Perang Tiga Puluh Tahun
Perang Tiga Puluh Tahun merupakan malapetaka terburuk, juga bencana medis terbesar dalam sejarah Eropa modern. Karena tidak memiliki data sensus yang baik, para sejarawan mengekstrapolasi hasil penemuan di daerah yang mereka teliti. John Theibault setuju dengan kesimpulan dalam "Der Dreissigjährige" "Krieg und das Deutsche Volk" (1940) karya Günther Franz, bahwa telah terjadi penurunan populasi yang signifikan, namun bervariasi secara regional (berkisar 50%). Dia mengklaim hasil temuannya adalah yang terbaik dari yang pernah ada. Perang secara langsung telah membunuh tentara dan warga sipil, menyebabkan kelaparan, menghancurkan penghidupan, mengganggu perdagangan, menunda pernikahan dan persalinan, serta memaksa banyak orang untuk pindah. Penurunan populasi di negara bagian Jerman sekitar 25% hingga 40%. Beberapa daerah lebih banyak terkena dampak daripada yang lain. Sebagai contoh, Württemberg kehilangan tiga perempat dari penduduknya selama perang. Di wilayah Brandenburg, penurunan populasi hingga setengahnya, sementara di beberapa daerah, diperkirakan dua pertiga penduduknya meninggal. Populasi penduduk di negara bagian Jerman berkurang hampir setengahnya. Penduduk di wilayah Ceko mengalami penurunan sepertiga akibat perang, penyakit, kelaparan, dan pengusiran penduduk Ceko Protestan. Sebagian besar penghancuran kehidupan sipil dan harta benda disebabkan oleh kekejaman dan keserakahan tentara bayaran. Desa-desa sangat mudah menjadi objek penjarahan tentara bayaran. Mereka yang bertahan, seperti desa kecil Drais dekat Mainz, membutuhkan waktu sekitar seratus tahun untuk pulih kembali. Tentara Swedia sendiri mungkin telah menghancurkan hingga 2.000 istana, 18.000 desa, dan 1.500 kota di Jerman, atau sepertiga dari seluruh kota di Jerman.
Intervensi Swedia di Perang Tiga Puluh Tahun
Meskipun pertimbangan keamanan tidak diragukan lagi, memotivasi intervensi Swedia di Jerman setidaknya pada awalnya, dapat dilihat dari pengakuan dalam kebijakan Gustavus Adolphus, sebagai propaganda dalam historiografi Swedia. Prinsip-prinsip agama dan kepentingan politik yang lebih sekuler telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kasus Swedia. Setelah Elektoran mahkota yang sah, Sigismund Vasa melegitimasi wilayah Swedia yang dipimpin oleh Vasa sebagai sebuah dinasti yang berkuasa. Dalam upaya klaim terakhir, garis wilayah Polandia hanya bisa ditolak dengan mengacu pada agama dan prinsip pengakuan dosa. Bagi Gustavus Adolphus, pembelaan iman Protestan bukan hanya pembenaran yang mudah dilakukan untuk intervensi di Jerman, namun juga terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menjadi legitimasi pemerintahannya sendiri dan pemerintahan dinasti-nya. Dalam hal ini, posisi Swedia di awal abad ke-17 mungkin sebanding dengan Inggris setelah tahun 1688 dan di bawah kebijakan luar negeri Hanoveriansz yang diluncurkan untuk mempertahankan pemukiman domestik politik dan agama yang berpotensi kontroversial serta status dalam persaingannya dengan kekuatan lain.