Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK NDONESIA

NOMOR
37 TAHUN 2008
TENTANG

OMBUDSMAN
REPUBLIK NDONESIA

DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

 

<p style='text-align:justify'><span class=GramE><span class=grame><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>Menimbang :</b></span></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'></b></p>

a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan
penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan
pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk
menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan
kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa pengawasan pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur
penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien
serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu
ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan
penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan;

c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik
Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

<p style='text-align:justify'><span class=GramE><span class=grame><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>Mengingat :</b></span></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'></b></p>

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK NDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA

<p style='text-align:justify'><span class=GramE><span class=grame><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'>MEMUTUSKAN :</b></span></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'></b></p>

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

<p align=center style='text-align:center'><span class=grame><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b></span></p>

BAB
I  KETENTUAN
UMUM

 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.
Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik
yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Maladministrasi
adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang
perseorangan. 4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara
tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban
Maladministrasi. 5. Pelapor adalah warga negara <st1:country-region
w:st="on">ndonesia
atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. 6. Terlapor adalah
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang
dilaporkan kepada Ombudsman. 7. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan
saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan
Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan
mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

 

BAB II  

SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman merupakan lembaga negara yang
bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan
instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 3

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
berasaskan:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. kepatutan;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. keadilan;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. non-diskriminasi;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>d</span>. tidak memihak;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>e</span>. akuntabilitas;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>f</span>. keseimbangan;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>g</span>. keterbukaan; dan</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>h</span>. kerahasiaan.</p>

Pasal 4

Ombudsman bertujuan:

a.
mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;

b.
mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien,
jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c.
meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara
dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin
baik;

d.
membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan
praktek- praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta
nepotisme;

e.
meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi
hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

 

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota
negara Republik ndonesia
dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia

(2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan
Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB IV  

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tugas

 

Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu.

Pasal 7

Ombudsman bertugas:

a.
menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;

b.
melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

c.
menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

d.
melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e.
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

f.
membangun jaringan kerja;

g.
melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik; dan

h.
melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang- undang.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7, Ombudsman berwenang:

a.
meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau
pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;

b.
memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor
ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;

c.
meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari
instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;

d.
melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait
dengan Laporan;

e.
menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para
pihak;

f.
membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk
membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

<p style='text-align:justify'>g.
demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1<span
class=grame>) ,</span> Ombudsman berwenang:</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah,
atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar
terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan
perubahan dalam rangka mencegah Mal-administrasi.</p>

Pasal 9

Dalam
melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam
memberikan putusan.

Pasal 10

<p style='text-align:justify'>Dalam rangka
pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan,
diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.<span
class=grame></span></p>

 

BAB V 

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN 

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 11

(1) Ombudsman terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua
merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
merangkap anggota; dan

c. 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil
Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman.

(2) Asisten
Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan
persetujuan rapat anggota Ombudsman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan
tata cara pengangkatan dan
pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur dengan
Peraturan Ombudsman.

Pasal 13

(1) Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

(2)
Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

<p style='text-align:justify'>(3) Syarat dan tata <span
class=grame>cara</span> pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris
Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di
bidang kepegawaian.</p>

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat
Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

(5) Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber
daya manusia pada Ombudsman diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 15

(1) Sebelum mengajukan calon anggota Ombudsman
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden membentuk panitia seleksi calon
anggota Ombudsman.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota
masyarakat.

(3) Panitia seleksi mempunyai tugas:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota
Ombudsman;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. melakukan seleksi administrasi calon anggota
Ombudsman dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
pengumuman pendaftaran berakhir;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>d</span>. mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan
tanggapan masyarakat;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>e</span>. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon
anggota Ombudsman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal seleksi administrasi berakhir;</p>

f. menentukan dan menyampaikan
nama calon anggota Ombudsman sebanyak 18 (delapan belas) orang kepada Presiden
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal seleksi kualitas dan integritas berakhir. (4) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,
panitia seleksi bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi
masyarakat.

Pasal 16

(1) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 18
(delapan belas) nama calon anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) huruf f kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan
menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya usul dari Presiden.

(3) Calon Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.

<p style='text-align:justify'>(4) Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya <span
  class=GramE>surat</span>
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>

Pasal 17

<p style='text-align:justify'>Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
memegang jabatan selama masa 5 (<span
  class=GramE>lima</span>)
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>

Pasal 18

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman berhak
atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua,
dan anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

a.
warga negara Republik ndonesia;

b.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.
sehat jasmani dan rohani;

d.
sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman
sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut
penyelenggaraan pelayanan publik;

e.
berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh)
tahun;

f.
cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang
baik;

g.
memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;

h.
tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i.
tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan

j.
tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
dilarang merangkap menjadi:

a.
pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;

b.
pengusaha;

c.
pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d.
pegawai negeri;

e.
pengurus partai politik; atau

f.
profesi lainnya.

