De jure
Istilah "de jure" dan "de facto" digunakan sebagai ganti "pada prinsipnya" dan "pada praktiknya", ketika orang menggambarkan situasi politik. Suatu praktik dapat terjadi "de facto", apabila orang menaati suatu kontrak seolah-olah ada hukum yang mengaturnya meskipun pada kenyataannya tidak ada. Suatu proses yang dikenal sebagai "desuetude" dapat memungkinkan praktik-praktik "de facto" menggantikan hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Di pihak lain, suatu praktik mungkin tercantum di dalam peraturan atau "de jure", sementara pada kenyataannya tidak ditaati atau diikuti orang.
Absolutisme tercerahkan
Para despot yang tercerahkan membedakan jatidirinya dari para despot lainnya dengan mendaku berkuasa demi kesejahteraan rakyat yang dikuasainya. Seorang despot yang tercerahkan bisa memfokuskan prioritas pemerintah pada perawatan kesehatan, pendidikan, pengendalian populasi tanpa kekerasan, atau infrastruktur fisik. Pemimpin itu bisa menyatakan komitmen akan hubungan damai dan/atau membolehkan beberapa pengambilan keputusan yang demokratis, misalnya referendum publik, tetapi tidak akan mengajukan reformasi yang menggerogoti kedaulatan mereka atau mengacaukan tatanan sosial. John Stuart Mill menyatakan, "Despotisme adalah sebuah modus yang absah yang dikeluarkan pemerintah ketika berurusan dengan kaum barbar, dengan harapan berkeakhiran baik."