Daan Mogot
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Daan Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan mendapat pangkat Mayor. Ini hal yang menarik, mengingat usia Daan Mogot saat itu baru 16 tahun. Daan Mogot bertugas di bawah Letnan Kolonel Moeffreni Moe'min, seorang mantan "Daidanco" PETA dari Daidan I Jakarta, Pasukan yang menaungi wilayah Karesidenan Jakarta bermarkas di Jalan Cilacap No. 5. Sejumlah perwira ex-PETA yang bergabung di pasukan tersebut, antara lain Singgih, Daan Jahja, Kemal Idris, Daan Mogot, Islam Salim, Jopie Bolang, Oetardjo, Sadikin (Resimen Cikampek), Darsono (Resimen Cikampek), dan lain-lain.
Abdoel Moeis Hassan
Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 1960 Moeis Hassan diutus oleh PNI untuk mewakili Kaltim di gedung parlemen pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat dalam partai politik. Dalam masa Demokrasi Terpimpin itu ia dipilih sebagai anggota DPR Gotong Royong periode 1960–1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam), Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Moeis Hassan di parlemen pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi Gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria sampai disahkan menjadi UU. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung dua tahun karena pada pertengahan 1962 Pemerintah Pusat menugaskannya sebagai Gubernur Kaltim.