Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan Demokratik?
Sosialisme
Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang "diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’. Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi "hibrida", sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.
Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang ekses kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafilisasi dengan Sosialis Internasional.
Mengutamakan Rakyat
Dalam konteks ketatanegaraan, Mengutamakan Rakyat mengajak bangsa Indonesia mengambil sikap tegas dan konsisten terhadap pilihan sistem pemerintahan, apakah memilih sistem presidensil ataukah mengambil pilihan sistem parlementer. Saurip Kadi juga cukup gelisah dengan keberadaan partai-partai politik yang lebih sering memanfaatkan rakyat untuk kepentingan segelintir elitnya, dibanding melakukan tugasnya melakukan agregasi kepentingan rakyat. Pemilu belum menjadi sarana transfer kekuasaan dari rakyat (sebagai pemilik kedaulatan) kepada pihak yang dipercaya, karena janji-janji waktu kampanye belum tentu diwujudkan sebagai program pemerintah yang dibentuk oleh presiden pemenang pemilu.