Adipati
Setelah terpecahnya wangsa Mataram, wilayah Kasunanan Surakarta harus menyerahkan hampir separuh wilayahnya kepada Keadipatian (Kadipaten) Mangkunegaran (1757). Mangkunegaran merupakan keadipatian otonom, dalam arti dapat mengurus wilayah kekuasaannya tanpa harus berkonsultasi dengan Kasunanan. Hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam sejarah kekuasaan di Jawa. Sekitar enam puluh tahun kemudian (1813), giliran Kesultanan Yogyakarta harus menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk menjadi Keadipatian Pakualaman, yang juga bersifat otonom.
Ada juga kadipaten kecil yang merdeka dengan fungsi buffer state misal Kadipaten Dayeuhluhur di perbatasan wilayah Sunda dan Jawa.
Aria Jayanegara
Menurut buku Sejarah Ciamis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Ciamis bekerja sama dengan LPPM Unigal, Sejak tahun 1636 M Kabupaten Imbanagara merupakan salah satu pusat kekuasaan di Galuh disamping Kertabumi dan Kawasen. Tahun 1641, kebijakan politik Mataram di mancanagara barat akibat dampak pemberontakan Dipati Ukur membuat wilayah Priangan di pecah menjadi empat kabupaten. Yaitu Sumedang, Bandung, Parakanmuncang dan Sukapura. Sedangkan wilayah Galuh dipecah menjdi 5 kabupaten yaitu:Imbanagara, Bojonglopang, Utama, Kawasen (Banjarsari, Ciamis) dan Banyumas. Kabupaten Utama tidak lama kemudian dilebur ke wilayah Bojonglopang. Setelah itu terjadi lagi penciutan mancanagara barat oleh Sunan Amangkurat I penguasa Mataram yang menggantikan Sultan Agung, menjadi 12 ajeg (kabupaten) Yaitu : Sumedang, Bandung, Parakanmuncang, Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaya (Bojonglopang), Sekace, Banyumas, Ayah dan Banjar.