Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup
perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang
mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri
sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan
etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber
bagi pengembangan Desain Industri;
c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan
mengenai Desain Industri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri.;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan
Desain Industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang
diajukan kepada Direktorat Jenderal.

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual, termasuk Desain Industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh
Menteri.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur
dalam Undang-undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan administratif.

10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki
keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus
memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan
Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan
Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual di Direktorat Jenderal.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain
Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan
pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk
memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke
negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang
sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama
kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II 

LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Desain Industri yang Mendapat Perlindungan

Pasal 2

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan,
Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah
ada sebelumnya.

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas;
c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar
Indonesia.

Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal
Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun
internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau
diakui sebagai resmi; atau
b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan
dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Bagian Kedua
Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pasal 5

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri
dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat
Subjek Desain Industri

Pasal 6

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain
atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama,
Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali
jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan
pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain
Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain
Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua
pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan
Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang
dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau
berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu
dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri,
kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita
Resmi Desain Industri.

Bagian Kelima
Lingkup Hak

Pasal 9

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai,
menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang
diberi Hak Desain Industri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan
pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang hak Desain Industri.

BAB III 

PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.

Pasal 11

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani
oleh Pemohon atau Kuasanya.

(3) Permohonan harus memuat :

a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui
Kuasa; dan
e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali,
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan

a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri
yang dimohonkan pendaftarannya;
b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan
pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih
dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah
satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para
Pemohon lain.

(6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan
harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup
bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap
sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti
sebaliknya.

Pasal 13

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:
a. satu Desain Industri, atau
b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain
Industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pasal 14

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik
Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan
dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan
Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan
Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 16

(1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain
yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

(2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh
kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan
Permohonan dengan Hak Prioritas.

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa
menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan
sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara
lain; dan
b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah
penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Bagian Ketiga
Waktu Penerimaan Permohonan

Pasal 18

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan
syarat Pemohon telah:

a. mengisi formulir Permohonan;
b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari
Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1).

Pasal 19

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan
syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17,
Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya
agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan
tersebut.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan
Pemohon.

Pasal 20

(1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik
kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada
Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 21

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara
tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya
selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Kelima
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 22

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan
sesudah pensiun atau berhenti karena se== bab apa pun dari Direktorat ==
Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena
tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal
dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki
hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan
tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 23

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat
Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau
atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan
Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

BAB IV 

PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pemeriksaan Administratif

Pasal 24

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan
Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk
dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau
memberitahukan anggapan ditarik kembali Permohonannya karena tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat
penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

(4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), keputusan penolakan atau penarikan kembali
oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
bersifat tetap.

(5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh
Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

Bagian Kedua
Pengumuman, Pemeriksaan
Substantif, Pemberian, dan Penolakan

Pasal 25

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal
dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang
dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan
melalui Kuasa;
c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali
apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. judul Desain Industri; dan
f. gambar atau foto Desain Industri.

(3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali,
tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah
Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.

(4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara
tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.

(5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak
boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal
Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Pasal 26

(1) Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis
yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat
Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan
oleh Direktorat Jenderal kepada Pemohon.

(4) Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.

(5) Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh
Pemeriksa.

(6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang
diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk
memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.

(7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk
menyetujui atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).

(8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 27

(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) adalah
pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat
fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Menteri.

(2) Kepada Pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Terhadap Permohonan yang ditolak berdasarkan Pasal 2 atau Pasal
4, Pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta
alasannya kepada Direktorat Jenderal.

(3) Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Permohonan
tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pemohon dapat mengajukan
gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada
Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

Pasal 29

(1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga
berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan
memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

(2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak
Tanggal Penerimaan.

Pasal 30

(1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat
memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan
Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB V 

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 31

(1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian tertulis; atau

e. sebab-se== bab lain yang dibenarkan oleh peraturan ==
perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain
Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak
ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 32

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain
untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam
Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun
dalam Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 33

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika
diperjanjikan lain.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika
diperjanjikan lain.

Pasal 35

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain
Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 36

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.

BAB VI 

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 37

(1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat
Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak
Desain Industri.

(2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain
Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak
memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada
permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara
tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

a. pemegang Hak Desain Industri;
b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan
dalam Daftar Umum Desain Industri;
c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak
Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi
terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

(4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan
dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

Pasal 38

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan
oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan
kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari
setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

Pasal 39

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada
Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau
domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia,
gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan
yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang
sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua
Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga
mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan
didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7
(tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan
Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan
diucapkan.

Pasal 40

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 41

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak
dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan
tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi
diterimanya.

(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi
dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari
setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama
60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan
kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal
putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan
termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi
diterima.

Pasal 42

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain
Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 43

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat
hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain
yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 44

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan
gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap
berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi
wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib
dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya
dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa
jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain
Industri yang sebenarnya.

BAB VII 

BIAYA

Pasal 45

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas
Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri,
permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan
Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan
surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan
dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan
tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat
mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII 

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat
menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke
Pengadilan Niaga.

Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 41 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

BAB IX 

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 49

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan
sementara tentang:

a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak
Desain Industri;
b. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain
Industri.

Pasal 50

Dalam hal surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan
kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada
pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan
sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut
harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan
sementara pengadilan tersebut.

Pasal 52

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak
yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang
meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang
ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

BAB X 

PENYIDIKAN

Pasal 53

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain
Industri.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan
tindak pidana di bidang Desain Industri;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang Desain Industri; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Desain Industri.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan
dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
merupakan delik aduan.

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6
(enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat
mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai
berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 243

P E N J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

I. UMUM

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri
dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing
tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang
merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman
budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam
globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum
terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri
nasional.
Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah
meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas
Persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi Paris
Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi
Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan
keikutsertaan Indonesia dalam the Hague Agreement (London Act)
Concerning The International Deposit of Industrial Designs.
Mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya
perlindungan hukum mengenai Desain Industri, Indonesia perlu
membuat undang-undang di bidang Desain Industri untuk menjamin
perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya
serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan
hak Desain Industri tersebut.
Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan
Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi
perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,
pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal
secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan
kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis
dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat
menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri
dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain
untuk terus-menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka
perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya
desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum
itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini.
Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik
Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh
pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain
Industri tersebut.
Untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya mengenai
bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sangat erat hubungannya
dengan pengertian Desain Industri, dipandang perlu memberikan
penjelasan perbedaan antara bidang-bidang Hak Kekayaan
Intelektual, khususnya perbedaan antara bidang Hak Cipta, Paten,
dan Desain Industri.
Pencipta (sebagai subjek Hak Cipta) adalah seorang atau beberapa
orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penemu (sebagai subjek
Paten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang
secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah
tertentu di bidang teknologi berupa proses atau hasil produksi.
Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan
Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna)
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan
kerajinan tangan.
Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten,
dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan Hak Cipta tidak
menerapkan sistem pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas
kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam
Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku
dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan
dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat
pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat
membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada
pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak
tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari
sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu
yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber
aslinya.
Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang
pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan
mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang
yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi
atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri,
dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada
saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk
melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat
cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup
kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang
membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu
badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah,
termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui
media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam
suatu pameran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pameran yang resmi" adalah pameran yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan "pameran yang diakui
sebagai resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat,
tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
"Daftar Umum Desain Industri" adalah sarana penghimpunan pendaftaran
yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan
tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya
permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain
tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah
dilakukan).
Yang dimaksud dengan "Berita Resmi Desain Industri" adalah sarana
pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang
diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat
hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian
antara pegawai negeri dan instansinya.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Desain
Industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya
dari instansi Pemerintah, tetap dipegang oleh instansi Pemerintah
tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini
tidak mengurangi hak Pendesain untuk mengklaim haknya apabila
Desain Industri digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan
tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja" adalah hubungan kerja di
lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain Industri
oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan Pendesain.

Pasal 8
Pencantuman nama Pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan
Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di
bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama
Pendesain dikenal sebagai istilah hak moral (moral right).

Pasal 9

Ayat (1)

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak
Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan
sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian,
pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut
tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain
dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau
sebab-se== bab lain. ==

Ayat (2)
Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk
kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji
penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh
merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang
dimaksud dengan "kepentingan yang wajar" adalah penggunaan untuk
kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak
termasuk dalam penggunaan hak Desain Industri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan
yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila Desain Industri
tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di
kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari
ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas
penggunaan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Apabila contoh fisik Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya
sangat besar, cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang
diambil dari berbagai sudut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang sah, benar,
serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan
Permohonan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 12

"Kecuali jika terbukti sebaliknya" adalah ketentuan yang merupakan
pengejawantahan dari prinsip iktikad baik yang dianut dalam sistem
hukum Indonesia.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "satu Desain Industri" adalah satuan lepas
Desain Industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko,
misalnya, adalah juga 1 (satu) Desain Industri, sedangkan yang
dimaksud dengan "kelas" adalah kelas sebagaimana diatur dalam
Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana
dimaksud dalam Locarno Agreement. Walaupun belum menjadi anggota
perjanjian itu, dalam praktiknya Indonesia menggunakan perjanjian
tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan.

Pasal 14

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon.
Khusus untuk Pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri,
Permohonan harus diajukan melalui Kuasa untuk memudahkan Pemohon
yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen Permohonan
seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan
menggunakan Kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi
persyaratan domisili hukum Pemohon.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "salinan lengkap" adalah seluruh salinan
dokumen yang diperlukan dalam mengajukan permohonan pendaftaran
berdasarkan hukum negara yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "salinan sah" adalah salinan yang menurut
hukum sesuai dengan aslinya.

Pasal 18

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah
Pemohon mendapatkan Tanggal Penerimaan seperti telah didefinisikan
di muka. Tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya
perhitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Industri
tersebut.

Pasal 19

Ayat (1)

Tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pemohon untuk
melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal
pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemohon.
Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman,
atau bukti pengiriman lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Biaya seluruhnya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal
tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah Permohonan diterima,
ditolak, ataupun ditarik kembali.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "belum mendapat keputusan" adalah Permohonan yang
belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan administratif
(formality check) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan
administratif Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.
Di samping itu, untuk tujuan pengumuman Permohonan, Direktorat
Jenderal melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap
tidak jelas atau tidak patut jika Permohonan tersebut diumumkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak
yang mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Desain Industri
tersebut, umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap
bertentangan dengan kesusilaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diumumkan" adalah dipermaklumkan kepada
masyarakat melalui media Berita Resmi Desain Industri. Kemudian
hari pengumuman ini dapat pula dilakukan melalui media lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon
yang menganggap perlu penundaan tersebut demi kepentingannya.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "Tanggal Prioritas" adalah tanggal pertama kali
permohonan pendaftaran dimintakan hak prioritasnya di negara asal.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan substantif" adalah pemeriksaan
terhadap Permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk
mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan
dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif
dilakukan oleh "pemeriksa" yang merupakan tenaga ahli yang secara
khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut.
Pemeriksa Desain Industri seperti juga "pemeriksa" pada
bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya diberi status
sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup
pekerjaannya yang khusus. Status itu perlu diberikan dalam rangka
pengembangan sebagai insentif bagi para pemeriksa.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "salinan" adalah salinan berisi keterangan yang
menyangkut Desain Industri tersebut, antara lain nama Pendesain,
pemegang hak, dan/atau Kuasa atas Desain Industri tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sebab-se== bab lain", misalnya putusan ==
pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" adalah perjanjian Lisensi itu sendiri dalam
bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian
Lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari
kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian Lisensi
tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima
Lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi Lisensi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan "panitera" dalam
Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "juru sita" adalah juru sita pada Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada saat dibatalkan ada orang lain yang benar-benar berhak atas
Desain Industri yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat
terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Industri, tetapi
salah satu di antaranya secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang
berhak. Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ayat (1),
pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima
lisensi Desain Industri kepada pemegang Desain Industri yang
benar-benar berhak.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh
para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga hakim
Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan
sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya
barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur
perdagangan, termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar
menghilangkan barang bukti.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4045