwujudkan dengan memperhatikan
potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai,
pohon-pohon menahun, tanah serta permukaan tanah, dan dapat berfungsi
untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi serta estetika.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan
yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan.

Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan:

a. perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati
lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang
melampaui kriteria yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;

c. terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yang
langka dan/atau endemik, dan/atau dilindungi menurut peraturan
perundang-undangan atau kerusakan habitat alaminya;

d. kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung
(seperti hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan suaka
margasatwa) yang ditetap-kan menurut peraturan perundang-undangan;

e. kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan
gedung peninggal-an sejarah yang bernilai tinggi;

f. perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan
alami yang tinggi;

g. timbulnya konflik atau kontroversi dengan
masyarakat dan/atau pemerintah.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan lingkungan bangunan gedung meliputi
persyaratan-per-syaratan ruang terbuka hijau pekarangan, ruang
sempadan bangunan, tapak basement, hijau pada bangunan, sirkulasi dan
fasilitas parkir, pertandaan, dan pencahayaan ruang luar bangunan
gedung.

Huruf b

Persyaratan terhadap dampak lingkungan berpedoman
kepada Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang
kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan.

Huruf c

Persyaratan teknis pengelolaan dampak lingkungan
meliputi persyaratan teknis bangunan, persyaratan pelaksanaan
konstruksi, pembuangan limbah cair dan padat, serta pengelolaan daerah
bencana.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keandalan bangunan gedung adalah
keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan
kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sistem proteksi pasif adalah suatu sistem proteksi
kebakaran pada bangunan gedung yang berbasis pada desain struktur dan
arsitektur sehingga bangunan gedung itu sendiri secara struktural
stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjalaran api serta
panas bila terjadi kebakaran.

Sistem proteksi aktif dalam mendeteksi kebakaran adalah
sistem deteksi dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif
dalam memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, hose-reel, sistem
sprinkler, dan pemadam api ringan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Persyaratan kemampuan mendukung beban muatan selain
beban berat sendiri, beban manusia, dan beban barang juga untuk
mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam seperti gempa
(tektonik/vulkanik) dan angin ribut/badai, menurunnya kekuatan
material yang disebabkan oleh penyusutan, relaksasi, kelelahan, dan
perbedaan panas, serta kemungkinan tanah longsor, banjir, dan bahaya
kerusakan akibat serangga perusak dan jamur.

Ayat (2)

Variasi pembebanan adalah variasi beban bangunan gedung
pada kondisi kosong, atau sebagian kosong dan sebagian maksimum.
Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari dua lantai harus
disertai dengan perhitungan struktur dalam menyusun rencana teknisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang unsur
struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural
terhadap beban muatannya yang dinyatakan dalam tingkat ketahanan api
(TKA) elemen bangunan, yang meliputi ketahanan dalam memikul beban,
penjalaran api (integritas), dan penjalaran panas (isolasi).

Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan
maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi
bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding
penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan
asap kebakaran, atau mencegah penjalaran panas ke ruang bersebelahan.

Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding
luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.

Bukaan adalah lubang pada dinding atau lubang utilitas
(ducting AC, plumbing, dsb.) yang harus dilindungi atau diberi katup
penyetop api/asap untuk mencegah merambatnya api/asap ke ruang
lainnya.

Untuk mendukung efektivitas sistem proteksi pasif
dipertimbangkan adanya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil
pemadam kebakaran dan/atau jalan belakang (brandgang) yang dapat
dipakai untuk evakuasi dan/atau pemadaman api.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan
rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan sistem
proteksi pasif dan aktif, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan
setiap pemilik bangunan gedung serta pertimbangan keselamatan bangunan
gedung dan lingkungan disekitarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem penghawaan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan energi dalam bangunan gedung.

Ayat (2)

Ketentuan bukaan untuk ventilasi alami bangunan gedung
juga disesuaikan terhadap ketinggian bangunan gedung dan kondisi
geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem pencahayaan juga mempertimbangkan
prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.

