Kanal Banjir Jakarta
Kanal Banjir Jakarta adalah saluran air kolektor sebagai salah satu cara penanggulangan banjir Jakarta (dulu dikenal dengan nama Batavia) yang pertama kali dikonsepkan oleh Prof. Ir. Hendrik van Breen pada tahun 1913. Inti konsep Kanal Banjir adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta dan akan membuat beban sungai di utara saluran kolektif lebih terkendali. Kanal tersebut menjadi sistem makro drainase kota yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kota dengan mengalirkannya langsung ke laut.
Privatisasi air di Jakarta
Pada Juni 1997, dua konsesi air selama 25 tahun diberikan dan mulai berlaku pada Februari 1998. Anak perusahaan Lyonnaise des Eaux, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), mendapat konsesi untuk Jakarta bagian barat, sedangkan anak perusahaan Thames Water International, Thames PAM Jaya (TPJ), mendapat konsesi Jakarta bagian timur. Konsesi ini bertujuan memperluas wilayah operasi ke seluruh Jakarta dan mengurangi air tak berekening hingga 20 persen pada akhir periode konsesi. Untuk mencapainya, Rp1.520 miliar ditanamkan selama lima tahun pertama konsesi ini. Jumlah tersebut setara dengan US$610 juta menurut nilai tukar penandatanganan sebelum krisis keuangan. Namun demikian, usai devaluasi Rupiah saat krisis keuangan Asia Timur, nilai komitmen investasi pun turun menjadi US$160 juta. Saat kekacauan pasca-Suharto, sebagian besar ekspatriat pergi dari Indonesia dan Direktur Jendera PAM Jaya membatalkan kontrak konsesi. Pejabat eksekutif dan diplomat Britania dan Perancis meyakinkan pemerintah pusat untuk mempertahankan konsesi karena perusahaan-perusahaan asing sudah memutus hubungan dengan mitranya di Indonesia yang berkaitan dengan bekas rezim Suharto. Setelah menyetujui kenaikan tarif sebesar 15 persen pada Februari 1998 di tengah krisis, DPRD dihujani kritik dan memutuskan pembekuan tarif selama tiga tahun selanjutnya.