Radio amatir
Kegiatan radio amatir di Indonesia diwadahi oleh organisasi-organisasi seperti Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI). Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia berdiri pada 8 April 1968 dan berubah namanya pada kongres pada tahun 1975 menjadi Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan singkatan sama yaitu ORARI. Pada tahun 1977 ORARI resmi menjadi anggota IARU. ORARI adalah salah satu organisasi amatir radio yang diakui oleh Republik Indonesia. Sejak tahun 1970-an ORARI berkembang karena semakin banyaknya penggemar radio amatir di Indonesia mengunakan radio sebagai alat berkomunikasi sehingga terjalin komunikasi antar perorangan atau komunitas radio amatir Selain ORARI pada akhir akhir ini muncul pula beberapa Organisasi yang Resmi maupun tidak resmi terutama di kota kota besar seperti Bandung ,Jakarta,yogya ,Surabaya Makasar yang membentuk diri bersatu untuk komunikasi tetapi eksistensi mereka tidak dapat di anggap enteng mereka membentuk komunitas sendiri sendiri dan berkembang semakin meluas terkadang anggotanya pun banyak dari organisasi yang resmi yang di akui oleh Pemerintah hal ini merupakan dilema bagi perkomunikasian di negara ini kita ber harap tidak terjadi hal hal yang negatif ,karena masalah radio amatir sangat rentan menyangkut masalah penggunaan Band Radio ,yang diatur oleh suatu Badan yang khusus mengatur hal ini juga perlu diperhatikan penggunaan pesawat radio tidak dapat dipergunakan sembarangan selain menyangkut Keamanan juga keselamatan di bidang Transportasi (: Pesawat Terbang ,Kereta Api ,Kapal Laut dll )
Sejarah Radio Republik Indonesia
Malang :
Mendapat biaya dari PPT tetapi statusnya tidak berubah. Yang hadir dalam Konperensi adalah wakil-wakil dari 8 studio RRI,dan Dr.Abdulrachman sendiri, yang sejak bulan November 1945 bertempat tinggal di Yogyakarta,diperbantukan kepada markas Besar Tentara untuk mempersiapkan pembentukan Angkatan Uadar RI.
Selain itu juga Mr. Ali Sastroamidjojo, yang mewakili Menteri Penerangan Moh. Natsir.
Acara tunggal dalam Konperensi ialah menetapkan status RRI. Kepada Pemerintah diminta keputesan apakah berdiri di luar Pemerintah atau di dalam atau sebagai Badan Penyiara Radio Semi Pemerintahan.
Atas nama Maenteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, menjelaskan, bahwa radio dianggap stu alat yang vital untuk dipakai sebagai corong Pemerintah. Oleh karena itu RRI harus menjadi satu Jawatan Pemerintah. mengenal tempatnya belum diputuskan, karena ada 2 kementerian yang menginginkan kementerian yaitu Kemnterian Penerangan dan Kementerian Perhubungan.
Juga ada kemungkinan lain, yaitu bagian teknik (pemancar dan lain-lain) di bawah PTT dan bagian siaran di bawah Kementerian Penerangan, sedang Pimpina Umum diangkat atas usl Menteri Penerangan dan Menteri Perhubungan.
Para wakil RRI bulat untuk tetap satu organisasi dan menolak untuk menjadi 2 bagian, teknik dan siaran.
Yang kedua supaya diputuskan apakah RRI berada di dalam atau di luar Pemerintahan.
Setelah diadakan pembicaraan yang memakan waktu 1 malam, terdapat 4 suara sutuju berdiri di luar Pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, sedang 4 suara lainnya mangusulkan menjadi Jawtan Pemerintahan yaitu Jakarta, Bandung, Purwokerto, Malang.
Terpaksa diadakan pembicaraan sekali lagi yang akhirnya mencapai keputusan 6 suara setuju menjadi Jawatan Pemerintah. Surakata dan Semarang tetap mengkhendaki RRI sebagi badan Otonom di luar pemerintah, apakah 100% swasta atau kasemi Pemerintah asal Otonom.
Tetapi karena sebagian besar dari stasiun-stasiun menghendaki RRI menjadi Jawatan Pemerintah konkritnya dalam KementErian Penerangan kedua studio tersebut pada keputusan konperensi dengan catatan sebagi berikut: