Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kedua/Bab II
Pasal
320

Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan
kapal untuk pelayaran di laut dan untuk itu dikemudikannya sendiri atau
menyuruh seorang nakhoda, yang bekerja padanya.

 

Pasal
321

Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum,
yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu,
dalam jabatan mereka, dalam lingkungan wewenang mereka.

Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang
didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan melawan hukum dari mereka yang
bekerja tetap atau sementara pada kapal itu atau bekerja di kapal untuk keperluan
kapal itu atau muatannya, dalam jabatan mereka atau dalam pelaksanaan pekerjaan
mereka.

 

Pasal
322

Mereka yang sebelum penyewaan atau peminjaman
sebuah kapal terdaftar dalam register kapal, atas dasar ketentuan dalam alinea
pertama pasal di atas memperoleh suatu tagihan terhadap penyewa atau peminjam,
dapat juga menggugat pemilik kapal, kecuali bila pada waktu timbul tagihan
mereka, mereka tahu tentang penyewaan atau peminjaman itu.

Pemilik kapal dapat menuntut penyewa atau
peminjam atas pembayaran tersebut di atas. 

 

Pasal
323

Bila sebuah kapal dimiliki oleh beberapa orang
yang atas dasar lain daripada perjanjian perseroan seperti yang dimaksud Buku
Kesatu Bab III, mempergunakannya atas beban bersama untuk pelayaran di laut,
maka antara mereka terdapat sebuah perusahaan perkapalan.

 

Pasal
324

Keanggotaan pada perusahaan perkapalan beralih
seluruhnya atau sebagian oleh pengalihan hak milik seluruhnya atau sebagian
saham kapal.

 

Pasal
325

Perusahaan perkapalan tidak bubar oleh
kepailitan atau meninggalnya salah
seorang anggota, penempatan anggota tersebut dalam suatu lembaga karena
penyakit jiwa atau di bawah pengampuan. 

Keanggotaan dalam perusahaan perkapalan tidak
dapat dimohonkan pemberhentiannya; demikian pula seorang anggota tidak dapat
dinyatakan hilang keanggotaannya pada perusahaan perkapalan.

 

Pasal
326

Anggota perusahaan perkapalan bertanggung
jawab untuk perikatan perusahaannya, masing-masing menurut perimbangan sahamnya
dalam kapal itu.

 

Pasal
327

Dalam perusahaan perkapalan dapat diangkat
seorang pemegang buku.

Sebuah perseroan dapat diangkat menjadi
pemegang buku.

 

Pasal
328

Bila pemegang buku adalah anggota perusahaan
perkapalan, maka bila perusahaan mengakhiri hubungan kerjanya, ia mempunyai hak
untuk menuntut, bahwa sahamnya diambil-alih oleh perusahaan dengan harga
sedemikian yang dianggap pantas oleh para ahli, kecuali bila perusahaan
mengakhiri hubungan kerja tersebut karena alasan yang mendesak.

Pemegang buku mempunyai hak yang sama, bila
pengakhiran hubungan kerja dilakukan olehnya atas dasar alasan yang mendesak,
yang diberikan padanya karena kesengajaan atau kesalahan perusahaan. 

 

Pasal
329

Pengangkatan dan penghentian pemegang buku
tidak dapat dikemukakan sebagai alasan kepada pihak ketiga, selama belum
terjadi pencatatan tentang hal ini dalam register kapal, kecuali bila mereka
mengetahui hal ini. 

 

Pasal
330

Bila dari register kapal tidak ternyata
tentang pengangkatan pemegang buku atau orang yang menurut register diangkat
untuk itu telah meninggal, dimasukkan
ke suatu lembaga karena sakit jiwa, ditempatkan dalam pengampuan, dinyatakan
pailit atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka perusahaan perkapalan
itu baik di dalam maupun di luar pengadilan, diwakili dan untuknya dapat
dilakukan perbuatan oleh seorang atau lebih dari anggota-anggotanya, asalkan
sendiri-sendiri atau bersama-sama merupakan pemilik kapal itu untuk lebih dari
separuh bagian.

Bila dari register kapal tidak ternyata
tentang pengangkatan pemegang buku atau bila salah satu keadaan termaksud dalam
alinea pertama terjadi, maka perusahaan perkapalan tersebut berdasarkan hukum
berdomisili di kantor penyimpanan register kapal pusat untuk pendaftaran kapal.

 

Pasal
331

Pemegang buku berwenang untuk bertindak dengan
pihak ketiga untuk perusahaan perkapalannya dan mewakilinya baik di dalam
maupun di luar pengadilan dalam segala hal yang dibawa oleh kebiasaan kapal itu
menurut penetapan tujuannya.

Pembatasan wewenang pemegang buku hanya dapat
dikemukakan sebagai alasan kepada pihak ketiga, bila hal itu diketahui oleh
pihak tersebut.

 

Pasal
332

Keputusan hakim yang diperoleh terhadap
perusahaan perkapalan atau pemegang buku dalam jabatannya, dapat dilaksanakan
terhadap harta bersama dari anggota-anggota perusahaan kapal itu.

 

Pasal
333

Dari ketentuan pasal -pasal 324-332 tidak dapat
diadakan penyimpangan dengan perjanjian.

 

Pasal
334

Semua keputusan mengenai urusan perusahaan
perkapalan diambil dengan suara terbanyak dari anggota perusahaan perkapalan
itu.

Saham yang terkecil memberi hak satu suara,
saham yang lebih besar sekian suara menurut jumlah perkaliannya, sehingga dalam
saham ini termasuk yang terkecil.

Keputusan tentang pengangkatan pemegang buku,
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, bukan anggota perusahaan perkapalan,
bukan warga negara Indonesia, bukan juga perseroan yang dimaksud dalam Kitab
Undang-undang ini pasal 311 disamakan dengan warga negara Indonesia, menyangkut
hal penualan kapal dengan cara lain daripada penjualan di depan umum dan
pembubaran perusahaan perkapalan selama berlangsungnya suatu pencarteran atau
perjalanan yang dilakukan, membutuhkan kebulatan suara.

 

Pasal
335

Bila kemacetan pengambilan suara mengakibatkan
penggunaan kapal terhalang, atas permohonan salah seorang atau beberapa anggota
perusahaan perkapalan, dan setelah mendengar atau memanggil semua anggota
selayaknya, hakim dapat memerintahkan penjualan kapal di depan umum. 

 

Pasal
336

Setiap anggota perusahaan perkapalan wajib
menanggung pengeluaran perusahaan tersebut menurut perimbangan sahamnya. 

 

Pasal
337

Bila telah diputuskan untuk mengadakan
perbaikan kapal, kecuali selama melaksanakan perjalanan, atau mengadakan
perjalanan baru, maka setiap anggota perusahaan perkapalan yang tidak ikut
serta dalam pengambilan keputusan dapat mengharapkan, bahwa mereka yang telah
ikut serta menyetujui dalam pengambilan keputusan itu, mengambil alih sahamnya
dengan harga menurut taksiran para ahli pada saat ia mengharap pengambilalihan
itu.

Ia harus memberitahukan harapannya untuk
pengambilalihan kepada pemegang buku atau bila tidak ada pemegang buku, kepada
mereka yang telah memberi suara setuju, dalam satu bulan, setelah keputusan itu
diberitahukan kepadanya 

Oleh masing-masing dari mereka yang wajib
mengambil alih, diperoleh sebagian dari saham yang dialihkan seimbang dengan
sahamnya dalam kapal itu.

 

Pasal
338

Terhadap perusahaan perkapalan, pemegang buku
itu senantiasa wajib untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tentang
pengangkatan dan perintah yang diberikan kepadanya berdasarkan pengangkatan
itu.

Sebelum memulai perjalanan baru, perbaikan
luar biasa atau pertanggungan kapalnya, atau pengangkatan atau penghentian
nakhodanya, ia meminta keputusan terlebih dahulu dari perusahaan perkapalan
itu, kecuali bila hal itu diperjanjikan lain.

Selebihnya itu wewenangnya, juga dalam
hubungannya dengan perusahaan perkapalan, dinilai menurut ketentuan dalam pasal
331 alinea pertama.

 

Pasal
339

Pemegang buku harus mengurus kepentingan
perusahaan perkapalan seperti layaknya seorang pengusaha perkapalan yang baik
mengurus kepentingannya. Ia harus menunaikan kewajibannya yang dibebankan oleh
undang-undang kepada pengusaha perkapalan.

Ia bertanggung jawab terhadap para anggota
perusahaan perkapalan untuk kerugian yang diderita karena kesengajaan atau
kesalahannya. 

 

Pasal
340

Para anggota perusahaan perkapalan membagi
keuntungan atau kerugian menurut perimbangan saham mereka dalam kapal itu. 

 

Pasal
340a

Pemegang buku memberitahukan kepada setiap
anggota atas keinginannya, segala urusan mengenai perusahaan perkapalan dan
memperlihatkan semua buku, surat dan tulisan yang bersangkut-paut dengan
pengurusannya. 

 

Pasal
340b

Pemegang buku wajib setiap kali menurut
kebiasaan, tetapi setidak-tidaknya setelah lewat 1 tahun, memberikan
perhitungan dan pertanggungjawaban kepada para anggota perusahaan perkapalan
tentang pengurusannya, dengan menunjukkan segala surat bukti yang berkenaan
dengan itu, dan memberikan kepada mereka masing-masing apa yang menjadi hak
mereka.

Tuntutan hukum untuk menyelenggarakan
perhitungan dan pertanggungjawaban ini kedaluwarsa dengan lampaunya waktu 10
tahun setelah berakhirnya jangka waktu perhitungan dan pertanggungjawaban itu
harus dilakukan.

 

Pasal
340c

Setiap anggota perusahaan perkapalan wajib
memeriksa dan menutup perhitungan dan pertanggungjawaban pemegang buku dan
membayarkan bagian dari jumlah yang ternyata yang harus dibayar kepada pemegang
buku itu.

 

Pasal
340d

Pembenaran perhitungan dan pertanggungjawaban
oleh jumlah terbanyak anggota perusahaan perkapalan hanya mengikat mereka yang
melakukan hal itu, tetapi hal itu juga mengikat sesama pengusaha perkapalan
yang tidak membenarkan perhitungan dan pertanggungjawaban itu, bila ia lalai
untuk membantah perhitungan dan pertanggungjawaban itu di depan pengadilan
dalam 3 tahun, setelah ia dapat mengetahuinya, dan setelah pembenaran tersebut
disetujui oleh jumlah terbanyak anggota dan diberitahukan secara tertulis
kepadanya. 

 

Pasal
340e

Bila diputuskan untuk membubarkan perusahaan
perkapalan, maka kapalnya harus dijual. Keputusan atau perintah yang diberikan
menurut pasal 335, untuk menjual kapal tersebut adalah sama dengan keputusan
untuk membubarkan perusahaan perkapalan itu.

 

Pasal
340f

Setelah keputusan pembubaran, perusahaan
perkapalan masih tetap berdiri, selama hal ini dibutuhkan untuk pemberesannya.
Pemegang bukunya, bila ini ada, ditugaskan untuk pemberesan itu. 

 

Pasal
340g

Dihapus dg. S. 1938-1 jo. 2.