Bencana alam
Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. Namun, kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Badan penanggulangan bencana daerah direncanakan di semua provinsi namun baru didirikan di 18 daerah. Selain itu, kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Pasca reformasi yang mensejajarkan Pemerintah dengan MPR dengan menguatkan sistem presidensil, maka MPR tidak berhak membuat GBHN lagi. Dalam hal ini sistem GBHN diubah menjadi SPPN yang fokusnya oleh Presiden. Hal ini diatur dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN. Dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Indonesia berpegang kepada:
Kementerian yang mengatur mengenai perencanaan yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan didaerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah