Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/ANALISIS PROSES IMPEACHMENT MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH PERUBAHAN)/Proses Impeachment di MK/Implikasi Putusan MK
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

4. Implikasi Putusan MK

UUD 1945 maupun UU MK menyebutkan kewajiban MK 
untuk memutus pendapat DPR dalam bagian yang berbeda dengan 
kewenangan MK yang lain. Maka penafsiran atas pemisahan 
pancantuman ketentuan tersebut adalah bahwa MK memiliki empat 
kewenangan dan satu kewajiban. Permasalahannya adalah apakah 
pemisahan pencantuman ini juga berdampak pada kewenangan 
mengadili MK dan sifat putusannya? Pada ketentuan yang mengatur 
masalah kewenangan MK disebutkan bahwa MK berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan 
MK atas empat kewenangan tersebut bersifat final. Sedangkan 
ketentuan yang mengatur masalah kewajiban MK hanya disebutkan 
bahwa MK wajib memberikan putusan. Dengan demikian, apakah 
hal ini berarti bahwa kewajiban MK untuk memberi putusan atas 
pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir? Dan apakah 
putusan MK atas pendapat DPR tidak bersifat final ? 

Sebelum berangkat pada pembahasan masalah kewenangan 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta apakah sifat 
putusan MK juga bersifat final pada perkara memutus pendapat 
DPR maka untuk mengerucutkan permasalahan perlu dipahami 
bahwa masalah-masalah tersebut hanya akan muncul apabila putusan 
MK adalah membenarkan pendapat DPR. Apabila putusan MK 
adalah menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak 
dapat diterima, Konstitusi telah menutup segala kemungkinan bagi 
DPR untuk melanjutkan proses impeachment ke MPR. 

Ada berbagai macam kelompok pendapat yang menafsirkan 
hal ini. Kelompok pertama yang melihat bahwa pemisahan kewajiban 
dari kewenangan-kewenangan MK lainnya adalah karena memang 
putusan MK atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama 
dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat. 
Landasan pemikiran kelompok pertama ini adalah karena bilamana 
putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan 
meneruskan proses impeachment ke MPR.Yang berarti bahwa ada 
institusi lain setelah MK yang menilai pendapat DPR tersebut. Dan 
putusan MK bukanlah kata akhir dalam proses impeachment. MPRlah yang memiliki kata akhir atas proses impeachment melalui 
keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Putusan MK 
digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota MPR dalam 
mengambil keputusan tersebut. Yang kemudian akan timbul 
permasalahan adalah bilamana Keputusan yang diambil oleh suara 
terbanyak di MPR berbeda dengan putusan MK karena putusan 
MK tidak memiliki sifat final dan mengikat. Secara sosiologis, 
dampak atas perbedaan putusan di dua lembaga negara ini akan 
menimbulkan kebingungan di masyarakat. 

Kelompok kedua yang menyatakan bahwa putusan MK atas 
pendapat DPR bersifat final dan mengikat.Artinya bahwa putusan 
MK atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan seharusnyalah mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan 
ini. Jadi meskipun ada institusi lain yang melanjutkan proses 
impeachment, yaitu MPR, maka institusi ini tidak melakukan review 
atas putusan MK yang bersifat yuridis tapi menjatuhkan keputusan 
dari sisi politis karena menggunakan mekanisme pengambilan suara 
terbanyak sehingga putusan MK adalah putusan yang final dari sisi 
yuridis. Mengenai kekuatan mengikat dari putusan MK maka 
sesungguhnya putusan MK ini juga memiliki kekuatan mengikat 
kepada MPR. Namun ada semacam celah dalam kelompok ini yang 
berpendapat bahwa meskipun memiliki kekuatan mengikat, putusan 
MK ini juga bersifat non-executable. 

Bilamana putusan MK sama dengan keputusan yang diambil 
oleh MPR maka masih tersisa sebuah permasalahan yaitu apakah 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan 
sehingga dia diberhentikan dari jabatannya? Bilamana hal ini dapat 
dilakukan apakah bukan berarti beretntangan dengan asas ne bis in 
idem? 

Dari perspektif bahwa yang menjadi obyek perkara dalam 
pemeriksaan perkara di MK adalah pendapat DPR semata maka 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaku pelanggaran 
hukum tidak menjadi obyek dalam proses =impeachment di MK. Oleh 
sebab itu proses peradilan di Pengadilan Negeri untuk meminta 
pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan 
tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem.Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengertian asas ne bis in idem dalam 
hukum pidana hanya terjadi pada saat pelaku, objek pidana dan alasan penuntutannya 
sama. Dengan demikian, kondisi ini tidak mungkin dapat terjadi pada perkara 
impeachment, mengingat model pembuktian di pengadilan negeri dan di Mahkamah 
Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda. Lebih lanjut, lihat hasil wawancara 
peneliti dengan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji pada tanggal 6 Januari 2005.  Selain itu MK adalah peradilan tata negara yang mengadili jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan Pengadilan Negeri adalah cabang 
peradilan dalam Mahkamah Agung yang mengadili pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang dilakukannya. MK dan 
Peradilan negeri memiliki wilayah kewenangan yang berbeda 
sehingga tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem. Namun 
demikian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa selayaknya 
pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan MK menjadi 
bahan pertimbangan hakim pengadilan negeri (hakim tinggi bila 
mengajukan banding serta hakim agung bila mengajukan kasasi) 
dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut sehingga ada 
keselarasan putusan hukum antara MK dengan PN (PT maupun 
MA). Sehingga hakim pengadilan negeri (hakim tinggi maupun hakim 
agung) tidak melakukan review atas putusan MK.Terkecuali memang 
bilamana ditemukan bukti baru yang menguatkan kedudukan 
mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga dapat lepas dari 
pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang 
dilakukannya ketika menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.