Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Federasi Serikat Pekerja BUMN
Jelas bahwa peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya sebagai tujuan utama keberadaan Serikat Pekerja/Buruh. Jika menelisik sejarah panjang munculnya Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Indonesia sebenarnya dimulai pada masa kolonial Belanda pada tahun 1920-an. Tujuan dan garis perjuangannya setiap dekade memang mengalami banyak perubahan. Pada awal keberadaannya kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih terbatas dalam usaha sosial dan olahraga dan adakalanya ikut mencampuri politik sebagai usaha kaum politik dalam memperkuat untuk mengadakan pergerakan perjuangan kemerdekaan dan kebebasan dari penjajah. Dengan seiring waktu, tuntutan itu berkembang atas perbaikan nasib Pekerja/Buruh dengan kenaikan upah, tuntutan adanya jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan pensiun) bagi kaum Pekerja / Buruh, dan hak-hak normatif lainnya.