Kota Jambi
Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958.
Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah ± 205.38 km², secara geomorfologis kota ini terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera bagian timur.
Hasan Basri Agus
Atas dorongan dan desakan dari pemerintah daerah dan masyarakat, mulai tahun 2015, PT SAS akhirnya bersedia membangun jalan khusus untuk pembangunan jalan khusus dari Sarolangun melalui Muaro Jambi dan dari Muaro jambi ke Kota Jambi. Dan, jalan khusus dimaksud melewati 4 kecamatan, 12 desa, dengan lebar 30 Km. Selama ini, jalan umum sering rusak karena dilalui oleh kendaraan bertonase besar, terutama dari pertambangan batubara, sehingga diharapkan pembangunan jalan ini bisa mengurangi beban di jalan umum, sekaligus membuka akses baru yang nantinya bisa dikembangkan menjadi jalan tol ataupun kereta api. pembangunan jalan khusus ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 sudah bisa dioperasionalkan.
Pekan Promosi Indonesia Jambi Emas Expo adalah ajang Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memperkuat dan memperluas percepatan pengembangan sektor Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ajang ini sangat efektif dan mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak dan masyarakat luas.
Pada 14 Oktober 2014, Provinsi Jambi ditunjuk Kementerian Pertanian menjadi salah satu daerah percontohan ("pilot project") pengembangan pertanian modern program pemerintah pusat yang akan digulirkan pada tahun 2015 mendatang. Pada program ini, pemerintah pusat membiayai dari teknologi hingga peralatan pertanian, sementara Provinsi Jambi harus menyediakan hamparan sawah yang luasnya 100 hektar untuk pengembangan program yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan nasional ini. Beberapa daerah yang dinilai HBA cocok untuk program tersebut, yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi, Provinsi Jambi masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya.