Pemerintah Indonesia
Sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
Mohammad Noer
Pada masa transisi dari orde lama ke orde baru, keadaan Jawa Timur sangatlah rawan. Beberapa pimpinan G30S/PKI yang masih belum tertangkap melarikan diri ke hutan-hutan di Jawa Timur bagian Selatan. Pada bulan Februari tahun 1967, Gubernur Jawa Timur, Mayor Jenderal Wiyono ditugasi pemerintah pusat untuk mengikuti SESKOAD di Bandung selama 4 bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan posisi gubernur di provinsi Jawa Timur. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal Basuki Rachmat, menunjuk Mohammad Noer untuk mengisi posisi ini atas dasar prestasinya selama menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jawa Timur. Selain itu memang Let. Jend. Basuki Rachmat terkesan akan kegesitan Mohammad Noer saat bersama-sama gerilya saat masa Perang Kemerdekaan.