Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan 
kedaulatan rakyat; 

b. 
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan 
optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 
c. 
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
Mengingat: 1. 
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 
3. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB 
I
KETENTUAN UMUM

Pasal 
1 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 

a. 
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri; 
b. 
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
d. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut SPRD adalah Badan Legislatif 
Daerah yang meliputi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 
e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi atau 
Kabupaten/Kota; 
f. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota; 

g. 
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota; 
h. 
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota. 
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS,
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Pertama 
Kedudukan dan Susunan 

Pasal 
2 

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD ditetapkan dalam peraturan tata 
tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 
3 

(1) 
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah adalah unsur Pemerintah Daerah 
sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 
(2) 
DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari 
Pemerintah Daerah. 
Pasal 
4 

(1) 
Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-undang terdiri atas Anggota Partai Politik 
hasil Pemilu dan Anggota TNI/Polri yang diangkat. 
(2) 
Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) 
DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Paragraf 1 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 5 

Tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 

Pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah. 

Pasal 6 

DPRD Propinsi memilih Anggota MPR Utusan Daerah yang berasal dari Tokoh Masyarakat yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1999. 

Pasal 7 

(1) 
Penetapan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, dilakukan melalui rapat DPRD yang dihadiri oleh 
sekurang-kurannya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD unsur-unsur fraksi. 
(2) 
Apabila pada pembukaan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah 
Anggota DPRD belum mencapai quorum, Rapat ditanda paling lama satu jam. 
(3) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai, rapat diundur paling 
lama satu jam lagi. 
(4) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi tetapi telah dihadiri 
lebih dari 1 (satu) fraksi, pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah tetap dilaksanakan. 
(5) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, rapat ditanda pada 
rapat berikutnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam, sampai terpenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
Pasal 8 

(1) 
Calon anggota MPR Utusan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi, paling banyak 5 
(lima) orang dari setiap fraksi. 
(2) 
Calon Anggota MPR Utusan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD 
Propinsi paling sedikit 10 (sepuluh) orang. 
(3) 
DPRD memilih 5 (lima) orang dari calon anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
Pasal 9 

(1) 
Setiap Anggota DPRD dapat memilih paling banyak 5 (lima) Calon. 

(2) 
Calon terpilih ditetapkan berdasarkan 5 (lima) urutan calon yang memperoleh suara 
terbanyak. 
(3) 
Apabila terdapat perolehan suara yang sama sehingga diperoleh lebih dari 5 (lima) calon, 
dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama sampai 
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Pasal 10 

(1) 
DPRD Propinsi menyampaikan Calon Anggota MPR Utusan Daerah kepada Komisi 
Pemilihan Umum. 
(2) 
Komisi Pemilihan Umum menyampaikan Calon Anggota MPR Utusan Daerah kepada 
Presiden sebagai Kepala Negara untuk diresmikan. 
Paragraf 
3

Usul Pengesahan, Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 11

Tata cara Pengesahan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga
Hak-hak DPRD

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPRD 
mempunyai hak: 

a. 
meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota; 
b. 
meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; 
c. 
mengadakan Penyelidikan; 
d. 
mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; 
e. 
mengajukan pernyataan pendapat; 
f. 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 
g. 
menentukan Anggaran Belanja DPRD sebagai kesatuan dalam APBD; dan 
h. 
menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD. 
Paragraf 
1
Hak Meminta Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 13

Tata cara pertanggungjawaban Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 
2
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) 
Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk 
meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang sesuatu kebijakan pemerintah 
daerah secara lisan maupun tertulis. 
(2) 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun 
secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok 
oleh Sekretariat DPRD. 
(3) 
Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat 
Paripurna DPRD. 
(4) 
Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi 
kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan penjelasan tersebut. 
(5) 
Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada: 
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. 
(6) 
Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada 
Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 
(7) 
Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul 
berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. 
(8) 
Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan 
DPRD segera membentuk Panitia Musyawarah. 
(9) 
Panitia Musyawarah melalui Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada 
Pemerintah Daerah. 
Pasal 15 

(1) 
Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis dalam Rapat 
Paripurna. 
(2) 
Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pernyataan atas keterangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) 
Atas jawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat 
menyatakan pendapatnya. 
(4) 
Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh 
DPRD kepada Pemerintah Daerah. 
(5) 
Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dapat sebagai bahan bagi DPRD dalam rangka penilaian pertanggungjawaban 
Kepala Daerah. 
Paragraf 3 

Hak Mengadakan Penyelidikan
Pasal 16

Hak untuk mengadakan Penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-udnangan yang berlaku. 

Paragraf 4 

Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah. 

