Pemerintah Indonesia
Sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
Sjahrir (ekonom)
Tidak puas dengan proses reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.