Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari "Dewan Perjuangan" yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Soeharto (Amoroso Katamsi), yang dibangunkan pagi buta, membantah pengumuman Untung, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30S. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Yani, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan-balik dengan anak buahnya; namun bagaimanapun dia tidak mau memaksakan pertempuran. Dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio, yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30S sebagai kontra-revolusioner, dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30S/PKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan, pimpinan Partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah.