Bahasa Tionghoa
Hingga pertengahan abad ke-20, kebanyakan orang Tiongkok yang tinggal di selatan Tiongkok tidak dapat berbahasa Mandarin. Bagaimanapun juga, walaupun adanya campuran antara pejabat-pejabat dan penduduk biasa yang bertutur dalam berbagai dialek Tionghoa, Mandarin Nanjing menjadi dominan setidaknya pada masa dinasti Qing yang menggunakan bahasa Manchu sebagai bahasa resmi. Sejak abad ke-17, pihak Kekaisaran telah membentuk Akademi Orthoepi (正音書院 Zhengyin Shuyuan) sebagai upaya agar cara pembacaan mengikuti standar Beijing (Beijing adalah ibukota Qing), namun upaya tersebut kurang berhasil. Mandarin Nanjing akhirnya digantikan penggunaannya di pengadilan kekaisaran dengan Mandarin Beijing dalam 50 tahun terakhir dinasti Qing pada akhir abad ke-19. Bagi para penduduk biasa, meskipun berbagai variasi bahasa Tionghoa telah dituturkan di Tiongkok pada waktu itu, bahasa Tionghoa yang standar masih belum ada. Penutur-penutur non-Mandarin di selatan Tiongkok juga terus berkomunikasi dalam dialek-dialek daerah mereka dalam segala aspek kehidupan.
Tionghoa-Indonesia
Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.