Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Syamsul Maarif
Syamsul Maarif dipercaya Presiden untuk mengisi posisi kosong sebagai Kepala Pelaksana Harian Bakornas sebagai eselon I hingga ketika BNPB terbentuk tahun 2008 dia diangkat sebagai Kepala BNPB dengan posisi setingkat menteri. Syamsul Maarif dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpinnya berkerja keras mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan yang terjadi di Indonesia secara terpadu dan juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.