Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Antropologi budaya
Salah satu pengertian pertama tentang pengertian istilah "kebudayaan" berdasarkan antropologi adalah oleh Sir [[Edward Burnett Tylor]], antropolog asal Inggris dalam halaman pertama bukunya yang terbit tahun 1897: "Kebudayaan, atau peradaban, diambil dalam artinya yang luas dan [[etnografi]]s, adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat-istiadat dan kemampuan dan kebiasaan lain mana pun yang didapati manusia sebagai anggota [[masyarakat]]. Istilah "peradaban" di kemudian hari diganti definisiiya oleh [[V. Gordon Childe]], di mana "kebudayaan" menjadi istilah perangkum dan "peradaban" menjadi satu jenis khusus kebudayaan