Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
 Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
 Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
 Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
 Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
 Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu."

Judul BAB II
2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB II
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK"

Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :
a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2);
b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2).

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Ketentuan Pasal 3
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

(1a) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diterbitkan Surat Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 4 ayat (4)
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan."

Ketentuan Pasal 7
7. Ketentuan Pasal 7 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena 
pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran 
jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

(4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan :
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

6) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 
menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut."

Ketentuan Pasal 9
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

(2a) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Ketentuan Pasal 10
10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 11
11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 12
12. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

Ketentuan Pasal 14
13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
14. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ketentuan Pasal 16
15. Ketentuan Pasal 16 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat 
(3) sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima."

Ketentuan Pasal 17B
16. Ketentuan Pasal 17B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Disisipkan Pasal 17C
17. Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17C, yang berbunyi sebagai 
berikut :

"Pasal 17C

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak."

Ayat (2) Pasal 18 dihapus
18. Ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

(2) dihapus."

Ketentuan Pasal 19
19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(1) Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan."

Ketentuan Pasal 20
20. Ketentuan Pasal 20 diubah dan dijadikan ayat (2), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal :
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau 
melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
21. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :
a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

(5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran."

Ketentuan Pasal 22
22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."

Ketentuan Pasal 23 ayat (2), dan ayat (1) dan ayat (3) dihapus
23. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) dihapus.

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 
b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; 
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

(3) dihapus."

Ketentuan Pasal 24
24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
25. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi 
sebagai berikut :

"Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak."

Ketentuan Pasal 27
26. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(4) dihapus.

(5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang."

Ketentuan Pasal 27A
27. Ketentuan Pasal 27A diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 27A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27A

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 28
28. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib 
Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad 
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf 
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam 
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel 
kas.

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan 
dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya 
pajak yang terutang.

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat 
diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara 
teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar 
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak 
dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

(10) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan 
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di 
tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat 
kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (4)
29. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai 
berikut :

"Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa 
dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu 
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan 
yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban 
untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Ketentuan Pasal 31
30. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 32
31. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
a. badan oleh pengurus;
b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk 
melakukan pemberesan;
c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana 
wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau 
secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan 
dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar 
tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah 
orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau 
mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."

Ketentuan Pasal 33
32. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas 
pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."

Ketentuan Pasal 34
33. Ketentuan Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui 
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
pengadilan.
b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari 
atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas 
permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri 
Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama 
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara 
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

Ketentuan Pasal 36 ayat (2)
34. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Disisipkan Pasal 36A
35. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36A

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang 
perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan Pasal 37
36. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, 
diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 38
37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

Ketentuan Pasal 39
38. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :
a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; atau
b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar 
atau tidak lengkap; atau
d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau 
dipalsukan seolah-olah benar; atau
f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau 
tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan 
lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan 
atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau 
melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak."

Ketentuan Pasal 41
39. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar."

Ketentuan Pasal 41A
40. Ketentuan Pasal 41A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41A

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang 
diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau 
bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Ketentuan Pasal 41B
41. Ketentuan Pasal 41B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41B berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Ketentuan Pasal 44
42. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku."

Disisipkan Pasal 47A
43. Di antara Pasal 47 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 47A

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994."

Pasal II 

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan".

Pasal III 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 126

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya 
tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban 
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya 
berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang 
bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, 
disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya 
penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan 
Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin 
mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan 
dalam Undang-undang ini.

3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin 
dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia 
karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-
undangan perpajakan yang lain.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :
a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta 
Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak 
sendiri. 
Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 
perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan;
c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga 
melaluisistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, 
terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib 
Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya 
pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur 
jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan 
administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan 
dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang 
Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat 
bawahannya.

Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam 
melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat 
dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan 
baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka 
arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan 
pokok sebagai berikut :
a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan 
pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
b. menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata 
di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di 
daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat 
perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendaya-
gunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak 
dalam jangka panjang;
c. menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil 
olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
d. menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan
potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan;
e. menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan 
teknologi;
f. menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
g. menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam 
pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan
h. menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, 
peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan 
kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan 
pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta 
peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Ayat (1)

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita 
kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah 
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib 
Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain 
daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk 
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen 
perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 
Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya 
tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan 
usaha dilakukan.

Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk 
mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga 
berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta 
untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha 
Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat 
Jenderal Pajak selain yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), 
sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu 
Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di 
beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai 
toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan 
usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak.

