Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.
Politieke Inlichtingen Dienst
Di antara tugas utama dari PID adalah mengawasi aturan hak berserikat dan berkumpul dan kontrol pers. Keduanya terutama difokuskan pada kegiatan organisasi Indonesia yang kritis terhadap pemerintah, dari oposisi "setia" hingga upaya penggulingan kekuasaan kolonial. Untuk tugas itu - pada pertemuan dan pers - partisipasi personel Indonesia sangat penting, karena kurangnya orang Belanda yang kompeten. Mereka bisa memberi pembicara peringatan atau bahkan membubarkan pertemuan. Posisi mereka tidak menyenangkan. Mereka sebaliknya sering menemukan pembicara mencoba untuk menemukan batas-batas toleransi kolonial. Dengan pilihan kata yang imajinatif dan keheningan yang disengaja, orang PID diejek dan diintimidasi, untuk menikmati ruangan dengan tawa mencemooh. Dan menemukan lingkungan seperti itu, yang oleh pemerintah kolonial kemudian memberikan respons yang tepat.