Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab IX
Pasal
246

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian,
di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi,
untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau
tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita
karena suatu peristiwa yang tidak pasti. 

 

Pasal
247

Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:

bahaya kebakaran; 

bahaya yang mengancam hasil pertanian yang
belum dipanen; 

jiwa satu orang atau lebih; 

bahaya laut dan bahaya perbudakan; 

bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan
perairan pedalaman. 

Mengenai dua hal terakhir dibicarakan dalam
buku berikutnya.

 

Pasal
248

Terhadap semua pertanggungan, baik yang
dibicarakan dalam buku ini maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku
Kedua ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal
berikut. 

 

Pasal
249

Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung
untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan
sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri,
kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas. 

 

Pasal
250

Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk
dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak
ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang
dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian. 

 

Pasal
251

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak
benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung,
meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga
perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat
yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal
itu, membuat pertanggungan itu batal. 

 

Pasal
252

Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh
ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk waktu
yang sama, dan untuk bahaya sang sama atas barang-barang yang telah
dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap
pertanggungan yang kedua.

 

Pasal
253

Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya
atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya

Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan
sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut
perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi- yang tidak
dipertanggungkan.

Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas
untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai
barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan
diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan. 

 

Pasal
254

pelepasan yang dilakukan pada waktu mengadakan
pertanggungan atau selama berjalannya hal itu, atas hal yang menurut ketentuan
undang-undang dipersyaratkan untuk hakikat perjanjian itu, atau hal yang dengan
tegas dilarang, adalah batal. 

 

Pasal
255

Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis
dengan akta, yang diberi nama polis. 

 

Pasal
256

Semua polis, terkecuali polis  pertanggungan
jiwa, harus menyatakan:

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>1.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>hari pengadaan pertanggungan itu;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>2.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas
beban sendiri atau atas beban orang lain;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>3.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>uraian yang cukup jelas tentang barang yang
dipertanggungkan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>4.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>5.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>6.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin
terjadi atas beban penanggung;</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>7.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>Premi pertanggungan; dan</p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'>8.<span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>             </span>pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya
tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang
diperjanjikan antara para pihak.</p>

Polis itu harus ditandatangani oleh setiap
Penanggung.

 

Pasal
257

Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah
hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan
kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan

Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban
penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan
menyerahkannya kepada tertanggung. 

 

Pasal
258

Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus
ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila
ada permulaan bukti tertulis.

Namun demikian janji dan syarat khusus, bila
timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan
penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi
dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang
pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman
menjadi batal, dalam berbagai pertanggungan oleh ketentuan undang-undang. 

 

Pasal
259

Bila Pertanggungan langsung diadakan antara
tertanggung, atau orang yang diamanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan
penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus
ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih
panjang oleh ketentuan undang-undang, dalam sesuatu hal khusus. 

 

Pasal
260

Bila pertanggungan diadakan dengan perantaraan
seorang makelar asuransi, polisnya yang ditandatangani harus diserahkan dalam
delapan hari setelah mengadakan perjanjian. 

 

Pasal
261

Bila ada kelalaian dalam hal yang ditentukan
dalam kedua pasal yang lalu, penanggung atau makelar untuk kepentingan
tertanggung, wajib mengganti kerugian yang mungkin dapat timbul karena
kelalaian itu. 

 

Pasal
262

Orang yang setelah menerima perintah orang
lain untuk mempertanggungkan, menahan atas bebannya sendiri, dianggap menjadi
penanggung dengan syarat yang diajukan semula, dan bila tidak diajukan syarat
itu, maka dengan syarat sedemikian dapat dipakai untuk mengadakan pertanggungan
itu, di tempat ia seharusnya melaksanakan perintah itu atau bila ini tidak
ditunjukkan, pada tempat tinggalnya. 

