Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Zulkifli Hasan
Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan DPD hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di Pilpres. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai.