Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Rosihan Arsyad
Pengabdian Rosihan Arsyad tidak berhenti setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2003. Rosihan Arsyad pernah aktif membina olahraga sebagai Wakil Ketua Umum I KONI dan Sekretaris Jenderal KONI tahun 2007-2011, serta sebagai Direktur Eksekutif Institute for Maritime Studies. Rosihan juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Bukit Baiduri Energi, Mahakam Coal Mining dan Presiden Direktur sekaligus Pemimpin Umum Koran Sinar Harapan.
Saat ini, selain sebagai Presiden Komisaris PT Softex Indonesia Rosihan adalah juga Komisaris Independen Blitzmegaplex Indonesia, Presiden United in Diversity serta anggota Advisory Board Conservation International Indonesia.