Ayat (5)

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, 
karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban 
mengenakan pajak terutang. Permohonan penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan 
tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib 
Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-
jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan 
untuk melaporkan tentang :
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 
lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan 
objek pajak;
- harta dan kewajiban;
- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau 
badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 
tentang :
- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak 
lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat 
Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 
dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi 
formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap 
sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan 
pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir 
Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan 
oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau 
oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak 
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

Bagi Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa Masa Pajak 
dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak 
dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan 
atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (3) huruf b karena luasnya 
kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan 
keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan 
memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh 
perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan 
paling lama 6 (enam) bulan.

Ayat (5)

Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan 
waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak 
yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat 
Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 
berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib 
Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan 
tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan 
penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran 
surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5a)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan 
diberikan Surat Teguran.

Ayat (6)

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib 
Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka 
keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian-
nya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya 
memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan 
Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus 
dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-
kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen 
yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang 
perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang 
berkenaan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

Ayat (7)

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah 
satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan 
disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan 
yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak 
disampaikan.

Ayat (8)

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi 
atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan 
Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang 
pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah 
Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu 
diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat 
hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian 
tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, 
Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut 
pengelolaannya, yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara 
lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan 
Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat. 
Oleh karena itu, cara lain perlu diatur dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Tanda bukti dan tanggal pengiriman penyampaian Surat 
Pemberitahuan melalui Kantor Pos merupakan bukti penerimaan, 
sepanjang Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap yaitu 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1), ayat (1a), dan ayat (6).

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga 
disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas waktu yang 
ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 
(lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan 
sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (2)

Menteri Keuangan berwenang menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk
tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), misalnya Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib 
Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di bawah jumlah 
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang 
dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan 
pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan 
tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan 
tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, atau wakil, 
atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak.

Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang 
cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat 
Pemberitahuannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih 
tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan 
pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang 
dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

Ayat (2)

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan 
sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang 
dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari 
jumlah semula.

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya 
pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah 
dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan 
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) 
kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak 
akan dilakukan penyidikan.

Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka 
kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4)

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang 
telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih 
diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat 
berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan 
Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; 
atau
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; 
atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Terhadap Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang 
mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan ketetapan pajak yang 
diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan 
banding, masih terbuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk 
melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun berikutnya walaupun telah melewati jangka waktu 
2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak atau Bagian Tahun 
Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan 
tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan 
Surat Pemberitahuan tersebut.

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :

a. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang 
menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar 
Rp 100.000.000,00.

Terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan 
pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan 
surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar 
Rp. 50.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan 
keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10 
November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang 
menetapkan rugi fiskal PT. A tahun 2002 menjadi 
Rp. 110.000.000,00.

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang 
menyatakan :
Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2002 Rp100.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

Tanggal 21 November 2006 Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan 
menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi :
Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00
Rugi menurut Keputusan Keberatan Rp110.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00

b. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang 
menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar 
Rp. 150.000.000,00.

Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan, 
dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan 
pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp100.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan 
keberatan pada tanggal 16 Maret 2006.

Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan yang menolak keberatan Wajib Pajak.

Terhadap Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak 
mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2006. Pada 
tanggal 18 Mei 2007 diterbitkan Putusan Banding yang 
menambah rugi Wajib Pajak menjadi Rp. 160.000.000,00.

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang 
menyatakan :
Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00
Kompensasi kerugian menurut 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 2002 Rp150.000.000,00
 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

Tanggal 21 Juli 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan 
menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi :
Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00
Rugi menurut Putusan Banding Rp160.000.000,00
 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 
suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan 
batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat 
terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam 
pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi 
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak 
yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus 
dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga 
setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan itu disampaikan.

Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus 
disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak 
yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat 
tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan disampaikan.

Ayat (2a)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran 
atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga 
tersebut diberikan contoh sebagai berikut :
- Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002 
sejumlah Rp. 10.000.000,00 sebulan
- Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 
2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2002
- Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak
- Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) 
bulan = 1 x 2% x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 200.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran 
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh 
tempo pembayaran telah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 
12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-
benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Angka 10

Pasal 10

Ayat (1)

Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran 
pajak dari Wajib Pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara, 
harus disetorkan ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti Kantor Pos dan atau 
bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah 
atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah 
dijangkau oleh Wajib Pajak, dimaksudkan untuk mempermudah 
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menghindarkan 
adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Ayat (2)

Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran 
pajak, dan pelaporannya yang diatur dengan Keputusan Menteri 
Keuangan demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan 
menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah 
pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

Angka 11

Pasal 11

Ayat (1)

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih 
lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang 
terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak 
seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut 
tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, 
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu 
dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih, 
baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (2)

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan 
menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh 
Direktur Jenderal Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan :
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak;
b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal 
penerbitan;
c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung 
sejak tanggal penerbitan;

sampai dengan saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
diterbitkan.

Ayat (3)

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak 
dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini 
menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut 
dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan 
imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan 
sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang 
dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi 
perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah :
a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pihak ketiga;
b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang 
dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak 
lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak 
atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang 
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa 
pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara 
melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau 
bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua 
Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 
suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat 
Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak 
dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah 
menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara 
benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, 
kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat 
keputusan dari administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak 
benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang 
sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya 
pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan 
hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal 
penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas 
Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena :
- penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak 
kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah 
hitung;
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar.

Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai 
berikut :

1. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002
yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah 
dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang 
menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan 
tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 13 
Juni 2003 dengan penghitungan sebagai berikut :
- Kekurangan bayar Pajak 
Penghasilan = Rp 1.000.000,00
- Bunga

3 x 2% x Rp. 1.000.000,00  Rp 60.000,00
 (+)
- Jumlah yang harus dibayar Rp 1.060.000,00
===========

2. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar :
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2002 setiap bulan sebesar 
Rp. 100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 
Bulan Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar 
Rp 40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 
2002 dengan penghitungan sebagai berikut :
- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan 
Pasal 25 bulan Juni 2002 = Rp 60.000.000,00
- Bunga

3 x 2% x Rp60.000.000,00  Rp 3.600.000,00
 (+)
- Jumlah yang harus dibayar = Rp 63.600.000,00
===========

Ayat (4)

Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah 
melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan 
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu selain 
harus menyetor pajak terutang dengan tidak diperkenankan 
memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha 
Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan 
pajak yang tidak semestinya, dan oleh karena itu terhadapnya 
dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap 
Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak tetapi tidak 
melaksanakan, tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak, atau 
membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, dikenakan sanksi 
yang sama.

Angka 14

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau 
telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak 
Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi 
atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan 
ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum 
didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat 
adanya data baru (novum) dan atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang 
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka 
setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat 
telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan 
hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula 
belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula 
belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui 
kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan 
mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum 
diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat 
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan 
perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah 
data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan 
untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang :
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat 
Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan 
keuangan); dan atau
b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib 
Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan 
keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga 
tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar 
dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat 
Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan 
tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan 
cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin 
menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar 
sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang 
seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang 
semula belum terungkap, misalnya :

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan 
tertulis adanya biaya iklan Rp. 10.000.000,00 sedangkan 
sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari Rp. 5.000.000,00 
biaya iklan di media masa dan Rp. 5.000.000,00 sisanya 
adalah sumbangan atau hadiah.

Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan 
atau hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar, maka data mengenai pengeluaran 
berupa sumbangan atau hadiah tersebut adalah tergolong 
data yang semula belum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan 
disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan 
tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok 
yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk 
penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan 
perincian tersebut, sehingga fiskus tidak dapat meneliti 
kebenaran pengelompokan dimaksud.

Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat 
kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam 
kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 
namun dikelompokkan ke dalam kelompok 2.

Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak 
dilakukan koreksi atas kesalahan pengelompokan harta 
tersebut, dan sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak 
dapat dihitung secara benar. Apabila kemudian diketahui 
adanya kesalahan, maka data pengelompokan harta tersebut 
adalah data yang semula belum terungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah 
barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian 
tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan 
Faktur Pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan 
untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan 
kegiatan usahanya dan sebagian yang lain tidak mempunyai 
hubungan langsung. Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan 
sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak 
tidak mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut 
dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas 
pengkreditan Pajak Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung 
secara benar, maka apabila kemudian diketahui adanya data 
atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak 
Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut 
merupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2)

Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang 
belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, maka atas 
pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang 
dibayar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan 
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun 
jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) 
dilampaui.

Angka 15

Pasal 16

Ayat (1)

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam 
rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila 
terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam 
suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat 
kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan 
antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau 
kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena 
kesalahan atau kekeliruan adalah :
- surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Tagihan Pajak;
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 
Pajak yang tidak benar.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada 
kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :

a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat 
berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor 
surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, 
dan tanggal jatuh tempo;

b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan 
atau pembagian suatu bilangan;

c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan 
dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan 
sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau 
mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan 
dan kekeliruannya.

Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, 
Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada 
Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat 
melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2)

Guna memberikan kepastian hukum, terhadap permohonan 
pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam 
batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlewati dan Direktur 
Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, permohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan untuk hal-hal yang dimohonkannya.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak. Atas hal-hal yang dianggap 
dikabulkan tidak dapat lagi dimohonkan pembetulan.

