Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan
secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar
internasional;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Undang -
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4191);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4191) diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua) angka baru, sehingga
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.	Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan00, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang
sah.

2.	Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3.	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

4.	Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud.

5.	Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan
atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank,
lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan
asuransi, dan kantor pos.

6.	Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan
timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan
dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

7.	Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :
a.	transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola
transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b.	transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
c.	transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

8.	Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran,
atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang
dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

9.	Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
a.	tulisan, suara, atau gambar;
b.	peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.	huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

10.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah
lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang."

2. 	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1)	Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
a.	korupsi;
b.	penyuapan;
c.	penyelundupan barang;
d.	penyelundupan tenaga kerja;
e.	penyelundupan imigran;
f.	di bidang perbankan;
g.	di bidang pasar modal;
h.	di bidang asuransi;
i.	narkotika;
j.	psikotropika;
k.	perdagangan manusia;
l.	perdagangan senjata gelap;
m.	penculikan;
n.	terorisme;
o.	pencurian;
p.	penggelapan;
q.	penipuan;
r.	pemalsuan uang;
s.	perjudian;
t.	prostitusi;
u.	di bidang perpajakan;
v.	di bidang kehutanan;
w.	di bidang lingkungan hidup;
x.	di bidang kelautan; atau
y.	tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana
menurut hukum Indonesia.

(2)	Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n."

3.	Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1)	Setiap orang yang dengan sengaja:
a.	menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau
atas nama pihak lain;
b.	mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang
lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c	membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri
maupun atas nama pihak lain;
d.	menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas
nama pihak lain;
e.	menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
f.	membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana; atau
g.	menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat
berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana, 	dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00
(lima belas milyar rupiah)."

4.	Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1)	Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a.	penempatan;
b.	pentransferan;
c.	pembayaran;
d.	hibah;
e.	sumbangan;
f.	penitipan; atau
g.	penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

5.	Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam
atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

6.	Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 10A yang berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 10A

(1)	Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang
memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut
Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk
memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2)	Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam
persidangan pengadilan.

(3)	Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang
karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat 	(2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(4)	Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun."

7.	Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta menambah 2 (dua) ayat baru menjadi
ayat (1a) dan ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

(1)	Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud
dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :
a.	Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b.	Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang
nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali
transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(1a)	Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2)	Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(3)	Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal transaksi dilakukan.

(4)	Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
transaksi yang dikecualikan.

(5)	Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral,
pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau
atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6)	Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6a)	Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar
transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu
1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

(7)	Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK."

8.	Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13."

9.	Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

(1)	Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau
ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

(2)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang
diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada PPATK.

(3)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5
(hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas
orang yang membuat laporan.

(5)	Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000, 00 (seratus juta
rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa oleh
setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia."

10.	Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 17A, yang berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 17A

(1)	Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada
pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan
cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau
telah disampaikan kepada PPATK.

(2)	Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan
kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

(3)	Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta
penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

11.	Penjelasan Pasal 25 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

12.	Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambah huruf baru yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

"Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

a.	mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK
sesuai dengan Undang-Undang ini;

b.	memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa
Keuangan;

c.	membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d.	memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang
diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

e.	membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang
ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain,
dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f.	memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g.	melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang
kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h.	membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan
lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

i.	memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian
informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini."

13.	Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

(1)	Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
(2)	Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

14.	Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 29 yaitu Pasal 29A dan Pasal 29B, yang berbunyi sebagai
berikut :

"Pasal 29A

Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua,
serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Pasal 29B

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden
dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK."

15.	Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

(1)	Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik,
penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa
Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK,
tersangka, atau terdakwa.

(2)	Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik,
penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang
rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3)	Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas
mengenai:
a.	nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b.	identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
c.	tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d.	tempat Harta Kekayaan berada.

(4)	Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus ditandatangani oleh:
a.	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam
hal permintaan diajukan oleh penyidik;
b.	Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan
diajukan
oleh penuntut umum;
c.	Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan."

16.	Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIII
DALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 44

(1)	Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan
kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan 	negara lain melalui forum bilateral
atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan
dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian 	kerja sama bantuan timbal balik
dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

(3)	Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan.

(4)	Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam
hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional
atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang
berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Pasal 44A

(1)	Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
antara lain meliputi:
a.	pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat
rogatori;
b.	pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
c.	identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
d.	pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
e.	upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
f.	mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau
membantu penyidikan di negara peminta;
g.	bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2)	Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan
dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa
penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau
hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum
Acara Pidana dan Undang-Undang ini.

(3)	Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

17.	Di antara Bab VIII dan Bab IX ditambah 1 (satu) bab baru menjadi Bab VIIIA tentang Ketentuan Lain,
yang berisi 1 (satu) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN

Pasal 44B

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan
tersebut menurut Undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 108

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah
menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme
lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping
mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin
meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem
keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak
pidana (money laundering).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia
telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun,
ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta
perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain meliputi:

a.	Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang
menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan
bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan
laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan
baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

b.	Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan
yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana.

c.	Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih,
atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip
yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada
besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

d.	Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak
pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain:
-	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
-	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
-	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
-	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e.	Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14
(empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang
dapat segera dilacak.

f.	Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off).
Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya
pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.

g.	Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) dipertegas agar
menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka
penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik
merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas
internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja
sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan
multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang
tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.

Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum
nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan bahwa "tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana
menurut hukum Indonesia", maka Undang-Undang ini dalam menentukan Hasil tindak
pidana 	menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan
tindak pidana pencucian uang.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10A

Ayat (1)

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumber keterangan" dalam ketentuan ini adalah Penyedia
Jasa Keuangan yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada PPATK.

Kewajiban untuk merahasiakan sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan di persidangan pengadilan dimaksudkan untuk mendorong Penyedia
Jasa Keuangan melaksanakan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang
baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa
dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri
umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan
antara lain sebagai berikut:

1)	tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2)	menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau
dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3)	aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyedia Jasa Keuangan dapat sesegera mungkin
melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga
berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku pencucian uang dapat segera dilacak.

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 7 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "transaksi lainnya" adalah transaksi-transaksi yang
dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk
tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol
atau pengelola supermarket.

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK menetapkan transaksi lainnya yang
dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk Penyedia Jasa Keuangan
tertentu, atau wilayah kerja Penyedia Jasa Keuangan tertentu. Pemberlakuan
pengecualian tersebut dapat dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas
(permanen) maupun untuk waktu tertentu (temporer).

Ayat (6)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi
yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan
analisis.

Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan
transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam
bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak
mudah hilang atau rusak.

Ayat (6a)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa
Keuangan tertentu yang untuk sementara waktu belum dapat memenuhi ketentuan
ini.

Pengecualian dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari Penyedia Jasa
Keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "dituntut secara perdata" antara lain adalah tuntutan ganti rugi.

Yang dimaksud dengan "dituntut secara pidana" antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17A

Ayat (1)

Ketentuan ini dikenal sebagai anti-tipping off.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengguna jasa keuangan tidak
memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk
melakukan pelacakan terhadap pengguna jasa keuangan dan Harta Kekayaan yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Ketentuan anti-tipping off berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta
penyelidik/penyidik untuk mencegah pengguna jasa keuangan yang diduga sebagai
pelaku kejahatan melarikan diri dan harta kekayaan yang bersangkutan dialihkan
sehingga mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 25

Ayat (3)

Kerja sama dalam ayat ini dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi,
bantuan teknis, pendidikan dan/atau pelatihan.

Angka 12

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29A

Cukup jelas.

Pasal 29B

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan
transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang
mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian
Daerah, atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi
berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Angka 16

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah
Undang-Undang ini, undang-undang mengenai hukum acara pidana, undang-undang
mengenai hubungan luar negeri, dan undang-undang mengenai perjanjian
internasional.

Ayat (2)

Perjanjian kerja sama bantuan timbal balik antara lain mengatur tentang prosedur
komunikasi, tata cara penyampaian surat rogatori, persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menyampaikan permintaan bantuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menteri dalam menerima atau menolak kerja sama bantuan timbal balik berkoordinasi
dengan penegak hukum dan instansi terkait.

Pasal 44A

Ayat (1)

Huruf a

Surat rogatori dalam ketentuan ini adalah surat dari negara lain yang berisi
permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak
pidana pencucian uang yang dilakukan di bawah sumpah dan di hadapan
penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Surat
rogatori ini dikenal dengan letter of rogatory.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 44B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4324