Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007/Penjelasan
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. 
UMUM 
1. 
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi 
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang 
ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban 
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undangundang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan 
telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. 
2. 
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, 
disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih 
memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan 
kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang 
teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain 
itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme 
aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan 
meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 
3. 
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang 
sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan 
tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan 
dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib 
Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya dengan lebih baik. 
4. 
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 
kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai 
berikut: 
a. 
meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung 
penerimaan negara; 
b. 
meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna 
meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap 
mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah; 
c. 
menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta 
perkembangan di bidang teknologi informasi; 
d. 
meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 
e. 
menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan; 
f. 
meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan 
konsisten; dan 
g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. 
Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan 
meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 
I 
Angka 
1 
Pasal 
1 
Cukup jelas.

Angka 
2 
Pasal 
2

Ayat (1) 
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai 
Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 
Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1984 dan perubahannya. 
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk 
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita 
kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah 
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 
Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar 
wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban 
perpajakan suaminya. 
Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib 
Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, 
Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga 
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen 
perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Ayat (2) 
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, 
sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan 
usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan. 
Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
dilakukan. 
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan 
untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya 
juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. 
Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3) 
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat 
Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), 
sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu 
Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di 
beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai 
toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4) 
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan 
usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak.

Ayat (4a) 
Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan 
subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari 
pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun 
Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk 
mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung 
sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak 
tahun 2005.

Ayat (5) 
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya 
karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban 
mengenakan pajak terutang. Pengaturan tentang jangka waktu 
pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan 
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (6) 
Cukup jelas.
Ayat (7) 
Cukup jelas.
Ayat (8) 
Cukup jelas.
Ayat (9) 
Cukup jelas.

Angka 3 
Pasal 2A 
Cukup jelas.

Angka 4 
Pasal 3

Ayat (1) 
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. 
pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain 
dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 
b. 
penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak; 
c. 
harta dan kewajiban; dan/atau 
d. 
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 
(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang:

a. 
pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 
b. 
pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain

dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. 
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 
disetorkannya. 
Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah 
mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau 
dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai 
dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas 
dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

a. 
benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya; 
b. 
lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan 
dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan; dan 
c. 
jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak 
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan. 
Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan 
jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau 
pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (1a) 
Cukup jelas. 
Ayat (1b) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada 
Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantorkantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah 
terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat 
mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan 
mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh 
formulir Surat Pemberitahuan tersebut. 
Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur 
Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada 
Wajib Pajak.

Ayat (3) 
Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak 
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.

Ayat (3a) 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha 
kecil, dapat:

a. 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat

pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat 
Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama 
dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau

b. 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut 
pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan 
syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan 
sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. 
Ayat (3b) 
Cukup jelas.

Ayat (3c) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak 
dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena 
luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan 
laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk 
memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran 
dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat 
memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan 
secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5) 
Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu 
pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang 
harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 
berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib 
Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan 
pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak 
yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak 
yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak 
sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan 
perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5a) 
Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Ayat (6) 
Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib 
Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka 
keseragaman dan mempermudah pengisian serta 
pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, 
keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang 
digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurangkurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah 
Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan 
kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib 
Pajak orang pribadi. 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta 
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurangkurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak.

Ayat (7) 
Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya 
adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib 
Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran 
yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan 
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, 
Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. 
Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan 
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat 
Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak 
melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, 
Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Ayat (7a) 
Cukup jelas.

Ayat (8) 
Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan 
efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat 
menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari 
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib 
Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di 
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan 
tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5 
Pasal 4 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (4a) 
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib 
Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing 
Wajib Pajak. 
Contoh:

PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, 
PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan 
konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan 
keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT 
B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, 
bukan laporan keuangan konsolidasi.

Ayat (4b) 
Cukup jelas.

Ayat (5) 
Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan 
memuat hal-hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, 
pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan 
Lebih Bayar, Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan 
tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

Angka 6 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain 
bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik.

Ayat (3) 
Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti 
penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, 
yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6).

Angka 7 
Pasal 7

Ayat (1) 
Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Ayat (2) 
Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan.

Angka 8 
Pasal 8

Ayat (1) 
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang 
dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan 
pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal 
Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang 
dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah 
pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan 
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 
yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Ayat (2) 
Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas 
kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang 
terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi 
berubah dari jumlah semula. 
Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan. 
Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud 
dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender 
yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai 
dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari 
bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 
misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Ayat (2a) 
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah 
dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan 
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. 
Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, 
kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4) 
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan 
tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak 
baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat 
Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan 
atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang 
diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan 
harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat 
diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk 
membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses 
pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Ayat (5) 
Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang 
kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum 
laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan

tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa 
laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat 
diterbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (6) 
Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak 
yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal 
yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan 
penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan 
Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka 
waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi 
tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. 
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat 
jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan 
pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 
sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang 
menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya 
dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut: 
Contoh 1: 
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan: 
Penghasilan Neto sebesar 
Rp200.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 2007 
sebesar 
Rp150.000.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 
50.000.000,00 
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp70.000.000,00. 
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 
menjadi sebagai berikut: 
Penghasilan Neto 
Rp200.000.000,00 
Rugi menurut ketetapan pajak 
tahun 2007 Rp 
70.000.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak 
Rp130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 
Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 
(Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00) 
Contoh 2: 
PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan: 
Penghasilan Neto sebesar 
Rp300.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Tahun 2007 
sebesar 
Rp200.000.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak sebesar 
Rp100.000.000,00 
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp250.000.000,00. 
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 
menjadi sebagai berikut: 
Penghasilan Neto 
Rp300.000.000,00 
Rugi menurut ketetapan 
pajak tahun 2007 
Rp250.000.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak Rp 
50.000.000,00 
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 
Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00 
(Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

Angka 9 
Pasal 9

Ayat (1) 
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) 
hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 
Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut 
berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Ayat (2a) 
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan 
pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara 
penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut: 
Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 
sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 
2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 
2008. Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan

Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) 
bulan sebagai berikut: 
1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.

Ayat (2b) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (3a) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan 
pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan meskipun 
tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. 
Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 
12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benarbenar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Angka 10 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (1a) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan 
pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda 
pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan 
pembayaran pajak dan administrasinya.

Angka 11 
Pasal 11

Ayat (1) 
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih 
lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang 
terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut 
tidak mempunyai utang pajak. 
Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, 
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu 
dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, 
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (1a) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

a. untuk 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak; 
b. untuk 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak 
tanggal penerbitan; 
c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, 
dihitung sejak tanggal penerbitan; 
d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan; 
e. untuk 
Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan 
Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang 
melaksanakan putusan pengadilan; atau 
f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya 
Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan 
sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3) 
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib 
Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap 
keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 
1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 12 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak 
yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi 
perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

a. 
pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pihak ketiga; 
b. 
pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan 
usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah; atau 
c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. 
Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau 
pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau 
masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas 
negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1). 
Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua 
Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 
suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian 
Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang 
tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2) 
Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah 
menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara 
benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak 
perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan 
Pajak.

Ayat (3) 
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang 
bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata 
melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal 
Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya 
terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 
kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret 
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara 
lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan 
Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi 
sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun. 
Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib 
Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak 
karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib 
Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang 
seharusnya terutang. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, 
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur 
Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa 
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana

mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib 
Pajak dapat dilakukan pemeriksaan. 
Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya 
walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan 
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat 
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini 
dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan 
alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampaikannya Surat 
Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force 
majeur). 
Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan 
di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen). 
Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa 
tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah 
pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara 
jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak 
hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. 
Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar 
penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak 
dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh: 
1. 
pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak 
lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak 
jelas; 
2. 
dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angkaangka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau 
3. 
dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui 
besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data 
pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap 
demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad 
baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. 
Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Ayat (2) 
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi 
administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar.

Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan. 
Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan
lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga
dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) 
tahun. 
Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. 
Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama
Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan tepat waktu. 
Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung
sebagai berikut:

1. 
Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00 
2. 
Pajak yang terutang 
(30% x Rp100.000.000,00) Rp 30.000.000,00 
3. 
Kredit pajak Rp 10.000.000,00(-) 
4. 
Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,00 
5. 
Bunga 24 bulan 
(24 x 2% x Rp20.000.000,00) Rp 9.600.000,00(+) 
6. 
Jumlah pajak yang masih 
harus dibayar Rp 29.600.000,00 
Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor 
pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari 
pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa 
Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (3) 
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak 
karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi 
berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus 
ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. 
Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda 
menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang 
dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan 
yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk 
jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen).

Ayat (4) 
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan 
dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self 
assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya 
Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat 
ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan 
dalam Surat 
Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada 
hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah

menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Ayat (5) 
Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan 
negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat 
ketetapan pajak. 
Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan 
melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih 
dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak 
yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh 
penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana 
perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh 
pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan 
pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak 
yang belum dikenai pajak. 
Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang 
terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 
lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih 
dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah 
pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.

Ayat (6) 
Cukup jelas.

Angka 14 
Pasal 13A 
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar 
pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak 
dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. 
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi 
pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. 
Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar.

Angka 15 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan 
hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal 
penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (3) 
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

a. 
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar; atau 
b. 
penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak 
kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah 
hitung. 
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam 
tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar. 
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar 
Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak 
Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu 
sebesar Rp40.000.000,00. 
Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 
2008 dengan penghitungan sebagai berikut:

- 
Kekurangan bayar Pajak Penghasilan 
Pasal 25 bulan Juni 2008 
(Rp100.000.000,00–Rp40.000.000,00) =Rp60.000.000,00 
- 
Bunga = 3 x 2% xRp60.000.000,00 =Rp 
3.600.000,00 (+) 
- 
Jumlah yang harus dibayar 
=Rp63.600.000,00 
2. 
Hasil penelitian Surat Pemberitahuan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 
yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah 
dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang 
menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 
dengan penghitungan sebagai berikut: 
- 
Kekurangan bayar Pajak 
Penghasilan =Rp1.000.000,00 
- 
Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =Rp 60.000,00 (+) 
- 
Jumlah yang harus dibayar =Rp1.060.000,00 
Ayat (4) 
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun 
Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak 
tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari 
Dasar Pengenaan Pajak. 
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur 
pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang 
sama. 
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari 
Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, 
sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas.

Angka 16 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah 
atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil 
ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak 
yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak. 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan 
koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah 
pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu 
dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan 
ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, 
tetapi bukan pemeriksaan ulang. 
Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan 
penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya 
data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat 
ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat 
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan 
hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru 
termasuk data yang semula belum terungkap pada saat 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap 
yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan 
lagi. 
Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan 
mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum 
diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat 
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam 
pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. 
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang 
semula belum terungkap, yaitu data yang:

a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan 
beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan 
lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak 
memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam 
menghitung jumlah pajak yang terutang. 
Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat 
Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, 
tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya 
dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak 
mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara 
benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari 
yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data 
yang semula belum terungkap. 
Contoh:

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis 
adanya biaya iklan Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya 
biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000,00 biaya iklan di media 
massa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau 
hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. 
Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau 
hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara 
benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau 
hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap. 
2. Dalam 
Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan 
disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa 
disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang 
dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk 
penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian 
tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran 
pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya 
termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan 
kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. 
Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak 
dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data 
yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak 
benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum 
terungkap. 
3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang 
dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut 
oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. 
Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan 
yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya 
tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak 
tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha 
Kena Pajak pembeli. 
Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak 
tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut 
dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas 
pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai

akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data 
atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak 
Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut 
merupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2) 
Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang 
belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas 
pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang 
dibayar.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana 
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan 
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampaui.

Ayat (5) 
Cukup jelas.

Angka 17 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka 
menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila 
terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu 
dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan 
tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib 
Pajak. 
Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus 
maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau 
kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena 
kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:

a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar; 
b. Surat Tagihan Pajak; 
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 
d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 
e. Surat Keputusan Pembetulan; 
f. Surat Keputusan Keberatan; 
g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 
h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; 
i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 
j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada 
kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, 
alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, 
jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh 
tempo; 
b. kesalahan 
hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau 
pembagian suatu bilangan; atau 
c. 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam 
penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi 
administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. 
Pengertian ”membetulkan” pada ayat ini, antara lain, 
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung 
pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. 
Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena 
jabatan.

Ayat (2) 
Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

Ayat (3) 
Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur 
Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan. 
Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 18 
Pasal 17

Ayat (1) 
Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan untuk:

a. Pajak Penghasilan apabila 
jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang; 
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang 
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak 
yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran 
dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut; atau 
c. 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah 
dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, 
atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 19 
Pasal 17A

Ayat (1) 
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan 
untuk:

a. 
Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan 
pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak; 
b. 
Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama 
dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut 
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang 
terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi 
dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut; atau 
c. 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.

Angka 20 
Pasal 17B

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara 
lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil 
pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar.

Ayat (1a) 
Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan 
bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak.

Ayat (2) 
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib

Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu 
tersebut dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 
Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk 
kepentingan tertib administrasi perpajakan.

Ayat (3) 
Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, 
dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 21 
Pasal 17C

Ayat (1) 
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan 
penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan 
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai 
sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat 
disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat 
Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah 
Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit 
pajak. 
Ayat (2) 
Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah:

a. tepat 
waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 
b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan 
Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang 
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis 
pajak dan tidak berturut-turut; dan 
c. 
Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas 
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak 
berikutnya. 
Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah 
keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum 
melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian 
tunggakan pajak.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian

pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat 
ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (5) 
Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak 
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak. 
Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 
tersebut diberikan contoh sebagai berikut: 
1) Pajak Penghasilan

- 
Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sebesar Rp80.000.000,00. 
- 
Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Pajak 
Penghasilan yang terutang sebesar 
Rp100.000.000,00 
b. Kredit pajak, yaitu: 
- 
Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00 
- 
Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00 
-Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai 
berikut: 
- Pajak Penghasilan yang 
terutang sebesar Rp100.000.000,00 
- Kredit Pajak: 
-Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 
20.000.000,00 
-Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 
40.000.000,00 
- 
Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 
90.000.000,00(+) 
Rp150.000.000,00

- 
Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 80.000.000,00(-) 
- 
Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan Rp 70.000.000,00(-) 
Pajak yang tidak/kurang 
dibayar Rp 30.000.000,00 
Sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% Rp 30.000.000,00 (+) 
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai

- 
Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp60.000.000,00. 
- 
Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00 
b. 
Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan 
Rp150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan 
sebagai berikut:

- 
Pajak Keluaran Rp100.000.000,00 
- 
Kredit Pajak: 
- Pajak Masukan 
Rp150.000.000,00 
- 
Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 60.000.000,00(-) 
- 
Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan Rp 90.000.000,00(-) 
Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000,00 
Sanksi administrasi 
kenaikan 100% Rp 
10.000.000,00(+) 
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 20.000.000,00

Ayat (6) 
Cukup jelas.
Ayat (7) 
Cukup jelas.

Angka 22 
Pasal 17D 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan 
percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur 
Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) 
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E 
Cukup jelas.

Angka 23 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dihapus.

Angka 24 
Pasal 19 
Ayat (1)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak 
atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau 
terlambat dibayar. 
Contoh:

a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang 
diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir 
pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran 
sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. 
Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak 
dengan perhitungan sebagai berikut: 
Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00 
Dibayar sampai dengan jatuh 
tempo pelunasan =Rp 6.000.000,00(-) 
Kurang dibayar =Rp 4.000.000,00 
Bunga 1 (satu) bulan 
(1 x 2% x Rp4.000.000,00) =Rp 80.000,00 
b. Dalam 
hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar 
Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada 
tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, 
sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut: 
Pajak yang masih harus dibayar =Rp10.000.000,00 
Dibayar setelah jatuh tempo 
pelunasan =Rp10.000.000,00 
Kurang dibayar =Rp 0,00 
Bunga 1 (satu) bulan 
(1 x 2% x Rp10.000.000,00) =Rp 200.000,00 
Ayat (2) 
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
Contoh:

a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 
2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. 
Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur 
pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan 
jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi 
berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut: 
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00. 
angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00. 
angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00. 
angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 = Rp 8.960,00. 
angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp 4.480,00. 
b. Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2009. 
Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x 
Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00. 
Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 25 
Pasal 20

Ayat (1) 
Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai 
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan 
tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak 
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya 
dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak 
dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung 
Pajak.

