Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1957
UNDANG
-
UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a.
bahwa  perlu  selekas
-
lekasnya  ditetapkan  peraturan  umum  tentang  retribusi  daerah 
sebagai   dimaksud   Pasal   56   aya
t   (2)   "Undang
-
undang   tentang   Pokok
-
pokok 
Pemerintahan Daerah 1956"; 
b.
bahwa  berhubung  dengan  keadaan  yang  mendesak,  peraturan  umum  dimaksud  sub  a 
perlu ditetapkan dengan Undang
-
undang Darurat; 
Memperhatikan:
a.
"Undang
-
undang tentang Pokok
-
pokok  Pem
erintahan Daerah 1956" (Lembaran Negara 
tahun 1957 No. 6); 
b.
"Undang
-
undang Perimbangan Keuangan 1957" (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77); 
Mengingat:
Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang
-
undang Dasar Sementara; 
Mendengar:
Dewan Menteri dalam rap
atnya yang ke 5 pada tanggal 10 Mei 1957; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:UNDANG
-
UNDANG   DARURAT   TENTANG   PERATURAN   UMUM   RETRIBUSI 
DAERAH. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam  Undang
-
undang  Darurat  ini  yang  dimaksud  dengan  Daerah  ialah  Daerah  menurut 
"Undang
-
undang tentang Pokok
-
pokok Pemerintahan Daerah 1956". 
Pasal 2 
(1)
Dalam   Undang
-
undang   Darurat   ini   yang   dimaksud   dengan   retribusi   daerah   ialah 
pungutan   Daerah   sebagai   pembayaran   pemakaian   atau   karena   memperoleh   jasa 
pekerjaan,  usaha  atau  mili
k  daerah  bagi  yang  berkepentingan  atau  karena  jasa  yang 
diberikan oleh Daerah. 
(2)
Dengan  retribusi  daerah  tidak  dimaksudkan  pembayaran  yang  dipungut  oleh  Daerah 
sebagai   penyelenggara   perusahaan   atau   usaha   yang   dapat   dianggap   sebagai 
perusahaan. 
Pasa
l 3 
Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Pasal 4 
(1)
Restribusi  daerah  yang  dimaksud  Pasal  2  ayat  (1)  hanya  dapat  dipungut  sedemikian, 
sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi Daerah. 
(2)
Pungutan  retribusi  daerah  dimaksud  ayat  (1)  ditetapkan  sesuai  dengan  pemakaian atas 
pekerjaan, usaha dan milik Daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh Daerah. 
Pasal 5 
(1)
Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan ke luar masuknya atau pen
gangkutan 
barang ke dalam dan ke luar Daerah. 
(2)
Dalam  peraturan  retribusi  daerah  tidak  boleh  diadakan  perbedaan  atau  pemberian 
keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan. 
Pasal 6 
(1)
Dalam peraturan retribusi daerah dapa
t diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi yang 
berkepentingan   untuk   mengisi   dengan   teliti   daftar   yang   disampaikan   dan   untuk 
memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan retribusi daerah. 
(2)
Dalam  peraturan  retribusi  daerah  dapat  diadakan  ke
tentuan,  bahwa  dalam  hal  tidak 
dipenuhi  kewajiban  yang  diharuskan,  retribusi  yang  harus  dibayar  itu  ditambah  dengan 
suatu  jumlah  atau  suatu  persentasi  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  retribusi  yang 
bersangkutan. 
BAB II. 
TENTANG LAPANGAN RETRIBUSI. 
P
asal 7. 
Lapangan  retribusi  daerah  ialah  seluruh  lapangan  pungutan  yang  diadakan  untuk 
keuangan Daerah sebagai pengganti jasa Daerah termaksud Pasal 2 ayat (1). 
Pasal 8 
Retribusi yang dapat dipungut Daerah adalah antara lain: 
a.
uang leges, 
b.
uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan, 
c.
bea pembantaian dan pemeriksaan, 
d.
uang sempadan dan izin bangunan, 
e.
retribusi atas pemakaian tanah, 
f.
bea
-
penguburan. 
BAB III 
TENTANG PENGESAHAN 
Pasal 9 
(1)
Peraturan   retribusi   da
erah   dari   Daerah   tingkat   ke   I  tidak  dapat  berlaku  sebelum 
mendapat pengesahan Presiden. 
(2)
Peraturan  retribusi  daerah  dari  Daerah  lainnya  tidak  dapat  berlaku  sebelum  mendapat 
pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan. 
Pasal 10 
(1)
Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam