Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi memutar haluan dengan menyeberang dari kelompok pemberontak ke kelompok pemegang legitimasi kekuasaan untuk memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut secara "de facto" dan "de jure" menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama "Giyanti" diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda) yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah.
Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Sungai Opak (yang melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris takhta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Adapun wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.
Kadipaten Surabaya
Ketiika Mataram dan Surabaya memperluas wilayah mereka dan pengaruhnya, mereka mulai bersaing untuk hegemoni di jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1590, Mataram, di bawah pemerintahan Panembahan Senopati, menyerang dan mengambil alih Madiun, yang didukung oleh bawahan Surabaya. Mataram dan Surabaya yang didukung saingan pewaris takhta di Kediri. Pihak Surabaya menang pada tahun 1591, dan pihak yang kalah melarikan diri ke Mataram. Pada tahun 1598 dan 1599 Mataram gagal menyerang Tuban, anggota sekutu Surabaya. Pada tahun 1610 Mataram mulai melakukan penggerebekan di Surabaya sendiri, menghancurkan tanaman padi dan menjarah Gresik pada tahun 1613. Belanda penulis laporan dari pos perdagangan Gresik menulis sering terjadi konflik Mataram–Surabaya di awal abad ke-17. Belanda menutup posnya pada tahun 1615 ketika konflik semakin intensif.