Pasukan Gerak Umum
Sungguhpun pada dasarnya militer para ini disusun, dilengkapi dan dilatih terutamanya untuk peran paramiliter di hutan rimba dan kawasan luar perkotaan, tetapi ia juga mempunyai kebolehan dalam membantu atau menjalankan tugas di pekan dan perkotaan. Ini kerana setiap anggota PGA telah dilatih dan didoktrinkan sebagai polisi yang biasa terlebih dahulu sebelum boleh diterima sebagai seorang personelnya PGA. Personel tersebut dikehendaki menjalani dan menamatkan kursus asas pertempuran hutan dengan jayanya sebelum disahkan menjadi seorang anggota infanteri PGA. Ini bermaksud seorang anggota infanteri PGA bukan sahaja berfungsi sebagai seorang anggota infanteri tetapi bisa juga ditugaskan untuk melaksanakan penugasan polisi yang biasa sekiranya dibutuhkan.
Tentara Nasional Indonesia
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.