Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab IV
Bagian
1

Perjanjian
Kerja-Laut Pada Umumnya

 

Sub
1

Ketentuan-ketentuan
Umum

 

Pasal
395

Yang diartikan dengan perjanjian kerja-laut
adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu
pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat
dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan
mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal.

Terhadap perjanjian kerja antara majikan lain
dan seorang buruh di mana yang terakhir ini mengikat diri untuk melakukan dinas
anak buah kapal berlaku selama waktu buruh itu terdapat dalam daftar anak buah
kapal, ketentuan bab ini, kecuali pasal-pasal 399-402 dan 404.

 

Pasal
396

Terhadap perjanjian kerja laut di samping
ketentuan bab ini berlaku ketentuan-ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Buku Ketiga, Bab VIIA Bagian ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 bila berlakunya
itu tidak dilarang.

 

Pasal
397

Selama perjalanan, nakhoda mewakili pengusaha
kapal dan majikan lainnya yang buruhnya bekerja di kapal yang dipimpinnya dalam
melaksanakan perjanjian kerja yang diadakan dengan mereka.

 

Pasal
398

Perjanjian kerja laut dapat diadakan untuk
waktu tertentu, untuk satu perjalanan atau lebih, untuk waktu yang tidak
tertentu atau sampai pemutusan perjanjian.

 

Pasal
399

Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan
seorang buruh yang akan bertindak sebagai nakhoda atau perwira kapal, harus
diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman perjanjian kerja menjadi batal.

Biaya akta dan biaya tambahan lain menjadi
beban pengusaha kapal.

 

Pasal
400

Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan
seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu anak buah kapal, dengan
ancaman hukuman menjadi batal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang.

Sebelum bertanya kepada buruh apakah ia
menyetujui perjanjian, pegawai menerangkan dengan jelas isi perjanjian itu
kepada buruh dan meyakinkan bahwa ia telah mengerti isinya.

Segera setelah tercapai persetujuan, pegawai
tersebut membuat akta perjanjian.

Akta harus ditandatangani selain oleh pegawai
tersebut juga oleh pengusaha kapal atau atas namanya dan ditandatangani oleh
buruh atau dibubuhi cap jari.

Biaya akta dan biaya tambahan lain menjadi
beban pengusaha kapal. Perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akta ini.

 

Pasal
401

Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dengan
orang yang akan menjadi anak buah kapal harus memuat, selain apa yang diatur di
tempat lain: 

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama dan nama depan buruh itu, hari kelahirannya
atau setidak-tidaknya perkiraan umumnya, tempat kelahirannya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>tempat dan hari penutupan perjanjian itu;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penunjukan kapal atau kapal-kapal tempat buruh itu
mengikat diri akan bekerja;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>perjalanan atau perjalanan -perjalanan yang akan
dilakukan, bila ini sudah pasti;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>jabatan yang akan dipegang buruh dalam dinasnya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>penyebutan apakah buruh juga mengikat diri untuk
melakukan pekerjaan di darat dan bila demikian pekerjaan apa;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>7.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila mungkin, hari dan tempat di mana akan
dimulainya dinas di kapal;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>8.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>ketentuan pasal 415 tentang hak atas hari-hari
libur;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>9.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>mengenai pengakhiran hubungan kerja:</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:2.0cm;text-indent:-1.0cm'>a.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, hari
pengakhiran hubungan kerjanya, dengan menyebutkan isi pasal 448;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:2.0cm;text-indent:-1.0cm'>b.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila perjanjian diadakan menurut perjalanan,
pelabuhan yang diperjanjikan untuk pengakhiran hubungan kerja itu, dengan
menyebutkan isi pasal 449 alinea kedua, bila pelabuhannya adalah pelabuhan
Indonesia, juga pasal 452 alinea pertama dan kedua, sekedar disebut atau tidak
nama pelabuhan itu;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:2.0cm;text-indent:-1.0cm'>c.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila perjanjian itu diadakan untuk waktu tak
tertentu, isi pasal 450 alinea pertama.</p>

Bila nama tempat dan hari kelahiran buruh
tidak diketahui, hal itu diberitahukan dalam perjanjian.

Penunjukan kapal atau kapal-kapal dalam
perjanjian di mana buruh mengikatkan diri akan melakukan dinas dapat juga
dilakukan dengan menentukan, bahwa ia akan melakukan dinasnya di atas sebuah
kapal atau lebih yang ditunjuk oleh pengusaha kapal, yang termasuk kapal yang
digunakan oleh pengusaha kapal untuk pelayaran di laut.

Bila pihak-pihak itu menghendaki penyimpangan
dari ketentuan pasal-pasal 415, 448, 449 alinea kedua, 450 alinea pertama, atau
452 pertama atau kedua, bila hal itu menurut undang-undang diperkenankan, untuk
gantinya pengaturan yang menyimpang itu dimuat dalam perjanjian tersebut.

 

Pasal
402

Penentuan jumlah upah yang akan dibayar dalam
uang tidak dapat diserahkan kepada kehendak dari salah satu pihak.

Perjanjian kerja laut, dengan ancaman akan
menjadi batal, harus menentukan jumlah upah yang akan dibayar dalam uang atau
menetapkan bagaimana hal itu akan ditentukan.

Salah satu cara dapat dilakukan dengan
peraturan upah yang dalam perjanjian kerja laut itu ditunjuk kepadanya, dan
yang tidak dapat diubah dengan merugikan buruh.

Terhadap peraturan ini tidak berlaku Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal-pasal 1601j-1601m. 

Bila untuk melaksanakan perjanjian kerja yang
batal ia telah melakukan pekerjaan, kepadanya dibayarkan penggantian yang sama
dengan upah untuk pekerjaan itu menurut kebiasaan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601x
alinea pertama dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
403

Dalam pengetrapan ketentuan dalam pasal-pasal
387 alinea pertama, 416 alinea pertama, 416a, 416b, 421, 447 dan 452 alinea
ketiga, maka upah yang ditetapkan menurut perjalanan, dianggap ditetapkan masa
waktu yang sama dengan lama rata-rata perjalanan itu.

 

Pasal
404

Suatu persyaratan dalam perjanjian kerja laut
yang membatasi kebebasan buruh untuk melakukan pekerjaan setelah hubungan
dinasnya berakhir, adalah batal. (KUHD 399 dst.)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601x
dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
405

Dalam perjanjian, pihak-pihak tidak dapat
menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 384-387, 369, 397-403, 410 alinea
pertama, 417, 420 alinea pertama dan ketiga, 428, 429, 436-442, 445, 446, 452a,
452e, 452f, ataupun dari ketentuan dalam pasal-pasal 409, 415, 416, 416a-416f,
420 alinea keempat, 421-426, 430, 435, 443, 447, 449, 450, 452, 452c, dan 452g,
dengan merugikan nakhoda dan anak buah kapalnya.

Mereka tidak boleh memasukkan ketentuan dalam
perjanjian yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai wewenang
hakim untuk mengadili perselisihan tentang perjanjian ini, dengan tidak
mengurangi kemungkinan mengikat diri untuk menyerahkan perselisihan kepada
putusan hakim yang bertempat tinggal di Indonesia.

 

Pasal
406

Residentierechter tidak memberikan putusan
berdasarkan pasal-pasal 416f alinea kedua, 420, 452a, 452e, 452f, dan 452g,
sebelum mendengar atau memanggil secukupnya pihak-pihak. Pada pemanggilan pihak
lainnya dilampirkan salinan dari surat permohonannya.

Dalam hal-hal tersebut dalam pasal-pasal 416f
alinea kedua, 452a, 452e, 452f, dan 452g, putusannya dapat diberikan dalam
bentuk seperti tercantum dalam Reglemen Acara Perdata pasal 435.

 

Pasal
407

Ketentuan bab ini tidak berlaku terhadap dinas
di kapal yang isi kotornya kurang dari 100 M3, bila kapal itu
diperlengkapi dengan alat secara mekanis dan yang isi kotornya kurang dari 300
M3, bila hal ini tidak demikian adanya.

Ketentuan bab ini juga tidak berlaku, bila
kapal dipakai semata-mata untuk pelayaran percobaan di laut. 

 

Sub
2

Perjanjian
Kerja Laut Nakhoda

 

Pasal
408

Sejak saat hubungan kerja itu akan dimulai
menurut perjanjian kerja, nakhoda wajib menyediakan diri bagi pengusaha kapal
untuk memimpin kapal yang ditunjuk dalam perjanjian, atau bila ini tidak
menyebutkan apa-apa, kapal yang ditunjuk oleh pengusaha kapal, asalkan ini
termasuk kapal yang digunakan pengusaha kapal untuk pelayaran di laut.

Bila tentang permulaan hubungan kerja tidak
ditentukan apa-apa, maka hal itu untuk berlakunya peraturan ini dianggap jatuh
bersamaan dengan pengadaan perjanjian tersebut. 

 

Pasal
409

<p class=MsoNormal>Kecuali bila perjanjian diadakan menurut
perjalanan, maka nakhoda, yang untuk tiap tahun bekerja tanpa terputus-putus
pada pihak yang lain, berhak atas hari libur sedikit-dikitnya empat belas hari
atau atas pilihan pengusaha kapal dua kali delapan hari berturut-turut dengan
tetap mendapat upah. Hari libur ini harus diberikan paling lambat segera
setelah berakhirnya tahun, kecuali bila pengusaha kapal untuk kepentingan dinas
lebih suka memberikan penundaan hari Libur itu, akan tetapi tidak lebih lama dari
satu tahun. Pada waktu pengakhiran hubungan dinas itu, nakhoda harus sudah m<span
 lang=IN>eni</span>kmati semua hari libur yang menjadi haknya.</p>

Dalam penghitungan hari libur yang berkenaan
dengan hubungan tahun dinas tertentu, maka boleh dikurangkan cuti luar negeri
yang jatuh dalam tahun dinas itu atau cuti dalam negeri yang menurut sifatnya
disamakan dengan itu, waktu yang digunakan dalam dinas militer dan cuti untuk
mengikuti kursus untuk memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Nakhoda yang
bertempat tinggal di Indonesia diberi hari liburnya, di Indonesia, bila ia
menginginkan, yaitu di pelabuhan yang dipilihnya, bila kapal tempat ia berdinas
singgah di pelabuhan itu, dan bila hal itu dapat disesuaikan dengan kepentingan
dinas.

Hak atas hari libur terhapus, bila nakhoda tidak
meminta sebelum berakhirnya tahun untuk mana hari libur itu menjadi haknya.

Untuk tiap hari libur yang menjadi hak
nakhoda, yang tidak dinikmatinya, di samping upah yang harus dibayar kepadanya,
ia berhak atas penggantian yang sama besarnya dengan upah yang dalam uang yang
diperolehnya terakhir.

Penggantian ini tidak diberikan, bila nakhoda
tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengambil hari
libur yang menjadi haknya.

Yang diartikan dengan upah dalam alinea
pertama pasal ini ialah upah yang harus dibayar dalam uang tanpa mengikutkan
premi dan tunjangan lain, baik yang berhubungan dengan eksploitasi kapal atau
hasil dari perusahaan, maupun dengan kerja lembur atau pekerjaan khusus yang
harus dilakukan nakhoda, ataupun yang berhubungan dengan tatanan, tujuan atau
muatan khusus kapal itu, akan tetapi ditambah dengan jumlah yang menjadi dasar
penghitungan kenikmatan makan
cuma-cuma atau yang menjadi dasar.

 

Pasal
410

Nakhoda hanya dapat dijatuhi denda berdasarkan
persyaratan dalam perjanjian kerja atau berdasarkan peraturan yang ditunjuk
dalam perjanjian kerja itu, karena pelanggaran ketentuan yang harus diuraikan
di dalamnya dan sampai jumlah tertinggi yang harus ditetapkan di dalamnya.
Penentuan tujuan denda itu harus disebut dalam perjanjian. Denda itu tidak
boleh menguntungkan pengusaha kapal.

Denda itu didahulukan terhadap bagian upah
nakhoda yang harus dibayar dalam uang, yang dapat ditahan sampai jumlah itu,
dan pertama-tama dibebankan pada bagian upah yang dibayarkan kepada nakhoda
secara pribadi.

Alinea terakhir pasal 417 berlaku di sini.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601u
dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
411

Selain dalam hal tersebut dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603 alinea kedua, bagi pengusaha kapal akan
dapat dianggap juga ada alasan mendesak:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila nakhoda menganiaya seorang penumpang di atas
kapal yang dipimpinnya, menghinanya dengan kasar, mengancamnya dengan
sungguh-sungguh, membujuk atau mencoba membujuknya untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila nakhoda menolak memenuhi perintah yang
diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 408;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila wewenang nakhoda, untuk sementara ataupun
untuk selamanya, dicabut untuk melakukan dinas selaku nakhoda di atas kapal;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila di luar pengetahuan pengusaha kapal, nakhoda
memasukkan barang selundupan atau membiarkan barang itu dimasukkan di atas
kapal.</p>

 

Pasal
412

Pasal-pasal 416-416h dan 419-426 berlaku juga
terhadap perjanjian kerja nakhoda.

