Konvergensi jurnalistik
Konvergensi Jurnalistik adalah cara berpikir yang baru dalam menghasilkan sebuah berita dan menyampaikannya ke khalayak menggunakan sebaik-baiknya semua potensi media yang ada dengan tujuan pesan dapat tersampaikan kepada publik yang lebih beragam dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Konvergensi jurnalistik memfokuskan pada cara terbaik bagi publik untuk mendapatkan berita atau informasi. Saat ini, informasi tidak lagi hanya bisa didapatkan lewat satu bentuk media saja namun dalam semua bentuk media. Para jurnalis saat ini diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang dapat dikonsumsi publik melalui semua format media (cetak, elektronik, "online") pada saat yang bersamaan. Untuk mencapai kesuksesan dalam konvergensi, para jurnalis harus mengerti terlebih dahulu kekuatan dari setiap medium berita, dan bekerja untuk mengembangkan dan menyediakan karya-karya jurnalistik yang cocok untuk setiap medium berita tersebut.
Hak asasi manusia
Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status "jus cogens". Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan "jus cogens" sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama. Norma "jus cogens" berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma "jus cogens" tetap dianggap mengikat terhadap mereka. Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma "jus cogens", sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, dan larangan diskriminasi ras dan apartheid.