Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1958 
TENTANG 
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSU
TAN, 
PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam ata
u berdasarkan: 
"Crisis-uitvoerordonnantie  1939"  ("Staatsblad  1939
  No.  658),  sebagaimana  kemudian  diubah  dan 
ditambah. 
"Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), 
sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. 
"Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 70
0) dan 
"Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad" 1936 N
o. 703), sebagaimana diubah dan ditambah. 
Perlu  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  ekonomi  seb
agai  termaksud  dalam  Undang-undang 
Darurat  No.  7  tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penunt
utan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi 
(Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27); 
Bahwa ancaman hukuman denda tercantum dalam pasal 
6 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat 
No. 7 tahun 1955 tersebut di atas perlu pula diperb
erat; 
Menimbang : 
Bahwa  karena  keadaan-keadaan  yang  mende
sak,  peraturan  ini  perlu  segera 
diadakan; 
Mengingat: 
Pasal-pasal  96,  101  dan  102  Undang-undan
g  Dasar  Sementara  Republik 
Indonesia; 
Mendengar: 
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tangg
al 22 Desember 1958; 
Memutuskan : 
Menetapkan: 
Undang-undang  Darurat  tentang  Penambahan  Undang-und
ang  Darurat  No.  7  tahun  1957  (Lembaran 
Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penun
tutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 
Pasal I. 
Pasal 1 ayat  (1) sub le  Undang-undang Darurat No. 
7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 
No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradila
n Tindak Pidana Ekonomi ditambah dengan: 
g. 
"Crisis-uitvoerordonnantie  1939" ("Staatsblad"  1
939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan 
ditambah. 
h. 
"Rechterordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240)
, sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. 
i. 
"Indische   Scheepvaartwet"   ("Staatsblad"   1936   No.
   700)   dan   "Scheepvaartverordening   1936 
("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana kemudian d
iubah dan ditambah. 
Pasal II. 
Pasal  6  ayat  1  sub  a  Undang-undang  Darurat  tersebu
t  dalam  pasal  I  kata-kata  "lima  ratus  ribu" 
diubah menjadi "satu juta". 
Pasal III. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 1959. 
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  meme
rintahkan  pengundangan  Undang-undang 
Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
 Republik Indonesia.  
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 1958 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  ttd. 
SOEKARNO. 
Menteri Kehakiman, 
  ttd. 
   G.A. MAENGKOM. 
Diundangkan 
pada tanggal 31 Desember 1958. 
Menteri Kehakiman, 
ttd. 
G.A. MAENGKOM. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 
PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1958. 
tentang 
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.7 
TAHUN 1955 
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) 
tentang 
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA 
EKONOMI. 
Tujuan  dari  Undang-undang  Darurat  No.7  tahun  1955 
tentang  Pengusutan.  Penuntutan  dan 
Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi,  disamping  memperbe
rat  hukuman,  adalah  juga  untuk  mencapai 
keseragaman di dalam mengusut, menuntut dan mengadi
li tindak pidana ekonomi. 
Dalam penjelasan umum Undang-undang Darurat terseb
ut sub 2 disebut bahwa untuk sementara 
waktu  penunjukan  pelanggaran-  pelanggaran  tersebut 
dalam  pasal  1  ayat  le,  a,  b,  c,  d,  e  dan  f  sebagai 
tindak  pidana  ekonomi  dianggap  cukup  luas  untuk  men
cari  maksud  Pemerintah  dengan  menetapkan 
Undang-undang Darurat itu. 
Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Darurat
 tindak pidana ekonomi ini dalam praktek 
ternyata   masih  ada   kekurangan-kekurangan   di  dalam  U
ndang-undang  Darurat  tersebut  yang  perlu 
ditambah, yakni dengan belum dimasukkannya, 
"Crisis-uitvoerordonnanntie 1939" ("Staatsblad" 19
39 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan 
ditambah. 
"Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 NO.240) se
bagaimana kemudian diubah dan ditambah. 
"Indische Scheepvaardening 1936" ("Staatsblad 1936
 No.700) dan "Scheepvaartverordening 1936" 
("Staatsblad 1936 No. 703). sebagaimana kemudian di
ubah dan ditambah. 
Dalam     Undang-undang     Darurat     tersebut,     pada     hal     "Cr
isis-uitvoerordonnantie     1939", 
"Rechtenordonnantie",  "Indiche  Scheepvaartwet"  dan 
"Scheepvaartverordening  1936"  itu  maksudnya  pula 
untuk    memberantas    penyelundupan,    hingga    pelanggaran
-pelanggaran    terhadap    Undang-undang, 
ordonnantie  dan  verordening  tersebut  merupakan  tind
ak pidana ekonomi, maka  Pemerintah menganggap 
perlu  dengan  segera  menetapkan  Undang-undang  Darura
t  tentang  penambahan  Undang-undang  Darurat 
No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dengan maksud 
memasukkan   "Crisis-uitvoerordonnantie   1939",   "Recht
enordonnantie",   "Indische   Scheepvaartwet"  dan 
"Scheepvaartverordening 1936" dalam Undang-undang D
arurat tersebut. 
Kesempatan ini Pemerintah pergunakan untuk memperb
erat ancaman hukuman denda tercantum 
dalam  pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat No
.7  tahun 1955 tersebut di atas dengan mengubah 
kata-kata  "lima  ratus  ribu"  menjadi  "satu  juta",  se
hingga  ancaman  hukuman  denda  yang  semulanya  lima 
ratus ribu rupiah menjadi satu juta rupiah. 
Termasuk Lembaran Negara No. 156 tahun 1958.