Tibet
Tibet menjadi provinsi Cina setelah serbuan tentara merah Cina pada tahun 1950 ke wilayah ini, pada musim gugur 1951 pasukan Cina berhasil menguasai ibu kota Lhasa dan mendongkel Dalai Lama dari kekuasaannya. Dalihnya, Dalai Lama menolak kesepakatan kerjasama bertajuk "Rencana Pembebasan Damai Tibet" yang teorinya tampaknya menguntungkan Tibet, namun praktiknya Cina melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kepala suku dan sejumlah pendeta ("Lama") yang dianggap membangkang, alasan lain Cina adalah "menghapus praktik penindasan bergaya feodalisme" di Tibet. Namun menurut beberapa analis internasional, Cina mengincar kandungan mineral yang terkandung di dalam bumi Tibet. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama berhasil meloloskan diri dari pengakapan tentara Cina ke India oleh usaha pelarian yang dipimpin oleh Gampo Tashi, dan mendirikan semacam pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara sampai sekarang.
Perdebatan kedaulatan Tibet
Pemerintah Republik Tiongkok, yang memerintah Tiongkok daratan dari tahun 1912 hingga 1949 dan kini menguasai Taiwan, memiliki sebuah Komisi Urusan Mongolia dan Tibet tingkat kabinet yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan di wilayah Tibet dan Mongolia dari tahun 1912. Pada 10Mei 1943, Chiang Kai-shek menegaskan bahwa "Tibet adalah bagian dari wilayah Tiongkok ... Tidak ada negara asing yang diizinkan ikut campur dalam urusan dalam negeri kita". Dia kembali menyatakan pada tahun 1946 bahwa orang Tibet adalah warga negara Tiongkok. Republik Tiongkok (di Taiwan) masih menyatakan kedaulatan atas Tibet dan Mongolia dan mempertahankan Komisi Urusan Mongolia dan Tibet.