Gerakan agama baru
Istilah GAB mencakup berbagai gerakan yang merentang dari afiliasi kendur berdasarkan pendekatan-pendekatan baru terhadap spiritualitas atau agama hingga upaya-upaya komunitarian yang menuntut konformitas kelompok yang cukup besar serta identitas sosial yang memisahkan para pemeluknya dari masyarakat umum. Penggnaannya tidak diterima secara universal di antara kelompok-kelompok yang diberikan istilah ini.
Sebagai suatu bidang studi ilmiah, studi Agama-agama Baru muncul di Jepang pada awal ledakan inovasi keagamaan setelah Perang Dunia II. Bahkan nama “agama-agama baru” adalah terjemahan langsung dari "shin shukyo", yang diciptakan oleh para sosiolog Jepang untuk merujuk pada fenomena ini. Istilah ini kemudian diambil oleh para sarjana Barat pada tahun 1970-an sebagai istilah alternatif untuk menggantikan istilah lama "kultus", yang dalam perdebatan tentang kultus pada 1970-an memperoleh konotasi menghina, dan kemudian digunakan dengan seenaknya oleh para kritikus awam untuk menghina keyakinan-keyakinan yang ajaran-ajarannya dianggap aneh atau sesat.
Kekuasaan lunak
Joseph Nye menciptakan istilah ini dalam bukunya yang terbit tahun 1990, "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power". Menurutnya, ketika sebuah negara berhasil membujuk negara lain untuk memiliki keinginan yang sama, negara tersebut tergolong kooptif atau memiliki kekuasaan lunak, berbeda dengan kekuasaan keras yang memaksa negara lain untuk memiliki keinginan yang sama. Ia mengembangkan kembali konsep ini dalam bukunya, "Soft Power: The Means to Success in World Politics" (2004). Istilah ini telah digunakan secara luas dalam hubungan luar negeri oleh para analis dan negarawan. Misalnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates berpendapat bahwa kekuasaan lunak Amerika Serikat dapat diperbaiki dengan "meningkatkan secara drastis anggaran instrumen sipil keamanan nasional, yaitu diplomasi, komunikasi strategis, bantuan luar negeri, aksi sipil, dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi." Pada tahun 2011, ketika Xi Jinping hendak menggantikan Hu Jintao, Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok ke-17 mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas budaya. Komunike terakhirnya menyatakan bahwa tujuan nasional Tiongkok adalah "membangun negara kita sebagai negara adikuasa di bidang budaya sosialis." Tahun 2014, Xi mengumumkan bahwa kekuasaan lunak Tiongkok harus ditingkatkan, memperbaiki citra Tiongkok, dan menyampaikan pesan Tiongkok secara lebih baik ke seluruh dunia.