Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985
<div align=justify>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1985TENTANGREFERENDUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :  bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang   Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya,   sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik   Indonesia REFR DOCNM="83tap001">Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan   Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan   Rakyat Republik Indonesia REFR DOCNM="83tap004">Nomor IV/MPR/1983   tentang Referendum, namun untuk melaksanakan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan   Rakyat Republik Indonesia REFR DOCNM="83tap004">Nomor IV/ MPR/1983   tentang Referendum, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur referendum;Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor   IV/MPR/1983 tentang Referendum;    Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN :Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG REFERENDUM. BAB I  KETENTUAN UMUM Pasal 1  Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :  a. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung   mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan   Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945;  b. Pendapat rakyat adalah pernyataan oleh Pemberi Pendapat Rakyat;  c. Pemberi Pendapat Rakyat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi   persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pasal 2Referendum diadakan apabila   Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar   1945 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan, Rakyat Republik   Indonesia Nomor IV/ MPR/1983. Pasal 3(1) Referendum diselenggarakan   dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan   rahasia.  (2) Pemungutan pendapat rakyat dilakukan dengan menggunakan surat pendapat rakyat. Pasal 4Semua Warga Negara Republik   Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang   ini, mempunyai hak memberikan pendapat rakyat. BAB II  DAERAH REFERENDUM, PENYELENGGARAAN/  PELAKSANAAN, DAN ORGANISASI  PENYELENGGARA/PELAKSANA REFERENDUM Pasal 5(1) Daerah referendum adalah   wilayah Negara Republik Indonesia.  (2) Tempat/gedung Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk daerah   referendum. Pasal 6Referendum diselenggarakan   dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak dimulainya pendaftaran   Pemberi Pendapat Rakyat sampai dengan penyampaian hasil referendum kepada Presiden   sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 7Pemungutan pendapat rakyat   dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dan serentak di seluruh wilayah Negara Repubhk   Indonesia. Pasal 8(1) Pelaksanan referendum   dipimpin oleh Presiden.(2) Presiden menunjuk atau   membentuk suatu badan atau lembaga untuk melaksanakan referendum, yang dipimpin   oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 9(1) Untuk melaksanakan referendum   dibentuk Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya,   Kecamatan, Kelurahan/ Desa, dan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.(2) Gubernur, Bupati/Walikotamadya,   Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri   karena jabatannya masing-masing menjadi Ketua Panitia Pelaksana Referendum sebagaimana   dimaksud dalam ayat (1).(3) Panitia Pelaksana Referendum   terdiri dari unsur Pemerintah.(4) Pada Panitia Pelaksana   Referendum dibentuk Panitia Pengawas Referendum.(5) Susunan, tugas, fungsi,   tata kerja, dan hal-hal lain mengenai Panitia Pelaksana Referendum dan Panitia   Pengawas Referendum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB III  HAK MEMBERIKAN PENDAPAT RAKYAT  DAN PENDAFTARAN PEMBERI PENDAPAT RAKYAT Pasal 10Semua Warga Negara Republik   Indonesia yang pada waktu pendaftaran Pemberi Pendapat Rakyat sudah genap berumur   17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin adalah Pemberi Pendapat Rakyat,   yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat. Pasal 11(1) Untuk dapat menggunakan   hak memberikan pendapat rakyat, seorang Pemberi Pendapat Rakyat harus terdaftar   dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat.(2) Untuk dapat didaftar   dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut   : a. bukan bekas anggota   organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya   atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam "G   30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; b. nyata-nyata tidak sedang   terganggu jiwa atau ingatannya; c. tidak sedang dicabut   hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum   tetap.(3) Seorang Pemberi Pendapat   Rakyat yang setelah terdaftar dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat ternyata   tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat   menggunakan hak memberikan pendapat rakyat.(4) Warga Negara Republik   Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk   organisasi massanya atau seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung   dalam "G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya, tidak didaftar   dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat, kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan   penggunaan haknya memberikan pendapat rakyat, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12(1) Pemberi Pendapat Rakyat   didaftar oleh Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Kelurahan/Desa.(2) Daftar Pemberi Pendapat   Rakyat disusun untuk tiap Kelurahan/Desa dan memuat nama-nama Pemberi Pendapat   Rakyat yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa yang bersangkutan.(3) Pemberi Pendapat Rakyat   yang bertempat tinggal di luar negeri didaftar dalam Daftar Pemberi Pendapat   Rakyat di tempat kedudukan Perwakilan Republik Indonesia.(4) Seorang Pemberi Pendapat   Rakyat hanya dapat didaftar dalam satu Daftar Pemberi Pendapat Rakyat untuk   Kelurahan/Desa dimana ia bertempat tinggal, dan jika seorang Pemberi Pendapat   Rakyat mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, maka yang bersangkutan harus   memilih satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti   untuk didaftar sebagai Pemberi Pendapat Rakyat.(5) Tata cara pelaksanaan   pendaftaran dan penyusunan Daftar Pemberi Pendapat Rakyat diatur dengan Peraturan   Pemerintah. BAB IV  PENERANGAN REFERENDUM Pasal 13(1) Sebelum dilakukan pemungutan   pendapat rakyat, kepada seluruh rakyat diberikan penerangan seluas-luasnya mengenai   penyelenggaraan referendum.(2) Segala sesuatu mengenai   penyelenggaraan penerangan referendum diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V  PEMUNGUTAN DAN  PENGHITUNGAN PENDAPAT RAKYAT Pasal 14(1) Tiap wilayah Kecamatan   yang menjadi wilayah kerja Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Kecamatan,   merupakan daerah pemungutan pendapat rakyat.(2) Pemungutan pendapat   rakyat dalam daerah pemungutan pendapat rakyat dilakukan di tempat pemungutan   pendapat rakyat yang jumlah dan letaknya ditentukan oleh Panitia Pelaksana Referendum   di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemberi Pendapat Rakyat   yang telah terdaftar dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat sehingga pemungutan   pendapat rakyat dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.(3) Pemungutan pendapat   rakyat di luar negeri diadakan di tempat/gedung Perwakilan Republik Indonesia   dan dilakukan pada tanggal yang sama sesuai dengan pemungutan pendapat rakyat   di dalam negeri.(4) Tempat pemungutan pendapat   rakyat diatur sedemikian rupa sehingga bagi Pemberi Pendapat Rakyat ada jaminan   untuk dapat menggunakan hak memberikan pendapat rakyat secara bebas dan rahasia.(5) Untuk pemungutan pendapat   rakyat digunakan surat pendapat rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat   (2), yang bentuk, isi, dan hal-hal lain mengenai surat pendapat rakyat diatur   dengan Peraturan Pemerintah.(6) Dalam pemungutan pendapat   rakyat, Pemberi Pendapat Rakyat membubuhkan tanda pada surat pendapat rakyat   untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Pennusyawaratan   Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15Pelaksanaan pemungutan pendapat   rakyat di tempat pemungutan pendapat rakyat diawasi oleh saksi-saksi. Pasal 16(1) Segera setelah pemungutan   pendapat rakyat berakhir, di tempat pemungutan pendapat rakyat diadakan penghitungan   pendapat rakyat.  (2) Pemberi Pendapat Rakyat boleh hadir untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan   pendapat rakyat.(3) Hasil penghitungan pendapat   rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada badan atau lembaga   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melalui jenjang Panitia Pelaksana   Referendum, setelah diadakan penjumlahan hasil penghitungan pendapat rakyat   oleh Panitia Pelaksana Referendum di tiap tingkat wilayah kerjanya masing-masing.(4) Hasil penghitungan pendapat   rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijumlah untuk seluruh daerah referendum,   terperinci menurut wilayah kerja Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Propinsi,   Kabupaten/Kotamadya, dan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.(5) Tata cara serta hal-hal   lain mengenai pemungutan dan penghitungan pendapat rakyat diatur dengan Peraturan   Pemerintah. BAB VI  PENETAPAN HASIL REFERENDUM DAN LAPORAN  KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 17(1) Hasil penghitungan pendapat   rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ayat (4) ditetapkan sebagai hasil   referendum.(2) Hasil referendum sebagaimana   dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan badan atau   lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Presiden   selaku pimpinan pelaksanaan referendum.(3) Tata cara penetapan   hasil referendum diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Pasal 18Rakyat dinyatakan menyetujui   kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945,   apabila hasil referendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menunjukkan bahwa   :a. sekurang-kurangnya 90%   (sembilan puluh persen) dari jumlah Pemberi Pendapat Rakyat yang terdaftar telah   menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat, danb. sekurang-kurangnya 90%   (sembilan puluh persen) dari Pemberi Pendapat Rakyat yang menggunakan haknya   tersebut menyatakan setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat   untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 19Presiden melaporkan hasil   referendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada Majelis Permusyawaratan   Rakyat. BAB VII  KETENTUAN PIDANA Pasal 20(1) Barang siapa dengan   sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri   orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemberi   Pendapat Rakyat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.