Republik Tiongkok
Kira-kira 80% orang Taiwan merupakan bangsa etnik Han dan bisa bercakap bahasa kebangsaan, yaitu Bahasa Mandarin sekali dengan Bahasa Hokkian yang berasal dari selatan sungai Min di provinsi Fujian di Tiongkok Daratan. Bahasa Hokkian ini yang dikenali sebagai Taiyu di Taiwan merupakan bahasa yang sama yang dituturkan oleh kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia. Golongan pro-Merdeka di Taiwan telah mempromosikan bahasa ini sejak tahun 1990-an, tanpa menyadari bahwa bahasa ini hanya sekadar salah satu dialek yang dituturkan di Tiongkok Daratan. Terdapat lagi 10% penduduk Taiwan yang menggunakan bahasa Hakka. Golongan penduduk asli, walaupun mempunyai bahasa sendiri, juga bisa bertutur dalam bahasa Mandarin dan Hokkian.
Republik Tiongkok
Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan