Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 1959 
TENTANG  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (
LEMBARAN 
NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT N
O. 5 
TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56)  DA
N UNDANG 
UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA T
AHUN 1956 
NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERM
ASUK 
KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMAT
ERA SELATAN, 
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) 
Presiden Republik Indonesia,  
Menimbang :  
a. 
bahwa  Pemerintah  berdasarkan  pasal  96  ayat  (1)  U
ndang-undang  Dasar  Sementara  telah 
menetapkan  Undang-undang  Darurat  No.  4  tahun  1956  (
Lembaran-Negara  tahun  1956  No.  55) 
tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabup
aten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 
tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan 
Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 
(Lembaran-Negara  tahun  1956  No.  57)  tentang  pembent
ukan  Kotapraja  (dahulu  Kota  Besar  dan 
Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Suma
tera Selatan;  
b. 
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam k
etiga Undang-undang Darurat tersebut di atas 
perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perub
ahan-perubahan dan tambahan- tambahan; 
Mengingat:  
a. 
pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sement
ara Republik Indonesia;  
b. 
Undang-undang  No.1  tahun  1957  (Lembaran-Negara  t
ahun  1957  No.  6)  tentang  Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah di
ubah; 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;   
Memutuskan :  
Menetapkan :  
Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Daru
rat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara 
tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 tah
un 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan 
Undang-undang  Darurat  No.  6  tahun  1956  (Lembaran-Ne
gara  tahun  1956  No.  57)  tentang  pembentukan 
Daerah  tingkat  II  termasuk  Kotapraja,  dalam  lingkun
gan  Daerah  tingkat  I  Sumatera  Selatan,  sebagai 
Undang-undang.  
Pasal I.  
Peraturan-peraturan  yang  termaktub  dalam  Undang-un
dang  Darurat  No.  4,  5  dan  6  tahun  1956 
tentang  pembentukan  daerah  tingkat  II,  termasuk  Kot
apraja  dalam  lingkungan  Daerah  tingkat  I  Sumatera 
Selatan  (Lembaran-Negara  tahun  1956  No.  55,  56  dan 
57)  ditetapkan  sebagai  Undang-undang  dengan 
beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi 
sebagai berikut :  
BAB I.  
KETENTUAN UMUM.  
Pasal 1.  
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 s
ampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk 
menjadi  daerah  yang  berhak  mengurus  rumah-tangganya
  sendiri,  dengan  nama  dan  batas-batas  seperti 
berikut :  
1.    Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingk
at II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai 
dimaksud  dalam  Ketetapan  Gubernur  Propinsi  Sumatera
  Selatan  tertanggal  20  Maret  1950  No. 
Gb/100/1950;  
2.      Ogan-Komering  Ilir,  dengan  nama  Daerah  tingkat
  II  Ogan-Komering  Ilir,  dengan  batas-batas  sebagai 
dimaksud  dalam  Ketetapan  Gubemur  Propinsi  Sumatera 
Selatan  tertanggal  20  Maret  1950  No. 
Gb/100/1950;  
3.    Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat
 II Ogan- Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai 
dimaksud  dalam  Ketetapan  Gubernur  Propinsi  Sumatera
  Selatan  tertanggal  20  Maret  1950  No, 
Gb/100/1 950;  
4.     Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Mu
ara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud 
dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan 
tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;  
5.    Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, d
engan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan 
Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Ma
ret 1950 No. Gb/100/ 1950;  
6.      Musi-Rawas,  dengan  nama  Daerah  tingkat  II  Musi
-Rawas,  dengan  batas-batas  sebagai  dimaksud 
dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan 
tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;  
7.     Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II
 Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai 
dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep
ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 
304;  
8.      Lampung  Tengah,  dengan  nama  Daerah  tingkat  II 
Lampung  Tengah,  dengan  batas-batas  sebagai 
dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep
ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 
304;  
9.      Lampung  Selatan,  dengan  nama  Daerah  tingkat  II
  Lampung  Selatan,  dengan  batas-batas  sebagai 
dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep
ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 
304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Te
lukbetung;  
10.   Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II
 Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai 
dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Mi
liter Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 
Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Ko
tapraja Bengkulu;  
11.   Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II 
Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai 
dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Mi
liter Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 
Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;   
12.    Bengkulu  Selatan,  dengan  nama  Daerah  tingkat  I
I  Bengkulu  Selatan,  dengan  batas-batas  sebagai 
dimaksud  dalam  Ketetapan  Gubernur  Militer  Daerah  Mi
liter  Istimewa  Sumatera  Selatan  tertanggal  2 
Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;   
13.  Bangka,  dengan  nama  Daerah  tingkat  II  Bangka,  d
engan  batas-batas  sebagai  dimaksud  dalam 
Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapra
ja Pangkal Pinang;  
14.  Biliton,  dengan  nama  Daerah  tingkat  II  Belitung
,  dengan  batas-batas  sebagai  dimaksud  dalam 
Staatsblad 1947 No. 124;   
15.   Palembang,   dengan   nama   Kotapraja   Palembang,   den
gan   batas-batas   yang   meliputi   wilayah 
"Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsbla
d 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, 
Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera 
Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34;   
16.  Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapra
ja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-
batas sebagai berikut :  
Di sebelah Utara :  
Mulai  dari  titik  pertemuan  Way  Ham  dengan  Way  Awi, 
menyusur  sepanjang  Way  Ham  melintasi 
jembatan  pada  jalan  raya  Tanjungkarang  ke  Metro  di 
sebelah  Selatan  Makam  Pahlawan.  Dari  sini 
ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir k
ebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilomet
er 
7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang 
ke Gedungtataan;  
Di sebelah Barat :   
Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas di
tarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik p
ilaar 
pekarangan  Gas-Maatschappij  sebelah  Barat  yang  bera
da  dipinggir  Way  Kuripan  sebelah  kiri ke hilir 
sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan terse
but.  
Di sebelah Selatan :   
Dari  muara  Sungai  Kuripan  menyusur  sepanjang  tepi  p
antai  laut  ke  arah  Timur  sampai  di  muara 
sungai Kuala.  
Di sebelah Timur :  
Dari  Muara  sungai  Kuala  menurut  jalannya  sungai  ter
sebut  ke  arah  Utara  sampai  ke  titik  pertemuan 
Way Ham dengan Way Awi.  
17.  Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, deng
an batas- batas sebagaimana ditetapkan dalam Bij 
blad No. 1111 2;  
18.     Pangkal  Pinang,  dengan  nama  Kotapraja  Pangkal 
Pinang,  dengan  batas-batas  sebagaimana 
ditetapkan  dengan  keputusan  Directeur  Binnenlands  B
estuur  dahulu  tertanggal  30  September  1919 
No. 2615/Btg.