Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Cornell Paper
Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peeliti percaya bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor, Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.