Penyatuan Jerman
Pada tahun 1870, Perang Austria-Prusia telah memberikan tiga pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa melalui kekuatan senjata, suatu negara yang kuat dapat menantang persekutuan dan lingkup pengaruh lama yang ditetapkan pada tahun 1815. Kedua, melalui manuver diplomatik, seorang pemimpin yang cakap dapat membuat suatu keadaan yang membuat negara lawan menyatakan perang terlebih dahulu, sehingga mendorong negara yang bersekutu dengan "korban" agresi untuk membantu negara tersebut. Terakhir, kapasitas militer Prusia jauh melebihi Austria, sehingga Prusia adalah satu-satunya negara dalam Konfederasi (atau di antara negara-negara Jerman secara umum) yang mampu melindungi semua negara Jerman dari kemungkinan campur tangan atau agresi. Pada tahun 1866, kebanyakan negara-negara berukuran sedang menentang Prusia, tetapi pada tahun 1870 negara-negara tersebut telah ditundukkan dan dibujuk untuk bersekutu dengan Prusia. Dengan memanipulasi politik Eropa, Bismarck menciptakan situasi yang membuat Perancis berperan sebagai penyerang, sementara Prusia menjadi "pelindung" hak-hak dan kebebasan Jerman.
Penyatuan Jerman
Sejarawan memperdebatkan apakah Otto von Bismarck — Presiden Menteri Prusia — memiliki rencana untuk menyatukan negara-negara Jerman dengan Konfederasi Jerman Utara menjadi satu negara atau hanya ingin memperkuat Kerajaan Prusia. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan "Realpolitik" Bismarck dan faktor-faktor lain memicu reorganisasi politik, ekonomi, militer, dan diplomatik negara-negara Jerman pada abad ke-19. Tanggapan terhadap nasionalisme Denmark dan Perancis juga berfokus pada ungkapan penyatuan Jerman. Kemenangan Prusia dalam tiga perang regional menghasilkan antusiasme dan kebanggaan yang dapat dimanfaatkan oleh politikus untuk mendorong penyatuan. Pengalaman ini mengingatkan rakyat Jerman akan pencapaian bersama dalam Peperangan Napoleon, terutama Perang Pembebasan pada tahun 1813–14. Dengan mendirikan Jerman tanpa Austria, penyatuan politik dan administratif pada tahun 1871 menyelesaikan masalah dualisme untuk sementara.Sebelum tahun 1806, terdapat lebih dari 300 entitas politik di wilayah Eropa Tengah yang berbahasa Jerman. Sebagian besar merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci atau dominion Wangsa Habsburg. Luas entitas-entitas tersebut bervariasi dari yang kecil dan kompleks (seperti wilayah keluarga Hohenlohe) hingga yang besar seperti Kerajaan Bayern dan Prusia. Sistem pemerintahan entitas-entitas tersebut juga bermacam-macam. Beberapa merupakan kota kekaisaran merdeka dengan luas yang berbeda-beda (seperti Augsburg yang kuat dan Weil der Stadt yang sangat kecil). Terdapat pula wilayah-wilayah keuskupan dengan luas dan pengaruh yang bermacam-macam pula, seperti Biara Reichenau yang kaya dan Keuskupan Agung Köln yang kuat. Selain itu terdapat negara-negara bersistem dinasti seperti Württemberg. Wilayah-wilayah tersebut (atau sebagian — Wangsa Habsburg dan Hohenzollern Prusia juga memiliki wilayah di luar Kekaisaran) merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, yang pada saat itu meliputi lebih dari 1.000 entitas. Semenjak abad ke-15, dengan beberapa pengecualian, elektor-pangeran Kekaisaran Romawi Suci memilih kepala Wangsa Habsburg sebagai pemegang gelar Kaisar Romawi Suci. Di antara negara-negara berbahasa Jerman, mekanisme administratif dan hukum Kekaisaran Romawi Suci mewadahi penyelesaian sengketa antara petani dan tuan tanah, baik antar jurisdiksi maupun di dalam jurisdiksi. Melalui lingkar kekaisaran ("Reichskreise"), sekelompok negara menggabungkan sumber daya dan mendorong kepentingan regional dan organisasional, termasuk kerja sama ekonomi dan perlindungan militer.