Apakah sistem pemerintahan  Afganistan?
Afganistan
Sejarah politik negara Afganistan modern mulai dengan penguasaan Kekaisaran Hotaki and Durrani di Abad ke-18. Pada akhir Abad ke-19, Afganistan menjadi negara penyangga di antara Kekaisaran Rusia dan Kemaharajaan Britania. Setelah Perang Afganistan ke Tiga di 1919, Raja Amannullah mencoba untuk memodernisasi Afganistan, tapi gagal. Afganistan menjadi negara yang damai pada waktu pemerintahan Zahir Syah selama empat puluh tahun. Pada tahun 1970an, serangkaian kudeta diikuti dengan serangkaian perang sipil menghancurkan sebagian besar Afganistan. Kejadian-kejadian ini mulai ketika negara tersebut dijadikan negara sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet selama Perang Soviet-Afganistan. Setelah pasukan Soviet meninggalkan Afganistan, negara ini menjadi negara Islam karena Persetujuan Peshawar, namun sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh kelompok supremasi Islam, Taliban, yang memerintah negara itu selama hampir lima tahun sebagai rezim totaliter. Sejak Serangan 11 September 2001 di Amerika, saat Taliban dipaksa keluar dari Afganistan oleh koalisi yang dipimpin NATO, struktur politik Afganistan diganti dengan pemerintah pro-Barat yang dipilih melalui proses demokrasi.
Republik Demokratik Afganistan
Perang yang berlangsung membuat infrastruktur yang ada hancur, serta aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Produk nasional bruto (PNB) semakin menurun pada masa pemerintahan Karmal karena perang tersebut, dan perdagangan dan transportasi terganggu seiring dengan hilangnya tenaga kerja dan modal. Pada tahun 1981 PNB Afganistan sebanyak 154.3 miliyar afghani, menurun dari tahun 1978 sebesar 159,7 milyar. PNB per kapita menurun dari 7.370 pada tahun 1978 menjadi 6.852 pada tahun 1981. Bentuk aktivitas ekonomi yang paling dominan adalah sektor pertanian. Pertanian menyumbang 63% produk domestik bruto (PDB) pada tahun 1981 dan 56% angkatan kerja bekerja di bidang pertanian pada tahun 1982. Industri menyumbang 21% PDB pada tahun 1982, dan mempekerjakan 10% dari angkatan kerja. Semua perusahaan industri adalah milik pemerintah. Sektor jasa (terkecil dibandingkan keduanya) menyumbang 10% PDB pada tahun 1981 dan mempekerjakan sekitar 1/3 angkatan kerja yang ada. Neraca pembayaran yang sebelumnya surplus pada masa pemerintahan Mohammad Daoud Khan semakin menurun bahkan menjadi defisit pada tahun 1982 sebesar minus $70,3 juta. Satu-satunya aktivitas ekonomi yang tumbuh secara substansial selama pemerintahan Karmal adalah ekspor dan impor