Transistor sambungan dwikutub
BJT tetap menjadi peranti pilihan untuk beberapa penggunaan, seperti sirkuit diskrit, karena tersedia banyak jenis BJT, transkonduktansinya yang tinggi serta resistansi kekuasannya yang tinggi dibandingkan dengan MOSFET. BJT juga dipilih untuk sirkuit analog khusus, terutama penggunaan frekuensi sangat tinggi (VHF), seperti sirkuit frekuensi radio untuk sistem nirkabel. Transistor dwikutub dapat dikombinasikan dengan MOSFET dalam sebuah sirkuit terpadu dengan menggunakan proses BiCMOS untuk membuat sirkuit inovatif yang menggunakan kelebihan kedua tipe transistor.
Karena ketergantungan suhu dan arus pada tegangan panjar maju pertemuan basis-emitor yang dapat dihitung, sebuah BJT dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan menghitung perbedaan dua tegangan pada dua arus panjar yang berbeda dengan perbandingan yang diketahui..
Karena tegangan basis-emitor berubah sebagai fungsi logaritmik dari arus basis-emitor dan kolektor-emitor, sebuah BJT dapat juga digunakan untuk menghitung logaritma dan anti-logaritma. Sebuah diode sebenarnya juga dapat melakukan fungsi ini, tetapi transistor memberikan fleksibilitas yang lebih besar.
Pemaparan transistor ke radiasi menyebalan kerusakan radiasi. Radiasi menyebabkan penimbunan molekul cacat di daerah basis yang berlaku sebagai pusat penggabungan kembali. Hasil dari pengurangan umur pembawa minoritas menyebabkan transistor kehilangan penguatan.
Daftar ketua menteri dari Partai Bharatiya Janata
Partai Bharatiya Janata (PBJ) adalah salah satu dari dua partai utama dalam sistem politik di Republik India, yang lainnya adalah Kongres Nasional India (KNI). Didirikan pada 1980, platform PBJ umumnya dianggap sebagai sayap kanan dari spektrum politik. , 42 pemimpin PBJ telah memegang jabatan ketua menteri, 16 diantaranya adalah petahana. Seorang ketua menteri adalah kepala pemerintah dari setiap dua puluh sembilan negara bagian dan dua teritorial serikat (TS) (Delhi dan Puducherry). Menurut konstitusi India, di tingkat negara bagian, gubernur adalah kepala "de jure", namun otoritas eksekutif "de facto" dikepalai oleh ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari mahkamah legislatif negara bagian, gubernur biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, dimana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.