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus” adalah 
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 26 
Pasal 21

Ayat (1) 
Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. 
Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak 
dilunasi.

Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.
Ayat (5) 
Cukup jelas.

Angka 27 
Pasal 22

Ayat (1) 
Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih 
lagi. 
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat 
Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan 
pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Ayat (2) 
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat 
Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan 
pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut. 
b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 
c. 
Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat 
merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti 
itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan 
surat ketetapan pajak tersebut. 
d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana 
di 
bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak 
tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan. 
Angka 28 
Pasal 23 
Ayat (1) 
Dihapus. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Dihapus.

Angka 29

Pasal 24 
Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain 
karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 
pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai 
subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. 
Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang 
pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Angka 30 
Pasal 25

Ayat (1) 
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana 
mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari 
ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau

pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan 
"suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan 
terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun 
Pajak. 
Contoh: 
Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 
dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 
(satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak 
tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan.

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang menjadi dasar 
penghitungan” dimaksud adalah alasan-alasan yang jelas dan 
dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, 
atau bukti pemotongan.

Ayat (3) 
Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak 
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak 
mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan 
surat keberatan beserta alasannya. 
Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan 
tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a) 
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan 
bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah 
kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada 
saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut 
harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (4) 
Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat 
keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak 
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (5) 
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda 
terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu 
penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat 
dimaksud. 
Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat 
keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu 
penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan 
dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan.

Ayat (6) 
Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang 
kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan 
pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak 
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak 
berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (7) 
Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera 
dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (8) 
Cukup jelas.

Ayat (9) 
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian 
dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah 
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan 
dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 
tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen). 
Contoh: 
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi 
administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai 
sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x 
(Rp750.000.000,00 – Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.

Ayat (10) 
Cukup jelas.

Angka 31 
Pasal 26

Ayat (1) 
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 
kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu 
penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima. 
Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas 
keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4)

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat 
ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib 
Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu 
yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna 
menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib 
Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan 
pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.

Ayat (5) 
Cukup jelas.

Angka 32 
Pasal 26A 
Ayat (1) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib 
Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian 
keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 
ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 33 
Pasal 27 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Dihapus. 
Ayat (4a) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Dihapus.

Ayat (5a) 
Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan 
banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak 
menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak 
diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan.

Ayat (5b) 
Cukup jelas.

Ayat (5c) 
Cukup jelas.

Ayat (5d) 
Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa 
akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 
tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini. 
Contoh: 
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh 
Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus 
dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi 
administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat

(9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 
100%x(Rp450.000.000,00–Rp200.000.000,00)= Rp250.000.000,00. 
Ayat (6) 
Cukup jelas.

Angka 34 
Pasal 27A 
Ayat (1) 
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan 
kelebihan pembayaran pajak. 
Ayat (1a) 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau 
Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian 
atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat 
Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ayat (2) 
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) 
dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 
Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat 
dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan 
Wajib Pajak.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 35 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Ayat (5) 
Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam 
metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 
mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam 
metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

a. stelsel pengakuan penghasilan; 
b. tahun buku; 
c. metode penilaian persediaan; atau 
d. metode penyusutan dan amortisasi. 
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya 
diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan 
penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. 
Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan 
penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan 
metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build 
operate and transfer (BOT) dan real estat. 
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara 
tunai. 
Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai 
penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam 
suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya 
apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode 
tertentu. 
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang 
pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan 
restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan

penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel 
kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa 
ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan 
biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi 
lain dibayar. 
Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan 
penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu 
besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan 
dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh 
karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai 
stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai 
berikut. 
1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus

meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. 
Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan 
seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak 
yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari 
penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan 
amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas

(konsisten). 
Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan 
dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6) 
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, 
yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam 
hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya 
(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan 
metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode 
pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat 
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode 
pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan 
menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat 
yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. 
Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari 
kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode 
pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya 
dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan 
penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan 
tertentu. 
Contoh: 
Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan 
garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib 
Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan 
menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining 
balance method, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih 
dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum 
dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan 
dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari 
perubahan tersebut. 
Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat 
berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh

karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan 
Direktur Jenderal Pajak. 
Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang 
bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 
(enam) bulan pertama atau lebih. 
Contoh:

a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah 
Tahun Pajak 2008. 
b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 
adalah Tahun Pajak 2009. 
Ayat (7) 
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. 
Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan 
pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 
Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya 
juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat 
dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah 
harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai 
ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas 
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah 
pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat 
dikreditkan. 
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara 
atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain.

Ayat (8) 
Cukup jelas.

Ayat (9) 
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau 
penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan 
bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar 
usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai 
penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan. 
Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan 
objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Ayat (10) 
Dihapus.

Ayat (11) 
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data 
elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus 
disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu 
dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan 
mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau

pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 
disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, 
catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line 
harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, 
kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Ayat (12) 
Cukup jelas.

Angka 36 
Pasal 29 
Ayat (1) 
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk:

a. menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak; dan/atau 
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau 
di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis 
pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu 
maupun untuk tahun berjalan. 
Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk 
terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut 
pajak atau pemotong pajak. 
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri 
kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan 
keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. 
Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di 
antaranya:

a. 
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 
b. 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. 
pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak; 
d. 
Wajib Pajak mengajukan keberatan; 
e. 
pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto; 
f. 
pencocokan data dan/atau alat keterangan; 
g. 
penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 
h. 
penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan 
Nilai; 
i. 
pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 
j. 
penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 
perpajakan; dan/atau 
k. 
pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 
Penghindaran Pajak Berganda. 
Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 
identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang 
diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 
Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan 
jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif 
serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 
Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3) 
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau 
pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara 
elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang 
diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui 
pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas 
pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari 
catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki 
kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat 
penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat 
memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan 
melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat 
tersebut. 
Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain 
buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau 
keterangan lisan. 
Keterangan tertulis misalnya:

a. 
surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; 
b. 
keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai 
dengan aslinya; 
c. 
surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau 
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. 
Keterangan lisan misalnya:
a. 
wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak; 
b. 
wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau 
c. 
wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi 
yang bersifat khusus.

Ayat (3a) 
Cukup jelas.
Ayat (3b) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang 
diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, 
dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak 
dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa 
kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Angka 37 
Pasal 29A 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib 
Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib 
Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui 
Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan 
menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib 
Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan 
melalui Pemeriksaan Lapangan. 
Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan 
jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak 
melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat 
oleh Akuntan Publik.

Angka 38 
Pasal 30 
Ayat (1) 
Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) 
huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa 
untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut 
dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak 
berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan 
kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, 
dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses 
data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan 
guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan 
pemeriksaan. 
Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen 
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda 
lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu 
memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang 
dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan 
terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak. 
Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk 
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk 
data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang

dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan,

dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 
dipalsukan. 
Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak

menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, 
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.

Angka 39 
Pasal 31 
Ayat (1) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak 
dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara 
pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban 
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu 
yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 40 
Pasal 32

Ayat (1) 
Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam 
pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, 
dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa 
yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau 
tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2) 
Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam 
Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang. 
Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan 
bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, 
tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3) 
Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib 
Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah 
perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan 
material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa 
khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a) 
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka 
menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani 
cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum 
namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta 
pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian 
pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan 
pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Angka 41 
Pasal 33 
Dihapus.

