Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis/Bab I
Pada tanggal 21 November 2008 Bank Century masuk penanganan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan keputusan rapat KSSK. Dari 
penyertaan modal sementara (PMS) yang sebelumnya diperkirakan sekitar 
Rp.683 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp.6,76 triliun. Komisi XI DPR 
bahkan Wapres Jusuf Kalla saat itu berang. Mereka merasa tidak dilibatkan. 
Menurut beberapa pihak, ada kejanggalan dari proses pemberian dana 
talangan sebesar itu. Ketua KSSK (Sri Mulyani Indrawati) dan anggota KSSK 
(Boediono) pada saat itu, dituding melakukan mekanisme pengambilan 
keputusan yang tertutup dan tidak proporsional. 

 
Bola panas pun bergulir. Pada akhir Juli 2009, beberapa anggota Komisi XI 
DPR RI yang membidangi masalah perekonomian protes terhadap 
keputusan tersebut. Mereka menuntut adanya audit BPK. Audit untuk 
mengetahui benar tidaknya, serta sah atau tidaknya keputusan tersebut. 

Kompas, 1 September 2009 

Wapres mengatakan, “apabila Sri Mulyani menyatakan melaporkan kasus Bank 
Century kepada Wapres pada 22 November 2008, berarti secara kronologi 
pencairan dana penyehatan Bank Century dilakukan setelah kasus itu 
dilaporkan kepadanya”. 

"Padahal tidak. Tanggal 13 November 2008 Menkeu melaporkan lebih dulu ke 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Washington DC, Amerika Serikat. Baru 
pada 21 November 2008 KSSK mengambil keputusan untuk menalangi (bail-out) 
Bank Century. Selanjutnya, 23 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) mengeluarkan dana Rp2,7 triliun untuk Bank Century," tutur Wapres. 

Menurut Komisi XI DPR RI, pasal 18 Perppu No.4 Tahun 2008 (ditetapkan 
pada tanggal 15 Oktober 2008) tentang JPSK yang dijadikan dasar 
pengambilan keputusan tidak sah. Sebab, pada 18 Desember 2008 Komisi XI 
DPR RI tidak menyetujui Perppu JPSK menjadi undang-undang melainkan 
meminta pemerintah mengajukan RUU tentang JPSK. Meski demikian, 

pemerintah tetap menganggap Perppu JPSK sah sebagai pijakan hukum 
upaya pencegahan dan penanganan krisis karena Perppu itu hanya 
digunakan pada 21 November 2008, jauh sebelum 18 Desember 2008. Ini 
berarti keputusan KSSK terkait dengan Bank Century pada tanggal tersebut 
juga sah secara hukum. 

 
Ketepatan analisis BI yang menyatakan jika Bank Century tidak ditolong 
maka diduga kuat akan berdampak sistemik juga diragukan beberapa pihak. 
Menurut mereka Bank Century sudah bermasalah bahkan sejak awal proses 
merger dilakukan (5 tahun yang lalu). Dengan demikian permasalahan Bank 
Century tidak akan terkait dengan kondisi sistemik karena toh tidak terjadi 
kerusakan sistemik hingga saat ini. 
DPR kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit 
investigasi proses penanganan Bank Century. BPK menerbitkan hasil 
auditnya dengan uraian penting: 

Antara, Kamis 10 September 2009 

“Ini salah persepsi karena pemerintah menganggap Perppu masih berlaku, sebab 
DPR tidak secara tegas menyatakan Perppu tersebut ditolak, jadi ini wilayah abuabu. 
Waktu itu DPR tidak tegas menyatakan menolak Perppu JPSK, tetapi 
meminta agar pemerintah memproses RUU JPSK, artinya bagi pemerintah selama 
RUU belum selesai maka Perppu berlaku. Harusnya DPR waktu itu menyatakan 
dulu di tolak.” 

 

Ramson Siagian, Anggota Komisi XI DPR RI 

1. Penentuan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak 
berdasarkan pada informasi yang sesungguhnya, lengkap dan mutakhir. 
2. KSSK tidak punya kriteria terukur untuk menetapkan dampak sistemik 
Bank Century. 
3. Penetapannya lebih didasarkan pada judgment. 

 
Untuk menindaklanjuti dan mengklarifikasi hal-hal tersebut, DPR 
mengusulkan hak angket untuk menyelidiki proses penanganan Bank 
Century. Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan juga 
mendukung langkah ini agar masyarakat memperoleh keterangan informasi 
yang sejelas-jelasnya. 

Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat tersebut, Menteri 
Keuangan selaku Ketua KSSK pada waktu itu, merasa perlu memberikan 
klarifikasi tentang peran KSSK dalam pencegahan dan penanganan krisis 
saat itu. Melalui buku putih ini, masyarakat diharapkan memperoleh 
informasi yang lengkap, utuh dan jelas, sehingga memahami keseluruhan 
permasalahan yang ada dan dapat mengambil kesimpulan secara bijaksana.