Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1955. 
TENTANG 
PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI
 KEPADA PEGAWAI NEGERI. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang   
     bahwa   kekurangan   rumah-rumah   oleh   Pegawai   Negeri   pada   
khususnya  sangat  dirasakan  bahwa  berhubung  dengan  keadaan  
keuangan  Negara  pembangunan  rumah-rumah  untuk  pegawai-  
pegawai    sangat    terbatas    bahwa    salah    satu    jalan    untuk    
memberikan bantuan kepada pegawai-pegawai ialah memberikan 
kesempatan  kepada  mereka  untuk  membeli  rumah  Negeri,  dan  
dengan uang penjualan ini dibangunkan rumah-rumah baru untuk 
dibelinya 
Menimbang  Pula     :     bahwa  karena  keadaan-keadaan  yang  mendesak,  peraturan  ini  
perlu segera diadakan 
Mengingat  
     I.C.W.  (Stbl.  1925  No.  448)  Pasal  82  dan  96  Undang-Undang  
Dasar Sementara Republik Indonesia 
M E M U T U S K A N : 
I.  Mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1955 terhitung mulai 26 Agustus 1955. 
II. Menetapkan
              :     UNDANG-UNDANG    DARURAT    TENTAG    PENJUALAN        
RUMAH- RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI. 
Pasal 1. 
Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga  de
ngan  persetujuan  Menteri  Keuangan  dapat  
menjual    rumah-rumah    Negeri    termasuk    Golongan    III    sebagai    termaksud    pada    
"Burgerlijke  Woningregeling"  Staatsbla
d  1925  No.  48,  dengan  semua  perubahan  dan  
tambahannya   beserta   atau   tidak   beserta   
tanahnya   kepada   pegawai-pegawai   Negeri   
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut. 
Pasal 2. 
Penetapan  harga  rumah  dan  tanahnya  dilakukan  menurut  petunjuk-petunjuk  Menteri  
Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia, yang dibentuk oleh Menteri tersebut. 
Pasal 3. 
Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan de
ngan cara sewa-beli dengan jangka waktu 
paling  lama  20  tahun  dan  paling  pendek  5  tahun,  dengan  ketentuan  bahwa  angsuran  
pertama berjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah 
Pasal 4. 
Contoh  surat  perjanjian  sewa-beli  diteta
pkan  oleh  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  
Tenaga dan Menteri Keuangan. 
Pada surat perjanjian itu ditentukan antara lain: Selama rumah masih milik Negara 
rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli. 
Pasal 5. 
Untuk  sementara  diadakan  pembatasan  
bahwa  penjualan  dilakukan  hanya  kepada  
Pegawai Negeri, yang telah mempunyai waktu dinas sedikit-dikitnya 10 tahun. 
Pasal 6. 
Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap 
orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahka
n  pengundangan  Undang-Undang  Darurat  ini  
dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di : J A K A R T A . 
Pada tanggal   : 10 Oktober 1955 
            PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA 
          ttd 
             S U KA R N O 
Diundangkan:  
   pada tanggal 26 Oktober 1955. 
       MENTERI KEHAKIMAN, 
    MENTERI PEKERJAAN 
UMUM  
     DAN TENAGA, 
            ttd 
ttd 
      LOEKMAN WIRIADINATA       
        S U R O S O 
LEMBARAN NEGARA NO. 56 TAHUN 1955.-