Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
Organissai ini bertujuan menyumbangkan pemikiran akademik dan profesional dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna mendukung dan/atau memfasilitasi pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat madani, dan pihak lain dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu bergerak dalam bidang layanan jasa pendidikan, penelitian, pengembangan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang bermuatan dan/atau berdampak pada pencerdasan anggotanya dan/atau pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Susunan Pengurus AP3KnI periode 2012 – 2017 (yang ditetapkan dalam musyawarah nasional, 23 Juli 2011):Anggota :Sekretariat AP3KnI Pusat bertempat di Jl. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia.