Sejarah teori ekonomi
Selanjutnya pada era Reformation pada 16th century, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh Hugo de Groot atau Grotius. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feudal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (guild) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda.
Demokrasi ekonomi
Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar dan publik luas. Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang mencakup demokrasi ekonomi, tetapi sebagian besar pendukungnya berpendapat bahwa relasi milik di masa modern ini mengeksternalisasi biaya, mengesampingkan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi, dan mengingkari praktik suara demokrasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Selain mengenai permasalahan moral, demokrasi ekonomi membentuk klaim praktikal, seperti dapat mengkompensasi jurang permintaan efektif yang melekat pada kapitalisme.