Perang Tiga Puluh Tahun
Fase terakhir ditandai dengan kedatangan Perancis pada perang ini (1635-1648), yang sekaligus menandai "internasionalisasi" Perang Tiga Puluh Tahun, dengan bergabungnya Belanda (yang merupakan bentuk balas budi ketika berperang melawan Spanyol pada tahun 1622), Skotlandia, dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Protestan Jerman, yang memperkuat kubu Serikat Protestan. Perang pada fase ini berlangsung lama, bahkan bisa disebut '"stalemate'" (imbang), di mana tidak ada pihak yang memenangkan peperangan. Hal ini disebabkan keterbatasan logistik di kedua belah pihak. Situasi "'stalemate"' membuat para raja atau ratu tidak memiliki pilihan lain selain membuat perjanjian damai untuk menghentikan perang, setidaknya untuk sementara waktu. Perang ini berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Westfalen, dengan dua traktat utamanya: Traktat Münster yang mendamaikan Perancis (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Agung Romawi serta Traktat Osnabrück yang mendamaikan Swedia (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Agung Romawi.
Intervensi Swedia di Perang Tiga Puluh Tahun
Meskipun pertimbangan keamanan tidak diragukan lagi, memotivasi intervensi Swedia di Jerman setidaknya pada awalnya, dapat dilihat dari pengakuan dalam kebijakan Gustavus Adolphus, sebagai propaganda dalam historiografi Swedia. Prinsip-prinsip agama dan kepentingan politik yang lebih sekuler telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kasus Swedia. Setelah Elektoran mahkota yang sah, Sigismund Vasa melegitimasi wilayah Swedia yang dipimpin oleh Vasa sebagai sebuah dinasti yang berkuasa. Dalam upaya klaim terakhir, garis wilayah Polandia hanya bisa ditolak dengan mengacu pada agama dan prinsip pengakuan dosa. Bagi Gustavus Adolphus, pembelaan iman Protestan bukan hanya pembenaran yang mudah dilakukan untuk intervensi di Jerman, namun juga terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menjadi legitimasi pemerintahannya sendiri dan pemerintahan dinasti-nya. Dalam hal ini, posisi Swedia di awal abad ke-17 mungkin sebanding dengan Inggris setelah tahun 1688 dan di bawah kebijakan luar negeri Hanoveriansz yang diluncurkan untuk mempertahankan pemukiman domestik politik dan agama yang berpotensi kontroversial serta status dalam persaingannya dengan kekuatan lain.