Koperasi
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi]] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.
Ketentuan asal barang
Ketentuan asal barang () adalah aturan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu produk untuk keperluan perdagangan internasional. Terdapat dua jenis ketentuan asal barang yang bergantung pada penerapannya, yaitu ketentuan asal barang preferensial dan non-preferensial. Aturannya sendiri berbeda-beda di setiap negara dan juga tergantung pada perjanjiannya.