Musyawarah
Jika kita melihat kemajuan teknologi serta musyawarah yang juga sering kita lakukan keduanya memiliki kesamaan yaitu di dalamnnya terdapat proses berkomunikasi. Musyawarah sendiri lebih dikenal dekat dengan dunia politik dan di zaman sekarang masih diragukan bagaimana minat para pecinta politik sendiri dari bangsa Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan politik merupakan hal rumit yang tidak dapat ditangani semudah membalikkan telapak tangan. Musyawarah sendiri memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, urusan diterima atau ditolak itu merupakan urusan belakangan, asalkan keputusan dari musyawarah dapat mencapai mufakat yang artinya memiliki persetujuan dan nilai yang kuat. Seperti pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal yang sama, kontitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.” Maka sebagai warga negara yang memiliki hak, gunakanlah hak yang kita miliki tersebut dengan benar.
Sejarah Minahasa
Dalam membangun kesatuan dan kerjasama antar Negara anggota konfederasi Minahasa maka di bentuklah suatu pertemuan antar Kepala Pakasaan kepala Negara, untuk bermusyawarah ini kemudian hari disebut Dewan Wali Pakasaan. Dewan Musyawarah ini di mulai sejak musyawarah di Tombaso sekitar tahun 670 M yang menghasilkan deklarasi Watu Pinawetengan, sekalipun berbeda-beda di empat penjuru mata angin tapi tetap menyatu MInahasa.
Musyawarah ini dimasa Belanda namanya Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19. Dewan Wali Pakasaan dapat menangani dengan dinamis berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.
Lembaga Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); di plesetkan oleh Johannes Wenzel saat menjadi residen pada tanggal 1 September 1825, ia menghapus Dewan Wali Pakasaan, lalu mengantinya dengan Minahasaraad purba; kemudianMinahasaraad purba diubah berdasarkan undang-undang desentralisasi 1905 yang berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, namun di Minahasa nanti diberlakukan tahun 1919 dengan namaMinahasaraad.
Domeinverklaring, yaitu pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa ditolak oleh Minahasa termasuk Manado yang saat itu masih termasuk wilayah Minahasa melalui staadblad Nomor 65.
Penolakan pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa-Manado mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan koningen yang isinya memberikan parlemen (DPR) kepada Minahasa pada tahun 1919, yang dikenal dengan nama dewan Minahasa, yang dalam bahasa Belanda disebut Minahasaraad.