Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Sejarah Asia
Peradaban Lembah Sungai Indus adalah peradaban Zaman Perunggu (3300–1300 SM; periode kedewasaan 2600–1900 SM) yang berpusat di bagian barat dari Anak Benua India; ada anggapan bahwa pada zaman peradaban ini sudah dipraktekkan suatu bentuk awal agama Hindu. Beberapa kota besar dari peradaban ini adalah Harappa dan Mohenjo-daro, yang memiliki perencanaan tata kota dan seni rupa bertaraf tinggi. Penyebab hancurnya wilayah ini sekitar 1700 SM masih diperdebatkan, meskipun bukti-bukti yang ada telah menimbulkan dugaan bahwa bencana alam (khususnya banjir) adalah penyebabnya. Era ini menandai Zaman Weda di India, yang berlangsung sejak kira-kira 1500 sampai 500 SM. Pada zaman ini, bahasa Sanskerta berkembang dan kitab-kitab Weda ditulis, yakni kidung-kidung pujian yang bertutur tentang dewa-dewi dan peperangan. Inilah dasar agama Weda, yang kelak bertumbuh dan berkembang menjadi agama Hindu, sebuah agama yang berasaskan sistem kasta (yang terdiri atas empat warna), kepemimpinan kaum brahmana di bidang kerohanian, dan ajaran semi-monoteisme yang berkembang.