Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA (UUDRT) 
NOMOR 43 TAHUN 1950 (43/1950) 
TENTANG 
PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" 
Presiden Republik Indonesia,  
Menimbang :  
a. 
bahwa,  berhubung  dengan  penglaksanaan  bea-bea  Im
igrasi  yang  baru,  dan  kenaikan  beberapa 
pemungutan Imigrasi yang sudah ada, dipandang perlu
 supaya dilihat dari sudut cara susunan dan 
penjelasan  bea  meterai  dari semua dokumen perjalana
n yang diperlukan buat perjalanan ke Luar 
Negeri,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  45,  ay
at (1)  sub a, b dan c  dari "Zegelverordening 
1921 " (Staatsblad 1921 No. 498, paling akhir diuba
h dalam Staatsblad 1949 No. 251) dan semua 
bea-bea  Imigrasi,  kecuali  apa  yang  telah  ditetapkan
  dalam  "Penetapan  Izin  Masuk"  (Staatsblad 
1916  No.  47)  dan  "Ordonansi  Izin  Masuk"  (Staatsblad
  1949  No.  331)  dilampirkan  dalam  satu 
peraturan;  
b. 
bahwa untuk itu, ayat (1) dan (2) pasal tersebut
 harus diubah sesuai dengan yang tersebut di atas; 
Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mende
sak peraturan ini perlu segera diadakan ;  
Mengingat : Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
Memutuskan :  
Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "
ZEGELVERORDEDING 1921".  
Pasal 1. 
Pasal 45, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921 " (S
taatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :  
(1) 
a. 
Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor or
ang-asing, surat izin kembali pas-pas 
Mekah  dan  lain-lain  surat  perjalanan  yang  akan  dibe
rikan,  surat  izin  mendarat, 
surat  izin  masuk,  surat  izin  penduduk  dan  surat-sur
at  keterangan  kependudukan 
dan juga pengembalian surat izin penduduk yang tela
h dicabut, pemberian duplikat 
surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan 
duplikat surat-surat keterangan 
kependudukan  dan  juga  perpanjangan-waktu  dokumen-do
kumen  Imigrasi  yang 
diperlukan  untuk  itu,  dikenakan  bea  meterai  tetap  s
ebanyak  dengan  jumlah  yang 
diharuskan   untuk   masing-masing   surat-surat   itu,   ses
uai   dengan   peraturan-
peraturan yang berkenaan dengan itu.  
b.           Selanjutnya  semua  surat-surat  yang  diberi
kan  berdasarkan  peraturan-peraturan 
yang  sah  mengenai  perjalanan  dalam  Indonesia  dikena
kan  bea-tetap  sebesar  R. 
0,30 (tiga puluh sen).  
(2) 
Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan
 dalam hal-hal yang ditetapkan dalam 
peraturan-peraturan yang bersangkutan.  
Pasal 2.  
Menteri  Kehakiman,  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Lu
ar  Negeri  diwajibkan  untuk  melaksanakan 
Undang-undang Darurat ini.  
Pasal 3.  
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tangg
al 1 Januari 1951.  
Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  meme
rintahkan  pengundangan  Undang-undang 
Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.   
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 1950. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO  
MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO.  
MENTERI KEUANGAN,  
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA  
PERDANA MENTERI MEWAKILI   
MENTERI LUAR NEGERI,   
MOHAMMAD NATSIR.  
Diundangkan  
pada tanggal 30 Desember 1950  
MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO.   
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 85 
Ternyata   mengenai   cara-susunan   tarip-tarip   dalam   Un
dang-undang   Imigrasi   perlu   diadakan 
perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungut
an yang sudah ada yang kebanyakan dirasa perlu 
menaikannya tetapi juga mengingat beberapa tarip ya
ng baru diadakan dan yang seluruhnya masih baharu. 
Berhubung  dengan  itu,  maka  cara-susunan  akan  lebih
  baik,  apabila  tarip-tarip  yang  masih  belum 
disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad
 1916-1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 
1949 No. 331), diikhtisarkan dalam Undang-undang ya
ng tersendiri.  
Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelv
erordening 1921 " harus diubah sesuai dengan 
yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat 
ini.   
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
8