Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954
AMNESTI DAN ABOLISI 
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tanggal 2
7 Desember 1954 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang:  
Bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   dalam   pasal   107   Und
ang-undang   Dasar 
Sementara  Republik  Indonesia  dan  untuk  menyesuaikan  pen
etapan  Presiden  Republik 
Indonesia  No.  14  tahun  1949  tentang  pemberian  amnest
i  dengan  ketentuan  tersebut 
perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi
 
Menimbang:  
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan
 ini perlu segera diadakan; 
Mengingat:  
Pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republ
ik Indonesia;  
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI 
Pasal 1
Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amn
esti dan abolisi kepada 
orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pid
ana. Presiden memberi amnesti 
dan   abolisi   ini   setelah   mendapat   nasihat   tertulis   dari 
Mahkamah   Agung   yang 
menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Keh
akiman. 
Pasal 2
Amnesti  dan  abolisi  diberikan  kepada  semua  orang  yang
  sebelum  tanggal  27 
Desember   1949   telah   melakukan   sesuatu   tindak   pidana   yan
g   nyata   akibat   dari 
persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogya
karta) dan Kerajaan Belanda. 
Pasal 3
Untuk  menentukan  apakah  sesuatu  tindak  pidana  termasuk 
ketentuan  pasal  2 
dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung. 
Pasal 4
Dengan  pemberian  amnesti  semua  akibat  hukum  pidana  te
rhadap  orang-orang 
termaksud   dalam   pasal   1   dan   2   dihapuskan.   Dengan   pemb
erian   abolisi   maka 
penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam
 pasal 1 dan 2 ditiadakan. 
Pasal 5
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diund
angkan. Agar supaya setiap 
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang
an Undang-undang Darurat ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik In
donesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 1954. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
SOEKARNO. 
MENTERI KEHAKIMAN, 
DJODY GONDOKUSUMO. 
Diundangkan 
pada tanggal 31 Desember 1954. 
MENTERI KEHAKIMAN, 
DJODY GONDOKUSUMO. 
LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEG
ARA  
NOMOR 730 TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG