Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan. Peran strategis Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, akuntabel, dan kompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Keuangan RI memiliki unit Eselon I yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang bertanggungjawab menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan.