Kesultanan Utsmaniyah
Dalam bahasa Turki Utsmaniyah, kesultanan ini disebut "Devlet-i ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye" (دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه),yangs ecara harfiah berarti Daulat/Negara Agung Utsmaniyah, atau juga disebut "Osmanlı Devleti" (عثمانلى دولتى) yang berarti Daulat/Negara Utmaniyah. Dalam bahasa Turki Modern, kesultanan ini dikenal dengan sebutan "Osmanlı Devleti" atau "Osmanlı İmparatorluğu" atau Kekaisaran Utsmaniyah. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Ottoman yang diambil dari ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama "Ottoman" dan "Turkey" dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun 1920–23 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah "Turki" atau "bangsa Turki" untuk merujuk Kesultanan Utsmaniyah karena sifat negara ini yang multi-etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa.
Kesultanan Utsmaniyah
Meski sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan (setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi "Porte"). Divan, ketika negara Utsmaniyah masih berupa "Beylik", terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal (seperti penasihat keagamaan dan politik). Sejak awal 1320, seorang Wazir Agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir Agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, sultan menarik diri dari politik dan Wazir Agung menjadi kepala negara "de facto".