Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika "soevereiniteitsoverdracht" (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan "politionele acties" (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak ""Islam""), maka pada tanggal 22 Juni 1945 ""Panitia Sembilan"" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau ""Jakarta Charter"", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah ""Gentlement Agreement"". Setelah itu sebagai ketua ""Panitia Sembilan"", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan ""Indonesia Merdeka"" yang disebut dengan ""Piagam Jakarta"" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :