Idi Amin
Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berkewarganegaraan Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan "kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda". Yang kalang kabut tentu saja Inggris, yang para pejabatnya buru-buru menghubungi Australia, Selandia Baru, dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan, apalagi Kenya dan Tanzania menolak memberikan penampungan terhadap para pengungsi. Sepuluh hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara ("stateless"). Ditambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh (negara asal mereka) menolak menerima kembali mereka. Ditambah pula dengan kebijakan nasionalisasai perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda. Idi Amin memang benar benar "memusingkan banyak orang".
Norodom Sihanouk
Pada Agustus 1953, Perancis setuju untuk memberikan kuasa atas urusan dalam negeri dan yudisial kepada Kamboja, dan kemudian juga kementerian pertahanan pada October 1953. Pada akhir bulan, Sihanouk datang ke Phnom Penh, dimana ia mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja dari Perancis pada 9November 1953. Pada Mei 1954, Sihanouk mengirim dua menteri kabinetnya, Nhiek Tioulong dan Tep Phan, untuk mewakili Kamboja di Konferensi Jenewa. Sebuah perjanjian ditandatangani yang membuat kemerdekaan Kamboja diakui dan mengijinkan bantuan militer dari negara manapun tanpa syarat. Pada masa yang sama, hubungan Sihanouk dengan partai Demokrat yang memerintah masih meradang, karena mereka berusaha menghalang-halangi pertumbuhan pengaruhnya dalam politik. Untuk menangkis perlawanan dari Partai Demokrat, Sihanouk mengadakan sebuah referendum nasional untuk memperlihatkan persetujuan masyarakat terhadap upayanya dalam mewujudkan kemerdekaan nasional. Meskipun hasilnya 99.8persen setuju, sejarawan Australia Milton Osborne menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan secara terbuka dan para pemilih memberikan suara setuju di bawah pengawasan polisi.