Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 010/PUU-IV/2006
PUTUSAN

Nomor 010/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD 1945), yang diajukan oleh:

Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), berkantor di Jalan. Bunga Nomor 21
Matraman, Jakarta Timur 13140. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya
bernama A.H. WAKIL KAMAL, S.H., Tempat tanggal lahir Sumenep, 07 Juni 1971,
Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan
Bunga No. 21, Matraman, Jakarta Timur 13140, Telp. (021) 8583033,
Hp 08179876669, e-mail infomhi@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian UU
KPK terhadap UUD 1945 dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2006
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 16 Mei 2006 dengan registrasi
perkara Nomor 010/PUU-IV/2006. Permohonan tersebut oleh Pemohon telah
diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2006 dan disampaikan

�
melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2006, yang
mengemukakan sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang telah menghancurkan
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah merugikan
keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan
nasional. Bahwa Pemohon, Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) sejak
berdirinya, concern terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini
terakhir dibuktikan, Pemohon telah melaporkan kasus yang masih aktual,
yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sekertaris
Kabinet Sudi Silalahi berkaitan dengan katebelece renovoasi gedung KBRI di
Seoul yang dikenal dengan �SUDIGATE� itu kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi, akan tetapi kasus yang sudah terang benderang ini tidak
ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan yang tidak
jelas;
2. Berawal dari ketidak-percayaan Pemohon terhadap kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi, hal mana sejak terbentuknya sampai saat ini, tidak
ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam melaksananakan tugas dan fungsinya. Terlalu besar harapan
Masyarakat terhadap lembaga ini, kenyataannya masyarakat harus kembali
menelan pil pahit kekecewaan atas kinerjanya. Bahkan tindak pidana korupsi
semakin marak di Indonesia, dibuktikan dari hasil penelitian beberapa
lembaga internasional yang kredibel, masih menempatkan posisi Indonesia
sebagai salah satu negara terkorup di dunia;
3. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan berfungsi secara
efektif dan efesien, karena lembaga pemerintah baik kepolisian maupun
kejaksaan dipandang kurang mampu memberantas tindak pidana korupsi.
Faktanya masyarakat menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah
berjalan kurang lebih dua setengah tahun tidak lebih baik dibandingkan
dengan kinerja kepolisian maupun kejaksaan. Selama ini Komisi
Pemberantasan Korupsi hanya mampu menangkap koruptor kelas teri, dan
tidak punya nyali menangkap koruptor kelas kakap. Dengan tidak

�
ditindaklanjutinya kasus-kasus korupsi yang besar seperti halnya
pemeriksaan terhadap kekayaan keluarga Cendana, kasus dugaan kuat
penyuapan dalam penjualan tank Scorpion Inggris ke Indonesia yang diduga
melibakan Tutut putri sulung Soeharto, kasus-kasus di lingkaran Istana
Presiden seperti kasus �Sudigate� atau kasus dugaan korupsi percetakan
dokumen kependudukan yang melibatkan Menteri Dalam Negeri M. Ma�ruf,
kasus-kasus para penjahat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),
berlarut-larutnya penyelesaian kasus KPU, dugaan penyelewengan dana
tsunami Aceh yang berjumlah triliunan yang dilansir oleh BPK RI dan lain
sebagainya, menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuka hati untuk
memeriksa kasus-kasus korupsi. Bahkan cederung tebang pilih dalam
penanganan perkara, sehingga citra dan wibawa lembaga ini hancur serta
kepercayaan masyarakat sudah sampai pada titik nadir. Apa yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu memberikan efek jera
terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
4. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan bersifat
independen, namun masyarakat menilai pimpinan komisi saat ini diisi oleh
orang-orang yang diragukan kredibelitas, kapabilitas dan integritasnya.
Justru pimpinan komisi ini dianggap tidak independen, karena secara
individual mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Jika
kepemimpinan komisi ini tidak mampu melahirkan pendekar-pendekar hukum
berkualitas sekaliber Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH, atau Jenderal
Purnawirawan (Pol) Hoegeng (Allah yaharhuma), maka sudah tidak layak
lagi �makhluk KPK� ini dipertahankan;

5. Dalam konteks itu, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak
efektif dan efisien itu, secara hukum ketatanegaraan tidak jelas dan nyata-
nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum,
keadilan dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta
prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) sesuai
dengan ketentuan UUD 1945. Untuk itulah kami, Masyarakat Hukum
Indonesia (MHI) mengajukan Pengujian (Judicial Review) UU KPK tersebut;

Adapun hal-hal yang diajukan dalam permohonan hak uji materil ini adalah
sebagai berikut :

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

�
1. Bahwa permohonan dengan mengatasnamakan kepentingan publik dikenal
dalam doktrin hukum universal sebagai Organization Standing. Doktrin
Organization Standing tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi juga
telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia, seperti
Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan Hidup
dan lain sebagainya. Bahkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ditegaskan
bahwa �Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya�.
2. Bahwa Pemohon merupakan wadah berkumpulnya para aktivis, kalangan
akademisi dan praktisi hukum, orang-orang yang komitmen terhadap
penegakan supremasi hukum, guna turut serta melakukan upaya
pembangunan sistem dan penegakan hukum di Indonesia dan melakukan
upaya advokasi serta melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang
termarjinalkan (vide Pasal 8 Akta Perubahan Anggaran Dasar);
3. Bahwa Pemohon di antaranya bertujuan untuk memperjuangkan dan
mendorong pembaharuan sistem dan penegakan hukum, memberikan
pembelaan terhadap masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum terkait
dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas
untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan meningkatkan
kerjasama dalam mendorong pembaharuan sistem hukum dan penegakan
hukum secara demokratis, serta bertujuan melakukan juga upaya-upaya
hukum berupa legal standing atau judicil review (hak uji materil) terhadap
keputusan maupun kebijakan pemerintah secara umum maupun lembaga-
lembaga negara lainnya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
hukum dan demokrasi, atau yang bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat (vide Pasal 9 Akta Perubahan Anggaran Dasar);
4. Bahwa Pemohon dalam Anggaran Dasarnya juga telah mencantumkan
perwujudan tujuan organisasi, di antaranya dapat melaksanakan kegiatan
untuk terlibat dalam melakukan upaya hukum baik berupa legal standing
maupun judicial review (hak uji materil). Kegiatan ini jelas disebutkan dalam
Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar yang menyatakan
perkumpulan ini dapat melakukan judicial review (hak uji materil). Bahwa
demikian juga ditegaskan lagi bahwa Pemohon mempunyai hak mengajukan

�
legal standing dan atau judicial review (hak uji materil) (vide Pasal 11
Perubahan Anggaran Dasar);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon adalah subyek
hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk
mengajukan permohonan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal mana Pemohon dapat
dikategorikan sebagai �kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama�
(vide Penjelasan Undang-undang tersebut atas ayat ini), karena Pemohon
merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama yaitu kepentingan mana tercermin dalam
maksud dan tujuan perkumpulan sebagaimana termaktub dalam Anggaran
Dasar Pemohon tersebut. Namun demikian dalam beberapa pertimbangan
hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI tidak dipermasalahkan
apakah Pemohon merupakan badan hukum atau tidak;
6. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan hak uji materil
atas terbitnya UU KPK, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27
Desember 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137 dan Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia 4250). UU KPK
tersebut diyakini Pemohon telah bertentangan dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan
kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan
(checks and balances system) sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Sehingga Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnnya dirugikan oleh berlakunya UU KPK tersebut;
7. Bahwa hal-hal yang diyakini dan dianggap serta dinilai merugikan hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU KPK
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon menilai adanya pertentangan UU KPK dengan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum. keadilan dan asas-asas
pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan
kekuasaan (checks and balances system) menurut ketentuan dalam UUD
1945, yang mengakibatkan sistem ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan menjadi kacau, sehingga menciptakan kehidupan
berbangsa dan bernegara terganggu disebabkan tidak adanya kepastian

