Rama Pratama
Setelah meninggalkan status kemahasiswaan, Rama sempat menjadi auditor di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (1999—2001). Kemudian mendirikan kantor konsultan bisnis, MBS Consulting, bersama beberapa rekannya pada tahun 2001. Rama melepaskan statusnya sebagai Partner di MBS Consulting setelah ia terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan DKI Jakarta I. Pilihan ini dilakukan dengan niat agar turut memberi kontribusi melakukan perubahan dari dalam parlemen agar arah reformasi tidak melenceng dan aspirasi rakyat terapresiasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.