(2) Barang siapa meniru   atau memalsu suatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini   diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam penyelenggaraan referendum,   dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat   sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima   tahun.(3) Barang siapa dengan   sengaja dengan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud dalam ayat   (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain   mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan   pidana penjara selama-lamanya lima tahun.(4) Barang siapa pada waktu   diselenggarakan referendum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji   menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memberikan   pendapat rakyat maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana   dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada   Pemberi Pendapat Rakyat yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji   berbuat sesuatu.(5) Barang siapa pada waktu   diselenggarakan referendum menurut Undang-undang ini melakukan suatu perbuatan   tipu muslimat yang menyebabkan pendapat rakyat seorang Pemberi Pendapat Rakyat   menjadi tidak berharga, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.(6) Barang siapa dengan   sengaja menggunakan hak memberikan pendapat rakyat menurut Undang-undang ini   dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya   lima tahun.(7) Barang siapa menggunakan   hak memberikan pendapat rakyat lebih dari pada yang ditetapkan menurut Undang-undang   ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.(8) Barang siapa dengan   sengaja mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu penyelenggaraan referendum   menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima   tahun.(9) Barang siapa pada waktu   dilaksanakan pemungutan pendapat rakyat menurut Undang-undang ini dengan sengaja   dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, menghalang-halangi seseorang   akan menggunakan haknya dengan bebas dan rahasia serta tidak terganggu, dipidana   dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.(10) Barang siapa pada waktu   diselenggarakan referendum menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan   pemungutan pendapat rakyat yang telah dilakukan, atau melakukan suatu perbuatan   tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan pendapat rakyat itu menjadi   lain daripada yang harus dinyatakan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya   lima tahun.(11) Dalam menjatuhkan pidana   atas perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), surat-surat   yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang   yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu,   dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang   itu bukan kepunyaan terpidana. Pasal 21(1) Seorang majikan yang   tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerjanya untuk menggunakan hak   memberikan pendapat rakyat tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekerja itu   tidak memungkinkan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan.(2) Seorang penyelenggara   referendum yang melalaikan kewajibannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya   tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah. Pasal 22(1) Tindak pidana sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 20 adalah kejahatan.(2) Tindak pidana sebagaimana   dimaksud dalam pasal 21 adalah pelanggaran. BAB VIII  KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23Apabila di suatu tempat   di dalam daerah referendum, sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata   terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain dalam pemungutan pendapat   rakyat yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan pendapat rakyat,   maka Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya yang   bersangkutan dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah setempat, dan di Perwakilan   Republik Indonesia di luar negeri, dapat mengadakan pemungutan pendapat rakyat   ulangan di tempat yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 24Apabila di suatu tempat   di dalam daerah referendum tidak dapat diselenggarakan referendum atau penyelenggaraannya   terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan,   segera diadakan referendum ulangan atau referendum susulan di tempat yang bersangkutan   dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB IX  KETENTUAN PENUTUP Pasal 25Pelaksanaan Undang-undang   ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 26Undang-undang ini mulai   berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,   memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran   Negara Republik Indonesia.  Disahkan di Jakarta  pada tanggal 18 Maret 1985  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  SOEHARTO<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 18 Maret 1985  MENTERI/SEKRETARIS NEGARA