Milton Obote
Apollo Milton Obote (Apac, Uganda, 28 Desember 1924–Johannesburg, Afrika Selatan, 10 Oktober 2005) adalah tokoh politik yang memimpin Uganda menuju kemerdekaan pada tahun 1962 dari Inggris. Ia adalah Perdana Menteri Uganda pada 1962-1966 dan Presiden Uganda untuk dua, yaitu pada 1966-1971 dan 1980-1985. Pemerintahannya menggantikan pemerintah kolonial Britania Raya. Ia digulingkan Idi Amin pada tahun 1971, namun kembali merebut kekuasaan pada tahun 1980. Masa baktinya yang kedua diwarnai penindasan dan pembunuhan terhadap warga sipil semasa perang saudara. Obote tampil sebagai pembimbing presiden yang sukses untuk Idi Amin dan Yoweri Museveni. Ia disebut sebagai bapak pendiri kemerdekaan Uganda.
Yoweri Museveni
Museveni yang kini menjadi tokoh yang cukup dikenal secara nasional, membentuk sebuah partai politik yang baru, Gerakan Patriotik Uganda (UPM), yang kemudian memenangkan pemilihan-pemilihan umum. Museveni kemudian bertarung melawan tiga kelompok politik lainnya: Kongres Rakyat Uganda (UPC), yang dipimpin oleh bekas Presiden Milton Obote; Partai Konservatif (CP); Partai Demokratik (DP). Dua petarung utamanya adalah UPC dan DP. Hasil-hasil resmi menyatakan bahwa UPC adalah pemenangnya, sementara partai Museveni, UPM, hanya memperoleh satu di antara 126 kursi yang tersedia. Sejumlah penyimpangan menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dipercaya. Dalam perencanaan pemilu, pemimpin komisi yang berkuasa, Paulo Muwanga, mendukung pandangan UPC bahwa masing-masing kandidat harus mempunyai kotak suara yang terpisah. Hal ini ditentang keras oleh partai-partai yang lainnya, yang menyatakan bahwa hal itu akan membuat pemungutan suara mudah dimanipulasi. Konfigurasi batas-batas politik juga mungkin telah menolong UPC. Daerah-daerah pemilihan yang umumnya pro UPC di Uganda utara mempunyai suara yang secara proporsional lebih sedikit daripada Buganda yang anti-UPC, sehingga partai Obote mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Kecurigaan-kecurigaan akan terjadinya kecurangan semakin diperkuat oleh pengumuman Muwanga pada hari pemilu bahwa semua hasilnya harus disahkan dulu olehnya sebelum diumumkan kepada masyarakat. Partai-partai yang kalah menolak mengakui keabsahan rezim yang baru, sambil menyebutkan penyimpangan-penyimpangan pemungutan suara yang terjadi di mana-mana.