Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana Rp 28 miliar dalam enam bulan terakhir untuk mempersiapkan konferensi. Menurut Ketua Pelaksana Pertemuan Bali Agus Purnomo, dana tersebut merupakan hibah dari negara lain yang digunakan untuk melakukan persiapan, survei metodologi kehutanan, perubahan iklim, dan pertemuan pra-KPP di BogorAparat keamanan menerapkan kondisi siaga satu di sekitar lokasi acara konferensi. Polisi dan TNI tampak di setiap tempat strategis di kawasan wisata Nusa Dua. Mereka menyiapkan 3.500 personel untuk pengamanan konferensi. Polisi dari kesatuan Brimob bersiaga dengan senjata laras panjang. Kapolri Jenderal Sutanto juga meninjau langsung kesiapan pengamanan itu, sejak ring I hingga III. Peralatan pengamanan yang digunakan termasuk peralatan anti-CBRB atau senjata antibahan kimia, biologi, radiasi, dan nuklir.