Universitas Sriwijaya
Sebagai moda transportasi mahasiswa alternatif selain bus kuning milik UNSRI, yang melayani dari Palembang-Indralaya dan sebaliknya, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas Kereta Api Ekspress "Kertalaya" yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal pada awal Februari 2009. Nama ”Kertalaya” sendiri merupakan penggalan dari dua nama stasiun yang yang menjadi titik awal dan akhir perjalanannya: Kertapati dan Indralaya. Rangkaian railbus ini terdiri dari 3 set kereta (gerbong) penumpang, dengan kapasitas angkut masing-masing 110 orang duduk dan berdiri, dengan perbandingan duduk 36 orang dan berdiri 74 orang. Hal ini menjadikan Universitas Sriwijaya sebagai satu-satunya kampus universitas di Indonesia yang mahasiswanya dilayani secara khusus berangkat ke kampus dengan menggunakan gerbong kereta api. tidak hanya itu pada tahun 2012 Universitas Sriwijaya juga dilayani oleh BRT Trans Musi yang merupakan bus rapid transit yang menghubungkan kampus Bukit Besar Palembang dengan kampus utama Unsri di Indralaya.
Universitas Brawijaya
Pada masa kepemimpinan Rektor Prof Eka Afnan Troena (1998-2002) mulai menerima mahasiswa asing dan dimulainya era jaringan serat optik untuk pengembangan teknologi informasi (TI) di kampus dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Keio University, Jepang, serta memulai program pemberian beasiswa studi lanjut bagi staf administrasi. Pada tahun 2003, berdasarkan SK Rektor nomor 147/SK/2003 dibentuklah dan mulai disosialisasikan pelaksanaan Tim Evaluasi Diri (Persiapan BHMN-UB) untuk Pengembangan Otonomi dan Akuntabilitas Organisasi Universitas Brawijaya. Otonomi adalah salah satu pilar untuk menghasilkan SDM yang berkualitas berdasarkan hasil studi banding ke Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor yang telah berstatus perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Universitas Brawijaya mendapat persetujuan Dirjen Dikti untuk menjadi perguruan tinggi otonom pada tanggal 29 November 2007, walaupun pelaksanaannya harus menunggu pengesahan Undang Undang BHP. Sementara menunggu pengesahan UU-BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara) oleh DPR, untuk itu telah dibentuk tim penyusun proposal BLU (Badan Layanan Umum) yang diketuai oleh Profesor Sutiman B. Sumitro.