Angka 42 
Pasal 34

Ayat (1) 
Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang 
melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan 
kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, 
antara lain:

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain 
yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak; 
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; 
c. 
dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang 
bersifat rahasia; 
d. dokumen 
dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. 
Ayat (2) 
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan 
undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak 
yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a) 
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak 
dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. 
Identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha; 
5. merek usaha; dan/atau 
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi: 
a. penerimaan pajak secara nasional; 
b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;

c. penerimaan pajak per jenis pajak; 
d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha; 
e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar; 
f. register permohonan Wajib Pajak; 
g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau 
h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak. 
Ayat (3) 
Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, 
penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan 
instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau 
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada 
pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan 
nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk 
memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari 
atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara 
terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri 
Keuangan.

Ayat (4) 
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan 
memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada 
pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5) 
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau 
perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang 
perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Angka 43 
Pasal 35 
Ayat (1) 
Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak 
ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 
administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan 
dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan 
pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang 
diminta. 
Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang 
dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa 
konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Ayat (2) 
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 
tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai

keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat 
pajak.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 44 
Pasal 35A 
Ayat (1) 
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self 
assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 
yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan 
pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data 
dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi 
atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, 
peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang 
bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data 
transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta 
laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang 
disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata 
cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal 
Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Ayat (2) 
Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 
diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 
lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi 
yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya 
suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan 
ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

Angka 45 
Pasal 36 
Ayat (1) 
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak 
yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya 
karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat 
keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material 
terpenuhi. 
Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat 
dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal 
Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak. 
Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas

permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan 
pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak 
tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak 
tidak dapat dipertimbangkan.

Ayat (1a) 
Cukup jelas.
Ayat (1b) 
Cukup jelas.
Ayat (1c) 
Cukup jelas.
Ayat (1d) 
Cukup jelas.
Ayat (1e) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Cukup jelas.

Angka 46 
Pasal 36A

Ayat (1) 
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan 
meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan 
ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak 
yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang 
tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan 
kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) 
Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, 
misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang 
kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah 
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 
Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai 
pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. 
Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana 
korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak 
pidana korupsi. 
Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan 
pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit 
internal Departemen Keuangan.

Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Ayat (5) 
Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap 
berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri 
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi 
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Angka 47

Pasal 36B 
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Pasal 36C 
Cukup jelas.
Pasal 36D 
Ayat (1) 
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Angka 48 
Pasal 37A 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 38 
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai 
sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau 
Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 
bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. 
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan 
merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya 
kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, 
tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga 
perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara.

Angka 50 
Pasal 39

Ayat (1) 
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat 
mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam 
penerimaan negara. 
Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang 
dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2) 
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di 
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya 
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, 
dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 
2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).

Ayat (3) 
Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau 
penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau 
tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi 
pajak dan/atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang 
tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan 
melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Angka 51 
Pasal 39A 
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana 
administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak 
Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti 
pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau 
pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur 
pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh 
karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau 
penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan 
pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi 
yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Angka 52 
Pasal 41 
Ayat (1) 
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak 
akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak 
dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam 
rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya 
sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan 
terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. 
Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau 
kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan 
keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang 
dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas 
kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang 
setimpal. 
Ayat (2) 
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat 
dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan 
karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati

untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib 
Pajak.

Ayat (3) 
Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku 
Wajib Pajak.

Angka 53

Pasal 41A 
Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi 
pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini.

Angka 54

Pasal 41B 
Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi 
penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan 
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.

Angka 55 
Pasal 41C 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 56 
Pasal 43

Ayat (1) 
Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di 
bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib 
Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, 
Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang 
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Angka 57 
Pasal 43A

Ayat (1) 
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh 
Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis 
melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat 
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, 
atau tidak ditindaklanjuti.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 58 
Pasal 44

Ayat (1) 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik 
tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2) 
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik 
tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan 
penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap 
barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, 
piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, 
dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (3) 
Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.

Angka 59 
Pasal 44B

Ayat (1) 
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 
Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 
pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum 
dilimpahkan ke pengadilan.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal II 
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4740