Gereja Kebangunan Kalam Allah
Pada tanggal 26 Juni 1987 dalam Sidang Raya ke-5 di Malino Sulawesi Selatan, ditetapkan perubahan Tata Dasar & Tata Laksana serta pengembangan nama GEREJA KEBANGUNAN KALAM ALLAH (GKKA) menjadi GEREJA KEBANGUNAN KALAM ALLAH INDONESIA disingkat GKKA INDONESIA. [9] Perubahan dan pengembangan nama tersebut secara hukum disahkan dengan akte Notaris No. 185 tanggal 24 April 1989 (SOETJIPTO, SH) dan terdaftar sah sebagai lembaga keagamaan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (S.K. Dirjen Bimas) Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 122 tanggal 21 Juli 1990.
Dokumen Keesaan Gereja
Pemahaman gereja-gereja mengenai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia dalam Sidang Raya DGI I mendorong DGI untuk melakukan studi dan penyelidikan bersama mengenai Pengakuan Iman, Tata Gereja, Katekisasi, dan Liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja anggotanya. Studi dan penyelidikan ini memuncak pada Sidang Raya DGI VI pada tahun 1967 di Ujung Pandang, yang diperkenalkan dalam konsep Tata Sinode Oikumene Gereja di Indonesia (SINOGI) dan Pemahaman Iman Bersama. Pada Sidang Raya DGI VII pada tahun 1971 di Pematang Siantar, konsep SINOGI dan Pemahaman Iman Bersama diterima sebagian karena gereja-gereja di Indonesia pada saat itu dinilai belum siap. Inilah tahap awal perubahan ...nama dan pemahaman diri Oleh karena itu dibutuhkan Usaha-usaha mewujudkan keesaan secara kongkrit pada sidang-sidang berikutnya dan Pada Sidang Raya DGI IX yang pada tahun 1980 di Tomohon, usaha-usaha kongkrit mewujudkan keesaan semakin berkembang. Situasi ini mendorong muncul pembicaraan mengenai "SIMBOL-SIMBOL KEESAAN" yang merupakan kristalisasi dari Lima Dokumen Keesaan Gereja. "SIMBOL-SIMBOL KEESAAN" meliputi empat dokumen, yaitu: 
Kemudian dalam Sidang Raya DGI/PGI X pada tahun 1984 di Ambon, dokumen-dokumen ini dirumuskan kembali dan disahkan dengan nama Lima Dokumen Keesaaan Gereja (LDKG). Pada sidang ini juga, wadah keesaan gereja berganti nama dari DGI menjadi PGI..
Pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia Karena itu, dokumen ini juga merupakan hasil pergumulan teologis gereja-gereja di Indonesia sejak berdirinya DGI pada tahun 1950.