Petisi Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967


Petisi kepada Presiden RI 
Petisi Pencabutan
Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera
No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967
tentang Masalah CINA

Dengan hormat,

Pertama-tama kami, keluarga kami, dan staf serta karyawan kantor LKBH "Wira
Dharma" mengucapkan: SELAMAT TAHUN BARU 2006, semoga tahun 2006 ini akan
membawa Bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemakmuran, kesejahteraan,
kedamaian dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa dalam kesempatan ini kami ingin memberitahukan kepada Bapak, selaku
Presiden Republik Indonesia, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 kami pernah
mengajukan PETISI mengenai Surat Edaran No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah CINA, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

Bahwa Isi Surat Edaran tersebut di atas mengenai penggantian istilah
Tionghoa/Tiongkok menjadi istilah CINA. Dimana Surat Edaran ini bertentangan
dengan:
Undang-Undang Dasar 1945:

 Penjelasan Pasal 26 ayat (1): Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 100 ayat (1): Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9,6 dan 3 anggota.
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

 Pasal 58 ayat (1): Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tanggal 29 Mei 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1956.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tanggal 23 September 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tanggal 18 Agustus 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Surat Edaran ini bersifat struktual, kebencian terhadap satu
golongan etnis tertentu dijelmakan dalam bentuk peraturan negara. Hal semacam ini pernah
terjadi di negara-negara:
Afrika Selatan: dengan regime apartheid-nya.
Regime Nazi Jerman: dengan anti-Yahudi-nya.
Amerika Serikat: dengan politik pemisahan kulit putih dan kulit hitam (segregation policy)
Australia: dengan peraturan White Colour yang anti Aborigin.
Bahwa Surat Edaran di atas sangat menyakitkan hati masyarakat Tionghoa
yang berjumlah +- 11.000.000 (sebelas juta) orang, yang
juga merupakan bagian dari anak bangsa Indonesia.
Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan PETISI
kepada Bapak, agar sudilah kiranya berkenan mencabut Surat Edaran yang
menyakitkan hati masyarakat Tionghoa tersebut, yang lahir, hidup, dan
meninggal di bumi Indonesia tercinta.

Marilah kita membangun negara Indonesia yang baru, berdaulat di bidang
politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang
kebudayaan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan bebas dari segala bentuk
diskriminasi.

Kami selalu berdoa agar semboyan-semboyan di bawah ini dapat dilaksanakan di
bawah pemerintahan Bapak:
Semboyan Bapak SBY: Discrimination: No, Kesetiakawanan Sosial: Yes.

Bentuk-bentuk kesetiakawanan sosial:
Yang kuat membantu yang lemah
Yang pintar membantu yang bodoh
Yang kaya membantu yang miskin
Yang berkuasa membantu yang tidak berkuasa
PBB mencanangkan Tahun 2001 sebagai Tahun Anti Rasisme, Diskriminasi
Rasial, Xenophobia dan intoleransi lainnya.
Maka itu keputusan Bapak sebagai Presiden R.I. untuk mencabut Surat Edaran
di atas akan meningkatkan citra, harkat dan martabat Bangsa dan Negara
Indonesia di mata dunia internasional.

Mendahului segala perhatian, kebijaksanaan dan bantun Bapak dengan ini kami
ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

KENG JOE HOK, SH

Surat yang sama juga dikirimkan kepada Yth.:

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Republik Indonesia

Puri Cikeas Indah No. 2

Gunung Putri - Bogor

Lampiran:
Surat kami Nomor 185/LKBH-WD/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004, Perihal
Petisi Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.
SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang masalah CINA.
Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal
28 Juni 1967.
Tajuk Rencana Surat Kabar KOMPAS, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2001
Jajak Pendapat Majalah Tempo, hari Sabtu tanggal 04 Februari 2001.
Antara Cina dan Tionghoa oleh A. DAHANA.

Lampiran: Judicial Review kepada MK 

Permohonan Pengujian atas

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera

No.SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967

tentang masalah CINA

terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama: Drs. EDDY SADELI, SH

Pekerjaan: Konsultan Hukum

Tempat tanggal lahir/ umur: Jakarta, 01 Januari 1940

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Buddha

Alamat: Jl. Kali Besar Timur No.3

Kelurahan: Pinangsia

Kecamatan: Tamansari

Kota: Jakarta Barat - 11150

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian
dan pengabdian Masyarakat Tionghoa di
Indonesia (LPPM-TI), berkedudukan di Jakarta -
selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini Pemohon ingin mengajukan permohonan kepada Bapak selaku Ketua
Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian terhadap Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967
tentang Masalah Cina yang dikeluarkan oleh:

- Presidium Kabinet Ampera/Pemerintah Republik Indonesia/Presiden
Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 9 Jakarta Pusat -
selanjutnya disebut TERMOHON.

Adapun Permohonan ini Pemohon ajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suatu organisasi masyarakat Tionghoa yang
didirikan pada tanggal 01 Agustus 2002 dengan maksud tujuan untuk
memperkenalkan sumbangsih etnis Tionghoa kepada masyarakat, bangsa, dan
Negara Indonesia sebagai pengabdian kepada Tanah Air sebagaimana tertuang
dalam Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Pendirian Lembaga yang
dibuat di hadapan Tio Jefferens Marannella, SH., Notaris/PPAT di Jakarta
(terlampir).

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Ayat (1): "Pemohon adalah pihak yang mengangap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat, atau;

d. Lembaga Negara.

3. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka kompetensi
Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sah secara hukum.

4. Bahwa mengenai alasan-alasan sebagai dasar Permohonan Pengujian
terhadap Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres. Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang
Masalah Cina yang ingin Pemohon sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa isi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.
Kab/6/1967 Tanggal 28 Juni 1967 tersebut diatas adalah mengenai penggantian istilah Tionghoa/Tiongkok
menjadi istilah "CINA".

b. Bahwa Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (baik yang
asli maupun hasil amandemen)

Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan:

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga
Negara."

Penjelasan Pasal 26 ayat (1):

"Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda peranakan
Tionghoa, dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik
Indonesia dapat menjadi warga negara".

Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menggunakan kata
istilah "TIONGHOA" dan bukan "CINA" sebagai istilah sebutan untuk suku
Tionghoa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 (berikut penjelasannya) tersebut di atas, maka Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967
tersebut telah BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950

Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(RIS) 1950 menyatakan:

"Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa dan Arab akan mempunyai wakil
dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6
dan 3 anggota".

3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950

Pasal 58 ayat (1) UUD sementara Republik Indonesia Tahun 1950 menyatakan:

"Golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa dan Arab akan mempunyai wakil dalam
Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9,6, dan 3
anggota".

c. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, Surat Edaran sebagaimana dimaksud juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, di antaranya:

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tanggal 29 Mei
1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang PENGHAPUSAN
BENTUK DISKRIMINASI RASIAL.

3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.

4). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

d. Bahwa di dunia ini terdapat 2 (dua) macam diskriminasi, yakni:
diskriminasi kultural dan diskriminasi struktural. Diskriminasi kultural
terjadi karena terdapat hubungan sosial antara individu dengan individu,
individu dengan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok
masyarakat. Sedangkan diskriminasi struktural adalah diskriminasi yang
dilakukan oleh Negara (Pemerintah) terhadap kelompok masyarakat minoritas
yang menjadi warga Negara-nya karena faktor ekonomis, politis, dan lain-lain
untuk mempertahankan kekuasaanya atau karena untuk mendapatkan bantuan
keuangan dari Negara lain.

e. Bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.Kab/6/1967
tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina termasuk diskriminasi yang
bersifat struktural. Kebencian terhadap satu golongan etnis tertentu
dijelmakan dalam bentuk peraturan negara. Hal semacam ini pernah terjadi di
negara-negara:

- Afrika Selatan: dengan regime apartheid-nya.

- Regime Nazi Jerman: dengan anti Yahudi-nya.

- Amerika Serikat: dengan politik pemisahan kulit putih dan
kulit hitam (segregation policy)

- Australia: dengan peraturan White Colour yang anti Aborigin.

f. Bahwa peraturan-peraturan yang bersifat diskriminasi struktural pada
negara-negara tersebut di atas telah lama dicabut oleh Pemerintahannya
masing-masing, hanya tinggal Negara Republik Indonesia yang belum mencabut
peraturan yang bersifat diskriminasi struktural tersebut.

g. Bahwa Surat Edaran tersebut sangat menyakitkan hati masyarakat
Tionghoa yang jumlahnya lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penduduk
Indonesia yang juga merupakan bagian dari anak bangsa.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan
Permohonan kepada Bapak, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan
untuk memberikan Putusan dengan aman putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera
No.SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28
Juni 1967 tentang Masalah Cina tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;

4. Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia (Termohon) untuk
mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.Kab/6/1967
tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina tersebut dalam jangka waktu 1
(satu) bulan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Dengan iringan ucapan terima kasih,

Hormat kami,

Drs. EDDY SADELI, SH

Lampiran:

a. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.SE.06/Pres.Kab/6/1967
tanggal 28 Juni 1967

b. Tajuk Rencana Surat Kabar KOMPAS, hari Kamis, tanggal 25 Januari
2001

c. Jajak Pendapat Majalah TEMPO, hari Sabtu , tanggal 04 Februari 2001

d. Artikel Majalah GATRA, judul: "Antara Cina dan Tionghoa" oleh A.
DAHANA, tanggal 07 November 2001

e. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Sementara Tahun
1950

g. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Sementara Tahun 1950

h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

j. Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Pendirian Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa di Indonesia (LPPM-TI)

Lampiran: Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 6 Tahun 1967

Lampiran: Imlek Tahun 2001 Membuka Peluang Baru bagi Masyarakat Keturunan Tionghoa 

TAJUK RENCANA Kompas, 25 Januari 2001

Imlek atau Tahun Baru Tionghoa 2001 dinyatakan sebagai hari libur
fakultif. Belum diterima sebagai hari libur nasional seperti yang
diaspirasikan, tetapi sudahlah maju satu langkah bahwa Imlek hari libur
fakultif.

Tampilnya barongsai sejak kampanye Pemilihan Umum 1999 menandai
kebangkitan masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Diikuti oleh munculnya
beberapa surat kabar berbahasa Tionghoa serta hadirnya kursus-kursus bahasa.

Pemakaian istilah Tionghoa masih campur aduk. Istilah Tionghoa
semakin banyak digunakan, tetapi istilah Cina belum sekaligus ditanggalkan.
Sepanjang kita bisa mengamati, hal itu disebabkan oleh kebiasaan daripada
pertimbangan lain.

Namun, karena sejarah pemakaian istilah itu sarat oleh pertimbangan
sosial politik, kita berpendapat agar lambat laun lebih seragam pemakaiannya
secara resmi. Jika sebagai pertanda berlakunya demokrasi yang menghormati
persamaan martabat manusia, persamaan warga Indonesia serta pluralisme
Indonesia, hidup dan dipakai lagi istilah Tionghoa, baik sebutan itu yang
dipakai resmi dan sejauh mungkin dimasyarakatkan.

Sebaiknya perlu juga dipahami, jika penggunaan yang masih campur
aduk, hal itu menurut hemat kita lebih disebabkan oleh kebiasaan
sehari-hari. Bukan karena ingin mempertahankan konotasi negatif dan
degragatif yang sempat terkandung istilah itu.

KITA mendekatinya lebih komprehensif. Komitmen prodemokrasi,
promartabat manusia dan hak-hak asasinya, pro-asas hukum, persamaan dan
keadilan membuka peluang untuk kebangkitan kembali pluralisme Indonesia
dalam kesetaraan tanpa diskriminasi.

Baik di dalam maupun di luar negeri, dihormati dan dilindunginya
pluralisme, setara tanpa diskriminasi itulah yang masih tetap dihargai dan
dipercayai, tatkala penghargaan dan kepercayaan terhadap bidang-bidang lain
pemerintahan terus merosot.

Perjalanan sejarah acapkali unik. Kerusuhan medio Mei 1998 yang
menimpa masyarakat keturunan, justru ikut membangkitkan kesadarannya untuk
bangkit dan mengambil nasib tangan sendiri. Ada semacam kebangkitan
kesadaran diri bahwa mereka sebagai warga negara Indonesia sama-sama
memiliki hak dan kewajiban seperti saudara-saudara sebangsa lainnya.

Kebangkitan itu bersama tibanya dengan perubahan atau penyegaran
kembali visi, prinsip, dan jati diri Indonesia Merdeka seperti yang
diperjuangkan oleh pergerakan nasional dan diletakkan dasarnya oleh para
Bapak Pendiri, Founding Fathers.

Masyarakat keturunan bangkit berekspresi diri melalui identitasnya
dalam kesenian, kebudayaan, dan sosial politik. Bahkan dibentuk beberapa
partai politik. Sungguh suatu kebangkitan kesadaran yang sebagai fenomena,
sekaligus merangsang pemikiran lebih jauh.

PEMIKIRAN lebih jauh itulah yang kita coba dialogkan. Keunggulan
dan kelebihan masyarakat majemuk, diantaranya terletak pada potensi,
kemampuan, dan pengalaman masing-masing kelompok untuk berkontribusi bagi
kesejahteraan seluruh bangsanya.

Terutama karena posisi dan pengalaman sejarahnya sejak zaman VOC,
masyarakat Tionghoa memiliki kelebihan dalam sebutlah sense of business
serta kesadaran ekonomi dengan segala implikasinya dan konotasinya yang
positif maupun yang negatif.

Krisis ekonomi serta penggantian pemerintah tahun 1998 akhirnya
membuka jelas sebab musabab krisis. Terbentang posisi dan peranan
bisnis-bisnis besar yang dikenal sebagai konglomerat dan umumnya dimiliki
oleh warga keturunan.

Memang kita harus fair. Salah guna secara luar biasa oleh para
konglomerat itu bukan hasil bertepuk sebelah tangan, tetapi buah tepuk dua
belah tangan, kolusi, binis dan penguasa. Bahkan bisa ditambahkan, karena
perlindungan sosial dan hukum di negeri kita lemah, usaha yang beranjak
lumayan, apalagi besar, memerlukan perlindungan lain. Perlindungan itu
ditemukan pada lingkungan penguasa.

Akan tetapi, bagaimana juga, konglomerat itu juga bertanggung jawab
dan wajib bertanggung jawab.

INILAH pemikiran yang terus-menerus mendesak. Marilah kita buat
garis yang jelas dan tegas. Konglomerat yang bertanggung jawab dan melanggar
hukum kemarin harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum tanpa
diskriminasi.

Sementara itu, dengan menarik garis tegas, kita mulai baru. Kita
itu siapa? Pemerintah dan para pejabat pemegang kekuasaan dan wewenang
baru. Tinggalkan dan tanggalkan kultur dan sikap bahwa kekuasaan adalah
privilege seperti dalam kekuasaan dan struktur feodal. Oleh karena itu,
korupsi dan kolusi itu sah-sah saja.

Apa moralitas legitimasi rezim baru, jika misalnya, mengulangi lagi
apa yang kita kecam pada rezim lama bahkan yang menyebabkan rezim lama jatuh?

Kita itu siapa? Kita juga kita, masyarakat, termasuk masyarakat
keturunan, termasuk para penguasa. Harus kita jadikan reformasi sekarang ini
peluang untuk berbisnis, membangun ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat secara bersih, bebas KKN, secara adil, secara bertanggung jawab
sosial. Sebab kita saudara berbangsa: Tidak bermakna jika kemajuan dan
kemakmuran bukanlah kemajuan dan kemakmuran bersama.

KITA, hargai kebijakan pemerintah yang semakin membuka peluang
sosial, politik dan hukum, sehingga masyarakat keturunan duduk dan berdiri
setara tanpa bentuk diskriminatif apapun, sebagai sesama warga bangsa dan
negara.

Merupakan perkembangan yang menggairahkan ; bangkitnya lagi
kesadaran keturunan untuk berekspresi diri secara sepenuh-penuhnya sebagai
warga negara dan warga masyarakat Indonesia.

Semua pihak terpanggil memberikan kontribusi kepada kemajuan dan
kesejahteraan bangsa dan negara. Kita bangkitkan lagi kegiatan dan usaha
bisnis serta ekonomi. Tetapi, sesuai dengan pelajaran dari pengalaman tidak
adil kemarin dan sesuai dengan komitmen reformasi , bisnis, dan ekonomi
haruslah kita bangun dengan visi, prinsip serta praktik yang bebas KKN, yang
fair dan adil dan yang wajib itu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Sangat besar harapan serta upaya untuk terselenggaranya
pemerintahan serta penggunaan wewenang dan kesempatan yang tidak lagi korup,
yang tidak lagi KKN, yang tidak diskriminatif.

Seiring dengan kesetaraan posisi dan peranannya sebagai sesama
warga bangsa, tanggung jawab masyarakat Indonesia keturunan juga semakin
besar.

Lampiran: Jajak Pendapat Majalah: Tempo, No. 48/XXIX 

1. Apakah Anda setuju tahun baru Imlek dijadikan hari libur nasional?

Jawaban responden:

- Ya: 59%

- Tidak: 41%

2. Apakah Anda setuju penyebutan nama Cina dikembalikan menjadi Tionghoa-Tiongkok?

- Ya: 54%

- Tidak: 46%

3. Apakah Anda setuju komunitas Tionghoa menggunakan bahasa mereka sendiri untuk komunikasi sehari-hari?

Jawaban responden:

- Ya: 22%

- Tidak: 78%

4. Apakah Anda setuju pemerintah membubarkan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi komunitas etnis Tionghoa?

Jawaban responden:

- Ya: 44%

- Tidak: 55%

5. Bagaimana minat Anda untuk menonton pertunjukkan budaya Tionghoa semacam barongsai?

Jawaban responden:

- Sangat tinggi: 3%

- Tinggi: 8%

- Biasa: 65%

- Rendah: 17%

- Sangat Rendah: 7%

6. Apakah Anda keberatan bila salah satu saudara dekat Anda menikah dengan warga Tionghoa?

Jawaban responden:

- Keberatan: 58%

- Tidak keberatan: 42%

7. Bila keberatan, mengapa Anda menjawab demikian?

Jawaban responden:

- Karena perbedaan ras: 42%

- Karena perbedaan agama: 37%

- Tidak menjawab: 24%

8. Bila tidak mengapa Anda menjawab demikian?

Jawaban responden:

- Asalkan satu agama: 43%

- Sudah suratan takdir/jodoh: 30%

- Untuk menyatukan budaya: 17%

- Menjalankan kepercayaan masing-masing: 6%

- Kedudukan manusia sama dimata Tuhan: 1%

- Tidak menjawab: 24%

Lampiran: Antara Cina dan Tionghoa 

Oleh: A. DAHANA (Gatra, 7 Nop, 1998)

Perubahan politik pada akhir Mei lalu, yang mengakibatkan tumbangnya
pemerintahan Orde Baru, didahului dengan rangkaian kerusuhan sosial. Salah
satu ekses paling menonjol dari kerusuhan sosial itulah adalah gelora
rasialisme antiminoritas Tionghoa yang diwarnai dengan kekerasan dan ancaman
terhadap keselamatan fisik dan harta benda mereka.

Dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru dan terbukanya paradigma politik
baru, timbul tuntutan dari minoritas Tionghoa agar mereka diperlakukan dan
diberi hak-hak—khususnya hak politik—yang sama dengan warga negara
Indonesia lainnya. Yang menarik, mereka menuntut dipulihkannya istilah
"Tionghoa" untuk menyebut kelompok mereka.

Lebih dari 30 tahun, penggunaan istilah Tionghoa ditabukan pemerintahan Orde
Baru dengan sebuh peraturan khusus berupa Surat Edaran Presidium Kabinet
Ampera RI Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967. Isinya, melarang penggunaan istilah
"Tionghoa" dan menggantinya dengan istilah "Cina".

Dengan konskuen, instruksi itu dijalankan. Sebutan "Republik Rakyat
Tiongkok" (RRT) diganti dengan "Republik Rakyat Cina", walaupun Beijing
ngedumel. Setelah normalisasi hubungan kedua negara, banyak perjanjian
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT yang mengharuskan adanya MOU
(memorandum of understanding) ditulis dalam bahasa Mandarin dan bahasa
Inggris, karena pihak RRT keberatan atas penggunaan istilah "Cina". Kalaupun
bahasa Indonesia digunakan, khusus untuk mengacu ke [negara RRT] dipakai istilah
kompromi "China", ejaan yang tak ada dalam kosakata bahasa Indonesia.

Beberapa tahun silam, penanggungjawab sebuah majalah berita dipanggil dan
ditegur oleh instansi keamanan, karena menggunakan kata "Tionghoa" dan
"Tiongkok" untuk mengacu ke golongan etnis Tionghoa dan daratan China. Pada
tahun 1992, delegasi sebuah universitas negeri yang datang ke Beijing, atas
undangan Pemerintah RRC, mendapat matlamat (briefing) khusus dari Duta Besar
RI di sana, untuk tak ragu menggunakan istilah "Cina". Padahal, sebagian
anggota masyarakat etnik Tionghoa, terutama generasi tuanya, mereka merasa
kurang sreg lantaran menganggap istilah itu sebagai penghinaan terhadap
mereka.

Lalu, sebutan mana yang paling cocok? Kata "Cina", kalau mengacu pada ilmu
asal kata (etimologi), sebenarnya tak mengandung arti hinaan. Kata itu
berasal dari Qin, nama dinasti yang pada tahun 221 sebelum Masehi untuk
pertama kalinya dalam sejarah China berhasil mempersatukan negeri itu,
setelah tercerai-berai menjadi negara kecil yang saling berperang selama
lebih dari dua abad.

Kata Tionghoa adalah transliterasi dari kata dalam bahasa Mandarin,
Zhonghua, dan biasanya penggunaanya tak berdiri sendiri. Jadi, istilah
"orang Tionghoa" terjemahan Mandarinnya adalah "Zhongguoren". "Zhongguo" secara
harfiah berarti "Negeri di Tengah (Dunia)", sebutan yang dipakai orang
Tionghoa untuk menyebut negara asal mereka.

Tapi penggunaan kata "Tionghoa" atau "Zhonghua" untuk menyebut golongan etnis
Tionghoa bisa diasosiasikan bahwa mereka masih punya hubungan batin dengan
"negeri leluhur" mereka yakni China ("Zhongguo"). Baik RRT di daratan China
maupun Republik China (Republic of China—ROC) di Taiwan sama-sama
menggunakan istilah "Zhonghua" dalam menyebut negara mereka. RRT menamakan
dirinya "Zhonghua Renmin Gongheguo", sedangkan ROC Taiwan menamakan dirinya
"Zhonghua Minguo".

Maka, kalau berpijak pada etimologi, istilah yang netral adalah "Cina".
Sayangnya, Istilah ini terlanjur berkonotosi buruk lantaran sering dikaitkan dengan hal-hal buruk golongan
etnis Tionghoa. Maklumlah, kalau "Cina" sering diikuti dengan kata lain yang
degeneratif seperti "Cina loleng" atau "Cina mindring".

Pada seminar mengenai golongan etnis minoritas Tionghoa di kampus
Universitas Indonesia belum lama ini, Dr. Leo Suryadinata, pakar terkemuka
masalah etnis Tionghoa, mengatakan bahwa istilah "Cina" digunakan untuk
mengacu pada sekelompok orang yang berperilaku buruk, sedangkan yang
berperilaku baik itu "bukan Cina". Di negara jiran Singapura dan Malaysia,
kata "Cina" masih dipakai, dan sama sekali tak mengacu pada hinaan atau
cemoohan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, di Asia Tenggara ada kecenderungan untuk
menggunakan kata "Huaren" (secara harfiah berarti "orang Hua") atau "Huayi"
("keturunan Hua") untuk mengacu kegolongan etnis Tionghoa. Taiwan dan RRT juga
menggunakan kedua kata itu untuk menyebut masyarakat etnis Tionghoa yang
tinggal di luar negeri dan sudah tak menjadi warga negara mereka.

Dalam pada itu, muncul juga kecenderungan untuk megindonesiakan sebutan
terhadap golongan etnis Tionghoa dengan menggunakan istilah "nonpribumi".
Kata itu digunakan sebagai lawan dari istilah "pribumi", yang sebenarnya
merupakan panggilan degeneratif, karena itu terjemahan dari istilah dalam
bahasa Belanda, inlanders, yang mengandung hinaan pada penduduk asli
Indonesia. Ada lagi istilah salah kaprah, seperti "warga negara Indonesia
keturunan", bahkan istilah "Cina perantauan" ("Huaqiao" atau "Hoakiao"), yang
dengan samar menunjukkan bahwa etnis Tionghoa berada di luar jalur utama
mainstream masyarakat Indonesia.

Setelah menderetkan istilah-istilah itu, mana yang akan kita pakai? Kalau
para saudara kita yang keturunan Tionghoa ingin disebut Tionghoa, apa
salahnya jika kita menggunakan istilah itu, walaupun secara etimologi tak
tepat. Bukankah ada petuah "Panggillah seseorang dengan sebutan yang baik!"
Sebutan baik itu bisa diartikan dengan panggilan yang tak menyinggung
perasaan mereka.

Tak usah ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan istilah seperti Surat
Edaran Tahun 1967, yang menunjukkan sikap emosional hubungan dengan tuduhan
bahwa RRT dan organisasi kiri "Baperki" terlibat dan mendukung G.30.S/PKI.

Pranala luar 
 https://groups.yahoo.com/neo/groups/budaya_tionghua/conversations/topics/21538

Hasil
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014

Rasialisme di Indonesia