Suara Pembaruan
Suara Pembaruan pertama kali terbit pada tanggal 27 April 1961 dengan nama Sinar Harapan yang dikelola oleh PT. Sinar Kasih. Pada tahun 1986, dunia surat kabar Indonesia terguncang, ketika harian umum ini dicabut izin terbitnya oleh pemerintah Orde Baru. Namun HG Rorimpandey selaku pemimpin umum , terus mencari cara untuk bisa kembali menerbitkan Sinar Harapan. Akhirnya pada tanggal 4 Februari 1987 setelah melalui negosiasi panjang dengan pihak pemerintah, pengelola diizinkan kembali menerbitkan koran dengan nama baru yaitu "Suara Pembaruan" dengan nama penerbit baru yakni PT. Media Interaksi Utama dan tentunya susunan personalia redaksi yang juga baru. Koran baru ini memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan koran sebelumnya termasuk logo dan rubrikasinya.
Mohammad Natsir
Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritikisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Pada masa-masa awal Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada Tunku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Selain itu pula, dialah yang mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani Petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Hardjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam. Apalagi Opsus (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto juga ikut dikritisi. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir dalam memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto.