Perang Tiga Puluh Tahun
Perang Tiga Puluh Tahun dimulai sebagai perang agama, yang tumbuh dari perjuangan antara Katolik Roma Jerman dan para pemeluk Protestan. Hal ini berkembang menjadi sebuah kontes politik penguasa Habsburg di Kekaisaran Romawi Suci yang berusaha memperluas kendali mereka di Eropa, sementara sejumlah kekuatan lainnya seperti Swedia berusaha membatasinya. Perancis pada khususnya (meskipun juga kekuatan Katolik) khawatir dengan prospek hegemoni Habsburg di Eropa. Kepausan Spanyol dan sebagian besar pangeran Jerman bergabung dengan kelompok Katolik yang diperjuangkan oleh Habsburg Austria. Mereka ditentang oleh kekuatan Protestan Swedia dan Denmark, pangeran Jerman Protestan, dan Perancis Katolik (setelah 1635). Perang Tiga Puluh Tahun adalah konflik paling dahsyat di Eropa modern awal. Baik Austria-Jerman, maupun kawasan Eropa yang lebih luas, terlibat dalam perang yang bermula dari masa pemerintahan Kaisar Maximilian I, khususnya, semenjak Reformasi dan pemilihan Karl V, Raja Spanyol, ke tahta kekaisaran tahun 1519. Maximilian I memulai, dan Karl V melanjutkan kekuasaan Katolik yang membangkitkan ketakutan universalisme Habsburg yang tak terpadamkan, serta konflik normal Abad Pertengahan Jerman yang terancam akibat keragaman agama, juga mengacaukan sistem politiknya hingga sekitar tahun 1648. Klaim historis Perancis terhadap Kekaisaran Jerman, telah tertanam dalam jiwa Perancis dan bertahan dalam pemerintahan Louis XIV. Kehadiran Perancis, tidak bisa diabaikan. Periode ini juga menyaksikan asal mula dan perkembangan obsesi Perancis dengan Italia—yang bermula dari invasi pertama Italia pada tahun 1494 yang merupakan bahan dasar persaingan Perancis-Habsburg. Karl V merebut kembali Milan dari Perancis pada tahun 1535. Perancis secara efektif dikelilingi oleh wilayah Habsburg. Beberapa kawasan yang diklaimnya, di antaranya: Flanders, Artois, Franche-Comte dan Milan. Perancis juga berusaha untuk mempertahankan rute invasi utara-timur dan timur ke Perancis untuk menjaga hubungan dengan Swiss dan Venesia; serta rute menuju Italia tengah.
Traktat Stettin (1630)
Traktat Stettin ( atau "Fördraget i Stettin") atau Aliansi Stettin () adalah kerangka hukum atas pendudukan Kadipaten Pommern oleh Imperium Swedia selama Perang Tiga Puluh Tahun. Traktat ini ditandatangani pada 25 Agustus (O.S.) atau 4 September 1630 (N.S.), hal itu terjadi pada tanggal 10 Juli (O.S.) atau 20 Juli 1630 (N.S.), tepat dengan peristiwa Pendaratan Swedia. Swedia mengambil alih kendali militer, dan menggunakan jembatan Pommern dalam kampanye ke Jerman Tengah dan Selatan. Setelah kematian pangeran Pommeran terakhir pada tahun 1637, kekuatan Kekaisaran Romawi Suci menyerang Pomerania untuk mendesak klaim suksesi atas Brandenburg tetapi mereka dikalahkan oleh Swedia dalam pertempuran berikutnya. Beberapa bangsawan Pommern telah berganti sisi dan mendukung Brandenburg. Menjelang akhir perang, perjanjian tersebut digantikan oleh Perdamaian Westfalen (1648) dan berikutnya Traktat Stettin (1653), ketika Pommeran dibagi menjadi bagian barat Swedia (Pomerania Barat, sejak itu Pommern Swedia), dan bagian timurnya, wilayah Bradenburg (Pommeran Timur, sejak saat itu merupakan bagian dari Provinsi Pommern (1653-1815).
Setelah Kapitalisasi Franzburg pada tahun 1627, Kadipaten Pommern diduduki oleh pasukan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci, di bawah komando Albrecht von Wallenstein. Intervensi Swedia dalam Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan dukungan militer aktif Stralsund, di mana sebuah pelabuhan Hanseatik Pommern yang sejak Pertempuran Stralsund berhasil melawan pendudukan kekaisaran dengan dukungan Denmark dan Swedia. Swedia dan Stralsund menyimpulkan sebuah aliansi yang dijadwalkan selama dua puluh tahun. Kampanye Denmark di Pommern dan bagian lain dari Kekaisaran Romawi Suci berakhir dengan Pertempuran Wolgast pada tahun 1628 dan Perjanjian Lübeck berikutnya pada tahun 1629. Seluruh wilayah Jerman Utara diduduki oleh pasukan kaisar dan Liga Katolik, kecuali Stralsund. Pada tahun 1629, kaisar memprakarsai pengkatolikan kembali wilayah-wilayah Protestan ini dengan menerbitkan Dekrit Restitusi.