Tibet
Tibet menjadi provinsi Cina setelah serbuan tentara merah Cina pada tahun 1950 ke wilayah ini, pada musim gugur 1951 pasukan Cina berhasil menguasai ibu kota Lhasa dan mendongkel Dalai Lama dari kekuasaannya. Dalihnya, Dalai Lama menolak kesepakatan kerjasama bertajuk "Rencana Pembebasan Damai Tibet" yang teorinya tampaknya menguntungkan Tibet, namun praktiknya Cina melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kepala suku dan sejumlah pendeta ("Lama") yang dianggap membangkang, alasan lain Cina adalah "menghapus praktik penindasan bergaya feodalisme" di Tibet. Namun menurut beberapa analis internasional, Cina mengincar kandungan mineral yang terkandung di dalam bumi Tibet. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama berhasil meloloskan diri dari pengakapan tentara Cina ke India oleh usaha pelarian yang dipimpin oleh Gampo Tashi, dan mendirikan semacam pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara sampai sekarang.
Komisi Urusan Mongolia dan Tibet
Setelah Pemberontakan Tibet 1959, Chiang Kai-shek mengumumkan dalam Surat kepada Para Kompatriot Tibet () bahwa kebijakan ROC akan membantu diaspora Tibet menggulingkan kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok di Tibet. MTAC mengirim para agen rahasia ke India untuk menyebarkan propaganda pro-Kuomintang (KMT) dan anti-Komunis di kalangan orang-orang Tibet di pengasingan. Dari tahun 1971 sampai 1978, MTAC juga merekrut anak-anak etnis Tibet dari India dan Nepal untuk belajar di Taiwan, dengan harapan mereka akan bekerja untuk suatu pemerintahan ROC yang kembali ke daratan Tiongkok. Pada tahun 1994, asosiasi para veteran untuk kelompok gerilyawan Tibet Chushi Gangdruk bertemu dengan MTAC dan menyetujui Kebijakan Satu Tiongkok KMT. Sebagai tanggapan, Pemerintahan Tibet Pusat Dalai Lama melarang semua orang Tibet di pengasingan melakukan kontak dengan MTAC.