Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Demokrasi internet
E-demokrasi adalah kemajuan yang berarti teknologi untuk republik, yaitu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan strategi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada kegiatan politik apapun yang melibatkan Internet. Sebagai kemajuan untuk republik, e-demokrasi bertujuan agar partisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif di Internet, komunikasi seluler, dan teknologi lainnya dalam demokrasi perwakilan saat ini, serta melalui bentuk yang lebih partisipatif atau keterlibatan langsung warga negara dalam mengatasi polemik publik. Dengan demikian, e-demokrasi memiliki potensi untuk mengatasi cara tradisional antara jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dan keseluruhan kebijakan secara efisien. Secara tradisional, ukuran kelompok besar dicapai dengan suara-suara sederhana, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak terbatas pada partai-partai yang telah ditetapkan, sedangkan kedalaman ekspresi kehendak dicapai dengan membatasi jumlah peserta melalui demokrasi perwakilan.