Kementerian Sosial Republik Indonesia
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Tahun ini KN PRBBK X diharapkan mengembangkan kerangka kerja PRBBK yang memastikan ketangguhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana (terutama gelombang ekstrem, angin puting beliung, gempa, tsunami, serta dampak perubahan iklim) melalui serangkaian cerita aksi, kegagalan, keberhasilan dan inisiatif praktisi PRBBK di Indonesia bersandar pada kajian sosial-budaya serta multi disiplin ilmu pengetahuan; menjadi ajang berefleksi dengan pengalaman bertahan hidup pada saat dan setelah kejadian tsunami di beberapa wilayah Indonesia. Dengan demikian praktisi PRBBK di Indonesia dapat saling:
1. Berbagi temuan-temuan baru tentang PRBBK
2. Berbagi pengalaman (pengetahuan, ketrampilan, dan perspektif) dalam membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia;
3. Mengidentifikasi masukan-masukan untuk pemutakhiran Buku Panduan PRBBK, khususnya dari lanskap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Menyepakati rekomendasi konferensi sebagai referensi bersama dalam praktik membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan PRBBK dalam periode 2015-2019.