Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVIII/Bagian Kedua
18-02

BAB XVIII 

UPAYA HUKUM LUAR BIASA 

Bagian Kedua 

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan 

Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 

Pasal 263 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 
mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu 
sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas 
atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 
tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; 

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan 
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah 
dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 

Pasal 264 

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 
ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat 
pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan 
peninjauan kembali. 

(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. 

(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, 
panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah 
alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat 
permintaan peninjauan kembali. 

(5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas 
perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan. 

Pasal 265 

(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula 
yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan 
kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2). 

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir 
dan dapat menyampaikan pendapatnya. 

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara 
pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. 

(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas 
perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah 
Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. 

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan 
banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara 
pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang 
bersangkutan. 

Pasal 266 

(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan 
peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya 

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat 
diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak 
permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan 
peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; 

b. apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan 
putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: 

1. putusan bebas; 

2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 

3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana 
yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. 

Pasal 267 

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya 
dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang 
melanjutkan permintaan peninjauan kembali. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali. 

Pasal 268 

(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun 
menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. 

(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan 
sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan 
kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. 

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. 

PasaI 269 

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi 
acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer.