Hukum adat
Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah "keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)." Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.
Suku Moor
Sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sengketa tersebut biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang juga memiliki tahapan atau tingkatan. Musyawarah biasanya akan dihadiri oleh para pemuka adat, dan seluruh ahli waris yang bersengketa terhadap harta orang tuanya. Pemuka adat pertama-tama akan memberikan semacam nasihat terkait pentingnya kedaiamain dan kerukanan hidup, serta nasihat-nasihat lain mengenai betapa malunya kepada keluarga besar, kepada masyarakat setempat, dan kepada masyarakat di luar mereka. Apabila kesepakatan melalui musyawarah tersebut telah dicapai, kedua belah pihak yang bersengketa harus menerimanya dengan lapang dada.