Kabupaten Jepara
Kabupaten Jepara secara administratif wilayah luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km2 dengan panjang garis pantai 72 km, terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 Kelurahan Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km2) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km2). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km2 (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km2 (26,30%). Secara Administratif Kabupaten Jepara terbagi dalam 5 wilayah, yaitu:
Kabupaten Jepara
VOC datang pada tahun 1613, dengan politik dagang monopoli. VOC semakin kuat setelah mendapatkan legalisasi Raja Mataram Amangkurat II untuk membuat benteng pada tahun 1680. Setelah era kerajaan Jepara runtuh, diperkirakan terjadi kekosongan penguasa, sehingga sampai tahun 1616 tidak tercatat sejarah siapa yang memimpin Jepara. Baru pada tahun tersebut, Jepara tercatat dipimpin oleh Kyai Demang Laksamana yang kemudian digantikan berurut-urut oleh Kyai Wirasetia, Kyai Patra Manggala, Kyai Wiradika, Ngabehi Wangsadipa, Kyai Reksa Manggala, Kyai Waradika, Ngabehi Wangsadipa (jabatan kedua), Ngabehi Wiradika, Wira Atmaka, Kyai Ngabehi Wangsadipa, Tumenggung Martapura, Temenggung Sujanapura, Adipati Citro Sumo I, Citro Sumo II, dan Adipati CitroSumo ke III yang sekaligus menutup sejarah era Kerajaan Mataram di Jepara dan masuk pada era kekuasaan Belanda. Pelabuhan Jepara semakin sepi dengan munculnya sedimentasi yang menyebabkan Jepara yang dulunya terpisah, sekarang menyatu dengan daratan. Semua aktivitas pelabuhan mulai pindah ke Semarang pada tahun 1697. Faktor lingkungan ini diperparah dengan konflik antara penduduk lokal dengan VOC dengan dibakarnya benteng sebanyak 2 kali. Puncaknya pada tahun 1743, Raja Mataram Kartasura Pakubuwono II, menyerahkan semua pengelolaan pelabuhan sepanjang Pantai Utara Jawa kepada Belanda sebagai bagian dari balas jasa diperang Pacina.