Koperasi
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi]] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.
Kajian media
Berbeda, dengan masa pemerintahan Orde Baru; di mana atas nama pembangunan nasional, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan atau kebijakan politik melalui Menteri Penerangan; termasuk dalam kebijakan konten dalam penyiaran televisi. Kini orientasi ekonomi dijadikan sebagai "kiblat" bagi para pemilik modal untuk mengendalikan isi siaran televisi. Salah satunya dalam bisnis iklan, seperti yang diungkapkan , yang menegaskan bahwa media adalah bisnis berorientasi laba, dimiliki oleh orang yang sangat kaya (atau korporasi); dan sebagian besar didukung oleh banyaknya pengelola iklan yang juga pencari laba; serta oleh siapapun yang ingin iklan mereka muncul dan menjual di lingkungan yang berdaya beli. Keduanya juga berpendapat mengenai lima faktor tentang media ini, yaitu tentang kepemilikian, periklanan, sumber daya, perlawanan dan ideologi anti-komunis yang bekerja sebagai penyaring: mengenai informasi apa saja yang boleh disajikan, baik secara individual maupun kolektif; yang sebagian besar berpengaruh kuat dalam preferensi pemilihan media. Hingga hari ini, tidak ada kesimpulan akhir mengenai definisi propaganda, dan perdebatan masih berlanjut.