Bencana alam
Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam manajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. Namun, kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Badan penanggulangan bencana daerah direncanakan di semua provinsi namun baru didirikan di 18 daerah. Selain itu, kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat.
Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Tahun ini KN PRBBK X diharapkan mengembangkan kerangka kerja PRBBK yang memastikan ketangguhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana (terutama gelombang ekstrem, angin puting beliung, gempa, tsunami, serta dampak perubahan iklim) melalui serangkaian cerita aksi, kegagalan, keberhasilan dan inisiatif praktisi PRBBK di Indonesia bersandar pada kajian sosial-budaya serta multi disiplin ilmu pengetahuan; menjadi ajang berefleksi dengan pengalaman bertahan hidup pada saat dan setelah kejadian tsunami di beberapa wilayah Indonesia. Dengan demikian praktisi PRBBK di Indonesia dapat saling:
1. Berbagi temuan-temuan baru tentang PRBBK
2. Berbagi pengalaman (pengetahuan, ketrampilan, dan perspektif) dalam membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia;
3. Mengidentifikasi masukan-masukan untuk pemutakhiran Buku Panduan PRBBK, khususnya dari lanskap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Menyepakati rekomendasi konferensi sebagai referensi bersama dalam praktik membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan PRBBK dalam periode 2015-2019.