Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi memutar haluan dengan menyeberang dari kelompok pemberontak ke kelompok pemegang legitimasi kekuasaan untuk memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut secara "de facto" dan "de jure" menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama "Giyanti" diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda) yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah.
Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Sungai Opak (yang melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris takhta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Adapun wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.
Pangeran Surya Mataram
Perebutan kekuasaan di Kesultanan Mataram dalam lintasan menuju perdamaian dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan pada mulanya dimulai dengan keberhasilan Belanda mendapatkan keabsahan kendali kekuasaan atas Mataram melalui Paku Buwono II sebagai titipan. Dua Pangeran lain yang telah menurun keabsahannya dalam tahta kerajaan semula berjuang bersama menghadapi Belanda dan Sunan Paku Buwono III namun kemudian berpisah untuk untuk tujuan yang sama.Pada tanggal 13 februari 1755 Pangeran Mangkubumi mengadakan perdamaian dengan Belanda yang disebut sebagai Perjanjian Giyanti dan tanggal 17 Maret 1757 Pangeran Sambernyawa mengadakan perdamaian dengan Sunan Paku Buwono III yang disebut sebagai Perjanjian Salatiga.Para Pangeran dari dinasti Mataram dengan dua perjanjian tersebut secara legal telah mendapat pengakuan sebagai para penguasa; Kasunanan Surakarta diperintah Paku Buwono III, Kasultanan Yogyakarta diperintah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengku Buwono I dan Mangkunegaran yang diperintah oleh Pangeran Sambernyawa] dengan gelar Mangkunegara I.Rivalitas selanjutnya berganti dengan bentuk baru seperti strategi perkawinan dan penganugerahan nama untuk para Pangeran Kerajaan.