Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
KEPUTUSAN 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SELAKU 

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

NOMOR : 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

NOMOR : 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 

TENTANG 

TIM PENGENDALI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, 

Menimbang : 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan tugas dan tanggung 
jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk 
lebih memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat, perlu mengubah Keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/ XI/2006 tentang Tim 
Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan tentang perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/ KESRA/XI/2006 
tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat. 

Mengingat 

Menetapkan : 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 

2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 63 Tahun 2005; 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan; 

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 
10/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
menterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

SELAKU 

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SELAKU 

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

NOMOR 28/KEP/MENKO/ KESRA/XI/2006 

TENTANG 

TIM PENGENDALI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Nomor 28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006 tentang Tim 
Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, diubah sebagai 
berikut : 

(1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi Program Masional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) 

(2) Ketetapan KEEMPAT diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Guna Mendukung Tugas Tim Pengendali PNPM-Mandiri akan dibentuk Sekretariat Tim Pengendali PNPM-Mandiri dan Tim Teknis PNPM-Mandiri yang terdiri dari unsur birokrasi dan profesional berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM-Mandiri 

(3) Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sellaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 28 /KEP/MENKO/ XI/2006 tentang Susunan Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 

<big>A. PENGARAH </big>

Ketua : 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan; 

Wakil Ketua : 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan; 

Anggota : 

1. Menteri Dalam Negeri 

2. Menteri Keuangan 

3. Menteri Perindustrian 

4. Menteri Perdagangan 

5. Menteri Pertanian 

6. Menteri Kehutanan 

7. Menteri Kelautan dan Perikanan 

8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

9. Menteri Pekerjaan Umum 

10. Menteri Kesehatan 

11. Menteri Pendidikan Nasional 

12. Menteri Sosial 

13. Menteri Agama 

14. Menteri Komunikasi dan Informatika 

15. Menteri Perumahan Rakyat 

16. Menteri Negara Koperasi dan UKM 

17. Menteri Negara Lingkungan Hidup 

18. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

19. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 

20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

21. Kepala Badan Pusat statistik 

22. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

23. Kepala Badan Pertanahan Nasional 

<big>B. PELAKSANA</big>

Ketua : 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan, Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Wakil Ketua : 

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenaga- 
kerjaan dan UKM, Kementerian Negara 
PPN/Bappenas 

Sekretaris I : Asdep Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Sekretaris II : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Negara PPN/ Bappenas 

Anggota : 

1 Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 

2 Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 

3 Dirjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial 

4 Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Negara PPN/Bappenas 

5 Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan 

6 Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan 

7 Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian 

8 Sekretaris Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 

9 Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 

10 Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika 

11 Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan 

12 Dirjen Manajemen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional 

13 Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Perikanan dan Kelautan 

14 Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian 

15 Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular, Departemen Kesehatan 

16 Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama 

17 Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

18 Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Negara Perumahan Rakyat 

19 Deputi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional 

20 Staf Ahli Bidang SDM dan Kemiskinan, Kementerian Negara PPN/Bappenas 

21 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan, Departemen Komunikasi dan Informatika 

22 Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan, Departemen Kehutanan 

23 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

24 Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kesehatan 

25 Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Departemen Agama 

26 Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM 

27 Seluruh Deputi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

28 Deputi Statistik Sosial, BPS 

29 Deputi Keluarga Sejahera, BKKBN 

30 Sdr. Muhammad Ikhsan, Staf Khusus Menko 

<big>Perekonomian </big>

Pasal II 

(1) Perubahan atas Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 30 Juli 2007

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Selaku 
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

ABURIZAL BAKRIE 

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 
 Bapak Presiden Republik Indonesia;
 Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua TKPK;
 Para Menteri dan Kepala LPND selaku Anggota TKPK;
 Yang Bersangkutan