Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Hetami
H. Hetami adalah wartawan senior Indonesia dan pendiri koran Suara Merdeka. Hetami menuntut ilmu di Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Kehakiman), kemudian pindah ke Faculteit der Letteren en Wijabegeerte (Fakultas Sastra dan Filsafat) di Jakarta. Hetami kemudian bergabung dengan surat kabar Sinar Baru, satu-satunya koran yang dibolehkan terbit oleh Pemerintah Jepang untuk daerah Jawa Tengah. Hetawimi kemudian menerbitkan Warta Indonesia yang akhirnya tutup. Hetami ikut dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah ditangkap Belanda.
Hetami pernah bergabung dengan Koran Merdeka milik B.M. Diah di Jakarta Hetami berhasil membeli surat kabar Soeloeh Rakjat yang semula dikelola Regerings Voorlichtingen Dienst (Jawatan Penerangan Pemerintah) dan sejak 12 Februari 1950 menjadi Suara Merdeka.
Hetami menerima piagam tanda penghargaan dari pemerintah dari Menteri Penerangan Ali Murtopo atas dharma baktinya bagi perjuangan dan pembangunan nasional. Selain itu Hetami juga menerima penghargaan “Penegak Pers Pancasila” yang diberikan oleh Dewan Pers (1988).