Sejarah teori ekonomi
Selanjutnya pada era Reformation pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feudal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (guild) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda.
Kajian media
Berbeda, dengan masa pemerintahan Orde Baru; di mana atas nama pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan atau kebijakan politik melalui Menteri Penerangan; termasuk dalam kebijakan konten dalam penyiaran televisi. Kini orientasi ekonomi dijadikan sebagai "kiblat" bagi para pemilik modal untuk mengendalikan isi siaran televisi. Salah satunya dalam bisnis iklan, seperti yang diungkapkan , yang menegaskan bahwa media adalah bisnis berorientasi laba, dimiliki oleh orang yang sangat kaya (atau korporasi); dan sebagian besar didukung oleh banyaknya pengelola iklan yang juga pencari laba; serta oleh siapapun yang ingin iklan mereka muncul dan menjual di lingkungan yang berdaya beli. Keduanya juga berpendapat mengenai lima faktor tentang media ini, yaitu tentang kepemilikian, periklanan, sumber daya, perlawanan dan ideologi anti-komunis yang bekerja sebagai penyaring: mengenai informasi apa saja yang boleh disajikan, baik secara individual maupun kolektif; yang sebagian besar berpengaruh kuat dalam preferensi pemilihan media. Hingga hari ini, tidak ada kesimpulan akhir mengenai definisi propaganda, dan perdebatan masih berlanjut.