 

Sub
3

Perjanjian
Kerja Laut Para Anak Buah Kapal

 

Pasal
413

Sejak saat hubungan kerja itu akan mulai
menurut perjanjian kerja, buruh wajib menyediakan diri bagi pengusaha kapal
untuk ditempatkan sebagai anak buah kapal di kapal yang ditunjuk dalam
perjanjian. Bila tentang mulai berlakunya hubungan dinasnya tidak ditentukan
apa-apa, maka mulai berlakunya peraturan ini dianggap jatuh bersamaan dengan
pengadaan perjanjian itu.

 

Pasal
414

<p class=MsoNormal>Nakhoda dapat minta bantuan alat negara
terhadap buruh yang telah mengikat diri untuk bekerja sebagai anak buah kapal,
bila ia menolak untuk datang di kapal atau meni<span
lang=IN>nggalkan kapalnya tanpa izin.</span></p>

 

Pasal
415

<p class=MsoNormal>Anak buah kapal yang telah mengadakan
perjanjian untuk sekurang-kurangnya satu tahun, untuk tiap tahun tanpa
terputus-putus dalam dinas pada pihak lain, ia mempunyai hak atas tujuh hari
libur atau atas pilihan pengusaha kapal dua kali lima hari berturut-turut
dengan tetap mendapat upah, kecuali bila perjanjian diadakan menurut
perjalanan. Hari libur ini harus diberikan paling lambat segera setelah tahun
berakhir, kecuali bila untuk kepentingan dinas pengusaha kapal lebih suka
memberikan penundaan hari libur itu, akan tetapi tidak lebih lama dari satu
tahun. Pada waktu pengakhiran hubungan kerja anak buah kapal harus sudah m<span
 lang=IN>eni</span>kmati semua hari libur yang menjadi haknya.</p>

Dalam perhitungan hari libur yang berkenaan
dengan hubungan kerja tertentu, boleh dikurangkan dengan cuti luar negeri yang
jatuh dalam tahun kerja itu atau cuti dalam negeri yang menurut sifatnya
disamakan dengan itu, waktu yang digunakan dalam dinas militer dan cuti untuk
mengikuti kursus untuk memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Anak buah kapal
yang bertempat tinggal di Indonesia diberi hari liburnya, bila ia menginginkan,
di Indonesia yaitu di pelabuhan yang dipilihnya, bila kapal tempat ia berdinas
singgah di pelabuhan itu, dan bila hal itu dapat disesuaikan dengan kepentingan
dinas.

Hak atas hari libur terhapus, bila anak buah
kapal itu tidak memintanya sebelum akhir tahun untuk mana hari liburnya menjadi
haknya.

Untuk tiap hari libur yang menjadi hak anak
buah kapal yang tidak dinikmatinya, di samping upah yang harus dibayar
kepadanya, dia mendapat hak atas penggantian yang sama besarnya dengan upah
untuk satu hari yang terakhir dinikmatinya. Penggantian ini tidak diberikan,
bila anak buah kapal itu tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya
untuk mengambil hari libur yang menjadi haknya.

<p class=MsoNormal>Yang diartikan dengan upah dalam alinea
pertama pasal ini ialah upah yang harus dibayar dalam uang tanpa mengikutkan
premi dan tunjangan lain, baik yang berhubungan dengan eksploitasi kapal atau
hasil perusahaan, maupun kerja lembur atau pekerjaan khusus yang harus
dilakukan anak buah kapal itu, ataupun yang berhubungan dengan tatanan,
ketentuan tujuan atau muatan khusus kapal itu, akan tetapi ditambah dengan
jumlah yang menjadi dasar atau harus menjadi dasar penghitungan k<span
 lang=IN>eni</span>kmatan makan cuma-cuma.</p>

Terhadap perwira kapal berlaku ketentuan pada
pasal 409.

 

Pasal
416

Seorang buruh yang telah mengadakan perjanjian
kerja untuk sekurang-kurangnya satu tahun, atau selama satu setengah tahun
tanpa terputus-putus bekerja pada pengusaha kapal, dan yang menderita sakit
atau mendapat kecelakaan sewaktu ia bekerja di kapal, juga bila hubungan kerja
itu telah berakhir lebih dahulu, berhak atas bagian penuh dari upah yang
ditetapkan dalam uang menurut lamanya waktu, juga atas perawatan dan pengobatan
yang cukup selama ia ada di kapal.

Pengusaha kapal dapat menurunkan dari kapal
buruh yang ditimpa penyakit atau kecelakaan, di setiap tempat di Indonesia, di
mana buruh itu dapat memperoleh perawatan tanpa biaya khusus. Pengusahaan kapal
juga dapat menurunkan buruh itu di tempat-tempat lain, asalkan ia menawarkan
kepadanya perawatan dan pengobatan yang cukup sampai ia sembuh kembali atas
biaya pengusaha kapal, namun sekali-kali tidak lebih lama dari 52 minggu,
beserta secepat-cepatnya kemudian bila di samping itu perjanjian kerjanya telah
berakhir, pengangkutan cuma-cuma ke tempat di mana perjanjian kerjanya telah
diadakan. Termasuk pengangkutan ialah biaya hidup dan penginapan selama
perjalanan.

<p class=MsoNormal>Terhitung dari hari buruh itu m<span
 lang=IN>eni</span>nggalkan kapal tempat ia bekerja, maka ia
mempunyai hak atas 80% dari upah yang ditetapkan dalam uang menurut lamanya
waktu, yang dinikmatinya sewaktu ia ditimpa penyakit atau kecelakaan, sampai ia
sembuh kembali, akan tetapi sampai paling tinggi selama 26 minggu.</p>

 

Pasal
416a

Seorang buruh yang mengadakan perjanjian kerja
untuk sekurang-kurangnya satu tahun, atau selama satu setengah tahun tanpa
terputus-putus bekerja pada pengusaha kapal, yang menderita sakit atau mendapat
kecelakaan sewaktu ia tidak berdinas di kapal, sejak hari ia ditimpa penyakit
atau kecelakaan itu, ia berhak atas 80% dari upah yang ditetapkan menurut
lamanya waktu yang dinikmatinya waktu itu, sampai ia sembuh kembali, akan
tetapi paling tinggi selama 26 minggu.

 

Pasal
416b

Seorang buruh yang mengadakan perjanjian untuk
kurang dari satu tahun, atau selama satu setengah tahun tanpa terputus-putus
bekerja pada pengusaha kapal, bila ia ditimpa penyakit atau kecelakaan,ia
mempunyai hak yang ditetapkan dalam pasal 416 dan pasal 416a, dengan
pengertian, bahwa pembayaran upahnya hanya perlu dilakukan selama perjanjian
kerjanya berlangsung, akan tetapi sekurang-kurangnya selama 4 minggu dan tidak
lebih lama dari 26 minggu,

 

Pasal
416c

Dalam pasal 416 dan pasal 416a tidak
dimasukkan dalam upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu premi dan tunjangan
lain yang berhubungan dengan kerja lembur atau pekerjaan khusus yang harus
dilakukan buruh itu ataupun yang berhubungan dengan tatanan, ketentuan tujuan
atau muatan khusus dari kapal itu.

 

Pasal
416d

Bila pengusaha kapal, dalam pelayarannya hanya
mempunyai kapal yang isi kotor di bawah 300 m3, maka terhadap
kapal-kapal dari isi kotor sekurang-kurangnya 100 m3 yang dilengkapi
dengan alat secara mekanis, pada penerapan pasal-pasal 416, 416a dan 416b
jangka waktu 52 dan 26 minggu diperpendek menjadi 36 dan 18 minggu, dan
persentase 80 menjadi 50.

 

Pasal
416e

Hak buruh menurut pasal-pasal 416-416d gugur:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila ia harus menyelenggarakan sendiri perawatan
dan pengobatannya, bila ia atas perintah pengusaha kapal tidak segera berobat
pada dokter yang berwenang di tempat ia berada, bila ia menghindarkan diri dari
pengobatan dokter ataupun tidak mematuhi dengan cukup peraturan yang diberikan
oleh dokter;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila perawatan dan pengobatan menjadi beban
pengusaha kapal, bila ia lalai menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya,
atau bila ia menghindarkan diri dari perawatan atau pengobatan yang telah
dimulai tanpa segera berobat atas biaya sendiri pada dokter yang berwenang di
tempat ia berada, tidak tetap dalam pengobatan sampai ia sembuh dan tidak
mengikuti dengan cukup peraturan yang diberikan oleh dokter.</p>

 

Pasal
416f

Pembayaran upahnya dapat ditolak atau
dikurangi oleh pengusaha kapal, bila penyakit atau kecelakaan itu merupakan
akibat kesengajaan atau kesalahan besar dari buruh.

Atas permohonan buruh, residentierechter yang
berada dalam daerahnya, berwenang untuk mengambil keputusan menurut kelayakan
dan bila demikian, sampai sejumlah berapa buruh itu berhak atas pembayaran
upahnya.

 

Pasal
416g

Ketentuan pasal-pasal 416-416f tidak berlaku
sejauh peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, juga untuk keperluan
buruh yang telah mengadakan perjanjian kerja laut, diadakan peraturan tentang
pembayaran uang, perawatan atau pengobatan pada waktu sakit atau kecelakaan. 

 

Pasal
416h

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602c
dan pasal 1602h tidak berlaku di sini.

 

Pasal
417

Denda yang dimaksud dalam pasal 387
didahulukan atas bagian upah buruh yang harus dibayar dalam uang, yang dapat
ditahan sampai jumlah itu dan pertama-tama dibebankan kepada bagian upah yang
dibayarkan kepada buruh pribadi.

Terhadap bagian upah yang menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602r diperkenankan untuk diadakan kompensasi
oleh pengusaha kapal sebelum berakhirnya hubungan kerja, dikurangkan uang yang
ditahan sebagai denda seperti yang dimaksud di sini.

 

Pasal
418

Kecuali dalam hal tersebut dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603o alinea kedua, bagi pengusaha kapal akan
dapat dianggap ada alasan mendesak:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila buruh menganiaya nakhoda atau seorang
penumpang kapal, menghinanya dengan kasar, mengancam dengan sungguh-sungguh,
membujuk atau mencoba membujuknya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang atau kesusilaan; </p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila setelah hubungan dinas mulai, buruh tidak
melaporkan diri di kapal pada waktu yang ditunjukkan oleh pengusaha kapal;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila wewenang buruh untuk sementara atau untuk
selamanya dicabut untuk melakukan dinas dalam jabatan yang untuk itu ia telah
mengikatkan diri untuk bekerja;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila di luar pengetahuan pengusaha kapal atau
nakhoda, buruh memasukkan barang selundupan ke kapal atau menyimpannya di situ.</p>

 

Pasal
419

Selain dalam hal tersebut dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata pasal 1603p alinea kedua, bagi buruh akan dapat dianggap ada
alasan mendesak:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila pengusaha kapal memberi perintah kepadanya
yang bertentangan dengan perjanjian kerjanya atau dengan kewajiban yang
dibebankan kepada buruh oleh undang-undang;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila pengusaha kapal menentukan tujuan kapal ke
pelabuhan suatu negara yang tersangkut dalam perang laut, atau ke pelabuhan
yang diblokir, kecuali bila hal ini
dengan tegas diatur lebih dulu dalam perjanjian kerjanya yang diadakan setelah
pecahnya perang atau setelah blokade itu dinyatakan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila dalam hal pasal 367, pengusaha kapal memberi
perintah untuk berangkat ke pelabuhan musuh;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila pengusaha kapal menggunakan atau menyuruh
menggunakan kapalnya untuk perdagangan budak, pembajakan, pelayaran pembajakan
yang terlarang atau untuk pengangkutan barang yang pemasukannya dilarang di
negeri tujuan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila pengusaha kapal menggunakan kapalnya untuk
pengangkutan barang terlarang, kecuali bila perjanjian kerjanya telah mengatur
hal ini dengan tegas dan diadakan setelah pecahnya perang;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila terhadapnya di kapal ada bahaya mengancam,
bahwa ia akan dianiaya oleh nakhoda atau seorang penumpang;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>7.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila tempat menginapnya di kapal ada dalam keadaan
yang merusak kesehatan buruh; </p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>8.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila jatah makan yang menjadi haknya tidak
diberikan kepadanya atau tidak diberikan dalam keadaan baik; </p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>9.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bila kapalnya kehilangan hak untuk memakai bendera
Indonesia;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>10.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         </span>bila perjanjian kerjanya diadakan untuk satu
perjalanan tertentu atau lebih dan pengusaha kapal menyuruh kapalnya melakukan
perjalanan lain.</p>

Apa yang ditentukan dalam nomor 21, 31, dan
51, tidak dianggap sebagai alasan mendesak, bila satu dan lainnya terjadi atas
perintah Gubernur Jenderal (Pemerintah).

 

Pasal
420

Masing-masing pihak setiap waktu, juga sebelum
hubungan dinasnya dimulai, karena alasan-alasan penting, berwenang untuk
menghadap kepada residentierechter yang berada di dalam daerah kediamannya yang
sesungguhnya, atau bila kapal itu berada di luar Indonesia, kepada pegawai
diplomatik atau konsulat Indonesia, dengan permohonan untuk menyatakan
perjanjian kerjanya bubar. 

Buruh hanya dapat mengadakan permohonan ini,
bila hal ini selayaknya dapat dilakukan tanpa menghambat perjalanan kapal.

Selain yang tersebut dalam alinea kedua pasal
1603v, dianggap pula sebagai alasan-alasan yang penting yaitu keadaan setelah
perjanjian kerja atau yang timbul sesudahnya, keadaan perjalanannya ke tempat
tujuan atau keadaan untuk meneruskan perjalanan itu, di mana pemohon akan
dihadapkan kepada bahaya maut yang tak terduga sebelumnya, kecuali bila
perjalanan itu diperintahkan oleh Gubernur Jenderal. 

Dengan tidak mengurangi kejadian, bahwa buruh
telah mengadakan perjanjian untuk satu tahun atau lebih, bila baginya ada
kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi ia berwenang untuk
mengajukan permohonan dimaksud dalam alinea pertama, asalkan ia menyediakan
penggantinya tanpa menambah biaya bagi pengusaha kapal dan dapat diterima
olehnya. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603v
alinea pertama dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
421

Bila hubungan kerja diadakan menurut
perjalanan dan karena tindakan penguasa atau karena keadaan memaksa, sehingga
perjalanan itu tidak dapat dimulai atau setelah dimulai dihentikan, maka
berakhirlah hubungan kerja itu. Dalam hal yang tersebut terakhir, buruh
mempunyai hak atas upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, sampai saat ia
dapat tiba kembali di tempat perjanjian kerja diadakan, dan bila ini diadakan
di luar Indonesia, di Jakarta, atau sampai saat ia telah mendapat pekerjaan lain
lebih dahulu. Dalam hal ada sengketa, jumlah upah ditetapkan oleh
residentierechter, yang di daerahnya perjanjian kerja itu diadakan atau
perusahaan perkapalan itu berkedudukan atau bila tempat kedudukan perusahaan
perkapalan itu ada di luar Indonesia, dari tempat di Indonesia dari mana
perusahaan perkapalan itu dipimpin, dan bila tempat demikian tidak dapat
ditunjuk, di Jakarta.

Bila buruh telah mengikat diri untuk bekerja
di kapal tertentu saja dan kapal itu tenggelam, berlaku ketentuan pada alinea
pertama, meskipun hubungan dinas tidak diadakan menurut perjalanan.

 

Pasal
422

Sejauh bagian upah yang dinyatakan dengan uang
ditetapkan menurut perjalanan, maka buruh mempunyai hak alas kenaikan upah yang
seimbang, bila perjalanan itu diperpanjang karena tindakan pengusaha kapal
melebihi waktu yang biasa.

Bagian upah yang dinyatakan dalam uang tidak
dimasukkan premi dan tunjangan lain yang berhubungan dengan biaya eksploitasi
kapal, hasil perusahaan atau muatan khusus kapal itu. 

 

Pasal
423

Bila karena gangguan perang (molest) atau
karena tinggal dalam pelabuhan darurat, atau karena alasan lain semacam itu
waktu perjalanan itu diperpanjang hingga melebihi waktu yang biasa, maka buruh
mempunyai hak juga atas kenaikan yang seimbang dari bagian upahnya yang dinyatakan
dalam uang, sejauh hal itu ditetapkan menurut perjalanan.

Dalam bagian upah yang dinyatakan dalam uang,
selain premi dan tunjangan lain yang disebut dalam alinea kedua pasal yang
lampau, juga tidak termasuk premi dan tunjangan yang berhubungan dengan kerja
lembur atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh buruh itu, atau dengan
tatanan atau ketentuan tujuan khusus dari kapal itu.

 

Pasal
424

Bila hubungan kerja itu diadakan menurut
perjalanan dan perjalanan itu tidak dimulai karena tindakan pengusaha kapal,
atau dihentikan setelah dimulai, berakhirlah hubungan kerja. Buruh dalam hal
itu mempunyai hak atas penggantian kerugian yang ditentukan dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603q.

 

Pasal
425

Jika hubungan kerja berakhir tidak karena
selesainya perjalanan atau perjalanan-perjalanan yang menjadi dasar hubungan
itu, karena pemutusan hubungan itu oleh buruh selain apa yang diatur dalam
pasal 419, karena pemutusan secara melawan hukum oleh buruh, karena diputuskan
oleh pengusaha perkapalan disebabkan hal-hal yang sangat mendesak yang segera
diberitahukan kepada buruh atau karena pemutusan hubungan kerja atas permintaan
buruh yang disebabkan oleh alasan yang sangat penting yang tidak termasuk
alasan penting dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603p atau
dalam arti pasal 419 buku ini, maka buruh yang bertempat tinggal di Indonesia
berhak atas biaya angkutan ke tempat diadakannya perjanjian kerja, dan jika hal
itu dilakukan di luar Indonesia, angkutan ke Jakarta.

Bila buruh tidak bertempat tinggal di
Indonesia, maka ia mempunyai hak yang sama atas pengangkutan cuma-cuma ke
tempat hubungan kerjanya di kapal dimulai, atau ke pelabuhan negara di mana ia
bertempat tinggal menurut pilihan pengusaha kapal.

Hak itu terhapus, bila buruh tidak menyatakan
keinginannya untuk diangkut dengan cuma-cuma sebelum keberangkatan kapal itu
dan paling lambat pada hari sesudah hari berakhirnya hubungan kerjanya dengan
tidak ikut menghitung hari-hari yang dimaksud dalam pasal 354. Dalam
pengangkutan cuma-cuma termasuk biaya pemeliharaan hidup dan penginapan sejak
berakhirnya hubungan kerja sampai tibanya buruh di tempat tujuannya.

 

Pasal
426

Pengusaha kapal yang wajib mengangkut buruh
dengan cuma-cuma ke suatu pelabuhan, berhak untuk memenuhi kewajibannya itu
dengan memberikan pekerjaan kepadanya di kapal yang bertujuan ke pelabuhan
dimaksud, sesuai dengan jabatan yang dipegangnya dalam dinas pengusaha kapal
itu, asalkan ia mampu bekerja.

Seorang buruh kawulanegara Belanda dapat
meminta, agar jabatan itu diberikan dalam kapal Belanda atau kapal Indonesia. 

Perselisihan tentang pelaksanaan ketentuan ini
diputus di Indonesia oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal, dan di dalam
wilayah kerajaan di luar Indonesia oleh pegawai yang berwenang dan di luar
kerajaan diplomatik atau pegawai konsulat yang digaji, atau bila ini tidak ada,
oleh penguasa yang berwenang.

 

Bagian
2

Dinas
Di Kapal

 

Sub
1

Dinas
Nakhoda Di Kapal

 

Pasal
427

Nakhoda dianggap berdinas sejak hari ia
menerima tugasnya di kapal sampai hari ia dibebaskan dari tugas atau
meletakkannya.

 

Pasal
428

Peraturan yang ditetapkan oleh pengusaha kapal
mengenai dinas itu di atas kapal bagi nakhoda mengikat, asalkan kepadanya
diberikan selembar, dan sejauh isinya tidak bertentangan dengan perjanjian
kerja yang diadakan olehnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal-pasal
1601j-1601m dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
429

Nakhoda selama berdinas di kapal mempunyai hak
atas makan dan penginapan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601p
dan pasal 1601r, dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
430

Bila pengusaha kapal tanpa alasan sah
menghambat nakhoda di suatu pelabuhan untuk menerima upahnya yang harus dibayar
selama atau pada akhir tugasnya di kapal, maka ia dikenakan denda 3 gulden per
hari.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602q,
dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
431

Nakhoda yang mengakhiri hubungan kerjanya,
sedangkan kapal yang dipimpinnya berada dalam perjalanan, wajib mengambil
tindakan yang perlu untuk keamanan kapal, para penumpang dan muatannya, dengan
ancaman hukuman ganti rugi.

Ganti rugi ini mempunyai hak didahulukan atas
bagian upah nakhoda yang harus dibayar yang dapat ditahan sampai jumlah itu dan
pertama-tama dibebankan pada bagian upah yang dibayarkan kepada nakhoda
pribadi. 

 

Pasal
432

Setelah berakhirnya suatu perjalanan, nakhoda
wajib menyerahkan surat-surat kapal kepada pengusaha kapalnya dengan mendapat
tanda bukti penerimaan. 

 

Pasal
433

Pasal-pasal 437, 440, dan 445-452, berlaku
juga terhadap perjanjian kerja nakhoda.

 

Sub
2

Dinas
Para Anak Buah Kapal Di Kapal

 

Pasal
434

Anak buah kapal dianggap bekerja di kapal
sejak hari ditunjukkan di dalam daftar anak buah kapal, atau bila itu tidak
ada, sejak hari daftar anak buah kapal itu dibuat, sampai dengan hari ia
dibebaskan dari pekerjaan di kapal atau meletakkannya.

 

Pasal
435

Peraturan yang ditetapkan oleh pengusaha kapal
tentang dinas di kapal mengikat anak buah kapal, asalkan selembar digantung di
tempat yang setiap waktu dapat didatangi oleh anak buah janji dan tetap
tergantung di situ dan dapat dibaca dengan jelas dan sejauh isinya tidak
bertentangan dengan perjanjian kerja yang diadakan olehnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal
1601j-1601m, dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
436

Pengusaha kapal wajib menyediakan makanan dan
tempat tinggal yang pantas di kapal untuk anak buah kapal.

Kecuali makanan pokok, maka makanan itu dapat
diganti dengan uang makan, asalkan Pengusaha kapal melakukan pembayaran di muka
untuk tidak lebih dari satu bulan. 

 

Pasal
437

Untuk setiap hari bila uang makan tidak
diberikan atau tidak diberikan sepenuhnya, anak buah kapal mempunyai hak atas
ganti rugi yang jumlahnya ditentukan oleh Perjanjian kerja atau, bila ini tidak
menyebutkan apa-apa, ditentukan oleh kebiasaan atau kepantasan. 

 

Pasal
438

Atas permintaan dari sekurang-kurangnya satu
pertiga dari perwira-Perwira kapal atau dari anak buah kapal, diadakan
penyelidikan tentang baik dan cukup banyaknya bahan makanan dan minuman.
Pemeriksaan itu di Indonesia dilakukan oleh pegawai pendaftaran anak buah
kapal, di luar Indonesia oleh pegawai konsulat Indonesia, atau bila ini tidak
ada oleh pejabat yang berwenang. 

Nakhoda wajib mengganti bahan makanan dan
minuman yang tak dapat digunakan dengan yang dapat digunakan dan menyediakan
apa yang diperlukan atau perintah pejabat tersebut. 

 

Pasal
439

Oleh sekurang-kurangnya bagian yang sama dari
perwira-perwira kapal atau anak buah kapal dapat diadukan kepada pejabat
tersebut tentang kurang cukupnya tempat beristirahat atau ruangan, yang terjadi
setelah bertolaknya kapal, tentang hal itu diadakan penyelidikan. 

Nakhoda wajib melengkapi apa yang kurang itu
atas perintah pejabat tersebut.

Nakhoda yang tidak memenuhi perintah yang
diberikan sesuai dengan pasal ini dan pasal yang lampau, dianggap telah
bersikap buruk terhadap anak buah kapal. 

 

Pasal
440

<p class=MsoNormal>Bila anak buah kapal meni<span
lang=IN>nggal di luar tempat tinggalnya sewaktu ia bekerja dalam kapal,
mayatnya dikubur atau dilemparkan ke laut atas biaya pengusaha kapal.</span></p>

 

Pasal
441

Nakhoda wajib mengatur Pekerjaan anak buah
kapal sesuai dengan ketentuan mengenai itu yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan dan dalam batas peraturan-peraturan ini oleh perjanjian
kerjanya.

