Perang Soviet–Afganistan
Perdana Menteri Daoud melancarkan kudeta yang hampir tidak mengakibatkan pertumpahan darah dan mengambil alih kekuasaan pada tanggal 17 Juli 1973 dengan melayangkan tuduhan korupsi dan kegagalan memperbaiki ekonomi rakyat yang miskin terhadap pemerintahan Raja. Daoud mengakhiri sistem monarki, namun ambisinya dalam reformasi ekonomi dan sosial tidak berhasil. Perlawanan juga muncul dari faksi-faksi di Partai Demokrasi Rakyat Afganistan akibat penindasan yang dilakukan terhadap mereka oleh rezim Daoud. Selain itu, kematian misterius anggota Partai Demokrasi Rakyat Afganistan, Mir Akbar Khyber, juga membuat partai itu memanas. Kematian misterius Khyber juga memicu demonstrasi anti Daoud di Kabul dan mengakibatkan penangkapan atas beberapa pemimpin penting Partai Demokrasi Rakyat Afganistan.
Republik Demokratik Afganistan
Setelah upaya penyelesaian secara politis mengalami kegagalan, rezim Karmal dan tentara Soviet bertekad menyelesaikan masalah ini secara militer. Perubahan cara penyelesaian masalah ini berlangsung secara bertahap dan dimulai pada Januari 1981. Upaya yang dilakukan seperti peningkatan gaji bagi pegawai militer, memberikan sejumlah penghargaan, dan satu jenderal serta 13 kolonel diberi tanda kehormatan. Lalu, usia masuk ketentaraan diturunkan, waktu kewajiban dinas militer ditingkatkan, dan usia masuk bagi tentara cadangan ditingkatkan menjadi 35 tahun. Pada Juni 1981, Assadullah Sarwari kehilangan jabatannya di Politbiro PDRA, dan ia digantikan oleh Mohammad Aslam Watanjar, pemimpin tank dan Menteri Komunikasi, Mayor Jenderal Mohammad Rafi, Menteri Pertahanan dan pemimpin KHAD Mohammad Najibullah. Kebijakan tersebut dilakukan karena semakin menurunnya kualitas tentara; sebelum invasi tentara dapat berjumlah 100.000 orang, setelah invasi hanya berjumlah 25,000. Pembelotan begitu luas, serta perekrutan bagi kaum muda umumnya diakhiri dengan larinya mereka ke pihak oposisi. Untuk meningkatkan penorganisasian militer, 7 zona militer didirikan dengan masing-masing Dewan Pertahanan, yang didirikan pada tingkat nasional, provinsi dan distrik untuk mendelegasikan kekuasaan kepada PDRA lokal. Diperkirakan hampir 40% pendapatan pemerintah dipakai untuk kebutuhan militer.