Bendera Uganda
Bendera Uganda disetujui tanggal 9 Oktober 1962, tanggal di mana Uganda merdeka dari Britania Raya. Terdiri dari enam garis melintang hitam (atas), kuning, merah, hitam, kuning, dan merah; lingkaran putih diletakkan di tengah dan memiliki simbol nasional Burung jenjang mahkota abu-abu, menghadap kiri. Ketiga warna, berasal dari Kongres Rakyat Uganda, mewakili rakyat Afrika (hitam), sinar matahari Afrika (kuning), dan lingkungan Afrika (merah untuk darah, di mana seluruh Afrika tergabung). Burung Crane Mahkota Abu terkenal untukalamnya dan juga lambang militer tentara Uganda selama pendudukan Britania.
Yoweri Museveni
Museveni yang kini menjadi tokoh yang cukup dikenal secara nasional, membentuk sebuah partai politik yang baru, Gerakan Patriotik Uganda (UPM), yang kemudian memenangkan pemilihan-pemilihan umum. Museveni kemudian bertarung melawan tiga kelompok politik lainnya: Kongres Rakyat Uganda (UPC), yang dipimpin oleh bekas Presiden Milton Obote; Partai Konservatif (CP); Partai Demokratik (DP). Dua petarung utamanya adalah UPC dan DP. Hasil-hasil resmi menyatakan bahwa UPC adalah pemenangnya, sementara partai Museveni, UPM, hanya memperoleh satu di antara 126 kursi yang tersedia. Sejumlah penyimpangan menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dipercaya. Dalam perencanaan pemilu, pemimpin komisi yang berkuasa, Paulo Muwanga, mendukung pandangan UPC bahwa masing-masing kandidat harus mempunyai kotak suara yang terpisah. Hal ini ditentang keras oleh partai-partai yang lainnya, yang menyatakan bahwa hal itu akan membuat pemungutan suara mudah dimanipulasi. Konfigurasi batas-batas politik juga mungkin telah menolong UPC. Daerah-daerah pemilihan yang umumnya pro UPC di Uganda utara mempunyai suara yang secara proporsional lebih sedikit daripada Buganda yang anti-UPC, sehingga partai Obote mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Kecurigaan-kecurigaan akan terjadinya kecurangan semakin diperkuat oleh pengumuman Muwanga pada hari pemilu bahwa semua hasilnya harus disahkan dulu olehnya sebelum diumumkan kepada masyarakat. Partai-partai yang kalah menolak mengakui keabsahan rezim yang baru, sambil menyebutkan penyimpangan-penyimpangan pemungutan suara yang terjadi di mana-mana.