Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/SEJARAH KETATANEGARAAN IMPEACHMENT DI INDONESIA/Praktek Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia/Kasus Soeharto
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Kasus Soeharto

Menyusul aksi mahasiswa yang marak di seluruh pelosok tanah 
air yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari kursi 

Saat itu, terjadi eforia di kalangan masyarakat luas 
menyambut pengunduran diri Soeharto, termasuk sebagian 
kelompok yang kemudian mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Habibie.Antara lain argumentasi yang kontra terhadap 
proses pergantian tersebut menyatakan bahwa Habibie tidak 
mempunyai legitimasi yang kuat untuk memegang kekuasaan 
Presiden. Padahal merujuk pada ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. 
III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara, dinyatakan bahwa salah satu alasan pemberhentian 
Presiden oleh MPR sebelum habis masa jabatannya adalah karena 
atas permintaan sendiri. 

Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, berlakulah 
ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 ayat 1 
Tap MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, sehingga Habibibe 
pun diambil sumpahnya di hadapan Mahkamah Agung, sehubungan 
dengan kondisi gedung MPR/DPR yang masih hiruk-pikuk karena 
dibanjiri massa sehingga tidak memungkinkan menggunakannya 
untuk pengambilan sumpah dan janji Presiden yang baru. 

Dengan demikian status B.J. Habibie secara konstitusional 
sah sebagai Presiden RI yang menggantikan Soeharto sampai habis 
masa jabatannya. Namun, karena kontroversi tersebut tak kunjung 
usai, akhirnya masa jabatannya pun dipercepat dengan perubahan 
jadwal pemilu yang dipercepat pula. Padahal dari sudut hukum 
ketatanegaraan, Habibie harus menjalankan tanggung jawabnya 
sebagai Presiden sampai dengan habis masa jabatannya, yakni hingga 
tahun 2003. 

Di tengah perlakuan sewenang-wenang Soeharto, dalam 
kondisi ketatanegaraan yang normal, sesungguhnya ia berpeluang 
untuk diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya, 
bahkan jauh sebelum tahun 1998. Namun demikian, selain karena 
berhalangan tetap dan atas permintaan sendiri, MPR hanya dapat 
memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya dengan 
alasan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara . Sementara 
tidak ada penjelasan lebih lanjut apa saja tindakan-tindakan yang 
secara jelas dapat dikategorikan sebagai melanggar haluan negara. 
Walaupun pada prakteknya hal ini pernah terjadi pada Presiden 
Soekarno.