Daimyō
Di zaman Sengoku, dikenal penguasa wilayah feodal yang disebut . Selain itu dikenal juga samurai lokal yang berperan dalam pembangunan daerah yang disebut . merupakan sebutan untuk daimyō yang menguasai lebih dari satu wilayah kekuasaan.
Penghapusan sistem domain
Pemerintah pusat berhasil dalam melaksanakan reorganisasi ini karena menjanjikan mantan "daimyo" upah belanja yang royal, menyerap utang domain, dan menjanjikan konversi mata uang domain ("hansatsu") ke mata uang nasional baru pada nilai nominalnya. Perbendaharaan pusat ternyata tidak mampu untuk mendukung kemurahan hati tersebut, sehingga pada tahun 1874, upah mantan "daimyo" diubah bentuknya menjadi obligasi pemerintah dengan nilai nominal setara dengan upah lima tahun, serta dibayarkan bunga lima persen per tahun.