Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab VII
Pasal
545

Tiada seorang pun diperkenankan untuk datang
ke atas kapal tanpa izin tegas dari nakhoda, juga dengan dalih hendak
menyelamatkan atau menolong sekalipun.

 

Pasal
546

Kapal-kapal yang karam atau kandas di pantai,
dan barang-barang yang diangkat dari laut atau dari pantai, tidak boleh
ditolong atau diselamatkan, kecuali dengan izin nakhoda, bila ia hadir di situ.

 

Pasal
547

Bila nakhoda, pemilik muatan atau pemegang
konsinyasi ada di tempat, kapal dan barang-barang tersebut di atas harus
diserahkan kepada penguasaan mereka, dan diserahkan para penolong dengan segera
dan dengan jaminan secukupnya untuk upah penolongan kepada mereka.

 

Pasal
548

Barangsiapa menahan kapal-kapal atau
barang-barang yang kandas, yang ditolong atau diselamatkan, atau barangsiapa
tidak segera memenuhi tuntutan nakhoda pemegang konsinyasi atau pemilik muatan
untuk menyerahkan barang-barang ini kepada mereka dengan jaminan secukupnya,
kehilangan semua haknya atas upah penolongan, di samping itu wajib mengganti
semua kerugian yang disebabkan oleh penahanan demikian.

 

Pasal
549

Biaya dan uang yang dikeluarkan untuk
pengangkutan barang-barang dari tempat penyimpanan ke tempat tujuan dalam hal
yang disebut dalam pasal-pasal yang lain, dibayar oleh mereka yang menerima
barang-barang itu; dengan tidak mengurangi tagihan mereka bila ada
alasan-alasan untuk itu.

 

Pasal
550

Bila kapal-kapal atau barang-barang di laut
atau di pantai diselamatkan, ditolong atau diangkat dari laut, tanpa kehadiran
atau pengetahuan nakhoda, pemilik muatan atau pemegang konsinyasi oleh para
penolong, kapal atau barang-barang itu akan secepatnya dipindahkan ke tempat
yang terdekat, dan diserahkan kepada pejabat yang oleh atau atas nama Gubernur
Jenderal (pemerintah) ditugaskan mengurus hal itu, atau bila di sana tidak ada
orang demikian, maka diserahkan kepada pejabat yang harus ditunjuk oleh kepala
pemerintahan Daerah setempat.

Bila melanggar, para penolong kehilangan hak
atas upah penolongan mereka, dan mereka wajib mengganti kerugian, dengan tidak
mengurangi kemungkinan tuntutan pidana, bila ada alasan untuk itu. 

 

Pasal
551

Kapal-kapal yang karam atau kandas, atau
barang-barang yang dipungut dari laut atau di pantai, atau dikumpulkan, atau
jika usaha tidak ada tujuan lain dengan pengecualian semua lainnya harus
diselamatkan dan ditolong oleh atau di hadapan pejabat yang ditunjuk, atau
dalam tidak ada pejabat, oleh atau di hadapan seorang pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala pemerintahan Daerah setempat di tempat kandasnya kapal atau
dipungutnya barang-barang tersebut.

Tetapi jika karena percampuran barang-barang
itu atau karena sebab lain tidak dapat dipastikan siapa pemilik barang yang
diselamatkan atau dipungut, atau karena ada perbedaan maka penyelamatan dan
penolongan harus dilakukan oleh pejabat yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh
Kepala pemerintahan Daerah setempat. 

 

Pasal
552

pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk
untuk mengurus barang-barang yang terdampar, diselamatkan atau ditolong dari
laut, mereka wajib membuat inventaris yang saksama, dan terhadap penyerahan
barang-barang itu mereka mempunyai kewajiban yang sama seperti para penolong
yang telah mengamankan kapal atau barang-barang di laut atau di pantai. Mereka
memperoleh upah untuk pengurusan tersebut yang besarnya ditetapkan dalam
peraturan atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Jenderal
(pemerintah).

Para nakhoda dan para pemilik kapal atau
barang-barang terhadap pejabat tersebut yang satu terhadap yang lain, dalam
soal upah penolongan, mempunyai kewajiban yang sama seperti terhadap para
penolong.

 

Pasal
553

Pejabat dalam hal tersebut di atas wajib
memberi laporan tentang apa yang telah mereka kerjakan kepada kepala pemerintahan
Daerah setempat dalam waktu dua kali 24 jam. 

