Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan
di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten
Bulungan,	Kota	Tarakan,	Kabupaten	Nunukan,
Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dipandang
perlu	meningkatkan	penyelenggaraan	pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan
memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis
berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di
laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah
dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota
Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan
Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban
tugas	dan	volume	kerja	di	bidang	pemerintahan,
pembangunan,	dan	kemasyarakatan	di	Provinsi
Kalimantan Timur, perlu dibentuk Provinsi Kalimantan
Utara;
c. bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dapat
mendorong	peningkatan	pelayanan	di	bidang
pemerintahan,	pembangunan	dan	kemasyarakatan,
serta	dapat	memberikan	kemampuan	dalam
pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah;
d. bahwa	berdasarkan	pertimbangan	sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk	Undang-Undang	tentang	Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara;
Mengingat . . . 

-2-

Mengingat	: 1.	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan
Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang	Nomor	25	Tahun	1956	tentang
Pembentukan	Daerah-Daerah	Otonom	Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur	(Lembaran	Negara	Republik	Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);
3.	Undang-Undang	Nomor	27	Tahun	1959	tentang
Penetapan	Undang-Undang	Darurat	Nomor	3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang	(Lembaran	Negara	Republik	Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
4.	Undang-Undang	Nomor	29	Tahun	1997	tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
5.	Undang-Undang	Nomor	47	Tahun	1999	tentang
Pembentukan	Kabupaten	Nunukan,	Kabupaten
Malinau,	Kabupaten	Kutai	Barat,	Kabupaten	Kutai
Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor	175,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik
Indonesia Nomor 3896);
6.	Undang-Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang
Pemerintahan	Daerah	(Lembaran	Negara	Republik
Indonesia	Tahun	2004	Nomor	125,	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana	telah	beberapa	kali	diubah	terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan	Kedua	atas	Undang-Undang	Nomor	32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang . . . 

-3-

7.	Undang-Undang	Nomor	33	Tahun	2004	tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan	Daerah	(Lembaran	Negara	Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.	Undang-Undang	Nomor	34	Tahun	2007	tentang
Pembentukan	Kabupaten	Tana	Tidung	di	Provinsi
Kalimantan	Timur	(Lembaran	Negara	Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan	Perwakilan	Daerah,	dan	Dewan	Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang	Nomor	12	Tahun	2011	tentang
Pembentukan	Peraturan	Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor	82,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	2011	tentang
Penyelenggara	Pemilihan	Umum	(Lembaran	Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Undang-Undang	Nomor	8	Tahun	2012	tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan	Perwakilan	Daerah,	dan	Dewan	Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.
BAB I . . . 

-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah	pusat,	selanjutnya	disebut	Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan	pemerintahan	negara	Republik	Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan	pemerintahan	dan	kepentingan	masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur.
4. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II di Kalimantan, yang merupakan kabupaten
asal Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kota Tarakan adalah kota sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang	Nomor	29	Tahun	1997	tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan di
Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kota asal
Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau adalah
kabupaten	sebagaimana	dimaksud	dalam	Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
di	Provinsi	Kalimantan	Timur,	yang	merupakan
kabupaten asal Provinsi Kalimantan Timur.

7. Kabupaten . . . 

-5-

7. Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007
tentang	Pembentukan	Kabupaten	Tana	Tidung	di
Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kabupaten
asal Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Kalimantan
Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1)	Provinsi	Kalimantan	Utara	berasal	dari	sebagian
wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:
a. Kabupaten Bulungan;
b. Kota Tarakan;
c.	Kabupaten Malinau;
d. Kabupaten Nunukan; dan
e.	Kabupaten Tana Tidung.
(2)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan	terbentuknya	Provinsi	Kalimantan	Utara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi
Kalimantan	Timur	dikurangi	dengan	wilayah	Provinsi
Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga . . . 

-6-

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1)	Provinsi Kalimantan Utara mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian
Sabah Malaysia;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
c.	sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai
Kertanegara	dan	Kabupaten	Berau	Provinsi
Kalimantan Timur; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian
Sarawak Malaysia.
(2)	Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-
titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari
pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-
undang ini.
(3)	Penetapan batas wilayah Provinsi Kalimantan Utara
secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian
Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 6

(1)	Dengan	terbentuknya	Provinsi	Kalimantan	Utara
sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	2,	Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2)	Penetapan	Rencana	Tata	Ruang	Wilayah	Provinsi
Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional	serta	dilakukan	dengan	memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya.

Bagian Keempat . . . 

-7-

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu	Kota	Provinsi	Kalimantan	Utara	berkedudukan	di
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Provinsi Kalimantan Utara mencakup urusan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian	Provinsi	Kalimantan	Utara	dan	pelantikan
Penjabat	Gubernur	Kalimantan	Utara	dilakukan	oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat
9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1)	Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Provinsi	Kalimantan	Utara,	dipilih	dan	disahkan
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan
peraturan	perundang-undangan	yang	dilaksanakan
paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi
Kalimantan Utara.

(2) Sebelum . . . 

-8-

(2)	Sebelum	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai
pimpinan	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah,
Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai
negeri sipil berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)	Pegawai	negeri	sipil	sebagaimana	dimaksud	pada
ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan
dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan
serta	memenuhi	persyaratan	untuk	menduduki
jabatan	itu	sesuai	dengan	peraturan	perundang-
undangan.
(4)	Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling
lama	1	(satu)	tahun	atau	menggantinya	dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(5)	Menteri	Dalam	Negeri	melakukan	pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja
Penjabat	Gubernur	Kalimantan	Utara	dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan
struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah,
pengisian	keanggotaan	Dewan	Perwakilan	Rakyat
Daerah Provinsi, dan fasilitasi pemilihan Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana
dimaksud dalam	Pasal	10 ayat (1)	dibebankan	kepada
Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Daerah	Kabupaten
Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan,	dan	Kabupaten	Tana	Tidung	serta	Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 12 . . . 

-9-

Pasal 12

(1)	Untuk	menyelenggarakan	pemerintahan	di	Provinsi
Kalimantan	Utara	dibentuk	perangkat	daerah	yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
serta	unsur	perangkat	daerah	lainnya	dengan
mempertimbangkan	kebutuhan	dan	kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2)	Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dibentuk oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1)	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Provinsi
Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan
Umum Tahun 2014.
(2)	Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan	Rakyat	Daerah	Provinsi	Kalimantan
Utara	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3)	Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)	Pengambilan	sumpah/janji	anggota	Dewan
Perwakilan	Rakyat	Daerah	Provinsi	Kalimantan
Utara dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan
setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan	Rakyat	Daerah	Provinsi	Kalimantan
Timur.

BAB V . . . 

- 10 -

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1)	Gubernur Kalimantan Timur bersama Penjabat Gubernur
Kalimantan	Utara	mengatur	dan	melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan
Timur.
(2)	Pemindahan	personel	sebagaimana	dimaksud	pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara.
(3)	Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara.
(4)	Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas
dan	kemampuannya	diperlukan	untuk	mendukung
penyelenggaraan	pemerintahan	Provinsi	Kalimantan
Utara.
(5)	Pemindahan	personel	serta	penyerahan	aset	dan
dokumen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
difasilitasi	dan	dikoordinasikan	oleh	Gubernur
Kalimantan Timur.
(6)	Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Daerah	Provinsi
Kalimantan	Utara	dibebankan	pada	anggaran
pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7)	Aset	dan	dokumen	sebagaimana	dimaksud	pada
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. barang	milik	Provinsi	Kalimantan	Timur	yang
bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai
atau	dimanfaatkan	oleh	Pemerintah	Provinsi
Kalimantan	Utara	yang	berada	dalam	wilayah
Provinsi Kalimantan Utara;

b. Badan . . . 

- 11 -

b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan
Timur yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Provinsi Kalimantan Utara;
c. utang	piutang	Provinsi	Kalimantan	Timur	yang
kegunaannya untuk Provinsi Kalimantan Utara; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan
oleh Provinsi Kalimantan Utara.
(8)	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum
selesai	dilaksanakan	oleh	Gubernur	Kalimantan
Timur, Menteri Dalam Negeri wajib menyelesaikannya
dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)	Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan
aset	dan	dokumen	sebagaimana	dimaksud	pada
ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Timur
kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1)	Provinsi Kalimantan Utara berhak mendapatkan alokasi
dana	perimbangan	sesuai	dengan	peraturan
perundang-undangan.
(2)	Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi
khusus	prasarana	pemerintahan	sesuai	dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)	Pemerintah	Kabupaten	Bulungan	sesuai	dengan
kesanggupannya	memberikan	hibah	berupa	uang
untuk	menunjang	kegiatan	penyelenggaraan
pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebesar
Rp50.000.000.000,00	(lima	puluh	miliar	rupiah)
selama	2	(dua)	tahun	berturut-turut	serta	untuk
pelaksanaan	pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil
Gubernur	Kalimantan	Utara	pertama	kali	sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Pemerintah . . . 

- 12 -

(2)	Pemerintah	Kota	Tarakan	sesuai	dengan
kesanggupannya	memberikan	hibah	berupa	uang
untuk	menunjang	kegiatan	penyelenggaraan
pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebesar
Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
untuk	tahun	pertama	dan	untuk	tahun	kedua
ditentukan	kemudian	serta	untuk	pelaksanaan
pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil	Gubernur
Kalimantan	Utara	pertama	kali	sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(3)	Pemerintah	Kabupaten	Nunukan	sesuai	dengan
kesanggupannya	memberikan	hibah	berupa	uang
untuk	menunjang	kegiatan	penyelenggaraan
pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebesar
Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
untuk	tahun	pertama	dan	untuk	tahun	kedua
ditentukan	kemudian	serta	untuk	pelaksanaan
pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil	Gubernur
Kalimantan	Utara	pertama	kali	sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(4)	Pemerintah	Kabupaten	Malinau	sesuai	dengan
kesanggupannya	memberikan	hibah	berupa	uang
untuk	menunjang	kegiatan	penyelenggaraan
pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebesar
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)
untuk	tahun	pertama	dan	untuk	tahun	kedua
ditentukan	kemudian	serta	untuk	pelaksanaan
pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil	Gubernur
Kalimantan	Utara	pertama	kali	sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(5)	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan
kesanggupannya	memberikan	hibah	berupa	uang
untuk	menunjang	kegiatan	penyelenggaraan
pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk
tahun pertama dan untuk tahun kedua ditentukan
kemudian	serta	untuk	pelaksanaan	pemilihan
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Kalimantan Utara
pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

(6) Pemerintah . . . 

- 13 -

(6)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan
bantuan	dana	untuk	menunjang	kegiatan
penyelenggaraan	pemerintahan	Provinsi	Kalimantan
Utara sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh miliar rupiah) untuk tahun pertama dan untuk
tahun	kedua	ditentukan	kemudian	serta	untuk
pelaksanaan	pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil
Gubernur	Kalimantan	Utara	pertama	kali	sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(7)	Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta pemberian
bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dimulai	sejak	pelantikan	Penjabat	Gubernur
Kalimantan Utara.
(8)	Apabila	Kabupaten	Bulungan,	Kota	Tarakan,
Kabupaten	Nunukan,	Kabupaten	Malinau,	dan
Kabupaten	Tana	Tidung	tidak	memenuhi
kesanggupannya	memberikan	hibah sesuai	dengan
ketentuan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pemerintah
mengurangi	penerimaan	dana	perimbangan	dari
anggaran Kabupaten/Kota tersebut untuk diberikan
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
(9)	Apabila Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
dengan	ketentuan	sebagaimana	dimaksud	pada
ayat (6), Pemerintah mengurangi penerimaan dana
perimbangan	Provinsi	Kalimantan	Timur	untuk
diberikan	kepada	Pemerintah	Provinsi	Kalimantan
Utara.
(10) Penjabat Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan
laporan	pertanggungjawaban	realisasi	penggunaan
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Gubernur
Kalimantan Timur.

(11) Penjabat . . . 

- 14 -

(11) Penjabat Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan
laporan	pertanggungjawaban	realisasi	penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

Pemerintah	mengalokasikan	Anggaran	Pendapatan	dan
Belanja Negara untuk pengembangan daerah perbatasan
dan daerah yang mempunyai karakteristik khusus sesuai
dengan kemampuan keuangan negara, sejak terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 18

Penjabat	Gubernur	Kalimantan	Utara	berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 19

(1)	Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah,	Pemerintah	dan	Pemerintah	Provinsi
Kalimantan Timur melakukan pembinaan/koordinasi
dan	fasilitasi	secara	khusus	terhadap	Provinsi
Kalimantan Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan.
(2)	Pemerintah	bersama	Gubernur	Kalimantan	Timur
melakukan	evaluasi	terhadap	penyelenggaraan
Pemerintahan	Provinsi	Kalimantan	Utara	sesuai
peraturan perundang-undangan.
(3)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah
dan/atau Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . . 

