Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Sejarah Papua Nugini
Dengan berkembangnya keinginan Eropa untuk minyak kelapa , Godeffroy tentang Hamburg, perusahaan dagang terbesar di Pasifik, mulai perdagangan kopra di Kepulauan New Guinea . Pada tahun 1884 , Kekaisaran Jerman secara resmi menguasai kuartal timur laut dari pulau dan menempatkan administrasi di tangan sebuah perusahaan perdagangan carteran dibentuk, Perusahaan Jerman New Guinea . Dalam piagam yang diberikan kepada perusahaan ini oleh Pemerintah Kekaisaran Jerman Mei 1885 , itu diberikan kekuatan untuk melaksanakan hak-hak berdaulat atas wilayah dan lain " kosong " tanah atas nama pemerintah , dan kemampuan untuk " bernegosiasi " langsung dengan penduduk asli . Hubungan dengan kekuatan asing tetap dipertahankan sebagai melestarikan pemerintah Jerman . The New Guinea Kompanie dibayar untuk lembaga pemerintah daerah secara langsung, sebagai imbalan atas konsesi yang telah diberikan untuk itu. Pada tahun 1899, pemerintah kekaisaran Jerman diasumsikan kontrol langsung dari wilayah, kemudian dikenal sebagai Jerman Nugini.