Airsoft
Permainan ini adalah simulasi militer atau kepolisian, maka para peserta juga berusaha untuk berpakaian dengan gaya militer. Pakaian yang lazim dipakai adalah replika seragam satuan militer suatu negara, lengkap dengan loreng kamuflasenya. Selain pakaian, perlengkapan lain seperti rompi, helm, sepatu boot, dan sarung tangan juga diusahakan mirip dengan yang dipakai oleh militer dan kepolisian.Penggunaan replika seragam militer ini tidaklah bermaksud untuk meniru suatu kesatuan militer. Penggunaannya lebih kepada kepentingan penyamaran bentuk (kamuflase) agar tidak mudah dilihat lawan. Dalam penggunaannya sangatlah jarang ditemui pemain yang menggunakan seragam dinas dari negaranya sendiri, sebagai contoh airsofter Indonesia sangatlah jarang bermain menggunakan seragam TNI. Bahkan dengan semakin berkembangnya olahraga ini, impresi atau penggunaan seragam dinas maupun instansi negara sendiri sudah tidak diperbolehkan, dalam hal ini airsofter Indonesia tidak diperkenankan menggunakan seragam TNI. Selain dari hal yang disampaikan diatas, menggunakan pakaian militer juga untuk menambah daya tarik dan membuat pertandingan atau permainan airsoft gun anda menjadi lebih menarik.
Jalur ABG
Atas nama pembangunan ekonomi, kemudian pihak penguasa militer atau junta militer di masa Orde Baru kemudian menjalankan kebijakan apapun untuk menjaga stabilitas politik, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung dnegan baik dan sesuai rencana. Salah satu yang dilakukan oleh junta militer adalah membatasi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat yang tanpa batas akan memunculkan potensi-potensi disabilitas dan ideologi-ideologi yang dianggap destruktif, seperti anarkisme. Namun, pembatasan yang dilakukan oleh Orde Baru kemudian bersifat terlalu mengekang, membatasi partisipasi masyarakat, dan cenderung represif. Kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan oleh Orde Baru antara lain; mewajibkan para mubalig untuk melaporkan tema khotbah mereka, para mahasiswa dilarang untuk mengikuti organisasi yang dianggap bertentangan dengan negara, kekuatan politik sayap kiri dibungkam, dan sayap kanan, khususnya fundamentalisme keagamaan mengalami kriminalisasi. Kestabilan politik juga direkayasa oleh pemerintah Orde Baru kepada peran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi kontrol dan pengawasan dari DPR kepada pihak eksekutif atau pemerintah tidak berjalan dengan seharusnya. Setiap anggota DPR yang dianggap terlalu vokal atau terlalu kritis dalam menyerang pemerintah akan dicopot, sehingga kinerja DPR menjadi tidak maksimal, dan seringkali ada ugkapan pekerjaan DPR hanya, "D5" yaitu "Datang, Duduk, Dengar, Dapat Duit".