Pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.
Meunara, Indrapuri, Aceh Besar
Pada tahun (1910–1932) Gampong dipimpin oleh Keuchik Ali yang pada
saat itu masih dalam penjajahan kolonial Belanda.kemudian dilanjutkan oleh
kechik Mahmud (1932–1940), pada saat itu masih dalam penjajahan Belanda.
Kemudian pada saat Jepang mulai masuk tahun 1940 Gampong dipimpin oleh Keuchik
Ismail hingga Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945, pada tahun 1960  digantikan oleh Waki Raden hingga tahun 1977
, kemudian Kekuasaan Gampong beralih kepada Muhammad Is hingga tahun 1989,
pada  tahun 1989 Gampong sudah diganti
sebutannya menjadi Desa. Dan pimpin oleh M.Yusuf Yatim hingga tahun 1991 ,
selanjutnya gampong kembali dipimpin oleh Muhammad Is hingga tahun 1996, kondisi
pemerintahan mengalami puncak ketegangan akibat konflik antara Gerakan Aceh
Merdeka dan Republik Indonesia, baru pada tahun 2004 kondisi menurun setelah
Aceh luluh lantak akibat Gempa 8,9 SR dan dihantam Gelombang Tsunami tepatnya
pada tanggal 26 Desember 2004. Pada tanggal 15 Agustus 2005 dilakukan
perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
di Helsinki Finlandia yang menjadi penengah/mediator adalah Martti Ahtisaari
merupakan mantan dari Presiden Finlandia yang menjabat sebagai Ketua Dewan
Direktur "Crisis Management Initiative "Fasilitator
proses negoisasi. Kondisi Provinsi Aceh sudah mulai normal,  pada saat kondisi ini gampong dipimpin oleh
H.Murtadha Ar. Periode (1996–2006). Dan pada tahun 2006 dilakukan pemilihan Keuchik
Gampong  yang kemudian Gampong di pimpin
oleh Suryadi,S.Ag dan Sekretaris dijabat oleh Darmansyah,Bendahara Gampong
Mujahiddin, namun pada  pertengahan tahun
2012 masyarakat gampong Meunara kembali berpesta demokrasi dalam menentukan
pemimpin gampongnya, sehingga Keuchik Suryadi,S.Ag terpilih kembali untuk kedua
kali  memimpin gampong Meunara sebagai
keuchik, Sekretaris Gampong dijabat oleh Suryadi Dahlan, serta Bendahara
Gampong oleh dijabat  Syukri Rusdi jadi sampai
dengan saat ini sudah 9 (Sembilan ) orang yang memimpin Gampong Meunara. Pada
Akhir tahun 2013 juga kembali perombakan kabinet Tuha Peut Gampong yang berjumlah
lima orang, ketua tuha peut  dijabat oleh
Mujahiddin serta Helmi, Muzakkir, Nilawati, dan Nuraini sebagai anggota tuha
peut ( Sumber : Tgk.M.Ali/89 tahun, Tgk.Zulkifli Hs/75 tahun dan Tgk. Zulkifli
B/70 Tahun):  Tabel            5  : Sejarah
Pemerintahan Gampong1.            
Periode masa penjajah belanda Gampong Meunara di
Pimpin oleh► Keuchik M.Ali► Keuchik Mahmud► Keuchik Ismail2.            
Periode Tahun 1910 – 1932Pada tahun 1910 – 1932 gampong meunara di pimpin
oleh keuchik M.Ali dengan pemerintahan pada saat itu mengikuti peraturan yang
di buat oleh pemerintahan Hindia belanda yang saat itu masih berkuasa di
seluruh wilayah indonesia aturan yang diberlakukan di kenal dengan sebutan INDISCHE
STAATSREGERING (IS) pasal 182 IS yaitu peraturan yang mempertegas
tentang pemberlakuan Otonomi terhadap Hindia Belanda di seluruh wilayah
gampong, dengan masa jabatan keuchik tidak menentu dan tanpa batasan.Kemudian pada tahun 1940, pada masa penjajahan
jepang pemerintahan gampong di berlakukan aturan baru yang dalam bahasa jepang
di sebut OSAMU SEIRE; No 7 Tahun 1944 peraturan ini mengatur tentang
masa jabatan keuchik 4 Tahun sekali serta sudah adanya struktur dan lembaga
gampong.Pemerintahan keuchik Mahmud berjalan sampai
dengan tahun 1945, pada masa ini roda pemerintahan gampong sudah berjalan
dengan baik di antara sudah adanya ketentuan tertentu yang mengatur tentang
sistem pemerintahan serta telah dibuat beberapa peraturan atau lebih dikenal
dengan sebutan Reusam yang berlaku untuk seluruh masyarakat, Reusam yang di
buat diantaranya tentang penunjukan keuchik dengan cara musyawarah, adanya adat
turun sawah, penentuan masa pemilihan keuchik selama 5 tahun sekali.3.             
Periode Tahun 1945-1960Pada masa ini Gampong Meunara dipimpin
Oleh Keuchik Ismail pemerintahan keuchi M.Ali Isa mengikuti aturan yang sudah
berlakudan bejalan di masyarakat, pada masa ini pembangunan gampong sudah mulai
terlihat karena sudah adanya dukungan dari pemerintahan daerah terutama untuk
membangun sarana dan prasarana misalnya kantoe Keuchik dan perbaikan jalan
gampong sedangkan untuk pembangunan lain pada masa ini dilakukan dengan swadaya
dari masyarakat baik tenaga maupun harta.4.          
Periode Tahun 1960-1977Pada tahun 1960-1977 Meunara di pimpin Oleh
keuchik Waki Raden dan di bantu oleh sekdes yang bernama M.Ali Usman.5.             
Periode Tahun 1977-1989Selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun atau dalam
masa 2 (dua) periode desa Meunara di pimpin oleh keuchik Muhammad Is, pada masa
ini keadaan keamanan aceh sangat tidak kondusif di akibatkan oleh konflik yang
panjang sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan juga
kegiatan lainnya.Keadaan ini di perparah dengan letak desa meunara
di daerah pedalaman sehingga sangat sulit bagi aparatur desa untuk
mengendalikan keadaan, pada masa ini roda pemerintahan nyaris tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan karena kekhawatiran akan keselamatan jiwa namun
pada masa ini seluruh Stuktur Aparatur desa juga terisi.6.               
 Periode
Tahun 1996-2006Gampong 
Meunara di pimpin oleh keuchik H.Murtadha AR selama pemerintahan ini
keadaan Aceh juga masih dalam konflik kendati demikien roda pemerintahan tetap
dijalankan semaksimal mungkin aparatur