Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Tsunami Selat Sunda 2018
Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita sehubungan dengan tragedi ini, dan menginstruksikan penanganan bencana kepada BNPB, Kementerian Sosial, dan Tentara Nasional Indonesia. Ma'ruf Amin juga menyampaikan duka cita sehubungan dengan bencana tsunami di Banten. Ia juga mendoakan agar masyarakat Banten dan Lampung tidak berputus asa, tapi tetap sabar dan penuh harapan. Prabowo menyampaikan duka cita kepada masyarakat terdampak bencana. Selain itu, ia juga mengajak kewaspadaan terhadap segala kemungkinan tsunami susulan. Di lain tempat, Sandiaga Uno juga turut berduka cita dan mendoakan semoga bangsa Indonesia diberi kekuatan dan keluarga yang terdampak diberi ketabahan dan ketegaran. BMKG juga meminta kepada masyarakat baik yang di pesisir Pantai Anyer dan Pantai Lampung agar menjauh daripada pesisir pantai, yang berada di Selat Sunda. Sementara, Kementerian Pariwisata mengumumkan penghentian sementara untuk promosi pariwisata di provinsi Banten dan Lampung. Karena kondisi Tanjung Lesung yang memang dipersiapkan oleh Kemenpar sebagai 10 Bali Baru, Menteri Pariwisata Arief Yahya memimpin langsung koordinasi penanganan bencana dengan jajaran terkait di Kemenpar sejak Sabtu malam, dan meminta Tim Crisis Center (TCC) segera diaktivasi, juga menyiapkan "holding statement" dan koordinasi rencana pembentukan posko di lokasi terdampak.