Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Sejarah Papua Nugini
Pada tahun 1883, koloni Queensland mencoba mencaplok bagian selatan timur New Guinea, tetapi pemerintah Inggris tidak menyetujui. Namun ketika Jerman mulai permukiman di utara protektorat Inggris diproklamasikan pada tahun 1884 atas pantai selatan New Guinea dan pulau-pulau yang berdekatan. Protektorat, disebut British Nugini, dianeksasi langsung pada tanggal 4 September 1888. Kepemilikan ditempatkan di bawah otoritas Commonwealth of Australia pada tahun 1902. Setelah pengesahan UU Papua, 1905, British Nugini menjadi Wilayah Papua, dan administrasi Australia resmi dimulai pada tahun 1906, meskipun Papua tetap de jure milik Inggris sampai kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975.