Kesultanan Siak Sri Inderapura
Kesultanan Siak Sri Inderapura () adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh "Raja Kecil dari Pagaruyung" bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.
Johor Bahru
Johor Bahru didirikan pada 1855 dengan nama "Iskandar Puteri" pada masa ketika Kesultanan Johor berada di bawah pengaruh Temenggong Daeng Ibrahim. Kota tersebut awalnya masih diperintah dari Telok Blangah di Singapura. Berkat kedatangan orang-orang Tionghoa dan Jawa, kawasan tersebut secara perlahan berkembang menjadi sebuah pusat pertanian. Kawasan tersebut berganti nama menjadi "Johor Bahru" pada 1862 dan lalu menjadi ibu kota Kesultanan Johor. Pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar, kota tersebut mengalami modernisasi, seperti pembangunan gedung-gedung administratif, sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, dan jalur kereta api yang terhubung ke Singapura. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menggunakan Istana Bukit Serene sebagai basis sementara mereka untuk melancarkan serangan terhadap kekuatan Inggris di Singapura. Johor Bahru diduduki oleh pasukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Seusai perang, wilayah Johor diperintah sebagai bagian dari Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Johor Bahru tetap menjadi ibu kotanya. Johor Bahru juga menjadi pusat nasionalisme Melayu dan merupakan tempat kelahiran sebuah partai politik yang bernama United Malays National Organisation (UMNO) pada 1946. Setelah pembentukan Malaysia pada 1963, Johor Bahru tetap menyandang status sebagai ibu kota negara bagian Johor dan secara resmi mendapatkan status kota pada 1994. Distrik bisnis pusat dikembangkan di pusat kota tersebut pada 1990-an. Pembangunan kota tersebut semakin digencarkan setelah pemerintah mendirikan kawasan ekonomi Iskandar Malaysia pada 2006.