Dalam keadaan bagaimanapun pada hari Minggu
pekerjaan harus tetap dibatasi sampai pada yang sangat perlu saja dengan
mengindahkan kepentingan yang layak dari dinas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602v,
dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
442

Anak buah kapal wajib melakukan pekerjaan yang
diperintahkan oleh nakhoda, akan tetapi mempunyai hak atas suatu tambahan upah
untuk waktu di mana ia melakukan pekerjaan dengan waktu kerja lebih lama
daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian
kerjanya, kecuali bila nakhoda menganggap pekerjaan itu sangat perlu untuk
keselamatan, kapal, para penumpang atau muatannya. Jumlah tambahan upah itu
ditentukan oleh perjanjian kerjanya atau, bila tidak disebutkan tentang hal
itu, oleh kebiasaan Nakhoda menyuruh menyelenggarakan catatan tentang setiap
kerja lembur dalam register yang disediakan untuk itu.

Hak untuk menagih tambahan upah itu dihapus
dengan lampaunya waktu satu bulan setelah berakhirnya dinas di kapal di
pelabuhan Indonesia, dan 6 bulan setelah berakhirnya dinas di kapal di luar
Indonesia.

Peraturan-peraturan mengenai kerja lembur ini
tidak berlaku terhadap perwira kapal, juga kepala dinas, dokter, dan markonis.

 

Pasal
443

Bila kepada anak buah kapal setelah permulaan
perjalanan untuk sementara waktu diberikan pekerjaan lain daripada yang harus
dikerjakannya sesuai dengan jabatannya menurut perjanjian kerja untuk berdinas
di kapal, dan maka pekerjaan ini menurut perjanjian atau kebiasaan diberi upah
lebih tinggi,

Ia mempunyai hak atas upah yang lebih tinggi
sesuai dengan itu.

 

Pasal
444

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam
Kitab Undang -undang Hukum Perdata pasal 1602p, untuk macam-macam perjanjian
kerja tertentu yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dapat ditentukan, bahwa
selama perjalanan tidak boleh dibayarkan kepada anak buah kapal lebih daripada
bagian upah dalam uang yang ditunjuknya.

 

Pasal
445

Bagian upah yang harus dibayar dalam uang yang
diperoleh karena dinas di kapal, harus dilakukan dalam mata uang yang
dinyatakan dalam perjanjian kerja, atau dalam mata uang yang berlaku di tempat
pembayaran menurut kurs pada hari bersangkutan. Kurs yang dalam hal terakhir
ini digunakan sebagai ukuran penghitungan, dicatat dalam buku harian dan atas
permintaan anak buah kapal diberitahukan kepadanya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602h,
dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
446

Hak atas bagian upah yang diperoleh dalam
dinas di kapal dan harus dibayar dalam uang, sejauh hal ini dikuasai olehnya,
oleh anak buah janji hanya dapat dilepaskan, termasuk digadaikan, untuk
keperluan istrinya sebanyak-banyaknya sepertiga, untuk keperluan anak-anaknya,
para pemelihara anak anaknya dan orang tuanya sebanyak-banyaknya separuh, dan
untuk keluarga sedarah lainnya sampai derajat keempat dan untuk keluarga semua
sampai bahwa jumlah yang diserahkannya tidak boleh melampaui dua pertiga bagian
derajat yang sama sebanyak-banyaknya sepertiga; semua dengan pengertian, dari
seluruh upah yang ditetapkan dalam uang.

Pembayaran upah berdasarkan alinea pertama ini
yang dilakukan dengan itikad baik atas permintaan anak buah kapal tersebut,
kepada orang lain daripada yang tersebut di situ, atau untuk bagian yang lebih
besar daripada mereka yang mempunyai hak atasnya, membebaskan pengusaha kapal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602g
alinea kedua, dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
447

<p class=MsoNormal>Bila anak buah kapal meni<span
lang=IN>nggal dalam dinas di kapal, bagian upah yang ditetapkan menurut lamanya
waktu dibayarkan sampai akhir bulan di mana kematian itu terjadi, akan tetapi
tidak akan melampaui hari hubungan dinas itu menurut perjanjian kerjanya
seharusnya sudah akan berakhir.</span></p>

 

Pasal
448

Bila hubungan kerja itu diadakan untuk waktu
tertentu, dan ini berakhir sewaktu kapal tempat anak buah kapal itu berdinas
berada dalam perjalanan, berakhirlah hubungan kerjanya di pelabuhan pertama
yang disinggahi kapal itu, di mana ada pegawai pendaftaran anak buah janji yang
ditempatkan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603e,
f, i bis, dan i ter, dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
449

Hubungan yang diadakan menurut perjalanan,
berakhir bila perjalanan atau perjalanan-perjalanan yang diadakan untuk
hubungan kerja itu sudah selesai.

Namun demikian anak buah kapal, setelah
melewati satu setengah tahun, dapat mengakhiri hubungan kerjanya dengan
pemberitahuan di setiap pelabuhan yang disinggahi kapal itu, di mana ada
pegawai pendaftaran anak buah kapal yang ditempatkan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal
1603e,f, i bis, i ter, dan u, dalam hal ini tidak berlaku. 

 

Pasal
450

Hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tidak
tertentu, dapat diakhiri oleh masing-masing pihak selama anak buah kapal
berdinas di kapal, dengan pemberitahuan pemberhentian, dengan mengindahkan
jangka waktu yang ditetapkan untuk itu di setiap pelabuhan tempat kapal memuat
atau membongkar, di mana ada pegawai pendaftaran anak buah kapal. Kecuali bila
dibuat perjanjian untuk jangka waktu yang lebih panjang, maka hal itu adalah 3
kali 24 jam. 

Jangka waktu untuk pengusaha kapal tidak boleh
menjadi lebih pendek daripada untuk anak buah kapal.

Hubungan kerja itu tidak berakhir karena
kematian pengusaha kapal. Namun ahli warisnya maupun anak buah kapal berwenang
untuk mengakhiri dengan pemberitahuan pemberhentian hubungan kerja untuk
waktu-waktu tertentu seakan-akan diadakan untuk waktu tak tertentu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603h,
i, i bis, i ter, dan k, dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
451

Selama perjalanan kapal, di mana anak buah
kapal berdinas, salah satu pihak hanya dapat mengakhiri hubungan kerjanya
sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1603n
menjelang saat kapal berada dalam suatu pelabuhan.

 

Pasal
452

Bila dibuat perjanjian, bahwa hubungan ketika
akan berakhir pada waktu kapal tiba kembali dalam suatu pelabuhan di Indonesia
yang disebut namanya, maka pengusaha kapal berwenang untuk mengakhirinya dalam
suatu pelabuhan yang dari situ pelabuhan Indonesia tersebut dapat dicapai
dengan cara lain dari. pada dengan kapal terbang, dalam 3 kali 24 jam.