Pasal 21

(1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil
Ketua, dan anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agamanya atau
mengucapkan janji di hadapan Presiden Republik Indonesia.

<p style='text-align:justify'>(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk
memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan <span
class=GramE>nama</span> atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun”</p>

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua
Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya”

<p>“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian<span
class=grame>” .</span></p>

“Saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku”

“Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal
yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya”

Pasal 22

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombusman
berhenti dari jabatannya karena:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. berakhir masa jabatannya;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. mengundurkan diri;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. meninggal dunia.</p>

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik ndonesia;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. dinyatakan melanggar sumpah/janji;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>d</span>. menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota
Ombudsman, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>e</span>. terkena larangan merangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>f</span>. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>g</span>. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama
lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p>

(3) Apabila
Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan
tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir.

(4) Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Ombudsman dari jabatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Presiden.

 

BAB VI

LAPORAN

Pasal 23

(1) Setiap warga negara ndonesia
atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.

<p style='text-align:justify'>(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk <span
class=grame>apa</span> pun.</p>

Pasal 24

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan
yang dilaporkan secara rinci; dan</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada
pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat
penyelesaian sebagaimana mestinya.</p>

<p style='text-align:justify'>(2) Dalam keadaan tertentu, <span
class=grame>nama</span> dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.</p>

(3)
Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan,
atau keputusan yang bersangkutan terjadi.

(4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan
dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENYELESAIAN LAPORAN

Pasal 25

 

(1) Ombudsman memeriksa Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada
Pelapor untuk melengkapi Laporan.

(3) Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari
Ombudsman harus melengkapi berkas Laporan.

(4) Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,
Pelapor dianggap mencabut Laporannya.

 

Pasal 26

(1) Dalam hal berkas Laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dinyatakan lengkap, Ombudsman segera melakukan pemeriksaan
substantif.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman:

a.
tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau

b.
berwenang melanjutkan pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Dalam hal
Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf a, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada
Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil
pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporannya kepada
instansi lain yang berwenang.

 

Pasal 28

(1) Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Ombudsman
dalam melakukan pemeriksaan dapat:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli,
dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. meminta penjelasan secara tertulis kepada
Terlapor; dan/atau</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. melakukan pemeriksaan lapangan.</p>

(2) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan
substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melihat dokumen asli dan
meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 29

<p style='text-align:justify'>(1) Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib
berpedoman pada prinsip independen, non- diskriminasi, tidak memihak, dan tidak
memungut biaya. (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1<span
class=GramE>) ,</span> Ombudsman wajib mendengarkan
dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam
menyampaikan penjelasannya.</p>

Pasal 30

(1) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib
menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Ombudsman berhenti atau diberhentikan
dari jabatannya.

Pasal 31

Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut
tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang
bersangkutan secara paksa.

Pasal 32

(1) Ombudsman dapat memerintahkan kepada saksi,
ahli, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian
dan/atau menjalankan tugasnya.

(2) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

<p style='text-align:justify'>“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan sungguh-sungguh menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya
mengenai setiap dan seluruh keterangan yang saya berikan<span
class=grame>” .</span></p>

(3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli
dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak dan bahwa saya
akan melaksanakan tugas saya secara profesional dan dengan sejujur-jujurnya

Pasal 33

(1) Dalam hal Ombudsman meminta penjelasan secara
tertulis kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b,
Terlapor harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
penjelasan.

(2) Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor tidak memberi
penjelasan secara tertulis, Ombudsman untuk kedua kalinya meminta penjelasan
secara tertulis kepada Terlapor.

(3) Apabila permintaan penjelasan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari tidak dipenuhi, Terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Ombudsman dapat melakukan
pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang- undangan, ketertiban, dan kesusilaan.

Pasal 35

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

a.
menolak Laporan; atau

b.
menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi.

Pasal 36

(1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:

a. Pelapor belum pernah
menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada
pihak yang dilaporkan;

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek
pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;</p>

c. Laporan tersebut sedang dalam
proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses
penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;

d. Pelapor telah memperoleh
penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>e</span>. substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang
Ombudsman;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>f</span>. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan
dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para
pihak; atau</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>g</span>. tidak ditemukan terjadinya Mal-administrasi.</p>

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan
ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

Pasal
37

(1) Ombudsman menerima Laporan dan memberikan
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal ditemukan
Maladministrasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat sekurang-kurangnya:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada
Ombudsman;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. uraian tentang hasil pemeriksaan;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>d</span>. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal
yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.</p>

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi
ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 38

(1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib
melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.

(2) Atasan
Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan
Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
Rekomendasi.

(3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor
dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan
pelaksanaan Rekomendasi.

(4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak
melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan
menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pasal 39

Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) , ayat (2) , atau ayat
(4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
dilarang turut serta memeriksa suatu Laporan atau informasi yang mengandung
atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya.

Pasal 41

<p style='text-align:justify'>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata <span
class=GramE>cara</span> pemeriksaan dan penyelesaian
Laporan diatur dengan Peraturan Ombudsman</p>

 

BAB
VIII 

LAPORAN
BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 42

(1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(2) Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga)
bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun
berikutnya.

(3) Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selain laporan berkala dan laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipublikasikan setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden oleh Ombudsman.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sekurang-kurangnya memuat mengenai:

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>a</span>. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan
ditangani selama 1 (satu) tahun;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>b</span>. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi
permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>c</span>. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai
melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil
tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti
bersalah;</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>d</span>. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang
mendapat Laporan atau dari pejabat yang mendapat Laporan itu sendiri;</p>

e. jumlah dan macam Laporan yang
ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>f</span>. laporan keuangan; dan</p>

<p style='margin-left:.5in;text-align:justify'><span
class=grame>g</span>. kegiatan terlaksana perlu. <span
class=grame>yang</span> dan sudah hal-hal atau lain yang yang dbelum
ianggap</p>

BAB IX

PERWAKILAN OMBUDSMAN DI DAERAH

Pasal 43

(1) Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat
mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(2)
Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan
hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.

(3) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman.

(4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan
wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman.

BAB X

KETENTUAN
PIDANA

Pasal
44

Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .

BAB XI 

KETENTUAN
PERALIHAN 

Pasal
45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman
Nasional dinyatakan sebagai Ombudsman menurut Undang- Undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi
Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000
tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan
wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan
Ombudsman yang baru;

c. semua Laporan yang sedang diperiksa oleh
Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan
Undang-Undang ini; d. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai
berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan
wewenang serta ketentuan prosedur pemeriksaan dan penyelesaian Laporan Komisi
Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 46

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi,
lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga
Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini
harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya
Undang-Undang ini.

(2) Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan
atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) , dianggap menggunakan
nama “Ombudsman” secara tidak sah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

<p style='margin-left:3.5in'>padatanggal 7 Oktober</span> 2008</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/p>

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>

Ttd</p>

ANDI MATTALATTA</p>

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 139

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM Reformasi mengamanatkan perubahan
kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan
pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi
seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan
pemerintahan diwarnai dengan praktek Maladministrasi antara lain terjadinya
korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi
penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara
dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan
negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu
aparatur Penyelenggara Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas
pemerintahan umum yang baik. Untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik
dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang
secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan.

<p style='text-align:justify'>Pengawasan
internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata
tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun
akuntabilitasnya. Dari
kondisi di atas, pada Tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi
penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman
Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. <span
class=GramE>Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu
menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan
pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak
masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.</span></p>

<p style='text-align:justify'>Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang
Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. <span
class=GramE>Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang
salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.</span></p>

<p style='text-align:justify'>Sebelum ada
Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada
instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang
dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai.
Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan
pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui
pengadilan. Penyelesaian
melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak
sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga
tersendiri yakni Ombudsman Republik <st1:country-region
w:st="on">ndonesia
yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak
memungut biaya. Ombudsman Republik <st1<span
class=GramE>:country-region w:st="on"><st1:country-region
w:st="on">Indonesia
tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.</span></p>

Dalam Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa yang
dimaksud Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai
wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara
serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,
yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan
yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang dibiayai
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Dalam
Undang-Undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan,
non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan
kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tugas
Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan

Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi adalah
perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang
untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang
perseorangan.

Dalam
pelaksanaan tugas memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip
independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya serta
wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah
Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa Laporan tidak
hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan,
namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para
pihak agar Penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri
dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Dengan menggunakan
pendekatan ini berarti tidak semua Laporan harus diselesaikan melalui mekanisme
Rekomendasi. Hal ini yang
membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam
menyelesaikan Laporan.

<p style='text-align:justify'>Dalam
melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil
Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila Terlapor
dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan
dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara
Republik <st1:country-region
w:st="on">ndonesia
untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (subpoena power<span
class=grame>) .</span></p>

Dalam Undang-Undang ini ditentukan pula bahwa
Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat menyampaikan
laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dapat dijadikan
bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk mengambil kebijakan
dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk
memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika dipandang
perlu Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin
oleh seorang kepala perwakilan.

Untuk
menegakkan Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian sanksi administratif dan
pidana. Sanksi administrastif
diberlakukan bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan
Rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang
yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.

II.PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 Yang dimaksud dengan “hubungan
organik” adalah hubungan yang bersifat struktural atau hierarkis dengan
lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 3 Cukup
jelas.

Pasal 4

Huruf a Yang dimaksud “negara hukum”
adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan
demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Huruf b Cukup
jelas.

