Idi Amin
Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berkewarganegaraan Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan "kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda". Yang kalang kabut tentu saja Inggris, yang para pejabatnya buru-buru menghubungi Australia, Selandia Baru, dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan, apalagi Kenya dan Tanzania menolak memberikan penampungan terhadap para pengungsi. Sepuluh hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara ("stateless"). Ditambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh (negara asal mereka) menolak menerima kembali mereka. Ditambah pula dengan kebijakan nasionalisasai perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda. Idi Amin memang benar benar "memusingkan banyak orang".
Negara pengekor
Dalam Imperium Britania, Negara Kepangeranan India secara teknis adalah negara yang merdeka. Kemerdekaan Mesir pada 1922 secara teknis mengakhiri pendudukan Britania di Mesir, namun Sudan dan Mesir tetap diperintah sebagai Sudan Mesir-Inggris sampai Sudan diberi kemerdekaan penuh pada tahun 1956. Britania Raya masih berminat untuk menduduki Mesir hingga berakhirnya Krisis Suez. Irak ditetapkan sebagai kerajaan pada tahun 1932. Dalam masing-masing kasus, pada kenyataannya kepentingan ekonomi dan militer Britania yang tetap ada di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak diberikan kemerdekaan penuh, dan status negara-negara ini bisa dikatakan sebagai negara klien Britania. Demikian pula di Afrika (misalnya Nigeria Utara di bawah Lord Lugard), dan Federasi Malaya di Asia Tenggara yang disana diterapkan kebijakan pemerintahan tidak langsung.