�
hukum dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara, yang pada
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan keadilan
terhadap hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga sangat merugikan
bagi kepentingan konstitusional Pemohon. Sedangkan UUD 1945 telah
memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan keadilan serta
kesamaan di hadapan hukum kepada setiap warga negara, termasuk
Pemohon. Dalam konteks ini telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 menegaskan: �Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum�.
b. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan kepada seluruh warga negara
Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan dari
negara yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Apabila tidak ada
kepastian dan jaminan konstitusional dari kebijakan yang dikeluarkan oleh
penyelenggara negara, maka sangat besar pengaruhnya terhadap
Pemohon, hal mana sulit bagi Pemohon menghadapi pemerintahan yang
berkuasa secara absolute dan menimbulkan kerugian akan keterlibatan
Pemohon dalam pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan
sistem hukum dan penegakan hukum dan dalam memberikan advokasi
terhadap masyarakat di Indonesia;
c. Bahwa demikian juga lahirnya UU KPK, meskipun bertujuan mulia untuk
memberantas korupsi, akan tetapi secara yuridis telah bertentangan
dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan
asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip
keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) yang dianut
dalam UUD 1945, mengakibatkan sistem ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan menjadi kacau, sehingga lebih merugikan kepentingan
bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pengajuan
permohonan ini juga adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak
konstitusionalnya dalam pembangunan sistem hukum dan penegakan
hukum di Indonesia (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945);
d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c di atas, jelas-jelas
berlakunya UU KPK yang diyakini oleh Pemohon bertentangan dengan
UUD 1945 sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional

�
Pemohon, yaitu kepentingan bersama Pemohon yang tercermin dalam
maksud dan tujuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Pemohon
tersebut;
e. Bahwa demikian juga Pemohon lahir dari rahim perjuangan reformasi �98,
hal mana para pendiri Pemohon merupakan aktivis gerakan mahasiswa
�98 yang melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru, yang
salah satu agenda perjuangan reformasi adalah penegakan supremasi
hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Justru
lahirnya UU KPK sangat paradoks dan tidak sejalan dengan spirit
perjuangan reformasi, karena UU KPK melahirkan lembaga negara yang
absolut yang membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme baru
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu UU KPK
bertentangan dengan spirit dan paradigma UUD 1945 dan terbukti tidak
mampu melakukan pemberantasan KKN, sehingga jelas-jelas hak
konstitusional Pemohon dirugikan;
f. Bahwa demikian juga Pemohon dan seluruh pengurus serta anggota-
anggota Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak, oleh
karenanya hak-hak atau kepentingan konstitusional Pemohon jelas-jelas
dirugikan, hal mana pajak yang dipungut oleh negara dibelanjakan dan
dihambur-hamburkan untuk suatu lembaga yang bernama �KPK� yang
terbukti tidak efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan korupsi
serta lembaga itu nyata-nyata inkonstitusional dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945;
g. Bahwa UU KPK lahir dengan tidak mencerminkan hak-hak konstitusional
Pemohon, dimana masalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai
dengan UUD 1945 serta adanya pengakuan sebagai kekuasaan
pemerintahan yang baru yang bersifat tak terbatas (absolute) sangat
mempengaruhi dan merugikan Pemohon sebagai tempat berkumpulnya
masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan
hukum ini;
h. Bahwa telah terbukti Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum yang dijamin oleh UUD 1945, dengan
diberlakukannya UU KPK tersebut, hal mana Pemohon sebagai kelompok
masyarakat yang peduli terhadap penegakan supremasi hukum, lebih-

�
lebih dalam peran serta Pemohon sebagai kelompok masyarakat untuk
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang (vide Pasal 41 UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Peran serta
Pemohon sebagai kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
dibuktikan dengan keterlibatan Pemohon dalam kampanye anti korupsi,
bahkan beberapa kali telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Di
antaranya, Pemohon pada tanggal 20 Pebruari 2006 telah mengirim surat
kepada KPK dengan surat No. 10637/PIMP/ KPK/2/2006, melaporkan
dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sekertaris
Kabinet Sudi Silalahi berkaitan dengan katebelece renovoasi gedung KBRI
di Seoul yang dikenal dengan �SUDIGATE� itu kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi, akan tetapi kasus yang telah terang benderang
yang menjadi perhatian publik ini tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi seolah-seolah bertindak menjadi juru bicara dari Sudi Silalahi
untuk memberikan klarifikasi bahwa tidak ada unsur pidana korupsi dalam
kasus tersebut, hal mana bertolak belakang dengan banyak kalangan ahli
hukum pidana dan aktifis anti korupsi yang menyatakan bahwa kasus
�Sudigate� sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Seharusnya
Komisi Pemberantasan Korupsi meneliti secara seksama dan segera
melakukan upaya penyelidikan secara mendalam atas dugaan tindak
pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Lebih ironis lagi
Pemohon tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari
Komisi Pemberantasan Korupsi, di antaranya hak Pemohon untuk
mendapatkan informasi atas perkembangan laporannya yang dijamin
undang-undang (vide Pasal 41 ayat (2) huruf d UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), justru ditutup-tutupi oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
cenderung diskrimnatif dan tebang pilih dalam menangani kasus-kasus
korupsi. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sebagai kelompok
masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi jelas-jelas mempunyai hubungan hukum langsung dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud kongkrit diberlakukannya

�
UU KPK tersebut, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum
(zonder belang het is geen rechtsingang) yang dianggap merugikan hak-
hak kontitusional Pemohon, karena tidak mendapatkan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan hukum serta keadilan yang dijamin oleh UUD
1945;
i. Bahwa tidak hanya laporan Pemohon yang tidak diindahkan dan tidak
ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, akan tetapi laporan
dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat yang sampai
saat ini sekitar 11.000 kasus tidak jelas perkembangannya, hanya sekitar
30-an perkara yang sampai ke pengadilan, itupun hanya korupsi kelas teri.
Hal ini membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak efektif
dan efesien dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagai wujud diberlakukannya UU KPK, bahkan Komisi
Pemberantasan Korupsi dinilai diskriminatif dan tebang pilih, sehingga
tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan keadilan
serta jaminan prinsip kesamaan di hadapan hukum menurut ketentuan
UUD 1945, yang pada akhirnya merugikan masyarakan pada umumnya,
serta juga pasti merugikan hak konstitusional Pemohon;
j. Bahwa demikian juga UU KPK telah dipahami selama ini bahwa
penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berasal dari kepolisian dan
kejaksaan. Artinya tertutup kemungkinan bagi warga negara Indonesia di
luar kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi penyelidik, penyidik dan
penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (terutama diatur
dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK), hal ini nyata-nyata paradoks dengan
konsideran �Menimbang� huruf b UU KPK. Bahwa pembatasan pegawai
penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi pemberantasan
Korupsi, yang hanya dari kepolisian dan kejaksaan jelas-jelas sangat
diskrimintif, sehingga jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon
yang dijamin oleh Konstitusi terutama dalam Pasal 28D ayat (1), (2) dan
(3) UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah
Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk

�
mengajukan Permohonan Pengujian UU KPK tersebut, karena mengandung
muatan dan paradigma yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945;

C. Landasan Hukum Permohonan Hak Uji Materil

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan
�Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi�.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan �Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum �.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap undang-undang dasar, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 10
ayat (1) UU. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang
berbunyi �Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang
tehadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ��.

4. Bahwa meskipun UU KPK terlebih dahulu diundangkan, berdasarkan Pasal 50
UU. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan
pengujian tetap dapat dilakukan terhitung sejak terjadinya perubahan UUD
1945 pada tahun 1999. Bunyi selengkapnya Pasal 50, UU Nomor 24 Tahun
2003 �Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-
undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945�.

Penjelasan Pasal tersebut adalah �Yang dimaksud dengan �setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945�
adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999�.

�
5. Bahwa bahkan dalam beberapa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
RI, justru Mahkamah Konstitusi RI juga berwenang menguji undang-undang
yang lahir sebelum perubahan UUD 1945. Oleh karena objek permohonan
adalah UU KPK, maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan
tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang memeriksa dan
mengadili permohonan ini;

D. Alasan-Alasan Hukum Diajukan Permohonan Pengujian (Judicial Review)
UU KPK Adalah Sebagai Berikut:
1. Bahwa paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan
atas hukum dasar (constitution), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(absolutisme). Konsekuensi logis dari diterimanya paham konstitusi atau
pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (wetmatigheid van bestuur)
adalah adanya pembatasan kekuasaan secara jelas dan tegas. C.H Mellwain
dalam Constitusionalism : Ancient Modern (1947) menghendaki eksistensi dua
elemen penting sekaligus : pertama, hukum yang menjadi pembatas bagi
kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan, kedua akuntabilitas
sepenuhnya dari pemerintahan (goverment) kepada yang diperintah
(governed). A. Hamid S. Attamimi (1990) dalam desertasinya berpendapat
tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah
sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan. Melalui sistem konstitusi dalam
pemerintahan inilah akan melahirkan kesamaan hak dan kewajiban warga
negara serta perlindungan di dalam hukum dan pemerintahan, karena
pemerintah (penguasa) dalam menerapkan aturan merujuk pada aturan dasar
yang berlaku (konstitusi) bukan kekuasaan yang dimiliki. Istilah ini dikenal
dengan pengakuan akan kedaulatan rakyat;
2. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 menegaskan �.�., maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat�.�
Kemudian bunyi Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar;

