Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Pada 8 Juli 1945, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Beberapa tokoh Muslim lain ikut berjasa dalam proses pendirian dan pengembangan STI. Mereka antara lain Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta, K.H. Abdul Wahid Hasjim, K.H. Mas Mansur, K.H. Fathurrahman Kafrawi, dan Farid Ma’ruf. Pada 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan STI yang semakin besar, pada 22 Maret 1948, nama STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakultas baru. Sampai dengan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu:Kebutuhan akan tenaga fungsional di Departemen Agama Republik Indonesia menjadi latar belakang penting berdirinya perguruan tinggi agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Fakultas Agama UII dipisahkan dan ditransformasikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1950. Dalam konsideran disebutkan bahwa PTAIN bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan PP tersebut, hari jadi PTAIN ditetapkan pada 26 September 1950. PTAIN dipimpin Prof. K.H.R. Muhammad Adnan dengan data jumlah mahasiswa per 1951 sebanyak 67 orang. Pada periode tersebut PTAIN memiliki tiga jurusan, yaitu:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Atas dasar saran Rektor Unlam itu "Drs. Sinan Main, S.H."(dosen Fakultas Hukum Unlam) memprakarsai musyawarah guna menjajaki dan mengkaji kemungkinan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk itu Drs. Sinan Main, S.H. Mengundang beberapa dosen Fakultas Hukum Unlam. Musyawarah itu dilaksanakan dengan meminjam Aula Kantor Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat. Hasilnya mereka bersepakat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Hukum dengan nama Perguruan Tinggi Ilmu Hukum (PTIH) Sultan Adam. Aspirasi dosen-dosen Fakultas Hukum Unlam untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ini juga mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pendidikan di Banjarmasin. Hal ini disebabkan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ini pada hakikatnya adalah partisipasi nyata dalam pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.