Transmigrasi
Australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang Papua Barat yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara itu. Pada bulan Maret 2006, Indonesia menarik duta besarnya dari Australia karena Australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang Papua Barat yang datang menggunakan kano kayu. Hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah Australia menandatangani perjanjian Lombok; isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan Papua Barat di Australia tidak akan digubris lagi. Australia masih terus membungkam aktivis Papua Barat setelah Perdana Menteri Tony Abbott berkata bahwa, "Australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap Indonesia". Australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini agar orang Papua Barat yang mengungsi ke Australia bisa dipindahkan ke Papua Nugini.
Sejarah Papua
Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ketujuh, dan kekuasaan nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad kesembilan belas. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an. Menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia tahun 1998, Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar. Pada 2001, status "Otonomi Khusus" diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini, pelaksanaannya bersifat parsial. Wilayah ini terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003.