Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam 
rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya 
guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

Mengingat : 

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
4. Kementerian Sekretariat Negara; 
5. Kementerian Dalam Negeri; 
6. Kementerian Luar Negeri; 
7. Kementerian Pertahanan; 
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
9. Kementerian Keuangan; 
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 
11. Kementerian Perindustrian; 
12. Kementerian Perdagangan; 
13. Kementerian Pertanian; 
14. Kementerian Kehutanan; 
15. Kementerian Perhubungan; 
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
18. Kementerian Pekerjaan Umum; 
19. Kementerian Kesehatan; 
20. Kementerian Pendidikan Nasional; 
21. Kementerian Sosial; 
22. Kementerian Agama; 
23. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
25. Kementerian Riset dan Teknologi; 
26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
27. Kementerian Lingkungan Hidup; 
28.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 
32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
33. Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga. 

Pasal 2

Kementerian Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. 

Pasal 3 

Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : 

a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. 

BAB II

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kementerian Koordinator terdiri atas : 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

Pasal 6

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi : 

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan 
di bidangnya; 

b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 

c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b; 

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya; 

e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan 

f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. 

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8 

Susunan organisasi Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur : 

a. pemimpin, yaitu Menteri Koordinator; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian koordinator; 
c. pelaksana, yaitu deputi kementerian koordinator; dan 
d. pengawas, yaitu inspektorat. 

Paragraf 2

Unsur Pemimpin

Pasal 9

Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin Kementerian 
Koordinator sesuai dengan bidang tugas Kementerian Koordinator. 

Paragraf 3

Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 10 

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 

(2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris 
Kementerian Koordinator. 

Pasal 11

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian 
Koordinator. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator; 
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian 
Koordinator; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip 
dan dokumentasi Kementerian Koordinator; 
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja 
sama, dan hubungan masyarakat; 
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
bantuan hukum; 
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. 

Pasal 13 

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. 
(2) Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian. 
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 
(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. 

Paragraf 4

Unsur Pelaksana

Pasal 14

(1) Deputi Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 
(2) Deputi Kementerian Koordinator dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 15 

(1) Deputi Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Kementerian Koordinator secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Deputi Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi : 

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan 
di bidangnya; 
b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 
kebijakan di bidangnya; 
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 
kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator 
sesuai dengan bidangnya. 

Pasal 17 

(1) Jumlah Deputi Kementerian Koordinator ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. 
(2) Deputi Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten Deputi. 
(3) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbidang. 

Paragraf 5 

Unsur Pengawas 

Pasal 18 

(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. 
(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

Pasal 19 

(1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Kementerian Koordinator. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Menteri Koordinator; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. 

Pasal 21 

Inspektorat membawahkan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Paragraf 6 

Staf Ahli 

Pasal 22 

(1) 
Menteri Koordinator dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu 
kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Koordinator. 
(2) 
Menteri Koordinator dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) Staf 
Ahli. 
(3) 
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Kementerian Koordinator. 
(4) 
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri 
Koordinator mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. 

BAB III 

KEMENTERIAN 

Bagian Kesatu 

Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan
Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 23 

Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur 
Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang Ruang 
Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a dan huruf b terdiri atas : 

1. 
Kementerian Dalam Negeri; 
2. 
Kementerian Luar Negeri; 
3. 
Kementerian Pertahanan; 
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
5. Kementerian Keuangan; 
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 
7. Kementerian Perindustrian; 
8. Kementerian Perdagangan; 
9. Kementerian Pertanian; 
10. Kementerian Kehutanan; 
11. Kementerian Perhubungan; 
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
14. Kementerian Pekerjaan Umum; 
15. Kementerian Kesehatan; 
16. Kementerian Pendidikan Nasional; 
17. Kementerian Sosial; 
18. Kementerian Agama; 
19. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; dan 
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 24 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 25 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Pasal 26 

