Partai Komunis Uni Soviet
Pasca-kematian Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev muncul sebagai pemimpin baru PKUS. Dalam Kongres PKUS XX tahun 1956, Khrushchev memberi "Pidato Rahasia" yang mencela kultus pribadi Stalin dan penindasan politik pada masa pemerintahannya. Khrushchev menjalankan kebijakan destalinisasi dengan menurunkan foto Stalin di tempat-tempat umum, menghentikan sistem kamp kerja paksa, dan mengakhiri segala bentuk penindasan ala Stalin. Periode ini disebut sebagai masa "Politik Luwes Khrushchev". PKUS tetap mempertahankan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi resminya, tetapi menolak Stalinisme sehingga memisahkan kedua ideologi itu. Hal ini memicu pemutusan hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1960-an karena Ketua Mao memandang baik kebijakan-kebijakan yang diwariskan oleh Stalin.
Partai Komunis Indonesia
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.