Hukum adat
Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah "keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)." Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.
Pantun Baduy
Dalam rangka pewarisan pengetahuan, aturan dan adat istiadat Baduy, menurut pikukuh yang berlaku, dilakukan secara lisan baik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari pimpinan adat tertinggi kepada perangkat adat di bawahnya, dari tokoh masyarakat (kokolot) kepada warganya, maupun dari orang tua kepada anaknya. Saluran atau media penyampian pengetahuan adat tersebut misalnya dilakukan lewat tuturan yang disebut pantun. Yang dimaksud dengan pantun di sini bukan sepenuhnya suatu karya sastra, melainkan lebih pada tuturan tentang aturan dan ajaran adat, doa dan puja pada Yang Kuasa, mitologi dan legenda jejak leluhur, serta aturan dan ajaran sendi kehidupan. Pantun dilantunkan oleh sang ahli yang disebut juru pantun atau tukang mantun. Dalam praktiknya, juru pantun tidak dapat menuturkan pantunnya di luar upacara atau ritual yang bersangkutan.