Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membawahi 3 (tiga) deputi yaitu: Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta Sekretaris Utama. Deputi Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi SAR. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam pembinaan teknis Sumber Daya Manusia di bidang SAR. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas SAR. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi. Sekretariat Utama terdiri dari : Biro Umum, Biro Hukum dan Kepegawaian, Biro Perencanaan dan KTLN, Pusat Data dan Informasi, dan Inspektorat.