�
3. Bahwa Negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum
(rechtstaats) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaats).
Prinsip ini telah berlangsung sejak tahun 1945 di mana pertama kali UUD
1945 disusun dan diberlakukan. Bahkan dalam Perubahan UUD 1945 lebih
tegas lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi
sebagai berikut �Negara Indonesia adalah Negara Hukum�;
4. Bahwa namun demikian dalam perjalanannya, prinsip negara hukum banyak
disempitkan pemahamannya oleh pemerintahan Orde Lama, Orde Baru,
hingga orde masa kini. Pandangan sempit tersebut terdapat pada
pemahaman negara hukum hanya berdasarkan pada undang-undang tanpa
peduli dengan subtansinya. Penguasa tidak memikirkan apakah suatu
undang-undang itu memberikan pengayoman terhadap masyarakat,
mencerminkan keberagaman, demokrasi, dan sesuai dengan UUD 1945.
Sehingga wajar selama ini telah banyak masyarakat yang menjadi korban
penguasa yang hanya menjalankan negara berdasarkan undang-undang.
penguasa menjalankan kekuasaannya tidak melihat prinsip-prinsip negara
hukum yang sebenarnya;
5. Bahwa ada unsur-unsur penting di dalam pemahaman negara hukum, (1) Hak
Asasi Manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan
undang-undang, dan (4) Peradilan Administrasi. Uraian konsep Negara
Hukum ini terdapat dua subtansi dasar yaitu : adanya paham konstitusi dan
sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat;
6. Bahwa landasan dan spirit negara hukum dalam arti materiil itu, setiap
tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun
landasan, ialah kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya
(rechtmatigheid). Oleh sebab itu adalah suatu kewajiban bagi penyelenggara
negara untuk senantiasa tunduk kepada kedua asas tersebut dalam
menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan;
7. Bahwa konsep negara hukum dan negara demokrasi yang lahir sebagai
saudara kembar menyusul zaman Renaissance di Eropa telah membawa
prinsip pemisahan kekuasaan ke dalam organ-organ tersendiri yaitu :
legislatif, eksekutif dan yudikatif, kemudian dikenal dengan ajaran Trias
Politica yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan
Montesquieu (1689-1755). Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

�
yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain
sesuai prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and
balances ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol
dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang
kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang
bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya;
8. Bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat
mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pada
tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi tuntutan
gerakan reformasi tahun 1998 yang menghendaki untuk membangun
pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances system yang
setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan
supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi
manusia. Perubahan mana telah menggeser paradigma pembagian kekuasan
(distribution of powers) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan
tegas (separation of powers) dengan prinsip perimbangan kekuasaan (checks
and balances system);
9. Bahwa walaupun demikian terlepas dari sebagian ahli hukum masih
beranggapan bahwa Indonesia sesudah amandemen UUD 1945 masih
menganut pembagian kekuasaan, maka Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal kostitusi (the Guardian of Constitutions) dan sebagai penafsir
konstitusi (the Interpreter of Constitutions) sepatutnya memberikan penafsiran
dan pemahaman apakah UUD 1945 sesudah Perubahan masih menganut
paradigma pembagian kekuasan (distribution of powers), ataukah sudah
bergeser ke paradigma pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan
prinsip perimbangan kekuasaan (checks and balances system)? Namun
menurut hemat Pemohon, UUD 1945 sesudah perubahan telah menganut
paradigma pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan prinsip
perimbangan kekuasaan (checks and balances system). Andaipun UUD 1945
sesudah perubahan masih menganut paradigma pembagian kekuasaan
(distribution of power) tetaplah UU KPK dinilai oleh Pemohon bertentangan
denga spirit dan paradigma UUD 1945;

�
10. Bahwa dari segi kelembagaan menurut ketentuan UUD 1945 pasca
perubahan keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik
Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan
sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari
UUD 1945. Kedelapan organ tersebut adalah (1) Dewan Perwakilan Rakyat;
(2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4)
Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah
Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial. Di samping kedelapan
lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur
kewenangan dalam Konstitusi, yaitu (1) Tentara Nasional Indonesia; (2)
Kepolisian Republik Indonesia; (3) Pemerintah Daerah; (4) Partai Politik.
Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut
fungsinya, namun kewenangannya akan diatur dengan undang-undang, yaitu
(1) bank sentral yang tidak disebut namanya �Bank Indonesia�, dan Komisi
Pemilihan Umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil.
Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga-
lembaga independen yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang
(Jimly Asshiddiqie : 2004). Dengan demikian dapat dibedakan dengan tegas
antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah kostitusi
(constitutionally entrusted power) dan kewenangan organ negara yang hanya
berdasarkan perintah undang-undang (legislatively entrusted power).
Meskipun demikian kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan
perintah undang-undang haruslah didudukkan dalam kerangka sistem
ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945, agar tidak mengacaukan
sistem ketatanegaran kita serta lebih menjamin tegaknya keadilan dan
demokrasi serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power);
11. Dalam konteks itu, UUD 1945 telah memberikan kewenangan konstitusional
yang terbagi habis ke dalam beberapa kekuasaan yang terdiri dari :
kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan
legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan
yudikatif oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstirusi (MK) dan Komisi
Yudisial (KY) dan kekuasaan eksaminatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK);

�
12. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka tidak ada kekuasaan lain selain
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY dan BPK yang
diatur dalam UUD 1945. Meskipun ada lembaga negara lainnya itupun tidak
lepas dari kepentingan salah satu kekuasaan tersebut, misalnya Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum
maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi membantu
kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden baik sebagai Kepala Negara
maupun Kepala Pemerintahan;
13. Bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diatur
dalam UU KPK telah menjadi sebuah lembaga yang absolut (mempunyai
kekuasan tak terbatas) yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan
sistem pertanggungjawaban yang jelas. Nyata-nyata hal ini sangat
bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, negara
hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers)
serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances system). UUD
1945 telah menjelaskan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan
berdasarkan konstitusi dan negara Indonesia adalah negara hukum.
Selanjutnya akan dibahas ketentuan-ketentuan UU KPK yang dinilai
bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut dibawah ini;
14. Bahwa dalam konsideran �Menimbang� huruf b, UU KPK ditegaskan �bahwa
lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi�;
a. Berdasarkan konsideran di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud
prasa �lembaga pemerintah� adalah kepolisian dan kejaksaan, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kepolisian dan kejaksaan dinilai oleh
pembentuk undang-undang belum berfungsi secara efektif dan efisien
dalam memberantas tindak pidana korupsi. Prasa �belum� dapat dipahami
bahwa kepolisian dan kejaksaan diharapkan suatu saat berfungsi secara
efektif dan efesien. Jika suatu saat kepolisian dan kejaksaan masih
diharapkan berfungsi secara efektif dan efisien, seharusnya tidak perlu
membentuk lembaga baru, jadi tidaklah bijaksana membentuk lembaga
baru itu. Justru, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan dan
restrukturisasi lembaga kepolisian dan kejaksaan, di antaranya dengan

�
akselerasi peningkatan sumber daya manusia agar lebih profesisonal yang
didukung oleh anggaran yang memadai atau dengan mengganti pimpinan
kedua lembaga tersebut dengan pimpinan yang lebih mempunyai
keberanian, integritas tinggi, dan lebih profesional;
b. Bahwa paradoks, mengapa justru sebagian yang menjadi pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah mantan polisi dan mantan jaksa, hal mana
dalam konsideran �Menimbang� huruf b, UU KPK di atas dianggap
lembaga kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan
efesien? Seharusnya kalau konsisten dengan konsideran �Menimbang�
huruf b UU KPK tersebut di atas, maka pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sama sekali tidak dijabat oleh mantan polisi dan mantan jaksa
agar pemberantasan korupsi efektif dan efesien, apalagi diragukan
kredibelitas, integritas dan kapabilitasnya. Fakta membuktikan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lebih baik kinerjanya dibandingkan
dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan saat ini. Masyarakat menilai
bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut juga tidak efektif
dan efisien disebabkan di antaranya masyarakat meragukan kredibelitas,
integritas dan kapabilitas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu
sendiri. Penilaian masyarakat bahwa kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi sangat mengecewakan dan memprihatinkan membuktikan tidak
diperlukan lembaga baru yang bernama �makhluk KPK�. Oleh karenanya
Komisi Pemberantasan Korupsi inkonstitusional dan merupakan barang
haram dalam sistem ketatanegaran menurut ketentuan UUD 1945;
c. Bahwa bukankah kepolisian dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror
mampu menangani kejahatan luar biasa kejahatan terorisme? Pertanyaan
mendasar adalah apabila kepolisian selama ini dianggap kurang berfungsi
efektif dan efisien sebagaimana ditegaskan dalam konsideran
�Menimbang� huruf b UU KPK, maka seharusnya yang dilakukan adalah
menata kembali struktur kepolisian khususnya yang berkaitan dengan
tugas pemberantasan korupsi, umpamanya dengan membentuk
detasemen khusus anti korupsi atau dengan cara mengganti pimpinan
kepolisian yang tidak profesional dan kurang berani serta lesu darah;
d. Bahwa tidaklah bijak dan tidak beralasan, jika harus membentuk lembaga
baru, apalagi tidak jelas landasan konstitusionalitasnya yang justru akan

