Bahasa Tionghoa
Hingga pertengahan abad ke-20, kebanyakan orang Tiongkok yang tinggal di selatan Tiongkok tidak dapat berbahasa Mandarin. Bagaimanapun juga, walaupun adanya campuran antara pejabat-pejabat dan penduduk biasa yang bertutur dalam berbagai dialek Tionghoa, Mandarin Nanjing menjadi dominan setidaknya pada masa dinasti Qing yang menggunakan bahasa Manchu sebagai bahasa resmi. Sejak abad ke-17, pihak Kekaisaran telah membentuk Akademi Orthoepi (正音書院 Zhengyin Shuyuan) sebagai upaya agar cara pembacaan mengikuti standar Beijing (Beijing adalah ibukota Qing), namun upaya tersebut kurang berhasil. Mandarin Nanjing akhirnya digantikan penggunaannya di pengadilan kekaisaran dengan Mandarin Beijing dalam 50 tahun terakhir dinasti Qing pada akhir abad ke-19. Bagi para penduduk biasa, meskipun berbagai variasi bahasa Tionghoa telah dituturkan di Tiongkok pada waktu itu, bahasa Tionghoa yang standar masih belum ada. Penutur-penutur non-Mandarin di selatan Tiongkok juga terus berkomunikasi dalam dialek-dialek daerah mereka dalam segala aspek kehidupan.
Bahasa di Singapura
Hokkien dijadikan sebagai "lingua franca" untuk kalangan Tionghoa, namun pada akhir abad ke-20, bahasa tersebut digantikan oleh Mandarin. Pemerintah mempromosikan Mandarin kepada Tionghoa Singapura, sejak pemerintah memandang bahasa tersebut sebagai jembatan antara kelompok pemakai bahasa non-Mandarin yang beragam di Singapura, dan sebagai alat untuk melupakan identitas budyaa Tionghoa yang umum. Ekonomi China yang berkembang pada abad ke-21 juga makin mendorong penggunaan bahasa Mandarin. Varietas Tionghoa lainnya seperti Hokkien, Teochew, Hakka, Hainan dan Kanton diklasifikasikan oleh Pemerintah sebagai "dialek", dan kebijakan-kebijakan dan perubahan-perubahan dalam tata bahasa berdasarkan pada klasifikasi tersebut membuat jumlah pemakai varietas tersebut berkurang. Meskipun Tamil merupakan salah satu bahasa resmi di Singapura, bahasa-bahasa India lainnya juga tetap digunakan.