 

Pasal
263

Pada penjualan dan segala peralihan hak milik
atas barang yang dipertanggungkan, pertanggungannya berlangsung untuk
keuntungan pembeli atau pemilik baru, bahkan tanpa penyerahan, sepanjang
mengenai kerugian yang timbul setelah barang itu menjadi keuntungan atau
kerugian pembeli atau mereka yang haru memperolehnya; semua hal demikian
berlaku, kecuali bila dipersyaratkan sebaliknya antara penanggung dan tertanggung
yang asli.

Bila pada waktu penjualan atau peralihan hak
milik, pembeli atau pemilik baru menolak untuk mengambil alih pertanggungannya,
dan tertanggung asli masih tetap mempunyai kepentingan dalam barang yang
dipertanggungkan, maka pertanggungan itu akan tetap berjalan untuk
kepentingannya. 

 

Pasal
264

Pertanggungan dapat diadakan tidak hanya atas
beban sendiri, akan tetapi juga atas beban pihak ketiga, baik berdasarkan
amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan
sekalipun, dan untuk hal itu harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut. 

 

Pasal
265

Pada pertanggungan untuk pihak ketiga, harus
dengan tegas dinyatakan dalam polisnya, adakah hal itu terjadi berdasarkan
pemberian amanat, ataukah di luar pengetahuan yang berkepentingan. 

 

Pasal
266

Pertanggungan tanpa pemberian amanat dan di
luar pengetahuan yang berkepentingan, adalah batal, bila dan sejauh barang yang
sama itu telah dipertanggungkan oleh yang berkepentingan, atau oleh pihak
ketiga atas amanatnya, sebelum saat ia mengetahui tentang pertanggungan yang
diadakan di luar pengetahuannya. 

 

Pasal
267

Bila dalam polisnya tidak dinyatakan, bahwa
pertanggungan itu diadakan atas beban pihak ketiga, tertanggung dianggap telah
mengadakannya untuk dirinya sendiri. 

 

Pasal
268

Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok
yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya
dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. 

 

Pasal
269

Semua pertanggungan yang diadakan atas suatu
kepentingan apa pun, yang kerugiannya terhadap itu dipertanggungkan, telah ada
pada saat mengadakan perjanjiannya, adalah batal, bila tertanggung atau orang
yang dengan atau tanpa amanat telah menyuruh mempertanggungkan, telah
mengetahui tentang adanya kerugian itu. 

 

Pasal
270

Persangkaan ada, bahwa orang telah mengetahui
tentang kerugian itu, bila hakim dengan mengindahkan keadaannya, berpendapat
bahwa sejak adanya kerugian itu telah lampau begitu banyak waktu, sehingga
tertanggung telah dapat mengetahuinya.

Dalam hal keragu-raguan, hakim bebas untuk
memerintahkan tertanggung dan pemegang amanatnya bersumpah, bahwa mereka pada
waktu mengadakan perjanjiannya tidak mengetahui tentang adanya kerugian itu.

Bila sumpah itu dibebankan oleh satu pihak
kepada pihak lawannya, maka sumpah itu dalam segala hal oleh hakim harus
diperintahkan. 

 

Pasal
271

Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi
hal yang telah ditanggung olehnya. 

 

Pasal
272

Bila tertanggung membebaskan penanggung dari
kewajibannya untuk waktu yang akan datang melalui pengadilan ia dapat
mempertanggungkan lagi kepentingannya untuk bahaya itu juga.

Dalam hal itu, dengan ancaman hukuman menjadi
batal, harus disebutkan dalam polis yang baru, baik pertanggungan yang lama
maupun pemutusan melalui pengadilan. 

 

Pasal
273

Bila nilai barang yang dipertanggungkan tidak
dinyatakan dalam polisnya oleh para pihak, hal itu dapat dibuktikan dengan
semua alat bukti. 

 

Pasal
274

Meskipun nilai itu dinyatakan dalam polisnya,
hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada tertanggung untuk menguraikan
dasar layaknya nilai yang dinyatakan, bila diajukan alasan yang menimbulkan
persangkaan yang mempunyai dasar karena pemberitahuan nilai yang terlalu
tinggi.

Penanggung dalam segala hal mempunyai
kekuasaan untuk membuktikan terlalu tingginya nilai yang dinyatakan itu di
depan hakim. 