 

Pasal
554

Barang-barang yang sedemikian keadaannya
hingga tidak dituntut kembali dan yang karena kerusakan atau dari sifatnya
lekas menjadi busuk, atau yang penyimpanannya tidak dapat diragukan bahwa
bertentangan dengan kepentingan pemilik, setelah diperoleh tanda persetujuan
(otorisasi) cuma-cuma dari kepala pemerintahan Daerah setempat, harus segera
mereka suruh agar dijual di depan umum menurut kebiasaan setempat.

 

Pasal
555

Pejabat-pejabat tersebut selekasnya akan
memberitahukan tentang penyelamatan yang telah dilakukan dalam surat kabar
resmi, bila berkedudukan di Jawa dan Madura, dan di daerah luar Jawa dan Madura
dengan cara yang harus ditentukan oleh kepala pemerintahan Daerah setempat, dengan
menyebutkan semua merek dan tanda pengenal, sambil di samping itu memanggil
setiap orang yang merasa berhak atas barang-barang yang diselamatkan, untuk
meminta kembali barang-barang itu.

Pemanggilan itu akan diulangi tiga kali, yaitu
tiap sebulan sekali.

Namun bila karena kurang pentingnya
barang-barang itu adalah sepantasnya, pemanggilan dengan izin kepala
pemerintahan Daerah setempat, sementara akan ditangguhkan untuk
menggabungkannya kemudian dengan panggilan untuk barang-barang lainnya dalam
satu panggilan bersama-sama. 

 

Pasal
556

Bila seseorang membuktikan haknya atas
barang-barang yang diamankan, dengan konosemen atau surat-surat lain yang
benar, maka para pejabat tersebut di atas akan menyerahkan barang-barang
kepadanya setelah memperoleh tanda persetujuan cuma-cuma dari kepala
pemerintahan Daerah setempat dengan membayar upah penolongan dan
biaya-biayanya.

Dalam hal ada keragu-raguan tentang hak orang
yang menuntut kembali atau ada penyangkalan pihak ketiga, atau ada perselisihan
tentang upah penolongan dan biaya-biayanya, para pihak harus mengambil jalan
hukum yang biasa; dalam hal terakhir hakim dapat memerintahkan penyerahan
barang-barang itu dengan jaminan secukupnya.

 

Pasal
557

Bila setelah pemanggilan ketiga tidak seorang
pun datang untuk menuntut kembali barang-barang yang diselamatkan atau diangkat
dari laut, setelah diperoleh tanda persetujuan cuma-cuma dari kepala
pemerintahan Daerah setempat, barang-barang itu akan dijual di depan umum, dan
pendapatannya setelah dipotong dengan upah penolongan dan biaya-biayanya,
dipertanggungjawabkan kepada kepala pemerintahan Daerah setempat dan sementara
disimpan di kas negara.

Pengesahan pertanggungjawaban itu sekali-kali
tidak mengurangi hak yang berkepentingan sekiranya ia hendak menggunakannya
terhadap pertanggungjawaban itu. 

 

Pasal
558

Bila dalam waktu 10 tahun seseorang dapat
membuktikan diri sebagai pemilik barang-barang yang diamankan, uang pendapatan
itu akan diberikan kepadanya.

Bila dalam waktu itu tidak ada orang yang
datang, maka uang pendapatan itu dianggap sebagai barang yang tidak bertuan.

Barang-barang musuh yang disita dan dinyatakan
menjadi milik negara sekalikah tidak dapat dituntut kembali. 

 

Pasal
559

Tidak sekali-kali akan dipungut suatu bea
pantai atas kapal yang kandas atau barang-barang yang diselamatkan.

Ketentuan usaha tidak menghalang-halangi hak
untuk merampas kapal musuh atau barang-barangnya yang terdampar.

 

Pasal
560

Untuk pertolongan yang diberikan kepada kapal
yang dalam bahaya, barang-barang yang ada di kapal, muatan dan penumpangnya,
untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang mengalami kecelakaan kapal dan untuk
mengamankan barang-barang temuan di laut dan barang-barang bekas kapal karam,
harus dibayar upah penolongan.

Kecuali bila pihak-pihaknya mengadakan
perjanjian lain, diberikan juga upah penolongan bila pemberian pertolongan itu
berhasil baik.

 

Pasal
561

Upah penolongan yang diperselisihkan,
ditetapkan oleh hakim menurut kepantasan.

Kecuali bila para pihak mengadakan perjanjian
lain, bila pemberian pertolongan tidak berhasil baik, kepada kapal yang
menolong diberi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

 

Pasal
562

Upah penolongan tidak boleh melebihi nilai
barang-barang yang diselamatkan.

 

Pasal
563

Setiap perjanjian tentang upah penolongan,
yang diadakan selama dan di bawah pengaruh bahaya, oleh hakim dapat dibatalkan
atau diubah atas tuntutan salah satu pihak, bahwa syarat-syarat yang
diperjanjikan tidak layak.

Biarpun bagaimana, atas tuntutan seperti
tersebut dalam alinea pertama, perjanjian tentang upah itu oleh hakim dapat
dibatalkan atau diubah, bila ternyata bahwa persetujuan oleh salah satu pihak
diberikan di bawah pengaruh penipuan
atau penyembunyian keterangan atau, bahwa tidak ada keseimbangan antara upah
yang ditetapkan dengan jasa yang diberikan.

 

Pasal
564

Para penumpang tidak mempunyai hak atas upah
penolongan karena pemberian penolongan oleh mereka kepada sesama penumpang,
kapal atau muatannya, kecuali oleh mereka diberikan jasa yang selayaknya tidak
dapat dianggap bahwa mereka wajib untuk itu.

 

Pasal
565

Kapal yang menyeret tidak mempunyai hak atas
upah karena pertolongan yang diberikan kepada kapal yang diseret, penumpangnya
atau muatannya, kecuali bila diberikan jasa luar biasa olehnya, yang tidak
dapat dianggap sebagai pelaksanaan perjanjian penyeretan.

 

Pasal
566

Meskipun kepada sebuah kapal,
penumpang-penumpangnya atau muatannya diberikan pertolongan oleh sebuah kapal
yang pengusaha kapalnya sama, harus dibayar juga upah penolongan. Dalam hal
usaha setiap orang yang mempunyai kepentingan pada upah itu dapat menuntut
penetapannya oleh hakim, meskipun telah diadakan perjanjian tentang upah itu.
Hal yang sama berlaku juga bila antara pengusaha kedua kapal ada kepentingan
bersama.

 

Pasal
567

Bila pertolongan itu diberikan oleh
orang-orang atau kelompok orang yang bertindak lepas satu dari yang lain, maka
masing-masing mereka mempunyai hak atas upah penolongan dan masing-masing untuk
dirinya, dan dalam hal ada perselisihan, dapat menuntut penetapannya. 

 

Pasal
568

Bila oleh sebuah kapal diberikan pertolongan,
maka pengusaha kapal, nakhoda dan anak buah kapalnya, beserta penumpang lainnya
yang telah ikut membantu pada pemberian pertolongan, mempunyai hak atas upah
penolongan tersebut. 

 

Pasal
568a

Pengusaha kapal berwenang untuk mengadakan
perjanjian tentang upah penolongan itu atau bila tidak ada perjanjian, untuk
menuntut penetapannya oleh pengadilan, perjanjian yang dibuat olehnya mengikat
semua yang berhak atas upah itu. ia wajib memberitahukan kepada mereka
masing-masing, bila diminta secara tertulis, tentang jumlah upah dan
pembagiannya.

Bila pengusaha kapal tidak ada di tempat,
nakhodalah yang bertindak, kecuali bila untuk itu pengusaha kapal menunjuk
orang lain.

 

Pasal
568b

Bila ada perselisihan mengenai pembagian upah
penolongan, pembagian itu atas permohonan pihak yang paling bersedia ditetapkan
oleh hakim setelah mendengar atau setidak-tidaknya setelah memanggil secukupnya
lain-lainnya yang berhak. 

 

Pasal
568c

Pelepasan hak oleh nakhoda atau oleh seorang
anak buah kapal terhadap bagian dalam upah penolongan yang dapat diperoleh atau
telah diperoleh oleh kapalnya, adalah batal, kecuali bila kapal digunakan
semata-mata untuk pekerjaan pengamanan dan penyeretan.

 

Pasal
568d

Untuk pertolongan yang diberikan kepada sebuah
kapal beserta para penumpang dan muatannya, upah penolongan harus dibayar oleh
pengusaha kapal.

