Batalyon Infanteri 511
Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1945 tentang berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang telah dijelaskan dalam pidato radio tanggal 23 Agustus 1945 yang sekaligus menyerukan agar para pemuda mantan tentara PETA, HEIHO, dan lain-lainnya agar masuk menjadi anggota BKR sebelum Tentara Kebangsaan Indonesia terbentuk, maka serta merta pada hari itu juga seorang tampil pemuda yang bernama Kadim Prawirodirjo yang pernah menjadi "cudancho" atau Komandan Kompi Tentara PETA Sidoarjo dengan mengorganisasikan barisan-barisan yang hampir seluruhnya mantan prajurit-prajurit PETA dan HEIHO, dengan struktur dan susunan yang sama dengan Batalyon PETA, maka pemuda Kadim Prawirodirjo pada tanggal 19 September 1945 dengan bertempat di Sidoarjo membentuk sebuah Batalyon yang bernama Batalyon Tjipto dengan seorang pemuda yang bernama Tjipto sebagai Komandan Batalyon yang pertama.
Negara Palestina
KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.