Pasal 17 

(1) 
DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan 
Kepala Daerah. 
(2) 
Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam 
Pemandangan Umum para anggota pada Pembicaraan Tahap II. 
(3) 
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh anggota dalam 
Pembicaraan Tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada Tahap IV. 
Paragraf 
5
Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 18

(1) 
Paling sedikit lima orang yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat mengajukan usul 
pernyataan pendapat. 
(2) 
Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para pengusul serta fraksinya. 
(3) 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 
(4) 
Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan 
dari Panitia Musyawarah. 
(5) 
Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi 
kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. 
(6) 
Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada: 
a. 
anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b. 
Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; 
c. 
Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat 
Kepala Daerah. 
(7) 
Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul 
pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. 
(8) 
Apabila DPRD menerima usul penyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa 
pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah berikut saran 
penyelesaikannya, sampai dengan peringatan kepada Kepala Daerah. 
Paragraf 6 

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. 

Pasal 19 

(1) 
Paling sedikit lima orang anggota DPRD yang terdiri lebih dari satu fraksi dapat 
mengajukan suatu usul prakarsa pengaturan kewenangan Daerah. 
(2) 
Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD 
dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis. 
(3) 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 
(4) 
Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, 
setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. 
(5) 
Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(6) 
Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan 
kepada: 
a. 
anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b. 
Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; 
c. 
Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat 
Kepala Daerah. 
(7) 
Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa 
menjadi prakarsa DPRD. 
(8) 
Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti 
ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa 
Kepala Daerah. 
(9) 
Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak 
mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. 
Paragraf 
7

Hak Menentukan Anggaran Belanja
dan Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 20

DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Belanja DPRD. 

Pasal 21 

DPRD menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Paragraf 
8

Hak DPRD Meminta Keterangan Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat.

Pasal 22 

(1) 
DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat 
Pemerintahan, Warga Masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang 
perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. 
(2) 
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat yang menolak permintaan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. 
Bagian Keempat
Hak-hak Anggota DPRD

Pasal 23

(1) 
Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. 
(2) 
Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat, jelas dan tertulis 
disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 
(3) 
Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan gunu 
memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
dilanjutkan. 
(4) 
Apabila keputusan rapat menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 
ditindaklanjuti DPRD membentuk Panitia Musyawarah. 
(5) 
Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan 
pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. 
(6) 
Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, 
tidak diadakan pembicaraan secara lisan. 
(7) 
Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan. 
(8) 
Dalam hal Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk 
itu oleh Panitia Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan 
tentang pertanyaannya agar Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas 
tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu. 
(9) 
Pemberian jawaban oleh Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat 
diwakilkan kepada pejabat daerah yang ditunjuk. 
Pasal 24 

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, anggota DPRD mempunyai hak protokoler, 
keuangan dan administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai ketentuan perundangundangan. 

Bagian Kelima
Kewajiban DPRD

Pasal 25

DPRD mempunyai kewajiban: 

a. 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. 
c. 
d. 
e. 
mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan 
perundang-undangan; 
membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan 
memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, 
serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaikan. 
BAB III 
KEANGGOTAAN DPRD 
Pasal 26 
(1) 
(2) 
Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan 
keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 
Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundangundangan. 
BAB IV 
KELENGKAPAN DPRD 
Pasal 27 
(1) 
(2) 
Alat kelengkapan DPRD terdiri dari: 
a. Pimpinan; 
b. Komisi; 
c. Panitia-panitia. 
Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri 
dengan persetujuan Pimpinan DPRD. 
Pasal 28 
(1) 
(2) 
(3) 
Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari anggota-anggota 
yang dipilih menjadi Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang bertugas untuk memimpin 
pengorganisasian DPRD. 
Pimpinan DPRD terdiri dari unsur-unsur fraksi. 
Masa Kerja Pimpinan DPRD adalah 5 (lima) tahun. 
Pasal 29 
(1) 
(2) 
(3) 
Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk menangani 
bidang tugas umum tertentu. 
Anggota Komisi terdiri dari unsur-unsur fraksi. 
Masa kerja komisi paling lama 2 (dua) tahun. 
Pasal 30 

(1) 
Panitia adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD untuk 
menangani tugas yang bersifat khusus. 
(2) 
Anggota panitia terdiri dari unsur-unsur fraksi. 
(3) 
Masa kerja panitia ditentukan oleh Pimpinan DPRD. 
BAB 
V
PEMILIHAN PIMPINAN DPRD

Pasal 31

(1) 
Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan 
besarnya jumlah Anggota Fraksi. 
(2) 
Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua. 
(3) 
Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk 
duduk dalam salah satu posisi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam Pimpinan DPRD mengacu 
kepada: 
a. 
mendahulukan fraksi yang tidak seorang pun anggotanya diperoleh dari stambush 
accord; dan atau 
b. 
mendahulukan fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam Pemilihan 
Umum. 
Pasal 32 

(1) 
Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat Paripurna dihadiri oleh paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRD dari unsur-unsur fraksi. 
(2) 
Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), rapat ditanda paling lama 1 (satu) jam. 
(3) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, Rapat Paripurna 
diundur paling lama 1 (satu) jam lagi. 
(4) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, tetapi unsur-unsur 
fraksi telah ada, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan. 
Pasal 33 

Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud alam Pasal 31 
ayat (2), paling banyak 2 (dua) orang. 