 

Pasal
275

Akan tetapi bila barang yang dipertanggungkan
sebelumnya telah dinilai oleh ahli yang diperuntukkan bagi itu oleh para pihak,
dan bila dituntut, disumpah oleh hakim, maka penanggung tidak dapat
membantahnya, kecuali dalam hal adanya penipuan; semuanya ini tidak mengurangi
pengecualian yang dibuat dalam ketentuan undang-undang. 

 

Pasal
276

Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan
oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan pada penanggung. Bahkan ia
boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.

 

Pasal
277

Bila berbagai pertanggungan diadakan dengan
itikad baik terhadap satu barang saja, dan dengan yang pertama ditanggung nilai
yang penuh, hanya inilah yang berlaku dan penanggung berikut dibebaskan.

Bila pada penanggung pertama tidak ditanggung
nilai penuh, maka penanggung berikutnya bertanggung jawab untuk nilai
selebihnya menurut urutan waktu mengadakan pertanggungan itu. 

 

Pasal
278

Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari
yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya,
mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani,
hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan.

Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari
yang sama, terhadap satu benda yang sama diadakan berbagai pertanggungan. 

 

Pasal
279

Tertanggung dalam hal-hal yang disebut dalam
dua pasal yang lalu, tidak boleh membatalkan pertanggungan yang lama agar
dengan demikian penanggung yang kemudian terikat.

Bila tertanggung membebaskan
penanggung-penanggung pertama, ia dianggap menetapkan diri mengganti tempat
mereka sebagai penanggung untuk jumlah yang sama dan urutan yang sama.

Bila ia mengadakan pertanggungan ulang untuk
dirinya, maka para penanggung ulang mengganti tempatnya dalam urutan itu juga. 

 

Pasal
280

Tak dianggap sebagai perjanjian yang tidak
diperkenankan, bila setelah pertanggungan suatu barang untuk nilai penuhnya,
yang berkepentingan selanjutnya mempertanggungkannya, untuk seluruhnya atau sebagian,
dengan ketentuan tegas, bahwa ia hanya akan dapat melakukan haknya terhadap
para penanggung, bila dan selama ia tidak akan dapat menagih ganti rugi pada
penanggung yang dahulu.

Dalam hal perjanjian yang demikian, perjanjian
yang diadakan sebelum itu, dengan ancaman hukuman akan menjadi batal, harus
diuraikan dengan jelas dan begitu pula akan berlaku ketentuan pasal 277 dan
pasal 278 terhadap itu. 

 

Pasal
281

Dalam segala hal di mana perjanjian
pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan
asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan
preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana Ia
belum menghadapi bahaya. 

 

Pasal
282

Bila batalnya perjanjian terjadi berdasarkan akal
busuk, penipuan atau kejahatan tertanggung, penanggung mendapat preminya,
dengan tidak mengurangi tuntutan pidana, bila ada alasan untuk itu. 

 

Pasal
283

Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang
dibuat tentang berbagai macam pertanggungan, tertanggung wajib dengan giat
mengusahakan, agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian tersebut
ia harus segera memberitahukan kepada penanggung; semua dengan ancaman
penggantian kerugian, biaya dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

Biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk
menghindari atau mengurangi kerugian menjadi beban penanggung, meskipun hal itu
bila ditambahkan pada kerugian yang diderita, melampaui jumlah uang yang
dipertanggungkan, atau daya upaya yang dilakukan itu telah sia-sia belaka. 

 

Pasal
284

Penanggung yang telah membayar kerugian barang
yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh
tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan
tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak
penanggung terhadap pihak ketiga itu. 

 

Pasal
285

Dihapus dg. s. igo6-348.

 

Pasal
286

Perseroan-perseroan pertanggungan atau
penjaminan timbal-balik harus menaati ketentuan dalam perjanjiannya dan
peraturan yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus menurut asas-asas hukum
pada umumnya. Larangan-larangan yang termuat dalam pasal 289 alinea terakhir,
secara khusus juga berlaku terhadap perseroan-perseroan ini.