Hukum adat
Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah "keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)." Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.
Öri Moro’ö
Fondrakö adalah hukum adat yang telah disepakati tetua adat. Nama Fondrakö Öri Moro'ö disebut Tekhemböwö, yang tekah disepakati oleh para tokoh adat dalam forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Menurut peneliti Öri Moro'ö Pastor Postinus Gulö, Fondrakö Tekhemböwö Öri Moro'ö disahkan antara tahun 1360-1465. Masyarakat adat yang mematuhi "fondrakö" akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Ada 3 hal yang menjadi jiwa "fondrakö," yakni: (1) "masi-masi" (kasih sayang), (2) "möli-möli" (nasihat dan sanksi) dan (3) "rou-rou" (memotivasi, memberi semangat). "Fondrakö" ini memiliki "lakhömi" (wibawa) sehingga dituruti oleh rakyat.