Huruf c Cukup
jelas.

Huruf d Cukup
jelas.

Huruf e Cukup
jelas.

Pasal 5 Cukup
jelas.

Pasal 6 Cukup
jelas.

Pasal 7 Cukup
jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b Cukup
jelas.

Huruf c Cukup
jelas.

Huruf d Cukup
jelas.

Huruf e Cukup
jelas.

Huruf f Cukup
jelas.

Huruf g
Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan
merupakan kewajiban bagi Ombudsman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup
jelas.

Pasal 10
Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam ketentuan ini mengenai asisten Ombudsman jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi,
dan anggota masyarakat, keanggotaannya dipilih berdasarkan kemampuan dan
keahlian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b Cukup
jelas.

Huruf c Cukup
jelas.

Huruf d Cukup
jelas.

<p style='text-align:justify'>Huruf e Dalam ketentuan ini, <span
class=grame>usia</span> dihitung sejak tanggal yang bersangkutan
mendaftar.</p>

Huruf f Cukup
jelas.

Huruf g Cukup
jelas.

Huruf h Cukup
jelas.

Huruf i Cukup
jelas.

Huruf j Yang
dimaksud dengan “pengurus partai politik” adalah pengurus harian,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Syarat tidak
menjadi pengurus partai politik dilakukan dengan <st1:place
 w:st="on">surat
pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota
Ombudsman.

Pasal 20

Huruf a Cukup
jelas.

<p style='text-align:justify'>Huruf b Yang dimaksud <span
class=grame>dengan ”</span>pengusaha” adalah orang yang
mempunyai usaha yang bidang usahanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas dan wewenang Ombudsman.</p>

Huruf c Cukup
jelas.

Huruf d Yang
dimaksud dengan “pegawai negeri” adalah pegawai negeri sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian.

Huruf e Lihat
penjelasan Pasal 19 huruf j.

<p style='text-align:justify'>Huruf f Yang dimaksud <span
class=grame>dengan ”</span>profesi lainnya” , antara lain,
dokter, akuntan, advokat, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. <span
class=GramE>Pasal 21 Cukup jelas.</span></p>

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b Cukup
jelas.

Huruf c Cukup
jelas.

Huruf d Cukup
jelas.

Huruf e Cukup
jelas.

Huruf f Cukup
jelas.

Huruf g Yang dimaksud dengan “berhalangan
tetap” , antara lain,
sakit atau melalaikan tugas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a Cukup
jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan “sebagaimana
mestinya” adalah pihak Terlapor memperlambat penyelesaian, tidak
dilakukan penyelesaian menurut prosedur internal di instansi Terlapor,
tanggapan atau tindak lanjut belummenyelesaikan Maladministrasi yang terjadi
atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dapat
dikuasakan kepada pihak lain” ,
adalah dalam menyampaikan Laporan Pelapor dapat menguasakan kepada pihak lain
dimana penerima kuasa tidak harus advokat atau orang mempunyai kualifikasi
tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29 Ayat
(1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang
dimaksud dengan “wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para
pihak” adalah dilakukan dengan seksama dan penuh perhatian, dengan
mengutamakan pendekatan persuasif.

<p style='text-align:justify;mso-outline-level:Pasal
30 

Ayat (1) Yang
dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a Yang
dimaksud dengan “pihak” adalah pejabat dan/atau instansi yang
bersangkutan.

Huruf b Cukup
jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup
jelas.

<p style='text-align:justify'>Huruf f Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya penyampaian Laporan yang dilakukan oleh orang yang <span
class=GramE>sama</span> mengenai persoalan yang sama
yang telah diselesaikan oleh Ombudsman, antara lain, dengan cara mediasi dan
konsiliasi.</p>

Huruf g Cukup
jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

<p style='text-align:justify'>Ayat (4) Yang dimaksud <span
class=grame>dengan ”</span>mempublikasikan” dalam ketentuan
ini dilakukan melalui media masa baik cetak maupun elektronik.</p>

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 Dalam ketentuan ini pengaturan mengenai
tata cara pemeriksaan dan
penyelesaian Laporan yang diatur dengan peraturan Ombudsman termasuk pengaturan
pelaksanaan Rekomendasi.

<p style='text-align:justify;mso-outline-level:Pasal
42 

<p style='text-align:justify'>Ayat (1)
Laporan yang disampaikan Ombudsman bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban
baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. <span
class=GramE>Namun, dapat dijadikan bahan baik bagi Dewan
Perwakilan Rakyat maupun Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun
pelayanan publik yang lebih baik.</span></p>

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “laporan
khusus” , antara lain,
Laporan yang menjadi perhatian masyarakat dan laporan yang disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang segera ditindak lanjuti.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “mutatis
mutandis” adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman
yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan Ombudsman dengan
melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4899