Angka 16

Pasal 17B

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 
(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, 
dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor dan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan cara 
mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat 
tersendiri.

Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Nihil.

Ayat (2)

Dengan batas waktu tersebut dalam ayat (1) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak 
atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut 
dilewati dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu 
keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain 
itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib 
administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, 
bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Angka 17

Pasal 17C

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan 
penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat :
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai;

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat 
disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan 
atau dengan surat tersendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu antara lain :
1. Kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penyampaian Surat 
Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak;
2. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Penghitungan jumlah peredaran usaha dan pajaknya mudah 
diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya, 
seperti peredaran usaha dan Pajak Pertambahan Nilai atas 
produsen rokok diketahui dari pelaksanaan cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian 
pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Surat ketetapan 
pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 
Nihil.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan 
pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut 
diberikan contoh sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak sebesar 
Rp. 80.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Pajak Penghasilan yang terutang 
sebesar Rp100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu :
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai 
berikut :

- Pajak Penghasilan yang terutang sebesar
Rp 100.000.000,00

Kredit Pajak :
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00 (+)

Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00 (-)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 70.000.000,00

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 30.000.000,00
Sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% Rp 30.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai

- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh 
pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Pajak Keluaran Rp 100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu :
- Pajak Masukan Rp 150.000.000,00
- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan 
sebagai berikut :
- Pajak Keluaran Rp 100.000.000,00
- Kredit Pajak :
- Pajak Masukan Rp 150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pajak Rp 60.000.000,00 (-)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 90.000.000,00

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 10.000.000,00
- Sanksi administrasi kenaikan 100% Rp 10.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 20.000.000,00

Angka 18

Pasal 18

Ayat (1)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk 
melakukan penagihan pajak.

Ayat (2)

dihapus.

Angka 19

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang 
masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan 
jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang 
tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau 
terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut 
diberikan contoh sebagai berikut :

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.
Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak 
yang dikreditkan) Rp100.000,00. Surat ketetapan pajak 
diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling 
lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar 
sejumlah Rp 60.000,00 pada tanggal 1 November 2002. 
Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran terakhir 
(9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib 
Pajak.

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan 
sebagai berikut :

Pajak terutang Rp 100.000,00
Dibayar pada waktunya Rp 60.000,00

Kurang dibayar Rp 40.000,00
Bunga dihitung satu bulan = 
1 x 2% x Rp 40.000,00 = Rp 800,00
=======
Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 
20 November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu 
bulan = 1 x 2% x Rp100.000,00 = Rp 2.000,00.

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.
Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.
Dibayar sejumlah Rp60.000,00 pada tanggal 20 November 
2002.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp100.000,00 
= Rp 2.000,00.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar 
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai 
dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak 
memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan 
dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut 
dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah 
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 21

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada 
kreditur lain.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada 
Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain 
atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka 
umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 22

Ayat (1)

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun 
apabila :
a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan 
menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang 
tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu 
daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian 
Surat Paksa tersebut.

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan 
cara :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan 
penundaan pembayaran utang pajak sebelum 
tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti 
itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 
utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan 
keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan 
Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.

- Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian 
utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran 
sebagian utang pajak tersebut.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti 
itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan 
ketetapan pajak tersebut.

Angka 23

Pasal 23

Ayat (1)

dihapus

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

dihapus

Angka 24

Pasal 24

Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain 
karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, 
Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak 
untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Melalui cara ini akan dapat 
diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat 
ditagih atau dicairkan.

Angka 25

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, 
maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari 
ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-
undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau 
pemungutan pajak.

Perkataan "suatu" pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan 
harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak, 
misalnya :
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996 
keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat 
keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan 
dua buah surat keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 
(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak 
mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat 
keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force mayeur), maka tenggang waktu selama 3 (tiga)

bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat 
Jenderal Pajak atau oleh Kantor Pos berfungsi sebagai tanda terima 
surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai 
surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian 
keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat 
keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu 
penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya 
yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan 
yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar 
pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah 
ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk 
memenuhi permintaan tersebut di atas.

Ayat (7)

Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran 
pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan 
tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan 
lelang.

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak 
dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan 
kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat 
dicegah terganggunya penerimaan negara.

Angka 26

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

dihapus

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 27A

Ayat (1)

Imbalan bunga hanya diberikan berkenaan dengan Keputusan 
Keberatan atau Putusan Banding yang menyangkut Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan.

