Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang membawahi 3 (tiga) deputi yaitu: Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan; Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta Sekretaris Utama. Deputi Bidang Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi SAR. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam pembinaan teknis Sumber Daya Manusia di bidang SAR. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas SAR. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi. Sekretariat Utama terdiri dari : Biro Umum, Biro Hukum dan Kepegawaian, Biro Perencanaan dan KTLN, Pusat Data dan Informasi, dan Inspektorat.