Republik Tiongkok
Kira-kira 80% orang Taiwan merupakan bangsa etnik Han dan bisa bercakap bahasa kebangsaan, yaitu Bahasa Mandarin sekali dengan Bahasa Hokkian yang berasal dari selatan sungai Min di provinsi Fujian di Tiongkok Daratan. Bahasa Hokkian ini yang dikenali sebagai Taiyu di Taiwan merupakan bahasa yang sama yang dituturkan oleh kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia. Golongan pro-Merdeka di Taiwan telah mempromosikan bahasa ini sejak tahun 1990-an, tanpa menyadari bahwa bahasa ini hanya sekadar salah satu dialek yang dituturkan di Tiongkok Daratan. Terdapat lagi 10% penduduk Taiwan yang menggunakan bahasa Hakka. Golongan penduduk asli, walaupun mempunyai bahasa sendiri, juga bisa bertutur dalam bahasa Mandarin dan Hokkian.
Tiongkok (istilah)
Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara "de facto" menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di provinsi Taiwan, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara "de jure" diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan Republik Tiongkok oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara "de facto" maupun "de jure".