Keshogunan Tokugawa
Kekuasaan pemerintah pusat berada di tangan shogun di Edo dan daimyo ditunjuk sebagai kepala pemerintahan di daerah. Daimyo memimpin provinsi sebagai wilayah berdaulat dan berhak menentukan sendiri sistem pemerintahan, sistem perpajakan, dan kebijakan dalam negeri. Sebagai imbalannya, daimyo wajib setia kepada shogun yang memegang kendali hubungan internasional dan keamanan dalam negeri. Shogun juga memiliki banyak provinsi dan berperan sebagai daimyo di provinsi yang dikuasainya. Keturunan keluarga Tokugawa disebar sebagai daimyo di seluruh pelosok Jepang untuk mengawasi daimyo lain agar tetap setia dan tidak bersekongkol melawan shogun.
Penghapusan sistem domain
Pemerintah pusat berhasil dalam melaksanakan reorganisasi ini karena menjanjikan mantan "daimyo" upah belanja yang royal, menyerap utang domain, dan menjanjikan konversi mata uang domain ("hansatsu") ke mata uang nasional baru pada nilai nominalnya. Perbendaharaan pusat ternyata tidak mampu untuk mendukung kemurahan hati tersebut, sehingga pada tahun 1874, upah mantan "daimyo" diubah bentuknya menjadi obligasi pemerintah dengan nilai nominal setara dengan upah lima tahun, serta dibayarkan bunga lima persen per tahun.