Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

Y A Y A S A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan
berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai
kegiatan, maksud, dan tujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum
agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya
berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada
masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan
pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan
Pengawas .

Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha
dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada
Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain
yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang
dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang
mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan
oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan.
(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha
yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan
tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh
nilai kekayaan Yayasan.
(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang
merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan
Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II 
PENDIRIAN

Pasal 9

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai
syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
(1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili
oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
(2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat
wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang
berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau
penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat
tersebut.

Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh
pengesahan dari Menteri.
(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian
Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama
Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
(3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12
(1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam
jangka waktu :

a. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait;
atau
b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban
permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis
disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan
pengesahan tersebut.
(2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang
dianggap perlu.
(2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut;
c. jangka waktu pendirian;
d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri
dalam bentuk uang atau benda;
e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota
Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan
Yayasan setelah pembubaran.

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal
lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan
Pengawas.
(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".
(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf"
dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak
tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.
(2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu,
Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian
kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu pendirian Yayasan.

BAB III 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan
Yayasan.

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan rapat Pembina.
(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota Pembina.
(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

(1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 20

(1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina
yang pertama diselenggarakan.
(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
seluruh anggota Pembina.
(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina
yang hadir.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan
Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
(2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan
kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara
mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran
Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran
Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan
dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB IV 
PENGUMUMAN

Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum
atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor
Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan
yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.
(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum
dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V 
KEKAYAAN

Pasal 26

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan
dalam bentuk uang atau barang.
(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan
Yayasan dapat diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku
ketentuan hukum perwakafan.
(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27
(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada
Yayasan.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI 
ORGAN YAYASAN

Bagian Pertama
Pembina

Pasal 28

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini
atau Anggaran Dasar.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota
Pengawas;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan
dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan.
(4) Dalam hal Yayasan karena se== bab apapun tidak lagi mempunyai ==
Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas
wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat
(4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum
kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran
Dasar.

Pasal 29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus
dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 30

(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun.
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang
kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan
untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 31
(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan.
(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum.
(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat
Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. seorang ketua;
b. seorang sekretaris; dan
c. seorang bendahara.

(3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama
menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai
merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina,
Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya
berakhir.
(4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan,
pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran
Dasar.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan
kepada instansi terkait.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas
permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam
hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan
pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan
pembatalan diajukan.

Pasal 35

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili
Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan
Yayasan.
(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran
Dasar Yayasan.
(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau
pihak ketiga.

Pasal 36

(1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota
Pengurus yang bersangkutan; atau
b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37

(1) Pengurus tidak berwenang :

a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
dan
c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

(2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam
melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 38

(1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas
Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan.

Pasal 39

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian
akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,
masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat
menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 40

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan
kegiatan Yayasan.
(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam
Anggaran Dasar.
(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum.
(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 41

(1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan rapat Pembina.
(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas
permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan
pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pasal 42

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 43

(1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan
menyebutkan alasannya.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian
sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina
wajib :

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara
tersebut batal demi hukum.

Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan
rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan,
pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran
Dasar.

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan
kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Pasal 46

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas
permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam
hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan
pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Pasal 47

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,
setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab
atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa
kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat
menjadi Pengawas Yayasan manapun.

BAB VII 
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang
berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus
wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti
pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak
tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan
tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai;
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan
laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut
wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh
Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak
menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat
Pembina.

Pasal 51

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan
menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng
bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan
pengumuman di kantor Yayasan.
(2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi
Yayasan yang :

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain
sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih;
atau
b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh
Akuntan Publik.
(4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang
bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
(5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB VIII 
PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau
keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ
Yayasan :

a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan
Anggaran Dasar;
b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan
Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang
berkepentingan disertai alasan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat
dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan
Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 54

(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan
terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi
pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli
sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau
karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 55

(1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan
Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
(2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta
karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk
pelaksanaan pemeriksaan.
(3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil
pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pasal 56

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pemeriksaan selesai dilakukan.
(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan
dan Yayasan yang bersangkutan.

BAB IX 
PENGGABUNGAN

Pasal 57

(1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan memperhatikan :

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan
Yayasan lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya
sejenis; atau
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan
kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.
(4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit
oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana
penggabungan.
(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari
Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.

Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan
selesai dilakukan.

Pasal 60

(1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran
Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada
Menteri untuk memperoleh persetujuan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X 
PEMBUBARAN

Pasal 62

Yayasan bubar karena :

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai
atau tidak tercapai;
c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan :

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 63

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
untuk membereskan kekayaan Yayasan.
(2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku
likuidator.

(3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses
likuidasi.
(4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua
surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama
Yayasan.

Pasal 64

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka
Pengadilan juga menunjuk likuidator.
(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
perundang-undangan di bidang Kepailitan.
(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
likuidator.

Pasal 65

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia.

Pasal 66

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir,
wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia.

Pasal 67

(1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib
melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
(2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak
berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
bubar.
(2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan tersebut.

BAB XI 
YAYASAN ASING

Pasal 69

(1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat
melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika
kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan
Negara Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa
kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang
dialihkan atau dibagikan.

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia; atau
b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan
kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu
paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang
ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan
ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan
kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan
penyesuaian.
(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan
berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak
yang berkepentingan.

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara,
bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang
diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan
perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup
kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini
diundangkan.
(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk
melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan
terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 73

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
Penjelasan