Keshogunan Tokugawa
Kekuasaan pemerintah pusat berada di tangan shogun di Edo dan daimyo ditunjuk sebagai kepala pemerintahan di daerah. Daimyo memimpin provinsi sebagai wilayah berdaulat dan berhak menentukan sendiri sistem pemerintahan, sistem perpajakan, dan kebijakan dalam negeri. Sebagai imbalannya, daimyo wajib setia kepada shogun yang memegang kendali hubungan internasional dan keamanan dalam negeri. Shogun juga memiliki banyak provinsi dan berperan sebagai daimyo di provinsi yang dikuasainya. Keturunan keluarga Tokugawa disebar sebagai daimyo di seluruh pelosok Jepang untuk mengawasi daimyo lain agar tetap setia dan tidak bersekongkol melawan shogun.
Perdana Menteri Jepang
Setelah Restorasi Meiji, sistem Daijō-kan yang digunakan dalam Periode Nara diadopsi sebagai entitas pemerintah Jepang. Kekuatan politik pemimpin mereka adalah Daijō Daijin dan para pembantunya disebut Sadaijin dan Nadaijin yang ambigu dan sering bertentangan dengan posisi lain seperti Sangi. Pada tahun 1880-an, Itō Hirobumi, salah satu Sangi mulai mereformasi organisasi pemerintah. Pada tahun 1882, Ito dan stafnya, Itō Miyoji dan Saionji Kinmochi berkunjung ke Eropa dan menyelidiki konstitusi di konstitusional monarki yang Kekaisaran Inggris Raya dan Kekaisaran Jerman. Setelah kembali ke Jepang, Ito mendesak kebutuhan Undang dan sistem pemerintahan yang modern dan konservatif dibujuk untuk menyetujui rencananya.