�
mengacaukan sistem pemerintahan dan juga membuang-buang anggaran
negara untuk membiayai lembaga baru ini. Bukankah kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi selama ini tidak lebih baik dibandingkan dengan
kinerja kepolisian maupun kejaksaan, bahkan menurut penilaian Pemohon
sekarang justru lebih baik dan maju apa yang dilakukan kepolisian maupun
kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini hanya mampu
menangkap koruptor kelas teri, tidak mampu dan berani menangkap
koruptor kelas kakap. Lebih ironis lagi masyarakat menilai Komisi
Pemberantasan Korupsi bersikap diskriminatif dan tebang pilih dalam
melakukan pemberantasan korupsi, sehingga telah melanggar prinsip
kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hal-hal tersebut
membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diperlukan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejatinya yang dibutuhkan dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sosok pendekar hukum
sekaliber Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH., atau Jenderal Purnawirawan
(Pol) Hoegeng (Allah yarhamhuma), bukan lembaga baru yang justru
menimbulkan permasalahan baru dan pemborosan anggaran negara;
e. Bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sama saja melakukan
pemangkasan dan pengkebirian peran dan fungsi kepolisian dan
kejaksaan yang berada di bawah Presiden. Dampak pegambil-alihan ini
berimbas pada profesionalisme kepolisian dan kejaksaan yang seakan-
akan kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki kemampuan dan secara
sistematis menciptakan demoralisasi di tubuh kepolisian dan kejaksaan.
Bila dilihat secara obyektif, fakta bahwa kepolisian sendiri memiliki
kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, seperti contoh
dapat dibandingkan dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI yang
secara langsung telah menjawab sepenuhnya kemampuan kepolisian
untuk melaksanakan tugasnya untuk memberantas terorisme;
f. Bahwa konsideran �Menimbang� huruf b, UU KPK tersebut bertentangan
dengan asas doelmatigheid (kebijakan/kemanfaatan), karena terbukti
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah lebih 2 (dua) tahun
tidak lebih baik, artinya tidak lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan
kinerja kepolisian maupun kejaksaan, bahkan hanya membuang-buang
anggaran negara saja. Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini hanya

�
mampu menangkap koruptor kelas teri, tidak berani menangkap koruptor
kelas kakap. Bahwa laporan dugaan tindak pidana korupsi yang
dilaporkan masyarakat yang sampai saat ini sekitar 11.000 kasus tidak
jelas perkembangannya, hanya sekitar 30-an perkara yang sampai ke
Pengadilan, itupun hanya korupsi kelas teri. Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak mampu dan tidak berani menangkap koruptor kelas kakap.
Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti gagal serta
tidak efektif dan efesien dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana
korupsi, contoh aktual berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana
tsunami Aceh yang dilansir oleh BPK RI. Pertanyaan mendasar dimana
peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mencegah tindak
pidana korupsi yang jumlah triliunan itu? (lihat Majalah Gatra, edisi 7 Juni
2006, hal. 67);
g. Bahwa lebih ironis lagi anggaran negara untuk membiayai �makhluk KPK�
tidak sedikit, yaitu realisasi anggaran untuk tahun 2003 sebesar Rp. 4,5
milyar, realisasi anggaran untuk tahun 2004 sebesar Rp. 73,6 Milyar,
kemudian realisasi anggaran untuk tahun 2005 sebesar Rp. 170 Milyar,
Jadi realisasi anggaran sampai tahun 2005 jumlah keseluruhan sebesar
Rp. 249,1 Milyar. Sedangkan anggaran untuk tahun 2006 sebesar Rp. 222
Milyar (sumber: Ditjen Anggaran Departemen Keuangan), jadi Komisi
Pemberantasan Korupsi sampai dengan 2006 akan menghabiskan
anggaran negara sekitar sebesar Rp. 471,1 milyar. Luar biasa, bukankah
kinerja �makhluk KPK� ini sangat memprihatinkan, hal mana sampai saat
sekarang gagal menyelamatkan keuangan negara dengan cara melakukan
upaya serius pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Betapa justru selama ini negara buntung karena mengalami kerugian
keuangan negara sekitar sebesar Rp. 471,1 Milyar sampai dengan tahun
2006 yang dihambur-hamburkan untuk lembaga ini, dibandingkan dengan
hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya dapat
menyelamatkan secuil keuangan negara saja? Hal ini semakian
membuktikan bahwa UU KPK bertentangan dengan asas doelmatigheid
(kebijakan/kemanfaatan);
h. Bahwa demikian juga konsideran �Menimbang� huruf b, UU KPK tersebut
bertentangan dengan asas rechtmatigheid (landasan hukum) karena

�
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan
dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip
keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) sesuai dengan
ketentuan UUD 1945 sebagaimana akan dibahas lebih lanjut;
i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, konsideran �Menimbang� huruf b, UU
KPK tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya
harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa demikian juga, pembentukan UU KPK hanya berdasarkan perintah
undang-undang, yaitu dalam konsideran �Menimbang� huruf c UU KPK, hal
ini jelas-jelas bertentangan dengan doktrin hukum tatanegara. Doktrin hukum
tatanegara yang berlaku secara universal (ius comminis opinio doctorum)
menegaskan bahwa berdasarkan hirarkhi peraturan perundangan tidak
diperkenankan membuat suatu undang-undang yang diperintahkan
pembuatannya oleh undang-undang yang sederajat. Sesuai dengan hirarkhi
peraturan perundangan yang berlaku universal, pembuatan suatu undang-
undang harus didasarkan kepada undang-undang yang lebih tinggi, dengan
demikian UU KPK jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
hukum. Bahwa tidak ada perintah UUD 1945 untuk membuat undang-undang
organik tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi UU KPK telah
mereduksi hakikat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan
dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip
keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) sesuai dengan
ketentuan UUD 1945. Dengan demikian dalam konsideran �Menimbang� huruf
c, UU KPK harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa oleh karena konsideran �Menimbang� huruf c UU KPK dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal
43 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus pula dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa demikian juga Pasal 1 ayat (3) UU KPK jelas-jelas bertentangan
dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas-
asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip

�
keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) menurut ketentuan
UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Bahwa oleh karena ketentuan ini telah memberikan kewenangan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi yang melebihi kewenangan lembaga yang
sejak berdirinya Republik ini telah ada yaitu lembaga kepolisian dan
kejaksaan. Bagaimana mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi yang
merupakan lembaga baru kemudian diberikan kekuasaan yang melebihi
kekuasaan yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan, hal mana Komisi
Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi,
supervisi dan monitoring dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi? Bagaimana mungkin lembaga baru ini bisa melakukan koordinasi,
supervisi dan monitoring terhadap lembaga lain yang menjadikan
kepolisian dan kejaksaan bawahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas
dan fungsi melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring telah diberikan
kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan lembaga kepolisian maupun
kejaksaan;
b. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 8 ayat (2) UU KPK
berwenang juga mengambil alih penyelidikan, penyidikan atau penuntutan
(superbody) yang sedang dilaksanakan kepolisian dan/atau kejaksaan.
Bukankah superbody yang melekat pada Komisi pemberantasan Korupsi
membuktikan lebih superior dibandingkan lembaga kepolisian maupun
kejaksaan? Bagaimana mungkin lembaga kepolisian yang diberikan
kewenangan kostitusional dan disebutkan dalam UUD 1945 (vide Pasal 30
ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945) dapat didikte bahkan dirampas
kewenangannya oleh lembaga baru yang bernama �KPK� yang hanya
diatur dengan undang-undang? Betapa kekuasaan yang absolut yang
dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengacaukan sistem
ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan yang sangat
besar (superbody), yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi jelas-jelas
telah bertentangan dengan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation
of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances)
yang telah diatur dalam UUD 1945, karena sejatinya penyelidikan,
penyidikan atau penuntutan menjadi wewenang kepolisian dan/atau

�
kejaksaan yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif dalam hal ini
presiden. Pertanyaan mendasar adalah apakah Komisi Pemberantasan
Korupsi dapat mengambil alih tugas dan wewenang yang dimiliki
kepolisian dan/atau kejaksaan yang menjadi domain kekuasaan eksekutif
dalam hal ini Presiden? Bukankah tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi hanya diberikan oleh undang-undang, sedangkan
lembaga kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif diberikan
secara langsung kewenangan kontitusionalnya oleh undang-undang dasar
(konstitusi)? Faktanya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
lembaga yang berdiri sendiri, bahkan kekuasaan Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya melebihi
kekuasaan Presiden sekalipun. Bukankah Komisi Pemberantasan Korupsi
dengan kekuasaan yang dimiliki dapat menangkap Presiden akibat
perbedaan kepentingan dan pandangan politik?
c. Bahwa pembentuk undang-undang telah menciptakan organ
ketatanegaran baru yang kedudukannya setingkat di atas kepolisian dan
kejaksaan, yang berarti sejajar dengan lembaga tinggi negara yang
diberikan langsung kekuasaannya oleh konstitusi. Bahwa kekuasaan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan domain kekuasaan
eksekutif, hal mana UUD 1945 telah dengan jelas memberikan kekuasaan
eksekutif tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam BAB III UUD 1945. Tugas dan
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil sebagian dari
kekuasaan eksekutif yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu Pasal 1
ayat (3) UU KPK jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat, negara hukum keadilan dan asas-asas pemisahan
kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan
(checks and balances system) menurut ketentuan UUD 1945, sehingga
haruslah juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa oleh karena konsideran �Menimbang� huruf b dan c dan Pasal 1 ayat
(3) UU KPK di atas terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka
keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
2 UU KPK pun dengan sendirinya harus dinyatakan bertentangan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum keadilan dan asas-asas pemisahan

�
kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan
(checks and balances system) menurut ketentuan UUD 1945, dan oleh
karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa kekuasaan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan
dengan lembaga-lembaga negara yang telah diberi kekuasaan kontitusional
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada pasal-pasal berikut:
a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal
7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 menjelaskan kekuasaan Presiden;
b. Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 yang
menjelaskan kekuasaan yudikatif;

20. Bahwa UU KPK telah memberikan kewenangan yang tak terbatas (absolute)
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak diimbangi dengan sistem
pengawasan dan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan. Bahwa dalam Pasal 3 UU KPK menyatakan �Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun�;
a. Bahwa Pasal 3 UU KPK di atas pada frasa �Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara�, nyata-nyata telah bertentangan dengan
UUD 1945, hal mana lembaga negara ini menjelma menjadi organ
kenegaraan baru yang mempunyai kekuasaan tak terbatas. UUD 1945
telah memberikan kewenangan konstitusional yang terbagi habis ke dalam
beberapa kekuasaan yang terdiri dari : Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh
Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstirusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) dan
kekuasaan eksaminatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Dengan demikian tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan tersebut
yang diatur dalam UUD 1945, oleh karena lembaga negara yang bernama
�KPK� jelas-jelas extra konstitusional;
b. Bahwa kemudian Pasal 3 UU KPK di atas terutama dalam prasa
�independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun� jelas-jelas

�
telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan negara
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945,
hal mana UUD 1945 tidak menganut kekuasaan yang tak terbatas
(absolute), dengan demikian kekuasaan yang absolut yang dimiliki Komisi
Pemberantasan Korupsi telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD
1945. Kekuasan absolut yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi juga
telah bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan
(checks and balances) sebagaimana dianut oleh UUD 1945. Jika Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak dapat dipengaruhi maupun dikontrol oleh
kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, maka di mana posisi
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan menurut
UUD 1945? Apa jenis kelamin lembaga yang bernama Komisi
Pemberantasan Korupsi itu, apakah menjalankan kekuasaan eksekutifkah,
yudikatifkah atau legislatifkah? Bukankah Presiden saja yang dipilih secara
langsung oleh rakyat masih dikontrol oleh parlemen? Bukankah UUD 1945
telah dengan jelas mengatur pemisahan kekuasan dengan prinsip checks
and balances dan tidak ada satu katapun dalam UUD 1945 yang mengatur
suatu lembaga negara yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. UUD
1945 jelas-jelas tidak memberikan kekuasan yang absolut kepada
lembaga-lembaga tinggi negara, apalagi kepada makhluk yang bernama
Komisi Pemberantasan Korupsi? Bukankah Lord Acton telah
mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan tak
terbatas pasti akan menyalahgunakannya (power tends to corrupt, but
absolute power corrupts absolutely). Oleh karena itu �makhluk KPK�
merupakan negara dalam negara, yang merupakan barang haram dalam
sistem demokrasi konstitusional sebagaimana dianut UUD 1945;
c. Bahwa Pasal di atas sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum,
tepatnya bertentangan dengan asas-asas pemisahan kekuasaan
(separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and
balances) yang telah diatur dalam UUD 1945. Jika dilihat dari bunyi Pasal
2 UU KPK menyiratkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi
merupakan kekuasaan tersendiri. Padahal dalam aturan lebih lanjut,
Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja layaknya kekuasaan eksekutif. Hal
ini dapat dilihat dari fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang
sebenarnya bekerja pada wilayah kekuasaan Presiden, terutama pada

�
peran Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan RI. Andaipun
tetap dianggap perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya
tetap menjadi lembaga pemerintah yang tunduk di bawah pemegang
kekuasaan eksekutif yaitu Presiden selaku Kepala negara dan kepala
Pemerintahan;
d. Bahwa dengan demikian sebagian fungsi kekuasaan eksekutif terbagi
menjadi dua, peran eksekutif yang dijalankan oleh Presiden RI dan peran
eksekutif yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka
dalam prakteknya terdapat dua lembaga negara yang menjalankan
kekuasaan eksekutif yakni Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Padahal dalam UUD 1945 kekuasaan eksekutif hanya dijalankan oleh
Presiden, jelas keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sangat
mempengaruhi dan mengacaukan sistem ketatanegaraan di Indonesia dan
merugikan Pemohon sebagai perkumpulan masyarakat yang turut serta
memberikan advokasi, pembangunan sistem hukum dan penegakan
hukum di Indonesia;
e. Bahwa pengambilalihan peran dan fungsi kepolisian yang berada di bawah
kekuasaan eksekutif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan
adanya kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan
peranan eksekutif. Sehingga dapat diartikan keberadaan Komisi
Pemberantasan Korupsi menambah sistem kekuasaan baru semakin tidak
jelas dan bertentangan dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan
prinsip keseimbangan kekuasaan yang diatur dan dianut dalam UUD 1945.
f. Bahwa termasuk pula dengan peran dan fungsi kejaksaan yang masuk
dalam kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden. Keberadaan Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
UU KPK telah mengebiri dan mengangkangi peran dan fungsi kejaksaan
untuk membantu melaksanakan fungsi eksekutif. Padahal kinerja
kejaksaan akhir-akhir ini dapat dilihat dari keberadaan Tim Penuntasan
Tindak Pidana Korupsi (TIMTASTIPIKOR) di mana telah memberikan
sinyal bahwa kejaksaan memiliki kemampuan melakukan pemberantasan
korupsi;
g. Bahwa demikian juga kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas

�
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
sebagaimana diatur UU KPK adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas pemisahan
kekuasaan dengan prinsip perimbangan kekuasaan. Bagaimana mungkin
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan serangkaian
kewenangan tersebut yang sangat absolut, kewenangan mana seolah-olah
melebihi kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan
melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden sekalipun? Dengan
demikian di mana posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur
organisasi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dalam
konteks itu, apakah sama derajat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
Kepolisian dam Kejaksaan, ataukah sederajat dengan lembaga
kepresidenan, ataukah derajatnya di atas lembaga kepresidenan yang
langsung di bawah Tuhan?
h. Bahwa oleh karena Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai
kekuasaan yang absolut, maka sangat mungkin Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat menangkap siapa
saja ataupun suatu kelompok tertentu berdasarkan like and dislike, bahkan
termasuk Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD,
Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK sekalipun yang hanya mungkin
didasarkan perbedaan kepentingan dan pandangan politik karena tidak
diatur dengan rambu-rambu hukum yang jelas. Bukankah prosedur khusus
untuk menetapkan seorang tersangka tidak berlaku bagi Komisi
Pemberantasan Korupsi (vide Pasal 46 ayat (1) UU KPK)? Hal itu telah
terbukti dengan terjadinya peristiwa penggeladahan dan pengacak-acakan
yang dilakukan di ruang Ketua MA RI tanpa prosedur hukum yang jelas
yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 28-10-2005).
Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akrobatik ini justru semakin
membuat gonjing ganjing sistem penegakan hukum di indonesia dan
membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap penegak hukum,
contoh aktual adalah carut marutnya persidangan tindak pidana korupsi
akibat belum tuntasnya penyelesaian walk out tiga hakim ad hoc tipikor,
sehingga citra dan wibawa penegak hukum hancur sampai pada titik nadir.
Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berani menangkap

