Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Kapal Pengawas Perikanan
1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
2. Pangkalan PSDKP Lampulo : Berpusat di Lampulo, Aceh3. Pangkalan PSDKP Batam, Berpusat di Kota Batam, Kepulauan Riau4. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru, Jakarta5. Pangkalan PSDKP Benoa: Berpusat di Benoa, Bali6. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara7. Pangkalan PSDKP Tual: Berpusat di Tual, Maluku8. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan, Sumatra Utara9. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab Kubu Raya, Kalimantan Barat10. Stasiun PSDKP Cilacap: Berpusat di Cilacap Jawa Tengah11. Stasiun PSDKP Tarakan: Berpusat di Tarakan, Kalimantan Utara
12. Stasiun PSDKP Ambon; Berpusat di Ambon, Maluku13. Stasiun PSDKP Tahuna; Berpusat di Tahuna, Sulawesi utara14. Stasiun PSDKP Kupang, Berpusat di Kupang, NTT15. Stasiun PSDKP Biak, Berpusat di Biak, PapuaKapal Pengawas Perikanan di Jepang (漁業取締船) berada di bawah naungan Badan Perikanan Jepang (lembaga pemerintah di bidang laut yang bertugas meningkatkan kesejahteraan nelayan, menjaga pengelolaan sumber daya perikanan, menjamin pasokan stabil dari hasil laut, serta pengembangan industri perikanan). Badan Perikanan bertugas mengawal Undang Undang Perikanan mempunyai petugas polisi khusus , petugas pengawas perikanan yang memiliki kewenangan menangani kasus yang berkaitan dengan perikanan, petugas pengawas perikanan tanpa harus bergantung pada Japan Coast Guard melakukan menegakkan hukum secara mandiri. Namun, polisi tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Japan Coast Guard.
Komando Penegakan Hukum Perikanan atau "China Fisheries Law Enforcement Command" (FLEC; Cina: China渔政) merupakan badan di bawah Biro Manajemen Perikanan di bawah Departemen Pertanian China. Komando Penegakan Hukum Perikanan bertanggung jawab atas penegakan hukum Mengenai Perikanan dan Sumberdaya Kelautan dalam Wilayah Teritorial Cina dan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kapal Pengawas Perikanan di China bertugas Melindungi Kapal Perikanan Cina dan awak kapalnya, menyelesaikan perselisihan dalam aktivitas perikanan, Mencegah "Illegal Fishing", dan Melindungi Sumber Daya Kelautan.