Partai Komunis Uni Soviet
Pasca-kematian Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev muncul sebagai pemimpin baru PKUS. Dalam Kongres PKUS XX tahun 1956, Khrushchev memberi "Pidato Rahasia" yang mencela kultus pribadi Stalin dan penindasan politik pada masa pemerintahannya. Khrushchev menjalankan kebijakan destalinisasi dengan menurunkan foto Stalin di tempat-tempat umum, menghentikan sistem kamp kerja paksa, dan mengakhiri segala bentuk penindasan ala Stalin. Periode ini disebut sebagai masa "Politik Luwes Khrushchev". PKUS tetap mempertahankan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi resminya, tetapi menolak Stalinisme sehingga memisahkan kedua ideologi itu. Hal ini memicu pemutusan hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1960-an karena Ketua Mao memandang baik kebijakan-kebijakan yang diwariskan oleh Stalin.
Albertus Soegijapranata
Dengan Perang Dingin yang semakin meningkat, terjadi perslisihan besar antara Gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Soegijapranata beranggapan bahwa PKI mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan miskin karena menawarkan hak buruh melalui serikat pekerjanya. Untuk melawan ini, ia bekerja sama dengan orang Katolik lain untuk mendirikan kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Dengan memberdayakan buruh, Soegijapranata berharap agar PKI akan kehilangan kekuatannya. Salah satu kelompok yang didirikan ialah Buruh Pancasila, yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 1954; organsisasi tersebut juga merupakan salah satu cara Soegijapranata untuk mempromosikan falsafat Pancasila. Tahun berikutnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang mengakui bakti Soegijapranata untuk orang miskin, menentukan agar Soegijapranata menjadi pemimpin program bakti sosial di seluruh Nusantara. Pada tanggal 2 November 1955 Soegijapranata dan beberapa uskup lain mengeluarkan sebuah surat pastoral yang mencela paham komunisme, Marxisme, dan materialisme; mereka juga minta agar pemerintah memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan bijaksana.