Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden ke-5 Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Megawati menggantikan Gus Dur karena posisinya sebagai wakil presiden. Ia adalah wakil presiden kedua yang menggantikan presiden ketika berhenti dalam masa jabatannya. Megawati diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan R Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya kurang dari 5 tahun sebab ia hanya mewarisi masa jabatan Gus Dur. Presiden perempuan pertama Indonesia ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz yang memenangkan pemilihan wakil presiden oleh MPR dari rivalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Hamzah oleh MPR diangkat sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Catatan dalam masa jabatannya adalah Pemilu Legislatif pada April 2004 serta Pemilu Presiden pada Juli 2004. Pada Pemilu Presiden 2004, Megawati harus mengakui keunggulan SBY setelah melalui dua putaran pemilihan. Ia mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2004, sehari lebih lama dari sisa masa jabatan Gus Dur yang dilimpahkan kepadanya.
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Soekarno sebagai tokoh nasionalis utama Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan ditunjuk sebagai presiden. Menyusul perjuangan revolusi nasional terhadap mantan kolonial Belanda, Soekarno berhasil menyatukan negara Indonesia yang hampir terpecah, namun pemerintahannya belum mampu memberikan sebuah sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya dari kemiskinan yang parah. Dia menekankan kebijakan dalam negeri yang sosialis dan kebijakan internasional yang sangat anti-imperialis, didukung oleh gaya pemerintahan otoriter yang tergantung pada kepribadian karismatiknya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membawanya menciptakan aliansi dengan Blok Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan merintis penciptaan Gerakan Non-Blok dari negara-negara pasca-kolonial di Konferensi Asia-Afrika. Kebijakan-kebijakan ini juga menciptakan aliansi politik dalam negeri dengan Partai Komunis Indonesia.