Uni Soviet
Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi terencana, di mana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan pada masa-masa awal kekuasaan Bolshevik adalah peraturan Perang Komunisme yang di antaranya termasuk nasionalisasi industri, penyatuan distribusi hasil produksi, rekuisisi koersif produksi pertanian, dan percobaan menghilangkan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan perdagangan bebas. Peraturan itu ternyata malah menyebabkan perekonomian Rusia pra-Uni Soviet kolaps sehingga pada tahun 1921, Lenin menggantinya dengan Kebijakan Ekonomi Baru yang melegalkan kembali perdagangan bebas dan kepemilikan bisnis secara kecil-kecilan. Perekonomian pun dengan cepat bangkit kembali.
Vladimir Lenin
Perpecahan di antara keduanya menjadi semakin parah saat terjadinya Skandal Georgia. Stalin mengusulkan agar Georgia dan negara-negara tetangganya (seperti Azerbaijan dan Armenia) digabung dengan negara Rusia, meskipun hal ini menuai protes dari pemerintahan masing-masing negara tersebut. Lenin menganggapnya sebagai bentuk chauvinisme etnis Rusia Raya, dan yang ia inginkan adalah agar negara-negara tersebut bergabung dengan Rusia sebagai wilayah setengah merdeka di dalam sebuah persatuan yang lebih besar, yang menurutnya sebaiknya dinamai Uni Republik Soviet Eropa dan Asia. Stalin awalnya menolak usulan tersebut, tetapi kemudian menerimanya, meskipun (dengan persetujuan dari Lenin) ia mengubah namanya menjadi Uni Republik Sosialis Soviet (Uni Soviet). Lenin mengirim Trotsky untuk mewakilinya di plenum Komite Pusat pada bulan Desember, dan dalam pertemuan tersebut rencana-rencana pendirian Uni Soviet disahkan; rencana tersebut kemudian diratifikasi pada tanggal 30 Desember oleh Kongres Soviet, sehingga terbentuklah Uni Soviet. Meskipun kesehatannya tidak memadai, Lenin dipilih menjadi ketua pemerintahan baru Uni Soviet.