Lapindo Brantas Inc.
Pada tanggal 26 Mei 2006, lumpur panas menyembur dari rekahan tanah yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari sumur Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Semburan lumpur yang sampai dengan bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektare sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Banjir Lumpur panas selain mengganggu jadwal perjalanan kereta api dari dan ke Surabaya, juga menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup untuk ruas Gempol-Porong pada bulan Agustus 2006 sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur Gempol dari dan menuju ke Surabaya. Jalur tol pengganti kini sudah dibangun yaitu Jalan Tol Gempol-Kejapanan dan Arteri Baru Porong untuk memperbaiki lalu lintas perekonomian di Jawa Timur, khususnya Surabaya.
Privatisasi air di Jakarta
Pada tahun 1993, perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water International, datang ke Indonesia untuk memperoleh kontrak konsesi Jakarta. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Presiden Suharto. Meski tidak berpengalaman memasok air, perusahaan milik Sigit, PT Kekar Pola Airindo, mendapat 20 persen saham usaha patungan dengan Thames Water. Perusahaan air Perancis, Lyonnaise des Eaux, sekarang Suez Environnement, sebelumnya sempat beroperasi di Indonesia dan tidak mau ketinggalan. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan Salim Group milik Anthony Salim, kroni Suharto, untuk memproduksi dan mendistribusikan air industri di Serang sejak 1994. Mereka bersama-sama membentuk PT Garuda Dipta Semesta (sekarang Palyja). Karena tidak mau berhadapan dengan Presiden, Salim awalnya berhati-hati. Setelah Lyonnaise des Eaux berhasil memengaruhi pemerintah untuk membagi konsesi Jakarta ke dua perusahaan tanpa tender, Salim setuju. Tahun 1995, pemerintah mengundang Lyonnaise des Eaux dan Thames Water International untuk mulai merundingkan konsesi. Keduanya menerbitkan kajian kelayakan pada tahun 1996. Negosiasi berlangsung selama satu tahun lebih dan cukup rumit. Salah satu isu yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan ini ingin dibayar dengan mata uang asing. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Jakarta.