Pasal 34 

(1) 
Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada 
Pimpinan sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. 
(2) 
Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-sama dengan fraksi-fraksi 
DPRD. 

Pasal 35 

(1) 
Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
(2) 
Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi dan ditetapkan 
dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. 
(3) 
Calon Terpilih yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD, sedangkan 
Calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD sesuai urutan perolehan suara. 
(4) 
Keputusan diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. 
urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat; 
b. 
apabila pada urutan pertama terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendapat suara 
yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara yang sama, 
sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak menjadi Ketua dan yang 
mendapatkan suara lebih sedikit menjadi Wakil Ketua secara berurutan bersama Wakil 
Ketua yang lain; 
c. 
calon terpilih Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Propinsi diresmikan oleh Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara, calon 
terpilih Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten dan Kota diresmikan oleh 
Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. 
(5) 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena 
alasan keamanan rapat ditanda paling lama 2 X 24 jam atau sampai dengan kondisi aman 
yang dinyatakan oleh kepolisian. 
(6) 
Rapat DPRD dilangsungkan di Gedung DPRD, kecuali untuk hal-hal yang dianggap tidak 
memungkinkan, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. 
BAB VI
PENGGANTIAN PIMPINAN DPRD

Pasal 36

(1) 
Pimpinan DPRD dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang 
dari ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) 
Penilaian kinerja dilakukan terhadap pimpinan DPRD secara kolektif. 
(3) 
Penilaian kinerja Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
sidang paripurna DPRD dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
anggota DPRD. 
(4) 
Penilaian kinerja Pimpinan DPRD yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan 
sebagai bahan usulan pemberhentian Pimpinan DPRD. 
Pasal 37 

(1) 
Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 94), diputuskan dalam 
Sidang Paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. 
(2) 
Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Usulan Pemberhentian. 
Pasal 38 

Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk DPRD Propinsi dan 
kepada Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota, guna peresmian pemberhentian. 

Pasal 39 

(1) 
Ketua atau Wakil-wakil Ketua secara sendiri-sendiri dapat diberhentikan apabila secara 
pribadi terbukti melakukan tindak pidana. 
(2) 
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri 
dan Otonomi Daerah atas nama Presiden sebagai Kepala Negara untuk DPRD Propinsi dan 
Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara untuk DPRD Kabupaten/Kota setelah 
ada keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Pasal 40 

Pengisian pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 
39, dipilih dari fraksi asal pimpinan DPRD yang diberhentikan. 

BAB VII
FRAKSI-FRAKSI

Pasal 41

(1) 
Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik peserta 
Pemilihan Umum dan TNI/POLRI yang diangkat. 
(2) 
Partai Politik yang dapat membentuk fraksi adalah Partai yang memperoleh jumlah kursi 
paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPRD yang ada. 
(3) 
Beberapa partai politik peserta Pemilihan Umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang 
dari 1/10 (satu per sepuluh), dapat membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dari 
Partai-partai Politik yang bersangkutan atau bergabung ke dalam salah satu fraksi yang 
sudah diakui keberadaannya. 
(4) 
Anggota DPRD dari partai politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 (satu per sepuluh) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicalonkan sebagai pimpinan DPRD. 
(5) 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pimpinan fraksi tempat ia 
bergabung wajib menyampaikan keputusan penggabungan kepada Pimpinan Sementara 
DPRD yang selanjutnya mengumumkan kepada Seluruh anggota DPRD. 
Pasal 42 

Fraksi mempunyai tugas: 

a. 
menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi; 
b. 
meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota; 
c. 
melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan Bakal Calon Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 43 

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang 
dianggap perlu, berkenan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau diminta. 

BAB VIII
RAPAT-RAPAT DPRD

Pasal 44

(1) 
DPRD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 
(2) 
Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurannya 1/5 (satu 
per lima) dari jumlah anggota DPRD atau atas permintaan Kepala Daerah, DPRD dapat 
mengundang Anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 
(satu) bulan setelah permintaan itu diterima. 
(3) 
DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD. 
Pasal 45 

Jenis Rapat DPRD terdiri dari: 

a. 
Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil 
Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD 
antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan 
menetapkan Keputusan DPRD; 
b. 
Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau 
Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan; 
c. 
Rapat Paripurna Khusus merupakan Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau 
Wakil Ketua membahas hal-hal yang khusus; 
d. 
Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil 
Ketua Fraksi; 
e. 
Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD; 
f. 
Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin 
oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah; 
g. 
Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua 
Komisi; 
h. 
Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau 
Wakil Ketua DPRD; 
i. 
Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi 
merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan; 
j. 
Rapat Panita Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh 
Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran; 
k. 
Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpinan oleh Ketua 
atau Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus; 
l. 
Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; 
m. 
Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
Khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan. 

