Republik Tiongkok
Kira-kira 80% orang Taiwan merupakan bangsa etnik Han dan bisa bercakap bahasa kebangsaan, yaitu Bahasa Mandarin sekali dengan Bahasa Hokkian yang berasal dari selatan sungai Min di provinsi Fujian di Tiongkok Daratan. Bahasa Hokkian ini yang dikenali sebagai Taiyu di Taiwan merupakan bahasa yang sama yang dituturkan oleh kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia. Golongan pro-Merdeka di Taiwan telah mempromosikan bahasa ini sejak tahun 1990-an, tanpa menyadari bahwa bahasa ini hanya sekadar salah satu dialek yang dituturkan di Tiongkok Daratan. Terdapat lagi 10% penduduk Taiwan yang menggunakan bahasa Hakka. Golongan penduduk asli, walaupun mempunyai bahasa sendiri, juga bisa bertutur dalam bahasa Mandarin dan Hokkian.
Konstitusi Republik Tiongkok
Konstitusi Republik Tiongkok () adalah undang-undang dasar dari Republik Tiongkok, yang sejak tahun 1949 hanya menguasai "wilayah bebas Republik Tiongkok", yang pada dasarnya adalah Pulau Taiwan dan beberapa pulau luar berukuran kecil, satu-satunya wilayah yang tidak jatuh ke pihak Tiongkok Komunis di Perang Saudara Tiongkok. Konstitusi ini disetujui oleh Majelis Konstituante Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947, pada saat Republik Tiongkok masih memiliki kekuasaan nominal atas Tiongkok Daratan, yang untuknya konsitutsi ini diterapkan. Hal ini membuat Tiongkok (dengan kira-kira 450 juta penduduk pada saat itu) sebagai negara "demokrasi kertas" yang paling banyak penduduknya di dunia. Revisi terakhir konstitusi ini dilakukan pada tahun 2005.