Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Hubungan India dengan Indonesia
Pada 1945-1949, selama Revolusi Nasional Indonesia dan pembentukan republik, India dan Mesir adalah negara-negara paling awal yang mendukung dan mengakui kedaulatan Indonesia, serta membina hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Selain itu, sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Ali Jinnah - pendiri Pakistan - yang pada waktu itu adalah Presiden dari Liga Muslim Seluruh India, mendorong tentara Muslim India yang bertugas di Ketentaraan Kolonial Inggris untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Kekaisaran Belanda. Akibatnya, 600 tentara Muslim Angkatan Darat Inggris asal India melakukan desersi untuk mempertaruhkan hidupnya bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret 1951. Pada tahun 1955, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Indonesia Soekarno adalah dua di antara lima tokoh pendiri Gerakan Nonblok.