Pasal 46 

DPRD mengatur tata cara setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disesuaikan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 47

Tatacara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

Pasal 48 

Produk-produk DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 

BAB 
X
PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Pasal 49

(1) 
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. 
(2) 
Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dan atau atas usul prakarsa DPRD. 
(3) 
Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah. 
(4) 
Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dalam keputusan 
DPRD. 
Pasal 50 

Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dilakukan dalam rapat khusus yang diadakan untuk keperluan itu. 

Pasal 51 

Tatacara penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tahapan pembicaraan dan penandatanganan 
Peraturan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 52

(1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan Pembiayaan yang dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) 
DPRD beserta Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD setiap Tahun 
Anggaran. 
(3) 
Jenis dan biaya kegiatan DPRD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang 
Kedudukan Keuangan DPRD. 
BAB XII
SANKSI

Pasal 53

(1) 
Setiap anggota DPRD wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25. 
(2) 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD berkewajiban 
mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib. 
(3) 
Sanksi terhadap anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) 
Sanksi terhadap anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD atas usul dan pertimbangan Fraksi yang 
bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan yang dibentuk 
khusus untuk itu. 
BAB XIII
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 54

(1) 
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD merupakan unsur staf yang 
membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. 
(2) 
Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat menyediakan tenaga ahli untuk 
membantu Anggota DPRD, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 3 Januari 2001 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 3 Januari 2001 
SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

Djohan Effendi 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 1 
 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. 
UMUM 
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, telah memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD yang merupakan lembaga 
perwakilan masyarakat daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. 

Salah satu fungsi DPRD yang penting adalah fungsi legitimasi, yaitu peranan DPRD dalam 
membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan Pemerintah 
Daerah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini DPRD menjembatani Pemerintah 
Daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem 
politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi 
mitra Pemerintah Daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang 
diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Guna mewujudkan lembaga DPRD supaya berfungsi seperti keinginan tersebut di atas, 
perlu diatur kedudukan, susunan, tugas wewenang, hak dan kewajiban pelaksanaan tugas 
DPRD dalam suatu perundang-undangan. 

II. 
PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Ayat 1 
Sebagai unsur pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD 
berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Ayat 2 
Yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra dalam ayat ini adalah bahwa DPRD dan 
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan 
Daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik

baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat 
di daerah. 

Pasal 4 
Keanggotaan DPRD menjadi resmi apabila telah dilaksanakan pengambilan sumpah/janji 
setelah ditetapkan Surat Keputusan Pengesahan Peresmian Keanggotaan dari Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk keanggotaan DPRD Propinsi atau Surat 
Keputusan Pengesahan Peresmian Keanggotaan dari Gubernur untuk keanggotaan DPRD 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, 
yaitu tahap I, II, III, dan IV. 
Pembicaraan tahap I meliputi: 

a. 
penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan 
daerah yang berasal dari Kepala Daerah; 

b. 
penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat 
Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa. 
Pembicaraan tahap II meliputi: 

a. 
dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah: 
1. 
pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang 
membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah; 
2. 
jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan 
umum para anggota. 
b. 
dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD: 
1. 
pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah; 
2. 
jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau 
Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap 
pendapat Kepala Daerah. 
Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau 
rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 

Pembicaraan tahap IV meliputi: 

a. 
pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan: 
1. 
laporan hasil pembicaraan tahap III; 
2. 
pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya. 
b. 
Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan 
terhadap pengambilan Keputusan tersebut. 
Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Bersifat kolektif dalam hal ini berarti tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan 
merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Pembuktian sangkaan tindak pidana atas Ketua atau Wakil-wakil Ketua dilakukan melalui 
proses peradilan sesuai Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Cukup jelas 

Pasal 43 
Cukup jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

Pasal 46 
Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 
peraturan-peraturan yang terkait dengan susunan dan kedudukan DPRD maupun yang 
terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah lainnya. Misalnya dalam peraturan perundangan 
yang terkait dengan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah diatur tentang Rapat Paripurna Khusus Tingkat Pertama dan 
Rapat Paripurna Khusus Tingkat Kedua, DPRD mengatur tata cara rapat paripurna seperti 
ini sesuai Kebutuhan pokoknya, yaitu pada saat pemilihan Kepala Daerah. 

Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4070