Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
The Jakarta Post
Setelah mendirikan PT Bina Media Tenggara untuk mendukung koran ini, Wanandi menghabiskan beberapa bulan menghubungi tokoh-tokoh berpengaruh di koran yang ditargetkan. Untuk menerima kerja sama mereka, "Kompas" meminta bagian 25 persen di surat kabar baru, untuk menangani operasi bisnis sehari-hari, seperti pencetakan, sirkulasi, dan iklan. "Tempo" menawarkan untuk membantu dengan manajemen dengan imbalan 15 persen, sementara Sabam Siagian dari "Sinar Harapan" dipekerjakan sebagai pemimpin redaksi pertama, untuk itu Sinar Harapan menerima saham. Pembentukan koran selanjutnya dibantu oleh Menteri Penerangan Harmoko, yang menerima bunga 5 persen untuk perannya dalam memperoleh lisensi. Secara total, biaya awal mencapai Rp500 juta (US$700.000 pada saat itu). Muhammad Chudori, ko-pendiri "The Jakarta Post" yang sebelumnya menjadi wartawan untuk Antara, menjadi manajer umum pertama dari koran ini.