Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Politieke Inlichtingen Dienst
Di antara tugas utama dari PID adalah mengawasi aturan hak berserikat dan berkumpul dan kontrol pers. Keduanya terutama difokuskan pada kegiatan organisasi Indonesia yang kritis terhadap pemerintah, dari oposisi "setia" hingga upaya penggulingan kekuasaan kolonial. Untuk tugas itu - pada pertemuan dan pers - partisipasi personel Indonesia sangat penting, karena kurangnya orang Belanda yang kompeten. Mereka bisa memberi pembicara peringatan atau bahkan membubarkan pertemuan. Posisi mereka tidak menyenangkan. Mereka sebaliknya sering menemukan pembicara mencoba untuk menemukan batas-batas toleransi kolonial. Dengan pilihan kata yang imajinatif dan keheningan yang disengaja, orang PID diejek dan diintimidasi, untuk menikmati ruangan dengan tawa mencemooh. Dan menemukan lingkungan seperti itu, yang oleh pemerintah kolonial kemudian memberikan respons yang tepat.