Bahasa Tionghoa
Hingga pertengahan abad ke-20, kebanyakan orang Tiongkok yang tinggal di selatan Tiongkok tidak dapat berbahasa Mandarin. Bagaimanapun juga, walaupun adanya campuran antara pejabat-pejabat dan penduduk biasa yang bertutur dalam berbagai dialek Tionghoa, Mandarin Nanjing menjadi dominan setidaknya pada masa dinasti Qing yang menggunakan bahasa Manchu sebagai bahasa resmi. Sejak abad ke-17, pihak Kekaisaran telah membentuk Akademi Orthoepi (正音書院 Zhengyin Shuyuan) sebagai upaya agar cara pembacaan mengikuti standar Beijing (Beijing adalah ibukota Qing), namun upaya tersebut kurang berhasil. Mandarin Nanjing akhirnya digantikan penggunaannya di pengadilan kekaisaran dengan Mandarin Beijing dalam 50 tahun terakhir dinasti Qing pada akhir abad ke-19. Bagi para penduduk biasa, meskipun berbagai variasi bahasa Tionghoa telah dituturkan di Tiongkok pada waktu itu, bahasa Tionghoa yang standar masih belum ada. Penutur-penutur non-Mandarin di selatan Tiongkok juga terus berkomunikasi dalam dialek-dialek daerah mereka dalam segala aspek kehidupan.
Globalisasi dan wanita di Tiongkok
Selama Pemerintahan Mao Zedong (1949-1976), wanita Tionghoa diperlukan untuk pekerjaan manual mereka bagi pertanian dan industrialisasi kota. Untuk menghargai kerja keras mereka, mereka diberikan akses pendidikan dan politik. Pemerintah Tiongkok menyokong pendidikan untuk wanita. Persentase gadis yang bersekolah adalah 96,2% dibandingkan kurang dari 20% pada Republik Tiongkok (1912–1949). Pemerintah Tiongkok telah mencoba menurunkan tingkat buta aksara pada wanita sambil mempromosikan sekolah bagi orang dewasa dan sekolah kejuruan. Persentase tingkat buta huruf telah menyusut dari 90% pada 1949 hingga 32% pada 1993. Pada 30 tahun pertama Pemerintahan Komunis, diskriminasi terhadap wanita telah menurun, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan yang memiliki kekuatan mengambil keputusan yang nyata.