Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Civilization IV: Warlords
Dalam masa damai, sebuah peradaban bisa menawarkan peradaban lain untuk menjadi pengikutnya. Sebagai balasannya, peradaban itu melindungi pengikutnya. Tetapi, itu dapat berakhir jika wilayah relatif negara dan statistik populasi berubah. Persetujuan kepengikutan dapat disetujui dari negara yang banyak berperang, sebagai bagian dari pakta perdamaian, ikhtisar dan keuntunan masing-masing pihak dipertimbangkan. Bagaimanapun, persetujuan berakhir jika si pengikut memperoleh wilayah 50% lebih banyak dari masternya atau si pengikut kehilangan setengah dari wilayahnya yang saat perjanjian. Satu-satunya cara master mengakhiri persetujuan adalah jika si pengikut menolak untuk membayar upeti. Masternya kemudian dapat memilih untuk menyatakan perang.