�
pegawai rendahan di MA RI, tidak mampu dan tidak berani menangkap
pejabat elit di gedung MA RI tersebut, bahkan terkesan tindakan Komisi
Pemberantasan Korupsi cederung mempolitisir dalam penanganan kasus
ini, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani menangkap
Ketua MA RI dan Hakim Agung lainnnya yang diduga menerima suap jika
memang mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk itu, namun sebaliknya jika
tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat segera pulihkan nama baik mereka
demi menjaga citra dan wibawa lembaga penegak hukum;
i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 3 UU KPK harus
dinyatakan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, oleh
karenanya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa oleh karena konsideran �Menimbang� huruf b dan c dan Pasal 1 ayat
(3), Pasal 2 dan Pasal 3 UU KPK tersebut dinyatakan bertentanngan dengan
ketentuan UUD 1945, dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, maka dengan sendirinya Pasal 4 UU KPK harus juga dinyatakan
bertentanngan dengan ketentuan UUD 1945, karena pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil
guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti tidak
terpenuhi sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga harus dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat pula;
22. Bahwa demikian juga oleh karena konsideran �Menimbang� huruf b dan c dan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU KPK tersebut dinyatakan
bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, maka dengan sendirinya seluruh Pasal-pasal
sebagai penjabaran yang berhubungan dengan ketentuan Pasal-pasal
tersebut, terutama Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21 ayat
(4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan
Pasal 52 UU KPK harus dinyatakan bertentangan dengan muatan dan
paradigama menurut ketentuan UUD 1945, sehingga haruslah juga
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak
terbatas (abslolute) tersebut, terutama tugas dan wewenang pencegahan dan

�
pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta penuntutan di sidang
pengadilan yang telah diuraikan di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal
50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,
Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU KPK
bertentangan dengan khususnya prinsip kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (1)
dan (2), prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan asas-asas pemisahan
kekuasaan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal
7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17 yang menjelaskan kekuasaan Presiden, dan Pasal 24,
Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C dan Pasal 25 yang menjelaskan
kekuasaan yudikatif dalam UUD 1945, sehingga Pasal-pasal UU KPK tersebut
di atas harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
24. Bahwa selain itu dalam UU KPK terutama pada Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55,
Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 jelas
telah mencampuri urusan Kekuasaan Kehakiman yang dalam UUD 1945
kedudukannya bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Adanya pengaturan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam UU
KPK jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara
hukum, keadilan dan asas pemisahan kekuasaan dengan prinsip
perimbangan kekuasaan, sehingga semakin membuat sistem kekuasaan
negara semakin tidak jelas. Hakim tindak pidana korupsi dalam memeriksa
dan memutus perkara tindak pidana korupsi sangat terpengaruh secara
psikologis, mau tidak mau kemandirian dan cara berfikirnya telah dipengaruhi
oleh mainstream UU KPK, bukan lahir dari kebebasan untuk memutus suatu
perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
dibuktikan carut marutnya persidangan tindak pidana korupsi dengan
terdakwa Harini Wijoso yang diwarnai walk out 3 (tiga) hakim ad hoc (Kompas,
Kamis, 4 Mei 2006), sehingga Pasal-pasal tersebut haruslah juga dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan mengikat;

�
25. Bahwa demikian juga dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK, disebutkan �Komisi
Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada
Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keuangan�;
a. Bahwa kata �publik� dalam Pasal 20 ayat (1) UU PK tersebut dalam frasa
�Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas
pelaksanaan tugasnya��.�, jelas-jelas multi tafsir, �publik� bisa dimaknai
cukup di hadapan 3 sampai dengan 4 orang, atau cukup dengan
bertanggung jawab kepada sanak saudara, teman, atasan atau bawahan.
Kata �publik� dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan
makna �banyak orang� sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa kata �umum� cukup di
hadapan 3 orang sampai 4 orang. Dengan demikian makna �publik� dalam
Pasal 20 ayat (1) UU KPK, memberikan tafsiran bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi cukup memberikan pertanggungjawaban kepada
siapa saja dengan orang yang terbatas pun pertanggungjawabannya telah
dianggap sah;
b. Bahwa Pasal 20 ayat (2), pertanggungjawaban publik tersebut dimaknai
dengan pelaksanaan wajib audit terhadap kinerja dan
pertanggungjawaban keuangan, menerbitkan laporan tahunan dan
membuka akses informasi. Ayat ini tidak menjelaskan �siapa� yang harus
membuat wajib audit tersebut dan kepada publik mana
pertanggungjawaban tersebut disampaikan dan di mana alamat �publik�itu;
c. Bahwa kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan hanya diberikan
laporan terbuka dan berkala. Sedangkan bagian pertanggungjawaban
Komisi Pemberantasan Korupsi kepada �publik� tetap terpisah dari laporan
berkala sehingga tidak jelas kepada �siapa� pertanggungjawaban tersebut
disampaikan. Bahwa terbukti masyarakat sulit mendapatkan akses
informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan cederung tertutup;
d. Bahwa menurut UUD 1945 rakyat memiliki sepenuhnya kedaulatan yang
dilaksanakan menurut UUD. Kedaulatan rakyat tercermin di antaranya,
melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung baik dalam Pemilu DPR,

�
DPD, DPRD, Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati mencerminkan
kedaulatan rakyat. Sepenuhnya kedaulatan di tangan rakyat untuk
menentukan arah bangsa ini dengan mempercayakannya pada
mekanisme yang telah diatur UUD 1945. Sehingga pertanggungjawaban
Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap �publik� dimaksud Pasal 20 ayat
(1) UU KPK jelas-jelas meniadakan sistem kedaulatan rakyat dalam UUD
1945;
e. Bahwa apabila didasarkan pada pendapat Carl J Friedrich, model
pertanggungjawaban Komisi Pemberantas Korupsi memungkinan adanya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dengan kata lain
pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam
UU KPK jelas inskonstitusional.
Berikut pernyataan Carl J. Friderich :

��A set of activities organized and operated on behalf of the people but
subject a series of restrains which attemp to ensure that the power which is
needed for such governance is not abused by those who are called upon
to do the governing.�(Carl J. Fridrich : 1967)

f. Bahwa pemahaman di atas merupakan definisi bahwa pemerintah
merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan oleh rakyat
yang tunduk pada pembatasan untuk menjamin agar kekuasaan tidak
disalahgunakan. UU KPK memberikan peluang penyalahgunaan
wewenang, di mana tidak diatur sistem pengawasan terhadap kinerja dan
pihak mana yang harus menerima pertanggung-jawaban. Dengan hanya
ada kata �publik� memberikan kewenangan luas kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk menafsirkannya sendiri, kepada pihak
mana kinerjanya dipertanggungjawabkan;
g. Bahwa Pemohon sangat memperhatikan kinerja dari Komisi
Pemberantasan Korupsi yang sangat memprihatinkan, dalam hal kasus-
kasus yang ditangani oleh komisi ini, dirasa terdapat kejanggalan, seperti
misalnya : hangat-hangat tai ayam dalam penanganan perkara, memilih
kasus-kasus tertentu untuk ditindaklanjuti, tebang pilih dan dalam kasus-
kasus tertentu dibiarkan yang akhirnya menuai protes dari masyarakat.
Sejak dilantiknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal
30 Desember 2003, Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lebih

�
baik dibandingkan kinerja kepolisian maupun kejaksaan. Oleh karena tidak
terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas maka masyarakat
sulit untuk meminta haknya melalui kedaulatan yang dimilikinya;
h. Bahwa tidak ditindaklanjutinya kasus-kasus korupsi yang besar seperti
halnya pemeriksaan terhadap kekayaan keluarga Cendana, kasus dugaan
kuat penyuapan dalam penjualan tank Scorpion Inggris ke Indonesia yang
diduga melibakan Tutut putri sulung Soeharto, kasus-kasus dilingkaran
Istana Presiden seperti kasus �sudigate� atau kasus dugaan korupsi
percetakan dokumen kependudukan yang melibatkan Menteri Dalam
Negeri M. Ma�ruf, kasus-kasus para penjahat Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI), berlarut-larutnya penyelesaian kasus KPU, dugaan
penyelewengan dana tsunami Aceh yang berjumlah triliunan yang dilansir
oleh BPK RI dan lain sebagainya. Oleh karena sistem
pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK
hanya kepada �publik� maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat
menafsirkan pertanggungjawaban cukup di hadapan keluarga cendana
atau para koruptor BLBI atau siapa saja, maka kewajiban itu sudah
terpenuhi;
i. Bahwa oleh karena itu pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan
Korupsi yang tidak jelas, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat,
prinsip negara hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan kekuasaan
(separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and
balances system) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, di mana kata
pertanggungjawaban kepada publik memungkinkan penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) terhadap kedaulatan rakyat yang sudah diatur
mekanismenya dalam UUD 1945 dan tidak memberikan jaminan kepastian
hukum, dan tidak jelasnya sistem pengawasan, sehingga Pasal 20 UU
KPK tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

26. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 38 dan 39 UU KPK bertentangan
dengan UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU KPK tesebut telah dipahami
selama ini bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi
pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berasal dari
kepolisian dan kejaksaan, terutama terkunci dengan ketentuan Pasal 39

�
ayat (3) UU KPK. UU KPK mengatur bahwa penyelidik, penyidik dan
penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan
Korupsi harus dari lembaga kepolisian dan kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak boleh merekrut langsung penyelidik,
penyidik dan penuntut umum dari warga negara di luar kepolisian dan
kejaksaan, maka hal ini nyata-nyata paradoks dengan konsideran
�Menimbang� huruf b UU KPK terseut. Bukankah lembaga kepolisian dan
kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas
tindak pidana korupsi? Kenapa penyelidik, penyidik dan penuntut umum
yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus dari
instansi kepolisian dan kejaksaan?
b. Bahwa berdasarkan pemberitaan media massa bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi menangkap penyidiknya sendiri Ajun komisaris
Sup karena diduga melakukan pemerasan (Kompas, 15-3-2006), dan
diduga juga melibatkan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fakta ini membuktikan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya juga dapat diangkat dari
luar kepolisian dan kejaksaan, yaitu dari generasi muda yang masih
bersih, idealis dan mempunyi integritas moral yang tinggi, cerdas serta
profesional, jika menghendaki komisi ini berfungsi secara efektif dan
efesien;
c. Bahwa oleh karena itu pembatasan perekrutan menjadi pegawai
penyelidik, penyidik dan penuntut umum hanya dari kepolisian dan
kejaksaan jelas-jelas sangat diskrimintif. Dengan demikian ketentuan Pasal
38 dan 39 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3)
UUD 1945 yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum;
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.

�
d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 38 dan Pasal 39 UU KPK
bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya harus dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi
pada dasarnya sebagian pasal-pasal saja, tidak semua Pasal-pasal dalam UU
KPK yang diajukan dalam permohonan ini, akan tetapi pasal-pasal yang
dimohonkan tersebut adalah merupakan jantung mendasari KPK tersebut, hal
mana paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat dan negera hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan
kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan
(checks and balances) sesuai ketentuan dalam UUD 1945, yang berakibat UU
KPK, secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum, karena akan menyebabkan kekacauan sistem ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya;

E. Permohonan
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas,
maka Pemohon meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) yang dimohonkan
Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan konsideran �Menimbang� huruf b, konsideran �Menimbang� huruf
c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal
38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53,
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal
61, Pasal 62 dan 63 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan konsideran �Menimbang� huruf b, konsideran �Menimbang� huruf
c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal
38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53,

�
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal
61, Pasal 62 dan 63 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
4. Menyatakan Pasal-pasal tersebut di atas yang dimohonkan merupakan
jantung dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4250) secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambaran Lembaran Negara
Republik Indonesia 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengaju
kan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan BuktiP-35, sebagai
berikut:

1. Bukti P-1a : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Hukum Indonesia
(MHI) No. 45 tanggal 10 Mei 2006, yang dibuat di hadapan
Aristiawan Dwi Putranto, SH., Mkn., Notaris Pengganti dari Ny.
Martina Warmansjah, SH., Notaris di Jakarta;

2. Bukti P-1b : Foto copy Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Hukum
Indonesia (MHI) No. 8 tanggal 20 April 2004 yang dibuat
dihadapan Notaris Ny. Martina Warmansjah, SH., Notaris di
Jakarta;

3. Bukti P- 2 : Foto copy Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250), Penerbit
Fokusmedia, Bandung Mei 2005;

�
4. Bukti P- 3 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Selasa 28 Februari 2006, Judul:
KPK Dinilai Mulai Kekurangan �Adrenalin�;

5. Bukti P- 4 : Foto copy Situs Berita, www.detik.com, Senin 25 April 2005,
Judul: KPK Diminta Bergerak Maju, Jangan Terpaku Kasus Suap;

6. Bukti P- 5 : Foto copy Situs Berita, www.detik.com, Senin 27 Pebruari 2006,
Judul: KPK Bantah Disebut Tebang Pilih;

7. Bukti P- 6 : Foto copy Situs Berita, www.kompas.com, Kamis 08 Januari
2004, Judul: Muladi: Politisasi Hukum di DPR Lemahkan Kinerja
KPK;

8. Bukti P- 7 : Foto copy Situs Berita, www. Balipostonline.com, Kamis, 18
Desember 2003, Judul: Terpilihnya Anggota KPK Keliru, Tetapi
Perlu Diberi Kesempatan;

9. Bukti P- 8 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Senin, 27 Maret 2006, Judul:
Konsistensi Berantas Korupsi;

10 Bukti P- 9 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 19 Januari 2006, Judul:
KPK dan Politik:

11. Bukti P- 10 : Foto copy Kliping Koran Kompas Rabu, 12 April 2006, Judul: KPK
dan Pemberantasan Korupsi;

12. Bukti P- 11 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Jumat 10 Maret 2006 Judul:
KPK Harus Berani Ambil Alih;

13. Bukti P- 12 : Foto copy Kliping Koran Rakyat Merdeka, Selasa 21 Februari
2006 Judul: Dilaporkan Ke Komisi Pemberantasan Korupsi SBY
Menduga ada Manipulasi di Kasus Sudi;

14. Bukti P- 13 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Selasa 18 April 2006 Judul:
Menneg PAN Diadukan, Taufik Effendi Mengaku Siap diperiksa
KPK;

15. Bukti P- 14 : Foto copy Kliping Koran Rakyat Merdeka, Jum�at 10 Maret 2006
Judul: KPK didesak Ungkap peran Harry Tanoe Di Surat Bodong;

16. Bukti P- 15 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Senin 1 Mei 2006, Judul:
Kebablasan Hakim Tipikor;

17 Bukti P- 16 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 4 Mei 2006 Judul:
Sidang Suap MA, Majelis Hakim Tipikor Pecah, Tiga Hakim WO;

�
18 Bukti P- 17 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Jum�at 28 Oktober 2005, Judul:
KPK Geledah Ruangan Ketua MA Bagir Manan;

19. Bukti P- 18 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Rabu 15 Maret 2006, Judul:
Kurupsi KPK Menangkap Penyidiknya Sendiri;

20. Bukti P- 19 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Jum�at 17 Maret 2006, Judul:
KPK Pecat Penyidiknya;

21. Bukti P- 20 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 23 Maret 2006, Judul:
Pemerasan Ajun Komisaris Sup Diperiksa Secara Intensif;

22. Bukti P- 21 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 6 April 2006, Judul: AKP
Sub Dipecat dari KPK;

23. Bukti P- 22 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Selasa 11 April 2006, Judul:
Penyelewengan KPK Jangan Lepas Tangan;

24. Bukti P- 23 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 23 Februari 2006 Judul:
Politisi dan Birokrat Terkorup, Pemberantasan Tak Punya Fokus;

25. Bukti P- 24 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Kamis 12 Januari 2006, Judul:
Potensi Kerugian Rp 2.628 Triliun;

26. Bukti P- 25 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Selasa 11 April 2006, Judul:
Komitmen Presiden Dipertanyakan;

27. Bukti P- 26 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Jum�at 7 April 2006, Judul:
Mantan Dirut Jamsostek Dituntut 16 Tahun;

28. Bukti P- 27 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Rabu 11 Januari 2006, Judul:
Peradilan Tak Pernah Jera, Hakim Herman Alossitandi Ditahan
Tim Tastipikor;

29. Bukti P- 28 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Selasa 18 April 2006, Judul:
Korupsi, Seorang Hakim PN Jaksel Diadili;

