Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Mohammad Noer
Setelah PETA dibubarkan pada 15 Agustus 1945 diikuti dengan proklamasi kemerdekaan, Mohamad Noer kembali menjadi seorang pamong praja dan menjabat sebagai Asisten Wedana atau setara Camat Kabupaten Bangkalan pada 1 September 1945. Tugas ini ia rasa cukup berat, karena Mohammad Noer harus menyampaikan pengertian kepada masyarakat akan kemerdekaan Indonesia, serta memperbaiki kembali segala perangkat kepamongprajaan yang rusak akibat diporakporandakan penjajahan Jepang.