Masyarakat Melayu di Malaysia
Sistem politik Melayu adalah musyawarah, musyawarah dijalankan di dalam lumbung yang dipimpin oleh ketua atau pemangku adat setempat. Lumbung disini bukan hanya tempat penyimpanan padi atau hasil bumi lainnya, namun juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan segala aset masyarakat setempat baik yang bergerak maupun yang diam yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi setempat. Musyawarah yang dijalankan biasanya membahas mengenai pengelolaan sistem tanah adat berdasarkan budaya dan adat setempat. Sehingga sistem musyawarah yang dijalankan akan memiliki corak dan karakter yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Disini dapat dilihat bahwa suku Melayu telah mengenal sistem politik yang egaliter dan mengakar kepada budayanya. Maka tidak mengherankan bahwa suku Melayu mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, sebab musyawarah memaknakan adanya tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial sebagai suatu permufakatan. Musyawarah juga merupakan sarana dimana rakyat dapat diposisikan untuk membangun aturan-aturan dasar dalam kehidupannya baik pada tatanan nilai maupun pada tatanan norma yang bersumber kepada hukum adat setempat. Sistem musyawarah ini lambat laun hilang diakibatkan hancurnya sistem tanah adat melalui "culture stelsel" yang diberlakukan oleh kaum penjajah. Hancurnya sistem tanah adat berakibat kepada hilangnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat melayu. Hal ini diperparah dengan dipecah belahnya suku Melayu yang berada di wilayah Kalimantan Utara dengan wilayah Kalimantan lainnya dengan pendirian federasi Malaysia yang dibentuk atas bantuan militer Inggris.
Sejarah Minahasa
Dalam membangun kesatuan dan kerjasama antar Negara anggota konfederasi Minahasa maka di bentuklah suatu pertemuan antar Kepala Pakasaan kepala Negara, untuk bermusyawarah ini kemudian hari disebut Dewan Wali Pakasaan. Dewan Musyawarah ini di mulai sejak musyawarah di Tombaso sekitar tahun 670 M yang menghasilkan deklarasi Watu Pinawetengan, sekalipun berbeda-beda di empat penjuru mata angin tapi tetap menyatu MInahasa.
Musyawarah ini dimasa Belanda namanya Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19. Dewan Wali Pakasaan dapat menangani dengan dinamis berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.
Lembaga Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); di plesetkan oleh Johannes Wenzel saat menjadi residen pada tanggal 1 September 1825, ia menghapus Dewan Wali Pakasaan, lalu mengantinya dengan Minahasaraad purba; kemudianMinahasaraad purba diubah berdasarkan undang-undang desentralisasi 1905 yang berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, namun di Minahasa nanti diberlakukan tahun 1919 dengan namaMinahasaraad.
Domeinverklaring, yaitu pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa ditolak oleh Minahasa termasuk Manado yang saat itu masih termasuk wilayah Minahasa melalui staadblad Nomor 65.
Penolakan pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa-Manado mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan koningen yang isinya memberikan parlemen (DPR) kepada Minahasa pada tahun 1919, yang dikenal dengan nama dewan Minahasa, yang dalam bahasa Belanda disebut Minahasaraad.