Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984/Penjelasan
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

I.UMUM 
Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi 
mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat 
hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan 

agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi 
tersebut. 
Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun 
rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita. 

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah 
Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-
Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani 
Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia 
yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang 
kemudian menyetujui Konvensi tersebut. 

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai 
perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha 
internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi 
Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan. 

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak 
antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita 
anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi 
bangsa Indonesia. 

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan 
dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat 
serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh 
masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan 
jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan 
yang dikehendaki bangsa Indonesia. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap 
perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan 
ketentuan Konvensi. 

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal 
tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk 
mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada 
Mahkamah Internasional. 

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pensyaratan terhadap 
Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya 
tidak terikat oleh pasal tersebut. 

Pasal 2 Cukup jelas 

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1984