(1) 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
angka 1, angka 2, dan angka 3, menyelenggarakan fungsi : 
a. 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 
b. 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan 
d. 
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
angka 4 sampai dengan angka 20, menyelenggarakan fungsi : 
a. 
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 
bidangnya; 
b. 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 
d. 
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan kementerian di daerah; dan 
e. 
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 27 

(1) 
Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur : 
a. 
pemimpin, yaitu Menteri; 
b. 
pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 
c. 
pelaksana, yaitu direktorat jenderal; 
d. 
pengawas, yaitu inspektorat jenderal; 
e. 
pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan 
f. 
pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar 
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) 
Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas unsur : 
a. 
pemimpin, yaitu Menteri; 
b. 
pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 
c. 
pelaksana, yaitu direktorat jenderal; 
d. 
pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan 
e. 
pendukung, yaitu badan dan/atau pusat. 
(3) 
Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memiliki unsur 
pelaksana tugas pokok di daerah. 

Paragraf 4 

Unsur Pemimpin 

Pasal 28 

Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian sesuai dengan 
bidang tugas Kementerian. 

Paragraf 5
Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 29 

(1) 
Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 
(2) 
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 30 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 
Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. 
koordinasi kegiatan Kementerian; 
b. 
koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian; 
c. 
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip 
dan dokumentasi Kementerian; 
d. 
pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja 
sama, dan hubungan masyarakat; 
e. 
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
bantuan hukum; 
f. 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
g. 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

Pasal 32 

(1) 
Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. 
(2) 
Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. 
(3) 
Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Paragraf 6 

Unsur Pelaksana 

Pasal 33 

(1) 
Direktorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 
(2) 
Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 34 

Direktorat Jenderal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. 

Pasal 35 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. 
perumusan kebijakan Kementerian di bidangnya; 
b. 
pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidangnya; 
c. 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya; 
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan 
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 

Pasal 36 

(1) Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan 
dan beban kerja. 
(2) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan 
paling banyak 5 (lima) Direktorat. 
(3) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Bagian, dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 
(4) Direktorat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 
1 (satu) Subbagian Tata Usaha. 
(5) Subdirektorat terdiri atas 2 (dua) Seksi. 

Paragraf 7 

Unsur Pengawas 

Pasal 37 

(1) 
Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 
(2) 
Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. 

Pasal 38 

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern 
di lingkungan Kementerian. 

Pasal 39 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; 
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Menteri; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 

Pasal 40 

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal 
dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat. 
(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian. 
(3) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Paragraf 8 

Unsur Pendukung 

Pasal 41 

(1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. 
(3) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
melalui Sekretaris Jenderal. 
(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal 42 

Badan dan/atau Pusat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidangnya dan/atau pengembangan sumber daya 
manusia dan/atau pengelolaan data dan informasi dan/atau kegiatan lain 
dalam rangka pemberian dukungan pemikiran dan rekomendasi, serta 
peningkatan kapasitas sumber daya di lingkungan Kementerian. 

Pasal 43 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 
Badan dan/atau Pusat menyelenggarakan fungsi: 

a. 
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidangnya; 
b. pelaksanaan tugas di bidangnya; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidangnya; dan 
d. 
pelaksanaan administrasi Badan dan/atau Pusat. 

Pasal 44 

(1) 
Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) 
Pusat/Biro. 
(2) 
Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan 
Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 
(3) 
Pusat/Biro terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat 
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang/Bagian, dan masingmasing Bidang/Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbidang/Subbagian. 
(4) 
Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat 
kedudukan Sekretariat Badan terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata 
Usaha atau Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 2 (dua) Subbagian, 
dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri 
atas 2 (dua) Subbidang. 

Pasal 45 

(1) 
Jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. 
(2) 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian Tata 
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri 
atas paling banyak 3 (tiga) Bidang. 
(3) 
Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 
(4) 
Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

Paragraf 9 

Staf Ahli 

Pasal 46 

(1) 
Menteri dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan 
dalam susunan organisasi Kementerian. 
(2) 
Menteri dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli. 
(3) 
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. 
(4) 
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri 
mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. 

Bagian Kedua 

Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan
Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan
Sinkronisasi Program Pemerintah

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 47 

(1) 
Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam 
Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri 
atas: 

1. 
Kementerian Sekretariat Negara; 
2. 
Kementerian Riset dan Teknologi; 
3. 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
4. 
Kementerian Lingkungan Hidup; 
5. 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 
6. 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 
7. 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 
8. 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 
9. 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 
10. 
Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
11. 
Kementerian Pemuda dan Olah Raga. 

(2) 
Ketentuan mengenai Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) angka 1, diatur tersendiri dengan Peraturan 
Presiden. 

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 48 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 49 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. 
perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 
b. 
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
c. 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya; dan 
d. 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 51

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas unsur: 

a. pemimpin, yaitu Menteri; 
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian; 
c. pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan 
d. pengawas, yaitu inspektorat kementerian. 

Paragraf 4 

Unsur Pemimpin 

Pasal 52 

Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian sesuai dengan 
bidang tugas Kementerian. 

Paragraf 5 

Unsur Pembantu Pemimpin

Pasal 53 

(1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 
(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian. 

Pasal 54 

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 

Pasal 55 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi kegiatan Kementerian; 
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip 
dan dokumentasi Kementerian; 
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; 
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

Pasal 56 

(1) Sekretariat Kementerian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. 
(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. 
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 
(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri 
atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. 

Paragraf 6 

Unsur Pelaksana 

Pasal 57 

(1)Deputi Kementerian berada di bawah dan 
kepada bertanggung jawab  Menteri.
(2)Deputi Kementerian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 58 

(1) Deputi Kementerian mempunyai tugas menyiapkan perumusan 
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Deputi Kementerian secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Kementerian. 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 
(1), Deputi Kementerian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidangnya; 
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 
kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan 
d. 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan 
bidangnya. 

Pasal 60 

(1) Jumlah Deputi Kementerian ditentukan sesuai dengan kebutuhan 
dan beban kerja. 
(2) Deputi Kementerian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten 
Deputi. 
(3) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang, dan 
masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbidang. 

Paragraf 7 

Unsur Pengawas 

Pasal 61 

(1) Inspektorat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. 
(2) Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur. 

Pasal 62 

(1) Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Kementerian. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Inspektorat Kementerian secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Kementerian. 

Pasal 63 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(1), Inspektorat Kementerian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; 
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Menteri; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian. 

Pasal 64 

Inspektorat Kementerian terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Paragraf 8 

Staf Ahli 

Pasal 65 

(1) Menteri dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan 
dalam susunan organisasi Kementerian. 
(2) Menteri dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli. 
(3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Kementerian. 
(4) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri 
mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. 

Bagian Ketiga 

Lain-Lain 

Pasal 66 

(1) Pelaksana tugas pokok di daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah instansi vertikal yang dibentuk 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden. 
(2) Pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 67 

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis 
penunjang tertentu, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 secara selektif dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis. 
(2) Pedoman organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 
(3) Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi 
urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

BAB IV

WAKIL MENTERI

Pasal 68

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus, pada Kementerian tertentu dapat dibentuk jabatan Wakil 
Menteri. 

Pasal 69 

Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas 
membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. 

Pasal 70 

(1) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri. 
(2) Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan 
anggota Kabinet. 
(3) Pejabat karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai 
negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a. 

BAB V 

STAF KHUSUS MENTERI 

Pasal 71 

(1) Di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Menteri 
yang selanjutnya disebut Staf Khusus. 
(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada Menteri. 

Pasal 72 

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang 
tugas unsur-unsur organisasi Kementerian. 

Pasal 73 

(1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan 
unit organisasi di lingkungan Kementerian. 
(2) Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Sekretaris Kementerian 
Koordinator atau Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian. 

Pasal 74 

(1) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(2) Staf Khusus dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai 
negeri. 
(3) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 75 

(1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan 
dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa 
kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. 

(2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus tetap 
menerima gaji sebagai pegawai negeri. 

(3) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus dinaikkan 
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang 
pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 76 

(1) Pegawai negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya 
sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan 
dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai 
batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 77 

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setinggitingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. 

Pasal 78 

(1) 
Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan 
Menteri yang bersangkutan. 

(2) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya 
tidak diberikan pensiun dan uang pesangon. 

Pasal 79 

Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat 
Kementerian Koordinator atau Sekretariat Jenderal atau Sekretariat 
Kementerian. 

Pasal 80 

Segala biaya bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 81 

Menteri Koordinator dan Menteri dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, wajib bekerja sama di bawah pimpinan Presiden. 

Pasal 82 

Menteri Koordinator dan Menteri dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur. 

Pasal 83 

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan 
melalui : 

a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi 
gabungan antar Menteri Koordinator; 

b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri 
Koordinator sesuai dengan kebutuhan; 

c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan 
lembaga lain yang terkait. 

(2) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara 
berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 84 

(1) Menteri Koordinator melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi 
kepada Presiden. 

(2) Menteri Koordinator menindaklanjuti hasil rapat koordinasi, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau pimpinan 
lembaga lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

Pasal 85 

Menteri Koordinator dapat meminta Menteri di luar bidang 
koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Kementerian 
Koordinator. 

Pasal 86 

Semua unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya 
masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian sendiri, maupun 
dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait. 

Pasal 87 

Semua unsur di lingkungan Kementerian wajib menerapkan sistem 
pengendalian intern di lingkungan masing-masing. 

Pasal 88 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 89 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 90 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di 
bawahnya. 

BAB VII 

ESELON, PENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN

Pasal 91

(1) Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris 
Jenderal, Sekretaris Kementerian, Deputi, Direktur Jenderal, 
Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural 
eselon I.a. 

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendahrendahnya eselon II.a. 

(3) Kepala Biro, Direktur, Asisten Deputi, Kepala Pusat, Inspektur, 
Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris 
Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah 
jabatan struktural eselon III.a. 

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah 
jabatan struktural eselon IV.a. 

Pasal 92 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural setinggitingginya eselon III.a. 

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang pada saat berlakunya Peraturan 
Presiden ini telah ditetapkan sebagai jabatan struktural eselon II.a 
atau eselon II.b tetap berlaku dan akan dilakukan evaluasi. 

Pasal 93 

(1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan. 

(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri yang bersangkutan. 

(3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh 
Menteri yang bersangkutan. 

BAB VIII 

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN 

Pasal 94 

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan 
oleh masing-masing Kementerian. 

Pasal 95 

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masingmasing Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 96 

Pada Kementerian dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu selain 
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 40, dan 
Pasal 64. 

Pasal 97 

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 32, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44, dan 
Pasal 45 dalam Peraturan Presiden ini, bagi Kementerian yang 
membidangi urusan luar negeri, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, 
keuangan, dan agama, jumlah unit organisasinya ditetapkan sebagai 
berikut : 

1. Kementerian Luar Negeri 

a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro, 
masing-masing Biro dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Subbagian. 

b. Inspektorat Jenderal terdiri atas : 

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas 
paling banyak 4 (empat) Subbagian; dan 

2) Inspektorat paling banyak 4 (empat), dan masing-masing 
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional Auditor. 

c. Direktorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Direktorat paling banyak 6 (enam), masing-masing Direktorat 
terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 
Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi. 

d. Badan terdiri atas : 
1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Pusat paling banyak 3 (tiga), masing-masing Pusat terdiri atas 
kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling 
banyak 5 (lima) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri 
atas paling banyak 4 (empat) Subbidang. 

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, masingmasing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

2. Kementerian Pertahanan 

a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro, 
masing-masing Biro dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
3 (tiga) Subbagian. 

b. Inspektorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 4 (empat) Subbagian; dan 

2) Inspektorat 
paling banyak 5 (lima), dan masing-masing 
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional Auditor. 

c. 
Direktorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Direktorat paling banyak 6 (enam), masing-masing Direktorat 
terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 
Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi. 

d. Badan terdiri atas : 
1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Pusat paling banyak 5 (lima), 
masing-masing Pusat terdiri 
atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang 
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, 
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
Subbidang. 

