Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkanIndonesiayangmerdeka,berdaulat,bersatu,demokratis,berkeadilan, berkemakmuran, berkeadaban, dan berketuhanan sebagaimana 
termaktub di dalam UUD 1945 adalah merupakan manifestasi ideal dari 
amanat penderitaan rakyat, yang merupakan jiwa sekaligus arah dari 
semuapergerakanrakyat,yangakhirnyatelahmembawarakyatdanmengantarbangsaIndonesiakearahkemerdekaannya.Cita-citatersebutjuga 
menjadirohgerakanreformasiyangtelahberhasilmengakhirikekuasaan 
otoriter(OrdeBaru),sertaakanmenjadibagianyangtakterpisahkandari 
sejarah perkembangan peradaban bangsa Indonesia. 

Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala 
bentuk penjajahan, baik antar manusia atau pun antar bangsa, baik sebagaiobyekmaupunsebagaisubyek. Indonesiayangberdaulat adalah 
Indonesia yang memiliki pemerintah negara yang mampu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya 
derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, 
dan tingginya persatuan sosial antar berbagai komponen bangsa yang 
majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang 
mampumemenuhikebutuhan-kebutuhanmaterialwarganyayangsesuai 
denganstandaryanglayakbagikemanusiaan. Indonesiayangberkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan 
sosial dan kesenjangan antar daerah. Indonesia yang berkeadaban 
adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan 
etikadalammasyarakatdandiantarapenyelenggarakekuasaannya,serta 
Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam 
proses sosial, ekonomi, dan politiknya. Indonesia yang beketuhanan 
adalahIndonesiayangmenghargaikeberagamandantoleransiberagama 
dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, 
berdaulat,bersatu,demokratis,adil,makmur,beradabdanberketuhanan 
adalah hak sekaligus tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh 
karena itu menuntut keterlibatan semua bangsa, baik secara individual 
maupunyangterorganisirdalamorganisasirakyatyangdemokratisserta 
terbuka bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, 
gender, keturunan dan kedudukan sosial. 

Didorongolehkesadaranakantanggungjawabmewujudkancita-cita 
luhurtersebut,sertagunamemenuhituntutanperkembanganzamanyang 
ada, maka PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik, pada tanggal 
9 Maret 1970 membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang 
kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik 
tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 
Januari1973melakukanlangkahstrategismemfusikandirimenjadisatu 
wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada Penutupan Kongres ke-2 PDI 
di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut 
menegaskan perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya, 
dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik 
nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan kongres ke-5 
Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 
Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, 
dengan asas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan 
Keadilan Sosial . 

Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan 
rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI Perjuangan telah berketetapan 
menjadikan dirinya sebagai partai modern yang mempertahankan jati 
dirinya sebagai Partai Kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada 
prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan 
berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap 
demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan 
kekuasaantertinggiditanganrakyatyangdiwujudkanmelaluikedaulatan 
anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui Kongres Partai. 
Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui 
adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai 
dasarsatu-satunyadalampengelolaanpartai.BagiPDIPerjuanganprinsip 
inimenemukanbentukkongkretnyalewatsifatnyasebagaipartaiterbuka 
yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. 
KeadilansosialmengungkapkankomitmenPDIPerjuanganuntuksenantiasa mengarahkan semua aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak. 

Cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, 
adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan tidak hanya menuntut 
sebuah organisasi politik yang modern dan mempunyai roh kedaulatan 
rakyat, tetapi juga menuntut komitmen, moralitas dan etika yang tinggi 
bagi para penyelenggaranya. 

Oleh karena itu, program dan arah politik PDI Perjuangan pertamatama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang 
menjamintegaknyaNegaraKesatuanRepublikIndonesiadengansegala 
cita-cita luhurnya serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.PenuntasampraktekKKNdanberbagaibentukpenyalahgunaan 
kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya 
supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan 
yangmemungkinkanberjalannyaprinsip keseimbangandankesetaraan, 
danberjalannyapengawasanpolitikdansosialmerupakanagendapokok 
PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota 
PDI Perjuangan. 

PDI Perjuangan juga berketetapan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi kekuasaan yang sesungguhnya melalui pemberian otonomi 
yangluaskepadadaerah-daerah.Otonomidaerahmelibatkanpengalihan 
kekuasaan ekonomi dari pusat kepada daerah-daerah yang memungkinkanbisamenemukanmekanismesendiridalampengelolaandibidang 
ekonomi, sosial, dan budaya. 

Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagai haluan politik 
partai yang merupakan dasar bagi penyusunan AD/ART, program-
program partai, keputusan-keputusan, dan pedoman-pedoman partai 
lainnya.