Kesultanan Utsmaniyah
Di Eropa Selatan, koalisi Katolik yang dipimpin Philip II dari Spanyol mengalahkan armada Utsmaniyah di Pertempuran Lepanto. Ini merupakan pukulan telak dan simbolis terhadap citra kehebatan Utsmaniyah. Memudarnya citra ini diawali oleh kemenangan Ksatria Malta atas pasukan Utsmaniyah dalam Pengepungan Malta tahun 1565. Pertempuran Lepanto membuat Angkatan Laut Utsmaniyah kehilangan banyak tenaga ahlinya, sedangkan kapal-kapalnya masih bisa diperbaiki. Angkatan Laut Utsmaniyah pulih dengan cepat dan memaksa Venesia menandatangani perjanjian damai tahun 1573 yang mengizinkan Kesultanan Utsmaniyah memperluas dan memperkuat posisinya di Afrika Utara.
Sebaliknya, wilayah Habsburg tidak berubah setelah pertahanan Habsburg diperkuat. Perang Panjang melawan Austria Habsburg (1593–1606) membuat pemerintah melengkapi infanterinya dengan senjata api dan melonggarkan kebijakan perekrutan. Keputusan ini menciptakan masalah ketidakpatuhan dan pemberontakan di dalam tubuh militer yang tidak pernah terselesaikan. Penembak jitu ireguler (Sekban) juga direkrut. Demobilisasi pun berubah menjadi brigandase (perampokan) dalam pemberontakan Jelali (1595–1610) yang memperluas aksi anarkis di Anatolia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Ketika populasi kesultanan mencapai 30.000.000 jiwa pada tahun 1600, kelangkaan tanah membuat pemerintah ditekan habis-habisan.
Pada masa kekuasaannya yang singkat, Murad IV (1612–1640) membentuk kembali pemerintahan pusat dan merebut Yerevan (1635) dan Baghdad (1639) dari safawiyah. Kesultanan wanita (1648–1656) adalah periode ketika ibu para sultan muda berkuasa atas nama putranya. Tokoh wanita yang paling berpengaruh waktu itu adalah Kösem Sultan dan menantunya Turhan Hatice. Persaingan politik mereka berujung pada pembunuhan Kösem pada 1651. Selama Era Köprülü (1656–1703), pemerintahan efektif dijalankan oleh sejumlah Wazir Agung dari keluarga Köprülü. Kewaziran Köprülü mengalami kesuksesan militer dengan didirikannya pemerintahan di Transylvania, penaklukan Kreta tahun 1669, dan ekspansi ke Ukraina selatan Polandia. Pertahanan terakhir Khotyn dan Kamianets-Podilskyi dan teritori Podolia bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1676.
Selim I
Setelah hancurnya Baghdad oleh serangan Mongol, khalifah mengungsi ke Mesir yang saat itu dikuasai Mamluk. Dikarenakan tidak memiliki wilayah kekuasaan lagi, khalifah kehilangan perannya sebagai kepala negara semenjak itu dan hanya berfungsi sebagai lambang pemersatu umat Muslim. Keadaan tersebut tidak berubah bahkan setelah Wangsa Utsmaniyah mengambil alih gelar khalifah. Penguasa Utsmani memegang kendali negara atas kedudukannya sebagai sultan dan "padisyah", bukan karena statusnya sebagai khalifah. Bahkan selama sekitar dua ratus tahun sejak masa Selim, penguasa Utsmani tidak menggunakan gelar khalifah dalam perpolitikan nasional dan internasional. Masyarakat Utsmani lebih sering menyebut pemimpin mereka dengan sebutan "padisyah" dan pihak non-Utsmani dengan gelar sultannya. Gelar khalifah mulai aktif digunakan saat pada Perjanjian Küçük Kaynarca (1774), penguasa Utsmani menggunakan kedudukannya sebagai khalifah sebagai pelindung atas umat Muslim di Rusia. Sultan Abdul Hamid II (berkuasa 1876 – 1909) adalah penguasa Utsmani yang paling aktif menggunakan kedudukannya sebagai khalifah dalam rangka membentuk hubungan kerja sama dengan negara-negara Muslim untuk melawan imperialisme Barat.