Bahasa Tionghoa
Hingga pertengahan abad ke-20, kebanyakan orang Tiongkok yang tinggal di selatan Tiongkok tidak dapat berbahasa Mandarin. Bagaimanapun juga, walaupun adanya campuran antara pejabat-pejabat dan penduduk biasa yang bertutur dalam berbagai dialek Tionghoa, Mandarin Nanjing menjadi dominan setidaknya pada masa dinasti Qing yang menggunakan bahasa Manchu sebagai bahasa resmi. Sejak abad ke-17, pihak Kekaisaran telah membentuk Akademi Orthoepi (正音書院 Zhengyin Shuyuan) sebagai upaya agar cara pembacaan mengikuti standar Beijing (Beijing adalah ibukota Qing), namun upaya tersebut kurang berhasil. Mandarin Nanjing akhirnya digantikan penggunaannya di pengadilan kekaisaran dengan Mandarin Beijing dalam 50 tahun terakhir dinasti Qing pada akhir abad ke-19. Bagi para penduduk biasa, meskipun berbagai variasi bahasa Tionghoa telah dituturkan di Tiongkok pada waktu itu, bahasa Tionghoa yang standar masih belum ada. Penutur-penutur non-Mandarin di selatan Tiongkok juga terus berkomunikasi dalam dialek-dialek daerah mereka dalam segala aspek kehidupan.
Brunei Darussalam
Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan Bahasa Inggris, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia.