Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 1950 
TENTANG 
PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTA
H 
DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
Presiden Republik Indonesia Serikat 
Menimbang  :  bahwa  berhubung  dengan  berhentinya  wal
i  Negara  Jawa-Timur  dianggap  perlu 
dengan  segera  mengadakan  peraturan  untuk  penyelengg
araan  tugas-pemerintahan  bagi  daerah-bagian 
tersebut oleh Republik Indonesia Serikat; 
Mengingat : Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
Undang-undang darurat sebagai berikut : 
Pasal 1. 
Untuk daerah Negara Jawa-Timur ditetapkan jabatan K
omisaris-Pemerintah.   
Pasal 2. 
Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan ole
h Presiden. 
Pasal 3. 
1) 
Komisaris-Pemerintah   diserahi   menyelenggarakan   s
eluruh   tugas-Pemerintahan   dari   Negara 
Jawa-Timur, sebanyak mungkin dalam kerjasama dengan
 perlengkapan-perlengkapan dari Negara 
itu. 
2) 
Seterusnya  Komisaris-Pemerintah  diserahi  penyele
nggaraan  di  Negara-Jawa  Timur  dari  pada 
tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.   
Pasal 4.   
Presiden  menetapkan  sebuah  instruksi  untuk  Komisari
s-Pemerintah  dalam  hal  mana  jika  perlu  dapat 
menyimpang  dari  pada  penetapan-penetapan  Undang-und
ang  dan  peraturan-peraturan  ketatanegaraan 
lainnya, termasuk pula "Regeling Staatsrechterlijke
 Organisatie Negara Jawa-Timur" (Stbl. 1949 
No. 250).   
Pasal 5.   
Dengan   menunggu   terbentuknya   instruksi   seperti   ters
ebut   dalam   pasal   4,   Komisaris-Pemerintah 
menjalankan tugasnya dengan memperhatikan petunjuk-
petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, kepada siapa 
seterusnya  dikuasakan  untuk  mengambil  segala  tindak
an-tindakan  seperlunya  untuk  penyelenggaraan 
peraturan ini.   
Pasal 6.   
Kepada  jabatan  Komisaris-Pemerintah  diletakkan  pula
  kewajiban-kewajiban  dari  pada  pembesar  yang 
tersebut dalam Regeringsbesluit tanggal 19 Juli 197
4 No. 2A (Stbl. No. 121).   
Pasal 7.   
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, se
rta berlaku surut sampai pada tanggal 12 Januari 19
50. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 1950. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
ttd. 
   SOEKARNO. 
PERDANA MENTERI 
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
  MOHD. HATTA 
   MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, 
Diumumkan 
pada tanggal 19 Januari 1950. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
ttd. 
SOEKARNO 
LEMBARAN NEGARA REOUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR
 86 

http://hukum.unsrat.ac.id/perpu/uudrt1950_1.pdf