30. Bukti P- 29 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Rabu 10 Mei 2006, Judul:
Korupsi DAU, Hukuman Said Agil Diperberat;

31. Bukti P- 30 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Senin 24 April 2006, Berita
Gambar Direktur Utama PLN Menjadi Tersangka;

32. Bukti P- 31 : Foto copy Kliping Koran Republika, Kamis 4 Mei 2006, Judul :
Dirut PLN Ditahan;

�
33. Bukti P- 32 : Foto copy Situs Berita, www.pikiran-rakyat.com, Kamis 4 Mei
2006, Judul: Dirut Pupuk Kaltim �Temani� Dirut PLN;

34. Bukti P- 33 : Foto copy Situs Berita, www.republikaonline.com, Jum�at 5 Mei
2006, Judul: Tim Tastipikor Tahan Dirut PT Pupuk Kaltim;

35. Bukti P- 34 : Foto copy Situs Berita, www.rakyatmerdeka.com, Selasa 20
April 2006, Judul: Buyung, Komjen Suyaitno Landung Ksatria;

36. Bukti P- 35 : Foto copy Kliping Koran Kompas, Sabtu 15 Oktober 2005, Judul:
Perpres BBM ke MA;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau
pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima
selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian
undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada

�
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas
maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal
standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UUMK
menentukan, �Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara�;

Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa
yang dimaksud dengan �perorangan� dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut
adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat
diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak
dimaksud haruslah:

(a) menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai
perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan
hukum, atau lembaga negara;

�
(b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga
saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

(1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
(3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
(4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
(5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1)
UUMK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam
permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia (MHI),
yang dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar MHI,
diwakili oleh Direktur Eksekutifnya yaitu AH. Wakil Kamal. Pemohon dalam
permohonannya mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan yang akta pendiriannya
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-1b)
namun status badan hukumnya belum jelas. Dengan demikian, sesuai dengan
ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon
tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai badan hukum publik atau privat
melainkan hanya dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama. Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah

�
dalam kualifikasi demikian Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh
berlakunya konsiderans �Menimbang� huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20,
Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU KPK;

Menimbang bahwa, menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang
dimaksud dengan �hak konstitusional� adalah hak yang diatur dalam UUD 1945,
sehingga dalam menentukan ada-tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon,
yang merupakan syarat bagi penentuan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam
penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara tegas
menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan-
ketentuan dalam UU KPK sebagaimana diuraikan di atas, melainkan hanya
mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

a. Menurut Pemohon, terdapat pertentangan UU KPK dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan, dan asas-asas pemisahan
kekuasaan (separation of powers), serta prinsip keseimbangan kekuasaan
menurut ketentuan UUD 1945, yang membuat sistem ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan menjadi kacau, sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan
berbangsa dan bernegara karena tidak adanya kepastian hukum dan jaminan
keadilan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan
kepastian hukum dan keadilan serta kesamaan di hadapan hukum;
b. Apabila tidak ada kepastian hukum dan jaminan konstitusional dari kebijakan
yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, menurut Pemohon hal itu akan
sangat besar pengaruhnya terhadap Pemohon dan menimbulkan kerugian akan
keterlibatan Pemohon dalam pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan
sistem hukum dan dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat di
Indonesia;

�
c. UU KPK, menurut Pemohon, merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon, yaitu kepentingan bersama Pemohon yang tercermin dalam maksud
dan tujuan pada Anggaran Dasar Pemohon;
d. UU KPK, menurut Pemohon, bersifat paradoks dan tidak sejalan dengan
semangat perjuangan reformasi, karena UU KPK melahirkan lembaga negara
yang absolut yang membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme baru dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak, di mana pajak
yang dipungut oleh negara itu dibelanjakan dan dihambur-hamburkan untuk suatu
lembaga yang bernama KPK yang terbukti tidak efektif dan efisien dalam
melakukan pemberantasan korupsi;
f. Bahwa UU KPK tidak mencerminkan hak-hak konstitusional Pemohon karena
masalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan UUD 1945 serta adanya
pengakuan sebagai kekuasaan pemerintahan yang baru yang bersifat tidak
terbatas (absolute) sangat mempengaruhi dan merugikan Pemohon sebagai
tempat berkumpulnya masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara yang
berdasarkan hukum;
g. Bahwa Pemohon menganggap tidak mendapatkan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum karena peran aktif Pemohon dalam memberantas tindak
pidana korupsi, yang menurut Pemohon dijamin oleh Pasal 41 UU KPK, yaitu
berupa laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, di antaranya
laporan Pemohon kepada KPK dengan Nomor 10637/PIMP/KPK/2/2006, tanggal
20 Februari 2006, dalam peristiwa yang dikenal sebagai �SUDIGATE�, ternyata
tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh KPK;
h. Bahwa, menurut Pemohon, saat ini ada 11.000 kasus tindak pidana korupsi yang
dilaporkan masyarakat kepada KPK tapi tidak jelas perkembangannya, dan hanya
sekitar 30-an yang sampai ke pengadilan. Itu pun, menurut Pemohon, hanya
korupsi kelas teri. Hal ini, menurut Pemohon, membuktikan KPK tidak efektif dan
efisien, sehingga KPK dinilai diskriminatif dan tebang pilih;
i. Bahwa, menurut Pemohon, UU KPK telah menutup peluang warga negara
Indonesia di luar kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi penyelidik, penyidik,
dan penuntut umum pada KPK. Hal itu, menurut Pemohon, bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

�
Menimbang, setelah menilai dengan seksama dalil-dalil Pemohon dalam
menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas,
telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

(1) Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara
Indonesia, in casu sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama,
sebagai akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK yang
dimohonkan pengujian;
(2) Apa yang oleh Pemohon dianggap sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sesungguhnya lebih tepat jika dinilai sebagai kritik terhadap
keberadaan maupun kinerja KPK, bukan terhadap konstitusionalitas UU KPK
dalam konteks pengujian undang-undang;
(3) Kalaupun segala anggapan dan penilaian Pemohon terhadap UU KPK dan KPK
sebagai lembaga benar, di mana hal itu harus dibuktikan lebih jauh, jika hal itu
yang menjadi tujuan permohonan a quo, maka permohonan ini lebih tepat jika
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang
memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sebagai bahan
masukan dalam rangka peninjauan oleh pembentuk undang-undang (legislative
review);
(4) Tidak jelasnya kualifikasi Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang oleh Pemohon dianggap telah dirugikan dalam
kualifikasi tadi telah pula mengakibatkan permohonan ini menjadi kabur
(obscuur) karena terjadi percampuradukan antara alasan judicial review dan
legislative review yang meskipun dapat saling mendukung namun keduanya
memiliki perbedaan-perbedaan. Sehingga, permohonan a quo bukan hanya
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK
tetapi juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (3) UUMK;

Menimbang pula bahwa Panel Hakim yang memeriksa permohonan a quo
dalam Pemeriksaan Pendahuluan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUMK, pada
persidangan tanggal 30 Mei 2006, telah menasihatkan kepada Pemohon yang
intinya adalah bahwa dengan alasan permohonan demikian maka hal itu lebih tepat
jika dijadikan alasan untuk mengajukan usul legislative review kepada pembentuk

�
undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) dan bukan pengujian undang-undang
(judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Namun, oleh karena Pemohon tetap
dengan pendiriannya (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal
20 Juni 2006 pasca perbaikan permohonan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal
28 ayat (4) UUMK, Panel Hakim kemudian melaporkan hal itu dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 28 Juni 2006. Setelah mendengarkan
laporan Panel Hakim, RPH berkesimpulan dan memutuskan bahwa oleh karena
telah nyata permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1), Mahkamah tidak memandang perlu untuk menghadirkan Dewan
Perwakilan Rakyat maupun Presiden (Pemerintah) guna didengar keterangannya di
hadapan Mahkamah;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tiba pada
kesimpulan bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang dengan demikian mengakibatkan Pemohon tidak
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo, maka Mahkamah tidak perlu untuk mempertimbangkan
substansi atau pokok permohonan ini lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 19 Juli 2006, dan diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada
hari ini, Selasa, 25 Juli 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku
Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., I Dewa Gede
Palguna, S.H., M.H., Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

�
Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H.,
M.C.L, serta Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan
dibantu oleh Alfius Ngatrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon/Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

KETUA

TTD.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD. TTD.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

TTD. TTD.

Soedarsono, S.H. Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

TTD. TTD.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S H. Achmad Roestandi, S.H.

TTD. TTD.

Dr. Harjono, S.H., M.CL. Maruarar Siahaan, S.H. 

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Alfius Ngatrin, S.H.