Hak asasi manusia
Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB. Selain itu, seringkali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. Namun, terdapat pula inisiatif di tingkatan regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkatan global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan. Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global. Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global. Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" di dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.
Madrasah di Singapura
Siswa Madrasah mengambil berbagai mata pelajaran agama Islam di samping mata pelajaran utama dan duduk untuk ujian nasional seperti rekan-rekan mereka. Mereka sering dapat dengan mudah dikenali dengan seragam tradisional Melayu khas mereka, termasuk "songkok" untuk anak laki-laki dan "tudung" untuk anak perempuan, kontras dengan sekolah-sekolah nasional yang melarang tutup kepala keagamaan tersebut. Madrasah sangat mengakar dalam sejarah Singapura, dan sebelum kemerdekaan Singapura, telah menikmati "masa keemasan" untuk menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut dengan menghasilkan dan menarik banyak ulama Islam yang terkemuka. Tetapi pada pergantian abad ke-21, muncul laporan dari standar akademik yang menurun dari madrasah, yang menundukkan madrasah untuk berbagai diskusi pada platform nasional untuk tujuan dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer. Ada juga harapan baru dari masyarakat Melayu-Muslim yang madrasah harus menyediakan tidak hanya pendidikan agama, tetapi juga keterampilan akademik seperti matematika, sains dan bahasa Inggris. Madrasah dipaksa untuk beradaptasi dan melaksanakan reformasi menyeluruh, terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Wajib Belajar. Saat ini, madrasah sebagian besar telah ditingkatkan dan unggul. Namun, tantangan yang berhubungan dengan pendanaan, kurikulum dan metode pengajaran sebagian besar tetap belum terpecahkan.