Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Pembangunan nasional Indonesia
Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.