Bila nama pelabuhan di Indonesia yang akan
didarati kembali oleh kapal tidak disebut, maka pengusaha kapal berwenang untuk
mengakhiri hubungan kerja dalam suatu pelabuhan yang dari situ pelabuhan tempat
diadakannya perjanjian kerja atau bila perjanjian kerja diadakan di luar
Indonesia, Jakarta, dapat dicapai dengan cara seperti termaksud dalam alinea
pertama. 

Selain biaya perjalanan, untuk hari-hari
setelah Pengakhiran hubungan kerja sampai hari yang berikut pada hari yang
seharusnya Ia dapat tiba, pengusaha kapal harus membayarkan kepada anak buah
kapal, upah berdasarkan ketetapan dalam perjanjian kerja menurut lamanya waktu,
beserta biaya pemeliharaan hidup dan bila perlu biaya penginapan. 

Di dalam upah yang ditetapkan menurut lamanya
waktu dalam alinea yang lampau tidak termasuk premi dan tunjangan yang
berhubungan dengan kerja lembur atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh
anak buah kapal, dan dengan tatanan khusus ketentuan tujuan atau muatan kapal
itu.

 

Pasal
452a

Bila pada akhir dinas di kapal timbul
perselisihan mengenai penyelesaian perhitungan, pengusaha kapal sejauh mungkin
wajib menyerahkan kepada anak buah kapal itu suatu perhitungan tertulis. Pihak
yang paling siap dapat menghadap residentierechter yang di daerahnya kapal itu
tiba atau daftar anak buah kapal itu dibuat, dengan permohonan untuk memeriksa
dan menetapkan perhitungan itu.

Bila dinas itu berakhir di luar Indonesia,
maka masing-masing pihak untuk memperoleh keputusan sementara dapat menghadap
pegawai diplomatik atau konsulat Indonesia yang dapat dicapai paling awal.

 

Pasal
452b

Setelah perjalanan berakhir, anak buah kapal
yang hubungan kerjanya telah selesai, bagaimanapun juga wajib membantu membuat
suatu keterangan kapal atas keinginan nakhoda selama 3 hari kerja.

 

Pasal
452c

Bila pengusaha kapal tanpa alasan sah
menghambat perwira kapal atau anak buah kapal di suatu pelabuhan untuk menerima
upah mereka yang harus dibayar selama atau pada akhir tugasnya di kapal, maka
ia dikenakan denda per hari 3 gulden bagi perwira kapal dan satu setengah
gulden bagi anak buah kapal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1602q,
dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
452d

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 16021
dan pasal 1602m, dalam hal ini tidak berlaku.

 

Pasal
452e

Para anak buah kapal wajib membantu
menyelamatkan kapal dan muatan. Mereka mempunyai hak atas upah luar biasa untuk
hari-hari kerja tersebut.

Bila ada perselisihan, maka upah itu
ditetapkan oleh residentierechter, yang di daerahnya telah dilakukan
penyelamatan itu. Di luar Indonesia penetapan itu dilakukan oleh pegawai
diplomatik atau konsulat Indonesia, yang dapat dicapai paling awal. 

 

Pasal
452f

Bila sebuah kapal yang tidak diperuntukkan
melakukan pekerjaan menghela, telah memberikan jasa penghelaan kepada kapal
lain yang dijumpainya di lautan terbuka dalam keadaan yang tidak memberikan hak
atas upah penolongan, para anak buah kapal mempunyai hak atas bagian dari upah
penghelaan. Pengusaha kapal wajib memberitahukan, bila dikehendaki, kepada
setiap anak buah kapal jumlah upah penghelaan dan pembagiannya secara tertulis.

Bagian dari upah penghelaan untuk anak para
anak buah kapal, dalam hal ada perselisihan, ditetapkan menurut kelayakan oleh
residentierechter yang di daerahnya kapal itu tiba atau daftar anak buah kapal
itu dibuat. 

 

Pasal
452g

Dalam hal hilangnya kapal karena kecelakaan,
bila karena itu anak buah kapal menganggur, pengusaha kapal wajib membayarkan
kepada anak buah kapal itu ganti rugi, akan tetapi untuk sebanyak-banyaknya
selama 2 bulan, sampai jumlah yang sama dengan bagian upah yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja menurut lamanya waktu dalam uang. Bila upah itu untuk seluruhnya
atau untuk sebagian tidak ditetapkan menurut lamanya waktu, maka harus dibayar
suatu yang sama dengan upah yang dibayar menurut kebiasaan karena suatu
perjalanan seperti itu, di mana kapalnya hilang, dengan menetapkan seluruh
menurut lamanya waktu; bila ada perselisihan, diambil keputusan oleh
residentierechter yang daerahnya dibuat daftar anak buah kapal itu atau
terletak tempat kedudukan perusahaan kapal itu, atau bila perusahaan itu ada di
luar Indonesia, diputuskan oleh residentierechter tempat perusahaan kapal itu
dipimpin di Indonesia, dan bila tempat demikian tidak dapat ditunjukkan, oleh
residentierechter Jakarta.

Dalam upah yang ditetapkan menurut lamanya
waktu dalam alinea yang lampau, tidak dimasukkan premi dan tunjangan lain yang
berhubungan dengan kerja lembur atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh
anak buah kapal dan dengan tatanan, ketetapan tujuan atau muatan khusus kapal
itu.

Bila anak buah kapal berdasarkan ketentuan
pasal 421 berhak atas upah, maka upah ini dikurangkan dari ganti rugi yang
dimaksud di sini.

Tuntutan ganti rugi itu diberi hak didahulukan
atas semua harta yang dapat dipindahkan dan harta tetap pengusaha kapal; hak
didahulukan itu mempunyai hak yang sama dengan yang dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata pasal 1149-4.

Pengusaha kapal yang menyangka, bahwa seorang
anak buah kapal atau lebih mempunyai kesalahan besar terhadap kecelakaan kapal,
bila Mahkamah Pelayaran diperintahkan menyelidiki sebab kecelakaan kapal itu,
dapat menghadap residentierechter dengan permohonan untuk menangguhkan
kewajiban yang dimaksud dalam alinea pertama terhadap anak buah kapal tertentu,
sampai Mahkamah Pelayaran telah memberi keputusan tentang sebab bencana itu.
Residentierechter itu berhubung dengan keputusan Mahkamah Pelayaran dapat
membebaskan pengusaha kapal untuk selamanya dari kewajibannya. (KUHD 4050,
406.)