Kanal Banjir Jakarta
Mengacu pada prinsip pengendalian banjir DKI Jakarta pada Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta 1973 ("Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta)," yang disusun dengan bantuan "Netherland Engineering Consultant ("NEDECO")", pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua kanal yang melingkari sebagian besar wilayah kota. Kanal itu akan menampung arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian- bagian hilir kota yang dikenal dengan nama Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur. Kanal-kanal tersebut adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.
Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta
Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta (, disingkat JEDI), dan dikenal juga dengan sebutan Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta (, disingkat JUFMP) adalah proyek bersama yang dikerjakan oleh empat lembaga yang berbeda untuk mengeruk sedimentasi dan akumulasi limbah padat di 10 sungai dan empat waduk di Jakarta dan dipercayai dalam jangka pendek akan mampu merehabilitasi bagian-bagian dari kanal banjir, kali, sungai, dan waduk rentensi di Jakarta sehingga mampu menanggulangi risiko banjir. Pada mulanya, proyek ini diestimasi dan rencananya dibiayai melalui pinjaman lunak Bank Dunia senilai 135,5 juta dollar AS yang ditawarkan oleh Bank Dunia ke pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2009 dan dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara, Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto yang apabila memenuhi syarat akan diambil oleh pemerintah dan dimasukkan dalam APBN perubahan 2010. Dari total 135,5 juta dollar AS, sebanyak 56 juta dollar AS akan dipinjam teruskan kepada pemerintah Pemprov DKI Jakarta, untuk penanggulangan banjir di Ibukota. Adapun sisanya akan digunakan pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan banjir kanal timur.