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro, 
masing-masing Biro dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Subbagian. 

b. Inspektorat Jenderal terdiri atas: 
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 4 (empat) Subbagian; dan 

2) Inspektorat 
paling banyak 6 (enam), dan masing-masing 
Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

c. Direktorat Jenderal terdiri atas : 

1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 4 (empat) Subbagian; dan 

2) Direktorat paling banyak 6 (enam), masing-masing Direktorat 
terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 
Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi. 

d. Badan terdiri atas : 
1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian, 
dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
Subbagian; dan 

2) Pusat paling banyak 4 (empat), masing-masing Pusat terdiri 
atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 
paling banyak 5 (lima) Bidang, dan masing-masing Bidang 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang. 

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, masingmasing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

4. Kementerian Keuangan 

a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro, 
masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian, 
dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Subbagian. 

b. Inspektorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 4 (empat) Subbagian; dan 

2) Inspektorat paling banyak 8 (delapan), 
dan masing-masing 
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional Auditor. 

c. Direktorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling 
banyak 4 (empat) Subbagian; 
2) Direktorat paling banyak 8 (delapan), masing-masing 
Direktorat terdiri atas paling banyak 6 (enam) Subdirektorat 
dan Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi; dan 

3) Direktorat Jenderal yang menangani fungsi di bidang pajak 
terdiri atas paling banyak 12 (dua belas) Direktorat. 

d. Badan terdiri atas : 
1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian, 
dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Subbagian; dan 

2) Pusat paling banyak 7 (tujuh), masing-masing Pusat terdiri 
atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 
paling banyak 5 (lima) Bidang, dan masing-masing Bidang 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang. 

3) Badan yang menangani fungsi di bidang pengawas pasar 
modal dan lembaga keuangan terdiri atas paling banyak 12 
(dua belas) Biro, masing-masing Biro terdiri atas paling 
banyak 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri 
atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. 

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang, 
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Subbidang. 

5. Kementerian Agama 

a. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro, 
masing-masing Biro dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) 
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

b. Inspektorat Jenderal terdiri atas : 
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Inspektorat paling banyak 5 (lima), dan masing-masing 
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional Auditor. 

c. Direktorat Jenderal terdiri atas: 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 
4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Direktorat paling banyak 6 (enam), masing-masing Direktorat 
terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) 
Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat 
terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi. 

d. Badan terdiri atas : 

1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian; dan 

2) Pusat paling banyak 5 (lima), masing-masing Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 
paling banyak 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri terdiri atas Bagian Tata Usaha yang terdiri atas paling 
banyak 3 (tiga) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, masingmasing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang. 

Pasal 98 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan 
tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Pasal 99 

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli 
tetap diberikan eselon I.a. 

Pasal 100 

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsi eselon I pada masing-masing Kementerian 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri yang 
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri 
yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi. 

Pasal 101 

(1) Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja 
Kementerian lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri yang 
bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi. 

(2) Salinan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden 
dan Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur 
negara dan reformasi birokrasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
setelah ditetapkan. 

Pasal 102 

(1) Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c yang sebelum berlakunya Peraturan Presiden 
ini melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan, dalam jangka 
waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan 
Presiden ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kecuali ditetapkan 
lain dengan undang-undang. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 103 

(1) 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh 
organisasi di lingkungan Kementerian Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2008 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan 
terbentuknya organisasi Kementerian secara terinci berdasarkan 
Peraturan Presiden ini. 
(2) 
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan 
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan 
Kementerian Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tetap melaksanakan 
tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali 
berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

Pasal 104 

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan 
Peraturan Presiden ini. 

Pasal 105 

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini diselesaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan 
Presiden ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 106 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 107 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 November 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO