Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membawahi 3 (tiga) deputi yaitu: Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta Sekretaris Utama. Deputi Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi SAR. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam pembinaan teknis Sumber Daya Manusia di bidang SAR. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas SAR. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi. Sekretariat Utama terdiri dari : Biro Umum, Biro Hukum dan Kepegawaian, Biro Perencanaan dan KTLN, Pusat Data dan Informasi, dan Inspektorat.