Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Juru bicara Presiden
Di Indonesia, juru bicara presiden muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu beranggotakan Wimar Witoelar (Ketua), Adhie Massardi, Yahya C Staquf dan Wahyu Muryadi. Pada era Megawati Soekarnoputri, posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sutjipto, Roy BB Janis, dan Bambang Kesowo yang kerap mengeluarkan komentar, mengatasnamakan Megawati. Namun, komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan. Pengganti Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki juru bicara kepresidenan yang beranggotakan Dino Patti Djalal, Andi Alvian Mallarangeng dan Julian Aldrin Pasha. Pada awalnya Presiden Joko Widodo tidak memiliki juru bicara namun pada 12 Januari 2016 Presiden Jokowi mengangkat Johan Budi Sebagai Juru Bicara Kepresidenan yang di sebut nya sebagai Staf Khusus Komunikasi Presiden.