Kesultanan Utsmaniyah
Modernisasi Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-19 dimulai oleh militer. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II menghapus korps Yanisari dan membentuk angkatan darat modern Utsmaniyah. Pasukannya diberi nama Nizam-ı Cedid (Orde Baru). Angkatan Darat Utsmaniyah juga merupakan lembaga pertama yang mempekerjakan tenaga ahli luar negeri dan mengirimkan para perwiranya ke pusat pelatihan di negara-negara Eropa Barat. Karena itu pula, gerakan Turk Muda dirintis ketika para prajurit muda dan terlatih ini pulang ke negaranya.
Angkatan Laut Utsmaniyah turut ambil bagian dalam perluasan wilayah kesultanan di benua Eropa. Ekspansi ini berawal dari penaklukan Afrika Utara yang memasukkan Aljazair dan Mesir ke Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517. Sejak kehilangan Aljazair (1830 dan Yunani (1821), kekuatan laut dan kendali Utsmaniyah atas jajahan-jajahannya di seberang laut mulai melemah. Sultan Abdülaziz (berkuasa 1861–1876) berusaha membangun angkatan laut yang kuat dengan membuat armada terbesar ketiga di dunia setelah Britania Raya dan Perancis. Galangan kapal di Barrow, Inggris, membangun kapal selam pertamanya untuk Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1886.
Khalifah
Seiring menguatnya Kesultanan Utsmaniyah, para pemimpin mereka mulai mengklaim gelar khalifah untuk diri mereka sendiri, meski saat itu Wangsa Abbasiyah yang berada di Mesir masih memegang gelar ini dari generasi ke generasi. Klaim Utsmani atas kepemimpinan dunia Islam semakin menguat saat di bawah kepemimpinan Selim I, mereka menaklukkan Kesultanan Mamluk yang menguasai Mesir, Syam, dan Hijaz pada 1517. Wangsa Abbasiyah yang sejak tahun 1261 hidup dalam perlindungan Mamluk kemudian menyerahkan kedudukan mereka sebagai khalifah kepada pihak Utsmani, menjadikan Selim secara resmi sebagai khalifah pertama dari Wangsa Utsmani dan non-Arab.
Semenjak jatuhnya Baghdad, khalifah kehilangan fungsinya sebagai kepala negara dan hanya berperan sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Keadaan itu sebenarnya tetap tidak berubah pada masa Utsmani. Para penguasa Utsmani memiliki kekuatan politik atas kedudukan mereka sebagai sultan dan "padisyah", bukan karena status mereka sebagai khalifah. Pada praktiknya, penguasa Utsmani sangat jarang menggunakan gelar khalifah pada percaturan politik di dalam dan luar negeri.