Penyatuan Jerman
Pada tahun 1870, Perang Austria-Prusia telah memberikan tiga pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa melalui kekuatan senjata, suatu negara yang kuat dapat menantang persekutuan dan lingkup pengaruh lama yang ditetapkan pada tahun 1815. Kedua, melalui manuver diplomatik, seorang pemimpin yang cakap dapat membuat suatu keadaan yang membuat negara lawan menyatakan perang terlebih dahulu, sehingga mendorong negara yang bersekutu dengan "korban" agresi untuk membantu negara tersebut. Terakhir, kapasitas militer Prusia jauh melebihi Austria, sehingga Prusia adalah satu-satunya negara dalam Konfederasi (atau di antara negara-negara Jerman secara umum) yang mampu melindungi semua negara Jerman dari kemungkinan campur tangan atau agresi. Pada tahun 1866, kebanyakan negara-negara berukuran sedang menentang Prusia, tetapi pada tahun 1870 negara-negara tersebut telah ditundukkan dan dibujuk untuk bersekutu dengan Prusia. Dengan memanipulasi politik Eropa, Bismarck menciptakan situasi yang membuat Perancis berperan sebagai penyerang, sementara Prusia menjadi "pelindung" hak-hak dan kebebasan Jerman.
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) adalah sumber hukum perdata di Austria, yang diberlakukan sejak tahun 1811, kira-kira 40 (empat puluh) tahun setelah karya ini dirintis. Karl Anton Freiherr von Martini dan Franz von Zeiller ialah pimpinan pada permulaan dan penghujung rancangan karya ini. Sebanding dengan Hukum Napoleon, karya ini didasarkan pada ide-ide kebebasan dan kesetaraan di muka hukum. Karya ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, mengikuti metode pemisahan hukum Romawi. Karya ini dimutakhirkan pada masa Perang Dunia Pertama. ABGB berlanjut menjadi sumber asasi hukum perdata Austria hingga sekarang dan juga masih menjadi sumber asasi hukum perdata Liechtenstein. Selain di Austria, pengaruhnya juga hadir di negara-negara penerus Austria-Hongaria. Di Cekoslowakia bagian Ceska (Slowakia menggunakan hukum adat Hongaria) karya ini masih berpengaruh hingga tahun 1949, meskipun telah diperbarui beberapa kali, hingga pada akhirnya digantikan oleh hukum perdata tahun 1950.