Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Flores Timur, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lembata sebagai pemekaran Kabupaten Flores Timur;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Lembata akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Lembata harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA.

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Kabupaten Flores Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA 

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lembata dalam wilayah
Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Kabupaten Lembata berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Flores Timur
yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Buyasuri;
b. Kecamatan Omesuri;
c. Kecamatan Lebatukan;
d. Kecamatan Ile Ape;
e. Kecamatan Nubatukan;
f. Kecamatan Atadei; dan
g. Kecamatan Nagawutun.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Flores Timur dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kabupaten Lembata mempunyai batas wilayah :

a. sebelah utara dengan Laut Flores; b. sebelah timur dengan Selat
Alor; c. sebelah selatan dengan Laut Sawu; dan d. sebelah barat dengan
Selat Boleng dan Selat Lamakera.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas Kabupaten Lembata, secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pemerintah Kabupaten Lembata wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lembata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan
dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibukota Kabupaten Lembata berkedudukan di Lewoleba.

BAB III KEWENANGAN DAERAH 

Pasal 8

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, kewenangan Daerah sebagai
Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,
termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, dibentuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Lembata, dipilih dan
disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lembata sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Lembata dibentuk
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat
Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata diselenggarakan melalui
pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terdiri
atas :

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dari partai politik
peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Lembata;
dan b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur disesuaikan dengan
jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur setelah dikurangi dengan jumlah
penduduk Kabupaten Lembata.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Kabupaten Lembata, Penjabat Bupati Lembata
untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Lembata, maka Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Flores Timur,
sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi
dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata sesuai
dengan peraturan perundang-undangan :

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lembata; b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak
bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
yang berada dalam Kabupaten Lembata; c. Badan Usaha Milik
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur yang
kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di
Kabupaten Lembata; d. utang piutang Kabupaten Flores Timur yang
kegunaannya untuk Kabupaten Lembata; dan e. perlengkapan kantor,
arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan
oleh Kabupaten Lembata.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun,
terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Lembata.

Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Lembata,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Lembata, segala
pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten
Lembata.

(3) Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur wajib membantu pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun
berturut-turut terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Flores Timur tetap berlaku bagi Kabupaten Lembata, sebelum
diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 180

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA

I. UMUM

Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur
pada khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan
potensi, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang. Propinsi Nusa
Tenggara Timur mempunyai wilayah seluas 47.350,70 km persegi dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih
terbatas, khususnya di Kabupaten Flores Timur bagian timur. Kabupaten
Flores Timur mempunyai wilayah seluas 3.079,23 Km persegi. Dalam
rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dibentuk wilayah kerja
Pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata meliputi tujuh kecamatan
yaitu Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Omesuri, Kecamatan Lebatukan,
Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Atadei dan Kecamatan
Nagawutun. Perkembangan calon Kabupaten Lembata tersebut di atas,
diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1996
penduduk berjumlah 83.691 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 penduduk
berjumlah 86.072 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,42
% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume
kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di calon Kabupaten Lembata.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah
Lembata mempunyai kedudukan yang sangat strategis ditinjau dari segi
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam
perkembangannya wilayah kerja Pembantu Bupati Flores Timur wilayah
Lembata tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
serta kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada, antara
lain di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan,
peternakan, pertambangan, dan kehutanan. Berdasarkan hal-hal tersebut
dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak
tahun 1954 dan selanjutnya secara formal tertuang dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal
26 April 1999 Nomor 02/DPRD/II/1999 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas Usul Pembentukan
Kabupaten Lembata, sebagai pemekaran Wilayah Kabupaten Flores Timur
maka pembentukan Kabupaten Lembata sebagai Kabupaten yang baru,
sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Dengan telah terbentuknya Kabupaten Lembata, wilayah
Kabupaten Flores Timur berkurang seluas wilayah Kabupaten Lembata.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata dihapus.
Penghapusan wilayah kerja Pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Lembata adalah wilayah yang sebelum dibentuk
Kabupaten Lembata merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Flores Timur
wilayah Lembata yang berkedudukan di Lewoleba.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
adalah peta wilayah Kabupaten Lembata dalam bentuk lampiran
Undang-undang ini. Ayat (3) Penetapan batas wilayah secara pasti
antara Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Nusa
Tenggara Timur yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan
pematokan di lapangan.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten
Lembata, sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada
masa-masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan
prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lembata harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu
kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan
Kabupaten.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Lewoleba sebagai ibukota Kabupaten Lembata adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Nubatukan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan partai
politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta
pemilihan umum tahun 1999. Huruf b Yang dimaksud dengan anggota ABRI
adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13

Penjabat Bupati Lembata melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya
Bupati Lembata hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lembata.

Pasal 14

Ayat (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata untuk mencapai daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan
tugas Pembantu Bupati Flores Timur. Dalam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada
Pemerintah Kabupaten Lembata. Demikian pula halnya Badan Usaha Milik
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Lembata untuk mencapai
daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten
Flores Timur sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing
kepada Pemerintah Kabupaten Lembata. Begitu juga utang piutang yang
kegunaannya untuk Kabupaten Lembata, diserahkan pula masing-masing
kepada Kabupaten Lembata. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan
tersebut, dibuatkan daftar inventaris. Ayat (2) Yang dimaksud dengan
sejak diresmikannya Kabupaten Lembata adalah terhitung sejak
dilantiknya Penjabat Bupati Lembata. Pelantikan Penjabat Bupati
Lembata didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Lembata oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Lembata, Gubernur Nusa Tenggara
Timur wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan
kebijakan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan untuk
pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor,
sarana mebel dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3901