 

Pasal
568e

<p class=MsoNormal>Bila mereka yang telah memberikan pertolongan,
telah membuat pemberian pertolongan itu perlu karena kesalahan mereka atau
telah bersalah karena pencurian, penyembunyian atau perbuatan lain yang m<span
 lang=IN>eni</span>pu, maka hakim dapat menentukan upah
penolongan yang lebih rendah bagi mereka, atau bahkan menghapuskan semua hak
atas upah pemotongan itu.</p>

Mereka yang telah ikut serta dalam pemberian
pertolongan, meskipun dilarang dengan tegas dan masuk akal oleh nakhoda kapal
yang ditolong, atau bila ia tidak ada, oleh yang berkepentingan pada kapal itu
atau pada muatannya, maka mereka tidak berhak atas upah penolongan.

 

Pasal
568f

Jika sebuah kapal ditinggalkan oleh nakhoda
dan para anak buah kapalnya, dan diterima oleh para pengaman, nakhoda setiap
waktu bebas untuk kembali ke kapal itu dan mengambil kembali pimpinan atasnya,
yang dalam hal itu para pengaman harus menyerahkan pimpinannya kepada nakhoda
itu, dengan ancaman akan kehilangan hak atas upah penolongan mereka dan akan
wajib mengganti kerugian, dengan tidak mengurangi hak yang telah mereka peroleh
atas upah penolongan.

 

Pasal
568g

Kapal-kapal atau barang-barang yang telah
diberi pertolongan atau yang telah diamankan, dengan tidak mengurangi ketentuan
dalam pasal-pasal 550, 551 dan 568f, boleh ditahan oleh mereka yang telah
memberikan pertolongan atau telah melakukan pengamanan, selama pembayarannya
belum dilakukan atau belum diberikan jaminan untuk itu.

Penyitaan kapal atau kapal dan muatannya untuk
menjamin utang karena upah penolongan dilakukan setelah memperoleh izin dari
ketua raad van justitie, yang di dalam daerahnya kapal itu berada pada saat
izin itu diminta.

Di luar daerah afdeling, di mana ada raad van
justitie, penyitaan dimaksud dalam alinea di atas dapat dilakukan dengan izin
residentierechter, dalam wilayah mana kapal berada sewaktu izin tersebut
diminta.

Untuk jaminan tuntutan atas barang-barang yang
diamankan, dengan izin yang sama, barang-barang usaha dapat disita, selama
belum jatuh di tangan pihak ketiga, yang telah memperolehnya dengan itikad baik
dan menjaminnya dengan imbalan.

Pasal-pasal 721-727 Reglemen Acara perdata
berlaku atas sitaan-sitaan usaha.

 

Pasal
568h

Barangsiapa menerima barang-barang yang
diamankan dan mempergunakannya, sedangkan diketahuinya bahwa padanya masih
dibebani utang karena upah penolongan, bertanggung jawab secara pribadi untuk
pelunasan utang itu, sepanjang utang itu dapat ditagih atas barang-barang
tersebut.

Dengan tidak mengurangi pembuktian kebalikannya,
penerima dianggap telah mengetahui, bahwa utangnya masih membebani
barang-barang itu, dan bahwa itu dapat ditagih atasnya. 

 

Pasal
568i

Upah penolongan untuk penyelamatan khusus pada
para penumpang sebuah kapal harus dibayar oleh pengusaha kapal, juga bila
kapalnya karam.

Upah itu berjumlah sebesar-besarnya f. 300,-
untuk tiap orang yang diselamatkan.

 

Pasal
568j

Dalam penentuan upah penolongan, maka yang
mempunyai wewenang yang sama adalah:

hakim di tempat tinggal tergugat, atau bila
tergugat lebih dari satu orang, di tempat tinggal salah seorang dari mereka;

hakim, yang di dalam daerah hukumnya telah
diberikan pertolongan atau telah diantarkan orang-orang atau- barang-barang
yang diselamatkan;

hakim, yang di dalam daerah hukumnya untuk
penuntutan upah penolongan telah dilakukan penyitaan.

Alinea kedua pasal 543 berlaku dalam hal
usaha.

 

Pasal
568k

Ketentuan-ketentuan bab usaha berlaku, bila
diberikan pertolongan kepada atau oleh kapal-kapal laut.

Ketentuan-ketentuan itu berlaku pula bila
diberikan pertolongan di laut kepada sebuah pesawat terbang atau kepada
penumpangnya.