Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
Kota Balikpapan
Letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 LS - 1,5 LS dan 116,5 BT - 117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal usul kota yang berada di pesisir timur Kalimantan ini, yaitu:Daerah Balikpapan dan Balikpapan Seberang (Penajam) merupakan bagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai. Tahun 1942 Penajam termasuk dalam wilayah Balikpapan. Sejak sekitar tahun 1636, Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai, negara bagian Paser dan negara bagian Berau diklaim sebagai wilayah mandala negara Kesultanan Banjarmasin. Pada 13 Agustus 1787, Sunan Nata Alam telah menyerahkan kedaulatannya atas sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan VOC, yang kemudian diperbarui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 pada masa Sultan Adam. Setelah itu Kalimantan pada umumnya menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan sebagai negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, Kutai termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan "Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie", pada 27 Agustus 1849, No. 8 Tahun 1855, Kutai merupakan sebagian dari "de zuid- en oosterafdeeling van Borneo" yang beribukota di Banjarmasin.