Pencahayaan buatan adalah penyediaan penerangan buatan
melalui instalasi listrik dan/atau sistem energi dalam bangunan gedung
agar orang di dalamnya dapat melakukan kegiatannya sesuai fungsi
bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penyaluran air hujan harus dialirkan ke sumur resapan
dan/atau ke saluran jaringan sumur kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada bangunan gedung yang karena fungsinya
mempersyaratkan tingkat kenyamanan tertentu, untuk mendapatkan tingkat
temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan
dengan pengkondisian udara.

Pengkondisian udara dilakukan dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.

Ayat (5)

Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan melalui gubahan
massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan ruang luar
bangunan, serta dengan memanfaatkan potensi ruang luar bangunan, ruang
terbuka hijau alami atau buatan, termasuk pencegahan terhadap gangguan
silau dan pantulan sinar.

Ayat (6)

Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaan dengan
tingkat getaran yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan
kenyamanan seseorang dalam melakukan kegiatannya. Getaran dapat berupa
getaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang berasal dari
dalam bangunan maupun dari luar bangunan.

Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan
tingkat kebisingan yang tidak menimbulkan gangguan pendengaran,
kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang dalam melakukan kegiatan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada bangunan gedung
meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antarruang,
hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi
vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan
gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat
pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para
penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk
bangunan gedung pelayanan umum.

Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan persyaratan
kinerja, ketentuan tentang jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan
daya tampung, serta ketentuan tentang konstruksinya.

Yang dimaksud dengan :

- mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke
lokasi, diberi keterangan dan menghindari risiko terjebak;

- nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang
memadai;

- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar
untuk kebakaran, kemiringan permukaan lantai, serta tangga dan bordes
yang mempunyai pegangan atau pengaman.

Ayat (3)

Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung, yaitu
jenis, jumlah/ volume/kapasitas, disesuaikan dengan fungsi bangunan
gedung dan per-syaratan lingkungan lokasi bangunan gedung sesuai
ketentuan yang berlaku.

Fasilitas komunikasi dan informasi seperti sistem
komunikasi, rambu penuntun, petunjuk, dan media informasi lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi
gempa, kerusuhan, atau kejadian darurat lain yang menyebabkan pengguna
bangunan gedung harus dievakuasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan
rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas
dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat
atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Instansi yang berwenang adalah instansi yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertugas membina dan/atau
menyelenggarakan bangunan gedung dengan fungsi khusus.

Pasal 34

Ayat (1)

Kegiatan pengawasan bersifat melekat pada setiap
kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penyedia jasa konstruksi mengikuti
peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Ayat (4)

Pelaksanaan penahapan pemenuhan ketentuan dalam
undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 35

Ayat (1)

Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan
penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan
persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan
pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruksi
bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan
gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disusun.

Pengawasan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan
pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai
dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen
konstruksi pembangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah akta
otentik yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak,
jangka waktu berlakunya perjanjian, dan ketentuan lain yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas
harus memperhatikan fungsi bangunan gedung dan bentuk pemanfaatannya,
baik keseluruhan maupun sebagian.

Ayat (4)

Rencana teknis bangunan gedung dapat terdiri atas
rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal
dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dan disiapkan oleh
penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dalam bentuk gambar rencana, gambar
detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif,
syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan
laporan perencanaan.

Persetujuan rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk
izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas
kelayakan administrasi dan teknis, prinsip pelayanan prima, serta tata
laksana pemerintahan yang baik.

Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi
pada tahap pelaksanaan harus dilakukan oleh dan/atau atas persetujuan
perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan terlebih dahulu kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk bangunan gedung fungsi khusus izin mendirikan
bangunannya ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Ayat (1)

Tim ahli dibentuk berdasarkan kapasitas dan kemampuan
Pemerintah Daerah untuk membantu memberikan nasihat dan pertimbangan
profesional atas rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
atau tertentu.

Ayat (2)

Untuk bangunan gedung fungsi khusus, rencana teknisnya
harus mendapat-kan pertimbangan dari tim ahli terkait sebelum
disetujui oleh instansi yang berwenang dalam pembinaan teknis bangunan
gedung fungsi khusus.

Ayat (3)

Keberadaan tim ahli bangunan gedung disesuaikan dengan
kompleksitas bangunan gedung yang memerlukan nasihat dan pertimbangan
profesional, dapat mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan
gedung sepanjang diperlukan, bersifat independen, objektif, dan tidak
terdapat konflik kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh
atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya
persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.

Ayat (2)

Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi apabila
telah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan teknis bangunan gedung, dan Pemerintah Daerah
mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Ayat (3)

Pemeriksaan secara berkala dilakukan pemilik bangunan
gedung melalui pengkaji teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan
atau perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah
Undang-undang tentang Cagar Budaya.

Ayat (2)

Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau
bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50
(lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah,
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan
teknologinya.

Ayat (3)

Yang dimaksud mengubah, yaitu kegiatan yang dapat
merusak nilai cagar budaya bangunan gedung dan/atau lingkungan yang
harus dilindungi dan dilestarikan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung
dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan
dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta
pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya
semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi pengembangan
lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak
dapat diperbaiki lagi berarti akan membahayakan keselamatan pemilik
dan/atau pengguna apabila bangunan gedung tersebut terus digunakan.

Dalam hal bangunan gedung dinyatakan tidak laik
fungsi tetapi masih dapat diperbaiki, pemilik dan/atau pengguna
diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sampai dengan dinyatakan
laik fungsi.

Dalam hal pemilik tidak mampu, untuk rumah
tinggal apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki serta
membahayakan keselamatan penghuni atau lingkungan, bangunan tersebut
harus dikosongkan. Apabila bangunan tersebut membahayakan kepentingan
umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya adalah
ketika dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya dapat
mem-bahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian bangunan gedung yang
tidak sesuai peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, sehingga tidak dapat diproses izin mendirikan
bangunannya.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menetapkan status bangunan gedung
dapat dibongkar setelah mendapatkan hasil pengkajian teknis bangunan
gedung yang dilaksanakan secara profesional, independen dan objektif.

Ayat (3)

Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya
rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat.

Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis
sangat bergantung pada kompleksitas dan fungsi bangunan gedung.

Ayat (4)

Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk
gambar-gambar rencana, gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat
pelaksanaan pembongkaran, jadwal pelaksanaan, serta rencana pengamanan
lingkungan.

Pelaksanaan pembongkaran yang memakai peralatan berat
dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran bangunan gedung yang telah mendapatkan sertifikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Persetujuan rencana teknis bangunan gedung yang
telah memenuhi persyaratan merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang
melekat pada Pemerintah Daerah.

Persetujuan dari Pemerintah Daerah atas rencana
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan diperoleh
secara cuma-cuma dari instansi yang berwenang.

Huruf b

Perizinan pembangunan bangunan gedung berupa izin
mendirikan bangunan gedung yang diperoleh dari Pemerintah Daerah
secara cepat dan murah/terjangkau setelah rencana teknis bangunan
gedung disetujui.

Biaya izin mendirikan bangunan gedung bersifat
terjangkau disesuaikan dengan fungsi, kepemilikan, dan kompleksitas
bangunan gedung, serta dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan
pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan
gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

Huruf c

Surat ketetapan bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan diperoleh dari Pemerintah
Daerah secara cuma-cuma.

Huruf d

Penetapan insentif dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah.

Huruf e

Izin tertulis dari Pemerintah Daerah berupa
perubahan izin mendirikan bangunan gedung karena adanya perubahan
fungsi bangunan gedung.

Huruf f

Penetapan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pemilik dan pengguna bangunan gedung dapat memperoleh
secara cuma-cuma informasi pedoman tata cara, keterangan persyaratan
dan penyelenggaraan serta peraturan bangunan gedung yang tersedia di
Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak dibenarkan memanfaatkan bangunan gedung
yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemeriksaan secara berkala atas kelaikan
fungsi bangunan gedung meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan
persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan
fungsinya, dengan tingkatan pemeriksaan berkala disesuaikan dengan
jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta kelengkapan bangunan
gedung.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan pada
periode tertentu, atau karena adanya perubahan fungsi bangunan gedung,
atau karena adanya bencana yang berdampak penting pada keandalan
bangunan gedung, seperti kebakaran dan gempa.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dilakukan oleh pengkaji teknis yang kompeten dan memiliki sertifikat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan kepada
Pemerintah Daerah atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Pemerintah Daerah mengatur kewajiban
pemeriksaan secara berkala, dan dapat secara acak melakukan
pemeriksaan atas hasil pengkajian teknis yang dilakukan oleh pengkaji
teknis.

