Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Daerah Otonom Bougainville
Solomon Utara merupakan provinsi di Papua Nugini yang memiliki ekonomi paling produktif dan salah satu provinsi yang memiliki pemerintahan dan sistem pendidikan yang paling efektif sebelum terjadi pemberontakan yang menuntut pemisahan diri dari Papua Nugini pada tahun 1989. Program-program pemulihan sejak 1991 ditujukan untuk memperbaiki kondisi Provinsi Solomon Utara kembali seperti sediakala. Pada tahun 1992 Solomon Utara menduduki peringkat kedua dalam ekspor kakao dan kelima dalam kopra. Sebelum mengalami peristiwa pemberontakan, provinsi ini menduduki peringkat pertama dalam ekspor kakao dan yang kedua dalam kopra. Tambang tembaga/emas yang besar di Panguna memiliki cadangan bijih yang cukup untuk dapat dibuka kembali pasca pemberontakan.