Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006
P U T U S A N

Nomor 005/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

2. Nama : DRS.H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

3. Nama : DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.M.HUM.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

4. Nama : H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

5. Nama : ISKANDAR KAMIL, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

6. Nama : HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

�
7. Nama : PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

8. Nama : PROF. DR. VALERINE J.L.K., SH.MA.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

9. Nama : H. DIRWOTO, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

10. Nama : DR. H. ABDURRAHMAN, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

11. Nama : PROF. DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

12. Nama : MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

13. Nama : PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

14. Nama : PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

15. Nama : DRS. H. HAMDAN, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

16. Nama : H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

�
17. Nama : TITI NURMALA SIAHAAN SIAGIAN, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

18. Nama : WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.MSc.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

19. Nama : MOEGIHARDJO, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

20. Nama : H. MUHAMMAD TAUFIQ, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

21. Nama : H. R. IMAM HARJADI, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

22. Nama : ABBAS SAID, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

23. Nama : ANDAR PURBA, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

24. Nama : DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

25. Nama : I MADE TARA, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

26. Nama : ATJA SONDJAJA, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

�
27. Nama : H. IMAM SOEBECHI, SH. MH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

28. Nama : MARINA SIDABUTAR, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

29. Nama : H. USMAN KARIM, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

30. Nama : DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

31. Nama : M. BAHAUDIN QUADRY, SH.

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, SH.,
2. Wimboyono Senoadji, SH., MH., 3. Denny Kailimang, SH., MH., 4. O.C.
Kaligis, SH., MH., 5. Juan Felix Tampubolon, SH., MH., beralamat di Kompleks
Majapahit Permai Blok B-122, Jakarta Pusat Telp. (021) 3853250, HP. 0818935555,
berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Maret 2006;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial;

Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Langsung Komisi
Yudisial;

Telah membaca keterangan tertulis dan mendengar keterangan Pihak
Terkait Tidak Langsung;

�
Telah mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Saksi serta Ahli
dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor
005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan
permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006 dan 29 Maret 2006, yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan.

a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum;

b. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim
Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam
permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan kewenangan
konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan �pengawasan hakim� yang
diatur dalam Bab. III Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta
yang berkaitan dengan �usul penjatuhan sanksi� yang diatur dalam Pasal 21,
Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25
ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Bab. I Pasal 1 butir 5 Undang-
undang tersebut. Dengan berlakunya Pasal-pasal tersebut menimbulkan
kerugian pada para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim
Mahkamah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat
diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial;

�
c. Bahwa ketentuan yang diuraikan pada huruf b di atas sangat berkaitan
dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa �dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi
Yudisial yang diatur dalam Undang-undang�;

II. Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

1). - bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai
berikut : �Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku Hakim�;

- bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteknya
satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai
kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka
melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung;

2). bahwa di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk
menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-
undang;

Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut diatur oleh Undang-
undang yang berbeda untuk Hakim Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-
undang No. 8 Tahun 2004 untuk Peradilan Umum, Undang-undang No. 9
Tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 7
Tahun 1989 untuk Peradilan Agama, Undang-undang No. 31 Tahun 1997
untuk Peradilan Militer) serta Hakim Agung (Undang-undang No. 5 Tahun
2004) dan Mahkamah Konstitusi (Undang-undang No. 24 Tahun 2003);

Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau
Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuk
menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya
berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding;

�
Lebih jelas lagi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan
pengawasan terhadap Hakim Ad Hoc;

Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata �Hakim� di dalam
Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh Hakim;

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan oleh Pasal 24B ayat (1)
UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim adalah
Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

3). bahwa akan tetapi ternyata di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
yaitu:

a. Pasal 20 disebutkan bahwa:

�Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim�;

b. Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan:

�Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua
lingkungan peradilan yang barada dibawah Mahkamah Agung serta
Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�;

Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian
Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya
dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung
dan Hakim Mahkamah Konstitusi;

c. Di samping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di dalam Pasal 34 ayat
(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan
pengawasan Hakim Agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B UUD
1945;

�
4). bahwa dalam rumusan pasal-pasal yang di sebut dalam angka 3 di atas
membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim
pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya
Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi
jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud
�Hakim� dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung
dan Hakim Mahkamah Konstitusi;

5). bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak
menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial
adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan
pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung;

Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman;
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di
semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 jo
Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang
diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi
sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan
Majelis Kehormatan Hakim;

6). bahwa di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim
Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu
dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur
dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung, sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu
dihadapan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur

�
dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi
Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan dibawah
Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi
Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu
untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim;

Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat
(5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur
tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim
Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B
dan Pasal 25 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan
Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

7). bahwa oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim
Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak
termasuk Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka
sepanjang mengenai �pengawasan dan usul penjatuhan sanksi� terhadap
Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal:

- 1 butir 5

- 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat
(5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya
menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah
Konstitusi;

Pengawasan Komisi Yudisial selama ini yang telah memanggil beberapa
Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya. Pemanggilan
oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus
Effendi Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah
mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin

�
kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan Komisi Yudisial kepada para Hakim
Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung
dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan
menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945;

Bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial dengan cara memanggil Hakim
Agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-akibat (causal verband),
hilangnya atau terganggunya kebebasan Hakim yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa memperluas makna �Hakim� pada Pasal 24B UUD 1945
sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang
berlaku secara universal yakni prinsip Lex Certa, suatu materi dalam peraturan
perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis
dalam peraturan perundangan (Lex Stricta), atau dengan kata lain prinsip suatu
ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain
ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain
itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan prinsip Lex Superior Derogate Legi
Inferiori, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam kaitan
�penjatuhan sanksi� pada Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2)
dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah bertentangan dengan asas
Lex Certa dan Lex Superior Derogate Legi Inferiori;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah
Konstitusi memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan:
- Pasal 1 angka 5
- Pasal 20;
- Pasal 21;
- Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5);
- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5);
- Pasal 24 ayat (1) dan;

�
- Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, serta
Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sepanjang yang
menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan
dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal-pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak mempunyai
kekuatan mengikat bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim
Mahkamah Konstitusi;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti
P-28, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial;

Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi;

Bukti P-4 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bukti P-5 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 241/M
Tahun 2000, tanggal 2 September 2000;

Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M
Tahun 1998, tanggal 28 September 1998;

Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/M
Tahun 2003, tanggal 28 Mei 2003;

Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/M
Tahun 2004, tanggal 5 Agustus 2004;

�
Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panggilan Komisi Yudisial No. 06/Pangg.KY/
06/2006, tanggal 11 Januari 2006;

Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panggilan Komisi Yudisial No. 19/Pangg.KY/
06/2006, tanggal 25 Januari 2006;

Bukti P-12 : Fotokopi Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Republik Indonesia Nomor ��� Tahun �� Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang
Komisi Yudisial;

Bukti P-13 : Asli Buku Keempat Jilid 2A terbitan Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

Bukti P-14 : Fotokopi Karya Tulis Zein Badjeber tentang Komisi Yudisial dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Bukti P-15 : Fotokopi Karya Tulis Hobes Sinaga, SH., MH., mengenai Eksistensi
Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bukti P-16 : Fotokopi Karya Tulis Hobes Sinaga, SH., MH., mengenai Komisi
Yudisial;

Bukti P-17 : Fotokopi Kode Etik, AD dan ART Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);

Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor:
KMA/057/SK/VI/2006 tentang TATA KERJA MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 6 Juni 2006;

Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor:
KMA/058/SK/VI/2006 tentang TATA KERJA MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 6 Juni 2006;

Bukti P-20 : Fotokopi Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 30 Mei 2006;

Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
KMA/041/SKB/XI/1992 Nomor M.05-PW.07.10 Tahun 1992, tanggal
18 Nopember 1992;

Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
1991 tanggal 5 Juli 1991;

�
Bukti P-23 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua
Mahkamah Agung Nomor 1284/P.KY/V/2006, tanggal 8 Mei 2006;

Bukti P-24 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua
Mahkamah Agung Nomor 143/P.KY/V/2006, tanggal 17 Mei 2006;

Bukti P-25 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua
Mahkamah Agung Nomor 147/P.KY/V/2006, tanggal 18 Mei 2006;

Bukti P-26 : Fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/WKMA-NJ/VI/2006,
tanggal 21 Juni 2006;

Bukti P-27 : 1 lembar dokumen yang berisi �Beberapa Kasus Campur Tangan
Komisi Yudisial Di Dalam Pengadilan�, tanggal 27 Juni 2006;

Bukti P-28 : Kliping-kliping berita internet mengenai pertentangan Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan KomisiYudisial Republik Indonesia;