Gereja Kebangunan Kalam Allah
Pada tanggal 26 Juni 1987 dalam Sidang Raya ke-5 di Malino Sulawesi Selatan, ditetapkan perubahan Tata Dasar & Tata Laksana serta pengembangan nama GEREJA KEBANGUNAN KALAM ALLAH (GKKA) menjadi GEREJA KEBANGUNAN KALAM ALLAH INDONESIA disingkat GKKA INDONESIA. [9] Perubahan dan pengembangan nama tersebut secara hukum disahkan dengan akte Notaris No. 185 tanggal 24 April 1989 (SOETJIPTO, SH) dan terdaftar sah sebagai lembaga keagamaan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (S.K. Dirjen Bimas) Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 122 tanggal 21 Juli 1990.
Abdul Malik Karim Amrullah
Pada 30 November 1967, Pemerintah Indonesia menggagas diadakannya Musyawarah Antar Agama. Dalam musyawarah yang dihadiri pemuka agama yang diakui secara resmi di Indonesia, pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama dan pernyataan bersama dalam piagam yang isinya antara lain, ”Menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.” Badan Konsultasi Antar Agama berhasil dibentuk, tetapi musyawarah gagal menyepakati penandatangangan piagam yang diusulkan pemerintah. Perwakilan Kristen merasa berkeberatan sebab piagam tersebut dianggap bertentangan dengan kebebasan penyebaran Injil. Dalam pidatonya, A.M. Tambunan menyampaikan pendirian umat Kristiani bahwa menyebarkan Pekabaran Injil kepada orang yang belum Kristen adalah "Titah Ilahi yang wajib dijunjung tinggi". Meskipun Musyawarah Antar Agama dianggap gagal oleh banyak pihak, Hamka menganggap musyawarah itu berhasil karena telah mengungkap "apa-apa yang selama ini belum terungkapkan secara gamblang".