Musyawarah
Jika kita melihat kemajuan teknologi serta musyawarah yang juga sering kita lakukan keduanya memiliki kesamaan yaitu di dalamnnya terdapat proses berkomunikasi. Musyawarah sendiri lebih dikenal dekat dengan dunia politik dan di zaman sekarang masih diragukan bagaimana minat para pecinta politik sendiri dari bangsa Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan politik merupakan hal rumit yang tidak dapat ditangani semudah membalikkan telapak tangan. Musyawarah sendiri memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, urusan diterima atau ditolak itu merupakan urusan belakangan, asalkan keputusan dari musyawarah dapat mencapai mufakat yang artinya memiliki persetujuan dan nilai yang kuat. Seperti pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal yang sama, kontitusi negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.” Maka sebagai warga negara yang memiliki hak, gunakanlah hak yang kita miliki tersebut dengan benar.
Suku Moor
Jalan yang ditempuh untuk memecahkan sengketa yang terjadi adalah melalui musyawarah. Musyawarah tersebut terbagi menjadi beberapa hal, yaitu musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga, musyawarah kerabat, musyawarah perdamaian adat yang disaksikan langsung oleh kepala adat. Meskipun demikian, upaya musyawarah tersebut tidak jarang juga menemui kegagalan atau jalan buntu. Kegagalan yang ada biasanya disebabkan karena anggota keluarga telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang bersifat kebendaan. Apabila upaya musyawarah benar-benar tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, kedua belah pihak biasanya akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sebaliknya, pembagian warisan di masyarakat Suku Moor biasanya tidak memerlukan campur tangan pemimpin atau pemuka adat, apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan agama apabila pembagian warisan tersebut berlangsung rukun dan damai antar ahil waris.