Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari "Dewan Perjuangan" yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Hamid Algadri
Ketika Sjahrir jadi ketua badan Pekerja KNIP, Hamid dipanggilnya dari Pasuruan dan diberi tugas di Jakarta. Sebagaimana waktu itu Soedjatmoko, Soedarpo, Soebadio Sastrosatomo disebut sebagai "de jongens van Sjahrir" (anak-anak Sjahrir). Hamid Algadri pun termasuk di dalamnya.
Pada masa muda, Hamid tinggal di Jalan Serang 13 Jakarta. Hamid merupakan penasihat delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggarjati dan Renville sehingga mengetahui informasi intern yang dapat dipakai oleh penulis dalam pekerjaannya sebagai komentator politik.
Waktu pecah aksi militer Belanda ke-1 (21 Juli 1947), Hamid beserta anggota delegasi Republik lain yang berada di Jakarta ditahan, akan tetapi karena campur tangan Prof Schermerhorn, ketua Komisi Jenderal Belanda, segera dibebaskan. Setelah Persetujuan Renville ditandatangani bulan Januari 1948, Belanda mulai mendirikan negara-negara bagian seperti Negara Pasundan mengikuti model Negara Indonesia Timur (NIT) guna mengimbangi RI. Hamid bersama Mr Ali Budiardjo mendirikan Gerakan Plebisit RI untuk berkampanye di Jawa Barat, merebut dukungan penduduknya untuk RI dan dengan demikian menggagalkan pembentukan Negara Pasundan. Upaya ini tidak berhasil.
Belanda mengambil tindakan terhadap 30 tokoh Republik yang ada di Jakarta dan mengusir mereka ke Yogyakarta. Hamid bersama Prof Supomo, Sukardjo Wiryopranoto, Ir Pangeran Noor dan lain-lain dimasukkan ke dalam pesawat terbang dan diangkut ke Yogyakarta. Di kota ini Hamid mengalami aksi militer Belanda kedua (19 Desember 1948). Yogya diduduki oleh Belanda, Soekarno-Hatta-Sjahrir ditawan dan dibuang ke Prapat dan Bangka. Hamid dijebloskan ke dalam penjara Wirogunan. Di sana dia diinterogasi oleh kepala dinas intel Belanda Kapten Vosveld yang terkenal keras main hantam. Seorang penghuni di rumah bersama Hamid dan H. Agus Salim adalah George Kahin, mahasiswa Amerika yang sedang melakukan riset untuk penulisan disertasi doktornya. Kahin memberitahukan kepada Kapten Vosveld dia tidak akan tinggal diam, apabila terjadi apa-apa atas diri Hamid. Mungkin karena itu Hamid selamat dan dibebaskan dari Wirogunan, kemudian bersama Mohammad Natsir dan Dr Ratulangie diterbangkan kembali ke Jakarta.
Perjalanan karier Hamid seterusnya sudah dapat diduga. Ia ikut dalam delegasi Indonesia ke Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 1949, sebagai penasihat. KMB menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia akhir Desember 1949. Hamid jadi anggota parlemen dan karena duduk dalam Komisi Luar Negeri sering mengadakan kunjungan resmi ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Setelah pemilu 1955 ia menjadi ketua fraksi Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam Konstituante yang bersidang di Bandung menyusun konstitusi baru. Di sana dia menyuarakan sikap politik PSI yaitu tidak menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia dan setelah pembicaraan gagal dalam sidang Konstituante menyatakan setuju kembali ke UUD 1945 sebagai jalan alternatif mengatasi kemelut. Konstituante dibubarkan dan Presiden Soekarno mendekritkan kembali ke UUD 1945.
Salah satu kegiatan Hamid ketika menjadi anggota parlemen ialah menjadi Sekjen Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Tunisia dan Aljazair. Panitia ini didirikan pada tahun 1956 dan di dalamnya duduk tokoh-tokoh parpol seperti Mohd Natsir, Kasimo, Mr Sunario dan lain-lain. Karena kedudukannya dalam Panitia tersebut, rumah Hamid di Jalan Tosari 50 menjadi tempat berkumpulnya pejuang-pejuang dari Afrika Utara (Maghribi). Berdatanganlah ke situ Allal Fazzi dari Maroko, Habib Bourguiba, Salah ben Yussef, Taieb Slim, Tahar Amara dari Tunisia, Lakhdar Brahimi, Mohammed ben Yahya, Muhammad Yazid, Husein Ait Ahmad dari Aljazair. Setelah negeri mereka merdeka dan berdaulat, tokoh-tokoh itu menjadi orang penting. Habib Bourguiba jadi Presiden Tunisia, Taieb Slim dubes di Inggris, Mohammed ben Yahya duta besar untuk Moskwa, kemudian Menlu Aljazair, Lakhdar Brahimi dubes di Kairo dan London, kemudian Menlu Aljazair dan kini sering jadi trouble shooter Sekjen PBB menyelesaikan masalah Haiti, Lebanon, Afganistan, Somalia, Sudan dan Irak.
Hamid diakui jasanya oleh negara-negara Afrika Utara dan memperoleh bintang kehormatan dari Republik Tunisia dan Aljazair. Di dalam negeri dia dianugerahi Satya Lencana 1978 dan diakui sebagai Perintis Kemerdekaan. Setelah tiada lagi jadi anggota parlemen, dia aktif di bidang sosial, misalnya menjadi direktur Yayasan Dana Bantuan.
Meskipun bukan Kapitein der Arabieren seperti ayahnya, dia diakui secara tak resmi dalam lingkungan keturunan Arab sebagai "kepala suku". Pendapatnya sering diminta sebagai diterima sebagai pendapat "kepala suku" layaknya. Tiap kali Presiden Soeharto membentuk kabinet selama Orde Baru dan di dalamnya terdapat menteri yang keturunan Arab, maka Ia berbesar hati dan bila ada kesempatan bertemu dengan Pak Harto menyatakan rasa terima kasihnya atas kenyataan itu.