Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Harian Warta Kota
Sejarah Berdirinya Harian Warta Kota terjadi pada tahun 1998. Saat itu tengah terjadi pergeseran kepemimpinan di Indonesia. Presiden Indonesia Ke-2, Soeharto, mengundurkan diri sebagai presiden sehingga jabatan itu jatuh ke tangan BJ Habibie. Dalam kabinet yang dibentuk oleh Habibie, jabatan Menteri Penerangan dipegang oleh Letjen Yunus Yosfiah. Yunus Yosfiah memudahkan pembuatan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi para pengelola pers. Kelompok Kompas Gramedia memanfaatkan kesempatan itu dengan segara membentuk sebuah surat kabar yang berorientasi pada pemberitaan di Jakarta dan sekitarnya. Harian Warta Kota terbit pertama kali pada tanggal 3 Mei 1999, bertepatan dengan saat-saat kampanye Pemilihan Umum 1999.