Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Sartono (politikus)
Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.