- 15 -

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
(1)	Sebelum	terbentuknya	Dewan	Perwakilan	Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil
Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Gubernur
Kalimantan Utara menyusun Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah	Provinsi	Kalimantan	Utara	untuk	tahun
anggaran berikutnya.
(2)	Rancangan	Peraturan	Gubernur	Kalimantan	Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)	Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan	sesuai	dengan	peraturan	perundang-
undangan.

Pasal 21
Sebelum	Gubernur	Kalimantan	Utara	bersama	Dewan
Perwakilan	Rakyat	Daerah	Provinsi	Kalimantan	Utara
menetapkan peraturan daerah, dan Gubernur Kalimantan
Utara menetapkan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur sepanjang tidak bertentangan
dengan	Undang-Undang	ini	tetap	berlaku	di	Provinsi
Kalimantan Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada	saat	Undang-Undang	ini	mulai	berlaku,	semua
ketentuan	dalam	peraturan	perundang-undangan	yang
berkaitan	dengan	Provinsi	Kalimantan	Utara	harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 23
Undang-Undang	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
diundangkan.

Agar . . . 

- 16 -

Agar	setiap	orang	mengetahuinya,	memerintahkan
pengundangan	Undang-Undang	ini	dengan	penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 229

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan 

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. UMUM
Provinsi	Kalimantan	Timur	memiliki	luas	wilayah	±204.534,34	km2
(merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia) yang terdiri atas
10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota, dengan jumlah penduduk pada
tahun	2011	berjumlah	±3.908.737	jiwa.	Provinsi	Kalimantan	Timur
berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak (Malaysia) di
sebelah utara, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Selat Makassar dan
Laut Sulawesi di sebelah timur.
Kabupaten Bulungan yang mempunyai luas wilayah ±13.925,72 km2 dengan
jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 131.716 jiwa terdiri atas
10 (sepuluh) kecamatan. Kota Tarakan yang mempunyai luas wilayah
±250,80	km2 dengan	jumlah	penduduk	pada	tahun	2011	berjumlah
226.470 jiwa terdiri atas 4 (empat) kecamatan. Kabupaten Nunukan yang
mempunyai luas wilayah ±13.841,90 km2 dengan jumlah penduduk pada
tahun 2011 berjumlah 171.602 jiwa terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan.
Kabupaten Malinau yang mempunyai luas wilayah ±42.620,70 km2 dengan
jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 73.647 jiwa terdiri atas
12 (dua belas) kecamatan. Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai luas
wilayah ±4.828,58 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah
18.915 jiwa terdiri atas 3 (tiga) kecamatan. Ke-4 (empat) Kabupaten dan
1	(satu)	Kota	ini	memiliki	potensi	yang	dapat	dikembangkan	untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya pembangunan terutama di
wilayah	utara	Provinsi	Kalimantan	Timur	khususnya	perbatasan	dan
pedalaman. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya
dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan
pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of
control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing
daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai
(NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.
Aneksasi . . . 

Aneksasi Pulau Sipadan dan Ligitan olah Malaysia pada tahun 2002 melalui
Mahkamah	Internasional	(International	Court	of	Justice)	di	Den	Haag
(berdasarkan	prinsip	effectivities	yaitu	adanya	tindakan	nyata	dalam
menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah) berdampak
pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun
laut dari upaya pencaplokan, seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten
Nunukan), serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap
pemindahan patok-patok perbatasan (Boundary Marking) dan pencaplokan
wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat. Terdapat kurang lebih 50% Warga
Negara Indonesia ilegal di Sabah dan Sarawak yang rentan terhadap
perlakuan yang tidak manusiawi (human trafficking).
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:
a.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 2/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan
Kesediaan	Kabupaten	Bulungan	Menjadi	Cakupan	Wilayah	Calon
Provinsi Kalimantan Utara;
b.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 3/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan
Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Kalimantan Utara dan Lokasi
Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;
c.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 4/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan
Bantuan	Dana	Operasional	Dalam	Rangka	Penyelenggaraan
Pemerintahan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
d.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 5/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan
Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Pertama Calon Provinsi Kalimantan Utara;
e.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	42/K-II/100/2009	tanggal
11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Pemerintah Kabupaten
Bulungan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;
f.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	43/K-II/100/2009	tanggal
11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Terhadap Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonom Baru Provinsi
Kalimantan Utara;
g.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	44/K-II/100/2009	tanggal
11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana
Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Calon
Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;
h.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	45/K-II/100/2009	tanggal
11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana
Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara;

i. Keputusan . . . 

i.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	46/K-II/100/2009	tanggal
11	Februari	2009	tentang	Persetujuan	Kesediaan	Menyerahkan
Sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Bulungan Kepada Calon Provinsi
Kalimantan Utara;
j.	Keputusan	Bupati	Bulungan	Nomor	47/K-II/100/2009	tanggal
11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Memindahkan Personil
Yang Dibutuhkan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
k.	Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Kota	Tarakan
Nomor 01/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan
Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur;
l.	Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Kota	Tarakan
Nomor 02/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan
Pengalokasian Dukungan Dana Dari Pendapatan Daerah Terhadap
Pembentukan Kalimantan Timur;
m.	Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Kota	Tarakan
Nomor 03/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan
Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan Pemilihan
Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;
n.	Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Kota	Tarakan
Nomor 06/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan
Nama Calon Provinsi;
o.	Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Kota	Tarakan
Nomor 07/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan
Penentuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
p.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	135/HK-I/20/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Persetujuan Menjadi Cakupan Wilayah
Provinsi Kalimantan Utara;
q.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	135/HK-I/21/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
r.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	135/HK-I/22/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi
Kalimantan Utara;
s.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	900/HK-I/23/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon
Provinsi Kalimantan Utara;
t.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	900/HK-I/24/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kepada Provinsi
Kalimantan Utara;
u.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	030/HK-I/25/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset
Pemerintah Kota Tarakan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

v. Keputusan . . . 

v.	Keputusan	Walikota	Tarakan	Nomor	135/HK-I/26/2010	tanggal
19 Januari 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil
Pemerintah Kota Tarakan Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
w.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 2/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
x.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 3/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan
Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;
y.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 4/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan
Nama Calon Provinsi;
z.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 6/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana
Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
aa.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 7/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana
Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
bb.	Keputusan	Bupati	Nunukan	Nomor	46	Tahun	2010	tanggal
2 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi
Kalimantan Utara;
cc.	Keputusan	Bupati	Nunukan	Nomor	47	Tahun	2010	tanggal
2 Februari 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Baru
Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
dd.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 03/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Persetujuan
Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur;
ee.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 04/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan
Persetujuan	Pengalokasian	Dukungan	Dana	1%	Dari	Pendapatan
Daerah;
ff.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 05/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan
Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan
Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;
gg.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 16/DPRD/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Persetujuan dan
Penetapan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
hh.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	125/K.10/2009	tanggal
14 Januari 2009 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan
Utara;

ii. Keputusan . . . 

ii.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	125/K.39/2009	tanggal
2 Februari 2009 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil
Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
jj.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	125/K.40/2009	tanggal
2 Februari 2009	tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset
Kabupaten Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
kk.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	125/K.41/2009	tanggal
2 Februari 2009 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon
Provinsi Kalimantan Utara;
ll.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	125/270/K.42/2009	tanggal
2 Februari 2009 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kepada Provinsi
Kalimantan Utara;
mm. Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	124/K.346/2009	tanggal
16 Juni 2009 tentang Persetujuan Nama Lokasi Calon Ibukota Provinsi
Kalimantan Utara;
nn.	Keputusan	Bupati	Malinau	Nomor	124/K.347/2009	tanggal
16 Juni 2009 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
oo.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 170/34/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang
Persetujuan Kesediaan Kabupaten Tana Tidung Menjadi Cakupan
Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;
pp.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 170/35/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang
Dukungan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Calon Provinsi Kalimantan
Utara;
qq.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 170/36/DPRD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang
Persetujuan Nama Calon Provinsi dan Lokasi Ibukota;
rr.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 170/13/DPRD/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Dukungan
Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Calon Provinsi
Kalimantan Utara Selama Dua Tahun Berturut-Turut Sejak Diresmikan;
ss.	Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/12/K-II/2010 tanggal
22 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
tt.	Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/13/K-II/2010 tanggal
22 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Provinsi
Kalimantan Utara;
uu.	Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/36/K-III/2010 tanggal
9 Maret 2010 tentang Persetujuan Menjadi Cakupan Wilayah Calon
Provinsi Kalimantan Utara;
vv.	Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 135/37/K-III/2010 tanggal
9 Maret 2010 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan
Utara;
ww. Keputusan . . . 

ww. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi dan Nama Calon Provinsi
Kalimantan Utara;
xx.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Dukungan Dana Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;
yy.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Dukungan Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara;
zz.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Persetujuan Terhadap Lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;
aaa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur	Nomor	05	Tahun	2010	tanggal	30	Maret	2010	tentang
Persetujuan Pelimpahan Aset Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Syarat
Administrasi Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
bbb. Keputusan	Gubernur	Kalimantan	Timur	Nomor	912/K.270/2010
tanggal 10 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kabupaten/Kota
Yang	Menjadi	Cakupan	Wilayah	Calon	Provinsi,	Lokasi	Ibukota,
Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada Pertama
Serta Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki/Dikuasai Berupa
Barang Bergerak dan Tidak Bergerak, Personil, Dokumen dan Hutang
Piutang Provinsi; dan
ccc. Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 125/HK-X/334/2012 tanggal
11 Oktober 2012 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana
Operasional	Dalam	Rangka	Penyelenggaraan	Pemerintahan	dan
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pertama Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan
bahwa perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara.
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota,
yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Provinsi Kalimantan Utara memiliki
luas	wilayah	keseluruhan	±75.467,70	km2	dengan	jumlah	penduduk
±622.350 jiwa pada tahun 2011 serta terdiri dari 38 (tiga puluh delapan)
kecamatan	dan	471	(empat	ratus	tujuh	puluh	satu)	desa/kelurahan.
Provinsi	Kalimantan	Utara	berbatasan	langsung	dengan	Malaysia
yaitu Negara Bagian Sabah di sebelah utara dan Negara Bagian Sarawak
di sebelah barat, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan, Laut
Sulawesi di sebelah timur. Wilayah ini juga berada di jalur pelayaranSulawesi . . . 

dan internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand
Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik.
Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke
Malaysia	(Sabah),	Philipina	Selatan	dan	Brunei	Darussalam.	Provinsi
Kalimantan	Utara	berada	pada	posisi	strategis	sehingga	dapat
mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi
segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari
dalam,	yang	langsung	maupun	tidak	langsung	yang	membahayakan
intergritas,	identitas,	kelangsungan	hidup	bangsa	dan	negara	serta
perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas
pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama
di daerah perbatasan dan pedalaman.
Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara
Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat
berpotensi	untuk	menjaga	kedaulatan	dan	martabat	NKRI	yang
termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di
wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan
Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana
masyarakat	yang	tinggal	di	daerah perbatasan	secara	perlahan	mulai
tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi,
di	mana	daerah	perbatasan	99%	merupakan	daerah	pedalaman	yang
tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan (karena panjangnya span of
control dari pusat pemerintahan provinsi di Samarinda/Kalimantan Timur,
sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara
tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan misalnya, masyarakat bertransaksi
dengan mata uang Ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih
condong ‘termalaysiakan’.
Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status
wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang
besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi
di bidang jasa, perdagangan dan wisata. Sumber daya alam terdapat di Hutan
Lindung dan Taman Nasional Krayan Mentarang yang membentang di
sepanjang wilayah perbatasan dengan potensi pertambangan yang belum
optimal pengelolaannya. Wilayah ini juga sangat potensial untuk jasa dan
perdagangan, terutama di kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya
sangat strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Philipina. Potensi
yang terdapat di wilayah perbatasan antara lain adalah potensi hutan seluas
1.236.836 hektar di Kabupaten Nunukan dan seluas 4.205.000 hektar di
Kabupaten Malinau.

Selain . . . 

Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga
menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi
seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan, dan tumbuh-
tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Untuk potensi tambang yang
dimiliki antara lain migas, emas, uranium, batubara, batu permata dan lain-
lain dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik dengan curah hujan yang
cukup. Wilayah perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan
khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan hutan tanaman industri.
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pemasukan
pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.
Kekuatan wisata di wilayah perbatasan ini antara lain wisata alam (ecotourism)
yaitu wisata hutan, wisata sungai, arung jeram, dan wisata bahari.
Selain itu mendorong terjadinya hubungan regional maupun bilateral antara
Provinsi Kalimantan Utara dan Sabah yang lebih berkelanjutan, sehingga
dapat mengatasi berbagai persoalan antara Indonesia – Malaysia dengan
formulasi win-win solution, antara lain pengawasan yang lebih ketat terhadap
illegal logging, illegal fishing, trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang,
pencaplokan wilayah, dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia.
Mendukung kegiatan pengawasan wilayah Indonesia, utamanya di perbatasan
seperti di Blok Ambalat, agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang
kembali.
Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom,
Pemerintah	Provinsi	Kalimantan	Timur	berkewajiban	membantu	dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan,	serta	membantu	dan	memfasilitasi	pemindahan	personel,
pengalihan	aset	dan	dokumen	untuk	kepentingan	penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta
untuk	mempercepat	terwujudnya	kesejahteraan	masyarakat	di	Provinsi
Kalimantan Utara.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Utara perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber
daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 . . . 

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Kecamatan yang masuk dalam cakupan Kabupaten Bulungan
adalah Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan
Tanjung	Palas	Barat,	Kecamatan	Tanjung	Palas	Utara,
Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Peso
Hilir, dan Kecamatan Tanjung Selor.
Huruf b
Kecamatan yang masuk dalam cakupan Kota Tarakan adalah
Kecamatan	Tarakan	Barat,	Kecamatan	Tarakan	Tengah,
Kecamatan Tarakan Timur, dan Kecamatan Tarakan Utara.
Huruf c
Kecamatan yang masuk dalam cakupan Kabupaten Malinau
adalah Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan,
Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan
Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Malinau Kota,
Kecamatan	Malinau	Selatan,	Kecamatan	Malinau	Barat,
Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Selatan Hulu,
Kecamatan	Malinau	Selatan	Hilir,	Kecamatan	Mentarang,
Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Sungai Tubuh.
Huruf d
Kecamatan yang masuk dalam cakupan Kabupaten Nunukan
adalah	Kecamatan	Krayan,	Kecamatan	Krayan	Selatan,
Kecamatan	Lumbis,	Kecamatan	Sembakung,	Kecamatan
Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebuku,
Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Tulin
Onsoi, Kecamatan Lubis Ogong, Kecamatan Sebatik Timur,
Kecamatan	Sebatik	Utara,	Kecamatan	Sebatik	Tengah,
Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Siemanggaris.
Huruf e
Kecamatan	yang	masuk	dalam	cakupan	Kabupaten	Tana
Tidung adalah Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir,
Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Batayau dan Kecamatan
Muruk Rian.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara adalah mencakup wilayah Kabupaten Berau,
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan,
Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
Pasal 5 . . . 

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:250.000.
Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait antara lain
diberikan oleh bupati/walikota yang menjadi cakupan daerah otonom
baru, bupati/walikota daerah yang berbatasan langsung dengan
daerah otonom baru, gubernur provinsi induk pada peta yang
diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Provinsi Kalimantan Utara khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan dan
pedalaman diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan.
Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem
Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian Provinsi dan pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara
dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan
di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . . 

Ayat (2)
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Biaya	pelaksanaan	pemilihan	Gubernur	dan/atau	Wakil	Gubernur
Kalimantan Utara untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan
Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk	mencapai	daya	guna	dan	hasil	guna	penyelenggaraan
pemerintahan,	pelaksanaan	pembangunan,	dan	pelayanan
kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan
perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada
selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara.
Badan . . . 

Badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Provinsi Kalimantan Utara, diserahkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam	hal	badan	usaha	milik	daerah	(BUMD)	yang
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan
kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan
kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara diserahkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu dibuat
daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian
sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Walikota
Tarakan Nomor : 125/HK-X/334/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8) . . . 

Ayat (8)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011
tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi
Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (9)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011
tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi
Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5362 

 
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO