Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Harakah (surat kabar)
Perjalanan surat kabar ini tidak terlalu cepat saat Anwar Ibrahim dicela oleh Mahathir bin Mohamad pada akhir 1990. Penerbitan Harakah dibatasi frekuensinya dari dua kali seminggu menjadi dua kali dalam sebulan mulai pada bulan Maret tahun 2000 dan tidak bisa dijual secara terbuka. Namun setelah Pakatan Rakyat menguasai 5 negara bagian pada Maret 2008, Harakah diizinkan kembali untuk dipublikasikan 2 kali dalam seminggu. Namun pada 23 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri Malaysia menggantung pula izin Harakah dan Suara Keadilan selama tiga bulan berkuasa segera. [3] Namun tidak sampai dua minggu kemudian, larangan ini dicabut oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Akan tetapi tidak sampai dua minggu kemudian, larangan ini dicabut oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak.