Universitas Malikussaleh
Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat Madani, diperlukan adanya usaha untuk melahirkan sebuah Universitas Negeri kedua setelah Universitas Syiah Kuala yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara yang sebahagian wilayahnya merupakan daerah pusat konflik paling bergolak. serta paling intensif menentang pemerintah pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan Pemerintah Pusat pada masa lalu. Disamping itu, di wilayah tersebut juga memiliki deposit sumber daya alam yang maha kaya yang dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.
Madrasah di Singapura
Siswa Madrasah mengambil berbagai mata pelajaran agama Islam di samping mata pelajaran utama dan duduk untuk ujian nasional seperti rekan-rekan mereka. Mereka sering dapat dengan mudah dikenali dengan seragam tradisional Melayu khas mereka, termasuk "songkok" untuk anak laki-laki dan "tudung" untuk anak perempuan, kontras dengan sekolah-sekolah nasional yang melarang tutup kepala keagamaan tersebut. Madrasah sangat mengakar dalam sejarah Singapura, dan sebelum kemerdekaan Singapura, telah menikmati "masa keemasan" untuk menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut dengan menghasilkan dan menarik banyak ulama Islam yang terkemuka. Tetapi pada pergantian abad ke-21, muncul laporan dari standar akademik yang menurun dari madrasah, yang menundukkan madrasah untuk berbagai diskusi pada platform nasional untuk tujuan dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer. Ada juga harapan baru dari masyarakat Melayu-Muslim yang madrasah harus menyediakan tidak hanya pendidikan agama, tetapi juga keterampilan akademik seperti matematika, sains dan bahasa Inggris. Madrasah dipaksa untuk beradaptasi dan melaksanakan reformasi menyeluruh, terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Wajib Belajar. Saat ini, madrasah sebagian besar telah ditingkatkan dan unggul. Namun, tantangan yang berhubungan dengan pendanaan, kurikulum dan metode pengajaran sebagian besar tetap belum terpecahkan.