Masyarakat Melayu di Malaysia
Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan di dalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi lainnya, namun juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat baik yang bergerak maupun yang diam yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Sehingga sistem musyawarah yang dijalankan akan memiliki corak dan karakter yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Disini dapat dilihat bahwa suku Melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Maka tidak mengherankan bahwa suku Melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sebab musyawarah memaknakan adanya tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya baik pada tatanan nilai maupun pada tatanan norma yang bersumber kepada hukum adat setempat. Sistem musyawarah ini lambat laun hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui "culture stelsel" yang diberlakukan oleh kaum penjajah. Hancurnya sistem tanah adat berakibat kepada hilangnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat melayu. Hal ini diperparah dengan dipecah belahnya suku Melayu yang berada di wilayah Kalimantan Utara dengan wilayah Kalimantan lainnya dengan pendirian federasi Malaysia yang dibentuk atas bantuan militer Inggris.
Ilyas Ya'kub
Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikukuhkan baik internal maupun eksternal. Tantangan Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari Muslim Asean yang ketika itu (sejak abad ke-16) disebut dengan istilah jawi, juga berpeluang berpikir pengembangan Islam tidak terlepas dari politik kekuasaan meskipun di wilayah konsentrasi Islam seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, apalgi di wilayah minoritas Islam. Mari belajar konflik minoritas muslim Moro (sejak abad ke-19) dengan pemerintahan Filipina berbeda sedikit dengan Burma (Myanmar) perkembangan muslim relatif stabil sejak tahun 1930-han atau Singapura tahun 1932 sudah mendirikan Jam’iyat (Pesekutuan) Seruan Islam, apakah ini pengaruh Singapura pernah (tahun 1840) menjadi sentra pengembangan Tarekat Naqsyabandi yang dikembangkan Syeikh Ismail Simabur (Minangkabau) di kawasan Nusantara (Asean) menarik untuk diteliti dianalisis sintesis dengan fenomena terakhir (sejak tahun 1957) Muhammaddiyah telah pula berkembang di Singapura bersamaan dengan gerakan dakwah didukung ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) di Malaysia. Masih kurun itu (1932) kasus di belahan Nusantara (Asean) juga, Thailand yang tidak pernah dijajah misalnya, agama Negara yang diakui kekakuasaan raja secara resmi adalah Budha Trevada, namun kepada masyarakat Islam yang dominant al-syafi’iyah diberikan kemerdekaan menghurus "al-ahwal al-syakhshiyyah" (hukum keluarga) termasuk "munakahat" (perkawinan) terutama dalam bentuk NTCR (Nikah Talak-Cerai dan Rujuk) dilakukan kadhi yang mendapat legalisasi pemerintahan raja (lihat juga Taufik Abdullah, d., 2003:305-339). Angin segar dan peluang masyarakat muslim di Nusanatara yakni Negara Asean yang satu ini tidak terlepas dari jaringan pembaharuan Ahmad Wahab (dari Minangkabau) di Bangkok tahun 1920-an dan kawan-kawan seperti juga Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Falaki (dari Minangkabau) di Malaysia (Yulizal Yunus, 1982).