Ayat (2)

Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) 
dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari 
adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atas Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh 
permohonan Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode 
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah 
penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode 
pembukuan misalnya dalam penerapan :
a. Stelsel pengakuan penghasilan;
b. Tahun buku;
c. Metode penilaian persediaan;
d. Metode penyusutan dan amortisasi

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya 
diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan 
itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan 
penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode 
lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate 
and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, 
bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, 
serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah 
dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi 
atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang 
tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan 
pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, 
penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat 
diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan 
pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan 
penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu 
besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan 
mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu 
untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas 
harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus 
meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang 
bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus 
diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak 
yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari 
penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan 
amortisasi.
3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas 
(konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan 
dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6)

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat 
asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya 
dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya 
(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode 
penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan 
metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan 
metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan 
menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta 
akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari 
kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode 
pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya 
dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan 
aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh :

Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan 
garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak 
bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan 
menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining 
balance method.

Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan 
terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum 
dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan 
dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari 
perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya 
jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu 
perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur 
Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender) 
kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang 
bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 
(enam) enam bulan pertama atau lebih.

Contoh :
a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun 
pajaknya adalah tahun 2002.
b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 
2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Ayat (7)

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. 
Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan 
tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak 
lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga 
jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai 
ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan 
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara 
atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan 
perpajakan menentukan lain.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan 
bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka 
yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan 
pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, 
pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak 
Penghasilan.

Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan 
objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil 
pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, 
dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan 
mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau 
pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 
disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, 
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 29

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang 
melakukan pemeriksaan untuk :
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan;

pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di 
tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun 
berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk 
terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak 
atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat 
Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau

kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :
a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan 
dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan 
Pemeriksaan Lengkap;
b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup 
pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, 
yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

Selain itu, Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk tujuan 
lain diantaranya :
- menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak 
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
- mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak;
- memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 
identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal 
pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta 
memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas 
pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan 
kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan 
jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif 
serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan dan 
meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan 
perolehan penghasilan atau kegiatan usaha.

Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang 
diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk 
menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa 
diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut 
dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, 
catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga 
pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain 
yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini 
menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Angka 30

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap 
badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan 
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang 
menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau 
tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur dalam 
Undang-undang ini bertanggungjawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan 
bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan 
tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau 
secara renteng.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak 
untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan 
sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil 
serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka 
menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, 
dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya 
dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun 
akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan 
dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham 
mayoritas atau pengendali.

Angka 32

Pasal 33

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima 
jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau 
konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng 
atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak 
yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau 
pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat 
menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada 
penjual atau pemberi jasa.

Angka 33

Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan 
tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan 
Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang 
bersifat rahasia;
d. dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya 
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu 
pelaksanaan undang-undang perpajakan, adalah sama dengan 
petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain lembaga negara atau 
instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di 
bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat 
diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang 
bersifat umum tentang perpajakan.

Ayat (3)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, 
penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan 
instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau 
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak 
tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama 
pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan 
keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang 
Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam 
hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
perpajakan, demi kepentingan peradilan Menteri Keuangan 
memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada 
pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.

Ayat (5)

Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan, 
bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya 
mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau 
peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas 
pada tersangka yang bersangkutan.

Angka 34

Pasal 36

Ayat (1)

Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang 
dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak 
dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak.

Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan 
berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak 
pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal 
(memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun 
persyaratan material terpenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 36A

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak yang 
menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang 
perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara, dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 36

Pasal 37

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-
ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah 
apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk 
mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan 
ekonomi keuangan.

Angka 37

Pasal 38

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, 
sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi 
administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, 
dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan 
tindak pidana.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran 
Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak 
hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan 
tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Angka 38

Pasal 39

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat 
pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Ayat (2)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana 
di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya 
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, 
dikenakan pidana lebih berat, ialah dilipatkan 2 (dua) dari ancaman 
pidana yang diatur dalam ayat (1).

Ayat (3)

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian 
Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 
dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan atau 
kompensasi pajak yang tidak benar, sangat merugikan negara. Oleh 
karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan 
delik tersendiri.

Angka 39

Pasal 41

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan 
diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam 
memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka 
pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi 
pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan 
terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan karena 
kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan, 
sehingga kewajiban untuk merahasiakan, keterangan atau bukti-bukti 
yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang 
perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut dihukum dengan 
hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat 
dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena 
kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk 
tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib 
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Angka 40

Pasal 41A

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang 
melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Angka 41

Pasal 41B

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan misalnya menghalangi 
Penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan 
sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dikenakan sanksi pidana.

Angka 42

Pasal 44

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 47A

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai 
hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 
2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3984