Keadilan, bukan Kemakmuran
Majalah Tempo, 03 September 1977.

IDE-IDE perlu diasah, dan tak cuma sekali.

Lihatlah pengertian tentang "keadilan sosial". Beberapa puluh 
tahun kita selalu berbicara tentang hal ini. Kini bahkan ia 
diberi arah yang lebih jelas, dengan istilah "perataan 
pendapatan". Dan daya tariknya bukan main. Agaknya tidak ada 
seorang cendekiawan pun di Indonesia kini yang tidak berbicara 
untuk itu, dan tak ada seorang pejabat tinggi pemerintah pun 
yang terang-terangan bersedia menolaknya.

Namun tidakkah di balik keramaian suara intelektual yang 
terdengar itu sebenarnya masih terasa kemiskinan intelektual? 
Ide-ide terlontar dengan sinar yang panas terang, tapi mungkin 
belum cukup terasah. Sudahkah kaum cendekiawan kita merasa jelas 
benar dengan konsep "perataan pendapatan"? Adakah telah terjadi 
proses penajaman dan pencerahan dalam riwayat gagasan itu? 
Adakah ide itu bukan sekadar pengulangan dari hal yang 
kabur?

Nampaknya kita masih memerlukan seorang Socrates yang pandai 
bertanya. Tradisi kuat dalam pemikiran sosial-politik di 
Indonesia—dengan atau tanpa kita baca Indonesia Political 
Thinking yang dihimpun oleh Lance Castle dan Herbert 
Feith—diwarnai oleh cita-cita tentang "keadilan". Mungkin benar 
bila seorang rekan pernah berkata bahwa dalam sejarah kita 
rakyat hanya mendambakan "Ratu Adil", dan bukan "Ratu Makmur": 
suatu petunjuk bahwa "keadilan" lebih penting ketimbang 
"kemakmuran". Namun jarang terjadi bahwa semangat itu dipergoki 
oleh pertanyaan: adakah "keadilan" itu lebih penting ketimbang 
"kemerdekaan"?

Mungkin kita tahu mengapa pertanyaan itu jarang timbul. 
Kebanyakan intelektual kita yang kini bersuara untuk "perataan 
pendapatan" juga sekaligus bergulat dengan masalah 
"kemerdekaan". Mungkin ini karena kuatnya pengaruh paham 
sosialisme dan demokrasi, mungkin pula karena kita sedang 
terbuntu oleh situasi yang menghendaki sosialisme dan demokrasi 
sekaligus. Apapun sebabnya, di antara kita ada rasa enggan untuk 
berkata, bagaikan seorang Milton Friedman: bahwa kesama-rataan 
ekonomi tak mengandung kebajikan istimewa bahwa yang penting 
adalah kemerdekaan individu, dan persaingan bebas pada suatu 
saat akan mengurangi ketidak-merataan pendapatan serta konsumsi.

Namun sementara itu tak seorang pun yang nampaknya yakin, bahwa 
alternatifnya akan lebih baik. Tanpa kemerdekaan yang cukup, ia 
akan dipertemukan dengan soal siapa yang berhak melenyapkan 
kemerdekaan tertentu dan siapa yang tidak. Tanpa kemerdekaan 
yang cukup di masyarakat, campur-tangan pemerintah akan 
menimbulkan soal bukan saja efisiensi, tapi juga layak atau 
tidaknya campur-tangan itu.

Dengan kata lain, kita menyaksikan semacam sikap mendua. Mungkin 
juga kenanaran. Pada taraf inilah bisa dimengerti bila belum 
terdengar pertanyaan, adakah "Keadilan sosial" dengan sendirinya 
identik dengan "kesama-rataan". Mungkin kita jadi begitu silau 
oleh perbedaan si kaya dengan si miskin, sehingga kita cenderung 
untuk tak mempersoalkan, bahwa keadaan "sama-rata-sama-rasa" 
belum tentu merupakan keadaan yang adil.

Keraguan dan pertanyaan itu mungkin saja akan melahirkan suatu 
apologi—bahkan pembelaan—bagi mampetnya semangat 
egalitarianisme. Tapi toh ide-ide perlu diasah, dan tak cuma 
sekali.