Radio amatir
Amatir Radio dituntut untuk secara sukarela memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan. Tidak hanya dalam memberikan bantuan pada musibah bencana alam dan kecelakaan tetapi juga bencana wabah penyakiti dalam hal ini Organisasi Amatir Indonesia yang tergabung dalam ORARI telah diterjunkan dalam kancah Bencana Tsunami Aceh tahun 2004 mereka dengan gagah berani berada di tengah bencana membantu secara sukarela dan terdepan memberikan informasi lewat frequensi kepada badan sukarela lain yang bertugas di garis depan bencana . Di Amerika Serikat anggota amatir radio setiap tahun mengadakan latihan komunikasi dengan mendirikan stasiun stasiun radio lapangan secara serentak di seluruh negara yang bernama "FIELD DAY". Dalam Field Day ini dilakukan "Simulated Emergency Traffic" (SET).
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia
Berdasarkan UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diamanatkan pendirian Penjaga Laut dan Pantai.yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan dilaut dan pantai yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dijalankan oleh Menteri. Aturan ini akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dikarenakan adanya perdebatan serta prokontra, sejak 2008 hingga saat ini PP tersebut belum disahkan. Perdebatan ini menyangkut dilematis antara perintah undang-undang dan tidak harmonisnya atau tumpang tindihnya patroli kapal, pengawasan dan penegakan hukum dilaut, yang juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (yang per akhir 2014 sudah menjadi Badan Keamanan Laut), Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa lembaga lain. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mendukung lembaga Bakamla, akan tetapi menolak KPLP dibawah Bakamla karena mandat undang-undang dan sudah diakui oleh IMO (Organisasi Maritim Internasional). Menteri Jonan pun sempat mengusulkan KPLP dinaikkan dari Eselon II menjadi Eselon I (Direktorat Jenderal), meskipun hal ini menuai kontroversi dari para pakar dan pelaku.