Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia
Dengan semakin meningkatnya keterlibatan TNI dan tantangan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, dirasakan kebutuhan akan adanya sebuah institusi yang khusus bertugas untuk menangani segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, selain itu diharapkan bahwa institusi tersebut mampu pula bekerjasama dengan institusi lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) resmi didirikan dengan tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan dan penyiapan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB, baik di dalam maupun di luar negeri.