Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia
Dengan semakin meningkatnya keterlibatan TNI dan tantangan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, dirasakan kebutuhan akan adanya sebuah institusi yang khusus bertugas untuk menangani segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, selain itu diharapkan bahwa institusi tersebut mampu pula bekerjasama dengan institusi lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) resmi didirikan dengan tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan dan penyiapan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB, baik di dalam maupun di luar negeri.