Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 1953 
TENTANG 
PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH 
ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM 
LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung
 dengan desakan-desakan dari 
masyarakat, di seluruh daerah Propinsi Kalimantan t
elah diselenggarakan persiapan-persiapan 
pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten dan daer
ah-daerah otonom yang setingkat 
dengan Kabupaten, yang di beberapa wilayah telah me
rupakan bentukan-bentukan sementara 
menurut keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Ag
ustus 1950 Nomor 
186/OPBI/92/14, dan sekarang perlu segera dibentuk 
resmi sebagai Kabupaten/Daerah 
Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berh
ak mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri; 
Menimbang pula: 
bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendes
ak, peraturan ini perlu ditetapkan 
dalam suatu Undang-undang Darurat; 
Mengingat: 
1.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
1 tahun 1950 jo. Undang-
undang Nomor 8 tahun 1950 jo. Instruksi Pemerintah 
Nomor 1 tanggal 13 Maret 1950; 
2.
Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Se
rikat dan Republik Indonesia 
tertanggal 19 Mei 1950 sub II A. 4; 
3.
Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesi
a; 
4.
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pa
sal-pasal 96, 131, 132 dan 142. 
Mendengar: 
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tangga
l 6 Januari 1953; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) D
AERAH 
OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/
KOTA 
BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN. 
BAB I 
PERATURAN UMUM 
Pasal 1 
I.    Daerah-daerah: 
1.    Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-k
awedanan: 
Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut
, terkecuali Kampung-
kampung yang tersebut dalam No. 8; 
2.    Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kaw
edanan: 
Tapin, Amandit, Negara dan Barabai; 
3.    Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawed
anan: 
Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong; 
4.    Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kaweda
nan: 
Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Bari
to Timur; 
5.    Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kaweda
nan: 
Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu; 
6.    Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-
kawedanan: 
Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swap
raja Kotawaringin; 
7.    Kabupaten Kota baru yang meliputi Kawedanan-kaw
edanan: 
Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utar
a dan Pasir; 
8.    Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgem
eente Banjarmasin dahulu, 
terdiri dari Kampung-kampung: 
Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, S
eberang Mesjid, 
Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, S
ungai Mial, Kumin Utara, 
Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dala
m, Kertak Baru dan 
Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu; 
9.    Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja
 Sambas; 
10.
Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah S
wapraja: 
terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam 
sub 15, Mampawah, Landak dan 
Kubu; 
11.
Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Sw
apraja: 
Matan, Sukadana, Simpang; 
12.
Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swa
praja: 
Sanggau, Tayan, Neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan
 Sekadau; 
13.
Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swa
praja: 
Sintang dan Neo-Swapraja Pinoh; 
14.
Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah Neo-Swa
praja Kapuas Hulu;