Asoka
Maharaja Asoka memerintah selama 41 tahun, dan setelah mangkatnya, dinasti Maurya masih bertahan selama lebih dari 50 tahun. Asoka memiliki banyak selir dan anak, namun nama-nama mereka tidaklah diketahui. Mahinda dan Sanghamitta adalah anak kembar yang dilahirkan istri pertamanya, Dewi di kota Ujjayini. Ia mempercayai mereka untuk menyebarkan agama Buddha di dunia yang dikenal dan tak dikenal. Mahinda dan Sanghamitta pergi ke Sri Lanka dan memasukkan Raja, Ratu dan rakyatnya agama Buddha. Mereka lalu berkeliling dunia sampai ke Mesir dunia Helenistik (Yunani). Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban pemerintahan. Beberapa arsip langka membicarakan penerus Asoka bernama Kunal, yang merupakan putra Asoka dari istri terakhirnya.
Masa kepemimpinan maharaja Asoka bisa saja mudah menghilang dalam sejarah, dengan berselangnya abad, jika ia tidak meninggalkan arsip sejarah apa-apa. Kesaksian maharaja ini ditemukan dalam bentuk pilar-pilar dan batu-batu karang besar yang dipahati secara megah menjadi prasasti. Isinya adalah ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan yang ingin ia sebar luaskan. Selain itu Asoka juga mewariskan kita bahasa tertulis pertama di India setelah kota kuno Harrapa. Namun berbeda dengan di Harrapa, teks-teks Asoka bisa kita pahami. Bahasa yang dipakai Asoka dalam menuliskan teks-teks prasastinya adalah sebuah bentuk bahasa rakyat atau bahasa Prakerta/Prakrit dan bukan bahasa Sanskerta.
Asoka
Sementara Asoka naik takhta, ia memperluas wilayah kekaisarannya dalam kurun waktu delapan tahun kemudian dari perbatasan daerah yang sekarang disebut Bangladesh dan Assam di India di timur sampai daerah-daerah di Iran dan Afganistan di barat; dari Palmir Knots sampai hampir di ujung jazirah India di sebelah selatan India.
Sementara tahap-tahap awal kepemimpinan Asoka terbukti cukup haus darah, ia kemudian menjadi pengikut ajaran Buddha setelah menaklukkan Kalingga, daerah yang sekarang adalah negeri bagian India Orissa. Kalingga adalah sebuah negeri yang bangga akan kemerdekaan dan demokrasinya; dengan demokrasi monarki dan parlementernya, negeri ini bisa dikatakan sebuah pengecualian di Bharata Kuno, karena di sana ada konsep Rajadharma, yang berarti kewajiban para pemimpin, yang secara dasar bersatu-padu dengan konsep keberanian dan Ksatriyadharma.