Pemerintah Indonesia
Sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
Zulkifli Hasan
Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.