Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
APEC Papua Nugini 2018
Menurut Reuters, "para pemimpin gagal menyepakati sebuah komunike pada pertemuan puncak di Papua Nugini pada hari Minggu untuk pertama kalinya dalam sejarah APEC karena perpecahan yang dalam antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas perdagangan dan investasi yang menghambat kerja sama ini." Juga menurut artikel yang sama: "O’Neill mengatakan bahwa sebagai tuan rumah APEC, ia akan merilis Pernyataan Ketua, meskipun tidak jelas kapan." O'Neill mengatakan bahwa pembicaraan tersebut mengalami kebuntuan mengenai bahasa tentang Organisasi Perdagangan Dunia Sementara Reuters melaporkan bahwa penyebab kebuntuan ini adalah adanya ketidaksetujuan atas bagian dari draft komunike yang berkaitan dengan WTO yang menyebutkan penentangan atas "praktik perdagangan yang tidak adil" dan reformasi WTO, sementara lainnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan.