Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah Perubahan/Perbuatan Tercela
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

d. Perbuatan Tercela

UU nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf d 
menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah 
perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. 

Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh 
UU MK ini masih mengandung multitafsir. Hal ini disebabkan 
definisi tersebut mengacu bahwa perbuatan tercela adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
yang justru malahan akan merendahkan martabatnya sendiri. Secara 
logika konsep ini tentu sangat ambigu, terkecuali bagi orang yang 
memahami bahwa ada perbedaan antara orang yang memegang 
jabatan dengan jabatan itu sendiri.Yang diinginkan oleh definisi 
tersebut adalah bahwa mungkin saja orang yang memegang jabatan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan perbuatan tercela 
yang merendahkan martabat jabatan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tersebut sehingga dia harus diberhentikan. Akan tetapi 
bagaimanapun juga orang yang memegang jabatan dengan jabatan 
itu sangat bertalian sehingga sulit dipahami bahwa ada orang yang 
juga ingin merendahkan martabatnya sendiri. 

Bentuk-bentuk perbuatan dari konsep perbuatan tercela ini 
juga sangat beragam dan mengundang perdebatan penjang. 
sebagaimana konsep misdemeanor dalam alasan impeachment di 
Amerika Serikat.