Batalyon Infanteri 511
Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1945 tentang berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang telah dijelaskan dalam pidato radio tanggal 23 Agustus 1945 yang sekaligus menyerukan agar para pemuda mantan tentara PETA, HEIHO, dan lain-lainnya agar masuk menjadi anggota BKR sebelum Tentara Kebangsaan Indonesia terbentuk, maka serta merta pada hari itu juga seorang tampil pemuda yang bernama Kadim Prawirodirjo yang pernah menjadi "cudancho" atau Komandan Kompi Tentara PETA Sidoarjo dengan mengorganisasikan barisan-barisan yang hampir seluruhnya mantan prajurit-prajurit PETA dan HEIHO, dengan struktur dan susunan yang sama dengan Batalyon PETA, maka pemuda Kadim Prawirodirjo pada tanggal 19 September 1945 dengan bertempat di Sidoarjo membentuk sebuah Batalyon yang bernama Batalyon Tjipto dengan seorang pemuda yang bernama Tjipto sebagai Komandan Batalyon yang pertama.
Gerakan 30 September
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.