Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Soekarno atau lebih umum disebut Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Jabatan pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Ia didampingi oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang ada pada saat itu kekuasaan presiden sangat besar. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November pada tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun pada 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi untuk memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan ketika pemain utama cedera.
Sejarah Indonesia (1998–sekarang)
Pemilihan umum parlementer dan daerah. Golkar memenangi suara terbanyak, disusul oleh PDI-P
Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden.
Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia.Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY.
Sejak kenaikan SBY menjadi presiden, Indonesia mengalami musibah bencana alam yang hebat dan kecelakaan-kecelakaan transportasi yang datangnya bertubi-tubi.
Akhir dari dua tahun kerja komisi HAM Timor Timur yang mengadili 18 orang dengan tuduhan pelanggaran HAM selama krisis Timor Timur 1999. Hanya satu orang yang diputuskan bersalah - pemimpin militia pro-Indonesia Eurico Guterres.
Polisi menangkap Zarkasih dan Abu Dujana, yang dituduh mengepalai gerakan militan JIKelompok Islam Hizb ut-Tahrir menyelenggarakan konferensi internasional yang menyerukan didirikannya kekalifahan tunggal di dunia Islam.
Zarkasih yang dituduh mengepalai gerakan militan JI mulai disidangkan di Jakarta