Pemerintah Indonesia
Sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
Islam pada masa Orde Baru
Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis dengan pemerintah yang mendapatkan dukungan dari kalangan militer (ABRI). Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitenya, yakni kelompok akomodasionis, reformis dan fundamentalis. Walau hubungan antara Islam dan pemerintahan mengalami pasang surut karena berbagai dinamika dan konflik yang ada, namun Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa.