Uni Soviet
Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi terencana, di mana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan pada masa-masa awal kekuasaan Bolshevik adalah peraturan Perang Komunisme yang di antaranya termasuk nasionalisasi industri, penyatuan distribusi hasil produksi, rekuisisi koersif produksi pertanian, dan percobaan menghilangkan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan perdagangan bebas. Peraturan itu ternyata malah menyebabkan perekonomian Rusia pra-Uni Soviet kolaps sehingga pada tahun 1921, Lenin menggantinya dengan Kebijakan Ekonomi Baru yang melegalkan kembali perdagangan bebas dan kepemilikan bisnis secara kecil-kecilan. Perekonomian pun dengan cepat bangkit kembali.
Josef Stalin
Seusai perang, Stalin mencoba mempertahankan dominasi Soviet di Eropa Timur sembari memperkuat pengaruhnya di Asia.
Stalin berhati-hati dengan tanggapan dari Sekutu Barat, sehingga ia tidak langsung mendirikan pemerintahan komunis di Eropa Timur, tetapi hanya berupaya memastikan bahwa kaum Marxis-Leninis masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Tidak seperti pendekatannya terhadap negara-negara Baltik, ia memutuskan untuk menolak usulan penggabungan negara-negara komunis baru di Eropa Timur dengan Uni Soviet, dan ia justru mengakui negara-negara tersebut sebagai negara-negara merdeka.
Namun, ia menghadapi masalah karena tidak banyak kelompok Marxis yang tersisa di Eropa Timur karena kebanyakan sudah dibunuh oleh Nazi. Pada saat yang sama, ia menuntut pampasan perang dari Jerman, Hongaria, Rumania dan Slowakia.
Stalin sadar bahwa serangan Soviet malah mendorong negara-negara tersebut ke arah sosialisme dan bukannya ke arah revolusi proletarian, sehingga ia menyebut mereka bukan sebagai "kediktatoran proletariat", tetapi sebagai "demokrasi rakyat", yang menyiratkan bahwa di negara-negara tersebut terdapat sebuah aliansi pro-sosialis yang menyatukan kelompok proletariat, petani dan kelas menengah ke bawah.