Kanal Banjir Jakarta
Mengacu pada prinsip pengendalian banjir DKI Jakarta pada Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta 1973 ("Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta)," yang disusun dengan bantuan "Netherland Engineering Consultant ("NEDECO")", pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua kanal yang melingkari sebagian besar wilayah kota. Kanal itu akan menampung arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian- bagian hilir kota yang dikenal dengan nama Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur. Kanal-kanal tersebut adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta
Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun 2014. Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.