Huruf e

Perbaikan dilakukan terhadap seluruh, bagian,
komponen, atau bahan bangunan gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengkaji teknis, sampai
dengan dinyatakan telah laik fungsi.

Huruf f

Selain pemilik, pengguna juga dapat diwajibkan
membongkar bangunan gedung dalam hal yang bersangkutan terikat dalam
perjanjian menggunakan bangunan yang tidak laik fungsi.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Apabila terjadi ketidaktertiban dalam
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan
gedung, masyarakat dapat menyampaikan laporan, masukan, dan usulan
kepada Pemerintah Daerah.

Setiap orang juga berperan dalam menjaga
ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti dalam
memanfaatkan fungsi bangunan gedung sebagai pengunjung pertokoan,
bioskop, mal, pasar, dan pemanfaat tempat umum lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyempurnaan termasuk
perbaikan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung sehingga sesuai
dengan undang-undang ini.

Huruf c

Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat
melalui tim ahli bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
atau melalui forum dialog dan dengar pendapat publik.

Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan agar
masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam
penataan bangunan dan lingkungannya.

Huruf d

Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan oleh perorangan atau kelompok
orang yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya
penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau
membahayakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang
baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan
sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung
tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan
fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung sampai dengan di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara
bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk menumbuh-kembangkan
kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan
bangunan gedung.

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap
pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan
gedung dan upaya penegakan hukum.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah berpedoman
pada peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan
atas pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti
masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat
pemilik dan pengguna bangunan gedung, dan aparat pemerintah.

Ayat (4)

Pemberdayaan masyarakat yang belum mampu dimaksudkan
untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
bangunan gedung melalui upaya internalisasi, sosialisasi, dan
pelembagaan di tingkat masyarakat.

Pasal 44

Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang
diberikan oleh administrator (pemerintah) kepada pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan karena tidak
terpenuhinya ketentuan undang-undang ini.

Sanksi administratif meliputi beberapa jenis, yang
pengenaannya bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan nilai bangunan gedung dalam ketentuan
sanksi adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang
dibangun bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, atau
nilai keseluruhan suatu bangunan gedung yang ditetapkan pada saat
sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri.

Pasal 45

Ayat (1)

Sanksi administratif ini bersifat alternatif.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penghentian sementara atau tetap pada
pekerjaan pelaksanaan pemba-ngunan adalah surat perintah penghentian
pekerjaan pelaksanaan sampai dengan penyegelan bangunan gedung.

Huruf d

Penghentian sementara atau tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung adalah surat perintah penghentian
pemanfaatan sampai dengan penyegelan bangunan gedung.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan dan
menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk membantu proses peradilan dan menjaga
objektivitas serta nilai keadilan, hakim dalam memutuskan perkara atas
pelanggaran tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan
dari tim ahli di bidang bangunan gedung.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan
bangunan sebelum disahkannya undang-undang ini, secara berkala tetap
harus dinilai kelaikan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang ini.

Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan
bangunan sebelum disahkannya undang-undang ini, juga harus didaftarkan
bersamaan dengan kegiatan pendataan bangunan gedung secara periodik
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau berdasarkan prakarsa
masyarakat sendiri.

Ayat (3)

Bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan
bangunan pada saat dan setelah diberlakukannya undang-undang ini,
diwajibkan mengurus izin mendirikan bangunan melalui pengkajian
kelaikan fungsi bangunan gedung dan mendapatkan sertifikat laik
fungsi.

Pengkajian kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh pengkaji teknis dan dapat bertahap sesuai dengan kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat berdasarkan penetapan oleh Pemerintah
Daerah.

Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis dimaksud,
pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan
memberikan kemudahan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat yang
akan mengurus izin mendirikan bangunan atau sertifikat laik fungsi
bangunan gedung.

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4247