Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 1950 
TENTANG 
PERATURAN TAMBAHAN PERJALANAN KELUAR NEGERI 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Menimbang: 
a. 
Bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan dalam
 "Peraturan perjalanan ke luar 
negeri" yang sekarang berlaku (Staatsblad 1916 No.6
05 seperti kemudian telah diubah dan 
ditambah beberapa kali); 
b. 
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peru
bahan ini perlu segera diadakan. 
Menimbang pula: 
Bahwa Senat tidak bersidang. 
Mengingat: 
Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 192 Konstitusi Sementa
ra Republik Indonesia Serikat. 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN TAMBAHAN PE
RJALANAN KE LUAR 
NEGERI 
Pasal 1 
Dengan menyimpang seperlunya, akan tetapi dengan ti
dak mengurangi ketentuan-ketentuan yang 
lain dari "Peraturan perjalanan ke luar negeri" (St
aatsblad 1916 No.605, sebagai kemudian telah 
diubah dan ditambah beberapa kali), maka perjalanan
 dari Indonesia ke Nederlands atas biaya 
Negeri, hanya dapat diberikan kepada: 
a. 
pegawai-pegawai yang pada saat penyerahan kedaul
atan mempunyai kebangsaan Belanda, 
selama mereka mempunyai kebangsaan ini; 
b. 
pegawai-pegawai bukan warga negara Indonesia, ya
ng pada saat penyerahan kedaulatan 
pada asasnya mempunyai hak atas perjalanan yang dim
aksudkan di sini, selama mereka 
tidak menjadi warga negara Indonesia; 
c. 
pegawai-pegawai pensiunan yang mempunyai kebangs
aan termaksud dalam a dan b; 
d. 
anggota-anggota keluarga dari pegawai-pegawai te
rsebut dalam a, b dan c, selama mereka 
tidak menjadi warga negara Indonesia; 
e. 
anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pegawai-
pegawai tersebut dalam a, b dan c., 
karena meninggal dunia, selama mereka tidak menjadi
 warga negara Indonesia. 
Pasal 2 
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari s
esudah diumumkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer
intahkan pengumuman Undang-undang 
darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia Serikat. 
Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 28 Juni 1950 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
Ttd. 
SOEKARNO. 
PERDANA MENTERI 
Ttd. 
MOHAMMAD HATTA. 
Diumumkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 30 Juni 1950 
MENTERI KEHAKIMAN 
Ttd. 
SOEPOMO. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 39