Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK /Kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden

Yang menjadi fokus perhatian dalam proses impeachment di 
MK adalah bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR 
atas tuduhan impeachment yang ditujukan kepada Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden. Ketika proses impeachment di MK, MK berarti 
tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas 
tuduhan impeachment karena yang menjadi obyek dalam proses 
impeachment di MK adalah pendapat DPR. 

MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan 
atas pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat 
paripurna adalah lebih bernuansa politis. Oleh sebab itu proses 
impeachment di MK adalah untuk melihat tuduhan impeachment 
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. 
Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu 
pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK 
atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum. 

DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki legal standing 
untuk beracara di MK dalam rangka tuduhan impeachment kepada 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Disebutkan secara eksplisit dalam 
pasal 80 ayat (1) bahwa “Pemohon adalah DPR”. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR 
dalam persidangan di MK atau dapatkah DPR menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakili kepentingannya di persidangan MK? 

Dalam hal penunjukkan kuasa hukum, UU MK secara umum 
mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon yang beracara 
di MK dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Berarti 
DPR sebagai pemohon dalam perkara tuduhan impeachment di MK 
juga dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya 
dalam beracara di MK. Akan tetapi, dengan pertimbangan untuk 
memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada Majelis 
Hakim Konstitusi tentu lebih baik bilamana DPR menunjuk 
anggota-anggotanya yang terlibat secara intens dalam rapat-rapat di 
DPR ketika penyusunan tuduhan impeachment. Misalnya anggotaanggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun 
anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan 
pembahasan tuduhan impeachment di DPR. 

Bagaimana dengan kedudukan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam proses impeachment di MK? 

Dari seluruh ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan 
dan kewajiban MK yang diatur dalam UU MK hanya ada satu 
ketentuan hukum acara pelaksanaan kewenangan MK yang secara 
eksplisit menyebutkan adanya termohon yaitu kewenangan MK 
memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti bahwa 
selain kewenangan memutus sengketa lembaga negara, seluruh 
pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban MK bersifat 
adversarial. Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak selain 
pemohon dalam persidangan bukanlah untuk saling berhadapan 
dengan pemohon namun untuk dimintai keterangan bagi Majelis 
Hakim Konstitusi melakukan pemeriksaan silang (cross check) ataupun 
memperkaya data-data yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, dalam proses impeachment di MK kehadiran 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukanlah 
sebagai termohon. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam persidangan MK adalah hak bukanlah kewajiban. 
Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan 
impeachment untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK 
menurut versinya bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan 
oleh DPR dalam persidangan MK tidak benar. 

Dalam hal penunjukan kuasa hukum dalam persidangan MK 
maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk 
didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun untuk 
mencegah adanya distorsi akan lebih baik bilamana Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan MK sebagaimana 
Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk 
memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus 
yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR.