Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB II
PEMBINAAN

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III
PENDAMPINGAN

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV
PEMULIHAN
Bagian Kesatu
Pemulihan Kesehatan Fisik dan Mental

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Bagian Kedua
Pemulihan Sosial

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 44

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8686

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
{| width=100%
|- valign="top"
|I. 
|UMUM
Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak adalah pornografi. Dampak pornografi bagi anak sangat berbahaya, karena pornografi secara cepat dan kuat menstimulasi keinginan anak untuk menjadi pecandu seksual. Anak yang telah terkena pengaruh pornografi tidak hanya menjadikannya sebagai pecandu seksual tetapi juga dapat menjadikannya sebagai pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut umumnya berobjek pada anak lainnya terutama pada anak perempuan sebagai korban.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban pornografi umumnya mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan mental sehingga memerlukan pelayanan untuk memulihkan kondisinya baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial anak. Dengan demikian diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat hidup secara wajar dalam lingkungannya.

Sementara terhadap anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau pelaku pornografi perlu juga diberikan pelayanan dalam memulihkan kondisinya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. Di samping itu dapat dikatakan bahwa anak yang menjadi pelaku pornografi pada hakekatnya adalah anak yang menjadi korban pornografi. Pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku pornografi tersebut dapat berupa pembinaan, pendampingan, dan pemulihan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamanatkan bahwa Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Kewajiban tersebut hanya dapat terselenggara dengan baik apabila disertai dengan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Agar penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dilaksanakan secara optimal, maka perlu ada kerja sama yang baik antar Pemerintah dan pemerintah daerah dengan lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan mengingat anak memerlukan pelayanan lanjutan yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga. Untuk itu lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan kerja sama untuk saling melakukan rujukan. Selain lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.

Peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan antara lain meliputi memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan agama serta bahaya dan dampak pornografi, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, mengawasi pergaulan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, mengawasi penggunaan sarana komunikasi dan sarana informasi yang digunakan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Keluarga dan masyarakat berperan pula dalam melaksanakan pendampingan antara lain meliputi memberikan dukungan psikologis, memberikan motivasi agar anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat mengatasi permasalahannya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meliputi penilaian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
|- valign="top"
|II. 
|PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
N/A
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “tempat lain yang memberikan pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan” antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “petugas pada tempat pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi” antara lain pekerja sosial profesional, tenaga kesehatan, dan relawan sosial.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ketentuan ini dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, dan bantuan lainnya.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti” adalah pembinaan terhadap anak yang dilakukan dalam institusi panti atau di luar panti seperti di lingkungan keluarga.
Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “konseling” dalam ketentuan ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam bentuk wawancara, dimana anak dibantu memahami dirinya secara lebih baik, agar anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Peningkatan kemampuan dan kemauan dalam ketentuan ini diberikan dalam bentuk antara lain:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;
b. pemberian stimulan;
c. pelatihan keterampilan;
d. peningkatan kepercayaan diri; atau
e. penanaman nilai-nilai etika.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” dalam ketentuan ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hobi, minat dan bakat anak guna meningkatkan kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas dan rasa percaya diri antara lain melalui kegiatan olah raga, seni bela diri, seni musik, seni peran dan tari.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a
Yang dimaksud dengan bimbingan keagamaan dalam ketentuan ini bukan hanya bimbingan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga antara manusia dengan manusia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” dalam ketentuan ini antara lain penempatan komputer di ruang keluarga dan pengawasan anak dalam penggunaan internet.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” dalam ketentuan ini adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap anak.
Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran mengenai hak dan kewajiban, pembelaan terhadap hak dan pemenuhan hak.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Bantuan hukum bagi anak dilakukan dalam bentuk pembelaan dan/atau konsultasi hukum sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
Pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” dalam ketentuan ini antara lain olahraga, kegiatan kesenian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pulihnya peserta didik.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih” dalam ketentuan ini antara lain neurolog atau spesialis ahli syaraf, psikiater, dan terapis rehabilitasi medik.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “terapi psikososial” dalam ketentuan ini adalah segala upaya pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial kepada anak yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bermanfaat” antara lain permainan, olahraga, keterampilan dan rekreasi sesuai kebutuhan anak.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “resosialisasi” dalam ketentuan ini adalah salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar anak dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih” dalam ketentuan ini antara lain neurolog atau spesialis ahli syaraf, psikiater, dan terapis rehabilitasi medik.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, praktek perorangan dan klinik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “layanan kesehatan yang bersifat kuratif” dalam ketentuan ini adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau
pengendalian kecacatan agar kualitas anak dapat terjaga seoptimal mungkin.
Yang dimaksud dengan “layanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif” dalam ketentuan ini adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “diagnosis psikososial” dalam ketentuan ini adalah segala upaya menenangkan anak dengan cara memperbaiki psikis dan sosialnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional” dalam ketentuan ini adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada anak agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” dalam ketentuan ini adalah berbagai bentuk kegiatan membantu anak untuk meningkatkan kemampuannya, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan-hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang disediakan bagi anak guna mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” dalam ketentuan ini adalah segala upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
Yang dimaksud dengan “asistensi sosial” dalam ketentuan ini adalah bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberi bantuan kepada anak yang tidak dapat tinggal di keluarganya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” dalam ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi anak yang telah memperoleh layanan pemulihan psikososial agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” dalam ketentuan ini adalah rangkaian kegiatan untuk lebih memantapkan kemandirian anak, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “rujukan” dalam ketentuan ini adalah pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani anak lebih lanjut karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “terminasi” dalam ketentuan ini adalah pemutusan hubungan pelayanan bagi anak.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengasuhan” dalam ketentuan ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan anak ketika berada di lembaga pendidikan keagamaan, seperti bimbingan pembelajaran di pesantren.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pembimbingan kemasyarakatan” dalam ketentuan ini adalah suatu proses dimana anak bekerja sama untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial, merencanakan cara-cara memenuhi
kebutuhan tersebut, serta memobilisasi sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi sosial.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a
Yang dimaksud dengan “empati” dalam ketentuan ini adalah kemampuan untuk mengenali, menghayati, dan memahami perasaan anak.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemantauan” dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan
pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi secara terukur dan objektif.
Yang dimaksud dengan “pelaporan” dalam ketentuan ini adalah kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5237